RENCANA STRATEGIS KECAMATAN SUMOBITO KABUPATEN JOMBANG TAHUN

RENCANA STRATEGIS KECAMATAN SUMOBITO TAHUN 2014-2018

KECAMATAN SUMOBITO KABUPATEN JOMBANG

DAFTAR ISI

DAFTAR ISI I. Pendahuluan 1.1. Latar belakang 1.2. Landasan Hukum 1.3. Maksud dan tujuan penyusunan Renstra 1.4. Sistematika Penulisan II. Gambaran Pelayanan Kecamatan Bandarkedungmulyo 2.1. Tugas Pokok, Fungsi, dan Struktur Organisasi Kecamatan 2.2. Sumber Daya Kecamatan 2.3. Kinerja Pelayanan Kecamatan 2.4. Tantangan dan Peluang Pengembangan Kecamatan III. Isu-Isu Strategis Berdasarkan Tugas dan Fungsi 3.1. Identifikasi permasalahan berdasarkan tugas dan fungsi pelayanan Kecamatan 3.2. Telaah visi, misi dan program kepala daerah dan wakil kepala daerah, yang terkait dengan tugas dan fungsi Kecamatan 3.3. Penentuan Isu-isu Strategis IV. Visi, Misi, Tujuan dan Sasaran, Strategis dan Kebijakan 4.1. Visi dan Misi Kecamatan 4.2. Tujuan dan Sasaran 4.3. Strategi dan kebijakan Kecamatan dalam 5 tahun mendatang V. Rencana Program dan Kegiatan, Indikator Kinerja,Kelompok Sasaran dan Pendanaan Indikatif VI. Indikator Kinerja yang Mengacu pada Tujuan dan Sasaran RPJMD VII. Penutup

i

BAB I PENDAHULUAN 1.1

Latar Belakang Salah satu agenda besar yang selalu dinanti-nantikan untuk menentukan masa depan

suatu daerah adalah Pemilihan Kepala Daerah yang dilakukan setiap lima (5) tahun sekali. Merupakan pesta demokrasi yang dilakukan oleh setiap daerah sesuai Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah yang telah diubah menjadi Undang-undang Nomor 12 Tahun 2008. Sesuai dengan Undang-undang tersebut, maka Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah dipilih langsung oleh masyarakat, demikian pula halnya dengan Kabupaten Jombang. Dengan adanya peraturan tersebut, maka Kepala Daerah Terpilih (KDH) memiliki visi, misi dan program yang harus diimplementasikan dalam masa jabatannya dengan cara menuangkannya dalam suatu dokumen perencanaan yang dikenal dengan nama Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD). RPJMD ini tidak bisa berdiri sendiri untuk perencanaan jangka waktu lima tahunan, tetapi kemudian dijabarkan melalui Renstra SKPD untuk menghasilkan dokumen perencanaan pembangunan yang dapat di implementasikan di seluruh SKPD di Kabupaten Jombang. Salah satu SKPD di Kabupaten Jombang adalah kecamatan-kecamatan di wilayah Kabupaten Jombang yang memilik berbagai macam kegiatan untuk meningkatkan kualitas sumber daya manusia diberbagi bidang ditingkat kecamatan, terutama pelayanan langsung terhadap masyarakat sehingga dapat didayagunakan secara optimal, efisien dan efektif. Salah satu kecamatan yang ada di kabupaten Jombang adalah Kecamatan Sumobito. Kecamatan merupakan SKPD yang sedikit berbeda dengan SKPD yang lainnya, karena pembagian tugas sesuai tugas dan fungsinya mengikuti Pemerintah daerah. Sesuai dengan tugas pokok dan fungsi kecamatan, yang tertuang dalam peraturan Bupati Jombang Nomor 16 Tahun 2010 tentang Tugas Pokok dan Fungsi Kecamatan Kabupaten Jombang.

I-1

Renstra Kecamatan Sumobito 2014-2018

Rencana strategis Kecamatan yang kemudian disingkat dengan Renstra adalah dokumen teknis operasional yang menjadi pedoman dan penyusunan program kerja tahunan dan penyusunan anggaran pembangunan dan belanja sektor Kecamatan selama kurun waktu 5 (lima) tahun kedepan (2014-2018) atau sesuai dengan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional, Renstra diartikan sebagai dokumen perencanaan jangka menengah yang menggambarkan visi, misi, tujuan, sasaran, kebijakan dan program prioritas. Selain itu Renstra juga merupakan penjabaran gambaran permasalahan Kecamatan yang dihadapi serta indikasi program yang akan dilaksanakan untuk pemecahan permasalahan secara terencana, akomodatif dan sistematis dengan mempertimbangkan potensi, peluang dan tantangan yang ada. Fungsi dari Renstra ini sendiri adalah sebagai pedoman dalam pelaksanaan kegiatan penyelenggaraan kegiatan kerja. Proses penyusunan Renstra ini berpedoman pada Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (SPPN), Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 dan Peraturan Pemerintah Nomor 8 tahun 2008 tentang tahapan, tata cara penyusunan, pengendalian dan evaluasi pelaksanaan rencana pembangunan daerah Yang secara terperinci diatur dalam Permendagri Nomor 54 tahun 2010. Pedoman lain yang dapat digunakan adalah rumusan Visi, Misi, Arah Kebijakan dan Rencana Program Bupati dan Wakil Bupati terpilih. Kecamatan Sumobito sebagai salah satu SKPD di Kabupaten jombang menyusun rencana strategis yang memuat visi, misi, tujuan, strategi, kebijakan, program, dan kegiatan sesuai dengan tugas dan fungsi yang nantinya akan menjadi pedoman dalam menyusun Renja Kecamatan Sumobito setiap tahun. Proses penyusunan renstra ini harus memperhatikan beberapa pendekatan diantaranya adalah pendekatan politik, pendekatan teknokratik, pendekatan partisipatif dan pendekatan atas- bawah. Yang dimaksud dengan pendekatan

I-2


politik bahwa pemilihan Kepala Daerah adalah proses penyusunan rencana, karena rakyat pemilih menentukan pilihannya berdasarkan program-program pembangunan yang ditawarkan masing-masing

calon

Kepala

Daerah.

Pendekatan

Teknokratik

dilaksanakan

dengan

menggunakan metoda dan kerangka berpikir ilmiah oleh lembaga atau kerja yang secara fungsional bertugas untuk hal tersebut. Pendekatan Partisipatif dilaksanakan dengan melibatkan semua pihak yang berkepentingan (stakeholders) terhadap pembangunan pelibatan mereka adalah untuk mendapatkan aspirasi dan menciptakan rasa memiliki sedangkan pendekatan atas bawah dan bawah-atas dalam perencanaan dilaksanakan menurut jenjang pemerintahan. Rencana hasil proses atas-bawah dan bawah-atas diselaraskan melalui musyawarah yang dilaksanakan baik di tingkat kecamatan, dan desa. Dalam membuat Renstra memiliki beberapa dokumen yang diperlukan, dimana antara dokumen yang satu

dengan dokumen yang lain saling memiliki keterkaitan. Hubungan

dokumen yang satu dengan dokumen lainnya, dimana antara dokumen yang satu dengan dokumen lainnya saling berkaitan. Baik dari Dokumen yang bersifat Nasional, maupun dokumen yang berada ditataran daerah. Hal utama yang harus diperhatikan untuk menyusun Renstra kecamatan adalah RPJMD kabupaten jombang untuk memudahkan menuangkan dalam semua kepala bidang/seksi, maka diturunkanlah melalui Renstra Kecamatan Sumobito. 1.2

Landasan Hukum Landasan hukum dalam penyusunan dokumen Rencana Strategis Kecamatan Sumobito

Kabupaten Jombang, adalah sebagai berikut: 1.

Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 Tentang Pemerintahan Daerah, yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008

2.

Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 Tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional

I-3


3.

Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional

4.

Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 Tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah

5.

Peraturan

Pemerintah

Nomor

6

Tahun

2008

Tentang

Pedoman

Evaluasi

Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah 6.

Peraturan Presiden Nomor 5 Tahun 2010 Tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2010-2014

7.

Instruksi Presiden Nomor 7 Tahun 1999 Tentang Akuntabilitas Kinerja Instans

8.

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 Tahun Tentang Perubahan Kedua Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 Tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah

9.

Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2008 Tentang Kecamatan

10. Peraturan daerah Kabupaten Jombang Nomor 13 Tahun 2009 Tentang Organisasi dan Tata Kerja Kecamatan 11. Peraturan Bupati Jombang Nomor 16 Tahun 2010 Tentang Tugas Pokok dan Fungsi Kecamatan Kabupaten Jombang 1.3

Maksud dan Tujuan Penetapan Renstra dimaksudkan untuk menentukan arah dan tujuan pelaksanaan

pembangunan di wilayah kecamatan selama 5 (lima) tahun kedepan. Sedangkan tujuan penyusunan Renstra adalah : 1. Untuk dapat digunakan sebagai instrument dalam mengukur efesiensi dan efektifitas kinerja. 2. Menjabarkan visi dan misi Kepala Daerah terpilih kedalam program dan kegiatan wilayah kecamatan

I-4


3. Memudahkan evaluasi kinerja dan pelayanan kecamatan. 1.4

Sistematika Penulisan Sistematika

penulisan

Renstra

Kecamatan

Sumobito

Kabupaten

Jombang

yang

merupakan susunan garis besar isi dokumen Renstra adalah sebagai berikut: Bab I. Pendahuluan, yang menguraikan : 1.1 Latar belakang. 1.2 Landasan Hukum. 1.3 Maksud dan tujuan penyusunan Renstra. 1.4 Sistematika Penulisan. Bab II. Gambaran Pelayanan Kecamatan Sumobito yang menguraikan : 2.1 Tugas Pokok, Fungsi, dan Struktur Organisasi Kecamatan Sumobito 2.2 Sumber Daya Kecamatan Sumobito 2.3 Kinerja Pelayanan Kecamatan Sumobito 2.4 Tantangan dan Peluang Pengembangan Kecamatan Sumobito Bab III. Isu-Isu Strategis Berdasarkan Tugas dan Fungsi, yang menguraikan : 3.1 Identifikasi

permasalahan

berdasarkan

tugas

dan

fungsi

pelayanan

Kecamatan Sumobito 3.2 Telaahan visi, misi dan program kepala daerah dan wakil kepala daerah, yang terkait dengan tugas dan fungsi Kecamatan Sumobito 3.3 Penentuan Isu-isu Strategis Bab IV. Visi, Misi, Tujuan dan Sasaran, Strategis dan Kebijakan 4.1 Visi dan Misi Kecamatan Sumobito 4.2 Tujuan dan Sasaran 4.3 Strategi dan kebijakan Kecamatan Sumobito dalam 5 tahun mendatang.

I-5


Bab V. Rencana Program dan Kegiatan, Indikator Kinerja, Kelompok Sasaran dan Pendanaan Indikatif Bab VI . Indikator Kinerja yang Mengacu pada Tujuan dan Sasaran RPJMD

I-6


BAB II GAMBARAN PELAYANAN KECAMATAN SUMOBITO Pada Bab ini memuat informasi tentang peran (tugas pokok dan fungsi) kecamatan dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan daerah, mengulas secara ringkas apa saja sumber daya yang dimiliki kecamatan dalam penyelenggaraan tugas dan fungsinya, mengemukakan capaian-capaian penting yang telah dihasilkan melalui pelaksanaan Renstra kecamatan periode sebelumnya, mengemukakan capaian program prioritas kecamatan yang telah dihasilkan melalui pelaksanaan RPJMD periode sebelumnya, dan mengulas hambatan-hambatan utama yang masih dihadapi dan dinilai perlu diatasi melalui Renstra kecamatan ini. Kecamatan Sumobito merupakan kecamatan dengan luas wilayah 4.584,132 Ha, merupakan wilayah kecamatan yang memiliki Jumlah penduduk per-Januari 2013 tercatat sebanyak 81.241 dengan 39.911 penduduk laki-laki dan 41.330 penduduk perempuan. Kecamatan Sumobito terdiri atas 21 (dua puluh satu) desa dengan rincian sebagai berikut: 1. Desa Sumobito 2. Desa Plosokerep 3. Desa Jogoloyo 4. Desa Palrejo 5. Desa Plemahan 6. Desa Brudu 7. Desa Badas 8. Desa Nglele 9. Desa Trawasan 10. Desa Sebani

II-1


11. Desa Mlaras 12. Desa Segodorejo 13. Desa Kedungpapar 14. Desa Curahmalang 15. Desa Budugsidorejo 16. Desa Kendalsari 17. Desa Talunkidul 18. Desa Madiopuro 19. Desa Bakalan 20. Desa Gedangan 21. Desa Menturo 2.1

Tugas, Fungsi, dan Struktur Organisasi Kecamatan Berdasarkan Peraturan Bupati Jombang Nomor 16 Tahun 2010 Tentang Tugas

Pokok Dan Fungsi

Kecamatan, maka susunan Susunan organisasi Kecamatan di

Kabupaten Jombang terdiri dari: 1. 2.

Camat ; Sekretariat, membawahi: a. Sub Bagian Umum; b. Sub Bagian Keuangan; c. Sub Bagian Penyusunan Program dan Pelaporan.

II-2

3.

Seksi Tata Pemerintahan;

4.

Seksi Pemberdayaan Masyarakat dan Desa;

5.

Seksi Ketentraman dan Ketertiban Umum;

6.

Seksi Sosial Budaya;

7.

Seksi Hubungan Masyarakat;

8.

Kelompok Jabatan Fungsional.


Gambar 2.1 Struktur Organisasi Kecamatan Sumobito

CAMAT

KELOMPOK

SEKRETARIS KECAMATAN

JABATAN FUNGSIONAL

Subbag umun

SEKSI PEMERINTAHAN

II-3

SEKSI KEAMANAN & KETERTIBAN

SEKSI PEMBANGUNAN & PEREKONOMIAN


Subbag Keuangan

SEKSI SOSIAL BUDAYA

Subbag Sungram

SEKSI HUMAS

Adapun tugas pokok dan fungsi Kecamatan berdasarkan Peraturan Bupati

Jombang

Nomor 16 Tahun 2010 Tentang Tugas Pokok Dan Fungsi Kecamatan adalah sebagai berikut: 1.

Camat ; Tugas pokok Camat adalah menyelenggarakan tugas umum pemerintahan dan

melaksanakan

kewenangan pemerintahan yang dilimpahkan oleh Bupati untuk

menangani sebagian urusan otonomi daerah di wilayah kerjanya. Dalam melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud, Camat mempunyai fungsi: a.

Penyelenggaraan kewenangan wajib Kabupaten dan kewenangan lainnya yang dilimpahkan oleh Bupati.

b.

Penyelenggaraan tugas umum pemerintahan yang meliputi : 1.

Pengkoordinasian kegiatan pemberdayaan masyarakat,

2.

pengkoordinasian upaya penyelenggaraan ketentraman dan ketertiban umum;

3.

Pengkoordinasian

penerapan

dan

penegakan

peraturan

perundang-

undangan; 4.

Pengkoordinasian pemeliharaan prasarana dan fasilitas pelayanan umum;

5.

Pengkoordinasian penyelenggaraan kegiatan pemerintahan di tingkat kecamatan;

c. Pembinaan penyelenggaraan pemerintahan desa dan/atau kelurahan; d. Pelaksanakan pelayanan masyarakat yang menjadi ruang lingkup tugasnya dan/atau yang belum dapat dilaksanakan pemerintahan desa dan/atau kelurahan;

II-4


e. Penyelenggaraan perencanaan program pembangunan, perekonomian, produksi pertanian, kesejahteraan sosial, lingkungan hidup dan sosial budaya di lingkungan Kecamatan ; f. Pengkoordinasian kegiatan Unit Pelaksana Teknis Dinas (UPTD) dan Unit Pelaksana Teknis Badan (UPTB) di wilayah kerjanya; g. Pelaksanaan koordinasi dengan instansi-instansi terkait di wilayah kerjanya; h. Pelaksanaan tugas pembantuan; i. Penyusunan program, ketatausahaan dan rumah tangga Kecamatan. 2.

Sekretariat, membawahi: Tugas pokok Sekretariat adalah melaksanakan sebagian tugas Kecamatan di bidang

ketatausahaan, administrasi umum, keuangan, kepegawaian, penyusunan program dan pelaporan

serta tata usaha

perlengkapan. Dalam

melaksanakan

tugas

pokok

sebagaimana dimaksud, Sekretariat mempunyai fungsi: a. Pelaksanaan

koordinasi

penyusunan

program

kerja,

pengumpulan,

dan

pengolahan data serta pelaporan; b. Penyiapan bahan dalam rangka penyusunan anggaran pendapatan dan belanja serta pelaporan pertanggungjawaban keuangan; c. Pelaksanaan pembinaan organisasi dan tata laksana; d. Pengelolaan administrasi kepegawaian, keuangan dan perlengkapan; e. Pengelolaan urusan rumah tangga surat menyurat dan kearsipan; f. Penyiapan data dan informasi kepustakaan dan inventarisasi asset; g. Pelaksanaan pembinaan, peningkatan disiplin dan pengembangan karier serta upaya peningkatan kesejahteraan pegawai; h. Pelaksanaan kebersihan dan keindahan pada kantor Kecamatan; i. Penyelenggaraan penyediaan dan pembinaan pelayanan masyarakat.

II-5


Sekretariat, membawahi a.

Sub Bagian Umum, mempunyai tugas: 1) Menyelenggarakan administrasi

surat menyurat,

tata

laksana dan

kearsipan serta mencukupi kebutuhan peralatan dan perlengkapan kantor; 2) Mempersiapkan upacara, pertemuan dan penerimaan tamu serta urusan perjalanan dinas; 3) Menyelenggarakan penyediaan dan pembinaan pelayanan masyarakat; 4) Menyelenggarakan inventarisasi, tata usaha penyimpanan dan distribusi barang kantor; 5) Menyelenggarakan perbaikan kantor dan bangunan milik kantor serta urusan kendaraan dinas; 6) Melaksanakan tata usaha kepegawaian yang meliputi pengisian buku induk,

pengangkatan,

kenaikan

pangkat,

kenaikan

gaji

berkala,

pemberhentian dan pensiun pegawai; 7) Mengumpulkan, menyusun dan menginventarisir data guna usulan penyempurnaan organisasi dan tata laksana; 8) Menyusun dan mengolah data rencana kebutuhan pegawai,daftar urut kepangkatan (DUK) dan analisa kebutuhan pegawai. b.

Sub Bagian Keuangan, mempunyai tugas: 9) Menyiapkan bahan untuk menyusun rencana anggaran; 10) Mengelola administrasi dan penatausahaan keuangan; 11) Mengurus dan menyelenggarakan penggajian dan pembayaran hak-hak keuangan pegawai;

II-6


12) Menyusun laporan pertanggungjawaban mengenai pengelolaan keuangan Kecamatan. c.

Sub Bagian Penyusunan Program dan Pelaporan, mempunyai tugas: 1) Mengumpulkan data dalam rangka penyusunan program dan kegiatan jangka panjang, jangka menengah serta tahunan; 2) Menyusun rencana program dan kegiatan jangka panjang, jangka menengah serta tahunan; 3) Melaksanakan evaluasi dan pengendalian pelaksanaan program dan kegiatan; 4) Menyusun laporan pelaksanaan program dan kegiatan; 5) Penyusunan program dan pembinaan pelayanan di bidang informasi dan komunikasi.

3.

Seksi Tata Pemerintahan; Tugas pokok Seksi Tata Pemerintahan adalah membantu Camat dalam menyiapkan bahan perumusan kebijakan, pelaksanaan, evaluasi dan pelaporan urusan pemerintahan umum. Dalam melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud, Seksi Tata Pemerintahan mempunyai fungsi: a.

Penyelenggaraan pemerintahan umum dan pelaksanaan koordinasi dengan Satuan Kerja Perangkat Daerah dan instansi vertikal serta instansi di lingkungan Kecamatan di bidang penyelenggaraan kegiatan pemerintahan;

b.

Penyelenggaraan pembinaan dan pengadministrasian kependudukan dan catatan sipil;

c.

Pelaksanaan urusan wajib Kabupaten dan urusan lain tingkat Kecamatan sesuai bidangnya;

d.

II-7

Penyelenggaraan pembinaan aparatur dan administrasi pemerintahan desa;


e.

Pelaksanaan koordinasi dan sinkronisasi perencanaan dengan Satuan Kerja Perangkat Daerah dan instansi vertikal di bidang penyelenggaraan kegiatan pemerintahan;

f.

Pelaksanaan evaluasi dan laporan penyelenggaraan kegiatan pemerintahan dan pelayanan masyarakat di tingkat Kecamatan kepada Bupati;

g.

Penyelenggaraan kegiatan pemerintahan dan pelayanan kepada masyarakat;

h.

Pelaksanaan perencanaan, pembinaan dan pengawasan kegiatan pelayanan dan percepatan pencapaian standar pelayanan minimal kepada masyarakat di kecamatan;

i. 4.

Pelaksanaan tugas pembantuan.

Seksi Pemberdayaan Masyarakat dan Desa; Tugas pokok Seksi Pemberdayaan Masyarakat dan Desa adalah membantu Camat dalam menyiapkan bahan perumusan kebijakan, pelaksanaan, evaluasi dan pelaporan urusan pemberdayaan masyarakat dan desa. Dalam melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud, Seksi Pemberdayaan Masyarakat dan Desa mempunyai fungsi: a.

Mendorong partisipasi masyarakat untuk ikut serta dalam perencanaan pembangunan lingkup kecamatan dan

forum musyawarah perencanaan

pembangunan di desa/kelurahan dan Kecamatan; b.

Pelaksanaan pembinaan dan pengawasan terhadap keseluruhan unit kerja baik pemerintah maupun swasta yang mempunyai program kerja dan kegiatan pemberdayaan masyarakat serta terhadap perangkat desa dan kelurahan serta tertib administrasi pemerintahan Desa dan Kelurahan di wilayah kerja Kecamatan;

c.

Pelaksanaan evaluasi terhadap berbagai kegiatan pemberdayaan masyarakat, pemerintahan Desa/Kelurahan di wilayah Kecamatan baik yang dilakukan oleh Satuan Kerja Perangkat Daerah maupun swasta;

II-8


d.

Pelaksanaan tugas-tugas lain

di

bidang pemberdayaan masyarakat sesuai

dengan peraturan perundang-undangan; e.

Penyusunan laporan pelaksanaan tugas pemberdayaan masyarakat, pembinaan dan pengawasan penyelenggaraan pemerintahan Desa /Kelurahan di wilayah kerja Kecamatan kepada Bupati dengan tembusan Satuan Kerja Perangkat Daerah yang membidangi urusan pemberdayaan masyarakat;

f. 5.

Pelaksanaan pembinaan dan fasilitasi bidang PKK.

Seksi Ketentraman dan Ketertiban Umum; Tugas pokok Seksi Ketentraman dan Ketertiban Umum adalah membantu Camat dalam menyiapkan bahan perumusan kebijakan, pelaksanaan evaluasi dan pelaporan urusan ketentraman dan ketertiban. Dalam melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud, Seksi Ketentraman dan Ketertiban Umum mempunyai fungsi: a.

Penyusunan program guna menjaga ketentraman serta ketertiban masyarakat;

b.

Pelaksanaan pembinaan di bidang ketentraman dan ketertiban Masyarakat;

c.

Penyelenggaraan pembinaan perangkat Kecamatan, kesatuan bangsa dan perlindungan masyarakat;

d.

Penyelenggaraan pengendalian operasional Polisi Pamong Praja Kecamatan;

e.

Pelaksanakan koordinasi dengan Satuan Kerja Perangkat Daerah, pihak lain termasuk Polri/TNI dan Pemuka agama di wilayah kerjanya dalam rangka penyelenggaraan kegiatan ketentraman dan ketertiban di Kecamatan;

f.

Pelaksanaan koordinasi dengan Satuan Kerja Perangkat Daerah yang tugas dan fungsinya

dibidang

penegakan

peraturan

perundang-undangan

dan/atau

Kepolisian Negara Republik Indonesia; g.

Pelaksanaan koordinasi dengan pihak swasta dan Satuan Kerja Perangkat Daerah dan/atau instansi vertikal yang tugas dan fungsinya di bidang pemeliharaan prasarana dan fasilitas pelayanan umum;

II-9


h.

Menyusun laporan pelaksanaan pemeliharaan prasarana dan fasilitas pelayanan umum di wilayah Kecamatan kepada Bupati ;

i. 6.

Pelaksanaan pengamanan kantor Kecamatan dan rumah dinas Camat.

Seksi Sosial Budaya; Tugas pokok Seksi Sosial Budaya adalah membantu Camat dalam menyiapkan bahan perumusan kebijakan, pelaksanaan evaluasi dan pelaporan urusan sosial budaya. Dalam melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud, Seksi Sosial Budaya mempunyai fungsi: a.

Penyelenggaraan pengumpulan bahan dan data pelaksanaan, evaluasi di bidang sosial budaya;

b.

Penyelenggaraan pelayanan masyarakat di bidang sosial budaya;

c.

Penyelenggaraan administrasi di bidang sosial budaya;

d.

Penyelenggaraan fasilitasi terhadap lembaga keagamaan, pendidikan, budaya, pemuda, olah raga, ketenagakerjaan dan kesehatan masyarakat;

e.

Penyelenggaraan

pembinaan

kesejahteraan

sosial

dan

pemberdayaan

perempuan; f.

Penyelenggaraan pembinaan terhadap organisasi kemasyarakatan di tingkat Kecamatan.

7.

Seksi Hubungan Masyarakat; Seksi Hubungan Masyarakat mempunyai tugas membantu Camat dalam menyiapkan bahan perumusan kebijakan, pelaksanaan evaluasi dan pelaporan urusan hubungan masyarakat. Dalam melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud dalam pasal 19, Seksi hubungan masyarakat mempunyai fungsi: a.

Penyelenggaraan program kegiatan hubungan masyarakat Kecamatan;

b.

Penyusunan program dan pembinaan pelayanan di bidang informasi dan komunikasi;

II-10


c.

Pelaksanaan

penyebarluasan

dan

penyampaian

informasi

program

dan

kebijakan pembangunan pemerintah Kabupaten; d.

Penyelenggaraan

pelayanan masyarakat di bidang informasi hasil-hasil

pembangunan; e.

Penyelenggaraan koordinasi dan kerja sama di bidang hubungan masyarakat, penyebarluasan dan pelayanan informasi.

f.

Penyiapan bahan perencanaan dan pelaksanaan kegiatan hubungan masyarakat di Kecamatan;

g.

Penyusunan laporan di bidang hubungan masyarakat. Disamping tupoksi tersebut Kecamatan Sumobito juga mempunyai fungsi

kewilayahan sebagai Pusat pelayanan pemerintahan, jasa komersial skala WP, dan sekolah menengah, serta kesehatan wilayah dengan sistem kegiatan wilayah pemerintahan, dan perekonomian. Berdasarkan hal tersebut tupoksi (tugas pokok dan fungsi) Kecamatan Sumobito maka implementasi dari tupoksi Kecamatan Sumobito juga diharapkan mencapai fungsi kewilayahan tersebut.

2.2 Sumber Daya Kecamatan Jumlah total sumber daya manusia yang dimiliki oleh Kecamatan Sumobito adalah 21 Orang dengan klasifikasi golongan sebagai berikut: Tabel 2.2a Sumber Daya SKPD berdasarkan Golongan No 1 2 3 4

Golongan Golongan IV Golongan III Golongan II Golongan 1

Jumlah 2 Orang 10 Orang 8 Orang 1 Orang

Sumber daya yang dimiliki oleh Kecamatan Sumobito Kabupaten Jombang cukup bervariatif. Berikut ini Sumber Daya Aparatur Berdasarkan Jenjang Pendidikan:

II-11


Tabel 2.2b Sumber Daya SKPD berdasarkan Jenjang Pendidikan Formal No 1 2 3 4 5 6

Jenjang Pendidikan Sarjana S2 Sarjana S1 Diploma III SLTA SLTP SD

Jumlah 2 Orang 6 Orang - Orang 12 Orang 1 Orang - Orang

Tabel 2.2c Jenjang Pendidikan Non Formal yang pernah ditempuh oleh Sumber Daya SKPD Jenis Diklat Sumber Daya Manusia

Kepemimpinan

Fungsional

Teknis

Struktural ( 9 Orang)

5 Sertifikat

- Sertifikat

- Sertifikat

Fungsional ( - Orang)

- Sertifikat

- Sertifikat

- Sertifikat

Staf ( 12 Orang)

- Sertifikat

- Sertifikat

- Sertifikat

Sumber: Data DUK Secara keseluruhan jumlah perlengkapan kantor yang dikelola oleh Kecamatan Sumobito dalam mendukung tugas pokok dan fungsi organisasi adalah sebanyak 16 buah Sarana dan prasarana Kerja yang Tersedia di Kecamatan Sumobito. Tabel 2.2d Sarana dan Prasaranan beserta Kondisinya Perlengkapan No

Jumlah

Kondisi

Sarana dan Prasarana 1 2

Kendaraan Roda 4 Kendaraan Roda 2

1 Unit 9 Unit

3 4

Gedung Peralatan Penunjang Administrasi Rumah Dinas Ruang Kerja Ruang Komputer Ruang Piket

1 14

5 6 7 8

II-12

1 1 1 -

Baik 2 baik, 3 sedang, 4 rusak Sedang 8 Baik Sedang Sedang Sedang


2.3 Kinerja Pelayanan Kecamatan Bagian ini menunjukkan tingkat capaian kinerja Kecamatan berdasarkan sasaran/target Renstra Kecamatan periode sebelumnya, menurut SPM untuk urusan wajib, dan/atau indikator kinerja pelayanan Kecamatan dan/atau indikator lainnya seperti MDGs atau indikator yang telah diratifikasi oleh pemerintah.

Tabel 2.2 Pencapaian Kinerja Pelayanan Kecamatan Sumobito Kabupaten Jombang

NO

Indikator Kinerja sesuai Tugas dan Fungsi SKPD

(1)

(2)

Target Target Renstra SKPD Realisasi Capaian Target Target Tahun keTahun keIndikator SPM IKK Lainnya 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 (3)

(4)

(5)

100%

100%

100%

100%

100%

100%

100%

100%

100%

100%

100%

100%

100%

100%

100%

100%

100%

100%

100%

100%

100%

100%

100%

100%

100%

100%

100%

100%

100%

100%

100%

100%

100%

100%

100%

100%

100%

100%

100%

100%

100%

100%

100%

100%

100%

100%

100%

100%

100%

100%

100%

100%

100%

100%

100%

100%

100%

100%

100%

100%

100%

100%

100%

100%

100%

100%

100%

100%

100%

100%

100%

100%

100%

100%

100%

100%

100%

100%

100%

100%

100%

100%

100%

100%

100%

100%

100%

100%

100%

100%

100%

100%

II-13

5

100%

100%

100%

100%

Prosentase Partisipasi masyarakat dalam proses perencanaan pembangunan

4

100%

100%

100%

100%

Prosentase terpenuhinya kegiatan yang terlaksana

3

100%

100%

100%

Prosentase terselenggaranya pelayanan administrasi kepada masyarakat (KTP, KK, PPAT)

2

100%

100%

Prosentase tersedianya sarana dan prasarana aparatur

Prosentase peserta program peningkatan sumber daya manusia (PKK, PKBN, GSI, ADD).

1

(6) (7) (8) (9) (10) (11) (12) (13) (14) (15) (16) (17) (18) (19) (20)

Prosentase tersedianya administrasi perkantoran

Prosentase tersusunnya dokumen perencanaan anggaran dan laporan keuangan bulanan, triwulanan dan semesteran

Rasio Capaian pada Tahun ke-


Tabel 2.3 Anggaran dan Realisasi Pendanaan Pelayanan Kecamatan Sumobito Kabupaten Jombang Anggaran pada Tahun ke-

Rasio antara Realisasi dan Anggaran Tahun ke-

Realisasi Anggaran pada Tahun ke-

Uraian ***)

3

4

5

(2)

(3)

(4)

(5)

(6)

(7)

(8)

(9)

(10)

(11)

(12)

(13)

(14)

(15)

(16)

110.39 6.168

121.43 5.784

130.90 7.774

143.99 8.552

160.01 4.716

97%

98%

98%

20.000 15.000. 15.000. 15.000 15.000. 15.000 12.750 13.500. .000 000 000 .000 000 .000 .000 000

14.500. 15.000. 000 000

6.750. 6.750.0 000 00

3.450. 000

100%

6.750.0 6.750.0 00 00

3.450. 6.750.0 6.750.0 000 00 00

95%

6.750. 6.750.0 000 00

28.350 22.850. 22.850. 22.850 22.850. 28.066 22.621 22.621. .000 000 000 .000 000 .500 .500 500

90%

1.100.0 00

161.63 108.18 117.79 1.027 8.244 2.710

85%

22.621. 22.621. 500 500

133.57 146.93 9.362 7.298

75%

10.246. 971,8

100%

2

99%

1

99%

5

100%

4

99%

3

100%

2

99%

1

100%

5

99%

4

100%

3

99%

Program Pelayanan Administrasi Perkantoran Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur Program Peningkatan Disiplin Aparatur Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan

2

98%

(1)

1

Rata-rata Pertumbuhan Anggar Realis an asi (17) (18)

1.000.0 00

…………………………….. NIP Renstra Kecamatan Sumobito 2014-2018

1.077.0 00

660.000 660.000

Jombang, ………….. Kepala Penyusunan Program

II-14

10.365. 294,4

0

2.4 Tantangan dan Peluang Pengembangan Pelayanan Kecamatan Adapun tantangan pengembangan pelayanan Kecamatan Sumobito adalah sebagai berikut: 1. Tantangan dalam pembangunan daerah Kecamatan Sumobito secara internal adalah kurangnya infrastruktur atau peralatan yang memadai sehingga pelaksanaan program terasa terhambat dalam progresnya. 2. Secara eksternal Kecamatan Sumobito lebih dominan sebagai wilayah yang dipenuhi dengan kegiatan perekonomian. Hal ini mengakibatkan perlunya kebutuhan yang ekstra dalam penertiban sosial untuk mengendalikan hadirnya kegiatan perekonomian yang dapat mengganggu kenyamanan di wilayah Kecamatan Sumobito. Sehingga untuk mendukung program penertiban sosial ini perlu ditingkatkan dan kordinasi lebih intens dengan SKPD yang terkait. 3. Semakin kritis dan proaktifnya masyarakat terhadap tuntunan pembangunan daerah yang menuntut perencanaan yang berkualitas. 4. Semakin transparannya informasi melalui media elektronik sehingga peran Kecamatan Sumobito harus lebih responsif terhadap dinamika kebutuhan informasi bagi masyarakat. 5. Semakin meningkatnya tuntutan masyarakat akan pelayanan yang lebih sederhana dan mudah dijangkau. 6. Banyaknya implementasi kebijakan mengenai pendelegasian sebagian tugas dan wewenang Bupati kepada Camat. Sedangkan Peluang yang sangat mendukung kelancaran Kecamatan Sumobito antara lain: 1. Kecamatan sebagai salah satu satuan kerja perangkat daerah yang harus melaksanakan pelayanan kepada masyarakat sehingga diperlukan peningkatan sarana dan prasarana penunjang pelayanan.

II-15


2. Dukungan Stakeholder yang terkait dengan perencanaan daerah cukup tinggi, nampak jelas dari tingkat aktifitas dalam menghadiri undangan setiap kegiatan-kegiatan yang diselenggarakan oleh Kecamatan Sumobito. 3. Mudahnya mengakses informasi yang lebih cepat, tepat, sehingga mudah dalam meningkatkan profesionalisme. Sejalan dengan kemajuan jaman, media informasi dari segala jenis mudah didapat di Kecamatan Sumobito, terutama dilihat dari posisi strategis wilayahnya. Hal ini dapat dipergunakan untuk lebih memperluas informasi untuk mengenalkan potensi Kecamatan Sumobito. 4. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 4 Tahun 2010 Tentang Pedoman Pelayanan Administrasi Terpadu (PATEN) Kecamatan. Peraturan ini memberikan peluang bagi kecamatan untuk melaksanakan pelayanan perizinan. 5. Adanya peluang mengenai pendelegasian sebagian tugas dan wewenang Bupati kepada Camat.

II-16


BAB III ISU-ISU STRATEGIS BERDASARKAN TUGAS DAN FUNGSI

3.1

Identifikasi Permasalahan Berdasarkan Tugas dan Fungsi Pelayanan kecamatan Kecamatan merupakan organisasi yang berinteraksi begitu dekat dengan masyarakat

maka tidak menutup kemungkinan terdapat berbagai masalah sangat kompleks diantaranya adalah : 1.

Anggaran dana yang tertuang pada DPA Kecamatan Sumobito belum bisa mengakomodir semua kekurangan yang ada;

2.

Fasilitas penunjang seperti peralatan kantor yaitu computer, meublair, dan peralatan lainnya masih kurang;

3.

Sumber daya manusia yang akan menjalankan roda pembangunan yang ada di Kecamatan Sumobito masih terbatas;

4.

Ada sedikit kesulitan dalam pelaksanaan program bilamana program tersebut belum ada koordinasi dengan dinas terkait sehingga harus menunggu dinas tersebut untuk melaksanakan program yang berhubungan dengan program yang direncanakan kecamatan;

5.

Terkadang kecamatan tidak maksimal dalam melaksanakan program tertentu karena belum adanya pelimpahan kewenangan dari dinas tertentu sehingga terjadi tumpang tindih.

III-1


3.2

Telaah Visi, Misi, dan Program Kepala daerah dan wakil kepala daerah Terpilih Karena letaknya yang sangat strategis, maka kegiatan pembangunan Kabupaten

Jombang tidak bisa melepaskan dirinya dari faktor-faktor sumberdaya dan kondisi pembangunan

diluar

Kabupaten

Jombang.

Tuntutan

era

dan

warga

dengan

mempertimbangkan posisi geografis dan geostrategis terutama dalam lima tahun kedepan, memerlukan berbagai inovasi dalam penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan. Tantangan Kabupaten Jombang kedepan sangat berat dan kompleks, mulai dari masalah transportasi,

kependudukan,

ketenagakerjaan,

sektor

informal,

investasi,

berbagai

infrastruktur dan rendahnya kualitas daya dukung lingkungan dan birokrasi serta budaya masyarakat yang sangat heterogen. Mendorong pertumbuhan ekonomi dan peningkatan kualitas kehidupan melalui pemenuhan hak-hak dasar masyarakat merupakan agenda strategis yang dalam pencapaiannya harus didukung oleh percepatan pembangunan infrastruktur, pengelolaan dan pengembangan aset sebagai pembiayaan altematif, reformasi birokrasi, dan sistem pengawasan yang konstruktif dan bertanggung jawab. Untuk mencapai Visi Kabupaten Jombang “Jombang sejahtera untuk semua”, terdapat 5 Misi yang yang diturunkan dari visi tersebut yang meliputi : 1.

Meningkatkan Kualitas Kehidupan Sosial dan Beragama

2.

Mewujudkan Layanan Dasar yang terjangkau

3.

Meningkatkan Perekonomian Daerah yang Berdaya saing dan Merata

4.

Meningkatkan Kualitas Infrastruktur dan Lingkungan Hidup

5.

Mewujudkan tata kelola pemerintah yang Baik dan bersih

Pada prinsipnya misi pembangunan Kabupaten Jombang ditujukan untuk mensinergikan pembangunan yang pro-growth, pro-poor dan pro-governance. Pembangunan pro-growth (pro pertumbuhan) dilaksanakan dengan menyediakan iklim investasi dan pelayanan publik yang

III-2


memadai. Pro-poor (pro kemiskinan) ditindak lanjuti dengan memberdayakan perekonomian berbasis kerakyatan. Sedangkan pro-governance (pro tata kelola pemerintahan yang baik) digapai dengan menyediakan pelayanan publik yang mengacu kepada Standar Pelayanan Minimal (SPM) dan Standar Pelayanan Publik (SPP). Dengan demikian diharapkan tercapai pertumbuhan ekonomi yang tinggi dengan penurunan angka kemiskinan dan pengangguran sekaligus meningkatkan kredibilitas pemerintah daerah sekaligus memberdayakan masyarakat Kabupaten Jombang.

3.3

Penentuan Isu-isu Strategis Isu-isu strategis pembangunan Jombang yang sejalan dengan Tupoksi Kecamatan

Sumobito dapat dikategorikan dalam uraian-uraian dibawah ini: 1.

Pemanfaatan peluang kebijakan penyerahan sebagian kewenangan dari Bupati kepada Camat di bidang Pemerintahan untuk mendayagunakan segenap potensi yang ada di wilayah kecamatan.

2.

Pelayanan Prima. Kecamatan sebagai salah satu SKPD di Pemerintah Kabupaten Jombang yang menyelenggarakan pelayanan publik, maka harus benar-benar mampu memberikan pelayanan secara prima kepada masyarakat yaitu pelayanan cepat, akurat, memiliki legalitas hukum dan tentunya dengan tetap mendasarkan pada

prosedur

serta

pada

tatanan

atau

aturan

yang

berlaku.

Dalam

penyelenggaraan pelayanan prima tersebut diperlukan Standar Pelayanan yang secara normatif dikomunikasikan kepada masyarakat. Harapannya dengan pelayanan prima akan memunculkan kembali kepercayaan masyarakat kepada pemerintah, menciptakan kepuasan dan pada akhirnya mampu mendorong berkembangnya dinamikan ativitas masyarakat;

III-3


3.

Peningkatan Kapasitas Aparatur dan penambahan kuantitas aparatur. Keberadaan aparatur merupakan factor penting dalam rangka penyelenggaraan tugas dan fungsi, serta pemberian pelayanan masyarakat. Sebagai factor penting, maka aparatur yang ada harus mencukupi dalam jumlah dan memiliki persyaratan secara kualitas. Oleh sebab itu perlu usaha dalam meningkatkan kemampuan sumber daya aparatur dan penambahan jumlah aparatur;

4.

Pembinaan mengenai pembina kewilayahan, yakni arah pengembangan diarahkan sesuai dengan pola pengembangan.

5.

Meningkatkan fungsi kecamatan sebagai SKPD yang mengkoordinir kegiatan yang dilaksankan di desa.

6.

Kecamatan Sumobito merupakan kawasan dengan tipologi permukiman. Keberadaan Kecamatan Sumobito sebagai kawasan permukiman merupakan faktor penting dalam rangka meningkatkan peredaran properti, oleh sebab itu perlu usaha dalam meningkatkan pelayanan Izin Mendirikan Bangunan (IMB) beserta pelayanan yang lain.

III-4


BAB IV VISI, MISI, TUJUAN, DAN SASARAN, STRATEGI DAN KEBIJAKAN 4.1

Visi dan Misi Kecamatan Sumobito Visi adalah pandangan jauh ke depan, kemana dan bagaimana Instansi

Pemerintah akan dibawa dan berkarya agar tetap konsisten dan dapat eksis, antisipatif, inisiatif serta produktif. Visi adalah suatu gambaran yang menantang tentang keadaan masa depan berisikan cita dan citra yang ingin diwujudkan oleh Instansi Pemerintah.

“Menciptakan

pelayanan

prima

dalam

penyelenggaraan

pemerintahan, pembangunan dan pemberdayaan masyarakat menuju Jombang sejahtera untuk semua.”

Pelayanan prima dalam penyelenggaraan pemerintahan mempunyai keunggulan

dalam memenuhi

ketersediaan,

ketepatan,

kelayakan,

dan

kenyamanan dalam menyelenggarakan pelayanan bagi masyarakat. Pembangunan terbentuknya

melalui

sarana

pelayanan

dan

prasarana,

yang

prima

stabilitas

akan

mewujudkan

perekonomian,

dan

pengembangan potensi wilayah yang kemudian akan menciptakan kemandirian bagi

masyarakat

sehingga

terwujud

kesejahteraan

dalam

lingkungan

masyarakat. Pemberdayaan memberikan kesempatan kepada masyarakat untuk mengekspresikan kreativitas dan mendorong timbulnya dedikasi berdasarkan prinsip nilai yang mengandung penghargaan bagi masyarakat, sehingga masyarakat merasa dihargai dan diberi kesempatan mengekspresikan diri yang kemudian menimbulkan rasa kesejahteraan bagi masyarakat tersebut. Untuk mencapai visi tersebut Kecamatan Sumobito memiliki 7 misi sebagai berikut: 1. Meningkatkan

kedudukan,

peran,

dan

fungsi

kecamatan

dalam

pelaksanaan administrasi pemerintahan dan pelayanan publik 2. Meningkatkan kualitas sumber daya aparatur yang memiliki kemampuan IPTEK dan IMTAQ yang tangguh 3. Meningkatnya

partisipasi

masyarakat

dalam

proses

perencanaan

pembangunan di tingkat kecamatan

IV-1


4. Meningkatkan pembangunan sesuai dengan potensi dan tipologi kawasan kecamatan 5. Mewujudkan ketentraman dan ketertiban umum dalam masyarakat sebagai bentuk penguatan modal sosial 6. Meningkatkan

kualitas

kehidupan

sosial

masyarakat

melalui

pengembangan seni budaya dan organisasi kemasyarakatan 7. Meningkatkan kualitas penyajian informasi kepada masyarakat tentang penyelenggaraan pelayanan publik di tingkat kecamatan

4.2

Tujuan dan Sasaran Tujuan dan sasaran tiap misi merupakan uraian lebih rinci atau lebih

operasioanl untuk memahami dan mencapai misi, adapun tujuan dari tiap misi akan diuraikan sebagai berikut; 1. Misi meningkatkan kedudukan, peran, dan fungsi kecamatan dalam pelaksanaan administrasi pemerintahan dan pelayanan publik memiliki tujuan optimalnya kedudukan, peran, dan fungsi kecamatan dalam pelaksanaan administrasi pemerintahan dan pelayanan publik yang berkualitas dan tujuan ini memiliki sasaran: a. Terwujudnya

penyelengaraan

administrasi

kecamatan

yang

akuntabel, professional, efisien dan efektif b. Terwujudnya pelayanan administratif terpadu kecamatan c. Meningkatnya kualitas pelayanan prima 2. Misi meningkatkan kualitas sumber daya aparatur yang memiliki kemampuan IPTEK

dan IMTAQ yang tangguh

memiliki

tujuan

terciptanya sumberdaya aparatur yang berkualitas di lingkungan kecamatan yang dilandasi IPTEK dan IMTAQ dan tujuan ini memiliki sasaran: a. Meningkatnya kualitas IPTEK sumber daya aparatur b. Meningkatnya IMTAQ sumber daya aparatur 3. Misi meningkatnya partisipasi masyarakat dalam proses perencanaan pembangunan di tingkat kecamatan memiliki tujuan terciptanya perencanaan pembangunan yang partisipasif, dan tujuan ini memiliki sasaran: a. Meningkatnya

partisipasi

masyarakat

dalam

musrenbang

kecamatan

IV-2


b. Meningkatnya partisipasi

masyarakat

dalam

penyelenggaraan

pembangunan kecamatan 4. Misi meningkatkan pembangunan sesuai dengan potensi dan tipologi kawasan kecamatan memiliki tujuan terwujudnya pembangunan dan pengembangan perekonomian berbasis potensi lokal Kecamatan, dan tujuan ini memiliki sasaran: a. Meningkatnya potensi kecamatan yang sesuai dengan tipologi kecamatan b. Meningkatnya perekonomian masyarakat berbasis potensi lokal 5. Misi

mewujudkan

ketentraman

dan

ketertiban

umum

dalam

masyarakat sebagai bentuk penguatan modal sosial memiliki tujuan terciptanya modal sosial masyarakat yang kuat di lingkungan Kecamatan, dan tujuan ini memiliki sasaran: a. Menurunnya konflik di dalam masyarakat b. Menurunnya angka kriminalitas di wilayah kecamatan 6. Misi meningkatkan kualitas kehidupan sosial masyarakat melalui pengembangan seni budaya dan organisasi kemasyarakatan memiliki tujuan terciptanya kehidupan sosial masyarakat yang berbudaya, beragama dan berwawasan kebangsaan, dan tujuan ini memiliki sasaran: a. Meningkatnya kegiatan masyarakat berbasis seni dan budaya b. Meningkatnya kegiatan organisasi masyarakat yang menunjang wawasan kebangsaan dan keagamaan 7. Misi meningkatkan kualitas penyajian informasi kepada masyarakat tentang penyelenggaraan pelayanan publik di tingkat kecamatan memiliki

tujuan

terwujudnya

informasi

potensi

dan

informasi

penyelenggaraan pelayanan Kecamatan yang berkualitas, dan tujuan ini memiliki sasaran: a. Meningkatnya informasi mengenai potensi kecamatan b. Meningkatnya jangkauan informasi penyelenggaraan pelayanan publik kecamatan kepada masyarakat

IV-3


Tabel 4.1 Keterhubungan antara tujuan dan sasaran Tujuan

Optimalnya kedudukan, peran, dan fungsi kecamatan dalam pelaksanaan administrasi pemerintahan dan pelayanan publik yang berkualitas

IV-4

Sasaran

Indikator Sasaran

Target Kinerja Sasaran Pada Tahun KE 1

2

3

4

5

100%

100%

100%

100%

100%

Terwujudnya penyelengaraan administrasi kecamatan yang akuntabel, professional, efisien dan efektif

Tersusunnya laporan capaian kinerja serta keuangan Kecamatan

Terwujudnya pelayanan administratif terpadu kecamatan

Prosentase terselenggaranya sebagian pelimpahan kewenangan Bupati kepada Camat

100%

100%

100%

100%

100%

Meningkatnya kualitas pelayanan prima

Meningkatnya Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) terhadap pelayanan Kecamatan

100%

100%

100%

100%

100%


Tujuan

Terciptanya sumberdaya aparatur yang berkualitas di lingkungan kecamatan yang dilandasi IPTEK dan IMTAQ

Terciptanya perencanaan pembangunan yang partisipasif

IV-5

Sasaran

Indikator Sasaran


2

3

4

5

Meningkatnya kualitas IPTEK sumber daya aparatur

Jumlah aparatur Kecamatan dalam kegiatan pendidikan dan pelatihan pengembangan SDM

100%

100%

100%

100%

100%

Meningkatnya IMTAQ sumber daya aparatur

Prosentase partisipasi aparatur pada kegiatan keagamaan di lingkungan Kecamatan

100%

100%

100%

100%

100%

Meningkatnya partisipasi masyarakat dalam musrenbang kecamatan

Prosentase partisipasi masyarakat dalam kegiatan musrenbang Kecamatan

100%

100%

100%

100%

100%

Meningkatnya partisipasi masyarakat dalam penyelenggaraan pembangunan kecamatan

Prosentase keterlibatan masyarakat dalam kegiatan pembangunan Kecamatan

100%

100%

100%

100%

100%


Tujuan

Terwujudnya pembangunan dan pengembangan perekonomian berbasis potensi lokal Kecamatan

Terciptanya modal sosial masyarakat yang kuat di lingkungan Kecamatan

IV-6

Sasaran

Indikator Sasaran


2

3

4

5

100%

100%

100%

100%

100%

100%

100%

100%

100%

100%

Meningkatnya potensi kecamatan yang sesuai dengan tipologi kecamatan

Meningkatnya jumlah produk unggulan Kecamatan

Meningkatnya perekonomian masyarakat berbasis potensi lokal

Meningkatnya jumlah pendapatan perkapita masyarakat

Menurunnya konflik di dalam masyarakat

Jumlah konflik sosial di Kecamatan

100%

100%

100%

100%

100%

Menurunnya angka kriminalitas di wilayah kecamatan

Angka kriminalitas di Kecamatan

100%

100%

100%

100%

100%


Tujuan

Terciptanya kehidupan sosial masyarakat yang berbudaya, beragama dan berwawasan kebangsaan

Terwujudnya informasi potensi dan informasi penyelenggaraan pelayanan Kecamatan yang berkualitas

IV-7

Sasaran

Indikator Sasaran


2

3

4

5

Meningkatnya kegiatan masyarakat berbasis seni dan budaya

Jumlah kegiatan seni dan budaya di Kecamatan

100%

100%

100%

100%

100%

Meningkatnya kegiatan organisasi masyarakat yang menunjang wawasan kebangsaan dan keagamaan

Jumlah kegiatan peringatan hari besar nasional dan keagamaan

100%

100%

100%

100%

100%

Meningkatnya informasi mengenai potensi kecamatan

Jumlah informasi potensi kecamatan yang diupdate tiap bulan

100%

100%

100%

100%

100%

Meningkatnya jangkauan informasi penyelenggaraan pelayanan publik kecamatan kepada masyarakat

Prosentase publikasi informasi prosedur pelayanan publik Kecamatan tiap tahun

100%

100%

100%

100%

100%


4.3

Strategi dan Kebijakan Kecamatan Sumobito sebagai Satuan Organisasi di lingkungan Pemerintah

Kabupaten Jombang dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsi dan perkembangan organisasinya dipengaruhi oleh lingkungan yang

bersifat

strategis. Secara terstruktur, lingkungan strategis dimaksud adalah berupa Lingkungan Internal organisasi yang terdiri atas dua faktor strategi yaitu kekuatan dan kelemahan serta Lingkungan Eksternal organisasi yang terdiri dari dua faktor strategi yaitu tantangan dan peluang yang diperoleh melalui pendekatan analisis SWOT (Strengths. Weaknesses, Opportunities, Treaths). Strategi mencapai tujuan dan sasaran merupakaan strategi unit kerja yang berisi rencana secara menyeluruh dan terpadu tentang upaya-upaya organisasi dalam mencapai tujuan. Kebijakan Kecamatan Sumobito tidak bisa berdiri sendiri dan terlepas dari kebijakan Pemerintah Kabupaten Jombang, maka kebijakan yang dilaksanakan oleh Kecamatan Sumobito adalah : Meningkatkan Pelayanan di Bidang Pemerintahan, Ekonomi Pembangunan, Keamanan, Ketertiban, Pertanahan, Aset dan Kesejahteraan Sosial, serta pembinaan dan fasilitasi Pemerintah Desa. Berikut analisis SWOTnya 1. Peluang a. Keberadaan UU No. 17/2003 tentang keuangan Negara dan UU No.25/2004 tentang system Perencanaan Pembangunan Nasional. b. Pelibatan masyarakat dalam proses perumusan kebijakan publik c. Kerjasama

dengan

pengusaha

swasta

dalam

pembangunan

infrasytruktur dan lingkungan kota d. Penciptaan kebijakan yang kondusif dan pro pasar e. Pembuatan kebijakan dalam rangka penataan dan pengembangan Pertanian dan sector informal lainya

IV-8


f. Transfaransi terhadap produk yang dihasilkan oleh pemerintah Kabupaten 2. Ancaman a. Munculnya potensi ketidakpuasan yang mengarah kepada

tindakan

anarkis (sebagai potensi konflik yang tinggi). b. Wujud kerjasama antar kecamatan secara lebih konkrit dan nyata membutuhkan waktu yang relatif lama. c. Inefesiensi dalam sistem transparansi Kabupaten dan adanya potensi biaya ekonomi akibat banjir. d. Tidak adanya investor yang masuk. e. Kebijakan yang dihasilkan bisa berupa kepentingan pada kelompok tertentu. f. Tingginya

arus

urbanisasi,

maraknya

PKL

degradasi

terhadap

eksistensi lingkungan kecamatan, kekumuhan serta instabilitas keamanan kota. g. Banyaknya kebijakan Pemkab yang terkoreksi. h. Inkonsistensi antara perencanaan dan pelaksanaan penganggaran 3. Kekuatan a. Memiliki kewenagan yang sangat strategis dalam bidang perencanaan dan pengendalian pembangunan. b. SDM secara kuantitatif sangat memadai c. Tersedianya sarana-prasarana kantor dalam mendukung tugas pokok dan fungsi dalam Pelayanan Masyarakat. d. Adanya ketersediaan dana yang senantiasa mendukung tugas pokok dan fungsi Kecamatan Sumobito.

IV-9


e. Dimilikinya

pengalaman

dalam

menghasilkan

berbagai

produk

perencanaan pembangunan monitoring dan evaluasi data statistik pembangunan. f. Dimilkinya pengalaman dalam menjalankan tugas-tugas lain diluar tupoksi utama organisasi. 4. Kelemahan a. Masih kentalnya budaya PNS yang selalu menunggu perintah, kurang inovatif dan kurang kreatif. b. Belum meratanya tingkat kopetensi SDM dalam mengemban mandate kewenangan organisasi yang sangat strategis. c. Sudah tidak memadainya beberapa sarana pendukung kantor dalam menunjang kelancaran fungsi organisasi. d. Manajemn keuangan organisasi relative masih kurang terkelola secara optimal. e. Beberapa bentuk produk yang dihasilkan relative

kurang begitu

berfungsi (kualitas produk yang dihasilkan relative kurang optimal). f. Penyampaian rencana tahunan seringkali mengalami keterlambatan. g. Pelaksanaan fungsi pokok organisasi seringkali kurang focus.

IV-10


Kekuatan (Strengths) :

IFAS

EFAS

a.

Kelemahan (Weaknesses) :

Memiliki kewenagan yang sangat strategis dalam bidang perencanaan

selalu

menunggu

dan pengendalian pembangunan.

kurang

inovatif

b. SDM

secara

kuantitatif

sangat

memadai

kantor

sarana-prasarana

dalam

mendukung

tugas

pokok dan fungsi dalam Pelayanan Masyarakat. d. Adanya

dana

yang

dan

kurang

meratanya

tingkat

kopetensi SDM dalam mengemban mandate kewenangan organisasi yang sangat strategis. c. Sudah

ketersediaan

perintah,

kreatif. b. Belum

c. Tersedianya

beberapa

tidak

memadainya

sarana

kantor

dan fungsi Kecamatan Sumobito.

kelancaran fungsi organisasi.

pengalaman


dalam

dalam

pendukung

senantiasa mendukung tugas pokok

e. Dimilikinya

IV-11

a. Masih kentalnya budaya PNS yang

d. Manajemn keuangan

menunjang

organisasi

menghasilkan

berbagai

perencanaan monitoring

produk

pembangunan dan

evaluasi

data

statistik pembangunan. f. Dimilkinya

pengalaman

relative masih kurang terkelola secara optimal. e. Beberapa bentuk

produk yang

dihasilkan relative kurang begitu dalam

berfungsi (kualitas produk yang

menjalankan tugas-tugas lain diluar

dihasilkan

tupoksi utama organisasi.

optimal).

relative

f. Penyampaian

kurang

rencana

seringkali

tahunan

mengalami

keterlambatan. g. Pelaksanaan organisasi fokus.

IV-12


fungsi

pokok

seringkali

kurang

Peluang (Opportunities) :

Strategi SO

a. Keberadaan UU No. 17/2003 tentang

-

keuangan Negara dan UU No.25/2004 tentang

system

Perencanaan

-

Pembangunan Nasional. b. Pelibatan masyarakat dalam proses perumusan kebijakan publik

Meningkatkan kualitas pelayanan

-

Meningkatkan penyelenggaraan

administrasi perkantoran

pembinaan

Meningkatkan kinerja pelaksanaan

Pemerintah Desa

kegiatan Pemerintah Kecamatan -

Strategi WO

-

dan


Meningkatkan kualitas sarana dan

pembinaan

prasarana aparatur

pembangunan wilayah

c. Kerjasama dengan pengusaha swasta

-

dan

pembinaan

dan lingkungan kota

kemasyarakatan

dan pro pasar e. Pembuatan kebijakan dalam rangka penataan

dan

pengembangan

Pertanian dan sector informal lainya

IV-13


fasilitasi


dalam pembangunan infrasytruktur

d. Penciptaan kebijakan yang kondusif

fasilitasi

dan

fasilitasi

f. Transfaransi terhadap produk yang dihasilkan oleh pemerintah kota

Ancaman (Threats) : a. Munculnya

Strategi ST

potensi

ketidakpuasan

yang mengarah kepada

-

tindakan

Melaksanakan

Strategi WT pelayanan

-

administrasi perkatoran

Melaksanakan pembinaan dan fasilitasi Pemerintah Desa

anarkis (sebagai potensi konflik yang -

tinggi). b. Wujud secara

kerjasama lebih

antar

konkrit

daerah

dan

nyata

Mengoptimalkan fungsi koordinasi

-

Pemernitah Kecamatan -

Mengoptimalkan

Melaksanakan pembinaan dan fasilitasi pembangunan wilayah

kinerja

-

Melaksanakan pemebinaan dan

membutuhkan waktu yang relative pelaksanan kegiatan Pemerintah

lama. c. Inefesiensi dalam sistem transparansi kota

dan

adanya

ptensi

biaya

Kecamatan -

ekonomi akibat banjir. d. Tidak adanya investor yang masuk e. Kebijakan kpenetingan

yang

dihasilkan pada

bias

kelompok

tertentu.

IV-14


fasilitasi kemasyarakatam

f. Tingginya arus urbanisasi, maraknya PKL degradasi terhadap eksistensi lingkungan

kota, kekumuhan serta

instabilitas keamanan kota. g. Banyaknya

kebijakan

kota

yang

terkoreksi. h. Inkonsistrensi

antara

perencanaan

dan pelaksanaan penganggaran

IV-15


Strategi adalah langkah – langkah yang berisi program – program indikatif untuk mewujudkan Visi dan Misi Kecamatan Sumobito, adapun strategi Kecamatan Sumobito yaitu : 1. Meningkatkan kualitas pelayanan administrasi perkantoran 2. Meningkatkan

kinerja

pelaksanaan

kegiatan

Pemerintah

Kecamatan 3. Meningkatkan kualitas sarana dan prasarana aparatur 4. Meningkatkan

penyelenggaraan

pembinaan

dan

fasilitasi

penyelenggaraan

pembinaan

dan

fasilitasi

pembinaan

dan

fasilitasi

Pemerintah Desa 5. Meningkatkan

pembangunan wilayah 6. Meningkatkan

penyelenggaraan

kemasyarakatan Kebijakan adalah arah / tindakan cara yang ditempuh untuk mancapai tujuan. Kebijakan – kebijakan Kecamatan Sumobito yaitu : 1. Melaksanakan pelayanan administrasi perkantoran 2. Mengoptimalkan fungsi koordinasi Pemerintah Kecamatan 3. Mengoptimalkan

kinerja

pelaksanan

kegiatan

Pemerintah

Kecamatan 4. Melaksanakan pembinaan dan fasilitasi Pemerintah Desa 5. Melaksanakan pembinaan dan fasilitasi pembangunan wilayah 6. Melaksanakan pemebinaan dan fasilitasi kemasyarakatan

IV-16


Tabel 4.2 Rumusan Strategi & Arah Kebijakan

Tujuan

Optimalnya kedudukan, peran, dan fungsi kecamatan dalam pelaksanaan administrasi pemerintahan dan pelayanan publik yang berkualitas

Terciptanya sumberdaya aparatur yang berkualitas di lingkungan kecamatan yang dilandasi IPTEK

IV-17

Sasaran

Indikator Sasaran

Program

Terwujudnya penyelengaraan administrasi kecamatan yang akuntabel, professional, efisien dan efektif

Tersusunnya laporan capaian kinerja serta keuangan Kecamatan

Program perencanaan strategis dan pelaporan capaian kinerja serta keuangan SKPD

Terwujudnya pelayanan administratif terpadu kecamatan

Prosentase terselenggaranya sebagian pelimpahan kewenangan Bupati kepada Camat

Program pelayanan administrasi perkantoran

Meningkatnya kualitas pelayanan prima

Meningkatnya Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) terhadap pelayanan Kecamatan

Program peningkatan sarana dan prasarana aparatur

Meningkatnya kualitas IPTEK sumber daya aparatur

Jumlah aparatur Kecamatan dalam kegiatan pendidikan dan pelatihan pengembangan SDM

Program pengembangan sumber daya aparatur


Strategi

Meningkatkan penyelenggaraan administrasi Kecamatan yang akuntabel

Meningkatkan sarana dan prasarana untuk mewujudkan pelayanan prima

Pendidikan dan pelatihan untuk pengembangan kapasitas sumber daya aparatur

Kebijakan

Pelimpahan sebagian kewenangan Bupati kepada Camat terkait pelayanan perijinan dan non perijinan

Pengembangan kapasitas sumber daya aparatur di bidang IPTEK dan IMTAQ

Tujuan

Sasaran

dan IMTAQ

Terciptanya perencanaan pembangunan yang partisipasif

Terwujudnya pembangunan dan pengembangan perekonomian berbasis potensi lokal Kecamatan

IV-18

Indikator Sasaran

Meningkatnya IMTAQ sumber daya aparatur

Prosentase partisipasi aparatur pada kegiatan keagamaan di lingkungan Kecamatan

Meningkatnya partisipasi masyarakat dalam musrenbang kecamatan

Prosentase partisipasi masyarakat dalam kegiatan musrenbang Kecamatan

Meningkatnya partisipasi masyarakat dalam penyelenggaraan pembangunan kecamatan

Prosentase keterlibatan masyarakat dalam kegiatan pembangunan Kecamatan

Meningkatnya potensi kecamatan yang sesuai dengan tipologi kecamatan

Meningkatnya jumlah produk unggulan Kecamatan

Meningkatnya perekonomian masyarakat berbasis potensi lokal

Meningkatnya jumlah pendapatan perkapita masyarakat

Program

Strategi

Kebijakan

Peningkatan partisipasi aparatur Kecamatan dalam kegiatan keagamaan

Fasilitasi dan koordinasi penyelenggaraan pemerintahan wilayah kecamatan


Optimalisasi partisipasi masyarakat dalam proses perencanaan dan penyelenggaran pembangunan Kecamatan

Perencanaan dan penyelenggaraan pembangunan Kecamatan yang partisipatif

Pengembangan produk lokal masyarakat sesuai potensi Kecamatan

Pengembangan potensi Kecamatan berbasis produk unggulan di tiap Desa (One Village One Product)

Tujuan

Terciptanya modal sosial masyarakat yang kuat di lingkungan Kecamatan

Terciptanya kehidupan sosial masyarakat yang berbudaya, beragama dan berwawasan kebangsaan

Terwujudnya informasi potensi dan informasi penyelenggaraan pelayanan Kecamatan yang berkualitas

IV-19

Sasaran

Indikator Sasaran

Menurunnya konflik di dalam masyarakat

Jumlah konflik sosial di Kecamatan

Menurunnya angka kriminalitas di wilayah kecamatan

Angka kriminalitas di Kecamatan

Meningkatnya kegiatan masyarakat berbasis seni dan budaya

Jumlah kegiatan seni dan budaya di Kecamatan

Meningkatnya kegiatan organisasi masyarakat yang menunjang wawasan kebangsaan dan keagamaan

Jumlah kegiatan peringatan hari besar nasional dan keagamaan Jumlah informasi potensi kecamatan yang diupdate tiap bulan

Meningkatnya informasi mengenai potensi kecamatan Meningkatnya jangkauan informasi penyelenggaraan pelayanan publik kecamatan kepada masyarakat

Program

Prosentase publikasi informasi prosedur pelayanan publik Kecamatan tiap tahun


Strategi

Kebijakan

Meningkatkan keamanan dan ketertiban di lingkungan Kecamatan Meningkatkan pembinaan kerukunan bermasyarakat

Sosialisasi dan optimalisasi peran serta masyarakat dalam penyelenggaraan ketentraman dan ketertiban umum

Meningkatkan kegiatan seni, budaya, keagamaan, dan wawasan kebangsaan di masyarakat

Pengembangan kegiatan seni, budaya, dan keagamaan yang berorientasi pada wawasan kebangsaan

Meningkatkan jangkauan informasi potensi dan informasi prosedur pelayanan yang diterima masyarakat

Optimalisasi penyajian data dan informasi kepada masyarakat

BAB V RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN, INDIKATOR KINERJA, KELOMPOK SASARAN, DAN PENDANAAN INDIKATIF

Program pembangunan dan rencana kegiatan indikatif yang dituangkan dalam Rencana Strategis Kantor Camat Sumobito Tahun 2014-2018 disusun dengan mengacu dan berpedoman pada Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Jombang Tahun 2014-2018. Renstra SKPD Kecamatan Sumobito ini disusun untuk mendukung Visi dan Misi yang telah ditetapkan.

V-1


RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN, INDIKATOR KINERJA, DAN PENDANAAN INDIKATIF KECAMATAN SUMOBITO

No

URUSAN / BIDANG URUSAN DAN PROGRAM / KEGIATAN

Rencana Tahun 2014 INDIKATOR KINERJA

KODE

NAMA

2

3

1 1

2

1

Urusan Wajib

1.20

Otonomi Daerah, Pemerintahan Umum, Administrasi Keuangan Daerah,Perangkat Daerah, Kepegawaian, dan Persandian

1.20.50 3

Fasilitasi dan Koordinasi Penyelenggaraan Pemerintahan Wilayah Kecamatan

Target capaian kinerja 4

Rencana Tahun 2015

Rencana Tahun 2016

Rencana Tahun 2017

Rencana Tahun 2018

LOKASI

5 kec. Sumobito

6

kec. Sumobito

Kecamatan Wonosalam

Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif 7

Target capaian kinerja 9

Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif 10

214,626,850

236,089,535

214,626,850

236,089,535

Target capaian kinerja 9 100%

Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif 10 259,698,489


259,698,489




285,668,337

314,235,171

Terwujudnya fasilitasi dan 109,807,500 koordinasi yang baik

kec. Sumobito

Terwujudnya fasilitasi dan koordinasi yang baik

75,000,000


82,500,000


90,750,000


99,825,000

1.20.50.0001 Penyusunan monografi kecamatan 1.20.50.0002 Penyelenggaraan musrenbang kecamatan

Tersusunnya buku monografi kecamatan Tersusunnya laporan hasil musrenbang kecamatan

kec. Sumobito

15 buku

15,000,000

15 buku

16,500,000

15 buku

18,150,000

15 buku

19,965,000

15 buku

21,961,500

kec. Sumobito

1 paket

10,000,000

1 paket

11,000,000

1 paket

12,100,000

1 paket

13,310,000

1 paket

14,641,000

1.20.50.0003 Koordinasi musrenbang desa/kelurahan 1.20.50.0005 Koordinasi dan pengendalian keamanan dan ketertiban masyarakat 1.20.50.0006 penyebarluasan informasi yang bersifat penyuluhan bagi masyarakat 1.20.50.0007 fasilitasi peringatan hari-hari besar nasional/agama

Tersusunya laporan hasil musrenbang desa Tersusunya laporan ketertiban kecamatan

kec. Sumobito

1 paket

7,500,000

1 paket

8,250,000

1 paket

9,075,000

1 paket

9,982,500

1 paket

10,980,750

kec. Sumobito

1 tahun

10,000,000

1 tahun

11,000,000

1 tahun

12,100,000

1 tahun

13,310,000

1 tahun

14,641,000

kec. Sumobito

1 paket

5,000,000

1 paket

5,500,000

1 paket

6,050,000

1 paket

6,655,000

1 paket

7,320,500

kec. Sumobito

1 tahun

12,500,000

1 tahun

13,750,000

1 tahun

15,125,000

1 tahun

16,637,500

1 tahun

18,301,250

1.20.50.0008 Pembinaan dan fasilitasi PKK 10

Tersusunnya buku laporan kegiatan rapat pkk

kec. Sumobito

1 paket

10,000,000

1 paket

11,000,000

1 paket

12,100,000

1 paket

13,310,000

1 paket

14,641,000

11

1.20.50.0009 Koordinasi penanggulangan Tersusunnya buku laporan kemiskinan tingkat kecamatan kemiskinan kecamatan

kec. Sumobito

1 tahun

5,000,000

1 tahun

5,500,000

1 tahun

6,050,000

1 tahun

6,655,000

1 tahun

7,320,500

kec. Sumobito

seluruh desa se Kecamatan Sumobito

20,000,000


22,000,000


24,200,000


26,620,000


29,282,000

4 5 6 7

8

9

1.20.50.xx 12

Pembinaan Penyelenggaraan Administrasi Pemerintahan Desa

Tersusunya laporan kegiatan pembanguan Tersusunnya buku laporan kegiatan hari besar nasional

Tertibnya Administrasi Pemerintahan Desa

1.20.50.xx

Fasilitasi Penyelenggaraan Terwujudnya Pelayanan Pelayanan Terpadu Kecamatan Terpadu Kecamatan (PATEN)

kec. Sumobito

100%

20,000,000

100%

22,000,000

100%

24,200,000

100%

96,379,850

100% 106,017,835

100%

116,619,619

12 bulan

96,379,850

12 bulan 106,017,835

12 bulan

116,619,619

12 bulan

128,281,580

12 bulan

141,109,738

kec. Sumobito

12 bulan

23,247,000

12 bulan

25,571,700

12 bulan

28,128,870

12 bulan

30,941,757

12 bulan

34,035,933

kec. Sumobito

100%

7,212,000

100%

7,933,200

100%

8,726,520

100%

9,599,172

100%

10,559,089

kec. Sumobito

1 paket

11,000,000

1 paket

12,100,000

1 paket

13,310,000

1 paket

14,641,000

1 paket

16,105,100

kec. Sumobito

1 paket

7,125,000

1 paket

7,837,500

1 paket

8,621,250

1 paket

9,483,375

1 paket

10,431,713

Tersusunnya site plan Kantor Kecamatan x.xx.02.0906 Pemeliharaan Terpeliharanya peralatan rutin/berkala/sedang/berat dan perlengkapan gedung 21 sarana dan prasarana gedung kantor kantor x.xx.02.0907 Pemeliharaan Terpeliharanya kendaraan rutin/berkala/sedang/berat dinas/kendaraan 22 kendaraan dinas/kendaraan operasional operasional

kec. Sumobito

1 tahun

25,000,000

kec. Sumobito

1 paket

1,100,000

1 paket

1,210,000

1 paket

1,331,000

1 paket

1,464,100

1 paket

1,610,510

kec. Sumobito

1 tahun

4,810,000

1 tahun

5,291,000

1 tahun

5,820,100

1 tahun

6,402,110

1 tahun

7,042,321

x.xx.02.0908 Pengadaan pakaian dinas dan pakaian khusus lainnya x.xx.07 Program perencanaan Strategis dan Pelaporan 24 Capaian Kinerja serta Keuangan SKPD

kec. Sumobito

1 tahun

3,000,000

1 tahun

3,300,000

1 tahun

3,630,000

1 tahun

3,993,000

1 tahun

4,392,300

kec. Sumobito

1 paket

20,000,000

1 paket

22,000,000

1 paket

24,200,000

1 paket

26,620,000

1 paket

29,282,000

kec. Sumobito

100%

5,000,000

100%

100%

5,000,000

1 paket

5,000,000

1 paket

5,500,000

1 paket

6,050,000

1 paket

6,655,000

1 paket

7,320,500

1 paket

5,000,000

1 paket

5,500,000

1 paket

6,050,000

1 paket

6,655,000

1 paket

7,320,500

1 paket

5,000,000

1 paket

5,500,000

1 paket

6,050,000

1 paket

6,655,000

1 paket

7,320,500

13

Program Pelayanan Administrasi Perkantoran x.xx.01.0901 Penyediaan Pelayanan 15 Administrasi Perkantoran x.xx.02 Program Peningkatan Sarana 16 dan Prasarana Aparatur

Meningkatkan kinerja pelayanan SKPD Tersedianya pelayanan administrasi perkantoran Meningkatkan kinerja sarana dan prasarana SKPD

x.xx.02.0903 Pengadaan sarana dan prasarana gedung kantor

Tersedianya peralatan dan perlengkapan gedung kantor

14

17

x.xx.01

Terpenuhinya peralatan dan perlengkapan gedung kantor

18

19

x.xx.02.0905 Pemeliharaan rutin/berkala/sedang/berat gedung kantor/bangunan pendukungnya

Terpeliharanya gedung kantor/bangunan pendukungnya

20

23

25

Tersedianya pakaian olah raga Meningkatkan konsistensi perencanaan dan penganggaran program SKPD

x.xx.07.1371 Penyusunan rencana strategis Tersusunnya dokumen SKPD Renstra SKPD

x.xx.07.1372 Penyusunan rencana kerja 26 SKPD x.xx.07.1373 Penyusunan laporan capaian kinerja SKPD 27

kec. Sumobito kec. Sumobito

Tersusunnya dokumen Renja kec. SKPD Sumobito Tersusunnya dokumen Laporan Capaian Kinerja dan kec. Laporan Akuntabilitas Sumobito Kinerja SKPD

x.xx.07.1374 Penyusunan laporan keuangan Tersusunnya dokumen SKPD laporan keuangan semester, 28 prognosis dan akhir tahun SKPD TOTAL

kec. Sumobito

214,626,850

236,089,535

259,698,489

100%

26,620,000

100% 128,281,580

285,668,337

100%

29,282,000

100% 141,109,738

314,235,171

BAB VI INDIKATOR KINERJA SKPD YANG MENGACU PADA TUJUAN DAN SASARAN RPJMD

Indikator Kinerja Kecamatan Sumobito yang mengacu pada tujuan dan sasaran Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) disajikan dengan menggunakan matrik. Untuk lebih jelasnya dapat dilihat pada Tabel 6.1 berikut:

Tabel 6.1 Indikator Kinerja yang Mengacu pada Tujuan dan Sasaran RPJMD

NO

Indikator

(1)

(2)

1.

2.

3.

4.

Optimalisasi Pelayanan Pemerintah Meningkatnya Kinerja Pelayanan SKPD Meningkatnya Kualitas Sarana dan Prasarana SKPD Meningkatnya konsistensi perencanaan dan penganggaran program SKPD

VI-1

Kondisi Kinerja pada Target Capaian Setiap Tahun awal periode RPJMD. Tahun Tahun Tahun Tahun Tahun Tahun 0 1 2 3 4 5 (3) (4) (5) (6) (7) (8)

Kondisi Kinerja pada akhir periode RPJMD (9)

100%

100%

100%

100%

100%

100%

100%

100%

100%

100%

100%

100%

100%

100%

100%

100%

100%

100%

100%

100%

100%

100%

100%

100%

100%

100%

100%

100%


BAB VII PENUTUP Rencana Strategis Satuan Kerja Perangkat Daerah ( Renstra SKPD ) digunakan sebagai pedoman melaksanakan Visi, Misi, Tujuan, Program dan Kegiatan yang telah ditetapkan yang selanjutnya dijabarkan dalam Rencana Kerja ( Renja SKPD ) dan Rencana Kerja Tahunan ( RKT ). Perencanaan

Stategis

mempertanggungjawabkan

(Renstra)

pelaksanaan

dibuat

tugas

pokok

dalam dan

fungsi

rangka serta

pengelolaan sumber daya dan pelaksanaan kebijaksanaan yang dipercayakan kepada setiap Dinas Instansi Pemerintah berdasarkan suatu sistem akuntabilitas yang memadai. Dan berfungsi sebagai media pertanggungjawaban kepada publik. Oleh karena itu perlu dukungan dan peran aktif seluruh unsur pelaksana dan partisipasi aktif masyarakat dalam pelaksanaannya.

Camat Sumobito

M. AGUS DJAUHARI, S.Sos, M.SI 19690817 199101 1 002

VII-1


RENCANA STRATEGIS KECAMATAN SUMOBITO KABUPATEN JOMBANG TAHUN

Recommend Documents