RENCANA STRATEGIS INSPEKTORAT KOTA BLITAR TAHUN 2011 - 2015 (Reviu 2015)
PEMERINTAH KOTA BLITAR
INSPEKTORAT DAERAH Jalan Merdeka 105 Blitar
KATA PENGANTAR
Puji syukur Alhamdulillah
walhamdulillah wasyukurillah wal ila wala
quata illa billahil aliyil adzim kehadirat Tuhan Yang Maha Kuasa atas limpahan rahman, taufik dan hidayahnya sehingga revisi Rencana Strategis Tahun 20112015 Inspektorat Kota Blitar dapat tersusun dengan lancar. Maksud dan tujuan disusunnya Rencana Strategis sebagai pedoman dalam proses pencapaian Visi dan Misi Kota Blitar serta untuk mengetahui berbagai arah dan program dalam pelaksanaan kegiatan. Ucapan terima kasih kami sampaikan kepada pihak-pihak yang telah memberikan dukungan dan bantuan moril maupun materiil dalam penyusunan Rencana Strategis Inspektorat Kota Blitar sampai dengan selesai.
Blitar, 6 April 2015 INSPEKTUR KOTA BLITAR
Dra. RUSMIATUN Pembina Utama Muda NIP. 19570123 198503 2 002
i
DAFTAR ISI
KATA PENGANTAR ................................................................................ i DAFTAR ISI.............................................................................................. ii DAFTAR TABEL....................................................................................... iii DAFTAR LAMPIRAN ................................................................................ iv BAB I PENDAHULUAN .......................................................................... 1 1.1 Latar Belakang ....................................................................... 1 1.2 Landasan Hukum .................................................................. 2 1.3 Maksud dan Tujuan ................................................................ 3 1.4 Sistimatika Penulisan ............................................................. 4 BAB II GAMBARAN PELAYANAN INSPEKTORAT KOTA BLITAR ........ 6 2.1 Tugas, Fungsi dan Strutur Organisasi Inspektorat Kota Blitar
6
2.2 Sumber Daya Inspektorat Kota Blitar .................................... 13 2.3 Kinerja Pelayanan Inspektorat Kota Blitar .............................. 15 2.4
Tantangan
dan
Peluang
Pengembangan
Pelayanan
Inspektorat Kota Blitar .............................................................
17
BAB III ISU-ISU STRATEGIS BERDASARKAN TUGAS DAN FUNGSI .. 18 3.1.Identifikasi Permasahan Berdasarkan Tugas dan Fungsi Pelayanan Inspektorat Kota Blitar .......................................... 18 3.2.Telaahan Visi, Misi, dan program Kepala daerah dan Wakil Kepala daerah Terpilih ................................................. 21 3.3 Telaahan Renstra Inspektorat Jendral Kementerian Dalam Negeri / Renstra BPKP dan Renstra Inspektorat Provinsi Jawa Timur 3.4. Penentuan Isu-isu Strategis ................................................... 26 BAB IV VISI, MISI, TUJUAN DAN SASARAN, STRATEGI DAN KEBIJAKAN ................................................................................ 27 4. 1.Visi dan Misi Inspektorat Kota Blitar ...................................... 27 4. 2.Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Inspektorat Kota Blitar .............................................................................. 28
ii
25
4. 3. Strategi dan Kebijakan .......................................................... 30
BAB V RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN, INDIKATOR KINERJA, KELOMPOK SASARAN, DAN PENDANAAN INDIKATIF ............ 31 5.1 Rencana Program .................................................................. 31 5.2 Kegiatan ................................................................................. 31 5.3 Indikator Kinerja...................................................................... 32 5.4 Kelompok Sasaran ................................................................. 35 5.5 Pendanaan Indikatif ................................................................ 36 BAB VI INDIKATOR KINERJA INSPEKTORAT KOTA BLITAR YANG MENGACU PADA TUJUAN DAN SASARAN RPJMD ............... 40 BAB VII PENUTUP .................................................................................. 42 LAMPIRAN
iii
DAFTAR LAMPIRAN Lampiran 1 Matrik Rencana Strategis Inspektorat Kota Blitar Tahun 2011-2015 Lampiran 2 Matrik Pendanaan Indikatif
iv
BAB I PENDAHULUAN 1.1. Latar Belakang Terselenggaranya good governance merupakan prasyarat bagi setiap pemerintahan untuk mewujudkan aspirasi dan mencapai tujuan serta cita-cita berbangsa dan bernegara. Dalam rangka itu diperlukan pengembangan dan penerapan sistem pertanggungjawaban yang tepat, jelas dan
legitimate,
sehingga
penyelenggaraan
pemerintahan
dan
pembangunan dapat berlangsung secara berdayaguna, berhasilguna, bersih den bertanggungjawab serta bebas dari korupsi, kolusi dan nepotisme.
Upaya
pengembangan
tersebut
sejalan
dengan
dan
didasarkan pada TAP MPR RI Nomor : XI/MPR/1998 dan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme. Perencanaan strategis adalah merupakan suatu proses yang berorientasi pada hasil yang ingin dicapai selama kurun waktu 1 (satu) sampai dengan 5 (lima) tahun secara sistematis dan berkesinambungan dengan memperhitungkan potensi, peluang dan kendala yang ada atau yang mungkin timbul. Proses ini menghasilkan Rencana Strategis instansi pemerintah, yang memuat visi, misi, tujuan, sasaran dan strategi yang terdiri atas kebijakan dan program, serta ukuran keberhasilan dan kegagalan dalam pelaksanaannya. Dalam sistem perencanaan pembangunan, rencana strategis Satuan Kerja Pemerintah Daerah
merupakan
bagian tak terpisahkan
dengan dokumen dan tahapan perencanaan yang lain baik yang berskala nasional maupun daerah. Berdasarkan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional dan Peraturan Pemerintah RI Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah,
1
Rencana Strategis Satuan Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat dengan Renstra-SKPD adalah dokumen perencanaan SKPD untuk periode 5 (lima) tahun. Perencanaan berkelanjutan
dari
memanfaatkan
strategis
merupakan
pembuatan
keputusan
sebanyak-banyaknya
proses yang
sistematis beresiko,
pengetahuan
yang
dengan
antisipatif,
pengorganisasian secara sistematis usaha-usaha pelaksanaan keputusan tersebut dan mengukur hasilnya melalui umpan balik yang terorganisasi dan sistematis Dalam sistem akuntabilitas kinerja yang merupakan instrumen pertanggungjawaban, perencanaan strategis merupakan langkah awal untuk melakukan pengukuran kinerja.
1.2. Landasan Hukum Landasan penyusunan Rencana Strategis Inspektorat Kota Blitar antara lain : Landasan Idiil
: Pancasila
Landasan Konstitusional
: Undang-Undang Dasar 1945
Landasan Operasional
:
a. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negera Yang Bersih dan Bebas Kolusi, Korupsi dan Nepotisme b. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional c. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah d. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan e. Undang-Undang
Nomor
17
Tahun
2007
tentang
Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005-2025
2
Rencana
f. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah g. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 21 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4817) h. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008 tentang Sistem Pengendalian Intern Pemerintah i.
Instruksi Presiden Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 1999 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah;
j.
Peraturan Menteri Pemberdayaan Aparatur Negara Nomor 15 Tahun 2010 tentang Jabatan Fungsional Pengawas Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan di daerah dan angka kreditnya;
k. Peraturan Bersama Menteri Dalam Negeri dan Kepala BKN Nomor 22 Tahun 2010 dan Nomor 3 Tahun 2010 tentang Juklak JFPP; l.
Surat Edaran Menteri Dalam Negeri Nomor: 120/2536/SJ Tanggal 25 Juni 2010 Tentang Penyelenggaraan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah Daerah;
m. Peraturan Daerah Kota Blitar Nomor 4 Tahun 2013 tentang Organisasi Perangkat Daerah Kota Blitar; n. Peraturan Walikota Blitar Nomor 24 Tahun 2014 tentang Tugas Pokok, Fungsi dan Tata Kerja Inspektorat Kota Blitar.
1.3. Maksud dan Tujuan Maksud dari penyusunan Rencana Strategis Inspektorat Daerah Kota Blitar adalah dalam rangka menjabarkan Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJMD) Kota Blitar kedalam perencanaan SKPD sesuai dengan tugas dan fungsi Inspektorat Kota Blitar.
3
Tujuan penyusunan Rencana Strategis Inspektorat Kota Blitar antara lain : a. Diperlukan untuk merencanakan perubahan dalam lingkungan yang semakin kompleks; b. Diperlukan untuk pengelolaan keberhasilan; c. Diperlukan untuk memantapkan komitmen yang berorientasi pada masa depan; d. Diperlukan untuk adaptasi dengan perubahan lingkungan; e. Diperlukan untuk peningkatan kualitas pengawasan; f.
Diperlukan untuk mengefektifkan komunikasi (intern dan ekstern);
g. Diperlukan untuk efektivitas dan efisiensi pemanfaatan sumber daya organisasi; h. Diperlukan untuk peningkatan produktivitas (continuous improvement);
1.4. Sistematika Penulisan Rencana Strategis Inspektorat Kota Blitar disusun dengan tata urut penulisan sebagaimana diatur oleh Peraturan Pemerintah Nomor Tahun 2008 pasal 40 ayat (5) sebagai berikut : BAB I
PENDAHULUAN, berisi tentang latar belakang penyusunan, maksud dan tujuan, landasan hukum. Dalam Bab ini juga disajikan sistematika penulisan, hubungan renstra dengan dokumen perencanaan lainnya. Bab ini juga dilengkapi dengan asumsi-asumsi dalam penerapan rencana strategis.
BAB II
GAMBARAN UMUM SKPD, berisi uraian tentang struktur organisasi Inspektorat Kota Blitar beserta tugas pokok dan fungsinya. Bab ini juga dilengkapi dengan data-data tentang sumber daya organisasi yang meliputi sumber daya manusia serta sarana dan prasarana.
BAB III
ISU-ISU STRATEGIS DALAM PENGAWASAN, yang berisi gambaran
tentang
Informasi-informasi,
kejadian-kejadian,
fenomena-fenomena terkini yang memiliki pengaruh langsung
4
terhadap kinerja organisasi. Bab ini dilengkapi pula dengan faktor-faktor internal maupun eksternal yang eksistensinya mempengaruhi secara langsung terhadap kinerja organisasi. BAB IV
RENCANA STRATEGIS, berisi tentang pernyataan visi yang akan diwujudkan oleh Inspektorat Kota Blitar serta misi yang diemban dalam rangka mewujudkan misi tersebut, uraian tujuan dan sasaran serta indikator sasaran yang merupakan ukuranukuran kualitatif maupun kuantitatif yang akan diwujudkan dalam 5 tahun periode perencanaan. Bab ini juga memuat strategi organisasi berupa kebijakan, program dan kegiatan indikatif yang dilengkapi dengan kelompok sasaran dari setiap kegiatan.
BAB V
RENCANA
PROGRAM
DAN
KEGIATAN,
berisi tentang
rencana program dan kegiatan Inspektorat Kota Blitar, bab ini juga dilengkapi dengan indikator kinerja, kelompok sasaran dan pendanaan indikatif dalam rangka melaksanakan program dan kegiatan tersebut. BAB VI
INDIKATOR
KINERJA
INSPEKTORAT
KOTA
BLITAR
BERDASAR RPJMD KOTA BLITAR , berisi tentang indikator kinerja Inspektorat Kota Blitar yang memiliki keterkaitan langsung dengan tujuan dan sasaran yang termaktub dalam RPJMD Kota Blitar 2011-2015. BAB VII PENUTUP, berisi tentang kaidah-kaidah pelaksanaan Rencana Strategis Inspektorat Kota Blitar.
5
BAB II GAMBARAN PELAYANAN INSPEKTORAT KOTA BLITAR
2.1. Tugas, Fungsi, dan Struktur Organisasi Inspektorat Kota Blitar Struktur Organisasi Inspektorat Kota Blitar dibentuk berdasarkan Peraturan Daerah Nomor 4 tahun 2013 tentang Organisasi Perangkat Daerah Kota Blitar, sedangkan Peraturan Walikota Blitar Nomor 24 Tahun 2014 tentang Tugas Pokok, Fungsi dan Tata Kerja Inspektorat Kota Blitar. Sesuai Peraturan Walikota Nomor 24 Tahun 2014, susunan organisasi Inspektorat Kota Blitar adalah sebagai berikut : 1. Inspektur 2. Sekretaris a. Sub Bag Umum, Kepegawaian dan Kearsipan b. Sub Bag Perencanaan dan Keuangan c. Sub bag Evaluasi dan Pelaporan 3. Inspektur Pembantu Urusan Ekonomi, Sosial, Kebudayaan dan Kesejahteraan Rakyat 4. Inspektur Pembantu Urusan Pembangunan 5. Inspektur Pembantu Urusan Pemerintahan 6. Kelompok Jabatan Fungsional
Dalam kedudukannya, tugas pokok dan fungsi Inpektorat Kota Blitar merupakan unsur pengawas penyelenggaraan pemerintahan daerah. Inspektorat
Kota
Blitar
dipimpin
oleh
seorang
Inspektur
yang
berkedudukan dibawah Walikota dan dalam melaksanakan tugasnya bertanggungjawab
langsung
kepada
Walikota
dan
secara
teknis
administrasi mendapat pembinaan dari Sekretaris Daerah. Inspektorat mempunyai tugas pokok melakukan pengawasan terhadap urusan pemerintahan di daerah, pelaksanaan pembinaan atas penyelenggaraan
6
pemerintahan
kecamatan
dan
pelaksanaan
urusan
pemerintahan
kelurahan. Untuk menjalankan tugas pokok tersebut Inspektorat melaksanakan fungsi: a. Perencanaan program pengawasan; b. Perumusan kebijakan dan fasilitasi pengawasan; c. Pelaksanaan pemeriksaan/audit, review, evaluasi, pemantauan, dan kegiatan
pengawasan
lainnya
yang
diamanatkan
peraturan
perundang-undangan; d. Pemeriksaan,
pengusutan,
pengujian,
dan
penilaian
tugas
pengawasan; e. Pengkordinasian penyelenggaraan pengawasan; f. Penyelenggaraan dan pengelolaan administrasi dan urusan rumah tangga Ispektorat; g. Pelaksanaan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Walikota sesuai bidang tugasnya. Fungsi dari masing-masing jabatan di Inspektorat Kota Blitar adalah : a. Inspektur Inspektur
mempunyai
tugas
penyelenggaraan,
memimpin,
mengkoordinasikan, membina dan mengendalikan penyelenggaraan tugas pokok dan fungsi inspektorat. b. Sekretaris Bertugas membantu Inspektur dalam melaksanakan tugas dan fungsinya melalui kegiatan kesekretariatan. Sekretariat Inspektorat mempunyai tugas melaksanakan pelayanan administrasi di lingkungan inspektorat meliputi
perencanaan,
mengkoordinasikan
tugas
pada
Inspektur
Pembantu, pengelolaan admnistrasi umum, rumah tangga, administrasi kepegawaian, kearsipan dan administrasi keuangan;
7
Adapun fungsi Sekretariat : 1) Pengkoordinasian perumusan kebijakan teknis berdasarkan peraturan perundang-undangan dan kebijakan inspketur; 2) Pengkoordinasian dan penyiapan bahan penyusunan perencanaan dan program kerja pengawasan secara terpadu; 3) Penghimpunan, pengelolaan, penilaian, dan penyiapan laporan hasil pengawasan aparat pengawas fungsional; 4) Penyusunan bahan data dalam rangka pembinaan teknis fungsional; 5) Penyusunan, penginventarisasian dan pengkordinasian data dalam rangka penatausahaan proses penanganan pengaduan; 6) Pengkordinasian dan fasilitasi kelancaran pelaksanaan tugas dan fungsi di lingkungan Inspektorat; 7) Perumusan kebijakan teknis dan penyusunan serta pelaksanaan program/kegiatan sekretariat; 8) Pengkordinasian dan penyusunan rencana strategis ( Rensta ), Rencana Kerja ( Renja ) dan Rencana Kerja Tahunan ( RKT ); 9) Pengkoordinasian dan penyusunan Rencana Kerja Anggaran ( RKA ) 10) Pengkoordinasian
penyusunan
pelaksanaan
(
anggaran
DPA
dan )
dan
pelaksanaan Dokumen
dokumen Perubahan
Pelaksanaan Anggaran ( DPPA ) 11) Fasilitasi penyusunan Perjanjian Kinerja ( PK ) 12) Pengkoordinasian
internal
dan
ekternal
serta
pembinaan
penyelenggaraan organisasi dan tata laksana organisasi inspektorat; 13) Pengkoordinasian dan fasilitasi administrasi perjalanan dinas, tugastugas keprotokoleran dan kehumasan; 14) Pengkoordinasian dan fasilitasi pengelolaan urusan rumah tangga dan tata usaha Inspektorat;
8
15) Pengkoordinasian dan fasilitasi pengelolaan administrasi dan perlengkapan
sarana
prasarana,
keamanan
kantor
dan
penyelenggaraan rapat-rapat Inspektorat; 16) Pengkoordinasian dan fasilitasi pelaksanaan pembelian / pengadaan atau pembangunan aset tetap berwujud yang akan digunakan dalam rangka penyelenggaraan tugas pokok dan fungsi; 17) Fasilitasi pelaksanaan kebijakan pengelolaan barang milik daerah; 18) Fasilitasi
pelaksanaan pemeliharaan barang milik daerah yang
digunakan dalam rangka penyelenggaraan tugas pokok dan fungsi; 19) Pengkoordinasian pengusulan penataan organisasi, tata laksana dan produk hukum lainnya; 20) Fasilitasi pelaksanaan verifikasi Surat Pertanggungjawaban ( SPJ ) Keuangan; 21) Fasilitasi dan koordinasi penyusunan Standar Operational Prosedur ( SOP ); 22) Fasilitasi
penyusunan
Laporan
Kinerja,
Laporan
Keterangan
Pertanggungjawaban ( LKPJ ), dan Laporan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah ( LPPD ); 23) Penyampaian data hasil pembangunan dan informasi terkait lainnya terkait layanan bidang pengawasan secara berkala melalui web domain website Pemerintah Daerah; 24) Penyelenggaraan dan pengkoordinasian pelaksanaan pelayanan informasi dan publikasi; 25) Penyelenggaraan,
pembinaan
dan
pengendalian
layanan
administrasi umum, kepegawaian dan penatausahaan keuangan; 26) Pengkoordinasian penyusunan perencanaan, monitoring, evaluasi dan pelaporan kinerja Inspektorat; 27) Pelakanaan tugas kedinasan yang diberikan oleh Inspektur sesuai dengan bidang tugasnya
9
c. Inspektur Pembantu Urusan Ekonomi, Sosial, Kebudayaan dan Kesejahteraan Rakyat melaksanakan tugas; 1) Merumuskan
program
pengawasan
urusan
ekonomi,
sosial,
ekonomi,
sosial,
kebudayaan, dan kesejahteraan rakyat; 2) Menyusun
kebijakan
pengawasan
urusan
kebudayaan, dan kesejahteraan rakyat; 3) Mengkoordinasikan pelaksanaan pengawasan urusan ekonomi, sosial, kebudayaan dan kesejahteraan rakyat; 4) Memfasilitasi pejabat fungsional pengawas terhadap pelaksanaan pengawasan penyelenggaraan urusan ekonomi, sosial, kebudayaan dan kesejahteraan rakyat; 5) Melaksanakan pemeriksaan, pengusutan, pengujian, dan penilaian tugas pengawasan urusan ekonomi, sosial, kebudayaan, dan kesejahteraan rakyat. 6) Mengkoordinasikan pelaksanaan pengawasan terhadap peraturan daerah dan peraturan walikota, meliputi pengawasan perancangan peraturan
daerah
dan
peraturan
walikota
dan
pengawasan
pelaksanaan peraturan daerah dan peraturan walikota urusan ekonomi, sosial, kebudayaan dan kesejahteraan rakyat; 7) Mengkoordinasikan
pengawasan
atas
pengaduan
masyarakat
urusan ekonomi, sosial, kebudayaan dan kesejahteraan rakyat; 8) Mengkoordinasikan pemerintahan,
pelaksanaan
meliputi
evaluasi
evaluasi
penyelenggaraan
kinerja
penyelenggaraan
pemerintah daerah dan evaluasi kinerja penyelenggaraan otonomi daerah urusan ekonomi, sosial, kebudayaan dan kesejahteraan rakyat; 9) Melaksanakan pemantauan dan evaluasi terhadap penyelenggaraan kegiatan pengawasan dan pemeriksaan pemerintah daerah di urusan ekonomi, sosial, kebudayaan dan kesejahteraan rakyat; 10) Menyiapkan,
menyusun
dan
menyampaikan
laporan
hasil
pengawasan dan pemeriksaan urusan ekonomi, sosial, kebudayaan dan kesejahteraan rakyat;
10
11) Memantau dan mengevaluasi pelaksanaan tugas serta penyusunan laporan kinerja serta memberi saran dan pertimbangan sesuai dengan bidang tugasnya; 12) Melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh inspektur sesuai dengan bidang tugasnya. d. Inspektur Pembantu Urusan Pembangunan melaksanakan tugas; 1) Merumuskan program pengawasan urusan pembangunan; 2) Menyusun kebijakan pengawasan urusan pembangunan; 3) Mengkoordinasikan pelaksanaan pengawasan urusan pembangunan; 4) Memfasilitasi pejabat fungsional pengawas terhadap pelaksanaan pengawasan penyelenggaraan urusan pembangunan; 5) Melaksanakan pemeriksaan, pengusutan, pengujian, dan penilaian tugas pengawasan urusan pembangunan; 6) Mengkoordinasikan pelaksanaan pengawasan terhadap peraturan daerah dan peraturan walikota, meliputi pengawasan rancangan peraturan
daerah
dan
peraturan
walikota
dan
pengawasan
pelaksanaan peraturan daerah dan peraturan walikota urusan pembangunan’; 7) Mengkoordinasi pengawasan atas pengaduan masyarakat urusan pembangunan; 8) Mengkoordinasi
pelaksanaan
evaluasi
penyelenggaraan
pemerintahan, meliputi evaluasi kinerja penyelenggaraan otonomi daerah urusan pembangunan; 9) Melaksanakan pemantauan dan evaluasi terhadap penyelenggaraan kegiatan pengawasan dan pemeriksaan pemerintah daerah di urusan pembangunan; 10) Menyiapkan,
penyusunan
dan
pemeliharaan
laporan
pengawasan dan pemeriksaan urusan pembangunan;
11
hasil
11) Memantau dan mengevaluasi pelaksanaan tugas serta penyusunan laporan kinerja serta memberi saran dan pertimbangan sesuai dengan bidang tugasnya; 12) Melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh Inspektur sesuai dengan bidang tugasnya. e. Inspektur Pembantu Urusan Pemerintahan melaksanakan tugas; 1) Merumuskan program pengawasan urusan pemerintahan; 2) Menyusun kebijakan pengawasan urusan pemerintahan; 3) Mengkoordinasikan pelaksanaan pengawasan urusan pemerintahan; 4) Memfasilitasi pejabat fungsional pengawas terhadap pelaksanaan pengawasan penyelenggaraan urusan pemerintahan; 5) Melaksanakan pemeriksaan, pengusutan, pengujian, dan penilaian tugas pengawasan urusan pemerintahan; 6) Mengkoordinasikan pelaksanaan pengawasan terhadap peraturan daerah dan peraturan walikota, meliputi pengawasan rancangan peraturan
daerah
dan
peraturan
walikota
dan
pengawasan
pelaksanaan peraturan daerah dan peraturan walikota urusan pemerintahan; 7) Mengkoordinasi pengawasan atas pengaduan masyarakat urusan pemerintahan; 8) Mengkoordinasi pelaksanaan review RKA; 9) Mengkoordinasi pelaksanaan evaluasi pelaporan akuntabilitas kinerja instansi pemerintah; 10) Memfasilitasi pelaksanaan pengendalian dan pengawasan indisipliner pegawai; 11) Melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan inspektur sesuai dengan bidang tugasnya.
12
f. Kelompok jabatan fungsional Kelompok jabatan fungsional pada inspektorat terdiri atas tenaga fungsional auditor dan jabatan fungsional lainnya yang terbagi dalam beberapa kelompok jabatan fungsional sesuai bidang keahliannya. Kelompok jabatan fungsional mempunyai tugas melaksanakan kegiatan sesuai bidang tenaga fungsional masing-masing sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
2.2 Sumber Daya Inspektorat Kota Blitar 2.2.1 Sumber Daya Manusia Personil di Inspektorat Kota Blitar, sesuai data per Oktober 2014 sejumlah 31 orang dengan rincian : PNS
: 31 orang.
CPNS
: - orang.
PTT
: - orang.
Tabel 1.1 . Komposisi Pegawai Menurut Tingkat Pendidikan No. 1. 2. 3. 4. 5.
Tingkat Pendidikan
Jumlah (orang)
S-2 S-1 Diploma 3 Diploma 1 SLTA/ sederajat Jumlah
Ket
3 16 4 8 31
Tabel 1.2. Komposisi Pegawai Menurut Eselon No. 1.
Eselon Eselon II b
Jumlah (orang) 1
2.
Eselon III a,b
4
3.
Eselon IV a
3
4.
Staf
11
5.
Auditor dan P2UPD
12
Jumlah
31
13
Ket
Tabel 1.3. Komposisi Pegawai Menurut Diklat Fungsional No. 1.
Jenis Dklat/kursus Latihan Prajabatan
2.
Sosialisasi PKPS-BBM
pengawasan/monitoring
1
3.
Rakorwas penyelenggaraan daerah tingkat nasional
1
4.
Sosialisasi SIMDA
1
5.
Bintek evaluasi LAKIP
17
6.
Sosialisasi pemberantasan tindak pidana korupsi
24
7.
Workshop sistem akuntasi keuangan daerah
1
8.
Workshop audit investigasi
2
9.
Audit inventarisasi barang daerah
1
10.
Semiloka sistem dan startegi pengawas keuangan daerah
1
11.
Workshop audit kinerja
1
12.
Sertifikasi JFA penjenjangan auditor
5
13.
Pengadaan barang dan jasa
2
14.
Pengembangan jati diri dan pola pikir
1
15.
Audit keuangan dan kinerja pemerintah daerah
1
16.
Manajerial pengawasan
1
17.
Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-undangan.
14
18.
Bintek Sistim Pemerintah
Intern
14
19
Sosialisasi Permendagri no. 53 , 64 th. 2007 dan no. 4,7,8 th 2008
1
tim
Jumlah (orang) 9
Pengendalian
2.2.2 Sarana dan Prasarana Untuk menunjang pelaksanaan program dan kegiatan agar berjalan secara optimal, Inspektorat Daerah Kota Blitar didukung oleh sarana dan prasarana sebagai berikut:
14
Tabel 1.4 Sarana dan Prasarana Inspektorat Kota Blitar per-Oktober 2014 No
Jenis Sarana & Prasarana
Jumlah
Kondisi
1.
r tnaK gnudeG
1
kKaB
n 2.
snnaDnla KM
2
kKaB
n 3.
reteGKnsngnu
9
kKaB
n 4.
anttrgeu
n5
n kKaB
1
krMKB
n5
n kKaB
4
krMKB
n 5.
pKtgnt
n 6.
pCl
1
kKaB
n 7.
aKteuKnlatagKD
1
kKaB
n 8.
kuK BKM
1
kKaB
n 9.
seMa nsaB
1
kKaB
n 11. n seMa n e tnK grunaeugKM
n1
n kKaB
n 11. n seDetn
n8
n kKaB
n 12. n seMa naK ataDa
n1
n kKaB
n 13. n aaDa tnaKna eg
n5
n kKaB
n1
n krMKB
n Megn4
n kKaB
n 15. n arDBKM
n1
n kKaB
n 16. n rDtKuanruMat
n8
n kKaB
n 17. n ua geu
n7
n kKaB
n 14. n seaKnaruMansKtr
2.3 Kinerja Pelayanan Inspektorat Daerah Kota Blitar 2.3.1 Meningkatkan mutu Kinerja Inspektorat dalam Tata Pengelolaan Pemerintahan. Komposisi Semesteran Inspektorat Daerah Kota Blitar No.
1.
Jumlah Sasaran/SKPD
Kegiatan
Sosialisasi SPI
2011
2012
2013
2014
2015
40
50
60
80
81
15
2.
Rakorwasda
3.
Workshop
81
81
81
81
81
-
40
40
-
81
-
81
-
81
-
40
40
-
81
-
81
-
-
81
-
Sistem Akutansi 4.
Sosialisasi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi
5.
Sosialisasi Evaluasi Lakip
6.
Sosialisasi LHKPN
2.3.2. Melaksanakan pengawasan dan pembinaan secara periodik dan komprehensif sesuai jadwal PKPT serta kegiatan lainnya yang menunjang peningkatan mutu pengawasan.
Obyek pemeriksaan penyelenggaraan pemerintah Daerah Kota Blitar meliputi satuan kerja Pemerintah Daerah (SKPD)
No.
1.
2011
2012
2013
2014
2015
50
59
68
75
obrik
obrik
obrik
obrik
81 obrik
17
19
18
18
Khusus
kasus
kasus
kasus
kasus
Monitoring PAD
14 unit
20
25
27
unit
unit
unit
Pemeriksaan Reguler
2.
3.
Jumlah Sasaran/SKPD
Kegiatan
Pemeriksaan
16
17 kasus 3 unit
4.
5.
Monitoring
13
17
25
28
Pembangunan
obrik
obrik
obrik
obrik
Evaluasi lakip
10
15
25
30
obrik
obrik
obrik
obrik
30 obrik 50 obrik
2.4. Tantangan dan Peluang Pengembangan Pelayanan Inspektorat Kota Blitar 2.4.1. Tantangan a. Terbatasnya jumlah aparatur pengawasan di banding dengan jumlah SKPD yang ada. b. Masih sebagian Auditor / Aparatur pengawasan yang memiliki Sertifikasi Pengawasan. c. Sistem Pengendalian Intern yang dilaksanakan SKPD belum optimal. d. Tata Pengelolaan Keuangan yang di kelola oleh SKPD masih belum sempurna, baik dalam laporan keuangan maupun Laporan Akip. 2.4.2. Peluang a. Menunjang peningkatan kinerja manajemen Pemerintahan. b. Meningkatkan profesionalisme Aparatur Pengawasan. c. Menciptakan penyelenggaraan Pemerintahan Daerah yang bersih
mewujudkan
nilai-nilai
kepribadian,
kedisiplinan,
profesionalisme, kejujuran dan obyektifitas. d.
Terwujudnya
optimalisasi
pengawasan
dan
tata
kelola
Pemerintahan yang baik dalam rangka penyelenggaraan Pemerintahan Daerah yang efektif, efisien, transparan dan bertanggungjawab.
17
BAB III ISU-ISU STRATEGIS BERDASARKAN TUGAS DAN FUNGSI 3.1. Identifikasi Permasalah Berdasarkan tugas dan Fungsi Pelayanan Inspektorat Kota Blitar. Birokrasi merupakan alat utama dalam penyelenggaraan negara dan pemerintahan karena tidak hanya berfungsi untuk melaksanakan pelayanan publik, tetapi juga bertugas menerjemahkan berbagai keputusan politik ke dalam berbagai kebijakan publik serta menjamin pelaksanaan berbagai kebijakan tersebut secara operasional. Namun demikian, realita menunjukkan birokrasi tidak selalu dapat mengaktualisasikan peran dan fungsinya tersebut secara optimal dan menghasilkan kinerja yang signifikan. Bahkan apabila membicarakan birokrasi, acap kali dikonotasikan sebagai sebuah organisasi raksasa yang tambun, proses pelayanan yang lamban dan berbelit-belit, pegawai yang malas dan tidak profesional, serta sarang terjadinya KKN. Citra ini sangat lekat pada birokrasi Indonesia baik dalam persepsi masyarakat maupun dalam dunia Internasional. Berkaitan dengan hal tersebut, reformasi birokrasi menjadi suatu keharusan atau sesuatu yang mutlak harus dilakukan guna mewujudkan negara dan pemerintah yang memenuhi karakteristik good governance. Tentunya ini menjadi masukan dan dorongan untuk berjuang lebih keras. Oleh sebab itu, perlu dilakukan: a)
Upaya penataan kelembagaan Pemerintah, sejauh ini belum mencapai hasil yang maksimal, karena kecenderungan lebih mementingkan pendekatan struktural dari pada pendekatan fungsional.
b)
Komposisi PNS yang belum ideal untuk melakukan tugasnya agar lebih efektif, efesien dan profesional dalam melayani masyarakat.
c)
Belum memadainya sistem akuntabilitas kinerja instansi pemerintah ditandai dengan belum diterapkannya dengan baik manajemen berbasis kinerja secara terintegrasi dalam perencanaan dan evaluasi.
18
d)
Pengawasan intern pemerintah belum dapat dilakukan dengan maksimal dan
terkoordinasi
dengan
mengedepankan
peran
sebagai
quality
assurance (menjamin kualitas dari suatu instansi) bukan mencari kesalahan.
Reformasi birokrasi yang dilaksanakan ini harus memberikan pengaruh yang signifikan terhadap peningkatan kinerja dan reformasi pelayanan publik. Semua aspek pendayagunaan aparatur negara, baik kelembagaan, SDM aparatur, ketatalaksanaan, akuntabilitas dan pengawasan diarahkan kepada peningkatan kualitas pelayanan publik. Oleh karena itu Inspektorat Kota Blitar sebagai Lembaga Pengawasan Internal Pemerintah Daerah merupakan ujung tombak pencegahan dan pemberantasan korupsi di daerah dengan cara mengaktualisasikan peran dan fungsinya tersebut secara optimal dan menghasilkan kinerja yang signifikan, antara lain dengan Pembentukan JFA (Jabatan Fungsional Auditor) dan JFPP (Jabatan Fungsional Pengawas Pemerintahan) pada Inspektorat dengan pengembangan
Sumber
Daya
Aparat
melalui
diklat,
seminar,
studi
pengembangan wawasan, dan joint audit, penataan kelembagaan, sistem informasi,
koordinasi,
pemantapan
kualitas
dan
sinergitas
perencanaan,
baik
internal
pelaksanaan,
maupun
dan
eksternal,
pelaporan
juga
pemantapan sistem dan prosedur monitoring dan pengujian Tindak Lanjut Hasil Audit. Dengan dibentuknya JFA dan JFPP diharapkan nantinya dapat memberikan dorongan terhadap pelaksanaan pengawasan di Pemerintah Kota Blitar, sehingga terpenuhinya prinsip – prinsip kerja yang sehat dan dapat terwujud kinerja yang tinggi, profesionalisme, integritas, obyektifitas dan independensi sehingga roda instansi dapat berjalan dengan efisien dan efektif dalam rangka terwujudnya good governance di lingkungan Pemerintahan Kota Blitar, serta memperbaiki citra Pemerintah Kota Blitar dapat predikat wajar tanpa pengeculian. Sedangkan perbedaan JFA dan JFPP adalah sebagai berikut:
19
Tabel 3.1 Perbedaan JFA dan JFPP NO
INDIKATOR
JFA
JFPP
1.
Aspek
Pengelolaan Keuangan
Penyelenggaraan Pemerintahan
2.
Kinerja
Pencapaian Target Output
Pencapaian target outcame dan dampak
3.
Outcame
Masukan BPK
Masukan penyelenggaraan otonomi daerah
4.
Kegiatan
a. Pemeriksaan Keuangan, yaitu pemeriksaan atas laboran keuangan
a. Pengawasan atas pelaksanaan pembinaan penyelenggaraan pemerintahan
b. Pemeriksaan Kinerja, yaitu pemeriksaan aspek ekonomi, efisiensi dan efektivitas c. Pemeriksaan dengan tujuan tetentu, yaitu pemeriksaan yang tidak termasuk dalam pemeriksaan keuangan dan pemeriksaan kinerja
b. Pengawasan atas pelaksanaan penyelenggaraan urusan pemerintahan c. Pengawasan atas rencana Perda dan Peraturan Kepala Daerah d. Evaluasi atas penyelenggaraan pemerintahan daerah
Dalam pelaksanaan pembentukan JFA dan JFPP, ditemukan beberapa permasalahan,
baik
permasalahan
yang
terkait
dengan
kebijakan,
kelembagaan, sistem dan mekanisme kerja maupun sumber daya manusianya. Permasalahan tersebut antara lain : 1. Pembina JFA adalah BPKP sehingga jadwal pelaksanaan Diklat JFA dan jumlah peserta diklat ditentukan oleh BPKP, Inspektorat hanya mengirimkan usulan peserta diklat saja. Hal ini menyebabkan pembentukan JFA di Inspektorat sangat tergantung pada BPKP. 2. Dalam JFPP disiplin ilmu yang digunakan adalah Ilmu Pemerintahan sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 1994 tentang Jabatan
20
Fungsional Auditor, sedangkan aparat pengawas di Inspektorat Kota Blitar mayoritas berlatar belakang ilmu ekonomi (Sarjana Ekonomi) 3. Pengangkatan pertama untuk JFPP adalah minimal berijazah S1 atau DIV dengan golongan pangkat minimal Penata Muda (III/a), sedangkan aparat pengawas di Inspektorat Kota Blitar yang berijazah S1 atau DIV dengan golongan pangkat Penata Muda (III/a) sebanyak 14 orang dengan komposisi 4 orang bersertifikasi JFA, 2 orang akan mengikuti Diklat dan Sertifikasi JFA, 4 orang masih berstatus sebagai CPNS. 4. Untuk mengisi lowongan JFPP melalui pengangkatan CPNS, selain itu juga bisa dilakukan dengan Inpasing/ penyesuaian bagi PNS yang masih melaksanakan tugas di bidang pengawasan. 5. Syarat lainnya adalah telah mengikuti dan lulus diklat JFPP, sedangkan sampai bulan Oktober 2014 belum ada jadwal pelaksanaan diklat JFPP oleh Kementrian Dalam Negeri sebagai pembina JFPP. 3.2. Telaahan Visi, Misi Dan Progran Kepala Daerah Dan Wakil Kepala Daerah Ter pilih 3.2.1. Telaahan Visi Visi
mengandung
makna
bahwa
Inspektorat
Kota
Blitar
berkewajiban baik secara normatif maupun moral, untuk memberikan daya dukung yang optimal bagi kinerja Pemerintah Kota Blitar dalam mewujudnkan Visi dan Misinya. Daya dukung yang dapat diberikan oleh Inspektorat Kota Blitar sesuai tugas dan fungsinya dalam melakukan pengawasan pengawasan
terhadap terhadap
jalannya Laporan
Pemerintahan Keuangan
penyelenggaraan Pemerintahan. Sehingga
Kota maupun
Blitar
baik
terhadap
roda Pemerintahan dapat
berjalan dengan efektif dan efisien dalam rangka terwujudnya Good Govermance dilingkungan Pemerintahan Kota Blitar. Selain itu, sebagai Lembaga Tehnis Daerah Inspektorat Kota Blitar memiliki fungsi dan peran
21
strategis, sebagai support sistem satuan kerja Pemerintah Daerah yang lain maupun Kinerja Pemerintahan Daerah secara keseluruhan. 3.2.2. Telaahan Misi Misi yang diemban oleh Inspektorat Kota Blitar bersifat kontributif artinya
terwujudnya
Pemerintahan
yang baik bukan
semata-mata
tanggungjawab bersama seluruh elemen Pemerintahan, namun demikian sebagai satuan kerja yang memiliki tugas dan fungsi yang spesifik dalam pengawasan, maka program-program yang dirancang dan dilaksanakan oleh Inspektorat Kota Blitar diharapkan menjadi kontributor utama dalam mewujudkan Pemerintahan yang baik. Birokrasi merupakan alat utama dalam penyelenggaraan negara dan pemerintahan karena tidak hanya berfungsi untuk melaksanakan pelayanan publik, tetapi juga bertugas menerjemahkan berbagai keputusan politik ke dalam berbagai kebijakan publik serta menjamin pelaksanaan berbagai kebijakan tersebut secara operasional. Namun demikian, realita menunjukkan birokrasi tidak selalu dapat mengaktualisasikan peran dan fungsinya tersebut secara optimal dan menghasilkan kinerja yang signifikan. Bahkan apabila membicarakan birokrasi, acap kali dikonotasikan sebagai sebuah organisasi raksasa yang tambun, proses pelayanan yang lamban dan berbelit-belit, pegawai yang malas dan tidak profesional, serta sarang terjadinya KKN. Citra ini sangat lekat pada birokrasi Indonesia baik dalam persepsi masyarakat maupun dalam dunia Internasional. Berkaitan dengan hal tersebut, reformasi birokrasi menjadi suatu keharusan atau sesuatu yang mutlak harus dilakukan guna mewujudkan negara dan pemerintah yang memenuhi karakteristik good governance. Tentunya ini menjadi masukan dan dorongan untuk berjuang lebih keras. Oleh sebab itu, perlu dilakukan: e)
Upaya penataan kelembagaan Pemerintah, sejauh ini belum mencapai hasil yang maksimal, karena kecenderungan lebih mementingkan pendekatan struktural dari pada pendekatan fungsional.
22
f)
Komposisi PNS yang belum ideal untuk melakukan tugasnya agar lebih efektif, efesien dan profesional dalam melayani masyarakat.
g)
Belum memadainya sistem akuntabilitas kinerja instansi pemerintah ditandai dengan belum diterapkannya dengan baik manajemen berbasis kinerja secara terintegrasi dalam perencanaan dan evaluasi.
h)
Pengawasan intern pemerintah belum dapat dilakukan dengan maksimal dan
terkoordinasi
dengan
mengedepankan
peran
sebagai
quality
assurance (menjamin kualitas dari suatu instansi) bukan mencari kesalahan.
Reformasi birokrasi yang dilaksanakan ini harus memberikan pengaruh yang signifikan terhadap peningkatan kinerja dan reformasi pelayanan publik. Semua aspek pendayagunaan aparatur negara, baik kelembagaan, SDM aparatur, ketatalaksanaan, akuntabilitas dan pengawasan diarahkan kepada peningkatan kualitas pelayanan publik. Oleh Karena itu Inspektorat Kota Blitar sebagai Lembaga Pengawasan Internal Pemerintah Daerah merupakan ujung tombak pencegahan dan pemberantasan korupsi di daerah dengan cara mengaktualisasikan peran dan fungsinya tersebut secara optimal dan menghasilkan kinerja yang signifikan, antara lain dengan Pembentukan JFA (Jabatan Fungsional Auditor) dan JFPP (Jabatan Fungsional Pengawas Pemerintahan) pada Inspektorat dengan pengembangan
Sumber
Daya
Aparat
melalui
diklat,
seminar,
studi
pengembangan wawasan, dan joint audit, penataan kelembagaan, sistem informasi,
koordinasi,
pemantapan
kualitas
dan
sinergitas
perencanaan,
baik
internal
pelaksanaan,
maupun
dan
eksternal,
pelaporan
juga
pemantapan sistem dan prosedur monitoring dan pengujian Tindak Lanjut Hasil Audit. Dengan dibentuknya JFA dan JFPP diharapkan nantinya dapat memberikan dorongan terhadap pelaksanaan pengawasan di Pemerintah Kota Blitar, sehingga terpenuhinya prinsip – prinsip kerja yang sehat dan dapat terwujud kinerja yang tinggi, profesionalisme, integritas, obyektifitas dan independensi sehingga roda instansi dapat berjalan dengan efisien dan efektif
23
dalam rangka terwujudnya good governance di lingkungan Pemerintahan Kota Blitar, serta memperbaiki citra Pemerintah Kota Blitar dapat predikat wajar tanpa pengeculian. Sedangkan perbedaan JFA dan JFPP adalah sebagai berikut: Tabel 3.1 Perbedaan JFA dan JFPP NO
INDIKATOR
JFA
JFPP
1.
Aspek
Pengelolaan Keuangan
Penyelenggaraan Pemerintahan
2.
Kinerja
Pencapaian Target Output
Pencapaian target outcame dan dampak
3.
Outcame
Masukan BPK
Masukan penyelenggaraan otonomi daerah
4.
Kegiatan
a. Pemeriksaan Keuangan, yaitu pemeriksaan atas laboran keuangan
a. Pengawasan atas pelaksanaan pembinaan penyelenggaraan pemerintahan b. Pemeriksaan Kinerja, yaitu pemeriksaan b. Pengawasan atas aspek ekonomi, pelaksanaan efisiensi dan penyelenggaraan efektivitas urusan pemerintahan c. Pemeriksaan dengan tujuan tetentu, yaitu pemeriksaan yang tidak termasuk dalam pemeriksaan keuangan dan pemeriksaan kinerja
c. Pengawasan atas rencana Perda dan Peraturan Kepala Daerah d. Evaluasi atas penyelenggaraan pemerintahan daerah
Dalam pelaksanaan pembentukan JFA dan JFPP, ditemukan beberapa permasalahan,
baik
permasalahan
yang
terkait
dengan
kebijakan,
kelembagaan, sistem dan mekanisme kerja maupun sumber daya manusianya. Permasalahan tersebut antara lain : 1. Pembina JFA adalah BPKP sehingga jadwal pelaksanaan Diklat JFA dan jumlah peserta diklat ditentukan oleh BPKP, Inspektorat hanya mengirimkan
24
usulan peserta diklat saja. Hal ini menyebabkan pembentukan JFA di Inspektorat sangat tergantung pada BPKP. 2. Dalam JFPP disiplin ilmu yang digunakan adalah Ilmu Pemerintahan sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 1994 tentang Jabatan Fungsional Auditor, sedangkan aparat pengawas di Inspektorat Kota Blitar mayoritas berlatar belakang ilmu ekonomi (Sarjana Ekonomi) 3. Pengangkatan pertama untuk JFPP adalah minimal berijazah S1 atau DIV dengan golongan pangkat minimal Penata Muda (III/a), sedangkan aparat pengawas di Inspektorat Kota Blitar yang berijazah S1 atau DIV dengan golongan pangkat Penata Muda (III/a) sebanyak 14 orang dengan komposisi 4 orang bersertifikasi JFA, 2 orang akan mengikuti Diklat dan Sertifikasi JFA, 4 orang masih berstatus sebagai CPNS. 4. Untuk mengisi lowongan JFPP melalui pengangkatan CPNS, selain itu juga bisa dilakukan dengan Inpasing/ penyesuaian bagi PNS yang masih melaksanakan tugas di bidang pengawasan. 5. Syarat lainnya adalah telah mengikuti dan lulus diklat JFPP, sedangkan sampai bulan Oktober 2014 belum ada jadwal pelaksanaan diklat JFPP oleh Kementrian Dalam Negeri sebagai pembina JFPP.
3.3. Telaahan Renstra Inspektorat Dan Renstra Kota Blitar 3.3.1. Telaahan Renstra Inspektorat Kota Blitar berisi tentang pernyataan Visi yang akan diwujudkan oleh Inspektorat Kota Blitar serta Misi yang diemban dalam rangka mewujudkan Misi tersebut, uraian, tujuan dan sasaran serta indikator sasaran yang merupakan ukuran-ukuran kualitatif maupun kuantitatif yang akan diwujudkan dalam 5 (lima) tahun periode Perencanaan dan juga memuat Strategi Organisasi berupa Kebijakan Program dan kegiatan indikatif yang dilengkapi dengan kelompok sasaran dari setiap kegiatan.
25
3.3.2.
Telaahan Renstra Kota Blitar berisi tentang Visi yang akan
diwujudkan oleh Pemerintah Kota Blitar serta Misi yang diemban dalam rangka mewujudkan Misi Pemerintah Kota Blitar tahun 2011 – 2015. 3.4. Penentuan Isu-isu Strategis Reformasi Birokrasi yang dilaksanakan harus memberikan pengaruh yang signifikan Semua
terhadap peningkatan kinerja dan reformasi pelayanan publik. aspek
pendayagunaan
aparatur,
ketatalaksanaan,
akuntabilitas
pengawasan diarahkan kepada peningkatan kualitas pelayanan publik. Birokrasi merupakan alat utama dalam penyelenggaraan negara dan Pemerintah
karena tidak
hanya berfungsi untuk melaksanakan pelayanan
publik, tetapi juga bertugas menerjemahkan berbagai keputusan politik kedalam berbagai kebijakan publik serta menjamin pelaksanaan berbagai kebijakan tersebut secara operasional. Namun demikian realita menunjukkan birokrasi tidak selalu dapat mengaktualisasi peran dan fungsinya tersebut secara optimal dan menghasilkan kinerja yang signifikan.
26
BAB IV VISI, MISI, TUJUAN, DAN SASARAN, STRATEGIS DAN KEBIJAKAN 4.1. Visi dan Misi Inspektorat Kota Blitar 4.1.1. Visi Berdasarkan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional dan Peraturan Pemerintah RI Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah, Visi adalah rumusan umum mengenai keadaan yang diinginkan pada akhir periode perencanaan. Berdasarkan pengertian dimaksud dan
dengan berlandasakan
kepada Visi dan Misi Walikota Blitar serta memperhatikan tugas dan fungsi, maka Inspektorat Kota Blitar menetapkan Visi :
“MENJADIKAN INSPEKTORAT SEBAGAI LEMBAGA PENGAWASAN YANG PROFESIONAL PADA TAHUN 2015” Visi tersebut mengandung makna bahwa Inspektorat Kota Blitar berkewajiban baik secara normatif maupun moral, untuk memberikan daya dukung yang optimal bagi kinerja Pemerintah Kota Blitar dalam mewujudkan visi dan misinya. Daya dukung yang dapat diberikan oleh Inspektorat Kota Blitar sesuai dengan tugas dan fungsinya adalah melakukan pengawasan terhadap jalannya Pemerintahan Kota Blitar baik pengawasan terhadap laporan
keuangan
maupun
terhadap
penyelenggaraan
pemerintahan
sehingga roda pemerintahan dapat berjalan dengan efektif dan efisien dalam rangka terwujudnya good governance di Lingkungan Pemerintah Kota Blitar. Selain itu, sebagai lembaga teknis daerah, Inspektorat Daerah Kota Blitar juga memiliki fungsi dan peran strategis, yaitu sebagai support system yang satuan kerja pemerintah daerah yang lain maupun kinerja pemerintahan daerah secara keleseluruhan.
27
4.1.2. Misi Misi merupakan rumusan umum mengenai upaya-upaya yang akan dilaksanakan untuk mewujudkan visi. Berdasarkan pengertian dimaksud serta dengan berlandaskan kepada makna visi maka Inspektorat Kota Blitar mengemban misi :
Melaksanakan
pengawasan
internal
penyelenggaraan
pemerintahan pada Pemerintah Kota Blitar secara profesional dan akuntabel
Misi yang diemban oleh Inspektorat Kota Blitar ini bersifat kontributif, artinya
terwujudnya
pemerintahan
yang
baik
bukan
semata-mata
tanggungjawab Inspektorat Kota Blitar tetapi menjadi tanggung jawab bersama seluruh elemen pemerintah. Namun demikian sebagai satuan kerja yang memiliki tugas dan fungsi yang spesifik dalam pengawasan, maka program-program yang dirancang dan dilaksanakan oleh Inspektorat Kota Blitar diharapkan menjadi kontributor utama dalam mewujudkan pemerintahan yang baik. Pencapaian Lembaga Pengawasan yang profesional tidak terlepas dari
manajemen
pengawasan
baik
pada
tahapan
perencanaan,
pelaksanaan maupun evaluasi. Oleh karena itu Inspektorat Kota Blitar juga bersinergi dengan berbagai lembaga lokal dan nasional dalam rangka meningkatkan kualitas manajemen Inspektorat Kota Blitar, baik aspek sumber daya, proses penyelenggaraan maupun informasi isu-isu strategis dalam hal pengawasan.
4.2. Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Inspektorat Kota Blitar 4.2.1. Tujuan Berdasarkan tujuan dari Visi dan Misi Inspektorat Kota Blitar sebagai Lembaga pengawasan yang Profesoinal pada tahun 2015 mengedepankan akan tujuan yang utama dari pada aparatur pengawasan. Sehingga untuk periode-
28
periode ke depan Inspektorat bisa bersinergi sesuai dengan tujuannya untuk mengembangkan Visi Misi. Adapun Tujuan Jangka Menengah Inspektorat Kota Blitar :
Meningkatkan
kualitas
pelaksanaan
pengawasan
internal
dan
pengendalian pelaksanaan kebijakan kepala daerah.
Indikator Kinerja Tujuan : Persentase Hasil Evaluasi SAKIP SKPD dengan nilai minimal Baik/B (Target 2015 = 10%)
Sasaran Jangka Menengah : Terwujudnya peningkatan kualitas hasil pengawasan yang dapat mengurangi tindakan korupsi, kolusi, dan nepotisme.
No. 1.1.
Sasaran Strategis Terwujudnya peningkatan kualitas hasil pengawasan yang dapat mengurangi tindakan korupsi, kolusi, dan nepotisme
Indikator Kinerja Utama Persentase Hasil Evaluasi SAKIP SKPD dengan nilai minimal Baik (B)
Persentase kasus / pengaduan masyarakat yang terselesaikan
Persentase rekomendasi hasil audit BPK RI yang selesai ditindaklanjuti
29
Formulasi Perhitungan Jumlah hasil evaluasi SAKIP SKPD bernilai B / Jumlah SKPD yang dievaluasi x 100% Jumlah kasus yang terselesaikan / Jumlah kasus yang masuk x 100% Jumlah rekomendasi yang selesai / Jumlah rekomendasi x 100%
Sumber Data LHE SAKIP SKPD
LHP Kasus
Resume Pemantauan TLHP BPK RI
Target Kinerja Tahunan Sasaran Strategis Terwujudnya peningkatan kualitas hasil pengawasan yang dapat mengurangi tindakan korupsi, kolusi, dan nepotisme
Indikator Kinerja
Target 2011
Target 2012
Target 2013
Target 2014
Target 2015
Persentase Hasil Evaluasi SAKIP SKPD dengan nilai minimal Baik (B) Persentase kasus / pengaduan masyarakat yang terselesaikan Persentase rekomendasi hasil audit BPK RI yang selesai ditindaklanjuti
0%
2%
5%
7%
10%
100%
100%
100%
100%
100%
90%
90%
90%
90%
90%
4.3. Strategis dan Kebijakan 4.3.1. Strategi 1. Peningkatan Sistem Pengawasan Internal dan Pengendalian Pelaksanaan Kebijakan Kepala Daerah.
4.3.2. Kebijakan 1. Peningkatan Pengawasan Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan.
30
BAB V RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN
5.1 RENCANA PROGRAM Program merupakan upaya untuk mengimplementasikan strategi organisasi. Program kerja merupakan proses penentuan jumlah dan jenis sumberdaya yang diperlukan dalam rangka pelaksanaan suatu rencana. Program operasional merupakan penjabaran rinci sebagai langkahlangkah yang diambil untuk menjabarkan kebijakan dalam rangka menjabarkan kebijakan yang telah ditetapkan oleh Inspektorat Kota Blitar menetapkan program sebagai berikut : 1. Peningkatan
Sistem
Pengawasan
Internal
dan
Pengendalian
Pelaksanaan Kebijakan Kepala Daerah 2. Peningkatan
Profesionalisme
Tenaga
Pemeriksa
dan
Aparatur
Pengawasan 3. Penataan dan Penyempurnaan Kebijakan Sistem dan Prosedur Pengawasan 4. Pelayanan Administrasi Perkantoran 5. Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur 6. Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan
5.2 KEGIATAN Kegiatan merupakan aktifitas tindak lanjut dari program kerja operasional yang telah disusun sebagai penjabaran kebijakan yang telah ditetapkan. Kegiatan harus dapat menunjang organisasi dalam menilai kinerjanya. Kegiatan Inspektorat Daerah Kota Blitar adalah sebagai berikut: a. Pelaksanaan Pengawasan Internal secara Berkala b. Inventarisasi Temuan Hasil Penawasan c. Koordinasi Pengawasan yang lebih Komprehensif d. Pemutakhiran Data Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan
31
e. Penyelenggaraan SPIP di Kota Blitar f. Pengendalian PNS g. Pelatihan
Pengembangan
Tenaga
Pemeriksa
dan
Aparatur
Pengawasan h. Penyusunan kebijakan sistem dan prosedur pengawasan i.
Kebijakan Pengawasan dalam Rangka Percepatan Pemberantasan Korupsi
j.
Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya air dan Listrik
k. Penyediaan Alat Tulis Kantor l.
Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan
m. Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/ Penerangan Bangunan Kantor n. Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor o. Penyediaan Peralatan Rumah Tangga p. Penyediaan Bahan Bacaan dan Perundang-undangan q. Penyediaan Makanan dan Minuman r. Rapat-rapat Koordinasi dan Konsultasi Dalam dan Luar Daerah s. Pengadaan Mebeulair t. Pemeliharaan Rutin/ Berkala Gedung Kantor u. Pemeliharaan Rutin/ Berkala Kendaraan Dinas/ Operasional v. Pemeliharaan Rutin/ Berkala Mebeulair w. Pemeliharaan Rutin/ Berkala Peralatan dan Perlengkapan Kantor x. Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD
5.3 INDIKATOR KINERJA KEGIATAN Inspektorat Daerah Kota Blitar menetapkan Indikator Kinerja Kegiatan sebagai berikut: a. Terwujudnya
peningkatan
pengawasan
penyelenggaraan
urusan
pemerintahan yang diukur dengan jumlah pemeriksaan reguler, pemeriksaan khusus, monitoring dan evaluasi pembangunan serta monitoring dan evaluasi PAD
32
b. Terwujudnya inventarisasi temuan hasil pengawasan dapat diukur dengan jumlah laporan inventarisasi temuan hasil pengawasan per tiga bulan c. Terwujudnya koordinasi pelaksanaan pengawasan antara Inspektorat dengan Aparatur Pengawas Eksternal dan APIP lainnya, hal ini dapat diukur dengan jumlah pelaksanaan pengawasan Pemerintah Kota Blitar oleh Aparatur Pengawas Eksternal dan APIP lainnya d. Terwujudnya optimalisasi fungsi hasil pengawasan sebagai umpan balik terhadap kebijakan perencanaan, pelaksanaan dan pembinaan lebih lanjut, yang dapat diukur dengan tingkat penyelesaian tindak lanjut hasil pemeriksaan internal dan eksternal e. Terwujudnya peningkatan kualitas Satuan Tugas (Satgas) Sistem Pengendalian Intern Pemerintahan, yang dapat diukur dengan jumlah pelatihan teknis yang diikuti Satgas SPIP f. Terwujudnya peningkatan pengendalian terhadap tertib PNS yang dapat diukur dengan jumlah Inspeksi Mendadak (Sidak) g. Terwujudnya peningkatan kualitas sumber daya aparatur pengawasan yang dapat diukur dengan jumlah pelatihan dan bimbingan teknis yang diikuti aparatur pengawasan h. Terwujudnya penataan dan penyempurnaan kebijakan sistem dan prosedur pengawasan yang dapat diukur dengan jumlah dokumen kebijakan sistem dan prosedur pengawasan yang memadai i.
Terwujudnya aparatur yang tertib, bersih dan bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (KKN) yang dapat diukur dengan jumlah sosialisasi pencegahan dan pemberantasan korupsi
j.
Terwujudnya peningkatan komunikasi dengan stakeholder yang dapat diukur dengan jumlah komunikasi dengan stakeholder
k. Terwujudnya peningkatan penyediaan Alat Tulis Kantor yang dapat diukur dengan jumlah alat tulis kantor l.
Terwujudnya
peningkatan
penyediaan
barang
cetakan
dan
penggandaan yang dapat diukur dengan jumlah barang cetakan dan penggandaan
33
m. Terwujudnya peningkatan penyediaan komponen listrik/ penerangan bangunan kantor yang dapat diukur dengan jumlah komponen instalasi listrik/ penerangan bangunan kantor n. Terwujudnya peningkatan penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor dapat diukur dengan jumlah peralatan dan perlengkapan kantor o. Terwujudnya peningkatan penyediaan peralatan rumah tangga yang dapat diukur dengan jumlah peralatan rumah tangga p. Terwujudnya peningkatan penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundangan yang dapat diukur dengan jumlah bahan bacaan dan peraturan perundangan q. Terwujudnya peningkatan penyediaan makanan dan minuman yang dapat diukur dengan jumlah makanan dan minuman r. Terwujudnya peningkatan koordinasi dan konsultasi dalam dan luar daerah yang dapat diukur dengan jumlah koordinasi dan konsultasi dalam dan luar daerah s. Terwujudnya peningkatan prasarana aparatur pengawasan yang dapat diukur dengan jumlah prasarana aparatur pengawasan t. Terwujudnya peningkatan peralatan dan perlengkapan kantor yang dapat diukur dengan jumlah peralatan dan perlengkapan kantor u. Terwujudnya peningkatan pemeliharaan gedung kantor yang dapat diukur dengan jumlah pemeliharaan gedung kantor v. Terwujudnya peningkatan pemeliharaan kendaraan dinas/ operasional yang dapat diukur dengan jumlah pemeliharaan kendaraan dinas/ operasional w. Terwujudnya peningkatan pemeliharaan mebeulair yang dapat diukur dengan jumlah pemeliharaan mebeulair x. Terwujudnya peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan yang dapat diukur dengan jumlah sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan
34
5.4 KELOMPOK SASARAN Berdasarkan rencana program, kegiatan dan indikator kinerja yang ditetapkan, Inspektorat Kota Blitar menetapkan kelompok sasaran sebagai berikut: a. Kelompok sasaran untuk kegiatan Pelaksanaan Pengawasan Internal secara Berkala adalah obyek pengawasan/ pemeriksaan, baik SKPD maupun PNS b. Kelompok
sasaran
untuk
kegiatan
Inventarisasi
Temuan
Hasil
Pengawasan adalah laporan hasil pemeriksaan c. Kelompok sasaran untuk kegiatan Koordinasi Pengawasan yang Lebih Komprehensif adalah aparatur pengawas eksternal dan APIP lainnya d. Kelompok sasaran untuk kegiatan Pemutakhiran Data Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan adalah obyek pengawasan atau pemeriksaan e. Kelompok sasaran untuk kegiatan Penyelenggaraan SPIP di Kota Blitar adalah Satgas SPIP f. Kelompok sasaran untuk kegiatan Pengendalian PNS adalah PNS Kota Blitar g. Kelompok sasaran untuk kegiatan Pelatihan Pengembangan Tenaga Pemeriksa dan Aparatur Pengawasan adalah Aparat Pengawasan h. Kelompok sasaran untuk kegiatan Penyusunan Kebijakan Sistem dan Prosedur Pengawasan adalah dokumen Kebijakan Sistem dan Prosedur Pengawasan i.
Kelompok sasaran untuk kegiatan Kebijakan Pengawasan dalam Rangka
Percepatan
Pemberantasan
Korupsi
adalah
aparatur
Pemerintah Kota Blitar j.
Kelompok sasaran untuk kegiatan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber daya Air dan Listrik adalah aparat pengawasan dan stakeholder
k. Kelompok sasaran untuk kegiatan Penyediaan Alat Tulis Kantor adalah Aparat Pengawasan l.
Kelompok sasaran untuk kegiatan Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan adalah aparat pengawasan
35
m. Kelompok sasaran untuk kegiatan Penyediaan Komponen Listrik/ Penerangan Bangunan kantor adalah aparat pengawasan n. Kelompok
sasaran
untuk
kegiatan
Penyediaan
Peralatan
dan
Perlengkapan Kantor adalah aparat pengawasan o. Kelompok sasaran untuk kegiatan Penyediaan Peralatan Rumah Tangga adalah aparat pengawasan p. Kelompok sasaran untuk kegiatan Penyediaan Bahan bacaan dan Peraturan Perundangan adalah aparat pengawasan q. Kelompok sasaran untuk kegiatan Penyediaan Makanan dan Minuman adalah Aparat Pengawasan dan Stakeholder r. Kelompok
sasaran
untuk
kegiatan
Rapat-rapat
Koordinasi
dan
Konsultasi Dalam dan Luar Daerah adalah aparat pengawasan s. Kelompok sasaran untuk kegiatan Pengadaan Mebeulair adalah aparat pengawasan t. Kelompok sasaran untuk kegiatan Pemeliharaan Rutin/ Berkala Gedung Kantor adalah gedung kantor u. Kelompok sasaran untuk kegiatan Pemeliharaan Rutin/ Berkala Kendaraan Dinas/ Operasional adalah Kendaraan Dinas/ Operasional v. Kelompok sasaran untuk kegiatan Pemeliharaan
Rutin/ Berkala
Mebeulair adalah Mebeulair w. Kelompok sasaran untuk kegiatan Pemeliharaan Rutin/ Berkala Peralatan dan Perlengkapan Kantor adalah peralatan dan perlengkapan kantor x. Kelompok sasaran untuk kegiatan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD adalah laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja
5.5 PENDANAAN INDIKATIF Pendanaan Indikatif untuk rencana program dan kegiatan Inspektorat Daerah Kota Blitar 5 tahun ke depan adalah sebagai berikut:
36
Tabel 5.1 Pendanaan Indikatif NO
KEGIATAN
1 1
2
2 3 4 5 6 7
8 9
10 11 12 13
14 15 16
17 18
19 20 21
Pelaksanaan Pengawasan Internal secara Berkala Inventarisasi Temuan Hasil Pengawasan Koordinasi Pengawasan yang lebih Komprehensif Pemutakhiran Data Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan Penyelenggaraan SPIP di Kota Blitar Pengendalian PNS Pelatihan Pengembangan Tenaga Pemeriksa dan Aparatur Pengawasan Penyusunan Kebijakan Sistem dan Prosedur Pengawasan Kebijakan Pengawasan dalam Rangka Percepatan Pemberantasan Korupsi Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik Penyediaan Alat Tulis Kantor Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/ Penerangan Bangunan Kantor Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor Penyediaan Peralatan Rumah Tangga Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundangundangan Penyediaan Makanan dan Minuman Rapat-rapat Koordinasi dan Konsultasi Dalam dan Luar Daerah Pengadaan Mebeulair Pemeliharaan Rutin/ Berkala Gedung Kantor Pemeliharaan Rutin/ Berkala Kendaraan Dinas/ Operasional
PENDANAAN INDIKATIF (dalam juta Rp ) 2011 2012 2013 2014 2015 3 4 5 6 7 300 300 300 300 300
TOTAL (dalam juta Rp) 8 1.500
20
20
20
20
20
100
50
50
50
50
50
250
100
100
100
100
100
500
75
50
50
50
50
275
20 30
20 30
20 30
20 30
20 30
100 150
30
30
30
30
30
150
20
20
20
20
20
100
6
6
6
6
6
30
12
12
12
12
12
60
24
24
24
24
24
120
12
12
12
12
12
60
40
40
40
40
40
200
2
2
2
2
2
10
6
6
6
6
6
30
40
40
40
40
40
200
100
100
100
100
100
500
-
50 5
-
5
-
50 10
40
40
40
40
40
200
37
NO
KEGIATAN
1 22
2 Pemeliharaan Rutin/ Berkala Mebeulair Pemeliharaan Rutin/ Berkala Peralatan dan Perlengkapan Kantor Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD
23
24
PENDANAAN INDIKATIF (dalam juta Rp ) 2011 2012 2013 2014 2015 3 4 5 6 7 3 3 4
TOTAL (dalam juta Rp) 8 10
15
15
15
15
15
75
10
10
10
10
10
50
38
BAB VI INDIKATOR KINERJA INSPEKTORAT KOTA BLITAR BERDASAR RPJMD KOTA BLITAR
Inspektorat Kota Blitar merupakan Lembaga Teknis Daerah yang harus memberikan dukungan yang optimal terhadap penyelenggaraan pemerintahan daerah. Oleh karena itu rencana strategis Inspektorat Kota Blitar harus memiliki ketergaitan organik dengan Rencana Jangka Menengah Daerah Kota Blitar Tahun 2011-2015. Berdasarkan Rancangan Rencana Jangka Menengah Daerah Kota Blitar Tahun 2011-2015, keterkaitan Rencana Strategis Inspektorat Kota Blitar dapat diuraikan sebagai berikut : 1.
Untuk mewujudkan visi, dan menjalankan misi pembangunan daerah Jawa Timur 2009-2014 tersebut dilakukan melalui tiga strategi pembangunan (Tri Sakti Pembangunan) yaitu: a.
Penerapan “APBD Pro-Rakyat” secara konsisten dan berlanjut terutama untuk sektor-sektor yang sangat mempengaruhi hajat hidup rakyat kecil
b.
Peningkatan kualitas pelayanan pendidikan dan kesehatan dasar serta peningkatan kesejahteraan sosial dalam koridor penanggulangan kemiskinan secara komprehensif, realistis dan terukur.
c.
Pengembangan Kota Blitar ke depan berlandaskan latar belakang sosio kultural daerah sebagai Kota Nasionalis-Religius dengan prinsip-prinsip otonomi daerah secara partisipatif, konsisten dan berlanjut
Strategi pokok ini kemudian dijabarkan ke dalam 10 arah kebijakan pembangunan. Untuk menjalankan 3 strategi pembangunan, dan 10 arah kebijakan pembangunan tersebut tentu saja dibutuhkan daya dukung yang optiimal, salah satunya adalah daya dukung pengawasan yang profesional. 2.
Secara spesifik, Inspektorat Kota Blitar memiliki tanggung jawab yang terkait dengan arah kebijakan pembangunan, Peningkatan Kualitas Manajemen Pemerintahan, Pembangunan dan Pelayanan Publik, melalui program:
40
a. Peningkatan
Sistem
Pengawasan
Internal
dan
Pengendalian
Pelaksanaan Kebijakan KDH b. Peningkatan
Profesionalisme
Tenaga
Pemeriksa
dan
Aparatur
dan
Prosedur
Pengawasan c. Penataan
dan
Penyempurnaan
Kebijakan
Sistem
Pengawasan d. Pelayanan Administrasi Perkantoran e. Peningkatan Sarana dan Prasarana f. Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan
Tabel Pencapaian Kinerja Pelayanan Inspektorat Kota Blitar Pada RPJMD Kota Blitar N O 1 1
2 3
Indikator 2 Persentase pelaksanaan pengawasan internal dan pengendalian kegiatan pembangunan Persentase peningkatan kualitas tenaga pemeriksa Persentase penurunan temuan dalam pengelolaan keuangan
IKK (PP6/2008) 3
Target RPJMD atas Inspektorat Daerah 2011 2012 2013 2014 2015 4 5 6 7 8
90%
90%
90%
90%
90%
90%
85%
75%
75%
80%
80%
85%
60%
40%
45%
50%
55%
60%
41
BAB VII PENUTUP
Rencana Strategis Inspektorat Kota Blitar Tahun 2011-2015 merupakan penjabaran secara operasional dari RPJMD Kota Blitar Tahun 2011-2015, sesuai dengan tugas pokok dan fungsi sebagaimana amanat Peraturan Walikota Blitar Nomor 24 Tahun 2014. Rencana Strategis Inspektorat Kota Blitar merupakan pedoman bagi seluruh unit kerja di lingkungan
Inspektorat Kota Blitar dalam
merencanakan dan melaksanakan kegiatannya sekaligus sebagai acuan bagi stake holders yang memiliki keterkaitan dengan program pengawasan. Untuk itu perlu ditetapkan kaidah-kaidah pelaksanaan sebagai berikut : 1.
Seluruh unit kerja di lingkungan Inspektorat Kota Blitar berkewajiban untuk melaksanakan program-program dalam Rencana Strategis Inspektorat Kota Blitar secara murni dan konsekuen;
2.
Seluruh unit kerja di lingkungan
Inspektorat
Kota Blitar
berkewajiban untuk menjaga keterkaitan program dan kegiatan yang dilaksanakan dengan prioritas pembangunan Kota Blitar; 3.
Seluruh unit kerja di lingkungan Inspektorat Kota Blitar berkewajiban untuk menggunakan sumber daya organisasi secara efektif, efisien dan ekonomis melalui manajeman yang berkualitas.
42
Lampiran 1 LAMPIRAN 1 : MATRIK RENCANA STRATEGIS Nomor : 050/ /422.203/2010 Tanggal : Oktober 2010 MATRIK RENCANA STRATEGIS INSPEKTORAT KOTA BLITAR 2011-2015 (Reviu 2015) VISI MISI
NO 1
: Menjadikan INSPEKTORAT sebagai Lembaga Pengawasan yang Profesional pada Tahun 2015 : Melaksanakan pengawasan internal penyelenggaraan pemerintahan pada Pemerintah Kota Blitar secara profesional dan akuntabel
TUJUAN Meningkatkan kualitas pelaksanaan pengawasan internal dan pengendalian pelaksanaan kebijakan kepala daerah
SASARAN Terwujudnya peningkatan kualitas hasil pengawasan yang dapat mengurangi tindakan korupsi, kolusi, dan nepotisme
INDIKATOR KINERJA UTAMA
FORMULA PERHITUNGAN
TARGET TAHUNAN
PROGRAM
2011
2012
2013
2014
2015
Persentase hasil Evaluasi SAKIP SKPD dengan nilai minimal Baik/B
Jumlah hasil evaluasi SAKIP SKPD bernilai B / Jumlah SKPD yang dievaluasi x 100%
0%
2%
5%
7%
10%
Persentase kasus / pengaduan masyarakat yang terselesaikan Persentase rekomendasi hasil audit BPK RI yang selesai ditindaklanjuti
Jumlah kasus yang terselesaikan / Jumlah kasus yang masuk x 100% Resume Pemantauan dan Pemutakhiran Data TLHP BPK RI
100%
100%
100%
100%
100%
90%
90%
90%
90%
90%
Peningkatan Sistem Pengawasan Internal dan Pengendalian Pelaksanaan Kebijakan Kepala Daerah
KEGIATAN a. Pelaksanaan Pengawasan Internal secara Berkala
b. Inventarisasi Temuan Hasil Penawasan c. Koordinasi Pengawasan yang lebih Komprehensif d. Pemutakhiran Data Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan e. Penyelenggaraan SPIP di Kota Blitar f. Pengendalian PNS
LAMPIRAN 2 NOMOR TANGGAL
: MATRIK PENDANAAN INDIKATIF : 050/ /422.203/2010 : OKTOBER 2010
MATRIK PENDANAAN INDIKATIF NO
PROGRAM
1 1
2 Peningkatan Sistem Pengawasan Internal dan Pengendalian Pelaksanaan Kebijakan Kepala Daerah
2
Peningkatan Profesionalisme Tenaga Pemeriksa dan Aparatur Pengawasan
3
Penataan dan Penyempurnaan Kebijakan Sistem dan Prosedur Pengawasan
KEGIATAN 3 Pelaksanaan Pengawasan Internal secara Berkala Inventarisasi Temuan Hasil Pengawasan Koordinasi Pengawasan yang lebih Komprehensif
2011 4 300,000,000.00
PENDANAAN INDIKATIF (Rp) 2015 2012 2013 2014 5 6 7 8 300,000,000.00 300,000,000.00 300,000,000.00 300,000,000.00
TOTAL 9 1,500,000,000.00
20,000,000.00
20,000,000.00
20,000,000.00
20,000,000.00
20,000,000.00
100,000,000.00
50,000,000.00
50,000,000.00
50,000,000.00
50,000,000.00
50,000,000.00
250,000,000.00
Pemutakhiran Data Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan Penyelenggaraan SPIP di Kota Blitar Pengendalian PNS Pelatihan Pengembangan Tenaga Pemeriksa dan Aparatur Pengawasan
100,000,000.00
100,000,000.00
100,000,000.00
100,000,000.00 100,000,000.00
500,000,000.00
75,000,000.00
50,000,000.00
50,000,000.00
50,000,000.00
50,000,000.00
275,000,000.00
20,000,000.00 30,000,000.00
20,000,000.00 30,000,000.00
20,000,000.00 30,000,000.00
20,000,000.00 30,000,000.00
20,000,000.00 30,000,000.00
100,000,000.00 150,000,000.00
Penyusunan Kebijakan Sistem dan Prosedur Pengawasan Kebijakan Pengawasan dalam Rangka Percepatan Pemberantasan Korupsi
30,000,000.00
30,000,000.00
30,000,000.00
30,000,000.00
30,000,000.00
150,000,000.00
20,000,000.00
20,000,000.00
20,000,000.00
20,000,000.00
20,000,000.00
100,000,000.00
KET 10
NO 1 1
PROGRAM 2 Peningkatan Sistem Pelayanan Administrasi Perkantoran
KEGIATAN 3 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik
2011 4 6,000,000.00
PENDANAAN INDIKATIF (Rp) 2015 2012 2013 2014 5 6 7 8 6,000,000.00 6,000,000.00 6,000,000.00 300,000,000.00 6,000,000.00
9 30,000,000.00
Penyediaan Alat Tulis Kantor
12,000,000.00
12,000,000.00
12,000,000.00
12,000,000.00
Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan
24,000,000.00
24,000,000.00
24,000,000.00
24,000,000.00
Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/ Penerangan Bangunan kantor
12,000,000.00
12,000,000.00
12,000,000.00
12,000,000.00
12,000,000.00
60,000,000.00
Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor Penyediaan Peralatan Rumah Tangga
40,000,000.00
40,000,000.00
40,000,000.00
40,000,000.00
40,000,000.00
200,000,000.00
2,000,000.00
2,000,000.00
2,000,000.00
2,000,000.00
2,000,000.00
10,000,000.00
6,000,000.00
6,000,000.00
6,000,000.00
6,000,000.00
6,000,000.00
30,000,000.00
40,000,000.00
40,000,000.00
40,000,000.00
40,000,000.00
40,000,000.00
200,000,000.00
100,000,000.00
100,000,000.00
100,000,000.00
Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundangundangan Penyediaan Makanan dan Minuman Rapat-rapat koordinasi dan Konsultasi Dalam dan Luar Daerah
12,000,000.00
TOTAL
24,000,000.00
100,000,000.00 100,000,000.00
60,000,000.00 120,000,000.00
500,000,000.00
KET 10
NO 1 1
PROGRAM
KEGIATAN
2 3 Sistem Pengadaan Peningkatan Sarana dan Prasarana Mebeulair Aparatur Pemeliharaan Rutin/ Berkala Gedung Kantor
Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan
2011 4 -
PENDANAAN INDIKATIF (Rp) 2012 2013 2014 5 6 7 50,000,000.00 5,000,000.00
40,000,000.00
-
5,000,000.00
10,000,000.00
Pemeliharaan Rutin/ Berkala Mebeulair
3,000,000.00
Pemeliharaan Rutin/ Berkala Peralatan dan Perlengkapan Kantor
15,000,000.00
15,000,000.00
15,000,000.00
15,000,000.00
15,000,000.00
75,000,000.00
Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD
10,000,000.00
10,000,000.00
10,000,000.00
10,000,000.00
10,000,000.00
50,000,000.00
-
40,000,000.00
9 50,000,000.00
40,000,000.00
3,000,000.00
40,000,000.00
-
TOTAL
Pemeliharaan Rutin/ Berkala Kendaraan Dinas/ Operasional
-
40,000,000.00
-
2015 8 300,000,000.00 -
4,000,000.00
200,000,000.00
10,000,000.00
KET 10
MATRIKS REVIU RENCANA STRATEGIS INSPEKTORAT KOTA BLITAR TAHUN 2011 - 2015 RPJMD KOTA BLITAR MISI
MISI 5 Memantapkan pelaksanaan pembangunan berkelanjutan yang partisipatif berdasar prinsipprinsip otonomi daerah
RENCANA STRATEGIS INSPEKTORAT KOTA BLITAR
TUJUAN
SASARAN
Meningkatnya Kualitas Tata Kelola Pemerintah yang Baik
Meningkatnya Kualitas Tata Kelola Pemerintah yang Baik
TUJUAN INDIKATOR URAIAN TUJUAN (TARGET) Meningkatkan kualitas pelaksanaan pengawasan internal dan pengendalian pelaksanaan kebijakan kepala daerah
Persentase hasil Evaluasi SAKIP SKPD dengan nilai minimal Baik/B
Target Tahun 2015 : 10%
SASARAN URAIAN
Terwujudnya peningkatan kualitas hasil pengawasan yang dapat mengurangi tindakan korupsi, kolusi, dan nepotisme
CARA MENCAPAI TUJUAN DAN SASARAN
TARGET 2011
TARGET 2012
TARGET 2013
TARGET 2014
TARGET 2015
Jumlah pemeriksaan reguler
40 kali
40 kali
40 kali
40 kali
40 kali
100%
Jumlah PDTT
20 kali
20 kali
20 kali
20 kali
20 kali
90%
Jumlah reviu
2 kali
2 kali
2 kali
2 kali
2 kali
Jumlah evaluasi Jumlah pemantauan Jumlah dokumen inventarisasi LHP
9 kali 26 kali
9 kali 26 kali
9 kali 26 kali
9 kali 26 kali
9 kali 26 kali
4 dok
4 dok
4 dok
4 dok
4 dok
Jumlah fasilitasi pengawasan aparat pengawas eksternal dan APIP lainnya
5 kali
5 kali
5 kali
5 kali
5 kali
Pemutakhiran Jumlah data tindak lanjut pemantauan dan hasil pemeriksaan pemutakhiran data TLHP
6 kali
6 kali
6 kali
6 kali
6 kali
Penyelenggaraan Jumlah SPIP pelaksanaan pemetaan SPIP SKPD Pengendalian PNS Jumlah sidak PNS Kota Blitar
1 SKPD
1 SKPD
1 SKPD
1 SKPD
1 SKPD
8 kali
8 kali
8 kali
8 kali
8 kali
INDIKATOR SASARAN
FORMULA PERHITUNGAN
TARGET 2011
TARGET 2012
TARGET 2013
TARGET 2014
TARGET 2015
Persentase hasil Evaluasi SAKIP SKPD dengan nilai minimal Baik/B
Jumlah hasil evaluasi SAKIP SKPD bernilai minimal B / Jumlah SKPD yang dievaluasi x 100%
0%
2%
5%
7%
10%
Persentase kasus / pengaduan masyarakat yang terselesaikan
Jumlah kasus yang terselesaikan / Jumlah kasus yang masuk x 100%
100%
100%
100%
100%
Persentase rekomendasi hasil audit BPK RI yang selesai ditindaklanjuti
Jumlah rekomendasi yang selesai / Jumlah rekomendasi x 100%
90%
90%
90%
90%
STRATEGI DAN KEBIJAKAN Peningkatan sistem pengawasan internal dan pengendalian pelaksanaan kebijakan kepala daerah
PROGRAM
Peningkatan sistem Pengawasan Internal dan Pengendalian Pelaksanaan Kebijakan Kepala Daerah
KEGIATAN
Pelaksanaan pengawasan internal secara berkala
Inventarisasi temuan hasil pengawasan Koordinasi pengawasan yang lebih komprehensif
INDIKATOR KEGIATAN
Peningkatan Profesionalisme Tenaga Pemeriksa dan Aparatur Pengawasan
Pelatihan pengembangan tenaga pemeriksa dan aparatur pengawasan
Jumlah pelatihan di kantor sendiri dan pengiriman diklat/bimtek
2 kali
2 kali
2 kali
2 kali
2 kali
Penataan dan Penyempurnaan Kebijakan Sistem dan Prosedur Pengawasan
Penyusunan kebijakan sistem dan prosedur pengawasan
Jumlah penyusunan kebijakan sistem dan prosedur pengawasan
1 kali
1 kali
1 kali
1 kali
1 kali
RPJMD KOTA BLITAR MISI
TUJUAN
RENCANA STRATEGIS INSPEKTORAT KOTA BLITAR SASARAN
TUJUAN INDIKATOR URAIAN TUJUAN (TARGET)
SASARAN URAIAN
INDIKATOR SASARAN
FORMULA PERHITUNGAN
TARGET 2011
CARA MENCAPAI TUJUAN DAN SASARAN
TARGET 2012
TARGET 2013
TARGET 2014
TARGET 2015
STRATEGI DAN KEBIJAKAN
PROGRAM
KEGIATAN Kebijakan pengawasan dalam rangka percepatan pemberantasan korupsi
INDIKATOR KEGIATAN
TARGET 2011
TARGET 2012
TARGET 2013
TARGET 2014
TARGET 2015
Jumlah pemantuan RADPPK
4 kali
4 kali
4 kali
4 kali
4 kali
Blitar, 6 April 2015
INSPEKTUR KOTA BLITAR
Dra. RUSMIATUN Pembina Utama Muda NIP. 19570123 198503 2 002
