LAKIP INSPEKTORAT TAHUN 2016 BAB I PENDAHULUAN
A. Gambaran Umum Organisasi Dalam rangka meningkatkan pelaksanaan penyelenggaraan kepemerintahan yang baik dan bersih (good governance and clean goverment),setiap kegiatan pemerintahan
dan
keberhasilannya.
pembangunan
Penyusunan
perlu
Laporan
dinilai
Kinerja
secara
Intansi
terukur
tingkat
Pemerintah
(LAKIP)
merupakan amanat dari Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja dan Instansi Pemerintah dan Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah. Pelaksanaan Lebih Lanjut didasarkan atas Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Tekhnis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tatacara reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah serta Administrasi
Negara
Nomor
239/IX/6/8/2003
Keputusan Kepala Lembaga Tentang
Perbaikan
Pedoman
Penyusunan Pelaporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah sebagaimana juga diatur pada Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 29 Tahun 2010 tentang Pedoman Penyusunan Penetapan Kinerja dan Pelaporan Akuntabilitas Kinerja Instansi pemerintah. Yang didalamnya antara lain
mewajibkan
kepada
pelaksana
penyelenggaraan
pemerintahan
dan
pembangunan untuk membuat laporan pertanggung jawaban kinerjanya selama kurun waktu satu tahun dalam bentuk LAKIP (Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah). Berdasarkan Peraturan daerah Nomor 10 Tahun 2013 Tentang Perubahan ketiga atas Peraturan Daerah Kabupaten Luwu Timur Nomor 4 Tahun 2008 tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Inspektorat, Badan Perencanaan Pembangunan Daerah dan Lembaga Tekhnis Daerah Kabupaten Luwu Timur Inspektorat adalah unsur penunjang pemerintahan Daerah di bidang pengawasan fungsional.
1
LAKIP INSPEKTORAT TAHUN 2016
Dimana Inspektorat dipimpin oleh seorang Inspektur yang
berada di
bertanggungjawab kepada Bupati dan secara teknis administrasi mendapat pembinaan dari Sekretaris Daerah. Inspektorat mempunyai tugas melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan urusan pemerintahan di daerah, pelaksanaan pembinaan atas penyelenggaraan urusan pemerintahan desa dan dalam rangka pelaksanaan tugas desentralisasi dan pembantuan.
Dimana Tugas Pokok dan Fungsi Inspektorat sejalan dengan Visi
yang telah ditetapkan oleh Inspektorat Kabupaten Luwu Timur yang tertuang dalam Rencana Strategik Inspektorat Kabupaten Tahun 2016-2021 yaitu ; “Terwujudnya Tata Kelola Pemerintah Daerah yang Transparan dan Akuntabel untuk Mendukung Luwu Timur Terkemuka 2021 ” Struktur Organisasi pada Inspektorat Kabupaten Luwu Timur berdasarkan Peraturan daerah Nomor 10 Tahun 2013 Tentang Perubahan ketiga atas Peraturan Daerah Kabupaten Luwu Timur Nomor 4 Tahun 2008 tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Inspektorat, Badan Perencanaan Pembangunan Daerah dan Lembaga Tekhnis Daerah Kabupaten Luwu Timur sebagai berikut ; a. Inspektur; b. Sekretariat terdiri dari : 1. Subbagian Perencanaan; 2. Subbagian Evaluasi dan Pelaporan; 3. Subbagian Administrasi dan Umum. c. Inspektur Pembantu Wilayah I; d. Inspektur Pembantu Wilayah II; e. Inspektur Pembantu Wilayah III; f. Inspektur Pembantu Wilayah IV; g. Kelompok Jabatan Fungsional. Struktur Organisasi pada kantor Inspektorat dapat dilihat pada Bagan Struktur Organisasi dibawah ini ;
2
LAKIP INSPEKTORAT TAHUN 2016
3
LAKIP INSPEKTORAT TAHUN 2016
B. Permasalahan Utama dan Issued Strategis Inspektorat Proses reformasi didalam prakteknya ternyata tidak terlepas dari situasi dan kondisi serta dampak dari lingkungan strategis, akibatnya terjadi interaksi dari berbagai unsur seperti politik,ekonomi, sosial budaya dan keamanan. Dampak dari lungkungan strategis tersebut dapat menumbuhkan situasi dan kondisi yang sangat kompleks, dapat memebrikan pengaruh positif tetapi juga pengaruh negatif, yang memunculkan berbagai isu-isu,permasalahan permasalahan dan juga berbagai kendala di dalam penyelenggaraan pemerintahan Daerah. Salah satu
diantaranya
yang
sangat
menonjol
adalah
meningkatkan
kesadaran
masyarakat untuk ikut berperan serta didalam penyelenggaraan pembangunan bangsa dan negara yang berimplikasi terhadap tuntutan masyarakat atas akuntabilitas serta transparansi penyelenggaraan pemeritahan. Inspektorat merupakan Perangkat Daerah yang Berdasarkan Peraturan daerah Nomor 10 Tahun 2013 Tentang Perubahan ketiga atas Peraturan Daerah Kabupaten Luwu Timur Nomor 4 Tahun 2008 tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Inspektorat, Badan Perencanaan Pembangunan Daerah dan Lembaga Tekhnis Daerah Kabupaten Luwu Timur
adalah unsur penunjang pemerintahan
Daerah di bidang pengawasan fungsional. Dimana Inspektorat dipimpin oleh seorang Inspektur yang
berada di
bertanggungjawab kepada Bupati dan secara teknis administrasi mendapat pembinaan dari Sekretaris Daerah. Inspektorat mempunyai tugas melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan urusan pemerintahan di daerah, pelaksanaan pembinaan atas penyelenggaraan urusan pemerintahan desa dan dalam rangka pelaksanaan tugas desentralisasi dan pembantuan.
4
LAKIP INSPEKTORAT TAHUN 2016
Dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsinya Inspektorat Kabupaten Luwu
Timur,
sebagi
lembaga
yang
menyelenggarakan
pengawasan
penyelenggaraan Pemerintahan Daerah, dituntut untuk mampu berperan sebagai institusi
yang
mampu
meningkatkan
kualitas
pengawasan
pelaksanaan
pembangunan daerah sehingga dapat mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik (Good Governance) maupun Pemerintahan yang bersih (Clean Goverment) dengan tujuan dapat memberikan kontribusi nyata bagi meningkatnya kemakmuran masyarakat. Untuk itu Inspektorat melakukan identifikasi permasalahan berdasarkan tugas dan fungsi Inspektorat kabupaten Luwu Timur sebagai berikut :
Capaian/K Aspek Kajian
ondisi Saat ini
(1)
Faktor yang
Permasa
mempengaruhi
lahan
Standar yang
Internal
Eksternal
Digunakan
(Kewena
(diluar
ngan
kewenangan
SKPD)
SKPD)
(2)
(3)
(4)
Pelayan an SKPD
(5)
(6)
Sistem
Sampai
-Tidak
Belum
Kurangnya
Kurang
Manajemen
saat ini
tercapainya
adanya
sosialisasi
maksima
Kinerja
belum ada
target kinerja
penajam
dari K/L
l
(SIMAK)&
Tekhnologi
yang
an isu isu
terkait sistem
Sistem
Informasi
ditetapkan di
strategis
IT yang ada
Informasi
yang
renstra
maupun
Manajemen
mendukun
-Tidak ada
kebijakan
Hasil
g Kegiatan
kontrol yang
yang
Pengawasan(
Pengawas
baik terhadap
akan
SIMWAS)
an
temuan temuan dilakukan hasil
untuk 5
LAKIP INSPEKTORAT TAHUN 2016 pengawasan
mengata si kebutuha n pd masa mendata ng
Dimulai dari
Berdasarka Hasil evaluasi
Tidak
Tidak pernah
perencanaan
n evaluasi
Lakip
pernah
ada revisi
yang baik
renstra
Inspektorat
dilakukan
dokumen
yang didukung periode
Periode renstra
revisi
perencanaan
dengan data
sebelumny
2011-2015
renstra
Kabupaten
yang andal
a tidak
seperti
sejalan
dokumen
antara
RPJP
yang
maupun
direncanak
RPJMD
an dengan yang diimplemen tasikan Efektifitas
Pemeriksa
Obrik tidak
Kurangny Kurangnya
Pelayan
dampak
an lebih ke
concern
a
an
Pemeriksaan
aspek
terhadap tindak
koordinas dengan
menjadi
administrati lanjut temuan
i antara
SKPD terkait
kurang
f bukan ke
hasil
sesama
Belum
maksima
hasil
pengawasan
APIP
optimalnya
l
Tidak
sehingga selalu terkait
Koordinasi
penerapan 6
LAKIP INSPEKTORAT TAHUN 2016 adanya
masih terus
Obrik
SPIP pada
sanksi
saja ada
SKPD
yang tegas
temuan yang
Kab.Luwu
terhadap
berulang
Timur
pengelolaa
Penguatan
n kinerja
waskat pada masingmasing SKPD belum berjalan optimal
Norma
Belum
Hasil evaluasi
Kurangny Perkembang
Pelayan
standar dan
adanya
self assesment
a SDM
an regulasi
an
Prosedur
SOP untuk
peningkatan
aparatur
yang begitu
menjadi
belum
setiap
kapabilitas apip
baik
cepat dan
kurang
sepenuhnya
pengawasa menuju level 3
secara
keterlambata
maksima
tersedia
n yang
kuantitas
n informasi
l
dilaksanak
maupun
yang
an.
kualitas
diterima
Standar
terkesan
dan
lamban
Prosedur yang ada masih belum memadai Belum
Sistem
Hasil
-Masih
Pelayan
Efektifnya
pengendali
Pengendalian
kurangny
an
sistem
an dan
dan Evaluasi
a
masih
pengendalian
evaluasi
(Dalev)
Kuantitas
kurang
dan evaluasi
hanya
SDM
maksima 7
LAKIP INSPEKTORAT TAHUN 2016 baik
sebatas
pada
metodologi
Laporan
Inspektor
pelaksanaan
dan tidak
at
maupun
ada tindak
-
penggunaann
lanjut yang
Keterbata
ya
lebih
san
mendalam
anggaran
l
lagi Belum
Penentuan
Saat ini
Optimalnya
target dan
penentuan
Pelaksanaan
kinerja
target &kinerja
Audit
sasaran
sasaran
pegawasan pengawasan belum
hanya
dilakukan
berdasarkan
secara
jumlah objek
komprehen
pemeriksaan(o
sif
brik)saja,
-
belum terdapat
Pemeriksa
skala prioritas
an tidak
dan analisis
menyentuh
terhadap nilai
akar
strategis dan
permasala
beban kinerja
han
masing2 obrik sehingga berpengaruh terhadap kualitas LHP dimana LHP obrik yang 8
LAKIP INSPEKTORAT TAHUN 2016 memiliki nilai strategis dan beban kinerja yang tinggi disamakan dengan obrik yang memiliki nilai strategis dan beban kinerja lebih rendah sehingga kedalaman dan kualitas LHP menjadi kurang optimal Belum
Masih
Berdasarkan
Terbatas
Kurangnya
Optimalnya
rendahnya
hasil evaluasi
nya
kesadaran
Pelaksanaan
realisasi
dan pelaporan
anggaran
dari SKPD
Tindak Lanjut
tindak
yang ada dari
sehingga
terkait
lanjut
147 item
meminim
ataupun
temuan
alisir
Pemerintaha
keuangan
kinerja
n Desa untuk
hanya112 yang
aparat
menindaklanj
baru
uti hasil
ditindaklanjuti,s
temuan
edangkan
mereka
u.temuan administrasi dari 283 temuan 9
LAKIP INSPEKTORAT TAHUN 2016 administrasi hanya 148 yang baru ditindaklanjuti oleh Obrik Hasil
LHP tidak
Pemeriksaan
Berdasarkan
Terbatas
Secara
Pelayan
tepat waktu Evaluasi Hasil
nya SDM
umum
an
pada
Kualitas
Pemeriksaan
Pejabat
Kab.Luwu
Menjadi
umumnya
LHP belum
yang umumnya
Fungsion
Timur masih
Kurang
tidak tepat
memenuhi
tidak tepat
al
kekurangan
Maksima
waktu dalam
standar
waktu dala
Auditor(P
Aparatur
l
pelaporan
pemeriksaa pelaporan
FA) yang
Sipil
n
sehingga
tidak
Negara(ASN
manfaatnya
sebandin
)
menjadi
g dengan
Belum
berkurang
Jumlah
pernah
karena
Obrik
dilaksanakan
rekomendasi
nya bimtek
yang
penulisan
dikeluarkan
LHP yang
telah
efektif
kehilangan momen Sistem
Aparat
Belum adanya
Keterbata Terbatasnya
Penyelenggar
Pengawas
SOP secara
san SDM
Bimtek yang
aan
an belum
lengkap
baik
berkaitan
Pemeriksaan
didukung
tentang
secara
dengan
yang
oleh
tatacara
Kuantitas
Pengawasan
Inkonsistensi
instrumen
pemeriksaan
maupun
sistem dan
mulai
Kualitas
prosedur
Pra 10
LAKIP INSPEKTORAT TAHUN 2016 audit yang
pemeriksaan/s
memadai
urvey pendahuluan yang tidak direncanakan dengan baik hingga pada penyusunan kertas kerja pemeriksaan yang belum tertata dengan baik
Standar
-Belum
-Berdasarkan
-
Kompetensi
pernah
Basedline Data
Keterbata Penyelengga
SDM
dilakukan
yang ada s/d
san SDM
raan Bimtek-
Inspektorat
analisis
Tahun 2016
baik
bimtek yang
belum
beban
Jumlah PFA
sacara
berkaitan
terpenuhi baik
kerja yang
mulai dari
kualitas
dengan
secara
dilakukan
Auditor Madya
maupun
Pengawasan
kualitas
untuk
sampai kepada
kuantitas
-Pendidikan
maupun
memenuhi
Auditor
-
Jabatan
kuantitas
kebutuhan
pertama hanya
Keterbata Fungsional
SDM
berjumlah 24
san
Inspektorat
orang dari 42
Anggaran raannya
- Jumlah
ASN yang ada
masih
PFA yang
di Inspektorat
sangat
masih
Kab.Luwu
terbatas
minim
Timur.
karena
-Belum
-Terbatasnya
Penyelengga
masih harus 11
LAKIP INSPEKTORAT TAHUN 2016 adanya
berkoordinas
Pejabat
i dengan
Pengawas
Instansi
an urusan
Penyelengga
Pemerintah
ra terkait
an daerah (P2UPD) Perilaku
Posisi
Berdasarkan
Indisipliner
Pemeriksa
maupun
dengan
perilaku
Belum
Pelayan
hasil monitoring adanya
adanya
an
dan
self
Perbup/regul
menjadi
kewenanga pemantauan
control
asi yang
tidak
menyimpang
n yang
dari
memberikan
optimal
dari Aparat
dimilikinya
aparat
sanksi tegas
Pengawasan
memungkin
Pengawa
terhadap
kan
s itu
Pungli
terjadinya
sendiri
dilema
-Belum
etika bagi
adanya
masing2
pengemb
individu
angan
u.memanfa
terhadap
atkan
sistem
kewenanga
monitorin
nnya.
g&
Lapangan
-Tidak
evaluasi pelaksan aan operasio nal pemeriks aan yang 12
LAKIP INSPEKTORAT TAHUN 2016 dilaksana kan oleh para auditor aparat pengawa s
13
LAKIP INSPEKTORAT TAHUN 2016
BAB II PERENCANAAN DAN PERJANJIAN KINERJA
1.
RENCANA STRATEGIS ( Renstra ) 1.1. Visi Visi adalah pandangan jauh kedepan,kemana dan bagaimana Instansi harus
dibawa dan berkarya agar tetap konsisten dan dapat eksis, antisipatif,inovatif dan produktif. Visi adalah suatu gambaran yang menantang tentang keadaan masa depan berisikan cita dan citra yang ingin diwujudkan oleh instansi Pemerintah. Visi Rencana Strategis Inspektorat Kabupaten Luwu Timur pada dasarnya mencerminkan apa yang akan dicapai lima tahun ke depan berdasarkan tugas pokok dan fungsi Inspektorat Kabupaten Luwu Timur dan mengimplementasikan visi dan misi Bupati Terpilih sebagaimana tercermin dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Luwu Timur Tahun 2016 – 2021. Berkaitan dengan hal tersebut dan dengan mempertimbangkan latar belakang, maksud dan tujuan, tugas pokok dan fungsi, kondisi pada saat ini, kondisi yang diinginkan, proyeksi ke depan, isu-isu strategis, hubungan renstra Inspektorat Kab. Luwu Timur dengan dokumen Perencanaan lainnya dan terutama visi RPJMD Kabupaten Luwu Timur 2016 – 2021 yaitu “Luwu Timur Terkemuka 2021“ maka visi Inspektorat Kabupaten Luwu Timur adalah ‘‘TERWUJUDNYA TATA KELOLA PEMERINTAH DAERAH YANG TRANSPARAN DAN AKUNTABEL UNTUK MENDUKUNG LUWU TIMUR TERKEMUKA 2021’’
14
LAKIP INSPEKTORAT TAHUN 2016
Pernyataan visi tersebut diatas terdiri dari 3 kata kunci yaitu : 1.
Terwujudnya tata kelola Pemerintah Daerah;
2.
Transparan dan Akuntabel
3.
Mendukung
4.
Luwu Timur Terkemuka 2021
Makna dari ke tiga kata kunci diatas dapat dijelaskan sebagai berikut; 1.
Terwujudnya
tata
kelola
Pemerintah
Daerah
mengandung
makna
Penyelenggaraan Pemerintah daerah yang solid bertanggung jawab serta efisien, dengan menjaga kesinergisan interaksi yang konstruktif diantara 3 unsur yaitu Pemerintah,sektor swasta dan masyarakat. Inspektorat sebagai Prime Mover (Motor Penggerak) dituuntut mampu menjawab tantangan ini sehingga
ekspektasi
publik/stakeholder
seperti
pencegahan
dan
pemberantasan korupsi, pelayanan publik yang prima, responsive terhadap keluhan masyarakat, laporan keuangan yang akuntabel, serta Pemda meraih Opini WTP,LAKIP dapat dilakukan dengan sistem pengawsan yang efektif. 2.
Transparan dan Akuntabel ; Transparan dibangun atas dasar kebebasan arus informasi.
Proses proses, lembaga lembaga,dan informasi secara
langsung dapat diterima oleh mereka yang membutuhkan. Informasi harus dapat dipahami dan dimonitor. Akuntabilitas para pembuat keputusan dalam pemerintahan, sektor swasta dan masyarakat bertanggung jawab kepada publik dan lembaga-lembaga. Akuntabilitas ini tergantung pada Organisasi dan sifat keputusan yang dibuat apakah keputusan tersebut untuk kepentingan Internal atau Eksternal Organisasi. 3.
Mendukung ; mengandung makna sebagai motor atau penggerak utama (Prime Mover) dalam roda Pemerintahan sehingga dapat mewujudkan tata kelola Pemerintahan Daerah yang transparan dan Akuntabel.
15
LAKIP INSPEKTORAT TAHUN 2016
4.
Luwu Timur Terkemuka 2021 ; merupakan penjabaran dari visi Kepala Daerah Terpilih dimana sasaran dari tata kelola Pemerintahan yang transparan dan akuntabel adalah seluruh Perangkat Daerah Pemerintahan di Kabupaten Luwu Timur, Pemerintahan Desa, serta Masyarakat/ Elemen masyarakat dan dunia usaha yang ada di Wilayah Kabupaten Luwu Timur.
1.2. Misi Misi
adalah
langkah
langkah
yang
dilakukan
oleh
suatu
organisasi,perusahaan ataupun Lembaga untuk mewujudkan visi yang ada. Untuk mewujudkan visi tersebut diatas, dan untuk medukung misi Bupati terpilih, maka ditetapkan misi Inspektorat Kabupaten Luwu Timur sebagai berikut; 1.
Melaksanakan
Pembinaan
dan
Pengawasan
yang
profesional
guna
mewujudkan tata kelola pemerintah yang baik dan bersih dari KKN; 2.
Meningkatkan Akuntabilitas Kinerja Pemerintah Daerah dan Pemerintah Desa
3.
Meningkatkan Kapabilitas dan Profesionalitas APIP; Adapun penjelasan dari masing-masing misi tersebut adalah sebagai berikut 1. Melaksanakan Pembinaan dan Pengawasan yang profesional guna mewujudkan tatakelola Pemerintah yang baik dan bersih dari KKN Salah
satu
Agenda
Pembangunan
Nasional
Pemerintahan yang bersih dan berwibawa. untuk
mewujudkan
tata
menciptakan
tata
Agenda tersebut merupakan upaya
pemerintahan
keterbukaan,akuntabilitas,efektifitas dan
adalah
yang
baik,
efisiensi,menjunjung
antara tinggi
lain;
supremasi
hukum dan membuka partisipasi masyarakat yang dapat menjamin kelancaran, keserasian dan keterpaduan tugas dan fungsi penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan. Untuk itu diperlukan langkah langkah kebijakan yang terarah pada perubahan kelembagaan dan sistem ketatalaksanaan; kualitas sumberdaya manusia aparatur pengawasan; dan sistem pengawasan dan pemeriksaan yang efektif dan diharapkan bersih dari Korupsi Kolusi dan Nepotisme.
16
LAKIP INSPEKTORAT TAHUN 2016
2.
Meningkatkan Akuntabilitas Kinerja Pemerintah Daerah dan Pemerintah Desa Perbaikan Pemerintahan dan Sistem Manajemen merupakan Agenda Penting
dalam reformasi Birokrasi yang sedang dijalankan oleh Pemerintah saat ini. Sistem Manajemen Pemerintahan diharapkan berfokus pada peningkatan akuntabilitas serta sekaligus peningkatan kinerja yang berorientasi pada hasil (outcome). Sasaran dari misi peningkatan akuntabilitas kinerja Pemerintah Daerah adalah -
menjadikan instansi pemerintah yang akuntabel sehingga dapat beroperasi secara efisien, efektif dan responsif terhadap aspirasi masyarakat dan lingkungannya;
-
terwujudnya transpransi instansi pemerintah yang nantinya akan membawa kearah Pemerintahan yang bersih dari KKN dan bebas dari pungli;
-
terwujudnya partisipasi masyarakat dalam pelaksanaan pembangunan Nasional;
-
terpeliharanya kepercayaan Masyarakat kepada Pemerintah.
3. Meningkatkan Kapabilitas dan Profesionalitas APIP Misi ketiga ini berkaitan dengan kapasitas SDM yang dimiliki oleh Inspektorat Kabupaten Luwu Timur.
Misi ini diperlukan mengingat faktor SDM
memegang
peranan vital dalam pencapaian visi yang ditetapkan lima tahun ke depan. Inspektorat selaku APIP menyadari betul bahwa kunci keberhasilan pencapaian visi terletak ditangan aparat Fungsional Pengawas sebagai ujung tombak pengawasan.
17
LAKIP INSPEKTORAT TAHUN 2016
Pengembangan Kapasitas ini tidak hanya terletak pada sisi kuantitas namun juga kualitas aparat pengawas.
Untuk meningkatkan kuantitas aparat pegawas,
maka diperlukan penyusunan formasi kebutuhan PNS setiap tahun yang disesuaikan dengan beban kerja yang dimiliki. Untuk itu rekruitmen tenaga JFA ataupun P2UPD sangat dibutuhkan oleh Inspektorat Kabupaten Luwu Timur saat ini mengingat besarnya kebutuhan akan pengawasan saat ini. Untuk meningkatkan kualitas Aparat pengawas tidak hanya terpusat pada kemampuan dan keahlian aparat pengawas saja, namun yang tidak kalah pentingnya adalah peningkatan kualitas moral apart pegawas sehingga dalam melaksanaka tugas pengawasan selalu berdasarkan pada etika dan standar pemeriksaan. Pada Prinsipnya Misi ketiga ini mengedepankan aspek Peningkatan SDM Aparat Pengawas mengingat semakin luasnya mandat yang dimiliki Inspektorat dan adanya pergeseran paradigma pengawasan sehingga dapat melaksanakan tugas secara profesional dan kompeten. 1.3. TUJUAN DAN SASARAN JANGKA MENENGAH INSPEKTORAT Tujuan merupakan penjabaran atau implementasi dari pernyatan misi yang akan dicapai dalam jangka waktu satu sampai lima tahun mendatang. Melalui tuuan diharapkan dapat diketahui kinerja apa yang diharapkan dan dapat diwujudkan dari pernyataan visi dan misi. Tujuan utama Inspektorat Kabupaten Luwu Timur yang hendak dicapai dala periode 2016-2021 adalah sebagai berikut :
18
LAKIP INSPEKTORAT TAHUN 2016
1. Mewujudkan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah yang Lebih Baik 2. Mewujudkan Koordinasi dan Sinergi Pengawasan dengan APIP dan Instansi Terkait 3. Terwujudnya APIP yang Profesional dan memiliki Kompetensi
Sasaran adalah hasil yang akan dicapai secara nyata oleh organisasi secara lebih spesifik, terukur, dalam kurun waktu yang lebih pendek. Sesuai dengan tujuan organisasi maka sasaran yang hendak dicapai dalam kurun waktu 5 Tahun kedepan adalah sebagai berikut : Tujuan 1.Mewujudkan penyelenggaraan Pemerintahan Daerah yang Lebih Baik Sasaran : a. Meningkatnya Efektifitas dan Efisiensi Kinerja Birokrasi b. Meningkatnya kualitas pengelolaan keuangan dan Asset Daerah c. Meningkatnya Sistem Pengendalian Internal pada Unit Kerja dan Pemerintah Desa d. Meningkatnya Kinerja APIP sebagai Konsulting dan Quality Assurance Tujuan 2.
Mewujudkan koordinasi dan sinergi pengawasan dengan APIP dan Instansi Terkait
19
LAKIP INSPEKTORAT TAHUN 2016
Sasaran : a. Meningkatnya kualitas koordinasi Pengawasan dengan APIP dan Instansi Terkait b. Meningkatnya kepatuhan terhadap penyelesaian tindak lanjut hasil pemeriksaan aparat pemeriksa internal dan eksternal Tujuan 3. Terwujudnya APIP yang Profesional dan Kompeten Sasaran : a. Meningkatnya mendapat
aparat
sertifikat
Pengawas mengikuti
Internal pendidikan
Pemerintah dan
yang
pelatihan
pengembangan profesi 1.4. STRATEGI DAN KEBIJAKAN JANGKA MENENGAH
Strategi adalah cara cara yang tepat untuk mewujudkan tujuan jangka panjang suatu Organisasi melalui tindakan tindakan.
Di dalam upaya untuk
mewujudkan tujuan dan sasaran secara maksimal maka strategi yang akan ditempuh adalah :
1. Peningkatan sistem tata kerja birokrasi yang transparan dan akuntabel 2.
Pengembangan
sistem
pelayanan
publik
yang
transparan
berbasis
tekhnologi informasi 3.
Implementasi aksi pencegahan dan pemberantasan korupsi di seluruh lini Pemerintahan
4. Pengintegrasian sistem Pengendalian Intern Pemerintah di seluruh SKPD 5. Peningkatan saran dan prasarana perkantoran
20
LAKIP INSPEKTORAT TAHUN 2016
6. Peningkatan kualitas pelayanan administrasi perkantoran 7. Peningkatan Kualitas SDM aparatur Pengawasan 8. Pengintesifan koordinasi dengan apip dan instansi terkait Sedangkan kebijakan dapat diartikan sebagai tindakan secara Operasional dari Pimpinan Instansi untuk melaksanakan strategi sehingga tujuan dan sasaran dapat tercapai dalam kurun waktu 5 Tahun ke depan.
Arah Kebijakan
Pengawasan yaitu : 1. Menjadi Mitra SKPD,Pemerintahan Desa, Propinsi dan Pemerintah Pusat dalam rangka Asistensi Konsultasi dan Reviu; 2. Meningkatkan sarana dan Prasarana Pendukung Pengawasan; 3. Memfasilitasi sarana pengaduan masyarakat berbasis IT; 4. Meningkatkan Keefektifan sistem Pengawasan di ditingkat Pemerintah Kabupaten maupun Pemerintahan Desa; 5. Meningkatkan kualitas dan kuantitas SDM Aparatur Pengawasan; 6. Meningkatkan efektifitas dan efisiensi penyelenggaraan pemerintahan, pengelolaan keuangan,optimalisasi pemberdayaan asset
Daerah
dan
Aset Pemerintahan Desa, serta Kepatuhan terhadap peraturan Perundang undangan; 7. Meningkatkan Transparansi dalam sistem Penyelenggaraan Perencanaan dan Penganggaran serta Transparansi Pengadaan Barang Dan Jasa,Dana Hibah, Bansos,dan Dana Bantuan Lainnya. 2.
INDIKATOR KINERJA UTAMA (IKU) Indikator kinerja
adalah
ukuran
kuantitatif
dan
atau
kualitatif
yang
menggambarkan tingkat pencapaian suatu sasaran atau tujuan yang telah ditetapkan sebagai ukuran keberhasilan yang dicapai pada setiap unit kerja. Indikator kinerja harus merupakan sesuatu yang dapat dihitung dan diukur serta digunakan sebagai dasar untuk menilai atau melihat tingkatan kinerja baik dalam
21
LAKIP INSPEKTORAT TAHUN 2016
tahap perencanaan, tahap pelaksanaan maupun tahap setelah kegiatan selesai dan berfungsi. Capaian kinerja Renstra setiap tahun diukur dari dimensi akuntabilitas dengan menggunakan Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi pemerintah (LAKIP)atau sekarang lebih dikenal dengan sebutan LKJIP atau Laporan Kinerja Instansi Pemerintah. Sistem Renstra dengan Lakipnya dikelola dalam bentuk Sistem Akuntabilitas Kinerja Instasi Pemerintah (SAKIP) yang termuat dalam Permenpan RB
Nomor
29
Tahun 2014 dan evaluasi atas
sistem AKIP
termuat dalam
Permenpan RB Nomor 12 Tahun 2015 yang terdiri atas ;subsistem perencanaan Kinerja, subsistem pengukuran kinerja dan subsistem pelaporan kinerja, subsistem evaluasi internal dan subsistem capaian kinerja. Pengukuran kinerja merupakan proses membandingkan kinerja dengan ukuran
berupa
indikator
kinerja.
Pengukuran
kinerja
dilakukan
dengan
membandingkan realisasi dengan target yang direncanakan sesuai dengan peraturan perundang undangan. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah, mewajibkan setiap organisasi Pemerintahan Baik di Pusat Maupun di Daerah menyusun Laporan Keuangan berbasis Kinerja. Dalam menyusun Laporan Keuangan berbasis kinerja diperlukan satuan dan ukuran yang disebut dengan Indikator Kinerja.
Perkembangan indikator kinerja diawali sejak
terbitnya Inspres Nomor 7 Tahun 1999 tentang akuntabilitas Kinerja Instansi pemerintah hingga terbitnya Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2008 tentang Pedoman evaluasi Penyelenggaraan Pemerintah Daerah. Berbagai definisi indikator sering menyulitkan Pemerintah daerah dalam menyusun laporan keuangan Daerah. Secara umum ada dua kelompok indikator kinerja. Kelompok pertama dikenal dengan sebutan Indikator Kinerja Kunci (IKK), kelompok kedua dikenal dengan sebutan Indikator kinerja Utama (IKU). 22
LAKIP INSPEKTORAT TAHUN 2016
IKK lahir sebagaimana amanat Peraturan Pemerintah Nomor 6 tahun 2008 tentang Pedoman Evaluasi Penyelenggaraan pemerintah Daerah, sedangkan Indikator Kinerja Utama (IKU) merupakan Amanat Peraturan Menteri negara Pendayagunaan Aparatur Negara nomor PER/09/M.PAN/5/2007 tentang Pedoman umum Penetapan Indikator Kinerja Utama dimana di dalamnya mengatur bahwa setiap unit kerja Mandiri wajib menyusun Indikator Kinerja Utama. Indikator kinerja utama (IKU) ditetapkan dengan mengacu pada Rencana Strategis Inspektorat Kabupaten Luwu Timur tahun 2016 - 2021. Berdasarkan amanat dari Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 tahun 2014 tentang Petunjuk Tekhnis Perjanjian kinerja, pelaporan kinerja dan tatacara reviu atas laporan kinerja instansi pemerintah dan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi pemerintah
Indikator kinerja utama ditetapkan secara berjenjang mulai dari
Indikator Kinerja (IKU) Individu/staf yang mengacu pada Indikator Kinerja Utama( IKU) di atasnya (Eselon II,III &IV) sebagai ukuran keberhasilan organisasi dalam mencapai sasaran strategis yang ingin dicapai.
Untuk itu untuk memenuhi amanat
Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (Permenpan RB) Nomor 12 Tahun 2015 maka Inspektorat Kabupaten Luwu Timur membuat indikator kinerja utama(IKU)secara berjenjang untuk tingkat eselon II,III dan IV sampai kepada Indikator Kinerja Utama(IKU) staf/individu seperti termuat dalam lampiran Penetapan IKU merupakan acuan ukuran kinerja yang dipergunakan oleh Pemerintah Kabupaten dan masing masing Satuan kerja Perangkat Daerah (SKPD) Di lingkungan Pemerintah Daerah.
23
LAKIP INSPEKTORAT TAHUN 2016
IKU
digunakan Dasar untuk menetapkan Rencana Kinerja Tahunan,
menyusun Rencana Kerja dan Anggaran, menyusun Dokumen Penetapan Kinerja, menyusun Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) serta melakukan evaluasi penyampaian kinerja sesuai dengan Dokumen Rencana Pembangunan. Berikut ini merupakan Indikator Kinerja Utama Inspektorat untuk Tahun 20162021; Tabel 2.1. Indikator Kinerja Utama Inspektorat Kab.Luwu Timur Tahun 2016-2021 Indikator No
Sasaran
Kinerja Utama
Target 2016
2017
2018
(IKU)
1
2
3
Meningkatnya Predikat
201
202
202
9
0
1
4
5
6
7
8
9
CC
CC
B
B
B
B
WDP
WTP
WTP
WTP
WT P
WTP
SAKIP
efektifitas dan Kabupaten.Luwu 1
efisiensi
Timur
Birokrasi 2
Meningkatnya Opini BPK atas kualitas
LKPD Kab.Luwu
pengelolaan
Timur
keuangan dan Asset Daerah
24
LAKIP INSPEKTORAT TAHUN 2016
3
Meningkatnya Level
SPIP
sistem
Kabupaten Luwu
Pengendalian
Timur
Internal pada
terkel ola dan
Pemili k prose s (Level 5)
Berkemb ang (Level 2)
Berkem bang (Level 2)
terdefin isi (Level 3)
terdef inisi (Level 3)
75%
75%
80%
80%
85%
85%
50%
55%
60%
65%
70%
75%
75%
85%
85%
90%
92%
95%
unit kerja dan
teruk ur (Leve l 4)
Pemerintah Desa 4
Meningkatnya Porsentase Kinerja APIP pengaduan/kasus sebagai
kasus
Konsulting
tertangani
dan
yang
quality
Assurance 5
Meningkatnya Porsentase kualitas
Penyelesaian
koordinasi
Tindak
Pengawasan
rekomendasi
lanjut
dengan APIP hasil dan
Instansi Pemeriksaan
Terkait
yang terselesaikan tepat waktu
6
Meningkatnya Prosentase kepatuhan
rekomendasi
terhadap
hasil
penyelesaian
pemeriksaan
tindak
lanjut Aparat
Hasil
dan
Pemeriksaan
yang
internal eksternal
25
LAKIP INSPEKTORAT TAHUN 2016 Aparat
ditindaklanjuti
Pemeriksa
DAN BERHASIL
internal
dan
eksternal Meningkatnya Jumlah Aparat Pengawas Intern Pemerintah 7
yang mendapat sertifikat
Aparatur yang telah mengikuti Latihan Pengembangan Profesi memiliki kemampuan sesuai kebutuhan
24
27
28
30
33
23 PFA, 2 P2UPD
24PF A, 4P2U PD
27 PFA, 6 P2UP D
28 PFA, 8 P2U PD
30 PFA , 10 P2U PD
33 PFA, 12 P2P UD
jumlah Aparatur pengawasan yang memiliki sertifikasi PFA dan P2UPD
mengikuti pendidikan dan
23
Latihan
Pengembang an Profesi
Dari Indikator Kinerja Utama(IKU) diatas, ada tujuh (7) Sasaran Strategis yang ingin dicapai oleh Inspektorat Kabupaten Luwu Timur, yang mana sasaran tersebut diatas sudah memenuhi kriteria IKU yang cukup baik dengan disertainya Indikator Output/outcome serta Target yang ingin dicapai lima Tahun mendatang. 3.
PERJANJIAN KINERJA Perjanjian kinerja merupakan proses penyusunan rencana kinerja sebagai
penjabaran dari tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan dalam rencana strategis, yang dilaksanakan oleh instansi pemerintah melalui berbagai kegiatan tahunan.
26
LAKIP INSPEKTORAT TAHUN 2016
Didalam perjanjian kinerja ditetapkan target capaian kinerja tahunan untuk seluruh indikator kinerja yang ada pada tingkat sasaran dan kegiatan.Penyusunan perjanjian kinerja dilakukan seiring dengan agenda penyusunan dan kebijakan anggaran, serta merupakan komitmen bagi instansi untuk mencapainya dalam tahun tertentu.Berdasarkan APBD yang telah disepakati oleh DPRD, maka dalam waktu satu bulan SKPD diwajibkan menyusun dokumen Perjanjian Kinerja.Perjanjian Kinerja berisikan penugasan dari Bupati sebagai pemberi amanah kepada Pimpinan SKPD sebagai penerima amanah untuk melaksanakan program/kegiatan yang disertai dengan indikator kinerja. Perjanjian
Kinerja
merupakan
salah
satu
tahapan
dalam Sistem
Akuntabilitas Kinerja Intansi Pemerintah yang termuat dalam Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 29 tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah yang menggunakan Indikator Kinerja Kegiatan dan /atau Indikator Kinerja Utama
SKPD yang
menggambarkan hasil - hasil yang utama dan kondisi yang seharusnya, tanpa mengesampingkan indikator lain yang relevan. Dengan perencanaan kinerja tersebut diharapkan fokus dalam mengarahkan dan mengelola program dan kegiatan instansi akan lebih baik, sehingga diharapkan tidak ada lagi kegiatan yang tidak terarah dan tidak terukur dengan jelas. Berdasarkan Rencana Strategis Inspektorat Kabupaten Luwu Timur Tahun 2016-2021, maka target kinerja Inspektorat Tahun 2016 disusun dalam perjanjian Kinerja Tahun 2016 yang dituangkan dalam tabel berkut ini;
27
LAKIP INSPEKTORAT TAHUN 2016
Tabel 3.1. Perjanjian Kinerja Tahun 2016 Inspektorat Kabupaten Luwu Timur
No
Sasaran
Indikator Kinerja
Target 2016
(1)
(2)
(3)
(4)
1
Meningkatnya Efektifitas dan Efisiensi Kinerja Birokrasi
Porsentase
LAKIP
50%
SKPD yang nilainya meningkat Nilai Hasil Evaluasi
CC
SAKIP Kabupaten Jumlah SKPD yang tertib
administrasi
pengelolaan barang/Asset Daerah yang sesuai dengan 2
30 SKPD
Peraturan
Meningkatnya kualitas pengelolaan perundang keuangan dan Asset Daerah
undangan
Opini LKPD
BPK
atas
WDP
Kabupaten
Luwu Timur
Porsentase yang
SKPD
70%
tidak 28
LAKIP INSPEKTORAT TAHUN 2016 mendapat
temuan
berindikasi kerugian Negara/Daerah Level
SPIP
Kab.Luwu Timur
(berkembang)
Porsentase
Desa
yang
tertib
telah
Level 2
20%
administrasi/laporan 3
Meningkatnya
Sistem Keuangannya
Pengendalian Internal pada unit Porsentase kerja dan Pemerintahan Desa
kerja
yang
unit
50%
telah
memiliki SOP pada setiap kegiatan
Porsentase pengaduan
yang
ditindak lanjuti oleh 4
10%
Meningkatnya kinerja APIP sebagai SKPD konsulting dan quality assurance
29
LAKIP INSPEKTORAT TAHUN 2016 (1) 4
(2) Meningkatnya
(3)
kinerja
(4)
APIP Porsentase
sebagai konsulting dan quality kasus assurance
kasus
pengaduan
yang
75%
tertangani
oleh ITKAB Porsentase penyelesaian tindak 5
lanjut
Meningkatnya kualitas koordinasi rekomendasi hasil
50%
Pengawasan dengan APIP dan pemeriksaan Instansi Terkait
Aparat
yang
terselesaikan tepat waktu 6
Meningkatnya terhadap
kepatuhan Porsentase
penyelesaian
tindak rekomendasi
lanjut Hasil Pemeriksaan Aparat pemeriksaan Pemeriksa internal dan eksternal
75%
Aparat Internal dan Eksternal
yang
ditindaklanjuti dan berhasil 7
Meningkatnya Aparat pengawas Jumlah Intern mendapat pendidikan
Pemerintah
yang yang
sertifikat
mengikuti mengikuti
dan
pengembangan profesi
Aparatur telah
23 orang
latihan
latihan pengembangan profesi
memiliki
kemampuan sesuai kebutuhan Jumlah
Aparatur
pengawasan yang
23 PFA
memiliki sertifikasi
2P2UPD
30
LAKIP INSPEKTORAT TAHUN 2016 PFA dan P2UPD
Untuk mewujudkan setiap sasaran
strategis tersebut melalui
melalui
program program sebagai berikut; Tabel 3.2. Program Inspektorat Kabupaten Luwu Timur Tahun 2016 No Uraian Program
Jumlah Anggaran(Rp)
A
PROGRAM PRIORITAS
1
Program
Peningkatan
internal
dan
sistem
pengendalian
pengawasan 1.597.993.400 pelaksanaan
kebijakan KDH 2
Program Peningkatan Profesionalisme tenaga 374.287.617 Pemeriksaan dan Aparatur Pengawasan
B
PROGRAM PENUNJANG
1
Program Pelayanan Administrasi Perkantoran
2
Program Peningkatan Sarana dan Prasarana 561.300.00
536.806.557
Aparatur 3
Program Peningkatan Disiplin Aparatur
27.560.000
4
Program Peningkatan Kapasitas Sumberdaya 311.425.700 Aparatur Jumlah
3.314.393.400
Dari sembilan (9) Program yang tertuang dalam RPJMD Kabupaten Luwu Timur
yang direalisasikan hanya enam (6) Program dikarenakan beberapa hal
sebagai berikut;
31
LAKIP INSPEKTORAT TAHUN 2016
1. Tahun 2016 adalah masa Transisi/peralihan dari Kepala Daerah yang Lama ke Kepala Daerah yang baru sehingga masih berpatokan pada Renstra Tahun 20112015 2. Karena adanya Defisit Keuangan Negara maka seluruh Kementerian/Lembaga, Propinsi maupun Kabupaten/Kota dilakukan pengurangan anggaran sehingga Program/Kegiatan baru yang tertuang dalam RPJMD Tahun 2016-2021 itu tidak dapat dilaksanakan.
32
LAKIP INSPEKTORAT TAHUN 2016
BAB III AKUNTABILITAS KINERJA A. CAPAIAN KINERJA ORGANISASI Akuntabilitas Kinerja Instansi pemerintah adalah perwujudan kewajiban suatu instansi Pemerintah untuk mempertanggungjawabkan keberhasilan dan kegagalan pelaksanaan misi organisasi dalam mencapai sasaran dan tujuan yang telah ditetapkan melalui sistem pertanggungjawaban secara periodik . Inspektorat Kabupaten Luwu Timur melaksanakan kewajiban Akuntabilitas melalui penyajian Laporan Akuntabilitas yang dibuat sesuai dengan ketentuan yang terkandung dalam Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur negara Reformasi dan Birokrasi (Permenpan RB) nomor 53 tahun 2014 tentang petunjuk tekhnis perjanjian kinerja, pelaporan kinerja dan tatacara reviu atas laporan kinerja instansi pemerintah. Laporan Akuntabilitas Kinerja Inspektorat memberikan gambaran mengenai tujuan dan Sasaran
yang telah ditetapkan melalui
Program/Kegiatan untuk
mencapai target tahunan yang telah ditetapkan juga untuk melihat sejauh mana keberhasilan-keberhasilan kinerja yang telah dicapai maupun kegagalan dan upaya upaya yang dilakukan pada Tahun 2016.Tingkat capaian kinerja Sasaran Inspektorat berdasarkan hasil pengukurannya dapat dilihat pada tabel 3.1
33
LAKIP INSPEKTORAT TAHUN 2016
Tabel 3.1 capaian sasaran strategis Tahun 2016 terhadap Kinerja RPJMD 2016 - 2021 No
Sasaran Strategis
RataRata Capaian
1
Meningkatnya efektifitas dan efisiensi kinerja Birokrasi
96%
2
Meningkatnya kualitas pengelolaan keuangan dan Asset
118%
Daerah
WTP
3
Meningkatnya sistem pengendalian Internal pada Unit Kerja dan pemerintah Desa
Level 2 berkemba ng
4
Meningkatnya kinerja APIP sebagai Konsulting dan quality
87%
assurance 5
Meningkatnya kualitas koordinasi Pengawasan dengan APIP
100%
dan Instansi Terkait 6
Meningkatnya kepatuhan terhadap penyelesaian tindak lanjut
100%
Hasil Pemeriksaan Aparat Pemeriksa internal dan eksternal 7
Meningkatnya Aparat pengawas Internal Pemerintah yang
21 PFA
mendapat sertifikat mengikuti pendidikan dan pelatihan
0P2UPD
pengembangan profesi Rata rata Capaian Sasaran
99%
B. EVALUASI DAN ANALISIS CAPAIAN KINERJA Selanjutnya berdasarkan hasil pengukuran kinerja diatas maka dilakukan evaluasi dan analisis untuk menilai keberhasilan dan/atau kegagalan dari pelaksanaan program dan kegiatan sesuai dengan sasaran yang telah ditetapkan melalui perjanjian Kinerja Tahun 2016. Berdasarkan hal tersebut, maka berikut ini adalah hasil pengukuran kinerja sasaran sebagai berikut : 34
LAKIP INSPEKTORAT TAHUN 2016
Sasaran 1. Meningkatknya efektifitas dan efisiensi birokrasi
Untuk Tahun 2016, Capaian target kinerja sasaran pertama (1) yang diukur dengan dua (2) indikator kinerja
dengan rincian sebagai berikut :
Tabel 3.2. Perbandingan Target & Realisasi Kinerja Tahun 2016 INDIKATOR KINERJA
TARGET REALISASI CAPAIAN
1. Porsentase Lakip SKPD yang nilainya meningkat
50%
61%
122%
CC
C
Kurang
2.Nilai hasil Evaluasi SAKIP Kabupaten
Terlihat dari tabel diatas, pada sasaran satu(1), Meningkatkan Pengawasan yang Efektif dan Akuntabel Program
Peningkatan
terapat 2 Indikator Kinerja
Sistem
Pengawasan
Pelaksanaan Kebijakan Kepala Daerah dan
Internal
yang didukung oleh dan
Pengendalian
dengan berdasarkan data yang ada
maka dapat diuraikan sebagai berikut : 1. Porsentase Lakip yang Nilainya Meningkat Pada capaian Indikator Kinerja Sasasaran ini, ditargetkan porsentase SAKIP SKPD yang nilainya meningkat sebesar 50% dan terealisasi sebesar 49% dengan
35
LAKIP INSPEKTORAT TAHUN 2016 nilai rata rata capaian 98%.artinya sistem akuntabilitas kinerja SKPD menunjukan perbaikan yang signifikan dan dari waktu ke waktu semakin baik pergerakannya.
Berdasarkan hasil evaluasi Lakip SKPD ada beberapa SKPD yang sistem akuntabilitasnya meningkat cukup baik tetapi juga ada unit kerja/SKPD yang tahun sebelumnya nilainya cukup baik tetapi tahun ini tidak dapat mempertahankan Sitem Akuntabilitas kinerjanya. Ini berarti manajemen kinerja pada unit organisasi masih perlu perbaikan yang signifikan. Ini dapat dilihat pada tabel dibawah ini sebagai berikut; Tabel 3.3. DATA KINERJA NILAI AKIP SKPD 2015 DAN 2016
KA NILAI
TE
KATE NILAI
GORI
INTERP
N
NAMA
AKIP
GO
INTERPRESTA
AKIP
RESTA
O
SKPD
2015
RI
SI
2016
SI
sangat kurang, sistem dan tatanan tidak dapat
1
KECAMATA N MALILI
diandalkan 27,80
D
untuk
C 31,67
penerapan manajemen kinerja ,perlu banyak perbaikan 36
LAKIP INSPEKTORAT TAHUN 2016 sebagian perubahan yang sangat mendasar
sangat kurang, sistem dan tatanan tidak dapat diandalk an untuk D sangat kurang,
KECAMATA 2
N ANGKONA
8,83
D
sistem dan tatanan tidak
penerap an
17,87
manaje men
dapat
kinerja
diandalkan
,perlu
untuk
banyak
penerapan
perbaik
manajemen
an
kinerja ,perlu
sebagia
banyak
n
perbaikan
perubah
sebagian
an yang
perubahan yang
sangat
sangat
mendas
mendasar
ar 37
LAKIP INSPEKTORAT TAHUN 2016 sangat kurang, D
sistem dan tatanan tidak dapat diandalk an untuk penerap
sangat kurang, 3
DINAS ESDM
26,34
D
KECAMATA 4
N WASUPON DA
18,86
D
sistem dan tatanan tidak
an manaje
7,47
men
dapat
kinerja
diandalkan
,perlu
untuk
banyak
penerapan
perbaik
manajemen
an
kinerja ,perlu
sebagia
banyak
n
perbaikan
perubah
sebagian
an yang
perubahan yang
sangat
sangat
mendas
mendasar
ar
sangat kurang,
sangat
sistem dan
kurang,
tatanan tidak
13,08
sistem
dapat diandalkan
dan D
tatanan 38
LAKIP INSPEKTORAT TAHUN 2016 untuk
tidak
penerapan
dapat
manajemen
diandalk
kinerja ,perlu
an
banyak
untuk
perbaikan
penerap
sebagian
an
perubahan yang
manaje
sangat
men
mendasar
kinerja ,perlu banyak perbaik an sebagia n perubah an yang sangat mendas ar
Kurang, Sistem
sangat
dan Tatanan
kurang,
kurang dapat diandalkan,mem 5
KPHL
31,50
C
iliki sistem untuk manajemen kinerja,tapi perlu banyak
sistem
1
dan
8 , 5 2
tatanan D
tidak dapat diandalk
perbaikan minor
an
dan perbaikan
untuk 39
LAKIP INSPEKTORAT TAHUN 2016 mendasar
penerap an manaje men kinerja ,perlu banyak perbaik an sebagia n perubah an yang sangat mendas ar
6
KECAMATA N TOWUTI
10,59
D
sangat kurang,
Kurang,
sistem dan
Sistem
tatanan tidak
dan
dapat
Tatanan
diandalkan
kurang
untuk
dapat
penerapan
diandalk
manajemen
43,38
an,mem
kinerja ,perlu banyak
iliki C
sistem
perbaikan
untuk
sebagian
manaje
perubahan yang
men
sangat
kinerja,t
mendasar
api 40
LAKIP INSPEKTORAT TAHUN 2016 perlu banyak perbaik an minor dan perbaik an mendas ar sangat kurang, sistem dan tatanan tidak dapat diandalk an untuk 7
BP4K
38,48
C
Kurang, Sistem
18,45
penerap
dan Tatanan
an
kurang dapat
manaje
diandalkan,mem
D
men
iliki sistem untuk
kinerja
manajemen
,perlu
kinerja,tapi perlu
banyak
banyak
perbaik
perbaikan minor
an
dan perbaikan
sebagia
mendasar
n 41
LAKIP INSPEKTORAT TAHUN 2016 perubah an yang sangat mendas ar Kurang, Sistem dan Tatanan kurang dapat diandalk an,mem iliki sistem sangat kurang,
8
KECAMATA N NUHA
C
sistem dan 25,95
D
tatanan tidak
untuk manaje
35,82
men
dapat
kinerja,t
diandalkan
api
untuk
perlu
penerapan
banyak
manajemen
perbaik
kinerja ,perlu
an
banyak
minor
perbaikan
dan
sebagian
perbaik
perubahan yang
an
sangat
mendas
mendasar
ar
42
LAKIP INSPEKTORAT TAHUN 2016 sangat kurang, sistem dan tatanan tidak dapat diandalk an D
untuk penerap
sangat kurang,
DINAS 9
KEHUTANA
22,56
D
N
KANTOR 10
KESBANGP OL
15,70
D
sistem dan tatanan tidak
an manaje
17,69
men
dapat
kinerja
diandalkan
,perlu
untuk
banyak
penerapan
perbaik
manajemen
an
kinerja ,perlu
sebagia
banyak
n
perbaikan
perubah
sebagian
an yang
perubahan yang
sangat
sangat
mendas
mendasar
ar
sangat kurang,
sangat
sistem dan
kurang,
tatanan tidak
20,63
sistem
dapat diandalkan
dan D
tatanan 43
LAKIP INSPEKTORAT TAHUN 2016 untuk
tidak
penerapan
dapat
manajemen
diandalk
kinerja ,perlu
an
banyak
untuk
perbaikan
penerap
sebagian
an
perubahan yang
manaje
sangat
men
mendasar
kinerja ,perlu banyak perbaik an sebagia n perubah an yang sangat mendas ar
11
KEC.KALAE NA
6,66
D
sangat kurang,
sangat
sistem dan
kurang,
tatanan tidak
sistem
dapat
dan
diandalkan untuk
tatanan
8,83
tidak
penerapan manajemen
dapat D
diandalk
kinerja ,perlu
an
banyak
untuk 44
LAKIP INSPEKTORAT TAHUN 2016 perbaikan
penerap
sebagian
an
perubahan yang
manaje
sangat
men
mendasar
kinerja ,perlu banyak perbaik an sebagia n perubah an yang sangat mendas ar sangat kurang, sistem dan
12
RSUD I LAGALIGO
42,71
C
Kurang, Sistem
tatanan
dan Tatanan
tidak
kurang dapat
dapat
diandalkan,mem
29,77
D
diandalk
iliki sistem untuk
an
manajemen
untuk
kinerja,tapi perlu
penerap
banyak
an
perbaikan minor
manaje
dan perbaikan
men
mendasar
kinerja 45
LAKIP INSPEKTORAT TAHUN 2016 ,perlu banyak perbaik an sebagia n perubah an yang sangat mendas ar sangat kurang, sistem dan tatanan
KECAMATA 13
N MANGKUTA NA
13,32
D
sangat kurang,
tidak
sistem dan
dapat
tatanan tidak
diandalk
dapat
an
diandalkan untuk
23,59
untuk D
penerap
penerapan
an
manajemen
manaje
kinerja ,perlu
men
banyak
kinerja
perbaikan
,perlu
sebagian
banyak
perubahan yang
perbaik
sangat
an
mendasar
sebagia 46
LAKIP INSPEKTORAT TAHUN 2016 n perubah an yang sangat mendas ar sangat kurang, sistem dan tatanan tidak dapat D
diandalk an untuk
BADAN 14
KETAHANA N PANGAN
19,96
D
sangat kurang,
penerap
sistem dan
an
tatanan tidak
15,15
manaje
dapat
men
diandalkan
kinerja
untuk
,perlu
penerapan
banyak
manajemen
perbaik
kinerja ,perlu
an
banyak
sebagia
perbaikan
n
sebagian
perubah
perubahan yang
an yang
sangat
sangat
mendasar
mendas 47
LAKIP INSPEKTORAT TAHUN 2016 ar
Kurang , Sistem dan Tatanan kurang dapat diandalk an, memiliki sistem
15
DIKBUDPA RMUDORA
29,40
D
sangat kurang,
untuk
sistem dan
manaje
tatanan tidak
46,19
men
dapat
kinerja
diandalkan
tapi
untuk
C
perlu
penerapan
banyak
manajemen
perbaik
kinerja ,perlu
an
banyak
minor
perbaikan
dan
sebagian
perbaik
perubahan yang
an yang
sangat
mendas
mendasar
ar
48
LAKIP INSPEKTORAT TAHUN 2016 sangat kurang, sistem dan D
tatanan tidak dapat diandalk an untuk penerap
sangat kurang, 16
KECAMATA N TOMONI
19,62
D
KECAMATA 17
N TOMONI TIMUR
13,04
D
sistem dan tatanan tidak
an 22,18
manaje men
dapat
kinerja
diandalkan
,perlu
untuk
banyak
penerapan
perbaik
manajemen
an
kinerja ,perlu
sebagia
banyak
n
perbaikan
perubah
sebagian
an yang
perubahan yang
sangat
sangat
mendas
mendasar
ar
sangat kurang,
sangat
sistem dan
kurang,
tatanan tidak
7,37
sistem
dapat
dan
diandalkan
tatanan 49
LAKIP INSPEKTORAT TAHUN 2016 untuk
D
tidak
penerapan
dapat
manajemen
diandalk
kinerja ,perlu
an
banyak
untuk
perbaikan
penerap
sebagian
an
perubahan yang
manaje
sangat
men
mendasar
kinerja ,perlu banyak perbaik an sebagia n perubah an yang sangat mendas ar
18
KECAMATA N BURAU
30,56
C
Kurang, Sistem
Kurang
dan Tatanan
, Sistem
kurang dapat
dan
diandalkan,mem
Tatanan
iliki sistem untuk manajemen
kurang
22,67
dapat
kinerja,tapi perlu
diandalk
banyak
an,mem
perbaikan minor
iliki
dan perbaikan
D
sistem 50
LAKIP INSPEKTORAT TAHUN 2016 mendasar
untuk manaje men kinerja,t api perlu banyak perbaik an minor dan perbaik an mendas ar Kurang
19
KECAMATA N WOTU
19,40
D
sangat kurang,
, Sistem
sistem dan
dan
tatanan tidak
Tatanan
dapat
kurang
diandalkan
dapat
untuk
diandalk
penerapan manajemen
30,49
an, C
memiliki
kinerja ,perlu
sistem
banyak
untuk
perbaikan
manaje
sebagian
men
perubahan yang
kinerja
sangat
tapi
mendasar
perlu 51
LAKIP INSPEKTORAT TAHUN 2016 banyak perbaik an minor dan perbaik an yang mendas ar Kurang, Sistem dan Tatanan kurang dapat diandalk sangat kurang,
an,mem
sistem dan
iliki
tatanan tidak 20
SEKRETARI AT DAERAH
22,48
D
dapat diandalkan
C 49,69
sistem untuk manaje
untuk
men
penerapan
kinerja,t
manajemen
api
kinerja ,perlu
perlu
banyak
banyak
perbaikan
perbaik
sebagian
an
perubahan yang
minor
sangat
dan
mendasar
perbaik 52
LAKIP INSPEKTORAT TAHUN 2016 an mendas ar
sangat kurang, sistem dan tatanan tidak dapat diandalk an untuk D sangat kurang, 21
SEKRETARI AT DPRD
14,30
D
sistem dan tatanan tidak
penerap an
8,57
manaje men
dapat
kinerja
diandalkan
,perlu
untuk
banyak
penerapan
perbaik
manajemen
an
kinerja ,perlu
sebagia
banyak
n
perbaikan
perubah
sebagian
an yang
perubahan yang
sangat
sangat
mendas
mendasar
ar 53
LAKIP INSPEKTORAT TAHUN 2016 Kurang , Sistem dan Tatanan kurang dapat diandalk an,mem iliki C
sistem untuk manaje
22
DINAS PPP
35,52
C
43,91
men kinerja,t
Kurang, Sistem
api
dan Tatanan
perlu
kurang dapat
banyak
diandalkan,mem
perbaik
iliki sistem untuk
an
manajemen
minor
kinerja,tapi perlu
dan
banyak
perbaik
perbaikan minor
an
dan perbaikan
mendas
mendasar
ar Kurang
DINAS 23
KELAUTAN DAN PERIKANAN
, Sistem 63,92
B
Akuntabilitas kinerjanya
42,69
dan Tatanan
sudah baik,
kurang
memiliki sistem
dapat 54
LAKIP INSPEKTORAT TAHUN 2016 diandalk an,mem iliki C
sistem untuk manaje men kinerja,t api perlu banyak perbaik an minor dan perbaik an mendas ar Kurang,
24
DISNAKERT RANSOS
36,31
C
Kurang, Sistem
Sistem
dan Tatanan
dan
kurang dapat
Tatanan
diandalkan,mem
kurang
iliki sistem untuk manajemen
33,50
C
dapat diandalk
kinerja,tapi perlu
an,mem
banyak
iliki
perbaikan minor
sistem
dan perbaikan
untuk
mendasar
manaje 55
LAKIP INSPEKTORAT TAHUN 2016 men kinerja,t api perlu banyak perbaik an minor dan perbaik an mendas ar Kurang , Sistem dan Tatanan kurang dapat diandalk Kurang, Sistem 25
KPADD
34,48
C
dan Tatanan kurang dapat
an,mem iliki
32,25
sistem
diandalkan,mem
untuk
iliki sistem untuk
manaje
manajemen
C
men
kinerja,tapi perlu
kinerja,t
banyak
api
perbaikan minor
perlu
dan perbaikan
banyak
mendasar
perbaik 56
LAKIP INSPEKTORAT TAHUN 2016 an minor dan perbaik an mendas ar Kurang, Sistem dan Tatanan kurang dapat diandalk an,mem iliki sistem untuk
DINAS 26
KESEHATA N
34,53
C
46,01
C
manaje men
Kurang, Sistem
kinerja,t
dan Tatanan
api
kurang dapat
perlu
diandalkan,mem
banyak
iliki sistem untuk
perbaik
manajemen
an
kinerja,tapi perlu
minor
banyak
dan
perbaikan minor
perbaik
dan perbaikan
an
mendasar
mendas 57
LAKIP INSPEKTORAT TAHUN 2016 ar Kurang, Sistem dan Tatanan kurang dapat diandalk an,mem iliki sistem untuk
27
28
BADAN KB PP
KANTOR SATPOL PP
manaje 36,70
C
46,29
C
men kinerja,t
26,42
D
Kurang, Sistem
api
dan Tatanan
perlu
kurang dapat
banyak
diandalkan,mem
perbaik
iliki sistem untuk
an
manajemen
minor
kinerja,tapi perlu
dan
banyak
perbaik
perbaikan minor
an
dan perbaikan
mendas
mendasar
ar
sangat kurang,
sangat
sistem dan
kurang,
tatanan tidak
21,69
D
sistem
dapat
dan
diandalkan
tatanan 58
LAKIP INSPEKTORAT TAHUN 2016 untuk
tidak
penerapan
dapat
manajemen
diandalk
kinerja ,perlu
an
banyak
untuk
perbaikan
penerap
sebagian
an
perubahan yang
manaje
sangat
men
mendasar
kinerja ,perlu banyak perbaik an sebagia n perubah an yang sangat mendas ar
29
BPBD
14,34
D
sangat kurang,
Kurang,
sistem dan
Sistem
tatanan tidak
dan
dapat
Tatanan
diandalkan untuk
47,73
C
kurang dapat
penerapan
diandalk
manajemen
an,mem
kinerja ,perlu
iliki
banyak
sistem 59
LAKIP INSPEKTORAT TAHUN 2016 perbaikan
untuk
sebagian
manaje
perubahan yang
men
sangat
kinerja,t
mendasar
api perlu banyak perbaik an minor dan perbaik an mendas ar Kurang,
30
DINAS DUKCAPIL
28,54
D
sangat kurang,
Sistem
sistem dan
dan
tatanan tidak
Tatanan
dapat
kurang
diandalkan
dapat
untuk
diandalk
penerapan manajemen
48,53
C
an,mem iliki
kinerja ,perlu
sistem
banyak
untuk
perbaikan
manaje
sebagian
men
perubahan yang
kinerja,t
sangat
api
mendasar
perlu 60
LAKIP INSPEKTORAT TAHUN 2016 banyak perbaik an minor dan perbaik an mendas ar Cukup( memad ai) , akuntabi litas kinerjan ya
31
KPPT
20,42
D
sangat kurang,
cukup
sistem dan
baik,taat
tatanan tidak
kebijaka
dapat diandalkan
n,memili
55,10
ki
untuk penerapan
sistem CC
yang
manajemen
dapat
kinerja ,perlu
digunak
banyak
an
perbaikan
untuk
sebagian
mempro
perubahan yang
duksi
sangat
informa
mendasar
si 61
LAKIP INSPEKTORAT TAHUN 2016 kinerja untuk pertang gungjaw aban perlu banyak perbaik an tidak mendas ar Kurang, Sistem dan Tatanan kurang
32
DINAS PU
20,81
D
sangat kurang,
dapat
sistem dan
diandalk
tatanan tidak
an,mem
dapat
iliki
diandalkan untuk
40,80
C
sistem untuk
penerapan
manaje
manajemen
men
kinerja ,perlu
kinerja,t
banyak
api
perbaikan
perlu
sebagian
banyak
perubahan yang
perbaik
sangat
an
mendasar
minor 62
LAKIP INSPEKTORAT TAHUN 2016 dan perbaik an mendas ar sangat kurang, sistem dan tatanan tidak dapat diandalk an untuk penerap an 33
DINAS TARKIM
36,42
C
15,67
D
manaje men kinerja
Kurang, Sistem
,perlu
dan Tatanan
banyak
kurang dapat
perbaik
diandalkan,mem
an
iliki sistem untuk
sebagia
manajemen
n
kinerja,tapi perlu
perubah
banyak
an yang
perbaikan minor
sangat
dan perbaikan
mendas
mendasar
ar 63
LAKIP INSPEKTORAT TAHUN 2016 Kurang, Sistem dan Tatanan kurang dapat diandalk an,mem iliki sistem
34
35
BPMPD
KOPERIND AG
17,87
25,68
D
D
sangat kurang,
untuk
sistem dan
manaje
tatanan tidak
32,61
C
men
dapat
kinerja,t
diandalkan
api
untuk
perlu
penerapan
banyak
manajemen
perbaik
kinerja ,perlu
an
banyak
minor
perbaikan
dan
sebagian
perbaik
perubahan yang
an
sangat
mendas
mendasar
ar
sangat kurang,
Kurang,
sistem dan
Sistem
tatanan tidak dapat
44,95
C
dan Tatanan
diandalkan
kurang
untuk
dapat 64
LAKIP INSPEKTORAT TAHUN 2016 penerapan
diandalk
manajemen
an,mem
kinerja ,perlu
iliki
banyak
sistem
perbaikan
untuk
sebagian
manaje
perubahan yang
men
sangat
kinerja,t
mendasar
api perlu banyak perbaik an minor dan perbaik an mendas ar Kurang,
36
BKPPD
30,63
C
Kurang, Sistem
Sistem
dan Tatanan
dan
kurang dapat
Tatanan
diandalkan,mem
kurang
iliki sistem untuk manajemen
39,74
C
dapat diandalk
kinerja,tapi perlu
an,mem
banyak
iliki
perbaikan minor
sistem
dan perbaikan
untuk
mendasar
manaje 65
LAKIP INSPEKTORAT TAHUN 2016 men kinerja,t api perlu banyak perbaik an minor dan perbaik an mendas ar Kurang, Sistem dan Tatanan kurang dapat diandalk Kurang, Sistem 37
DPPKAD
32,05
C
dan Tatanan kurang dapat
an,mem 46,34
C
iliki sistem
diandalkan,mem
untuk
iliki sistem untuk
manaje
manajemen
men
kinerja,tapi perlu
kinerja,t
banyak
api
perbaikan minor
perlu
dan perbaikan
banyak
mendasar
perbaik 66
LAKIP INSPEKTORAT TAHUN 2016 an minor dan perbaik an mendas ar Kurang, Sistem dan Tatanan kurang dapat diandalk an,mem iliki
38
DISHUBKO MINFO
27,68
D
sangat kurang,
sistem
sistem dan
untuk
tatanan tidak dapat
43,04
C
manaje men
diandalkan
kinerja,t
untuk
api
penerapan
perlu
manajemen
banyak
kinerja ,perlu
perbaik
banyak
an
perbaikan
minor
sebagian
dan
perubahan yang
perbaik
sangat
an
mendasar
mendas 67
LAKIP INSPEKTORAT TAHUN 2016 ar
sangat kurang, sistem dan tatanan tidak dapat diandalk an untuk penerap sangat kurang, 39
BAPPEDAL DA
23,10
D
sistem dan tatanan tidak
an 25,28
D
manaje men
dapat
kinerja
diandalkan
,perlu
untuk
banyak
penerapan
perbaik
manajemen
an
kinerja ,perlu
sebagia
banyak
n
perbaikan
perubah
sebagian
an yang
perubahan yang
sangat
sangat
mendas
mendasar
ar 68
LAKIP INSPEKTORAT TAHUN 2016 Baik,ak untabilit as kinerjan B
ya sudah baik,me miliki sistem yang
40
BAPPEDA
48,53
C
Kurang, Sistem
71,95
dapat digunak
dan Tatanan
an
kurang dapat
untuk
diandalkan,mem
manaje
iliki sistem untuk
men
manajemen
kinerja
kinerja,tapi perlu
dan
banyak
perlu
perbaikan minor
sedikit
dan perbaikan
peraika
mendasar
n
Akuntabilitas kinerjanya sudah baik,
41
INSPEKTOR AT
memiliki sistem 60,40
B
yang dapat digunakan untuk manajemen kinerja dan perlu sedikit 69
LAKIP INSPEKTORAT TAHUN 2016 perbaikan.
Dari pewarnaan data diatas maka dapat digambarkan sebagai berikut; 1.
SKPD yang mengalami peningkatan yang signifikan
2.
SKPD yang nilainya menurun
3.
SKPD yang nilainya meningkat tetapi tetap pada Grade yang sama
4.
SKPD yang nilainya menurun pada Grade yang sama
5.
`SKPD yang tidak menyusun LAKIP sampai laporan ini terbit.
Jika digambarkan dalam bentuk grafik maka akan dilihat pergerakannya sebagai berikut; 70
LAKIP INSPEKTORAT TAHUN 2016
grafik 2.1 NILAI SAKIP SKPD
16 14 12 10 8 6 4 2 0 BLUE LINE
RED LINE
DARK GREEN
LIGHT GREEN
YELLOW
Kuning Hijau Muda
6
Hijau Tua
10
Merah Biru
10 15
Dari grafik diatas dapat digambarkan bahwa berdasarkan warna yang ada maka didapatkan informasi sebagai berikut 1. Jumlah SKPD yang Nilainya mengalami peningkatan sebanyak 15 SKPD
yaitu
Kec.Malili,Kec.Nuha,Kec.Towuti,
Dikbudparmudora,KPPT,PU,BPMPD,Koperindag,
Kec.Wotu, Sekretariat
Daerah BPBD,Dukcapil,Dishubkominfo, Bappeda,Inspektorat. 2. SKPD yang nilainya menurun sebanyak 10 unit kerja sebagai berikut;
RSUD,Dinas
Kelautan,Tarkim,
Satpol
PP,
KPHL,Kehutanan, Sekretariat DPRD,Kec.Burau,ESDM,BP4K. 3. SKPD yang nilainya meningkat tetapi tetap pada grade yang sama yaitu;
Dinas
Pertanian,
Dinas
PP,BKPPD,DPPKAD,BAPPEDALDA,
Kesehatan,KB Kesbangpol,
Kec.Angkona,Kec.Mangkutana dan Kec.Tomoni. 4. SKPD yang nilainya menurun pada grade yang sama yaitu;ESDM, Badan
Ketahanan
Pangan,
Disnakertransos
Kec.Kalaena,
Kec.Wasuponda dan Kec.Tomoni Timur. 5. Sampai saat laporan ini terbit dan belum ada data tidak ada.
71
LAKIP INSPEKTORAT TAHUN 2016 Berdasarkan hasil evaluasi SAKIP SKPD yang
menjadi Hambatan dan
Kendala pada pencapaian sasaran tersebut diatas adalah sebagai berikut; 1.
pergantian Sub bagian Perencanaan pada beberapa unit organisasi/unit kerja sehingga pejabat yang baru belum begitu memahami terkait substansi kerangka alur perencanaan hingga ke pelaporan kinerja.
2.
Belum terciptanya sistem yang baik terhadap pengendalian,evaluasi monitoring pada setiap program/kegiatan yang ada dalam rangka pencapaian sasaran. Adapun alternative solusi yang dapat dilakukan pada pencapaian sasaran
tersebut adalah sebagai berikut ; 1.
Agar Pemerintah Daerah melalui instansi terkait agar melakukan Bimtek terkait kegiatan penyusunan Lakip;
2.
Agar Pemerintah Daerah sesegera mungkin menyiapkan regulasi terkait sistem informasi tekhnologi yang dapat mendukung terhadap kegiatan pengendalian, evaluasi dan monitoring. Adapun kegiatan yang mendukung pencapaian terhadap indikator sasaran
tersebut terdapat pada program peningkatan sistem pengawasan internal dan pengendalian pelaksanaan kebijakan Kepala Daerah yang terdapat pada kegiatan pengendalian manajemen pelaksanaan kebijakan Kepala Daerah. Pengendalian Manajemen Pelaksanaan Kebijakan Kepala Daerah adalah Proses kegiatan pengawasan atas penyelenggaraan pemerintahan Daerah yang ditujukan untuk menjamin agar Pemerintahan Berjalan sesuai dengan Rencana Ketentuan
Peraturan
Perundang-undangan
yang
berlaku
yang
mencakup
keseluruhan proses yang Pembangunan mulai dari aspek kebijakan,penyusunan rencana dan program, pelaksanaan sampai dengan penilaian terhadap manfaat suatu program kegiatan secara objektif dan proporsional sehingga diharapkan dapat memberikan kontribusi positif dalam mewujudkan penyelenggaran tugas secara tertib efisien dan efektif. Adapun aktivitas yang mendukung Kegiatan Tersebut adalah terkait dengan Reviu Lakip Kabupaten maupun evaluasi Lakip SKPD, 72
LAKIP INSPEKTORAT TAHUN 2016 Evaluasi Dokumen Perencanaan dan Penganggaran seperti Evaluasi Renja,Renstra dan RKA SKPD dan Reviu Laporan Keuangan Pemerintah Daerah, Reviu Dokumen RPJMD RKPD dan keterkaitan antara dokumen-dokumen perencanaan lainnya dimana didalamnya melibatkan BPKP maupun BPK dan Irjen. Realisasi capaian Kinerja yang ingin dicapai dari Kegiatan tersebut yang berkaitan dengan capaian indikator sasaran tersebut
diatas adalah porsentase
Lakip SKPD yang nilainya meningkat dimana berdasarkan evaluasi Target Capaian Kinerja kegiatan
pada tahun 2016 yang tertuang pada Renstra SKPD
sebesar 50% yang didukung
adalah
dengan anggaran senilai 48.353.000 tetapi pada
penyelenggaraannya tercapai hanya sebesar 35% dari target yang ditetapkan. Adapun nilai efisiensi anggaran dari kegiatan tersebut tidak dapat ditampilkan datanya secara rinci disebabkan pada kegiatan tersebut diatas terbagi dalam beberapa komponen sub kegiatan sehingga anggaran yang disediakan bersifat akumulatif atas beberapa komponen kegiatan. Upaya Efisiensi yang dilakukan pada kegiatan tersebut adalah dengan hanya menurunkan satu tim untuk melakukan evaluasi atas LAKIP SKPD. 2. Nilai Hasil Evaluasi SAKIP Kabupaten Pada indikator capaian sasaran Nilai Hasil Evaluasi SAKIP Kabupaten, ini merupakan Indikator Kinerja Kunci yang jika dilihat dari tupoksi Inspektorat pada dasarnya ini tidak menjadi ukuran utama pencapaian sasaran pada Inspektorat tetapi merupakan indikator lintas SKPD yang secara hirarkinya merupakan indikator kinerja Inspektorat yang mengacu pada Indikator Kinerja Utama kabupaten. Untuk Predikat SAKIP Tahun 2016, capaian Indikator kinerja yang dijadikan rujukan dan sebagai bahan evaluasi akuntabilitas kinerja ke depan adalah nilai hasil Evaluasi SAKIP Renstra sebelumnya yang ditunjukkan oleh tabel berikut;
73
LAKIP INSPEKTORAT TAHUN 2016
Tabel 3.4. Hasil Evaluasi SAKIP Kabupaten Periode 2011-2015 Predikat SAKIP No 1
Indikator Predikat
2011
2012
2013
2014
2015
2016
D
D
C
C
C
C
SAKIP
Capaian Indikator untuk predikat SAKIP selama lima (5) tahun terakhir Kabupaten Luwu Timur menunjukkan kemajuan meskipun tidak begitu signifikan hingga pada akhir periode Renstra tetap pada Nilai C. Hingga pada tahun pertama periode RPJMD tahun 2016 masih tidak ada pergeseran nilai LAKIP Kabupaten pada posisi C. Berdasarkan hasil Evaluasi SAKIP Kabupaten Oleh Kemenpan RB yang menjadi
catatan penting sebagai bahan
evaluasi dalam pencapaian Nilai
SAKIP Kabupaten adalah bahwa 5 unsur komponen penilaian atas akuntabilitas kinerja belum memenuhi hingga 50% pada setiap komponennya sehingga pencapaian menjadi tidak optimal. Sehingga alternative solusi yang dapat dilakukan adalah dengan meningkatkan pencapaian kinerja pada setiap unit organisasi. Grafik dibawah ini menggambarkan pencapaian indikator sasaran 2 selama 5 tahun terakhir hingga tahun pertama periode Renstra SKPD. Grafik 2.2. Realisasi Capaian Kinerja Indikator sasaran Renstra 2011-2015
74
LAKIP INSPEKTORAT TAHUN 2016
REALISASI CAPAIAN KINERJA INDIKATOR SASARAN RENSTRA 2011 - 2015 200 150 100 Target
50
Realisasi
0 2011
2012
2013
2014
2015
Sasaran 2. Meningkatnya kualitas pengelolaan keuangan dan Asset Daerah;
Untuk Tahun 2016, Capaian target kinerja sasaran kedua (2) yang diukur dengan tiga (3) indikator kinerja No 1
dengan rincian sebagai berikut :
Uraian
Target
Realisasi
Capaian
Jumlah SKPD yang tertib administrasi pengelolaan Barang/Asset
Daerah
yang
dengan
sesuai
30 SKPD
41 SKPD
136%
SAP/Peraturan Perundang undangan
2
Opini BPK atas LKPD
WDP
WTP
WTP
Kabupaten Luwu Timur 3
Porsentase SKPD yang tidak mendapat temuan
70% 75
LAKIP INSPEKTORAT TAHUN 2016 berindikasi
kerugian
70%
100%
Negara/Daerah
Dengan penjelasan sebagai berikut : 1.
Jumlah SKPD yang tertib administrasi pengelolaan Barang/Asset
Daerah yang sesuai dengan SAP/Peraturan Perundang undangan dimana pada indikator ini yang menjadi alat ukur adalah Catatan atas Laporan Keuangan SKPD yang proses penyajian Informasi terkait pengeloalaan barang/Asset Daerah sudah sesuai dengan kebijakan Akutansi Daerah dan sesuai dengan SAP serta peraturan perundang undangan dimana dilakukan penilaian mandiri dengan melakukan tekhnik wawancara terbatas terkait Laporan Keuangan SKPD pada Bidan Akutansi.dari 30 SKPD yang ditargetkan mengumpulkan Laporan Keuangannya hingga batas waktu yang ditentukan, seluruh SKPD mengumpulkan Laporan Keuangannya tepat waktum dan sistetm penyajian laporan terkait tata kelola asset sudah sesuai dengan SAP. Karena ini merupakan sasaran baru untuk renstra baru dan juga memang kegiatan yang terbilang baru,maka tidak ada data pembanding dengan tahun sebelumnya.
Adapun Program dan pendanaan yang mendukung kegiatan
tersebut akan dijelaskan dibawah setelah memaparkan semua indikator sasaran karena untuk sasaran kedua ini berada pada satu program yang sama. Kemudian faktor penghambat dalam pencapaian indikator sasaran tersebut adalah sebagai berikut; 1.
karena ini merupakan kegiatan mandiri yang tidak mendapatkan pendanaan,maka proses pengolahan datanya juga tidak begitu akurat meskipun
pencapaiannya
baik
tapi
tidak
didukung
dengan
dokumentasi yang baik. 2.
Karena pengolahan data tersebut tidak dikerjakan oleh tim melainkan hanya satu orang saja maka itu juga menjadi salah satu faktor keterlambatan informasi yang diperoleh. 76
LAKIP INSPEKTORAT TAHUN 2016 Adapun faktor pendukung dalam pencapaian sasaran tersebut adalah sebagai berikut; 1
konsistensi Bidang Akutansi dalam Penerapan Kebijakan sistem Akutansi pada SKPD sangat mendukung dalam pencapaian sasaran tersebut
2
Pengolahan Informasi dilakukan terpadu bersama teman teman pada bidang
ASSET
dan
Akuntansi
juga
mendorong
percepatan
pengumpulan data yang dibutuhkan.
Analisis efisiensi sumberdaya yang dilakukan adalah sebagai berikut: Inspektorat dalam pencapaian sasaran untuk indikator tersebut telah melakukan upaya efisiensi anggaran dan sumberdaya Aparatur pengawasan dengan pencapaian sasaran diatas 100%.
Ini menandakan bahwa meskipun
dengan tidak didukung pendanaan tetapi target tetap tercapai sesuai dengan yang diinginkan.
2.
Opini BPK atas LKPD Kab.Luwu Timur adalah sutau kegiatan/penilaian
yang diberikan oleh Aparat Pemeriksa Eksternal yang menggambarkan pencapaian tertinggi dari suatu Organisasi dalam proses penatausahaan keuangan dan Asset Daerah. Adapun Nilai capaian pada sasaran ini adalah Nilai Interprestasi Wajar Tanpa Pengecualian(WTP)ini menandakan bahwa Kabupaten Luwu Timur memiliki komitmen yang tinggi dalam pengadministrasian dan tata kelola keuangan dan asset Daerah. Dan data terkait opini BPK untuk beberapa tahun dapat dilihat pada tabel dibawah ini sebagai berikut: No Uraian 1
Opini
2011 BPK
atas WTP
2012
2013
WTPDPP WDP
2014
2015
2016
WTPDPP WTP
WTP
laporan keuangan
Adapun Program yang mendukung indikator sasaran tersebut adalah Program Peningkatan Sistem Pengawasan Internal dan Pengendalian Pelaksanaan Kebijakan Daerah dengan total anggaran Tp.1.597.933.400.
berdasarkan data 77
LAKIP INSPEKTORAT TAHUN 2016 diatas untuk tahun 2016 Kabupaten Luwu Timur mendapatkan Opini WTP(Wajar tanpa Pengecualian). Begitupun dengan tahun sebelumnya. Adapun hambatan
dalam pencapaian indikator sasaran tersebut untuk
meraih gelar WTP dalam prosesnya SKPD yang penatausahaan Assetnya masih belum tercatat dengan baik diharuskan untuk lebih banyak “berkantor “ di BPK pada waktu itu bersama dengan DPPKAD dan Inspektorat untuk menyelesaikan pencatatan Asset yang dianggap belum baik oleh BPK. Sehingga menyebabkan Pengurus barang dari masing masing SKPD terkait dan para pejabat pembuat Komitmen harus rela untuk bolak balik ataupun stay di Ibukota Propinsi Sulawesi Selatan. Faktor Pendukung Pencapaian indikator sasaran adalah kerjasama tim yang solid dan dibawah leader yang komitmen sangat mendukung tercapainya Opini WTP atas Laporan Keuangan Pemerintah Kabupaten Luwu Timur. Upaya efisiensi yang dilakukan
dalam pencapaian tersebut dengan
meminimalisir sedini mungkin kesalahan yang terjadi dalam pencatatan asset maupun penatausahaan keuangan sehingga pencapaian atas Opini WTP dapat diperoleh dan juga efisiensi SDM pengelola keuangan dimana yang ikut terlibat dalam teamwork adalah orang orang yang betul betul berkompoten dalam penatausahaan keuangan dan Asset Daerah.
3. Porsentase SKPD yang tidak mendapat temuan Negara berindikasi kerugian
Negara/Daerah
didukung
dengan
kegiatan
pengawasan
yang
dilaksanakan berdasarkan program kerja pengawasan tahunan (PKPT) yang di tetapkan dengan Surat Keputusan Bupati Luwu Timur.
Adapun Kegiatan yang
mendukung Indikator Sasaran ini adalah Kegiatan Pelaksanaan Pengawasan Internal secara Berkala.
78
LAKIP INSPEKTORAT TAHUN 2016
Berdasarkan data dari bagian evaluasi dan pelaporan maka dapat disajikan informasi sebagai berikut : NO
Uraian
Jumlah
Jumlah
Jumla Jumlah
Temuan
Temuan
h
Administrasi
Administrasi Temu
keuangan
Tahun 2015
Tahun 2016
Tahun 2016
an
Temuan
Yang ditindaklanju ti
Keua ngan th.20 15 1
SKPD
2
DESA
1 SKPD
8 SKPD 64
8 SKPD 118
Berdasarkan tabel diatas dapat disimpulkan bahwa faktor penghambat yang menyebabkan
peningkatan temuan yang berindikasi menyebabkan kerugian
Negara atau kebocoran ataupun ketekoran Kas baik pada dana Desa maupun pada APBD, hal ini disebabkan karena -
Salah satu hal yang mungkin menjadi penyebab adalah kurangnya fungsi kontrol pada setiap unit organisasi maupun Desa sehingga kebocoran kas tidak dapat dihindarkan.
-
Pada Inspektorat sendiri kurangnya SDM APIP sehingga mengakibatkan fungsi pengawasan tidak berjalan secara maksimal
-
Adanya intervensi politik ataupun intervensi pihak tertentu yang menyebabkan kerja jadi kurang maksimal.
79
LAKIP INSPEKTORAT TAHUN 2016
Faktor Pendukung pencapaian sasaran adalah -
Dukungan sarana dan prasarana dalam menjalankan tugas pokok dan fungsi pengawasan
-
Dukungan SDM APIP yang memiliki kompetensi juga menjadi faktor penting dalam keberhasilan pengawasan
Analisis efisiensi yang dilakukan dalam rangka pencapaian sasaran adalah efisiensi Sumberdaya Keuangan dimana sasaran tersebut diatas didukung oleh Kegiatan Pengawasan Internal secara Berkala yang didukung dengan anggaran sebagai berikut : Tahun 2015 :
Program Peningkatan Sistem Pengawasan Internal dan pengendalian pelaksanaan kebijakan KDH 1 Kegiatan
: Pelaksanaan Pengawasan Internal Secara Berkala
Anggaran
: Rp.318.856.600
Realisasi
: RP.284.089.250
Prosentase
: 89,10%
realisasi Efisiensi 10,9%
80
LAKIP INSPEKTORAT TAHUN 2016
Tahun 2016 : Program Peningkatan Sistem Pengawasan Internal dan pengendalian pelaksanaan kebijakan KDH 1 Kegiatan
: Pelaksanaan Pengawasan Internal Secara Berkala
Anggaran
: Rp. 516,379,350
Realisasi
: RP.428,609,550
Prosentase
: 83%
realisasi Efisiensi 17%
Sasaran 3.Meningkatnya Sistem Pengendalian Internal pada Unit Kerja dan Pemerintah Desa Didukung oleh indikator sebagai berikut : No
Uraian
Target
Realisasi
Capaian
1
Nilai SPIP Kabupaten Luwu Timur
Level 2
Level 2
‘-
2
Porsentase Desa yang tertib Laporan
50%
99%
198%
Pengelolaan Keuangannya 3
Porsentase Unit kerja yang telah
50%
memilik SOP pada setiap kegiatan
81
LAKIP INSPEKTORAT TAHUN 2016
1. Nilai SPIP Kabupaten Luwu Timur Sistem pengendalian Intern Pemerintah adalah Proses yang integral pada pada tindakan dan kegiatan yang dilakukan secara terus menerus oleh Pimpinan dan seluruh Pegawai untuk memberikan keyakinan memadai atas tercapainya tujuan Organisasi melalui kegiatan yang efektif dan efisien, keandalan pelaporan keuangan, pengamanan Asset Negara,dan ketaatan terhadap peraturan perundang undangan. Penilaian tingkat maturitas penyelengaraan SPIP pada Pemerintah Kabupaten Luwu Timur dilakukan dengan pendekatan kuantitatif yang mengacu pada 25 sub unsur penyelenggaraan SPIP yaitu
No
Jumlah Sub `Unsur SPIP
Unsur
Bobot
1
Lingkungan Pengendalian
8
30
2
Penilaian Resiko
2
20
3
Kegiatan Pengendalian
11
25
4
Informasi dan Komunikasi
2
10
5
Pemantauan
2
15
25
100
Jumlah
Setiap sub unsur terbagi atas 5 parameter yang sifatnya menaik dan menggambarkan dan mengggambarkan tingkat maturitas SPIP yaitu dari belum ada (nilai 0), rintisan (nilai 1), berkembang (nilai 2), terdefinisi (nilai 3) terkelola dan terukur (nilai 4), serta optimum (nilai 5). Untuk indikator tersebut data yang digunakan adalah berdasarkan hasil penilaian BPKP kerjasama dengan Inspektorat Kabupate Luwu Timur dimana pengumpulan data diawali dengan pengisian kuisioner oleh pejabat dan staf pada 10
82
LAKIP INSPEKTORAT TAHUN 2016 SKPD yang diuji petik lingkup Pemerintah Kabupaten Luwu Timur. Adapun SKPD yang diuji petik adalah : 1. Sekretariat Daerah 2. Inspektorat 3. Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumberdaya Manusia 4. Badan Perencananaan, Penelitian dan Pembangunan Daerah 5. Badan Pengelola Keuangan Daerah 6. Dinas Pendidikan 7.Dinas Kesehatan 8. Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu 9. Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang 10.Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Dari hasil penilaian tingkat maturitas penyelenggaraan SPIP pada Pemerintah Kabupaten Luwu Timur Tahun 2016, disimpulkan bahwa tingkat maturitas penyelenggaraan SPIP berada pada kategori “berkembang atau Level 2. SPIP pada tingkat berkembang ditandai dengan karakteristik sebagai berikut ; -
K/L/P
telah
melaksanakan
praktik
pengendalian
intern,namun
pelaksanaan pengendalian intern tidak terdokumentasi dengan baik, dokumentasi penyelengaaraan SPIP masih kurang (bersifat sporadis dan tidak konsisten) -
Pengendalian masih sangat tergantung pada kemauan/inisiatif individu tertentu(individu tertentu).
-
Pelaksanaaan dan penilaian pengendalian intern sangat tergantung pada individu tertentu (individu kunci) dan belummelibatkan semua unit organisasi. 83
LAKIP INSPEKTORAT TAHUN 2016 -
Sudah mulai timbul kesadaran Pegawai untuk melaksanakan tanggung jawab masing – masing
-
Efektivitas pengendalian belum dievaluasi sehingga banyak terjadi kelemahan yang belum ditangani secara memadai
-
Tindakan manajemen untuk menyelesaikan permasalahan pengendalian belum menjadi prioritas dan belum konsisten.
(berdasarkan laporan penilaian tingkat maturitas SPIP Pemerintah Kab.Luwu Timur Tahun 2016 oleh BPKP) Untuk indikator tersebut karena merupakan kegiatan yang baru dilaksanakan pada periode Renstra 2016 2021 maka tidak ada data pembanding dengan Tahun sebelumnya. Hambatan/masalah dalam pencapaian pada indikator ini sebenarnya bisa lebih dikualifikasikan untuk tingkat SKPD, akan tetapi karena ini merupakan indikator yang baru pada periode ini sedangkan pada pelaksanaanya kegiatan tersebut tidak ada dalam penganggaran dan mekanisme untuk melakukan survey terkait maturitas SPIP untuk tingkat SKPD masih sementara dalam proses.
Sehingga untuk
sementara masih melakukan kerjasama dengan BPKP dan sumber pendanaan BPKP sehingga menggunakan data yang ada berdasarkan survey maturitas SPIP yang dilaksnakan oleh BPKP kerjasama dengan Inspektorat Kabupaten Luwu Timur dan melakukan uji petik terhadap 10 SKPD di Kab.Luwu Timur. Faktor pendukung pencapaiannya adalah
karena adanya data hasil
survey yang dilaksanakan oleh BPKP kerjasama dengan inspektorat sehingga unsur penilaian SPIP dapat terlaksana. Analisis efisiensi yang dilakukan yaitu : karena penilaian atas SPIP Kabuoaten Luwu Timur telah dilakukan oleh BPKP kerjasama dengan Inspektorat maka lebih menghemat waktu dan biaya.
84
LAKIP INSPEKTORAT TAHUN 2016
2. Porsentase Desa yang tertib Laporan keuangannya/porsentase desa yang SPI nya berada pada Level 1. Adalah kegiatan yang dilaksanakan dengan mengacu pada kegiatan penanganan kasus pada Pemerintahan Desa yang berada pada program peningkatan sistem pengawasan internal dan pengendalian pelaksanaan kebijakan KDH. Alat ukur yang digunakan untuk melihat keberhasilan ataupun kegagalan dari indikator capaian ini adalah seberapa banyak desa yang setelah dari hasil pemeriksaan
internal
berkala
(komprehensif)
proses
pembukuan
dan
pengadministrasian SPJnya pada saat pemeriksaan awal itu belum lengkap sementara dana yang keluar sudah melebihi jumlah SPJ yang ada maka Desa tersebut berdasarkan data awal yang ada dapat dikategorikan masuk dalam resiko terindikasi Fiktif dan perlu dilakukan pemeriksaan lebih lanjut lagi. Berdasarkan data yang ada untuk Tahun 2016, dari 124 Desa terdapat 8 Desa yang dilakukan Pemeriksaan Khusus karena dalam pengadministrasian Laporan keuangannya 8 Desa tersebut tidak dapat mempertanggungjawabkan dana yang digunakannya sehingga masuk dalam pemeriksaan khusus. Berikut ini disajikan dalam bentuk tabel perbandingan capaian dengan tahun sebelumnya
Tabel 3.3. perbandingan Realisasi dengan Tahun sebelumnya No Uraian
Target
Realisasi Capaian Target
Realisasi Capai
(2015)
(2015)
(2016)
(2015)
(2016)
an (2016)
1
Porsentase desa
yang
20
45
Kasus
Kasus
225%
20%
6,45%
32%
tertib laporan keuangannya
85
LAKIP INSPEKTORAT TAHUN 2016
Adapun Program Kegiatan dan anggaran yang mendukung kegiatan tersebut tergambar pada tabel dibawah ini; Tahun 2015 : Program Peningkatan Sistem Pengawasan Internal dan pengendalian pelaksanaan kebijakan KDH 1 Kegiatan
: Penanganan
Kasus
Pengaduan
di
Lingkungan
Pemerintah Daerah Anggaran
: Rp.298,435,850
Realisasi
: RP.276,325,850
Prosentase
: 92,59%
realisasi Efisiensi;7,41%
Tahun 2016: Program Peningkatan Sistem Pengawasan Internal dan pengendalian pelaksanaan kebijakan KDH 1
Kegiatan
: Penanganan
Kasus
Pengaduan
di
Lingkungan Pemerintah Daerah Anggaran
: Rp.451,670,650
Realisasi
: RP.340,900,350
Prosentase
: 75,48%
realisasi Efisiensi;24,52%
86
LAKIP INSPEKTORAT TAHUN 2016 Faktor penghambat keberhasilan sasaran berdasarkan indikator tersebut ialah keterbatasan SDM aparatur pengawasandan waktu sehingga dari 124 desa yang ada di luwu timur hanya beberapa desa yang bisa dijangkau Faktor Pendukung Pencapaian sasaran berdasarkan indikator tersebut adalah dari SDM Aparatur pengawasan yang sangat terbatas jumlahnya dengan kemampuan dan potensi yang dimilki berdasarkan kompetensi masing masing sehingga dapat memaksimalkan pencapaian sasaran tersebut.
Dukungan
pembiayaan yang memadai juga berpengaruh pencapaian sasaran. Upaya efisiensi yang dilakukan adalah dengan pembiayaan yang terbilang cukup memadai tetapi juga tidak bisa dikatakan dapat mengakomodir semua desa yang ada maka efisiensi yang dilakukan hanya sebatas pada penggunaan efisiensi sumberdaya keuangan saja. 3. Porsentase Unit kerja yang telah memiliki SOP pada setiap kegiatan Untuk pencapaian sasaran berdasarkan indikator tersebut untuk tahun 2016 belum dilakukan kegiatan terkait indikator tersebut dikarenakan untuk tahun 2016 karena merupakan masa transisi peralihan dari Renstra lama ke Renstra baru maka renstra yang dipedomani dalam penyusunan program kegiatan dan anggaran adalah renstra periode sebelumnya dimana pada periode sebelumnya kegiatan tersebut memang tidak pernah dilaksanakan.
Meskipun penetapan RPJMD 2016 -2021
telah ditetapkan pada bulan september 2016, akan tetapi dikarenakan kondisi keuangan Negara yang tidak stabil pada Tahun 2016, Adapun kegiatan yang sifatnya baru juga telah ditetapkan untuk tidak dilaksanakan dahulu atau dipending sampai selesai tahun anggaran 2016.
87
LAKIP INSPEKTORAT TAHUN 2016
Sasaran 4. Meningkatnya Kinerja APIP sebagai Konsulting dan Quality Ansurance
Ada dua (2) indikator pada sasaran empat (4) yaitu sebagai berikut :
No
Uraian
Target
R
Capaia
Tar
Realisa
Cap
(2015)
(2015)
n
get
si
aian
(201
(2016)
(201
6) 1
Porsentase
20 LHP
Pengaduan
yang
ditindaklanjuti
oleh
45
225%
10%
6) 10%
LHP
100 %
SKPD 2
Porsentase kasus
kasus
55 LHP
45LHP
81%
75%
56%
74%
pengaduan
yang tertangani oleh inspektorat Rata rata Capaian
87%
Pada capaian sasaran ke empat (4) ini didukung oleh 2 indikator sasaran dengan
rata
rata capaian
sebesar 87%
yang
didukung oleh program
Peningkatan sistem pengawasan internal dan pengendalian pelaksanaan kebijakan Kepala Daerah. 88
LAKIP INSPEKTORAT TAHUN 2016
Meningkatnya kinerja Apip sebagai konsulting dan quality ansurance melalui pelaksanaan peran sebagai konsultan, APIP diharapkan dapat memberikan rekomendasi yang bersifat preventif dan perbaikan untuk jangka menengah dan jangka panjang. Di sisi lain untuk meningkatkan kapabilitas dan pemberdayaan APIP tersebut, penajaman fungsi quality asurance (penjamin mutu) menjadi penting dalam mengawal program pembangunan. APIP melakukan compliance audit dan memberikan saran koreksi atau perbaikan apabila ditemukan penyimpangan dalam audit. Fungsi Inspektorat bukan lagi sebagi watch dog tetapi sebai pembinaan dalam Organisasi Pemerintahan. Seiring dengan reformasi dan Birokrasi di segala aspek, fungsi Inspektorat mengarah kepada penjamin mutu (quality assurance). Inspektorat sebagai Aparat pengawas Intern Pemerintah (APIP) harus dapat memberikan pembinaan kepada Instansi Pemerintah Daerah dalam pelaksanaan tugasnya dan nantinya pun harus bisa menjamin pelaksanaannya harus sesuai dengan peraturan perundang undangan. Sasaran tersebut diatas didukung oleh dua (2) kegiatan yaitu kegiatan penanganan kasus pada wilayah pemerintah dibawahnya dan penaganan kasus pengaduan di Lingkungan Pemerintah Daerah. Hambatan yang dihadapi dalam pencapaian sasaran diatas berdasarkan dua (2) indikator tersebut pada pengolahan datanya saja, pada dasarnya untuk renstra 2016 2021 capaian sasaran terbagi kedalam
kegiatan yang terpisah, akan tetapi karena tahun 2016 adalah masa
transisi peralihan untuk Kepala Daerah lama ke yang baru maka sehingga dalam proses penganggaran dan kegiatannya masih mengacu pada renstra yang lama dan kegiatan yang baru belum dapat dilaksanakan. Adapun kegiatan yang mendukung pencapaian sasaran tersebut adalah penaganan kasus pengaduan masyarakat di lingkungan pemerintah daerah yang didukung dengan penganggaran sebesar Rp.451.670.650,- dengan realisasi anggaran sebesar Rp.340,900.350 atau sebesar 75,48%.dengan nilai efisiensi 24,52 . 89
LAKIP INSPEKTORAT TAHUN 2016 Adapun faktor pendukung pencapaian sasaran adalah sebagai berikut; -
Dukungan stakeholder terkait dalam berbagai penanganan masalah yang dihadapi untuk pengaduan kasus kasus tertentu berhubungan dengan masyarakat
-
Didukung juga dengan pengalokasian penganggaran yang memadai
-
Kerjasama tim dalam pelaksanaan kegiatan.
Upaya efisiensi yang dilakukan dalam pencapaian sasaran tersebut : -
Meminimalisir kemungkinan resiko yang terjadi pada obrik dengan lebih mengoptimalkan kegiatan kegiatan di bidang lain yang mendukung pembinaan dan pengawasan.
-
Efisiensi anggaran yang digunakan dalam melaksanakan pemeriksaan khusus/audit tujuan tertentu juga merupakan salah satu upaya efisiensi yang dilakukan.
-
Dengan menggunakan SDM
Aparatur Pengawasan yang ditugaskan
sesuai dengan kompetensi keahliaannya di bidang tertentu juga merupakan salah satu upaya efisiensi yang dilakukan.
Sasaran 5.menngkatnya kualitas koordinasi pengawasan denga APIP dan Instansi Terkait
Untuk sasaran lima (5) didukung dengan
satu (1) indikator kinerja yaitu
dengan rata rata capaian sebesar 100% sebagai berikut :
90
LAKIP INSPEKTORAT TAHUN 2016
No
Uraian
Target
Realisasi
Capaia
(2016)
(2016)
n (2016)
1
Porsentasepeyelesaian tindak lanjut rekomendasi
hasil
50%
50%
100%
75%
75%
100%
pemeriksaan
yang terselesaikan tepat waktu 2
Porsentase
rekomendasi
pemeriksaan pemeriksainternal
hasil aparat
dan
eksternal
yang ditindaklanjuti dn berhasil Rata rata Capaian
100%
** untuk sasaran 5 Tahun 2015 : 1. Kegiatan
: Evaluasi Berkala temuan Hasil Pegawasan
Anggaran
: Rp. 96,050,000
Realisasi
: RP. 94,140,700
Prosentase realisasi
: 98%
Efisiensi :2%
91
LAKIP INSPEKTORAT TAHUN 2016 Tahun 2016 : 1. Kegiatan
: Evaluasi Berkala temuan Hasil Pegawasan
Anggaran
: Rp. 170,345,000
Realisasi
: RP. 136,168,400
Prosentase realisasi
: 80%
Efisiensi :20%
Meningkatnya kepatuhan terhadap rekomendasi hasil pemeriksaan Aparat internal dan eksternal adalah pemutakhiran data tindak lanjut temuan BPK,BPKP, Bawasda Propinsi dan Inspektorat Kabupaten, Program yang mendukung capaian sasaran tersebut adalah Program Peningkatan sistem pengawasan internal dan pengendalian pelaksanaan kebijakan Kepala Daerah yang didukung dengan kegiatan penanganan kasus pengaduan di Lingkungan pemerintah daerah dan penanganan kasus pada wilayah pemerintah di bawahnya. Adapun hambatan dalam pencapaian sasaran tersebut adalah karena tahun 2016 adalah masa transisi maka dasar dalam membuat dokumen perencanaan dan penganggaran tahun 2016 masih memakai dokumen Renstra periode sebelumnya sehingga kegiatan tersebut belum ada pada Dokumen yang sebelumnya. Dan kegiatan yang baru pada Tahun 2016 tidak bisa dilaksanakan karena adanya komitmen bersama Pemerintah kabupaten bahwa pelaksaan kegiatan baru yang ada pada Renstra 2016 2021 belum dapat dilaksanakan pada masa transisi. Kemudian ada beberapa data hasil temuan tindak lanjut yang sudah diselesaikan pada tingkat SKPD tetapi
tidak dilaporkan ke bagian evaluasi dan
pelaporan sehingga pada kegiatan tindak lanjut berikutnya temuan tersebut masih muncul pada periode TTL berikutnya.
92
LAKIP INSPEKTORAT TAHUN 2016 Adapun perbandingan data realisasi tahun sebelumnya dapat dilihat pada Tabel dibawah ini : No
Uraian
1
Jumlah
Penanganan
Kasus
Target
Realisasi
Capaian
(2015)
(2015)
%
55 LHP
45 LHP
81%
20 LHP
45 LHP
225%
Pengaduan Masyarakat* (*dan lingk.pemerintah Daerah) 2
Tertanganinya
Kasus
Yang
merugikan Daerah
Faktor pendukung capaian sasaran tersebut adalah : -
Dukungan anggaran yang memadai untuk pelaksanaan kegiatan sehingga kegiatan tersebut dapat berjalan sebagaimana mestinya.
Adapun analisis efisiensi sumberdaya yang dilakukan dapat dilihat pada tabel dibawah ini : Tahun 2015 : 1. Kegiatan
: Penanganan
Kasus
pengaduan
di
Lingkungan
Pemerintah Daerah Anggaran
: Rp. 298,435,850
Realisasi
: RP. 276,325,850
Prosentase realisasi
: 92,59%
Efisiensi :7,41%
Untuk tahun 2016 : 93
LAKIP INSPEKTORAT TAHUN 2016 1. Kegiatan
: Penanganan
Kasus
pengaduan
di
Lingkungan
Pemerintah Daerah Anggaran
: Rp451,670,650
Realisasi
: RP. 340,900,350
Prosentase realisasi
: 75,48%
Efisiensi :24,52%
Berdasarkan hasil evaluasi, realisasi anggaran tahun 2015 realisasi sebesar Rp. 276,325,850 atau senilai 92,59,% dari total anggaran sebesar Rp.298,435,850 artinya masih ada efisiensi anggaran senilai 7,41%. Untuk tahun 2016 realisasi sebesar Rp.340,900,350 atau senilai 75,48% artinya masih ada efisiensi sebesar 24,52%.
Sasaran 7. Meningkatnya Aparat Pengawas Intern Pemerintah yang mendapat sertifikat mengikuti Penddikan dan Latihan Pengembangan Profesi
Sasaran enam (6) didukung dengan dua (2) indikator sebagai berikut :
94
LAKIP INSPEKTORAT TAHUN 2016 No
Uraian
Target
Realisasi
Capaia
Target
Realisas
Capai
(2015)
(2015)
n
(2016)
i
an
(2015) 1
Jumlah
31
30
Aparatur
orang
orang
Jumlah
37
24 PFA
Aparatur
PFA
-
yang
-
(2016)
97%
31 orang
22 orang
71%
65%
23PFA
21 PFA
91%
2P2UPD
-
yang telah mengikuti pelatihan pengemban gan profesi yang memiliki kemampua n sesuai kebutuhan 2
memiliki sertifikasi PFA dan P2UPD
Adapun Program yang mendukung pencapaian sasaran tersebut adalah Program
Peningkatan
Profesionalisme
Tenaga
Pemeriksa
dan
Aparatur
Pengawasan. Pada Tahun 2015 , peningkatan kompetensi aparatur pengawasan terdapat pada kegiatan Bimbingan tekhnis implementasi peraturan perundang undangan dimana didalamnya merupakan kegiatan pelatihan tekhnis subtantif yang
95
LAKIP INSPEKTORAT TAHUN 2016 diadakan oleh BPKP maupun Lembaga Pembinaan Pengawasan Laiinya seperti BPK ataupun dari kemeterian. Berdasarkan data tersebut diatas, untuk indikator pertama (1), jumlah APIP yang mengikuti pelatihan pengembangan profesi dan memiliki kemampuan sesuai kebutuhan untuk tahun 2015 dari yang ditargetkan sebanyak 31 orang dan terealisasi sebesar 30 orang atau senilai 97 %.
Untuk tahun 2016, dari yang
ditargetkan sebanyak 31 orang terealisasi sebanyak 22 orang atau senilai 71%. Untuk tahun 2016 karena merupakan masa transisi maka seperti halnya capaian sasaran yang lain itu masih menggunakan renstra lama sehingga meskipun pada renstra 2016-2021 kegiatan pelatihan tekhnis subtantif bagi APIP berada pada kegiatan baru tetapi tidak dapat dilaksanakan dikarenakan yang dipedomani adalah renstra lama. Kegiatan yang mendukung pencapaian sasaran tersebut tergambar pada analisis sumberdaya keuangan dibawah,sebagai berikut : Tahun 2015 : 1. Kegiatan
: Bimbingan
Tekhnis
Implementasi
Peraturan
perundang undangan Anggaran
: Rp. 246.160.000
Realisasi
: RP. 234,253,326
Prosentase realisasi
: 95,16%
Efisiensi : 4,84%
96
LAKIP INSPEKTORAT TAHUN 2016 Tahun 2016 : 1. Kegiatan
: Bimbingan
Tekhnis
Implementasi
Peraturan
perundang undangan Anggaran
: Rp. 311,425,700
Realisasi
: RP. 273,012,542
Prosentase realisasi
: 87,67%
Efisiensi :12,33% Adapun hambatan/kendala dalam pencapaian sasaran yaitu; -
karena tahun 2016 adalah masa transisi pemerintahan dimana merupakan tahun awal langkah RPJMD baru yang juga berarti masa Renstra SKPD baru, sedangkan untuk tahun 2016 yang menjadi pedoman dalam penyusunan program dan kegiatan adalah adalah renstra lama sehingga apa yang tertuang dalam Renstra 2016 2021 belum berjalan optimal.
-
Jumlah SDM aparatur pengawasan yang belum memadai
Faktor faktor yang mempengaruhi pencapaian keberhasilan sasaran ini adalah: -
Adanya
bantuan
biaya
Pendidikan
dan
Pelatihan
untuk
pelaksanaanpeningkatan SDM dari Bank Dunia/Starpro -
Akses untuk mengikuti pendidikan dan pelatihan tidak terbatas sepanjang sesuai dengan kebutuhan Pemerintah dalam hal peningkatan mutu pengawasan Alternative/solusi :
-
Penguatan
kelembagaan
melalui
peningkatan
kompetensi
dan
penambahan personel guna mendukung tugas pokok dan fungsi inspektorat dalam melaksanakan pengawasan terhadap penyelenggaraan Pemerintahan Daerah
97
LAKIP INSPEKTORAT TAHUN 2016 Untuk capaian indikator kedua (2) yaitu Jumlah Aparatur pengawasan yang memiliki sertifikasi PFA dan P2UPD,
didukung oleh Program Peningkatan
Profesionalisme Tenaga Pemeriksa dan Aparatur Pengawasan
dan didukung
kegiatan sebagai berikut : Kegiatan Pelatihan Tekhnis Pengawasan dan Penilaian Akuntabilitas Kinerja,kegiatan ini adalah kegiatan peningkatan SDM Aparatur Fungsional Auditor. Dimana didalamnya kegiatan yang dilaksanakan adalah Pelatihan dan Pendidikan Jabatan Fungsional Auditor(JFA) dan juga Pelatihan Pendidikan bagi Pengawas Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan di Daerah (P2UPD). Berdasarkan evaluasi lima (5) tahun, Jumlah Apip yang sudah lulus mengikuti Pendidikan dan Pelatihan baik itu pembentukan jabatan fungsional Auditor (JFA), maupun Penjenjangan menjadi Pengendali Tekhnis (Dalnis), maupun Ketua Tim dari 42 Orang Aparatur di Inspektorat hanya 24 orang yang sudah menjadi Auditor dengan Pembagian sebagai berikut; Tahun 2015 : No
Nama
Jabatan
Jumlah
1
Auditor Madya
Pengendali Tekhnis
4 orang
2
Auditor Muda
Ketua Tim
8 orang
3
Auditor Pertama
Anggota Tim
12 Orang
TOTAL
24 Orang
98
LAKIP INSPEKTORAT TAHUN 2016 Tahun 2016 : No
Nama
Jabatan
Jumlah
1
Auditor Madya
Pengendali Tekhnis
3 orang
2
Auditor Muda
Ketua Tim
8 orang
3
Auditor Pertama
Anggota Tim
10 Orang
TOTAL
21 Orang
Untuk tahun 2016 jumlah Auditor di Inspektorat berkurang menjadi 21 orang dari tahun sebelumnya yang berjumlah 24 orang disebabkan karena satu (1) orang meninggal
dunia,dan
dua
(2)
orang
di
promosikan
ke
dalam
jabatan
struktural.kemudian pada tahun 2016 juga ada beberapa Auditor yang telah mengikuti penjenjangan tetapi belum diangkat pada jenjang yang diikutinya sampai laporan ini dibuat auditor yang mengikuti penjenjangan dan telah lulus masih menunggu proses untuk diangkat pada tingkat yang sesuai dengan diklat penjenjangan yang diikuti. Berikut ini data auditor yang sedang proses untuk naik ke level diatasnya: No
Nama
Jabatan
Jumlah
keterangan
1
Auditor Madya
Pengendali Tekhnis
2 orang
Menunggu ujian
2
Auditor Muda
Ketua Tim
6 orang
On
process
pengangkatan 3
Auditor Pertama
Anggota Tim
5 Orang
dari
pertama ke muda
On
process
diusulkan ke auditor pertama
TOTAL
13 Orang
99
LAKIP INSPEKTORAT TAHUN 2016 Adapun analisis efisiensi sumberdaya dari kegiatan pelatihan tekhnis pengawasan dan penilaian akuntabilitas kinerja adalah sebagai berikut : Tahun 2016: 1
Kegiatan
: Pelatihan Tekhnis Pengawasan dan penilaian akuntabilitas kinerja
Anggaran
: Rp.277,905,000
Realisasi
: RP.197,644,500
Prosentase realisasi
: 71,12%
Efisiensi:28,88% Faktor faktor yang mempengaruhi pencapaian keberhasilan sasaran ini adalah: √ Adanya Dukungan penganggaran yang memadai dalam peningkatan kapasitas dan kapabilitas SDM aparatur Pengawasan √ Akses untuk mengikuti pendidikan dan pelatihan tidak terbatas sepanjang sesuai dengan kebutuhan Pemerintah dalam hal peningkatan mutu pengawasan ∎ Hambatan /Masalah : √ Jumlah SDM yang belum memadai,
ditambah lagi dengan adanya
promosi jabatan sehingga mengakibatkan yang tadinya komposis Dalnis dianggap cukup itu menjadi berkurang.begitupun dengan auditor muda dan pertama
100
LAKIP INSPEKTORAT TAHUN 2016
Alternative/solusi : Penguatan
kelembagaan
melalui
peningkatan
kompetensi
dan
penambahan personel guna mendukung tugas pokok dan fungsi inspektorat dalam melaksanakan pengawasan terhadap penyelenggaraan Pemerintahan Daerah B. REALISASI ANGGARAN Total Anggaran Tahun 2016 pada Inspektorat sesuai dengan perjanjian kinerja
sebesar Rp.7,581,357,669 yang terdiri atas Belanja Tidak Langsung dan
Belanja Langsung.
Dari anggaran yang tersedia telah direalisasikan sebesar
Rp.6,911, atau sebesar 91.16% dari total anggaran tahun 2016, yang terdiri dari Realisasi Anggaran Belanja Langsung sebesar Rp.2,890,342,299 atau sebesar 84.78% dari total anggaran Belanja
Langsung sebesar Rp.3,409,373,274.
sedangkan Realisasi Anggaran Belanja Tidak Langsung sebesar Rp.4,021,199,673 atau sebesar96,39% dari total anggaran Belanja Tidak Langsung sebesar Rp4,171,.984,395. Ikhtisar realisasi pencapaian target kinerja dapat dilihat pada tabel berikut:
LAPORAN REALISASI ANGGARAN T.A. 2016 INSPEKTORAT SAMPAI DENGAN 31 DESEMBER 2016
NO.
(1) 5.1
01
PROGRAM/KEGIAT AN
(2)
JUMLAH
JUMLAH
ANGGARA
ANGGARA
N
N
(SEBELUM
(SETELAH
PERUBAHA
PERUBAHA
N)
N)
(4)
(5)
REALISASI ANGGARAN
SISA ANGGARAN
( (Rp)
%
(Rp)
(%)
(7)
(10)
(11)
97.29%
72,338,7
2.71%
) (6)
BELANJA TIDAK LANGSUNG
Gaji dan Tunjangan
2,831,502,2
2,668,672,3
69
95
2,596,333,673
22
101
LAKIP INSPEKTORAT TAHUN 2016
02
5.2
Tambahan Penghasilan PNS
1,455,462,0
1,503,312,0
00
00
411,902,300
536,806,557
517,173,477
40,200,000
33,000,000
31,906,627
11,550,000
11,550,000
11,540,000
1,400,000
1,400,000
1,310,000
1,424,866,000
94.78%
78,446,0
5.22%
00
BELANJA LANGSUNG Program Pelayanan
01
Administrasi Perkantoran
96.34%
19,633,0
3.66%
80
Penyediaan Jasa 02
Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik
96.69%
1,093,37
3.31%
3
Penyediaan Jasa 09
Perbaikan Peralatan Kerja
99.91%
10,000
0.09%
Penyediaan 12
Komponen Instalasi Listrik/Penerangan
93.57%
90,000
6.43%
Bangunan Kantor Penyediaan Bahan Bacaan dan 15
Peraturan Perundang-
5,960,000 98.35%
6,060,000
6,060,000
182,465,000
303,900,000
294,418,950
60,000,000
54,000,000
48,000,000
110,227,300
126,896,557
124,037,900
580,700,000
561,300,000
553,615,230
449,100,000
429,700,000
427,950,000
100,000
1.65%
Undangan Rapat-Rapat 18
Koordinasi dan Konsultasi Keluar
96.88%
9,481,05
3.12%
0
Daerah Penyediaan Jasa 19
Tenaga Pendukung Administrasi/Tenaga
88.89%
6,000,00
11.11%
0
Teknis Penyediaan Penunjang 22
Administrasi Kesekretariatan
97.75%
2,858,65
2.25%
7
SKPD
Program 02
Peningkatan Sarana dan Prasarana
98.63%
7,684,77
1.37%
0
Aparatur Pengadaan 05
Kendaraan Dinas/Operasional
12
Pengadaan Peralatan
99.59%
1,750,00
0.41%
0 99.93%
0.07%
102
LAKIP INSPEKTORAT TAHUN 2016 dan Perlengkapan
73,700,000
73,700,000
73,650,000
25,500,000
25,500,000
22,337,000
32,400,000
32,400,000
29,678,230
27,560,000
27,560,000
25,560,000
27,560,000
27,560,000
25,560,000
278,575,000
311,425,700
273,012,542
28,575,000
-
-
50,000
Kantor Pemeliharaan 22
Rutin/Berkala Gedung Kantor
87.60%
3,163,00
12.40%
0
Pemeliharaan Rutin 24
Kendaraan Dinas/Operasional
91.60%
2,721,77
8.40%
0
Program 03
Peningkatan Disiplin Aparatur
92.74%
2,000,00
7.26%
0
Pengadaan Pakaian 02
Dinas beserta Perlengkapannya
92.74%
2,000,00
7.26%
0
Program 05
Peningkatan Kapasitas Sumber
87.67%
38,413,1
Daya Aparatur 02
Sosialisasi Peraturan Perundang-undangan
12.33%
58
-
-
-
Bimbingan Teknis Implementasi 03
Peraturan Perundang-
273,012,542 87.67%
250,000,000
311,425,700
1,481,910,3
1,597,993,4
50
00
488,180,650
516,379,350
428,609,550
384,952,900
451,670,650
340,900,350
289,917,200
281,883,800
254,817,450
38,413,1
12.33%
58
Undangan
Program Peningkatan Sistem Pengawasan 20
Internal dan Pengendalian Pelaksanaan
1,292,328,900
80.87%
305,664,
19.13%
500
Kebijakan Kepala Daerah Pelaksanaan 01
Pengawasan Internal Secara Berkala
83.00%
87,769,8
17.00%
00
Penanganan Kasus 02
Pengaduan di lingkungan
75.48%
Pengendalian Manajemen
24.52%
300
Pemerintah Daerah 03
110,770,
90.40%
27,066,3
9.60%
103
LAKIP INSPEKTORAT TAHUN 2016 Pelaksanaan
50
Kebijakan Kepala Daerah Tindak Lanjut Hasil 06
Temuan Pengawasan
172,054,600
177,714,600
131,833,150
146,805,000
170,345,000
136,168,400
533,745,750
374,287,617
228,652,150
307,635,000
277,905,000
197,644,500
226,110,750
96,382,617
31,007,650
4,286,964,2
4,171,984,3
69
95
3,314,393,4
3,409,373,2
00
74
7,601,357,6
7,581,357,6
69
69
74.18%
45,881,4
25.82%
50
Evaluasi Berkala 08
Temuan Hasil Pengawasan
79.94%
34,176,6
20.06%
00
Program Peningkatan Profesionalisme 21
Tenaga Pemeriksaan dan
61.09%
145,635,
38.91%
467
Aparatur Pengawasan Pelatihan Teknis 02
Pengawasan dan Penilaian
71.12%
80,260,5
28.88%
00
Akuntabilitas Kinerja Pendampingan Pengelolaan dan 03
Perencanaan Keuangan dan
32.17%
65,374,9
67.83%
67
Pelaksanaan Proyek TOTAL BELANJA TIDAK LANGSUNG
TOTAL BELANJA LANGSUNG
TOTAL BELANJA
4,021,199,673
2,890,342,299
6,911,541,972
96.39%
150,784,
3.61%
722
84.78%
519,030,
15.22%
975
91.16%
669,815,
8.84%
697
104
LAKIP INSPEKTORAT TAHUN 2016
BAB IV. PENUTUP Laporan kinerja Instansi Pemerintah
(LAKIP) Inspektorat tahun 2016
merupakan laporan capaian kinerja (performance results) selama tahun 2016. Dengan kata lain lakip ini bermaksud untuk menyajikan satu informasi yang utuh atas upaya pencapaian atas sasaran strategis yang telah ditetapkan oleh Inspektorat Kabupaten Luwu Timur yang dilaksanakan setiap tahunnya. Selain itu juga laporan akuntabilitas kinerja instansi pemerintah mengungkapkan keberhasilan dan atau kegagalan pelaksanaan program, kegiatan, hambatan hambatan, kendala yang dijumpai dalam pelaksanaan kegiatan maupun strategi pemecahan masalah yang akan dilaksanakan di masa mendatang agar sasaran yang telah ditetapkan dapat tercapai sesuai yang direncanakan. Terdapat tujuh (7) sasaran yang didukung oleh lima belas (15) indikator kinerja yang rata rata pencapaiannya diatas 80%,beberapa catatan penting yang menjadi bahan evaluasi untuk perbaikan kinerja Inspektorat adalah dengan meminimalisir hambatan yang menjadi kendala dalam pencapaian sasaran melalui kegiatan yang lebih terorganisir dan lebih tepat sasaran,sehingga tujuan organisasi dapat tercapai. Akhir kata meskipun Laporan akuntabilitas kinerja instansi pemerintah Inspektorat ini disusun dengan melibatkan seluruh Aparat yang ada, namun disadari masih banyak kekurangan kekurangan, untuk itu diharapkan kritik dan saran yang membangun untuk dilaksanakan perbaikan sebagaimana mestinya sesuai dengan kebutuhan. Malili,
Januari 2017
INSPEKTUR,
H.BAHARUDDIN,SE.MM Pangkat : Pembina Utama Muda/IVC NIP
: 19591006 198303 1 016 105
LAKIP INSPEKTORAT TAHUN 2016
106
LAKIP INSPEKTORAT TAHUN 2016
107
LAKIP INSPEKTORAT TAHUN 2016
108
