LAPORAN AKUNTABILITAS KINERJA INSTANSI PEMERINTAH (LAKIP) INSPEKTORAT BPPT

BADAN PENGKAJIAN DAN PENERAPAN TEKNOLOGI

LAPORAN AKUNTABILITAS KINERJA INSTANSI PEMERINTAH (LAKIP) INSPEKTORAT BPPT TAHUN ANGGARAN 2015

Jakarta,

Januari 2016

KATA PENGANTAR

Dalam Pasal 3 Undang-Undang No. 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara Yang Bersih Dan Bebas Dari Korupsi, Kolusi, Dan Nepotisme, dinyatakan bahwa asas-asas umum penyelenggaraan negara meliputi Asas Kepastian Hukum, Asas

Tertib

Penyelenggaraan

Negara,

Asas

Kepentingan

Umum,

Asas

Keterbukaan, Asas Proporsionalitas, Asas Profesionalitas, dan Asas Akuntabilitas. Di dalam bagian Penjelasan UU No. 28 Tahun 1999, mengenai pasal 3 tersebut dirumuskan bahwa yang dimaksud dengan “Asas Akuntabilitas” adalah asas yang menentukan bahwa setiap kegiatan dan hasil akhir dari kegiatan Penyelenggara Negara harus dapat dipertanggung-jawabkan kepada masyarakat atau rakyat sebagai pemegang kedaulatan tertinggi negara sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Dengan diterbitkannya Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah, maka Inspektorat sebagai Entitas Akuntabilitas Kinerja pada Lembaga Non Kementerian BPPT melalui LAKIP Inspektorat TA.2015 ini melaporkan pertanggungjawaban atas pelaksanaan dan pencapaian Kinerja sesuai dengan lembar/dokumen Perjanjian Kinerja dan Anggaran yang telah dialokasikan untuk Inspektorat. Sebagaimana UU No. 28 Tahun 1999 dan Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tersebut diatas, Peraturan perundangan lainnya yang menjadi landasan disusunnya LAKIP Inspektorat BPPT adalah: 1.

Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 Tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah.

2.

Peraturan Menteri Negara PAN & RB Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Penyusunan Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja Dan Tatacara Reviu Atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah.

3.

Surat Edaran Menteri PAN&RB Nomor 03 Tahun 2013 tanggal 11 Maret 2013, Tentang Penempatan Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) Atau Laporan Kinerja Tahunan Pada Website (Laman) Atau Portal Berita Resmi Instansi.

Laporan Akuntabilitas Kinerja Inspektorat Tahun Anggaran 2015

Halaman 2

IKHTISAR EKSEKUTIF

Inspektorat

BPPT

sebagai

salah

satu

entitas

akuntabilitas

kinerja

telah

menyelesaikan Laporan Akuntabilitas Kinerja Tahun 2015 ini sebagai bentuk pertanggungjawaban kinerja yang dicapai dalam melaksanakan tugas pokok fungsinya serta penggunaan anggaran yang dikelolanya. Hasil capaian Kinerja Sasaran yang ditetapkan dalam Dokumen Perencanaan Kinerja Inspektorat Tahun 2015, secara umum dapat dipenuhi targetnya, serta sesuai dengan rencana yang telah ditetapkan. Bahkan, berapa capaian melampaui target yang ditentukan. Meskipun demikian, dalam pencapaian target indikator kinerja tersebut diperoleh gambaran bahwa keberhasilan dalam pelaksanaan pengawasan,

pembangunan

sistem pengedalian intern diseluruh Unit/Satuan Kerja, serta peningkatan kapabilitas dan kompetensi Aparatur Pengawasan Internal Pemerintah, secara keseluruhan sangat ditentukan oleh komitmen, keterlibatan dan peranserta aktif segenap komponen aparatur negara di lingkungan BPPT, Counterpart Inspektorat yaitu BPK, BPKP, Kementerian PAN&RB, Forum Inspektorat LPNK Ristek (FILI), masyarakat, dan pihak terkait lainnya sebagai kesatuan integral dari pembaharuan sistem administrasi negara untuk mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik (Good Governance) di lingkungan BPPT.

I.

Capaian Kinerja Indikator Kinerja Sasaran Secara umum, tingkat realisasi terhadap 4 (empat) target sasaran strategis yang ditetapkan dalam Perjanjian Kinerja Inspektorat BPPT Tahun 2015 adalah sebagai berikut: 1. Meningkatkan kualitas pengawasan dalam pelaksanaan tugas dan fungsi APIP sesuai dengan kebijakan, program, kegiatan dan sasaran sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

1.1. Laporan Keuangan BPPT telah direviu dan disajikan sesuai Standar Akuntasi Instansi (SAI) dan Standar Akuntasi Pemerintah (SAP).

.


Halaman 4

Aparat Pengawasan Intern Kementerian Negara/Lembaga wajib melakukan reviu atas Laporan Keuangan Kementerian/Lembaga (LK K/L), sebagaimana ketentuan yang diatur dalam Peraturan Menteri Keuangan No.41/PMK.09/2010 tentang Standar Reviu Atas Laporan Keuangan Kementerian Negara/Lembaga dan dan Peraturan Kementerian Keuangan Nomor 9/PMK.09/2015 tentang Standar Reviu atas Laporan Keuangan Pemerintah pusat. Kegiatan Reviu dilakukan secara paralel terhadap 19 Laporan Keuangan Satuan Kerja di lingkungan BPPT selaku Kuasa Pengguna Anggaran dan Laporan Keuangan BPPT dilaksanakan 2 kali dalam satu tahun, yaitu Laporan Keuangan Semester I dan Semester II Tahun Anggaran 2015.

1.2. Jumlah Laporan Hasil Evaluasi (LHE) AKIP Unit Kerja/Satker tepat waktu.

Tujuan dari kegiatan Evaluasi LAKIP Unit/Satuan Kerja di lingkungan BPPT, sesuai dengan Peraturan Menteri PAN & RB No.20 Tahun 2013 yang ditujukan terhadap pelaksanaan DIPA tahun anggaran 2014 Unit/Satker di lingkungan BPPT adalah ; a. Memberikan penilaian terhadap penerapan Sistem AKIP ; b. Memberikan saran perbaikan terhadap penerapan Sistem AKIP ; c.

Memberikan saran perbaikan guna peningkatan kinerja dan akuntabilitas Unit/Satuan Kerja.

d.

Memonitor tindak lanjut rekomendasi hasil evaluasi periode sebelumnya.

Pengukuran dan evaluasi kinerja Sasaran Strategis No. 1.2. dilakukan dengan cara menghitung jumlah Laporan Hasil Evaluasi (LHE) yang diterbitkan per tahun atas LAKIP unit kerja eselon I di lingkungan BPPT.

2.

Terlaksananya

percepatan

penyelesaian

tindak

lanjut

hasil

pengawasan dan memenuhi harapan pemangku kepentingan. Kegiatan tersebut dilaksanakan dengan tujuan untuk mengetahui permasalahan dan hambatan yang timbul dilapangan dalam pelaksanaan Laporan Akuntabilitas Kinerja Inspektorat Tahun Anggaran 2015

Halaman 5

ketaatan

terhadap

peraturan

dan

perundang-undangan

dalam

melaksanakan tercapainya kesesuaian pelaksanaan anggaran dan kinerja dengan kegiatan yang telah ditentukan oleh pihak pelaksana. Pengukuran dan evaluasi kinerja sasaran strategis No.2 tersebut diatas, dilakukan dengan cara membandingkan antara jumlah Rekomendasi BPK dengan jumlah Tindak Lanjut yang dilaksanakan oleh Unit Kerja/Satuan Kerja yang diaudit, dimana dengan semakin besar persentase perbandingan, semakin baik kondisinya

3.

Dibangunnya

sistem

pengendalian

intern

di

seluruh

Unit

Kerja/Satker dengan berbasis pada implementasi manajemen risiko. Pengukuran dan evaluasi kinerja sasaran strategis No.3. dilakukan dengan cara menghitung realisasi penerapan SPIP Tahap Penilaian Risiko terhadap Satker/Unit Kerja di lingkungan BPPT dibandingkan dengan target yang ditentukan sebanyak 4 (empat) unit/satuan kerja.

Pengukuran dan evaluasi kinerja sasaran strategis No.3. dilakukan dengan cara menghitung jumlah unit kerja atau satuan kerja yang menerapkan SPIP pada tahap penialain risiko dengan target sebesar 2 (dua) unit/satuan kerja. Implementasi SPIP pada tahap penilaian risiko pada tahun 2015 dilaksanakan pada empat satuan kerja, yaitu: 1. Balai Besar Teknologi Pati; 2. UPT. Balai Pengkajian dan Penelitian Hidrodinamika; 3. Balai Jaringan Informasi Ilmu Pengetahuan & Teknologi; dan 4. Balai Pengkajian Dinamika Pantai. Dengan demikian capaian kinerja Inspektorat sebesar 4 unit satuan kerja (200%) melampaui target yang ditentukan..

4.

Terlaksananya reformasi birokrasi melalui monitoring evaluasi dan quality assurance pelaksanaan reformasi birokrasi. Sebagaimana diamanatkan dalam Peraturan Menteri PAN&RB nomor 01/2012 Tentang Pedoman PMPRB, Inspektorat Instansi Pemerintah adalah Koordinator Asesor di lingkungan Kementerian/Lembaga. Untuk


Halaman 6

itu Inspektorat telah mengkoordinir pelaksanaan penilaian mandiri atas pelaksanaan RB BPPT, dengan menilai 6 Kedeputian/Setama Eselon I, dan 45 Unit Kerja/Satuan Kerja Eselon II/III. Hasilnya telah dilaporkan dan di-submit kepada Kementerian PAN&RB pada bulan April 2015.

Pelaksanaan Penilaian Mandiri Pelaksanaan Reformasi Birokrasi di BPPT dilakukan secara menyeluruh di 6 Kedeputian/Setama dan 45 Unit/Satuan Kerja di lingkungan BPPT. Inspektorat selaku Koordinator Asesor bersama

6 Asesor Deputi/Setama serta 12 Asisten Asesor

melaksanakan tahapan penilaian serta melengkapi dokumen evidence dari tiap-tiap unsur yang dinilai untuk mendukung hasil penilaian yang dicapai.

Untuk memperoleh pemahaman penilaian PMPRB secara tepat sesuai peraturan Menteri PAN&RB, dilaksanakan juga workshop PMPRB oleh Kementerian PAN&RB yang dihadiri oleh seluruh Unit/Satuan Kerja.

II.

Capaian Kinerja Lainnya 1. Pelaksanaan penelitian/penelaahan RKAKL Tahun Anggaran 2014. Dalam Peraturan Menteri Keuangan nomor 94 Tahun 2013 diamanatkan kepada APIP bahwa mulai tahun 2013 melakukan penelitian terhadap RKAKL. Pada tahun 2014 Inspektorat melakukan penelaahan terhadap RKAKL TA.2015. Dalam rangka menjamin kebenaran, kelengkapan dan kepatuhan

dalam

penerapan

kaidah

perencanaan

penganggaran

sebagaimana disebutkan dalam peraturan tersebut, Inspektorat telah melaksanakan penelitian terhadap RKAKL 45 Unit Kerja/Satuan Kerja di lingkungan BPPT, dan hasilnya telah disampaikan kepada Menteri Keuangan melalui DirJen.Anggaran. 2. Pelaksanaan pemantauan penerapan INPRES 02/2014 tentang Strategi Nasional Aksi Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi (Stranas PPK) di Lingkungan BPPT. Pelaksanaan Stranas Aksi PPK di lingkungan BPPT dikoordinasikan oleh Biro Perencanaan. Inspektorat secara periodik melakukan pemantauan dan Laporan Akuntabilitas Kinerja Inspektorat Tahun Anggaran 2015

Halaman 7

evaluasi atas pelaksanaan

Inpres tersebut. Sebagai hasil pemantauan

tersebut, telah direkomendasikan kepada Unit Kerja terkait untuk melaksanaan pembuatan peraturan mengenai pemberlakuan Inpres, membuat Standar Operasional Prosedur (SOP) penanganan tindak pidana korupsi, dan SOP penanganan pengaduan masyarakat mengenai kasus korupsi yang terjadi di lingkungan BPPT.

3. Meningkatkan kapabilitas dan kompetensi auditor melalui Diklat Sertifikasi Penjenjangan dan Teknis Pengawasan. Pengukuran dan evaluasi kinerja sasaran strategis No.5 dilakukan dengan cara menghitung jumlah Auditor yang telah mengikuti Diklat Pengawasan. Dalam pemenuhan capaian targetnya telah diajukan 7 (tujuh) Auditor untuk mengikuti Diklat Pengawasan di BPKP. Sehingga persentase capaian sasaran strategisnya adalah: 175%. Dengan demikian target dari Sasaran Strategis No.5. telah dapat dicapai, bahkan melampaui target 4 (empat) pegawai yang ditentukan, yaitu sebanyak 7 (tujuh pegawai atau sebesar 175%.

4. Penyusunan dan pelaksanaan evaluasi SOP dilingkungan Inspektorat. Inspektorat telah menyusun SOP yang berlaku dilingkungan Inspektorat sebanyak 12 SOP dan telah dievaluasi oleh PDIS selaku pusat dokumentasi, informasi dan standardisasi di lingkungan BPPT.

III.

Akuntabilitas Keuangan Berdasarkan kebijakan manajemen untuk melakukan penghematan pada seluruh Unit/Satuan Kerja,maka alokasi Anggaran Inspektorat Tahun Anggaran 2014yang semula sebesar Rp.3.000.000.000,-menjadi Rp.2.402.196.000,-. Dengan dilakukannya pemotongan anggaran dalam rangka Penghematan dan Pengendalian Belanja K/L melalui Pemotongan Belanja K/Lmaka terdapat penghematan anggaran sebesar Rp.882.784.000,-(24,88%). Adapun realisasi dan pertanggungjawaban penggunaan anggaran dapat disampaikan sebagai berikut:


Halaman 8

1.

Realisasi penyerapan anggaran Inspektorat pada tahun 2015 adalah sebesar Rp. 2.117.216.000,- (100%) dari total anggaran DIPA Inspektorat sebesar Rp. 2.117.216.000,-.

2.

Secara umum dapat disimpulkan bahwa seluruh kegiatan Inspektorat tahun 2014 telah dapat diselesaikan dan hasilnya sesuai dengan target bahkan 2 sasaran strategis melampaui target yang direncanakan, dan dapat dilakukan penghematan anggaran sebesar 29,42%.


Halaman 9

DAFTAR ISI Halaman

KATA PENGANTAR

2 4 10 11 12

IKHTISAR EKSEKUTIF DAFTAR ISI DAFTAR GAMBAR DAFTAR TABEL Bab I.

PENDAHULUAN 1.1. Latar Belakang 1.2. Kedudukan, Tugas, Fungsi dan Kewenangan 1.3. Layanan Inspektorat

I – 13 I – 14 I – 15

1.4. Visi Misi dan Nilai

I – 16

1.5. 1.6. 1.7. 1.8.

Struktur Organisasi Sumber Daya Manusia Permasalahan Utama (Strategic Issues) Sistematika Penyajian PERENCANAAN DAN PERJANJIAN KINERJA

I – 17 I – 17 I – 24 I – 25

2.1. Keterkaitan RPJMN, Renstra dan Perencanaan Kinerja

II – 28

2.2. Renstra Inspektorat Tahun 2015-2019 2.3. Program / Kegiatan Inspektorat Sesuai Renstra2015-2019 2.4. Evaluasi Kinerja AKUNTABILITAS KINERJA INSPEKTORAT TAHUN 2015

II – 31 II – 31 II – 33

3.1. 3.2. 3.3. 3.4.

Pengukuran Kinerja Pengukuran Dan Evaluasi Kinerja Sasaran Strategis dan IKU Capaian Kinerja Lainnya Akuntabilitas Keuangan PENUTUP

III – 34 III - 35 III – 48 III – 52

Kesimpulan Saran

IV – 54 IV - 55

Bab II.

Bab III.

Bab IV. 4.1. 4.2. LAMPIRAN:

1. Pelaksanaan Rencana Aksi Tahun 2014 2. Keputusan Kepala BPPT No.:065/Kp/KA/IV/2003 - 29 April 2003 3. Surat Tugas Tim Penyusun LAKIP Inspektorat TA.2015


Halaman 10

DAFTAR GAMBAR Halaman

Gambar 1.1.

Visi Misi dan Nilai Organisasi Inspektorat.

I – 16

Gambar 1.2.

Struktur Organisasi SDM Inspektorat.

I – 17

Gambar 1.3.

Grafik Komposisi SDM Inspektorat.

I – 18

Gambar 1.4.

Grafik Komposisi Jenjang Struktural Inspektorat.

I – 19

Gambar 1.5.

Grafik Komposisi Jabatan Fungsional Auditor (JFA) Inspektorat.

I – 20

Gambar 1.6.

Grafik Komposisi Personil Menurut Golongan / Kepangkatan

I – 20

Gambar 1.7.

Grafik Komposisi Jabatan Fungsional Umum.

I – 21

Gambar 1.8.

Grafik Komposisi Jabatan Fungsional Arsiparis

I – 22

Gambar 1.9.

Grafik Komposisi SDM Inspektorat Berdasarkan Tingkat Pendidikan

I – 23

Gambar 1.10

Grafik Komposisi SDM Inspektorat Berdasarkan Golongan Ruang Kepangkatan

I - 24

Gambar 3.1.

Pelaksanaan Kegiatan Reviu Laporan Keuangan

III – 36

Gambar 3.2.

Rapat Koordinasi Tindak Lanjut

III – 43

Gambar 3.3.

Pelaksanaan Penerapan Tahapan Inspektorat dan Satker/Unit Kerja.

Gambar 3.4.

Bimtek dan Supervisi oleh Kementerian PAN&RB

III – 48

Gambar 3.5.

Diklat Sertifikasi Penjenjangan di PUSDIKLATWAS BPKP

III – 49

Gambar 3.6.

Diklat Teknis Substansi Audit Kinerja

III – 49


SPIP

oleh

BPKP,

III – 45

Halaman 11

DAFTAR TABEL

Halaman

Tabel 1.1.

Komposisi SDM Inspektorat

I – 18

Tabel 1.2.

Komposisi Jenjang Struktural Inspektorat

I – 19

Tabel 1.3.

Komposisi Jabatan Fungsional Auditor (JFA) Inspektorat

I – 19

Tabel 1.4.

Komposisi Jabatan Fungsional Umum

I – 21

Tabel1.5.

Komposisi Jabatan Fungsional Arsiparis

I – 21

Tabel1.6.

Komposisi SDM Inspektorat Berdasarkan Tingkat Pendidikan.

I – 22

Tabel1.7.

Komposisi SDM Inspektorat Berdasarkan Golongan Kepangkatan

I – 23

Tabel 2.1.

Perjanjian Kinerja Inspektorat 2015

II – 32

Tabel 3.1.

Realisasi Capaian Indikator Kinerja Reviu Laporan Keuangan BPPT

III – 36

Tabel 3.2.

Daftar Satuan Kerja Dilingkungan BPPT Yang Direviu

III – 37

Tabel 3.3.

Realisasi Capaian Indikator Kinerja Evaluasi AKIP Unit Kerja di BPPT

III – 38

Tabel 3.4.

Daftar Satuan Kerja Dilingkungan BPPT Yang Dievaluasi

III – 38

Tabel 3.5.

Daftar Rincian Penilaian AKIP Unit Kerja Eselon I di Lingkungan BPPT

III – 39

Tabel 3.6.

Daftar Rincian Tindak Lanjut Rekomendasi BPK

III – 42

Tabel 3.7.

Realisasi Capaian Indikator Kinerja Tindak Lanjut Rekomendasi Realisasi Capaian Indikator Kinerja Penerapan SPIP di Unit Kerja/ Satuan Kerja di BPPT

III – 43

Tabel 3.9.

Daftar Rekapitulasi Pelaksanaan SPIP di BPPT .

III – 45

Tabel 3.10

Perbandingan Nilai PMPRB Realisasi Capaian Indikator Kinerja Terlaksananya PMPRB di lingkungan BPPT tepat waktu

III – 47

Tabel 3.12

Pelaksanaan Diklat Pengawasan SDM Inspektorat

III – 50

Tabel 3.13

Capaian Pelaksanaan Stranas Aksi PPK BPPT

III - 52

Tabel 3.8.

Tabel 3.11.


III - 44

III – 47

Halaman 12

BAB I.PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang Pengawasan Intern pemerintah merupakan unsur manajemen yang penting dalam rangka mewujudkan kepemerintahan yang baik. Aparat Pengawasan Intern Pemerintah (APIP) sebagai pelaksana pengawasan intern pemerintah harus mampu merespon berbagai permasalahan dan perubahan yang terjadi melalui suatu program dan kegiatan yang ditetapkan dalam suatu kebijakan pengawasan nasional. Arah kebijakan pengawasan nasional yang diuraikan dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional dinyatakan dengan : 1.

Peningkatan efektivitas pengawasan aparatur negara, koordinasi dan sinergi pengawasan internal, eksternal dan pengawasan masyarakat.

2.

Percepatan pelaksanaan tindak lanjut hasil-hasil pengawasan dan pemeriksaan.

Untuk melaksanakan peran pengawasan secara optimal, Inspektorat BPPT sebagai unit APIP Pusat menentukan prioritas sasaran pengawasanserta melaksanakan kegiatan pengawasan yang tepat dan relevan sesuai program pengawasan yang telah ditetapkan. Program/Kegiatan Inspektorat BPPT juga disesuaikan dengan kebijakan pengawasan nasional. Sesuai dengan Pasal 48 Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008 tentang Sistem

Pengendalian

Intern

Pemerintah

(SPIP),

Inspektorat

dalam

melaksanakan kegiatan pengawasan berkaitan langsung dengan penjaminan kualitas (Quality Assurance) terhadap efektifitas Sistem Pengendalian Intern atas penyelenggaraan tugas dan fungsi Instansi Pemerintah termasuk akuntabilitas keuangan negara, sehingga sasaran program/kegiatan tahun 2015 diarahkan untuk dapat memantau dan mengawal serta mengevaluasi pelaksanaan kinerja BPPT dengan mempertimbangkan kemampuan sumber daya Inspektorat. Inspektorat BPPT sebagai Unit Kerja Eselon II adalah unsur penyelenggara pemerintahan

negara

yang

berkewajiban


mempertanggung-jawabkan Halaman 13

pelaksanaan tugas pokok dan fungsinya serta kewenangan dalam pengelolaan sumberdaya dan kebijakan yang dipercayakan kepadanya, sebagaimana diatur dalam Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang SAKIP, dalam bentuk Laporan Akuntabilitas Kinerja Pemerintah (LAKIP) Satker/Unit Kerja.

1.2. Kedudukan, Tugas, Fungsi Dan Kewenangan Berdasarkan SK Kepala BPPT Nomor 170/Kp/KA/BPPT/IV/2006, tentang Organisasi dan Tata Kerja Badan Pengkajian dan Penerapan Teknologi, Tanggal 21 April 2006, kedudukan, tugas pokok dan fungsi, serta kewenangan Inspektorat adalah sebagai berikut : 1.2.1. Kedudukan Inspektorat

Unit Kerja Inspektorat dipimpin oleh Inspektur yang berada dibawah dan bertanggungjawab kepada Kepala BPPT. 1.2.2. Tugas Pokok Inspektorat

Inspektorat mempunyai tugas melaksanakan pengawasan fungsional di lingkungan BPPT. 1.2.3. Fungsi Inspektorat

Dalam melaksanakan tugasnya, Inspektorat menyelenggarakan fungsi : a. Penyiapan perumusan kebijakan pengawasan fungsional; b. Pelaksanaan pengawasan fungsional sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku; c.

Pelaksanaan administrasi Inspektorat.

1.2.4. Kewenangan Inspektorat

Dalam rangka menjalankan tugas dan fungsinya, Inspektorat diberikan wewenang sebagai berikut: a. Mengakses

seluruh

informasi,

sistem

informasi,

catatan,

dokumentasi, aset, dan personil yang diperlukan sehubungan dengan pelaksanaan fungsi audit intern; b. Melakukan komunikasi secara langsung dengan pejabat pada satuan kerja yang menjadi obyek audit intern dan pegawai lain yang diperlukan dalam rangka pelaksanaan audit intern; c.

Memiliki wewenang untuk menyampaikan laporan dan melakukan konsultansi dengan Pimpinan Lembaga dan berkoordinasi dengan pimpinan lainnya;


Halaman 14

d. Melakukan koordinasi kegiatannya dengan kegiatan auditor eksternal; f.

Mengalokasikan sumber daya Inspektorat BPPT serta menetapkan frekuensi, obyek, dan lingkup audit intern;

g. Menerapkan teknik-teknik yang diperlukan untuk memenuhi tujuan audit intern; h. Meminta dan memperoleh dukungan dan/atau asistensi yang diperlukan, baik yang berasal dari internal maupun eksternal BPPT dalam rangka pelaksanaan fungsi audit intern.

1.3. Layanan Inspektorat Produk hasil pelaksanaan tatalaksana pelaksanaan tugas dan fungsi Inspektorat adalah layanan dibidang pengawasan berupa: 1.

Audit, terdiri dari: 1.1. Audit Kinerja; 1.2. Audit Tujuan Tertentu/Audit Khusus; 1.3. Audit Investigatif; 1.4. Audit Barang Milik Negara (BMN).

2.

Reviu, terdiri dari: 2.1. Reviu Laporan Keuangan Lembaga; 2.2. Reviu Laporan Realisasi Anggaran; 2.3. Reviu RKAK/L; 2.4. Reviu Atas Laporan Kinerja.

3.

Evaluasi, terdiri dari: 3.1. Evaluasi SPIP; 3.2. Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP).

4.

Pemantauan, terdiri dari: 4.1 Pemantauan Tindak Lanjut Hasil Pengawasan Fungsional; 4.2 Pemantauan Capaian Kegiatan Program Kedeputian.

5.

Kegiatan Pengawasan lainnya, terdiri dari: 5.1. Konsultasi dan Asistensi;


Halaman 15

5.2. Supervisi dan Pendampingan; 5.3. Sosialisasi.

6.

Telaah Teman Sejawat, terdiri dari: 6.1. Penelaahan Teman Sejawat (Peer Review).

1.4. Visi-Misi dan Nilai Visi yang hendak dicapai oleh seluruh jajaran pegawai di Inpektorat adalah “Mencapai APIP yang profesional dalam rangka meningkatkan kinerja BPPT menuju tata kelola pemerintahan yang baik (good governance)” Dalam mencapai Visinya, Inspektorat menempuh 3 cara yaitu: 1. Meningkatkan mutu pengelolaan dan tanggungjawab keuangan negara melalui pengawasan yang efektif. 2. Mendorong peningkatan sistem pengendalian intern melalui asistensi penerapan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP). 3. Mengawal reformasi birokrasi melalui pemantauan dan quality assurance pelaksanaan reformasi birokrasi. Visi-Misi dan Nilai Inspektorat diilustrasikan seperti gambar di bawah ini:

Gambar 1.1. Visi-Misi dan Nilai Inspektorat


Halaman 16

1.5. Struktur Organisasi Berdasarkan SK Kepala BPPT Nomor: 170/Kp/KA/BPPT/IV/2006,Tanggal 21 April 2006, tentang Organisasi dan Tata Kerja Badan Pengkajian dan Penerapan Teknologi, maka struktur organisasi Inspektorat adalah sebagai berikut : Gambar 1.2. Struktur Organisasi Inspektorat (SK Ka.BPPT No.: 170/Kp/KA/BPPT/IV/2006) INSPEKTUR Sub Bag. Tata Usaha

KELOMPOK JABATAN FUNGSIONAL

Sesuai dengan gambar 1.1.diatas, dalam melaksanakan tugasnya, Inspektur membawahi : 1.

Sub Bagian Tata Usaha 

Mempunyai tugas melakukan pelayanan administrasi di lingkungan Inspektorat

2.

Kelompok Jabatan Fungsional 

Mempunyai tugas melakukan kegiatan sesuai dengan jabatan fungsional

masing-masing

berdasarkan

peraturan

perundang-

undangan yang berlaku 1.6. Sumber Daya Manusia Inspektorat memiliki jumlah SDM yang kurang memadai dengan komposisi disiplin ilmu yang terbatas. Sebagai gambaran tentang kekuatan SDM Inspektorat posisi per 31 Desember 2015 dapat disampaikan sebagai berikut: a. Komposisi SDM Inspektorat Sebaran sumber daya pegawai yang ada di unit kerja Inspektorat dapat dilihat dalam tabel dibawah ini. Laporan Akuntabilitas Kinerja Inspektorat Tahun Anggaran 2015

Halaman 17

Tabel 1.1 Komposisi SDM Inspektorat NO

STATUS

JUMLAH (Orang)

1

Inspektur

1

2

Kepala Sub Bagian Tata Usaha

1

3

Auditor Utama

1

Auditor Madya

5

Auditor Muda

2

Auditor Pertama

10

Auditor Penyelia

2

3

Fungsional Arsiparis

1

3

Fungsional Umum

6

TOTAL

29

Gambar 1.3. Grafik Komposisi SDM Inspektorat

Personil Berdasarkan Jabatan Inspektur 6

Ka. Subbag TU

1 1 1

Auditor Utama 5

1

Auditor Madya Auditor Penyelia

2 10

2

Auditor Muda Auditor Pertama Auditor Pelaksana Staf


Halaman 18

b.

Komposisi Jenjang Struktural Inspektorat Tabel 1.2 Komposisi Jenjang Struktural Inspektorat NO

JABATAN STRUKTURAL

JUMLAH (Orang)

1

Inspektur

1

2

Ka. Sub. Bagian Tata Usaha

1

TOTAL

2

Gambar 1.4. Grafik Komposisi Jenjang Struktural Inspektorat

Jumlah SDM (Orang)

2 2 1.5

1

1

1 0.5 0 Inspektur

Ka. Sub. Bagian Tata Usaha

Total

Jabatan Struktural

c.

Komposisi Jabatan Fungsional Auditor (JFA) Tabel 1.3

Komposisi Jabatan Fungsional Auditor (JFA) Inspektorat NO

JABATAN AUDITOR

JUMLAH (Orang)

A. AUDITOR AHLI : 1

Auditor Utama

1

2

Auditor Madya

5

3

Auditor Muda

2

4

Auditor Pertama

10

B. AUDITOR TERAMPIL : 1

Auditor Penyelia

1

2

Auditor Pelaksana

1

TOTAL (A + B)


20

Halaman 19

Gambar 1.5. Grafik Komposisi Jabatan Fungsional Auditor (JFA) Inspektorat

Komposisi Jabatan Fungsional Auditor

1

1

Auditor Utama Auditor Madya

5

Auditor Penyelia Auditor Muda

10

1

Auditor Pertama

2

Auditor Pelaksana

Gambar 1.6. Grafik Komposisi Personil Menurut Golongan / Kepangkatan

Personil Menurut Golongan 3 Gol 3 A 3

Gol 3 B

1

13

Gol 3 C Gol 3 D

2

Gol 4 B Gol 4 C

4 3


Gol 4 D

Halaman 20

d.

Komposisi Jabatan Fungsional Umum Tabel 1.4 Komposisi Jabatan Fungsional Umum NO

JABATAN FUNGSIONAL UMUM

JUMLAH (Orang)

1

Analisis Data

0

2

Pelaksana Urusan

1

3

Pembantu Pelaksana Urusan

0

TOTAL

1

Gambar 1.7. Grafik Komposisi Jabatan Fungsional Umum

Jumlah SDM (Orang)

6

6

6 5 4 3 2 1

0

0

0

Analisis data

Pelaksana urusan

Pembantu Pelaksana Urusan

Total

Jabatan Fungsional Umum

e.

Komposisi Jabatan Fungsional Arsiparis Tabel 1.5 Komposisi Jabatan Fungsional Arsiparis NO

JABATAN ARSIPARIS

JUMLAH (Orang)

A. ARSIPARIS AHLI : 1

Arsiparis Utama

0

2

Arsiparis Madya

0

3

Arsiparis Muda

0

4

Arsiparis Pertama

1

B. ARSIPARIS TERAMPIL : 1

Arsiparis Penyelia

0

2

Arsiparis Pelaksana Lanjutan

0

3

Arsiparis Pelaksana

0

TOTAL (A + B) Laporan Akuntabilitas Kinerja Inspektorat Tahun Anggaran 2015

1 Halaman 21

Gambar 1.8 Grafik Komposisi Jabatan Fungsional Arsiparis 1

1 Jumlah SDM (Orang)

1 0.9 0.8 0.7 0.6 0.5 0.4 0.3 0.2 0.1

0

0

0

0

0

Arsiparis Terampil

Arsiparis Ahli Pertama

Arsiparis Ahli Muda

Arsiparis Ahli Madya

Arsiparis Ahli Utama

Total

Jabatan Fungsional Umum

f.

Komposisi SDM Inspektorat Berdasarkan Tingkat Pendidikan Tabel 1.6 Komposisi SDM Inspektorat Berdasarkan Tingkat Pendidikan N O

TINGKAT PENDIDIKAN

JUMLAH (Orang)

1

S2

4

2

S1

23

3

D1 - D3

1

4

SLTA

1

TOTAL


29

Halaman 22

Gambar 1.9. Grafik Komposisi SDM Inspektorat Berdasarkan Tingkat Pendidikan

Pendidikan Terakhir 23

25 20 15 10

4

5

1

0 S2

S1

S2

g.

S1

1

Diploma Diploma

SLTA SLTA

Komposisi SDM Inspektorat Berdasarkan Golongan Ruang Kepangkatan.

Tabel 1.7 Komposisi SDM Inspektorat Berdasarkan Golongan Ruang Kepangkatan NO

GOLONGAN RUANG

JUMLAH (Orang)

1

Golongan IV

7

2

Golongan III

22

3

Golongan II

0

4

Golongan I

0

TOTAL


29

Halaman 23

Gambar 1.10. Grafik Komposisi SDM Inspektorat Berdasarkan Golongan Ruang Kepangkatan

Personil Menurut Golongan 3 Gol 3 A 3

Gol 3 B

1

14

Gol 3 C Gol 3 D

2

Gol 4 B Gol 4 C

4 2

Gol 4 D

Memperhatikan gambaran kondisi pegawai Inspektorat diatas, terlihat bahwa komposisi Jabatan Fungsional Auditor (JFA) yang dimiliki oleh Inspektorat pada saat ini menunjukkan telah terjadi kekurangan jabatan Auditor Ahli Muda dengan peran sebagai Ketua Tim. Dalam mengatasi kekurangan didalam pelaksanaan tugas-tugas pengawasan, diambil kebijakan memberdayakan personil Subbagian Tata Usaha, dan memerankan anggota JFA Auditor Ahli Pertama sebagai Ketua Tim (limpah atas). Untuk melaksanakan pengembangan SDM Inspektorat, dilakukan program Diklat Jabatan Fungsional Auditor (JFA), Diklat Teknis Substansi Pengawasan, dan kegiatan workshop/seminar di bidang pengawasan.

1.7. Permasalahan Utama (Strategic Issues) Pelaksanaan tugas-tugas di Inspektorat dituangkan dalam program-program PKPT dan Non PKPT. Disamping itu sebagaimana dicantumkan dalam Rencana Kerja dan Anggaran Kementerian/Lembaga, tugas-tugas Inspektorat dilaksanakan melalui Program Peningkatan Pengawasan dan Akuntabilitas Aparatur BPPT yang dituangkan dalam 19 Kegiatan. Pelaksanaan kegiatan tersebut direalisasikan untuk mencapai APIP yang memiliki integritas dan Laporan Akuntabilitas Kinerja Inspektorat Tahun Anggaran 2015

Halaman 24

kapabilitas dalam menjalankan fungsi pengawasan yang bertujuan untuk memberikan keyakinan yang memadai bagi tercapainya efektivitas dan efisiensi pencapaian tujuan penyelenggaraan pemerintahan negara, keandalan pelaporan keuangan, pengamanan aset negara, dan ketaatan terhadap peraturan perundang-undangan. Kendala dan permasalahan strategis yang dihadapi Inspektorat BPPT dapat dipahami dari gambaran kondisi sebagai berikut, yaitu terbatasnya tenaga Auditor dibandingkan dengan ruang lingkup objek pengawasan ; komposisi jenjang jabatan Auditor yang tidak ideal ; adanya kesenjangan personil Auditor yang senior dengan yang lebih yunior sebagai akibat moratorium penerimaan pegawai, sehingga terdapat kevakuman proses alih pengetahuan dan pengalaman-pengalaman pengawasan. Disamping itu, faktor-faktor seperti keterbatasan anggaran penyelenggaraan diklat pengawasan ; keterbatasan peralatan pengolah data dan komunikasi dan sudah tidak memadai dalam mendukung pelaksanaan tugas pengawasan juga menjadi kendala terhadap kinerja Inspektorat. Sementara itu, dengan dituntutnya peranan APIP yang lebih besar dengan penugasan

bersifat

Adhoc

seperti:

Evaluasi

RB

;

Penilaian

Mandiri

Pelaksanaan Reformasi Birokrasi ; Pelaksanaan Zona Integritas dan Wilayah Bebas

Korupsi

;

Pelaksanaan

Strategi

Nasional

Pencegahan

dan

Pemberantasan Korupsi (Stranas PPK) ; Reviu RKAKL ; tak jarang menyita waktu dan energi para Auditor untuk melaksanakan tugas pokok dan fungsinya melakukan pemeriksaan/audit pada unit/satuan kerja di lingkungan BPPT. Hambatan lainnya yaitu adanya keberatan dari pihak Auditee karena unit kerjanya telah diaudit oleh BPK sehingga merasa tidak perlu diaudit karena menimbulkan kesan adanya tumpang tindih pemeriksaan yang menyita waktu mereka.

1.8. Sistematika Penyajian Sistematika penyajian Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) Unit Kerja Inspektorat TA.2015 berpedoman pada Peraturan Menteri Negara Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja dan Tata cara Reviu Atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah, yaitu sebagai berikut: Laporan Akuntabilitas Kinerja Inspektorat Tahun Anggaran 2015

Halaman 25

Bab I – Pendahuluan, Pada bab ini disajikan penjelasan umum organisasi dengan penekanan kepada aspek strategis organisasi serta permasalahan utama (Strategic Issue) yang sedang dihadapi organisasi. Bab II – Perencanaan dan Perjanjian Kinerja, Pada bab ini diuraikan ringkasan/ikhtisar

perjanjian kinerja tahun yang

bersangkutan. Bab III – Akuntabilitas Kinerja Tahun 2014, A.

Capaian Kinerja Inspektorat Pada sub bab ini disajikan capaian kinerja organisasi untuk setiap pernyataan

kinerja

sasaran

strategis

Organisasi

sesuai

dengan

hasilpengukuran kinerja organisasi. Untuk setiap pernyataan kinerja sasaran strategis tersebut dilakukan analisis capaian kinerja sebagai berikut: 1.

Membandingkan antara target dan realisasi kinerja tahun ini;

2.

Membandingkan antara realisasi kinerja serta capaian kinerja tahun ini dengan tahun lalu dan beberapa tahun terakhir;

3.

Membandingkan realisasi kinerja sampai dengan tahun ini dengan target

jangka

menengah

yang

terdapat

dalam

dokumen

perencanaan strategis organisasi; 4.

Membandingkan realisasi kinerja tahun ini dengan standar nasional (jika ada);

5.

Analisis penyebab keberhasilan / kegagalan atau peningkatan /penurunan kinerja serta alternatif solusi yang telah dilakukan;

6.

Analisis atas efisiensi penggunaan sumberdaya;

7.

Analisis program / kegiatan yang menunjang keberhasilan ataupun kegagalan pencapaian pernyataan kinerja.

B.

Realisasi Anggaran Pada sub bab ini diuraikan realisasi anggaran yang digunakan dan yang telah digunakan untuk mewujudkan kinerja organisasi sesuai dengan dokumen Perjanjian Kinerja tahun 2015.


Halaman 26

Bab IV – Penutup, Pada bab ini diuraikan simpulan umum atas capaian kinerja organisasi serta langkah di masa

mendatang yang akan dilakukan organisasi untuk

meningkatkan kinerjanya.


Halaman 27

BAB II. PERENCANAAN DAN PERJANJIAN KINERJA Perencanaan dan perjanjian kinerja Inspektorat sebagai unit kerja dilingkungan BPPT tidak dapat dipisahkan, terkait dan selaras dengan perencanaan dan perjanjian kinerja BPPT. Demikian juga BPPT terkait dan selaras dengan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) yang merupakan rencana pembangunan yang terintegrasi dari seluruh Kementerian/Lembaga di tingkat pusat dan Pemerintahan Daerah.

2.1. Keterkaitan RPJMN, Renstra dan Perencanaan Kinerja. 2.1.1. Peraturan dan Kebijakan Bidang Pengawasan Nasional Pengawasan Intern Pemerintah merupakan unsur manajemen yang penting dalam rangka mewujudkan kepemerintahan yang baik. Aparat Pengawasan Intern Pemerintah (APIP) sebagai pelaksana pengawasan Intern Pemerintah harus mampu merespon secara signifikan berbagai permasalahan dan perubahan yang terjadi, yang berpengaruh terhadap kinerja penyelenggaraan pemerintahan. Inspektorat BPPT merupakan Aparat Pengawasan Internal Pemerintah Pusat, dimana APIP Pusat, yang terdiri atas BPKP, Inspektorat Kementerian, Inspektorat Utama/Inspektorat LPNK, dll. adalah unsur pengawasan intern pemerintah yang mempunyai peranan penting dalam rangka menjamin terwujudnya kepemerintahan yang baik melalui pengawasan intern yang bertujuan membantu unsur menajemen pemerintahan dalam meningkatkan kinerjanya. Untuk menghindari tumpang tindih dan inefisiensi penggunaan sumberdaya pengawasan antar unsur APIP tersebut, perlu dilakukan koordinasi antara APIP Pusat dalam penyusunan Program Kerja Pengawasan Tahunan (PKPT). Hasil koordinasi tersebut diwujudkan dalam bentuk PKPT APIP Pusat, sehingga tercipta sinergi, menghindari tumpang tindih, kelancaran pelaksanaan tugas di instansi masing-masing maupun pada tingkat nasional.

Program Kerja Pengawasan Tahunan (PKPT) APIP Pusat ini merupakan acuan bagi seluruh APIP Pusat dalam melakukan pengawasan. Demikian pula dengan Inspektorat BPPT, perencanaan Program Pengawasan disamping Laporan Akuntabilitas Kinerja Inspektorat Tahun Anggaran 2015

Halaman 28

mengacu pada Rencana Strategis BPPT, juga mengacu pada Peraturan Pemerintah dan Kebijakan Pengawasan Nasional yang diatur dalam Peraturan Pemerintah dan Peraturan Menteri Negara PAN&RB sebagaimana tersebut dibawah ini: 1.

Peraturan Pemerintah No. 60 tahun 2008 tentang Sistem Pengendalian Intern Pemerintah Pasal 47 dan Pasal 48 dinyatakan bahwa: a. Untuk memperkuat dan menunjang efektivitas Sistem Pengendalian Intern dilakukan pengawasan intern atas penyelenggaraan tugas dan fungsi Instansi Pemerintah termasuk akuntabilitas keuangan negara; b. Pengawasan

intern

sebagaimana

dimaksud dalam butir (a)

dilakukan oleh aparat pengawasan intern pemerintah; c.

Aparat pengawasan intern pemerintah sebagaimana dimaksud pada butir (b) melakukan pengawasan intern melalui: audit, reviu, evaluasi, pemantauan dan kegiatan pengawasan lainnya.

2.

Peraturan Menteri

Negara

Pendayagunaan

Aparatur

Negara dan

Reformasi Birokrasi Nomor: PER/03.1/M.PAN/03/2007 tentang Kebijakan Pengawasan Nasional Aparat Pengawasan Intern Pemerintah; disebutkan bahwa arah kebijakan pengawasan dinyatakan dengan : a. Peningkatan efektivitas pengawasan aparatur negara, koordinasi dan sinergi pengawasan intern, ekstern dan pengawasan masyarakat; b. Percepatan pelaksanaan tindak lanjut hasil-hasil pengawasan dan pemeriksaan; c.

Pemberian sanksi maksimal bagi para pelaku KKN sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

2.1.2.Kebijakan Pengawasan Nasional Tahunan APIP a.

Visi dan Misi Pengawasan

b.

Tujuan

c.

Arah Kebijakan

d.

Program-program Pengawasan: 1. Kegiatan Utama 2. Kegiatan Penunjang 3. Koordinasi Pengawasan


Halaman 29

a.

Visi dan Misi Pengawasan Visi Pengawasan Terwujudnya APIP yang profesional, independen dan mampu mendorong penerapan prinsip kepemerintahan yang baik

Misi Pengawasan APIP melaksanakan pengawasan intern berdasarkan kode etik dan standar pengawasan yang diakui bersama dalam rangka memberikan jaminan bagi terwujudnya penyelenggaraan pemerintahan yang efektif, efisien,

dan

taat

terhadap

peraturan

perundang-undangan

serta

terlindunginya kekayaan negara dari setiap upaya penyimpangan

b.

Tujuan -

Menetapkan arah kebijakan Pengawasan Intern Pemerintah (PIP)

-

Meningkatkan efektivitas dan efisiensi PIP

-

Menjadi dasar penyusunan kebijakan pengawasan Tahunan APIP Pusat dan Daerah

c.

Arah Kebijakan -

Meningkatkan efektivitas Pengawasan Intern Pemerintah (PIP).

-

Meningkatkan koordinasi dan sinergi pengawasan internal, eksternal dan pengawasan masyarakat (wasmas)

-

Percepatan pelaksanaan tindak lanjut hasil pengawasan.

-

Pemberian dukungan bagi APH dalam percepatan pemberantasan KKN.

d.

Program Pengawasan: 1. Kegiatan utama a. Audit (Pemeriksaan) b. Monitoring c. Evaluasi d. Reviu e. Sosialisasi&Asistensi


Halaman 30

2. Kegiatan Penunjang a. Sinergi pelaksanaan kegiatan pengawasan b. Penelitian,pengembangan&studi di bidang pengawasan c. Diklat pengawasan d. Pengembangan sistem informasi pengawasan e. Pembinaan JFA f.

Kegiatan penunjang lainnya

3. Koordinasi Pengawasan Koordinasi pengawasan dilakukan dalam rangka konsultasi, klaridikasi dan koordinasi kepada unit kerja di lingkungan BPPT dan Instansi di luar BPPT

2.2. Rencana Strategis Inspektorat Tahun 2015-2019 Mengacu pada Peraturan Menteri PAN dan RB Nomor 53 Tahun 2014 tentangPetunjuk Teknis Penyusunan Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja, dan Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah, maka Laporan Akuntabilitas Kinerja Tahun 2015 disusun berdasar pada dokumen Penetapan Kinerja Tahun 2015 yang mengacu pada Rencana Strategis Inspektorat Tahun 2015–2019. Namun demikian, Renstra mengalami penyempurnaan pada tahun 2015, sehingga untuk Laporan Akuntabilitas Kinerja Tahun 2015 sebagaimana tertuang dalam Penetapan Kinerja Tahun 2015 menyajikan penyempurnaan sasaran strategis dan indikator kinerja Renstra Inspektorat mengikuti dan menyesuaikan terhadap Renstra BPPT.

2.3. Program / Kegiatan Inspektorat Sesuai Rencana Strategis 2015-2019 Dalam rangka melaksanakan tugas pokok dan fungsinya agar berjalan efektif, efisien dan akuntabel, Inspektorat berpedoman pada dokumen perencanaan yang terdapat pada: 1.

Rencana Strategis BPPT Tahun 2015-2019

2.

Rencana Strategis Inspektorat Tahun 2015-2019

3.

Perjanjian Kinerja Inspektorat Tahun 2015.

Dokumen Penetapan Kinerja Inspektorat dibuat sesuai dengan Peraturan Menteri Negara PAN & RB Nomor 29 Tahun 2010 Tentang Pedoman Laporan Akuntabilitas Kinerja Inspektorat Tahun Anggaran 2015

Halaman 31

Penyusunan Penetapan Kinerja Instansi Pemerintah Tanggal 31 Desember 2010,yang terinci didalam tabel berikut ini : : Tabel 2.1. Perjanjian Kinerja Inspektorat Tahun 2015 No

SASARAN KEGIATAN

INDIKATOR KINERJA

(1)

(2)

(3)

1.1. Laporan Keuangan BPPT telah direviu dan disajikan sesuai Standar Akuntasi Instansi (SAI) dan Standar Akuntasi Pemerintah (SAP).

1.

Meningkatkan kualitas pengawasan dalam pelaksanaan tugas dan fungsi audit sesuai dengan kebijakan, program, kegiatan dan sasaran dengan mengacu peraturan perundang-undangan.

1.2.Jumlah Laporan Hasil Audit (LHA) tepat waktu. 1.3.Jumlah Laporan Hasil Evaluasi (LHE) terhadap LAKIP Unit Kerja/Satker di Lingkungan BPPT. 1.5.Laporan Kinerja BPPT telah direviu dan disajikan mengacu pada Kemen PAN & RB No. 53 Tahun 2015.

2.

Mendorong percepatan penyelesaian tindak lanjut hasil pengawasan dan memenuhi harapan pemangku kepentingan.

Persentase realisasi pelaksanaan tindak lanjut temuan hasil pemeriksaan oleh Satker dilingkungan BPPT terhadap jumlah rekomendasi

3.

Meningkatkanbudaya pengawasan di lingkungan BPPT.

Jumlah unit kerja yang menerapkan SPIP pada tahapan Penilaian Risiko.

4.

Mendorong percepatan PMPRB dan memenuhi harapan pemangku kepentingan.

4.1.Jumlah laporan asessmen PMPRB BPPT tepat waktu

4.2.Nilai asesmen PMPRB BPPT..

Jumlah Total Anggaran: Rp.3.000.000.000,Pemotongan : Rp.597.804.000,- (24,88%). Pagu setelah pemotongan : Rp. 2.402.196.000,Nama Kegiatan : Peningkatan Pengawasan dan Akuntabilitas Aparatur BPPT.


Halaman 32

2.4. Evaluasi Kinerja Hasil evaluasi kinerja di Inspektorat dapat disimpulkan sebagai berikut: 1.

Inspektorat BPPT telah melakukan evaluasi atas penerapan Sistem AKIP unit kerja.Evaluasi dilakukan dengan menggunakan pedoman yang mengacu kepada pedoman yang dikeluarkan oleh Kementerian PAN&RB.

2.

Meningkatkan

kualitas

evaluasi

internal

dengan

cara

menjaga

keselarasan (updating) pedoman evaluasi yang ada dengan ketentuan yang berlaku dan memastikan tersedianya tenaga evaluator yang memadai, dengan mengikuti Diklat Evaluasi SAKIP di Pusdiklatwas BPKP. 3.

Telah

dilakukan

penyempurnaan

Renstra

Inspektorat

2015

yang

menyesuaikan dengan penyempurnaan Renstra BPPT 2015.


Halaman 33

BAB III. AKUNTABILITAS KINERJA INSPEKTORAT 3.1. Capaian Kinerja Inspektorat Pengukuran kinerja adalah kegiatan membandingkan tingkat kinerja yang dicapai dengan standar, rencana atau target, dengan menggunakan indikator kinerja yang telah ditetapkan. Proses ini lebih lanjut dimaksudkan untuk menilai pencapaian setiap indikator kinerja guna memberikan gambaran tentang keberhasilan dan kegagalan pencapaian tujuan dan sasaran organisasi. Oleh karena itu dengan dikeluarkannya Peraturan Menteri PAN dan RB Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Penyusunan Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja, dan Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah, maka dasar penyusunan Laporan AKIP Inspektorat 2015 ini adalah peraturan tersebut sebagaimana tercantum dalam Pasal 5.

Sasaran Strategis Inspektorat tahun 2015 dapat dilihat sebagai berikut: 1. Meningkatkan kualitas pengawasan dalam pelaksanaan tugas dan fungsi APIP sesuai dengan kebijakan, program, kegiatan dan sasaran sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Indikator Sasaran Strategis dari Sasaran Strategis No.1 adalah sebagai berikut: 1.1. Laporan Keuangan BPPT telah direviu dan disajikan sesuai Standar Akuntasi Instansi (SAI) dan Standar Akuntasi Pemerintah (SAP).

1.2. Jumlah Laporan Hasil Evaluasi (LHE) AKIP Unit Kerja/Satker tepat waktu.

2.

Terlaksananya percepatan penyelesaian tindak lanjut hasil pengawasan dan memenuhi harapan pemangku kepentingan. Indikator Sasaran Strategis dari Sasaran Strategis 2 adalah sebagai berikut: 2.1. Persentase realisasi pelaksanaan tindak lanjut temuan hasil pemeriksaan oleh Satker dilingkungan BPPT

terhadap jumlah

rekomendasi.


Halaman 34

3.

Dibangunnya sistem pengendalian intern di seluruh Unit Kerja/Satker dengan berbasis pada implementasi manajemen risiko. Indikator Sasaran Strategis dari Sasaran Strategis 3 adalah sebagai berikut: 3.1. Jumlah Unit Kerja/Satuan Kerja yang menerapkan SPIP pada tahapan Penilaian Risiko.

4.

Terlaksananya reformasi birokrasi melalui monitoring evaluasi dan quality assurance pelaksanaan reformasi birokrasi Indikator Sasaran Strategis dari Sasaran Strategis 4 adalah sebagai berikut: 4.1. Jumlah laporan hasil assessment PMPRB di lingkungan BPPT tepat waktu.

3.2. Pengukuran dan Evaluasi Capaian Sasaran Strategis dan IKU Pengukuran kinerja Inspektorat dilakukan terhadap Sasaran Strategis yang direalisasikan pencapaiannya sebagaimana terlihat dibawah ini:

1.

Meningkatkan kualitas pengawasan dalam pelaksanaan tugas dan fungsi APIP sesuai dengan kebijakan, program, kegiatan dan sasaran sesuai dengan peraturan perundang-undangan. 1.1. Laporan Keuangan BPPT telah direviu dan disajikan sesuai Standar Akuntasi Instansi (SAI) dan Standar Akuntasi Pemerintah (SAP)..

Aparat Pengawasan Intern Kementerian Negara/Lembaga wajib melakukan reviu atas Laporan Keuangan Kementerian/Lembaga (LK K/L), sebagaimana ketentuan yang diatur dalam Peraturan Menteri Keuangan No.41/PMK.09/2010 tentang Standar Reviu Atas Laporan Keuangan Kementerian Negara/Lembaga dan dan Peraturan Kementerian Keuangan Nomor 9/PMK.09/2015 tentang Standar Reviu atas Laporan Keuangan Pemerintah pusat. Kegiatan Reviu dilakukan secara paralel terhadap 19 Laporan Keuangan Satuan Kerja di lingkungan BPPT selaku Kuasa Pengguna Anggaran dan Laporan Keuangan BPPT dilaksanakan 2


Halaman 35

kali dalam satu tahun, yaitu Laporan Keuangan Semester I dan Semester II Tahun Anggaran 2015. Kegiatan ini dilaksanakan untuk memperoleh keyakinan terbatas mengenai akurasi, keandalan dan keabsahan informasi Laporan Keuangan Kementerian/Lembaga sesuai Standar Akuntansi Instansi (SAI), serta pengakuan, pengukuran dan pelaporan transaksi sesuai dengan

Standar

Akuntansi

Pemerintahan

(SAP)

kepada

Menteri/Pimpinan Lembaga, sehingga dapat menghasilkan Laporan Keuangan yang berkualitas. Pengukuran dan evaluasi kinerja sasaran strategis No. 1.1. dilakukan dengan cara menghitung jumlah Laporan Hasil Reviu yang diterbitkan.

Hasil yang dicapai adalah 2 buah Laporan, yaitu

Laporan Semester I dan Semester II Tahun 2015. Tabel 3.1. Realisasi Capaian Indikator Kinerja Reviu Laporan Keuangan BPPT NO

REVIU LAPORAN KEUANGAN SATKER BPPT

(%)

TAHUN

TARGET

REALISASI

1.

2013

2

2

100

2.

2014

2

2

100

3

2015

1

1

100

Dengan demikian target dari Sasaran Strategis No. 1.1 telah tercapai sesuai dengan target yang ditetapkan yaitu 1 (satu) buah laporan hasil Reviu terhadap Laporan Keuangan BPPT.

Gambar 3.1. Pelaksanaan Kegiatan Reviu Laporan Keuangan 2015 Laporan Akuntabilitas Kinerja Inspektorat Tahun Anggaran 2015

Halaman 36

Tabel 3.2. Daftar Satuan Kerja Dilingkungan BPPT Yang Direviu NO 1

SATUAN KERJA

NO

SATUAN KERJA

Balai Besar Teknologi Kekuatan Struktur (B2TKS) Balai Pengkajian dan Penelitian Hidrodinamika (BPPH) Unit Pelaksana Teknis Laboratorium Aero, Gasdinamika dan Getaran (UPT.LAGG) Balai Termodinamika, Motor dan Propulsi (BTMP) Balai Pengkajian Dinamika Pantai (BPDP)

11

Balai Mesin Perkakas, Teknik Produksi dan Otomasi (BMPTPO) Balai Besar Teknologi Energi (B2TE)

16

Unit Pelaksana Teknis Hujan Buatan (UPT.HB) Balai Teknologi Survei Kelautan (BTSK) / (TEKSURLA) Balai Teknologi Lingkungan (BTL)

17

Balai Inkubator Teknologi (BIT)

18

Balai Rekayasa Desain dan Sistem Teknologi (BRDST)

9

Unit Pelaksana Teknis Pengembangan Seni dan Teknologi Keramik dan Porselin-Bali (UPT.PSTKP) Balai Ipteknet

19

Sekretariat Utama

10

BPPT Enjiniring

2 3 4 5 6 7 8

Faktor-faktor

yang

mendukung

12 13 14 15

Balai Pengkajian Teknologi Polimer (BPTP) Balai Besar Pengembangan Teknologi Industri Berbasis Pati (B2TP) Balai Pengkajian Bioteknologi (BPB)

keberhasilan

pencapaian

Sasaran

Strategis: 1.

Mekanisme reviu terbagi menjadi 2, yaitu Reviu Laporan Keuangan Satker dan Reviu Laporan Keuangan BPPT.

2.

Jumlah SDM cukup memadai.

3.

Reviu oleh SDM yang berkompeten.

4.

Pelaksanaan reviu dilakukan secara paralel antara Inspektorat dengan Biro Keuangan.

1.2. Jumlah Laporan Hasil Evaluasi (LHE) AKIP Unit Kerja/Satker tepat waktu. Tujuan dari kegiatan Evaluasi LAKIP Unit/Satuan Kerja di lingkungan BPPT, sesuai dengan Peraturan Menteri PAN & RB No.20 Tahun 2013 yang ditujukan terhadap pelaksanaan DIPA tahun anggaran 2014 Unit/Satker di lingkungan BPPT adalah ; a. Memberikan penilaian terhadap penerapan Sistem AKIP ; b. Memberikan saran perbaikan terhadap penerapan Sistem AKIP ; c.

Memberikan saran perbaikan guna peningkatan kinerja dan akuntabilitas Unit/Satuan Kerja.


Halaman 37

d. Memonitor tindak lanjut rekomendasi hasil evaluasi periode sebelumnya. Pengukuran dan evaluasi kinerja Sasaran Strategis No. 1.2. dilakukan dengan cara menghitung jumlah Laporan Hasil Evaluasi (LHE) yang diterbitkan per tahun atas LAKIP unit kerja eselon I di lingkungan BPPT. Tabel 3.3. Realisasi Capaian Indikator Kinerja Evaluasi AKIP Unit Kerja di BPPT LAPORAN HASIL EVALUASI AKIP UNIT KERJA/SATKER BPPT

NO

(%)

TAHUN

TARGET

REALISASI

1.

2013

4

6

150

2.

2014

6

6

100

3

2015

6

6

100

Pelaksanaan Evaluasi AKIP Unit Kerja Eselon I di BPPT dilakukan oleh Tim Mandiri Pejabat Fungsional Auditor, dimana Laporan Ikhtisar Hasil Evaluasi keseluruhan LHE disampaikan kepada Kementerian PAN&RB sesuai PerMen PAN&RB 20/2013. Berdasarkan hasil penilaian terhadap Sistem AKIP unit kerja eselon I di lingkungan Badan Pengkajian dan Penerapan Teknologi, maka diperoleh nilai/skor untuk masing-masing unit kerja eselon I sebagai berikut: Tabel 3.4. Daftar Satuan Kerja Dilingkungan BPPT Yang Dievaluasi No.

UNIT KERJA

SKOR /NILAI

PREDIKAT

(1)

(2)

(3)

(4)

1

Deputi Bidang TIEM

67,28

B / Baik

2

Deputi Bidang TIRBR

68,34

B / Baik

3

Deputi Bidang TPSA

68,04

B / Baik

4

Deputi Bidang TAB

67,18

B / Baik

5

Deputi Bidang PKT

70,97

B / Baik

6

Sekretariat Utama

69,95

B / Baik

Nilai Rata-rata

68,62

B / Baik


Halaman 38

Tabel 3.5. Daftar Rincian Penilaian AKIP Unit Kerja Eselon I di Lingkungan BPPT

Unit Organisasi

Perencanaan Kinerja

Pengukuran Kinerja

Pelaporan Kinerja

Bobot

Nilai

Bobot

Nilai

Bobot

Deputi Bidang TIEM

35

25,54

20

16,35

15

11,48

10

7,92

Deputi Bidang TIRBR

35

27,08

20

14,26

15

10,64

10

Deputi Bidang TPSA

35

28,52

20

15,53

15

11,20

Deputi Bidang TAB

35

27,76

20

15,61

15

Deputi Bidang PKT

35

26,29

20

13,50

Setama

35

24,11

20

13,28


Nilai

Evaluasi Kinerja

Pencapaian Kinerja

Bobot Nilai Bobot

Nilai Total Kategori

Nilai

Bobot

20

6,00

100

67,28 B/Baik

5,58

20

10,78

100

68,34 B/Baik

10

7,67

20

5,13

100

68,04 B/Baik

11,69

10

7,21

20

12,17

100

67,18 B/Baik

15

10,64

10

5,67

20

14,88

100

70,97 B/Baik

15

10,42

10

8,71

20

13,43

100

69,95 B/Baik

Halaman 39

Nilai

Dengan demikian target dari Sasaran Strategis No.1.2. telah dapat dicapai sesuai target 6 (enam) LHE yang ditentukan, atau sebesar 100% (Berhasil). Apabila kita memperhatikan dan membandingkan Nilai Rata-Rata tersebut diatas dengan hasil penilaian Kementerian PAN&RB terhadap AKIP BPPT Tahun 2014 sebesar 68,14 (Baik), maka hasil penilaian yang didapat tidak jauh berbeda, sehingga dapat disimpulkan bahwa penilaian hasil evaluasi yang diberikan oleh Inspektorat bersifat obyektif dan memiliki unsur keterwakilan opini pihak penilai eksternal. Faktor-faktor yang mendukung keberhasilan pencapaian Sasaran Strategis: 1. Adanya peningkatan kepedulian dari unit kerja Eselon-I untuk menindaklanjuti rekomendasi hasil evaluasi AKIP 2. Adanya peningkatan pemahaman Sistem AKIP dari evaluator AKIP internal BPPT. 3. Mekanisme penilaian AKIP telah mencakup seluruh unit Eselon-I di lingkungan BPPT. 4. Pedoman evaluasi AKIP di lingkungan BPPT yang digunakan telah selaras dengan Pedoman Evaluasi AKIP yang dibuat oleh Kementerian PAN&RB.

2.

Terlaksananya percepatan penyelesaian tindak lanjut hasil pengawasan dan memenuhi harapan pemangku kepentingan.

2.1. Persentase realisasi pelaksanaan tindak lanjut temuan hasil pemeriksaan oleh Satker dilingkungan BPPT terhadap jumlah rekomendasi. Kegiatan tersebut dilaksanakan dengan tujuan untuk mengetahui permasalahan dan hambatan yang timbul dilapangan dalam pelaksanaan ketaatan terhadap peraturan dan perundang-undangan dalam

melaksanakan

tercapainya

kesesuaian

pelaksanaan

anggaran dan kinerja dengan kegiatan yang telah ditentukan oleh pihak pelaksana.


Halaman 40

Pengukuran dan evaluasi kinerja sasaran strategis No.2 tersebut diatas, dilakukan dengan cara membandingkan antara jumlah Rekomendasi BPK dengan jumlah Tindak Lanjut yang dilaksanakan oleh Unit Kerja/Satuan Kerja yang diaudit, dimana dengan semakin besar persentase perbandingan, semakin baik kondisinya. Adapun rekapitulasi tindak lanjut atas rekomendasi BPK dari tahun 2006 sampai dengan 2015 adalah sebagai tabel berikut :


Halaman 41

Tabel 3.6. Daftar Rincian Tindak Lanjut Rekomendasi BPK BPK No

Objek Pemeriksaan

TL BPPT (Klasifikasi)

Temuan

Rekomendasi

Sesuai

Belum Sesuai

Belum di TL

Tidak Dapat di TL

% Kesesuaian % Penyelesaian TL Penyelesaian BPK TL BPK

1

Laporan Keuangan

121

228

155

72

1

0

99,6

67,9

2

Pengelolaan PNBP

17

32

3

23

6

0

81,3

9,3

3

Pengelolaan dan Pertanggungjawaban Keuangan

6

10

10

0

0

0

100

100

4

Belanja Barang dan Modal

7

16

16

0

0

0

100

100

5

Pengelolaan Kas & Rekening

7

7

2

5

0

0

100

28,5

6

Anggaran & Kegiatan

5

11

11

0

0

0

100

100

96,8

50

TOTAL PENYELESAIAN TL


Halaman 42

Adapun hasil pembandingan kinerja penyelesaian Tindak Lanjut atas rekomendasi BPK adalah sebagai berikut: Tabel 3.7. Realisasi Capaian Indikator Kinerja Tindak Lanjut Rekomendasi Tahun Pemeriksaan

Jenis Pemeriksaan

Jumlah Temuan /Rekom endasi

Tindak Lanjut Status Selesai

Belum Tindak Lanjut

Belum Selesai

Target (%)

Capaian (%)

2015

LK BPPT 2014

21 / 52

0

51

1

76

98

2014

PDTT Pengelolaan PNBP 2013 2014

11 / 26

0

26

0

75

100

2014

LK BPPT 2013

17 / 48

38

10

0

75

100

2013

LK BPPT 2012

12 / 24

22

2

0

75

100

Dari 52 rekomendasi telah ditindaklanjuti sebanyak 51 rekomendasi oleh seluruh Unit Kerja/Satuan Kerja di lingkungan BPPT. Dengan demikian target dari Sasaran Strategis No.2.1. telah mencapai 98% (Berhasil), dengan perincian: (1) tindak lanjut status selesai 0 (0%) (2) tindak lanjut dalam proses 51 (98%) dan yang belum ditindaklanjuti ada 1 (2%). Pemantauan terhadap pelaksanaan tindak lanjut oleh Satuan Kerja dilakukan Inspektorat secara intensif dan berkala. Dapat dilihat dalam gambar di bawah ini.

Gambar 3.2. Rapat Koordinasi Tindak Lanjut Laporan Akuntabilitas Kinerja Inspektorat Tahun Anggaran 2015

Halaman 43

Faktor-faktor

yang

mendukung

keberhasilan

pencapaian

Sasaran

Strategis: 1.

Adanya

komitmen

pimpinan

dalam

menindaklanjuti

seluruh

rekomendasi yang diberikan oleh pengawas eksternal maupun pengawas internal. 2.

Adanya

peran

aktif

dari

unit

kerja/satuan

kerja

dalam

menindaklanjuti seluruh rekomendasi. 3.

Adanya peran aktif Tim Pemantau Tindak Lanjut Laporan Hasil Pemeriksaan dalam memantau penyelesaian rekomendasi.

3.

Dibangunnya sistem pengendalian intern diseluruh Unit Kerja/ Satker dengan berbasis pada implementasi manajemen risiko.

3.1. Jumlah unit kerja / satuan kerja yang menerapkan SPIP pada tahapan Penilaian Risiko.

Pengukuran dan evaluasi kinerja sasaran strategis No.3. dilakukan dengan cara menghitung jumlah unit kerja atau satuan kerja yang menerapkan SPIP pada tahap penialain risiko dengan target sebesar 2 (dua) unit/satuan kerja. Implementasi SPIP pada tahap penilaian risiko pada tahun 2015 dilaksanakan pada empat satuan kerja, yaitu: 1. Balai Besar Teknologi Pati; 2. UPT. Balai Pengkajian dan Penelitian Hidrodinamika; 3. Balai Jaringan Informasi Ilmu Pengetahuan & Teknologi; dan 4. Balai Pengkajian Dinamika Pantai. Dengan demikian capaian kinerja Inspektorat sebesar 4 unit satuan kerja (200%) melampaui target yang ditentukan. Tabel 3.8. Realisasi Capaian Indikator Kinerja Penerapan SPIP di Unit Kerja/ Satuan Kerja di BPPT NO

PENERAPAN PENILAIAN RISIKO UNIT KERJA/SATKER BPPT

(%)

TAHUN

TARGET

REALISASI

1

2013

4

4

100

2.

2014

2

2

100

3.

2015

2

4

200


Halaman 44

Disamping capaian tersebut diatas telah dilakukan implementasi SPIP pada tahap kematangan (maturitas level) pada Unit Pelaksana Teknis Hujan Buatan Adapun Rekapitulasi pelaksanaan SPIP dimulai tahun 2012 sampai dengan 2015 sebagaimana tabel berikut : Tabel 3.9 Daftar Rekapitulasi Pelaksanaan SPIP di BPPT Unit Kerja

(%No

Satuan Kerja

Tahap

Keterangan Target

Realisasi

%

Target

Realisasi

%

1

Sosialisasi

26

26

100

19

19

100

2

Self Assessment

2

2

100

0

0

0

3

Bimtek Penilaian Risiko

0

0

0

13

13

100

Satker yang belum: LAGG, BTL, MEPPO, PSTKP

4

Evaluasi Maturitas

0

0

0

1

1

100

Hujan Buatan

Faktor-faktor

yang

mendukung

keberhasilan

SETAMA & TPSA

pencapaian

Sasaran

membangun

Sistem

Strategis: 1.

Adanya

komitmen

pimpinan

dalam

Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP). 2.

Adanya

peran

aktif

dari

unit

kerja/satuan

kerja

dalam

mengimplementasikan SPIP. 3.

Adanya peran aktif Tim Pembina BPKP dan Tim Pendamping BPPT dalam pelaksanaan implementasi SPIP di lingkungan BPPT.

Gambar 3.3. Pelaksanaan Penerapan SPIP oleh BPKP, Inspektorat dan Satker/Unit Kerja. Laporan Akuntabilitas Kinerja Inspektorat Tahun Anggaran 2015

Halaman 45

4.

Terlaksananya Reformasi Birokrasi melalui monitoring, evaluasi dan quality assurance pelaksanaan Reformasi Birokrasi. 4.1. Jumlah laporan hasil Asesment PMPRB di lingkungan BPPT tepat waktu. Sebagaimana diamanatkan dalam Peraturan Menteri PAN&RB nomor 01/2012 Tentang Pedoman PMPRB, Inspektorat Instansi Pemerintah adalah Koordinator Asesor di lingkungan Kementerian/Lembaga. Untuk itu Inspektorat telah mengkoordinir pelaksanaan penilaian mandiri

atas

pelaksanaan

RB

BPPT,

dengan

menilai

6

Kedeputian/Setama Eselon I, dan 45 Unit Kerja/Satuan Kerja Eselon II/III. Hasilnya telah dilaporkan dan di-submit kepada Kementerian PAN&RB pada bulan April 2015. Pelaksanaan Penilaian Mandiri Pelaksanaan Reformasi Birokrasi di BPPT dilakukan secara menyeluruh di 6 Kedeputian/Setama dan 45 Unit/Satuan Kerja di lingkungan BPPT. Inspektorat selaku Koordinator Asesor bersama 6 Asesor Deputi/Setama serta 12 Asisten Asesor melaksanakan

tahapan

penilaian

serta

melengkapi

dokumen

evidence dari tiap-tiap unsur yang dinilai untuk mendukung hasil penilaian yang dicapai. Untuk memperoleh pemahaman penilaian PMPRB secara tepat sesuai peraturan Menteri PAN&RB, dilaksanakan juga workshop PMPRB oleh Kementerian PAN&RB yang dihadiri oleh seluruh Unit/Satuan Kerja. Hasil yang dicapai: Hasil penilaian yang diperoleh dari pelaksanaan PMPRB baik penilaian oleh Asesor BPPT maupun oleh Kementerian PAN&RB dapat dilihat dalam tabel dibawah ini. Tabel 3.10. Perbandingan Nilai PMPRB Komponen Pengungkit NO

Area Perubahan

Asesor RB

Menpan 2014

1

Manajemen Perubahan

2

Penataan

Perautan

Perundang


Asesor RB 2015

4,65

3,48

4,65

3,13

2,71

1,88 Halaman 46

Undangan 3

Penataan dan Penguatan Organisasi

3

1,83

6

4

Penataan Tata laksana

4,34

3,09

4,59

5

Penataan Sistem Manajemen SDM

8,71

6,93

13,81

6

Penguatan Akuntabilitas

5,8

2,65

4,74

7

Penguatan Pengawasan

8,61

4,72

6,29

8

Peningkatan Kualitas Layanan

5,67

3,48

5,62

Menpan

Asesor RB

Komponen Hasil NO

Area Perubahan

Asesor RB 2014

1 2 3

Kapasitas dan Akuntabilitas Kinerja Organisasi Pemerintahan yang bersih dan bebas KKN Kualitas Pelayanan Publik TOTAL INDEKS RB

2015

13,55

13,95

13,55

8,25

3,00

6,5

8

7,20

8

73,71

53,05

75,51

Hasil penilaian telah disampaikan kepada Kementerian PAN&RB pada bulan April 2015. Dengan selesainya proses PMPRB tersebut maka target kinerja dapat tercapai 100% (Berhasil). Tabel 3.11. Realisasi Capaian Indikator Kinerja Terlaksananya PMPRB di lingkungan BPPT tepat waktu NO

PENILAIAN MANDIRI PELAKSANAAN REFORMASI BIROKRASI

(%)

TAHUN

TARGET

REALISASI

1.

2013

4

4

100

2.

2014

6

6

100

3.

2015

1

1

100

Faktor-faktor yang mendukung keberhasilan pencapaian Sasaran Strategis: 1. Adanya komitmen pimpinan dalam melaksanakan PMPRB. 2. Adanya peran aktif asesor di lingkungan BPPT dalam menilai pelaksanaan RB. Laporan Akuntabilitas Kinerja Inspektorat Tahun Anggaran 2015

Halaman 47

3. Adanya peran aktif APIP dalam mengkoordinir pelaksanaan PMPRB. Adanya perbedaan hasil penilaian mandiri antara Tim Penilai Internal BPPT dengan Tim Penilai Kementerian PAN&RB dikarenakan: 1. Tidak dilakukan klarifikasi hasil penilaian RB BPPT oleh Tim Penilai dari Kementerian PAN&RB. 2. Perbedaan persepsi penilaian dari Tim Penilai Internal BPPT. Dengan demikian perlu dilakukan beberapa tindakan perbaikan antara lain: 1. Dilakukan mekanisme klarifikasi hasil penilaian oleh Tim Penilai Kementerian PAN&RB sebelum ditetapkan penilaian akhir. 2. Peningkatan profesional judgement di Tim Penilai Internal BPPT.

Gambar 3.4. Bimtek dan supervisi PMPRB oleh Kementerian PAN&RB

3.3. Capaian Kinerja Lainnya 1.

Jumlah SDM Inspektorat yang mengikuti pendidikan sertifikasi pada Pusdiklatwas BPKP dan Diklat Teknis Pengawasan lainya.

Untuk meningkatkan profesionalisme Auditor dalam rangka pelaksanaan tugas pengawasan atas penyelenggaraan pelaksanaan tugas umum pemerintahan dan pembangunan agar terlaksana secara efisien dan Laporan Akuntabilitas Kinerja Inspektorat Tahun Anggaran 2015

Halaman 48

efektif serta sesuai dengan kebijakan dan peraturan perundang-undangan yang

berlaku,

dilakukan

upaya-upaya

untuk

meningkatkan

kompetensinya. Dengan adanya program kegiatan Pendidikan dan Pelatihan Pengawasan bagi Pejabat

Fungsional Auditor di lingkungan Inspektorat BPPT

Diharapkan dapat memberikan kontribusi kepada BPPT pada umumnya dan Inspektorat BPPT khususnya, untuk saling membantu, bersinergi dan berkolaborasi dalam memperbaiki kinerja para pelaksana kegiatan di BPPT.

Gambar 3.5. Diklat Sertifikasi Penjenjangan di PUSDIKLATWAS BPKP

Gambar 3.6. Diklat Teknis Substansi Laporan Akuntabilitas Kinerja Inspektorat Tahun Anggaran 2015

Halaman 49

Tabel 3.12. Pelaksanaan Diklat Pengawasan SDM Inspektorat NO

JENIS DIKLAT

I.

JUMLAH PESERTA

INSTANSI PELAKSANA

SATUAN HASIL

TANGGAL

DIKLAT FUNGSIONAL AUDITOR 1

Pembentukan Auditor Ahli

2

BPKP

16 Februari – 11 Maret

Sertifikat

2

Pembentukan Auditor Ahli

3

BPKP

4 - 25 Mei

Sertifikat

2.

Pembentukan Auditor Utama

1

BPKP

12 - 27 April

Sertifikat

1 Audit Pengadaan Barang dan Jasa

2

BPKP

6 – 10 April

Sertifikat

JUMLAH / KETERANGAN

8

BPKP

II.

DIKLAT TEKNIS SUBSTANSI

Faktor-faktor

yang

mendukung

keberhasilan

Sertifikat

pencapaian

Sasaran

Strategis: 1.

Adanya komitmen pimpinan dalam meningkatkan kualitas SDM.

2.

Adanya perencanaan diklat yang mengacu dengan kalender diklat pengawasan BPKP.

3.

Adanya peran aktif APIP BPPT dalam mengikuti diklat pengawasan.

2. Pelaksanaan penelitian/penelaahan RKAKL Tahun Anggaran 2016. Dalam Peraturan Menteri Keuangan nomor 94 Tahun 2013 diamanatkan kepada APIP bahwa mulai tahun 2013 melakukan penelitian terhadap RKAKL. Pada tahun 2015 Inspektorat melakukan penelaahan terhadap RKAKL TA.2016. Dalam rangka menjamin kebenaran, kelengkapan dan kepatuhan

dalam

penerapan

kaidah

perencanaan

penganggaran

sebagaimana disebutkan dalam peraturan tersebut, Inspektorat telah melaksanakan penelitian terhadap

RKAKL 6 unit eselon I dan 45 Unit

Kerja/Satuan Kerja di lingkungan BPPT, dan hasilnya telah disampaikan kepada unit kerja eselon I terkait tembusan Kepala BPPT.


Halaman 50

3. Pelaksanaan pemantauan penerapan INPRES 07/2015 tentang Strategi Nasional Aksi Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi (Stranas PPK) di Lingkungan BPPT. Pelaksanaan Stranas Aksi PPK di lingkungan BPPT dikoordinasikan oleh Biro Perencanaan. Inspektorat secara periodik melakukan pemantauan dan evaluasi atas pelaksanaan Inpres tersebut. Hasil pelaksanaan aksi PPK tahun 2015: Pelaksanaan transparansi dan akuntabilitas dalam mekanisme pengadaan barang dan jasa sebagaimana tabel berikut: Tabel 3.13 Capaian Pelaksanaan Stranas Aksi PPK BPPT No.

Periode Laporan

Capaian

Keterangan

1

B-07

100%

ULP, LPSE, Inspektorat

2

B-09

100%


3

B-12

100%


4. LHKASN Dalam rangka implementasi Surat Edaran Menteri PAN RB nomor 01 tahun 2015 tentang Kewajiban Penyampaian Laporan Harta Kekayaan Aparatur Sipil Negara (LHKASN) di lingkungan Instansi Pemerintah, Inspektorat telah melakukan verifikasi terhadap laporan LHKASN pegawai di lingkungan BPPT. Hasil Pengisian LHKASN yang dilakukan melalui aplikasi SIHARKA tanggal 26 Juni 2015, pegawai BPPT yang telah melaporkan LHKASN berjumlah 2.485 dari 2.768 pegawai (89,78 %)

5. Reviu Lap Akuntabilitas Kinerja BPPT Inspektorat telah membentuk tim Reviu Laporan Akuntabilitas Kinerja BPPT melalui Surat tugas Inspektur nomor 16/Insp/ST/02/2015 tanggal 06 Pebruari 2015 Untuk melakukan reviu terhadap Laporan Kinerja (LK) tahun 2014. Hasil Reviu telah disampaikan kepada Kepala BPPT melalui Nota Dinas nomor R-36/INSP/LHR/PW/02/2015 dengan rekomendasi sebagai berikut : a. Penyempurnaan

dan

Penetapan

pedoman

SAKIP

atau

sistem

Manajemen Kinerja BPPT oleh Kepala BPPT (saat ini masih dalam bentuk rancangan) Laporan Akuntabilitas Kinerja Inspektorat Tahun Anggaran 2015

Halaman 51

b. Penetapan mekanisme penyampaian data dan informasi dari unit kerja ke unit penyusun LKj oleh Kepala BPPT atau sestama BPPT (saat ini masih dalam bentuk rancangan Surat Keputusan Sestama) c. Penetapan IKU secara terpisah oleh Kepala BPPT d. Penyempurnaan rumusan indikator kinerja yang kurang tepat dan tidak memenuhi criteria SMART.

6. Peningkatan Kapabilitas APIP Dalam rangka peningkatan kapabiitas APIP (Inspektorat) BPPT telah dilakukan bimbingan teknis oleh BPKP untuk melakukan evaluasi (self assessment) dengan menggunakan metode IACM (International Audit Capability Model). Dengan melaksanakan proses evaluasi (self assessment) akan diperoleh gambaran mengenai area’s of improvement dari masing masing APIP. Berdasarkan area’s of improvement ini APIP (Inspektorat) menyusun perencanaan jangka panjang peningkatan kapabilitas APIP yang akan menjadi dasar untuk mengembangankan organisasi APIP lebih lanjut menuju APIP yang efektif Pada saat ini Inspektorat sedang melakukan proses pengisian kuisioner dan melengkapi dokumen pendukung (evidence) untuk mengetahui posisi atau level kapabilitasnya.

3.4. Akuntabilitas Anggaran Berdasarkan kebijakan manajemen untuk melakukan penghematan pada seluruh Unit/Satuan Kerja,maka alokasi Anggaran Inspektorat Tahun Anggaran 2015 yang semula sebesar Rp.3.000.000.000,-menjadi Rp.2.402.196.000,-. Atau terjadi pemotongan sebesar Rp.597.804.000,-(24,88%). Adapun realisasi dan pertanggungjawaban penggunaan anggaran dapat disampaikan sebagai berikut: 1.

Realisasi penyerapan anggaran Inspektorat pada tahun 2015 adalah sebesar Rp. 2.168.315.500,- (90,26%) dari total anggaran DIPA Inspektorat sebesar Rp.2.402.196.000,-.

2.

Anggaran

yang

dialokasikan

pada

Inspektorat

setiap

tahunnya,

dipergunakan untuk mendukung pelaksanaan tugas-tugas pengawasan


Halaman 52

Inspektorat

dan

peningkatan

kualitas

maupun

kuantitas

sarana

penunjang. 3.

Secara umum dapat disimpulkan bahwa seluruh kegiatan Inspektorat tahun 2015 telah dapat diselesaikan dan hasilnya sesuai dengan target bahkan 1 sasaran strategis melampaui target yang direncanakan,


Halaman 53

BAB IV. PENUTUP 4.1. Kesimpulan Dari hasil pengukuran capaian kinerja Inspektorat sebagaimana diuraikan pada bab sebelumnya yang secara garis besar mencakup kegiatan Meningkatkan dan mengintensifkan peran Inspektorat ; Membangun sistem pengendalian intern ;dan kegiatan meningkatkan kapabilitas dan kompetensi auditor dapat disimpulkan sebagai berikut: a. Capaian Sasaran Kegiatan meningkatkan kualitas pengawasan dalam pelaksanaan tugas dan fungsi audit sesuai dengan kebijakan, program,

kegiatan

dan

sasaran

dengan

mengacu

peraturan

perundang-undangan. Kegiatan Pengawasan tahun 2015 secara umum dapat dicapai sesuai dengan target yang direncanakan, yakni: 1. Realisasi capaian kinerja pelaksanaan Reviu terhadap Laporan Keuangan BPPT Tahun Anggaran 2015, sesuai dengan yang ditargetkan. 2. Realisasi capaian kinerja Pelaksanaan Evaluasi LAKIP adalah 6 (enam) Laporan Hasil Evaluasi (LHE) sesuai dengan target yang direncanakan 6 LHE sehingga capaiannya adalah 100%.

b. Capaian Sasaran Kegiatan Terlaksananya percepatan penyelesaian tindak lanjut hasil pengawasan dan memenuhi harapan pemangku kepentingan. 1. Realisasi capaian kinerja pelaksanaan tindak lanjut temuan hasil pengawasan

oleh

Satker

dilingkungan

BPPT

terhadap

jumlah

rekomendasi sebesar 100%, lebih besar dari yang ditargetkan sebesar 76%.


Halaman 54

c. Capaian Sasaran Kegiatan dibangunnya Sistem Pengendalian Intern di seluruh Unit Kerja/Satker dengan berbasis pada implementasi manajemen risiko. Kegiatan Pengawasan tahun 2015 secara umum dapat dicapai sesuai dengan target yang direncanakan, yakni: a. Realisasi capaian kinerja Jumlah unit kerja / satuan kerja yang menerapkan SPIP pada tahapan penilaian risiko sebanyak 4 (empat) Unit/Satuan Kerja di lingkungan BPPT, yaitu 1)

Balai Besar Teknologi Pati;

2)

UPT. Balai Pengkajian dan Penelitian Hidrodinamika;

3)

Balai Jaringan Informasi Ilmu Pengetahuan & Teknologi; dan

4)

Balai Pengkajian Dinamika Pantai.

d. Capaian Sasaran Kegiatan Terlaksananya reformasi birokrasi melalui monitoring, evaluasi dan quality assurance pelaksanaan reformasi birokrasi. Realisasi capaian kinerja Jumlah laporan hasil assessment PMPRB di lingkungan

BPPT

tepat

waktu,

telah

dilakukan

pada

6

Kedeputian/Sekretariat Utama secara tepat waktu dan sesuai dengan yang direncanakan sehingga target tercapai 100%.

4.2. Saran Dalam rangka peningkatan peran dan kapabilitas Inspektorat yang memadai untuk melaksanakan tugas pengawasan, maka disarankan kepada Manajemen BPPT: 1.

Perlu menumbuhkan dan mendorong komitmen, keterlibatan dan dukungan aktif dari segenap komponen aparatur negara di lingkungan BPPT serta pihak terkait lainnya yang merupakan kesatuan integral untuk mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik (Good Governance) di lingkungan BPPT.

2.

Perlu merealisasikan peningkatan baik kapabilitas dan kompetensi serta jumlah Pejabat Fungsional Auditor (PFA) dengan kualifikasi yang dibutuhkan sesuai dengan analisis jabatan yang telah disampaikan kepada Biro SDMO BPPT.


Halaman 55

3.

Perlu adanya peningkatan alokasi Anggaran yang lebih memadai untuk efektivitas kinerja Inspektorat dan penambahan sarana pendukung kegiatan pengawasan

Capaian kinerja Inspektorat yang telah dituangkan dalam LAKIP Tahun 2014 ini diharapkan dapat menjadi referensi yang representative serta kredibel sehingga

dapat

memberikan

gambaran

yang

jelas

mengenai

kinerja

Inspektorat.


Halaman 56

LAPORAN AKUNTABILITAS KINERJA INSTANSI PEMERINTAH (LAKIP) INSPEKTORAT BPPT

Recommend Documents