BADAN PENGAWASAN KEUANGAN DAN PEMBANGUNAN INSPEKTORAT
LAPORAN AKUNTABILITAS KINERJA INSTANSI PEMERINTAH (LAKIP) INSPEKTORAT BPKP TAHUN 2012
NOMOR : LAP-005/IN/2013 TANGGAL : 2 5 J A N U A R I 2 0 1 3
Kata Pengantar Dalam rangka melaksanakan tugas penyelenggaraan pemerintahan yang merupakan amanah dari seluruh masyarakat, sudah menjadi kewajiban
dan
kebutuhan bagi setiap instansi pemerintah untuk melaporkan amanah tersebut. Inspektorat BPKP yang merupakan bagian dari BPKP Pusat tetap tidak dapat melepaskan kewajiban untuk menunjukkan akuntabilitasnya. Penyusunan Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi
Pemerintah (LAKIP)
Inspektorat BPKP Tahun 2012 ini didasarkan pada Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah serta Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 29 Tahun 2010 dengan mengacu pada Rencana Kinerja Inspektorat BPKP Tahun 2012. LAKIP sebagai bagian dari Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) merupakan salah satu cara untuk mewujudkan tata kepemerintahan yang baik (good governance), mendorong peningkatan pelayanan publik dan mencegah praktek Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme (KKN). LAKIP Inspektorat BPKP ini memiliki dua fungsi utama, yaitu: -
Pertama, laporan akuntabilitas kinerja merupakan sarana bagi Inspektorat BPKP untuk menyampaikan pertanggungjawaban kinerja kepada seluruh stakeholders
-
Kedua,
laporan akuntabilitas kinerja merupakan sarana evaluasi mandiri
(self evaluation) atas pencapaian kinerja Inspektorat sebagai upaya memperbaiki kinerja di masa mendatang.
i
Akhir kata, kami berharap LAKIP ini menjadi media pertanggungjawaban kinerja yang dapat mendorong peningkatan kinerja Inspektorat BPKP di masa mendatang.
Jakarta, 25 Januari 2013 Inspektur,
Hari Setiadi NIP 19550625 197801 1 001
ii
Daftar Isi Halaman KATA PENGANTAR
i
DAFTAR ISI
iii
RINGKASAN EKSEKUTIF
vi
BAB I
PENDAHULUAN
1
1. Tugas dan Fungsi
1
2. Struktur Organisasi
2
3. Lingkungan Strategis yang Berpengaruh
2
PERENCANAAN DAN PERJANJIAN KINERJA
4
1. Rencana Strategis
4
2. Perencanaan dan Penetapan Kinerja
6
3. Pengukuran Pencapaian Sasaran
7
AKUNTABILITAS KINERJA
8
1. Capaian Kinerja
8
2. Evaluasi dan Analisis Capaian Kinerja
11
BAB II
BAB III
BAB IV
1) Capaian Sasaran
11
2) Capaian Indikator Kinerja Utama
19
3. Aspek Keuangan dan Penunjang lainnya
23
PENUTUP
27
LAMPIRAN 1. Pengukuran Kinerja Tahun 2012 2. Pengukuran Pencapaian Program/Indikator Kinerja Utama Tahun 2012
iii
Ringkasan Eksekutif Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) Inspektorat BPKP Tahun 2012 menginformasikan tugas dan fungsi serta hasil capaian kinerja Inspektorat BPKP dalam tahun 2012 yang merujuk pada Rencana Strategis (Renstra) Inspektorat BPKP Tahun 2010 - 2014 dan Rencana Kinerja Tahun 2012. Berdasarkan kedua dokumen perencanaan tersebut, Inspektorat BPKP menetapkan 2 (dua) sasaran yang dicapai melalui 2 (dua) program dan dijabarkan
dalam
10
indikator
kinerja
sasaran.
Dalam
melaksanakan
kegiatannya, disediakan dana sebesar Rp6.113.524.000,00 yang berasal dari DIPA
Inspektorat
BPKP
Tahun
2012
dan
direalisasikan
sebesar
Rp5.750.772.889,00 atau sebesar 94,07% dengan dukungan sumber daya manusia (SDM) sebanyak 39 pegawai. Pada tahun 2012, Inspektorat BPKP telah berhasil mencapai target atas sasaran dan program yang ditetapkan. Hasil pengukuran kinerja menunjukkan 7 dari 10 indikator kinerja sasaran dicapai dengan predikat “Sangat Berhasil” (capaian lebih dari 85%), 2 indikator dicapai dengan predikat “Berhasil” (capaian lebih dari 70%), dan 1 indikator dicapai dengan predikat “Kurang” (capaian kurang dari 55%). Sedangkan hasil pengukuran terhadap indikator kinerja program, menunjukkan dari 4 indikator kinerja dicapai dengan predikat sangat berhasil dan satu indikator kinerja dicapai dengan predikat “Cukup”. Hasil yang diperoleh sebagaimana diungkapkan dalam LAKIP ini akan memotivasi pimpinan dan pegawai Inspektorat BPKP untuk terus bekerja keras demi mempertahankan dan meningkatkan kinerja. Hal yang masih perlu disempurnakan adalah pemantauan tindak lanjut atas rekomendasi hasil evaluasi, reviu, dan audit Inspektorat BPKP dan BPK, tersedianya sistem pelaporan gratifikasi dan sistem pengaduan masyarakat yang efektif.
Di
samping itu, perlu diupayakan peningkatan pelayanan kepegawaian, antara lain dengan mengintensifkan komunikasi antar insan Inspektorat BPKP. iv
BA B I
S
PENDAHULUAN
ebagai salah satu unit kerja eselon II di lingkungan BPKP, Inspektorat BPKP memiliki ciri khas tersendiri dibandingkan dengan unit kerja eselon
II
lainnya,
yaitu
Inspektorat
BPKP
merupakan
unsur
pengawasan fungsional terhadap unit kerja yang berada di lingkungan BPKP dan bertanggung jawab langsung kepada Kepala BPKP.
1. Tugas dan Fungsi Berdasarkan
surat
Keputusan
Kepala
BPKP
Nomor
KEP.06.00.00-
080/K/2001 tanggal 20 Februari 2001 tentang Organisasi dan Tata Kerja Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan, Inspektorat BPKP mempunyai tugas:
Melaksanakan pengawasan fungsional terhadap unit kerja yang berada di lingkungan BPKP
Dalam
melaksanakan
tugasnya
tersebut,
Inspektorat
BPKP
menyelenggarakan fungsi: 1) Penyiapan bahan perumusan kebijakan teknis pengawasan pada Inspektorat BPKP; 2) Penyiapan
bahan
penyusunan
prosedur
dan
pedoman
kegiatan
operasional Inspektorat BPKP; 3) Pelaksanaan pemeriksaan ketaatan, efisiensi, dan efektivitas tugas dan kegiatan unit kerja di lingkungan BPKP; 4) Pelaksanaan pemeriksaan khusus terhadap indikasi penyimpangan dan
1
5) Pelaksanaan evaluasi laporan akuntabilitas kinerja unit kerja di lingkungan BPKP; 6) Pemantauan tindak lanjut hasil pemeriksaan Inspektorat BPKP; 7) Evaluasi dan penyusunan laporan kegiatan pemeriksaan Inspektorat BPKP; 8) Analisis, evaluasi, dan penyusunan laporan hasil pengawasan Inspektorat BPKP. 2. Struktur Organisasi Inspektorat BPKP dipimpin oleh seorang Inspektur yang membawahkan: 1) Sub Bagian Tata Usaha, yang mempunyai tugas melakukan urusan kepegawaian, keuangan, tata usaha, barang milik negara, dan tata usaha pengawasan di Inspektorat. 2) Kelompok Jabatan Fungsional, yang mempunyai tugas melakukan kegiatan sesuai dengan jabatan fungsional masing-masing berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Struktur Organisasi Inspektorat BPKP sebagai berikut:
Inspektur Sub Bag Tata Usaha
Kelompok Jabatan Fungsional
3. Lingkungan Strategis yang Berpengaruh Keberhasilan pelaksanaan tugas Inspektorat BPKP mencapai visi, misi, dan tujuan yang telah ditetapkan dalam Rencana Strategis sangat dipengaruhi oleh lingkungan strategis baik eksternal maupun internal.
2
Lingkungan strategis eksternal dapat diidentifikasi berupa: 1) Komitmen pemerintah untuk menyelenggarakan Negara yang bersih, tertib, dan bertanggung jawab (good governance and clean government) Sesuai
dengan
Ketetapan
MPR
Nomor
XI/MPR/1998
tentang
Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas KKN serta UU Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas KKN, maka penyelenggaraan Negara yang bersih dan berwibawa menjadi komitmen pemerintah untuk mewujudkannya. Inspektorat BPKP sebagai aparat pengawasan intern pemerintah tentu tidak lepas dari kewajiban sebagaimana termaktub dalam ketentuan di atas. 2) Birokrasi yang dituntut makin profesional dalam melayani publik Pada era reformasi sekarang ini, masyarakat menjadi semakin kritis dan menginginkan adanya pelayanan prima yang transparan dalam setiap kegiatan birokrasi. Hal ini mengharuskan para birokrat di pemerintahan untuk bekerja secara profesional dan memberikan pelayanan yang sebaikbaiknya untuk masyarakat. 3) Nilai-nilai etis/kepantasan dan moral Dalam pelaksanaan setiap kegiatan, Inspektorat BPKP dituntut untuk tetap mengedepankan nilai-nilai etis/kepantasan dan moral, sehingga dapat mempertanggungjawabkan setiap kegiatan kepada Tuhan Yang Maha Esa dan tidak menyimpang dari nilai-nilai etis/kepantasan yang ada dalam masyarakat Indonesia. Lingkungan strategis internal berupa: 1)
Dukungan dan komitmen penuh dari Pimpinan BPKP;
2)
Tugas dan fungsi yang jelas;
3)
Kualitas sumber daya manusia (SDM) yang memadai;
4)
Ketersediaan Sarana dan prasarana yang memadai;
5)
Pedoman-pedoman pelaksanaan tugas yang jelas dan terstruktur.
3
PERENCANAAN BAB II DAN PERJANJIAN KINERJA
D
okumen perencanaan dan perjanjian (penetapan) kinerja merupakan suatu dokumen yang dimanfaatkan oleh setiap pimpinan Instansi Pemerintah untuk memantau dan mengendalikan pencapaian kinerja organisasi, melaporkan capaian realisasi kinerja dalam LAKIP serta
menilai keberhasilan organisasi. Perencanaan dan penetapan kinerja tidak dapat dipisahkan dari Rencana Strategis (Renstra) karena sesungguhnya merupakan penjabaran tahunan dari Renstra itu sendiri. 1. Rencana Strategis Rencana Strategis (Renstra) meliputi pernyataan visi dan misi, penetapan tujuan, serta penentuan strategi/cara pencapaian tujuan (kebijakan, program, dan kegiatan). Perumusan Renstra Inspektorat mencakup visi, misi, tujuan, serta cara pencapaian tujuan, yang secara ringkas dapat diuraikan sebagai berikut: 1) Visi Inspektorat BPKP:
Auditor Intern BPKP yang Profesional dalam rangka Meningkatkan Kinerja BPKP
Pernyataan visi tersebut mengandung tiga kata-kata kunci yaitu “Auditor Intern, Profesional, dan Meningkatkan Kinerja BPKP”.
4
Kata kunci pertama yaitu Auditor Intern mengandung makna bahwa Inspektorat BPKP adalah auditor intern dari unit organisasi BPKP yang taat pada standar dan etika profesi dan meyakini bahwa keberadaannya lebih pada upaya penciptaan proses tata kelola pemerintahan yang baik dan bebas Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme (KKN) serta penerapan sistem pengendalian intern, guna mendukung pencapaian visi dan misi BPKP. Kata kunci kedua yaitu Profesional mengandung makna bahwa dalam setiap pelaksanaan kegiatan/penugasan, Inspektorat BPKP senantiasa melakukannya dengan suatu landasan metodologi, sikap kerja yang berintegritas secara moral dan profesi, dan senantiasa berorientasi kepada penciptaan nilai tambah bagi unit kerja di lingkungan BPKP. Kata kunci ketiga yaitu Meningkatkan kinerja BPKP secara implisit tersirat bahwa Inspektorat BPKP memiliki kewajiban moral untuk mendukung terwujudnya visi BPKP sebagai “Auditor Presiden yang responsif, interaktif, dan terpercaya untuk mewujudkan akuntabilitas keuangan negara yang berkualitas”. Kewajiban
moral tersebut
diimplementasikan melalui pelaksanaan pengawasan fungsional yang mampu mendorong peningkatan kinerja BPKP. 2) Misi Inspektorat BPKP:
Mendorong peningkatan tata kelola pemerintahan yang baik dan terwujudnya iklim yang mencegah KKN di lingkungan BPKP
Di dalam misi Inspektorat BPKP tersebut, terkandung dua hal yaitu: (1) peningkatan tata kelola pemerintahan yang baik, berupa penerapan praktek-praktek terbaik dalam penyelenggaraan pemerintahan; (2) mendorong terwujudnya iklim yang mencegah KKN, yang akan mendorong terciptanya aparatur yang bersih dan andal di lingkungan BPKP sehingga tercapai tata kelola pemerintahan yang baik. 5
3) Tujuan Tujuan dari misi adalah terwujudnya jaminan mutu dan kepatuhan terhadap standar/ketentuan yang berlaku dalam setiap pelaksanaan kegiatan BPKP. 2. Perencanaan dan Penetapan Kinerja Perencanaan dan penetapan kinerja didokumentasikan masing-masing dalam bentuk dokumen Rencana Kegiatan Tahunan (RKT) dan Penetapan Kinerja (Tapkin). 1) Perencanaan Kinerja Perencanaan
kinerja
diperlukan
untuk
memberikan
fokus
pada
penyusunan kegiatan dan pengalokasian sumber daya yang dimiliki. Setiap sasaran strategis yang telah ditetapkan dijabarkan lebih lanjut ke dalam sejumlah program. Di dalam setiap program terdapat sejumlah kegiatan yang merupakan tindakan nyata untuk dilaksanakan pada tahun bersangkutan dengan memanfaatkan sumber daya yang ada. Dalam lingkup Inspektorat BPKP yang merupakan unit kerja eselon II mandiri di lingkungan BPKP, perencanaan kinerja diwujudkan dalam bentuk Rencana Kegiatan Tahunan (RKT) yang memuat dua kelompok kegiatan yaitu Program Kerja Pengawasan dan Pembinaan Tahunan (PKP2T) dan Program Kerja Administrasi Umum (PKAU). RKT tersebut adalah bentuk rinci dari dokumen penetapan kinerja (Tapkin). 2) Penetapan Kinerja (Tapkin) Renstra yang merupakan perencanaan kinerja dengan kurun waktu 5 tahun perlu dijabarkan lebih lanjut dalam rencana kerja tahunan berupa dokumen Penetapan Kinerja (Tapkin). Berdasarkan Tapkin Tahun 2012, Inspektorat telah menetapkan 2 sasaran strategis dengan 10 indikator kinerja dan didukung dengan anggaran (setelah revisi) sebesar Rp6.113.524.000,00 dengan rincian sebagai berikut:
6
Sasaran Strategis 1. Meningkatnya efektifitas perencanaan pengawasan, dan kualitas pengelolaan keuangan.
1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9.
2. Terpenuhinya 1. kebutuhan sarana dan prasarana
Indikator Kinerja Target Laporan Hasil Evaluasi 29 Laporan Laporan Hasil Reviu 2 Laporan Laporan Hasil Audit Operasional 29 Laporan Laporan Hasil Audit Khusus 6 Laporan Laporan Hasil Pemantauan/ 58 Laporan Evaluasi Kinerja/Kegiatan % Temuan Hasil Audit BPK 100 % yang Ditindaklanjuti Tersedianya Sistem Pelaporan 100 % Gratifikasi Tersedianya Sistem Pengaduan 100 % Masyarakat yang Efektif % Penyelesaian Tindak Lanjut 70 % atas Pengaduan yang disampaikan Masyarakat Jumlah Sarana dan Prasarana 13 Unit
Uraian lebih rinci atas target yang ditetapkan dalam Tapkin dijabarkan lebih lanjut di dalam RKT Tahun 2012. 3. Pengukuran Pencapaian Sasaran Sebagai unit kerja eselon II mandiri, Inspektorat BPKP berkewajiban untuk melaporkan akuntabilitas pencapaian sasaran strategisnya sebagaimana telah ditargetkan dalam dokumen Tapkin. Di samping itu, karena di dalam Renstra juga telah ditetapkan Indikator Kinerja Utama (IKU) sebagai ukuran keberhasilan pencapaian program, maka dalam LAKIP ini juga disajikan sejauh mana tingkat pencapaian atas IKU. Tingkat pencapaian sasaran dan program tersebut disajikan dalam formulir Pengukuran Kinerja (PK) yang disajikan secara lengkap pada lampiran 1 dan 2.
7
AKUNTABILITAS BA B I I I KINERJA
A
kuntabilitas kinerja merupakan media untuk menguraikan hasil pengukuran kinerja serta evaluasi dan analisis akuntabilitas kinerja. Dalam bab ini akan diuraikan mengenai keberhasilan, kegagalan,
hambatan/kendala dan permasalahan yang dihadapi, serta langkah-langkah antisipatif yang akan diambil oleh Inspektorat BPKP untuk lebih meningkatkan kinerja Inspektorat BPKP di masa yang akan datang. Bab ini dibagi menjadi dua bagian yaitu pengukuran capaian kinerja serta evaluasi dan analisis akuntabilitas kinerja. 1. Capaian Kinerja Pengukuran capaian kinerja atas sasaran dan progam dilakukan dengan membandingkan antara rencana/target dengan realisasi dari setiap indikator kinerja yang ditetapkan. Pengukuran kinerja diuraikan melalui formulir Pengukuran Kinerja (PK) sebagaimana disajikan pada lampiran 1 dan 2. 1)
Indikator Kinerja Indikator kinerja sasaran dan program telah ditetapkan dalam Tapkin dan Renstra. Indikator kinerja yang digunakan dalam pengukuran capaian kinerja sasaran telah diuraikan dalam Bab II. Sedangkan indikator kinerja program atau Indikator Kinerja Utama meliputi: persentase ditindaklanjutinya rekomendasi hasil evaluasi, reviu dan audit; persentase jumlah rencana penugasan pengawasan yang terealisasi; persepsi kepuasan terhadap pelayanan kepegawaian; persepsi kepuasan terhadap pelayanan keuangan; dan persepsi kepuasan terhadap pelayanan sarana prasarana.
8
2)
Skala Penilaian Hasil pengukuran dan evaluasi kinerja dikategorikan sesuai dengan skala penilaian sebagai berikut: Capaian ≥ 100%
: memuaskan
85% ≤ capaian < 100% : sangat baik
3)
70% ≤ capaian < 85%
: baik
55% ≤ capaian < 70%
: cukup
Capaian < 55%
: kurang
Capaian Akuntabilitas Kinerja Selaku unit kerja eselon II mandiri, Inspektorat BPKP melaporkan pencapaian sasaran strategis yang bersifat keluaran (output). Selaras dengan ketentuan tersebut, dalam Tapkin tahun 2012 telah diuraikan mengenai sasaran dan indikator kinerja sasaran pada level output. Pengukuran kinerja sasaran dilakukan dengan membandingkan antara target dengan realisasinya dan secara keseluruhan tidak dilakukan pembobotan. Asumsi ini mendasari asumsi berikutnya bahwa capaian kinerja dapat melebihi 100%. Namun, untuk kepentingan penghitungan capaian kinerja sasaran dan program, capaian kinerja dibatasi maksimal 200% agar tidak terjadi distorsi dalam menghitung angka capaian kinerja per sasaran dan program. Dalam tahun 2012, ditetapkan 2 (dua) sasaran strategis dan 2 (dua) program. Indikator output dari sasaran strategis tersebut sebanyak 10 (sepuluh) indikator. Sedangkan untuk program ditetapkan indikator outcome sebanyak 5 (lima) indikator. Hasil pengukuran indikator kinerja sasaran, menunjukkan bahwa dari 10 indikator kinerja sasaran (output), sebanyak 4 indikator tercapai dengan kategori “memuaskan”, 3 indikator tercapai dengan kategori “sangat baik”, 2 indikator tercapai dengan kategori “baik” dan 1 indikator tercapai dengan kategori “kurang”. Jumlah anggaran yang
9
disediakan dalam rangka pencapaian sasaran tersebut adalah sebesar Rp6.113.524.000,00
dan
telah
direalisasikan
sebesar
Rp5.750.772.889,00 atau sebesar 94,07%. Dibandingkan dengan capaian tahun 2011, terdapat penurunan capaian pada 2 indikator kinerja dari “Memuaskan” menjadi “Sangat Baik”, 1 indikator kinerja dari “Memuaskan” menjadi “Baik” dan 1 indikator kinerja dari “Memuaskan” menjadi “Kurang”. (rincian pada lampiran 1). Tabel 1 Perbandingan Capaian Indikator Kinerja Sasaran Tahun 2012 dan 2011 200,00 180,00 160,00 140,00 120,00 100,00 80,00 60,00 40,00 20,00 -
2011 2012
Sedangkan hasil pengukuran indikator kinerja program, menunjukkan bahwa dari 5 indikator kinerja program (outcome), 2 indikator tercapai dengan kategori ”Memuaskan”, 2 indikator tercapai dengan kategori “Sangat Baik” dan 1 indikator tercapai dengan kategori “Cukup”. Dibandingkan dengan capaian tahun 2011, terdapat penurunan capaian yaitu, 1 indikator kinerja dari kategori “Memuaskan” menjadi “Sangat Baik” dan 1 indikator kinerja dari kategori “Memuaskan” menjadi “Cukup” (rincian pada lampiran 2).
10
Tabel 2 Perbandingan Capaian Indikator Kinerja Progam Tahun 2012 dan 2011 140,00 120,00 100,00 80,00 60,00 40,00 20,00 Tindak lanjut
Realisasi Kepuasan Penugasan Pelayanan Pengawasan Kepegawaian 2011
Kepuasan Pelayanan Keuangan
Kepuasan Pelayanan Sarpras
2012
2. Evaluasi dan Analisis Capaian Kinerja 1) Capaian Sasaran Fokus pelaporan kinerja dalam LAKIP bagi unit kerja eselon II mandiri adalah melaporkan pencapaian sasaran strategis yang bersifat keluaran (output) penting dan atau keluaran (output) lainnya. Sebagaimana diuraikan dalam Tapkin Tahun 2012, Inspektorat BPKP menetapkan 2 sasaran strategis dengan 10 indikator kinerja. Evaluasi dan analisis atas capaian sasaran dikaitkan dengan indikator kinerjanya dapat diuraikan sebagai berikut:
Sasaran 1: Meningkatnya kualitas dukungan manajemen dan kapasitas penyelenggaraan pengawasan intern akuntabilitas keuangan negara dan pembinaan penyelenggaraan SPIP Sasaran ini diukur tingkat capaiannya melalui sembilan indikator kinerja. Penjelasan atas sembilan indikator kinerja beserta capaiannya pada tahun 2012 adalah sebagai berikut:
11
(1) Laporan Hasil Evaluasi Hasil pencapaian indikator ini adalah sebagai berikut: Indikator Kinerja Laporan Hasil Evaluasi
Satuan
Target
Realisasi
Laporan
29
27
Capaian Tahun Tahun 2012 2011 93,10% 100%
Laporan hasil evaluasi adalah output dari penugasan Evaluasi Penyelenggaraan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP) pada unit kerja eselon II mandiri di lingkungan BPKP tahun 2011. Target sebanyak 29 laporan dirinci dalam RKT berupa 25 Perwakilan dan 4 Pusat-Pusat. Realisasi sebesar 93,10% menunjukkan bahwa belum seluruh target berhasil dicapai. Dari 29 penugasan di tahun 2012, LHE yang belum terbit laporannya yaitu LHE Puslitbangwas BPKP dan LHE Perwakilan BPKP Provinsi DKI. Dibandingkan
dengan
capaian tahun 2011 sebesar 100%,
terjadi
penurunan
capaian atas target sebesar 6,90%. (2) Laporan Hasil Reviu Hasil pencapaian indikator ini adalah sebagai berikut: Indikator Kinerja Laporan Hasil Reviu
Satuan
Target
Realisasi
Laporan
2
3
Capaian Tahun Tahun 2012 2011 150% 200%
Laporan hasil reviu adalah output dari penugasan Reviu Laporan Keuangan BPKP. Target sebesar 2 laporan dirinci dalam RKT berupa Reviu Laporan Keuangan BPKP Bagian Anggaran (BA) 089 Tahun 2011 dan Semester I Tahun 2012.
12
Realisasi bahwa
sebesar capaian
150% melebihi
menunjukkan target
yang
ditetapkan. Penugasan dilaksanakan 3 kali, pada bulan Januari 2012, Februari 2012 dan Juli 2012, menghasilkan 3 laporan reviu yaitu Reviu atas Laporan Keuangan BPKP (BA 089) Tahun 2011, Reviu atas Laporan Keuangan BPKP Semester II Tahun 2011 (UAPA-BSBL) dan Reviu atas Laporan Keuangan BPKP Semester I Tahun 2012 (BA 089). Dibandingkan dengan capaian tahun 2011 sebesar 200%, terdapat penurunan atas pencapaian target. Hal ini disebabkan tidak ada lagi BA 999 di BPKP pada tahun 2012. (3) Laporan Hasil Audit Operasional Hasil pencapaian indikator ini adalah sebagai berikut: Indikator Kinerja Laporan Hasil Audit Operasional
Satuan
Target
Realisasi
Laporan
29
27
Capaian Tahun Tahun 2012 2011 93,10%
100%
Laporan hasil audit operasional adalah output dari penugasan Audit Operasional atas Pelaksanaan Tugas dan Kegiatan pada unit kerja eselon II mandiri di lingkungan BPKP tahun 2012. Target sebesar 29 laporan dirinci dalam RKT berupa 25 Perwakilan dan 4 PusatPusat. Realisasi sebesar 93,10% menunjukkan bahwa belum seluruh target berhasil dicapai. Dari 29 penugasan di tahun 2012, masih terdapat 2 laporan yang belum terbit, yaitu Puslitbangwas BPKP dan Perwakilan BPKP Provinsi DKI Jakarta. Dibandingkan dengan capaian tahun 2011 sebesar 100%, terjadi penurunan capaian atas target sebesar 6,90%.
13
(4) Laporan Hasil Audit Khusus Hasil pencapaian indikator ini adalah sebagai berikut: Indikator Kinerja Laporan Hasil Audit Khusus
Satuan
Target
Realisasi
Laporan
6
3
Capaian Tahun Tahun 2012 2011 50%
116,67%
Laporan hasil audit khusus adalah output dari penugasan Audit Khusus yang berasal dari adanya informasi/pengaduan atas penyalahgunaan wewenang atau penyimpangan lain. Dari 6 target penugasan audit khusus dalam tahun 2012, yang terealisir hanya sebanyak 5 penugasan dan yang telah terbit laporannya sebanyak 3 LHA. Realisasi sebesar 50% menunjukkan bahwa belum seluruh target berhasil dicapai. Dibandingkan dengan capaian tahun 2011 sebesar 116,67%, terjadi penurunan capaian target sebesar 66,67%. Hal ini disebabkan dari 6 target penugasan audit khusus yang direncanakan tahun 2012 hanya terealisir 5 peugasan, dan yang telah diterbitkan laporannya 3 LHA. Indikator kinerja laporan audit khusus sifatnya unik. Jika target yang ditetapkan tidak tercapai karena tidak adanya pengaduan yang ditindaklanjuti dengan audit khusus, maka secara organisasi, pelaksanaan tugas dan kegiatan di unit kerja BPKP telah baik. Hal ini juga menunjukkan fungsi Inspektorat sebagai mitra yang memberi nilai tambah bagi unit kerja relatif berhasil. Sedangkan jika semakin banyak pengaduan yang ditindaklanjuti dengan audit khusus, maka kondisi tersebut menggambarkan adanya gangguan/penyimpangan dalam pelaksanaan tugas dan kegiatan.
14
(5) Laporan Hasil Pemantauan/Evaluasi Kinerja/Kegiatan Hasil pencapaian indikator ini adalah sebagai berikut: Indikator Kinerja Laporan Hasil Pemantauan /Evaluasi Kinerja/Kegiatan
Satuan
Target
Realisasi
Laporan
58
58
Capaian Tahun Tahun 2012 2011 100,00%
115,79%
Laporan Hasil Pemantauan/Evaluasi Kinerja/Kegiatan yang menjadi indikator kinerja adalah output dari dua penugasan yaitu: penugasan Evaluasi Kinerja dan Evaluasi LAKIP pada unit kerja eselon II mandiri di lingkungan BPKP tahun 2012. Target sebesar 58 laporan terdiri dari 29 laporan hasil evaluasi kinerja pada 25 Perwakilan dan 4 Pusat-pusat; 29 laporan hasil evaluasi LAKIP pada 25 Perwakilan dan 4 Pusat-pusat. Realisasi
sebesar
100,00%
menunjukkan bahwa capaian kinerja mencapai target yang ditetapkan. Dari 58 penugasan di
tahun
2012,
seluruhnya
telah diterbitkan laporannya.
(6) Persentase Temuan Hasil Audit BPK yang Ditindaklanjuti Hasil pencapaian indikator ini adalah sebagai berikut: Indikator Kinerja
Satuan
Target
Realisasi
Persentase Temuan Hasil Audit BPK yang Ditindaklanjuti
%
100
78,31
Capaian Tahun Tahun 2012 2011 78,31%
100%
Persentase temuan hasil audit BPK yang ditindaklanjuti ditargetkan sebesar 100%. Realisasi sebesar 78,31% menunjukkan bahwa belum seluruh target berhasil dicapai. Dalam rangka pelaksanaan kegiatan monitoring 15
tindak lanjut atas temuan pemeriksaan BPK-RI, Inspektorat BPKP merupakan bagian dari Tim Pusat BPKP. Di lingkup Inspektorat sendiri tidak terdapat temuan BPK-RI yang perlu ditindaklanjuti dalam tahun 2012. Dibandingkan dengan capaian tahun 2011 sebesar 100%, terdapat penurunan pencapaian atas target. (7) Tersedianya Sistem Pelaporan Gratifikasi Hasil pencapaian indikator ini adalah sebagai berikut: Indikator Kinerja Tersedianya Sistem Pelaporan Gratifikasi
Tersedianya
sistem
Satuan
Target
Realisasi
%
100
75
pelaporan
gratifikasi
adalah
Capaian Tahun Tahun 2012 2011 75%
output
75%
dari
penugasan penyusunan sistem pelaporan gratifikasi dengan target sebesar 100%. Output tercapai jika tersedia sistem pelaporan gratifikasi dan telah dijalankan sesuai ketentuan. Realisasi sebesar 75% menunjukkan bahwa belum seluruh target berhasil dicapai. Konsep prosedur baku sistem pelaporan gratifikasi telah diselesaikan pada tahun 2010. Selanjutnya pada tahun 2011 telah dilakukan pembahasan konsep sistem pelaporan gratifikasi di tingkat BPKP dan Focus Group Discussion (FGD) di Perwakilan BPKP Provinsi DIY dan Perwakilan BPKP Provinsi Jawa Tengah. Selain itu, telah diundang pula Direktorat Gratifikasi KPK sebagai narasumber dalam rapat kerja Inspektorat BPKP pada tanggal 21 Desember 2011 yang juga dihadiri oleh wakil dari Biro Hukum dan Humas serta Biro Kepegawaian dan Organisasi BPKP dalam rangka membahas konsep dan penerapan sistem pelaporan gratifikasi. Dalam tahun 2012 belum terdapat tambahan progress target. Dibandingkan dengan capaian tahun 2011 sebesar 75%, tidak terdapat peningkatan atau penurunan pencapaian atas target.
16
Capaian sampai dengan tahun 2012 menunjukkan telah disusunnya konsep prosedur baku sistem pelaporan gratifikasi dan telah dibahasnya konsep sistem pelaporan gratifikasi di tingkat BPKP dan Focus Group Discussion (FGD) di Perwakilan BPKP Provinsi DIY dan Perwakilan BPKP Provinsi Jawa Tengah. (8) Tersedianya Sistem Pengaduan Masyarakat yang Efektif Hasil pencapaian indikator ini adalah sebagai berikut: Indikator Kinerja
Satuan
Target
Realisasi
Tersedianya Sistem Pengaduan Masyarakat yang Efektif
%
100
90
Capaian Tahun Tahun 2012 2011 90%
90%
Tersedianya sistem pengaduan masyarakat yang efektif adalah output dari penugasan penyusunan sistem pengaduan masyarakat dengan target sebesar 100%. Output tercapai jika tersedia sistem pengaduan masyarakat dan telah dijalankan sesuai ketentuan. Realisasi sebesar 90% menunjukkan bahwa belum seluruh target berhasil dicapai. Konsep prosedur baku sistem pengaduan masyarakat telah
diselesaikan
pada
tahun
2010.
Selanjutnya pada tahun 2011 telah tersedia sistem pengaduan masyarakat dalam website BPKP. Sistem pengaduan tersebut belum dapat dijalankan secara sempurna mengingat prosedur bakunya belum disahkan dan belum seluruh unit kerja di lingkungan BPKP Pusat, termasuk Inspektorat BPKP, dapat mengakses fasilitas tersebut. Pengaduan masyarakat yang diterima dan ditindaklanjuti oleh Inspektorat BPKP dilaksanakan melalui surat, baik langsung ditujukan ke Inspektorat BPKP maupun yang berasal dari disposisi Kepala BPKP. Capaian sampai dengan tahun 2012 menunjukkan telah disusunnya
17
konsep prosedur baku sistem pengaduan masyarakat dan telah tersedianya sistem pengaduan masyarakat dalam website BPKP. (9) Persentase Penyelesaian Tindak Lanjut atas Pengaduan yang Disampaikan Masyarakat Hasil pencapaian indikator ini adalah sebagai berikut: Indikator Kinerja
Satuan
Target
Realisasi
Persentase Penyelesaian Tindak Lanjut atas Pengaduan yang Disampaikan Masyarakat
%
70
100
Capaian Tahun Tahun 2012 2011 142,86%
166,67%
Persentase penyelesaian tindak lanjut atas pengaduan yang disampaikan masyarakat adalah output dari kegiatan monitoring penyelesaian tindak lanjut atas pengaduan yang disampaikan masyarakat dengan target sebesar 100%. Realisasi sebesar 142,86% menunjukkan bahwa dari 23 surat pengaduan masyarakat yang diterima oleh Inspektorat seluruhnya telah ditindaklanjuti sebagai berikut: -
Empat surat pengaduan telah diklarifikasi oleh unit terkait.
-
Lima surat ditindaklanjuti dengan audit khusus;
-
Tiga surat dalam proses penelaahan;
-
Sebelas surat telah ditelaah dan disimpulkan untuk tidak dilakukan proses lebih lanjut karena materi aduan yang tidak jelas (sumir).
Sasaran 2: Terpenuhinya kebutuhan sarana dan prasarana
Sasaran ini diukur tingkat capaiannya melalui satu indikator kinerja. Penjelasan atas indikator kinerja beserta capaiannya pada tahun 2012 adalah sebagai berikut:
18
Jumlah Sarana Prasarana Hasil pencapaian indikator ini adalah sebagai berikut: Indikator Kinerja Jumlah Sarana Prasarana
Satuan
Target
Realisasi
Unit
13
13
Capaian Tahun Tahun 2012 2011 100% 100%
Jumlah sarana prasarana adalah output dari kegiatan pengadaan barang dan jasa. Target sebesar 13 merupakan pengadaan barang sebagai berikut: -
PC PC Tablet Wireless mike Professional presenter Buku perpustakaan
Realisasi
sebesar
100%
6 unit; 2 unit; 2 unit; 2 unit; 1 paket. menunjukkan
bahwa
seluruh
rencana
pengadaan berhasil dilaksanakan. Dibandingkan dengan capaian tahun 2011 sebesar 100%, tidak terdapat peningkatan maupun penurunan pencapaian atas target. 2) Capaian Indikator Kinerja Utama Sebagaimana diungkapkan dalam Renstra, Indikator Kinerja Utama (IKU) untuk Inspektorat BPKP digunakan untuk mengukur capaian program. Inspektorat BPKP menetapkan 2 program dengan 5 IKU. Evaluasi dan analisis atas capaian program dikaitkan dengan IKU dapat diuraikan sebagai berikut:
Program 1: Program Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya Program ini diukur tingkat capaiannya melalui empat IKU. Penjelasan atas IKU beserta capaiannya pada tahun 2012 adalah sebagai berikut:
19
(1) Persentase Ditindaklanjutinya Rekomendasi Hasil Evaluasi, Reviu, dan Audit Hasil pencapaian indikator ini adalah sebagai berikut: Indikator Kinerja
Satuan Target
Persentase ditindaklanjutinya rekomendasi hasil evaluasi, reviu, dan audit
%
74
Realisasi
48,24
Capaian Tahun Tahun 2012 2011 65,19%
104,08%
Indikator kinerja Persentase ditindaklanjutinya rekomendasi hasil evaluasi, reviu, dan audit merupakan hasil dari perbandingan antara jumlah
rekomendasi (kejadian) yang telah ditindaklanjuti dalam tahun 2012 oleh satuan kerja yang dievaluasi/direviu/diaudit dengan jumlah rekomendasi (kejadian) dari hasil pemeriksaan dan pengawasan Inspektorat yang tertuang dalam Laporan Hasil Evaluasi/Reviu/Audit sampai dengan tahun 2012. Jumlah rekomendasi dan tindak lanjut (kejadian) terinci sebagai berikut: No. 1. 2.
Saldo TPB per 31-12-2011
Uraian TP s.d Tahun 2011 TP Tahun 2012 Jumlah
Jumlah Tindak Lanjut
89 110 199
Saldo TPB Per 31-12-2012
55 41 96
34 69 103
Berdasarkan data tersebut capaian IKU adalah sebesar 65,19% atau “cukup”.
Capaian
tersebut
merupakan
hasil
perhitungan
dari
perbandingan persentase realisasi 48,24% (jumlah tindak lanjut 96 kejadian
dibagi
jumlah
rekomendasi
199
kejadian)
dengan
target 74%. Tidak tercapainya target tindak lanjut atas temuan inspektorat BPKP antara lain disebabkan: -
Pada tahun 2012 LHA Operasional Pelaksanaan Tugas dan Kegiatan unit-unit kerja di lingkungan BPKP tahun 2012 terbit pada triwulan IV tahun 2012, sehingga tindak lanjut atas 20
rekomendasi sebagian besar belum dilaksanakan di tahun 2012. -
Saldo TPB tahun 2011 belum seluruhnya ditindaklajuti oleh unit kerja yang bersangkutan, hanya sebesar 61,80%.
(2) Persentase jumlah rencana pengawasan yang terealisasi Hasil pencapaian indikator ini adalah sebagai berikut: Indikator Kinerja
Satuan
Target
Realisasi
Persentase jumlah rencana pengawasan yang terealisasi
%
90
106,45
Capaian Tahun Tahun 2012 2011 118,28%
116,45%
Capaian kinerja sebesar 118,28% atau “memuaskan” merupakan realisasi penugasan pengawasan sebanyak 132 dari target dalam RKT sebanyak 124 yang dapat dirinci sebagai berikut: No. 1.
2. 3. 4. 5. 6.
Penugasan Pengawasan Target Realisasi Evaluasi Penyelenggaraan Sistem Pengendalian 29 29 Intern (SPIP) pada Unit Kerja Eselon II Mandiri Tahun 2011 Audit Operasional Pelaksanaan Tugas dan Kegiatan 29 37 pada Unit Kerja Eselon II Mandiri Tahun 2012 Reviu Laporan Keuangan 2 3 Evaluasi Kinerja pada Unit Kerja Eselon II Mandiri 29 29 Tahun 2011 Evaluasi LAKIP pada Unit Kerja Eselon II Mandiri 29 29 Tahun 2011 Audit Khusus 6 5 Jumlah 124 132
Penugasan audit khusus tidak terealisasi seluruhnya disebabkan tidak semua pengaduan ditindaklanjuti dengan audit khusus. (3) Persepsi Kepuasan terhadap Pelayanan Kepegawaian Hasil pencapaian indikator ini adalah sebagai berikut: Indikator Kinerja Persepsi Kepuasan terhadap Pelayanan Kepegawaian
Satuan
Target
Realisasi
%
83
79,19
Capaian Tahun Tahun 2012 2011 95,41%
97,65%
21
Pengukuran indikator outcome ini dengan melakukan survey kepada pegawai Inspektorat BPKP melalui kuesioner. Hasil survey terhadap 26 pegawai dari 39 pegawai yang ada di Inspektorat menunjukkan
bahwa
tingkat
kepuasan
BPKP
terhadap
pelayanan
kepegawaian adalah 79,19%, sehingga capaiannya adalah 95,41% atau “sangat baik”. (4) Persepsi Kepuasan terhadap Pelayanan Keuangan Hasil pencapaian indikator ini adalah sebagai berikut: Indikator Kinerja
Satuan
Target
Realisasi
Persepsi Kepuasan terhadap Pelayanan Keuangan
%
83
84,17
Capaian Tahun Tahun 2012 2011 101,41%
104,52%
Pengukuran indikator ini dengan melakukan survey kepada pegawai Inspektorat BPKP melalui kuesioner. Hasil survey 26 pegawai dari 39 pegawai yang ada di Inspektorat BPKP menunjukkan bahwa tingkat kepuasan terhadap pelayanan kepegawaian adalah 84,17%, sehingga capaiannya adalah 101,41% atau “Memuaskan”.
Program 2: Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur Negara
Program ini diukur tingkat capaiannya melalui IKU persepsi kepuasan terhadap pelayanan sarana dan prasarana.
Penjelasan atas IKU
beserta capaiannya pada tahun 2012 adalah sebagai berikut:
22
Indikator Kinerja
Satuan
Target
Realisasi
Persepsi Kepuasan terhadap Pelayanan Sarana Prasarana
%
83
80,01
Capaian Tahun Tahun 2012 2011 96,40%
101,93%
Pengukuran indikator ini dengan melakukan survey kepada pegawai Inspektorat BPKP melalui kuesioner. Hasil survey 26 pegawai dari 39 pegawai yang ada di Inspektorat BPKP menunjukkan bahwa tingkat kepuasan terhadap pelayanan sarana dan prasarana adalah 80,01%, sehingga capaiannya adalah 96,40% atau “Sangat Baik”. Dari survey tersebut juga diperoleh masukan untuk perbaikan pelayanan sarana dan prasarana antara lain: -
Pembenahan arsip;
-
Agar mengadakan PKS/rapat kecil tiap minggu (lingkup TU) tentang rencana, proses dan hasil pekerjaan/kegiatan ke-TU-an.
3. Aspek Keuangan dan Penunjang Lainnya 1) Keuangan Dalam melaksanakan seluruh kegiatan
untuk
sasaran
yang
mencapai ditetapkan,
Inspektorat
BPKP
telah
menyusun
anggaran
yang
diperlukan
sesuai
target
kinerja
yang
dengan telah
disepakati bersama. Inspektorat
BPKP memperolah dana yang
bersumber dari APBN dan telah ditetapkan dalam Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) Nomor 0005.0/089-01.1.01/00/2012 tanggal 9 Desember 2011, sebesar Rp6.089.296.000,00. Dalam tahun 2012, terdapat 4 kali revisi sehingga anggaran setelah revisi ke-4 menjadi sebesar Rp6.113.524.000,00.
Realisasi anggaran belanja
23
sampai dengan 31 Desember 2012 adalah sebesar Rp5.750.772.889,00 atau sebesar 94,07% dari anggaran. Secara rinci, alokasi dan realisasi anggaran tahun 2012 dapat diuraikan sebagai berikut: No. I.
II.
III.
Anggaran (Rp) DIPA Setelah Revisi
Jenis MAK Belanja Pegawai Belanja Gaji Belanja Lembur Sub jumlah Belanja Barang Operasional Non Operasional Pemeliharaan Perjalanan Dalam Negeri Sub jumlah Belanja Modal Peralatan dan Mesin Sub jumlah Jumlah
Realisasi (Rp)
%
1.821.432.000,00 36.864.000,00 1.858.296.000,00
1.976.911.000,00 36.864.000,00 2.013.775.000,00
2.061.134.727,00 8.925.000,00 2.070.059.727,00
104,26 24,21 102,79
197.463.000,00 794.015.000,00 95.830.000,00
197.463.000,00 794.015.000,00 95.830.000,00
137.907.993,00 529.440.647,00 53.055.027,00
69,84 66,68 55,36
3.043.692.000,00 4.131.000.000,00
2.912.441.000,00 3.999.749.000,00
2.866.826.535,00 3.553.542.431,00
98,43 89,68
100.000.000,00 100.000.000,00 6.089.296.000,00
100.000.000,00 100.000.000,00 6.113.524.000,00
93.482.960,00 93.482.960,00 5.750.772.889,00
93,48 93,48 94,07
Belanja pegawai dialokasikan untuk pembayaran gaji dan tunjangan, gaji pokok, tunjangan keluarga, tunjangan beras, honorarium, dan lembur pegawai. Belanja barang disediakan untuk memenuhi kebutuhan perlengkapan kantor, memelihara sarana dan prasarana kantor, serta perjalanan dinas dalam negeri. Kelompok belanja lainnya adalah belanja modal yang realisasinya sebesar Rp93.482.960,00 dari anggaran sebesar Rp100.000,000,00 atau 93,48%. Komponen anggaran belanja yang paling besar adalah belanja perjalanan dalam negeri yang berjumlah Rp2.912.441.000,00 dan direalisasikan sebesar Rp2.866.826.431,00 atau sebesar 98,68%. Belanja perjalanan dinas ini merupakan komponen terbesar karena untuk melaksanakan tugas dan kegiatan Inspektorat BPKP diperlukan perjalanan dinas ke unit kerja Perwakilan di seluruh Indonesia. 2) Sumber Daya Manusia Sumber Daya Manusia Inspektorat BPKP per 31 Desember 2012
24
sebanyak 39 pegawai, dan dapat diklasifikasikan berdasarkan golongan, jabatan, serta pendidikan sebagai berikut: Uraian Berdasarkan Golongan Golongan IV Golongan III Golongan II Jumlah Berdasarkan Jabatan Struktural - Eselon II - Eselon IV Fungsional Auditor Fungsional Arsiparis Fungsional Pranata Komputer Bendahara Pengeluaran Pengelolan BMN Staf TU Calon Auditor Jumlah Berdasarkan Pendidikan S2 S1/DIV D3 SLTA Jumlah
Per 31-12-2011
Tambah
Kurang
Per 31-12-2012
6 29 3 38
1 10 11
1 7 2 10
6 32 1 39
1 1 28 2 1 1 1 2 1 38
1 9 10
1 7 1 9
1 1 30 2 1 1 2 1 39
1 26 8 3 38
4 6 2 12
1 8 1 1 11
4 24 9 2 39
Mutasi pegawai dalam tahun 2012 berdasarkan Keputusan Kepala BPKP Nomor KEP-338/K/SU/2012 tanggal 2 April 2012 dan KEP559/K/SU/2012 tanggal 3 Mei 2012 tentang Pengangkatan dan Mutasi Pejabat Struktural di Lingkungan Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan; serta KEP-277/K.SU/02/2012 tanggal 7 Mei 2012;KEP278/K.SU/02/2012 tanggal 7 Mei 2012; KEP-2883/K.SU02/03/2012 tanggal 8 Mei 2012 dan KEP-350/K.SU/02/2012 tanggal 2 Juli 2012 tentang Pemindahan PNS di Lingkungan Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan. 3) Sarana Penunjang Sarana
penunjang
yang
dimiliki
oleh
Inspektorat
BPKP
per
31 Desember 2012 berdasarkan Laporan Barang Milik Negara adalah senilai Rp1.602.800.547,00 berupa Peralatan dan Mesin senilai
25
Rp1.580.107.622,00 dan Aset Tetap Lainnya senilai Rp22.692.925,00. Dibandingkan dengan saldo per 31 Desember 2011, sarana penunjang mengalami penambahan sebesar Rp93.482.960,00. Rincian mutasi sarana dan prasarana adalah sebagai berikut: No. 1. 2. 3. 4. 5.
Nama Kelompok Barang
Saldo Awal 1-1-2012 (Rp)
Saldo Akhir 31-12-2012 (Rp)
Mutasi Tambah (Rp)
Mutasi Kurang (Rp)
-
-
-
Peralatan dan Mesin Gedung dan Bangunan Jalan, Irigasi, dan Jaringan
1.496.617.622,00
83.490.000,00
-
-
-
-
-
-
-
-
Aset Tetap Lainnya Saldo
12.699.965,00 1.509.317.587,00
9.992.960,00 93.482.960,00
Tanah
-
- 1.580.107.622,00
22.692.925,00 - 1.602.800.547,00
Mutasi tambah sebesar Rp93.482.960,00 berupa: a. Peralatan dan mesin yang merupakan pembelian sebanyak 12 unit senilai Rp83.490.000,00, berupa: -
PC PC Tablet Wireless mike Professional presenter Jumlah
6 Unit 2 Unit 2 Unit 2 Unit
Rp 59.400.000.00 Rp 17.160.000.00 Rp 4.840.000,00 Rp 2.090.000.00 Rp 83.490.000,00
b. Aset Tetap Lainnya sebesar Rp9.992.960,00 berupa pembelian 1 paket buku perpustakaan.
26
BA B I V
D
PENUTUP
alam tahun 2012, Inspektorat BPKP telah melaksanakan tugas dan fungsinya, sehingga sebagian besar sasaran strategis yang telah ditetapkan dapat tercapai. Tercapainya sasaran strategis tersebut
terlihat dari terpenuhinya indikator kinerja yang telah ditetapkan. Tingkat keberhasilan atas 10 indikator kinerja sasaran sebagaimana dimuat dalam Tapkin Tahun 2012, dapat disimpulkan sebagai berikut: 1. Empat indikator kinerja tercapai dengan kategori memuaskan (≥100%); 2. Tiga
indikator
kinerja
tercapai
dengan
kategori
sangat
baik
(85%≤ s.d <100%); 3. Dua indikator kinerja tercapai dengan kategori baik (70%≤ s.d. < 85%) 4. Satu indikator kinerja tercapai dengan kategori kurang (< 50). Uraian indikator kinerja sasaran secara rinci dapat diuraikan sebagai berikut: Indikator kinerja yang tercapai dengan kategori memuaskan (≥100%): 1. Laporan Hasil Reviu (150%); 2. Laporan Hasil Pemantauan/Evaluasi Kinerja/Kegiatan (100,00%); 3. Persentase Penyelesaian Tindak Lanjut atas Pengaduan yang Disampaikan Masyarakat (142,86%); 4. Jumlah Sarana Prasarana (100%). Indikator kinerja yang tercapai dengan kategori sangat baik (85%≤ s.d <100%): 1. Laporan Hasil Evaluasi (93,10%); 2. Laporan Hasil Audit Operasonal (93,10%); 3. Tersedianya Sistem Pengaduan Masyarakat yang Efektif (90%);
27
Indikator kinerja yang yang tercapai dengan kategori baik (70%≤ s.d. <85%) adalah: 1. Prosentase temuan hasil audit BPK yang ditindaklanjuti (78,31%), 2. Tersedianya Sistem Pelaporan Gratifikasi (75%). Indikator kinerja yang tercapai dengan kategori kurang (<50%) adalah Laporan Hasil Audit Khusus (50%). Adapun tingkat keberhasilan atas 5 Indikator Kinerja Utama (IKU) atas dua program sebagaimana dimuat dalam Renstra 2010-2014, dapat disimpulkan sebagai berikut: 1. Dua indikator kinerja tercapai dengan kategori memuaskan (≥100%); 2. Dua
indikator
kinerja
tercapai
dengan
kategori
sangat
baik
(85%≤ s.d <100%): 3. Satu indicator kinerja tercapai dengan kategori cukup 55%≤ s.d <77%). Uraian capaian IKU secara rinci dapat diuraikan sebagai berikut: Indikator kinerja yang tercapai dengan kategori memuaskan (≥100%) adalah: 1. Persentase Jumlah Rencana Penugasan Pengawasan yang Terealisasi (118,28%); 2. Persepsi Kepuasan terhadap Pelayanan Keuangan (101,41%) Indikator kinerja yang tercapai dengan kategori sangat baik (85%≤ s.d <100%): 1. Persepsi Kepuasan terhadap Pelayanan Kepegawaian (95,41%); 2. Persepsi kepuasan terhadap Pelayanan sarana dan prasarana (96,40%). Indikator kinerja yang tercapai dengan kategori cukup (55%≤ s.d <77%) adalah Prosentase ditindaklanjutinya rekomendasi hasil evaluasi, reviu, dan audit (65,19%); Di masa
yang akan datang akan dilakukan upaya-upaya meningkatkan
pencapaian kinerja sasaran yang lebih baik lagi diantaranya:
28
-
Percepatan penyelesaian Sistem Pelaporan Gratifikasi dan Sistem Pengaduan Masyarakat yang Efektif;
-
Melaksanakan monitoring tindak lanjut dalam setiap penugasan dalam rangka percepatan tindak lanjut atas rekomendasi yang diberikan kepada unit kerja;
-
Pembenahan arsip;
-
Mengadakan kegiatan PKS khusus masalah ke-TU-an.
Segenap insan Inspektorat BPKP berkomitmen untuk bekerja keras dalam rangka melaksanakan rencana tersebut agar dapat direalisasikan sehingga lebih meningkatkan kinerja Inspektorat BPKP dan dengan demikian dapat mendorong terwujudnya visi BPKP sebagai “Auditor Presiden yang responsif, interaktif, dan terpercaya untuk mewujudkan akuntabilitas keuangan negara yang berkualitas”.
Jika kita tidak dapat mengukur keberhasilan kinerja kita Maka kita tidak memahami kinerja kita Jika kita tidak memahami kinerja kita Maka kita tidak dapat mengendalikannya Jika kita tidak dapat mengendalikan kinerja kita Maka kita tidak dapat memperbaikinya Jika kita tidak dapat memperbaiki kinerja kita Maka kita tidak dapat membedakan apakah kita berhasil atau gagal Jika kita tidak dapat membedakan keberhasilan atau kegagalan Kita mungkin memberi penghargaan kepada kegagalan...
29
Lampiran : 1 / 1 - 1
PENGUKURAN KINERJA TINGKAT SATUAN KERJA KEMENTERIAN/LEMBAGA Unit Organisasi: Inspektorat BPKP Tahun Anggaran: 2012 TARGET NO. 1 1
2
SASARAN STRATEGIS
INDIKATOR KINERJA
2 Meningkatnya efektifitas perencanaan 1 pengawasan dan kualitas pengelolaan keuangan. 2 3
Terpenuhinya kebutuhan sarana dan prasarana
SATUAN
REALISASI
2011 2012 2011 2012
% 2011
2012
3 Laporan Hasil Evaluasi
4 Laporan
5 29
29
7 29
8 27
9 100,00
10 93,10
Laporan Hasil Reviu Laporan Hasil Audit Operasonal
Laporan Laporan
2 29
2 29
4 29
3 27
200,00 100,00
150,00 93,10
4 5
Laporan Hasil Audit Khusus Laporan Hasil Pemantauan/Evaluasi Kinerja/Kegiatan
Laporan Laporan
6 38
6 58
7 44
3 58
116,67 115,79
50,00 100,00
6
% Temuan Hasil Audit BPK yang Ditindaklanjuti
%
100
100
100
78
100,00
78,31
7
Tersedianya Sistem Pelaporan Gratifikasi
%
100
100
75
75
75,00
75,00
8
Tersedianya Sistem Pengaduan Masyarakat yang Efektif
%
100
100
90
90
90,00
90,00
9
% Penyelesaian Tindak Lanjut atas Pengaduan yang Disampaikan Masyarakat
%
60
70
100
100
166,67
142,86
1
Jumlah Sarana Prasarana
Unit
13
13
13
13
100,00
100,00
Jumlah Anggaran Kegiatan Tahun 2012 (setelah penghematan) sebesar Rp6.113.524.000,00 Jumlah Realisasi Anggaran Kegiatan Tahun 2012 sebesar Rp5.750.772.889,00
Lampiran : 2 / 1 - 1
KERTAS KERJA PENGUKURAN PENCAPAIAN PROGRAM/INDIKATOR KINERJA UTAMA TAHUN 2012
NO
MISI
1 1
PROGRAM
2 Mendorong peningkatan tata kelola pemerintahan yang baik dan terwujudnya iklim yang mencegah KKN di lingkungan BPKP
Program Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya
Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur Negara
SASARAN
URAIAN
3
4
8
9
CAPAIAN 2011
2012
10
11
5
6
7
Persentase ditindaklanjutinya rekomendasi hasil evaluasi, reviu, dan audit
%
72
74
74,94
48,24
104,08
65,19
2
Persentase Jumlah Rencana Penugasan Pengawasan yang Terealisasi
%
90
90
104,81
106,45
116,45
118,28
3
Persepsi Kepuasan terhadap Pelayanan Kepegawaian
%
82
83
80,07
79,19
97,65
95,41
4
Persepsi Kepuasan terhadap Pelayanan Keuangan
%
82
83
85,71
84,17
104,52
101,41
5
Persepsi kepuasan terhadap Pelayanan sarana dan prasarana
%
82
83
83,58
80,01
101,93
96,40
Meningkatnya efektifitas perencanaan 1 pengawasan dan kualitas pengelolaan keuangan.
Terpenuhinya kebutuhan sarana dan prasarana
INDIKATOR KINERJA UTAMA TARGET REALISASI SATUAN 2011 2012 2011 2012
