LAPORAN AKUNTABILITAS KINERJA INSTANSI PEMERINTAH (LAKIP)

PEMERINTAH KABUPATEN TANAH BUMBU

LAPORAN AKUNTABILITAS KINERJA INSTANSI PEMERINTAH (LAKIP)

BADAN LINGKUNGAN HIDUP DAERAH KABUPATEN TANAH BUMBU TAHUN 2016

LAKIP BLHD KAB. TANAH BUMBU TAHUN 2016

KATA PENGANTAR

Puji syukur kami panjatkan ke hadirat Allah SWT, sehingga Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) Badan Lingkungan Hidup Daerah (BLHD) Kabupaten Tanah Bumbu Tahun 2016 dapat diselesaikan. Penyusunan LAKIP merupakan kewajiban sebagaimana diamanatkan dalam Instruksi Presiden Nomor 7 Tahun 1999, untuk mempertanggungjawabkan pelaksanaan tugas pokok dan fungsinya yang dipercayakan kepada BLHD Kabupaten Tanah Bumbu berdasarkan Rencana Strategis (RENSTRA) BLHD Kabupaten Tanah Bumbu Tahun 2016 – 2021. Penyusunan LAKIP ini merupakan perwujudan salah satu indikator (tolok ukur) dalam rangka penyelenggaraan pemerintahan yang baik (good governance), dan secara garis besar berisikan informasi mengenai rencana kinerja dan capaian kinerja yang telah dilaksanakan selama Tahun Anggaran 2016 yang mengacu kepada Rencana Strategi BLHD Kabupaten Tanah Bumbu Tahun 2016 - 2021. Penyusunan LAKIP BLHD Kabupaten Tanah Bumbu Tahun 2016 ini telah dupayakan sebaik mungkin, walaupun demikian LAKIP BLHD Kabupaten Tanah Bumbu Tahun 2016 tidak terlepas dari kekurangan- kekurangan sehubungan dengan kendalakendala yang dihadapi. Namun demikian BLHD Kabupaten Tanah Bumbu telah mengupayakan untuk mengatasi kendalakendala tersebut melalui koordinasi dengan pelaksana kegiatan. Demikian disampaikan, diharapkan semoga laporan ini dapat bermanfaat bagi kita semua khususnya dalam mengevaluasi pelaksanaan tugas pokok dan fungsi BLHD Kabupaten Tanah Bumbu, Kami mengharapkan sumbang saran pihak-pihak terkait atas kekurangan laporan ini, karena Kami menyadari laporan ini masih jauh dari sempurna. Akhirnya kepada semua pihak yang terkait dan turut memberikan bantuan dalam penyusunan laporan ini diucapkan terima kasih.

Batulicin, 10 Januari 2017


Januari

IKHTISAR EKSEKUTIF Pada dasarnya Laporan Akuntabilitas Kinerja (LAKIP) merupakan laporan yang memberikan penjelasan mengenai pencapaian kinerja Badan Lingkungan Hidup Daerah (BLHD) Kabupaten Tanah Bumbu selama Tahun 2016. Capaian kinerja Tahun 2016 tersebut dibandingkan dengan Penetapan Kinerja Tahun 2016 sebagai tolok ukur keberhasilan tahunan BLHD Kabupaten Tanah Bumbu. Analisis atas capaian kinerja terhadap rencana kinerja ini akan menjadi bahan evaluasi sebagai bahan perbaikan kinerja di masa datang. Sistematika penyajian Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) BLHD Kabupaten Tanah Bumbu Tahun 2016 berpedoman pada Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 29 Tahun 2010 Tentang Pedoman Penyusunan Penetapan Kinerja dan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Pengukuran kinerja dilakukan dengan menggunakan indikator kinerja pada level sasaran dan kegiatan. Pengukuran dengan menggunakan indikator kinerja pada level sasaran digunakan untuk menunjukkan secara langsung kaitan antara sasaran dengan indikator kinerjanya, sehingga keberhasilan sasaran berdasarkan rencana kinerja tahunan yang ditetapkan dapat dilihat dengan jelas. Selain itu, untuk memberikan penilaian yang lebih independen melalui indikator-indikator outcome atau minimal output dari kegiatan yang terkait langsung dengan sasaran yang diinginkan. Berdasarkan pengukuran pencapaian kinerja sasaran dan kinerja kegiatan menunjukkan hasil bahwa BLHD Kab. Tanah Bumbu sudah berupaya dengan optimal dan dapat dikatakan berhasil dalam melaksanakan program dan kegiatan sesuai dengan rencana yang telah ditetapkan sebelumnya, meskipun dalam pelaksanaannya beberapa kegiatan yang dilaksanakan untuk pencapaian indikator sasaran ada yang tidak dapat terealisasi sepenuhnya dikarenakan kondisi anggaran/defisit anggaran. Namun secara keseluruhan, prosentase tingkat pencapaian target sasaran dengan nilai 92% dari 3 (tiga) sasaran dan 5 (lima) indikator sasaran yang direncanakan, serta dapat dilihat pula pada prosentase pencapaian target indikator kegiatan yang pada dasarnya dengan penilaian berkategori sangat baik untuk 3 (tiga) program dan 29 (duapuluh sembilan) kegiatan.


DAFTAR ISI

Halaman KATA PENGANTAR RINGKASAN EKSEKUTIF DAFTAR ISI DAFTAR LAMPIRAN Bab I

i ii iii iv

PENDAHULUAN 1.1 Latar Belakang

I-1

1.2

Landasan Hukum

I-1

1.3

Maksud dan Tujuan

I-3

1.4

Gambaran Umum Badan Lingkungan Hidup Daerah

I-3

Kabupaten Tanah Bumbu

Bab II

1.5

Gambaran Kondisi Lingkungan

I-9

1.6

Sistematika Penyusunan LAKIP BLHD Kabupaten Tanah Bumbu Tahun 2016

I-9

PERENCANAAN DAN PENETAPAN KINERJA BADAN LINGKUNGAN HIDUP DAERAH KAB. TANAH BUMBU TAHUN 2016 2.1. A. B. C. D. E. F. G. 2.2. 2.2.1

Bab III

BAB IV

Rencana Strategis Visi Misi Tujuan, Sasaran, Strategi dan Kebijakan Jangka Menengah BLHD Kabupaten Tanah Bumbu Matrik Hubungan Visi, Misi dan Tujuan Matrik Hubungan Misi, Tujuan dan Sasaran Indikator Sasaran Program dan Kegiatan Rencana Kinerja Penetapan Kinerja

AKUNTABILITAS KINERJA 3.1. Pengukuran Kinerja 3.2. Hasil Pengukuran Kinerja 3.3. Sinkronisasi Sasaran Strategis dan SPM Bidang LH 3.4 Indikator Kinerja Lingkungan Hidup pada RPJMD 3.5 Analisis Capaian Kinerja 3.6 Evaluasi Capaian Kinerja 3.7. Akuntabilitas Keuangan 3.8. Analisa Permasalahan PENUTUP A. Kesimpulan B. Saran


II-1 II-1 II-2 II-2 II-4 II-4 II-5 II-5 II-7 II-7

III-1 III-3 III-12 III-17 III-18 III-22 III-32 III-37

IV-1 IV-1

DAFTAR LAMPIRAN Lampiran 1

Tujuan Sasaran Jangka Menengah Pelayanan BLHD sesuai RENSTRA 2016-2021

Lampiran 2

Perjanjian Kinerja BLHD TA. 2016

Lampiran 3

Rencana Kinerja Tahunan BLHD TA. 2016

Lampiran 4

Pengukuran Kinerja BLHD TA. 2016

Lampiran 5

Laporan Kinerja BLHD Triwulan IV TA.2016

Lampiran 6

Target dan Realisasi Fisik dan Anggaran BLHD Triwulan IV TA. 2016


BAB I PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang Dalam rangka mewujudkan good governance diperlukan akuntabilitas kinerja yang baik dari jajaran aparatur Pemerintah, sehingga penyelenggaraan manajemen pemerintahan dan pembangunan dapat berdaya guna dan berhasil guna secara optimal. Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) berdasarkan Instruksi Presiden No : 7 Tahun 1999 tentang Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah merupakan Laporan Evaluasi Pelaksanaan Program/Kegiatan yang dilaksanakan oleh

Aparatur Instansi Pemerintah sebagai pelaksana Program /

Kegiatan dalam satu Tahun Anggaran. Badan Lingkungan Hidup Daerah (BLHD) merupakan bagian integral dari Pemerintah Kabupaten Tanah Bumbu yang bertanggung jawab dalam penyelenggaraan urusan Lingkungan Hidup di wilayah Kabupaten Tanah Bumbu sehingga wajib menyampaikan LAKIP. LAKIP merupakan bentuk dari Evaluasi Pelaksanaan Program/ Kegiatan SKPD sebagai tolok ukur tercapai atau tidaknya suatu target dan sasaran / tujuan pelaksanaan program / kegiatan sesuai visi dan misi kegiatan yang dilaksanakan. Untuk itu dalam penyusunan LAKIP mutlak diperlukan adalah Visi, Misi, Tujuan dan Sasaran BLHD Kabupaten Tanah Bumbu serta penjabarannya dalam bentuk strategi kebijaksanaan yang diimplementasikan dalam program kerja yang terjabar menjadi kegiatan operasional yang rinci, spesifik dan terukur. 1.2. Landasan Hukum Penyusunan LAKIP Tahun 2016 ini disusun berdasarkan beberapa landasan sebagai berikut: 1.

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 28 Tahun 1999 Tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);

2.

Undang-Undang

Republik

Indonesia

Nomor

2

Tahun

2003

tentang

Pembentukan Kabupaten Tanah Bumbu dan Kabupaten Balangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 22, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4265) LAKIP BLHD KAB. TANAH BUMBU TAHUN 2016

3.

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286)

4.

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104)

5.

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah Lembaran

Negara Republik Indonesia Tahun 2004

Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 32 tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844); 6.

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2005 Tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional;

7.

Undang-undang nomor 33 tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan daerah;

8.

Peratruran

Pemerintah

Nomor

208

Tahun

2000

tetang

tatacara

Pertanggungjawaban Kepala Daerah; 9.

Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah Daerah Provinsi dan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);

10.

Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 89, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4741);

11.

Peraturan Presiden Nomor 7 Tahun 2005 Tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2005-2009;

12.

Instruksi Presiden Nomor 7 Tahun 1999 Tentang

Laporan Kinerja

Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah; 13.

Peraturan Menteri dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan PP No. 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tatacara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah;

14.

Surat Edaran Bersama Menteri Negara Lingkungan Hidup dan Menteri Dalam Negeri Nomor 061/163 Tahun 2008 tentang Penataan Kelembagaan Lingkungan Hidup Daerah;


15.

Peraturan Daerah Kabupaten Tanah Bumbu Nomor 17 Tahun 2007 tentang Pembentukan Tugas Pokok dan Susunan Organisasi Lembaga Teknis Daerah Kabupaten Tanah Bumbu;

16.

Peraturan Daerah Kabupaten Tanah Bumbu Nomor 16 Tahun 2011 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten Tanah Bumbu Tahun 2006 – 2025;

17.

Peraturan Daerah Kabupaten Tanah Bumbu Nomor 17 Tahun 2011 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Tanah Bumbu Tahun 2011 – 2015

1.3. Maksud dan Tujuan 1.3.1. Maksud Maksud penyusunan LAKIP BLHD Kabupaten Tanah Bumbu TA. 2016 adalah : a.

Memenuhi salah satu unsur dari rangkaian implementasi Sistem Akuntabilitas Kinerja BLHD Kab. Tanah Bumbu

b.

Memberikan informasi mengenai pelaksanaan Program dan Kegiatan Strategis dalam Rencana Strategis BLHD Kab. Tanah Bumbu Tahun 2016–2021 yang telah dilaksanakan pada tahun 2016.

1.3.2. Tujuan Tujuan penyusunan LAKIP BLHD Kab. Tanah Bumbu TA. 2016 adalah sebagai berikut: a.

Meningkatkan akuntabilitas kinerja di lingkungan BLHD Kab. Tanah Bumbu dalam menjalankan tugas dan perannya sesuai dengan prinsip-prinsip tata kepemerintahan yang baik, melalui penyajian gambaran atas pelaksanaan tugas yang diemban dalam berbagai program dan kegiatan selama TA 2016

b.

Memberikan

umpan

balik

terhadap

upaya

peningkatan

kinerja

dan

pemanfaatan seluruh sumber daya yang dimiliki untuk mewujudkan Visi dan Misi dalam Renstra Bapedalda Kab. Tanah Bumbu Tahun 2016–2021. 1.4. Gambaran Umum Badan Lingkungan Hidup Daerah Kabupaten Tanah Bumbu Dalam rangka memenuhi kelengkapan Pemerintahan Kabupaten sesuai yang diamanatkan dalam Undang-Undang No: 2 Tahun 2003 Tentang Pembentukan Kabupaten Tanah Bumbu dan Kabupaten Balangan di Propinsi Kalimantan Selatan maka dengan Peraturan Daerah Kabupaten Tanah Bumbu No: 16 Tahun 2007 tanggal 12 Nopember 2007 tentang Pembentukan, Kedudukan, Tugas Pokok dan Susunan Organisasi Dinas Daerah Kabupaten Tanah Bumbu yang salah satunya adalah Badan Pengendalian Dampak Lingkungan Hidup Daerah Kabupaten Tanah LAKIP BLHD KAB. TANAH BUMBU TAHUN 2016

Bumbu diperbaharui dengan Peraturan Daerah Kabupaten Tanah Bumbu No : 20 Tahun 2011 tanggal 20 September 2011 tentang Pembentukan, Kedudukan, Tugas Pokok dan Susunan Organisasi Dinas Daerah Kabupaten Tanah Bumbu yang salah satunya adalah Badan Lingkungan Hidup Daerah Kabupaten Tanah Bumbu. Selanjutnya berdasarkan Peraturan Bupati Tanah Bumbu No. 25 tahun 2012 ditetapkan tugas pokok, fungsi uraian tugas dan tata kerja unsur-unsur organisasi Badan Lingkungan Hidup DaerahKabupaten Tanah Bumbu. 1.4.1. Tugas Pokok dan Fungsi Badan Lingkungan Hidup Daerah Kabupaten Tanah Bumbu mempunyai tugas pokok membantu Kepala Daerah dalam menyelenggarakan tugas umum pemerintahan dan pembangunan mencakup bagian dan bidang-bidang sebagai berikut : 1. Sekretariat 2. Bidang Pengawasan dan Penanggulangan Pencemaran 3. Bidang Pengendalian Dampak Lingkungan 4. Bidang Analisis Pengelolaan Kualitas Lingkungan 5. UPT Badan (Laboratorium Lingkungan) Sedangkan Fungsi Badan Lingkungan Hidup Daerah Kabupaten Tanah Bumbu dalam menyelenggarakan tugas pokok tersebut di atas meliputi : 1.

Perumusan kebijakan teknis di bidang

pengelolaan dan perlindungan

lingkungan daerah sesuai kebijakan yang ditetapkan oleh bupati berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku; 2.

Fasilitasi dan dukungan atas penyelenggaraan pemerintah daerah di bidang pengelolaan dan perlindungan lingkungan hidup;

3.

Perumusan kebijakan operasional, pembinaan dan pelaksanaan pengawasan pengelolaan dan perlindungan lingkungan hidup;

4.

Perumusan kebijakan operasional, pembinaan dan pelaksanaan, pengawasan dan penanggulangan pencemaran;

5.

Perumusan kebijakan operasional, pembinaan dan pelaksanaan analisis pengelolaan kualitas lingkungan;

6.

Perumusan dan penetapan kebijakan operasional, pembinaan dan pelaksanaan upaya pengendalian kualitas lingkungan hidup;

7.

Pelaksanaan pelayanan umum;

8.

Pengelolaan urusan ketatausahaan;


9.

Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh bupati sesuai dengan tugas dan fungsinya.

1.4.2. Susunan Organisasi Berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Tanah Bumbu No: 20 Tahun 2011 tanggal 20 September 2011 susunan Organisasi Badan Lingkungan Hidup Daerah Kabupaten Tanah Bumbu terdiri dari : 1. Kepala Badan Mempunyai

tugas

memimpin,

melakukan

koordinasi,

pengawasan

dan

pengendalian dalam penyelenggaraan kegiatan di Bidang Lingkungan Hidup 2. Sekretariat Mempunyai tugas merencanakan, melaksanakan, mengkoordinasikan dan mengendalikan kegiatan administrasi umum, kepegawaian, perlengkapan, penyusunan program dan keuangan. Sekretariat membawahi : a. Sub Bagian Umum dan Kepegawaian b. Sub Bagian Perencanaan dan Keuangan c. Sub Bagian Evaluasi, Dokumentasi dan Pelaporan 3. Bidang Pengawasan dan Penanggulangan Pencemaran Bidang Pengawasan dan Penaggulangan Pencemaran mempunyai tugas melaksanakan pengawasan, penanggulangan pencemaran dan pengrusakan, penegakan

hukum

dan

pemulihan

dibidang

lingkungan

hidup.

Bidang

Pengawasan dan Penanggulangan Pencemaran terdiri dari : a. Sub Bidang Pengawasan dan Penegakan Hukum; dan b. Sub Bidang Penanggulangan dan Pemulihan Pencemaran 4. Bidang Pengendalian Dampak Lingkungan Bidang Pengendalian Dampak Lingkungan mempunyai tugas melaksanakan pengendalian dampak lingkungan. Bidang Pengendalian Dampak Lingkungan terdiri dari : a. Sub Bidang Bina Teknis AMDAL b. Sub Bidang Evaluasi AMDAL dan Laboratorium 5. Bidang Analisis Pengelolaan Kualitas Lingkungan Bidang

Analisis

Pengelolaan

Kualitas

Lingkungan

mempunyai

tugas

melaksanakan analisis, pengelolaan dan pemantauan kualitas lingkungan. Bidang Analisis Pengelolaan Kualitas Lingkungan (APKL) terdiri dari : a. Sub Bidang Pelaksanaan PKL b. Sub Bidang Pemantauan dan Evaluasi PKL


6. UPT Laboratorium Lingkungan Hidup Unit Laboratorium Lingkungan mempunyai tugas melaksanakan sebagian kewenangan dan tugas teknis tertentu untuk melakukan analisis laboratoris serta pengembangannya dalam rangka penyajian data dan informasi dibidang lingkungan hidup

Secara rinci struktur organisasi Badan Lingkungan Hidup Daerah terdapat pada tabel di bawah ini : KEPALA BADAN LINGKUNGAN HIDUP DAERAH

KELOMPOK JABATAN FUNGSIONAL

SEKRETARIS

KEPALA SUB BAGIAN UMUM DAN KEPEGAWAIAN

KEPALA BIDANG PENGAWASAN DAN PENANGGULANGAN PENCEMARAN

KEPALA BIDANG PENCEGAHAN DAMPAK LINGKUNGAN

KEPALA SUB BIDANG PENGAWASAN DAN PENEGAKAN HUKUM

KEPALA SUB BIDANG BINA TEKNIS AMDAL

KEPALA SUB BIDANG PENANGGULANGAN DAN PEMULIHAN

KEPALA SUB BIDANG EVALUASI AMDAL DAN LABORATORIUM

KEPALA SUB BAGIAN PERENCANAAN DAN KEUANGAN

KEPALA BIDANG ANALISIS PENGELOLAAN KUALITAS LINGKUNGAN (APKL)

KEPALA SUB BIDANG PELAKSANAAN PKL

KEPALA SUB BIDANG PEMANTAUAN DAN EVALUASI PKL

KEPALA LABORATORIUM LINGKUNGAN HIDUP KASUBBAG. TATA USAHA LAB. LH


KEPALA SUB BAGIAN EVALUASI, DOKUMENTASI DAN PELAPORAN

1.4.3. Sumber Daya Manusia Dalam melaksanakan kegiatannya saat ini, BLHD Kabupaten Tanah Bumbu didukung oleh 34 orang PNS ditambah 18 orang tenaga Non PNS (PTT/Honorer). Untuk menunjang pencapaian visi, misi dan tujuan BLHD Kabupaten Tanah Bumbu, kualitas dan kuantitas SDM mutlak diperlukan. Sampai sejauh ini keberadaan pegawai BLHD Kabupaten Tanah Bumbu dapat dilihat pada tabel 1.1 s/d 1.6. Tabel 1.1 Jumlah Pegawai Sesuai Status Kepegawaian Golongan No

Status

I

II

III

IV

-

8

21

5

Jumlah

1.

PNS

34

2.

PTT

6

3

THL/Honorer

12

Jumlah

52

Tabel 1.2 Data PNS Menurut Golongan Golongan No

Unit Kerja

I

II

III

IV

Jumlah

1.

Kepala Badan

-

-

-

1

1

2

Sekretariat

-

1

4

1

6

3

Bidang Pengawasan dan Penanggulangan Pencemaran Bidang Pengendalian Dampak Lingkungan

-

-

2

1

3

-

-

3

-

3

Bidang Analisis Pengelolaan Kualitas Lingkungan UPT Laboratorium Lingkungan Hidup Kelompok Jabatan Fungsional

-

2

2

2

6

-

-

2

-

2

-

4

9

-

13

7

22

5

34

4 5

6 7

Jumlah

Tabel 1. 3 Jumlah Pegawai Menurut Tingkat Penjenjangan ( Diklat ) No 1. 2. 3. 4. 5.

Tingkat Penjenjangan Non Diklat Spada / Adum / Diklat PIM IV Spadya / Spamen / Diklat PIM III Sespa / Spamen / Diklat PIM II Lemhanas / Spati Jumlah


Jumlah ( orang ) 5 2 1 8

Tabel 1.4 Jumlah Pegawai Menurut Tingkat Jabatan / Eselonering No 1.

2.

3. 4. 5

Eselonering

Jumlah (orang)

Ia Ib II a II b II c II d III a III b IV a IV b Non Eselon

3 1 1 3 9 1 -

Tabel 1.5 Jumlah Pegawai Menurut Tingkat Pendidikan No 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10.

Tingkat Pendidikan SD SLTP SLTA DI D II D III D IV S1 S2 S3 Jumlah

Jumlah ( orang ) 4 3 22 5 34

Tabel 1.6 Jumlah Pegawai Menurut Perkembangannya No 1. 2. 3. 4. 5.

Tingkat Perkembangan Pensiun Kenaikan Pangkat Kenaikan Gaji Berkala Diklat Cuti Jumlah


Jumlah ( orang ) 15 35 50

1.5. Gambaran Kondisi Lingkungan Berdasar kajian kondisi dan situasi Pengelolaan Lingkungan Hidup tahun 2016 – 2021 (Renstra BLHD Kabupaten Tanah Bumbu 2016 – 2021), dan potensi maupun isu strategis yang ada di Kabupaten Tanah Bumbu, dapat dirumuskan ada beberapa isu pokok strategis sesuai dengan tugas dan fungsi BLHD Kabupaten Tanah Bumbu yang wajib mendapat perhatian bersama, yaitu : 1.

Kualitas air tercemar “sedang”

2.

Lubang tambang belum dikelola maksimal dan terjadinya degradasi tutupan lahan vegetasi

3.

Debu dan emisi dari kegiatan usaha yang mencemari lingkungan pemukiman

4.

Kesadaran masyarakat dalam berbudaya menghargai kondisi lingkungan yang baik belum maksimal

1.6. Sistematika Penyusunan LAKIP BLHD Kabupaten Tanah Bumbu Tahun 2016 Untuk menggambarkan akuntabilitas kinerja BLHD Kabupaten Tanah Bumbu maka disusunlah LAKIP Tahun 2016 yang berpedoman pada Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Tahun

2010

Tentang

Pedoman

Penyusunan

Nomor

29

Penetapan Kinerja dan

Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah, sebagai berikut: Executive Summary (Ikhtisar Eksekutif) Bab I – Pendahuluan, menjelaskan secara ringkas latar belakang, aspek strategis BLHD Kabupaten Tanah Bumbu, serta struktur organisasi; Bab II – Perencanaan dan Perjanjian Kinerja, menjelaskan secara ringkas dokumen perencanaan yang menjadi dasar pelaksanan program, kegiatan dan anggaran BLHD Kabupaten Tanah Bumbu Tahun 2016 meliputi Rencana Strategis BLHD Kabupaten Tanah Bumbu Tahun 2016 - 2021 dan Penetapan Kinerja Tahun 2016. Bab III – Akuntabilitas Kinerja Tahun 2016, menjelaskan analisis pencapaian sasaran kinerja BLHD Kab. Tanah Bumbu TA. 2016, dengan pengungkapan dan penyajian dari hasil pengukuran kinerja. Bab

IV – Penutup,

menjelaskan

kesimpulan

menyeluruh

dari

Laporan

Akuntabilitas Kinerja BLHD Kabupaten Tanah Bumbu Tahun 2016 dan menguraikan rekomendasi yang diperlukan bagi perbaikan kinerja di masa mendatang.


BAB II PERENCANAAN DAN PENETAPAN KINERJA BADAN LINGKUNGAN HIDUP DAERAH TAHUN 2016 2.1. RENCANA STRATEGIS

RENSTRA BLHD Kabupaten Tanah Bumbu Tahun 2016 - 2021 disusun dengan maksud menyediakan dokumen perencanaan bagi BLHD Kabupaten Tanah Bumbu untuk kurun waktu tahun 2016 - 2021. Sedangkan tujuannya adalah : 1. Sinkronisasi Tujuan, Sasaran, program dan kegiatan BLHD dengan Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJMD) Kabupaten Tanah Bumbu 2. Menyediakan bahan serta pedoman untuk penyusunan Rencana Kinerja (Rencana Kerja Tahunan) BLHD Kabupaten Tanah Bumbu dalam kurun waktu tahun 2016 – 2021 3. Meningkatkan pelaksanaan tugas dan fungsi BLHD Kabupaten Tanah Bumbu beserta seluruh unit kerjanya dalam pengendalian dampak lingkungan hidup dengan menerapkan prinsip koordinasi, integrasi dan sinkronisasi.

A. VISI Visi adalah cara pandang jauh ke depan ke arah mana organisasi akan dibawa.

Visi yang baik harus realistis dan mampu menjadi tuntutan bagi

organisasi agar eksis, unggul, antisipatif dan inovatif. Visi Kabupaten Tanah Bumbu adalah “Terwujudnya Kabupaten Tanah Bumbu Sebagai Poros Maritim Utama serta Pusat Perdagangan, Industri, dan Pariwisata di Kalimantan Berbasis pada Keunggulan Lokal dan Potensi Strategis Daerah Menuju Tanah Bumbu Yang Maju, Sejahtera dan Berintelektual Tinggi”. Dalam rangka mewujudkan Visi dan Misi Kepala Daerah, Badan Lingkungan Hidup Daerah Kabupaten Tanah Bumbu menetapkan Visi sebagai berikut : “Terwujudnya Lingkungan Hidup Kabupaten Tanah Bumbu Yang Berkualitas”


B. M I S I Misi adalah pernyataan eksplisit dari organisasi tentang apa saja yang harus dicapai dengan menyebutkan kegiatan spesifik yang harus dilakukan dalam rangka mewujudkan visinya. Adapun Misi Kabupaten Tanah Bumbu adalah :

1. Menyelenggarakan penataan dan pengelolaan pelabuhan sebagai terminal point guna mendorong pemanfaatan keunggulan maritim serta menyelenggarakan

pengelolaan

wilayah

pesisir

yang

mampu

mendorong optimalisasi perekonomian masyarakat dan pariwisata. 2.

Meningkatkan Kegiatan Industri dan Perdagangan Berbasis Ekonomi Kerakyatan Melalui Perluasan Kesempatan dan Perlindungan Bagi Pelaku Industri Guna Menopang Daya Saing Masyarakat Lokal di Tengah Arus Regional dan Nasional.

3.

Pengelolaan dan Pemanfaatan Sumber Daya Alam dan Sumber Daya Ekonomi

yang

berkelanjutan,

berwawasan

Lingkungan

serta

memperhatikan Kearifan Lokal Untuk Menghadirkan Kesejahteraan. 4.

Menyelenggarakan Program Penguatan Kualitas Sumber Daya Manusia yang memiliki daya saing di tengah arus persaingan masyarakat ekonomi ASEAN (MEA) dengan berbasis pada masyarakat yang berakhlak dan memiliki akar lokal.

5.

Menyelenggarakan Tata Kelola Pemerintahan dan Birokrasi yang Baik, Efektif dan Bersih. Guna mewujudkan Visi Badan Lingkungan Hidup Daerah Kabupaten

Tanah Bumbu, maka misi pembangunan yang akan dilakukan adalah: 1.

Meningkatkan kualitas lingkungan hidup

2.

Meningkatkan kualitas layanan laboratorium Lingkungan Hidup

3.

Menyediakan data dan informasi lingkungan hidup kabupaten

C. TUJUAN

DAN

SASARAN

STRATEGIS

JANGKA

MENENGAH

BLHD

KABUPATEN TANAH BUMBU Agar lebih terarah, visi dan misi perlu dirumuskan dalam bentuk tujuan dan sasaran strategis dengan mempertimbangkan nilai manfaat bagi publik dan kemampuan sumber daya yang dimiliki. Hal ini berarti bahwa tujuan strategis merupakan penjabaran atau pelaksanaan dari pernyataan misi yang akan LAKIP BLHD KAB. TANAH BUMBU TAHUN 2016

dicapai dalam jangka 5 (lima) tahun ke depan. disamping itu dapat diketahui secara tepat apa yang sudah dilakukan dan dijadikan sebagai pengukur tingkat capaian visi dan misi organisasi Badan Lingkungan Hidup Daerah Kabupaten Tanah Bumbu. Tujuan dan sasaran strategis dimaksud dalam rangka pencapaian sasaran yang ingin dicapai dari masing-masing misi adalah sebagai berikut : 1. Misi pertama : Meningkatkan Kualitas Lingkungan Hidup Tujuan :  Mengoptimalkan Kualitas Lingkungan Hidup Sasaran : 

Mempertahankan Kualitas Lingkungan Hidup

2. Misi kedua :

Meningkatkan

Kualitas

Layanan

Laboraturium

Lingkungan Hidup Tujuan :  Mewujudkan sarana dan prasarana laboratorium lingkungan hidup Sasaran :  Meningkatnya kualitas layanan bidang lingkungan hidup

3. Misi Ketiga :

Menyediakan Data dan Informasi Lingkungan Hidup Kabupaten

Tujuan :  Meningkatkan kualitas data dan informasi bidang Sasaran :  Meningkatnya data dan informasi bidang lingkungan hidup yang valid dan konsisten


D. MATRIK HUBUNGAN VISI, MISI DAN TUJUAN Tabel 2.1 Matrik Hubungan Visi, Misi dan Tujuan No.

Visi

Misi

Tujuan

1.

Terwujudnya lingkungan hidup Kabupaten Tanah Bumbu yang berkualitas

1. Meningkatkan kualitas lingkungan hidup

Mengoptimalkan Kualitas Lingkungan Hidup

2. Meningkatkan kualitas layanan laboratorium Lingkungan Hidup

Mewujudkan sarana dan prasarana laboratorium lingkungan hidup

3. Menyediakan data dan informasi lingkungan hidup kabupaten

Meningkatkan kualitas data dan informasi bidang

E. MATRIK HUBUNGAN MISI, TUJUAN DAN SASARAN Tabel 2.2 Matrik Hubungan Misi, Tujuan dan Sasaran No.

Misi

Tujuan

Sasaran

1.

Meningkatkan kualitas lingkungan hidup

Mengoptimalkan Kualitas Lingkungan Hidup


2

Meningkatkan kualitas layanan laboratorium Lingkungan Hidup

Mewujudkan sarana dan prasarana laboratorium lingkungan hidup

Meningkatnya kualitas layanan bidang lingkungan hidup

3

Menyediakan data dan informasi lingkungan hidup kabupaten

Meningkatkan kualitas data dan informasi bidang

Meningkatnya data dan informasi bidang lingkungan hidup yang valid dan konsisten


Tabel 2.3. Matrik Indikator Kinerja Sasaran NO.

TUJUAN

(1)

SASARAN

(2)

(3)

TARGET KINERJA PADA TAHUN KE-

INDIKATOR KINERJA

1

2

3

4

5

(4)

(5)

(6)

(7)

(8)

(9)

Kurang

Kurang

Kurang

Cukup

Cukup

Sangat baik

Sangat baik

Sangat baik

Sangat baik

Sangat baik

MISI 1: MENINGKATKAN KUALITAS LINGKUNGAN HIDUP Mengoptimalkan Kualitas Lingkungan Hidup

Mempertahankan  Indeks kualitas lingkungan Kualitas hidup (IKA)

Air

 Indeks Kualitas Udara

MISI 2 : MENINGKATKAN KUALITAS LAYANAN LABORATORIUM LINGKUNGAN HIDUP Mewujudkan Meningkatnya kualitas  Tingkat sarana dan layanan bidang Kepuasan prasarana lingkungan hidup Pelanggan laboratorium lingkungan hidup  Jenis Layanan

3,75

3,8

3,85

3,9

3,95

3

4

4

4

5

MISI 3 : MENYEDIAKAN DATA DAN INFORMASI LINGKUNGAN HIDUP KABUPATEN Meningkatkan Meningkatnya data Jenis data dan kualitas data dan dan informasi bidang informasi LH informasi bidang lingkungan hidup (SLHD, MIH, lingkungan hidup RPPLH, Lap. yang valid dan Void, konsisten biomassa)

4 Dok. kajian

5 dok. kajian

4 dok. kajian

4 dok. 4 dok. kajian kajian

G. PROGRAM DAN KEGIATAN Program dan Kegiatan Badan Lingkungan Hidup Daerah Kabupaten Tanah Bumbu Tahun Anggaran 2016 yang termuat dalam RENSTRA disesuaikan dengan Permendagri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah dalam rangka melaksanakan strategi dan kebijakan sebagaimana tersebut di atas yang diselaraskan dengan kedua misi pembangunan BLHD Kabupaten Tanah Bumbu meliputi : 1.

Program

Pelayanan

Administrasi

Perkantoran,

dengan

kegiatan

sebagai berikut : -

Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik

-

Penyediaan

Jasa

Pemeliharaan

Dinas/operasional -

Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan


dan

Perizinan

Kendaraan

2.

-

Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor

-

Penyediaan Jasa Perbaikan Peralatan Kerja

-

Penyediaan Alat Tulis Kantor

-

Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan

-

Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor

-

Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor

-

Penyediaan Makanan dan Minuman

-

Rapat-Rapat Koordinasi dan Konsultasi Ke Luar Daerah

-

Penyediaan Jasa Tenaga Non PNS

-

Rapat-Rapat Koordinasi Dalam Daerah

Program Peningkatan Disiplin Aparatur, dengan kegiatan sebagai berikut : -

3.

Pengadaan Pakaian Khusus Hari-Hari Tertentu

Program Pengendalian Pencemaran dan Perusakan Lingkungan Hidup, dengan kegiatan sebagai berikut : -

Koordinasi Penilaian Kota Sehat/ADIPURA

-

Pemantauan Kualitas Lingkungan

-

Pengawasan Pelaksanaan Kebijakan Bidang Lingkungan Hidup

-

Pengkajian Dampak Lingkungan

-

Peningkatan Peran Serta Masyarakat dalam Pengendalian Lingkungan Hidup

-

Penanggulangan dan Pemulihan Pencemaran

-

Koordinasi Penilaian ADIWYATA

-

Pengembangan Kapasitas dalam Rangka Pengendalian Pencemaran dan Kerusakan Lingkungan Hidup

4.

-

Pelayanan Pengaduan Masyarakat

-

Pengembangan Sarana dan Prasarana Laboratorium Lingkungan

Program Peningkatan Kualitas Dan Akses Informasi Sumber Daya Alam Lingkungan Hidup, dengan kegiatan sebagai berikut : -

5.

Pengembangan Data Dan Informasi Lingkungan

Program Peningkatan Pengendalian Polusi, dengan kegiatan sebagai berikut: -

Pengujian Emisi/Polusi Udara Akibat Aktivitas Industri

-

Pengujian Kadar Polusi Limbah Padat dan Limbah Cair

-

Akreditasi Laboratorium Lingkungan Hidup


-

Operasional Kegiatan Laboratorium Lingkungan

2.2. RENCANA KINERJA Rencana Kinerja Tahunan (RKT) disusun berdasarkan Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 29 tahun 2010

tentang

Pedoman

Penyusunan

Penetapan

Kinerja

dan

Pelaporan

Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah. Rencana kerja Badan Lingkungan Hidup Kabupaten Tanah Bumbu dapat dilihat pada lampiran Rencana Kinerja Tahun 2016. Rencana Kinerja tahun 2016 merupakan dokumen yang menyajikan sasaran beserta indikator kinerja dan target yang akan dicapai pada tahun 2016. Rencana kinerja tersebut selanjutnya dituangkan menjadi Penetapan Kinerja yang merupakan tolok ukur evaluasi akuntabilitas kinerja pada tahun 2016. 1.2.1. PERJANJIAN KINERJA Dalam rangka memenuhi perencanaan kinerja yang dimaksud diperlukan suatu perjanjian kinerja dalam bentuk perjanjian kinerja sebagai tolok ukur terhadap hasil capaian kinerja dalam rentang waktu 1 (satu) tahun anggaran. Hal tersebut dapat diuraikan seperti pada tabel penetapan kinerja sebagai berikut


Tabel 2.4. Perjanjian Kinerja BLHD Kab. Tanah Bumbu TA. 2016 NO.

1

SASARAN STRATEGIS

INDIKATOR SASARAN


 Indeks Kualitas Air (IKA)

TARGET

PROGRAM/KEGIATAN

Kurang

a. Program : Pengendalian Pencemaran dan Perusakan Lingkungan Hidup

ANGGARAN (Rp.)

622.658.000,-

Kegiatan : - Koordinasi Penilaian Kota Sehat/Adipura - Pemantauan Kualitas Lingkungan - Pengawasan Pelaksanaan Kebijakan bidang lingkungan hidup - Peningkatan Peran Serta Masyarakat dalam Pengendalian Lingkungan Hidup - Koordinasi Penilaian Sekolah ADIWIYATA - Pengembangan kapasitas dalam rangka pengendalian pencemaran dan perusakan lingkungan hidup - Pelayanan Pengaduan masyarakat b. Program : Peningkatan Pengendalian Polusi

50.640.000,-

Kegiatan : Pengujian Kadar Polusi Limbah Padat dan Limbah Cair  Indeks Kualitas Udara

2

Meningkatnya kualitas layanan bidang lingkungan hidup

 Tingkat Kepuasan Pelanggan

Sangat baik

3,75

a. Program : Peningkatan Pengendalian Polusi Kegiatan : Pengujian emisi/polusi udara akibat aktifitas industry a. Program : Peningkatan pengendalian Polusi

27.040.000,-

118.015.000,-

Kegiatan : - Akreditasi Laboratorium lingkungan b. Program : Pengendalian Pencemaran dan Perusakan Lingkungan Hidup LAKIP BLHD KAB. TANAH BUMBU TAHUN 2016

1.247.320.000,-

Kegiatan : Pengembangan prasarana dan sarana laboratorium lingkungan  Jenis Layanan

3

b. Program : Peningkatan pengendalian Polusi

294.992.500,-

Kegiatan : Peningkatan Pengelolaan Laboratorium


Jenis data dan informasi LH (SLHD, MIH, RPPLH, Lap. Void, biomassa

4 Dok. kajian

a. Program : Pengendalian Pencemaran dan Perusakan Lingkungan Hidup

107.525.000,-

Kegiatan : - Pengkajian Dampak Lingkungan - Penanggulangan dan Pemulihan Pencemaran

b. Program : Peningkatan Kualitas Dan Akses Informasi Sumber Daya Alam Lingkungan Hidup

28.295.000,-

Kegiatan : Pengembangan Data dan Informasi Lingkungan TOTAL


2.496.485.500,-

BAB III AKUNTABILITAS KINERJA

Akuntabilitas Kinerja dalam format Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) BLHD Kabupaten Tanah Bumbu tidak terlepas dari rangkaian mekanisme fungsi perencanaan yang sudah berjalan mulai dari Perencanaan Strategis (RENSTRA) dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) ataupun Rencana Kinerja Tahunan (RKT), dan Penetapan Kinerja (PK), serta tidak terlepas dari pelaksanaan pembangunan itu sendiri sebagai fungsi Actuating dari berbagai piranti perencanaan yang sudah dibuat tersebut, hingga kemudian sampailah pada saat pertanggung jawaban pelaksanaan pembangunan yang mengerahkan seluruh sumber daya manajemen pendukungnya. Pertanggung jawaban pengukuran yang diukur adalah kegiatan, program, dan sasaran, yang prosesnya adalah sejauh mana kegiatan, program, dan sasaran dilaksanakan tidak salah arah dengan berbagai piranti perencanaan yang telah dibuat.

3.1 PENGUKURAN KINERJA Pengukuran kinerja digunakan sebagai dasar untuk menilai keberhasilan dan kegagalan pelaksanaan kegiatan sesuai dengan sasaran dan tujuan yang telah ditetapkan dalam rangka mewujudkan Visi dan Misi BLHD Kabupaten Tanah Bumbu. Pengukuran dimaksud merupakan hasil dari suatu penilaian yang sistematik dan didasarkan pada kelompok indikator kenerja kegiatan yang berupa indikator-indikator masukan, keluaran, hasil, manfaat dan dampak. Penilaian tersebut tidak terlepas dari proses yang merupakan kegiatan mengolah masukan menjadi keluaran atau penilaian dalam proses penyusunan kebijakan/program/kegiatan yang dianggap penting dan berpengaruh terhadap pencapaian sasaran dan tujuan yang dilakukan untuk menilai apakah kebijakan yang telah ditempuh selama tahun 2016 dapat mendukung tercapainya tujuan dan sasaran badan dan pada akhirnya memberikan kontribusi yang signifikan terhadap pencapaian tujuan dan pembangunan Kabupaten sebagaimana telah diamanatkan dalam RPJMD. Adapun pengukuran Kinerja dilakukan dengan cara membandingkan target setiap Indokator Kinerja Sasaran dengan realisasinya. Setelah dilakukan penghitungan akan diketahui selisih atau celah Kinerja. Selanjutnya berdasarkan selisih Kinerja tersebut dilakukan evaluasi guna mendapatkan strategi yang tepat untuk peningkatan Kinerja dimasa yang akan datang (performance improvement).


Dalam memberikan penilaian tingkat capaian Kinerja setiap sasaran, menggunakan skala pengukuran 4 (empat) katagori sebagai berikut : Tabel 3.1 Skala Pengukuran Capaian Sasaran Kinerja Tahun 2016 No

Persentase Capaian

Kategori Capaian

1

Lebih dari 100 %

Sangat Baik

2

75 % sampai 100 %

Baik

3

55 % sampai 75 %

Cukup

4

Kurang dari 55 %

Kurang

Pengukuran kinerja dilakukan dengan cara membandingkan antara target dengan realisasi masing - masing indikator sasaran. Tingkat capaian kinerja masing - masing indikator disajikan pada tabel pengukuran kinerja sasaran strategis tahun 2016. Pengukuran kinerja ini digunakan sebagai dasar untuk menilai keberhasilan atau kegagalan pelaksanaan program atau kegiatan pada tahun 2016 sesuai dengan sasaran dan tujuan yang telah ditetapkan. Dalam rangka mewujudkan visi dan misi Badan Lingkungan Hidup Daerah Kabupaten Tanah Bumbu. Adapun Tabel Pengukuran Kinerja disajikan sebagai berikut : Tabel 3.2 Pengukuran Kinerja Sasaran Strategi Tahun 2016 No (1)

1.

2.

3.

Sasaran

Indikator Sasaran

Target Tahun 2016

(2)

(3)

(5)

Realisasi Tahun 2016

Prosentase Capaian Tahun 2016

(6)

(7)

Sangat Kurang

85%

Sangat Baik

100%

3,75

3,75

100%

Mempertahankan  Indeks Kurang kualitas Kualitas Air lingkungan (IKA) hidup Sangat Baik  Indeks Kualitas Udara Meningkatnya kualitas layanan bidang lingkungan hidup

 Tingkat Kepuasan Pelanggan  Jenis Layanan

3

3

100%


Jenis data dan informasi LH (SLHD, MIH, RPPLH, Lap. Void, biomassa)

4 Dok. kajian

3 Dok. kajian

75%


3.2. EVALUASI DAN ANALISIS CAPAIAN KINERJA Evaluasi kinerja dilakukan terhadap pencapaian setiap indikator kinerja kegiatan untuk memberikan penjelasan lebih lanjut tentang hal-hal yang mendukung keberhasilan atau kegagalan dalam pelaksanaan suatu program atau kegiatan dengan membandingkan prosentase capaian Indikator Sasaran pada tahun 2016 dengan tahun sebelumnya. Evaluasi bertujuan agar diketahui pencapaian realisasi, kemajuan dan kendala yang dijumpai dalam rangka pencapaian misi, agar dapat dinilai dan dipelajari guna perbaikan pelaksanaan program atau kegiatan di masa yang akan datang. Pengukuran kinerja BLHD Kabupaten Tanah Bumbu tahun 2016 menggunakan metode yang diatur dalam Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor : 29 tahun 2010 tentang Pedoman Penyusunan Penetapan Kinerja dan pelaporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah. Hasil pengukuran kinerja beserta evaluasi setiap tujuan dan sasaran Badan Lingkungan Hidup Daerah Kabupaten Tanah Bumbu tahun 2016 disajikan sebagai berikut :

3.2.1 MISI PERTAMA : MENINGKATKAN KUALITAS LINGKUNGAN HIDUP

Sasaran :


Sasaran tersebut di atas terdiri atas 2 (dua) indikator sasaran, dengan hasil sebagai berikut : Tabel 3.3. Sasaran Strategis Misi Pertama Tahun 2016 NO

SASARAN

(1)

(2)

INDIKATOR SASARAN

1. Mempertahankan Kualitas Lingkungan Hidup

TARGET TAHUN 2016

REALISASI TAHUN 2016

PROSENTASE CAPAIAN KINERJA (%)

(3)

(4)

(5)

(6)

1.1. Indeks Kualitas Air (IKA)

Kurang

Sangat Kurang

85

Sangat Baik

Sangat Baik

100

1.2. Indeks Kualitas Udara (IKU)

RATA-RATA SASARAN/INDIKATOR SASARAN

92,5

Dari tabel di atas menunjukkan bahwa pencapaian sasaran 1 dengan 2 indikator sasaran pada tahun 2016 dengan kategori capaian 92,5% disimpulkan BAIK. Berikut evaluasi dan analisis atas capaian indikator-indikator kinerja sasaran tersebut :


1.1 Indeks Kualitas Air (IKA) Indikator tersebut dilaksanakan melalui Program Pengendalian Pencemaran dan perusakan lingkungan Hidup dengan kegiatan utamanya adalah Pemantauan Kualitas Lingkungan. Indikator sasaran tidak dapat dibandingkan dengan capaian tahun 2015 (periode RENSTRA BLHD Tahun 2011-2015) karena Indeks Kualitas Air (IKA) merupakan indikator sasaran baru yang merupakan penyempurnaan dari indikator sebelumnya yaitu Data kondisi lingkungan Kabupaten Tanah Bumbu meliputi kualitas air, tanah dan udara. Pada indikator sebelumnya belum dilakukan perhitungan kondisi kualitas air, udara dan lingkungan hidup dalam bentuk indeks, namun hanya menghitung dari jumlah paramater kualitas air, udara dan tanah yang dipantau/diambil sampelnya (pengujian di Laboratorium Lingkungan Kab. Tanah Bumbu), sehingga capaian hanya berupa prosentase parameter kualitas air/udara/tanah yang memenuhi baku mutu sesuai ketentuan yang berlaku sehingga belum bisa digambarkan secara akurat tentang kondisi/status kualitas air/udara/lingkungan hidup Kabupaten Tanah Bumbu per tahunnya. Namun di periode RENSTRA BLHD 2016-2021 dilakukan pembenahan indikator sasaran dimana indikator sasaran ini salah satunya sebagai data pendukung capaian Indikator Kinerja Daerah pada Misi Ketiga Kepala Daerah seperti tertuang pada RPJMD Kabupaten Tanah Bumbu Tahun 2016-2021, yaitu Indeks Kualitas Lingkungan Hidup (IKLH). Pengertian dari Indeks Kualitas Air (IKA) itu sendiri adalah kondisi kualitatif air yang diukur dan atau di uji berdasarkan parameter-parameter tertentu dan metode tertentu berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Adapun latar belakang/dasar indikator sasaran IKA dengan fokus pada air DAS/sungai di Kabupaten Tanah Bumbu, karena air sungai itu sendiri menjadi sumber air baku untuk berbagai kebutuhan lainnya, seperti industri, pertanian dll. Di lain pihak sungai juga dijadikan tempat pembuangan

berbagai macam limbah sehingga tercemar dan kualitasnya

semakin menurun. Karena peranannya tersebut, maka sangat layak jika kualitas air sungai dijadikan indikator kualitas lingkungan hidup. Perhitungan

indeks

untuk

indikator kualitas air sungai dilakukan berdasarkan Keputusan Menteri Negara Lingkungan Hidup Nomor 115 Tahun 2003 tentang Pedoman Penentuan Status Mutu Air. Dalam pedoman tersebut dijelaskan antara lain mengenai penentuan status mutu air dengan engan metode indeks pencemaran (Pollution Index – PI). Parameter yang dijadikan dasar perhitungan IKA sebanyak 7 parameter yaitu DO, BOD, COD, pH, TSS, e Coli dan Total Coli. Perhitungan IKA dilaksanakan melalui Kegiatan Pemantauan Kualitas Lingkungan yang mengambil sampel air pada 3 DAS yaitu Batulicin, Kusan, dan Satui di area Hulu, tengah dan hilir dengan total titik sampel DAS sebanyak 9 titik LAKIP BLHD KAB. TANAH BUMBU TAHUN 2016

pemantauan, sedangkan sampel air sungai sebanyak 19 titik, yaitu pada sungai Bening, Mandulin, Sungai Dua I, Mereh, Sebamban, Bunati, Setarap, Angsana, Ata, Sela, Sungai Dua II, Jelamu, Baruna, Mangkalapi, Taras, Pabilahan, Satui Hulu, Batuharang dan Batulaki. Total sampel yang diambil adalah 28 titik. Kegiatan pengambilan dan pengujian sampel ini direncanakan dilaksanakan sebanyak 2 periode, namun karena kondisi anggaran Kab. Tanah Bumbu tidak semua sampel dapat diambil dalam 2 periode, hanya 3 titik DAS Batulicin dan 13 titik sungai yang bisa diambil sebanyak 2 periode. Dari hasil pengambilan sampel air DAS/Sungai Tahun 2016 didapatkan hasil perhitungan INDEKS KUALITAS AIR (IKA) adalah sebesar 52,14 atau dengan kategori SANGAT KURANG. Hal ini jelas tidak memenuhi target yang telah ditetapkan yaitu IKA Kab. Tanah Bumbu dengan Kategori KURANG atau nilai antara 58 ≤ x < 66. Berikut analisis capaian indikator sasaran INDEKS KUALITAS AIR (IKA) KABUPATEN TANAH BUMBU TAHUN 2016 : Periode I kegiatan pengambilan sampel air dilaksanakan di bulan Januari 2016 atau saat musim hujan sehingga dari hasil uji Laboratorium ada beberapa parameter yang melebihi baku mutu diantaranya TSS, BOD, COD, eColi dan Total Coli. Tingginya beberapa parameter kualitas air tersebut diindikasikan beberapa faktor diantaranya : a. Pengaruh musim hujan mengakibatkan erosi sehinga terjadi pengikisan di sempadan sungai b. Defisit anggaran mempengaruhi pelaksanaan kegiatan yang bertujuan untuk meningkatkan nilai IKA, diantaranya : - Dari target 2 (dua) kali periode pelaksanaan pengambilan sampel air limbah pelaku usaha yang merupakan salah satu Standard Pelayanan Minimal (SPM) bidang LH, hanya dapat dilakukan sekali saja dalam setahun sehingga tidak dapat diketahui progress upaya pengelolaan air limbah periode kedua yang dilakukan oleh pelaku usaha dibandingkan pada periode pertama - Kegiatan pembinaan dan pengawasan pelaku usaha dari target 180 pelaku usaha hanya dapat dilaksanakan binwas pada 166 pelaku usaha. Hal ini menyebabkan pembinaan ke pelaku usaha khususnya terkait pengelolaan air limbah tidak maksimal - Kegiatan pengambilan sampel air DAS/Sungai yang semula direncanakan sebanyak 2 (dua) periode hanya dapat terlaksana 1 (satu) periode pada 28 titik pantau dan sebagian bisa dilaksanakan pada periode kedua. Jika dibandingkan dengan periode pertama yang diambil pada musim hujan, pada periode kedua yang diambil pada kisaran bulan Agustus-September 2016 dimana kondisi curah LAKIP BLHD KAB. TANAH BUMBU TAHUN 2016

hujan rendah, beberapa parameter banyak yang memenuhi baku mutu. Namun karena tidak semua titik pantau sungai dapat diambil sampel air nya sehingga mempengaruhi hasil perhitungan IKA. Faktor-faktor tersebut diatas menunjukkan bahwa pentingnya dukungan anggaran untuk pelaksanaan pembinaan dan pengawasan rutin terkait pengelolaan air limbah pelaku usaha, pengambilan sampel air limbah pelaku usaha di outlet untuk mengetahui hasil pengelolaan air limbah pelaku usaha sebelum dibuang ke perairan umum, serta pemantauan rutin kondisi kualitas air DAS/Sungai berupa pengambilan dan pengujian sampel air sungai di Kabupaten Tanah Bumbu. Ketiga kegiatan tersebut sangat mendukung untuk penyediaan data kondisi IKA.

1.2 Indeks Kualitas Udara (IKU) Indikator tersebut dilaksanakan melalui Program Peningkatan Pengendalian Polusi dengan kegiatan Pengujian Emisi/Polusi Udara akibat Aktivitas Industri. Dari tabel 3.3. terlihat bahwa capaian indikator sasaran IKU sesuai dengan targetnya yaitu berdasarkan hasil perhitungan didapatkan nilai 90,047 atau dikategorikan “SANGAT BAIK”. Pengertian Indeks Kualitas Udara (IKU) itu sendiri adalah gambaran atau indikasi awal yang memberikan kesimpulan tentang kondisi kualitas udara pada kurun waktu tertentu. Seperti hal nya IKA, untuk perhitungan IKU belum bisa dibandingkan dengan indikator sasaran RENSTRA periode tahun sebelumnya karena hanya sebatas menghitung parameter kualitas udara yang memenuhi baku mutu sesuai ketentuan yang berlaku, belum kearah perhitungan indeks kualitas udara. Untuk dapat menyajikan mengenai status/kondisi kualitas udara Kab. Tanah Bumbu maka dilakukan pembenahan indikator sasaran pada RENSTRA tahun 2016-2021. Adapun Metode perhitungan dan analisa data digunakan metode indeks kualitas udara (IKU) model EU/Indeks annual Model EU-LEU. Pengambilan sampel dilakukan di 10 titik pada 10 kecamatan masing-masing adalah Kecamatan Simpang empat, Batulicin, Kusan Hilir, Angsana, Kusan Hulu, Sei. Loban, Karang Bintang, Kuranji, Satui dan Mantewe. Parameter yang diuji dan menjadi dasar perhitungan IKU adalah SO2 dan NO2. Dari hasil pengujian dan perhitungan IKU diperoleh nilai IKU = 90,047 atau dengan kategori "SANGAT BAIK". Jika dibandingkan dengan target indikator sasaran tahun 2016 yaitu "SANGAT BAIK" maka realisasi tercapai sesuai dengan targetnya.


3.2.2.MISI KEDUA

Sasaran :

: MENINGKATKAN KUALITAS LAYANAN LABORATORIUM LINGKUNGAN HIDUP

Meningkatnya Kualitas Layanan Bidang Lingkungan Hidup

Sasaran tersebut di atas terdiri atas 2 (dua) indikator sasaran, dengan hasil sebagai berikut : Tabel 3.4 Sasaran Strategis Misi Kedua Tahun 2016

NO

SASARAN

INDIKATOR SASARAN

RENCANA TAHUN 2016


PROSENTASE CAPAIAN KINERJA

(1)

(2)

(3)

(4)

(5)

(6)

2


3,75

3,75

100

3

3

100

2.1.

Tingkat Kepuasan Pelanggan

2.2. Jenis Layanan


100

Dari tabel di atas menunjukkan bahwa pencapaian sasaran dengan 2 (dua) indikator sasaran yang dilaksanakan pada tahun 2016 dengan kategori capaian 100% disimpulkan SANGAT BAIK. Berikut evaluasi dan analisis atas capaian indikator kinerja sasaran tersebut: 2.1 Tingkat Kepuasan Pelanggan Indikator tersebut dilaksanakan melalui Program Peningkatan Pengendalian Polusi dengan kegiatan utamanya adalah Akreditasi Laboratorium Lingkungan dan Peningkatan Pengelolaan Laboratorium. Dari tabel 3.4. terlihat capaian indikator sasaran Tingkat Kepuasan Pelanggan sesuai dengan targetnya yaitu 3,75. Penilaian untuk Tingkat Kepuasan Pelanggan Layanan Laboratorium Lingkungan menggunakan 4 (Empat ) Variabel, yaitu : 1. Jasa Pengujian Secara Keseluruhan 2. Ketepatan Waktu Menyampaian Hasil Pengujian 3. Akurasi Hasil Pengujian 4. Pelayanan Staf Laboratorium Skoring untuk 4 (empat) variabel tersebut terbagi menjadi 3 (tiga) , yaitu : 1. A dengan score : 4 (puas, tepat waktu, akurat dan bersahabat) 2. B dengan score 3 (biasa saja, terkadang terlambat, cukup akurat, dan cukup ramah) 3. C dengan score : 2, (tidak puas, selalu terlambat, meragukan, dan tidak ramah) Adapun hasil penilaian dengan score adalah sebagai berikut : a. 3.50 – 4.00 adalah memuaskan LAKIP BLHD KAB. TANAH BUMBU TAHUN 2016

b. 3.00 – 3.49 adalah cukup memuaskan c. 2.50 – 2.99 adalah kurang memuaskan d. 2.00 – 2.49 adalah tidak memuaskan Perhitungan indikator sasaran tersebut diambil dari 10 (sepuluh) sampel nama costumer dengan menilai 4 (empat) variabel, dididapatkan rata-rata score sebagai berikut : a. Jasa Pengujian Secara Keseluruhan : 3,7 b. Ketepatan Waktu Menyampaian Hasil Pengujian : 3,7 c. Akurasi Hasil Pengujian : 3,6 d. Pelayanan Staf Laboratorium : 4 Dari metode perhitungan di atas, didapatkan capaian Tingkat Kepuasan Pelanggan Layanan Laboratorium Lingkungan tahun 2016 dengan score 3,75 atau dengan kategori A sesuai dengan target yang telah ditetapkan. 2.2 Jenis Layanan Indikator tersebut dilaksanakan melalui Program Peningkatan Pengendalian Polusi dengan kegiatan Pengembangan Sarana dan Prasarana Laboratorium Lingkungan. Kegiatan ini dialokasikan dalam rangka pemenuhan kebutuhan laboratorium lingkungan yang sudah terakreditasi untuk pelaksanaan pelayanan pengujian sampel air, tanah dan udara sesuai dengan standard. Indikator sasaran ini telah dilaksanakan sejak periode RENSTRA BLHD tahun 2011-2015 dan dilanjutkan pada periode RENSTRA BLHD 2016-2021 dikarenakan terus berkembangnya metode pengujian sehingga diperlukan pembaharuan peralatan, adanya kekurangan jumlah alat seiring dengan bertambahnya beban kegiatan, dan adanya alat yang rusak karena umur pemakaian yang sudah lama. Seperti tahun-tahun sebelumnya, tahun 2016 ini di targetkan 3 (tiga) jenis pelayanan Laboratorium Lingkungan dengan rincian sebagai berikut : Pengujian dan Pengambilan Sampel : a. Air Total 44 parameter dengan rincian sebagai berikut : 24 Parameter terakreditasi : a. pH b. Suhu c. TSS d. TDS e. Rasa f. Kekeruhan g. DHL h. DO i. BOD j. COD k. Fe l. Mn m. Zn n. Cd LAKIP BLHD KAB. TANAH BUMBU TAHUN 2016

o. p. q. r. s. t. u. v. w. x.

Cu Pb Minyak/Lemak Surfaktan/Detergen Sulfat Amonia Nitrit Sulfida Kesadahan Klorida

20 Parameter non akreditasi : a. Bau b. Warna c. Salinitas d. Arsen e. Raksa f. Kromium Total g. Kromium Heksavalen h. Alumunium i. Magnesium j. Nitrat k. Sianida l. Fluorida m. Pospat n. Nitrogen Total o. E Coli p. Coliform q. Fecal Coli r. Benthos s. Plankton t. Debit

b. Udara Ambient (TSP, SO2, NO2, NH3, O2, CO, H2S) c. Kebisingan Dari uraian di atas jelas terlihat bahwa BLHD Kab. Tanah Bumbu mampu mencapai indikator sasaran 2.2 sesuai dengan target yang telah ditetapkan, yaitu telah melaksanakan 3 (tiga) Jenis Layanan Pengujian di Laboratorium Lingkungan BLHD Kabupaten Tanah Bumbu meliputi kualitas air, udara dan kebisingan. Faktor utama capaian indikator tersebut adalah perencanaan yang sesuai dengan kebutuhan laboratorium terakreditasi, ketersediaan anggaran dan SDM pelaksana yang kompeten.


3.2.3.MISI KETIGA

: MENINGKATKAN KUALITAS LAYANAN LABORATORIUM LINGKUNGAN HIDUP

Sasaran :

Meningkatnya Data Dan Informasi Bidang Lingkungan Hidup Yang Valid Dan Konsisten

Sasaran tersebut di atas terdiri atas 1 (satu) indikator sasaran, dengan hasil sebagai berikut : Tabel 3.5 Sasaran Strategis Misi Ketiga Tahun 2016

NO

SASARAN

INDIKATOR SASARAN

RENCANA TAHUN 2016


PROSENTASE CAPAIAN KINERJA

(1)

(2)

(3)

(4)

(5)

(6)

3


3.1. Jenis data dan informasi LH (SLHD, MIH, Lap. Void, biomassa)

4 Dokumen Kajian

3 Dokumen Kajian

75


75

Dari tabel di atas menunjukkan bahwa pencapaian sasaran dengan 1 (satu) indikator sasaran yang dilaksanakan pada tahun 2016 dengan kategori capaian 75% disimpulkan BAIK. Berikut evaluasi dan analisis atas capaian indikator kinerja sasaran tersebut : 3.1. Jenis Data dan Informasi Lingkungan Hidup Indikator tersebut dilaksanakan melalui 2 (dua) Program, yakni Program pertama Pengendalian Pencemaran dan Perusakan Lingkungan Hidup dengan Kegiatan Pengkajian Dampak Lingkungan dan kegiatan Penanggulangan dan Pemulihan Pencemaran. Sedangkan Program kedua adalah Peningkatan Kualitas Dan Akses Informasi Sumber Daya Alam Lingkungan Hidup dengan kegiatan Pengembangan data dan Informasi Lingkungan. Dari kedua program tersebut, capaian indikator sasaran tersebut tidak sesuai dengan targetnya, yaitu dari target 4 (empat) dokumen kajian hanya dapat tersusun 3 (tiga) dokumen kajian dengan rincian sebagai berikut : a. Program Pengendalian Pencemaran dan Perusakan Lingkungan Hidup a.1. Kegiatan Pengkajian Dampak Lingkungan, Laporan BIOMASSA tidak dapat tersusun a.2. Kegiatan Penanggulangan dan Pemulihan Pencemaran, telah tersusun Laporan Void/Lubang Eks Tambang. Laporan ini tersusun setelah dilakukannya tinjau lapang ke 8 (delapan) pelaku usaha tambang batubara yang sudah tidak aktif yang berada di wilayah Kecamatan Karang Bintang dan Kecamatan Mantewe. Lokasi pelaku usaha meliputi PT. Arutmin Indonesia (PIT ATA), PT. Eka Satya Pratama, PT. Aruba, PT. Cempaka Alam Bumi Baru, PT. Lianganggang LAKIP BLHD KAB. TANAH BUMBU TAHUN 2016

Cemerlang, PT. Purnama Surya Cipta, PT. Putra Batulicin Membangun dan CV. Siti Maju Sejahtera. Tujuan penyusunan laporan ini adalah untuk memperoleh data kondisi, luasan, titik koordinat lahan terganggu dan jumlah PIT serta kualitas airnya. b. Program Peningkatan Kualitas Dan Akses Informasi Sumber Daya Alam Lingkungan Hidup b.1. Kegiatan Pengembangan data dan Informasi Lingkungan, telah tersusun 2 (dua) Laporan yakni, Laporan Status Lingkungan Hidup Daerah (SLHD) dan Laporan Menuju Indonesia Hijau (MIH) Kabupaten Tanah Bumbu Tahun 2016. Dari uraian di atas, capaian indikator sasaran ini hanyalah 75% atau dari 4 (empat) jenis dokumen kajian hanya tersusun 3 (tiga) dikumen kajian. Yang tidak terealisasi adalah penyusunan dokumen BIOMASSA. Kegiatan pengambilan sampel untuk Laporan Biomassa ini ditargetkan pada 10 (sepuluh) Kecamatan di wilayah Kabupaten Tanah Bumbu dimana masing-masing kecamatan sebanyak 10 (sepuluh) titik, total jumlah sampel yang seharusnya diambil adalah 100 titik. Namun karena kondisi anggaran maka tidak semua titik yang bisa diambil sampelnya. Hanya 40 (empat puluh) titik di 6 (enam) Kecamatan dapat dipantau dan diambil sampelnya yaitu : 1. Pemantauan Titik di Kecamatan Kusan Hilir sebanyak 10 Titik 2. Pemantauan Titik di Kecamatan Batulicin sebanyak sebanyak 10 Titik 3. Pemantauan Titik di Kecamatan Simpang Empat sebanyak 5 Titik 4. Pemantauan Titik di Kecamatan Mantewe sebanyak 5 Titik 5. Pemantauan Titik di Kecamatan Satui sebanyak 5 Titik 6. Pemantauan Titik di Kecamatan Angsana sebanyak 5 Titik Faktor lain tidak dapat tersusunnya laporan BIOMASSA adalah, untuk pengujian tanah memerlukan beberapa bahan kimia, dan rencana pengadaan bahan kimia laboratorium tersebut terkendala efisiensi anggaran, sehingga pada triwulan III/IV UPT. laboratorium tidak ada pengadaan bahan kimia. Secara tidak langsung berpengaruh terhadap rencana kegiatan pengujian tanah. Selanjutnya masih terkait efisiensi anggaran, kegiatan pemantauan titik – titik lainya tidak bisa dilanjutkan, sehingga kegiatan lanjutan lainnya seperti penyusunan laporan juga tidak dapat terselesaikan. Diharapkan faktor tersebut dapat menjadi perhatian Pemerintah Daerah sehingga tersedia anggaran untuk penyusunan Dokumen Kajian Biomassa.


3.3. SINKRONISASI CAPAIAN SASARAN STRATEGIS BLHD KAB. TANAH BUMBU DENGAN PELAYANAN STANDARD PELAYANAN MINIMAL (SPM) DAN INDIKATOR KINERJA KUNCI (IKK) BIDANG LINGKUNGAN HIDUP TAHUN 2015 DAN 2016 BLHD Kabupaten Tanah Bumbu mempunyai tugas pokok melaksanakan kewenangan otonomi daerah. Dalam melaksanakan tugas pokok tersebut BLHD Kabupaten Tanah Bumbu mempunyai fungsi sesuai dengan Standard Pelayanan Minimum dan IKK Bidang Lingkungan Hidup, yakni : 1.

Pelayanan Pencegahan Pencemaran Air

2.

Pelayanan Pencegahan Pencemaran Udara Dari Sumber Tidak Bergerak

3.

Pelayanan Informasi Status Kerusakan Lahan Dan/Atau Tanah Untuk Produksi Biomassa

4.

Pelayanan Tindak Lanjut Pengaduan Masyarakat Akibat Adanya Dugaan Pencemaran Dan/Atau Perusakan Lingkungan

5.

Cakupan pengawasan terhadap pelaksanaan AMDAL

6.

Penegakan Hukum Lingkungan

7.

Pencemaran Status Mutu Air Kedelapan fungsi tersebut merupakan indikator kinerja BLHD yang menjadi tolak ukur

dalam pencapaian sasaran strategi 5 (lima) tahun kedepan. Indikator sasaran beserta target kinerja yang telah ditetapkan dalam RENSTRA BLHD ditujukan untuk mewujudkan pelayanan SPM dan IKK Bidang LH. Keberhasilan capaian indikator sasaran berarti pula keberhasilan dalam pelaksanaan SPM dan IKK. Jabaran pencapaian kinerja pelayanan BLHD Kabupaten Tanah Bumbu ditinjau dari indikator kinerja berdasarkan SPM dan IKK bidang lingkungan beserta target dan realisasinya ditunjukkan pada pada tabel berikut :


Tabel 3.6. Pencapaian Kinerja Pelayanan Badan Lingkungan Hidup Daerah sesuai Standard Nasional (SPM dan IKK Bidang LH Tahun 2016-2020)

N o

Indikator Kinerja Sesuai Tugas dan Fungsi BLHD Kabupaten Tanah Bumbu

Target Target SPM IKK

Kondisi Awal (2015) 5 86,67%

2016 6 100%

2017 7 100%

2018 8 100%

2019 9 100%

2020 10 100%

2016 11 70%

Rasio Capaian Pada Tahun Ke 2016 12 70%

Realisasi Capaian Tahun Ke -

1 1

2 Pelayanan Pencegahan Pencemaran Air

3 100%

2

Pelayanan Pencegahan Pencemaran Udara dari Sumber Tidak Bergerak

100%

100%

100%

100%

100%

100%

100%

100%

100%

3

Pelayanan Informasi Status Kerusakan Lahan Dan/Atau Tanah Untuk Produksi Biomassa

100%

100%

100%

100%

100%

100%

100%

0%

0%

4

Pelayanan Tindak Lanjut Pengaduan Masyarakat Akibat Adanya Dugaan Pencemaran Dan/Atau Perusakan Lingkungan

100%

63,44%

100%

100%

100%

100%

100%

100%

100%

5

Cakupan pengawasan terhadap pelaksanaan AMDAL

80%

58,33%

82,90%

6

Penegakan Hukum Lingkungan

100%

100%

100%

100%

100%

100%

100%

100%

100%

7

Pencemaran status mutu air

100%

100%

100%

100%

100%

100%

100%

100%

100%


4

Target Renstra BLHD Kabupaten Tanah Bumbu Tahun Ke-

60,87% 70,37% 72,98% 75,38% 77,60% 79,65%

Analisis capaian SPM dan IKK bidang LH tahun 2016 dan dibandingkan dengan capaian di kondisi awal tahun 2015 : A. SPM Bidang LH pelaksanaannya sesuai dengan Peraturan Menteri Lingkungan Hidup Nomor 19 dan 20 Tahun 2008 : 1.

Pelayanan Pencegahan Pencemaran Air Terlihat pada tabel di atas angka realisasi belum memenuhi target yang ditetapkan, di tahun 2015 dari target 100% terealisasi 86,67% (dari 30 pelaku usaha yang diambil sampel air nya, 26 diantaranya dikategorikan taat kelola air limbah), sedangkan di tahun 2016 hanya terealisasi sebesar 70% (dari 30 pelaku usaha yang diambil sampel air limbahnya, 21 diantaranya dikategorikan taat kelola air limbah). Indikiator pelayanan ini dihitung dari prosentase jumlah usaha dan/atau kegiatan yang mentaati persyaratan administrasi dan teknis pencegahan pencemaran air. Beberapa faktor yang menyebabkan tidak tercapainya realisasi sesuai target adalah : -

Dari beberapa pelaku usaha yang telah ditetapkan sebagai target SPM beberapa diantaranya tidak aktif/tidak ada kegiatan

-

Ada sebagian kecil pelaku usaha yang dikategorikan tidak taat dalam pegelolaan air limbahnya. Dari hasil uji sampel air limbah pelaku usaha ada parameter yang melebihi baku mutu yang dipersyaratkan yaitu TSS da pH, hal ini disebabkan perusahaan dalam pengelolaan pengendapan tidak optimal. Faktor lain adalah jenis tanah titik penaatan secara alamiah sudah mengandung tingkat keasaman yang tinggi sehingga perlu penanganan lebih maksimal

-

Dari sisi anggaran, kondisi anggaran/defisit anggaran menyebabkan dari target 30 pelaku usaha yang diambil sampelnya 2 (dua) periode dalam setahun hanya dapat dilaksanakan 1 (satu) periode saja. Hal ini menyebabkan tim SPM dari BLHD tidak dapat memantau hasil kelola air limbah pelaku usaha di periode kedua. Akibatnya tidak dapat diketahui peningkatan upaya pengelolaan air limbah yang dilakukan oleh pelaku usaha. Hasil uji kualitas air limbah pelaku usaha ini juga diserahkan tim SPM kepada tim binwas BLHD agar dapat dijadikan dasar sebagai langkah pembinaan dan pengawasan kepada pelaku usaha yang hasil uji sampel air limbahnya ada parameter yang melebihi baku mutu.

2.

Pelayanan Pencegahan Pencemaran Udara Dari Sumber Tidak Bergerak Pelayanan SPM tersebut terlihat pada tabel terealisasi sesuai dengan targetnya. Tahun 2015 kegiatan dapat terealisasi sesuai dengan target yaitu 100% atau sebanyak 5 pelaku usaha berdasarkan hasil uji emisi cerobongnya dinyatakan memenuhi persyaratan administrasi dan teknis pencegahan pencemaran udara. Demikian halnya di tahun 2016 terealisasi 100% atau dari 6 pelaku usaha yang diambil sampel emisi cerobongnya, semuanya dikategorikan taat.


3.

Pelayanan Informasi Status Kerusakan Lahan Dan/Atau Tanah Untuk Produksi Biomassa Kajian kerusakan Biomassa mulai dilaksanakan tahun 2013 s.d 2015 yang dilaksanakan secara bertahap sesuai dengan target yang ditetapkan yaitu di 2 (dua) Kecamatan Tahun 2013 (Kecamatan Batulicin dan Kusan Hilir, 2 (dua) Kecamatan Tahun 2014 di Kecamatan Karang Bintang dan Simpang Empat, 6 (enam) Kecamatan lainnya di Tahun 2015 (Sungai Loban, Angsana, Mantewe, Satui, Kusan Hulu dan Kuranji). S.d. tahun 2015 telah dilakukan pemantauan di seluruh lahan dan/atau tanah yang diperuntukkan untuk Biomassa di wilayah Kabupaten Tanah Bumbu, yaitu seluas 373.378,100 Ha. Direncanakan kegiatan ini akan terus berlanjut di periode RENSTRA BLHD tahun 2016-2021. Namun karena kondisi anggaran/defisit anggaran sehingga penyusunan dokumen kajian Biomassa tahun 2016 tidak dapat tersusun karena kegiatan pemantauan tanah di 10 kecamatan tidak dapat terselesaikan. Dari target 100 titik di 10 Kecamatan yang akan dipantau, hanya 40 titik saja yang dapat diambil sampelnya. Ketidaklengkapan data hasil uji kualitas tanah ini mengakibatkan tidak dapat dilakukan analisis secara menyeluruh terhadap status kerusakan lahan dan/atau produksi Biomassa.

4.

Pelayanan Tindak Lanjut Pengaduan Masyarakat Akibat Adanya Dugaan Pencemaran Dan/Atau Perusakan Lingkungan Target Indikator SPM tersebut adalah 100% yaitu jumlah pengaduan yang masuk dan ditindaklanjuti oleh Tim Pengaduan BLHD setiap tahunnya. Pengaduan yang masuk diklasifikasikan dulu yang termasuk dalam pengaduan masalah lingkungan dan pengaduan yang bisa ditindaklanjuti adalah pengaduan dengan sumber pencemar yang izin usaha/izin lingkungannya dikeluarkan oleh Bupati Tanah Bumbu. Di Tahun 2015 sebanyak 9 pengaduan masuk dan ditindaklajuti. Sedangkan tahun 2016 adalah sebanyak 8 pengaduan masuk dan ditindaklanjuti.

B. IKK Bidang LH Berikut hasil pelaksanaan 3 (tiga) IKK Bidang LH tahun 2015 sebagai data kondisi awal dan capaian tahun 2016 : 1.

Cakupan pengawasan terhadap pelaksanaan AMDAL Cakupan pengawasan terhadap pelaksanaan AMDAL pada tabel di atas, untuk tahun 2015 tidak sesuai dengan targetnya yaitu 80% namun hanya terealisasi 60,87% (dari 92 pelaku usaha wajib AMDAL hanya 56 pelaku usaha yang dapat terawasi). Demikan halnya di tahun 2016, berdasarkan evaluasi hasil tahun 2015 maka dilakukan penurunan target yaitu sebesar 70,37% namun hanya terealisasi 58,33% (dari 96 pelaku usaha wajib AMDAL hanya 56 pelaku usaha yang dapat terawasi). Adanya penurunan target dan realisasi yang tidak sesuai target dikarenakan:

-

Berdasarkan hasil temuan Tim Pembinaan dan Pengawasan di lapangan ada beberapa pelaku usaha berdokumen AMDALyang tidak aktif lagi beroperasi/tidak ada kegiatan


-

Ada beberapa kegiatan berdokumen AMDAL yang sudah memiliki dokumen namun belum memulai kegiatannya di tahun 2016

2.

Penegakan Hukum Lingkungan Sama halnya dengan pelayanan pengaduan masyarakat, kegiatan Penegakan hukum Lingkungan yang ada seluruhnya telah ditindaklanjuti oleh Tim Pengaduan BLHD Kabupaten Tanah Bumbu setiap tahunnya

3.

Pencemaran Status Mutu Air Pencemaran Status Mutu Air, juga telah terealisasi sesuai target yaitu 100% terlaksana pemantauan mutu sumber data air di 3 DAS (Batulicin, Kusan,Satui) dan kawasan industri beradasarkan draf peta RTRWK, meliputi wilayah kecamatan Simpang Empat (Desa Sarigadung dan Desa Gunung Besar) dan Kecamatan Karang Bintang (Desa Manunggal).

3.4. Penetapan Indikator Kinerja Daerah Lingkungan Hidup Pada Misi Ketiga RPJMD Kabupaten Tanah Bumbu Indikator bidang Lingkungan Hidup yang diangkat sebagai indikator kinerja daerah dalam rangka mendukung pencapaian Misi Ketiga Pembangunan Kabupaten Tanah Bumbu yaitu “Pengelolaan dan Pemanfaatan Sumber Daya Alam dan Sumber Daya Ekonomi yang berkelanjutan, berwawasan Lingkungan serta memperhatikan Kearifan Lokal Untuk Menghadirkan Kesejahteraan” adalah Indikator Indeks Kualitas Lingkungan Hidup (IKLH). Berikut target IKLH tahun 2016-2020 sebagaimana tertuang pada RPJMD Kabupaten Tanah Bumbu tahun 2016-2021 dan capaian IKLH Kabupaten Tanah Bumbu tahun 2016 :

Indikator Kinerja

Satuan

Indeks Kualitas Lingkungan Hidup

indeks

Kinerja pada awal periode RPJMD (2015)

67,77

Target Capaian Kinerja Sasaran

2016

2017

2018

2019

2020

66 ≤ x ≤ 74 (cukup)

66 ≤ x ≤ 74 (cukup)

66 ≤ x ≤ 74 (cukup)

74 < x ≤ 82 (Baik)

74 < x ≤ 82 (Baik)

Kinerja Pada Akhir RPJMD (2021)

Capaian Tahun 2016

74 < x ≤ 82 (Baik)

69,632 (cukup)

Dari tabel di atas yaitu terlihat bahwa nila IKLH terealisasi sesuai targetnya. Dari target sebesar 66 ≤ x ≤ 74 atau dengan kategori “CUKUP”, terealisasi sebesar 69,632 atau dengan kategori “CUKUP”. Capaian IKLH ini dihitung dari 3 (tiga) aspek yaitu nilai Indeks Kualitas Air (IKA), nilai Indeks Kualitas Udara (IKU) dan Indeks Tutupan Hutan (ITH). IKLH juga diangkat sebagai indikator kinerja program yang dilaksanakan BLHD Kab. Tanah Bumbu di tahun 2016 yaitu program pengendalian pencemaran dan Perusakan Lingkungan Hidup. Secara lengkap mengenai pengertian dan uraian capaian dari IKLH akan dibahas pada capaian program/kegiatan. Hasil capaian IKLH ini akan menjadi bahan evaluasi untuk peningkatan kinerja kegiatan BLHD Kab. Tanah Bumbu di tahun-tahun mendatang LAKIP BLHD KAB. TANAH BUMBU TAHUN 2016

khususnya juga untuk perencanaan RENSTRA periode mendatang. 3.5. Analisis Capaian Kinerja (Penyebab Keberhasilan / Kegagalan Atau Peningkatan / Penurunan Kinerja Serta Alternative Solusi Yang Dilakukan) 3.5.1. Sasaran Strategi Misi I Tabel 3.7 Sasaran Strategi Misi I No (1) 1.

Sasaran (2)

Mempertahankan kualitas lingkungan hidup

Indikator Sasaran

Tingkat Capaian Tahun 2016

Target Tahun 2016


(5) Kurang

(6) Sangat Kurang

(7) 85%

Sangat Baik

Sangat Baik

100%

(3) Indeks Kualitas Air (IKA) Indeks Kualitas Udara (IKU)


92,5%

URAIAN SINGKAT PERMASALAHAN : Dari tabel di atas menunjukkan bahwa pencapaian sasaran strategis Misi I dengan 2 (dua) indikator sasaran disimpulkan BAIK meskipun pada pelaksanaannya ada 1 (satu) indikator sasaran yang tercapai sesuai dengan targetnya, yaitu Indeks Kualitas Air (IKA) dimana targetnya adalah “KURANG” namun terealisasi dengan kategori “SANGAT KURANG” dikarenakan kondisi anggaran/defisit anggaran Kabupaten tanah Bumbu tahun 2016 sehingga menyebabkan beberapa kegiatan pendukung untuk penyediaan data IKA tidak dapat maksimal dilaksanakan, diantaranya kegiatan pembinaan dan pengawasan pelaku usaha, pelaksanaan pengambilan sampel air limbah pada pelaku usaha dan pengambilan sampel air DAS/sungai di 28 titik pemantauan yang seharusnya bisa dilaksanakan 2 (dua) periode dalam setahun hanya 16 titik saja yang bisa dilaksanakan 2 (dua) periode dan ini jelas mempengaruhi hasil uji kualitas air DAS/sungai di wilayah Kabupaten Tanah Bumbu. Sedangkan pada indikator sasaran Indeks Kualitas Udara (IKU) terealisasi sesuai dengan targetnya, yaitu kategori “SANGAT BAIK”. ALTERNATIF/SOLUSI : Dalam rangka peningkatan nilai IKA, IKU dan IKLH (Indeks Kualitas Lingkungan) maka dilakukan beberapa rencana kegiatan diantaranya : - Di akhir tahun 2016 telah dilaksanakan Rapat Koordinasi antara SKPD terkait dengan Pelaku usaha di sekitar wilayah DAS/Sungai terkait dengan hasil kualitas air sungai serta upaya pengelolaan kualitas air limbah pelaku usaha sebelum dibuang ke perairan umum (sungai). Kegiatan ini direncanakan akan terus berlanjut sampai dengan berakhirnya periode RENSTRA BLHD dalam rangka mempertahankan kualitas lingkungan di Kabupaten Tanah Bumbu. LAKIP BLHD KAB. TANAH BUMBU TAHUN 2016

- Merekomendasikan upaya pemulihan sempadan sungai dengan penanaman tanaman penyangga salah satunya penanaman bambu.

3.5.2. Sasaran Strategis Misi II Tabel 3.8 Sasaran Strategi Misi II No (1)

2

Sasaran

Indikator Sasaran

(2)


Rencana Tahun 2016

(3)

2.1.

Tingkat Kepuasan Pelanggan



(4)

(5)

(6)

3,75

3,75

100

3

3

100

2.2. Jenis Layanan


100

Dari tabel di atas menunjukkan bahwa pencapaian sasaran strategis Misi II dengan 6 (enam) indikator sasaran disimpulkan BAIK/BERHASIL. URAIAN SINGKAT CAPAIAN KINERJA : Dari tabel di atas menunjukkan bahwa pencapaian sasaran strategis Misi II dengan 2 (dua) indikator sasaran disimpulkan BAIK/BERHASIL. Indikator sasaran 2.1 dan 2.2 terealisasi sesuai targetnya. Pada indikator sasaran ini fokus kepada peningkatan kualitas layanan bidang lingkungan hidup dalam hal ini tingkat kepuasan pelanggan dan jenis layanan pada UPT Laboratorium Lingkungan Kabupaten Tanah Bumbu. Ada 3 (tiga) jenis layanan pada UPT Lab. Lingkungan tersebut diantaranya pengujian sampel kualitas air, sampel kualitas udara/kebisingan dan uji kualitas tanah. Dari 3 (tiga) jenis layanan tersebut, dari tahun ke tahun UPT Lab. Lingkungan selalu berupaya meningkatkan kualitas layanan sehingga berpengaruh pada tingkat kepuasan pelanggan dan juga PAD. Adapun variabel yang dinilai dalam layanan ini adalah Jasa Pengujian

Secara Keseluruhan, Ketepatan Waktu

Menyampaian Hasil Pengujian, Akurasi Hasil Pengujian dan Pelayanan Staf Laboratorium. Indikator sasaran ini baru dilaksanakan pada periode RENSTRA 2016-2021, mengingat kepuasan pelanggan dalam layanan Lab. Lingkungan adalah juga merupakan syarat wajib dalam penilaian Lab. Lingkungan Kabupaten Tanah Bumbu sebagai satu-satunya Lab. Lingkungan yang terakreditasi di wilayah Kalimantan. ALTERNATIF/SOLUSI : Dalam rangka peningkatan kinerja layanan Laboratorium yang berimbas pada kepuasan pelanggan serta peningkatan PAD, maka dilakukan beberapa kegiatan dan rencana kegiatan diantaranya : LAKIP BLHD KAB. TANAH BUMBU TAHUN 2016

- Pemenuhan sarana dan prasarana Laboratorium Lingkungan sesuai dengan standard yang berlaku dan terus berkembang seiring dengan peningkatan kualitas Laboratorium Lingkungan yang terakreditasi - Ketersediaan anggaran dan SDM pelaksana yang kompeten

3.5.3. Sasaran Strategis Misi III Tabel 3.9 Sasaran Strategi Misi III

No (1)

3

Sasaran (2)


Indikator Sasaran

Rencana Tahun 2016



(3)

(4)

(5)

(6)

3.1. Jenis data dan informasi LH (SLHD, MIH, Lap. Void, biomassa)

4 Dokumen Kajian

3 Dokumen Kajian

75


75

URAIAN SINGKAT PERMASALAHAN : Dari tabel di atas menunjukkan bahwa pencapaian sasaran strategis Misi III dengan 1 (satu) indikator sasaran disimpulkan BAIK meskipun pada pelaksanaannya ada indikator sasaran tersebut tidak terealisasi sesuai dengan targetnya. Dari rencana 4 (empat) jenis dokumen kajian yang tersusun, hanya 3 (tiga) diantaranya yang dapat terselesaikan, yaitu Laporan Status Lingkungan Hidup daerah, Laporan Menuju Indonesia Hijau dan Laporan Void/Lubang eks Pertambangan. Sedangkan 1 dokumen kajian yang tidak dapat direalisasikan adalah Laporan Biomassa. 3 (tiga) dokumen kajian. Faktor utama penyebab tidak dapat tersusunnya laporan BIOMASSA adalah, untuk pengujian tanah memerlukan beberapa bahan kimia, dan rencana pengadaan bahan kimia laboratorium tersebut terkendala efisiensi anggaran, sehingga pada triwulan III/IV UPT. laboratorium tidak ada pengadaan bahan kimia. Hal ini berpengaruh terhadap rencana kegiatan pengujian tanah dan kegiatan pemantauan titik – titik tanah lainnya tidak bisa dilanjutkan, sehingga kegiatan lanjutan lainnya seperti penyusunan laporan juga tidak dapat terselesaikan. Diharapkan faktor tersebut dapat menjadi perhatian Pemerintah Daerah sehingga tersedia anggaran untuk penyusunan Dokumen Kajian Biomassa.


ALTERNATIF/SOLUSI : Dalam rangka peingkatan capaian indikator sasaran Jenis data dan informasi LH yang valid dan konsisten, maka dilakukan beberapa kegiatan dan rencana kegiatan diantaranya : 1. Perencanaan kegiatan yang lebih baik sehingga kegiatan pengumpulan data dalam rangka penyusunan dokumen kajian dapat tersedia sesuai dengan jadwal yang telah disusun. 2. Meningkatkan koordinasi dengan dinas/instansi terkait dalam rangka pemenuhan data sekunder 3. Ketersediaan anggaran Dari 3 (lima) sasaran dan 5 (lima) indikator sasaran yang ada, berikut total scoring capaian indikator sasaran secara keseluruhan : No

Sasaran

Indikator Sasaran

Target Tahun 2016


Prosentase Capaian Tahun 2016

(1)

(2)

(3)

(5)

(6)

(7)

Sangat Kurang

85%

Sangat Baik

100%

3,75

3,75

100%

1.

2.

3.

Mempertahankan  Indeks Kurang kualitas Kualitas Air lingkungan (IKA) hidup Sangat Baik  Indeks Kualitas Udara Meningkatnya kualitas layanan bidang lingkungan hidup

 Tingkat Kepuasan  Pelanggan  Jenis Layanan

3

3

100%


Jenis data dan informasi LH (SLHD, MIH, RPPLH, Lap. Void, biomassa)

4 Dok. kajian

3 Dok. kajian

75%

RATA-RATA SASARAN / INDIKATOR SASARAN

92%

Analisis diarahkan terhadap Capaian Indikator Sasaran yang menghasilkan nilai dengan kategori <55% berkategori tidak baik/tidak berhasil, 55%–60% berkategori kurang baik/kurang berhasil, 65 % 8 0 % b e r k a t e g o r i b a i k / b e r h a s i l dan capaian kinerja yang bernilai 85%-100% berkategori baik, serta capaian di atas nilai 100 yang ekstrim berkategori amat baik.


Dari hasil scoring indikator sasaran secara keseluruhan maka capaian BLHD Kab. Tanah Bumbu tahun 2016 adalah 92% atau dengan Kategori “BAIK”.

3.6. EVALUASI CAPAIAN KINERJA KEGIATAN Evaluasi terhadap capaian kinerja program dan kegiatan diarahkan terhadap indikator kinerja kegiatan

yang terdiri dari : Input, Output dan Outcome. Hasil evaluasi kinerja kegiatan

menunjukkan capaian kinerja antara 80% sampai dengan 100% yang mempunyai makna baik. Hasil evaluasi terhadap program dan kegiatan BLHD Kab. Tanah Bumbu Tahun 2016 dapat dilihat pada tabel Capaian Kinerja Program dan kegiatan yang dianalisis yaitu sebagai berikut : a. Program : Pelayanan Administrasi Perkantoran Jumlah kegiatan 13 (tigabelas) dengan rincian hasil pelaksanaan sebagai berikut : No 1 1

Program/Kegiatan 2 Program Pelayanan Administrasi Perkantoran

Indikator Program/Kegiatam 3 Tingkat ketersediaan layananan Administrasi Perkantoran

Target 4 100%

Realisasi 5 100%

% Fisik 6 100%

I.1. Penyediaan jasa komunikasi,sumber daya air dan Listrik

I.1. Terbayarnya rekening kantor

12 Bulan

12 Bulan

100%

I.2. Penyediaan jasa pemeliharaan dan perizinan kendaraan dinas/operasional

I.2. Jumlah Kendaraan Dinas/Operasional yang dipeliharan

17 Unit Kendaraan dinas

17 Unit Kendaraan dinas

100%

I.3. Penyediaan jasa administrasi keuangan

I.3. Tersedianya Jasa Administrasi Keuangan

12 Bulan

12 Bulan

100%

I.4. Penyediaan jasa kebersihan kantor

I.4. Tersedianya Peralatan dan Bahan Kebersihan Kantor

4 Item

4 Item

100%

I.5. Penyediaan jasa perbaikan peralatan kerja

I.5. Jumlah Peralatan Kantor yng diperbaiki

35 unit peralatan kantor diservice

8 unit peralatan kantor diservice

22,85%

I.6. Penyediaan Alat Tulis Kantor

I.6. Tersedianya ATK Kantor

12 Bulan

12 Bulan

100%

I.7. Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan

I.7. Tersedianya Barang Cetakan dan Penggandaan

12 Bulan

12 Bulan

100%

I.8. Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor

I.8. Tersedianya Alat Listrik Kantor

3 Item

3 Item

100%

I.9. Penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor

I.9. Jumlah Peralatan dan perlengkapan Kantor

8 item peralatan

8 item peralatan

100%

I.10. Penyediaan makanan dan minuman

I.10. Tersedianya makan minum rapat

371 OK

171 OK

39,4%

I.11. Rapat – rapat Koordinasi dan Konsultasi keluar daerah

I.11. Terlaksananya Koordinasi dan Konsultasi Lintas Sektoral

12 Bulan

12 Bulan

100%

I.12. Penyediaan Jasa Tenaga Non PNS

I.12. Terpenuhinya upah/jasa pegawai honorer/PTT

24 PTT dan THL

24 PTT dan THL

100%

I.13. Rapat – rapat Koordinasi dalam daerah

I.13. Terlaksananya Koordinasi dalam daerah

12 Bulan

12 Bulan

100%


Berdasarkan tabel di atas terlihat bahwa capaian kinerja dari 13 (tiga belas) kegiatan pada program Pelayanan Administrasi Perkantoran dapat dilaksanakan secara penuh sehingga pencapaian berkategori >85% / Sangat Berhasil. b. Program : Peningkatan Disiplin Aparatur Jumlah kegiatan 1 (satu) dengan rincian hasil pelaksanaan sebagai berikut : No 1 1

Program/Kegiatan 2 Program : Peningkatan Disiplin Aparatur

Indikator Program/Kegiatam 3 Tingkat kedisiplinan aparatur dalam kehadiran dan penggunaan atribut pegawai

Kegiatan : Pengadaan pakaian khusus hari-hari tertentu

Tersedianya pakaian khusus hari-hari tertentu

Target 4 100%

Realisasi 5 100%

% Fisik 6 100%

54 Stel Bju Olahraga

54 Stel Bju Olahraga

100%

Berdasarkan tabel di atas terlihat bahwa capaian kinerja dari program Peningkatan Disiplin Aparatur dapat dilaksanakan secara penuh sehingga pencapaian berkategori 100% / Sangat Berhasil. Realisasi fisik belanja yang ditargetkan sebanyak 54 stel baju olahraga terealisasi sesuai dengan targetnya. c. Program Pengendalian Pencemaran dan Perusakan Lingkungan Hidup Jumlah kegiatan 10 (sepuluht) dengan rincian hasil pelaksanaan sebagai berikut : No 1 1

Program/Kegiatan 2 Program : Pengendalian Pencemaran dan Perusakan Lingkungan Hidup

Indikator Program/Kegiatam 3 Optimalisasi Kualitas Lingkungan Hidup (IKLH)

Target

Realisasi

% Fisik

4 Cukup

5 Cukup

6 100%

1. Kegiatan : Koordinasi Penilaian Kota sehat / ADIPURA

Pemantauan pada Titik Pantau ADIPURA

16 kali pemantauan ADIPURA

16 kali pemantauan ADIPURA

2. Kegiatan : Pemantauan Kualitas Lingkungan

Pemantauan Kondisi Lingkungan Hidup Kab. Tanah Bumbu

58Titik Pantau

33 Titik Pantau

58,92%

3. Kegiatan : Pengawasan pelaksanaan Kebijakan Lingkungan Hidup

Laporan Hasil Pengawasan, Penyelesaian Perizinan dan Evaluasi Kebijakan Lingkungan Hidup

3 Laporan

3 Laporan

100%

4.

Kegiatan : Pengkajian dampak Lingkungan

Jumlah dokumen hasil Kajian (Kajian Biomassa)

1 Dokumen

0 Dokumen

5.

Peningkatan Peran Serta Masyarakat Dalam Pengendalian Lingkungan Hidup

Jumlah Desa dan Kelompok Swadaya Masyarakat (KSM) yang Dibina

2 Desa Binaan

2 Desa Binaan

100%

6.

Penanggulangan dan pemulihan pencemaran

Monitoring dan Evaluasi

8 Laporan

8 Laporan

100%

7.

Koordinasi Penilaian ADIWIYATA

Sekolah adiwiyata yang Masuk Nominasi Provinsi dan Nasional

5 sekolah adiwiyata yang masuk nominasi Provinsi dan Nasional

5 sekolah adiwiyata yang masuk nominasi Provinsi dan Nasional

100%

8.

Pengembangan kapasitas dalam rangka pengendalian

Jumlah Peserta yang Mengikuti Sosialisasi


100 peserta

100 Peserta

100%

0%

100%

pencemaran dan kerusakan lingkungan hidup 9. 10. Pelayanan pengaduan masyarakat

11. Pengembangan Sarana dan Prasarana Laboratorium Lingkungan

Jumlah Pengaduan Masyarakat yang ditindak lanjuti Jumlah prasarana dan sarana laboratorium

100%

100%

100%

25 item peralatan Lab. LH, 1 Tambahan Bangunan Lab. LH, IPAL Lab. LH, dan 1 dokumen perencanaan bangunan

25 item peralatan Lab. LH, 1 Tambahan Bangunan Lab. LH, IPAL Lab. LH, dan 0 dokumen perencanaan bangunan

96,42

Berdasarkan tabel di atas terlihat bahwa capaian kinerja program Pengendalian Pencemaran dan Perusakan Lingkungan Hidup dari 10 (sepuluh) kegiatan pada, dapat dapat disimpulkan pencapaian berkategori Sangat Baik, meskipun dalam pelaksanaannya ada beberapa kegiatan yang tidak dapat maksimal dilaksanakan karena kondisi/desfisit anggaran. Adapun uraian capaian kinerja program tersebut adalah sebagai berikut : Target kinerja program (outcome) adalah Optimalisasi Kualitas Lingkungan Hidup Kabupaten Tanah Bumbu. Pengukuran kinerja program tersebut diterjemahkan dalam bentuk perhitungan Indeks Kualitas Lingkungan hidup (IKLH). IKLH itu sendiri memiliki pengertian alat ukur sederhana yang dikembangkan oleh Kementerian LH di Tahun 2009 untuk mengetahui tingkat pencapaian upaya yang dilakukan oleh Pemerintah Daerah maupun semua elemen masyarakat dalam mengurangi laju kerusakan lingkungan dan pemulihan kualitas lingkungan. Tujuan yang melatar belakangi disusunnya indeks kualitas lingkungan hidup (IKLH) Kab. Tanah Bumbu adalah : -

Memberikan informasi kepada para pengambil keputusan di tingkat pusat dan daerah tentang kondisi lingkungan di daerah sebagai bahan evaluasi kebijakan pembangunan yang berkelanjutan dan berwawasan lingkungan

-

Sebagai bentuk pertanggungjawaban kepada publik tentang pencapaian target program - program pemerintah di bidang pengelolaan lingkungan hidup

Konsep IKLH, seperti yang dikembangkan oleh BPS, hanya mengambil tiga indikator kualitas lingkungan yaitu kualitas air sungai, kualitas udara, dan tutupan hutan. Struktur perhitungan IKLH 100 % adalah = 30% Indeks Pencemaran Air + 30% Indeks Pencemaran Udara + 40% Indeks Tutupan Hutan atau IKLH = (30% x IPA) + (30% x IPU) + (40% x ITH). Kategori penilaian IKLH dibagi menjadi 7 (tujuh) kategori yaitu :


Kategori IKLH Unggul Sangat Baik Baik Cukup Kurang Sangat Kurang Waspada

Nilai x > 90 82 < x ≤ 90 74 < x ≤ 82 66 ≤ x ≤ 74 58 ≤ x < 66 50 ≤ x< 58 x < 50

Perhitungan IKLH Kab. Tanah Bumbu baru dilaksakan di tahun 2016 oleh BLHD Kab. Tanah

Bumbu

melalui

Program

Pengendalian

pencemaran

dan

perusakan

lingkungan hidup dengan kegiatan utamanya adalah Pemantauan Kualitas Lingkungan (data dukung perhitungan IKA) dan Program Pengendalian Polusi dengan kegiatan pendukungnya adalah Pengujian emisi/polusi udara akibat aktivitas industri (data dukung perhitungan IKU). Sedangkan data ITH bersumber dari BAPPEDA Kab. Tanah Bumbu berdasarkan Peta RTRWK. Perhitungan ini dilaksanakan sebagai penyempurnaan dari perhitungan kualitas lingkungan sesuai dengan metode yang telah ditetapkan Kementrian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (KLHK). Sebelumnya perhitungan hanya berdasarkan prosentase hasil uji kualitas air/udara/tanah yang memenuhi baku mutu dan dianggap belum mampu menggambarkan kondisi lingkungan hidup secara akurat. Target capaian IKLH Kab. Tanah Bumbu tahun 2016 yang sekaligus merupakan target indikator kinerja daerah misi ketiga RPJMD Kabupaten Tanah Bumbu adalah Kategori "CUKUP" atau dengan kisaran nilai 66 ≤ x ≤ 74 (CUKUP). Dari hasil perhitungan, didapatkan : -

Capaian nilai Indeks Kualitas Air (IKA) adalah 52,14 atau kategori "SANGAT KURANG"

-

Capaian nilai Indeks Kualitas udara (IKU) adalah 90,047 atau kategori "SANGAT BAIK"

-

Nilai ITH adalah 67,44

Sehingga dari ketiga indikator kualitas lingkungan tersebut didapatkan nilai IKLH Kab. Tanah Bumbu Tahun 2016 adalah 69,632 atau kategori "CUKUP" atau sesuai dengan target yang telah ditetapkan. Nilai IKLH ini akan dijadikan sebagai bahan evaluasi keberhasilan pelaksanaan programprogram kegiatan bidang lingkungan hidup baik yang dilakukan oleh BLHD Kab. Tanah Bumbu maupun SKPD terkait dan juga dapat dijadikan sebagai dasar penyusunan program di bidang pengelolaan lingkungan hidup dalam rangka perbaikan optimalisasi kualitas lingkungan Kabupaten Tanah Bumbu selama 5 tahun mendatang. LAKIP BLHD KAB. TANAH BUMBU TAHUN 2016

d. Program Peningkatan Kualitas dan Akses Lingkungan Jumlah kegiatan 1 (satu) dengan rincian hasil pelaksanaan sebagai berikut : No

Indikator Program/Kegiatan

Target

Realisasi

3

4

5

6

Program : Peningkatan Kualitas dan Akses Informasi Sumber Daya Alam Lingkungan Hidup

Prosentasi peningkatan kualitas data primer dan sekunder lingkungan hidup

81%

82%

101,23%

Kegiatan : Pengembangan data dan informasi lingkungan

Dokumen SLHD dan MIH

2 Dokumen (MIH dan SLHD)

2 Dokumen (MIH dan SLHD

100%

Program/Kegiatan

1

1

2

% Fisik

Berdasarkan tabel di atas terlihat bahwa capaian kinerja dari program Peningkatan Kualitas dan Akses Lingkungan melalui kegiatan dengan keluaran Buku Laporan Status Lingkungan Hidup Daerah (SLHD) dan Laporan Menuju Indonesia Hijau (MIH) Tahun 2016 dapat dilaksanakan secara penuh sehingga pencapaian berkategori 100% / Sangat Baik. Penyusunan kedua laporan tersebut rutin dilaksanakan sejak periode RENSTRA BLHD tahun sebelumnya s.d. periode RENSTRA BLHD Tahun 2016-2021, karena kegiatan tersebut merupakan kegiatan wajib bidang lingkungan hidup khususnya Kabupaten penerima dana DAK-LH. Penyusunan Laporan Berikut uraian capaian kinerja program Peningkatan Kualitas dan Akses Lingkungan : - Seperti pada periode RENSTRA BLHD sebelumnya (tahun 2011-2015), untuk tahun 2016, penetapan target berdasarkan jumlah data sekunder dan primer yang harus dipenuhi dalam rangka penyusunan Laporan Status Lingkungan Hidup Daerah (SLHD) Kab. Tanah Bumbu. Dari Juknis yang ada, jumlah data sesuai dengan format adalah 66 tabel data. Berdasarkan hasil evaluasi pengumpulan data tahun-tahun sebelumnya masih ada beberapa data yang bersumber dari dinas/instansi terkait yang masih belum dapat terisi maka penetapan target tahun 2016 adalah sebesar 81% atau sebanyak 53 data terisi sesuai dengan format. - Berdasarkan jumlah data sekunder yang tersedia pada Dinas/Instansi terkait maupun data primer yang diambil oleh BLHD Kab. Tanah Bumbu untuk keperluan penyusunan Laporan SLHD Kab. Tanah Bumbu Tahun 2016, dari 66 tabel data yang ada, 54 tabel data diantaranya terisi atau terealisasi sebesar 82% melebihi target pengisian tabel data yang telah ditetapkan sebesar 81%. Faktor utama capaian tahun 2016 dan jika dibandingkan dengan tahun-tahun sebelumnya adalah rutin dilaksanakan koordinasi antara BLHD dengan dinas/instansi terkait untuk data yang diperlukan dalam rangka penyusunan laporan SLHD Kab. Tanah Bumbu. Dilaksanakan rapat koordinasi sebanyak 2 kali dalam setahun sangat berpengaruh pada peningkatan jumlah data sekaligus kualitas data yang diperoleh, meskupin pada tahun ini karena kondisi anggaran/defisit anggaran rapat koordinasi hanya dapat terlaksana 1 (satu) kali. Faktor lain yang juga sangat berperan adalah pelaksanaan pengumpulan data yang memang harus selalu di konfirmasi kepada dinas/instansi terkait setelah pelaksanaan rapat koordinasi. Diharapkan pada tahun mendatang LAKIP BLHD KAB. TANAH BUMBU TAHUN 2016

jumlah dan kualitas data baik itu data primer yang tersedia pada BLHD maupun data sekunder pada dinas/instansi terkait makin meningkat atau paling tidak selalu sesuai dengan target yang telah ditetapkan. e. Program Peningkatan Pengendalian Polusi Jumlah kegiatan 4 (empat) dengan rincian hasil pelaksanaan sebagai berikut : No

Program/Kegiatan

Indikator Program/Kegiatam

Target

Realisasi

3

4

5

6

90%

85%

94,44%

Sangat Baik

Sangat Baik

100%

1 Dokumen

1 Dokumen

100%

Laporan Hasil Akreditasi

1 laporan

1 Laporan

100%

Jumlah Jasa Pelayanan Laboratorium

1200 Sampel

3244 Sampel

1

2

1

Program : Peningkatan Pengendalian Polusi

Tingkat Ketaatan Pelaku Usaha

1. Kegiatan : Pengujian emisi/polusi udara akibat aktivitas industri

Indeks Kualitas Udara

2. Kegiatan : Pengujian kadar polusi limbah padat dan limbah cair

Laporan Hasil Pengujian Kadar Polusi Limbah (SPM Pelayanan Pencegahan Pencemaran Air)

3. Kegiatan : Akreditasi laboratorium lingkungan hidup 4. Kegiatan : Peningkatan pengelolaan laboratorium lingkungan

% Fisik

270,33%

Berdasarkan tabel di atas terlihat bahwa capaian kinerja dari program Peningkatan Pengendalian Polusi terealisasi di kisaran 85-100% atau dengan kategori “BAIK”. Kegiatan utama capaian kinerja program tersebut terletak pada kegiatan Pengujian emisi/polusi udara akibat aktivitas industri dan Pengujian kadar polusi limbah padat dan limbah cair. Berikut uraian capaian kinerja program Peningkatan Pengendalian Polusi : a. Capaian program tersebut diatas dihitung dari target kinerja kegiatan Pengujian emisi/polusi udara akibat aktivitas industri yang merupakan pelaksanaan dari Standard Pelayanan Minimal (SPM) pelayanan pencegahan Pencemaran Udara dari Sumber tidak Bergerak (emisi cerobong pelaku usaha) dan kegiatan Pengujian kadar polusi limbah padat dan limbah cair yang merupakan pelaksanaan dari SPM Pelayanan Pencegahan Pencemaran Air. Dari kedua kegiatan tersebut, target kinerja Program tersebut di atas tahun 2016 adalah sebesar 90%. Perhitungan target adalah sebagai berikut : - Kegiatan Pengujian emisi/polusi udara akibat aktivitas industri yang merupakan pelaksanaan dari Standard Pelayanan Minimal (SPM) pelayanan pencegahan Pencemaran Udara dari Sumber tidak Bergerak mengambil sampel emisi cerobong pada 5 pelaku usaha dan ditargetkan 100% dikategorikan taat dalam kelola emisinya. - Kegiatan Pengujian kadar polusi limbah padat dan limbah cair yang merupakan pelaksanaan dari SPM Pelayanan Pencegahan Pencemaran Air, yang mengambil sampel air LAKIP BLHD KAB. TANAH BUMBU TAHUN 2016

limbah pada 30 pelaku usaha dan ditargetkan 80% diantaranya atau sekitar 24 pelaku usaha dikategorikan taat kelola air limbah sebelum dibuang ke perairan umum. - Kemudian kedua prosentase tersebut dirata-ratakan, didapatkan target total Tingkat Ketaatan Pelaku Usaha tahun 2016 sebesar 90%. - Dari hasil pengambilan sampel dan hasil uji pada Laboratorium Lingkungan Kab. Tanah Bumbu didapatkan untuk SPM Pelayanan Pencegahan Pencemaran Air terealisasi sebesar 70% atau dari 30 pelaku usaha yang diambil sampel air limbahnya, 21 pelaku usaha diantaranya dikategorikan taat pengelolaan air limbah dan untuk SPM pencegahan Pencemaran Udara dari Sumber tidak Bergerak terealisasi sebesar 100% atau dari 6 pelaku usaha yang diambil sampel emisi cerobongnya, semuanya dikategorikan taat kelola emisi cerobongnya. Sehingga dari kedua perhitungan capaian tersebut didapatkan rata-rata realisasi Tingkat Ketaatan Pelaku Usaha tahun 2016 sebesar 85%, sedikit lebih rendah dari target yang telah ditetapkan. Jika dibandingkan dengan target capaian kinerja programnya adalah sebesar 94,44%, dan dikategorikan “BAIK”. b. Dari kedua kegiatan utama tersebut, ada 2 (dua) kegiatan pendukung terlaksananya pengambilan dan pengujian sampel air dan emisi yaitu kegiatan Akreditasi Laboratorium Lingkungan Hidup dan Peningkatan Pengelolaan Laboratorium Lingkungan. Pentingnya kedua kegiatan pendukung tersebut adalah karena Laboratorium Lingkungan Kab. Tanah Bumbu sebagai Laboratorium Lingkungan dengan akreditasi parameter air dan udara terbanyak di wilayah Kalimantan. Dengan status akreditasi tersebut jelas proses pengambilan dan pengujian sampel akan sesuai dengan standard yang berlaku, hasilnya valid, akurat dan cepat. Sedangkan pada kegiatan Peningkatan Pengelolaan Laboratorium Lingkungan merupakan pendukung tersedianya kebutuhan bahan kimia untuk proses pengujian sampel. Pengukuran keberhasilan kinerja kegiatan tersebut terlihat pada tabel di atas, dimana dari target 1.200 sampel, terealisasi sebanyak 3.244 sampel yang diuji dan selesai tepat waktu (rincian 2.655 sampel air, 370 sampel udara ambien dan 199 sampel emisi), atau sebesar 270,33%. Tingginya capaian kinerja kegiatan tersebut dikarenakan sebagian besar pelaku usaha di wilayah Kabupaten Tanah Bumbu dan wilayah lain seperti Kotabaru, Pelaihari, Balikpapan (Kalselteng) mengirimkan sampel air/udara/emisi ke Laboratorium Lingkungan Kabupaten Tanah Bumbu. c. Diharapkan dukungan anggaran untuk memaksimalkan capaian kinerja program/kegiatan tersebut pada tahun mendatang. Seperti pemenuhan sarana dan prasarana baik itu berupa peralatan, sarana mobilitas dan peningkatan gedung serta penambahan SDM yang kompeten.


Dari hasil pengukuran kinerja di atas, secara keseluruhan dapat disimpulkan bahwa pada tahun 2016 BLHD Kab. Tanah Bumbu telah dapat mencapai realisasi kinerja 29 kegiatan dari 5 program yang ada. Berikut rekapitulasi seluruh program dan kegiatan : Hasil Keluaran Program/Kegiatan Program Kegiatan

Indikator Kinerja Program/Kegiatan

1

2

Rencana

Realisasi

Satuan

3

4

5

100%

100%

CAPAIAN PROGRAM

6

Pelayanan Administrasi Umum Program : Pelayanan Administrasi Perkantoran

Tingkat ketersediaan layananan Administrasi Perkantoran

98,65%

Kegiatan 1 : Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik

Terbayarnya rekening kantor

12

12

Bulan

100,00%

Kegiatan 2 : Penyediaan jasa pemeliharaan dan perizinan kendaraan dinas/operasional

Jumlah Kendaraan Dinas / Operasional yang dipelihara

17

17

Unit Kendaraan Dinas

100,00%

Kegiatan 3 : Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan

Tersedianya jasa administrasi keuangan

12

12

Bulan

100,00%

Kegiatan 4 : Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor

Tersedianya bahan kebersihan kantor

4

4

item

100,00%

Kegiatan 5 :Penyediaan Jasa Perbaikan Peralatan Kerja

Jumlah peralatan kantor yang diperbaiki

35

8

Unit

22,86%

Kegiatan 6 : Penyediaan Alat Tulis Kantor Kegiatan 7 : Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan

Tersedianya alat tulis kantor

12

12

Bulan

100,00%

Tersedianya barang cetakan dan penggandaan

12

12

Bulan

100,00%

Kegiatan 8 : Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor

Tersedianya alat listrik kantor

3

3

item

100,00%

Kegiatan 9 : Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor

Jumlah peralatan dan perlengkapan kantor

8

8

item

100,00%

Kegiatan 10 : Penyediaan Makanan dan Minuman

Tersedianya makan minum rapat

371

171

OK

46,09%

Kegiatan 11 : Rapat – Rapat Koordinasi dan Konsultasi ke Luar Daerah

Terlaksananya Koordinasi dan Konsultasi Sektoral

12

12

Bulan

100,00%

Kegiatan 12 : Penyediaan Jasa Tenaga Non PNS

Tersedianya tenaga non PNS

24 PTT dan THL (336 OB/14 bulan)

24 PTT dan THL (336 OB/14 bulan)

OB

100,00%

Kegiatan 13 : Rapat – Rapat Koordinasi Dalam Daerah

Terlaksananya koordinasi dalam daerah

12

12

Bulan

100,00%

Program : Peningkatan Disiplin Aparatur

Tingkat kedisiplinan aparatur dalam kehadiran dan penggunaan atribut pegawai

100

100

%

100,00%

Kegiatan 1 : Pengadaan pakaian Khusus hari-hari tertentu

Tersedianya Pakaian Khusus Hari-Hari Tertentu

54

54

Pakaian Batik Tradisional

100,00%

TOTAL RUTIN

99,14%

Urusan Wajib LINGKUNGAN HIDUP Program : Pengendalian Pencemaran dan Perusakan Lingkungan Hidup

Optimalisasi Kualitas Lingkungan (IKLH)


Cukup

Cukup

Indeks

100%

Kegiatan 1 : Koordinasi Penilaian Kota Sehat/Adipura

Pemantauan pada Titik Pantau ADIPURA

16

16

Jumlah Pemantauan di Titik Pantau ADIPURA

100,00%

Kegiatan 2 : Pemantauan Kualitas Lingkungan

Pemantauan Kondisi Lingkungan Hidup Kab. Tanah Bumbu

58

33

Titik Pantau

56,90%

Kegiatan 3 : Pengawasan Pelaksanaan Kebijakan Lingkungan Hidup

Laporan Hasil Pengawasan, Penyelesaian Perizinan dan Evaluasi Kebijakan Lingkungan Hidup

3

3

Laporan

100,00%

Kegiatan 4 : Pengkajian Dampak Lingkungan Kegiatan 5 : Peningkatan Peran Serta Masyarakat Dalam Pengendalian Lingkungan Hidup

Jumlah dokumen hasil Kajian

1

0

Dokumen

0,00%

Jumlah Desa dan Kelompok Swadaya Masyarakat (KSM) yang Dibina

2

2

Desa Binaan

100%

Kegiatan 6 : Penanggulangan dan pemulihan pencemaran

Monitoring dan Evaluasi

8

8

Laporan

100,00%

Kegiatan 7 : Koordinasi penilaian Adiwiyata

Jumlah Sekolah Adiwiyata yang masuk Nominasi Provinsi dan Nasional

5

5

Sekolah Adiwiyata

100,00%

Kegiatan 8 : Pengembangan kapasitas dalam rangka pengendalian pencemaran dan kerusakan lingkungan hidup

Jumlah Peserta yang Mengikuti Sosialisasi

100

100

Peserta

100,00%

Kegiatan 9 : Pelayanan pengaduan masyarakat

Jumlah Pengaduan Masyarakat yang ditindak lanjuti

100

100

%

100,00%

25

25

Item Peralatan Lab

100,00%

1

1

Tambahan Bangunan Lab. LH

100,00%

1

1

IPAL Lab. LH

100,00%

1

0

dokumen perencanaan bangunan

0,00%

Kegiatan 10 : Pengembangan sarana dan prasarana laboratorium lingkungan

Jumlah prasarana dan sarana laboratorium

Program : Peningkatan Kualitas Akses dan Informasi SDA dan LH

Prosentasi peningkatan kualitas data primer dan sekunder lingkungan hidup

81

82

%

101,23%

Kegiatan 1 : Pengembangan Data Dan Informasi Lingkungan

Dokumen SLHD dan MIH

2

2

Laporan

100,00%

Program : Peningkatan Pengendalian Polusi

Tingkat Ketaatan Pelaku Usaha

90

85

%

94,44%

Kegiatan 1 : Pengujian emisi/polusi udara akibat aktivitas industri

Indeks Kualitas Udara (IKU)

Sangat Baik

Sangat Baik

Indeks

100,00%

Kegiatan 2 : Pengujian Kadar Polusi Limbah Padat dan Limbah Cair

Laporan Hasil Pengujian Kadar Polusi Limbah

1

100% 1

Dokumen

100,00%

Kegiatan 3 : Akreditasi Laboratorium Lingkungan Hidup

Laporan Hasil Akreditasi

1

1

Laporan

100,00%

Kegiatan 4 : Peningkatan pengelolaan laboratorium lingkungan

Jumlah Jasa Pelayanan Laboratorium

1200

3244

Sampel

270,33%

0%

TOTAL URUSAN LH TOTAL KESELURUHAN

98,60% 98,80%

Berdasarkan kategori scoring tersebut di atas Pencapaian kinerja BLHD Kab. Tanah Bumbu Tahun 2016 sebesar 98,80% dapat disimpulkan termasuk kategori SANGAT BAIK. Capaian ini sama dengan capaian kinerja tahun anggaran 2015 yaitu sebesar 98,98% (Sangat Baik).


Dengan melihat perbandingan tersebut maka pencapaian kinerja di tahun 2016 sama dengan capaian tahun anggaran 2015. Adapun faktor yang menyebabkan pendorong keberhasilan kinerja BLHD Kab. Tanah Bumbu adalah sebagai berikut : 1.

SDM yang kompeten, meskipun masih ada kebutuhan penambahan SDM yang kompeten

2.

Disiplin dan semangat bekerja aparatur yang cepat dan tepat waktu dalam pelaksanaan kegiatan serta kerjasama/koordinasi yang baik dalam satuan kerja BLHD Kab. Tanah Bumbu

3.

Faktor lainnya adalah pelaksanaan kegiatan berdasarkan sasaran strategis yang telah ditetapkan pada RENSTRA BLHD Kab. Tanah Bumbu

Dari keberhasilan yang dicapai tersebut, tidak dapat dipungkiri juga ada beberapa faktor penghambat dalam pelaksanaan kegiatan diantaranya : 1.

Masih kurangnya ketersediaan SDM yang kompeten

2.

Pemenuhan prasarana dan sarana operasional kegiatan sesuai standard masih terbatas dengan pagu yang ada

3.

Kondisi alam (cuaca dl) serta medan/akses jalan yang belum kondusif yang terkadang menyulitkan pelaksanaan kegiatan seperti pengambilan sampel air DAS dan sungai.

4.

Masih kurangnya kesadaran dan peran serta masyarakat dan pelaku dalam mengelola lingkungan

5.

Ketersediaan anggaran untuk memaksimalkan kinerja program/kegiatan

Faktor-faktor keberhasilan dan faktor penghambat tersebut menjadi bahan evaluasi perencanaan kegiatan dan anggaran di tahun berikutnya dengan tujuan untuk peningkatan kinerja BLHD Kab. Tanah Bumbu

3.7. AKUNTABILITAS KEUANGAN Untuk mencapai indikator keberhasilan sebagaimana yang telah diuraikan pada bagian depan, selain faktor pendukung maka aspek keuangan sangat berpengaruh untuk mencapai indikator keberhasilan dimaksud. Operasionalisasi kegiatan dapat dilaksanakan apabila didukung pembiayaan yang

memadai. Sumber pembiayaan kegiatan dimaksud berasal dari Anggaran Pendapatan dan

Belanja Daerah. Pada tahun 2016 belanja BLHD Kab. Tanah Bumbu terdiri atas belanja tidak langsung dan belanja langsung yang dilaksanakan berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor : 13 tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah. Uraian pembiayaan belanja langsung dan tidak langsung BLHD Kab. Tanah Bumbu TA. 2016 sebagai berikut :


3.7.1. Belanja Langsung Anggaran belanja langsung BLHD Kab. Tanah Bumbu TA. 2016 adalah sebesar Rp.3.613.217.050,- dengan realisasi anggaran sebesar Rp. 3.271.669.485,- atau 90,55% yang secara rinci dapat dilihat pada tabel di bawah ini. Tabel 3.10. Program, Kegiatan, Pagu dan Realisasi Belanja Langsung TA. 2016

Rp

%

Dana Yang Tidak Terserap (Rp.)

5

6

7

Realisasi Keuangan No

Program

Kegiatan

Pagu (Rp.)

1

2

3

4

BELANJA LANGSUNG I

Pelayanan Administrasi Perkantoran

1

Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik

27.300.000

26.994.220

98,88

305.780

2

Penyediaan Jasa Pemeliharaan dan Perizinan Kendaraan Dinas/operasional

85.800.000

69.234.050

80,69

16.565.950

3

Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan

147.590.000

145.039.600

98,27

2.550.400

4

Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor

2.324.000

2.324.000

100

5

Penyediaan Jasa Perbaikan Peralatan Kerja

7.700.000

6.150.000

79,87

1.550.000

6

Penyediaan Alat Tulis Kantor

40.697.800

40.544.600

99,62

153.200

7

Penyediaan barang cetakan dan penggandaan

8.910.750

8.846.250

99,28

64.500

8

Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor

1.150.000

1.150.000

100

9

Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor Penyediaan makanan dan minuman

84.593.000

80.923.000

95,66

3.670.000

10.130.000

5.103.000

50,38

5.027.000

10

0

0

11

Rapat-Rapat Koordinasi dan Konsultasi Ke Luar Daerah

306.050.000

289.437.888

94,57

16.612.112

12

Penyediaan Jasa Tenaga Non PNS

567.350.000

548.500.000

96,68

18.850.000

13

Rapat-Rapat Koordinasi Dalam Daerah

7.050.000

7.050.000

100

0

0

II

Peningkatan Disiplin Aparatur

14

Pengadaan Pakaian Khusus HariHari Tertentu

21.800.000

21.800.000

100

III

Pengendalian Pencemaran dan Perusakan Lingk.

15

Koordinasi Penilaian Kota Sehat/Adipura

59.378.000

42.078.000

70,86

17.300.000

16

Pemantauan Kualitas Lingkungan

34.650.000

30.000.000

86,58

4.650.000

17

Pengawasan Pelaksanaan Kebijakan Lingkungan Hidup

188.225.000

159.119.000

84,54

29.106.000

18

Pengkajian Dampak Lingkungan

36.570.000

8.821.000

54,12

27.749.000


19

Peningkatan Peran Serta Masyarakat Dalam Pengendalian Lingkungan Hidup

22.800.000

20.250.000

88,82

2.550.000

20

Penanggulangan dan pemulihan pencemaran

36.225.000

29.750.000

82,13

6.475.000

21

Koordinasi penilaian Adiwiyata

162.006.000

142.964.000

88,25

19.042.000

22

Pengembangan kapasitas dalam rangka pengendalian pencemaran dan kerusakan lingkungan hidup

38.700.000

33.620.000

86,87

5.080.000

23

Pelayanan pengaduan masyarakat

11.100.000

10.950.000

98,65

150.000

24

Pengembangan sarana dan prasarana laboratorium lingkungan

1.099.770.000

1.057.395.000

96,15

42.375.000

VI

Peningkatan Kualitas dan Akses Lingk.

25

Pengembangan Data Dan Informasi Lingkungan

23.380.000

18.452.250

78,92

4.927.750

VII

Peningkatan Pengendalian Polusi

26

Pengujian emisi/polusi udara akibat aktivitas industri

20.700.000

11.400.000

55,07

9.300.000

27

Pengujian Kadar Polusi Limbah Padat dan Limbah Cair

38.415.000

28.200.000

73,41

10.215.000

28

Akreditasi Laboratorium Lingkungan Hidup

140.740.000

112.955.920

80,26

27.784.080

29

Peningkatan pengelolaan laboratorium lingkungan

382.112.500

312.617.707

81,81

69.494.793

3.613.217.050

3.271.669.485

90,55

341.547.565

3.7.2. Belanja Tidak Langsung Anggaran belanja tidak langsung BLHD Kab. Tanah Bumbu TA. 2016 adalah sebesar Rp. 3.525.231.615,- dengan realisasi anggaran sebesar Rp. 3.357.323.077,- atau 95,24 %. Dari tabel belanja langsung dan belanja tidak langsung di atas, akuntabilitas keuangan BLHD Kab. Tanah Bumbu secara keseluruhan TA 2016 dengan realisasi anggaran mencapai Rp. 6.628.992.562,- (92,86%) dari total keseluruhan anggaran TA. 2016 (meliputi belanja langsung dan belanja tidak langsung) sebesar Rp. 7.138.448.665,Terlihat dalam penggunaan anggaran terjadi peningkatan yang diimbangi juga peningkatan realisasi fisik kegiatan. Dari sisi efisiensi terlihat juga adanya penghematan penggunaan dana pada input dalam menghasilkan output kegiatan Dengan demikian efisiensi anggaran belanja (belanja langsung dan tidak langsung) BLHD Kabupaten 509.456.103,00 Berarti sangatlah jelas keberhasilan kinerja yang telah dicapai BLHD Kab. Tanah Bumbu tahun 2016 sama seperti tahun-tahun sebelumnya.


3.7.3. PENDAPATAN Realisasi pungutan atau penerimaan asli daerah pada Badan Lingkungan Hidup Daerah Kabupaten Tanah Bumbu s.d. 14 Desember tahun 2016 adalah sebesar Rp. 3.006.794.992,- (berasal dari Retribusi Izin Gangguan (HO) dan Retribusi Kekayaan Daerah (Laboratorium). Berikut uraian target dan realisasi penerimaan BLHD Tahun Anggaran 2016: Tabel 3.11. Realisasi Penerimaan Daerah pada BLHD Kab. Tanah Bumbu 2016 No. 1.

Jenis Penerimaan Retribusi Izin Gangguan (HO)

Target (Rp.) 2.250.004.887,-

Realisasi (Rp.) 1.712.046.192

Prosentase 76,09%

2.

Retribusi Kekayaan Daerah (Laboratorium) JUMLAH

1.500.783.000,-

1.523.548.700

101,52%

3.750.787.887,-

3.235.594.892

86,26%

Sumber : Bendahara Penerima BLHD Kabupaten Tanah Bumbu Jika dbandingkan pada tahun sebelumnya, realisasi penerimaan HO tahun 2016 juga tidak mencapai target. Sedangkan Retribusi Kekayaan Daerah melebihi target yang telah ditetapkan. Berikut perbandingan target dan realisasi pendapatan dari tahun 2015 dan 2016 : Tabel 3.12 Perbandingan Target dan Realisasi PAD Tahun 2015 dan 2016 Uraian

1

Target Tahun

Realisasi pada Tahun ke- (Rp.)

Rasio antara Realisasi dan Target Tahun ke-

2015

2016

2015

2016

2015

2016

2

3

4

5

6

7

2.500.000.000

2.250.004.887

1.917.946.006

1.712.046.192

76,71%

76,09%

900.004.000

1.500.783.000

1.339.797.700

1.523.548.700

148,86%

101,52%

3.750.787.887,-

3.257.743.706

3.235.594.892

95,51%

86,26%

Pendapatan Asli Daerah - HO - Retribusi Kekayaan Daerah (Laboratorium)

TOTAL

3.400.004.000

Sejak tahun 2012 – 2016, jenis penerimaan pada BLHD Kab. Tanah Bumbu hanya bersumber dari Retribusi HO saja, sedangkan jenis penerimaan lainnya pada tahun 2011 yaitu Retribusi Izin Pembuangan Limbah Cair yang terealisasi sebesar

Rp.60.000.000,- (55%

dari target penerimaan Rp. 120.000.000,-), Retribusi Izin Penyimpanan Sementara Limbah B3 yang terealisasi sebesar Rp. 42.000.000,- ( 52,50% dari target penerimaan Rp. 80.000.000,-), Retribusi Pemanfaatan Limbah Cair Pabrik Kelapa Sawit (LCPKS) yang terealisasi sebesar Rp. 3.000.000,(50% dari target penerimaan Rp. 6.000.000,-) tidak dapat ditarik lagi retribusinya. Hal tersebut sangatlah beralasan dikarenakan beberapa faktor yaitu : LAKIP BLHD KAB. TANAH BUMBU TAHUN 2016

1. Perda No. 06 Tahun 2008 tentang Retribusi yang menjadi dasar penarikan Retribusi Izin Pembuangan Limbah Cair, Izin Penyimpanan Sementara Limbah B3 dan Pemanfaatan LCPKS pada tahun 2011 tidak berlaku lagi karena adanya PP No. 29 Tahun 2009 tentang Retribusi Limbah Cair dimana didalamnya mengatur tentang jenis-jenis penarikan retribusi. Dari beberapa jenis retribusi, 3 retribusi tersebut tidak terdapat pada PP No. 29 Tahun 2009. 2. Faktor lain yang menjadi alasan tidak ditargetkannya penerimaan dari 3 retribusi tersebut tahun 2012 dan 2015 yaitu terbitnya Perda No 1 Tahun 2012 tentang Retribusi Jasa Umum di Kabupaten Tanah Bumbu dimana didalam salah satu pasalnya yaitu pasal 58 ayat 1 menyebutkan bahwa objek retribusi pengolahan limbah cair adalah pelayanan pengolahan limbah cair rumah tangga, perkantoran, dan industri yang disediakan, dimiliki, dan/atau dikelola secara khusus pleh Pemerintah Daerah dalam bentuk instalasi pengelolaan limbah cair. Kendala utama adalah belum adanya instansi khusus yang menangani pengelolaan limbah cair di Kab. Tanah Bumbu.

3. Faktor tersebut di atas yang menjadikan alasan tidak adanya penarikan retribusi limbah cair, penyimpanan limbah B3 dan LCPKS pada tahun 2012 sampai dengan tahun 2016, sehingga tidak ada realisasi penerimaan dari 3 sumber retribusi tersebut dan hanya retribusi HO yang dapat ditargetkan dan terealisasi. 4. Dasar hukum penarikan retribusi HO di tahun 2012 dan 2014 yaitu Perda No. 03 Tahun 2012 tentang Retribusi Ijin Gangguan Keramaian/HO yang merupakan perubahan atas Perda No. 02 Tahun 2005 tentang Retribusi Ijin Gangguan Keramaian/HO. Sedangkan pada tahun 2012 s.d. 2016 sumber penerimaan BLHD selain bersumber dari HO, juga bersumber dari Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah yaitu tarif pemeriksaan sampel uji kualitas lingkungan pada Laboratorium Lingkungan BLHD Kab. Tanah Bumbu yang sudah terakreditasi (parameter air) dimana pelaksanaannya berdasarkan Perda Kabupaten Tanah Bumbu No.03 Tahun 2014 Tentang Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah. Dari tabel 3.16 dapat dilihat perbandingan antara target dan realisasi pendapatan. Dari sektor HO, tahun 2015 hanya terealisasi sebesar 76,71% dan tahun 2016 juga belum mencapai target yaitu sebesar 76,09% dikarenakan ada beberapa kegiatan/usaha yang tidak ada kegiatan (tidak aktif) seperti stockpile dan pelabuhan batubara sehingga tidak melakukan perpanjangan izin HO. Dari sektor retribusi kekayaaan daerah, tahun 2015 DAN 2016 realisasinya melebihi target, hal ini dikarenakan UPT Laboratorium LH Kab. Tanah Bumbu merupakan Lab. LH dengan parameter terbanyak yang terakreditasi di Kalimantan sehingga hal tersebut menjadi salah satu faktor utama peningkatan jumlah pengujian sampel air dari berbagai kegiatan baik itu oleh pelaku usaha, masyarakat umum dan instansi dari Kab. Tanah Bumbu ataupun luar Kab. Tanah Bumbu.


3.8. ANALISA PERMASALAHAN Selama tahun 2016, pelaksanaan kegiatan pada BLHD Kab.Tanah Bumbu umumnya sudah berjalan dengan baik dalam arti mengarah kepada kesesuaian Standard Pelayanan Minimal (SPM) bidang lingkungan hidup dan IKK Bidang LH . Upaya yang dilakukan dalam rangka terwujudnya visi dan misi BLHD Kab.Tanah Bumbu adalah mengevaluasi kembali usulan – usulan dana untuk menunjang Program dan kegiatan yang ada pada Badan Lingkungan Hidup Daerah Kabupaten Tanah Bumbu agar hasil yang diharapkan berhasil guna dan tepat waktu. Permasalahan lain yang dihadapi oleh Badan Lingkungan Hidup Daerah Kabupaten Tanah Bumbu pada Tahun Anggaran 2016 yaitu menyangkut peningkatan / pengembangan baik secara kualitas maupun kuantitas untuk menunjang aktifitas operasional dinas dan peningkatan pelayanan terhadap masyarakat. Hal tersebut di atas erat kaitannya dengan keterbatasan sumber daya manusia pengelola lingkungan hidup dan alokasi dana/penganggaran APBD. Ini lebih disebabkan karena makin meningkatnya tuntutan pekerjaan dan pelayanan kepada masyarakat. Berikut diuraikan permasalahan yang menjadi kendala dalam pencapaian kinerja BLHD Kab. Tanah Bumbu : 2.

Sekretariat Permasalahan : a. Kurangnya SDM yang berkualitas b. Kurangnya kualitas SDM melalui pelatihan dan bimtek c. Kurangnya jaringan internet dan sempitnya ruang kerja Solusi : a. Perlunya penambahan SDM yang berkualitas & handal b. Perlunya peningkatan kualitas SDM melalui pelatihan dan bimtek c. Penambahan jaringan internet dan memperluas ruang kerja d. Mengikutsertakan staf di bagian sekretariat dalam segala kegiatan

2.

Bidang Pengawasan dan Penanggulangan Pencemaran Permasalahan : a. Kurangnya alat transportasi ( mobil operasional terbatas ) b. Peningkatan SDM yang handal & berkualitas c. Fasilitas penunjang terkait telekomunikasi & informatika d. Ruang kerja kurang layak ( terlalu sempit ) Solusi : a. Penambahan alat transportasi ( sarana ) b. Mengikuti Diklat c. Pemasangan jaringan ( fasilitas internet, hard disk eksternal )


d. Memperluas ruang kerja 3.

Bidang Pengendalian Dampak Lingkungan Permasalahan : a. Mobil operasional kegiatan tidak ada b. Kurangnya jumlah personil laki – laki dan tenaga untuk administrasi Sekretaris Komisi AMDAL c. Terbatasnya jumlah personil yang memiliki sertifikat penilai AMDAL d. Ruang penyimpanan dokumen sudah melebihi kapasitas / Solusi : a. Penyediaan mobil operasional Bidang PDL b. Penambahan pegawai laki – laki ( lapangan ) & perempuan ( administrasi ) c. Mengikutsertakan staf PDL untuk pelatihan penilai AMDAL ( S 1 ) d. Penambahan ruang dokumen / memindah ruang dokumen ketempat yang lebih memadai

4

Bidang Analisis Pengelolaan Kualitas Lingkungan Permasalahan : Permasalahan : a. Minimnya sarana penunjang dalam melaksanakan kegiatan di bidang seperti kurangnya alat ( kamera, PC, printer, UPS, kendaraan roda 2 / Trail, APD ) b. Kurang personil yang memiliki kemampuan dan kompetensi dalam melaksanakan kegiatan pemantapan kualitas lingkungan Solusi : a. Adanya penambahan sarana penunjang ( PC, printer, UPS, Kendaraan roda 2 ) b. Penambahan personil yang memiliki kemampuan dan kompetensi untuk melaksanakan kegiatan pemantauan kualitas lingkungan

5.

Laboratorium Lingkungan Hidup Permasalahan : a. Kurangnya sumber daya manusia ( analis dan PPC ) b. Bangunan gedung kurang memadai c. Pihak ke 3 : pengukuran limbah B3 kurang respon d. Dengan pertambahnya ruang lingkup pengujian harus di tunjang dengan alat yang maksimal e. Kurangnya diklat peningkatan SDM f. Kurangnya jaminan kesehatan personil Lab g. Anggaran pengadaan bahan sangat kurang h. Kerusakan alat di pertengahan tahun atau mendadak tidak bisa diperbaiki karena biaya perbaikan alat tidak ada i. Kehabisan bahan yang tak terduga


Solusi : a. Penambahan personil Lab b. Penambahan gedung analis Lab c. Penambahan alat Lab. yang memadai d. Penambahan dikalt baik eksternal maupun internal e. Penambahan surplemen kesehatan f. Cek kesehatan per- 6 bulan sekali Jika ditinjau dari pelaksanaan kegiatan prioritas pada Badan Lingkungan Hidup Kabupaten Tanah Bumbu, ada beberapa hal yang menjadi kendala meskipun dalam pencapaiannya, kegiatan tersebut terealisasi 100%. Kendala dan permasalahan tersebut diantaranya adalah : 1. Kegiatan Koordinasi Penilaian Kota Sehat Adipura : Permasalahan : a. Kurangnya perbaikan kondisi fisik titik pantau secara kontinyu artinya penanggung jawab menangani titik – titik pantau adipura masih belum maksimal b. Tim ADIPURA yang termuat dalam SK Bupati Tanah Bumbu belum bekerja secara maksimal c. Adanya tambahan kriteria dari Kementerian LH dan Kehutanan tentang penilaian adipura yaitu nilai rata – rata TPA titik pantau minimal 74,00 dengan nilai kumulatif tahun pemantauan ( Tahap I dan Tahap II ) minimal 75,00 d. TPST skala kabupaten yang menjadi titik pantau ADIPURA masih belum sinkron Solusi : a. Perbaikan kondisi fisik titik pantau dengan memperbanyak koordinasi secara berjenjang dan peninjauan titik pantau secara berkala yang dihadiri oleh anggota Tim ADIPURA kabupaten b. Pemantapan tim adipura tingkat kabupaten melalui rapat koordinasi dihadiri oleh pemegang kebijakan di SKPD penanggung jawab adipura dan surat menyurat c. Memberikan masukan saat rakor adipura tingkat provinsi agar kriteria adipura jangan berubah – ubah d. Koordinasi dengan SKPD terkait tentang penetapan TPST skala kabupaten 2. Kegiatan Pembinaan ADIWIYATA : Permasalahan : a. Masih ada beberapa sekolah atau guru tidak mengerti cara mengintegrasikan materi adiwiyata kedalam matpel, karena RPP PLH bisa terintegrasi atau monolitik b. BLHD sebagai unit kerja yang berbentuk badan mengakibatkan kurang lincah dalam bergerak, dimana tidak bisa membantu secara fisik kepada sekolah, misalnya; pembuatan jalan bagus menuju sekolah, penambahan jumlah WC di sekolah, sapras, diharapkan kondisi ini bisa diatasi di tahun 2017 ketika BLHD akan berubah nomenklatur menjadi Dinas Lingkungan Hidup.


Solusi : a. Meminta data sekolah yang respon terhadap adiwiyata melalui UPK sebagai perpanjangan Disdik di tingkat kecamatan b. Pembinaan sekolah yang belum pernah ikut dalam lomba adiwiyata dan yang belum lolos di tingkat kabupaten tahun 2016 c. Sosialisasi adiwiyata melalui pertemuan bulanan guru ( KKG, MGM, MKKS, atau kegiatan lainnya ) d. Aplikasi adiwiyata akan tersebar luaskan dengan bantuan sekolah yang sudah meraih Adiwiyata Tingkat Nasional dan Tim Pengembangan Adiwiyata e. Berusaha memperbaiki dokumen adiwiyata supaya bisa maju ketingkat Nasional maupun Mandiri f. Bantuan sapras bagi sekolah adiwiyata yang akan diusulkan ke tingkat Provinsi tahun berjalan akan difasilitasi oleh BLHD se SKPD terkait dan pihak ketiga 3. Kegiatan Pengembangan Data dan Informasi Lingkungan : Permasalahan : a. Infomasi pelaksanaan juknis kegiatan MIH dan SLHD belum dapat diterima secara akurat b. Masih minimnya anggaran dalam penyusunan kegiatan MIH dan SLHD untuk mendapatkan hasil yang maksimal (Rapat koordinasi dan Perjalanan dinas dalam rangka pengumpulan data) c. Kurangnya peran serta dinas/instansi terkait dalam rangka pemenuhan data sekunder, sehingga ada beberapa data yang tidak dapat terisi Solusi : a. Perlu adanya konsultasi langsung mengenai juklak dan juknis pelaksanaan penyusunan MIH dan SLHD Ke BLHD provinsi dan KLHK b. Perlu adanya penambahan anggaran untuk mendapatkan hasil yang maksimal 4. Kegiatan Pemantauan Kualitas Lingkungan (Pemantauan DAS/Sungai dan pelaksanaan SPM Bidang LH) : Permasalahan : a. Transportasi ( mobil yang ada kondisinya yang kurang maksimal dan jumlahnya kurang ) Solusi : a. Penambahan mobil baru 5. Kegiatan Pengawasan Pelaksanaan Kebijakan Bidang Lingkungan Hidup Pembinaan dan Pengawasan Pelaku Usaha) Permasalahan : a. Parameter insitu ( Ph , debit air ) b. Perlengkapan safety sesuai SNI LAKIP BLHD KAB. TANAH BUMBU TAHUN 2016

c. Kamera , GPS Solusi : a. Pengadaan alat ukur Ph, debit air b. Pengadaan perlengkapan safety c. Pengadaan kamera , GPS Penyelesaian Perijinan Bidang Lingkungan Hidup : Permasalahan : a. Belum adanya sosialisasi Perundang – undangan terbaru mengenai perizinan limbah cair dan limbah B3 b. Belum adanya perlengkapan APD yang memadai untuk tim peninjau lapangan c. Belum adanya alat pengukur kualitas air limbah dan limbah B3 d. Dari sisi pelau usaha, kendala yang ada adalah permohonan yang masuk sebagian belum dilengkapi syarat administrasi, sebagian permohonan yang ditindak lanjuti belum melakukan saran perbaikan teknis/BAP e. Sebagian permohonan perizinan yang masuk masih dalam proses di Bupati f. Sebagian perusahaan sudah memiliki izin yang berlaku Solusi : a. Perlu adanya sosialisasi teknis pelaksanaan Perundang – undangan terbaru mengenai perizinan limbah cair dan limbah B3 baik itu kepada instansi maupun pelaku usaha b. Perlu adanya pengadaan perlengkapan APD yang memadai untuk tim peninjau lapangan c. Perlu adanya pengadaan alat pengukur kualitas air limbah dan air limbah B3 Evaluasi AMDAL/UKL-UPL : Permasalahan : a. Mobil operasional kegiatan b. Jumlah personil laki - laki Solusi : a. Penambahan mobil operasional PDL b. Penambahan personil laki – laki 6. Akreditasi Laboratorium Lingkungan Permasalahan : a. Kendala dengan pihak ke 3 : KAN yang tidak sesuai rencana / mengikuti jadwal KAN b. Kalibrasi alat Lab. harus di kirim ke Pulau Jawa Solusi : a. Koordinasi intensif dengan KAN


BAB IV PENUTUP

A. Kesimpulan Berdasarkan pengukuran pencapaian kinerja sasaran dan kinerja kegiatan menunjukkan hasil bahwa BLHD Kab. Tanah Bumbu sudah berupaya dengan optimal dan dapat dikatakan berhasil dalam melaksanakan program dan kegiatan sesuai dengan rencana yang telah ditetapkan sebelumnya, meskipun dalam pelaksanaannya beberapa kegiatan yang dilaksanakan untuk pencapaian indikator sasaran ada yang tidak dapat terealisasi sepenuhnya dikarenakan kondisi anggaran/defisit anggaran. Namun secara keseluruhan, prosentase tingkat pencapaian target sasaran dengan nilai 92% dari 3 (tiga) sasaran dan 5 (lima) indikator sasaran yang direncanakan, serta dapat dilihat pula pada prosentase pencapaian target indikator kegiatan yang pada dasarnya dengan penilaian berkategori sangat baik untuk 3 (tiga) program dan 29 (duapuluh sembilan) kegiatan.

B. Saran Permasalahan utama yang dihadapi oleh BLHD Kab. Tanah Bumbu pada Tahun Anggaran 2016 yaitu adanya keterbatasan sumber daya manusia (SDM) yang kompeten di bidang lingkungan hidup yang seharusnya memerlukan adanya pendidikan dan latihan khususnya bidang lingkungan hidup. Untuk

mengoptimalkan

peningkatkan

kinerja

BLHD

Kab.

Tanah

Bumbu

berdasarkan dari hasil pengukuran dan evaluasi kinerja pencapaian sasaran dan kegiatan, saran-saran yang dapat dilakukan sebagai masukan antara lain adalah : 1. Pembangunan yang berwawasan lingkungan dan tertib perlu dijadikan prioritas unggulan pembangunan di Kabupaten Tanah Bumbu disaat ini maupun di masa mendatang. 2. Penyediaan sarana dan prasarana pendukung dalam rangka peningkatan kemampuan operasional pengelolaan lingkungan hidup. 3. Pengembangan kemampuan dan keterampilan SDM yang ada melalui diklat / pelatihan teknis serta kesesuaian penempatan SDM dari segi latar belakang pendidikan dalam tugasnya adalah prioritas utama untuk mendukung optimalisasi pencapaian program. 4. Mengusulkan penambahan pegawai BLHD Kab. Tanah Bumbu pada BKD Kab. Tanah Bumbu yang mempunyai latar belakang pendidikan sesuai kebutuhan. 5. Ketersediaan anggaran untuk memaksimalkan kinerja dalam rangka peningkatan capaian program/kegiatan


Untuk poin 2 dan 3 di atas, diperlukan kontinuitas pembinaan, jumlah dana yang memadai dan ketersediaan anggaran.



LAPORAN AKUNTABILITAS KINERJA INSTANSI PEMERINTAH (LAKIP)

Recommend Documents