INSPEKTORAT KOTA BLITAR TAHUN 2016

LAPORAN KINERJA INSTANSI PEMERINTAH

INSPEKTORAT KOTA BLITAR TAHUN 2016

PEMERINTAH KOTA BLITAR

INSPEKTORAT DAERAH Jalan Imam Bonjol Nomor 9 Blitar

KATA PENGANTAR Sebagai bentuk telah terlaksananya suatu capaian program untuk mencapai visi dan misi disusunlah Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKj IP). Laporan Kinerja Instansi Pemerintah

Inspektorat

Kota

Blitar

Tahun

2016

merupakan

pertanggungjawaban

keberhasilan atau kegagalan pelaksanaan tujuan dan sasaran strategis yang telah ditetapkan dalam mencapai visi dan misi organisasi, yang berisi informasi capaian kinerja. Tahun 2016 merupakan langkah rencana strategis di tahun pertama, yang saling berkaitan antara Rencana Strategis itu sendiri dengan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah Tahun 2016. Maka sebagai acuan dalam penyusunan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) adalah Rencana Strategis, Rencana Kinerja Tahunan, Perjanjian Kinerja dan Pengukuran Kinerja Tahun 2016. Dalam penyusunan laporan kinerja diuraikan secara ringkas rencana strategis, perjanjian kinerja, pengukuran kinerja dan pencapaian kinerja yang didalamnya menjelaskan keberhasilan dan kegagalan, hambatan/kendala dan permasalahan-permasalahan yang dihadapi serta langkah antisipatif yang diambil guna mendorong terwujudnya peningkatan kualitas kinerja di bidang pengawasan. Laporan Kinerja Instansi Pemerintah pada Inspektorat Kota Blitar merupakan bentuk konkrit dari komitmen organisasi dalam mewujudkan kinerja yang sebaik-baiknya untuk pencapaian visi dan misi organisasi. Dalam pencapaian tujuan dan sasaran selalu ada permasalahan-permasalahan atau beberapa kekurangan-kekurangan di dalam pencapaian kinerja yang menggambarkan kurang terfokusnya beberapa kegiatan yang dilaksanakan tahun 2016 terhadap pedoman Rencana Strategis (Renstra). Pada tahun berikutnya kekurangan tersebut akan diperbaiki dengan peningkatan kinerja melalui disiplin pelaksanaan Renstra yang telah ditetapkan.

Blitar, 30 Desember 2016

INSPEKTUR KOTA BLITAR

Dra. RUSMIATUN Pembina Utama Muda NIP. 19570123 198503 2 002 i

DAFTAR ISI KATA PENGANTAR IKHTISAR EKSEKUTIF DAFTAR ISI BAB I PENDAHULUAN A.

Latar Belakang

B.

Gambaran Umum Organisasi

C.

Maksud dan Tujuan

D.

Dasar Hukum

E.

Aspek-aspek Strategis

F.

Isu-isu Strategis

BAB II PERENCANAAN DAN PERJANJIAN KINERJA A.

Rencana Strategis

B.

Perjanjian Kinerja Tahun 2016

BAB III AKUNTABILITAS KINERJA A.

Pengukuran Capaian Kinerja / Sasaran

B.

Analisis Capaian Kinerja berdasarkan target dan Realisasi Tahun 2016

C.

Perbandingan Realisasi Kinerja Tahun 2015-2016 dengan Target Nasional (Target SPM)

D.

Akuntabilitas Keuangan

E.

Prestasi / Penghargaan

BAB IV PENUTUP A.

Kesimpulan

B.

Langkah Perbaikan

Lampiran – Lampiran : A. Rencana Strategis Inspektorat Kota Blitar Tahun 2016 – 2021 B. Rencana Kinerja Tahunan Tahun 2016 C. Perjanjian Kinerja Tahun 2016 D. Pengukuran Kinerja Tahun 2016

ii

IKHTISAR EKSEKUTIF (EXECUTIVE SUMMARY) Pelaporan kinerja Inspektorat Kota Blitar Tahun 2016 dimaksudkan untuk menginformasikan capaian kinerja tahun 2016 yang dikaitkan dengan proses pencapaian tujuan dan sasaran Inspektorat Kota Blitar. Capaian kinerja tersebut menggunakan tolok ukur pada Perjanjian Kinerja tahun 2016 yang merupakan bentuk komitmen penuh Inspektorat untuk mencapai kinerja yang optimal sebagai bagian dari upaya memenuhi misi organisasi yang dijabarkan dalam tujuan dan sasaran strategis yang ditetapkan. Inspektorat Kota Blitar sesuai tugas pokok dan fungsinya merupakan unsur pengawas penyelenggaraan pemerintahan daerah di Kota Blitar. Dalam kaitan tersebut Inspektorat Kota Blitar telah membuat Perjanjian Kinerja Tahun 2016 yang terdiri dari satu sasaran strategis, yaitu “Terwujudnya peningkatan kualitas hasil pengawasan yang dapat mengurangi tindakan korupsi, kolusi, dan nepotisme”, yang sebagian besar telah dilaksanakan dengan baik. Capaian kinerja sasaran strategis Inspektorat Kota Blitar Tahun 2016 adalah sebagai berikut : Sasaran Strategis

Indikator Kinerja

Terwujudnya peningkatan kualitas hasil pengawasan yang dapat mengurangi tindakan korupsi, kolusi, dan nepotisme.

- Persentase hasil Evaluasi SAKIP SKPD dengan nilai minimal Baik/B - Persentase SKPD yang tidak mendapat temuan berindikasi TP-TGR - Persentase kasus / pengaduan masyarakat yang terselesaikan - Persentase rekomendasi hasil audit BPK RI yang selesai ditindaklanjuti - Persentase rekomendasi hasil audit APIP yang selesai ditindaklanjuti

Target

Realisasi

Capaian Kinerja

30%

64,29%

213%

70%

89,53%

128%

100%

100%

100%

90%

75,34%

83,71%

80%

80,12%

100,15%

Hasil evaluasi SAKIP SKPD di Lingkungan Pemerintah Kota Blitar, dari 28 SKPD yang dievaluasi yang mendapat nilai B keatas sebanyak 18 SKPD (64,29%) , 8 SKPD dengan nilai C dan 2 SKPD mendapat nilai D.

Sedangkan belum tercapainya target 90% rekomendasi hasil audit BPK yang selesai ditindaklanjuti disebabkan respon SKPD terhadap Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan atas rekomendasi dan temuan pada LHP kurang tepat waktu salah satu diantaranya PDAM yang belum diselesaikan secara maksimal. Dalam menjalankan program dan

kegiatan yang telah dilaksanakan

selama tahun 2016, anggaran untuk mendukung pencapaian sasaran strategis sebesar

Rp.

2.567.634.620,00.

Realisasi

atas

anggaran

tersebut

sebesar

Rp. 2.354.824.960,00, sehingga capaian serapan anggaran atas pencapaian sasaran strategis sebesar 91,71%. Secara terinci capaian serapan anggaran atas program/kegiatan pendukung pencapaian sasaran strategis tahun 2016 sebagai berikut: No. 1. 2.

3.

4.

5.

6.

7.

Program Pelayanan Administrasi Perkantoran Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur Peningkatan Sistem Pengawasan Internal dan Pengendalian Pelaksanaan Kebijakan KDH Peningkatan Profesionalisme Tenaga Pemeriksa dan Aparatur Pengawasan Penataan dan Penyempurnaan Kebijakan Sistem dan Prosedur Pengawasan Jumlah

Anggaran (Rp)

Realisasi (Rp)

%

491.484.300,00

438.437.763,00

89,21

527.886.320,00

526.178.493,00

99,68

55.951.350,00

55.926.350,00

99,96

77.190.000,00

76.782.500,00

99,47

489.916.200,00

401.794.692,00

82,01

885.290.250,00

854.413.162,00

96,51

39.916.200,00

1.292.000,00

3,24

2.567.634.620,00

2.354.824.960,00

91,71

**********

iv

LKjIP TAHUN 2016

BAB I PENDAHULUAN

1

A. LATAR BELAKANG Perbaikan pemerintahan dan sistem manajemen merupakan agenda penting dalam reformasi birokrasi yang sedang dijalankan oleh pemerintah. Sistem manajemen pemerintahan diharapkan berfokus pada peningkatan akuntabilitas serta sekaligus peningkatan kinerja yang berorientasi pada hasil (outcome). Maka pemerintah telah menetapkan kebijakan untuk penerapan sistem pertanggungjawaban yang jelas dan teratur dan efektif yang disebut dengan Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP). Akuntabilitas merupakan kata kunci dari sistem tersebut yang dapat diartikan sebagai perwujudan dari kewajiban seseorang atau instansi pemerintah untuk mempertanggungjawabkan pengelolaan sumber daya dan pelaksanaan kebijakan yang dipercayakan kepadanya dalam rangka pencapaian tujuan yang telah ditetapkan melalui media pertanggungjawaban dan berupa laporan akuntabilitas yang disusun secara periodik Berdasarkan Perpres Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah mewajibkan setiap instansi pemerintah sebagai unsur penyelenggara pemerintahan mempertanggungjawabkan setiap pelaksanaan tugas pokok dan fungsinya dalam bentuk laporan. Laporan kinerja instansi pemerintah disusun sebagai perwujudan pertanggungjawaban instansi pemerintah selaku pengelola sumber daya yang tersedia dalam rangka menjalankan program dan kegiatan dalam melaksanakan misi organisasi untuk mencapai sasaran dan tujuan yang telah ditetapkan. Laporan kinerja yang dibuat haruslah memberikan informasi yang menggambarkan kinerja secara jelas, transparan, sesuai dengan prinsip penyusunan laporan yang relevan, konsisten, akurat, objektif dan wajar.

INSPEKTORAT KOTA BLITAR | 1

LKjIP TAHUN 2016

Dalam penyelenggaraan pemerintahan yang baik dan berpijak pada aturan dan tatanan dapat dibuktikan dengan melaksanakan tugas-tugas yang sesuai dengan tupoksinya masing-masing. Ini merupakan syarat bagi setiap pemerintahan dalam mengemban aspirasi masyarakat guna mencapai tujuan dan sasaran yang ditetapkan. Untuk itu diperlukan pengembangan dan penerapan sistem pertanggungjawaban yang tepat, jelas, terukur dan terlegitimasi sehingga penyelenggaraan pemerintahan berlangsung secara berdaya guna, berhasil guna dan bebas dari KKN. Upaya tersebut sejalan dengan TAP MPR RI Nomor XI/MPR/1998 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas Korupsi, Kolusi dan Nepotisme serta Undang-Undang No. 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggara Negara yang Bersih dan Bebas Korupsi, Kolusi dan Nepotisme. Dalam pelaksanaannya, perlu diperhatikan adanya sistem yang digunakan untuk mencapai akuntabilitas kinerja instansi pemerintah yaitu Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah ( SAKIP ). Sistem ini menjadi sarana instansi pemerintah untuk mempertanggungjawabkan pelaksanaan misi organisasi dengan menggunakan perencanaan strategis, perjanjian kinerja, pengukuran kinerja, dan pelaporan kinerja sebagai komponen yang saling terkait. Implementasi sistem akuntabilitas kinerja instansi pemerintah ini diharapkan bisa mengubah paradigma instansi pemerintah, yang semula berorientasi pada uang ( input oriented ) menjadi orientasi pada hasil ( result oriented ) serta dapat dipertanggungjawabkan . Laporan yang memuat sejauh mana pelaksanaan program dan kegiatan berjalan sesuai dengan misi dan sejalan dengan sasaran serta tujuan organisasi. Evaluasi kinerja dilakukan untuk dapat memberikan masukan dalam mengatasi permasalahan yang ada sehingga dapat mendorong usaha-usaha berkelanjutan dalam perbaikan dan peningkatan kinerja instansi pemerintah di masa mendatang. Evaluasi kinerja

bermanfaat untuk

perbaikan

perencaaan,

untuk

pengambilan keputusan, untuk pengendalian program kegiatan, perbaikan input, proses dan output maupun perbaikan terhadap sistem dan prosedur yang ada. Laporan kinerja instansi pemerintah ini disusun untuk memberikan gambaran objektif atas program dan kegiatan yang telah dilakukan dalam rangka pelaksanaan misi untuk mencapai sasaran dan tujuan. Inspektorat Kota Blitar dibentuk berdasarkan Peraturan Daerah Kota Blitar Nomor 24 Tahun 2014 tentang

Organisasi Perangkat Daerah Kota Blitar. Sebagai

institusi pemerintahan, Inspektorat berkewajiban untuk mempertanggung-jawabkan pelaksanaan tugas pokok dan fungsi, yang telah dijabarkan dalam program dan kegiatan dalam bentuk suatu laporan kinerja secara tertulis.


LKjIP TAHUN 2016

Pelaporan kinerja ini dimaksudkan untuk mengkomunikasikan capaian kinerja Inspektorat dalam satu tahun anggaran dikaitkan dengan proses pencapaian tujuan dan sasaran serta menjelaskan keberhasilan dan kegagalan kinerja yang dicapainya.

B. GAMBARAN UMUM ORGANISASI Tugas pokok dan fungsi Inspektorat Daerah diatur dalam Peraturan Walikota Blitar Nomor 24 Tahun 2014 tanggal 27 Juni 2014. Dalam kedudukannya, tugas pokok dan fungsi Inpektorat Kota Blitar merupakan unsur pengawas penyelenggaraan pemerintahan daerah. Inspektorat Kota Blitar dipimpin oleh seorang Inspektur yang berkedudukan dibawah Walikota dan dalam melaksanakan tugasnya bertanggungjawab langsung kepada Walikota dan secara teknis administrasi mendapat pembinaan dari Sekretaris Daerah. Inspektorat mempunyai tugas pokok melakukan pengawasan terhadap urusan pemerintahan di daerah, pelaksanaan pembinaan atas penyelenggaraan pemerintahan kecamatan dan pelaksanaan urusan pemerintahan kelurahan. Untuk menjalankan

tugas pokok tersebut Inspektorat melaksanakan fungsi: a. Perencanaan program pengawasan; b. Perumusan kebijakan dan fasilitasi pengawasan; c. Pelaksanaan pemeriksaan/audit, review, evaluasi, pemantauan, dan kegiatan pengawasan lainnya yang diamanatkan peraturan perundang-undangan; d. Pemeriksaan, pengusutan, pengujian, dan penilaian tugas pengawasan; e. Pengkordinasian penyelenggaraan pengawasan; f.

Penyelenggaraan dan pengelolaan administrasi dan urusan rumah tangga Ispektorat;

g. Pelaksanaan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Walikota sesuai bidang tugasnya.

Adapun susunan organisasi Inspektorat Kota Blitar adalah sebagai berikut: 1. Inspektur 2. Sekretaris a. Sub Bag Umum dan Kepegawaian b. Sub Bag Perencanaan dan Keuangan c. Sub Bag Evaluasi dan Pelaporan 3. Inspektur Pembantu Urusan Ekonomi, Sosial, Kebudayaan dan Kesejahteraan Rakyat 4. Inspektur Pembantu urusan Pembangunan 5. Inspektur Pembantu Urusan Pemerintahan 6. Kelompok Jabatan Fungsional


LKjIP TAHUN 2016

Fungsi dari masing-masing jabatan di Inspektorat Kota Blitar adalah : 1. Inspektur Inspektur mempunyai tugas penyelenggaraan, memimpin, mengkoordinasikan, membina dan mengendalikan penyelenggaraan tugas pokok dan fungsi inspektorat. 2. Sekretaris Bertugas membantu Inspektur dalam melaksanakan tugas dan fungsinya melalui kegiatan kesekretariatan. Sekretariat Inspektorat mempunyai tugas melaksanakan pelayanan

administrasi

di

lingkungan

inspektorat

meliputi

perencanaan,

mengkoordinasikan tugas pada Inspektur Pembantu, pengelolaan admnistrasi umum, rumah tangga, administrasi kepegawaian, kearsipan dan administrasi keuangan; Adapun fungsi Sekretariat : a Pengkoordinasian perumusan kebijakan teknis berdasarkan peraturan perundangundangan dan kebijakan inspketur; b Pengkoordinasian dan penyiapan bahan penyusunan perencanaan dan program kerja pengawasan secara terpadu; c Penghimpunan, pengelolaan, penilaian, dan penyiapan laporan hasil pengawasan aparat pengawas fungsional; d Penyusunan bahan data dalam rangka pembinaan teknis fungsional; e Penyusunan, penginventarisasian dan pengkordinasian data dalam rangka penatausahaan proses penanganan pengaduan; f

Pengkordinasian dan fasilitasi kelancaran pelaksanaan tugas dan fungsi di lingkungan Inspektorat;

g Perumusan kebijakan teknis dan penyusunan serta pelaksanaan program/kegiatan sekretariat; h Pengkordinasian dan penyusunan rencana strategis ( Rensta ), Rencana Kerja ( Renja ) dan Rencana Kerja Tahunan ( RKT ); i

Pengkoordinasian dan penyusunan Rencana Kerja Anggaran ( RKA )

j

Pengkoordinasian penyusunan dan pelaksanaan dokumen pelaksanaan anggaran ( DPA ) dan Dokumen Perubahan Pelaksanaan Anggaran ( DPPA )

k Fasilitasi penyusunan Perjanjian Kinerja ( PK ) l

Pengkoordinasian internal dan ekternal serta pembinaan penyelenggaraan organisasi dan tata laksana organisasi inspektorat;

m Pengkoordinasian dan fasilitasi administrasi perjalanan dinas, tugas-tugas keprotokoleran dan kehumasan; n Pengkoordinasian dan fasilitasi pengelolaan urusan rumah tangga dan tata usaha Inspektorat;


LKjIP TAHUN 2016

o Pengkoordinasian dan fasilitasi pengelolaan administrasi dan perlengkapan sarana

prasarana,

keamanan

kantor

dan

penyelenggaraan

rapat-rapat

Inspektorat; p Pengkoordinasian dan fasilitasi pelaksanaan pembelian / pengadaan atau pembangunan aset tetap berwujud yang akan digunakan dalam rangka penyelenggaraan tugas pokok dan fungsi; q Fasilitasi pelaksanaan kebijakan pengelolaan barang milik daerah; r Fasilitasi pelaksanaan pemeliharaan barang milik daerah yang digunakan dalam rangka penyelenggaraan tugas pokok dan fungsi; s Pengkoordinasian pengusulan penataan organisasi, tata laksana dan produk hukum lainnya; t

Fasilitasi pelaksanaan verifikasi Surat Pertanggungjawaban ( SPJ ) Keuangan;

u Fasilitasi dan koordinasi penyusunan Standar Operational Prosedur ( SOP ); v Fasilitasi penyusunan Laporan Kinerja, Laporan Keterangan Pertanggungjawaban ( LKPJ ), dan Laporan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah ( LPPD ); w Penyampaian data

hasil pembangunan dan informasi terkait lainnya terkait

layanan bidang pengawasan secara berkala melalui web domain website Pemerintah Daerah; x Penyelenggaraan dan pengkoordinasian pelaksanaan pelayanan informasi dan publikasi; y Penyelenggaraan, pembinaan dan pengendalian layanan administrasi umum, kepegawaian dan penatausahaan keuangan; z Pengkoordinasian penyusunan perencanaan, monitoring, evaluasi dan pelaporan kinerja Inspektorat; aa.Pelakanaan tugas kedinasan yang diberikan oleh Inspektur sesuai dengan bidang tugasnya 3. Inspektur Pembantu Urusan Ekonomi, Sosial, Kebudayaan dan Kesejahteraan Rakyat melaksanakan tugas; a. Merumuskan program pengawasan urusan ekonomi, sosial, kebudayaan, dan kesejahteraan rakyat; b. Menyusun kebijakan pengawasan urusan ekonomi, sosial, kebudayaan, dan kesejahteraan rakyat; c. Mengkoordinasikan

pelaksanaan

pengawasan

urusan

ekonomi,

sosial,

kebudayaan dan kesejahteraan rakyat; d. Memfasilitasi pejabat fungsional pengawas terhadap pelaksanaan pengawasan penyelenggaraan urusan ekonomi, sosial, kebudayaan dan kesejahteraan rakyat;


LKjIP TAHUN 2016

e. Melaksanakan pemeriksaan, pengusutan,

pengujian, dan penilaian tugas

pengawasan urusan ekonomi, sosial, kebudayaan, dan kesejahteraan rakyat. f. Mengkoordinasikan pelaksanaan pengawasan terhadap peraturan daerah dan peraturan walikota, meliputi pengawasan perancangan peraturan daerah dan peraturan walikota dan pengawasan pelaksanaan peraturan daerah dan peraturan walikota urusan ekonomi, sosial, kebudayaan dan kesejahteraan rakyat; g. Mengkoordinasikan pengawasan atas pengaduan masyarakat urusan ekonomi, sosial, kebudayaan dan kesejahteraan rakyat; h. Mengkoordinasikan

pelaksanaan

evaluasi

penyelenggaraan

pemerintahan,

meliputi evaluasi kinerja penyelenggaraan pemerintah daerah dan evaluasi kinerja penyelenggaraan otonomi daerah urusan ekonomi, sosial, kebudayaan dan kesejahteraan rakyat; i. Melaksanakan pemantauan dan evaluasi terhadap penyelenggaraan kegiatan pengawasan dan pemeriksaan pemerintah daerah di urusan ekonomi, sosial, kebudayaan dan kesejahteraan rakyat; j. Menyiapkan, menyusun dan menyampaikan laporan hasil pengawasan dan pemeriksaan urusan ekonomi, sosial, kebudayaan dan kesejahteraan rakyat; k. Memantau dan mengevaluasi pelaksanaan tugas serta penyusunan laporan kinerja serta memberi saran dan pertimbangan sesuai dengan bidang tugasnya; l. Melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh inspektur sesuai dengan bidang tugasnya. 4. Inspektur Pembantu Urusan Pembangunan melaksanakan tugas; a Merumuskan program pengawasan urusan pembangunan; b Menyusun kebijakan pengawasan urusan pembangunan; c Mengkoordinasikan pelaksanaan pengawasan urusan pembangunan; d Memfasilitasi pejabat fungsional pengawas terhadap pelaksanaan pengawasan penyelenggaraan urusan pembangunan; e Melaksanakan pemeriksaan, pengusutan, pengujian, dan penilaian tugas pengawasan urusan pembangunan; f

Mengkoordinasikan pelaksanaan pengawasan terhadap peraturan daerah dan peraturan walikota, meliputi pengawasan rancangan peraturan daerah dan peraturan walikota dan pengawasan pelaksanaan peraturan daerah dan peraturan walikota urusan pembangunan’;

g Mengkoordinasi pengawasan atas pengaduan masyarakat urusan pembangunan; h Mengkoordinasi pelaksanaan evaluasi penyelenggaraan pemerintahan, meliputi evaluasi kinerja penyelenggaraan otonomi daerah urusan pembangunan;


LKjIP TAHUN 2016

i

Melaksanakan pemantauan dan evaluasi terhadap penyelenggaraan kegiatan pengawasan dan pemeriksaan pemerintah daerah di urusan pembangunan;

j

Menyiapkan, penyusunan dan pemeliharaan laporan hasil pengawasan dan pemeriksaan urusan pembangunan;

k Memantau dan mengevaluasi pelaksanaan tugas serta penyusunan laporan kinerja serta memberi saran dan pertimbangan sesuai dengan bidang tugasnya; l

Melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh Inspektur sesuai dengan bidang tugasnya.

5. Inspektur Pembantu Urusan Pemerintahan Inspektur Pembantu Urusan Pemerintahan melaksanakan tugas; a Merumuskan program pengawasan urusan pemerintahan; b Menyusun kebijakan pengawasan urusan pemerintahan; c Mengkoordinasikan pelaksanaan pengawasan urusan pemerintahan; d Memfasilitasi pejabat fungsional pengawas terhadap pelaksanaan pengawasan penyelenggaraan urusan pemerintahan; e Melaksanakan pemeriksaan, pengusutan, pengujian, dan penilaian tugas pengawasan urusan pemerintahan; f

Mengkoordinasikan pelaksanaan pengawasan terhadap peraturan daerah dan peraturan walikota, meliputi pengawasan rancangan peraturan daerah dan peraturan walikota dan pengawasan pelaksanaan peraturan daerah dan peraturan walikota urusan pemerintahan;

g Mengkoordinasi pengawasan atas pengaduan masyarakat urusan pemerintahan; h Mengkoordinasi pelaksanaan review RKA; i

Mengkoordinasi pelaksanaan evaluasi pelaporan akuntabilitas kinerja instansi pemerintah;

j

Memfasilitasi pelaksanaan pengendalian dan pengawasan indisipliner pegawai;

k Melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan inspektur sesuai dengan bidang tugasnya. 6. Kelompok jabatan fungsional Kelompok jabatan fungsional pada inspektorat terdiri atas tenaga fungsional auditor dan jabatan fungsional lainnya yang terbagi dalam beberapa kelompok jabatan fungsional sesuai bidang keahliannya. Kelompok jabatan fungsional

mempunyai tugas melaksanakan kegiatan sesuai

bidang tenaga fungsional masing-masing sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.


LKjIP TAHUN 2016

Jumlah Pegawai Inspektorat Kota Blitar pada Tahun 2016 sebanyak 31 orang dengan rincian sebagai berikut: Table 1.1. Jumlah Pegawai Tahun 2016 No

Jumlah

Jabatan

L

P

1

Inspektur

-

1

2

Sekretaris

1

-

3

Inspektur Pembantu

1

1

4

P2UPD

3

4

5

JFA

2

3

6

Kepala Sub Bagian

2

1

7

Staf / JFU

7

5

16

15

Jumlah Bagan 1.1.

Persentase Pegawai Tahun 2016 Prosentase Pegawai Inspektorat Berdasarkan Gender

perempuan 48%

laki-laki 52%

Guna menunjang kinerja Inspektorat dalam kaitannya urusan informasi, Inspektorat kota Blitar melayani berbagai pengaduan masyarakat baik melalui Unit Layanan pengaduan dan Informasi Masyarakat serta memiliki layanan website pada laman http://inspektorat.blitarkota.go.id.


LKjIP TAHUN 2016

C. MAKSUD DAN TUJUAN Dalam rangka lebih meningkatkan pelaksanaan pemerintahan yang lebih berdayaguna, berhasil guna, bersih dan bertanggungjawab dipandang perlu adanya pelaporan pelaksanaan tugas selama tahun 2016. Laporan kinerja Inspektorat Kota Blitar yang terinci dan penataan waktunya diperlukan dengan mempertimbangkan sumberdaya yang ada, 1. Maksud Maksud disusunnya Laporan Kinerja Inspektorat Kota Blitar ini adalah sebagai wujud pertanggungjawaban dalam mencapai misi dan tujuan instansi pemerintah dan dalam rangka perwujudan good governance melalui media pertanggungjawaban LKjIP yang berisi gambaran perwujudan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah yang disusun dan disampaikan secara sistematik untuk memberi informasi yang komprehensif berkaitan dengan keuangan dan kinerja. Pentingnya LKjIP bermanfaat

bagi

dilaksanakannya. Evaluasi

Kinerja dan

berfungsi sebagai media hubungan kerja organisasi, media akuntabilitas, media informasi umpan balik perbaikan kinerja serta

sebagai Instrumen Peningkatan

Kinerja Berkesinambungan. Laporan Kinerja Inspektorat ini juga dimaksudkan sebagai bentuk akuntabilitas dari pelaksanaan tugas dan fungsi Inspektorat Kota Blitar atas penggunaan anggaran.

2. Tujuan Dengan kegiatan penggunaan anggaran berdasarkan DPA-SKPD telah terealisasi seefektif dan semaksimal mungkin. Laporan kinerja diharapkan dapat memberikan informasi kinerja yang terukur atas kinerja yang telah dan seharusnya tercapai. Untuk itu tujuan disusunnya Laporan kinerja ini adalah sebagai Hasil Evaluasi

kinerja

yang

diharapkan

dapat

memberikan

feedback

untuk

meningkatkan Mutu Pelaksanaan Pengelolaan Aktivitas organisasi ke arah yang lebih baik, meningkatkan Akuntabilitas Kinerja organisasi, memberikan Informasi yang lebih

Memadai dalam menunjang Proses Pengambilan Keputusan,

meningkatkan Pemanfaatan Alokasi Sumber Daya yang tersedia, sebagai Dasar Peningkatan Mutu Informasi mengenai Pelaksanaan Kegiatan organisasi dan mengarahkan pada Sasaran dan Tujuan organisasi. Selain itu LKjIP Inspektorat Kota Blitar tahun 2016 juga ditujukan guna mengenali

kendala

dan

permasalahan

yang

dihadapi,

menilai

efisiensi

penggunaan sumber daya dalam menghasilkan output, menilai efektivitas pencapaian hasil (outcome) terhadap rencana , menilai apakah kualitas hasil telah


LKjIP TAHUN 2016

memenuhi keinginan/kepuasan stakeholders seta menilai apakah pencapaian output dan outcome sesuai dengan waktu yang ditetapkan sebagai upaya perbaikan berkesinambungan bagi Inspektorat Kota Blitar untuk meningkatkan kinerja.

D. DASAR HUKUM Dalam melaksanakan tugas-tugas dan kewenangannya Inspektorat Kota Blitar mengacu pada: 1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 Tentang Keuangan Negara; 2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 Tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional; 3. Undang-Undang No. 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2008 Tentang Pedoman Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintah Daerah; 4. Undang-Undang No. 30 Tahun 2014 Tentang Administrasi Pemerintahan 5. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 Tentang Pengelolaan Keuangan Daerah 6. Peraturan Pemerintah No. 41 tahun 2007 Tentang Organisasi Perangkat Daerah. 7. Peraturan Pemerintah

Nomor 8

Tahun 2008

Tentang

Tahapan, Tatacara

Penyusunan, Pengendalian Dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah; 8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 Tentang Pengelolaan Keuangan Daerah Junto Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2007 Tentang Pengelolaan Keuangan Daerah; 9. Peraturan Menteri Dalam Negeri No. 25 Tahun 2007 Tentang Pedoman Penanganan Pengaduan Masyarakat Di Lingkungan Depdagri Dan Pemerintah Daerah 10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2010 Tentang Pelaksanaan Pp Nomor 8 Tahun 2008 Tentang Tahapan, Tatacara Penyusunan, Pengendalian Dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah; 11. Peraturan Menteri Dalam Negeri No. 76 Tahun 2016

Tentang Kebijakan

Pengawasan Di Lingkungan Kemetrian Dalam Negeri Dan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah Tahun 2017 12. Peraturan Daerah No. 2 Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintahan Daerah Kota Blitar. 13. Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2013 tentang Organisasi Perangkat Daerah Kota Blitar.


LKjIP TAHUN 2016

14. Peraturan Walikota Nomor 24 Tahun 2014 tentang Tugas Pokok, Fungsi dan Tata Kerja Inspektorat Kota Blitar.

E. ASPEK-ASPEK STRATEGIS Inspektorat Kota Blitar sebagai Lembaga Pengawasan mempunyai peran strategis dalam penyelenggaraan pemerintahan di Kota Blitar untuk mengemban tugas pokok dan fungsi yang mempunyai kekuatan, kelemahan, peluang dan kendala yang dihadapi adalah sebagai berikut : 1. Lingkungan Internal a. Kekuatan - Struktur organisasi Inspektorat Kota Blitar telah sesuai dengan Peraturan Daerah Kota Blitar Nomor2 4 Tahun 2014 tentang Organisasi Perangkat Daerah Kota Blitar sehingga menjadi lebih ramping dan kaya fungsi, dengan diisi oleh aparatur pengawasan yang mendukung pelaksanaan tugas pokok dan fungsi Inspektorat. - Sarana dan prasarana pendukung operasional dalam rangka peningkatan kualitas pengawasan cukup memadai. - Jumlah aparatur pengawasan yang memiliki sertifikasi pengawasan cukup memadai. - Mekanisme kerja yang sistemik dan terjadwal sehingga memberikan hasil yang optimal, efektif dan efisien. - Adanya hubungan kerja yang baik dan komitmen yang kuat antara pimpinan dan staf Inspektorat dalam menciptakan suasana kerja yang kondusif sehingga menimbulkan motivasi kerja yang tinggi.

b. Kelemahan - Dukungan dana dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsi Inspektorat belum memadai. - Belum memadainya jumlah aparatur pengawasan dibanding dengan jumlah SKPD yang diawasi. - Belum memadainya kebijakan sistem dan prosedur pengawasan dalam mendukung kegiatan pengawasan. -

Komitmen

obyek

pengawasan

menindaklanjuti

rekomendasi

pengawasan tepat waktu dan tepat sasaran masih belum optimal.


hasil

LKjIP TAHUN 2016

2. Lingkungan Eksternal a. Peluang - Kebijakan Pemerintah yang mendukung kepentingan Inspektorat Daerah dalam pelaksanaan tugas pokok dan fungsinya. - Terjalinnya kerjasama yang baik dengan seluruh SKPD lingkup Pemerintah Kota Blitar dalam upaya peningkatan kualitas hasil pengawasan. - Terjalinnya kerjasama yang baik dengan BPK RI dan APIP lainnya. b. Kendala - Sistem Pengendalian Internal Pemerintah (SPIP) yang dilaksanakan SKPD belum optimal - Adanya kelompok masyarakat yang kemungkinan masuk dan mencampuri kepentingan Inspektorat.

F.

ISU-ISU STRATEGIS Dalam pelaksanaan tugas pokok dan fungsinya, Inspektorat Kota Blitar tidak dapat terlepas dari isu – isu strategis yang melingkupinya. Isu – isu strategis dimaksud antara lain : 1. Sumberdaya manusia yang terbatas, baik dari jumlah maupun kualitasnya, yang belum sepenuhnya diarahkan pada pencapaian tujuan dan sasaran organisasi; 2. Belum memadainya kebijakan sistem dan prosedur pengawasan di lingkungan Pemerintah Kota Blitar; 3. Dukungan dana dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsi Inspektorat belum memadai. 4. Sistem Pengendalian Internal Pemerintah (SPIP) belum dapat dilaksanakan dengan optimal dan terkoordinasi dengan mengedepankan peran sebagai quality assurance (menjamin kualitas dari suatu instansi) bukan mencari kesalahan. 5. Pembinaan aparatur perangkat daerah yang berintegritas dan anti korupsi. 6. Mengoptimalkan semua fungsi media dan teknologi informasi dan komunikasi berbasis internet dalam meningkatkan partisipasi pengawasan baik oleh APIP dan masyarakat dalam proses pengelolaan penganggaran dan pelayanan publik. 7. Tuntutan

masyarakat

yang

semakin

tinggin

terhadap

pelaksanaan

goog

govermance untuk keterbukaan informasi public, akuntabilitas public, pelayanan public ddan penguatan partisipasi masyarakat dalam tata kelola pemerintahan.


LKjIP TAHUN 2016

G. SISTEMATIKA LAPORAN Sistematika Laporan Kinerja Instansi Pemerintah ( LKjIP) Inspektorat Kota Blitar Tahun 2016 adalah sebagai berikut : Kata Pengantar Daftar Isi Ikhtisar Eksekutif BAB I PENDAHULUAN Pada bab ini menjelaskan Latar Belakang penulisan laporan, Tugas Pokok dan Fungsi Inspektorat, Analisis Perkembangan Strategis (peran strategis dan isu-isu utama), dan Sistematika Laporan BAB II PERENCANAAN DAN PERJANJIAN KINERJA Pada bab ini menjelaskan mengenai Rencana Strategis Inspektorat, dan Perjanjian Kerja Tahun 2016. BAB III AKUNTABILITAS KINERJA Akuntabilitas Kinerja menjelaskan Capaian Kinerja Inspektorat untuk setiap pernyataan kinerja sasaran strategis organisasi sesuai hasil pengukuran kinerja Inspektorat, dan Realisasi Anggaran yang digunakan (pagu) dan yang telah digunakan (realisasi) untuk mewujudkan kinerja Inspektorat sesuai dengan dokumen Perjanjian Kinerja. BAB IV PENUTUP Penutup menjelaskan tentang simpulan umum atas capaian kinerja Inspektorat serta langkah-langkah di masa mendatang yang akan dilakukan untuk meningkatkan kinerja. LAMPIRAN  Rencana Strategis Inspektorat Kota Blitar Tahun 2016-2021  Rencana Kinerja Tahunan Tahun 2016  Perjanjian Kinerja Tahun 2016  Pengukuran Kinerja Tahun 2016


LKjIP TAHUN 2016

BAB II

2

PERENCANAAN DAN PERJANJIAN KINERJA

Perencanaan Kinerja adalah aktivitas pengambilan keputusan di depan tentang tingkat capaian kinerja yang diinginkan dan dihubungkan dengan tingkat pelaksanaan program dan kegiatan. Pada Peraturan pemerintah Nomor 8 tahun 2008 Pasal 27 ayat 2 disebutkan bahwa perencanaan kinerja disusun dengan mengacu pada rencana startegis , RPJMD dan RKPD serta hasil evaluasi pelaksanaan program dan kegiatan periode sebelumnya, masalah yang dihadapi dan usulan program serta kegiatan yang berasal dari masyarakat. Perencanaan kinerja juga memberikan target objektif kuantitatif tentang apa yang harus dicapai dalam pelaksanaan program kegiatan. Perencanaan kinerja sebagai bentuk komitmen yang menjabarkan rencana kegiatan dan target kinerja tahunan yang dikomitmenkan oleh organisasi untuk dicapai dalam tahun yang bersangkutan. Manfaat yang akan diperoleh dengan adanya perencanaan kinerja yaitu; 1.

Menghubungkan perencanaan strategis, action plan dan perencanaan operational terinci;

2.

Membantu memastikan pencapaian hasil pelaksanaan program dan kegiatan;

3.

Memudahkan proses pengukuran kinerja;

4.

Membantu menetapkan tujuan kinerja pada periode yang akan datang;

Prasyarat perencanaan kinerja meliputi : 1.

Sudah ada dokumen strategis ( renstra ) atau perencaan jangka menengah;

2.

Sudah ada kejelasan mengenai perumusan tujuan dan sasaran yang jelas, spesifik dan dapat diukur

3.

Sudah ada perumusan strategis yang jelas dan dapat ditentukan waktu pelaksanaanya.

A. RENCANA STRATEGIS Berdasarkan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional dan Peraturan Pemerintah RI Nomor 8 Tahun 2008

tentang

Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian

dan Evaluasi


LKjIP TAHUN 2016

Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah, Rencana Strategis Satuan Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat dengan Renstra-SKPD adalah dokumen perencanaan SKPD untuk periode 5 (lima) tahun. Perencanaan strategis merupakan proses sistematis yang berkelanjutan dari pembuatan keputusan yang beresiko, dengan memanfaatkan sebanyak-banyaknya pengetahuan antisipatif, pengorganisasian secara sistematis usaha-usaha pelaksanaan keputusan tersebut dan mengukur hasilnya melalui umpan balik yang terorganisasi dan sistematis. Renstra SKPD merupakan penjabaran RPJMD yang berfungsi sebagai dokumen perencanaan teknis operasional dalam menentukan arah kebijakan serta indikasi program dan kegiatan setiap urusan. Hubungan nyata RPJMD dan renstra SKPD diwujudkan melalui pengembangan indikator kinerja utama SKPD dan Pemerintah Kota Blitar. Rencana strategis Inspektorat Kota Blitar merupakan implementasi yang harus dilakukan oleh Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) yang mengacu pada Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kota Blitar Tahun 2016-2021 dimana RPJMD tersebut merupakan perwujudan Visi dan Misi Walikota Blitar terpilih periode 2016-2021. Dalam rangka mewujudkan Visi dan Misi Walikota Blitar, Inspektorat Kota Blitar yang berada dalam Misi ke-6, yaitu : “Meningkatkan Tata Kelola Pemerintahan yang Baik, Bersih, dan Profesional”. Dalam

sistem

akuntabilitas

kinerja

yang

merupakan

instrumen

pertanggungjawaban, perencanaan strategis merupakan langkah awal untuk melakukan pengukuran kinerja. Dalam rencana strategis dibuatlah visi, misi, yang menjadi patokan dalam suatu kegiatan. Visi misi mempunyai tujuan, sasaran, kebijakan, program dan kegiatan yang mengarah pada keberhasilan.

Dalam Rencana Strategis Tahun 2016-2021 Inspektorat Kota Blitar menetapkan visi, misi, tujuan dan sasaran strategis adalah sebagai berikut : 1. V i s i Inspektorat Kota Blitar dalam menjalankan tugas pokok dan fungsi adalah sebagai institusi yang mempunyai kewenangan untuk melakukan kontrol dan koreksi yang bertujuan untuk meluruskan dan menegakkan peraturan yang berlaku dalam penyelenggaraan pemerintahan di lingkungan Pemerintah Kota Blitar. Sebagai implementasinya Inspektorat Kota Blitar menetapkan VISI : “Terwujudnya pengawasan internal yang berkualitas untuk mendukung tata kelola pemerintahan yang baik”


LKjIP TAHUN 2016

2. M i s i Visi dapat terwujud apabila mempunyai misi yang jelas sehingga dapat menyelaraskan dengan potensi, peluang dan kendala yang dihadapi dan misi tersebut sebagai berikut : Melaksanakan pengawasan internal penyelenggaraan pemerintahan pada Pemerintah Kota Blitar secara profesional dan akuntabel

3. Tujuan Berdasarkan tujuan dari visi dan misi Inspektorat Kota Blitar sampai dengan tahun 2015 sasaran yang utama mengedepankan pada aparatur pengawasan yang profesional sehingga mempunyai tujuan-tujuan yang dijabarkan pada tujuan Jangka Menengah. Adapun tujuan jangka menengah dari pada visi misi tersebut adalah : Meningkatkan

kualitas

pelaksanaan

pengawasan

internal

dan

pengendalian pelaksanaan kebijakan kepala daerah

4.

Sasaran strategis Sasaran Strategis merupakan penjabaran lebih lanjut dari tujuan yang dirumuskan secara spesifik dan terukur untuk dapat dicapai dalam kurun waktu lebih pendek dari tujuan. Sebagaimana tujuan, sasaran strategis merupakan kondisi yang diharapkan dalam kurun waktu tertentu; sasaran strategis merupakan kondisi yang diharapkan dalam waktu tertentu. Dengan pengertian ini dan dikaitkan dengan tujuannya, sasaran strategis Inspektorat Kota Blitar untuk tahun 2016-2021 adalah : Terwujudnya peningkatan kualitas hasil pengawasan yang dapat mengurangi tindakan korupsi, kolusi, dan nepotisme

5.

Indikator Sasaran Tabel 2.1. Indikator Sasaran Tahun 2016 No

1

Sasaran Strategis Terwujudnya peningkatan kualitas hasil pengawasan yang dapat mengurangi tindakan korupsi, kolusi, dan nepotisme.

Indikator Sasaran (target tahun 2016) - Persentase SKPD yang tidak mendapat temuan berindikasi kerugian negara/daerah (70%) - Persentase hasil Evaluasi SAKIP SKPD dengan nilai minimal Baik/B (30%) - Persentase

kasus

/

pengaduan


LKjIP TAHUN 2016

masyarakat (100%)

yang

terselesaikan

- Persentase rekomendasi hasil audit BPK RI yang selesai ditindaklanjuti (90%) - Persentase rekomendasi hasil audit APIP yang selesai ditindaklanjuti (80%)

6.

Program dan Kegiatan Program dan kegiatan Inspektorat Kota Blitar Tahun 2016 yang terkait dengan sasaran strategis adalah sebagai berikut : a. Program Peningkatan Sistem Pengawasan Internal dan Pengendalian Pelaksanaan Kebijakan KDH, dengan kegiatan : - Pelaksanaan pengawasan internal secara berkala. - Inventarisasi temuan pengawasan. - Tindak lanjut hasil temuan pengawasan. - Koordinasi pengawasan yang lebih komprehensif. - Evaluasi berkala temuan hasil pengawasan. - Pengendalian PNS. - Sistem Pengendalian Internal Pemerintah. - Penyusunan Program Kerja Pengawasan Tahunan.

b. Program Peningkatan Profesionalisme Tenaga Pemeriksa dan Aparatur Pengawasan, dengan kegiatan : - Pelatihan pengembangan tenaga pemeriksa dan aparatur pengawasan. - Pelatihan teknis pengawasan dan penilaian akuntabilitas kinerja.

c. Program Penataan dan Penyempurnaan Kebijakan Sistem dan Prosedur Pengawasan, dengan kegiatan : - Penyusunan kebijakan system dan prosedur pengawasan. - Kebijakan pengawasan dalam rangka percepatan pemberantasan korupsi. - Penilaian Mandiri Pelaksanaan Reformasi Birokrasi. - Pembangunan Zona Integritas.


LKjIP TAHUN 2016

d. Program Pelayanan Administrasi Perkantoran, dengan kegiatan : - Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik. - Penyediaan alat tulis kantor. - Penyediaan barang cetakan dan penggandaan. - Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor. - Penyediaan peralatan rumah tangga. - Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan. - Penyediaan makanan dan minuman. - Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi dalam dan luar daerah.

e. Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur, dengan kegiatan : - Pengadaan peralatan dan perlengkapan kantor. - Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional. - Pemeliharaan rutin/berkala peralatan dan perlengkapan kantor.

f. Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capainan Kinerja dan Keuangan, dengan kegiatan : - Penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD.

g. Program Kemitraan Pengembangan Wawasan Kebangsaan, dengan kegiatan : - Fasilitasi keperansertaan pada event daerah dan Hari Besar Nasional.

B. PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2016 Impelementasi penjabaran rencana strategis dalam rangka mencapai visi dan misi Inspektorat Kota Blitar dituangkan dalam dokumen perencanaan berupa Perjanjian Kinerja Tahun 2016. Perjanjian Kinerja ini merupakan sebuah bentuk Rencana Kinerja Tahunan yang didalamnya memuat rumusan Indikator Kinerja beserta targetnya. Adapun Perjanjian Kinerja Inspektorat Kota Blitar adalah sebagai berikut : Table 2.2. Reviu Perjanjian Kinerja Tahun 2016 No. (1) 1.

Sasaran Strategis

Indikator Kinerja

(2) (3) Terwujudnya peningkatan Persentase SKPD yang tidak kualitas hasil pengawasan mendapat temuan berindikasi yang dapat mengurangi TP-TGR

Target (2016) (4) 70%


LKjIP TAHUN 2016

tindakan korupsi, nepotisme

kolusi,

Persentase hasil Evaluasi SAKIP SKPD dengan nilai minimal Baik (B)

30%

Persentase kasus / pengaduan masyarakat yang terselesaikan

100%

Persentase rekomendasi hasil audit BPK RI yang selesai ditindaklanjuti

90%

Persentase rekomendasi hasil audit APIP yang selesai ditindaklanjuti

80%

Rp.

Anggaran (Rp) 574.435.200,00

Rp.

317.384.240,00

Rp.

33.598.400,00

Rp. Rp.

423.911.300,00 512.112.250,00

Rp.

75.740.000,00

Rp.

55.951.350,00

Rp.

1.993.132.740,00

Program 1. Program Peningkatan Sistem Pengawasan Internal dan Pengendalian Pelaksanaan Kebijakan KDH 2. Program Peningkatan Profesionalisme Tenaga Pemeriksa dan Aparatur Pengawasan 3. Program Penataan dan Penyempurnaan Kebijakan Sistem dan Prosedur Pengawasan 4. Program Pelayanan Administrasi Perkantoran 5. Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur 6. Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur 7. Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan Jumlah


LKjIP TAHUN 2016

BAB III AKUNTABILITAS KINERJA

3

Perbaikan governance dan sistem manajemen merupakan agenda penting dalam reformasi pemerintahan yang sedang dijalankan oleh pemerintah. Sistem manajemen pemerintahan yang berfokus pada peningkatan akuntabilitas dan sekaligus peningkatan kinerja yang berorientasi pada hasil (outcome) dikenal sebagai Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (Sistem AKIP). Sistem AKIP diimplementasikan secara “self assesment” oleh masing-masing instansi pemerintah, ini berarti instansi pemerintah secara mandiri merencanakan, melaksanakan, mengukur dan memantau kinerja serta melaporkannya kepada instansi yang lebih tinggi. Pelaksanaan sistem dengan mekanisme semacam itu, memerlukan evaluasi dari pihak yang lebih independen agar diperoleh umpan balik yang obyektif untuk meningkatkan akuntabilitas dan kinerja instansi pemerintah. Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah merupakan perwujudan kewajiban suatu instansi untuk mempertanggungjawabkan secara transparan keberhasilan atau kegagalan dalam melaksanakan misi organisasi dalam mencapai sasaran dan tujuan yang telah ditetapkan kepada pihak-pihak yang berwenang menerima laporan. Dimana hasil yang dicapai tersebut akan menjadi media evaluasi yang efektif bagi upaya dan sarana perbaikan kinerja instansi pemerintah di masa mendatang. untuk mendorong terciptanya akuntabilitas kinerja instansi pemerintah sebagai salah satu prasyarat untuk terciptanya pemerintah yang baik dan terpercaya. A. PENGUKURAN CAPAIAN KINERJA / SASARAN Capaian kinerja organisasi merupakan capaian sasaran strategis yang diperoleh dengan cara membandingkan target dengan realisasi pada indikator kinerja sasaran strategis tersebut. Kemudian atas hasil dari pengukuran kinerja tersebut dilakukan evaluasi untuk mengetahui keberhasilan atau kegagalan capaian sasaran strategis serta alternatif solusi apa saja yang perlu dilakukan, analisis atas efisiensi penggunaan sumber daya, dan analisis program/kegiatan yang menunjang keberhasilan atau kegagalan pencapaian pernyataan kinerja. Adapun Capaian Kinerja Inspektorat Kota Blitar Tahun 2016 adalah sebagai berikut :


LKjIP TAHUN 2016

Table 3.1. Pencapaian Kinerja Sasaran Strategis Terwujudnya peningkatan kualitas hasil pengawasan yang dapat mengurangi tindakan korupsi, kolusi, dan nepotisme.

Indikator Kinerja - Persentase SKPD yang tidak mendapat temuan indikasi kerugian negara/daerah - Persentase hasil Evaluasi SAKIP SKPD dengan nilai minimal Baik/B - Persentase kasus / pengaduan masyarakat yang terselesaikan - Persentase rekomendasi hasil audit BPK RI yang selesai ditindaklanjuti - Persentase rekomendasi hasil audit APIPI yang selesai ditindaklanjuti

Target

Realisasi

Capaian Kinerja

30%

64,29%

213%

70%

89,53%

128%

100%

100%

100%

90%

75,34%

83,71%

80%

80,12%

100,15%


LKjIP TAHUN 2016

Apabila dibandingkan dengan capaian kinerja tahun sebelumnya, Capaian Kinerja Inspektorat Kota Blitar Tahun 2016 adalah sebagai berikut : Tabel 3.2. Perbandingan Realisasi Kinerja 2014 Sasaran Strategis Terwujudnya peningkatan kualitas hasil pengawasan yang dapat mengurangi tindakan

Indikator Kinerja Persentase SKPD yang tidak mendapat temuan indikasi kerugian negara/daerah Persentase hasil Evaluasi SAKIP SKPD dengan nilai minimal Baik/B

Target

Realisa si

2015 Capaia n Kinerja

Target

Realisasi

2016 Capaian Kinerja

Target

Realisasi

Capaian Kinerja

-

-

-

-

-

-

70%

89,53%

128%

7%

0%

0%

10%

30%

300%

30%

64%

213%

100%

100%

100%

100%

100%

100%

100%

100%

100%

90,57

100,63

%

%

korupsi, kolusi, dan nepotisme.

Persentase kasus / pengaduan masyarakat yang terselesaikan Persentase rekomendasi hasil audit BPK RI yang selesai ditindaklanjuti Persentase rekomendasi hasil audit APIP yang selesai ditindaklanjuti

90%

-

-

-

90%

-

89,90%

-

99,89%

-


90%

80%

75,34%

80,12%

83,71%

100,15%

Keterangan Realisasi pembayaran melebihi prestasi fisik, pembayaran termin tidak sesuai kontrak, keterlambatan penyelesaian pekerjaan Keterlambatan pembayaran pajak dan kesalahan penganggaran Tahun 2016 jumlah SKPD yang memperoleh nilai B ada 18 SKPD dari 28 SKPD yang dievaluasi. Tahun 2015 jumlah SKPD yang memperoleh nilai B ada 3 SKPD dari 10 SKPD yang dievaluasi. Penanganan kasus/pengaduan masyarakat yang terselesaikan adalah sama Penurunan karena adanya audit atas PDAM tahun 2016 belum ditindaklanjuti secara optimal oleh PDAM

Respon SKPD terhadap Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan atas rekomendasi dan temuan pada LHP kurang tepat waktu

LKjIP TAHUN 2016

Sedangkan Capaian Kinerja Inspektorat Kota Blitar Tahun 2016 – 2021 sesuai dengan dokumen Rencana Strategis Inspektorat Kota Blitar Tahun 2016 – 2021 adalah sebagai berikut : Table 3.3. Perbandingan Capaian Kinerja dengan Renstra Tahun 2016

Sasaran Strategis

Indikator Kinerja

Terwujudnya peningkatan kualitas hasil pengawasan yang dapat mengurangi tindakan korupsi, kolusi, dan nepotisme

Persentase SKPD yang tidak mendapat temuan berindikasi kerugian negara/daerah Persentase Hasil Evaluasi SAKIP SKPD dengan nilai minimal Baik (B) Persentase kasus / pengaduan masyarakat yang terselesaikan Persentase rekomendasi hasil audit BPK RI yang selesai ditindaklanjuti Persentase rekomendasi hasil audit APIP yang selesai ditindaklanjuti

Tahun 2017

Tahun 2018

Capaian Kinerja

Target

70%

89,53%

128%

72,5%

75%

77,5%

80%

80%

30%

64,29%

213%

30%

50%

80%

100%

100%

100%

100%

100%

100%

100%

100%

100%

100%

90%

75,34%

83,71 %

90%

90%

90%

90%

90%

80%

80,12%

100,1 5%

82,5%

85%

87,5%

90%

90%

Realisasi


Target

Realisasi

Capaian Kinerja

Tahun 2021

Realisasi

Target

Capaian Kinerja

Tahun 2020

Target

Realisasi

Capaian Kinerja

Tahun 2019 Target

Realisasi

Capaian Kinerja

Target

Realisasi

Capaian Kinerja

LKjIP TAHUN 2016

Tabel 3.4 Perbandingan Realisasi Kinerja sd Periode Renstra 2016-2021 Sasaran Strategis

Terwujudnya peningkatan kualitas hasil pengawasan yang dapat mengurangi tindakan korupsi, kolusi, dan nepotisme

Anggaran

Target Akhir RPJMD/RENSTRA

Realisasi sd 2016

Tingkat kemajuan

Persentase SKPD yang tidak mendapat temuan berindikasi kerugian negara/daerah

80%

89,53%

128%

Persentase Hasil Evaluasi SAKIP SKPD dengan nilai minimal Baik (B)

100%

64%

213%


100%

100%

100%


90%

75,34%

83,71%


80%

80,12%

100,15%

Indikator Kinerja


LKjIP TAHUN 2016

Tabel 3.5 Indikator Permasalahan Pada Pencapaian Kinerja

Bidang Urusan dan Indikator Kinerja

Persentase SKPD yang tidak mendapat temuan berindikasi kerugian negara/daerah

Persentase Hasil Evaluasi SAKIP SKPD dengan nilai minimal Baik (B) Persentase kasus / pengaduan masyarakat yang terselesaikan


Keterangan

Target Tahun 2016

Realisasi Tahun 2016

Indikator sasaran (RPJMD) Indikator sasaran (RPJMD)

Indikator sasaran (RPJMD)

Capaian Kinerja ≥100% Sangat Baik/Berhasil (A), 76-99 Baik/Berhasil (B), >51-75 Cukup (C), <50 Kurang 128% (Sangat

80%

89,53%

100%

64%

Baik/Berhasil) 213% (sangat Baik/Berhasil)

Permasalahan

Pemeriksaan yang dilakukan sesuai PKPT, namun tidak semua SKPD merupakan obyek pemeriksaan sebagaimana tertuang dalam PKPT Dalam pelaksanaan evaluasi masih diperlukan perbaikan-perbaikan yang signifikan

100% (Sangat 100%

100%


Baik/Berhasil) Respon SKPD terhadap Tindak Lanjut

90%

75,34%

83,71%

Hasil Pemeriksaan atas rekomendasi

(Baik/Berhasil)

dan temuan pada LHP kurang tepat waktu



80%

80,12%


100,15% (sangat

Terdapat rekomendasi yang tidak

Baik/berhasil)

relevan dengan kondisi saat ini

LKjIP TAHUN 2016

B. ANALISIS

CAPAIAN

KINERJA BERDASARKAN

TARGET

DAN

REALISASI

ANGGARAN TAHUN 2016 Capaian kinerja Inspektorat Kota Blitar merupakan capaian atas tujuan dan sasaran strategis yang telah ditetapkan dalam dokumen Renstra, dan diperjanjikan dalam Perjanjian Kinerja setiap tahunnnya. Adapun sasaran strategis Inspektorat Kota Blitar adalah Terwujudnya peningkatan kualitas hasil pengawasan yang dapat mengurangi tindakan korupsi, kolusi, dan nepotisme. Untuk mengetahui persentase anggaran pada sasaran startegis dibandingan dengan keseluruhan anggaran pada Inspektorat tahun 2016 sebagai berikut: Tabel 3.6. Alokasi Per Sasaran Pembangunan No

1

Sasaran Strategis Terwujudnya peningkatan kualitas hasil pengawasan yang dapat mengurangi tindakan korupsi, kolusi, dan nepotisme

Indikator Kinerja

Anggaran

% Anggaran

489.916.200 (Program Peningkatan Sistem Pengawasan Internal dan Pengendalian Pelaksanaan Kebijakan KDH)

19%



LKjIP TAHUN 2016

Tabel 3.7. Pencapaian Kinerja dan Anggaran Tahun 2016 Sasaran / program Terwujudnya peningkatan kualitas hasil pengawasan yang dapat mengurangi tindakan korupsi, kolusi, dan nepotisme

Program peningkatan sistem pengawasan internal dan pengendalian pelaksanaan kebijakan KDH

Indikator

Persentase SKPD yang tidak mendapat temuan berindikasi kerugian negara/daerah Persentase Hasil Evaluasi SAKIP SKPD dengan nilai minimal Baik (B) Persentase kasus / pengaduan masyarakat yang terselesaikan Persentase rekomendasi hasil audit BPK RI yang selesai ditindaklanjuti Persentase rekomendasi hasil audit APIP yang selesai ditindaklanjuti Rata-Rata Persentase Pengawas Pemerintahan/Auditor yang lulus sertifikasi Persentase pemenuhan dokumen kebijakan sistem dan prosedur pengawasan secara Prosentase aparatur memperoleh kesempatan peningkatan kapasitas Prosentase terpenuhinya kebutuhan penyelenggaraan administrasi kantor Prosentase Sarana dan Prasarana dalam kondisi baik

Program peningkatan profesionalisme tenaga pemeriksa dan aparatur pengawasan Program penataan dan penyempurnaan kebijakan sistem dan prosedur pengawasan Program peningkatan kapasitas sumber daya aparatur Program pelayanan administrasi perkantoran Program peningkatan sarana dan prasarana aparatur Program peningkatan pengembangan Prosentase dokumen perencanaan dan sistem pelaporan capaian kinerja dan pelaporan SKPD yang tersusun keuangan Jumlah

Kinerja

Anggaran

Target

Realisasi

Capaian

30%

64,29%

213%

70%

89,53%

128%

100%

100%

100%

90%

75,34%

83,71%

80%

80,12%

100,15%

74%

81,86%

110,62%

100%

100%

100%

Target

Realisasi

Capaian

489.916.200

401.794.692

82,01%

100%

885.290.250

854.413.162

96,51%

25%

25%

39.916.200

1.292.000

3,24%

20%

20%

100%

77.190.000

76.782.500

99,47%

100%

100%

100%

491.484.300

438.437.763

89,20%

80%

80%

100%

527.886.320

526.178.493

99,68%

100%

100%

100%

55.951.350

55.926.350

99,96%

574

506,86

90,80%

2.567.634.620 2.354.824.960

91,71%


LKjIP TAHUN 2016

Dari tabel diatas dapat diketahui bahwa efiseiensi penggunaan angaran atas kinerja sebagai berikut: Tabel 3.8. Efisiensi Penggunaan Sumber Daya No

1

Sasaran

Indikator Sasaran

% Capaian Kinerja

% Penyerapan Anggaran

Program peningkatan sistem pengawasan internal dan pengendalian pelaksanaan kebijakan kdh


110,62%

82,01%

1,35

Persentase Pengawas Pemerintahan/Auditor yang lulus sertifikasi

300%

96,51%

203,49%

Persentase pemenuhan dokumen kebijakan sistem dan prosedur pengawasan secara

25%

3,24%

21,76%

100%

99,47%

0,53%

112%

89,21%

22,79%

100%

99,68%

0,32%

100%

99,96%

0,04%

101,45%

91,71%

9,74%

Program peningkatan profesionalisme tenaga pemeriksa dan aparatur pengawasan Program penataan 3 dan penyempurnaan kebijakan sistem dan prosedur pengawasan Program peningkatan 4 kapasitas sumber daya aparatur Program pelayanan 5 administrasi perkantoran Program peningkatan 6 sarana dan prasarana aparatur Program peningkatan 7 pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan Jumlah rerata

Tingkat Efisiensi

2

Prosentase aparatur memperoleh kesempatan peningkatan kapasitas Prosentase terpenuhinya kebutuhan penyelenggaraan administrasi kantor Prosentase Sarana dan Prasarana dalam kondisi baik Prosentase dokumen perencanaan dan pelaporan SKPD yang tersusun


LKjIP TAHUN 2016

Untuk mengukur pencapaian sasaran tersebut, berdasarkan dokumen Perjanjian Kinerja Inspektorat Kota Blitar Tahun 2016 telah ditetapkan 3 (tiga) indikator kinerja strategis sebagai tolok ukur keberhasilan atau kegagalannya yaitu :

1. Persentase hasil Evaluasi SAKIP SKPD dengan nilai minimal Baik/B Penerapan akuntabilitas kinerja di lingkungan Pemerintah Kota Blitar secara keseluruhan belum terlaksana dengan baik, meskipun persentase capaian kinerja tahun 2016 terlampaui (213%). Evaluasi SAKIP SKPD pada Pemerintah Kota Blitar tidak dilakukan pada keseluruhan SKPD namun hanya sampling, diambil 28 SKPD saja. Dari 28 SKPD yang dievaluasi terdapat 18 SKPD yang memperoleh kategori B, sebagai berikut: Tabel 3.6. Table Hasil Evaluasi SAKIP No. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28

SKPD / Unit Kerja Dinas Pendapatan Daerah Kantor Pelayanan Terpadu Dinas Perhubungan, Komunikasi dan Informatika Kecamatan Kepanjenkidul Dinas Pendidikan Dinas Pekerjaan umum Badan Kepegawaian Daerah Kecamatan Sukorejo Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kantor Kearsipan dan Perpustakaan Dinas Koperasi Bappemas Dinas Kesehatan Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Badan Lingkungan Hidup Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Inspektorat Satuan Polisi Pamong Praja Kantor Pengelola Pasar Daerah Rumah Sakit Umum Daerah MARDI WALUYO Dinas Pemuda Olahraga Budaya dan Pariwisata Dinas Pertanian, Perikanan dan Peternakan Kecamatan Sananwetan Sekretariat DPRD BAPPEDA Sekretariat Daerah Dinas Sosial

Nilai 66,47 75,64 74,42 77,23 50,82 66,81 60,29 63,81 61,32 07,34 63,82 70,39 60,15 56,26 52,62 61,70 45,43 67,88 66,70 22,14 34,90 58,07 70,28 61,01 34,58 87,32 59,48 68,68

Kategori B BB BB BB CC B B B B D B B B CC CC B C B B D C CC BB B C A CC B


LKjIP TAHUN 2016

Persentase rekapitulasi capaian hasil evaluasi SAKIP Tahun 2016 Bagan 3.1. Persentase dan Rekapitulasi Hasil Evaluasi SAKIP

Hasil Evaluasi SAKIP SKPD A

BB

7% 4% 11%

15

13

B

10 14%

5

4

5

3

1

18%

2

0 46%

Kurangnya optimalnya

A

BB

B

CC

C

D

hasil evaluasi disebabkan masih terdapat beberapa

kelemahan yang menyangkut beberapa hal sebagai berikut: a. Perjanjian Kinerja tahun 2016 pada SKPD belum sepenuhnya selaras dengan dokumen Renstra SKPD dan RPJMD Pemerintah Kota Blitar. b. Indikator kinerja utama belum merepresentasikan dokumen Renstra yang telah ditetapkan dan belum seluruhnya relevan, dapat diukur secara obyektif dan cukup untuk mengukur kinerja SKPD. c. IKU dan pengukuran kinerja belum dimanfaatkan secara optimal untuk pengendalian dan pemantauan kinerja. d. LAKIP belum dimanfaatkan secara optimal terutama untuk peningkatan kinerja selanjutnya. e. Hasil evaluasi kinerja belum sepenuhnya dipergunakan untuk perbaikan penerapan manajemen kinerja di SKPD.

Untuk memperbaiki kelemahan dalam penerapan SAKIP tersebut dalam tahun 2017 Inspektorat akan melaksanakan kegiatan sebagai berikut: a. Melakukan monev atas penerapan SAKIP di lingkungan Pemerintah Kota Blitar. b. Melakukan monev penyusunan Anggaran Berbasis Kinerja, c.

Mengusulkan kepada Bappeda agar melakukan fasilitasi perbaikan/revisi atas dokumen perencanaan, penyusunan rencana aksi SKPD, penyusunan indikator kinerja utama dan indikator kinerja individu SKPD

d. Fasilitasi penyusunan dokumen LAKIP SKPD dan mekanisme pengukuran kinerja SKPD.


LKjIP TAHUN 2016

2. Persentase kasus / pengaduan masyarakat yang terselesaikan Inspektorat Kota Blitar menargetkan penanganan kasus/pengaduan masyakat yang terselesaikan adalah 100%. Berdasarkan hasil capaian kinerja tahun 2016 diperoleh angka 100%. Hasil ini sama dengan hasil capaian kinerja tahun 2014 dan 2015 dimana seluruh kasus/pengaduan masyarakat dapat diselesaikan dengan baik oleh Inspektorat Kota Blitar.

3. Persentase rekomendasi hasil audit BPK RI yang selesai ditindaklanjuti Untuk penyelesaian Tindak Lanjut Rekomendasi BPK, Inspektorat Kota Blitar menargetkan rekomendasi audit BPK baik keuangan maupun kinerja 93% selesai ditindaklanjuti. Untuk mencapai target tersebut beberapa kegiatan yang dilakukan oleh Inspektorat meliputi: a. Pembahasan temuan dan rekomendasi serta penyusunan action plan tindak lanjut laporan hasil pemeriksaan BPK RI. b. Monitoring pelaksanaan Tindak Lanjut Hasil Pengawasan BPK RI. c. Mendorong SKPD dan pegawai yang terkait untuk segera melaksanakan tindak lanjut hasil pemeriksaan BPK RI. Berdasarkan laporan hasil pemantauan tindak lanjut pemeriksaan BPK RI sampai dengan semester I tahun 2016 bahwa sejak tahun 2013 s.d. 2016 terdapat sebanyak 146 rekomendasi. Dari jumlah tersebut telah selesai ditindak lanjuti sebanyak 113 rekomendasi atau 77,40% , hal ini dikarenakan adanya rekomendasi atas pemeriksaan di PDAM belum selesai ditindaklanjuti secara optimal oleh PDAM.

Bagan 3.2. Penyelesaian Tindaklanjut Hasil Pemeriksaan BPK tahun 2016

Tindak lanjut Hasil Pemeriksaan BPK

PROSES 23%

SELESAI 77%


LKjIP TAHUN 2016

4. Realisasi Anggaran Tahun 2016 Secara terinci capaian serapan anggaran atas program/kegiatan pendukung pencapaian sasaran strategis tahun 2016 sebagai berikut: Tabel 3.7 Serapan Anggaran Tahun 2016 No.

Program

1.

Program Peningkatan Profesionalisme Tenaga Pemeriksa Dan Aparatur Pengawasan Program Peningkatan Sistem Pengawasan Internal Dan Pengendalian Pelaksanaan Kebijakan KDH Program Penataan Dan Penyempurnaan Kebijakan Sistem Dan Prosedur Pengawasan Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja Dan Keuangan Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur Program Pelayanan Administrasi Perkantoran Program Peningkatan Sarana Dan Prasarana Aparatur

2.

3.

4.

5.

6. 7.

Anggaran

Jumlah

Realisasi

%

885.290.250,00

854.413.162,00

96,51%

489.916.200,00

401.794.692,00

82,01%

39.916.200,00

1.292.000,00

3,24%

55.951.350,00

55.926.350,00

99,96%

77.190.000,00

76.782.500,00

99,47%

491.484.300,00

438.437.763,00

89,21%

527.886.320,00

526.178.493,00

99,68%

2.567.634.620,00

2.354.824.960,00

91,71%

PROGRAM PENINGKATAN PROFESIONALISME TENAGA PEMERIKSA DAN APARATUR PENGAWASAN

17%

PROGRAM PENINGKATAN SISTEM PENGAWASAN INTERNAL DAN PENGENDALIAN PELAKSANAAN KEBIJAKAN KDH PROGRAM PENATAAN DAN PENYEMPURNAAN KEBIJAKAN SISTEM DAN PROSEDUR PENGAWASAN

17%

14%

16%

PROGRAM PENINGKATAN PENGEMBANGAN SISTEM PELAPORAN CAPAIAN KINERJA DAN KEUANGAN

PROGRAM PENINGKATAN KAPASITAS SUMBER DAYA APARATUR PROGRAM PELAYANAN ADMINISTRASI PERKANTORAN

17%

18%

1%

PROGRAM PENINGKATAN SARANA DAN PRASARANA APARATUR


LKjIP TAHUN 2016

C. PERBANDINGAN REALISASI KINERJA TAHUN 2015-2016 DENGAN TARGET NASIONAL (TARGET SPM)

Merujuk pada pasal 1 Undang-Undang Nomor 23 tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, SPM didefinisiskan sebagai ketentuan mengenai jenis dan mutu pelayanan dasar yang merupakan urusan pemerintahan wajib yang berhak diperoleh setiap warga negara secara minimal. Dalam program nawacita 2 disebutkan bahwa pemerintah tidak absen dengan membangun tata kelola pemerintahan yang bersih, efektif, demokratis, dan terpercaya yang salah satu targetnya adalah melaksanakan reformasi birokrasi.

Adapun indeks reformasi birokrasi Pemerintah Kota Blitar yang telah dinilai secara mandiri oleh Inspektorat Kota Blitar melalui Penilaian Mandiri Reformasi Birokrasi sebagai berikut: Table 3.8. Indeks Reformasi Birokrasi

Total Indeks Reformasi Birokrasi

Tahun Penilaian Mandiri Tahun 2015 Tahun 2016 61,26 66,66

Bagan Peningkatan Nilai IRB

Indeks Reformasi Birokrasi 68 67 66 65 64 63 62 61 60 59 58

66.66

61.26

Tahun 2015

Tahun 2016


LKjIP TAHUN 2016

Sedangkan perbandingan realisasi kinerja melalui pencapaian serapan anggaran sebagai berikut: Table 3.9 Perbandingan Serapan Anggaran tahun 2015 dan Tahun 2016 Persentase Capaian Penyerapan Anggaran

Tahun 2015

Tahun 2016

92,63 %

91,71 %

Secara terinci capaian serapan anggaran atas program/kegiatan pendukung pencapaian sasaran strategis tahun 2016 sebagai berikut: Tabel 3.10 Rincian Serapan Anggaran tahun 2016 Prioritas Nasional

Program/Kegiatan

REFORMASI BIROKRASI 1

2

PROGRAM PENINGKATAN PROFESIONALISME TENAGA PEMERIKSA DAN APARATUR PENGAWASAN Pelatihan pengembangan tenaga pemeriksa dan aparatur pengawasan PROGRAM PENINGKATAN SISTEM PENGAWASAN INTERNAL DAN PENGENDALIAN PELAKSANAAN KEBIJAKAN KDH Pelaksanaan pengawasan internal secara berkala Penanganan kasus pengaduan di lingkungan pemda Inventarisasi temuan pengawasan Tindak lanjut hasil temuan pengawasan Koordinasi pengawasan yang lebih komprehensif Evaluasi berkala temuan hasil pengawasan Pengendalian PNS

Pagu (pada DPA) 2016 2.567.634.620

Realisasi sd Semester I 2016

Realisasi sd Semester II 2016

1.000.719.748 1.354.105.212

885.290.250

232.734.060

621.679.102

885.290.250

232.734.060

621.679.102

489.916.200

186.792.342

215.002.350

343.780.700

113.542.342

155.706.500

32.409.900

13.204.900

14.305.000

9.893.500

7.838.500

2.055.000

44.210.000

12.207.000

29.879.000

30.035.000

28.645.000

1.378.000

10.200.000

4.552.500

4.575.000

19.387.100

6.802.100

7.103.850


LKjIP TAHUN 2016

3

4

5

6

PROGRAM PENATAAN DAN PENYEMPURNAAN KEBIJAKAN SISTEM DAN PROSEDUR PENGAWASAN Kebijakan Pengawasan dalam rangka percepatan pemberantasan korupsi PROGRAM PENINGKATAN PENGEMBANGAN SISTEM PELAPORAN CAPAIAN KINERJA DAN KEUANGAN Penyusunan Perencanaan Kegiatan dan Anggaran Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD PROGRAM PENINGKATAN KAPASITAS SUMBER DAYA APARATUR Fasilitasi keperansertaan pada even daerah dan hari besar nasional Penyebarluasan informasi program/kegiatan SKPD PROGRAM PELAYANAN ADMINISTRASI PERKANTORAN Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik Penyediaan Alat Tulis Kantor Penyediaan Barang Cetakan Dan Penggandaan Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor Penyediaan Peralatan Rumah Tangga Penyediaan Jasa Surat Menyurat Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundangundangan Penyediaan Makanan dan Minuman Rapat-Rapat Koordinasi dan Konsultasi Dalam dan Luar daerah

39.916.200

-

1.292.000

39.916.200

-

1.292.000

55.951.350

44.323.350

11.603.000

26.540.000

14.918.000

11.603.000

29.411.350

29.405.350

-

77.190.000

27.312.500

49.470.000

68.740.000

27.312.500

41.020.000

8.450.000

-

8.450.000

491.484.300

222.832.434

215.605.329

71.400.000

33.510.610

32.264.794

48.400.100

24.590.600

23.808.000

37.014.400

12.044.700

24.968.400

2.980.500

992.000

1.984.100

11.823.300

1.454.000

10.355.000

1.440.000

1.440.000

-

5.280.000

2.766.000

2.479.000

40.034.000

22.155.000

16.315.500

273.112.000

123.879.524

103.430.535


LKjIP TAHUN 2016

7

PROGRAM PENINGKATAN SARANA DAN PRASARANA APARATUR Pengadaan Peralatan Gedung Kantor Pemeliharaan Rutin/Berkala Peralatan Gedung Kantor Pembangunan Gedung Kantor

527.886.320

286.725.062

239.453.431

239.687.870

115.668.640

123.588.770

61.110.000

89.262.000

86.599.000

176.532.350

60.000.000

1.110.000

50.556.100

21.794.422

28.155.661

Pemeliharaan Rutin/Berkala kendaraan Dinas/Operasional Jumlah

2.567.634.620

1.000.719.748 1.354.105.212

D. AKUNTABILITAS KEUANGAN Dalam rangka mewujudkan transparansi dan akuntabilitas dalam pengelolaan keuangan

daerah

adalah

dengan

penyusunan

Laporan

Pertanggungjawaban

Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah. Laporan pertanggungjawaban pelaksanaan Kegiatan di Inspektorat Kota Blitar disampaikan berupa Laporan Keuangan yang terdiri dari: 1. Laporan Realisasi Anggaran (terlampir) 2. Neraca (terlampir) 3. Laporan Operasional (terlampir) 4. Laporan Perubahan Ekuitas (terlampir)

Dalam menjalankan program dan kegiatan yang telah dilaksanakan selama tahun

2016,

anggaran

Rp.5.033.457.016,00

yang

belanja terdiri belanja

untuk

Inspektorat

belanja langsung

tidak (belanja

Kota

Blitar

langsung kegiatan)

sebesar sebesar

Rp.2.465.822.396,00

dan

sebesar

Rp 2.567.634.620,00.

Dari belanja langsung tersebut, anggaran untuk mendukung

pencapaian sasaran strategis sebesar Rp. 2.567.634.620,00. Realisasi atas anggaran tersebut sebesar Rp. 2.354.824.960,00, sehingga capaian serapan anggaran atas pencapaian sasaran strategis sebesar 91,71%.

Anggaran Belanja (Rp)

Belanja Tidak Langsung (Rp)

Belanja Langsung (Rp)

Realisasi (Rp)

5.033.457.016,00 2.465.822.396,00 2.567.634.620,00 2.354.824.960,00

%

91,71


LKjIP TAHUN 2016

E. PRESTASI / PENGHARGAAN Kegiatan pengawasan oleh APIP terhadap penyelenggaraan pemerintahan oleh Inspektorat Kota Blitar kepada SKPD telah membuahkan penghargaan, diantaranya: 1.

Opini BPK RI atas LKPD Opini atas Laporan Keuangan Pemerintah Kota Blitar berdasarkan hasil audit BPK tahun 2011, 2012, 2013, 2014, 2015, 2016 Pemerintah Kota Blitar mendapat opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP).

2.

Nilai Hasil Evaluasi SAKIP Pemda Berdasarkan hasil evaluasi akuntabilitas kinerja yang dilakukan oleh Kementeraian PAN dan RB, Pemerintah Kota Blitar tahun 2013, 2014, 2015 memperoleh kategori CC, dan pada tahun 2016 memperoleh kategori B.


LKjIP TAHUN 2016

BAB IV PENUTUP A.

4

KESIMPULAN Secara umum dapat disimpulkan bahwa dari satu sasaran strategis yaitu Terwujudnya peningkatan kualitas hasil pengawasan yang dapat mengurangi tindakan korupsi, kolusi, dan nepotisme, yang telah ditetapkan dalam Perjanjian Kinerja tahun 2016 pada Inspektorat Kota Blitar, realisasinya adalah sebagai berikut : 1. Indikator kinerja Persentase hasil Evaluasi SAKIP SKPD dengan nilai minimal Baik/B dari target 30%, realisasinya 64% sehingga capaian kinerjanya 213%. 2. Indikator kinerja Persentase kasus/pengaduan masyarakat yang ditindaklanjuti dari target 100%, realisasi 100% sehingga capaian kinerjanya 100%. 3. Indikator kinerja Persentase rekomendasi hasil audit BPK RI yang selesai ditindaklajuti dari target 90%, realisasinya 93% sehingga capaian kinerjanya 102%. 4. Inspektorat Kota Blitar telah berhasil mengawal SKPD dalam meraih opini WTP atas LKPD Pemerintah Kota Blitar 6 tahun berturut - turut. 5. Indeks Reformasi Birokrasi Pemerintah Kota Blitar tahun 2016 diukur melalui PMPRB adalah 66,66. 6. Nilai SAKIP Pemerintah Kota Blitar yang dari tahun 2013-2015 memperoleh kategori CC naik menjadi Kategori B pada tahun 2016.

B.

LANGKAH PERBAIKAN

Langkah-langkah yang akan dilaksanakan oleh Inspektorat Kota Blitar untuk meningkatkan capaian kinerja, khususnya indikator kinerja ke-1, adalah sebagai berikut : 1. Mendorong dan melakukan pemantauan kepada seluruh SKPD agar seluruh target kinerjanya dapat tercapai. 2. Melakukan sosialisasi dan pemantauan tentang SAKIP kepada SKPD sehingga dapat meningkatkan nilai akuntabilitas kinerjanya. 3. Mendorong SKPD dan pihak-pihak terkait untuk rensponsif dalam melakukan penyelesaian tindak lanjut hasil pemeriksaan BPK RI.


LKjIP TAHUN 2016

4. Mendorong peningkatan kualitas APIP dengan mengikutsertakan pendidikan, pelatikan dan bimbingan teknis baik secara mandiri maupun kegiatan yang dilaksanakan oleh instansi terkait.

Fungsi pengawasan intern dilakukan melalui kegiatan assurance yang meliputi audit, reviu, evaluasi, pemantauan dan kegiatan pengawasan lainnya serta kegiatan consulting yang meliputi pendampingan, bimbingan teknis, asistensi, sosialisasi dan kegiatan konsultansi lainnya. Pengawasan intern terutama diarahkan untuk membantu Walikota Blitar dalam rangka memperkuat dan menunjang Sistem Pengendalian Intern Pemerintah. LKjIP ini diharapkan dapat memberikan informasi secara transparan kepada seluruh shareholder dan stakeholder Inspektorat Kota Blitar, sehingga dapat memberikan umpan balik dalam rangka peningkatan kinerja pada tahun mendatang. Secara internal LKjIP ini menjadi motivator untuk lebih meningkatkan kinerja organisasi terhadap perkembangan tuntutan stakeholders, sehingga kontribusi Inspektorat Kota Blitar dalam pembangunan dapat lebih dirasakan.

. Blitar, 30 Desember 2016 INSPEKTUR KOTA BLITAR

Dra. RUSMIATUN Pembina Utama Muda NIP. 19570123 198503 2 002


LKjIP TAHUN 2016

LAMPIRAN

1


LKjIP TAHUN 2016

PENGUKURAN KINERJA Nama SKPD

: INSPEKTORAT KOTA BLITAR

Tahun Anggaran

: 2016

Sasaran Strategis

Indikator Kinerja

Target

Realisasi

% Capaian

(1)

(2)

(3)

(4)

(5)

Persentase SKPD yang tidak mendapat temuan berindikasi TP-TGR

70%

89,53%

128

Persentase hasil Evaluasi SAKIP SKPD dengan nilai minimal Baik (B)

30%

64,29%

213


100%

100%

100


90%

75,34%

83,71


80%

80,12%

100,15

Terwujudnya peningkatan kualitas hasil pengawasan yang dapat mengurangi tindakan korupsi, kolusi, nepotisme

RATA-RATA CAPAIAN TARGET IKU

Jumlah Anggaran Kegiatan Tahun 2016

124,98

: Rp. 2.567.634.620,00

Jumlah Realisasi Anggaran Kegiatan Tahun 2016 : Rp. 2.354.824.960,00 Prosentase Capaian Kegiatan Tahun 2016

: 91, 71 %

Blitar, 30 Desember 2016 INSPEKTUR KOTA BLITAR

Dra. RUSMIATUN Pembina Utama Muda NIP. 19570123 198503 2 002


CAPAIAN KINERJA INSPEKTORAT KOTA BLITAR TAHUN 2016 - 2020 Tahun 2016 Sasaran Strategis

Indikator Kinerja Target

Terwujudnya peningkatan Persentase SKPD yang tidak kualitas hasil pengawasan mendapat temuan berindikasi yang dapat mengurangi tindakan korupsi, kolusi, dan kerugian negara/daerah nepotisme

Tahun 2017

Capaian Realisasi Kinerja

Target


Tahun 2018 Target


Tahun 2019 Target


Tahun 2020 Target


Tahun 2021 Target

30%

64%

213%

72.50%

75%

77.50%

80%

80%

70%

89.53%

128%

30%

50%

80%

100%

100%


100%

100%

100%

100%

100%

100%

100%

100%


90%

75.34%

83.71%

90%

90%

90%

90%

90%


80%

80.12%

100.15%

82.50%

85%

87.50%

90%

90%

Persentase Hasil Evaluasi SAKIP SKPD dengan nilai minimal Baik (B)

Realisasi

Capaian Kinerja

INSPEKTORAT KOTA BLITAR TAHUN 2016

Recommend Documents