Rencana Strategis Kecamatan Cambai Kota Prabumulih Tahun

Rencana Strategis Kecamatan Cambai Kota Prabumulih Tahun 2013-2018 2018

PEMERINTAH KOTA PRABUMULIH

KECAMATAN CAMBAI Alamat : jalan Jendral Sudirman KM. 10 Telp. 0713-325971 0713

Kota Prabumulih - SUMSEL

KEPUTUSAN CAMAT CAMBAI KOTA PRABUMULIH NOMOR /KPTS/KC/2013 TENTANG RENCANA STRATEGIS KECAMATAN CAMBAI PERIODE 2013-2018 DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA CAMAT CAMBAI Menimbang : a.

Bahwaa Kecamatan Cambai merupakan salah satu unsur pembantu Kepala Daerah Kota Prabumulih dalam penyelenggaraan Pemerintah Daerah Kota Prabumulih;

b

Bahwa pembangunan wilayah kecamatan merupakan bagian internal dari pembangunan Kota Prabumulih dan pembangunan di wilayah kecamatan merupakan bagian yang tidak dapat dipisahkan dari pembangunan di Kota Prabumulih;

c

Bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, dipandang perlu per untuk menetapkan Keputusan tusan Camat Cambai tentang Rencana Strategis Strategis Kecamatan Cambai periode 2009-2013. 2009

Mengingat

: 1. Undang-Undang Undang Nomor 6 tahun 2001 tentang pembentukan Kota Prabumulih (lembaran Negara RI Tahun 2001 Nomor 86, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4113);

1


2

Undang-Undang Undang Nomor 17 Tahun 2003 Tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara RI thun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4285); 4285)

3

Undang-Undang Undang Nomor 25 Tahun 2004 Tentang sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara RI Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4421); 4421)

4

Undang-Undang Undang Nomor 32 Tahun 2004 Tentang Pemerintahan daerah Nasional (Lembaran Negara RI Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4437);

5

Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 Tentang pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara RI Tahun 2005 nomor 14, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4578);

6

Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2006 Tentang Rencana Kerja Pemerintah 2007 Nasional (Lembaran Negara RI Tahun 2006 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4591);

7

Peraturan Pemerintah Nomor 3 Tahun 2007 Tentang Pembagian Urusan Pemerintah Provinsi dan Pemerintah Kabupaten / Kota (lembaran Negara RI Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4737);

8

Peraturan Presiden Nomor 7 Tahun 2005 Tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional 2004-2009 2004 2009 (Tambahan Lembaran Negara Tahun 2005 Nomor 11);

2


MEMUTUSKAN

Menetapkan :

RENCANA STRATEGIS STR KECAMATAN CAMBAI PERIODE 2013 20 – 2018

Pasal 1. Rencana Strategiss Kecamatan Cambai Tahun 2013 – 2018,, yang selanjutnya disebut RENSTRA Kecamatan Cambai adalah dokumen perencanaan SKPD untuk periode 5 (lima) tahun sejak Tahun 2013 sampai dengan 2018 8.

Pasal 2. Rencana Strategiss Kecamatan Cambai tahun 2013 – 2018 adalah sebagaimana tercantum dalam lampiran dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari keputusan keputusan Camat Cambai Cambai.

Pasal 3. Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal di tetapkan.

Ditetapkan di Prabumulih Pada tanggal 2013 CAMAT CAMBAI,

MUHTAR EDI,S.Sos,M.Si NIP.19670610 198901 1 003

3


BAB I PENDAHULUAN

1.1.

Latar Belakang

Pemerintah Daerah pada dekade ini mempunyai kewenangan yang lebih luas untuk rumah tangganya sendiri seiring dengan pemberlakuan Undang-Undang Undang Undang RI Nomor 32 Tahun 2004 tentang pemerintahan Daerah dan Undang-Undang Undang Undang RI Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara pusat dan Pemerintahan Daerah serta Undang-Undang Undang RI Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional. Sebagaii hasil konsekuensinya dari pelaksaan Undang-Undang Undang Undang tersebut adalah bahwa Pemerintah kabupaten / Kota harus dapat lebih meningkatkan kinerjanya dalam penyelenggaraan pemerintah, pembangunan, dan pelayanan kepada masyarakat. Kecamatan Cambai sebagai salah satu atu instansi pemerintah daerah sesuai dengan bidang tugasnya membantu Kepala Daerah dalam penyelenggaraan pemerintah di bidang Pemerintah Kecamatan dan Pembinaan masyarakat berkewajiban untuk menyusun rencana strategis (renstra) dalam periode 5 tahunan. De Dengan demikian diharapkam agar dapat menentukan arah perkembangan dalam meningkatkan kinerjanya, yang mampu menjawab tuntutan perkembangan lingkungan strategis baik lokal, regional, nasional, maupun global. Renstra yang disusun oleh ole Kecamatan Cambai merupakan an langkah awal untuk melaksanakan mandat tersebut di atas, yang dalam penyusunanaya telah melakukan analisis terhadap lingkungan baik internal maupun eksternal yang merupakan langkah yang penting dengan memperhitungkan kekuatan, kelemahan, peluang, dan ta tantangan yang ada dii Kecamatan Cambai. Cambai. Rencana ini merupakan suatu proses yang berorientasi pada proses dan hasil yang ingin dicapai dalam kurun waktu 5 tahun, dengan tetap memperhatikan potensi yang ada baik sumber daya manusia maupun sumberdaya alam. Rencana ana strategis di susun untuk jangka waktu 5 tahun dan diimplementasikan ke dalam rencana kerja (Renja) tahunan. Rencana Strategis ini sesuai dengan Peraturan Daerah 4


Kota Prabumulih Nomor 2 Tahun 2008 tentang Pembentukan, Susunan Organisasi dan Tata Kerja Lembaga embaga Teknis Daerah dan rencana Peraturan Walikota Prabumulih tentang Uraian Tugas Kecamatan dan Kelurahan / Desa di Kota Prabumulih.

1.2.

Maksud dan Tujuan Maksud penyusunan rencana Strategis dari Kecamatan Cambai ini adalah : 1. Memberikan arah dan pedoman bagi bagi semua personil dalam melaksanakan tugasnya dalam menentukan prioritas pembangunan, sehingga tujuan program dan sasaran kegiatan yang telah ditetapkan dalam kurun waktu 2013-2018 20 dapat dicapai. 2. Mempermudah pengendalian kegiatan serta melaksanakan koordin koordinasi dengan instansi terkait, monitiring, analisis, evaluasi kegiatan baik secara internal maupun eksternal. 3. Memberikan informasi kepada pemangku kepentingan (stakeholders) (stakeholders) tentang rencana dan pelaksanaan pembangunan tahunan. 4. Menjadi kerangka dasar dasa acuan bagi Kecamatan Cambai dalam upaya meningkatkan kualitas pembanggunan unan di Kecamatan Cambai. Cambai

Tujuan penyusunan dari Rencana Strategis ini adalah : 1. Merencanakan perubahan dalam lingkungan yang semakin kompleks 2. Mengelola keberhasilan organisasi secara sistemik. 3. Memanfaatkan perangkat manajerial dalam pengelolaan pemerintahan dan pembangunan. 4. Mengembangkan pemikiran, sikap dan tindakan yang berorientasi pada masa depan. 5. Memudahkan para pemangku kepentingan (stakeholders) untuk menghadapi masa depan. 6. Meningkatkan pelayanan umum kepada masyarakat secara prima. 7. Meningkatkan komunikasi antar pemangku kepentingan (stakeholder) er) 1.3.

Landasan Hukum Landasan hukum penyusunan Rencana Strategis ini adalah : 5


1. Landasan Idiil : Pancasila 2. Landasan Konstutional : UUD 1945 3. Ketetapan MPR PR Nomor XI/MPR/1998 tentang Penyelenggaraan Negara yang bersih dan bebas Korupsi, Kolusi dan Nepotisme. 4. Undang-Undang Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang penyelenggaraan Negara yang bersih dan bebas Korupsi, Kolusi dan Nepotisme 5. Undang-Undang Undang Nomor 17 tahun 2003 tentang keuangan Negara 6. Undang-Undang Undang Nomor 1 tahun 2004 tentang perbendaharaan Negara 7. Undang-Undang Undang Nomor 15 tahun 2004 tentang pemeriksaan pengelolaan dan pertanggungjawaban keuangan Negara 8. Undang-Undang Undang Nomor 25 tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pem Pembangunan Nasional 9. Undang-Undang Undang Nomor 32 tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah 10. Undang-Undang Undang Nomor 33 tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Daerah 11. Peraturan Pemerintah Nomor 25 tahun 2000 tentang Kewenangan Pemerintah dan kewenang ewenang Provinsi Sebagai Daerah Otonom 12. Peraturan Pemerintah Nomor 20 tahun 2001 tentang pembinaan dan pengawasan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah 13. Peraturan Pemerintah Nomor 56 tahun 2001 tentang Pelaporan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah 14. Peraturan Pemerintah intah Nomor 19 tahun 2006 tentang Rencana Kerja Pemerintah Tahun 2007 15. Peraturan Presiden Nomor 7 tahun 2005 tentang Rencana Pembangunan jangka menengah Nasional Tahun 2004-2009 2004 16. Instruksi Presiden Nomor 7 tahun 1999, tentang Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP) 17. Peraturan Daerah Kota Prabumulih Nomor

Tahun 200

tentang Rencana

Pembangunan jangka Menengah Daerah Kota Prabumulih tahun 2005 2005—2010 6


18. Peraturan Daerah Kota Prabumulih Nomor 2 tahun 2008 tentang Pembentukan, Susunan Organisasi dan tata kerja kerja lembaga Teknis Daerah di Kota Prabumulih.

1.4.

Sistematika Penulisan Rencana Strategis Kecamatan Cambai Tahun 2013 – 2018 disusun menurut sistematika sebagai berikut : BAB I

BAB II

:

:

PENDAHULUAN A.

Latar Belakang

B.

Maksud dan Tujuan

C.

Landasan Hukum

D.

Sistematika Penulisan

GAMBARAN UMUM KECAMATAN CAMBAI A. Tugas Pokok dan Fungsi B. Struktur Organisasi C. Sumber Daya Kecamatan Cambai

BAB III

:

VISI, MISI, TUJUAN, STRATEGI, DAN KEBIJAKAN A. Visi dan Misi Kecamatan Cambai B. Tujuan C. Sasaran D. Strategi Kebijakan

BAB IV

:

PROGRAM DAN KEGIATAN A. Program dan Kegiatan

BAB VI :

PENUTUP 7


BAB II GAMBARAN UMUM KECAMATAN CAMBAI

2.1.

Tugas Pokok Dan Fungsi 2.1.1. Camat Berdasarkan Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2008 Tentang Pembentukan, Susunan Organisai dan Tata Kerja Lembaga Teknis Daerah, Daerah, Kecamatan Cambai dipimpin oleh Camat yang mempunyai tugas pokok untuk melaksanakan kewenangan pemerintah yang dilimpahkan oleh Walikota untuk menangani sebagian urusan otonomi dan menyelenggarakan tugas umum pemerintahan. Untuk menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud diatas, Camat mempunyai Fungsi : a. Mngkoordinasikan kegiatan pemberdayaan masyarakat, b. Mengkoordinasikan upaya penyelenggaraan ketentraman dan ketertiban umum, c. Mengkoodinasikan penerapan dan penegakan peraturan peraturan perundang perundang-undangan, d. Mengkoordinasikan pemeliharaan prasarana dan fasilitas pelayanan umum e. Mengkoordinasikan

peneyelenggaraan

kegiatan

pemerintah

di

tingkat

kecamatan, f. Membina penyelenggaraan pemerintah Desa dan / atau Kelurahan, dan g. Melaksanakan pelayanan pelayanan masyarakat yang menjadi ruang lingkup tugasnya dan/ atau yang belum dapat dilaksanakan pemerintah desa atau kelurahan.

2.1.2. Sekretaris Kecamatan Sekretariat kecamatan di pimpin oleh seorang Sekretaris yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Camat. Sekretaris Kecamatan mempunyai tugas pokok membantu

Camat

dalam

memimpin,

merencanakan,

melaksanakan,

mengkoordinasikan kegiatan pelayanan dan administrasi umum, kepegawaian, keuangan, perlengkapan, kerumahtanggaan, informasi kehumasan dan ketatusahaan 8


serta melaksanakan tugas-tugas tugas tugas lain sesuai dengan ketentuan peraturan yang berlaku. Sekretariat kecamatan membawahi Sub bagian Program dan Pelapor Pelaporan dan Sub Bagian Umum, Kepegawaian dan keuangan.

Dalam melaksanakan tugas poko pokok

sebagaimana tersebut di atas, Sekretaris kecamatan menyelenggarakan fungsi : a. Penyelenggaraan kegiatan administrasi umum dan ketatusahaan, b. Penyelenggaraan persiapan penyusunan penyus anggaran, c. Penetapan penyusunan rencana kegiatan dan pengendalian Kecamatan, d. Penetapan pelaksanaan pengeloaan administrasi perkantoran, kearsipan, kerumahtanggaan, perlengkapan, dokumentasi, perpustakaan, dan kepegawaian kecamatan, e. Penyelenggaraan pembinaan pembinaan organisasi dan tata laksana di lingkungan kecamatan, f. Penyelenggaraan informasi dan kehumasan, g. Pembinaan tertib administrasi, organisasi dan hukum di lingkungan kecamatan, h. Pengkoordinasian administrasi pelayanan publik di bidang penyelenggaraan pemerintahan intahan daerah di wilayah kecamatan, i.

Fasilitasi penetapan rumusan kebijakan pengelolaan administrasi kepegawaian perangkat daerah lainnya diwilayah kecamatan,

j.

Pelaksanaan

koordinasi

dengan

perangkat

daerah,

DPRD,

Pemerintah,

Pemerintah Provinsi dan instansi instansi terkait dibidang pengelolaan kesekretarian kecamatan.

2.1.3. Sub Bagian Program dan Pelaporan Sub Bagian Program dan Pelaporan dipimpin oleh seorang Kasubbag Program dan Pelaporan

yang

mempunyai

tugas

pokok

merencanakan,

melaksanakan,

mengevaluasi dan melaporkan elaporkan pelaksanaan tugas pelayanan dan pengkoordinasian penyusunan rencana dan program kerja Kecamatan. Dalam melaksanakan tugas pokok Kepala Sub Bagian Program dan Pelaporan mempunyai fungsi sebagai berikut :

9


1. Penyusunan rencana dan program kerja operasional operasional kegiatan pelayanan dan pengkoordinasian penyusunan penyu rencana dan program kerja, 2. Penyusunan rencana operasional dan koordinasi kegiatan dan program kerja Kecamatan, 3. Pengkoordinasian rencana dan program kegiatan perangkat daerah lain lainnya di wilayah Kecamatan, 4. Pelaksanaan fasilitasi penyusunan rencana penyelenggaraan Pemerintahan melalui proses musyawarah mus perencanaan pembangunan, 5. Pelaksanaan penyusunan penyusu rencana strategis Kecamatan, 6. Pelaksanaan penyusunan rancangan peraturan penunjang pelaksanaan pelaksanaan tugas, 7. Fasilitasi pembinaan dan pengendalian kegiatan dan program yang dilaksanaka dilaksanakan perangkat daerah di Kecamatan, 8. Pelaksanaan tugas kedinasan lain sesuai dengan dengan bidang tugas dan fungsinya, 9. Pelaksanaan koordinasi penyusunan program dengan sub unit kerja lain di lingkungan Kecamatan.

2.1.4. Sub Bagian Umum, Kepegawaian dan Keuangan Sub Bagian Umum, Kepegawaian dan Keuangan dipimpin oleh seorang Kasubbag Umum, Kepegawaian dan Keuangan yang mempunyai tugas pokok merencanakan, melaksanakan, mengevaluasi, dan melaporkan melaporkan pelaksanaan tugas pelayanan administrasi umum, informasi kehumasan dan kepegawaian di lingkungan Kecamatan. Dalam melaksanakan tugas pokok kepala Sub Bagian Umum, Kepegawaian dan Keuangan mempunyai fungsi sebagai berikut : 1. Penyusunan rencana dan program program kerja operasional kegiatan pelayanan administrasi umum, informasi kehumasan, kerumahtanggaan, kepegawaian dan ketatausahaan keuangan, 2. Pelaksanaan penerimaan, pendistribusian dan pengiriman surat surat-surat, naskah dinas dan pengelolaan dokumentasi dan kearsipan kearsi Kecamatan, 3. Pelaksanaan pembuatan dan pengadaan naskah dinas 10


4. Pelaksanaan pengelolaan dan penyiapan bahan pembinaan dokumentasi dan kearsipan kepada sub unit kerja di lingkungan Kecamatan, 5. Penyusunan dan penyiapan pengelolaan dan pengendalian administras administrasi perjalan dinas, pelayanan keprotokolan dan penyelenggaraan rapat-rapat rapat rapat dinas, 6. Pelaksanaan informasi dan pelayanan hubungan masyarakat, pengurusan kerumahtanggaan keamanan dan ketertiban kantor, kerumahtanggaan, 7. Pelaksanaan pemeliharaan dan perawatan serta pengelolaan lingkungan lingkungan kantor, gedung kantor, kendaraan dinas dan asset kecamatan lainnya, 8. Penyusunan dan penyiapan rencana kebutuhan sarana dan p;rasarana perlengkapan kantor, 9. Pelaksanaan pengadaan, penyimpanan, pendistribusian dan inventarisasi perlengkapan kantor, 10. Penyusunan bahan penataan kelembagaan dan ketatalaksanaan pelaksanaan tugas Kecamatan, 11. Pelaksanaan pengelolaan perpustakaan dan pendokumentasian peraturan perundang-undangan, undangan, 12. Pelaksanaan pengumpulan, pengolahan, penyimpanan dan pemeliharaan data serta dokumentasian mentasian kepegawaian, 13. Penyusunan dan penyiapan rencana kebutuhan informasi dan mutasi Pegawai, 14. Penyusunan dan penyiapanbahan administrasi kepegawaian yang meliputi kenaikan pangkat, gaji berkala, pension dan pemberian penghargaan serta peningkatan kesejahteraan kesejah Pegawai, 15. Penyusunan dan penyiapan Pegawai untuk mengikuti pendidikan/ pelatihan structural, teknis dan fungsional serta ujian dinas, 16. Fasilitasi pembinaan umum kepegawaian dan pengembangan karir serta disiplin Pegawai, 17. Penyusunan dan penyiapan pengurusan administrasi pension dan cuti Pegawai, 18. Pengkoordinasian penyusunan administrasi DP-3, DP 3, DUK. Sumpah/ Janji Pegawai,

11


19. Pelaksanaan koordinasi pelayanan administrasi umum dan kepegawaian dengan sub unit kerja di lingkungan Kecamatan, 20. Penyusunan rencana rencana dan program kerja operasional kegiatan pengelolaan administrasi dan pertanggungjawaban pengelolaan keuangan Kecamatan, 21. Pelaksanaan pengumpulan bahan anggaran Kecamatan, 22. Pelaksanaan pengelolaan administrasi keuangan anggaran pendapatan belanja dan pembiayaan aan Kecamatan, 23. Pelaksanaan penyusunandan pengkoordinasian pembuatan daftar gaji serta tunjangan daerah, 24. Perencanaan operasional kegiatan penyusunanrencana dan programadministrasi pengelolaan keuangan, 25. Pelaksanaan penatausahaan pengelolaan anggran pendapata pendapatan, belanja dan pembiayaan Kecamatan, 26. Pembinaan administrasi keuangan dan penyiapan bahan pembinaan administrasi akuntansi anggaran pendapatan, belanja dan pembiayaan Kecamatan, 27. Pelaksanaan penyiapan bahan pertanggungjawaban pengelolaan anggaran pendapatn, belanja dan pembiayaan Kecamatan, 28. Pelaksanaan penyiapan bahan pertanggungjawabanpengelolaan keuangan Kecamatan, 29. Pelaksanaan evaluasi dan pelaporan pelaksanaan tugas, 30. Pelaksanaan tugas kedinasan lain sesuai dengan bidang tugas dan fungsinya, 31. Pelaksaaan koordinasi dinasi pengelolaan keuangan dengan sub unit kerja lain di lingkungan Kecamatan.

2.1.5. Seksi Tata Pemerintahan Seksi Tata Pemerintahan dipimpin oleh seorang Kepala Seksi yang berada di bawah bertanggungjawab kepada Camat. Kepala Seksi mempunyai tugas tugas pokok membantu Camat

dalam

menyiapkan

bahan

rumusan

kebijakan

dan

pelaksanaan

penyeleggaraan pemerintahan yang meliputi pengembangan otonomi daerah, politik 12


dalam negeri dan administrasi publik, kependudukan, hukum dan perundang perundangundangan,

perimbangan

keuangan keuangan

daerah

dan

fasilitasi

penyelenggaraan

pemerintahan Desa/Kelurahan serta melaksanakan tugas-tugas tugas tugas lain sesuai dengan ketentua peraturan yang berlaku. Dalam melaksanakan tugas pokok sebagaimana tersebut di atas, Kepala Seksi Tata Pemerintahan menyelenggarakan menyele fungsi : a. Penyusunan rencana kerja, program dan kegiatan pelayanan penyelenggaraan pemerintahan kecamatan, b. Pelaksanaan pelayanan penyelenggaraan pemerintahan kecamatan, c. Pelaksanaan penetapan penyelenggaraan pembinaan dan fasilitasi, pemberian rekomendasi serta koordinasi pelaksanaan penungumpulan data di bidang pegembangan otonomi daerah, Politik dalam negeri dan administrasi publik serta kependudukan, d. Pelaksanaan fasilitasi dan pembinaan pengkoordinasian pengumpulan data yang berkaitan dengan hukum dan perundang-undangan, perundang e. Pelaksanaan fasilitasi dan pembinaan pengkoordinasian pengumpulan data yang berkaitan dengan perimbangan keuangan daerah dalam penyelenggaraan pemerintahan, f. Pelaksanaan fasilitasi dan pembinaan pengkoordinasian pengumpulan dat data yang berkaitan dengan penyelenggaraan pemerintahan Desa dan / atau Kelurahan, organisasi kemasyarakatan di desa dan / atau Kelurahan serta bantuan Desa dan / atau kelurahan, g. Pelaksanaan tugas kedinasan lain sesuai dengan bidang tugasnya, h. Pelaksanaan evaluasi dan pelaporan pelaksanaan tugas dan, pelaksanaan koordinasi penyelenggaraan pemerintahan kecamatan dengan instansi terkait lainnya.

13


2.1.6. Seksi Pemberdayaan dan Kesejahteraan Masyarakat Seksi Tata Pemberdayaan dan kesejahteraan Masyarakat di pimpin o oleh seorang Kepala seksi yang berada di bawah dan bertanggungjawab kepada Camat. Kepala Seksi mempunyai tugas pokok membantu Camat dalam menyiapkan bahan rumusan kebijakan dalam bidang pemberdayaan masyarakat. Dalam melaksanakan tugas pokok sebagaimana tersebut tersebut diatas, Kepala Seksi Pemberdayaan dan Kesejahteraan Masyarakat menyelenggarakan fungsi : a. Penyusunan rencana kerja, program dan kegiatan pelayanan pemberdayaan masyarakat, b. Pelaksanaan pemberian perijinan, penetapan / penyelenggaraan, fasilitasi, pembinaan, naan, rekomendasi, pengendalian, pengkoordinasian, di bidang pertanian, kehutanan, perkebunan, pertenakan, dan perikanan, c. Pelaksanaan pemberian perijinan, penetapan / penyelenggaraan fasilitasi, pembinaan,

rekomendasi,

pegendalian,

pengkoordinasian

di

bida bidang

pertambangan dan energi, d. Pelaksanaan fasilitasi pembinaan dan pengkoordinasiaan di bidang keluarga berencana dan pembangunan keluarga sejahtera, e. Pelaksanaan fasilitasi pembinaan dan pengkoordinasian pemberian perijinan di bidang

perindustrian,

perdagangan, perdagangan,

perkoperasian,

dan

perekonomian

masyrakat, f. Pelaksanaan Fasilitasi pembinaan dan pengkoordinasian pemberian perijinan di bidang kesehatan, g. Pelaksanaan koordinasi teknis operasional pelaksanaan tugas UPTD dan UPT dalam pengembangan pemberdayaan masyarakat di wilayah Kecamatan, h. Pelaksanaan evaluasi dan pelaporan pelaksanaan tugas, i.

Pelaksanaan tugas kedinasan lain sesuai dengan bidang tugas, fungsi dan ketentuan yang berlaku,

j.

Pelaksanaan koordinasi pengembangan pemberdayaan masyarakat dengan Sub unit it kerja lain di lingkungan kecamatan. 14


2.1.7. Seksi Ketentraman dan Ketertiban Umum Seksi Tata ketentraman dan katertiban Umum dipimpin oleh seorang Kepala Seksi yang berada di bawah dan bertanggungjawab kepada Camat. Kepala Seksi mempunyai tugas pokok membantu Camat dalam menyiapkan bahan rumusan kebijakan dalam bidang pelayan dan pengendalian ketentraman dan ketertiban umum. Dalam melaksanakan tugas pokok sebagaimana yang tersebut di atas, Kepala Seksi Ketenteraman dan Ketertiban umum menyelenggarakan fungsi : a. Penyusunan rencana kerja, program penyelenggaraan pengendalian ketertiban umum, fasilitasi, dan bantuan pelaksanaan operasional penegakan aturan daerah dan peraturan/keputusan Walikota di wilayah kecamatan, b. Pembinaan pengendalian operasional polisi pamong pamong praja dalam pelaksanaan ketentraman dan katertiban umum serta bantuan pelaksanaan operasional penegakan peraturan daerah dan peraturan / keputusan Walikota, c. Pelaksanaan fasilitasi pembinaan satuan perlind

peningkatan sumber daya

manusia satuan linmas, d. Pelaksanaan fasilitasi dan koordinasi teknis pelaksanaan operasional penyidikan pelanggaran peraturan daerah dengan instansi terkait, e. Pengkoordinasian dan fasilitasi penyelenggaraan pemilu dengan instansi terkait, f. Pengkoordinasian dan pembinaan pengendalian pengendalian ketentraman dan ketertiban umum, kesatuan bangsa, dan perlindungan masyarakat dengan instansi terkait, g. Pelaksanaan evaluasi dan pelaporan pelaksanaan tugas, h. Pelaksanaan tugas kedinasan lain sesuai dengan bidang tugas, fungsi dan ketentuan yang berlaku i.

Pelaksanaan koordinasi ketentraman dan ketertiban umum dengan sub unut kerja lain di lingkungan kecamatan

15


2.1.8. Seksi ekonomi dan Pembangunan Seksi ekonomi dan pembangunan dipimpin oleh kepala seksi yang bertanggung jawab kepada Camat. Kepala Seksi mempunyai tugas pokok membantu Camat dalam menyiapkan

bahan rumusan kebijakan di bidang Ekonomi Pembangunan yang

meliputi kegiatan administrasi pembangunan serta pembinaan kelestarian lingkungan hidup. Dalam melaksanakan tugas pokok sebagaimanan tersebut di atas, Kepala Seksi Ekonomi dan Pembangunan menyelenggarakan fungsi : a. Memonitor kegiatan DPDK b. Memberikan pelayanan kepada SITU, IMB dan lain-lain lain lain yang berkaitan dengan masalah ekonomi dan Pembangunan, c. Mencatat dan mampersiapkan bahan bangunan guna pembuatan dafta daftar usulan rencana proyek dan kegiatan lain yang berhubungan dengan pembangunan d. Membagi tugas kepada bawahan sesuai bidang tugas agar tercipta pemerataan tugas, e. Memberi petunjuk dan arahan kepada bawahan guna kejelasan pelaksanaan tugas, f. Mengawasi pelaksanaan pelaksanaa tugas bawahan, g. Memeriksa hasil kerja bawahan untuk mengetahui kesulitan dan hambatan serta memberikan jalan keluarnya, h. Menilai hasil kerja bawahan secara periodik, i.

Menyusun dan melaksanakan program pembinaan dibidang perekonomian, perbankan,

perkreditan

rakyat,

perkoperasian,,

pertenakan,

pertanian,

perkebunan, perikanan, industri kecil, usaha informal dan kebutuhan kerjasama dengan instansi kecil, j.

Melaksanakan inventarisasi dan evaluasi hasil-hasil hasil hasil pembangunan di kecamatan,

k. Melaksanakan tertib administrasi administrasi serta membuat laporan berkala dan tahunan, l.

Melaksanakan koordinasi guna kelancaran pelaksanaan tugas,

m. Memberikan usul dan saran kepada atasan dalam rangka kelancaran pelaksanaan tugas, 16


n. Melaksanakan tugas lain yang di berikan atasan, o. Melaporkan hasil pelaksanaan pelaksanaan tugas kepada atasan sebagai pertanggungjawaban pelaksanaan tugas.

2.2.

Strukitur Organisasi Kecamatan Cambai terdiri dari : 1. UnsurPimpinan yaitu : Camat 2. Unsur Pembantu Pimpinan Yaitu : Sekretaris Camat Yang membawahi 3 sub bagian yaitu : a. Sub Bagian Program dan Pelaporan b. Sub Bagian Umum, Kepegawaian dan Keuangan 3.

Unsur Pelaksana yaitu : a. Seksi Tata Pemerintahan b. Seksi Pemberdayaan dan Kesejahteraan Masyarakat c. Seksi Ketentraman dan Ketertiban d. Seksi Ekonomi dan Pembangunan

17


2.3.

Sumber Dayaa Kecamatan Cambai 2.3.1. Jumlah Pegawai Berdasarkan Tingkat Pendidikan Tabel 1. Jumlah Pegawai Berdasarkan Tingkat Pendidikan Jumlah NO. Pendidikan

Laki-laki

Perempuan

(orang)

1.

Strata 2 (S2)

2

-

2

2.

Strata 1 (S1)

5

4

9

3.

Sarjana Muda / D3

2

-

2

4.

SLTA/SMK/KPPA

2

1

3

11

5

16

Jumlah

2.3.2.. Jumlah Pegawai yang telah Mengikuti Pelatihan Penjenjangan Tabel 2.Jumlah Pegawai yang telah Mengikuti Pelatihan Penjenjangan Jumlah NO. Nama Pelatihan Penjenjangan

Laki-laki

Perempuan

(orang)

1.

ADUM/ADUMLA/DIKLATPIM IV

3

-

3

2.

SPAMA/DIKLATPIM III

1

-

1

3.

SPAMEN/DIKLATPIM II

-

-

-

4

-

4

Jumlah

18


2.3.3. Jumlah Pegawai Berdasarkan Golongan Tabel 3.. Jumlah Pegawai Berdasarkan Golongan Jumlah NO. Golongan

Laki-laki

Perempuan (orang)

1.

I

-

-

-

2.

II

2

1

3

3.

III

8

4

12

4.

IV

1

-

1

11

5

16

Jumlah

2.3.4. Jumlah Pegawai yang Menduduki Eselon dan Staf Tabel 4.. Jumlah Pegawai yang Menduduki Eselon dan Staf Jumlah NO. Jabatan

Laki-laki

Perempuan (orang)

1.

Eselon III

1

-

2.

Eselon IV

6

1

6

3.

Fungsional

-

-

-

4.

Staf

4

4

8

11

5

16

Jumlah

19


BAB III VISI, MISI, TUJUAN, STRATEGI DAN KEBIJAKAN 3.1.

Visi dan Misii Kecamatan cambai Kota Prabumulih

Visii Kecamatan Cambai dibuat dan ditetapkan dengan memperhatikan Visi Kepala Daerah Kota Prabumulih yang telah ditetapkan dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kota Prabumulih yaitu Terwujudnya Kota Prabumulih menjadi kota PRIMA dan BERKUALITAS. Berpedoman pada p visi Kota Prabumulih di atas, visii kecamatan Cambai ditetapkan sebagai berikut: “MEWUJUDKAN KEMANDIRIAN MASYARAKAT YANG MAMPU MEMBANGUN DIRINYA dan BERPERAN AKTIF DALAM BERDASARKAN KEBUTUHAN,ASPIRASI dan KEWENANGAN YANG ADA DALAM LINGKUNGAN YANG TENTRAM,TERTIB AM,TERTIB dan AMAN”. AMAN

Visi ini selanjutnya dijabarkan ke dalam misi yang akan menjadi tanggung jawab b Kecamatan Cambai. Cambai. Dengan pernyataan misi diharapkan seluruh anggota organisasi dan pihak yang berkepentingan di lingkungan lingkungan Kecamatan Cambai mengetahui dan mengenal keberadaan serta peran mereka dalam menyelenggarakan pembangunan. Misii Kecamatan Cambai dirumuskan sebagai berikut: 1. Meningkatkan profesionalisme dan kinerja melalui peningkatan saran dan prasarana serta peningkatan Sumber Daya Aparatur, Apar 2. Meningkatkan kualitas perencanaan pembangunan daerah di di Kecamatan cambai, 3. Mengkoordinasikan ngkoordinasikan pemeliharaan prasarana dan fasilitas pelayanan pelayanan. 3.2.

Tujuan Tujuan adalah cara penjabaran atau implementasi dari pernyataan misi dan tujuan sebagai hasil akhir yang yang akan dicapai atau dihasilkan dalam jangka waktu 5 (lima)tahun. Tujuan ditetapkan dengan mengacu kepada pernyataan visi dan misi sehingga rumusannya harus dapat menunjukkan suatu kondisi yang ingin dicapai dimasa mendatang. Untuk itu tujuan disusun guna memperjelas pencapaian sasaran yang ingin diraih dari masing-masing masing misi. Tujuan yang ingin dicapai dalam periode 2013-2018 20 sebagai berikut : 1. Mewujudkan Aparatur Pemerintah yang handal dalam ilmu pengetahuan dan teknologi, 2. Mewujudkan partisipasi Masyarakat Masyarakat dalam perumusan kebijakanserta tercapainya hasil monitoring dan pengawasan di dalam pembangunan daerah, 3. Meningkatnya koordinasi dalam pemeliharaan prasarana fasilitas pelayanan kepada Masyarakat.

20


3.3.

Sasaran Sasaran adalah merupakan hasil yang akan dicapai dalam rumusan yang spesifik,terukur,dalam waktu tertentu secara berkesinambungan sejalan dengan tujuan yang telah ditetapkan. Sasaran yang ingin dicapai dalam periode 2013-2018 2 sebagai berikut : 1. Tersedianya Aparatur yang memiliki kemampuan teknis sesuai sesuai dengan bidang tugasnya sehingga dapat memberikan pelayanan prima kepada Masyarak 2. Terwujudnya partisipasi Masyarakat dalam penyelenggaraan pembangunan. 3. Peningkatnya jumlah sarana prasarana pelayanan

3.4.

Kebijakan dan Strategi Kebijakan merupakan suatu arah tindakan yang diambil oleh pemerintah dalam suatu lingkungan tertentu dan digunakan untuk mencapai suatu tujuan atau merealisasikan suatu sasaran atau maksud tertentu. Oleh karena itu, kebijakan pada dasarnya merupakan an ketentuan-ketentuan ketentuan ketentuan untuk dijadikan pedoman, pegangan atau petunjuk dalam pengembangan ataupun pelaksanaan program/kegiatan guna tercapainya kelancaran dan keterpaduan dalam perwujudan sasaran, tujuan serta visi dan misi suatu organisasi. Strategi adalah h keseluruhan cara atau langkah dengan penghitungan yang pasti untuk mencapai tujuan atau mengatasi persoalan. Sehingga strategi merupakan cara mencapai tujuan dan sasaran yang dijabarkan ke dalam kebijakan kebijakan-kebijakan dan program-program. Kebijakan dan strategi str yang akan dilaksakan laksakan dalam periode 20 2013-2018 sebagai berikut: 1. Mengadakan koordinasi dalam implementasi Good Governance, 2. Memaksimalkan penggunaan sarana dan prasarana dalam pelaksanaan Pemerintahan, pembangunan maupun pelayanan terhadap Masyarakat, 3. Mengikuti bimbingan teknis guna meningkatkan pengetahuan Aparatu Aparatur Kecamatan Cambai, 4. Meningkatkan validasi dan manajemen data, 5. Penyusunan SOP dii Kecamatan Cambai, 6. Peningkatan koordinasi dengan Dinas/ Instansi lain, 7. Peningkatan peran serta Masyarakat dalam pelaksanaan elaksanaan pembangunan.

21


BAB IV RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN

4.1. Program dan Kegiatan Beberapa langkah kegiatan operasional telah disusun untuk imencapai dan mewujudkan target dan tujuan pembangunan yang telah ditetapkan dalam rencana strategis. Langkah operasional ini dituangkan ke dalam program dan kegiatan indikatif yang mengikuti ketentuan peraturan perundang-undangan perundang undangan yang berlaku memperhatikan dan mempertimbangkan tugas dan fungsi kecamatan di Kota Prabumulih. Program terdiri dari beberapa kegiatan ke yang berupa: A. Program Administrasi Umum Meliputi kegiatan: 1. Penyediaan jasa surat menyurat 2. Penyediaan jasa komunikasi, sda air dan listrik 3. Penyediaan jasa administrasi keuangan 4. Penyediaan jasa kebersihan kantor 5. Penyediaan alat tulis kantor 6. Penyediaan barang cetak dan penggandaan 7. Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan 8. Penyediaan peralatan rumah tangga kantor kecamatan 9. Penyediaan konsumsi rapat koordinasi dalam kota 10. Penyediaan konsumsi rapat koordinasi luar kota 11. Pelaksanaan rapat koordinasi ke luar daerah 12. Penyediaan jasa pendukung administrasi teknis / perkantoran (honor pegawai harian lepas – PHL) 13. Penyediaan jasa media informasi B. Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur Meliputi kegiatan: 1. Pengadaan meubelair kantor 2. Pengadaan komputer dan d alat kerja 3. Pemeliharaan rutin / berkala kendaraan dinas 4. Pemeliharaan rutin / berkala hardware / software komputer 5. Pemeliharaan rutin / berkala gedung kantor kecamatan C. Program Peningkatan Disiplin Aparatur Meliputi kegiatan: 1. Pengadaan pakaian dinas dan pakaian khusus hari-hari tertentu

22


D. Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur Meliputi kegiatan: 1. Pelaksanaan pendidikan dan pelatihan struktural dan teknis.

E. Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerjadan Keuangan Meliputi kegiatan: 1. Penyuluhan laporan keuangan semesteran dan akhir tahun 2. Penyusunan rencana kerja anggaran (RKA) SKPD 3. Penyusunan perubahan rencana kerja (RKA) anggaran SKPD 4. Penyusunan pengelolaan penatausahaan keuangan 5. Penyusunan LAKIP

F. Program Peningkatan Pemberdayaan Pem Masyarakat Pedesaan Meliputi kegiatan: 1. Fasilitasi operasional LPMK dan LPM 2. Fasilitasi operasional TP PKK Kecamatan 3. Fasilitasi operasional TP PKK di Kelurahan/Desa G. Program PeningkatanLembagaEkonomiDesa Meliputi kegiatan: 1. Fasilitasi Wartekdes Kecamatan 2. Fasilitasi Wartekdes di kelurahan/Desa 3. Monitoring, evaluasi dan pelaporan kegiatan peningkatan lembaga ekonomi desa H. Program PeningkatanPartisipasiMasyarakatdalamMembangunDesa Meliputi kegiatan: 1. Pembinaan masyarakat membangun desa (Lomba Kelurahan/Desa) Kelur 2. Pelaksanaan musyawarah pembangunan tingkat kecamatan dan kelurahan/desa 3. Monitoring, evaluasi dan pelaporan kegiatan pembangunan ekonomi desa I. Program PeningkatanKapasitasAparaturPemerintahanDesa Meliputi kegiatan: 1. Pelatihan aparatur pemerintahan desa/kelurahan dalam bidang pembangunan desa/kelurahan 2. Monitoring, evaluasi dan pelaporan kegiatan peningkatan aparatur pemerintahan desa/kelurahan.

23


J. Program PembinaandanFasilitasiPenyelenggaraanPemerintahan Meliputikegiatan: 1. Fasilitasi operasional RT/RW RT 2. Fasilitasi operasional kecamatan 3. Fasilitasi operasional Desa/Kelurahan 4. Fasilitasi Dana DPD/K di Kelurahan/Desa 5. Dana Bantuan kegiatan pemilihan RT/RW di Kelurahan/Desa 6. Dana Bantuan kegiatan pemilihan Kepala Desa 7. Dana Bantuan kegiatan di kelurahan/desa dan kecamatan 8. Pembinaan aparatur desa/kelurahan 9. Monitoring, evaluasi dan pelaporan kegiatan pembinaan aparatur pemerintahan desa/kelurahan. K. Program Kegiatan Ketentraman dan Ketertiban Umum Meliputikegiatan: 1. Pendidikan dan Pelatihan aparatur Hansip dan Trantib Kecamatan 2. Fasilitasi operasional pelaksanaan penertiban umum di kecamatan 3. Pengadaan baju seragam linmas dan tramtib kecamatan 4. Monitoring, evaluasi dan pelaporan kegiatan Ketentraman dan Ketertiban Umum

24


BAB V PENUTUP

Rencana Strategiss Kecamatan Cambai untuk periode 2013 – 2018 akan berfungsi sebagai pedoman, penentu arah, sasaran dan tujuan bagi aparatur di tingka kecamatan dalam melaksanakan tugas penyelenggaraan kegiatan pemerintahan, pengelolaan pembangunan danpelaksanaan sanaan pelayanan publik. Dengan melaksanakan rencana strategis ini sangat diperlukan partisipasi, semangat dan komitmen serta keterpaduan dari seluruh sel masyarakat dan aparatur ditingkat tingkat kecamatan, karena hal itu akan menentukan keberhasilan program dan kegiatan yang telah disusun. Dengan demikian Rencana Strategis ini nantinya bukan hanya sebagai dokumen administrasi saja, melainkan secara substansial merupakan pencerminan tuntutan pembangunan yang memang dibutuhkan oleh masyarakat dan aparatur pemerintahan pemerintahan sesuai dengan visi dan misi Kota Prabumulih.

25

Rencana Strategis Kecamatan Cambai Kota Prabumulih Tahun

Recommend Documents