RENCANA STRATEGIS KECAMATAN BURU KABUPATEN KARIMUN TAHUN

2012 RENCANA STRATEGIS KECAMATAN BURU KABUPATEN KARIMUN TAHUN 2011-2016

KECAMATAN BURU KABUPATEN KARIMUN TANJUNG BALAI KARIMUN

PEMERINTAH KABUPATEN KARIMUN

KECAMATAN BURU JL. BUKIT MENCALI KANDIS – BURU EMAIL : [email protected]

KEPUTUSAN CAMAT BURU KABUPATEN KARIMUN NOMOR

TAHUN 2012

TENTANG RENCANA STRATEGIS KECAMATAN BURU KABUPATEN KARIMUN TAHUN 2011 - 2016 CAMAT BURU KABUPATEN KARIMUN Menimbang

:

a. bahwa dengan telah ditetapkannya Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2011 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Karimun Tahun 2011-2016 maka Kabupaten Karimun telah memiliki perencanaan pembangunan jangka menengah daerah sebagai arah dan prioritas pembangunan selama lima tahun kedepan yang merupakan perwujudan aplikatif pelaksanaan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Kabupaten Karimun Tahun 2006-2025; b. bahwa untuk menyediakan dokumen rencana teknis lima tahunan sebagai penjabaran lebih lanjut dari Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Karimun Tahun 2011-2016, perlu disusun Rencana Strategis Kecamatan Buru Kabupaten Karimun Tahun 2011-2016; c. bahwa untuk memenuhi ketentuan pada Pasal 19 Ayat (4) Undangundang Nomor 25 Tahun 2004 dan Pasal 26 Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 serta berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, b dan c di atas, perlu ditetapkan Rencana Strategis Kecamatan Buru Kabupaten Karimun Tahun 2011Kecamatan 2016 dengan Keputusan Camat Buru Kabupaten Karimun;

Mengingat

:

1. Undang-Undang Nomor 53 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Pelalawan, Kabupaten Rokan Hulu, Kabupaten Rokan Hilir, Kabupaten Siak, Kabupaten Karimun, Kabupaten Natuna, Kabupaten Kuantan Singingi dan Kota Batam (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 1999 No. 3902), yag telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2008 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 53 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Pelalawan, Kabupaten Rokan Hulu, Kabupaten Rokan Hilir, Kabupaten Siak, Kabupaten Karimun, Kabupaten Natuna, Kabupaten Kuantan Singingi dan Kota Batam (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2008 No. 107, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4880); 2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286); 3. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);

4. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan UndangUndang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844); 5. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Anatar Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438); 6. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2006 tentang Tata Cara Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 96, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4663); 7. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737); 8. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 89, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4741); 9. Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 2008 tentang Dekonsentrasi dan Tugas Pembantuan (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2008 Nomor 20, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4816); 10. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2008 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4817); 11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana yang telah mengalami dua kali perubahan terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 310); 12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian, dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 517); 13. Peraturan Daerah Kabupaten Karimun Nomor 7 Tahun 2008 tentang Pembentukan dan Susunan Organisasi Lembaga Teknis Daerah Kabupaten Karimun (Lembaran Daerah Kabupaten Karimun Tahun 2008 Nomor 07); 14. Peraturan Daerah Kabupaten Karimun Nomor 1 Tahun 2011 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Karimun Tahun Anggaran 2012 (Lembaran Daerah Kabupaten Karimun Tahun 2012 Nomor 1);

15. Peraturan Bupati Karimun Nomor 17 Tahun 2008 tentang Penjabaran Tugas dan Fungsi Lembaga Teknis Daerah Kabupaten Karimun (Lembaran Berita Daerah Kabupaten Karimun Tahun 2008 Nomor 17); 16. Keputusan Bupati Karimun Nomor 82. A Tahun 2012 tentang Rencana Strategis Satuan Kerja Perangkat Daerah di Lingkungan Pemerintah Daerah Kabupaten Karimun Tahun 2011- 2016.

MEMUTUSKAN:

Menetapkan

: KEPUTUSAN CAMAT BURU KABUPATEN KARIMUN TENTANG RENCANA STRATEGIS KECAMATAN BURU KABUPATEN KARIMUN TAHUN 2011-2016.

Kesatu

: Dalam Keputusan Camat Buru Kabupaten Karimun ini yang dimaksud dengan: 1. Bupati adalah Bupati Kabupaten Karimun ; 2. Visi adalah rumusan umum mengenai keadaan yang diinginkan pada akhir periode perencanaan; 3. Misi adalah rumusan umum mengenai upaya-upaya yang akan dilaksanakan untuk mewujudkan visi; 4. Strategi adalah langkah-langkah yang berisikan program-program indikatif untuk mewujudkan visi dan misi; 5. Kebijakan adalah arah/tindakan yang diambil untuk mencapai tujuan pembangunan daerah; 6. Program adalah instrumen kebijakan yang berisi satu atau lebih kegiatan yang dilaksanakan untuk mencapai sasaran dan tujuan serta untuk memperoleh alokasi anggaran; 7. Indikator kinerja adalah alat ukur untuk menilai keberhasilan pembangunan secara kuantitatif dan kualitatif; 8. Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah yang selanjutnya disingkat RPJPD adalah Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kabupeten Karimun Tahun 2006-2025; 9. Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah yang selanjutnya disingkat RPJMD adalah Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Karimun Tahun 2011-2016; 10. Rencana Strategis Kecamatan Buru Kabupaten karimun, yang selanjutnya disebut Renstra Kecamatan Buru adalah dokumen perencanaan Kecamatan Buru Kabupaten Karimun untuk periode 5 (lima) tahun terhitung sejak tahun 2011 sampai dengan tahun 2016; 11. Rencana Kerja Kecamatan Buru Kabupaten Karimun yang selanjutnya disingkat Renja Kecamatan Buru adalah dokumen perencanaan Kecamatan Buru Kabupaten Karimun untuk periode 1 (satu) tahun; 12. Camat Buru Kabupaten Karimun, yang selanjutnya disebut Kepala Kantor Camat Buru adalah Kepala SKPD yang bertanggung jawab terhadap pelaksanaan tugas dan fungsi perencanaan pembangunan di Kabupaten Karimun.

Kedua

: Renstra Kecamatan Buru adalah sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan Camat Buru ini serta merupakan satu kesatuan dan bagian yang tidak terpisahkan dari Keputusan ini.

Ketiga

: Renstra Kecamatan Buru sebagaimana dimaksud pada diktum kedua Keputusan Camat Buru ini disusun dengan sistematika sebagai berikut : BAB I : Pendahuluan; BAB II : Gambaran Pelayanan SKPD; BAB III : Isu-Isu Strategis; BAB IV : Visi, Misi, Tujuan, Sasaran, Strategi dan Kebijakan; BAB V : Rencana Program dan Kegiatan, Indikator Kinerja, Kelompok Sasaran, dan Pendanaan Indikatif; BAB VI : Indikator Kinerja Kecamatan Buru BAB VII : Penutup

Keempat

: Renstra Kecamatan Buru sebagaimana dimaksud pada diktum kedua Keputusan Camat Buru ini disusun dengan berpedoman kepada RPJMD.

Kelima

: Renstra Kecamatan Buru sebagaimana dimaksud pada diktum kedua Keputusan Camat Buru ini menjadi landasan dan pedoman bagi seluruh unit kerja dilingkungan Kecamatan Buru untuk melaksanakan tugas pokok dan fungsinya dalam rangka penyelenggaraan perencanaan dan pengendalian pelaksanaan pembangunan di Daerah.

Keenam

: Camat Buru melaksanakan pengendalian terhadap pelaksanaan Renstra Kecamatan Buru melalui monitoring dan evaluasi.

Ketujuh

: Renstra Kecamatan Buru sebagaimana dimaksud pada diktum kedua Keputusan Camat Buru ini dapat diubah dan disesuaikan dengan perkembangan dan dinamika lingkungan strategis.

Kedelapan

: Pada saat Keputusan Camat Buru ini mulai berlaku maka Renstra Kecamatan Buru menjadi pedoman penyusunan Renja Kecamatan Buru dari tahun 2012 sampai dengan tahun 2016 dan dapat dijadikan sebagai Renstra transisi untuk dipedomani dalam penyusunan Renja Tahun 2017 sebelum ditetapkannya Renstra Kecamatan Buru Tahun 2016-2021 yang berpedoman kepada RPJMD Tahun 2016-2021 yang memuat visi dan misi Bupati terpilih periode selanjutnya.

Kesembilan

: Hal-hal yang belum diatur dalam Keputusan Camat Buru ini sepanjang menyangkut pelaksanaannya akan diatur lebih lanjut.

Kesepuluh

: Keputusan Camat Buru ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan, dengan ketentuan apabila terdapat kekeliruan akan dilakukan perbaikan kembali sebagaimana mestinya. Ditetapkan di Tanjung Balai Karimun Pada tanggal : 22 Februari 2012. CAMAT BURU,

RAMLI, S.Sos, M.Si Penata Tk.I NIP. 19670905 198603 1 002

DAFTAR ISI

Kata Pengantar……………………………………………………..................................................…………

i

Daftar Isi......................................................................................................................................

ii

BAB I. PENDAHULUAN

1

1.1.

Latar belakang………………………………………………………………

1

1.2.

Landasan hokum……………………………………………………………

4

1.3.

Maksud dan tujuan…………………………………………………………

6

1.4.

Sistematika Penulisan Renstra SKPD Kecamatan Buru…………………………………………………………….

6

BAB II. GAMBARAN PELAYANAN SKPD KECAMATAN BURU……….

8

2.1

Struktur, Tugas dan Fungsi SKPD Kecamatan Buru……………………

8

2.2.

Sumber daya SKPD Kecamatan Buru…………………………………….

13

2.3.

Kinerja Pelayanan SKPD Kecamatan Buru………………………………

16

2.4.

Tantangan dan Peluang Pengembangan Pelayanan SKPD Kecamatan Buru…………………………………………………………….

17

BAB III. ISU-ISU STRATEGIS BERDASARKAN TUGAS DAN FUNGSI 3.1.

Indentifikasi Permasalahan Berdasarkan Tugas dan Fungsi Pelayanan Kecamatan Buru……………………………………………….

3.2. 3.3.

19

Telaahan Visi, Misi dan Program Camat dan Sekcam Kecamatan Buru…………………………………………………………….

20

Penentuan Isu-isu Strategis………………………………………………..

23

BAB IV. TELAAHAN VISI, MISI, TUJUAN, STRATEGI DAN KEBIJAKAN 4.1.

Visi dan Misi SKPD………………………………………………………...

27

4.2.

Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah SKPD…………………………...

29

4.3.

Strategis dan Kebijakan SKPD…………………………………………….

31

BAB V.

RENCANA PROGRAM, KEGIATAN, INDIKATOR KINERJA, KELOMPOK SASARAN DAN PENDANAAN INDIKATIF.

5.1.

Indikasi Rencana Program Prioritas……………………………………..

32

5.2.

Kebutuhan Pendanaan…………………………………………………….

33

Rensra Kecamatan Buru Kabupaten Karimun Tahun 2011-2016

i

BAB VI. INDIKATOR KINERJA SKPD YANG MENGACU PADA TUJUAN DAN SASARAN RPJMD……………………………………………………….

35

BAB VII. PENUTUP


ii

BAB I PENDAHULUAN

1.1.

LATAR BELAKANG Sebagai pelaksanaan dari Undang-undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem

Perencanaan Pembangunan Nasional, maka Kecamatan Buru sebagai salah satu Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) Pemerintah Kabupaten Karimun menyusun Rencana Pembangunan Jangka Menengah Satuan Kerja Perangkat Daerah (RPJM-SKPD) yang selanjutnya disebut Rencana Strategis Kantor Kecamatan Buru Kabupaten Karimun, yang merupakan dokumen perencanaan Satuan Kerja Perangkat Daerah untuk periode 5 (lima) tahun. Renstra ini memuat visi, misi, tujuan, strategi, kebijakan, program, dan kegiatan pembangunan yang disusun sesuai dengan tugas dan fungsi Satuan Kerja Perangkat Daerah serta berpedoman kepada RPJM Daerah dan bersifat indikatif. Rencana Strategis SKPD untuk menjamin keterkaitan dan konsistensi antara perencanaan, penganggaran, pelaksanaan dan pengawasan serta menjamin tercapainya penggunaan sumber daya secara efisien, efektif, berkeadilan, dan berkelanjutan. Di samping itu, sesuai dengan Inpres Nomor 7 Tahun 1999 tentang Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah, setiap instansi pemerintah wajib menyusun Rencana Strategis untuk melaksanakan akuntabilitas kinerja instansi pemerintah sebagai wujud pertanggungjawaban kinerja instansi pemerintah. Kepala Satuan Kerja Perangkat Daerah menyiapkan rancangan Renstra-SKPD sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya dengan berpedoman pada rancangan awal RPJM Daerah. Renstra-SKPD ditetapkan dengan peraturan pimpinan satuan kerja perangkat daerah setelah disesuaikan dengan RPJM Daerah. Rencana Strategis Kecamatan Buru berisikan kebijakan, sasaran, program dan kegiatan yang disusun melalui proses musyawarah rencana pembangunan dan koordinasi pada lingkup pelaksana program dan kegiatan di Kecamatan Buru. Rencana Strategis Kecamatan Buru ini juga disusun dengan mengacu pada pendekatan perencanaan dan penganggaran terpadu yang bersifat indikatif dan memuat program-program dan kegiatan yang akan dilaksanakan langsung oleh Kecamatan Buru maupun dengan mendorong peran serta aktif masyarakat dan penggalangan kemitraan untuk kurun waktu tahun 2011 sampai dengan 2016. Kecamatan Buru merupakan dari Pemekaran Kabupaten Karimun berdasarkan Peraturan Daerah Nomor : 16 tahun 2001 dengan Ibu Kota Buru. salah satu Kecamatan yang terletak di luar Ibukota Kabupaten Karimun, maka diperlukan berbagai kebijakan dalam memajukan pembangunan sesuai dengan rencana program pembangunan Pemerintah Kabupaten Karimun. Pengembangan Kecamatan Buru, Kabupaten sampai tahun 2025 diarahkan untuk mewujudkan cita - cita dan tujuan pembangunan daerah yang terintegrasi yaitu tercapainya 4 Azam Kabupaten Karimun yaitu : Rensra Kecamatan Buru Kabupaten Karimun Tahun 2011-2016

1

1. Azam Peningkatan Iman dan Taqwa. 2. Azam pembangunan Ekonomi yang Berdimensi Kerakyatan 3. Azam peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia. 4. Azam pengembangan Seni & Budaya. Kecamatan Buru berbatas dengan : •

Sebelah Utara berbatas dengan

: Kecamatan Karimun

•

Sebelah Barat berbatas dengan

: Kecamatan Kecamatan Kundur Barat

•

Sebelah Selatan berbatas dengan

: Kecamatan Kundur Utara

•

Sebelah Timur berbatas dengan

: Kecamatan Moro

Luas wilayah Kecamatan Buru seluas 8.400 Ha 7.625 Ha ( luas daratan ) dan 1.135 Ha ( Luas lautan ) dan terdiri dari beberapa pulau kecil yang masih belum dihuni dan 2 buah pulau besar : 1.

Pulau Buru

2.

Pulau Papan

permukaan tanah atau topografis wilayah Kecamatan Buru pada umumnya terdiri dari dataran sebesar 90 % dan tanah berbukit sebesar 10 % dengan ketinggian rata – rata 2 meter diatas permukaan laut. Gambar : 1.1 PETA WILAYAH KECAMATAN BURU


2

Kecamatan Buru terbagi 2 Kelurahan dan 2 Desa yang terdiri dari 29 RW dan 64 RT, yaitu sebagai berikut : No

Kelurahan / Desa

RW

RT

1

Kelurahan Buru

10

22

2

Kelurahan Lubuk Puding

8

19

3

Desa Tg Hutan

5

11

4

Desa Tg Batu Kecil

6

12

29

64

Jumlah

Dengan jumlah penduduk sampai dengan sekarang adalah sebanyak : 11.134 Jiwa yang terdiri dari :

1. laki-laki

= 5.803 Jiwa

2. perempuan

= 5.331 Jiwa

Pengembangan Kecamatan Buru, Kabupaten Karimun sampai tahun 2025 diarahkan untuk mewujudkan cita-cita dan tujuan pembangunan daerah yang terintegrasi dengan tujuan nasional sesuai dengan visi, misi, dan arah pembangunan yang telah disepakati bersama. Hal tersebut merupakan sebuah pilihan yang telah menjadi komitmen bersama sebagaimana tercantum didalam RPJP, sehingga dalam pencapaiannya harus dilakukan secara bersama–sama antara berbagai pemangku kepentingan (stakeholders) yaitu Camat dengan Kelompok-kelompok masyarakat baik yang bergerak dibidang sosial budaya, ekonomi, maupun politik dan keamanan. Untuk mencapai harapan dimaksud, proses pembangunan daerah harus dilaksanakan secara sistematis mulai dari tahap perencanaan, pelaksanaan, pengawasan, monitoring dan evaluasinya sampai dengan tahap pemanfaatan dan pemeliharaan hasil-hasilnya. Berangkat dari pemikiran diatas, perencanaan pembangunan, baik dilihat dari sisi proses manajemen maupun sebagai sebuah kebijakan, adalah merupakan salah satu instrumen pembangunan yang sangat penting karena didalamnya terkandung formulasi visi, misi, tujuan dan sasaran serta berbagai cara yang dipilih untuk mencapai tujuan dan sasaran dimaksud. Dengan kata lain, melalui perencanaan pembangunan yang baik diharapkan juga diikuti dengan pelaksanaan pembangunan yang lebih baik. Dengan demikian dapat memberikan manfaat serta dampak yang jauh lebih besar pula. Sehubungan dengan hal tersebut, sebagai unsur pelaksana Pemerintah Kabupaten Karimun di wilayah Kecamatan Buru mengemban tugas dan tanggung jawab agar proses perencanaan pembangunan di Kecamatan Buru, Kabupaten Karimun dapat berjalan dengan baik, tersusun secara sistematis, sinergis dan komprehensif sehingga sepenuhnya mengarah kepada pencapaian visi dan misi Kecamatan Buru, sebagaimana diharapkan semua pihak. Untuk merealisasikan strategi pencapaian visi


3

dan misi daerah tadi, secara fungsional Kecamatan Buru dituntut untuk mampu menterjemahkannya kedalam berbagai bentuk kebijakan, program dan kegiatan pembangunan daerah, baik dalam bentuk Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) yang berlaku selama lima tahun maupun Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) yang berlaku satu tahunan. Dokumen - dokumen perencanaan inilah yang kemudian mengilhami penyusunan Rencana Strategis dan Rencana Kerja Tahunan Kecamatan Buru Kabupaten Karimun. 1.2.

LANDASAN HUKUM PENYUSUNAN Penyusunan Rencana Strategis (Renstra) Kecamatan Buru, Kabupaten Karimun tahun 2011 - 2016 didasarkan pada ketentuan – ketentuan sebagai berikut : 1. Undang-Undang Nomor 53 Tahun 1999

tentang pembentukan Kabupaten

Pelalawan, Kabupaten Rokan Hulu,Kabupaten Rokan Hilir, Kabupaten Siak, Kabupaten Karimun, Kabupaten Natuna, Kabupaten Kuantan Singingi dan Kota Batam (Lembaran Negara Tahun 1999, Nomor 181, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3902) yang telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang - Undang Nomor 34 Tahun 2008 tentang Perubahan Ketiga atas Undang - Undang 53 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Pelalawan, Kabupaten Rokan Hulu,Kabupaten Rokan Hilir, Kabupaten Siak, Kabupaten Karimun, Kabupaten Natuna, Kabupaten Kuantan Singingi dan Kota Batam (Lembaran Negara Tahun 2008, Nomor 107, Tamabahan Lembaran Negara Nomor 4880) 2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuan gan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286); 3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tenTang Perbendaharaan Negara; (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355); 4. Undang-Undang

Nomor

25

Tahun

2004

tentang

Sistem

Perencanaan

Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104,Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421); 5. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125,Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59,Tambahan Lembaran Negara Republik Indonasia Nomor 4844);


4

6. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005-2025 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 33,Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4700); 7. Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 2008 tentang Pengelolaan dan Pertanggungjawaban Keuangan Dalam Pelaksanaan Dekonsentrasi dan Tugas Pembantuan; 8. Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2005 tentang Sistem Informasi Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 138, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4576); 9. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140); 10. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Laporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4614); 11. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2006 tentang Tata Cara Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 96, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4663); 12. Peraturan Pemerintah Nomor 40 Tahun 2006 tentang Tata Cara Penyusunan Rencana Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 97, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4664); 13. Peraturan Pemerintah Nomor 3 Tahun 2007 tentang Pedoman Laporan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah Kepada Pemerintah,Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Kepala Daerah Kepada DPRD,dan Informasi Laporan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah Kepada Masyarakat; 14. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah; 15. Peraturan Pemerintah Nomor 8 tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan , Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah; 16. Peraturan Daerah Kabupaten Karimun Nomor 19 Tahun 2007 tentang pokok pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Karimun Tahun 2007 Nomor 19); 17. Peraturan Bupati Karimun Nomor 13 Tahun 2010 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Perubahan Kabupaten Karimun (Lembaran Daerah Kabupaten Karimun Tahun 2010 Nomor 18)


5

1.3.

MAKSUD DAN TUJUAN Maksud. 1. Memberikan arah dan pedoman bagi semua personil dalam melaksanakan tugasnya untuk menentukan prioritas-prioritas di bidang perencanaan pembangunan, sehingga tujuan program dan sasaran kegiatan yang telah ditetapkan dalam kurun waktu 2012 -2016 dapat tercapai. 2. Mempermudah pengendalian kegiatan serta pelaksanaan koordinasi dengan instansi terkait, monitoring, analisis, evaluasi kegiatan baik secara internal maupun eksternal. 3. Memberikan informasi kepada pemangku kepentingan (stakeholders) tentang rencana pembangunan tahunan. 4. Menjadi kerangka dasar bagi Kecamatan Buru dalam upaya meningkatkan kualitas perencanaan pembangunan. Tujuan. 1. Merencanakan perubahan dalam lingkungan yang semakin kompleks. 2. Mengelola keberhasilan organisasi secara sistemik. 3. Memanfaatkan perangkat manajerial dalam pengelolaan pemerintahan dan pembangunan. 4. Mengembangkan pemikiran, sikap dan tindakan yang berorientasi

pada

masa depan 5. Memudahkan para pemangku kepentingan (stakeholders) untuk menghadapi masa depan. 6. Meningkatkan pelayanan masyarakat secara prima. 7. Meningkatkan komunikasi antar pemangku kepentingan (stakeholders). 1.4.

SISTEMATIKA PENULISAN. Dokumen Renstra Kecamatan Buru di formulasikan dalam sistematika penulisan sebagai berikut : BAB I. PENDAHULUAN Bab ini berisi :

1.1.

Latar belakang

1.2.

Landasan hukum

1.3.

Maksud dan tujuan

1.4.

Sistematika Penulisan Renstra SKPD Kecamatan Buru.


6

BAB II. GAMBARAN PELAYANAN SKPD KECAMATAN BURU. Bab ini berisi :

2.1

Tugas, Fungsi dan Struktur Organisasi SKPD Kecamatan Buru.

2.2.

Sumber daya SKPD Kecamatan Buru

2.3.

Kinerja Pelayanan SKPD Kecamatan Buru

2.4.

Tantangan dan Peluang Pengembangan Pelayanan SKPD Kecamatan Buru.

BAB III. ISU‐ISU STRATEGIS BERDASARKAN TUGAS DAN FUNGSI Bab ini berisi :

3.1.

Indentifikasi Permasalahan Berdasarkan Tugas dan Fungsi Pelayanan Kecamatan Buru.

3.2.

Telaahan Visi, Misi dan Program Camat dan Sekcam Kecamatan Buru.

3.3.

Penentuan Isu-isu Strategis.

BAB IV. TELAAHAN VISI, MISI, TUJUAN, STRATEGI DAN KEBIJAKAN Bab ini berisi :

4.1.

Visi dan Misi Kecamatan Buru.

4.2.

Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Kecamatan Buru.

4.3. BAB V.

Strategis dan Kebijakan Kecamatan Buru.

RENCANA PROGRAM, KEGIATAN, INDIKATOR KINERJA, KELOMPOK SASARAN DAN PENDANAAN INDIKATIF.

Bab ini berisi :

5.1.

Indikasi Rencana Program Prioritas

5.2.

Kebutuhan Pendanaan

BAB VI. INDIKATOR KINERJA SKPD YANG MENGACU PADA TUJUAN DAN SASARAN RPJMD BAB VII. PENUTUP


7

BAB II GAMBARAN PELAYANAN SKPD PADA KECAMATAN BURU

2.1.

STRUKTUR, TUGAS DAN FUNGSI SKPD KECAMATAN BURU. Susunan organisasi Kecamatan Buru mengacu pada Peraturan Bupati Karimun

Nomor

20 Tahun 2008 tentang Penjabaran Tugas dan fungsi

Kecamatan dan Kelurahan, terdiri dari : a. Camat b. Sekretaris Camat, terdiri dari : 1. Sub Bagian Umum dan Kepegawaian 2. Sub Bagian Perencanaan dan Keuangan c.

Seksi Pemerintahan

d. Seksi Pemberdayaan Masyarakat e. Seksi Kesejahteraan Sosial f. Seksi Lingkungan Hidup g. Seksi Ketentraman dan Ketertiban Umum Adapun Struktur Organisasi SKPD Kecamatan Buru adalah sebagai berikut :

CAMAT

FUNGSIONAL (BPS)

SEKRETARIS KASUBAG UMUM

KASUBAG KEU STAF

STAF

KASI PEM

KASI TRANTIB

KASI PMD

KASI KESOS

STAF

STAF

STAF

STAF

KASI LH

STAF

KEL/DESA


8

1. CAMAT (1) Camat

mempunyai

tugas

dan

fungsi

melaksanakan,

kewenangan

Pemerintahan yang dilimpahkan oleh Bupati sesuai dengan karakteristik Wilayah, kebutuhan daerah dan tugas pemerintahan lainnya berdasarkan Peraturan Perundang - undangan. (2) Untuk menyelenggarakan tugas tersebut pada ayat (1), Camat mempunyai fungsi sebagai berikut : a. Menyelenggarakan tugas - tugas pemerintah umum dam membina Pemerintahan Desa / Kelurahan; b. Melaksanakan tugas-tugas kewenangan pemerintah yang dilimpahkan oleh Bupati; c. Melaksanakan pembinaan ketentraman dan Ketertiban, Pemberdayaan Masyarakat, Kesejahteraan Sosial dan Lingkungan Hidup; d. Melakukan Koordinasi dengan Instansi lain dalam rangka pelaksanaan penataan dan pembinaan; e. Menyusun rencana pembangunan di wilayah kerja kecamatan; 2.

SEKRETARIS KECAMATAN a. Sekretaris mempunyai tugas membantu camat dalam melaksanakan tugas pemerintah dan memberikan pelayanan administrasi kepada seluruh perangkat/ aparatur Kecamatan; b. Untuk melenggarakan tugas tersebut, seskretaris mempunyai fungsi sebagai berikut : a. Menyusun

rencana

kerja

mengendalikan

dan

mengevaluasi

pelaksaannya; b. Mengurus dan melaksanakan segala sesuatu yang berkaitana dengan pelayanan ketatausahaan, administrasi kepegawaian perlengkapan dan rumah tangga; c. Melaksanakan tugas kedinasan lain yang ditugaskan oleh pimpinan. Sekretaris membawahi : 1. Sub Bagian Umum dan Kepegawaian; 2. Sub Bagian Perencanaan dan Keuangan;

Masing-masing bagian sebagaimana dimaksud, dipimpin oleh seorang Kepala Sub Bagian yang berada dibawah dan bertanggung jawab kepada sekretaris. 1. Sub Bagian Umum dan Kepegawaian, mempunyai tugas: a. Melaksanakan urusan surat menyurat , kearsipan, perlengkapan kerumahtanggaan, dan administrasi Kepegawaian Kecamatan.


9

b. Uraian tugas dimaksud , sebagai berikut : a) Melaksanakan urusan surat menyurat, kearsipan, kerumahtanggaan dan administrasi kepegawaian Kecamatan: b) Melaksanakan urusan perlengkapan, pemeliharaan dan inventarisasi; c) Menyiapkan bahan rencana dan mengusulkan kenaikan pangkat dan gaji berkala; d) Menyiapkan bahan rencana,dan mengusulkan penilaian prestasi kerja kepegawaian Kecamatan ; e) Menyiapkan bahan rencana pengusulan pendidikan dan pelatihan pegawai Kecamatan; f) Menyiapkan bahan rencana pengusulan peningkatan kesejahteraan pegawai Kecamatan; g) Menyiapkan bahan pencatatan prestasi pelanggaran kedisiplinan dan kasus pegawai Kecamatan; h) Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh sekretaris . 2. Sub Bagian Perencanaan dan Keuangan, mempunyai tugas: a. Melakukan perumusan perencanaan kegiatan dan pengelolaan keuangan Kecamatan. b. Uraian tugas dimaksud, sebagai berikut : a) Melakukan perumusan perencaan kegiatan Kecamatan; b) Melaksanakan penyusunan perencanaan kegiatan Kecamatan; c) Mempersiapkan sarana dan prasarana yang menunjangan perumusan perencanaan Kecamatan; d) Melakukan rapat koordinasi perencanaan dengan insdtansi lain dalam menunjang kegiatan Kecamatan; e) Melaksanakan kerjasama dengan instansi lain untuk menunjang pelaksaan penyusunan rencana dan pengelolaan keuangan Kecamatan; f) Menyiapkan bahan rencana dan pengusulan anggaran; g) Mengelola anggaran Kecamatan; h) Melaporkan penggunaan dan mempertanggungjawabkan penggunaan keuangan Kecamatan; i) Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh sekretaris 3.

SEKSI PEMERINTAHAN 1. Seksi Pemerintahan mempunyai tugas membantu camat dalam menyiapkan perencanaan bahan perumusan kebijakan, pelaksanaan pembinaan, evaluasi dan pelaporan urusan pemerintahan; 2. Untuk menyelenggarakan tugas tersebut, seksi pemerintahan mempunyai fungsi sebagai berikut :


10

a) Melaksanakan dan membina pemerintahan umum kependudukan dan catatan sipil; b) Melaksanakan

sebagian

urusan

pemerintahan

yang

merupakan

wewenang Kecamatan; c) Memberikan pelayanan, rekomendasi kependudukan; d) Melaksanakan administrasi kependudukan; e) Melaksanakan tugas lain yang ditugaskan oleh pimpinan. 4.

SEKSI PEMBERDAYAAN MASYARAKAT 1. Seksi Pemberdayaan Masyarakat merupakan tugas membantu Camat dalam meyiapkan perencanaan bahan perumusan kebijakan pelaksanaan, evaluasi dan pelaporan urusan pemberdayaan masyarakat. 2. Untuk menyelengarakan tugas tersebut seksi pemberdayaan masyarakat mempunyai fungsi sebagai berikut : a) Membina kegiatan pemberdayaan masyarakat; b) Melalkukan koordinasi dengan instansi terikat; c) Melakukan pengawasan, pembinaan dan memfasilitasi kegiatan program kesehatan masyarakat; d) Mengkoordinasikan pelaksanaan pembangunan swadaya masyarakat; e) Melaksanakan tugas lain yang ditugaskan oloeh pimpinan.

5.

SEKSI KESEJAHTERAAN SOSIAL 1. Seksi Kesejahteraan social mempunyai tugas membantu camat dalam menyiapkan

perencanaan

bahan

perumusan

kebijakan,

pelaksaan

pembinaan, evaluasi dan pelaporan urusan kesejahteraan sosial; 2. Untuk

menyelenggarakan

tugas

tersebut,

seksi

kesejahteraan

sosial

mempunyai fungsi sebagai berikut : a) Melaksanakan penggulangan masaalah sosial; b) Melakukan Pencegahan dan penanggulan bencana alam; c) Melaksakan

koordinasi

pembinaan

kegiatan

organisasi

sosial/

kemasyarakatan dan lembaga swadaya masyarakat d) Melakukan tugas lainnya yang ditugaskan oleh pimpinan.


11

6. SEKSI LINGKUNGAN HIDUP 1. Seksi lingkungan Hidup mempunyai tugas membantu camat dalam menyiapkan

perencanaan

bahan

perumusan

kebijakan,

pelaksaan

pembinaan, evaluasi dan pelaporan urusan lingkungan hidup; 2. Untuk

menyelenggarakan

tugas

tersebut,

seksi

lingkungan

hidup

mempunyai fungsi sebagai berikut : a) Melakukan pencegahan atas pengambilan sumber alam tanpa izin dan dapat mengganggu serta membahayakan lingkungan hidup; b) Melakukan koordinasi dalam pembinaan dan pengawasan serta pelaporan langkah-langkah penanggulangan terjadinya pencemaran dan kerusakan lingkungan ; c) Melakukan

Pengawasan

kebersdihan

di

lingkungan

wilayah

Kecamatan; d) Melaksanakan tugas lain yang ditugaskan oleh pimpinan. 7.

SEKSI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN 1. Seksi Ketenteraman dan Ketertiban mempunyai tugas membantu camat dalam menyiapkan perencanaan bahan perumusan kebijakan, pelaksanaan pembinaan, evaluasi dan pelaporan urusan ketenteraman dan ketertiban; 2. untuk menyelenggarakan tugas tersebut, seksi Ketenteraman dan Ketertiban mempunyai fungsi sebagai berikut : a) Melakukan pembinaan Ketenteraman dan Ketertiban; b) Melakukan Koordinasi dan membina Kesatuan Pelindung Masyarakat (LINMAS) di wilayah kerja Kecamatan; c) Melaksanakan tugas lain yang ditugaskan oleh pimpinan.

8.

JABATAN FUNGSIONAL Jabatan Fungsional mempunyai tugas melaksanakan kegiatan teknis sesuai dengan bidang tugas yang dimiliki.

KEGIATAN POKOK ORGANISASI Yang dimaksud kegiatan pokok organisasi dalam sub ini adalah bentuk kegiatan yang menjadi pedoman Kecamatan dalam menjalankan tugas dan fungsi organisasi telah diamanatkan, baik dalam Perda maupun dalam Peraturan Bupati,dan bentuk kegiatan tersebut telah ditetapkan dalam Permendagri Nomor13 tahun 2006 tentang Pengelolaan keuangan Daerah. Untuk menunjang kegiatan pelaksanaan tugas pokok dan fungsinya, Kecamatan Buru dilengkapi dengan sarana dan prasarana berupa tanah, bangunan kantor, kendaraan,


12

inventaris, dan fasilitas lainnya. Sarana dan prasarana tersebut sebagian dalam kondisi baik dan sebagian dalam kondisi kurang baik/rusak. 2.2.

SUMBER DAYA SKPD KECAMATAN BURU Secara Keseluruhan Personil kecamatan Buru Sampai Desember 2011 adalah sebanyak 38 Orang dengan Komposisi pegawai menurut kedudukan dalam organisasi

Kecamatan Buru adalah sebagaimana ditunjukkan tabel

dibawah ini : Dari komposisi pegawai Kecamatan Buru yang keseluruhan berjumlah 38 orang terdapat : 30 Orang berstatus pegawai negeri Sipil (PNS)



8 Orang Honorarium



Secara lengkap gambaran tentang kepegawaian pada organisasi Kecamatan Buru menurut Status pangkat dan Golongan adalah sebagaimana dtunjukkan pada tabel 2.2. Tabel 2.2 Jumlah Pegawai Menurut Status, pangkat dan Golongan Unit Kerja di Lingkungan Kecamatan Buru N

Status

Gol /

o

Kepegawaian

Ruang

1

2

Cama t

Sekretariat Kecamatan‐ Lurah Kelurahan

Seksi

Seksi

Seksi

PEM

PMD Kessos

Seksi

Seksi

Fungsi

LH

Trantib

onal

Staf

Pembina

IV.a

Penata Tkt I

III.d

Penata

III.c

Penata Muda Tkt I

III.b

Penata Muda

III.a

1

Pengatur Tkt I

II.d

1

Pengatur

II.c

Pengatur Muda Tkt I

II.b

12

Pengatur

II.a

10

Juru Tkt I

I.d

Juru

I.c

Juru Muda Tkt I

I.b

Juru Muda

I.a

1 1

1 1

1

1

Honorarium Daerah Total

8 1

1

2


1

38

13

1) Pegawai Menurut Tingkat Pendidikan Mengacu pada klasifikasi status pegawai, maka tingkat pendidikan yang ditamatkan oleh pegawai Kecamatan Buru, adalah sebagai berikut : Pegawai Negeri Sipil (PNS) Terdapat : 

1 Orang Berpendidikan S‐2



4 Orang Berpendidikan S‐1



1 Orang Berpendidikan D‐3



23 Orang Berpendidikan SMA / Sederajat



1 Orang Berpendidikan SMP / Sederajat



1 Orang Berpendidikan SD / Sederajat Tabel 2.3. Jumlah pegawai Menurut latar belakang Pendidikan Unit Kerja di Lingkungan Kecamatan Buru

N

Status

Sekretariat

o

kepegawaian

Camat Kecamatan Lurah ‐Kelurahan

1

Seksi Seksi

Seksi

Seksi

Seksi

Fungsio

PEM

Kesos

LH

Trantib

nal

PMD

Staf

Pegawai Negri Sipil 1. Strata–3 2. Strata-2

1

3. Strata-1

1

1

1

1

4. Diploma-4

2

5. Diploma-3

1

6. SMA/Sederajat

23

7. SLTP/Sederajat

1

8. SD/Sederajat

1

Honorarium 1. Strata-1 2. SMA Total

3 1

1

1

1


1

1

1

54

14

Komposisi Pegawai No

Kedudukan Dalam Organisasi

Laki‐ Laki

Perempuan Jumlah

1.

Camat

1

1

2.

Sekretaris

-

2.1 Sekrataris Camat

1

2.1.1 Kepala Sub Bagian Umum dan

-

-

-

-

-

-

Seksi-Seksi

-

-

-

3.1 Kepala Seksi Tata Pemerintahan

-

-

-

3.1.1 Staf Pendukung PNS

2

2

4

3.2 Kepala Seksi Pemberdayaan

-

1

1


1

1

2

3.3 Kepala Seksi Kessos

-

-

-


2

1

3

3.4 Kepala seksi LH

-

-

-


1

-

1

3.5 Kepala Seksi Ketentraman dan

-

-

-


1

-

1

4.

Kelompok Jabatan Fungsional

-

-

-

5.

Lurah

2

-

2

Sekrataris

-

-

-

5.1 Sekrataris Lurah

-

-

-

Saksi-Seksi

-

-

-

6.1 Kepala Seksi Pemerintahan

-

-

-


2

-

2

6.2 Kepala Seksi PMD

-

-

-

6.2.1 Staf pendukung PNS

2

-

2

6.3 Kepala Seksi Kesos

-

-

-


2

1

3

6.4 Kepala Seksi Ketentraman dan

-

-

-


-

-

-

Kelompok Jabatan Fungsional

3

3

6

1

Kepegawaian 2.1.2. kepala Sub bagian Perencanaan dan keuangan 3.

Masyarakat

Ketertiban Umum

6.

Ketertiban Umum

7.


15

Gambar : 2.3.2 Alur Kerja Kecamatan Buru Kabupaten karimun Surat-surat/Peleyanan dari Masyarakat

Camat Buru

Pelaksanaan Pelayanan Kepada Masyarakat

Sekcam Buru

Kasubbag Umum dan Kepegawaian

Kasi PMD

Kasi Pelayanan Umum

Kasi Pemerintahan

Kasubbag Perencanaan dan Keuangan

Kasi Kesos

Kasi Lingkungan Hidup

Kasi Keamanan dan Trantib

Operator Komputer Pelaksanaan teknis Kebijakan Kepala Daerah dan melaporkan Kepada Camat melalui Sekcam

Penyelesaian Pelayanan

Lurah Se-Kecamatan Buru

2.3 KINERJA PELAYANAN SKPD Memperhatikan aturan yang ada betapa besar dan kompleksnya tugas dan fungsi kecamatan yang harus dijalankan, disamping harus memfasilitasi tugas dari SKPDSKPD yang lain juga harus memfasilitasi pelaksanaan tugas dan fungsi desa. Namun hal ini belum didukung dengan sarana prasarana, sumber daya yang memadai dan anggaran yang dikelola, sehingga disadari pelaksanaan tugas dan kinerjanya selama ini belum bisa optimal. Adapun kegiatan yang ada di Kecamatan Buru, adalah sebagai berikut : 1. Pemohonan Pembuatan KTP / KK yang dapat diselesaikan dalam waktu telah ditentukan (2 Minggu).


16

2. Perusahaan

yang

mengajukan

Permohonan

Rekomendasi

HO/IMB,

Pembuatan Surat Izin Tempat Usaha (SITU) serta Perpanjang Surat Izin Tempat Usaha (SITU). 3. Permohonan Pembuatan Rekom Surat Nikah yang dapat diselesaikan dalam waktu yang telah ditetapkan (3 Hari). 4. Pembuatan Surat Tanah (SKPPL) yang telah diproses karena kelengkapan berkasnya. 5. Penyaluran jatah beras miskin (Raskin) bagi penduduk miskin diwilayah Se-Kecamatan Buru. 6. Tersedianya pelayanan adminsitrasi perkantoran. 7. Tersedianya dokumen perencanaan dan laporan keuangan. 8. Tersedianya sarana dan prasarana apartur. 9. Terselenggaranya

koordinasi

Pemerintah

Kelurahan/Desa

dan

meningkatkan kualitas kinerja Pemerintahan Kelurahan/Desa. 10. Terciptanya kualitas kinerja pelaksanaan pembangunan di Kecamatan 11. Terselenggaranya pembinaan dan pelayanan adminsitrasi masyarakat 12. Terwujudnya keberhasilan otonomi daerah yang seimbang yang didukung stakeholders (pemangku kepentingan) dlm mempercepat kesejahteraan rakyat dan pelayanan umum. 2.4 TANTANGAN DAN PELUANG PENGEMBANGAN PELAYANAN SKPD Faktor-faktor kunci keberhasilan (Critical Succes Factors) merupakan faktor yang sangat penting dalam penetapan keberhasilan Kantor Kecamatan Buru. Hal ini disebabkan faktor-faktor kunci keberhasilan tersebut menjadi landasan organisasi dalam menetapkan tujuan, sasaran dan aktivitas kegiatan, sehingga lebih menghemat waktu, biaya dan tenaga. Untuk menentukan faktor-faktor penentu keberhasilan ini melalui tahap-tahap yang harus dilakukan sebagai berikut : A. Refleksi Organisasi Refleksi organisasi adalah tindakan yang dilakukan untuk mendapatkan Analisis Lingkungan Internal (ALI) dan Analisa Lingkungan External (ALE). Untuk itu Kantor Kecamatan Buru perlu mengetahui kondisi-kondisi elemen internal organisasi yang sifatnya controllable (dapat dikuasai) yang berguna untuk mengetahui faktor kekuatan dan kelemahan organisasi serta mengenal kondisikondisi elemen external organisasi yang sifatnya uncontrollable (yang relatif kurang dikuasai) yang berguna untuk mengetahui faktor peluang dan ancaman dengan menggunakan pendekatan analisis Strengths (kekuatan), Weaknesses (kelemahan) Opportunities (peluang), dan Threats (ancaman) (SWOT). Analisis SWOT ini dimaksudkan untuk menentukan tingkat urgensi dan dampak potensial serta skala


17

prioritasnya. Dengan pencermatan (scanning) terhadap lingkungan organisasi dapat diidentifikasi kekuatan, kelemahan, peluang dan ancaman Kecamatan Buru seperti tabel berikut: Tabel II.9 Analisa SWOT KEKUATAN (Strengths): 1. Jumlah pegawai yang memadai 2. Sebagai SKPD tersendiri memiliki sebagian kewenangan Bupati 3. Uraian tugas yang jelas 4. Adanya pedoman dan juknis 5. Kesadaran akan tupoksi masingmasing 6. Memiliki 2 Desa dan 2 Kelurahan

KELEMAHAN (Weaknesses): 1. 2.

3. 4. 5.

PELUANG (Opportunities): 1. 2.

3.

4. 5. 6.

UU No. 32 Th. 2004 dan perubahannya Adanya kebijakan Pemkab yang mendukung pemberdayaan kecamatan Adanya bintek/diklat /sosialisasi peraturan yg diadakan Pemerintah Kabupaten. Adanya peran swasta dalam pembangunan daerah Kemajuan teknologi Potensi SDA yang belum tergali

1.

2. 3. 4. 5.

Kualitas SDM kurang Minimnya alokasi anggaran dan belum diberikan kesempatan mengajukan anggaran kegiatan Sarana prasarana kantor kurang memadai Motivasi kerja pegawai kurang (naikturun) Rendahnya kualitas &kinerja sebagian aparat pemerintah desa. ANCAMAN (Threats): Kondisi geografis yang kering dan demografis (jumlah penduduk) yang besar Perilaku masyarakat belum mendukung program Masih tingginya keluarga miskin Barbatasan dengan Kecamatan lain sehingga rawan kamtibmas Rendahnya kualitas & kinerja sebagian aparat pemerintah desa/kelurahan.

Karena keterbatasan waktu yang ada, maka guna mencapai visi dan misi organisasi strategi yang sesuai adalah strategi agressive artinyaorganisasi harus lebih proaktif dalam melaksanakan aktivitasnya, oleh karena itu diperlukan kekuatan yang cukup besar untuk menangkap peluang yang belum sepenuhnya tergali dan terkelola.


18

BAB III ISU‐ISU STRATEGIS BERDASARKAN TUGAS DAN FUNGSI 3.1 IDENTIFIKASI PERMASALAHAN BERDASARKAN TUGAS DAN FUNGSI PELAYANAN SKPD Seiring

dengan

pemerintahan

daerah

adanya

perubahan

membawa

peraturan

dampak

yang

dalam cukup

penyelenggaraan signifikan

dalam

penyelenggaraan pemerintahan di tingkat kecamatan. Dengan adanya UU Nomor 22 tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah, peran kecamatan menjadi “agak mandul”. Hal ini ditandai dengan adanya pengurangan kewenangan yang diberikan kepada kecamatan. Camat tidak lagi sebagai kepala wilayah, tapi hanyalah sebagai salah satu perangkat daerah. Dan bahkan pernah muncul wacana untuk menghilangkan kecamatan dari struktur pemerintahan karena dianggap tidak diperlukan lagi. Namun hal ini tidak berlangsung lama, dengan diundangkannya UU Nomor 32 Tahun 2004 sebagaimana telah diubah terakhir dengan UU Nomor 12 Tahun 2008, dirasa telah sedikit mengembalikan kewenangan kecamatan yaitu sebagai perangkat daerah. Sebagai salah satu perangkat daerah yang berada paling bawah langsung berhubungan dengan desa/masyarakat, kecamatan merupakan tangan panjang dari pemerintah kabupaten. Sehingga segala hal/bidang/sektor akan melibatkan pihak kecamatan. Namun begitu besar dan vitalnya kecamatan terkadang belum diimbangi dengan adanya pendanaan, sarana prasarana dan SDM aparatur yang memadai. Bisa dikatakan bahwa kecamatan adalah “kabupaten kecil” yang perlu ditunjang dengan pendanaan, sarana prasarana dan SDM aparatur yang memadai. Selama ini kecamatan belum diberikan kewenangan untuk mengajukan anggaran sebagaimana SKPD yang lain guna melaksanakan tugas dan fungsi atau pelimpahan kewenangan yang diterima dari bupati. Adapun permasalahan yang dihadapi di Kecamatan Buru, adalah sebagi berikut : a. Belum Optimalnya Pengurangan angka kemiskinan. b. Belum optimalnya pemanfaatan lahan. c. Tingginya pertambahan jumlah penduduk. d. Perlunya peningkatan kesempatan kerja. e. Rendahnya tingkat pendidikan dan ketrampilan masyarakat. f. Belum Optimalnya Pembenahan dan peningkatan Infrastruktur di wilayah Kecamatan Buru.


19

3.2 TELAAHAN VISI, MISI, DAN PROGRAM KEPALA DAERAH DAN WAKIL KEPALA DAERAH TERPILIH. 1.Visi Visi amatlah penting dalam suatu kebijakan pembangunan mengingat visi adalah rumusan umum mengenai keadaan yang diinginkan pada akhir periode perencanaan. Dengan adanya visi, maka segala sumber daya dapat digunakan secara terarah guna mewujudkan kondisi akhir yang dicita-citakan melalui serangkaian tahapan perjalanan. Oleh karena itu, visi pembangunan mempunyai berbagai fungsi antara lain adalah (i) sebagai arah bagi

semua

kebijakan pembangunan, (ii) sebagai tujuan dan sasaran akhir yang hendak dicapai oleh kebijakan pembangunan, (iii) sebagai acuan dalam penyusunan program dan anggaran pembangunan, dan (iv) sebagai sarana untuk melakukan pengawasan dan evaluasi terhadap semua kebijakan pembangunan. Lebih jauh, visi pembangunan dapat menjadi pranata yang berfungsi sebagai pedoman perilaku pembangunan, sebagai alat pemersatu masyarakat dalam

pembangunan,

dan

sebagai

sarana

pengendali

sosial

dalam

pembangunan. Jadi, penentuan visi pembangunan dengan misi dan strategi pencapaiannya amatlah penting agar proses pembangunan dapat dilaksanakan dengan arah dan kebijakan yang jelas. Berhubung dengan itu, untuk menjawab permasalahan dan isu strategis daerah ke depan, maka visi pembangunan Kabupaten Karimun untuk jangka waktu 2011-2016 adalah sebagai berikut: ”Terwujudnya Kabupaten Karimun yang Maju dan Berdaya Saing Berlandaskan Iman dan Taqwa” Secara konseptual visi pembangunan Kabupaten Karimun tahun 20112016, mengarah pada mendukung tujuan pembangunan jangka menengah nasional (RPJMN) 2010-2014. “Maju dan Berdaya saing“ diartikan sebagai kabupaten Karimun yang memiliki pertumbuhan ekonomi yang

berkualitas, kreatif,

produktif

dan

inovatif yang ditandai dengan meningkatnya kegiatan investasi, membaiknya infrastruktur dasar, optimal,

berkembangnya pengelolaan sumber daya lokal secara

meningkatnya

kualitas

sumber

daya

manusia,

meningkatnya

produktifitas kesehatan serta meningkatnya peran dan partisipasi masyarakat dalam pembangunan.


20

“Berlandaskan iman dan taqwa” diartikan sebagai kabupaten yang meletakkan nilainilai agama sebagai landasan dalam kehidupan bermasyarakat dan pelaksanaan pembangunan. Landasan nilai-nilai agama ini tercermin dari sikap dan perilaku masyarakat yang berakhlak mulia, suasana kehidupan yang agamis, dan kehidupan antar umat beragama yang harmonis. Kesemua hal tersebut didukung oleh pendidikan keagamaan (formal dan nonformal) secara sistematis dan menyeluruh sehingga dapat membentuk masyarakat yang cerdas secara intelektual maupun spiritual. 2. Misi Untuk mewujudkan visi pembangunan Kabupaten Karimun 2011-2016 tersebut, maka ditempuh melalui 5 (lima) misi pembangunan sebagai berikut :

1.

Meningkatkan dan memeratakan ketersediaan infrastruktur daerah yang dapat mendukung pertumbuhan ekonomi dan pelayanan masyarakat Peningkatan dan pemerataan ketersediaan infratruktur daerah ini diartikan sebagai penyediaan infratruktur baik dari sisi ketersediaan (kuantitas) dan kualitasnya. Infratruktur daerah yang dimaksud diantaranya adalah infrastruktur pada kawasan FTZ, terutama yang terkait dengan kawasan industri, kawasan strategis, infrastruktur dasar, infrastruktur transportasi dan telekomunikasi, dan infrastruktur sosial ekonomi.

2.

Meningkatkan

kualitas

sumber

daya

manusia

yang

berdaya

guna

berlandaskan iman dan taqwa Peningkatan kualitas sumber daya manusia dilihat dari empat aspek (i) aspek pendidikan, (ii) aspek kesehatan, (iii) aspek pembangunan iman dan taqwa, dan (iv) aspek kesetaraan gender. Pembangunan iman dan taqwa ditujukan sehingga kehidupan keagaman semakin marak dan menjadi bagian dari keseharian masyarakat serta menguatnya sistem pendidikan keagamaan khususnya pendidikan nonformal. Sumber daya manusia (SDM) yang berdaya guna adalah SDM yang produktif dilihat dari meningkatnya kesempatan kerja dan berusaha.

3.

Mengembangkan pusat pertumbuhan ekonomi yang terpadu dengan ekonomi berbasis kerakyatan Ekonomi berbasis kerakyatan yang dimaksud adalah koperasi, usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM), petani, nelayan dan pembudidaya kecil, serta industri rakyat lainnya. Keterpaduan ekonomi berbasis kerakyatan dengan pusat

pertumbuhan

ekonomi

dimaksudkan

agar

pertumbuhan

dan

perkembangan industri skala menengah dan besar dapat seiring dan sejalan


21

dengan pertumbuhan dan perkembangan pelaku usaha kecil.

Hal ini

mensyaratkan adanya keterkaitan yang saling memperkuat antar skala industri. 4.

Memaksimalkan kualitas pelayanan publik Kualitas pelayanan publik yang maksimal diwujudkan dalam bentuk peningkatan kecepatan pelayanan, aksesibilitas layanan, penyusunan dan pemenuhan Standar Pelayanan Minimal khususnya di bidang-bidang yang menjadi urusan wajib, serta penyederhanaan sistem layanan khususnya di bidang perizinan.

5.

Mengelola sumber daya kelautan dan pulau‐pulau kecil secara terpadu dan berkelanjutan Karakteristik kabupaten Karimun sebagai kabupaten kepulauan ditandai dengan melimpahnya sumber daya kelautan dan pulau-pulau kecil. Untuk menjaga keberlanjutan sumber daya tersebut, perlu dikedepankan pengelolaan yang menjaga keseimbangan antara kepentingan ekonomi, sosial, dan lingkungan hidup.

Berdasarkan visi dan misi tersebut, Bupati Kabupaten Karimun mempunyai motto sebagai berikut : Kerja Amanah Kerja Keras Kerja Cerdas Penjelasan makna dari motto : Kerja Amanah Penyelenggara pemerintahan yang mampu bekerja melaksanakan tugas dan fungsinya sesuai dengan arah dan kebijakan, tujuan dan sasaran serta program dan kegiatan yang sudah direncanakan dan ditetapkan sebelumnya, berpihak kepada kepentingan masyarakat, terbuka, siap dan dipertanggungjawabkan kepada Allah SWT dan masyarakat dengan menjunjung tinggi nilai-nilai kejujuran. Kerja Keras Penyelenggara

pemerintahan

yang

mampu

bekerja

efektif

dan

efisien

memanfaatkan waktu secara optimal, disiplin penuh gairah dan semangat, memiliki strategi dan kebijakan memajukan daerah tanpa mengenal lelah, mampu mengelola dan memanfaatkan sumber daya dan potensi yang dimiliki daerah demi kesejahteraan masyarakat. Kerja Cerdas Penyelenggara pemerintahan yang mampu menciptakan inovasi dan ide dalam pengembangan kemajuan daerah, meningkatkan kualitas sumber daya manusia sebagai


22

pengelola

pembangunan,

memanfaatkan

setiap

peluang

dan

kesempatan,

mengedepankan 3.3 PENENTUAN ISU‐ISU STRATEGIS Tahap berikutnya berdasarkan strategi yang tepat untuk menjadi critical success factor dengan strategi dengan mempertimbangkan posisi Kecamatan Buru yang dalam uraian diatas lebih cocok menerapkan strategi aggressive. Adapun strategi tersebut adalah sebagai berikut: a. Mengoptimalkan Pengurangan Angka Kemiskinan. Kemiskinan merupakan tantangan yang harus dihadapi dan dicarikan solusinya bagi suatu Daerah. Oleh karena itu meminimalisir tingkat kemiskinan selalu menjadi tujuan pemangku jabatan di hampir setiap Daerah, khususnya diwilayah Kecamatan Buru pada umumnya. Tujuan dari pembangunan adalah untuk meningkatkan kesejahteraan rakyat. Peningkatan kesejahteraan rakyat dapat diukur dari penurunan tingkat kemiskinan serta penurunan tingkat pengangguran. Kemiskinan memang adalah pekerjaan besar bagi pemerintah kita, tapi pekerjaan itu tidak pernah di prioritaskan untuk mengurangi angka kemiskinan, berbagi cara telah di lakukan tapi malah tidak dapat mengurus permasalahan ini. Kemiskinan merupakan masalah yang ditandai oleh berbagai hal antara lain rendahnya kualitas hidup penduduk, terbatasnya kecukupan dan mutu pangan, terbatasnya dan rendahnya mutu layanan kesehatan, gizi anak, dan rendahnya mutu layanan pendidikan. Selama ini berbagai upaya telah dilakukan untuk mengurangi kemiskinan melalui penyediaan kebutuhan pangan, layanan kesehatan dan pendidikan, perluasan kesempatan kerja dan sebagainya. b. Mengoptimalkan Pemanfaatan Lahan. Strategi untuk mengoptimalkan pemanfaatan lahan secara berkelanjutan dilakukan dengan cara : 1. Menata kembali tata ruang daerah dengan penyusunan data base dan pemetaan potensi daerah secara detail serta informasi tata guna lahan secara akurat, pengaturan tata ruang berbasis kawasan (pemukiman, perkantoran, pertokoan, perdagangan dan pasar, industri, budidaya perkebunan, pertanian, perikanan dan pertambangan yang disesuaikan dengan kesesuaian dan topografi lahan. 2. Mengoptimalkan pemanfaatan lahan yang tidak produktif, lahan pekarangan, semak belukar, hutan tanaman rakyat, melalui programprogram pemberian fasilitas, sosialisasi dan insentif serta kerjasama dengan pihak investor untuk pengembangan budidaya sektor primer dan keterkaitan dengan peningkatan ekonomi rakyat dan penyerapan tenaga kerja. 3. Membangun iklim investasi yang kondusif bagi investor untuk memanfaatkan potensi daerah hasil-hasil tambang dan hasil hasil pertanian/perkebunan sebagai upaya peningkatan sumber pendapatan asli


23

daerah, penyerapan tenaga kerja, dan keberpihakkan pada kepentingan masyarakat tanpa merusak fungsi daya dukung lingkungan. 4. Melakukan pengawasan terhadap potensi sumberdaya dan rawan bencana secara terus - menerus meningkatkan sarana dan prasarana aksesibilitas ke pusat-pusat potensi sumberdaya, serta program-program sadar lingkungan secara berkelanjutan melalui sosialisasi, dan supremasi hukum. 5. Menciptakan keterkaitan (interlinkages) yang tepat antara pembangunan berdimensi fisik alam dengan pembangunan sosial kemasyarakatan, yang berlandaskan pada sistem tata ruang dan mempertahankan daya dukung lingkungan. c. Menekan Pesatnya Pertambahan Jumlah Penduduk. Hal-hal yang perlu dilakukan untuk menekan pesatnya pertumbuhan penduduk di wilayah Kecamatan Buru, adalah sebagai berikut : 1. Menggalakkan program KB atau Keluarga Berencana untuk membatasi

jumlah anak dalam suatu keluarga secara umum dan masal, sehingga akan mengurangi jumlah angka kelahiran. 2. Menunda masa perkawinan agar dapat mengurangi jumlah angka

kelahiran yang tinggi. 3. Meningkatkan

kesadaran dan pendidikan kependudukan, dengan

semakin sadar akan dampak dan efek dari laju pertumbuhan yang tidak terkontrol, maka diharapkan masyarakat umum secara sukarela turut mensukseskan gerakan keluarga berencana. d. Peningkatan Kesempatan Kerja. Dalam hal ini Pemerintah Kecamatan Buru berperan penting tentang kebijaksanaan tenaga kerja yang diarahkan kepada penyaluran, penyebaran dan pemanfaatan tenaga kerja yang lebih baik melalui perbaikan informasi serta pembinaan dan peningkatan ketrampilan, dengan langkah sebagai berikut : 1. Peningkatan peran serta pemerintah, serta keterlibatan seluruh organisasi

kemasyarakatan dalam kesadaran peningkatan produktivitas. 2. Penanaman budaya produktif dikalangan sektor usaha, serikat pekerja,

generasi muda, keluarga dan masyarakat. 3. Pemberdayaan tenaga ahli dan kelembagaan dalam mengembangkan

manajemen, inovasi dan teknologi. 4. Pembaharuan

dan

penguatan

sistem

dan

metode

peningkatan

produktivitas. 5. Penguatan kapasitas lembaga-lembaga produktivitas melalui fasilitasi dan

pengembangan sistem.


24

e. Mengoptimalkan Tingkat Pendidikan dan Ketrampilan Masyarakat. Kecamatan Buru menciptakan pemerataan kualitas sumber daya manusia, serta memberi ruang yang cukup bagi tumbuhnya partisipasi masyarakat pada berbagai bidang pembangunan, yang bertujuan mewujudkan peningkatan kualitas dan pemberdayaan SDM. Strategi untuk meningkatkan kualitas SDM melalui pengembangan IPTEK dan IMTAQ dilakukan dengan cara : 1. Peningkatan pengetahuan dan ketrampilan dipercepat dengan menambah

muatan teknologi baik pada pendidikan formal maupun untuk percepatan proses kerja. 2. Meningkatkan kualitas nilai-nilai keimanan dan moralitas masyarakat,

dengan penanaman nilai-nilai agama dilakukan sejak usia dini yang dimulai dari keluarga untuk membangun semangat gotong royong, disiplin, semangat kerja keras dan semangat membangun daerah dengan meningkatkan intensitas program–program keagamaan yang tetap dilakukan secara terus menerus dengan melibatkan berbagai kalangan masyarakat, perempuan,

mengutamakan pemberdayaan

program-program tokoh-tokoh

adat,

pemberdayaan pemuda

serta

pemberdayaan kelompok-kelompok masyarakat untuk turut berperan dalam meningkatkan keamanan, ketertiban, gotong royong dan peduli lingkungan. 3. Meningkatkan dan mengembangkan olahraga, budaya seni, kelembagaan

organisasi pemuda dan sosial masyarakat lainnya. 4. Membangun budaya inovatif pada setiap aspek pembangunan yang

berorientasi pada IPTEK dengan meningkatkan penghargaan masyarakat terhadap IPTEK melalui pengembangan budaya membaca dan menulis, masyarakat pembelajar, cerdas, kritis dan kreatif, budaya produktif. f. Mengoptimalkan Pembenahan dan Peningkatan Infrastruktur di wilayah Kecamatan Buru. Usaha–usaha

dan

upaya-upaya

Pemerintah

Kecamatan

Buru

dalam

peningkatan kapasitas pengelolaan wilayah serta pembinaan pengembangan kinerja perkotaan dan penyusunan konsep pengembalian fungsi kawasan permukimam, adalah sebagai berikut : 1. Meningkatkan peran dan fungsi kota melalui tersusunnya rencana

investasi dan percepatan pembangunan. 2. Meningkatnya

pelayanan

kota

rnelalui penyusunan

rencana

dan

penataan bangunan dan lingkungan pada kawasan pinggir kota (fringe area) antara kota menengah dan besar.


25

3. Meningkatnya

peran dan fungsi kota melalui pembangunan pusat-

pusat distribusi barang dan jasa (pasar dan terminal) dan revitalisasi sistem kelembagaan ekonomi perkotaan. 4.

Mewujudkan peran serta RT/RW sebagai kebijakan strategi spasial dari program-program sektoral.


26

BAB IV VISI, MISI, TUJUAN, DAN SASARAN, STRATEGI DAN KEBIJAKAN 4.1 VISI DAN MISI SKPD Visi SKPD adalah gambaran arah pembangunan atau kondisi masa depan yang ingin dicapai SKPD melalui penyelenggaraan tugas dan fungsi dalam kurun waktu 5 (lima) tahun yang akan datang. Adapun visi Kecamatan Buru Tahun 2011 – 2016 adalah :

VISI

TUJUAN

SASARAN

Terwujudnya Pelayanan Masyarakat Yang Profesional, Transparant dan Akuntabel

Menciptakan pelayanan kepada masyarakat secara profesioanal dan optimal demi terciptanya Good Governance pada Kantor Camat Buru

Hasil yang diharapakan dari suatu tujuan yang diformulasikan secara terukur, spesifik, mudah dicapai, rasioanal, untuk dapat dilaksanakan dalam jangka waktu 5 ( lima ) tahun Kedapan


27

MISI

TUJUAN

1. mewujudkan sistim penyelenggaraan Pemerintah sesuai dengan standar minimal yang telah ditetapkan, denganmemberikan pelaayanan kepada masyarakat sebaikbaiknya 2. Memberdayakan/me manfaatkan sarana dan prasarana yang ada, dilingkungan dengan didukung dengan peningkatan dan pengembangan sumberdaya aparatur secara optimal.

SASARAN

Penjabaran atau Penjabaran dari tujuan implentasi secara dari terukur yaitu sesuatu yang akan pernyataan Misi dicapai/dihasilkan yang secara nyata oleh berisi tentanginstansi sesuatu ( pemerintah.Tujuan diatas apa ) yang diharapkan akan dapat dicapai melalui dicapai atau penjabaran dihasilkan dalam bentuk sasaran yang pada jangka ditetapkan 1 ( satu ) secara berikut : sampai 5 ( lima ) - Tersedianya tahun.Kecamatan buru pelayanan menetapkan tujuan administrasi sebagai penjabaran perkantoran Misi yang akan dicapai - Tersedianya sebagai berikut : dokumen - Meningkatkan perencanaan dan pelayanan pelaporan keuangan administrasi - Tersedianya sarana perkantoran dan prasarana - Meningkatnya apartur sarana dan - Terselenggaranya prasarana aparatur koordinasi - Meningkatkan Pemerintahan Desa / penyelenggaraan Kelurahan dan pembinaan dan meningkatnya fasilitas pemerintah kualitas kinerja desa dan kelurahan Pemerintah - Meningkatkan Desa/Kelurahan penyelenggaraan - Terciptanya kualitas pembinaan dan kinerja pelaksanaan fasilitasi pembangunan di pembangunan Kecamatan wilyah - Teselenggaranya pembinaan dan pelayanan adiministrasi masyarakat

STRATEGI

KEBIJAKAN

Langkah – langkah yang berisi program-progam indikatif untuk mewujudkan Visi dan Misi Kecamatan Buru,adapun strategi Kecamatan Buru : - Meningkatkan kualitas pelayanan administrasi perkantoran - Meningkatkan kinerja pelaksanaan kegiatan Pemerintah Kecamatan - Meningkatkan sarana dan prasarana aparatur - Meningkatkan penyelenggaraan pembinaan dan fasilitasi Pemerintah Desa/Kelurahan - Meningkatkan penyelenggaraan pembinaan dan fasilitas pembangunan wilayah - Meningkatkan penyelenggaraan pembinaan dan fasilitas Kemasyarakatan

Arah/tindakan cara yang ditempuh untuk mencapai tujuan kebijakan-kebijakan Kecamatan Buru yaitu : - Melaksanakan pelayanan adminitrasi perkantoran - Meoptimalkan fungsi koordinasi Pemerintah Kecamatan - Mengoptimalkan kinerja pelaksanaan kegiatan Pemerintah Kecamatan - Melaksanakan pembinaan dan fasilitasi Pemerintah Desa/Kelurhan - Melaksanakan pembinan dan fasilitas pembangunan wilayah - Melaksanakan pembinan dan fasilitas kemasyarakatan.

Yang dimaksud dengan misi SKPD adalah rumusan umum mengenai upayaupaya yang akan dilaksanakan oleh SKPD untuk mewujudkan visi. Untuk mewujudkan visi tersebut, misi yang akan dilaksanakan Kantor Kecamatan Buru adalah : 1. Melaksanakan kegiatan pemberdayaan masyarakat; 2. Melaksanakan upaya penyelenggaraan ketenteraman dan ketertiban umum; 3. Melaksanakan penerapan dan penegakan peraturan perundangundangan; 4. Melaksanakan pemeliharaan prasarana dan fasilitas pelayanan umum; 5. Mengoptimalkan penyelenggaraan kegiatan pemerintahan di tingkat kecamatan; 6. Mengoptimalkan pembinaan penyelenggaraan pemerintahan desa/kelurahan. 7. Meningkatkan pelayanan kepada masyarakat.


28

4.2 TUJUAN DAN SASARAN JANGKA MENENGAH SKPD

Tujuan adalah pernyataan-pernyataan tentang hal-hal yang perlu dilakukan untuk mencapai visi, melaksanakan misi, memecahkan permasalahan, dan menangani isu strategis daerah yang dihadapi. Adapun tujuan yang ingin dicapai adalah : 1. Meningkatkan kegiatan pemberdayaan masyarakat; 2. Meningkatkan Ketentraman dan ketertiban umum; 3. Meningkatkan kesadaran dan partisipasi dalam penerapan dan penegakan

peraturan perundang-undangan; 4. Meningkatkan kualitas dan kuantitas prasarana dan fasilitas pelayanan umum; 5. Meningkatkan penyelenggaraan kegiatan pemerintahan di tingkat kecamatan; 6. Meningkatkan penyelenggaraan pemerintahan desa/kelurahan; 7. Meningkatkan kualitas pelayanan masyarakat

Sasaran adalah hasil yang diharapkan dari suatu tujuan yang diformulasikan secara terukur, spesifik, mudah dicapai, rasional, untuk dapat dilaksanakan dalam jangka waktu 5 (lima) tahun ke depan. Sasaran yang ingin dicapai Kecamatan Buru adalah : 1. Terwujudnya peningkatan kesadaran dan partisipasi masyarakat; 2. Terwujudnya ketentraman dan ketertiban umum; 3. Terwujudnya kesadaran dan partisipasi dalam penerapan dan penegakan

peraturan perundang-undangan; 4. Terwujudnya peningkatan kualitas dan kuantitas prasarana dan fasilitas

pelayanan umum; 5. Terwujudnya peningkatan penyelenggaraan kegiatan pemerintahan di tingkat

kecamatan; 6. Terwujudnya peningkatan penyelenggaraan pemerintahan desa/kelurahan; 7. Terwujudnya peningkatan kualitas pelayanan masyarakat.

Pernyataan tujuan dan sasaran jangka menengah SKPD beserta indikator kinerjanya disajikan dalam Tabel IV.1 sebagaimana berikut ini.


29

Tabel IV.1 Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Pelayanan SKPD NO

TUJUAN

SASARAN

INDIKATOR SASARAN

(1) (2) (3) (4) 1 Meningkatnya Tersedianya pelayanan Kepuasan pelayanan administrasi administrasi masyarakat,mobilitas perkantoran perkantoran pelayanan semakin meningkat 2 Meningkatkan Tersedianya dokumen Tersusunnya Kinerja pelaksanaan perencanaan dan dokumen sehingga kegiatan Pemerintah laporan keuangan kualitas pelayanan Kecamatan meningkat , adnimistrasi semakin membaik 3 Meningkatkan Tersedianya dan Kualitas sarana dan Kualitas sarana dan prasarana aparatur prasarana meningkat prasarana aparatur 4 Meningkatkan Terselenggaranya Swadaya dan Penyelenggara koordinasi Pemerintah partisipasi pembinaan dan Desa/Kelurahan dan masyarakat dalam fasilitas Pemerintah meningkatnya kualitas pembangunan semakin membaik 5 Meningkatkan Teciptanya kualitas Kinerja Pemerintah penyelenggaraan kerja pelaksanaan Desa/Kelurahan pembinaan dan pembangunan di membaik dan tingkat fasilitas pembangunan kecamatan kerjasama semakin membaik 6 Meningkatnya Terselenggaranya Semakin penyelenggaraan pembinaan dan meningkatnya kerja pembinaan dan pelayanan administrasi sama, sehingga fasilitas masyarakat pelayanan kemasyarakatan administrasi masyarakat menbaik


TARGET KINERJA SASARAN PADA TAHUN (2011) (2012) (2013) (2014) (2015) (5) (6) (7) (8) (9) 50%

60%

70%

80%

90%

50%

55%

60%

65%

70%

50%

60%

70%

80%

90%

50%

60%

70%

80%

90%

50%

55%

60%

65%

70%

50%

60%

70%

80%

90%

30

4.3 STRATEGI DAN KEBIJAKAN SKPD

Strategi adalah langkah-langkah berisikan program-program indikatif untuk mewujudkan visi dan misi atau cara untuk mewujudkan tujuan, dirancang secara konseptual, analistis, realistis, rasional dan komprehensif. Strategi diwujudkan dalam kebijakan dan program oleh SKPD yang bersangkutan. Guna mewujudkan tercapainya tujuan dan sasaran Kantor Kecamatan Karangrayung strategi yang ditempuh adalah : 1. Melaksanakan

kegiatan

pemerintahan,

pembangunan

dan

pembinaan

kemasyarakatan dilaksanakan dengan transparansi dan akuntabilitas dalam rangka mewujudkan pemerintahan yang bersih dan berwibawa (good governance dan clean government); 2. Meningkatkan kuantitas dan kualitas aparatur; 3. Mengusulkan peningkatan alokasi anggaran bagi pelaksanaan tugas pokok dan

fungsi organisasi; 4. Meningkatkan kualitas dan penyediaan fasilitas pelayanan. 5. Meningkatkan partisipasi aktif dari masyarakat dan sektor swasta.

Kebijakan adalah arah yang diambil oleh SKPD dalam menentukan bentuk konfigurasi program dan kegiatan untuk mencapai tujuan. Kebijakan kantor Kecamatan Karangrayung dalam rangka melaksanakan tugas pokok dan fungsi, meliputi : 1. Kebijakan Internal, yaitu kebijakan SKPD dalam upaya peningkatan tugas pokok

dan fungsi sebagai berikut : a. Peningkatan kualitas sumber daya manusia aparatur; b. Penyediaan sarana dan prasarana kantor yang memadai; c. Peningkatan pengawasan dan akuntabilitas; d. Penegakan aturan yang berlaku. 2. Kebijakan Eksternal, yaitu kebijakan yang diterbitkan oleh SKPD dalam rangka

mengatur, mendorong dan memfasilitasi kegiatan masyarakat sebagai berikut : a. Peningkatan kesadaran masyarakat untuk ikut berpartisipasi dalam pembangunan. b. Peningkatan peran sektor swasta. c. Peningkatan koordinasi antar instansi di wilayah Kecamatan Buru. d. Optimalisasi penyelenggaraan Pemerintahan Desa/Kelurahan. e. Meningkatkan kapasitas masyarakat. f. Meningkatkan kualitas lingkungan, sosial dan ekonomi masyarakat.


31

BAB V RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN, INDIKATOR KINERJA, KELOMPOK SASARAN, DAN PENDANAAN INDIKATIF

Pelaksanaan Rencana

Strategi

Kecamatan

Buru Tahun

2011

- 2016

membutuhkan kerangka sistematis yang berisi indikasi rencana program prioritas berikut kegiatan-kegiatan yang mendesak untuk dilakukan. Oleh karena itu perlu disusun indikasi rencana program prioritas dan prakiraan dana yang dibutuhkan untuk mewujudkan program tersebut selama lima tahun ke depan. Indikasi rencana program prioritas dan kebutuhan pendanaan diuraikan sebagai berikut : 5.1. INDIKASI RENCANA PROGRAM PRIORITAS I.

Program Peningkatan Pelayanan Administrasi Perkantoran 1. Peningkatan Pelayanan Administrasi Umum dan opersaional Perkantoran

II.

Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur 1. Pengadaan Peralatan Kantor 2. Sosialisasi dan Publikasi kegiatan SKPD Melalui Pameran Dan Pawai Pembangunan

III.

Program Peningkatan Disiplin Aparatur. 1. Pengadaan Pakaian Dinas Harian.

IV.

Peningkatan kapasitas Sumber Daya Aparatur 1. Sosialisasi Lembaga Kemasyarakatan se-Kecamatan Buru 2. Pelatihan Kader Desa Siaga Kecamatan Buru 3. Studi Banding Peningkatan Kemampuan Dan Keahlian Bidang Perikanan

V.

Peningkatan Pengembangan Sistim Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan 1. Penyusunan Lakip Kecamatan Buru.

VI.

Peningkatan Ketahanan Pangan ( Pertanian / Perkebunan ) Penyaluran Beras Miskin ( Raskin )

VII.

Program Rehabilitasi / Pemeliharaan Jalan Dan Jembatan 1. Rehabilitasi / Pemeliharaan Jalan

VIII.

Program Perencanaan Pembangunan Daerah. 1. Musrenbang Tingkat Kecamatan 2. Menyusun Renja Kecamatan Buru

IX.

Program Pengelolaan Ruang Terbuka Hijau ( RTH ) 1. Pemeliharaan Lampu Jalan, Hias Dan taman

X.

Program Peningkatan Kualitas Keimanan Dan Ketaqwaan 1. MTQ Tingkat Kecamatan 2. Pelaksanaan Bazar MTQ Tingkat Kabupaten


32

5.2. KEBUTUHAN PENDANAAN Dalam rangka mencapai program prioritas dalam pencapaian visi dan misi dibutuhkan alokasi dana bagi kegiatan-kegiatan dalam program tersebut. Kebutuhan dana untuk mencapai program prioritas tersebut adalah sebagaimana Tabel V.1 :


33

BAB VI INDIKATOR KINERJA SKPD YANG MENGACU PADA TUJUAN DAN SASARAN RPJMD Indikator kinerja merupakan tolak ukur / keluaran kinerja bagi Satuan Kerja Perangkat Daerah. Pengukuran indikator kinerja sangat berguna sebagai pedoman untuk memantau keberhasilan dan kinerja kegiatan pembangunan. Dengan berpedoman indikator kinerja, maka pengelolaan dan pengendalian kegiatan akan lebih terarah dan jika ditemui permasalahan akan lebih mudah pemecahan masalahnya. Pengukuran indikator kinerja Kecamatan Buru berdasarkan pada pedoman pengukuran indikator kinerja utama sesuai Permen no: 54 tahun 2010, Pada unit kerja setingkat eselon III/SKPD/unit

kerja

mandiri

sekurang-kurangnya

menggunakan

indikator

keluaran.

Sehubungan dengan hal tersebut, indikator kinerja Kecamatan Buru disusun dibatasi dengan menggunakan indikator keluaran, dengan penjelasan sebagai berikut :


34

BAB VII PENUTUP

Rencana Strategis Kecamatan Buru Tahun 2011–2016 merupakan dasar pedoman rencana jangka menengah kedua yang harus dioperasionalisasikan melalui Rencana Kerja Tahunan (RKT). Berbagai bentuk strategi yang telah dipilih baik yang berupa kebijakan maupun program dan kegiatan dalam dokumen Rencana Strategis ini harus dimplementasikan secara tuntas dan jelas kedalam rencana kegiatan tahunan untuk mewujudkan visi, misi, tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan sampai dengan tahun 2016. Renstra ini merupakan bagian dari upaya mewujudkan visi dan misi Bupati untuk pembangunan daerah 5 tahun kedepan. Mengingat

bahwa

upaya

yang

harus

ditempuh

tidaklah

mudah

maka

Kecamatan sebagai salah satu SKPD yang mempunyai tugas membantu perencanaan pembangunan daerah harus berupaya semaksimal mungkin menggunakan rencana strategis ini sebagai pedoman perencanaan, mengingat bahwa Rencana Strategis ini pada hakekatnya merupakan panduan tidak saja bagi aparat Kecamatan tetapi juga bagi segenap pihak-pihak yang berkepentingan dengan proses perencanaan pembangunan di Wilayah Kecamatan Buru. Rencana Strategis ini juga merupakan dasar evaluasi dan laporan pelaksanaan dari kinerja tahunan dan lima tahunan Kecamatan Buru. Dengan demikian, setelah rencana strategis ini ditetapkan, Kecamatan Buru telah mempunyai pedoman atau arah yang lebih tegas dan jelas didalam melaksanakan rencana pembangunan jangka menengah dan rencana pembangunan tahunan.


35

TABEL VI.1

TUJUAN DAN SASARAN JANGKA MENENGAH TARGET KINERJA SASARAN PADA TAHUN KENO

1 01

02

03

04

05

06

INDIKATOR SASARAN

4 Kepuasan masyarakat, mobilitas pelayanan semakin meningkat tersusunya dukumen sehingga kualitas pelayanan meningkat, administrasi semakin membaik Kualitas sarana dan prasarana meningkat Swadaya dan partisipasi masyarakat dalam pembangunan semakin membaik Kinerja Pemerintah Desa/Kelurahan membaik dan tingkat kerjasama semakin meningkat Semakin meningkatnya kerja sama, sehingga pelayanan administrasi masyarakat membaik

2011

2012

2013

2014

2015

2016

5

6

7

8

9

10

45%

50%

60%

70%

80%

90%

45%

50%

55%

60%

65%

70%

45%

50%

60%

70%

80%

90%

45%

50%

60%

70%

80%

90%

45%

50%

55%

60%

65%

70%

45%

50%

60%

70%

80%

90%

RENCANA STRATEGIS KECAMATAN BURU KABUPATEN KARIMUN TAHUN

Recommend Documents