BADAN LINGKUNGAN HIDUP KOTA PRABUMULIH RENCANA STRATEGIS

BADAN LINGKUNGAN HIDUP KOTA PRABUMULIH

RENCANA STRATEGIS

PEMERINTAH KOTA PRABUMULIH TAHUN ANGGARAN 2015 – 2018

B BA AB B II P PE EN ND DA AH HU UL LU UA AN N

1.1.

LATAR BELAKANG Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJM) Kota Prabumulih Tahun 2013-2018

yang telah disusun bertujuan untuk memberikan arah dan pedoman terhadap semua program pembangunan yang dilakukan pemerintah, RPJMD ini merupakan acuan dan sekaligus koordinasi dalam penyusunan kebijakan, program dan kegiatan pada masingmasing Satuan Kerja Pemerintah Daerah (SKPD) untuk periode 5 tahun mendatang, serta nantinya digunakan sebagai tolok ukur untuk melakukan evaluasi terhadap kinerja Walikota Prabumulihselama periode pemerintahan 2013-2018. Dalam Peraturan Daerah Kota Prabumulih Nomor 02 Tahun 2008 yang merupakan implementasi dari Peraturan Pemerintan Nomor 41 Tahun 2001 tentang Organisasi Perangkat Daerah, ditetapkan bahwa SKPD merupakan unsurpelaksana Pemerintah Daerah yang salahsatunya dipimpin oleh seorang Kepala Badan yang bertanggung jawab kepada Walikota melalui Sekretaris Daerah. Badan Lingkungan Hidup Kota Prabumulih dibentuk pada tahun 2015 dengan pertimbangan agar pelaksanaan desentralisasi sebagian wewenang di bidang Lingkungan Hidup lebih optimal dengan mengacu pada seluruh potensi yang ada. Badan Lingkungan Hidup Selanjutnya untuk melaksanakan tugas desentralisasi Badan Lingkungan Hidup mempunyai fungsi sebagai berikut : a. Pelaksanaan kegiatan kesekretariatan, meliputi perencanaan dan pelaporan, keuangan, umum; b. Perumusan kebijakan teknis, fasilitasi, koordinasi, pembinaan teknis serta penyelenggaraan dibidang lingkungan hidup; c. Pelaksanaan tugas lain bidang lingkungan hidupyang disahkan oleh Walikota

Badan Lingkungan Hidup | 2015 - 2018

1

Keberhasilan pemerintah daerah dalam membangun dan mensejahterakan masyarakatnya, sangat tergantung pada kontribusi danperan masyarakat dan organisasi perangkat daerah yang ada, selain itu juga diperlukan Rencana Strategi (RENSTRA) untuk mencapai tujuan dan sasaran yang diharapkan.Rencana Strategis merupakan proses sistematik yang berkelanjutan dari keputusan yangberesiko dengan memanfaatkan sebanyak-banyaknya pengetahuan antisifatif, mengorganisasisecara sistematis usaha-usaha melaksanakan keputusan tersebut dan mengukur hasil melaluiumpan balik yang terorganisasi dan rapi. Dimana Dokumen Rencana Strategis (Renstra) Badan Lingkungan Hidup Kota Prabumulih merupakan pemecahan dokumen kerja Dinas / SKPD Dinas Pertambangan, Energi dan Lingkungan Hidup (DPELH) untuk masa kerja 5 (lima) tahun mendatang. Dokumen ini menjadi penting karena dalam masa kerja tersebut, SKPD berkewajiban untuk mempertanggung jawabkan kinerjanya sesuai dengan dokumen perencanaan ini. Rencana Strategis Satuan Perangkat Kerja Daerah (Renstra SKPD) merupakan dokumen perencanaan resmi SKPD yang dipersyaratkan untuk mengarahkan pelayanan publik Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) dan kepemimpinan kepala daerah dan wakil kepala daerah dalam jangka waktu 5 (lima) tahun kedepan. Secara umum Renstra SKPD diharapkan dapat menjawab dua hal mendasar, yaitu : 1. Arah pelayanan yang akan dikembangkan dan hendak dicapai SKPD dalam lima tahun kedepan. 2. Langkah-langkah strategis yang perlu dilakukan agar tujuan yang telah ditetapkan tercapai.

Renstra SKPD dapat juga dijadikan sebagai bahan evaluasi yang penting agar pembangunan dapat berjalan secara lebih sistematis, komprehensif dan tetap fokus pada pemecahan masalah-masalah mendasar yang dihadapi Kota Prabumulih.


2

RENSTRA BADAN LINGKUNGAN HIDUP Kota Prabumulih Tahun 2015 – 2018 memuat Visi, Misi, Tujuan, Sasaran, Strategi, Kebijakan, Program dan Kegiatan serta ukuran keberhasilan dalam pelaksanaannya, yang dilengkapi dengan arahan tentang perencanaan kinerja serta monitoring dan evaluasi pelaksanaan RENSTRA. Sehubungan pemecahan Dinas Pertambangan, energi dan lingkungan hidup (DPELH) menjadi Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral (DESDM) dan Badan Lingkungan Hidup (BLH) Kota Prabumulih sesuai dengan Peraturan Daerah tentang Organisasi Pemerintah daerah Nomor 12 Tahun 2014, maka dianggap perlu Rencana Strategis Badan Lingkungan Hidup Kota Prabumulihmelakukan Review atau Revisi untuk lebih memperjelas arah tujuan pencapaian sasaran kinerja di bidang urusan Lingkungan Hidup. Sistem Akuntabiltas Kinerja Instansi Badan Lingkungan Hidup Pemerintah Kota Prabumulihbaru akan direncanakan tahun 2015 ini sehingga harapan kedepannya peningkatan kinerja dapat meningkat. Renstra Badan Lingkungan Hidup Kota Prabumulih Tahun 2015-2018 merupakan dokumen perencanaan strategis untuk memberikan arah kebijakan dan strategi pembangunan pada tahun 2015-2018, sebagai tolok ukur dalam melaksanakan tugas dan fungsi Pemerintah Prabumulih di bidang lingkungan hidup. Dokumen ini berfungsi untuk menuntun segenap penyelenggara di unit organisasi di lingkungan Badan

dalam

melaksanakan program/kegiatan pembangunan sesuai tugas dan fungsi yang diemban, terutama memuat visi, misi, tujuan, sasaran, dan strategi yang akan dicapai dalam periode tiga tahun kedepan. Dengan tersusunnya Rencana Strategis Badan Lingkungan Hidup Kota Prabumulih diharapkan dapat menjadi arah dan pedoman penyelenggaraan pembangunan dibidang Lingkungan Hidup menterjemahkan perencanaan pembangunan setiaptahun dengan program

dan

kegiatan

yang

fokus

dan

terukur

serta

menunjang

pencapaian

sasaranpembangunan Pemerintah Kota Prabumulih. Kondisi geografis Kota Prabumulih yang merupakan kota perlintasan dan kota perdagangan, ketersediaan sarana dan prasarana dalam pengelolaan lingkungan masih kurang, untuk itu perlu direncanakan dan dilaksanakan program-program pembangunan Badan Lingkungan Hidup | 2015 - 2018

3

yang dapat menjawab tantangan kedepan sesuai dengan kebutuhan masyarakat dan kemampuan PemerintahDaerah. Berkaitan dengan hal tersebut diatas, Rencana Strategis Badan Lingkungan HidupKota Prabumulih 2015-2018 perlu dioptimalisasipenyusunannya sejalan dengan perubahan dinamis situasi dan kondisi kebutuhan masyarakat dan kemampuan Pemerintah Daerah dalam rangka mencapai Visi Kota Prabumulih.

1.2.

LANDASAN HUKUM Landasan Idiil dari Renstra Badan Lingkungan Hidup Kota Prabumulih adalah Pancasila

dan Undang-undang Dasar 1945, sedangkan landasan operasional meliputi seluruh ketentuan perundang-undangan yang berkaitan langsung dengan pembangunan daerah. Ketentuan perundang-undangan tersebut adalah sebagai berikut: 1.

Ketetapan Majelis Permusyawaratan Republik Indonesia Nomor: VII/MPR/2001 Tentang Visi Indonesia Masa Depan;

2.

Undang-Undang No. 17 Tahun 2003 Tentang Keuangan Negara;

3.

Undang-Undang No. 1 Tahun 2004 Tentang Pembendaharaan Negara;

4.

Undang-Undang No. 25 Tahun 2004 Tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional;

5.

Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2001 tentang Pembentukan kota Prabumulih;

6.

Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan daerah sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 12 ahun 2008;

7.

Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah;

8.

Undang-Udang Nomor 24 Tahun 2005 tentang Standar Akuntansi Pemerintah;

9.

Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005-2025;

10. Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2000 tentang Kewenangan Daerah; 11. Peraturan Pemerintah Nomor 108 Tahun 2000 tentang Tatacara Pertanggungjawaban Kepala Daerah;


4

12. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan daerah; 13. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2008 tentang Pedoman,Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintah Daerah; 14. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah; 15. Instruksi Presiden Nomor 7 Tahun 1999 tentang Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah; 16. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2010 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJM) Nasional Tahun 2010 – 2014; 17. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah Sebagaimana diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2007; 18. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah; 19. Peraturan Daerah Kota Prabumulih Nomor 31 Tahun 2003 Tentang Pembentukan Organisasi dan tata Kerja Lembaga Teknis Daerah Kota Prabumulih sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kota Prabumulih Nomor 2 Tahun 2008 20. Surat edaran menteri Dalam Negeri Nomor 050/2020/SJ/2005 tanggal 11 Agustus 2005 tentang Petunjuk Penyusunan Dokumen RPJP Daerah dan RPJM Daerah.

1.3.

MAKSUD DAN TUJUAN Dalam penyusunan Rencana Strategi Badan Lingkungan Hidup 2015-2018 mempunyai

maksud dan tujuan untuk dicapai dalam tiga tahun kedepan, berikut dijabarkan maksud dan tujuan tersebut. 1.3.1. Maksud Optimalisasi Renstra Badan Lingkungan Hidup Kota Prabumulih 2015-2018 merupakan penjabaran dari Rencana Pembangunan Jangka Panjang Menengah Kota Prabumulih 2013-2018 yang telah disusun dalam rangka memberikan arah dan


5

pedoman terhadap semua kegiatan pembangunan sektor Lingkungan Hidup selama 3 (tiga) tahun kedepan. Selain itu sebagai acuan sekaligus perangkat koordinasi dengan dinas/instansi terkait dalam penyusunan kebijakan, program, dan kegiatan yang berkaitan dengan tugas pokok dan fungsi Badan Lingkungan Hidup. 1.3.2. Tujuan Penyusunan Renstra Badan Lingkungan Hidupbertujuan untuk lebih memantapkan terselenggaranya kegiatan prioritas Badan Lingkungan Hidupdalam turut mendukung suksesnya pencapaian indikator sasaran pembangunan daerah yang telah ditetapkan dalam RPJMD Kota Prabumulih tahun 2013-2018, tujuan dimaksud dapat dijabarkan sebagai berikut : 1. Memberikan pedoman dan arah berkaitan dengan pelaksanaan tugasdan fungsi pokok Badan Lingkungan Hidup Kota Prabumulih 2. Merumuskan Visi, Misi, Strategi dan Arah Kebijakan Pembangunan diSektor Lingkungan Hidup untuk 3 (tiga) tahun kedepan (2015-2018); 3. Mengidentifikasi dan menganalisis isu-isu strategis dan kondisi umumberbagai sumberdaya pembangunan di sektor lingkungan hidup,berdasarkan kinerja pembangunan sectorlingkungan hidup sebelumnyadan rencana pembangunan ke depan; 4. Mengalokasikan berbagai sumber daya yang dimiliki Badan Lingkungan Hidup seoptimal mungkin, sehingga program kerja yang telahdirencanakan dapat terlaksana

1.4.

HUBUNGAN RENSTRA SKPD DENGAN RPJMD Pada prinsipnya penyusunan Renstra ini harus memperhatikan dokumenrencana

pembangunan lainnya, sehingga dapat sejalan dan bersinergidengan rencana pembangunan pemerintah daerah secara umum, baikjangka pendek maupun jangka panjang, maupun rencana pembangunan dari SKPD lainnya. Untuk mendapatkan gambaran mengenai keterkaitan Renstra ini dengandokumen pembangunan lainnya, dapat dilihat pada gambar berikut ini.


6

Gambar 1 Hubungan Renstra Dinas dengan Dokumen pembangunan Lainnya

Input RPJM KOTA 5 Tahun

Rancangan Renstra SKPD

Pedoman

Pedoman

RKPD KOTA 1 Tahun

Renstra SKPD 5 Tahun

Acuan

RKP

Input Acuan

Acuan Renja SKPD 1 Tahun Pedoman

Pedoman

Input RAPBD KOTA


7

1.5.

SISTEMATIKA PENULISAN

Sistematika PenyusunanRenstra Badan Lingkungan Hidup Kota Prabumulih tahun 2015-2018 ini disusun menurut Permendagri nomor 54 tahun 2010, dengan sistematika sebagai berikut :

BAB I

Pendahuluan Bab ini berisi hal-hal yang bersifat umum tentang latar belakang penyusunan Renstra, landasan hukum penyusunan Renstra, maksud dan tujuan penyusunan Renstra serta sistematika penulisan Renstra 1.

Latar Belakang Menjelaskan

mengenai

Renstra

beserta

fungsinya

sdalam

pembangunan daerah serta keterkaitan renstra SKPD dan RPJMD 2.

Landasan Hukum Menguraikan peraturan-peraturan yang mengatur tentang tupoksi, kewenangan SKPD, penyusunan dan penganggaran SKPD

3.

Maksud dan Tujuan Mendiskripsikan maksud dan tujuan penyusunan Rencana Strategis SKPD

4.

Hubungan Renstra SKPD dengan RPJMD Mendiskripsikan Tahapan peyusunan Renstra berdasarka dokumen RPJMD

5.

Sistematika Penulisan Mendiskripsikan Judul-Judul tiap Bab dan serta subtansi pokok tiap-tiap Bab


8

BAB II

Gambaran Pelayanan Bab ini memuat tugas, fungsi dan struktur organisasi, sumber daya yang dimilik, kinerja pelayanan hingga saat ini, tantangan dan peluang pengembangan pelayanan Badan Lingkungan Hidup. 1.

Tugas Pokok, Fungsi dan Struktur Organisasi Menguraikan daar hukum pembentukan SKPD, struktur organisasi dan tugas pokok dan fungsi

2.

Struktur Organisasi Menguraikan susunan organisasi beserta tugas pokok dan fungsi masing-masing jabatan

3.

Sumber Daya Menguraikan dan menjelaskan sumber daya manusia, aset yang ada serta unit atau bidang-bidang yang beroperasional

4.

Kinerja Pelayanan Menguraikan pelayanan SKPD dalam mewujudkan sasaran/target Renstra, target SPM dan target indikator kinerja

5.

Tantangan dan Peluang Pengembangan Pelayanan Menjelaskan program-program kegiatan unggulan/prioritas yang harus dilaksanakan dalam lima tahun kedepan

BAB III

Isu-Isu Strategis Berdasarkan Tugas dan Fungsi Bab ini memuat tentang indentifikasi permasalahan, penelaahan Visi Misi, Penelaahan renstra K/L, penentuan isu-isu srategis 1.

Identifikasi Permasalahan Menguraikan tentang permasalahan-permasalahan yang dihadapi oleh SKPD dalam menyelenggarakan pelayanan

2.

Telaahan Visi dan Misi Mendiskripsikan target tujuan dan target sasaran visi misi dan program Walikota dan Wakil Walikota Prabumulih yang diwujudkan oleh Badan


9

Lingkungan Hidup 3.

Telaahan Renstra K/L dan Rentra Mendiskripsikan hasil pengkajian tujuan dan sasaran dari renstra K/L terhadap jenis pelayanan dan program ungulan SKPD

4.

Telaahan Rencana Tata Ruang Wilayah dan Kajian Lngkungan Hidup Strategis Menjelaskan faktor-faktor penghambat dan pendorong dari pelayanan SKPD yang mempengaruhi permasalahan pelayanan SKPD dari implikasi RTRW dan KLHS

5.

Penentuan Isu-Isu Strategis Menjelaskan review ulang atas faktor-faktor yang mempengaruhi permasalahan pelayanan SKPD.

BAB IV

Visi, Misi, Tujuan dan Sasaran, Strategi dan Kebijakan menguraikan tentang Visi Misi SKPD, Tujuan dan Sasaran SKPD serta Kebijakan dan Strategi SKPD 1.

Visi Misi Mendiskripsikan visi misi SKPD yang telah disepakati dan menjelaskan visi dan misi tersebut

2.

Tujuan dan Sasaran Mendiskripsikan Tujuan dan Sasaran SKPD yang telah disepakati dengan mengkaitkan hubungan tujuan dan sasaran dengan visi misi

3.

Strategi dan Kebijakan Mendiskripsikan rumusan pernyataan strategi dan kebijakan SKPD dalam lima tahun kedepan

BAB V

Rencana Program Kegiatan, Indikator Kinerja, Kelompok Sasaran dan Pendanaan Indikatif Menguraikan dan menjelasakan tentang Program Kegiatan, Indikator Kinerja,


10

Kelompok Sasaran dan Pendanaan Indikatif

BAB VI

Indikator Kinerja Yang Mengacu pada Tujuan dan sasaran RPJMD menguraikan menjelaskan tentang Indikator Kinerja yang mengacu pada Tujuan dan Sasaran RPJMD

BAB VII

Penutup Menguraikan tentang kesimpulan yang dapat diambil serta saran-saran yang diperlukan


11

BBAABB IIII GGAAM MBBAARRAAN N PPEELLAAYYAAN NAAN N SSKKPPDD

2.1. TUGAS POKOK DAN FUNGSI Berdasarkan Peraturan Daerah Kota Prabumulih Nomor 2 Tahun 2008 tentang tentang Pembentukan Organisasi Perangkat Daerah Kota Prabumulih, Badan Lingkungan Hidup Kota Prabumulih mempunyai tugas pokok dan fungsi sebagai berikut : a. Tugas Pokok Tugas pokok Badan Lingkungan Hidup Kota Prabumulih adalah melaksanakan kewenagan otonomi kota dalam pelaksanaan tugas desentralisasi di bidang Lingkungan Hidup b. Fungsi Dalam menyelenggarakan tugas Badan mempunyai fungsi : a. Perumusan kebijakan teknis di bidang lingkungan; b. Perumusan kebijakan operasional tata lingkungan, pengendalian pencemaran dan kerusakan lingkungan, pemulihan dan penaatan lingkungan serta komunikasi lingkungan; c. Pelaksanaan koordinasi penilaian Analisis Mengenai Dampak Lingkungan (AMDAL) dan evaluasi pengelolaan lingkungan dan pemberian rekomendasi UKL/UPL dan SPPL; d. Pelaksanaan koordinasi dan bimbingan teknis pengendalian pencemaran dan kerusakan lingkungan, pemulihan kualitas lingkungan dan penaatan lingkungan; e. Pelaksanaan

penegakan

hukum

lingkungan,

pemberdayaan

masyarakat

dan

komunikasi di bidang lingkungan hidup. f. Pengelolaan kesekretariatan meliputi : perencanaan, umum dan keuangan; g. Pelaksanaan tugas-tugas dinas lain diberikan oleh Walikota sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Rencana Strategis Badan Lingkungan Hidup|2015-2018

12

2.2. STRUKTUR ORGANISASI Berdasarkan Peraturan daerah Kota Prabumulih Nomor 02 Tahun 2008 tentang Pembentukan Organisasi Perangkat Daerah Kota Prabumulih. Badan Lingkungan Hidup merupakan unsur pelaksana Pemerintah Kota Prabumulih di bidang lingkungan hidup yang dipimpin oleh searang Kepala Badan yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Walikota melalui Sekretaris Daerah. Kepala badan dibantu oleh 1 (satu) orang Pejabat Esselon III A (Sekretaris), 4 (empat) orang Pejabat Esselon III B (Kepala Bidang), 11 (sebelas) orang Pejabat Esselon IV A (Kepala Sub Bagian, Kepala Sub Bidang dan Kepala UPTD) dan 1 (satu) orang pejabat Esselon IV B (Sub Bagian Tata Usaha UPTB), sebagaimana tergambar dalam Struktur Organisasi Badan Lingkungan Hiduppada halaman berikut ini :


13


14

Berdasarkan struktur di atas dapat dijelaskan susunan kepegawaian Badan Lingkungan Hidup Kota Prabumulih per 1Februari 2015 adalah sebagai berikut : A. Kepala Badan 1) Badan Lingkungan Hidup dipimpin oleh seorang Kepala Badan 2) Kepala Badan mempunyai tugas pokok membantu Walikota dalam rangka melaksanakan urusan pemerintahan di bidang lingkungan hidup berdasarkan asas otonomi dan tugas pembantuan. 3). Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud ayat (2) pasal ini Kepala Badan mempunyai fungsi : 1) Perumusan kebijakan teknis di bidang lingkungan; 2) Perumusan kebijakan operasional tata lingkungan, pengendalian pencemaran dan kerusakan lingkungan, pemulihan dan penaatan lingkungan serta komunikasi lingkungan; 3) Pelaksanaan koordinasi penilaian Analisis Mengenai Dampak Lingkungan (AMDAL) dan evaluasi pengelolaan lingkungan dan pemberian rekomendasi UKL/UPL dan SPPL; 4) Pelaksanaan koordinasi dan bimbingan teknis pengendalian pencemaran dan kerusakan lingkungan, pemulihan kualitas lingkungan dan penaatan lingkungan; 5) Pelaksanaan penegakan hukum lingkungan, pemberdayaan masyarakat dan komunikasi di bidang lingkungan hidup. 6) Pengelolaan kesekretariatan meliputi : perencanaan, umum dan keuangan; 7) Pelaksanaan tugas-tugas dinas lain diberikan oleh Walikota sesuai dengan tugas dan fungsinya.


15

B. SEKRETARIAT 1. Sekretariat dipimpin oleh seorang Sekretaris; 2. Sekretaris mempunyai tugas pokok Sekretariat mempunyai tugas melaksanakan penyiapan koordinasi perencanaan, evaluasi dan pelaporan program Badan Lingkungan Hidup serta pengelolaan keuangan dan umum yang meliputi kegiatan kepegawaian, tata naskah dinas dan arsip, pengadaan perlengkapan, rumah tangga, humas serta perjalanan dinas. 3. Dalam melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud ayat (2) pasal ini sekretaris mempunyai fungsi : 1) Penyiapan bahan koordinasi, pengelolaan data dan penyusunan program kerja di lingkungan Badan; 2) Pelaksanaan penatausahaan keuangan di lingkungan Badan; 3) Pengelolaan administrasi kepegawaian; 4) Pengelolaan perlengkapan, tata naskah dinas dan arsip, rumah tangga, kehumasan dan perjalanan dinas; 5) Penyiapan bahan penyusunan laporan dan evaluasi pelaksanaan program; 6) Pelaksanaan tugas-tugas dinas lain yang diberikan oleh Kepala Badan. 7) Pelaksanaan urusan umum, rumah tangga, perlengkapan, naskah dinas, kearsipan, kehumasan dan perjalanan dinas

4. Sekretariat membawahi : a. Sub Bagian Perencanaan dan Pelaporan; 1) Sub Bagian Perencanaan dan Pelaporan dipimpin oleh seorang Kepala Sub Bagian; 2) Kepala Sub Bagian Kepegawaian mempunyai tugas pokok melakukan pengumpulan

bahan penyusunan

program, evaluasi dan pelaporan di

lingkungan Badan.


16

3) Dalam melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud ayat (2) pasal ini Kepala Sub Bagian Perencanaan dan Pelaporan mempunyai fungsi : (1) Pengumpulan bahan, pengolahan data dan penyusunan rencana kegiatan Sub Bagian Perencanaan (2) Pengumpulan bahan dan koordinasi perencanaan kegiatan dan anggaran di lingkungan Badan; (3) Pelaksanaan monitoring dan evaluasi perencanaan di lingkungan Badan; (4) Pelaksanaan administrasi, evaluasi dan pelaporan program di lingkungan Badan; (5) Penyusunan Laporan Status Lingkungan Hidup Daerah (SLHD); (6) Penyusunan Laporan Pelaksanaan Standar Pelayanan Minimal (SPM) Bidang Lingkungan Hidup; (7) Pelaksanaan tugas lain yang diberikan Sekretaris.

b. Sub Bagian Keuangan; 1) Sub Bagian Keuangan dipimpin oleh seorang Kepala Sub Bagian; 2) Kepala Sub Bagian Keuangan mempunyai tugas pokok mempunyai tugas melakukan kegiatan penyusunan anggaran, belanja dan akuntansi keuangan; 3) Dalam melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud ayat (2) pasal ini Kepala Sub Bagian Keuangan mempunyai fungsi : (1) Pengumpulan bahan, pengolahan data dan penyusunan rencana kegiatan Sub Bagian Keuangan ; (2) Pelakasanaan proses surat permintaan pembayaran dan surat perintah membayar;


17

(3) Pelaksanaan tugas akuntansi dan pelaporan keuangan; (4) Pelaksanaan pembukuan dan perhitungan anggaran di lingkungan Badan; (5) Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Sekretaris. c. Sub Bagian Umum ; 1) Sub Bagian Umum dipimpin oleh seorang Kepala Sub Bagian; 2) Kepala Sub Bagian Umum mempunyai tugas melakukan pengumpulan dan pengelolaan tata naskah dinas dan kearsipan serta administrasi kepegawaian; 3) Dalam melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud ayat (2) pasal ini Kepala Sub Bagian Umum mempunyai fungsi : (1) Pengumpulan bahan, pengolahan data dan penyusunan rencana kegiatan Sub Bagian umum; (2) Pelaksanaan tata naskah dinas, kearsipan, perjalanan dinas humas serta rumah tangga di lingkungan Badan; (3) Pengumpulan bahan penyusunan rencana kebutuhan, pengadaan, pemeliharaan dan pelaporan barang inventaris di lingkungan badan; (4) Pelaksanaan

administrasi kepegawaian dan pengumpulan bahan

pembinaan disiplin pegawai di lingkungan Badan; (5) Pelaksanaan tugas lain yang diberikan Sekretaris.


18

C. BIDANG TATA LINGKUNGAN

1. Bidang Tata Lingkungan dipimpin oleh seorang Kepala Bidang; 2. Kepala Tata Lingkungan mempunyai tugas pokok : melaksanakan pengkajian dampak lingkungan, merencanakan pengelolaan lingkungan dan melaksanakan pengawasan serta evaluasi penerapan pelaksanaan pengelolaan lingkungan. 3. Dalam melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud ayat (2) Pasal ini Kepala Bidang Tata Lingkungan mempunyai Fungsi : (1) Pembentukan Tim Komisi Penilai, Tim Teknis dan Sekretariat AMDAL Kota; (2) Pelaksanaan koordinasi dengan lembaga dan instasi terkait dalam penilaian AMDAL dan pemberian rekomendasi UKL/UPL; (3) Pelaksanaan pembinaan tata lingkungan; (4) Penyusunan pedoman dan pelaksanaan pengawasan dan evaluasi pengelolaan lingkungan; (5) Pelaksanaan evaluasi, monitoring, dokumentasi dan pelaporan terhadap hasil pengkajian dampak lingkungan dan pengawasan pengelolaan lingkungan; (6) Pelaksanaan tugas-tugas dinas lain yang diberikan oleh Kepala Badan. (7) Bidang Tata Lingkungan membawahi: a. Sub Bidang Pengkajian Dampak Lingkungan; 1. Sub Bidang Pengkajian Dampak Lingkungandipimpin oleh seorang Kepala Sub Bidang; 2. Kepala Sub Bidang Pengkajian Dampak Lingkunganmempunyai tugas pokok

:

melaksanakan

koordinasi

teknis

pengkajian

dampak

lingkungan; 3. Dalam melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud ayat (2) pasal ini Kepala Sub Bidang Pengkajian Dampak Lingkungan mempunyai fungsi; (1) Pengumpulan, pengolahan data dan penyusunan rencana kegiatan Sub Bidang Pengkajian Dampak Lingkungan;


19

(2) Pengumpulan bahan dan koordinasi pelaksanaan teknis pengkajian dampak lingkungan; (3) Pelaksanaan evaluasi, monitoring, dokumentasi dan penyusunan laporan hasil pengkajian dampak lingkungan serta menyiapkan rekomendasi kelayakan lingkungan dan Izin Lingkungan; (4) Pelaksanaan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Kepala Bidang Tata Lingkungan.

b. Sub Bidang Pengawasan dan Evaluasi Pengelolaan Lingkungan; 1.

Sub

Bidang

Bidang

Pengawasan

dan

Evaluasi

Pengelolaan

Lingkungandipimpin oleh seorang Kepala Sub Bidang; 2. Kepala Sub Bidang Pengawasan dan Evaluasi Pengelolaan Lingkungan mempunyai tugas pokok : melaksanakan penyiapan bahan dan pelaksanaan pengawasan dan evaluasi pengelolaan lingkungan 3. Dalam melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud ayat (2) pasal ini Kepala Sub Bidang Pengkajian Dampak Lingkungan mempunyai fungsi; (1) Pengumpulan, pengolahan data dan penyusunan rencana kegiatan Sub Bidang Pengawasan dan Evaluasi Pengelolaan Lingkungan; (2)

Pengumpulan bahan dan koordinasi pelaksanaan teknis pengawasan dan evaluasi pelaksanaan pengelolaan lingkungan;

(3) Pelaksanaan evaluasi, monitoring, dokumentasi dan penyusunan laporan hasil evaluasi pelaksanaan pengelolaan lingkungan; (4) Pelaksanaan tugas-tugas dinas lain yang diberikan oleh Kepala Bidang Tata Lingkungan.


20

D. BIDANG PENGENDALIAN PENCEMARAN LINGKUNGAN DAN PENGELOLAAN LIMBAH 1. Bidang Pengendalian Pencemaran Lingkungan dan Pengelolaan Limbah dipimpin oleh seorang Kepala Bidang; 2. Kepala Pengendalian Pencemaran Lingkungan dan Pengelolaan Limbahmempunyai tugas pokok : mempunyai tugas melaksanakan perumusan kebijakan dan koordinasi pelaksanaan kebijakan, pemantauan dan pengawasan penaatan, analisis dan evaluasi serta pelaporan di bidang pengendalian pencemaran lingkungan dan pengelolaan limbah. 3. Dalam melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud ayat (2) Pasal ini Kepala Bidang Pengendalian Pencemaran Lingkungan dan Pengelolaan Limbahmempunyai Fungsi : (1) perumusan kebijakan dan koordinasi pelaksanaan kebijakan di bidang pengendalian pencemaran lingkungan dan pengelolaan limbah; (2) pemantauan dan pengawasan penaatan, analisis dan evaluasi serta pelaporan di bidang pengendalian pencemaran lingkungan dan pengelolaan limbah; (3) pembinaan perizinan di bidang perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup; (4) Pelaksanaan koordinasi dan kerjasama dengan instansi dan lembaga terkait dalam pengendalian pencemaran lingkungan dan pengelolaan limbah; (5) penyiapan bahan penetapan baku mutu pencemaran lingkungan hidup; (6) pelaksanaan tugas-tugas dinas lain yang diberikan oleh Kepala Badan. (7) Bidang Pengendalian Pencemaran Lingkungan dan Pengelolaan Limbah membawahi: a. Sub Bidang Pengendalian Pencemaran Lingkungan; 1. Sub Bidang Pengendalian Pencemaran Lingkungan dipimpin oleh seorang Kepala Sub Bidang; 2. Kepala Kepala Sub Bidang Pengendalian Pencemaran Lingkungan mempunyai tugas pokok : melaksanakan pengumpulan dan penyiapan bahan koordinasi, pemantauan dan pengawasan penaatan, analisis dan Rencana Strategis Badan Lingkungan Hidup|2015-2018

21

evaluasi

serta

pelaporan

di

bidang

pengendalian

pencemaran

lingkungan. 3. Dalam melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud ayat (2) pasal ini Kepala Sub Bidang Pengendalian Pencemaran Lingkungan mempunyai fungsi; (1) pengumpulan, pengolahan data, dan penyusunan rencana kegiatan Sub Bidang Pengendalian Pencemaran Lingkungan; (2)

pengumpulan

bahan

dan

koordinasi

pelaksanaan

teknis

pengendalian pencemaran lingkungan serta perizinan di bidang perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup; (3) pelaksanaan evaluasi, monitoring, dokumentasi, dan penyusunan laporan hasil pengendalian pencemaran lingkungan; (4) pelaksanaan tugas-tugas dinas lain yang diberikan oleh Kepala Bidang Pengendalian Pencemaran Lingkungandan Pengelolaan Limbah.

b. Sub Bidang Pengelolaan Limbah; 1. Sub Bidang Pengelolaan Limbah dipimpin oleh seorang Kepala Sub Bidang; 2. Kepala Kepala SubBidang Pengelolaan Limbah mempunyai tugas pokok : mempunyai tugas melaksanakan pengumpulan dan penyiapan bahan koordinasi, pemantauan dan pengawasan penaatan, analisis dan evaluasi serta pelaporan di bidang pengelolaan limbah.


22

3. Dalam melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud ayat (2) pasal ini Kepala Sub Bidang Pengelolaan Limbah mempunyai fungsi; (1) pengumpulan, pengolahan data, dan penyusunan rencana kegiatan Sub Bidang Pengelolaan Limbah; (2) pengumpulan bahan dan koordinasi pelaksanaan teknis pengelolaan limbah; (3) pelaksanaan evaluasi, monitoring, dokumentasi, dan penyusunan laporan hasil pengelolaan limbah; (4) pelaksanaan tugas-tugas dinas lain yang diberikan oleh Kepala Bidang Pengendalian Pencemaran Lingkungan dan Pengelolaan Limbah.

E. BIDANG PENGENDALIAN KERUSAKAN DAN PEMULIHAN LINGKUNGAN 1. Bidang Pengendalian Kerusakan dan Pemulihan Lingkungan dipimpin oleh seorang Kepala Bidang; 2. Kepala Pengendalian Pengendalian Kerusakan dan Pemulihan Lingkungan mempunyai tugas pokok :

mempunyai tugas melaksanakan koordinasi

pengendalian kerusakan lingkungan dan pemulihan lingkungan; 3. Dalam melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud ayat (2) Pasal ini Kepala Bidang Pengendalian Pengendalian Kerusakan dan Pemulihan Lingkungan mempunyai Fungsi : (1) Penyiapan bahan dan Koordinasi teknis di bidang pengendalian kerusakan dan pemulihan lingkungan; (2) Pelaksanaan pembinaan bidang pengendalian kerusakan dan pemulihan lingkungan; (3) Pelaksanaan koordinasi dengan lembaga dan instansi terkait dalam pengendalian kerusakan dan pemulihan lingkungan;


23

(4) Penyiapan bahan penetapan kriteria baku kerusakan dan daya dukung lingkungan; (5) Pelaksanaan evaluasi, monitoring, dokumentasi dan pelaporan terhadap hasil pengendalian kerusakan dan pemulihan lingkungan. (6) Pelaksanaan koordinasi dengan lembaga dan instansi terkait dalam pengendalian kerusakan dan pemulihan lingkungan; (7)Pelaksanaan tugas-tugas dinas lain yang diberikan oleh Kepala Badan. (8)

Bidang Pengendalian Limbahmembawahi:

Pencemaran

Lingkungan

dan

Pengelolaan

a. Sub Bidang Pengendalian Kerusakan Lingkungan dan Konservasi Sumber Daya Alam (SDA); 1. Sub Bidang Pengendalian Kerusakan Lingkungan dan Konservasi Sumber Daya Alam (SDA) dipimpin oleh seorang Kepala Sub Bidang; 2. Kepala Kepala SubBidang Pengendalian Kerusakan Lingkungan dan Konservasi Sumber Daya Alam (SDA) mempunyai tugas pokok : melakukan pengumpulan, menganalisa, penyiapan bahan dan koordinasi pengendalian kerusakan lingkungan dan Konservasi SDA. 3. Dalam melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud ayat (2) pasal ini Kepala Sub Pengendalian Kerusakan Lingkungan dan Konservasi Sumber Daya Alam (SDA) mempunyai fungsi; (1) Pengumpulan, pengolahan data dan penyusunan rencana kegiatan Sub Bidang Pengendalian Kerusakan Lingkungan dan Konservasi SDA; (2) Pelaksanaan koordinasi teknis pengendalian kerusakan lingkungan dan Konservasi SDA; (3) Penyiapan bahan penetapan kriteria baku kerusakan dan daya dukung lingkungan; (4) Penyiapan bahan pengendalian kerusakan lingkungan akibat dampak perubahan iklim;


24

(5) Pelaksanaan monitoring, evaluasi, dokumentasi dan penyusunan laporan hasil pengendalian kerusakan lingkungan dan konservasi SDA; (6) Pelaksanaan tugas-tugas dinas lain yang diberikan oleh Kepala Bidang Pengendalian Kerusakan dan Pemulihan Lingkungan.

b. Sub Bidang Pemulihan Lingkungan; 1. Sub Bidang Pemulihan Lingkungan dipimpin oleh seorang Kepala Sub Bidang; 2. Kepala Kepala Sub Bidang Pemulihan Lingkungan mempunyai tugas pokok : melakukan pengawasan pemulihan lingkungan. 3. Dalam melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud ayat (2) pasal ini Kepala Sub Bidang Pemulihan Lingkungan mempunyai fungsi; (1) Pengumpulan, pengolahan data dan penyusunan rencana kegiatan Sub Bidang Pemulihan Lingkungan; (2) Pengumpulan bahan dan koordinasi pelaksanaan teknis pemulihan lingkungan; (3) Pelaksanaan monitoring, evaluasi, dokumentasi dan penyusunan laporan hasil pemulihan lingkungan; (4) Pelaksanaan analisa dan penyusunan pedoman di bidang pengelolaan pengaduan dan penyelesaian sengketa lingkungan; (5) Pelaksanaan pengelolaan pengaduan masyarakat dan pemantauan tindak lanjut pengaduan; (6) Pelaksanaan tugas-tugas dinas lain yang diberikan oleh Kepala Bidang Pengendalian Kerusakan dan Pemulihan Lingkungan.


25

F. BIDANG PENAATAN DAN KOMUNIKASI LINGKUNGAN

1. Bidang Penaatan dan Komunikasi Lingkungandipimpin oleh seorang Kepala Bidang; 2. Kepala Bidang Penaatan dan Komunikasi Lingkunganmempunyai tugas pokok : mempunyai

tugas

melaksanakan

pembinaan,

penaatan

dan

komunikasi

lingkungan; 3. Dalam melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud ayat (2) Pasal ini Kepala Bidang Penaatan dan Komunikasi Lingkunganmempunyai Fungsi : (1) perumusan kebijakan dan koordinasi pelaksanaan kebijakan di bidang penaatan dan komunikasi lingkungan; (2) pemantauan dan pengawasan, analisis dan evaluasi serta pelaporan di bidang penaatan dan komunikasi lingkungan; (3) pembinaan di bidang penaatan dan komunikasi lingkungan; (4) penyiapan bahan penyusunan rancangan produk hukum di bidang penaatan dan komunikasi lingkungan; (5) Pelaksanaan koordinasi dan kerjasama dengan instansi dan lembaga terkait bidang penaatan dan komunikasi lingkungan; (6) Pelaksanaan tugas-tugas dinas lain yang diberikan oleh Kepala Badan. (7) Bidang Penaatan dan Komunikasi Lingkunganmembawahi: a. Sub Bidang Penegakan Hukum Lingkungan; 1. Sub Bidang Penegakan Hukum Lingkungandipimpin oleh seorang Kepala Sub Bidang; 2. Kepala Kepala SubBidang Penegakan Hukum Lingkunganmempunyai tugas pokok : Melakukan pengumpulan, penyiapan bahan dan koordinasi dalam bidang penegakan hukum lingkungan 3. Dalam melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud ayat (2) pasal ini Kepala Sub Bidang Penegakan Hukum Lingkungan mempunyai fungsi;


26

(1) Pengumpulan, pengolahan data dan penyusunan rencana kegiatan bidang penegakan hukum lingkungan; (2) Pengumpulan bahan dan koordinasi pelaksanaan teknis bidang penegakan hukum lingkungan; (3) Pengumpulan bahan dan penyusunan rancangan produk hukum bidang perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup; (4) Pelaksanaan sosialisasi dan pembinaan pelaksanaan produk hukum lingkungan hidup; (5) Pelaksanaan monitoring, evaluasi, dokumentasi dan penyusunan laporan pelaksanaan kegiatan bidang penegakan hukum lingkungan; (6) Pelaksanaan tugas-tugas lain yang diberikan Kepala Bidang Penaatan dan Komunikasi Lingkungan;

b. Sub Bidang Pemberdayaan Masyarakat dan Komunikasi Lingkungan; 1. Sub Bidang Pemberdayaan Masyarakat dan Komunikasi Lingkungan dipimpin oleh seorang Kepala Sub Bidang; 2. Kepala Kepala SubBidang Pemberdayaan Masyarakat dan Komunikasi Lingkungan mempunyai tugas pokok : Melaksanakan edukasi pemberdayaan masyarakat dan komunikasi lingkungan untuk meningkatkan peran serta masyarakat dalam pengelolaan lingkungan; 3. Dalam melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud ayat (2) pasal

ini Kepala Sub Bidang Pemberdayaan Masyarakat dan

Komunikasi Lingkungan mempunyai fungsi; (1) Pengumpulan, pengolahan data dan penyusunan renacana kegiatan bidang pemberdayaan masyarakat dan komunikasi lingkungan; (2) Pengumpulan bahan dan koordinasi pelaksanaan teknis bidang pemberdayaan masyarakat, pengembangan edukasi dan komunikasi lingkungan;


27

(3) Penyusunan rencana kerja dan pelaksanaan pemberdayaan masyarakat, pengembangan edukasidan komunikasi lingkungan dalam pengelolaan dan pelestarian lingkungan hidup; (4) Pelaksanaan evaluasi, monitoring , dokumentasi dan penyusunan laporan pelaksanaan pemberdayaan masyarakat dalam pelestarian lingkungan hidup melalui komunikasi lingkungan; (5) Pelaksanaan tugas-tugas dinas lain yang diberikan Kepala Bidang Penaatan dan Komunikasi Lingkungan.

G. UNIT PELAKSANA TEKNIS BADAN (UPTB)

1. Unit Pelaksana Teknis Badan (UPTB) dipimpin oleh seorang Kepala Laboratorium; 2. Unit Pelaksana Teknis Badan (UPTB)mempunyai tugas pokok : melaksanakan teknis operasional laboratorium lingkungan yang melayani langsung dunia usaha. Instansi pemerintah dan masyarakat; 3. Dalam melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud ayat (2) Pasal ini Unit Pelaksana Teknis Badan (UPTB) mempunyai Fungsi : (1) Pengumpulan bahan, pengolahan data dan penyusunan rencana kegiatan Unit Pelaksana Teknis Badan Operasional Laboratorium Lingkungan (2) Pelaksanaan pengujian yang meliputi pengambilan contoh uji ( sampel ) termasuk analisa di lapangan, penanganan transfortasi sampel, penyimpanan sampel, preparasi dan analisa sampel di laboratorium (3) Pelaksanaan pengujian parameter kualitas lingkungan/limbah cair dengan parameterfisik/kimia/biologi (4) Pelaksanaan koordinasi dan kerjasama pengujian dengan instansi terkait atau laboratorium lainnya jika terjadi keterbatasan sumber daya dan metode yang dimiliki (5) Pengolahan data dan pembuatan laporan hasil pengujian (6) Penyelesaian administrasi pelaksanaan pengujian di laboratorium (7) Pelaksanaan pelayanan kepada masyarakat di bidang pengujian laboratorium Rencana Strategis Badan Lingkungan Hidup|2015-2018

28

(8)

Pelaksanaan pengawasan, evaluasi dan pelaporan kegiatan pengujian di laboratorium

(9) Pelaksanaan kearsipan, rumah tangga, perlengkapan dan humas serta administrasi keuangan laboratorium (10) Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh kepala Badan Lingkungan Hidup

2.2. SUMBER DAYA 2.2.1. Sumber Daya Manusia Sampai dengan 31 Oktober 2015, pegawai Badan Lingkungan Hidup Kota Prabumulih berjumlah 23 orang, seperti ditunjukan pada tabel. 1 sebagai berikut :

Tabel . 1 Jumlah Pegawai Badan Lingkungan Hidup No

Bidang / Bagian

1 2

Sekretariat Bidang Tata Lingkungan Bidang Pengendalian Pencemaran Lingkungan dan Pengelolaan Limbah Bidang Pengendalian Kerusakan dan Pemulihan Lingkungan Bidang Penaatan dan Komunikasi Lingkungan Unit Pelaksana Teknis Badan (UPTB) TOTAL

3 4 5 6

Jumlah pegawai 7 5 3 3 3 4 25

Berdasarkan kualifikasi pendidikan, keadaan pegawai ditunjukan pada tabel. 2, sebagai berikut :


29

Tabel . 2 Kualifikasi Pendidikan Pendid Pegawai Badan Lingkungan Hidup Kualifikasi Pendidikan SD

SMP

SMA

D II

D III

S1

S2

S3

Jumlah

-

-

1

-

-

18

6

-

25

Grafik 1 Kualifikasi Pendidikan

20 15 10 5 0 SMA

S1

S2

Berdasarkan kualifikasi pangkat dan golongan, keadaan pegawai ditunjukan pada ta tabel. 3, sebagai berikut :

Tabel . 3 Kualifikasi Pangkat dan Golongan Pegawai Dishubkominfo Kualifikasi Pangkat dan Golongan Gol I

Gol II

Gol III

Gol IV

Jumlah

-

1

23

1

25

Rencana Strategis Badan Lingkungan Hidup|201 2015-2018

30

Grafik 2 Kualifikasi Pangkat dan Golongan

25 20 15 10 5 0 Gol II

Gol III

Gol IV

Berdasarkan kualifikasi jabatan, keadaan ke pegawai ditunjukan pada tab tabel. 4,

sebagai

berikut : Tabel. 4 Kualifikasi alifikasi Jabatan Pegawai Badan Lingkungan Hidup Kualifikasi Jabatan Struktural dan Fungsional Struktural Esselon I

Esselon II

Esselon III

-

1

5

Esselon IV 10

Fungsional

Jumlah

-

16

Rencana Strategis Badan Lingkungan Hidup|201 2015-2018

31

Grafik 3 Kualifikasi Jabatan

10 5 1 Esselon IV

Esselon III

Esselon II

2.2.2. Aset Modal Prasarana yang dimiliki oleh Badan Lingkungan Hidup Kota Prabumulih per 1 Februari 2015 terdiri dari : 

Kantor Sekretariat di lantai 8 Gedung Induk Pemerintah Kota Prabumulih



Gedung Laboratorium Lingkungan bertempat di Kelurahan cambai dengan luas ... m2

Sedangkan sarana yang dimiliki oleh Badan Lingkungan HidupKota Kota Prabumulih terdiri dari : 

Kendaraan dinas operasional roda empat 1 unit



Kendaraan dinas as operasional roda 2 sebanyak 4 unit



Peralatan dan Perlengkapan Kantor lainnya

Berdasarkan nilai laporan Bendahara Barang daftar sarana dan prasaran prasaran yang dimiliki Badan Lingkungan Hidup ditunjukan oleh o tabel berikut : Rencana Strategis Badan Lingkungan Hidup|201 2015-2018

32

No 1. 2.

3.

Uraian Aset Tanah, terdiri dari : - Tanah Lokasi Laboratorium Lingkungan Peralatan dan Mesin, terdiri dari: - Alat Angkutan (Mobil dan Motor Dinas) - Alat Kantor dan Rumah Tangga - Alat Laboratorium Bangunan Gedung, terdiri dari : - Gedung laboratorium Lingkungan

Jumlah

Nilai Aset

m2 5 unit 56 unit 155unit

452.407.800 1.052.372.550 2.578.790.530

1 unit

1.287.118.900

Total Nilai Aset

2.3. KINERJA PELAYANAN Perkembangan pembangunan yang ada di Kota Prabumulih telah membawa konsekuensi pada perubahan dan penurunan kuantitas dan kualitas sumberdaya alam serta lingkungan yang secara langsung berpengaruh pada keseimbangan dan daya dukung lingkungan. Pada Tahun2015 ini dicanangkan program dan kegiatan sebagai upaya untuk menanggapi permasalahan lingkungan hidup yang diprioritaskan pada perbaikan pengelolaan sumber daya alamdan pelestarian fungsi lingkungan hidup.

Berbagai kegiatan Badan Lingkungan Hidup dalam melaksanakan urusan wajib di bidang Lingkungan Hidup mengarah pada 8 (delapan) program prioritas yaitu (1) Pengembangan Kinerja Pengelolaan Persampahan, (2) Pengendalian Pencemaran dan Perusakan Lingkungan Hidup, (3) Pengendalian dan Pengawasan Sumber daya Alam, (4) Perlindungan dan Konservasi Sumber Daya Alam, (5) Peningkatan Kualitas dan Akses Informasi Sumber Daya Alam danLingkungan Hidup, (6) Rehabilitasi dan pemulihan Cadangan Sumber Daya Alam (7) Peningkatan Pengendalian Polusi dan (8) Program Pengelolaan Ruang Terbuka Hijau (RTH). Kedelapan program tersebut dilaksanakan untuk mencapai tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan. Hasil dari pencapaian kinerja pelayanan Badan Lingkungan Hidup antara lain :


33

a. Meningkatnya pengembangan kinerja pengelolaan persampahan antara lain melalui : - Meningkatnya perilaku masyarakat dalam upaya pengelolaan persampahan - Meningkatnya sarana dan prasarana pengelolaan persampahan b. Meningkatnya upaya pengendalian pencemaran

dan perusakan lingkungan hidup

antara lain melalui : - Penerbitan Izin Pembuangan Limbah Cair, dengan pengawasan ketat dan memperhatikan persyaratan yang harus dipenuhi, Izin pembuangan Limbah cair barulah diterbitkan. Bagi kegiatan yang tidak memiliki Izin Pembuangan Limbah Cair dilarang untuk membuang limbahnya ke media lingkungan. - Penilaian Kelayakan Dokumen Lingkungan Bagi Kegiatan Usaha yang akan beroperasi di Kota Prabumulih. Dalam dokumen ini juga memuat arahan-arahan yang harus dipatuhi oleh pemrakarsa unduk meminimalisir dampak negatif terhadap lingkungan - Meningkatnya pengawasan penaatan terhadap perusahaan peserta PROPER - Meningkatnya pengawasan penaatan baku mutu lingkungan - Meningkatnya pengawasan terhadap perusahaan wajib AMDAL - Meningkatnya penanganan kasus pencemaran dan perusakan lingkungan secara cepat dan tanggap. c. Meningkatnya upaya pengendalian dan pengawasan SDA antara lain melalui : -

Meningkatnya pemantauan kualitas lingkungan

-

Meningkatnya pengawasan terhadap kualitas sumber-sumber air

-

Tersedianya informasi pengendalian sumber-sumber pencemar

d. Meningkatnya upaya perlindungan dan konservasi SDA antara lain melalui : - Meningkatnya upaya-upaya konservasi dalam pengelolaan lingkungan hidup


34

- Meningkatnya penangananan jumlah aduan masyarakat akibat adanya dugaan pencemaran yang ditindaklanjuti e. Meningkatnya rehabilitasi dan pemulihan cadangan Sumber Daya alam antara lain melalui : -

Meningkatnya kualitas sumber daya alam dan lingkungan hidup

-

Tersedianya informasi areal SDA

f. Meningkatnya kualitas dan akses informasi SDA dan lingkungan - Meningkatnya upaya pemberdayaan masyarakat dalam pengelolaan lingkungan hidup g. Meningkatnya pengendalian polusi - Meningkatnya pengawasan penaatan terhadap pengendalian pencemaran udara/ polusi - Meningkatnya fasilitas laboratorium lingkungan. g. Meningkatnya pengelolaan Ruang Terbuka Hijau (RTH) antara lain melalui : - Meningkatnya ketersediaan ruang terbuka hijau - Meningkatnya kesadaran masyarakat dalam pengelolaan lingkungan hidup.

2.4. Tantangan dan Peluang Pengembangan Pelayanan SKPD Berdasarkan identifikasi terhadap potensi dan permasalahan yang diperkirakan akan dihadapi, maka tantangan dan peluang pengembangan pelayanan Badan Lingkungan Hidup adalah :

2.4.1. Peluang


35

Beberapa peluang (Opportunities) yang dapat dimanfaatkan pengembangan kinerja pelayanan di bidang Lingkungan Hidup adalah 1. Tersedianya Potensi Sumber Daya Alam 2. Isu lingkungan merupakan isu global 3. Meningkatnya tuntutan masyarakat terhadap kondisi yang baik dan tata kelola pemerintahan yang baik (good environmental governance) 4. Penerapan otonomi daerah 5. Telah berkembangnya kapasitas organisasi masyarakat dan organisasi non pemerintah

2.4.2. Tantangan Beberapa tantangan (threats) yang perlu diantisipasi antara lain : 1.

Meningkatnya permasalahan Lingkungan Hidup.

2.

Menurunnya kualitas lingkungan hidup.

3.

meningkatnya kegiatan pembangunan.

4.

Isu

Lingkungan

Hidup

belum

ditempatkan

sebagai

peluang

untuk

pembangunan Ekonomi 5.

Kepedulian masyarakat dan dunia usaha terhadap pengelolaan lingkungan yang masih harus ditingkatkan, didukung dengan perilaku budaya yang ramah lingkungan.

6.

Kapasitas sumber daya manusia dan kelembagaan lingkungan hidup yang masih harus di tingkatkan.


36

BBAABB IIIII IISSUU--IISSUU SSTTRRAATTEEGGIISS BBEERRDDAASSAARRKKAAN N TTUUGGAASS PPO OKKO OKK DDAAN N FFUUN NGGSSII

Kota Prabumulih mengemukakan beberapa isu strategis yang krusial yang dihadapi oleh Badan Lingkungan Hidup berdasarkan identifikasi permasalahan, telaah visi, misi dan program

Walikota

dan

Wakil

Walikota

Prabumulih,

serta

telaahan

Renstra

Kementrian/Lembaga.

3.1. IDENTIFIKASI PERMASALAHAN BERDASARKAN TUGAS DAN FUNGSI Sebelum mengindentifikasi permasalahan yang dihadapi oleh Badan Lingkungan Hidup Kota Prabumulih, perlu disampaikan pelayan-pelayan umum yang dilakukan oleh SKPD Badan Lingkungan Hidup dengan memasukannya kedalam program-program unggulan, yaitu : 1.

Pelayanan Perizinan, yaitu melayani izin lingkungan, izin pembuangan limbah cair dan izin penyimpanan sementara LB-3 / B-3 terhadap aktivitas suatu kegiatan/usaha yang ada di Kota Prabumulih

2.

Pelayanan Jasa laboratorium yaitu menyediakan unit pengujian sampel air dan udara dengan parameter uji

3.

Pengembangan dan pemberdayaan kelompok informasi masyarakat

Identifikasi permasalahan berdasarkan tugas dan fungsiBadan Lingkungan Hidup Kota

Prabumulih

dimaksudkan

untuk

mengetahui

adanya

faktor-faktor

yang

mempengaruhiBadan Lingkungan Hidup dalam menjalankan tugasnya (Self Evaluation). Untuk mengetahui permasalahan yang ada dilakukan dengan cara melakukan evaluasi hasil capaian kinerja sebelumnya dan dilakukan analisa faktor-faktor yang mendorong serta faktor-faktor yang menghambat baik yang berada didalam kewenanganBadan Lingkungan Hidup Informatika maupun dari kewenangan yang ada di luarBadan

Rencana Strategis Badan Lingkungan Hidup 2015-2018

37

Lingkungan Hidup. Aspek yang menjadi bahan kajian untuk melakukan identifikasi permasalahan berdasarkan tugas dan fungsiBadan Lingkungan Hidup meliputi: 1.

Aspek Gambaran pelayananBadan Lingkungan Hidup , Identifikasi dilakukan terhadap gambaran dan kinerjaBadan Lingkungan Hidup Kota Prabumulih dalam melakukan tugasnya.

2.

Aspek Kajian terhadap Renstra Pemerintah Kota Prabumulih, Identifikasi dimaksudkan untuk menilai keserasian, keterpaduan, sinkronisasi, dan sinergitas pencapaian dengan Renstra Kota Prabumulih

3.

Aspek Kajian terhadap pola tata ruang kota Prabumulih/RTRW, telaahan rencana tata ruang wilayah ditujukan untuk mengidentifikasi implikasi rencana struktur dan pola ruang terhadap kebutuhan pelayanan SKPD Badan Lingkungan Hidup. Dibandingkan dengan struktur dan pola ruang eksisting maka SKPD dapat mengidentifikasi arah (geografis) pengembangan pelayanan, perkiraan kebutuhan pelayanan, dan prioritas wilayah pelayanan SKPD dalam lima tahun mendatang. Dikaitkan dengan indikasi program pemanfaatan ruang jangka menengah dalam RTRW, SKPD dapat menyusun rancangan program beserta targetnya yang sesuai dengan RTRW tersebut.

4.

Aspek Kajian Lingkungan Hidup Strategis/KLHS, Analisis terhadap dokumen hasil KLHS ditujukan untuk mengidentifikasi apakah ada program dan kegiatan pelayanan SKPD yang berimplikasi negatif terhadap lingkungan hidup. Dalam melakukan penilaian terhadap capaian/kondisi pada saat sekarang,analisa yang dilakukan meliputi kondisi pencapaian pada saat sekarangdibandingkan dengan rencana kerjanya, standar yang dipergunakan, faktoryang mempengaruhi dan permasalahan yang ada dalam pelayanan SKPDBadan Lingkungan Hidup Kota Prabumulih.


38

Dapat dijelaskan dalam tabel berikut : Identifikasi Permasalahan Berdasarkan Tugas dan Fungsi SKPD Aspek Kajian

Capaian Kondisi Saat ini

Standar Yang digunakan

Yang Mempengaruhi Internal

Aspek Pelayanan SKPD

Kurang

SPM Badan Lingkungan Hidup

SDM dan Sarana

Kajian Renstra Kota Prabumulih

Baik

Capaian renstra

SDM

Kajian RTRW

sedang

Capaian Renstra

SDM dan Sarana

Kajian KLHS

Kurang

Capaian renstra

SDM dan Saran

Permasalahn

External

Perda dan Peraturan yang ada

Perda dan Peraturan yang ada Perda dan Peraturan yang ada Perda dan Peraturan yang ada

Pencemaran air, udara, kerusakan tanah terhadap biomassa, B3/LB-3, sampah domestik serta Pos pengaduan Fenomena Perubahan iklim yang meningkat Ketersediaan Ruang terbuka hijau terbatas Penurunan kualitas lingkungan

Identifikasi permasalahan Badan Lingkungan Hidup dikaslifikasikan berdasarkan perbidang yang terdapat di Badan Lingkungan Hidup. 1.

Permasalahan Bidang Tata Lingkungan Pada saat ini perkembangan di bidang usaha/kegiatan di Kota Prabumulih semakin pesat, dimana Kota Prabumulih sebagai kota perlintasan atau kota perdagangan menjadikan kota ini sebagai kota yang diminati para pengembang atau investor untuk menanamkan modalnya di Kota seinggok sepemunyian ini. Sehingga semakin meningkat keberadaan hotel, restauran, perumahan maupun unit pelayanan kesehatan di Kota Prabumulih.


39

Beberapa permasalahan yang terkait dengan bidang Tata Lingkungan adalah sebagai berikut : 1) Rendahnya

pemahamaninvestor/pemrakarsa

suatu

usaha/kegiatan

dalam

pengurusan izin lingkungan atau dalam pembuatan dokumen lingkungan. 2) Belum optimalnya pelaksanaan Perda dan peraturan bidang tata lingkungan serta masih banyaknya peraturan yang harus disesuaikan dengan Peraturan Perundangundangan yang lebih tinggi. 3) Belum optimalnya koordinasi antar instansi dan pihak terkait dalam pengurusan izin lingkungan

2.

Permasalahan Bidang Pengendalian Pencemaran dan Pengelolaan Limbah Beberapa permasalahan yang terkait dengan Pengendalian Pencemaran dan Pengelolaan Limbahsebagai berikut: 1) Rendahnya pemahamanpihak industri dalam pengelolaan limbah 2) Belum optimalnya pelaksanaan Perda dan peraturan bidang pengendalian pencemaran dan pengelolaan limbah serta masih banyaknya peraturan yang harus disesuaikan dengan Peraturan Perundang-undangan yang lebih tinggi. 3) Belum optimalnya koordinasi antar instansi dan pihak terkait dalam pengelolaan limbah 4) Rendahnya keterampilan dan keahlian teknis aparatur dalam pengendalian pencemaran

dan

pengelolaan

limbah

sehingga

mengakibatkan

sulitnya

implementasi peraturan perundang-undangan.

3.

Permasalahan Bidang Pengendalian Kerusakan dan Pemulihan Lingkungan Beberapa permasalahan yang terkait dengan Pengendalian Pencemaran dan Pengelolaan Limbah sebagai berikut: 1) Belum optimalnya pelaksanaan Perda dan peraturan bidang Pengendalian kerusakan dan pemulihan lingkungan serta masih banyaknya peraturan yang harus disesuaikan dengan Peraturan Perundang-undangan yang lebih tinggi.


40

2) Belum optimalnya koordinasi antar instansi dan pihak terkait dalam Pengendalian Kerusakan dan Pemulihan Lingkungan 3) Rendahnya keterampilan dan keahlian teknis aparatur dalam Pengendalian Kerusakan dan Pemulihan Lingkungan sehingga mengakibatkan sulitnya implementasi peraturan perundang-undangan.

4.

Permasalahan BidangPenaatan dan Komunikasi Lingkungan Beberapa permasalahan yang terkait dengan BidangPenaatan dan Komunikasi Lingkungan sebagai berikut: 1) Masih rendahnya pemahaman masyarakat dalam pengelolaan lingkungan sehingga minimnya pengetahuan maupun informasi terkait pengelolaan lingkungan 2) Belum optimalnya pelaksanaan peraturan BidangPenaatan dan Komunikasi Lingkungan serta masih banyaknya peraturan yang harus disesuaikan dengan Peraturan Perundang-undangan yang lebih tinggi. 3) Belum optimalnya koordinasi antar instansi, pihak terkait dan masyarakat dalam BidangPenaatan dan Komunikasi Lingkungan 4) Rendahnya keterampilan dan keahlian teknis aparatur dalam BidangPenaatan dan Komunikasi Lingkungan sehingga mengakibatkan sulitnya implementasi peraturan perundang-undangan.

3.2. TELAAHAN VISI MISI DAN PROGRAM KEPALA DAERAH

Dalam rangka mewujudkan good governance salah satu prinsip yang harus dilaksanakan adalah memiliki visi strategis (strategic vision) dimana para pemimpin dan masyarakat memiliki pandangan yang jauh ke depan dalam penyelenggaraan pemerintahan, pelaksanaan pembangunan dan kemasyarakatan dalam mencapai peningkatan kesejahteraan. Penyusunan Rencana Strategis Badan Lingkungan Hidupsangat dipengaruhi dan merupakan penjabaran yang lebih detail dari perencanaan pembangunan daerah Kota Rencana Strategis Badan Lingkungan Hidup 2015-2018

41

Prabumulih sehingga semua langkah-langkah yang disusun dalam Renstra Badan Lingkungan hidup sejalan dengan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kota Prabumulih Tahun 2013 – 2018. Visi Kota Prabumulih sebagaimana tercantum dalam Peraturan Daerah Kota Prabumulih Nomor 02 Tahun 2009 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Kota Prabumulih tahun 2005-2025 adalah PRABUMULIH SEJAHTERA DAN MANDIRI. Mengacu pada visi dalam RPJPD Kota Prabumulih Tahun 2005-2025 visi pembangunan daerah dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kota Prabumulih Tahun 2010-2015 pada dasarnya merupakan Visi Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Terpilih yang disampaikan pada waktu Pemilihan Umum Kepala Daerah (Pemilukada). Visi Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah terpilih menggambarkan arah pembangunan atau kondisi masa depan yang ingin dicapai (desired future) dalam masa jabatan 5 (lima) tahun. Visi menurut Instruksi Presiden Nomor 7 Tahun 1999 tentang Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah adalah cara pandang kedepan kemana instansi pemerintah harus dibawa agar dapat eksis, antisipasif dan inovatif. Pada tataran Pemerintah Daerah, Visi menunjukan arah pembangunan daerah. Sehingga Visi merupakan cita-cita dan pandangan hidup jauh kedepan yang sangat visioner untuk kemajuan dan kemakmuran masyarakat dalam jangka waktu tertentu. Adapun Visi Walikota dan Wakil Walikota Prabumulih Tahun 2013-2018 adalah sebagai berikut :

“TERWUJUDNYA KOTA PRABUMULIH SEBAGAI KOTA PRIMA DAN BERKUALITAS”


42

Visi tersebut dapat dijabarkan atau dijelaskan sebagai berikut 1. Kata Kota Prabumulih, adalah batas wilayah kerja Pemerintahan Kota Prabumulih dengan segala potensi yang terkandung di dalamnya 2. Kata Prima, mengandung dua pengertian, yaitu : 1) PRIMA merupakan singkatan dari Prestasi / Produktif, Relegius, Inovatif, Mandiri dan Aman 2) PRIMA, mengandung pengertian terbaik disegala sektor / urusan pemerintah dan pembangunan Kota Prabumulih untuk mencapai mayarakat kota Prabumulih yang adil, sejahtera dan bermartabat 3. Kata Berkualitas adalahkondisi masyarakat yang berada pada kecukupan untuk keperluan hidupnya berupa kecukupan sandang, pangan, rumah, kebutuhan jasmani dan rohani yang lebih berkualitas atau bermutu baik.

Perwujudan Visi Walikota dan Wakil Walikota Prabumulih ditempuh melalui misi. Misi Kepala Daerah Kota Prabumulih Tahun 2013 – 2018, yaitu: 1. MISI KESATU : Mewujudkan Peningkatan Kualitas dan Profesionalisme Aparatur dalam Tata Pemerintahan yang Baik, Demokrastis, Enterpreneurship, Berprestasi, Transparan dan Akuntabel. Tujuan dari misi ini adalah : 1) Meningkatkan kualitas manajemen pemerintah yang amanah dan professional sehingga

mampu

menjadimotivator,

fasilitator

serta

inovator

dalam

penyelenggaraan pemerintahan 2) Memberdayakan

sistem

dan

mekanisme

kontrol

masyarakat

atas

penyelenggaraan pemerintahan 3) Meningkatkan kesehajteraan PNS yang berdisiplin, bermoral, beretika, beriman dan bertawaqal kepada Tuhan Yang Maha Esa Sasaran dari Misi ini adalah : 1) Terwujudnya organisasi perangkat pemerintah (OPD) yang adil, efektif, efisien serta mampu memenuhi kebutuhan dan pelayanan kepada masyarakat


43

2) Terlaksananya Standar Operasi Prosedur (SOP), Standar Pelayanan Minimal (SPM) yang ditetapkan, pengelolaan keuangan daerah yang transparan dan akuntabel 3) Terpenuhinya akuntablitas kinerja dari penyelenggara pemerintah yang amanah dan transparan 4) Terwujudnya perencanaan daerah dan penataan ruang yang parsipatif dan mengutamakan kepentingan masyarakat 5) Terwujudnya mekanisme dan prosedur pengawasan yang mudah untuk melakukan kontrol atas penyelenggaraan pemerintahan 6) Meningkatkan kualitas penyelenggaraan pemerintah yang jujur, bersih, berwibawa, professional dan bertanggung jawab 7) Meningkatkan perbaikan kesejahteraan aparatur, pemberian penghargaan sesuai capaian kemampuan dan prestasi serta pemberian sanksi bagi PNS yang tidak disiplin.

2. MISI KEDUA : Mewujudkan Peningkatan Kualitas Masyarakat Kota Prabumulih Yang Madani (Produktif, Sehat, Cerdas, Mandiri, Religius, Beretika, Berbudaya dan Berwawasan Lingkungan). Tujuan dari misi ini dalah : 1) Meningkatkan kualitas pelayanan kesehatan 2) Meningkatkan kualitas dan kemampuan tenaga kesehatan 3) Meningkatkan kualitas dan kuantitas sarana dan prasarana pendidikan 4) Meningkatkan moralitas, etika dan keagamaan secara terpadu dalam rangka meningkatkan keimanan, ketaqwaan dan kerukunan umat beragama 5) Memantapkan sistem ketentraman, ketertiban dan perlindungan masyarakat secara terpadu dalam rangka memelihara ketentraman, ketertiban dan kenyamanan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara 6) Menekan laju pertumbuhan penduduk dan meningkatkan jumlah keluarga sejahtera


44

7) Meningkatkan pemenuhan kebutuhan hidup bagi penyandang masalah kesejahteraan sosial 8) Meningkatkan kreatifitas pemuda dan olahraga serta peranan wanita dalam pembangunan 9) Meningkatkan kualitas, kuantitas dan fasilitas seni budaya dan wisata 10) Meningkatkan

kualitas

lingkungan

perkantoran

melalui

pembangunan

berwawasan lingkungan

Sasaran Misi ini dalah 1) Meningkatkan Indeks Pembangunan Manusia (IPM) 2) Terpenuhinya sarana, prasarana dan kelengkapan medis dan non medis 3) Meningkatknya kualitas Indikator Pelayanan Kesehatan (IPK) 4) Meningkatkan kualitas kesehatan masyarakat dan sanitasi lingkungan 5) Terpenuhinya jumlah dan kualitas apartur yang terampil dan professional 6) Tercapainya peningkatan Angka Partisipasi Sekolah (APS), Angka Partisipasi Kasar (APK) dan Angka Partisipasi Murni (APM) siswa Sekolah dasar sampaike Perguruan Tinggi 7) Tercapainya rata-rata lama sekolah sehingga mencapai 12 tahun 8) Tercapainya Angka Melek Huruf (AMH) bagi seluruh penduduk yang berumur di atas 15 tahun 9) Tercapainya penurunan jumlah anak yang putus sekolah dan yang terancam putus sekolah 10) Tuntasnya penanganan seluruh sarana fisik bangunan sekolah dasar sampai menengah hingga kondisi fisik baik pada akhir tahun 2018 11) Bertambahnya jumlah dan kualitas sarana peribadatan sesuai dengan standar yang berlaku 12) Meningkatnya aktifitas syi’ar keagamaan dalam kehidupan keimanan dan ketaqwaan kepada Tuhan YME


45

13) Terwujudnya sistem perlindungan masyarakat dalam suasana yang aman, tertib dan damai dalam kehidupan sehari-hari serta terhindarnya dari berbagai gangguan dan konflik ditengah-tengah lingkungan kerja, tempat pemukiman dan lingkungan strategis lainnya 14) Terlaksananya penegakan dan sanksi hukum sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku 15) Terwujudnya

pengendalian

pertambahan

jumlah

penduduk

dengan

menggalakan program keluarga berencana 16) Terwujudnya peningkatan jumlah keluarga sejahtera melalui bina keluarga sejahtera dan upaya peningkatan pendapatan usaha ekonomi keluarga 17) Meningkatnya

ketepatan

sistem

informasi

manajemen

administrasi

kependudukan daerah yang terpadu secara nasional 18) Meiningkatnya status sosial dan keterampilan fakir miskin, anak terlantar, lanjut usia, yatim piatu dan penyandang masalah kesejahteraan sosial lainnya untuk kemandirian hidupnya 19) Terwujudnya prestasi pemuda dan olahraga serta peranan wanita dalam segala aspek kehidupan masyarakat, berbangsa dan bernegara dengan pengurus utama gender 20) Berkembangnya objek, diseminasi, diferifikasi dan atraksi seni budaya dan wisata 21) Tumbuh dan berkembangnya kreatifitas seni dan budaya lokal dan nasional serta berkembangnya kegiatan obyek pariwisata 22) Terbangunnya ruang terbuka hijau untuk aktifitas rekreasi, olah raga dan paruparu lingkungan alam 23) Terwujudnya pengelolaan sumber daya alam dan sumber daya buatan dengan mentaati kaidah pengelolaan lingkungan dan dokumen AMDAL 24) Terwujudnya penegakan sanksi secara konsisten bagi pelanggar atau pencemar lingkungan


46

25) Tercapainya kembali pemulihan pada lingkungan yang telah tercemar sesuai dengan standar baku mutu lingkungan yang berlaku

3. MISI KETIGA : Mewujudkan Peningkatan Perekonomian Masyarakat Kota Prabumulih Yang Handal dan Merata Melalui Perdagangan dan Jasa Tujuan Misi ini adalah : 1) Meningkatkan aktiftas perekonomian masyarakat dengan menitikberatkan pada perdagangan (business core) dan jasa 2) Menekan jumlah angka pengangguran 3) Menekan jumlah angka penduduk miskin 4) Meningkatkan pusat-pusat pertumbuhan Sasaran Misi ini adalah 1) Tersedinya secara merata pangan dan barang-barang kebutuhan pokok lainnya disetiap wilayah 2) Tercapainya peningkatan produksi dan produktifitas komoditas holtikultura dan perkebunan dan melalui pemanfaatan sumber daya lahan yang berada disekitarnya sehingga tercapainya usaha tani yang berorientasi agrobisnis 3) Tercapainya peningkatan produksi dan komoditas peternakan dan perikanan masarakat melalui sumber daya lahan yang berada disekitarnya, sehingga tercapainya usaha yang berorientasi agrobisnis 4) Tercapainya peningkatan produksi dan pemasaran hasil melalui pemanfaatan sumber daya yang dimilikinya 5) Tercapainya usaha perdagangan dan jasa yang berwawasan lingkungan 6) Terbukanya peluang kerja, terciptanya lapangan kerja baru dan pemberian kesempatan kerja serta penciptaan lapangan usaha mandiri lainnya 7) Terlaksananya upaya terpadu atau lintas bidang dalam mengatasi kemiskinan sehingga tercipta peluang-peluang usaha bagi keluarga miskin untuk memenuhi kebutuhan hidupnya


47

8) Tercapainya kemudahan usaha, modal pemasaran untuk berbagai jenis produk rakyat 9) Terpenuhinya jumlah sarana pasar yang refresentatif dan modern serta sarana pendukungnya di Kota Prabumulih 10) Berkembangnya usaha koperasi dan usaha kecil menengah berkualitas, mandiri dan professional untuk kemajuan perekonomian masyarakat di daerah

4. MISI KEEMPAT : Mewujudkan Peningkatan Kualitas Infrastruktur Wilayah Guna Memperlancar Aktifitas Perekonomian Masyarakat Tujuan Misi ini adalah : 1) Mengatur pemanfaatan tata ruang kota yang optimal sesuai dengan arahan tata ruang 2) Mengoptimalkan ketersediaan sarana dan prasarana infrastruktur wilayah untuk pemenuhan pelayanan masyarakat 3) Meningkatkan kualitas rumah sehat dan layak huni serta sanitasi dasar pemukiman dan perumahan sampai di pedesaan 4) Meningkatkan kelancaran dan kenyamanan arus lalu lintas dan distribusi orang, barang dan jasa

Sasaran Misi ini adalah : 1) Terwujudnya keseimbangan pemanfaatan ruang rencana tata ruang wilayah dan rencana ata ruang kota atau kawasan yang telah ditetapkan 2) Terpeliharanya dan meningkatkan kualitas jalan dan jembatan serta kelengkapannya 3) Terpenuhinya kebutuhan sarana dan penerangan jalan di

jalan raya dan

tempat-tempat strategis lainnya 4) Terpenuhinya kebutuhan sarana persampahan dan drainase perkotaan yang berwawasan lingkungan


48

5) Tercapainya peningkatan cakupan sanitasi dasar berupa sarana air bersih perkotaan dan pedesaaan, jamban keluarga dan sarana lingkungan perumahan lainnya yang memebuhi standar pelayanan yang berlaku.

Faktor Penghambat dan Pendorong Pelayanan SKPD terhadap Visi Misi Kepala daerah dengan Progran SKPD No

Program KDH

Permasalahan Pelayan SKPD

Faktor Penghambat

Pendorong

Visi : Terwjudnya Kota Prabumulih Sebagai Kota Prima dan Berkualitas Misi 1 : Mewujudkan Peningkatan Kualitas dan Profesionalisme Aparatur dalam Tata Pemerintahan yang Baik, Demokratis, Inovatif,Enterpreneurship, Berprestasi, Transparan dan Akuntabel 1. Pembinaan dan - Kompetensi - Kemauan - Adanya Pengembangan Aparatur SDM Aparatur Pelatihan - Disiplin - Kesejahteraan - Adanya Fasilitas Pegawai Aparatur Pakaian dinas - Sarana dan - Adanya sarana Prasarana dan prasarana Aparatur 2. Penataan Organisasi - Pelayanan - Kurangnya - Kebijakan untuk Penyelenggara Administrasi anggaran meningkatkan pemerintah daerah Perkantoran - Perubahan penataan harga satuan Misi 2 : Mewujudkan Peningkatan Kualitas Masyarakat Kota Prabumulih Yang Madani (Produktif, Sehat, Cerdas, Mandiri, Religius, Bermoral, Beretika, Berbudaya dan Berwawasan Lingkungan) 1. Pengendalian - Peningkatan - Besarnya - Pelatihan sudah pencemaran dan Sumber daya anggaran yang tersedia perusakan lingkungan alam dibutuhkan - Sistem sudah - Kompetensi - Kurangnya ada dan SDM SDM yang berkelanjutan - Data infomasi kompetible lingkungan Misi 4 : Mewujudkan Peningkatan Kualitas Infrastruktur Wilayah Guna Memperlancar Aktifitas Perekonomian Masyarakat 1. Peningkatan kualitas - Kurangnya - Kurangnya - Perilaku lingkungan kedisiplinan sosialisasi manusia masih masyarakat pengelolaan kurang dalam persampahan


49

pengelolaan persampahan - Kurangnya fasilitas sarana dan prasarana persampahan - Pengelolaan Ruang terbuka hijau

- Anggaran dan lahan terbatas - Kurangnya SDM - Anggaran dan lahan terbatas

- Kebutuhan TPA, TPS yang representatif - Kebutuhan taman kota yang multifungsi

3.3. TELAAHAN RENSTRA K/L DAN RENSTRA SKPD PROPINSI

Telaah terhadap Renstra K/L ditujukan untuk menilai keserasian, keterpaduan, sinkronisasi, dan sinergitas pencapaian sasaran pelaksanaan Renstra Badan Lingkungan Hidup Kota Prabumulih terhadap sasaran Renstra Kementerian Lingkungan Hidup dan kehutanan serta Renstra Badan Lingkungan Hidup Propinsi Sumatera Selatan sesuai dengan urusan yang menjadi kewenangan sesuai dengan tugas dan fungsi masing-masing. Analisisini dilakukan untuk mengidentifikasi: a. Apakah capaian sasaran pelaksanaan Renstra Badan Lingkungan Hidup Kota Prabumulih telah berkontribusi terhadap pencapaian sasaran Renstra Kementrian Lingkungan Hidup dan Kehutanan dan Informasi serta Renstra Badan Lingkungan Hidup Propinsi Sumsel b. Apakah tingkat capaian kinerja Renstra Badan Lingkungan Hidup Kota Prabumulih melebihi/sama/kurang dari sasaran Renstra Kementrian maupun Renstra Badan Lingkungan Hidup Propinsi Sumsel.

Dalam Rencana Strategis Kementrian Lingkungan Hidup (KLH), berbagai kegiatan KLH mengarah kepada 4 (empat) program prioritas yaitu

Program Pengendalian

Pencemaran dan Perusakan Lingkungan Hidup, Program Perlindungan dan Konservasi Sumber Daya Alam dan Lingkungan Hidup, Program Pengembangan Kapasitas Pengelolaan


50

Sumber Daya Alam dan Lingkungan Hidup dan Program Peningkatan Kualitas dan Akses Informasi Sumber Daya Alam dan Lingkungan Hidup. Program-program tersebut dilaksanakan sebagai upaya nyata perbaikan kualitas lingkungan. Adapun persoalan-persoalan lingkungan hidup yang mendapat perhatian ekstra dari KLH antara lain permasalahan pencemaran air, udara, sampah dan limbah B3. Adapun permasalahan kerusakan lingkungan , terutama berkaitan dengan kerusakan lingkungan di Daerah Aliran Sungai (DAS). Selain itu kerusakan kebakaran hutan dan lahan, terutama terkait dengan pencemaran asap lintas batas negara. Persoalan lain adalah Isu Pemanasan Global yang memicu peningkatan terjadinya fenomena perubahan iklim. Posisi geografis Indonesia yang terletak di daerah tropis dan kepulauan rentan terhadap dampak perubahan iklim seperti kenaikan temperatur, perubahan intensitas dan periode hujan, pergeseran musim hujan/kemarau dan kenaikan muka air laut. Antisipasi terhadap bencana terkait perubahan iklim seperti kekeringan, banjir, longsor, dan bencana lainnya diantaranya melalui pengembangan sistem peringatan dini bencana dan mitigasi perubahan iklim. Untuk memperbaiki kualitas lingkungan dan menindaklanjuti Instruksi Presiden Nomor 2 Tahun 2008 tentang Penghematan Energi dan Air, KLH juga telah menerapkan program/kegiatan eco-office antara lain penghematan energi listrik dan air, pembuatan biopori atau lubang sumur resapan biopori, pengolahan sampah dan upaya menjaga kebersihan ruang kantor dan halaman/parkir. Badan Lingkungan Hidup Kota Prabumulih sebagai lembaga pengelolaan lingkungan hidup di daerah mendukung upaya KLH dan memperbaiki kualitas lingkungan dengan melaksanakan program-program serupa yang disesuaikan dengan kondisi yang ada di Kota Prabumulih.


51

3.4. TELAAHAN RENCANA TATA RUANG WILAYAH DAN KAJIAN LINGKUNGAN HIDUP STRATEGIS

3.4.1. Telaahan Rencana Tata Ruang Wilayah Kondisi dokumen Rencana Tata Ruang Wilayah (RT/RW) yang saat ini masih berbentuk draft belum disahkan menjadi Peraturan daerah (Perda), tetapi draft rancangan akhir RT/RW tersebut tetap dapat dijadikan pedoman. Draft RT/RW Kota Prabumulih berisikan arahan pengendalian pemanfaatan ruang wilayah berisi indikasi arahan peraturan zonasi, arahan perizinan, arahan intensif dan desintif, serta arahan sanksi, arahan pengendalian pemanfaatan ruang Kota Prabumulih. Telaahan rencana tata ruang wilayah ditujukan untuk mengidentifikasi implikasi rencana struktur dan pola ruang terhadap kebutuhan pelayanan Badan Lingkungan Hidup Kota Prabumulih. Dibandingkan dengan struktur dan pola ruang eksisting maka dapat mengidentifikasi arah (geografis) pengembangan pelayanan, perkiraan kebutuhan pelayanan, dan prioritas wilayah pelayanan Badan Lingkungan Hidup Kota Prabumulih dalam tiga tahun mendatang. Dikaitkan dengan indikasi program pemanfaatan ruang jangka menengah dalam RTRW, Badan Lingkungan Hidup Kota Prabumulih dapat menyusun rancangan program beserta targetnya yang sesuai dengan RT/RW tersebut. Untuk itu, dalam penelaahan RT/RW, aspek yang perlu ditelaah adalah sebagai berikut :

1. Rencana struktur tata ruang; 2. Struktur tata ruang saat ini; 3. Rencana pola ruang; 4. Pola ruang saat ini; dan 5. Indikasi program pemanfaatan ruang jangka menengah


52

Hasil telaahanStruktur Ruang dan Pola Ruang Wilayah Kota Prabumulih dapat dilihat dalam table berikut: Hasil Telaahan Pola Ruang Wilayah Kota Prabumulih

No

Rencana Pola Ruang

Pola Ruang Saat ini

1.

Kawasan Lindung

Tidak Ada

2.

Kawasan Budidaya

Tidak Ada

Indikasi Program Pemanfaatan Ruang Pada Priode Perencanaan Berkenaan

Pengaruh Rencana Struktur Ruang Terhadap Kebutuhan Pelayanan SKPD

Pengembangan Ruang Terbuka Hijau Ruang terbuka 8,693 ha Hijau Peningkatan - Kawasan kualitas peruntukanperumah prasarana an kawasan - Kawasan peruntukan perdagangan dan jasa - Kawasan peruntukan perkantoran - Kawasan peruntukan industry - Kawasan peruntukan pariwisata - Kawasan peruntukan pertanian

Arahan lokasi Pengembangan Pelayanan SKPD

- Pembuatan taman kota - Penghijauan - Penataan izin lingkungan - Pembangunan sarana prasarana IPAL terpadu

3.4.2. Telaahan Kajian Lingkungan Hidup Strategis Kajian Lingkungan Hidup Strategis/KLHS adalah rangkaian analisis yangsistematis, menyeluruh,

dan

partisipatif

untuk

memastikan

bahwa

prinsippembangunan


53

berkelanjutan telah menjadi dasar dan terintegrasi dalampembangunan suatu wilayah dan/atau kebijakan, rencana, dan/atau program.KLHS memuat kajian antara lain: 1. 2. 3. 4. 5. 6.

Kapasitas daya dukung dan daya tampung lingkungan hidup untukpembangunan Perkiraan mengenai dampak dan risiko lingkungan hidup Kinerja layanan/jasa ekosistem Efisiensi pemanfaatan sumber daya alam Tingkat kerentanan dan kapasitas adaptasi terhadap perubahan iklim Tingkat ketahanan dan potensi keanekaragaman hayati.

Hasil analisis terhadap Kajian Lingkungan Hidup Strategis untuk Badan Lingkungan Hidup Kota Prabumulih adalah sebagai berikut: Analisis terhadap Dokumen Hasil Kajian Lingkungan Hidup Strategis (KLHS) Sesuai Dengan Pelayanan SKPD

No

Aspek Kajian

Ringkasan KHLS

1.

Kapasitas daya dukung dan daya tampung lingkungan hidup untuk pembangunan

Kurangnya Daya dukung sumbersumber air Terhadap daerah – daerah resapan air

2.

Perkiraan mengenai dampakdan risiko lingkungan hidup

3.

Efisiensi pemanfaatan sumber daya alam

Implikasi Terhadap Pelayanan SKPD

Meningkatkan Pelayanan untuk ketersediaan ruang terbuka hijau Semakin Peningkatan Meningkatnya pelayanan pembangunan akan pencegahan menimbulkan pencemaran dampak polusi atau air dan udara limbah

Pemanfaatan embung, sumur

Meningkatkan daerah tangkapan air

Catatan bagi Perumusan Program dan Kegiatan SKPD Kegiatan yang dilakukan lebih banyak berupa mitigasi

Kegiatan yang dilakukan memperhatikan pencegahan dan penanggulangan yang ditimbulkan oleh polusi udara atau limbah padat /cair

Kegiatan yang dilakukan tidak


54

reasapan

mengganggu pemanfaatan sumber daya alam yang ada

4.

Tingkat kerentanan dan Pemanasan kapasitas adaptasi terhadap Global perubahan iklim

Meningkatkan Perencanaan Mitigasi

Kegiatan tidak mempunyai kerentanan terhadap perubahan iklim

5.

Tingkat ketahanan dan potensi keanekaragaman hayati

Peningkatan pelayanan

Kegiatan tidak menganggu ketahanan hayati yangada

Pengawasan terhadap kualitas air sungai/danau

3.5. PENENTUAN ISU-ISU STRATEGIS 3.3 . Penentuan Isu-isu Strategis

Berdasarkan faktor-faktor dari pelayanan Badan Lingkungan Hidup Kota Prabumulih yang mempengaruhi permasalahan pelayanan Dinas Perhubungan Komunikasi dan Informatika Kota Prabumulih, jika ditinjau dari aspek: gambaran pelayanan SKPD, sasaran jangka menengah pada Renstra Kota Prabumulih, maka isu-isu strategis dapat teridentifikasi. Identifikasi terhadap isu-isu strategis yang muncul selanjutnya dapat dijadikan dasar dalam menentukan strategi dan arah kebijakan pembangunan. Badan Lingkungan Hidup merupakan salah satu organisasi di Pemerintah Kota Prabumulih untuk mempercepat pembangunan guna meningkatkan peran kota menuju pencapain masayarakat yang sejahtera. Namun untuk mencapai kondisi demikian kenyataannya Badan Lingkungan Hidup Kota Prabumulih masih terdapat permasalahan yang sedang dan akan dihadapi yang sifatnya strategis. Permasalahan ini juga merupakan sebagian dari dinamika nasional, dinamika regional serta dinamika lokal yang Rencana Strategis Badan Lingkungan Hidup 2015-2018

55

mempengaruhi sistem pengelolaan lingkungan dan hal ini perlu mendapat perbaikan dan diantisipasi secara terencana dan sistematis. Dari sekian banyak permasalahan yang telah diidentifikasi, dapat dirumuskan beberapa permasalah pokok yang sifatnya strategis, yaitu : 1. Terjadinya Perubahan iklim 2. Adanya penurunan kualitas lingkungan 3. Sering terjadinya Kebakaran Hutan 4. Meningkatnya Polusi udara 5. Penumpukan Limbah Domestik Dari permasalahan pokok di atas dapat ditarik ke isu-isu strategis yang merupakan kondisi atau hal yang harus diperhatikan dan dikedepankan dalam perencanaan pembangunan lima tahun kedepan karena dampaknya yang signifikan bagi entitas daerah/masyarakat dimasa datang. Isu strategis ini perlu diantisipasi agar tidak menimbulkan pengaruh negatife bagi pembangunan jangka menengah dan jangka panjang. Dalam analisis isu strategis, aspek terpenting yang menjadi dasar proses penentuannya ialah dengan menentukan kriteria, umumnya kriteria isu strategis ini adalah sebagai berikut : 1. Memiliki pengaruh yang besar/signifikan terhadap pencapaian sasaran renstra 2. Merupakan tugas dan tanggung jawab SKPD 3. Bersifat mendesak dan penting serta mendasar 4. Dampak yang ditimbulkan terhadap publik 5. Memiliki daya ungkit untuk pembangunan daerah 6. Kemungkinan atau kemudahannya untuk ditangani 7. Prioritas dan janji politik yang harus diwujudkan Berdasarkan telaahan permasalahan lingkungan yang ada maka Isu-isu strategis yang tengah dihadapi saat ini adalah :


56

1. Penurunan Fungsi Lingkungan Hidup (Penurunan Kualitas Air Permukaan, Air Tanah dan Kualitas Udara) Tekanan penyebab menurunnya fungsi lingkungan hidup antara lain bisa disebabkan oleh : - peningkatan jumlah sumber pencemaran dari kegiatan domestik dan non-domestik, - peningkatan penggunaan lahan untuk pemukiman, pelayanan publik dan bangunan lainnya - Peningkatan emisi gas buang dari kegiatan industri - Peningkatan emisi gas dari kendaraan bermotor - Kebakaran hutan

Sehingga dapat mengakibatkan : - Pencemaran air dan polusi udara - Meningkatnya biaya pengelolaan air minum. - Berkembangnya vektor penyakit - Berkurangnya lahan untuk resapan air hujan - Berkurangnya sumber air bersih masyarakat. - Peningkatan penyakit ISPA

2. Pemanasan Global Saat ini isu pemanasan global adalah isu yang paling mendunia saat ini. Pemanasan Global adalah suatu proses meningkatnya suhu rata-rata atmosfer, laut dan daratan bumi. Suhu rata-rata global pada permukaan bumi telah meningkat 0,74 + 0,180C selama seratus terakhir. Menurut Intergovernmental Panel on Climate Change (IPPC) menyatakan bahwa kemungkinan besar penyebab meningkatnya suhu rata-rata global adalah disebabkan oleh meningkatnya konsentrasi gas-gas rumah kaca akibat aktivitas manusia melalui efek rumah kaca. Emisi gas rumah kaca ini dihasilkan dari pembakaran


57

bahan bakar fosil (minyak bumi dan batubara) serta penggundulan dan pembakaran hutan. Efek rumah kaca sebagai suatu bentuk ekosistem di bumi justru sangat dibutuhkan oleh makhluk hidup di bumi. Tanpanya bumi akan menjadi lebih dingin. Akan tetapi sistem tersebut akan merusak jika berlebihan dengan kata lain efek rumah kaca telah menghasilkan sejumlah panas yang berlebih dibandingkan dengan kondisi normalnya. Meningkatnya suhu global memicu terjadinya konsekuensi yang merugikan terhadap lingkungan, antara lain : - naiknya permukaan laut akibat mencairnya es dikutub utara dan selatan - meningkatnya fenomena cuaca yang ekstrem akibatnya akan berpengaruh pada hasil pertanian - Punahnya berbagai jenis fauna - Meningkatnya frekuensi dan intensitas banjir - Terjadinya perubahan arus laut - Meluasnya berbagai penyakit tropis ke daerah-daerah baru - Dan sebagainya.

3. Perusakan Lingkungan Hidup oleh Kegiatan Industri (Perubahan Bentang Alam dan Kerusakan Lahan)

Antara lain disebabkan oleh : - Peningkatan kegiatan tambang galian C dan penggunaan lahan di bantaran dan/atau dekat sungai untuk usaha perkebunan skala besar - Kegiatan industri migas yang menimbulkan tumpahan minyakdanberakibat menurunkan kualitas tanah dan lahan Kegiatan ini dapat mengakibatkan :


58

- Berkurangnya lahan subur untuk pertanian - Terjadinya longsor di lahan yang kemiringannya curam - Menurunnya kualitas lahan di lokasi industri migas

4. Persampahan Permasalahan yang dihadapi adalah semakin bertambahnya jumlah penduduk mengkibatkan meningkatnya produksi sampah yang dihasilkan setiap hari sedangkan luasan areal Tempat Pemrosesan Akhir (TPA) yang ada terbatas. Hal ini memerlukan upaya yang kreatif untuk menjadikan sampah sebagai sahabat, dan menjadikannya lebih bernilai sebagai sumber penghasilan bukan sumber masalah.


59

BBAABB IIVV VVIISSII DDAAN NM MIISSII

4.1. VISI DAN MISI Kota Prabumulih yang berpenduduk +242.478 jiwa dengan luas + 434,50 km2 yang bermata pencarian petani, pedagang, buruh, pegawai dan lain-lain tersebar di enam kecamatan merupakan salah satu daerah penghasil migas di Propinsi Sumatera Selatan, ditambah lagi sebagai kota transit. Keadaan ini menjadikan perkembangan kota khususnya di sektor perdagangan dan jasa berkembang sangat pesat. Tentunya perkembangan tersbut menunut pembangunan infrastruktur dan sarana penunjang lainnya harus diupayakan semaksimal mungkin.

Sarana penunjang tersebut salah satunya bidang

tansportasi, komunikasi dan informatika yang sistem manajemennya harus ditingkatkan semaksimal mungkin guna mendukung pembangunan yang hendak dicapai untuk kesejahteraan masyarakat. Dalam perkembangannya gerak roda manajemen Badan Lingkungan Hidup Kota Prabumulih memiliki tujuan inti guna mendukung arah pembangunan Kota Prabumulih. Agar perkembangan tersebut tidak keluar dari arah dan tujuan, maka ditetapkanlah Visi dan Misi yang selaras dengan Visi Misi Kota Prabumulih. Dalam konteks kehidupan bernegara, visi memainkan peran yang menentukan dalam dinamika perubahan lingkungan sehingga pemerintah pada umumnya dan instansi pemerintah pada khususnya dapat bergerak maju menuju masa depan yang lebih baik. Visi diartikan sebagai cara pandang jauh ke depan ke mana instansi pemerintah harus dibawa agar dapat eksis, antisipatif dan inovatif. Jadi visi tidak lain adalah suatu gambaran menantang tentang masa depan berisikan cita-cita yang ingin diwujudkan oleh instansipemerintah. Untuk itu visi Badan Lingkungan Hidup

dirumuskan dengan

memperhatikan Visi Walikota dan Wakil Walikota delam Rencana Pembangunan Jangka Menengah daerah (RPJMD) Kota Prabumulih Tahun 2013 – 2018 yaitu Terwujudnya Kota Prabumulih menjadi kota Prima dan Berkualitas. Sejalan pada Visi Kota prabumulih maka Visi Badan Lingkungan Hidup ditetapkan yaitu : Rencana Strategis Badan Lingkungan Hidup 2015-2018

60

“SEBAGAI INSTITUSI YANG PROFESIONAL DALAM PERLINDUNGAN DAN PENGELOLAAN LINGKUNGAN HIDUP GUNA MENCAPAIPEMBANGUNAN YANG BERWAWASAN LINGKUNGAN DANMASYARAKAT KOTA PRABUMULIH YANG MADANI” Visi ini menggambarkan apa-apa saja yang ingin dicapai oleh Badan Lingkungan Hidup Kota Prabumulih dan diharapkan dapat menggugah dan mendorong peran serta atau keikutsertaan seluruh anggota organisasi yang ada pada Badan Lingkungan Hidup. Makna yang terkandung dari Visi Badan Lingkungan Hidup di atas adalah : 1. Yang profesional, adalah penyelenggaraan atau pengelolaan dalam kondisi mutu terbaik sehingga secara maksimal bermanfaat bagi masyarakat 2. Pembangunan yang berwawasan lingkungan adalah upaya Pemerintah Kota Prabumulih untuk mengintegrasikan pengelolaan lingkungan hidup, termasuk sumber daya alam dan sumberdaya manusia dalam kegiatan pembangunan Kota Prabumulih menuju pelestarian fungsi lingkungan agar dapat diwariskan kepada generasi masa yang akan datang. 3. Masyarakat yang Madaniadalah Masyarakat Kota Prabumulih yang mempunyai hak terhadap kondisi lingkungan yang sehat guna memenuhi dan meningkatkan kualitas hidup untuk memperoleh kesejahteraan.

Untuk mewujudkan visi yang telah ditetapkan, Badan Lingkungan Hidup Kota Prabumulih perlu dijabarkan dalam Misi yang jelas. Misi tersebut merupakan pernyataan yang menetapkan tujuan; apa yang akan dilakukan dan bagaimana mencapai visi dari Badan Lingkungan Hidup Kota Prabumulih sehubungan dengan Tugas Pokok dan Fungsi serta perkembangan permasalahan lingkungan hidup yang terjadi maka dalam pelaksanaan Misi perlu mempertimbangkan kondisi budaya kerja, sendi dan nilai-nilai sikap yang berkembang di Kota Prabumulih dalam rangka meningkatkan kinerja dan etos kerja, maka nilai-nilai sikap dan budaya ada di lingkungan internal Badan Lingkungan Hidup yaitu: Rencana Strategis Badan Lingkungan Hidup 2015-2018

61

1. 2. 3. 4. 5.

KERJASAMA PROFESIONALITAS TANGGUNG JAWAB KEPEDULIAN LINGKUNGAN KETERBUKAAN

Atasdasarnilai-nilaisikapdanbudayatersebut, makaditetapkanMISIBadanLingkunganHidupKota Prabumulih adalah : 1. MEWUJUDKAN PENINGKATAN TERHADAP PERLINDUNGAN DAN PENGELOLAAN LINGKUNGAN HIDUP 2. MENINGKATKAN KUALITAS DAN PROFESIONALITAS SUMBERDAYA APARATUR DALAM PENGELOLAAN LINGKUNGAN HIDUP.

4.2. Tujuan dan Sasaran Berdasarkan faktor-faktor kunci keberhasilan tersebut di atas ditetapkan tujuan dan sasaran untuk mencapai Visi dan Misi Badan Lingkungan Hidup Kota Prabumulih. Dalam rangka mencapai visi dan misi yang telah dikemukakan diatas, maka disusun tujuan sebagai berikut : 1. Terciptanya Lingkungan Hidup yang berkualitas 2. Meningkatnya Kinerja Aparatur

Atas dasar tujuan tersebut di atas, ditentukan sasaran sebagai berikut : 1. Meningkatnya Kinerja Pengelolaan Persampahan 2. Menurunnya Tingkat Pencemaran dan Kerusakan Lingkungan Hidup 3. Meningkatnya

kesadaran

Masyarakat

mengenaipengelolaandanPelestarianLingkunganHidup 4. Meningkatnya kualitas sumber daya alam 5. Meningkatnya kualitas sarana dan prasarana aparatur 6. Meningkatnya Kualitas Aparatur Rencana Strategis Badan Lingkungan Hidup 2015-2018

62

Pernyataantujuan, sasaranjangkamenengahBadanLingkunganHidupbesertaindikatorkinerjanyaakandisajikandalamTab el 4.1 sebagaimanaberikutini. Tabel 4.1 TujuandanSasaranJangkaMenengahPelayanan SKPD BadanLingkunganHidup Target KinerjaSasaranpadaTahunKe Tujuan

1.

(1) MeningkatnyaK inerjaAparatur

Sasaran

1.1

IndikatorSasaran

(2) Meningkatnya kualitassarana danprasarana Aparatur

a

b

c

1.2

2.

Terciptanyaling kunganhidup yang berkualitas

2.1.

2.2.

Meningkatnya kualitasAparat ur

a

Meningkatnya KinerjaPengel olaanPersamp ahan

a

Menurunnya Tingkat Pencemarand ankerusakan Ling Hidup

a

b

1 (2013)

2 (2014)

3 (2015)

4 (2016)

5 (2017)

Trans (2018)

(4)

(5)

(6)

(7)

(8)

(9)

100%

100%

100%

100%

100%

100%

Tingkat ketersediaansa ranadanprasar anaaparatur

100%

100%

100%

100%

100%

100%

Prosentaselap orankinerjada nkeuangan yang disampaikante patwaktu

100%

100%

100%

100%

100%

100%

Prosentaseapa ratur yang mempunyaiko mpetensidibid angnya

100%

100%

100%

100%

100%

100%

(3) Tingkat pemenuhanjas aadministrasip erkantoran

Persentasekin erja pengelolaan persampahan

. .20 %

40 %

60%

80%

100%

100%

Prosentase jenis usaha yang mempunyai dokumen lingkungan

60%

80%

100%

100%

100%

100%

Prosentaseter awasinya sumber daya alam dari tindakan ilegal

25%

100%

50%

75%

100%

100%


63

C

2.3

2.4.

Meningkatnya kesadaranmas yarakatmenge naipengelolaa ndanpelestari anlingkungan hidup

a

Meningkatnya kualitas sumber daya alam

a

b

ProsentaseJum lahusahadanat aukegiatan yang mentaatipersy aratanadminist ratifdanteknis pencegahanpe ncemaran airudara

40%

60%

80%

40%

60%

80%

Prosentase luasan lahan dan/atau tanah yang direhabilitasi

25%

50%

Prosentase sungai yang terpantau atau terkendali

25%

50%

Prosentaseket erlibatan masyarakat dalam pengelolaan lingkungan hidup

100%

100%

100%

100%

100%

100%

75%

100%

100%

100%

75%

100%

100%

100%

4.3. Strategi Dalam melaksanakan Visi dan Misinya Badan Lingkungan Hidup menetapkan Strategi guna mendukung tercapainya tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan yaitu : 1. PeningkatanSaranadanPrasaranaPengelolaanPersampahan 2. PeningkatanPemberdayaandanPartisipasimasyarakatdalampengelolaanlingkungan 3. PeningkatanRegulasi, FasiltasdanKoordinasi di bidangLingkunganHidup 4. OptimalisasiPenaatanPeraturandanPenegakanHukumLingkunganHidup 5. PeningkatanKualitas Data danAksesInformasiLingkungan 6. PeningkatanKualitasdalamPelayananPublik 7. PeningkatanProfesionalitasSumberDayaAparatur


64

4.4. Kebijakan Untuk mencapai tujuan dan sasaran Badan Lingkungan Hidup Kota Prabumulih maka strategi memerlukan persepsi dan tekanan khusus dalam bentuk kebijakan. Kebijakan merupakan pedoman dalam melaksanakan kegiatan dan program, mengatur suatu mekanisme tindakan untuk pelaksanaan pencapaian tujuan dan sasaran,

serta

mengimplementasikan keputusan.

Arah Kebijakan Badan Lingkungan Hidup Kota Prabumulih yaitu : 1. MenambahSaranadanPrasaranaPengelolaanPersampahan 2. Meningkatkanpembinaanterhadapmasyarakatdalammengelolasampah 3. SosialisasiRegulasi

di

bidangLingkunganHidup,

Pendayagunaan,

Pemanfaatansertapengendalianpenggunaan SDA 4. PeningkatanKualitasdanDayaDukungLingkungan 5. Peningkatankesadarandanperansertapemangkukepentingan 6. PeningkatanSistemInformasiLingkungan 7. PembinaanSekolahAdiwiyata (Sekolah yang berwawasanlingkungan) dan Kalpataru bidang LH 8. Memberikanpertanggungjawabanataspelaksanaan program kerja 9. Mengoptimalkanpemenuhansaranadanprasaranaaparatur 10. Mengoptimalkanpenyusunanlaporankinerjakeuangan 11. Mendorongdan menfasilitasiupayapeningkatan SDM


65

Tabel 4.2. Visi, Misi, Tujuan, Sasaran, Strategi, danArahKebijakanRenstraTahun 2015 – 2018 Kota Prabumulih VISI : Sebagai institusi yang profesional dlm perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup dapat menunjang Pembangunan Yang BerwawasanLingkunganuntuk mencapaiMasyarakatKota PrabumulihYang Madani MISI I : MeningkatkanKualitasdanProfesionalitasSumberdayaAparaturDalamPengelolaanLingkunganHidup Tujuan 1

MeningkatnyaKi nerjaAparatur

Sasaran 1.1.

1.2

Strategi

Meningkatnyakua litassaranadanpra saranaAparatur

Meningkatnyakua litasAparatur

1.1.1.

1.2.1

Peningkatankualitasda lampelayananpublic

PeningkatanProfesion alitasSumberDayaApar atur

Arahkebijakan 1.1.1.1

Memberikanpertangg ungjawabanataspelaks anaan program kerja

1.1.1.2

Mengoptimalkanpeme nuhansaranadanprasa ranaaparatur

1.1.1. 3

Mengoptimalkanpeny usunanlaporankinerja keuangan Mendorongdanmemfa siltasiupayapeningkata n SDM

1.2.1.1

MISI II : Mewujudkan peningkatan terhadap perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup 2.

Terciptanyaling kunganhidup yang berkualitas

2.1.

2.2

2.3

2.4

Meningkatnyakin erjapengelolaanp ersampahan

Menurunnya Tingkat Pencemarandank erusakanLingkung anHidup

Meningkatnyakes adaranmasyaraka tmengenaipengel olaandanperlindu ngan lingkunganhidup

Meningkatnya kualitas sumber daya alam

2.1.1

Peningkatansaranadan prasaranapengelolaan persampahan

2.1.1.1.

Menambahsaranaang kutdanpengolahansa mpah

2.1.2

Peningkatanpemberda yaandanpartisipasima syarakatdalampengelo laanlingkungan

2.1.2.1

Meningkatkanpembin aanterhadapmasyarak atdalammengelolasam pah

2.2.1

PeningkatanRegulasi, Fasilitas, Koordinasidibidang LH

2.2.1.1

SosialisasiRegulasi di bidangLingkunganHid up, Pendayagunaan, Pemanfaatansertapen gendalianpenggunaan SDA

2.2.2.

OptimalisasiPenaatan PeraturandanPenegak anHukumLingkunganH idup

2.2.2.1

PeningkatanKualitasda nDayaDukungLingkun gan

2.2.2.2.

PeningkatanKesadara ndanPeransertapema ngkukepentingan

2.3.1.1

Pembinaanperan serta masyarakat dalam pengelolaan dan

2.3.1.2

PeningkatanAplikasiSis temInformasiLingkung an

2.4.1.1

Peningkatan tutupan lahan

2.4.1.2

Peningkatan daerah resapan air

2.3.1

2.4.1

Peningkatankualitas data danaksesinformasiling kungan

Peningkatan daya dukung dan daya tampung DAS


66

BBAABB VV RREEN NCCAAN NAA PPRRO OGGRRAAM M DDAAN N KKEEGGIIAATTAAN N

Badan Lingkungan HidupKota Prabumulih Tahun2015-2018 adalah salah satu Satuan Kerja Perangkat Daerah Pemerintah Kota Prabumulih yang mempunyai tugas pokok dan fungsi bidang lingkungan hidup, maka dalam menetapkan program kegiatan harus mendukung Visi, Misi, Tujuan, Sasaran dan Program Pemerintah Kota Prabumulih yang tertuang dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kota PrabumulihTahun 2013-2018. Untuk mencapai visi dan misi Badan Lingkungan Hidup Kota Prabumulih dan mendukung pencapaian visi dan misi Pemerintah Kota Prabumulih, maka disusun rencana program, kegiatan, indikator kinerja, kelompok sasaran dan pendanaan indikatif.

5.1.

PROGRAM DAN KEGIATAN Rencana Program dan Kegiatan adalah cara untuk melaksanakan tujuan dan sasaran

yang telah ditetapkan serta upaya yang dilakukan untuk mengetahui capaian keberhasilan sasaran dan tujuan. Sedangkan Program dimaksudkan sebagai kumpulan kegiatan yang sistematis dan terpadu untuk mendapatkan hasil yang dilaksanakan Dinas Perhubungan, Komunikasi dan Informatika guna mencapai sasaran tertentu. Dengan adanya program dan kegiatan diharapkan pula dapat menyelesaikan permasalahan-permasalahan yang dihadapi. Program dan Kegiatan Badan Lingkungan Hidup Kota Prabumulih yang direncanakan untuk Periode Tahun 2013-2018, dapat dijabarkan sebagai berikut : 1. Program Pelayanan Administrasi Perkantoran, dengan kegiatan pokok: a. Penyediaan jasa surat-menyurat. b. Penyediaan jasa komunikasi sumberdaya air dan listrik. c. Penyediaan jasa Administrasi Keuangan. d. Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor. e. Penyediaan jasa perbaikan peralatan kerja. Rencana Strategis Badan Lingkungan Hidup

67

f. Penyediaan alat tulis kantor. g. Penyediaan barang cetakan dan penggandaan. h. Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor. i. Penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor. j. Penyediaan Peralatan Rumah Tangga / Kantor k. Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundangan. l. Penyediaan makanan dan minuman. m. Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi keluar daerah. n. Penyediaan jasa pendukung administrasi/Teknis perkantoran (TKS). o. Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi dalam daerah. p. Penyediaan jasa administrasi q. Penyediaan Jasa Keamanan Kantor

2. Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur, dengan kegiatan pokok: a. Pembangunan Gedung Kantor/ Laboratorium Lingkungan b. Pengadaan Kendaraan Dinas/Operasional c. Pengadaan Perlengkapan Gedung kantor d. Pengadaan mebeleur e. Pengadaan Komputer f. Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor g. Pemeliharaan Rutin/ berkala Kendaraan Dinas/ operasional

3. Program Peningkatan Kapasitas Sumberdaya Aparatur, dengan kegiatanpokok: a. Pendidikan dan Pelatihan Formal b. Bimbingan teknis implementasi peraturan perundang-undangan . c. Bimbingan Teknis Laboratorium d. Bimbingan Mental Kerohanian e. Pelatihan ESQ.

Rencana Strategis Badan Lingkungan Hidup

68

4. Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja Keuangan, dengan kegiatan pokok : a. Penyusunan Laporan Pencapaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi kinerja SKPD. b. Penyusunan Laporan Keuangan Semesteran. c. Penyusunan Keuangan Akhir Tahun. d. Penyusunan RKA dan DPA SKPD. e. Penyusunan Pelaporan Keuangan dan Pelaporan Barang Milik Negara

5. Program Pengembangan Kinerja Pengelolaan Persampahan, dengan kegiatan pokok: a. Penyediaan Prasarana dan Sarana Pengelolaan Persampahan. b. Peningkatan Peran Serta Masyarakat Dalam Pengelolaan Persampahan.

6. Program Pengendalian Pencemaran dan Perusakan Lingkungan Hidup, dengan kegiatan pokok: a. Koordinasi dan inventarisasi penyusunan Dokumen Lingkungan b. Pemantauan Kualitas Lingkungan c. Pembinaan dan Pengawasan kegiatan/usaha yang berizin lingkungan d. Penyusunan Kebijakan Pengendalian Pencemaran dan Perusakan Lingkungan Hidup. e. Monitoring Evaluasi dan Pelaporan Pengawasan Pelaksanaan Penerapan AMDAL, UKL/UPL

7. Program Pengendalian dan Pengawasan Sumber Daya Alam, dengan kegiatan pokok: a. Pengembangan data dan informasi lingkungan b. Inventarisasi dan identifikasi sumber pencemar berbasis DAS c. Pengawasan Pelaksanaan Kebijakan di bidang Lingkungan Hidup d. Koordinasi Pengelolaan Prokasih/ Superkasih. e. Pengadaan Sarana dan Prasarana Pemantauan dan Pengawasan Lingkungan Rencana Strategis Badan Lingkungan Hidup

69

8. Program Perlindungan dan Konservasi Sumber Daya Alam, dengan kegiatan pokok: a. Koordinasi penyelesaian sengketa lingkungan b. Pemantauan pelaksanaan kegiatan penataan dan pemulihan lingkungan c. Koordinasi terbentuknya Program Kampung Iklim d. Penyusunan produk hukum tentang pengelolaan lingkungan e. Pengelolaan Keanekaragaman Hayati dan Ekosistem f. Koordinasi peningkatan pengelolaan kawasan konservasi g. Monitoring, evaluasi dan pelaporan sistem informasi kerusakan lingkungan hidup dan sumber daya alam.

9. Program Rehabilitasi dan Pemulihan Cadangan Sumber Daya Alam, dengan kegiatan pokok : a. Pengendalian kerusakan hutan dan lahan b. Peningkatan konservasi daerah tangkapan air dan sumber-sumber air (Menuju Indonesia Hijau). c. Monitoring, evaluasi dan pelaporan jumlah areal sumber daya alam yang direhabilitasi dan dikonservasi

10. Program Peningkatan Kualitas dan Akses Informasi Sumber Daya Alam dan Lingkungan dengan kegiatan pokok : a. Peningkatan Edukasi dan Komunikasi Masyarakat di bidang Lingkungan Hidup b. Koordinasi penilaian Kalpataru c. Koordinasi Kota Sehat / Adipura d. Pembinaan Program Bina Lingkungan (Adiwiyata) e. Penyelenggaraan Lingkungan Bersih f. Penyebarluasan informasi bidang Lingkungan Hidup g. Sosialisasi Peraturan tentang perundang-undang bidang LH


70

11. Program Peningkatan Pengendalian Polusi , dengan kegiatan pokok: a. Pengujian emisi kendaraan bermotor b. Pengujian emisi/polusi udara akibat aktivitas industri c. Monitoring, Reporting dan verifikasi emisi gas rumah kaca (GRK) d. Pengelolaan Bahan, Beracun dan berbahaya (B-3) dan Limbah B-3 e. Monitoring Evaluasi dan Pelaporan Perizinan Pembuangan Limbah Cair (IPLC) f. Pengujian kadar polusi limbah padat, limbah cair dan emisi. g. Penyuluhan dan Pengendalian Pencemaran dan Polusi h. Pengelolaan Laboratorium Lingkungan

12. Program Pengelolaan Ruang Terbuka Hijau (RTH) , dengan kegiatan pokok: a. Pembuatan Taman Kota b. Pengadaan dan Penanaman Pohon c. Pengadaan Tanaman Hias

5.2.

PENDANAAN INDIKATIF Pendanaan indikatif rencana program dan kegiatan Badan Lingkungan Hidup Kota

Prabumulih selama 5 tahun dari APBD Kota Prabumulih Tahun 2015-2018 ditargetkan sebesar Rp.9.994.000.000,( Sembilan Milyar Sembilan Ratus Sembilan Puluh Empat Rupiah). Untuk lebih jelasnya rencana, program, kegiatan, indikator kinerja kelompok sasaran dan pendanaan indikatif dapat dilihat pada tabel berikut:


71

B BA AB BV VII IIN ND DIIK KA AT TO OR RK KIIN NE ER RJJA A Y YA AN NG GM ME EN NG GA AC CU UP PA AD DA AT TU UJJU UA AN ND DA AN N SSA ASSA AR RA AN NR RP PJJM M

Salah satu rujukan utama dalam penyusunan Renstra Badan Lingkungan Hidup Kota Prabumulih ini adalah dokumen RPJMD Kota Prabumulih, oleh karena itu, berbagai programkerja yang ditetapkan dalam dokumen Renstra ini juga telah mengacu pada tujuandan sasaran dalam RPJMD Kota Prabumulih yang telah ditetapkan sebelumnya. Dengandemikian pelaksanaan program kerja Badan Lingkungan Hidup Kota Prabumulih akan mendukung sepenuhnya berbagaiVisi dan Misi pembangunan Kota Prabumulih. Beberapa program kunci

dan indikatornya, yang secara langsung mendukung

pencapaian tujuan dan sasaran dalam dokumen RPJMD.Indikator kinerja merupakan alat untuk mengukur tingkat keberhasilan dalam mencapai tujuan dan sasaran SKPD. Indikator kinerja menggambarkan tentang keberhasilan program kegiatan dan sasaran sesuai dengan yang direncanakan. Indikator kinerja digunakan dalam menyusun laporan pertangungjawaban dan merupakan komponen yang sangat krusial pada saat merencanakan kinerja. Dengan adanya indikator kinerja pada tahap perencanaan maka target-target yang ingin dicapai setelah pelaksanaan rencana akan tergambar secara jelas dan terukur. Penetapan indikator kinerja pada saat merencanakan kinerja akan lebih meningkatkan kualitas perencanaan dengan menghindari penetapan-penetapan sasaran yang sulit untuk diukur dan dibuktikan secara objektif keberhasilannya. Sesuai dengan komponen perencanaan strategis dalam RPJMD Kota Prabumulih Tahun 2013-2018 telah ditetapkan indikator kinerja yang dibebankan kepada Badan Lingkungan Hidup Kota Prabumulih sebagai berikut: 1. Prosentase Pelayanan Administrasi Perkantoran 2. Prosentase sarana dan prasarana yang memadai 3. Prosentase Peningkatan Disiplin Aparatur 4. Prosentase Peningkatan Kualitas Aparatur Rencana Strategis Badan Lingkungan Hidup| 2015-2018

72

5. Prosentase jenis usaha yang mempunyai dokumen lingkungan 6. Prosentase terawasinya Sumber Daya Alam dari tindakan ilegal 7. Prosentase lahan yang terehabilitasi 8. Prosentase keterlibatan masyarakat dalam pengelolaan lingkungan hidup 9. Prosentase pelayanan pencegahan pencemaran air dan udara 10. Jumlah Taman Kota 11. Prosentase sungai yang terpantau dan terkendali 12. Prosentase Kinerja pengelolaan Persampahan

Rencana Strategis Badan Lingkungan Hidup| 2015-2018

73

B BA AB BV VIIII P PE EN NU UT TU UP P

Rencana Strategis (Renstra) Badan Lingkungan Hidup Kota Prabumulih tahun 2015-2018 ini merupakan dokumen perencanaan yang disusun berdasarkan RPJMD Kota Prabumulih Tahun 2013-2018, yang merupakan rangkaian rencana tindakan dan kegiatan yang mendasar dan berorientasi pada hasil yang ingin dicapai selama kurun waktu sampai 3 (tiga) tahun ke depan. Oleh karena itu, pembuatan Rencana Satrategis (Renstra) Badan Lingkungan HidupTahun 2015-2018 adalah suatu kegiatan yang sangat penting. Kegagalan pencapaian sasaran-sasaran pada tahun-tahun awal pelaksanaan Renstra akan menyebabkan sasaran Rencana Strategis Badan Lingkungan Hidup Tahun 2015–2018 tidak tercapai. Rencana Strategis Badan Lingkungan Hidup Kota Prabumulih mengandung visi, misi tujuan, sasaran, kebijakan, program dan kegiatan yang harus diimplementasikan oleh seluruh jajaran organisasi dalam rangka pencapaian tujuan dan pelaksanaan tugas pokok dan fungsi Badan Lingkungan Hidup Kota Prabumulih. Penyusunan Renstra Badan Lingkungan HidupTahun 2015-2018 dilakukan dengan mengacu pada capaian Sasaran Strategis DPELH tahun 2008 – 2014yang merupakan pemecahan 2 (dua) SKPD yakni DESDM dan BLH , serta kondisi dinamis lingkungan global. Rencana Kegiatan Badan Lingkungan Hidup yang terdapat di dalam Badan Lingkungan HidupTahun 2015-2018 dan anggaran yang dibutuhkan telah berhasil disusun dengan dilengkapi prognosis. Dengan demikian menjadi jelas apakah setiap Sasaran Strategis sudah ada kegiatan yang melaksanakannya. Rencana Strategis (Renstra) Badan Lingkungan Hidup Kota Prabumulih tahun 2015-2018 merupakan pedoman dalam penyusunan Rencana Kerja Tahunan, yang juga digunakan sebagai dasar evaluasi dan laporan pelaksanaan atas kinerja tahunan dan tiga tahunan. Dengan mengintegrasikan berbagai keahlian sumber daya lain yang dimiliki, penyusunan Renstra Badan Lingkungan Hidup Tahun 2015-2018 diharapkan mampu mengantisipasi sekaligus menjawab tuntutan perkembangan lingkungan strategis baik di intern di Rencana Strategis Badan Lingkungan Hidup | 2015-2018

74

pemerintahan maupun di lingkup Masyarakat Umum. Target-target pencapaian RenstraBadan Lingkungan Hidup Tahun 2015-2018 dibuat cukup menantang, diperlukan kerja keras dan sinergisitas semua pihak agar target-target tersebut dapat dicapai. Agar pelaksanaan Kegiatan selalu berada pada jalur yang benar, maka pelaksanaan Renstra perlu dimonitoring dan dievaluasi secara periodik. Rapat Kerja evaluasi pencapaian target-target akan dilakukan pada triwulan, semesteran dan tahunan serta dioptimalkan dengan Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP). Akhirnya dengan tersusunnya Renstra Badan Lingkungan Hidup Kota Prabumulih Tahun 2015 -2018 semoga dapat bermanfaat bagi semua pihak, dan mampu mendorong pencapaian Visi dan Misi Walikota dan Wakil Walikota terpilih yang kemudian diterjemaahkan dalam dokumen RPJMD Kota Prabumulih tahun 2013-2018 yaitu: ”Terwujudnya Kota Prabumulih Sebagai Kota Prima dan Berkualitas”.

Rencana Strategis Badan Lingkungan Hidup | 2015-2018

75

BADAN LINGKUNGAN HIDUP KOTA PRABUMULIH RENCANA STRATEGIS

Recommend Documents