RENCANA STRATEGIS TAHUN KECAMATAN RANCABALI

RENCANA STRATEGIS TAHUN 2010-2015 KECAMATAN RANCABALI

PEMERINTAH KABUPATEN BANDUNG KECAMATAN RANCABALI TAHUN 2014

DAFTAR ISI Halaman KATA PENGANTAR

............................

i

DAFTAR ISI

............................

ii

BAB I

BAB II

PENDAHULUAN

1

1.1

Latar Belakang

............................

1

1.2

Landasan Hukum

............................

1

1.3

Maksud dan Tujuan

1.4

Sistematika Penulisan

3 ............................

4

GAMBARAN PELAYANAN KECAMATAN PASIRJAMBU 2.1

Tugas,Fungsi & Struktur Organisasi

............................

5

2.2

Sumber Daya Kecamatan

............................

19

2.3

RANCABALI

………………….....

2.4

Kinerja Pelayanan Kec. Rancabali

…………………......

27

Tantangan & Peluang BAB III

ISU ISU STRATEGIS BERDASARKAN TUGAS & FUNGSI 3.1

Identifikasi Permasalahan

............................

35

3.2

Telaahan Visi, Misi & Program Kepala ............................

36

Daerah dan Wakil Kepala Daerah Terpilih 3.3

Telaahan Renstra SKPD

............................

38

3.4

Telaahan Rencana Tata Ruang

............................

38

wilayah dan Kajian Lingkungan Hidup strategis 3.5 BAB IV

Penentuan Isu isu Strategis

39

VISI, MISI, TUJUAN, STRATEGI, DAN KEBIJAKAN 4.1

Visi dan Misi Kecamatan RANCABALI

............................

42

4.2

Tujuan dan Sasaran

............................

44

4.3

Strategi & Kebijakan

............................

46

Perubahan Rencana Strategis Kecamatan Pasirjambu Kabupaten Bandung Tahun 2010-2015

iii

BAB V

RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN A.

Program dan Kegiatan

............................

49

B.

Program dan Lintas Kegiatan SKPD

............................

56

BAB VI

INDIKATOR KINERJA KECAMATAN ............................ PASIRJAMBU YANG MENGACU PADA TUJUAN DAN SASARAN RPJMD

57

BAB VI

PENUTUP

61

............................

LAMPIRAN LAMPIRAN


iii

KATA PENGANTAR Dengan mengucap puji syukur kehadirat Allah SWT, atas rahmat dan karunia-Nya,

Perubahan

Rencana

Strategis

Kecamatan

Rancabali

Kabupaten Bandung Tahun 2010-2015 dapat diselesaikan. Penyusunan

Perubahan

Renstra

Kecamatan

Rancabali

tersebut

berdasarkan dinamika perubahan lingkungan strategis yang demikian cepat, khususnya berkenaan dengan telah ditetapkannya Peraturan Daerah Nomor 5 tahun 2014 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 11 Tahun 2011 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD)

Kabupaten

Bandung

Tahun

2010-2015,

dengan

demikian

penyempurnaan dokumen tersebut mutlak diperlukan melalui penajaman pada indikator sasaran, outcome, kegiatan dan output dalam mewujudkan perencanaan pembangunan yang berkualitas dan profesional. Dalam penyusunan perencanaan strategis, Kecamatan Rancabali mempertimbangkan berbagai permasalahan dan perubahan strategis yang dihadapi. Penyempurnaan Renstra ini diharapkan dapat dijadikan sebagai pedoman dan arahan yang tepat bagi Kecamatan Rancabali dalam menyesuaikan perubahan strategis organisasi khususnya dalam memenuhi kebutuhan dan harapan stakeholder. Semoga Allah SWT melimpahkan Rahmat dan Karunia-Nya untuk kelancaran serta keberhasilan Kecamatan Rancabali Kabupaten Bandung dalam upaya mewujudkan visi dan misinya

Rancabali

Januari 2015

CAMAT RANCABALI

DRS PURNAMA SP NIP. 19590917 199601 1 001

Perubahan Rencana Strategis Kecamatan Rancabali Kabupaten Bandung Tahun 2010-2015

i

1. Meningkatnya kemampuan pegawai di bidang perencanaan dan evaluasi. 2. Meningkatnya pemenuhan operasional perkantoran 3. Meningkatnya peralatan kerja dan perlengkapan perkantoran yang memadai. 4. Meningkatnya pelayanan perkantoran sesuai standar operasional prosedur berlaku 5. Meningkatnya kualitas perencanaan pembangunan daerah 6. Meningkatnya kualitas dan kuantitas pelayanan 7. Meningkatnya akuntabilitas pengelolaan keuangan daerah 8. Meningkatkan kualitas Kesehatan Ibu dan Anak 9. Meningkatnya infrastruktur desa 10. Meningkatnya kewaspadaan dini/deteksi dini di masyarakat 11. Meningkatnya pemenuhan infrastruktur dasar wilayah


ii

Indikator sasaran 1. Jumlah pegawai yang memiliki keahlian bidang perencanaan dan evaluasi 2. Prosentase pemenuhan operasional perkantoran 3. Prosentase pemenuhan pelayanan administrasi perkantoran 4. Persentase Usulan program/Kegiatan Kecamatan yang di tetapkan Dalam RKPD 5. Persentase pelimpahan Kewenangan Bupati Kepada Camat yang dilaksanakan tingkat kecamatan 6. persentase capaian Retribusi Kecamatan pada tahun berkenaan 7. Cakupan Penerbitan KK Lingkup Kecamatan tahun berkenaan 8. Cakupan penertiban KTP Lingkup Kecamatan 9. Angka Partisipasi Sekolah (APS) jenjang Sekolah Menengah Atas dan sederajat Tingkat Kecamatan 10. Persentase layanan Air Bersih di kecamatan 11. Persentase Persalinan yang di tolong Oleh Tenaga Kesehatan yang berkompeten skala Kecamatan (%) 12. Jumlah pemuda berprestasi dalam pembangunan skala kecamatan 13. Jumah Klub Olahraga menurut Cabang Olahraga tingkat Kecamatan 14. Jumah Gedung Olah Raga Tingkat Kecamatan 15. persentase lembaga dan organisasi masyarakat yang terlibat dalam pembangunan tingkat kecamatan 16. Terselenggaranya Pembinaan Administrasi Pemerintahan Desa 17. Persentase masyarakat yang mengikuti sosialisasi kewaspadaan dini/deteksi dini 18. Persentase jumlah masyarakat yang mengikuti sosialiasi tentang wawasan kebangsaan 19. Persentase Pembangunan saluran drainase/gorong-gorong 20. Cakupan ketersediaan rumah layak huni tingkat kecamatan 21. Persentase jalan mantap kabupaten (baik dan sedang) lingkup kecamatan 22. Persentase Penanganan kejadian Bencana alam 23. Cakupan Pelayanan sampah skala kecamatan 24. Persentase Pengelolaan RTH


iii

BAB II GAMBARAN PELAYANAN KECAMATAN RANCABALI

2.1. Tugas, Fungsi dan Struktur Organisasi Kecamatan Rancabali

merupakan perangkat daerah yang ada

dibawah dan bertanggung jawab kepada Bupati. Tugas pokok sebagaimana diatur dalam Peraturan Daerah Kabupaten Bandung Nomor 22 Tahun 2007 tentang Pembentukan Organisasi Kecamatan dan Kelurahan di Wilayah Kabupaten Bandung. Susunan organisasi di Kecamatan Rancabali terdiri dari : 1. Camat 2. Sekretaris Camat 3. Kepala Seksi Pemerintahan 4. Kepala Seksi Pemberdayaan Masyarakat 5. Kepala Seksi Sosial dan Budaya 6. Kepala Seksi Pemeliharaan Prasarana Umum 7. Kepala Seksi Pengendalian Ketentraman dan Ketertiban Umum 8. Kepala Sub Bagian Program 9. Kepala Sub Bagian Keuangan 10. Kepala Sub Bagian Umum dan Kepegawaian. Tugas

pokok

dan

fungsi

satuan

Organisasi

sebagimana

ditetapkan dalam peraturan Bupati Bandung Nomor 7 Tahun 2008. Untuk lebih jelasnya dapat dilihat pada uraian berikut ini : a. Camat Camat

mempunyai

mengkoordinasikan,

tugas

pokok

merumuskan

memimpin, tujuan

melaksanakan, dan


sasaran II -1

penyelenggaraan pemerintahan, pembangunan dan kemasyarakatan di wilayah kecamatan sesuai dengan kewenangan pemerintahan yang dilimpahkan oleh Bupati untuk menagnai sebagian urusan otonomi daerah di bidang koordinasi pemberdayaan ketertiban

masyarakat,

umum,

penyelenggaraan

penerapan

dan

ketentraman

penegakan

dan

peraturan

perundang-undangan, pemeliharaan

sarana

pemerintahan

di

dan

fasilitas

kecamatan,

sarana

pembinaan

umum,

kegiatan

penyelenggaraan

pemerintahan desa dan /atau kelurahan, pelayanan masyarkat yang menjadi ruang lingkup tugasnya dan / atau yang belum dapat dilaksanakan pemerintahan desa atau kelurahan serta menyelenggarakan tugas-tugas pemerintahan lainnya sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

b. Sekretariat Kecamatan 1) Sekretariat Kecamatan dipimpin oleh seorang Sekretaris yang berada dibawah dan bertanggung jawab kepada camat; 2) Sekretaris mempunyai tugas pokok membantu camat dalam memimpin,

merencanakan,

melaksanakan

dan

mengkoordinasikan kegiatan pelayanan dan administrasi umum, kepegawaian,

keuangan,

perlengkapan,

kerumahtanggaan,

informasi kehumasan dan ketatausahaan serta melaksanakan tugas-tugas lain sesuai dengan ketentuan peraturan yang berlaku;


II -2

3) Dalam melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud pada ayat 1) Sekretariat kecamatan menyelenggarakan fungsi : a) Penyelenggaraan

kegiatan

administrasi

umum

dan

ketatausahaan. b) Penyelenggaraan persiapan penyusunan anggaran kecamatan. c) Penetapan penyusunan rencana kegiatan dan pengendalian kecamatan. d) Penetapan pelaksanaan pengelolaan administrasi perkantoran, kearsipan,

kerumahtanggaan,

perlengkapan,

dokumentasi,

perpustakaan dan kepegawaian kecamatan. e) Penyelenggaraan

pembinaan

organisasi

dan

tata

laksana

dilingkungan kecamatan. f) Penyelenggaraan informasi dan kehumasan. g) Pembinaan tertib administrasi, organisasi dan hukum di lingkungan kecamatan. h) Pengkoordinasian administrasi pelayanan publik di bidang penyelenggaraan pemerintahan daerah di wilayah kecamatan. i) Fasilitasi

penetapan

rumusan

kebijakan

pengelolaan

administrasi kepegawaian perangkat daerah lain di wilayah kecamatan. j) Pelaksanaan koordinasi dengan Perangkat Daerah, DPRD, Pemerintah, Pemerintah Propinsi dan institusi terkait di bidang pengelolaan kesekretariatan kecamatan.


II -3

c. Kepala Sub Bagian Program 1) Sub Bagian Program mempunyai tugas pokok merencanakan, melaksanakan, mengevaluasi dan melaporkan pelaksanaan tugas pelayanan dan pengkoordinasian penyusunan rencana dan program kerja kecamatan. 2) Dalam melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud pada ayat 1) Sub Bagian Program menyelenggarakan fungsi : a) Penyusunan rencana dan program

kerja operasional

kegiatan pelayanan dan pengkoordinasian penyusunan rencana dan program kerja kecamatan. b) Penyusunan rencana operasional dan koordinasi kegiatan dan program kerja kecamatan. c) Pengkoordinasian

rencana

dan

program

kegiatan

Perangkat Daerah lainnya di wilayah kecamatan. d) Pelaksanaan

fasilitasi

penyelenggaraan

penyusunan

pemerintahan

melalui

rencana proses

musyawarah perencanaan pembangunan. e) Pelaksanaan penyusunan rencana strategis kecamatan. f) Pelaksanaan penyusunan rancangan peraturan penunjang pelaksanaan tugas. g) Pelaksanaan monitoring dan evaluasi serta pelaporan pelaksanaan tugas.


II -4

h) Fasilitasi pembinaan dan pengendalian kegiatan dan program

yang

dilaksanakan

perangkat

daerah

di

kecamatan. i) Pelaksanaan tugas kedinasan lain sesuai dengan bidang tugas dan fungsinya. j) Pelaksanaan koordinasi penyusunan program dengan sub unit kerja lain dilingkungan kecamatan.

d. Kepala Sub Bagian Umum dan Kepegawaian 1) Sub Bagian Umum dan Kepegawaian mempunyai tugas pokok merencanakan, melaksanakan mengevaluasi dan melaporkan pelaksanaan tugas pelayanan administrasi umum, informasi kehumasan dan kepegawaian di lingkungan kecamatan. 2) Dalam melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud pada

ayat

1)

Sub

Bagian

Umum

dan

Kepegawaian

menyelenggarakan fungsi : a) Penyusunan rencana dan program kegiatan

pelayanan

administrasi

kerja operasional umum,

informasi

kehumasan, b) kerumahtanggaan,

kepegawaian

dan

ketatausahaan

kecamatan. c) Pelaksanaan penerimaan, pendistribusian dan pengiriman surat-surat, naskah dinas dan pengelolaan dokumentasi dan kearsipan kecamatan.


II -5

d) Pelaksanaan pembuatan dan pengadaan naskah dinas. e) Pelaksanaan

pengelolaan

dan

penyiapan

bahan

pembinaan dokumentasi dan kearsipan kepada sub unit kerja di lingkungan kecamatan. f) Penyusunan dan penyiapan pengelolaan dan pengendalian administrasi

perjalanan

dinas,

keprotokolan

dan

penyelenggaraan rapat-rapat dinas. g) Pelaksanaan

informasi

dan

pelayanan

hubungan

masyarakat, pengurusan kerumahtanggaan, keamanan dan ketertiban kantor. h) Pelaksanaan

pemeliharaan

dan

perawatan

serta

pengelolaan lingkungan kantor, gedung kantor, kendaraan dinas dan aset kecamatan lainnya. i) Penyusunan dan penyiapan rencana kebutuhan sarana dan prasarana perlengkapan kantor. j) Pelaksanaan pengadaan, penyimpanan, pendistribusian dan inventarisasi perlengkapan kantor. k) Penyusunan

bahan

penataan

kelembagaan

dan

ketatalaksanaan pelaksanaan tugas kecamatan. l) Pelaksanaan

pengelolaan

perpustakaan

dan

pendokumentasian peraturan perundang-undangan. m) Pelaksanaan pengumpulan, pengolahan, penyimpanan dan pemeliharaan data serta dokumentasi kepegawaian. n) Penyusunan dan penyiapan rencana kebutuhan formasi dan mutasi pegawai.


II -6

o) Penyusunan

dan

penyiapan

bahan

administrasi

kepegawaian yang meliputi kenaikan pangkat, gaji berkala, pensiun dan pemberian penghargaan serta peningkatan kesejahteraan pegawai. p) Penyusunan dan penyiapan pegawai untuk mengikuti pendidikan/pelatihan struktural, teknis dan fungsional serta ujian dinas. q) Fasilitasi

pembinaan

umum

kepegawaian

dan

pengembangan karier serta disiplin pegawai. r) Penyusunan

dan

penyiapan

pengurusan

administrasi

pensiun dan cuti pegawai. s) Pengkoordinasian penyusunan administrasi DP-3, DUK, sumpah/janji pegawai. t) Pelaksanaan evaluasi dan pelaporan pelaksanaan tugas. u) Pelaksanaan tugas kedinasan lain sesuai dengan bidang tugas dan fungsinya. v) Pelaksanaan koordinasi pelayanan administrasi umum dan kepegawaian dengan sub unit kerja lain di lingkungan kecamatan

e. Kepala Sub Bagian Keuangan 1) Sub

Bagian

merencanakan,

Keuangan

mempunyai

melaksanakan,

tugas

mengevaluasi


pokok dan

II -7

melaporkan pelaksanaan tugas pengelolaan administrasi dan pertanggungjawaban pengelolaan keuangan kecamatan. 2) Dalam melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud pada ayat 1)Sub Bagian Keuangan menyelenggarakan fungsi : a) Penyusunan rencana dan program kegiatan

pengelolaan

kerja operasional

administrasi

dan

pertanggungjawaban pengelolaan keuangan kecamatan. b) Pelaksanaan pengumpulan bahan anggaran kecamatan. c) Pelaksanaan pengelolaan administrasi keuangan anggaran pendapatan dan belanja kecamatan. d) Pelaksanaan

penyusunan

dan

pengkoordinasian

pembuatan daftar gaji serta tunjangan daerah. e) Perencanaan operasional kegiatan penyusunan rencana dan program administrasi pengelolaan keuangan. f) Pelaksanaan

penatausahaan

pengelolaan

anggaran

pendapatan dan belanja kecamatan. g) Pembinaan administrasi keuangan dan penyiapan bahan pembinaan administrasi akuntansi anggaran pendapatan dan belanja kecamatan. h) Pelaksanaan

penyiapan

bahanpertanggungjawaban

pengelolaan anggaran pendapatan dan belanja kecamatan. i) Pelaksanaan

penyiapan

bahan

pertanggungjawaban

pengelolaan keuangan kecamatan.

j) Pelaksanaan evaluasi dan pelaporan pelaksanaan tugas. Perubahan Rencana Strategis Kecamatan Rancabali Kabupaten Bandung Tahun 2010-2015

II -8

k) Pelaksanaan tugas kedinasan lain sesuai dengan bidang tugas dan fungsinya. l) Pelaksanaan koordinasi pengelolaan keuangan dengan sub unit kerja lain di lingkungan kecamatan.

f. Seksi Pemerintahan 1) Seksi Pemerintahan mempunyai tugas pokok membantu camat dalam menyiapkan bahan rumusan kebijakan dan pelaksanaan penyelenggaraan pemerintahan yang meliputi pengembangan otonomi daerah, politik dalam negeri dan administrasi publik, 2) kependudukan,

hukum

dan

perundang-undangan,

perimbangan keuangan daerah dan fasilitasi penyelenggaraan pemerintahan desa/kelurahan serta melaksanakan tugastugas lain sesuai dengan ketentuan peraturan yang berlaku. 3) Dalam melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud pada ayat 1) Seksi Pemerintahan menyelenggarakan fungsi : a) Penyusunan rencana program dan kegiatan pelayanan penyelenggaraan pemerintahan kecamatan. b) Pelaksanaan pelayanan penyelenggaraan pemerintahan kecamatan. c) Pelaksanaan penetapan penyelenggaraan pembinaan dan fasilitasi

pemebrian

rekomendasi

serta

koordinasi

pelaksanaan pengumpulan data di bidang pengembangan otonomi daerah, politik dalam negeri dan administrasi publik serta kependudukan. Perubahan Rencana Strategis Kecamatan Rancabali Kabupaten Bandung Tahun 2010-2015

II -9

d) Pelaksanaan fasilitasi dan pembinaan pengkoordinasian pengumpulan data yang berkaitan dengan hukum dan perundang-undangan. e) Pelaksanaan fasilitasi dan pembinaan pengkoordinasian pengumpulan data yang berkaitan dengan perimbangan keuangan daerah dalam penyelenggaraan pemerintahan. f) Pelaksanaan fasilitasi dan pembinaan pengkoordinasian pengumpulan

data

yang

berkaitan

dengan

dan/atau

kelurahan,

organisasi

penyelenggaraan pemerintahan

desa

kemasyarakatan

di

desa

dan/atau

kelurahan

serta

bantuan desa/kelurahan. g) Pelaksanaan tugas kedinasan lain sesuai dengan bidang tugasnya. h) Pelaksanaan evaluasi dan pelaporan pelaksanaan tugas. i) Pelaksanaan koordinasi penyelenggaraan pemerintahan kecamatan dengan instansi terkait lainnya.

g. Kepala Seksi Ketentraman dan Ketertiban Umum 1) Kepala seksi Ketentraman dan Ketertiban Umum mempunyai tugas pokok membantu camat dalam menyiapkan bahan rumusan kebijakan dan pelaksanaan tugas Camat dalam bidang

pelayanan

dan

pengendalian

ketentraman

dan

ketertiban umum.


II -10

2) Dalam melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud pada ayat 1)

Seksi Ketentraman dan Ketertiban Umum

menyelenggarakan fungsi : a) Pelaksanaan

penyususnan

penyelenngaraan

rencana

pengendalian

dan

program

ketentraman

dan

ketertiban umum, fasilitasi dan bantuan pelaksanaan operasional

penegakan

Peraturan

Daerah

dan

Peraturan/Keputusan Bupati di wilayah kecamatan. b) Pembinaan pengendalian operasional polisi pamong praja dalam pelaksanaan ketentraman dan ketertiban umum serta

bantuan

pelaksanaan

operasional

penegakan

peraturan daerah dan Peraturan/Keputusan Bupati. c) Pelaksanaan

fasilitasi

perlindunmgan

dan

masyarakat

pembinaan

melalui

satuan

kesiagaan

dan

penanggulangan bencana serta peningkatan sumber daya manusia satuan linmas. d) Pelaksanaan fasilitasi dan koordinasi teknis pelaksanaan operasional penyidikan pelanggaran Peraturan Daerah. e)

Pengkoordinasian dan fasilitasi penyelenggaraan PEMILU dengan instansi terkait.

f) Pengkoordinasian

dan

pembinaan

pengendalian

ketentraman dan ketertiban umum, kesatuan bangsa dan perlindungan masyarakat dengan instansi terkait. g) Pelaksanaan evaluasi dan pelaporan pelaksanaan tugas.


II -11

h) Pelaksanaan tugas kedinasan lain sesuai dengan bidang tugas, fungsi dan ketentuan yang berlaku. i) Pelaksanaan umum

koordinasi

dengan

sub

ketentraman

unit

kerja

dan

ketertiban

di

lingkungan

lain

kecamatan.

h. Kepala Seksi Sosial Budaya 1) Kepala

Seksi

mempunyai

Sosial tugas

Budaya pokok

mempunyai membantu

tugas Camat

pokok dalam

menyiapkan bahan rumusan kebijakan dan pelaksanaan tugas Camat dalam bidang pelayanan kesejahteraan sosial dan kebudayaan; 2) Dalam melaksanakan tugas poko sebagaimana dimaksud pada ayat 1) Seksi Sosial Budaya menyelenggarakan fungsi : a) Pelaksanaan penyusunan program dan kegiatan pelayanan kesejahteraan sosial dan kebudayaan. b) Pelaksanaan fasilitasi pemberian rekomendasi di bidang keternagakerjaan dan ketransmigrasian. c) Pelaksanaan fasilitasi pemberian rekomendasi di bidang pendidikan, budaya dan pariwisata. d) Pelaksanaan fasilitasi pemberian rekomendasi di bidang kesejahteraan sosial. e) Pelaksanaan fasilitasi pemberian rekomendasi di bidang pemuda dan olah raga. f) Pelaksanaan evaluasi dan pelaporan pelaksanaan tugas.


II -12

g) Pelaksanaan tugas kedinasan lain sesuai dengan bidang tugas, fungsi dan ketentuan yang berlaku. h) Pelaksanaan koordinasi sosial dan budaya dengan sub unit kerja lain di lingkungan kecamatan.

i. Kepala Seksi Pemberdayaan Masyarakat. 1)

Seksi Pemberdayaan Masyarakat mempunyai tugas pokok membantu kebijakan

Camat dan

dalam

menyiapkan

pelaksanaan

tugas

bahan

Camat

rumusan

dalam

bidang

pemberdayaan masyarakat. 2)

Dalam melaksanakan tugas poko sebagaimana dimaksud pada

ayat

1)

Seksi

Pemberdayaan

Masyarakat

menyelenggarakan fungsi : a) Penyusunan rencana program dan kegiatan pelayanan pemberdayaan masyarakat. b) Pelaksanaan

pemberian

penetapan/penyelenggaraan,

fasilitasi,

perijinan, pembinaan,

rekomendasi, pengendalian. c) Pengkoordinasian

di

bidang

pertanian,

kehutanan,

perkebunan, peternakan dan perikanan. d) Pelaksanaan

pemberian

penetapan/penyelenggaraan,

fasilitasi,

perijinan, pembinaan,

rekomendasi, pengendalian, pengkoordinasian di bidang pertambangan dan energi.


II -13

e) Pelaksanaan fasilitasi pembinaan dan pengkoordinasian di bidang keluarga berencana dan pembangunan keluarga sejahtera. f) Pelaksanaan fasilitasi pembinaan dan pengkoordinasian pemberian perijinan di bidang perindustrian perdagangan, perkoperasian dan perekonomian masyarakat. g) Pelaksanaan

fasilitasi

dan

pembinaan

serta

pengkoordinasian pemberian perijinan di bidang kesehatan. h) Pelaksanaan koordinasi teknis operasional pelaksanaan tugas UPTD dan UPT dalam pengembangan pemberdayaan masyarakat di wilayah kecamatan. i) Pelaksanaan evaluasi dan pelaporan pelaksanaan tugas. j) Pelaksanaan tugas kedinasan lain sesuai dengan bidang tugas, fungsi dan ketentuan yang berlaku. k) Pelaksanaan

koordinasi

pengembangan

pemberdayaan

masyarakat dengan sub unit kerja lain di lingkungan kecamatan.

j. Kepala Seksi Pemeliharaan Prasarana Umum 1)

Seksi Pemeliharaan Prasarana Umum mempunyai tugas pokok membantu Camat dalam menyiapkan bahan rumusan kebijakan

dan

pelaksanaan

tugas

Camat

dalam

bidang

pengelolaan dan pemeliharaan prasarana umum. 2 ) Dalam melaksanakan tugas poko sebagaimana dimaksud pada


II -14

ayat 1) Seksi Pemeliharaan Prasarana Umum menyelenggarakan fungsi : a) Penyusunan rencana program dan kegiatan pengelolaan dan pemeliharaan prasarana umum. b) Di bidang penataan ruang dan permukiman. c) Pelaksanaan

fasilitasi

pembinaan,

rekomendasi,

pengendalian dan koordinasi pengumpulan data di bidang jalan, jembatan, pengairan. d) Pelaksanaan

fasilitasi

pembinaan,

rekomendasi,

pengendalian dan koordinasi pengumpulan data di bidang perhubungan serta pos dan telekomunikasi. e) Pelaksanaan

fasilitasi

pembinaan,

rekomendasi,

pengendalian dan koordinasi pengumpulan data di bidang lingkungan hidup. f)

Pelaksanaan tugas kedinasan lain sesuai dengan bidang tugas, fungsi dan ketentuan yang berlaku.

g) Pelaksanaan evaluasi dan pelaporan pelaksanaan tugas. h) Pelaksanaan koordinasi pemeliharaan prasarana umum dengan sub unit kerja lain di lingkungan kecamatan.

k. Jabatan Fungsional Pengaturan tugas pokok dan fungsi Jabatan Fungsional akan diatur lebih lanjut setelah dibentuk dan ditetapkan jenis dan jenjangnya oleh Bupati sesuai dengan peraturan perundangundangan yang berlaku.


II -15

Kewenangan Camat berasal dari kewenangan Kabupaten yang merupakan kewenangan Bupati, kemudian dilimpahkan kepada Camat yang dalam pelaksanaannya disesuaikan dengan tugas pokok dan fungsi Kecamatan. Berdasarkan Peraturan Bupati Bandung Nomor 60 Tahun 2011 tentang Pelimpahan Sebagian urusan Pemerintahan dari Bupati Kepada Camat

di

Lingkungan

Pemerintah

Kabupaten

Bandung,

terdapat

sebanyak 356 urusan kewenangan Bupati yang dilimpahkan kepada Camat, terbagi dalam 25 bidang Urusan Wajib dan 6 bidang urusan pelimpahan.


II -16

Gambar 2.1. Bagan Struktur Organisasi Kecamatan Rancabali (Berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Bandung No 21 tahun 2007 tentang Pembentukan Lembaga Teknis Daerah Kabupaten Bandung


II -17

2.2. Sumber Daya Kecamatan Rancabali Kabupaten Bandung Sumber daya yang ada di Kecamatan Rancabali Kabupaten Bandung terdiri

dari

penyediaan

sumber

daya

manusia

berdasarkan

tingkat

pendidikan, jenis pendidikan yang diikuti baik pendidikan formal maupun non

formal,

dan

penyediaan

sarana

prasarana

yang

mendukung

penyelenggaraan kegiatan perencanaan seperti gedung beserta ruang rapat yang memadai, Fasilitas komputer beserta jaringan internet, meja kursi, peralatan kantor dan lain-lain. 2.2.1. Sumber daya manusia pada Kecamatan Rancabali Kabupaten Bandung Berikut gambaran tentang sumber daya manusia yang tersedia pada Kecamatan Rancabali Kabupaten Bandung pada Tahun 2014. Tabel 2.1 Jumlah Pegawai Kecamatan Rancabali Kabupaten Bandung Berdasarkan Tingkat Pendidikan Tahun 2014 No 1 2 3 4 5 6 Sumber

Pendidikan SD SMP SMA D3 S1 S2 Jumlah

Status Kepegawaian PNS CPNS TKK 0 0 0 1 0 0 5 0 0 0 0 0 5 0 0 2 0 0 27 0 0

Jumlah

%

0 1 5 0 5 2 27

0% 3% 40,3% 0% 40,3% 11,1%

: Kepegawaian Kecamatan Rancabali Bulan Januari 2014

Tabel 2.1 menunjukkan, Pegawai Kecamatan Rancabali Kabupaten Bandung berdasarkan tingkat pendidikan terdiri atas: SD sebesar 0%, SMP sebesar 3% SMA sebesar 40,3%, S1 Sebesar 40,2% dan S2 sebesar 11,1%. Kecamatan Rancabali sebagai lembaga teknis daerah, secara pendidikan formal belum memadai, serta kapasitas sumber daya manusia terkait dengan perencanaan perlu ditingkatkan melalui diklat teknis perencana. Jumlah

Pegawai

Kecamatan

Rancabali

Kabupaten

Bandung

berdasarkan pangkat/golongan dapat dilihat pada tabel sebagai berikut: Perubahan Rencana Strategis Kecamatan Rancabali Kabupaten Bandung Tahun 2010-2015

II -18

No 1 2 3 4 Sumber

Tabel 2.2. Pegawai Kecamatan Rancabali Kabupaten Bandung Berdasarkan Tingkat Golongan Tahun 2014 Status Kepegawaian Golongan Jumlah % PNS CPNS Gol I 1 0 1 3,7% Gol II 5 0 5 30,2% Gol III 8 0 8 55,4% Gol IV 2 0 2 10,7% Jumlah 27 0 27

: Kepegawaian Rancabali Bulan Januari 2014

Berdasarkan Tabel 2.2.di atas maka pegawai Kecamatan Rancabali Kabupaten Bandung berdasarkan golongan terdiri atas Golongan I sebanyak 3,7%, Golongan II sebanyak 30,2%, Golongan III sebanyak 55,4% dan Golongan

IV

sebanyak

8,7%,

melihat

komposisi

tersebut,

pagawai

Kecamatan Rancabali didominasi oleh golongan II, dilain sisi Kecamatan Rancabali memerlukan tambahan pegawai Golongan III dan II untuk tenaga Perencana dan administrasi. Di samping pendidikan formal, pegawai Kecamatan Rancabali juga telah mengikuti pendidikan struktural, data selengkapnya dapat dilihat pada tabel berikut: Tabel 2.3 Data Pegawai Negeri Sipil Kecamatan Rancabali KabupatenBandung yang Telah Mengikuti Pendidikan Struktural dan Jabatan berdasarkan Esselon Tahun 2014

No.

Esselon

Jumlah Pegawai

1. 2. 3. 4. 5.

II b III a III b IV a IV b Jumlah

0 1 orang 1 orang 5 orang 3 orang 10 orang

Sumber

Tingkat Diklatpim III III IV

Jumlah Pegawai yang mengikuti

%

1 orang 1 orang 5 orang 3 orang 10 orang

10% 10% 50% 30% 80%

: Kepegawaian Kecamatan Rancabali Bulan Januari 2014


II -19

2.2.2.Sarana dan prasarana pada Kecamatan Rancabali Kabupaten Bandung Kecamatan Rancabali Kabupaten Bandung memiliki gedung kantor dengan luas sebesar 1.985 m2, Kendaraan dinas roda 4 sebanyak 2 unit dan roda 2 sebanyak 8 unit, , fasilitas komputer terdiri dari 3 unit laptop, 10 unit komputer PC dan 3 unit printer peralatan PC dalam kondisi baik, Kecamatan Rancabali memiliki ruang rapat yang refresentatif dengan kapasitas ± 150 orang dengan dilengkapi oleh fasilitas perangkat audio visual dan proyektor yang baik. Kecamatan Rancabali juga telah memiliki Rumah Dinas Camat yang refresentatif dan nyaman. Sarana lainnya yaitu tersedia Mushola untuk beribadah dan kamar mandi dengan kondisi baik. 2.2.3. Kondisi Umum Kecamatan Rancabali 1.

Adminstrasi Pemerintahan Berdasarkan Undang undang Nomor 32 tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah sebagai pengganti Undang undang Nomor 22 tahun 1999 bahwa Kecamatan merupakan Perangkat Daerah yang dipimpin oleh Kepala Kecamatan dengan sebutan Camat yang diangkat oleh Bupati / Walikota dan bertanggung jawab Kepada Bupati atau Walikota, sedangkan pembentukan Kecamatan sendiri ditetapkan dengan peraturan Daerah. Bahwa sejak diberlakukannya secara efektip Undang undang Nomor

32

organisasi

tahun

2004

Pemerintah

Pembentukan Kabupaten

Kecamatan

Bandung

dan

telah

Struktur ditetapkan

berdasarkan Peraturan Daerah Nomor 10 tahun 2006 tentang Struktur Organisasi Perangkat Daerah Kabupaten Bandung. Sehingga

dengan

demikian

Kecamatan

Rancabali

secara

yuridis formil keberadaannya telah dibentuk bersamaan dengan ditetapkannya Peraturan Daerah tersebut. Adapun Wilayah Kerja Kecamatan Rancabali sebagai perangkat Daerah meliputi 5 (lima) Desa yang terdiri dari :


II -20

1. Desa Patengan 2. Desa Alamendah 3. Desa Indragiri 4. Desa Sukaresmi 5. Desa Cipelah 2.

Kondisi Geografis Kecamatan Rancabali sebagai salah satu Kecamatan dari 31

Kecamatan yang ada diwilayah Kabupaten Bandung, secara topograpis merupakan daerah yang relatip pegunungan yang memiliki ketinggian 1785 M diatas permukaan laut, dengan curah hujan rata rata 990 mm/tahun dengan suhu udara minimal 11 derajat Celcius maksimal 18 derajat celcius. dengan batas-batas wilayah:  Sebelah Utara

: Kecamatan Sindang kerta

 Sebelah Selatan

: Kecamatan Pasir Jambu

 Sebelah Timur

: Kecamatan Ciwidey

 Sebelah Barat

: Kecamatan Cianjur

Luas Wilayah Kecamatan Rancabali 1.488,424 62 Ha, yaitu terdiri dari desa :

Tabel 2.3 Nama Desa Wilayah Kecamatan Rancabali No

Desa

1

Patengan

2

Alamendah

3

Indragiri

4

Sukaresmi

5

Cipelah

Ket


II -21

3. Kondisi Demografi Jumlah Penduduk Kecamatan Rancabali sebanyak 45.744 Orang, terdiri dari: 

Laki-laki

: 22.919 Orang



Perempuan

: 22.825 Orang

Tabel 2.4. Jumlah Penduduk menurut jenis kelamin Kecamatan Rancabali Tahun 2013 Penduduk No

Desa

Laki-laki

Perempuan

Jumlah

1

Patengan

2.627

2.545

5.172

2

Alamendah

9.566

9.340

18.906

3

Indragiri

2.127

1.953

4.080

4

Sukaresmi

4.559

4.907

9.506

5

Cipelah

4.009

4.071

8.080

52.059

50.767

45.744

Jumlah

*) Diolah kembali dari Daftar Isian Profil Desa Tahun 2013 4. Kondisi Ekonomi Kondisi perekonomian masyarakat Kecamatan Rancabali pada umumnya Petani, Buruh Tani, konveksi dan Buruh Konveksi juga PNS. Bagi para buruh tani / perkebunan mengalami kendala yang cukup berarti dikarenakan para petani hanya bisa Menggarap tiga kali dalam setahun mengingat sebagian besar areal pertanian. Disamping bermata pencaharian sebagai buruh pabrik dan pertanian, penduduk Kecamatan Rancabali juga bergerak di sektor lain seperti sektor jasa perdagangan. Daerah

wisata

Berikut

kami

sampaikan

data

mata

pencaharian

penduduk Kecamatan Rancabali


II -22

Tabel 2.5 Jumlah Mata Pencaharian Kecamatan Rancabali Tahun 2013 No

Mata Pencaharian

Jumlah

1

Petani

2.876 Orang

2

Buruh Tani

8.807 Orang

3

Peternak

4

Buruh Perkebunan

7.171 Orang

5

Pedagang

2.859 Orang

6

Pensiunan

300 Orang

7

PNS

301 Orang

8

TNI/POLRI

9

Konveksi dan Buruh Konveksi

393 Orang

5 Orang 664 Orang

Potensi Wilayah Potensi Perindustrian Wilayah Kecamatan Rancabali adalah Kawasan Pertanian, dan Perusahaan Perkebunan dan wisata sehingga telah banyak objek wisata yang dibangun,. Potensi Pertanian Pada saat ini, masyarakat cenderung untuk meningkatkan usahanya di sektor pertanian, baik pengolahan buah strawbwry ataupun pertanian pangan lainnya, seperti palawija dan sayuran. Sedangkan pada sektor

industri

mengakibatkan

dengan banyak

banyaknya karyawan

perkebunan yang

terkena

yang PHK

lagi

krisis

cenderung

menambah jumlah perpindahan keperkebunan lain Potensi pertanian di wilayah Kecamatan Rancabali adalah : a. Strawbery b. Palawija, dan c. Sayuran


II -23

Potensi Perikanan Sistem perikanan di wilayah Kecamatan Rancabali dilaksanakan pada setiap masa habis panen. Adapun jenis ikan yang ditanam adalah ikan mas, dan lele dumbo. Serta mujair Potensi Peternakan Peternakan yang ada di wilayah Kecamatan Rancabali diantaranya : 1. Peternakan sapi 2. Peternakan domba 3. Peternakan bebek/itik Potensi Perdagangan dan Koperasi Sistem perdagangan di wilayah Kecamatan Rancabali dapat dibuktikan dengan adanya perdagangan, antara lain: 1.

Pasar Tradisional

: 2 buah

2.

Pasar Swalayan

: 2 buah

3.

Bank

: 1 buah

4.

KUD

: 0 buah

5.

Koperasi

: 2 buah

6.

Bumdes

: 5 buah

7.

Toko/Warung

: 1071 buah

8.

Hotel

: 2 buah

9.

Rumah makan

: 109 buah

Selain itu, perdagangan di Kecamatan Rancabali ditunjang dengan adanya sarana perhubungan lalu lintas dan informasi yang baik, misalnya jalan-jalan di desa banyak yang sudah di aspal (hotmix), banyaknya alat komunikasi yang lebih mempercepat layanan. Untuk layanan informasi baik cetak maupun elektronik, sebagian besar penduduk Kecamatan Rancabali telah memiliki dan menggunakan sarana informasi dalam kehidupan sehari-hari.


II -24

5. Kondisi Sosial Politik Politik Stabilitas Politik diwilayah Kecamatan Rancabali sampai dengan akhir tahun 2013 cukup kondusip. Hal ini ditandai dengan tidak terjadinya konplik baik sara maupun politik. Keadaan sosial masyarakat diwilayah Kecamatan Rancabali dapat dilihat dari agama yang dianut, sarana pendidikan, sarana kesehatan, sumber sumber pembangunan dan sikap serta tingkah laku masyarakat dalam kehidupan sehari hari. Agama mempunyai kedudukan yang penting dalam kehidupan sosial masyarakat yang mempunyai peranan dalam membentuk watak dan kepribadian. Pendidikan keagamaan dilakukan oleh tokoh tokoh agama melalui pendidikan formal seperti madrasah maupun pendidikan non formal seperti pondok pesantren.

Agama Pada umumnya masyarakat di wilayah Kecamatan Rancabali menganut agama Islam (99 %), sisanya penganut agama lain. Hal ini dibuktikan dengan tesebarnya sarana / tempat ibadah yang ada di 5 Desa diwilayah Kecamatan Rancabali. Budaya Di Kecamatan Rancabali terdapat beberapa jenis kebudayaan daerah tradisional

yang harus dipelihara dan dikembangkan,

diantaranya : 1. Kebudayaan seni bela diri dan Terbang 2. Lingkung seni degung, calung, jaipong, upacara adat, kecapi suling 3. Group Band, Dangdut atau Electone


II -25

Pendidikan Pendidikan umum merupakan sarana untuk pelaksanaan kegiatan pendidikan di Kecamatan Rancabali dan tercatat cukup memadai dengan terdapatnya berbagai jenjang pendidikan mulai dari tingkat TK sampai dengan SMU. Tabel 2.6. Sarana Pendidikan Kecamatan Rancabali Tahun 2013 No

Tingkat Pendidikan

Jumlah

1 TK/Playgroup

13 buah

2 Pendidikan Dasar (SD, MI)

38 buah

3 SMP/Madr. Tsanawiyah

7 buah

4 SMA/MA/SMK

4 buah

5 Perguruan Tinggi

0 buah

*) Diolah kembali dari Daftar Isian Profil Desa Tahun 2013

Kesehatan Prasarana kesehatan yang ada di wilayah Kecamatan Rancabali, antara lain : Tabel 2.7. Sarana Kesehatan Sarana kesehatan di Kecamatan Rancabali tahun 2013 No

Jenis Sarana Kesehatan

Jumlah

1

Rumah Sakit Umum

0

2

Puskesmas

1

3

Pustu

4

4

Poliklinik/Balai Pengobatan Pemerintah

2

5

Apotik

0

6

Posyandu

74

7

Toko Obat

1


II -26

8

Balai Pengobatan Masyarakat Yayasan

1

9

Dokter Praktik

2

10

Rumah Bersalin

1

11

BKIA

0

*) Diolah kembali dari Daftar Isisan Profil Desa Tahun 2013 Keluarga Berencana Usaha-usaha untuk meningkatkan akseptor aktif secara luas terus menerus diupayakan dengan cara : 1. Minlok yang dilaksanakan di Puskesmas setiap satu bulan sekali. 2. Rakor yang dilaksanakan di tiap-tiap desa setiap satu bulan sekali. 3. Pelayanan kontrasepsi dilaksanakan oleh Bidan desa, KKB, Puskesmas, Posyandu, dan rumah sakit. 4. Penyuluhan dan anjang sono ke tiap rumah (motivasi) akseptor baru

2. 3. Kinerja Pelayanan Kecamatan Rancabali Kabupaten Bandung Dengan diberlakukan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2002 tentang Pemerintahan Daerah, yang ditindaklanjuti dengan Peraturan Daerah Kabupaten Bandung Nomor 32 Tahun 2002. tentang Organisasi dan Tata Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Bandung bahwa Kecamatan sebagai perangkat daerah Kabupaten Bandung yang dipimpin oleh Camat diangkat dan bertanggungjawab kepada Bupati. Berdasarkan Keputusan Bupati Bandung Nomor 7 Tahun 2008 tentang rincian tugas, fungsi dan tata kerja Kecamatan dan Kelurahan di wilayah Kabupaten Bandung, dalam pasal 2 Camat adalah sebagai berikut : 1. Kecamatan merupakan wilayah kerja Kecamatan sebagai perangkat Daerah yang dipimpin oleh seorang Camat ; 2. Camat

mempunyai

tugas

pokok

melaksanakan

kewenangan

pemerintahan yang dilimpahkan oleh Bupati untuk menangani sebagian urusan Otonomi Daerah dan menyelenggarakan tugas umum Pemerintahan ; Perubahan Rencana Strategis Kecamatan Rancabali Kabupaten Bandung Tahun 2010-2015

II -27

3. Camat

sebagaimana

dimaksud

pada

ayat

2

pasal

ini

juga

menyelenggarakan tugas umum pemerintahan meliputi ; a. Mengkoordinasikan kegiatan Pemberdayaan Masyarakat. b. Mengkoordinasikan upaya penyelenggaraan ketentraman dan ketertiban umum. c. Mengkoordinasikan

penerapan

dan

penegakan

peraturan

perundang-undangan. d. Mengkoordinasikan

pemeliharaan

prasarana

dan

fasilitas

pelayanan umum. e. Mengkoordinasikan

penyelenggaraan

kegiatan

pemerintahan

ditingkat Kecamatan f. Membina penyelenggaraan pemerintahan Desa. g. Melaksanakan

pelayanan

masyarakat

yang

menjadi

ruang

lingkup tugsnya dan atau yang belum dapat dilaksanakan perintah Desa. Pelaksanaan tugas pokok Camat sebagai Perangkat Daerah adalah membantu Bupati dalam bidang Pemerintahan Daerah yang kegiatannya mengacu pada Keputusan Bupati Nomor 60 Tahun 2011 tentang Pelimpahan Sebagian Kewenangan Bupati Kepada Camat Di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Bandung. Sebagian kewenangan Bupati yang dilimpahkan Kepada Camat sebagaimana dimaksud pada Pasal 12 Keputusan Bupati Bandung Nomor 60 Tahun 2011 meliputi bidang-bidang : 1. Bidang Pendidikan 2. Bidang Kesehatan 3. Bidang Lingkungan Hidup 4. Bidang Pekerjaan Umum 5. Bidang Penataan Ruang 6. Bidang Perencanaan Pembangunan 7. Bidang Perumahan 8. Bidang Kepemuda dan Olahraga 9. Bidang koperasi dan usaha kecil menengah; 10. Bidang Kependudukan dan catatansipil; Perubahan Rencana Strategis Kecamatan Rancabali Kabupaten Bandung Tahun 2010-2015

II -28

11. Bidang Ketenagakerjaan 12. Bidang ketahanan pangan 13. Bidang pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak; 14. Bidang Keluarga Berencana dan Pembangunan Keluarga Sejahtera 15. Bidang Perhubungan 16. Bidang komunikasi dan informasi 17. Bidang pertanahan 18. Bidang kesatuan bangsa dan politik Dalam Negeri 19. Bidang

otonomi

keuangan

daerah,

daerah,

pemerintahan

perangkat

umum

daerah,

administrasi

kepegawaian

dan

persandian; 20. Bidang pemberdayaan masyarakat dan desa; 21. Bidang Sosial 22. Bidang kebudayaan; 23. Bidang statistic; 24. Bidang kearsipan; 25. Bidang perpustakaan. Seluruh kewenangan yang menjadi tugas pokok dan fungsi Pemerintahan Kecamatan Rancabali, pelaksanaannya selama tahun 2013 perlu dievaluasi pencapaian sasarannya. Pengevaluasian

keberhasilan

tugas

kewenangan

dilakukan

dengan cara membandingkan antara Program Kerja yang dibuat di awal tahun dengan realisasi pelaksanaan tugas di akhir tahun. Memperhatikan aturan yang ada betapa kompleksnya tugas dan fungsi

Kecamatan

mempasilitasi

tugas

yang dari

harus

di

jalankan,

SKPD-SKPD

yang

Disamping

harus

lain

harus

juga

mempasilitasi pelaksanaan tugas dan fungsi Desa. Namun hal ini belum di dukung dengan sarana dan prasarana, sumber daya yang memadai dan anggaran yang di kelola, sehingga di sadari pelaksanaan tugas dan kinerja Kecamatan Rancabali selama ini belim bisa optimal. Dari data anggaran di atas dapat di simpulkan bahwa sebagian besar anggaran yang di kelola Kecamatan Rancabali selama 2 tahun Perubahan Rencana Strategis Kecamatan Rancabali Kabupaten Bandung Tahun 2010-2015

II -29

terakhir baru terbatas pada belanja rutin kantor, belum menyentuh pelaksanaan tugas pokok dan fungsi dari masing-masing seksi, sehingga kinerja pala kepala seksi belum dapat di ukur secara optimal, walaupun

dalam

kenyataannya

masing-masing

seksi

telah

melaksanakan tugas pokok dan fungsinya masing-masing. Kinerja Pelayanan di Kecamatan Rancabali dapat di lihat dari beberapa indicator kinerja : 

Meningkatnya pelayanan administrasi Perkantoran



Meningkatnya sarana dan prasana aparatur



Meningkatnya kapasitas sumber daya aparatur



Meningkatnya system pengawasan internal dan pengendalian Disamping

kinerja

Kecamatan

Rancabali

sebagaimana

tercantum dalam penjabaran di atas maka secara umum dapat di jelaskan beberapa kinerja kecamatan Rancabali sebagaimana tersebut di bawah ini : Kinerja Pelayanan di Bidang Pemerintahan : 1. Pembinaan terhadap anggota satgas Linmas yang berada di Desa; 2. Pembinaan siskamling di tingkat Desa, Dusun atau Lingkungan sampai pada tingkat RT dan RW; 3. Mengadakan patroli rutin gabungan Muspika dan Dinas terkait serta Desa

untuk

melihat

langsung

aktifitas

masyarakat

dalam

bersiskamling; 4. Mengadakan sosialisasi peraturan perundang-undangan di seluruh Desa bersama dengan jajaran Muspika dan dinas atau instasi terkait; 5. Mengadakan kegiatan operasi dan penertiban bersama Muspika dan Instansi terkait; 6. Mengadakan pembinaan dan penekanan kepada pemerintah Desa untuk membuat peraturan Desa sebagai dasar atau payung Hukum di tingkat Desa; 7. Melaksanakan PAM tahun baru oleh tim gabungan dari Polri, Dishub, TNI, PMK, Satpol PP dan Puskesmas; Perubahan Rencana Strategis Kecamatan Rancabali Kabupaten Bandung Tahun 2010-2015

II -30

8. Melakukan penataan dan penertiban PKL dan parker liar; 9. Melaksanakan kegiatan lainnya seperti perayaan HUT Kemerdekaan RI, Karnafal umum, Pam Lebaran; 10.

Pembinaan penambangan galian C;

11.

Mengadakan pembinaan PBB terhadap petugas desa;

12.

Penataan ruang pelyanan publik di Kecamatan;

13.

Pembinaan dan pembenahan Administrasi pelayanan baik di kecamatan dan Desa seKecamatan Rancabali;

14.

Pembinaan aparat Kecamatan dan Perangkat Desa secara rutin;

15.

Pelaksanaan Apel pagi setiap hari;

16.

Mengadakan Rapat Koordinasi Desa se Kecamatan Rancabali;

17.

Memberikan kesempatan kepada aparat kecamatan dan Desa untuk mengikuti diklat, Pendidikan dan kursus baik yang di laksanakan pemerintah Kabupaten maupun pihak lainnya;

18.

Mengadakan Rapat koordinasi rutin dengan dinas dan instansi di tingkat kecamatan dalam upaya peningkatan kualitas pelayanan dan kualitas para aparat yang ada di dinas dan instansi di tingkat kecamatan;

19.

Mengadakan pengawasan melekat terhadap aparat yang berada di Kecamatan Rancabali;

20.

Peningkatan kedisiplinan perangkat Desa;

21.

Pembinaan

kelengkapan

Administrasi

Desa

termasuk

pendampingan membuat perdes tentang APBDes, dan susunan Administasi dan tata laksana pemerintahan Desa; 22.

Mengikut mengikuti

sertakan

pada

setiap

kegiatan-kegiatan

kesempatan pelatihan

pertama

yang

guna

bertujuan

meningkatkan pengetahuan dan keterampilan perangkat desa; 23.

Memberikan sosialisasi bagi perangkat Desa dan Kelurahan terkait dengan adanya berbagai peraturan perundang-undangan;

24.

Pembinaan

secara

rutin

ke

Desa

yang

berkaitan

dengan

peleksanaan penyelenggaraan pemerintahan Desa.


II -31

Kinerja Pelayanan di Bidang Pembangunan 1. Pembinaan dan pelaksanaan program pembangunan pola kemitraan antara lain dengan memfasililtasi, membina dan membantu kegiatan peningkatan

ketersediaan

infrastruktur

wilayah

yang

berbasis

masyarakat; 2. Memfasilitasi, membina dan membantu kegiatan revitalitas pertanian; 3. Pemantauan kegiatan perluasan rehabilitasi dan normalisasi jaringan irigasi; 4. Memfasilitasi, pembina dan memantau kegiatan pembangunan dan rehabilitasi gedung sekolah; 5. Monitoring

pelaksanaan

musrenbang

desa

dan

melaksanakan

musrenbang Kecamatan; 6. Pembinaan,

koordinasi

dan

sinkronisasi

pengusunan

rencana

strategis kecamatan dengan seluruh elemen di tingkat kecamatan; 7. Pembinaan, koordinasi dan sinkronisasi rencana pembangunan di desa dengan melibatkan para tokoh masyarakat; 8. Pelestarian lingkungan hidup dengan gerakan penghijauan dan gerakan kebersihan, ketertiban dan keindahan di wilayah kecamatan; 9. Memfasilitasi, membina dan memantau kegiatan Sanitasi Masyarakat (SANIMAS); 10.

Memfasilitasi dan memonitoring pengelolaan tempat pengolah sampah;

11.

Pembinaan,

koordinasi

dan

sinkronisasi

Gerakan

Keluarga

Berencana serta Kesehatan; 12.

Pembinaan, koordinasi dan sinkronisasi kegiatan Posyandu;

13.

Pembinaan,

koordinasi

dan

sinkronisasi

Pendanaan

Keluarga

Sejahtera. Kinerja Pelayanan di Bidang Pemasyarakatan 1. Monitoring penyaluran Beras rumah tangga miskin (Raskin); 2. Monitoring penyaluran Jamkes gakin;


II -32

3. Pembinaan,

koordinasi

dan

harmonisasi

lembaga-lembaga

keagamaan; 4. Memfasilitasi pembangunan tempat-tempat ibadah; 5. Pelaksanaan peringatan hari-hari besar keagamaan; 6. Pembinaan di bidang kepemudaan yang terkait kegiatan olahraga, kepariwisataan, kesehatan masyarakat dan keluarga berncana; 7. Pembinaan dan penyuluhan terhadap pemuda tentang wawasan kebangsaan serta peningkatan peraturan pemuda terkait masalah sosial budaya, ketenagakerjaan dan kemasyarakatan; 8. Pembinaan

dan

penyuluhan

pembangunan

yang

berwawasan

lingkungan demi masa depan dan pentingnya efektifitas dan efisiensi dalam kehidupan sehari-hari; 9. Membantu penanganan masalah-masalah sosial dan bencana alam.

2.4. Tantangan dan Peluang Pengembangan Pelayanan Kecamatan Rancabali Kabupaten Bandung Peningkatan

kuantitas

dan

kualitas

pelayanan

yang

akan

dilaksanakan Kecamatan Rancabali Kabupaten Bandung lima tahun kedepan, di identifikasi dari permasalahan-permasalahan yang telah terjadi yaitu: 1. Pelayanan umum yang dilaksanakan di Kecamatan Rancabali belum optimal. Hal ini disebabkan antara lain:  Sarana pendukung administrasi masih belum optimal  Pemahaman masyarakat tentang standar operasional pelayanan masih kurang, 2. Pendapatan asli daerah telah dapat mencapai target yang ditetapkan, namun terdapat masih terdapat kendala, antara lain:  Masih kurangnya kesadaran masyarakat tentang arti penting kepemilikan IMB.


II -33

 Belum optimalnya petugas dalam penerapan sanksi bagi bangunan yang belum memiliki IMB,  Penerapan Ijin Gangguan belum optimal, 3. Partisipasi masyarakat dalam proses pembangunan yang masih belum optimal yang disebabkan antara lain:  Masih adanya distorsi informasi  Masih terdapatnya kesenjangan ekonomi. 4. Masih dalam tahap adaptasi pelaksanaan Peraturan Menteri Dalam Negeri nomor 13 tahun 2006, sehingga diperlukan cukup waktu dalam rangka

penyesuaian

pelaksanaan

pengelolaan

keuangan

yang

representatif sesuai Peraturan Menteri Dalam Negeri nomor 13 tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan daerah. 5. Masih

kurang

sesuainya

tahapan

waktu

jadwal

kegiatan

sesuai

Peraturan Menteri Dalam Negeri yang mengakibatkan pada awal tahun anggaran belum bisa diserap dan pada akhir tahun anggaran dikejar oleh waktu sehubungan masih banyaknya kegiatan dan pagu anggaran yang belum terserap. 6. Masih kurangnya koordinasi dalam rangka pelaksanaan tugas, dimana masih banyak kekurangan sinkronisasi dalam pencapaian sasaran baik intern SKPD Kecamatan Rancabali sendiri maupun antar SKPD di lingkungan Pemerintah kabupaten bandung. 7. Belum optimalnya kualitas SDM, yang sesuai standar kebutuhan suatu unit kerja. 8. Masih adanya penempatan SDM di masing-masing bidang yang belum sesuai dengan kompetensi dan kualifikasi pendidikan dan keahlian. 9. Toleransi terhadap resiko pekerjaan masih rendah, sehingga kondisi ini mengancam sifat inovasi pada para karyawan yang ada. 10. Konsistensi antara perencanaan dan penganggaran masih belum optimal 11. Sharing data dan informasi belum berjalan dengan baik, karena pemanfaatan sistem informasi yang telah tersedia belum optimal. Melihat

fenomena

yang

telah

diungkapkan

diatas,

maka

sesungguhnya keinginan untuk memperbaiki kinerja Kecamatan Rancabali Perubahan Rencana Strategis Kecamatan Rancabali Kabupaten Bandung Tahun 2010-2015

II -34

telah merupakan keharusan dan menjadi perhatian yang besar. Dalam upaya mencapai tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan, Kecamatan Rancabali Kabupaten Bandung menyusun strategi yang mengacu pada faktor kekuatan dan kelemahan pada lingkungan internal serta faktor peluang dan ancaman pada lingkungan eksternal. Faktor kekuatan yang ada pada lingkungan internal Kecamatan Rancabali Kabupaten Bandung adalah sebagai berikut : 1. Jumlah SDM yang menempati posisi yang dibutuhkan 2. Fasilitas dan sarana prasarana perkantoran yang dimiliki sekarang 3. Pengelolaan keuangan daerah melalui Aplikasi SIMDA 4. Loyalitas pegawai terhadap organisasi cukup baik 5. Tingkat pendidikan staf yang cukup memadai 6. Dukungan pimpinan terhadap kinerja unit-unit kerja pada Kecamatan Rancabali dan pola komunikasi yang lancar antar atasan dan bawahan Faktor kelemahan yang perlu ditingkatkan pada lingkungan internal Kecamatan Rancabali Kabupaten Bandung adalah sebagai berikut : 1. Jumlah SDM yang belum sesuai standar kebutuhan suatu unit kerja organisasi 2. Masih adanya penempatan SDM yg belum sesuai dengan kompetensi kualifikasi pendidikan 3. Toleransi terhadap resiko pekerjaan masih rendah sehingga mempengaruhi inisiatif dan inovasi staf 4. Belum optimalnya sarana dan prasarana yang dibutuhkan 5. Rendahnya ketersediaan data dan informasi yang akurat dan terkini 6. Konsistensi perencanaan dan penganggaran yang dihasilkan belum optimal


II -35

BAB III ISU-ISU STRATEGIS BERDASARKAN TUGAS DAN FUNGSI 3.1

Identifikasi

Permasalahan

Berdasarkan

Tugas

dan

Fungsi

Pelayanan Kecamatan Rancabali

Seiring dengan adanya perubahan peraturan dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah membawa dampak yang cukup signifikan dalam penyelenggaraan pemerintahan di tingkat kecamatan.Dengan adanya UU Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah, peran kecamatan menjadi “agak mandul”.Hal ini di tandai dengan berkurangnyan kewenangan yang di berikan kepada kecamatan.Camat tidak lagi sebagai kepala wilayah, tapi hanyalah sebagai salah satu perangkat daerah. Dan bahkan pernah muncul

wacana

untuk

menghilangkan

kecamatan

dari

struktur

pemerintahan karena dianggap tidak di perlukan lagi. Namun hal ini tidak berlangsung lama, dengan diundangkannya UU Nomor 32 Tahun 2004 dirasa telah sedikit mengembalikan kewenangan kecamatan yaitu sebagai perangkat daerah. Sebagai salah satu perangkat daerah yang berada paling bawah langsung

berhubungan

kepanjangan

tangan

dengan

dari

masyarakat,

Pemerintah

kecamatan

Kabupaten.

merupakan

Sehingga

segala

hal/bidang/sector akan melibatkan pihak kecamatan. Namun begitu besar dan vitalnya peran kecamatan belum diimbangi dengan adanya pendanaan, saran prasarana dan SDM aparatur yang memadai.Bisa di katakana bahwa kecamatan

adalah

“Kabupaten

Kecil”

yang

perlu

ditunjang

dengan

pendanaan, sarana prasarana dan SDM aparatur yang memadai. Selama mengajukan

ini

kecamatan

anggaran

sendiri

belum

diberikan

sebagaimana

kewenangan

SKPD

yang

lain

untuk guna

melaksanakan tugas dan fungsi atau pelimpahan kewenangan yang diterima dari Bupati. Berbagai kegiatan pemerintahan, pembangunan dan pembinaan kemasyarakatan

bahkan

pelayanan

administrasi

maupun

pelayanan

kependudukan harus di laksanakan oleh kecamatan.


III - 1

Mengenai kewenangan, tugas pokok dan fungsi,

kondisi SDM

aparatur dan sarana prasarana telah di uraikan pada bab sebelumnya. Selain

memfasilitasi

dan

mengkoordinasikan

berbagai

kegiatan

yang

dilaksanakan oleh SKPD lain yang melaksanakan kegiatan di wilayah Kecamatan Rancabali, juga pelayanan administasi dan kependudukan masyarakat. Perencanaan strategis merupakan langkah awal untuk melakukan pengukuran kinerja instansi pemerintah, yang memerlukan integritas antara keahlian sumber daya manusia dan sumber daya lain agar mampu memenuhi keinginan dan menjawab tuntutan perkembangan lingkungan strategis. Analisis terhadap lingkungan organisasi baik internal maupun eksternal merupakan langkah yang sangat penting dalam memperhitungkan kekuatan (strengths), kelemahan (weaknesses), peluang (opportunities) dan tantangan (threats) yang ada.

Analisis terhadap unsure-unsur tersebut

sangat penting dan merupakan dasar bagi perwujudan visi dan misi serta strategi kecamatan. Perencanaan strategis yang disusun oleh suatu instansi pemerintah setidaknya

harus mengandung

visi, misi, tujuan dan sasaran yang akan

dicapai, mengenali lingkungan dimana organisasi mengimplementasikan interaksinya, terutama fungsi pelayanan yang wajib diselenggarakan oleh organisasi kepada masyarakat dan mempersiapkan semua faktor penunjang yang diperlukan dalam mencapai keberhasilan pencapaian tujuan dan sasaran strategis. Perencanaan strategis sangat bermanfaat dan diperlukan untuk merencanakan perubahan dalam lingkungan yang semakin komplek yang mengakibatkan meningkatnya kebutuhan pelayanan masyarakat yang lebih prima,

memberikan

pencapaian

hasil

organisasi/instansi kegiatan

dimasa

gambaran yang untuk

kepada

diinginkan

secara

memberikan

mendatang,

organisasi/

instansi

obyektif,

komitmen

organisasi/instansi

pada dapat

terhadap

memungkinkan aktivitas

dan

meningkatkan

komunikasi baik vertikal maupun horizontal antar unit kerja.


III - 2

3.2 Telaahan Visi, Misi, dan Program Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Terpilih Menelaah visi, misi dan program Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah terpilih ditujukan untuk memahami arah pembangunan yang akan dilaksanakan selama kepemimpinan kepala daerah dan wakil kepala daerah terpilih

dan

untuk

mengidentifikasi

faktor-faktor

penghambat

dan

pendorong pelayanan Kecamatan Rancabali yang dapat mempengaruhi pencapaian visi dan misi kepala daerah dan wakil kepala daerah tersebut. Hasil

identifikasi

Kecamatan

Rancabali

tentang

faktor-faktor

penghambat dan pendorong pelayanan Kecamatan Rancabali yang dapat mempengaruhi pencapaian visi dan misi kepala daerah dan wakil kepala daerah terpilih ini, akan menjadi input bagi perumusan strategis pelayanan Kecamatan Rancabali. Dengan demikian,

isu-isu yang dirumuskan tidak

saja berdasarkan tinjauan pada kesenjangan pelayanan, tetapi juga berdasarkan

kebutuhan

pengelolaan

faktor-faktor

penghambat

dan

pendorong, agar dapat berkontribusi dalam pencapaian visi dan misi kepala daerah dan wakil kepala daerah terpilih. Rencana

Pembangunan

Jangka

Menengah

Daerah

(RPJMD)

Kabupaten Bandung tahun 2010-2015 merupakan bagian dari rencana pembangunan jangka panjang daerah Kabupaten Bandung tahun 2005-2025 yang perlu mendapat perhatian lebih, tidak hanya untuk menghadapi permasalahan yang belum terselesaikan, namun juga untuk mengantisipasi perubahan yang muncul di masaa yang akan datang. Berbagai isu global dan nasiaonal perlu dipertimbangkan dalam menyelesaikan isu yang bersifat lokal, dan berimplikasi pada kesejahteraan masyarakat. Isu yang di hadapi Kabupaten Bandung antara lain: Keamanan dan ketertiban masyarakat, pelayanan publik, lingkungan hidup dan bencana, kualitas sumber daya manusia (Pendidikan, kesehatan dan masalah

sosial)

pembangunan

pedesaan

dan

Ketahanan

pangan,

infrastruktur wilayah dan tata ruang, serta kemiskinan. Dalam menangani isu tersebut diperlukan penguatan kepemimpinan yang didukung oleh komponen masyarakat dan penyelenggara pemerintahan.


III - 3

Dengan mempertimbangkan isu yang ada, maka visi Pemerintahan Daerah Kabupaten Bandung, yang di tuangkan dalam RPJMD tahun 20102015, yang hendak dicapai adalah : “ Terwujudnya Kabupaten Bandung yang Maju, Mandiri dan Berdaya Saing melalui Tata Kelola Pemerintahan yang Baik dan Pemantapan Pembangunan Perdesaan, Berlandaskan Religius, Kultural dan Berwawasan Lingkungan”. Memperhatikan visi tersebut serta perubahan paradigma dan kondisi yang akan dihadapi pada masa yang akan datang, diharapkan Kabupaten Bandung dapat lebih berperan dalam perubahan yang terjadi di lingkup regional,

nasional

maupun

global.

Dengan

memperhatikan

isu

dan

pencapaian visi Kabupaten Bandung yang maju, mandiri dan mampu bersaing tersebut, maka di rumuskan 7 (tujuh) Misi Kabupaten Bandung dalam rangka pencapaian visi Kabupaten Bandung 2010-2015, sebagai berikut: 1. Meningkatkan profesionalisme birokrasi. 2. Meningkatkan

kulaitas

SDM

(pendidikan

dan

kesehatan)

yang

berlandaskan iman dan takwa serta melestarikan budaya sunda. 3. Memantapkan pembangunan perdesaan. 4. Meningkatkan keamanan dan ketertiban wilayah. 5. Meningkatkan ketersediaan infrastruktur dan keterpaduan tata ruang wilayah. 6. Meningkatkan ekonomi kerakyatan yang berdaya saing. 7. Memulihkan keseimbangan lingkungan dan menetapkan pembangunan berkelanjutan. Sebagai salah satu SKPD, maka Kecamatan Rancabali berusaha untuk turut serta mewujudkan apa yang menjadi visi dan misi bupati dan wakil bupati terpilih yang kemudian menjadi visi dan misi pemerintah Kabupaten Bandung sesuai dengan tugas dan fungsinya menurut peraturan perundangan yang berlaku. Namun demikian dalam pelaksanaannya selama ini belum didukung dengan anggaran sarana dan prasarana yang memadai, hal ini tampak dalam anggaran yang dikelola sebagaimana telah dipaparkan Perubahan Rencana Strategis Kecamatan Rancabali Kabupaten Bandung Tahun 2010-2015

III - 4

di depan. Dengan modal semangat dan kerjasama selama ini pelaksanaan tugas dan fungsi dapat dilaksanakan meskipun dengan hasil yang belum optimal. 3.3 Telaahan Renstra SKPD Berdasarkan uraian pada pembahasan sebelumnya diperoleh critical succes factor yang merupakan strategi fungsi yang harus dipenuhi sebagai berikut: 1. Kuantitas, kualitas dan motivasi pegawai yang memadai; 2. Koordinasi yang mantap antar lini/sektor/unit. 3. Peran serta aktif dari masyarakat dan swasta yang mendukung program dan kegiatan. 4. Tersedianya sarana prasarana yang memadai. 5. Tersedianya

alokasi

anggaran

yang

cukup

guna

mendukung

pelaksanaan tupoksi. 6. Komitmen kuat dari pihak eksekutif dan legislatif melaluai kebijakan yang ada untuk menguatkan peran kecamatan.

3.4 Telaahan Rencana Tata Ruang Wilayah dan Kajian Lingkungan Hidup Strategis Wilayah adalah ruang yang merupakan kesatuan geografis beserta segenap unsur terkait yang batas dan sistemnya ditentukan berdasarkan aspek

administrative

dan/atau

aspek

fungsional.Sedangkan

kawasan

adalah wilayah yang memiliki fungsi utama lindung atau budidaya. Telaahan

rencana

tata

ruang

wilayah

ditujukan

untuk

mengidentifikasi implikasi rencana struktur dan pola ruang terhadap kebutuhan pelayanan SKPD. Dibandingkan dengan struktur dan pola ruang eksisting maka SKPD dapat mengidentifikasi arah (geografis) pengembangan pelayanan, perkiraan kebutuhan pelayanan dan prioritas wilayah pelayanan SKPD dalam lima tahun mendatang. Dikaitkan dengan indikasi program pemanfaatan ruang jangka menengah dalam RTRW, SKPD dapat menyusun rancangan program beserta targetnya yang sesuai dengan RTRW tersebut.


III - 5

Kajian Lingkungan Hidup Strategis, yang selanjutnya disingkat KLHS adalah rangkaian analisis yang sistematis, menyeluruh, dan partisipatif untuk memastikan bahwa prinsip pembangunan berkelanjutan telah menjadi

dasar

dan

terintegrasi

dalam

pembangunan

suatu

wilayah

dan/atau kebijakan, rencana, dan/atau program. Berdasarkan kondisi geografis Kecamatan Rancabali terletak di sebelah timur ibukota Kabupaten Bandung. Dengan jarak kurang lebih 3 km dan berada di sebelah selatan terdiri dari 5 desa, Kecamatan Rancabali sebagai salah satu Kecamatan dari 31 Kecamatan

yang ada diwilayah

Kabupaten Bandung, secara topograpis merupakan daerah yang relatip datar yang memiliki ketinggian 1.728 M diatas permukaan laut, dengan curah hujan rata rata 820 m/tahun dengan suhu udara minimal 11 derajat Celcius maksimal 18 derajat celcius. dengan batas-batas wilayah: 

Sebelah Utara

: Kecamatan Sindang Kerta



Sebelah Selatan

: Kecamatan Pasirjambu



Sebelah Timur

: Kecamatan Ciwidey



Sebelah Barat

: Kecamatan Cianjur

Luas Wilayah Kecamatan Rancabali 1.488.424.62 Ha, terbagi ke dalam luasan masing-masing desa berikut. Jumlah Penduduk Kecamatan Rancabali sebanyak 45.744 Orang, terdiri dari: 

Laki-laki

: 22.919 Orang



Perempuan

: 22.825 Orang



Jumlah KK

: 13.927 Orang

3.5. Penentuan Isu- isu Strategis Kecamatan Rancabali sebagai instansi sektor publik telah mengupayakan penyusunan rencana strategis yang berorientasi pada hasil

yang ingin dicapai selama kurun waktu 5 (lima) tahun yaitu

2010-2015 dengan memperhitungkan potensi, peluang dan kendala yang

ada.

Rencana

strategis

Kecamatan

Rancabali

dalam

penyusunannya melibatkan seluruh komponen di kecamatan yang telah

menempatkan

Renstra

sebagai

komitmen

bersama

dalam

mewujudkan kinerja aparatur Kecamatan Rancabali yang akomodatif Perubahan Rencana Strategis Kecamatan Rancabali Kabupaten Bandung Tahun 2010-2015

III - 6

terhadap tuntutan masyarakat atas pelayanan yang cepat, mudah, murah dan transparan dalam penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan publik. Berdasarkan data empirik dan kondisi yang

berkembang di

wilayah kerja terdapat isu – isu yang muncul : 1) Pelayan publik masih belum optimal disebabkan mininmya Sumber daya manusia (SDM) serta sarana dan Pra sarana (Sarpras). 2) Jumlah dan kualitas pelimpahan sebagian urusan kewenangan Bupati kepada camat yang belum dapat ditangani semuanya karena belum seimbang dengan sumber-sumber pembiayaan dan personil terlebih dikarenakan petunjuk pelaksana dan perunjuk teknis belum ada; 3) Rendahnya kualitasnya SDM perangkat Desa yang berimplikasikan terhadap kinerja Pemerintahan Desa yang belum optimal; 4) Masih terdapat sejumlah pelimpahan kewenangan yang belum dapat dilaksanakan yang disebabkan karena belum adanya juklak dan juknis dari instansi terkait Pelayanan Masyarakat belum optimal sehingga dirasakan oleh sebagian masyarakat pelayanan belum optimal ; Upaya – upaya dalam meminimalisasi permasalahan yang telah dilakukan Kecamatan Rancabali antara lain sebagai berikut : 1) Meningkatkan

kualitas

pelayanan

melalui

penataan

ruang

pelayanan, perbaikan sistem pelayanan dan peningkatan kualitas SDM petugas layanan. 2) Meningkatkan

kinerja

aparat

Kecamatan

sehingga

dapat

melaksanakan pelimpahan sebagian urusan kewenangan Bupati Kepada camat. 3) Mengadakan pembinaan terhadap SDM perangkat Desa dalam peningkatan kinerja Pemerintah Desa; 4) Melaksanakan langkah-langkah koordinasi untuk keselarasan dan kesepahaman dalam pengambilan keputusan dengan Instansi Pemerintah (SKPD)


III - 7

Analisis isu-isu strategis merupakan bagian penting dan sangat menentukan dalam proses penyusunan rencana pembangunan daerah untuk melengkapi tahapan-tahapan yang telah dilakukan sebelumnya. Identifikasi isu yang tepat dan bersifat strategis dapat meningkatkan pencapaian prioritas pembangunan, dan dapat dipertanggungjawabkan. Tugas

dan

fungsi

Kecamatan

Rancabali

dalam

memberikan

pelayanan, senantiasa mampu menyesuaikan diri dengan lingkungan internal maupun eksternal, dan aspiratif bagi pengguna layanan. Oleh karena itu, perhatian kepada mandat dari masyarakat dan lingkungannya merupakan bagian dari perencanaan yang tidak boleh diabaikan. Dalam

melaksanakan

tugas

dan

fungsi

tersebut,

dapat

kita

identifikasi dari permasalahan-permasalahan yang terjadi yaitu: 1.

Belum optimalnya kualitas SDM, yang sesuai standar kebutuhan suatu unit kerja.

2.

Masih adanya penempatan SDM di masing-masing bidang yang belum sesuai dengan kompetensi dan kualifikasi pendidikan dan keahlian.

3.

Toleransi terhadap resiko pekerjaan masih rendah, sehingga kondisi ini mengancam sifat inovasi pada para karyawan yang ada.

4.

Konsistensi antara perencanaan dan penganggaran masih belum optimal

5.

Sharing data dan informasi belum berjalan dengan baik, karena pemanfaatan sistem informasi yang telah tersedia belum optimal. Suatu kondisi/kejadian yang menjadi permasalahan, apabila tidak

diantisipasi dengan faktor kekuatan yang ada, akan menimbulkan kerugian yang lebih besar dan apabila tidak ada tindakan yang dilakukan maka akan menimbulkan ancaman dan menghilangkan peluang untuk meningkatkan layanan kepada masyarakat dalam jangka panjang. Isu strategis merupakan permasalahan yang berkaitan dengan fenomena atau belum dapat diselesaikan pada periode lima tahun sebelumnya dan memiliki dampak jangka panjang bagi keberlanjutan pelaksanaan pembangunan, sehingga perlu diatasi secara bertahap.


III - 8

BAB IV VISI, MISI,TUJUAN, SASARAN STRATEGI DAN KEBIJAKAN

4.1. Visi dan Misi Kecamatan Rancabali Kabupaten Bandung. Untuk mengantisipasi tantangan dan perkembangan ke depan, Kecamatan Rancabali Kabupaten Bandung yang merupakan salah satu Satuan Kerja pemerintah Daerah Kabupaten Bandung perlu terus menerus mengembangkan peluang dan melakukan perubahan ke arah perbaikan seiring

dengan

meningkatnya

persaingan,

tantangan

dan

tuntutan

masyarakat akan pelayanan prima, transparan yang demokratis sehingga mendorong lembaga ini untuk senantiasa mempersiapkan diri agar tetap eksis dalam proses pembangunan. Perubahan tersebut perlu dilakukan secara bertahap, terencana, konsisten dan berkelanjutan sehingga dapat meningkatkan akuntabililtas kinerja yang berorientasi pada pencapaian hasil dan manfaat masyarakat pada khususnya. Visi merupakan pandangan jauh ke depan, kemana dan bagaimana instansi pemerintah harus dibawa dan berkarya agar konsisten dan dapat eksis, antisipatif, serta produktif. Visi tidak lain adalah suatu gambaran yang menantang tentang keadaan masa depan berisikan cita dan citra yang ingin diwujudkan oleh instansi pemerintah. Perubahan Rencana Strategis Kecamatan Rancabali Kabupaten Bandung Tahun 2010 – 2015 berpedoman pada Peraturan Daerah Nomor 5 tahun 2014 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 11 Tahun 2011 tentang

Rencana

Pembangunan

Jangka

Kabupaten Bandung Tahun 2010-2015.

Menengah

Daerah

(RPJMD)

Visi Kabupaten Bandung yang

tercantum dalam RPJMD yaitu “Terwujudnya Kabupaten Bandung yang Maju, Mandiri dan Berdaya Saing, melalui Tata Kelola Pemerintahan yang Baik dan Pemantapan Pembangunan Perdesaan, Berlandaskan Religius, Kultural dan Berwawasan Lingkungan”. Visi tersebut dijabarkan ke dalam 7 (tujuh) Misi Pembangunan yaitu :


IV - 1

1. Meningkatkan Profesionalisme Birokrasi. 2. Meningkatkan kualitas Sumber Daya Manusia/SDM (pendidikan dan kesehatan) yang berlandaskan Iman dan takwa serta melestarikan budaya sunda. 3. Memantapkan pembangunan perdesaan. 4. Meningkatkan keamanan dan ketertiban wilayah. 5. Meningkatkan ketersediaan infrastruktur dan keterpaduan tata ruang wilayah. 6. Meningkatkan ekonomi kerakyatan yang berdaya saing. 7. Memulihkan keseimbangan lingkungan dan menerapkan pembangunan berkelanjutan. Perwujudan Visi dan Misi tersebut akan dibangun untuk membantu bahu membahu, dalam budaya sunda yang dikenal istilah “Sabilulungan”, dengan pengertian sareundeuk, saigel, sabobot sapihanean, rempug jukung sauyunan, rampak gawe babarengan yang mengandung arti silih asah, silih asuh, silih asih sareng silih wawangi. Kinerja pemerintahan dan kehidupan masyarakat harus dilandasi oleh semangat “Sabilulungan” yang identik dengan nyantri, nyunda, nyantana, nyantika, nyakola dan sikap yang luhur, luhung, parigel, gesit binangkit. melalui filosofi nilai luhur budaya sunda ini, menjadikan energi kolektif luar biasa yang secara konstektual dapat terwujud

dalam

bentuk

kerjasama

warga

dengan

pemerintah

atau

tumbuhnya sinergitas antara peran pemerintah dengan partisipasi aktif masyarakat dalam menyelesaikan berbagai isu dan permasalahan. Visi merupakan pandangan jauh kedepan, kemana dan bagaimana instansi pemerintah harus dibawa dan berkarya agar konsisten, eksis, antisipatif, inovatif serta produktif. Visi tidak lain adalah suatu gambaran yang menantang tentang keadaan masa depan, berisikan cita-cita yang ingin diwujudkan oleh Instansi Pemerintah, dengan mengacu kepada batasan tersebut dan sesuai dengan tugas dan fungsi Kecamatan yang merupakan instansi sebagai ujung tombak pelayanan public, maka Visi Kecamatan Rancabali adalah “

Terwujudnya

Pelayanan

Prima

dan

memberdayakan

masyarakat.”


IV - 2

untuk mewujudkan Visi Kecamatan Rancabali Kabupaten Bandung maka ditetapkan misi sebagai berikut : 1.

Mewujudkan Pelayanan Prima yang Efektif.

2.

Meningkatkan Kualitas Aparat Kecamatan yang Profesional.

3.

Mewujudkan Peningkatan yang Berkelanjutan.

4.

Mewujudkan Lingkungan yang Tertib dan Bersih.

5.

Meningkatkan Kinerja Pembangunan Desa.

Tabel 4.1 Keterkaitan Visi dan Misi Kecamatan Rancabali Kabupaten Bandung dengan Visi Misi Pemerintah Daerah Kabupaten Bandung Tahun 2010-2015. Visi Pemerintah Kabupaten Bandung tahun 2010 – 2015

Visi Kecamatan Rancabali Kabupaten Bandung tahun 2010 – 2015

“Mewujudkan Kabupaten Bandung “ Terwujudnya Pelayanan yang maju, Mandiri dan Berdaya Prima dan memberdayaakan Saing, Melalui Tatakelola masyarakat ” Pemerintahan Yang Baik dan Pemantapan Pembangunan Perdesaan Berlandaskan Religius Kultural dan Berwawasan Lingkungan” Misi 1. Meningkatkan Profesionalisme Birokrasi. 2. Meningkatkan Kualitas SDM (Pendidikan dan Kesehatan), memantapkan Kesalehan Sosial berlandaskan Iman dan Taqwa. 3. Memantapkan pemulihan Keseimbangan Lingkungan Pembangunan Berkelanjutan. 4. Menggali, menumbuhkembangkan dan melestarikan budaya sunda serta kearifan lokal lainnya. 5. Memantapkan Pembangunan Perdesaan. 6. Meningkatkan Ketersediaan dan kualitas Infrastruktur serta Keterpaduan pemanfaatan Tata Ruang Wilayah. 7. Meningkatkan partisipasi sektor swasta, pemberdayaan ekonomi kerakyatan dan daya saing daerah.

Misi 1. Mewujudkan Pelayanan Prima yang Efektif. 2. Meningkatkan Kualitas Aparat Kecamatan yang Profesional. 3. Mewujudkan Peningkatan yang Berkelanjutan. 4. Mewujudkan Lingkungan yang Tertib dan Bersih. 5. Meningkatkan Kinerja Pembangunan Desa.


IV - 3

4.2 Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah SKPD Kecamatan Rancabali telah merumuskan tujuan dan sasaran strategis yang merupakan bagian internal dalam proses implementasi rencana organisasi untuk mencapai visi dan merealisasikan misi. Adapun Tujuan dan Sasaran adalah sebagai berikut : a. Tujuan 1. Mewujudkan peningkatan pembangunan berkelanjutan 2. Mewujudkan lingkungan yang tertib dan bersih 3. Meningkatkan kualitas aparat profesional 4. Meningkatnya

kualitas

SDM

aparatur

yang

mendukung

pelaksanaan Pembangunan Desa; b. Sasaran 1. Terlaksananya pembangunan yang merata 2. Terwujudnya lingkungan yang tertib dan bersih 3. Terbinanya aparat Kecamatan yang professional 4. Terwujudnya kinerja pembangunan Desa Strategi

adalah

cara

mencapai

tujuan

dan

sasaran

yang

dijabarkan kedalam program dan kegiatan. Strategi pencapaian tujuan dan sasaran strategis merupakan rencana menyeluruh dan terpadu mengenai upaya-upaya organisasi yang meliputi penetapan program dan kegiatan dengan

mempertimbangkan

sumber

daya

organisasi

serta

keadaan

lingkungan yang dihadapi dan akan dilakukan setiap tahunnya. Pernyataan tujuan dan sasaran jangka menengah SKPD beserta indikator kinerjanya disajikan dalam Tabel sebagaimana berikut ini.


IV - 4

TARGET N

TUJUAN

INDIKATOR

SASARAN

SASARAN

O 1 1.

2

3 Terlaksananya

peningkatan

pembangunan yang ketersediaan

pembangunan

merata

SASARAN PADA TAHUN KE-

4

Mewujudkan

KINERJA

1

2

3

4

5

5

6

7

8

9

Prosentase sarana prasarana

berkelanjutan

pendukung pelayanan publik

2.

Mewujudkan

Terwujudnya

lingkungan

lingkungan

yang

Prosentase yang ketersediaan

tertib tertib dan bersih

dan bersih

sarana

dan

prasarana persampahan yang memadai

3.

Meningkatkan

Terbinanya

kualitas

Kecamatan

aparat

professional

aparat Prosentase

profesional 4.

Meningkatnya kualitas

yang peningkatan kualitas

SDM

aparatur Terwujudnya

SDM kinerja

Prosentase peningkatan

aparatur yang pembangunan

sistem

mendukung

pengawasan

Desa

dan

pelaksanaan

pengendalian

Pembangunan

pelaksanaan

Desa;

penyelenggaraan pemerintahan


IV - 5

4.3 Stategi dan Kebijakan SKPD Strategi adalah langkah-langkah berisikan program-program indikatik untuk mewujudkan visi dan misi atau cara untuk mewujudkan tujuan, dirancang secara konseptual, analilstis, realistis, rasional dan komprehensif. Strategi diwujudkan dalam kebijakan dan program oleh SKPD yang bersangkutan. Guna mewujudkan tercapainya tujuan dan sasaran Kecamatan Rancabali, strategi yang ditempuh adalah: 1. Menyediakan sarana dan prasarana pendukung pelayanan publik; 2. Meningkatkan kualitas dan kapasitas SDM aparatur; 3. Meningkatkan kualitas penyelenggaraan pemerintahan kecamatan dan desa; 4. Meningkatkan

sistem

pengawasan

dan

pengendalian

pelaksanaan

penyelenggaraan pemerintahan; 5. Meningkatkan

partisipasi

masyarakat

dalam

mendukung

penyelenggarakan tugas pemerintahan; 6. Meningkatkan kualitas pemeliharaan saran pelayanan umum. 7. Membenahi prosedur mekanisme pelayanan di kecamatan ; 8. Meningkatkan kemampuan sumber daya manusia ; 9. Merumuskan perencanaan tahunan dengan efektip dan aspiratif ; 10. Meningkatkan pembinaan penyelengaraan pemerintahan, pembangunan dan kemasyarakatan di desa ; 11. Meningkatkan koordinasi dengan dinas/instansi di tingkat kecamatan dalam upaya peningkatan IPM ; 12. Mengadakan

koordinasi

yang

efektip

dengan

SKPD

dalam

merencanakan, melaksanakan dan mengendalikan kegiatan-kegiatan di wilayah kerja. Kebijakan adalah arah yang diambil oleh SKPD dalam menentukan bentuk

konfigurasi

program

dan

kegiatan

untuk

mencapai

tujuan.

Kebijakan Internal, yaitu kebijakan SKPD dalam upaya peningkatan tugas Perubahan Rencana Strategis Kecamatan Rancabali Kabupaten Bandung Tahun 2010-2015

IV - 6

pokok dan fungsi sebagai berikut:ernal, yaitu kebijakan yang diterbitkan oleh SKPD dalam rangka mengatur, mendorong dan memfasilitasi kegiatan masyarakat sebagai berikut: Kebijakan

adalah

keputusan

yang

sifatnya

mendasar

untuk

dipergunakan sebagai landasan bertindak dalam usaha mencapai tujuan yang telah ditetapkan sebelumnya. Program adalah langkah-langkah kegiatan yang akan dilakukan yang merupakan penjabaran dari kebijakan. Kebijakan itu adalah : 1) Kebijakan Pengelolaan Sumber Daya Manusia Aparatur 2) Kebijakan

Peningkatan

Kualitas

Penyelenggaraan

Administrasi

Pemerintahan Daerah 3) Kebijakan Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik 4) Kebijakan Peningkatan Kapasitas Keuangan Daerah 5) Kebijakan Peningkatan Keberdayaan Masyarakat dan Sektor Swasta Dalam Pembangunan 6) Kebijakan

Pengembangan

Sistem

Informasi

dan

Komunikasi

pembangunan, 7) Kebijakan Peningkatan Kewaspadaan Terhadap Ancaman Instabilitas Kehidupan Masyarakat 8) Kebijakan Penegakan Supremasi Hukum dan Perlindungan HAM : 9) Kebijakan

Peningkatan

Kesadaran

Politik

Masyarakat

dan

Pengembangan Tatanan Kehidupan Politik yang Dermokratis; 10) Kejakan Peningkatan Kualitas Pendidikan, ; 11) Kebijakan Peningkatan Kapasitas Kesadaran Hidup Sehat dan Kualitas Kesehatan Masyarakat , ; 12) Kebijakan Pemantapan Pengarusutamaan Kesetaraan Gender, ; 13) Kebijakan Peningkatan Keberdayan Generasi Muda dan Olah Raga, ; 14) Kebijakan Peningkatan Perlindungan dan Kesejahteraan Soaial, ; 15) Kebijakan

Peningkatan

Potensi

Perekonomian

Daerah

dan

Penanggulangan Kemiskinan, ; 16) Kebijakan Perbaikan Iklim Ketenagakerjaan, ; 17) Kebijakan Pengendalian Pertumbuhan Penduduk dan Peningkatan kualitas Keluarga, ; Perubahan Rencana Strategis Kecamatan Rancabali Kabupaten Bandung Tahun 2010-2015

IV - 7

18) Kebijakan Peningkatan Intensitas Pembinaan Agama dan Kehidupan Keagamaan, ; 19) Kebijakan Penerapan Nilai-nilai Keimanan dan Ketaqwaan Dalam Kehidupan Sosial, ; 20) Kebijakan Pengembangan Potensi Umat, ; 21) Kebijakan Peningkatan Kualitas Pelayanan Kehidupan Beragama, ; 22) Kebijakan Peningkatan Kesadaran dan Kecintaan Terhadap Budaya Sunda, ; 23) Kebijakan Pengembangan dan Pelestarian Budaya Sunda, ; 24) Kebijakan Pemantapan Ketahanan Budaya Masyarakat, 25) Kebijakan Meningkatkan daya Dukung dan Kualitas Lingkungan, ; 26) Kebijakan Menyerasikan Pemanfaatan dan Pengendalian Ruang Dalam Sistem Tata Ruang Yang Terpadu, ; 27) Kebijakan Percepatan Pembangunan Yang berkelanjutan, ; 28) Kebijakan Meningkatkan Kapasitas Pemerintahan Desa dan Ketahanan Masyarakat Desa, ; 29) Kebijakan Meningkatkan Pemberdayaan Ekonomi Perdesaan, ; 30) Kebijakan Meningkatkan Pembangunan Kawasan Perdesaan, ;


IV - 8

BAB VI INDIKATOR KINERJA KECAMATAN RANCABALI YANG MENGACU PADA TUJUAN DAN SASARAN RPJMD

Indikator kinerja adalah ukuran keberhasilan yang dicapai pada setiap unit kerja. Indikator kinerja atau indikator keberhasilan untuk setiap

jenis

pelayanan

pada

bidang-bidang

kewenangan

yang

diselenggarakan oleh unit organisasi perangkat daerah dalam bentuk standar pelayanan yang ditetapkan oleh masing-masing daerah. Penetapan standar pelayanan merupakan cara untuk menjamin dan meningkatkan akuntabilitas pelayanan pemerintah daerah kepada masyarakat. Indikator kinerja adalah ukuran kuantitatif dan atau kualikatif yang menggambarkan tingkat pencapaian suatu sasaran atau tujuan yang telah ditetapkan. Indikator kinerja harus merupakan sesuatu yang akan dihitung dan diukur serta digunakan sebagai dasar untuk menilai atau melihat tingkatan kinerja baik dalam tahap perencanaan (ex ente), tahap pelaksanaan (on going), maupun tahap setelah kegiatan selesai dan berfungsi (ex post) Indikator Kinerja Kecamatan RANCABALI

yang mengacu pada

tujuan dan sasaran RPJMD adalah indikator kinerja yang secara langsung

menunjukkan

kinerja

yang

akan

dicapai

Kecamatan

RANCABALI dalam lima tahun mendatang sebagai komitmen untuk mendukung pencapaian tujuan dan sasaran RPJMD.

Perubahan Rencana Strategis Kecamatan Pasirjambu Kabupaten Bandung Tahun 2010-2015 VI - 2

Tabel 6.1 Indikator Kinerja SKPD yang Mengacu pada Tujuan dan Sasaran RPJMD Kecamatan RANCABALI Kabupaten Bandung Target Capaian Setiap Tahun

Kondisi Kinerja pada akhir periode RPJMD

NO

Indikator

Satuan

Tahun 1

Tahun 2

Tahun 3

Tahun 4

Tahun 5

(1)

(2)

(3)

(4)

(5)

(6)

(7)

(8)

(9)

orang

0

0

0

50

70

120

stel

0

34 stel

104 stel

98stel

134 stel

370 stel

20%

45%

50%

60%

65%

100%

20%

20%

35%

23%

50%

70%

25%

30%

35%

55%

70%

1

Jumlah pegawai Kecamatan dan Aparat Desa yang mengerti dan tahu tentang peraturan perundang undangan sebanyak 70 orang jumlah pemenuhan operasional perkantoran

2

3

Prosentase pemenuhan pelayanan administrasi perkantoran

%

4

Prosentase pemenuhan peralatan dan perlengkapan perkantoran

%

5

Prosentase pemenuhan pelayanan administrasi perkantoran

%

0


VI - 2

Target Capaian Setiap Tahun


NO

Indikator

Satuan

Tahun 1

Tahun 2

Tahun 3

Tahun 4

Tahun 5

(1)

(2)

(3)

(4)

(5)

(6)

(7)

(8)

(9)

%

0

0

24%

25%

30%

40%

12%

12,50%

24%

26%

30%

50%

%

0

0

100%

100%

100%

100%

%

0

0

94%

94%

100%

100%

%

0

0

0

42%

45%

58%

%

0

0

0

85%

95%

97%

6

7

8

9

10 11

Persentase Usulan program/Kegiatan Kecamatan yang di tetapkan Dalam RKPD Persentase pelimpahan Kewenangan Bupati Kepada Camat yang dilaksanakan tingkat kecamatan persentase capaian Retribusi Kecamatan pada tahun berkenaan persentase capaian Retribusi Kecamatan pada tahun berkenaan Cakupan Penerbitan KK Lingkup Kecamatan tahun berkenaan Cakupan penertiban KTP Lingkup Kecamatan Angka Partisipasi Sekolah (APS) jenjang Sekolah Menengah Atas dan sederajat Tingkat Kecamatan Persentase Persalinan yang di tolong Oleh

%


VI - 2



NO

Indikator

Satuan

Tahun 1

Tahun 2

Tahun 3

Tahun 4

Tahun 5

(1)

(2)

(3)

(4)

(5)

(6)

(7)

(8)

(9)

0

0

1-2.

1-2.

1-2.

1-2.

13

Tenaga Kesehatan yang berkompeten skala Kecamatan (%) Jumlah Kelembagaan Organisasi Perempuan di tingkat Kecamatan (LSM dan Non LSM) Jumlah (satuan Organisasi) Jumlah pemuda berprestasi dalam pembangunan skala kecamatan Orang

14

Jumah Klub Olahraga menurut Cabang Olahraga tingkat Kecamatan

12

15 16 17 18

persentase lembaga dan organisasi masyarakat yang terlibat dalam pembangunan tingkat kecamatan Rata rata prosentase Terselenggaranya Pembinaan Administrasi Pemerintahan Desa Persentase masyarakat yang mengikuti sosialisasi kewaspadaan dini/deteksi dini Persentase jumlah masyarakat yang

0

0

12 50 150 orang orang orang

Jumlah

0

0

9 klub

%

0

0

0

%

0

0

0

%

0

0

%

0

0


122 orang

9 klub

9 klub

9 klub

40%

50%

70%

50%

60%

70%

80%

90%

90%

70%

25%

27%

30%

50% VI - 2



NO

Indikator

Satuan

Tahun 1

Tahun 2

Tahun 3

Tahun 4

Tahun 5

(1)

(2)

(3)

(4)

(5)

(6)

(7)

(8)

(9)

Unit

0

0

70%

75%

80%

90%

%

0

0

50%

55%

60%

70%

%

0

0

55%

60%

65%

75%

%

0

0

25%

30%

35%

50%

19 20 21 22

mengikuti sosialiasi tentang wawasan kebangsaan Cakupan ketersediaan rumah layak huni tingkat kecamatan Persentase jalan mantap kabupaten (baik dan sedang) lingkup kecamatan Persentase Penanganan kejadian Bencana alam Cakupan Pelayanan sampah skala kecamatan


VI - 2

BAB V RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN A. PROGRAM DAN KEGIATAN Sesuai dengan visi dan misi, strategi dan

kebijakan sebagaimana

diuraikan pada bab sebelumnya, maka Kecamatan Rancabali mempunyai program – program sebagai berikut : a.

b.

Program Pemberdayaan Kecamatan 

Program Perencanaan Kegiatan Pembangunan (Musrenbang)



Pembinaan Pemerintahan Desa



Pembinaan Pemberdayaan Masyarakat desa

Program Peningkatan Kualitas SDM Aparatur 

Pembinaan disiplin, motifikasi kerja budaya dan etos kerja aparatur



Pengusulan

Pendidikan

umum,

diklat

struktural

dan

Teknis

fungsional  c.

Peningkatan Sarana/Prasarana Penunjang

Program

Peningkatan

Kualitas

Penyelenggaraan

administrasi

Pemerintahan Desa

d.



Peningkatan sarana/prasaraana Pemerintahan Desa



Pembinaan Perangkat Desa



Penataan Kelembagaan Desa

Peningkatan kualitas pelayanan publik melalui intensifikasi standar Pelayanan Minimal (SPM)

e.

Peningkatan PAD

f.

Peningkatan

Pemberdayaan,

organisasi

profesi

dan

lembaga

kemasyarakatan lainnya g.

Pengembangan sistem informasi dan komunikasi pembangunan dengan kegiatan : 

Kegiatan transparansi program program pembangunan



Pengembangan manajemen informasi dan komunikasi



Pengembangan kemitraan media

h.

Program Pemeliharaan stabilitas kehidupan masyarakat

i.

Program Peningkatan kualitas pendidikan dengan kegiatan :


V-1



Peningkatan pelayanan pendidikan dan pengembangan partisipasi masyarakat akan pendidikan



Peningkatan sarana/prasarana, penambahan tenaga pengajar dan kesejahteraan tenaga pengajar

 j.

Pengembangan pendidikan anak Usia dini dan Peningkatan RLS

Peningkatan kualitas kesehatan masyarakat yang meliputi kegiatan :

k.



Peningkatan kualitas pelayanan kesehatan



Peningkatan budaya hidup bersih, sehat dan berkomuditas



Perbakan gizi masyarakat



Pembangunan Kesling



Peningkatan sarana/prasarana kesehatan

Peningkatan generasi muda, olahraga dan kesetaraan jender yang meliputi :

l.



Peningkatan ruang partisipasi generasi muda dalam pembangunan



Pemasyarakatan olahraga



Peningkatan prestasi olahraga



Peningkatan sarana/prasarana olahraga masyarakat



Sosialisasi kesetaraan jender

Peningkatan Kesejahteraan Sosial meliputi :

m.



Penanganan masalah masalah sosial



Peningkatan ketahanan sosial, individu, keluarga dan masyarakat



Penanggulangan bencana alam

Peningkatan potensi perekonomian masyarakat dan penanggulangan keluarga miskin, tenaga kerja dan kualitas keluarga meliputi :

n.



Peningkatan sarana/prasarana perdagangan dan pertanian



Pengembangan Koperasi dan UKM



Fasilitasi Bantuan Modal Usaha



Peningkatan ketahanan dan Pemberdayaan keluarga melalui PKK

Peningkatan/pembinaan

keagamaan,

keimanan/ketaqwaan

dan

pengembangan potensi umat meliputi : 

Keteladanan dalam kepemimpinan



Peningkatan transparansi dalam berpemerintahan



Peningkatan persatuan dan kesatuan umat



Optimalisasi zakat, infaq dan shodaqoh


V-2

 o.

Pemberdayaan ormas Keagamaan

Peningkatan dan pelestarian budaya sunda meliputi : 

Penggalian budaya budaya sunda



Penanaman nilai-nilai budaya sunda pada anak usia dini dan remaja

p.

q.

r.



Peningkatan sarana/prasarana kesenian sunda



Pengembangan bahasa sunda sebagai bahasa ibu



Pelestarian asal budaya dan pengembangan produk budaya

Peningkatan daya dukung dan kualitas lingkungan menjadi : 

Peningkatan rehabilitasi lahan kritis dan konservasi alam



Peningkatan kesadaran masyarakat akan lingkungan



Pemberdayaan masyarakat sekitar hutan



Efisiensi pemanfaatan sumber daya alam

Peningkatan sistem Tata Ruang meliputi : 

Penataan tata ruang wilayah



Penataan Perkotaan (Ibu Kota Rancabali)



Pengembangan sentra konfeksi

Peningkatan

Pemberdayaan

ekonomi

dan

Pembangunan

kawasan

pedesaan meliputi : 

Pengembangan produk unggulan desa



Pengembangan Badan Usaha Milik Desa (BUMDES)



Peningkatan

Infrastruktur

Desa

dan

Pengembangan

utilitas

pedesaan

Dari Program dan Kegiatan diatas dapat diuraikan sebagai berikut : 1.

Meningkatan moral, disiplin, budaya dan etos kerja aparatur;

2.

Peningkatan kapabilitas dan kompetensi aparatur melalui pendidikan umum, diklat struktural dan teknis fungsional;

3.

Peningkatan semangat dan jiwa kewirausahaan;

4.

Pengembangan mental model yang kreatif dan inovatif;

5.

Peningkatan

kapabilitas

kepemimpinan

pemerintahan

dengan

mengedepankan keteladanan; 6.

Peningkatan sarana dan prasarana pemerintahan;


V-3

7.

Pengembangan akuntabilitas kinerja instansi pemerintah;

8.

Peningkatan pengawasan melekat;

9.

Peningkatan koordinasi, integrasi, sinkronisasi dan simplikasi;

10. Optimalisasi pendelegasian kewenangan dari kabupaten ke Kecamatan, Kelurahan dan Desa; 11. Pengembangan evaluasi kebijakan. 12. Intensifikasi standar pelayanan minimal (SPM); 13. Deregulasi dan debirokratisasi pelayanan publik; 14. Optimalisasi pendapatan asli daerah melalui intensifikasi retribusi dan pajak daerah; 15. Peningkatan efisiensi dan efektivitas pembiayaan daerah; 16. Optimalisasi kinerja Badan Usaha Milik Desa; 17. Pengembangan manajemen partisipatif; 18. Pengembangan sistem pengawasan masyarakat; 19. Penataan tugas pembantuan kepada desa; 20. Pemberdayaan lembaga swadaya masyarakat, organisasi profesi dan lembaga kemasyarakatan lainnnya; 21. Peningkatan transparasi program-program pembangunan; 22. Pengembangan manajemen informasi dan komunikasi; 23. Pengembangan kemitraan dengan media massa; 24. Peningkatan rasa saling percaya antar komponen masyarakat, dan antara masyarakat dengan pemerintah; 25. Pembinaan kesatuan dan persatuan masyarakat; 26. Peningkatan kemampuan deteksi dini terhadap kemungkinan ancaman gangguan Kamtibmas; 27. Pemamtapan pemerintah sebagai fasilitator dan mediator penyelesaian masalah sosial kemasyarakatan; 28. Peningkatan kualitas SDM Kamtramtib; 29. Peningkatan kesadaran budaya tertib. 30. Peningkatan kesadaran hukum aparatur dan masyarakat; 31. Penerapan hukum secara konsekwen; 32. Sosialisasi, bantuan dan perlindungan hukum; 33. Pengembangan sistem jaringan informasi dan dukumentasi hukum; 34. Perlindungan Hak Azasi Manusia di daerah; Perubahan Rencana Strategis Kecamatan Rancabali Kabupaten Bandung Tahun 2010-2015

V-4

35. Pemberdayaan aparatur dalam penegakan hukum; 36. Pemantapan koordinasi antar penegak hukum; 37. Peningkatan pendidikan politik masyarakat; 38. Peningkatan

kesadaran

politik

masyarakat

terhadap

hak

dan

kewajibannya sebagai warga negara; 39. Pengembangan kebebasan berpendapat dan berorganisasi; 40. Fasilitasi kegiatan politik di daerah; 41. Perlindungan hak politik masyarakat. 42. Peningkatan pelayanan pendidikan; 43. Pengembangan

Partisipasi

Masyarakat

dan

dunia

usaha

terhadap

pendidikan; 44. Pengkayaan muatan lokal kebudayaan daerah dan keagamaan; 45. Pemantapan Wajar Dikdas 9 tahun; 46. Peningkatan dan pembinaan lembaga pendidikan non formal dan kejuruan; 47. Peningkatan sarana dan prasarana pendidikan; 48. Pengembangan manajemen sekolah; 49. Pengembangan tingkat partisipasi sekolah; 50. Peningkatan rata-rata lama sekolah (RLS); 51. Pengembangan pendidikan anak dini usia. 52. Peningkatan kualitas pelayanan kesehatan masyarakat; 53. Peningkatan budaya hidup bersih, sehat dan berkualitas; 54.Penanggulangan penyakit; 55.Perbaikan gizi; 56.Perlindungan ibu, anak dan reproduksi; 57.Pembinaan, pengawasan dan pengendalian obat-obatan, makanan dan minuman, peralatan kesehatan dan kosmetika; 58.Pengembangan kesehatan lingkungan; 59.Peningkatan sarana dan prasarana kesehatan; 60.Pengembangan jaminan pelayanan kesehatan bagi masyarakat. 61.Peningkatan keberdayaan perempuan; 62.Perlindungan dan advokasi hak-hak perempuan; 63.Peningkatan

ruang

partisipasi

perempuan

dalam

penyelenggaraan

pemerintahan, pembangunan dan kemasyarakatan. Perubahan Rencana Strategis Kecamatan Rancabali Kabupaten Bandung Tahun 2010-2015

V-5

64.Pemberdayaan

potensi

generasi

muda

dalam

kewirausahaan,

kepemimpinan dan kepeloporan; 65.Pengembangan media aktivitas dan kreativitas generasi muda dalam pembangunan; 66.Peningkatan ruang partisipasi generasi muda dalam pembangunan; 67.Pemantapan ketahanan moral dan mental generasi muda; 68.Pemasyarakatan olah raga; 69.Perningkatan prestasi olah raga; 70.Peningkatan sarana dan prasarana olah raga masyarakat; 71.Pembinaan dan peningkatan manajemen olah raga; 72.Pemberdayaan kelembagaan kesejahteraan sosial; 73.Advokasi dan perlindungan hak-hak anak; 74.Pemberdayaan anak terlantar, penyandang cacat, lansia dan penyandang tuna sosial; 75.Penanggulangan bencana dan pengungsi; 76.Penanganan masalah-masalah sosial; 77.Peningkatan ketahanan sosial, individu, keluarga dan masyarakat; 78.Penanggulangan peyalahgunaan NAPZA; 79.Bantuan dan jaminan kesejahteraan sosial. 80.Pengamanan ketersedian pangan; 81.Peningkatan distribusi pangan; 82.Pencegahan serta penanggulangan masalah pangan; 83. Revitalisasi pertenakan dan perikanan; 84. Peningkatan sarana dan prasarana perdagangan; 85. Pengembangan koperasi, usaha mikro, kecil dan menengah; 86. Pengembangan semangat dan jiwa kewirausahaan; 87. Pengembangan ekonomi syariah; 88. Pengembangan sistem dan kemampuan manajemen usaha; 89. Peningkatan pemenuhan hak-hak dasar masyarakat miskin; 90. Pengembangan keparawisataan. 91. Perluasan dan pengembangan kesempatan kerja; 92. Peningkatan kualitas dan produktivitas tenaga kerja; 93. Perlindungan dan pengembangan ketenagakerjaan; 94. Peningkatan partisipasi angkatan kerja; Perubahan Rencana Strategis Kecamatan Rancabali Kabupaten Bandung Tahun 2010-2015

V-6

95. Pemantapan hubungan industrial; 96. Keluarga berencana dan kesehatan reproduksi; 97. Peningkatan ketahanan dan pemberdayaan keluarga; 98. Penataan administrasi kependudukan; 99. Pengendalian urbanisasi. 100. Optimalisasi peran dan fungsi lembaga sosial keagamaan dan lembaga pendidikan keagamaan; 101. Peningkatan

bimbingan

agama

bagi

aparatur

pemerintah

dan

masyarakat; 102. Peningkatan kerukunan hidup beragama; 103. Pencegahan penyebaran agama tertentu bagi masyarakat yang telah beragama; 104. Pengembangan kegiatan-kegiatan keagamaan masyarakat dan aparatur pemerintah;

105. Peningkatan intensitas komunikasi dan kerjasama pemerintah dengan lembaga keagamaan; 106. Pengembangan TPA/TKA. 107. Peningkatan penerapan nilai-nilai keimanan dan ketaqwaan dalam aktivitas pemerintahan dan pembangunan; 108. Peningkatan harmonisasi sosial; 109. Pengembangan ekonomi syari’ah; 110. Pengembangan etika sosial berbasis nilai-nilai agama; 111. Pengembangan keteladanan dalam kepemimpinan; 112. Peningkatan transparasi dan kejujuran berpemerintahan; 113. Peningkatan persatuan dan kesatuan umat; 114. Pengembangan manajemen potensi umat; 115. Optimalisasi zakat, infaq dan sadaqah; 116. Pengembangan ekonomi melalui lembaga keagamaan; 117. Pemberdayaan ormas keagamaan. 118. Pengembangan sarana dan prasarana keagamaan; 119. Peningkatan manajemen pengeloalaan ZIS; 120. Penggalian nilai-nilai budaya sunda; 121. Peningkatan apresiasi masyarakat terhadap kebudayaan sunda; Perubahan Rencana Strategis Kecamatan Rancabali Kabupaten Bandung Tahun 2010-2015

V-7

122. Penanaman nilai budaya sunda pada anak dini usia dan generasi muda. 123. Peningkatan

sarana

dan

prasarana

seni

dan

budaya,

seperti

tersedianya gedung kesenian; 124. Peningkatan muatan lokal budaya sunda dalam kurikulum pendidikan; 125. Peningkatan keberdayaan lembaga seni dan budaya; 126. Peningkatan

partisipasi

masyarakat

dan

dunia

usaha

bagi

pengembangan budaya sunda; 127. Pengembangan bahasa sunda sebagai bahasa ibu daerah; 128. Pengembangan adat istiadat daerah; 129. Pelestarian asset budaya; 130. Pengembangan produk budaya; 131. Pengembangan ekonomi budaya. 132. Peningkatan kesadaran dan wawasan lingkungan; 133. Pengelolaan dan pendayagunaan limbah; 134. Penegakan hukum lingkungan; 135. Peningkatan peran serta masyarakat dan lembaga kemasyarakatan dalam usaha pelestarian lingkungan; 136. Pengelolaan dan pendayagunaan sampah; 137. Efisiensi pemanfaatan sumberdaya alam. 138. Pengawasan dan pengendalian aktivitas pembangunan. 139. Pengembangan utilitas umum (pasar dan terminal); 140. Pengembangan dan penataan pusat-pusat pertumbuhan; 141. Pengembangan sentra tekstil; 142. Pengembangan sentra konveksi; 143. Pengembangan dan pengelolaan sumberdaya air; 144. Pembinaan dan penguatan pemerintahan desa; 145. Peningkatan kualitas perangkat desa; 146. Pengembangan tugas pembantuan kepada desa; 147. Pengembangan alokasi dana desa (ADD) dan pengelolaan sumber keuangan desa; 148. Peningkatan sarana dan prasarana desa; 149. Pemberdayaan kelembagan masyarakat (BPD, LKMD, RW, RT dan lainlain); 150. Pemberdayaan kelompok masyarakat desa; Perubahan Rencana Strategis Kecamatan Rancabali Kabupaten Bandung Tahun 2010-2015

V-8

151. Pengembangan

produk

unggulan

desa,

melalui

optimalisasi

pemanfaatan sumber daya lokal; 152. Pengembangan badan usaha milik desa (BUMDES); 153. Pengembangan akses pemasaran produk desa; 154. Pengembangan lembaga dan jasa keuangan desa. 155. Peningkatan infra struktur perdesaan; 156. Pengembangan utilitas perdesaan; 157. Penataan fungsi ruang kawasan perdesaan.

B. PROGRAM DAN LINTAS KEGIATAN SKPD 1. Program Peningkatan kualitas SDM Aparatur yang meliputi kegiatan pendidikan dan pelatihan struktural maupun fungsional dilaksanakan oleh

Badan

Kepegawaian,

Pendidikan

dan

Pelatihan

Kabupaten

Bandung sedangkan pengadaan sarana/ prasarana pendukung oleh SKPD pada Pemerintah Kabupaten Bandung. 2. Program peningkatan Pemberdayaan Masyarakat yang meliputi Bantuan Desa

dilaksanakan

oleh

Badan

Pemberdayaan

Masyarakat

dan

Pemerintahan Desa Kabupaten Bandung dan Dinas terkait sedangkan pengembangan organisasi profesi dan lembaga swadaya masyarakat oleh Dinas Sosial Kependudukan dan Catatan Sipil serta Dinas Pemuda Olahraga dan Pariwisata Kabupaten Bandung.


V-9

BAB VII PENUTUP

Renstra

Perubahan

Kecamatan

Rancabali

Tahun

2010-2015

merupakan suatu acuan dan panduan Kecamatan Ranacabali Kabupaten Bandung,

dalam

melaksanakan

tugas

pokok

dan

fungsinya

dan

memberikan gambaran tentang kinerja Pelayanan. Penyelesaian isu-isu strategis yang ada menghasilkan penetapan Visi, Misi, Tujuan dan Sasaran serta strategi dan kebijakan yang akan di tempuh dalam lima tahun kedepan, yang telah disesuaikan dengan Permendagri Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah. Perubahan Rencana Strategis Kecamatan Rancabali disusun sebagai rancangan kegiatan 5 (lima) tahunan pada Kecamatan Rancabali yang mengacu kepada

Peraturan Daerah Nomor 5 tahun 2014 tentang

Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 11 Tahun 2011 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Bandung Tahun 2010-2015. Renstra Kecamatan Rancabali Kabupaten Bandung Tahun 2010 – 2015 diharapkan menjadi Kecamatan Rancabali Kabupaten Bandung dalam meningkatkan kinerja dan pelayanannya bagi masyarakat, serta menjdi pedoman dalam penyusunan rencana kerja (renja) Kecamatan Pasirjambu Kabupaten Bandung setiap tahun. Keberhasilan pelaksanaan renstra ini dapat direalisasikan bila ada kesepahaman dan komitmen bersama untuk mewujudkan Visi, Misi, Tujuan, Sasaran, Strategi, Kebijakan dan Program/kegiatan yang telah direncanakan lima tahun kedepan melalui penajaman pada indikator sasaran, outcome, kegiatan dan output dalam mewujudkan perencanaan pembangunan yang berkualitas dan profesional.


VII-1

Akhirnya dengan telah dibuatnya Perubahan Rencana Strategis Kecamatan Pasirjambu ini diharapkan pada tahun berikutnya dapat dijadikan titik kordinat dalam pelaksanaan tugasnya, agar di dalam pelaksanaannya

kelak

dapat

dijadikan

pedoman

yang

sekaligus

meruapakan suatu acuan dan komitmen yang lebih rinci bagi para pelaksananya

Rancabali,

Pebruari 2014

CAMAT RANCABALI

DRS PURNAMA SP NIP.19590917 199601 1 001


VII-2

Pengendalian dan Evaluasi terhadap Kebijakan Rentra SKPD Perubahan 2010 - 2015 SKPD : Kecamatan Pasirjambu Kabupaten Bandung Hasil Pengendalian dan Evaluasi No.

Jenis Kegiatan

(1)

(2)

KESESUAIAN TIDAK ADA ADA (3)

1 Pembentukan Tim Penyusun Renstra SKPD dan Penyusun Agenda Kerja

√

2 Penyiapan data dan informasi

√ √

3 Analisis gambaran pelayanan SKPD Kabupaten/kota 4 Review Renstra K/L dan Renstra SKPD Provinsi

√

5 Penelaahan Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten/kota

√

6 Analisis terhadap Dokumen Hasil Kajian Lingkungan Hidup Strategis (KLHS) sesuai dengan pelayanan SKPD Kabupaten/ Kota

√

7 Perumusan Isu-isu Strategis

√ √

8 Perumusan Visi dan Misi SKPD Kabupaten/Kota 9 Perumusan Visi dan Misi SKPD Kabupaten/Kota berpedoman pada Visi dan Misi Pembangunan Jangka Menengah Daerah 10 Perumusan Tujuan pelayanan jangka menengah SKPD Kabupaten/ Kota 11 Perumusan Sasaran pelayanan jangka menengah SKPD Kabupaten/ Kota 12 Mempelajari Surat Edaran Bupati/ Walikota perihal Penyusunan Rancangan Renstra-SKPD Kabupaten/ Kota beserta lampirannya yaitu rancangan awal RPJMD Kabupaten/ Kota yang memuat Indikator Keluaran Program dan Pagu perSKPD Kabupaten/ Kota 13 Perumusan strategi dan kebijakan jangka menengah SKPD Kabupaten/ Kota guna mencapai target kinerja Program Prioritas RPJMD Kabupaten/Kota yang menjadi tugas dan fungsi SKPD Kabupaten/Kota

√ √ √ √

√

(4)

Faktor Penyebab Ketidak Sesuaian

Tindak Lanjut Penyempurnaan Apabila Tidak

(5)

(6)

14 Perumusan rencana program, kegiatan, indikator kinerja, kelompok sasaran dan pendanaan indikatif selama 5 (lima) tahun, termasuk lokasi kegiatan

√

15 Perumusan indikator kinerja SKPD Kabupaten/Kota yang mengacu pada tujuan dan sasaran RPJMD Kabupaten/Kota

√

16 Pelaksanaan forum SKPD Kabupaten/Kota

√

17 Perumusan indikator kinerja, kelompok sasaran dan pendanaan indikatif SKPD Kabupaten/Kota berpedoman pada indikasi rencana program prioritas dann kebutuhan pendanaan pembangunan jangka menengah daerah

√

18 Perumusan rancangan akhir Renstra SKPD Kabupaten/Kota 19 Pentahapan pelaksanaan program SKPD Kabupaten/Kota sesuai dengan pentahapan pelaksanaan program pembangunan jangka menengah daerah Kabupaten/Kota

√

20 Dokumen Renstra SKPD Kabupaten/Kota yang telah disahkan

√

√

Pasirjambu, Pebruari 2014 CAMAT

Pengendalian dan Evaluasi terhadap Kebijakan Rentra SKPD Perubahan 2010 - 2015 KECAMATAN RANCABALI Kabupaten Bandung Hasil Pengendalian dan Evaluasi KESESUAIAN No.

Jenis Kegiatan ADA (2)

(1)

(3)

1

Pembentukan Tim Penyusun Renstra SKPD dan Penyusun Agenda Kerja

2

Penyiapan data dan informasi

3

Analisis gambaran pelayanan SKPD Kabupaten/kota

4

Review Renstra K/L dan Renstra SKPD Provinsi

5

Penelaahan Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten/kota

√ √ √ √

6

Analisis terhadap Dokumen Hasil Kajian Lingkungan Hidup Strategis (KLHS) sesuai dengan pelayanan SKPD Kabupaten/ Kota

√

7

Perumusan Isu-isu Strategis

8

Perumusan Visi dan Misi SKPD Kabupaten/Kota

√ √ √

11

Perumusan Sasaran pelayanan jangka menengah SKPD Kabupaten/ Kota

√

12

Mempelajari Surat Edaran Bupati/ Walikota perihal Penyusunan Rancangan Renstra-SKPD Kabupaten/ Kota beserta lampirannya yaitu rancangan awal RPJMD Kabupaten/ Kota yang memuat Indikator Keluaran Program dan Pagu per-SKPD Kabupaten/ Kota

√

13

Perumusan strategi dan kebijakan jangka menengah SKPD Kabupaten/ Kota guna mencapai target kinerja Program Prioritas RPJMD Kabupaten/Kota yang menjadi tugas dan fungsi SKPD Kabupaten/Kota

√

14

Perumusan rencana program, kegiatan, indikator kinerja, kelompok sasaran dan pendanaan indikatif selama 5 (lima) tahun, termasuk lokasi kegiatan

√

15

Perumusan indikator kinerja SKPD Kabupaten/Kota yang mengacu pada tujuan dan sasaran RPJMD Kabupaten/Kota

√

16

Pelaksanaan forum SKPD Kabupaten/Kota

√

17

Perumusan indikator kinerja, kelompok sasaran dan pendanaan indikatif SKPD Kabupaten/Kota berpedoman pada indikasi rencana program prioritas dann kebutuhan pendanaan pembangunan jangka menengah daerah

√

18

Perumusan rancangan akhir Renstra SKPD Kabupaten/Kota

√

19

Pentahapan pelaksanaan program SKPD Kabupaten/Kota sesuai dengan pentahapan pelaksanaan program pembangunan jangka menengah daerah Kabupaten/Kota

√

20

Dokumen Renstra SKPD Kabupaten/Kota yang telah disahkan

√

10

(4)

Tindak Lanjut Penyempurnaan Apabila Tidak

(5)

√

Perumusan Visi dan Misi SKPD Kabupaten/Kota berpedoman pada Visi dan Misi Pembangunan Jangka Menengah Daerah Perumusan Tujuan pelayanan jangka menengah SKPD Kabupaten/ Kota

9

Faktor Penyebab TIDAK Ketidak Sesuaian ADA

√

Pasirjambu , Pebruari 2014 CAMAT RANCABALI

DRS PURNAMA SP

NIP 19590917 199601 1 001

(6)

PEMERINTAH KABUPATEN BANDUNG

KECAMATAN RANCABALI Jl.Raya Patengan No. 83 Telp/Fax (022) 5928521 Rancabali 40973 KEPUTUSAN BUPATI BANDUNG Nomor : TENTANG

PEMBENTUKAN TIM PENYUSUN PERUBAHAN RENCANA STRATEGIS (RENSTRA) KECAMATAN RANCABALI TAHUN 2010-2015 BUPATI BANDUNG

Menimbang

Mengingat

:

:

a.

Bahwa sesuai Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang tahapan, Tatacara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah, perlu dibentuk Tim Penyusun Perubahan Rencana Strategis (Renstra) Kecamatan ;

b.

Bahwa dalam rangka penyusunan Perubahan Rencana Strategis (Renstra) Kecamatan Rancabali tahun 20102015 di pandang perlu dibentuk Tim Penyusun Perubahan Rencana Strategis (Renstra) Kecamatan Rancabali.

c.

Bahwa berdasarkan huruf a dan b tersebut diatas, dipandang perlu ditetapkan dengan Keputusan Bupati Bandung.

1. Undang - undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4723); 2. Undang- undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggungjawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesiai Nomor 4723); 3. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tatacara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 21, Tambahan

Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4817); 4. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan Tatacara Penyusunan, Pengendalian, dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah; 5. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 6 Tahun 2009 Tentang Sistem Perencanaan Pembagunan Daerah Provinsi Jawa Barat; 6. Peraturan Gubernur Jawa Barat Nomor 72 Tahun 2005 tentang Tata Cara Perencanaan Pembangunan Tahunan Daerah; 7. Peraturan Daerah Kabupaten Bandung Nomor 6 Tahun 2004 tentang transparansi dan Partisipasi dalam Penyelenggaraan Pemerintahan di Kabupaten Bandung; 8. Peraturan Daerah Kabupaten Bandung Nomor 8 Tahun 2005 tentang Tata Cara Penyusunan Perencanaan Pembangunan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Bandung Tahun 2005 Nomor 4 Seri D);

MEMUTUSKAN

Menetapkan

: Keputusan Bupati Bandung tentang Pembentukan Tim Penyusun (Renstra) Kecamatan Rancabali tahun 2010-2015.

PERTAMA

: Tim Penyusun (Renstra) Kecamatan Rancabali tahun 2010-2015. sebagaimana Diktum Pertama di maksud mempunyai Tugas : 1. 2. 3. 4. 5. 6.

7.

8.

Melakukan pembahasan identifikasi Penelaahan atas isu strategis yang berkembang di masyarakat; Melakukan pembahasan pengolahan data dan informasi, analisis gambaran pelayanan Kecamatan Rancabali; Melakukan Pengkajian evaluasi renja Kecamatan Rancabali tahun lalu berdasarkan Renstra Kecamatan Rancabali; Melaksanakan Penentuan isu-isu penting penyelenggaraan tugas dan fungsi Kecamatan Rancabali; Melaksanakan penelaahan rancangan awal dan perumusan tujuan dan sasaran Kecamatan Rancabali; Melaksanakan penyelarasan program dan kegiatan Kecamatan Rancabali dengan arah rencana pembangunan Kabupaten Bandung; Melaksanakan penajaman terhadap indikator dan target kinerja program dan kegiatan sesuai dengan tugas dan fungsi Kecamatan Rancabali; Melaksanakan Sinkronisasi program dan kegiatan dalam rangka optimalisasi pencapaian sasaran sesuai dengan kewenangan dan sinergitas pelaksanaan atas pelimpahan kewenangan Bupati Kepada Camat;

9.

Melaksanakan penentuan sasaran dan kegiatan SKPD disusun berdasarkan pendekatan kinerja, perencanaan dan penganggaran terpadu

KEDUA

: Susunan Tim Penyusun (Renstra) Kecamatan Rancabali tahun 20102015 sebagaimana terdapat pada lampiran Keputusan ini

KETIGA

: Segala biaya yang berhubungan dengan pelaksanaan Keputusan ini dibebankan kepada Dokumen Pelaksanaan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah (DPA-SKPD) Kecamatan Rancabali Kabupaten Bandung Tahun Anggaran 2014;

KEEMPAT

: Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan akan diadakan perubahan / penyempurnaan apabila di pandang perlu

Ditetapkan di Pada Tanggal

: Rancabali : Pebruari 2014

A.n. BUPATI BANDUNG CAMAT RANCABALI

Drs. PURNAMA.Sp

NIP. 19590917 199601 1 001

TEMBUSAN

:

1. Yth. Sekretaris Daerah Kabupaten Bandung; 2. Yth. Kepala BAPPEDA Kabupaten Bandung; 3. Yth. Kepala Dinas Pendapatan dan Pengelolaan Keuangan Kab.Bandung;

LAMPIRAN KEPUTUSAN BUPATI BANDUNG Nomor

:

Tanggal

:

TIM PENYUSUN PERUBAHAN RENCANA STRATEGIS (RENSTRA) KECAMATAN RANCABALI KABUPATEN BANDUNG TAHUN 2010-2015 NO

NAMA/NIP

JABATAN

1

H.Tatang Kusnadie,S.Pd,MSi 19611023 198203 1 005

Ketua

2

Adeng Rukmana NIP. 19670110 198801 1 006

Sekretaris

3

Aep Surahman,S.Sos NIP. 19610413 199102 1 002

Anggota

4

Mohamad Aming,SE NIP. 19640527 198603 1 011

Anggota

5

Lusianto,S.Kom,M.Si NIP. 19780206 200501 1 011

Anggota

6

H.Asep Tatang,S.Pd NIP. 19630103 188401 1 001

Anggota

7

Asep Sartono,SHi

Anggota

NIP. 19580703 198103 1 008 8 9

Aep Sutiarna NIP. 19630106 198603 1 012 Irwan Darmawan

Anggota Anggota

NIP. 19740504 199503 1 002

A.n. BUPATI BANDUNG CAMAT RANCABALI

Drs. PURNAMA.Sp NIP.19590917 199601 1 001

RENCANA STRATEGIS TAHUN KECAMATAN RANCABALI

Recommend Documents