LAPORAN AKUNTABILITAS KINERJA INSTANSI PEMERINTAH (LAKIP)

PEMERINTAH PROVINSI KALIMANTAN BARAT

LAPORAN AKUNTABILITAS KINERJA INSTANSI PEMERINTAH (LAKIP)

BADAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN PEMERINTAHAN DESA PROVINSI KALIMANTAN BARAT TAHUN 2013

Pontianak, Februari 2014

Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) Tahun 2013

Puji syukur kehadirat Tuhan Yang Maha Esa, yang telah melimpahkan berkah dan rahmat-Nya kepada kita semua, sehingga kami dapat menyusun Laporan

Akuntabilitas

Kinerja

Instansi

Pemerintah

(LAKIP)

Badan

Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Desa Provinsi Kalimantan Barat Tahun 2013 sebagai pertanggungjawaban pelaksanaan Rencana Strategis Badan Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Desa Provinsi Kalimantan Barat Tahun 2013-2018 dengan Sasaran Strategis : Meningkatnya Usaha

Produktif Masyarakat Desa, Pengelolaan Sumber Daya Alam dan Teknologi Tepat Guna; Meningkatnya Kapasitas Kelembagaan dan Pelatihan Masyarakat dalam Pembangunan Desa; Meningkatnya Pemberdayaan Adat dan Sosial Budaya Masyarakat; dan Meningkatnya Kualitas Penyelenggaraan Pemerintah Desa sebagaimana pada dokumen Penetapan Kinerja (TAPKIN) 2013. Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) merupakan media pertanggungjawaban yang dibuat secara periodik yang berisi informasi mengenai kinerja instansi pemerintah dan bermanfaat untuk mendorong instansi pemerintah menyelenggarakan tugas umum pemerintahan dan pembangunan secara baik dan benar yang disusun berdasarkan Inpres Nomor 7 Tahun 1999 tentang Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP), dan Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan

Aparatur Negara dan Reformasi

Birokrasi Nomor 29 Tahun 2010 tentang Pedoman Penyusunan Penetapan Kinerja

dan Pelaporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah, yang

diterbitkan sebagai penyempurnaan dalam penyusunan LAKIP. Penyampaian Laporan Akuntabilitas Kinerja ini merupakan bentuk akuntabilitas publik kepada pihak yang memberikan amanah. Ini berarti bahwa kinerja instansi pemerintah dalam mengelola program atau dalam menetapkan kebijakan serta dalam menyelenggarakan fungsi pelayanan harus dapat diukur.

Badan Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Desa Provinsi Kalimantan Barat

Halaman i.


Sejalan dengan kondisi tersebut, LAKIP yang kami susun berusaha melaporkan

apa

yang

direncanakan sesuai

dokumen

perencanaannya,

sejauhmana strategi yang dilaksanakan dapat mendukung pencapaian tujuan dan sasaran dalam rangka mewujudkan visi dan Misi Badan Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Desa Provinsi Kalimantan Barat dan sekaligus sebagai wujud komitmen instansi serta aparatur di lingkungan Dinas Perkebunan Provinsi Kalimantan Barat dalam melaksanakan akuntabilitas, sesuai dengan tugas dan tanggungjawab serta kewenangan yang dimiliki. Kami menyadari bahwa LAKIP yang disusun belum secara lengkap menggambarkan kinerja yang ideal. Oleh karenanya kami terus berupaya menyempurnakan Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) yang telah dibangun di Badan Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Desa

Provinsi

Kalimantan

Barat,

meskipun

pengembangan

dan

penyempurnaan SAKIP ini masih memerlukan waktu yang cukup lama sampai sistem ini berjalan sebagaimana mestinya. Kami berharap LAKIP yang disusun dapat memberikan dayaguna baik untuk peningkatan

kinerja

organisasi

dan aparatur serta peningkatan

akuntabilitas instansi, sebagai upaya mewujudkan “Good Governance”

di

lingkungan Badan Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Desa Provinsi Kalimantan Barat pada khususnya dan Lingkup Pemerintah Provinsi Kalimantan Barat pada umumnya. Pontianak,

Februari 2014.

Kepala Badan Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Desa Provinsi Kalimantan Barat

Drs. Y. Alexander, M.Si Pembina Utama Madya NIP. 19590214 198002 1 002


Halaman ii.


L

aporan Akuntabilitas Kinerja Badan Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Desa Provinsi Kalimantan Barat Tahun 2013 ini merupakan wujud akuntabilitas pencapaian kinerja dari pelaksanaan Rencana

Strategis BPMPD Tahun 2013-2018 dan Rencana Kinerja Tahunan 2013 yang telah ditetapkan melalui Penetapan Kinerja Tahun 2013. Penyusunan LAKIP Tahun 2013 ini pada hakekatnya merupakan kewajiban dan upaya untuk memberikan penjelasan mengenai akuntabilitas dan responsibilitas

terhadap

kinerja yang telah dilakukan selama tahun 2013. Hal ini mengingat pelaporan akuntabilitas kinerja

merupakan suatu keharusan manajemen pemerintahan

negara dan implementasi berbagai kebijakan negara yang menitikberatkan pada upaya peningkatan kepercayaan publik dan perwujudan kepemerintahan yang baik (good governance), sebagaimana termuat dalam Tap MPR No. XI/MPR/1998 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas Korupsi, Kolusi dan Nepotisme yang ditindaklanjuti dengan UU No. 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas Korupsi, Kolusi dan Nepotisme. Seiring

dengan

upaya

merealisasikan

good

governance,

Badan

Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Desa Provinsi Kalimantan Barat telah melaksanakan berbagai kegiatan dan program, mewujudkan tercapainya tujuan dan sasaran, serta visi dan misi yang secara sistematis telah dituangkan dalam Renstra BPMPD Provinsi Kalimantan Barat Tahun 2013 – 2018. Visi tersebut

yakni

sebagai

“Terwujudnya

Otonomi Desa dan Keberdayaan

Masyarakat yang Partisipatif di Kalimantan Barat”. Sesuai dengan visi tersebut, maka misi BPMPD adalah “Meningkatnya kompetensi sumberdaya manusia

melalui peningkatan kualitas SDM Masyarakat; Meningkatnya kemampuan Badan Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Desa Provinsi Kalimantan Barat

Halaman iii.


kapasitas

dan

akuntabilitas

aparatur

pemerintah

desa

dan

kelurahan;

Meningkatkan tertib administrasi dan keuangan, ketersediaan sarana dan prasarana

kantor,

menyelaraskan

berbagai

rencana

kegiatan,

serta

meningkatkan profesionalisme aparatur”. Dalam rangka pelaksanaan tugas pemerintahan di bidang administrasi negara maka dirumuskan tujuan dan sasaran yang diharapkan dapat dicapai untuk 5 (lima) tahun mendatang adalah pertama: Mengembangkan kapasitas kelembagaan dan partisipasi masyarakat berbasis ekonomi kerakyatan; kedua : Meningkatkan tata kelola pemerintahan desa/kelurahan dan pelayanan publik;

ketiga: Meningkatkan kualitas pengelolaan ketatausahaan.

Selanjutnya dari

tujuan tersebut maka sasaran pertama adalah Meningkatnya keberdayaan dan usaha ekonomi masyarakat desa di Kalimantan Barat;

Kedua adalah

Berkembangnya kapasitas penyelenggaraan pemerintahan desa dan kelurahan; dan Ketiga adalah Meningkatnya kinerja aparatur. Program

dan

kegiatan

Badan

Pemberdayaan

Masyarakat

dan

Pemerintahan Desa Provinsi Kalimantan Barat Tahun 2013 ini merupakan upaya untuk mewujudkan tercapainya tujuan dan sasaran, visi dan misi seperti yang tertuang dalam Renstra BPMPD Provinsi Kalimantan Barat Tahun 2013 – 2018, serta

dalam

rangka

menjawab

isu-isu

pemerintahan. Isu-isu tersebut antara lain:

aktual

dalam

penyelenggaraan

masih perlu dikembangkannya

kapasitas lembaga-lembaga kemasyarakatan/lembaga adat yang mendukung peningkatan pasrtisipasi dan SDM masyarakat, masih kurangnya jumlah fasilitator pendukung program pemberdayaan masyarakat, belum tersedia secara lengkap data sumberdaya lokal yang up to date dan berkualitas serta mampu menginformasikan potensi daerah, masih rendahnya kompetensi, kapasitas SDM aparatur pemerintahan desa/kelurahan; masih kurangnya pemanfaatan potensi sumber daya alam untuk meningkatkan kemandirian masyarakat khususnya dalam hal peningkatan usaha ekonomi.


Halaman iv.


Berdasarkan uraian pada batang tubuh Laporan LAKIP 2013, dapat disimpulkan hal-hal sebagai berikut: 1. Capaian kinerja sasaran rata-rata sebesar optimal terdapat pada sasaran

96,32%. Capaian kinerja yang

Terumuskannya rekomendasi rancangan

kebijakan, pengembangan model dan system/pedoman di bidang organisasi pemerintahan Negara; dan Meningkatnya kompetensi SDM Aparatur Negara melalui pembinaan diklat yang berkualitas. terdapat pada sasaran

Sedangkan capaian terendah

meningkatnya Kompetensi SDM Aparatur Negara

melalui Penyelenggaraan Diklat yang berkualitas.

Tabel 1 Kinerja Program Tahun 2013

Program 1. 2. 3. 4. 5.

Program UEM, SDA dan TTG

Capaian Kinerja Program 98,55

Program Kelembagaan dan Pelatihan Masyarakat

96,83

Program Peningkatan Kemandirian Masyarakat Pedesaan (PNPM-MPd) Program Pemberdayaan Adat dan Sosial Budaya Masyarakat Program Pengembangan Kapasitas Pemerintahan Desa/Kelurahan

98,89 93,69 92,72

Berdasarkan tabel di atas, dapat disimpulkan bahwa kinerja tertinggi ditunjukkan oleh Program Peningkatan Kemandirian Masyarakat Pedesaan (PNPM-MPd), Program UEM, SDA dan TTG; Program Kelembagaan dan Pelatihan Masyarakat; Program Pemberdayaan Adat dan Sosial Budaya Masyarakat. Sedangkan program yang memiliki kinerja paling rendah adalah Program Pengembangan Kapasitas Pemerintahan Desa/Kelurahan (Pencapaian output: 92,72%).


Halaman v.


2. Kinerja sasaran dimaksud diharapkan dapat memberikan kontribusi terhadap pencapaian tujuan yang tertuang dalam Renstra BPMPD Provinsi Kalimantan Barat 2013 – 2018, yaitu: a.

Mengembangkan kapasitas kelembagaan dan partisipasi masyarakat berbasis ekonomi kerakyatan.

b.

Meningkatkan tata kelola pemerintahan desa/kelurahan dan pelayanan publik.

c.

Meningkatkan kualitas pengelolaan ketatausahaan.

Berdasarkan uraian di atas, dapat direkomendasikan hal-hal sebagai berikut: 1. Perlunya optimalisasi pencapaian kinerja kegiatan pada Badan Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Desa Provinsi Kalimantan Barat, yang salah satunya dilakukan dengan perencanaan yang baik. 2. Upaya-upaya peningkatan kinerja dalam rangka pelaksanaan tugas pokok dan fungsi Badan Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Desa Provinsi Kalimantan Barat dapat dilakukan antara lain melalui : a.

Perumusan kebijakan teknis di bidang pemberdayaan masyarakat dan pemerintahan desa sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku;

b.

Pemberian dukungan atas penyelenggaraan pemerintahan daerah di bidang pemberdayaan masyarakat dan pemerintahan desa sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku;

c.

Penyelenggaraan urusan pemerintahan dan pelayanan umum di bidang pemberdayaan masyarakat dan pemerintahan desa sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku;

d.

Pelaksanaan

tugas

di

bidang

pemberdayaan

masyarakat

dan

pemerintahan desa sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku;


Halaman vi.


e.

Penyelenggaraan pelaksanaan

monitoring,

tugas

di

evaluasi

bidang

dan

pelaporan

pemberdayaan

terhadap

masyarakat

dan

pemerintahan desa sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku; f.

Pembinaan

dan pengawasan penyelenggaraan tugas dan

pemberdayaan

masyarakat

dan

pemerintahan

desa

fungsi pada

kabupaten/kota sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku; g.

Pembinaan

administrasi

kepegawaian,

keuangan

dan

asset

di

lingkungan Badan Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Desa; h.

Pelaksanaan tugas dekonsentrasi, tugas pembantuan dan tugas lainnya di bidang pemberdayaan masyarakat dan pemerintahan desa yang diserahkan oleh Gubernur.


Halaman vii.


KATA PENGANTAR ………………………………………….………………………………

Halaman i

IKHTISAR EKSEKUTIF ……………………………………….....………………………….

iii

DAFTAR ISI …………………………………..…..……..…………………………………….

viii

DAFTAR TABEL …………………..…………………………………………………………….

ix

DAFTAR GAMBAR .........................................................................................................

x

BAB I

PENDAHULUAN ..………………………………………………………..

1

A. Gambaran Umum ......................................................................

1

B. Maksud dan Tujuan LAKIP 2012 ..............................................

7

BAB II

BAB III

BAB IV

:

:

:

:

PERENCANAAN DAN PERJANJIAN KINERJA .……………………..

11

A. Perencanaan Strategis (Renstra) Tahun 2013-2018 ......……….….

11

B. Penetapan Kinerja (Tapkin) Tahun 2014..………………………….…

15

AKUNTABILITAS KINERJA ……………………………………………..

22

A. Capaian Indikator Kinerja ...........................................................

22

B. Evaluasi Dan Analisis Pencapaian Kinerja Indikator Utama .............................................................................

26

C. Akuntabilitas Keuangan .................................................................

47

PENUTUP ............................................................................................

48

LAMPIRAN : 1. Formulasi Pengukuran Kinerja


Halaman viii.


Halaman 1.1

Sumberdaya Aparatur Dinas Perkebunan Provinsi Kalimantan Barat Tahun Anggaran 2012................................................................

4

2.1

Penetapan Kinerja (TAPKIN) Dinas Perkebunan Provinsi Kalimantan Barat Tahun Anggaran 2012 …………………………...………………………

15

3.1

Hasil Pengukuran Tingkat Pencapaian Sasaran Strategis SKPD Dinas Perkebunan Provinsi Kalimantan Barat, Tahun 2012…………………….

20

3.2

Perbandingan Nilai Capaian Sasaran Strategis SKPD Dinas Perkebunan Provinsi Kalimantan Barat Tahun 2009, 2010, 2011 dan 2012 ……………………………………………………………………………………….

21

Penggunaan Anggaran Pencapaian Sasaran Strategis SKPD Dinas Perkebunan Provinsi Kalimantan Barat Tahun 2012………………………

34

3.3


Halaman ix.


Halaman 1.

Perkembangan Capaian Sasaran Strategis Tahun 2009, 2010, 2011 dan 2012 ....................................................................................

22

2.

Capaian IKU “Jumlah Produksi Komoditas Unggulan Perkebunan Tahun 2012 …………………………………………………………………….……….

23

3.

Perkembangan Capaian IKU “Jumlah Produksi Komoditas Unggulan Perkebunan Tahun 2009, 2010, 2011 dan 2012 ……...…………………

24

4.

Capaian IKU “Luas Areal Produksi Komoditas Unggulan Perkebunan Tahun 2012…………………………………………………………….

26

5.

Perkembangan Capaian IKU “Luas Areal Produksi Komoditas Unggulan Perkebunan Tahun 2009, 2010, 2011 dan 2012 .…………..

27

6.

Capaian IKU “Jumlah Produksi Rata-rata Komoditas Unggulan Perkebunan Tahun 2012 …………….……………………………………………..

29

7.

Perkembangan Capaian IKU “Jumlah Produksi Rata-rata Komoditas Unggulan Perkebunan Tahun 2009, 2010, 2011 dan 2012……..………

30

8.

Perbandingan Capaian IKU “Jumlah Produksi Rata-rata Komoditas Unggulan Perkebunan Tahun 2012 Standar Produktivitas Rata-rata Nasional …………………………………………………………………………..………


30

Halaman x.


L

aporan Akuntabilitas Kinerja Badan Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Desa Provinsi Kalimantan Barat Tahun 2013 ini merupakan wujud akuntabilitas pencapaian

kinerja dari pelaksanaan Rencana Strategis BPMPD Tahun 2013-2018 dan Rencana Kinerja Tahunan 2013 yang telah ditetapkan melalui Penetapan Kinerja Tahun 2013. Penyusunan LAKIP Tahun 2013 ini pada hakekatnya merupakan kewajiban dan upaya untuk memberikan penjelasan mengenai akuntabilitas dan responsibilitas terhadap kinerja yang telah dilakukan selama tahun 2013. Hal ini mengingat pelaporan akuntabilitas kinerja merupakan suatu keharusan manajemen pemerintahan negara dan implementasi berbagai kebijakan negara yang menitikberatkan pada upaya peningkatan kepercayaan publik dan perwujudan kepemerintahan yang baik (good governance), sebagaimana termuat dalam Tap MPR No. XI/MPR/1998 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas Korupsi, Kolusi dan Nepotisme yang ditindaklanjuti dengan UU No. 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas Korupsi, Kolusi dan Nepotisme.

Seiring dengan upaya merealisasikan good governance, Badan Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Desa Provinsi Kalimantan Barat telah melaksanakan berbagai kegiatan dan program, mewujudkan tercapainya tujuan dan sasaran, serta visi dan misi yang secara sistematis telah dituangkan dalam Renstra BPMPD Provinsi Kalimantan Barat Tahun 2013 – 2018. Visi tersebut yakni sebagai “Terwujudnya Otonomi Desa dan Keberdayaan Masyarakat yang Partisipatif di Kalimantan Barat”. Sesuai dengan visi tersebut, maka misi BPMPD adalah “Meningkatnya kompetensi sumberdaya manusia melalui peningkatan kualitas SDM Masyarakat; Meningkatnya kemampuan kapasitas dan akuntabilitas aparatur pemerintah desa dan kelurahan; Meningkatkan tertib administrasi dan keuangan, ketersediaan sarana dan prasarana kantor, menyelaraskan berbagai rencana kegiatan, serta meningkatkan profesionalisme aparatur”. Dalam rangka pelaksanaan tugas pemerintahan di bidang administrasi negara maka dirumuskan tujuan dan sasaran yang diharapkan dapat dicapai untuk 5 (lima) tahun mendatang adalah pertama: Mengembangkan kapasitas kelembagaan dan partisipasi masyarakat berbasis ekonomi kerakyatan; kedua : Meningkatkan tata kelola pemerintahan desa/kelurahan dan pelayanan publik; ketiga: Meningkatkan kualitas pengelolaan ketatausahaan. Selanjutnya dari tujuan tersebut maka sasaran pertama adalah Meningkatnya keberdayaan dan usaha ekonomi masyarakat desa di Kalimantan Barat; Kedua adalah Berkembangnya kapasitas penyelenggaraan pemerintahan desa dan kelurahan; dan Ketiga adalah Meningkatnya kinerja aparatur. Program dan kegiatan Badan Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Desa Provinsi Kalimantan Barat Tahun 2013 ini merupakan upaya untuk mewujudkan tercapainya tujuan dan sasaran, visi dan misi seperti yang tertuang dalam Renstra BPMPD Provinsi Kalimantan Barat Tahun 2013 – 2018, serta dalam rangka menjawab isu-isu aktual dalam penyelenggaraan pemerintahan. Isu-isu tersebut antara lain: masih perlu dikembangkannya kapasitas lembaga-lembaga kemasyarakatan/lembaga adat yang mendukung peningkatan pasrtisipasi dan SDM masyarakat, masih kurangnya jumlah fasilitator pendukung program pemberdayaan masyarakat, belum tersedia secara lengkap data sumberdaya lokal yang up to date dan berkualitas serta mampu menginformasikan potensi daerah, masih rendahnya kompetensi, kapasitas SDM aparatur pemerintahan desa/kelurahan; masih kurangnya pemanfaatan potensi sumber daya alam untuk meningkatkan kemandirian masyarakat khususnya dalam hal peningkatan usaha ekonomi. Badan Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Desa Provinsi Kalimantan Barat

Halaman xi.


Berdasarkan uraian pada batang tubuh Laporan LAKIP 2013, dapat disimpulkan hal-hal sebagai berikut:

3. Capaian kinerja sasaran rata-rata sebesar 96,32%. Capaian kinerja yang optimal terdapat pada sasaran Terumuskannya rekomendasi rancangan kebijakan, pengembangan model dan system/pedoman di bidang organisasi pemerintahan Negara; dan Meningkatnya kompetensi SDM Aparatur Negara melalui pembinaan diklat yang berkualitas. Sedangkan capaian terendah terdapat pada sasaran meningkatnya Kompetensi SDM Aparatur Negara melalui Penyelenggaraan Diklat yang berkualitas. Tabel 1 Kinerja Program Tahun 2013 Capaian Kinerja Program

Program 6.

Program UEM, SDA dan TTG

98,55

7.

Program Kelembagaan dan Pelatihan Masyarakat

96,83

8.

Program Peningkatan Kemandirian Masyarakat Pedesaan (PNPM-MPd)

98,89

9.

Program Pemberdayaan Masyarakat

Budaya

93,69

10.

Program Pengembangan Desa/Kelurahan

Pemerintahan

92,72

Adat

dan

Kapasitas

Sosial

Berdasarkan tabel di atas, dapat disimpulkan bahwa kinerja tertinggi ditunjukkan oleh Program Peningkatan Kemandirian Masyarakat Pedesaan (PNPM-MPd), Program UEM, SDA dan TTG; Program Kelembagaan dan Pelatihan Masyarakat; Program Pemberdayaan Adat dan Sosial Budaya Masyarakat. Sedangkan program yang memiliki kinerja paling rendah adalah Program Pengembangan Kapasitas Pemerintahan Desa/Kelurahan (Pencapaian output: 92,72%). 4. Kinerja sasaran dimaksud diharapkan dapat memberikan kontribusi terhadap pencapaian tujuan yang tertuang dalam Renstra BPMPD Provinsi Kalimantan Barat 2013 – 2018, yaitu: a. Mengembangkan kapasitas kelembagaan dan partisipasi masyarakat berbasis ekonomi kerakyatan. b. Meningkatkan tata kelola pemerintahan desa/kelurahan dan pelayanan publik. c. Meningkatkan kualitas pengelolaan ketatausahaan.

Berdasarkan uraian di atas, dapat direkomendasikan hal-hal sebagai berikut:


Halaman xii.


3. Perlunya optimalisasi pencapaian kinerja kegiatan pada Badan Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Desa Provinsi Kalimantan Barat, yang salah satunya dilakukan dengan perencanaan yang baik. 4. Upaya-upaya peningkatan kinerja dalam rangka pelaksanaan tugas pokok dan fungsi Badan Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Desa Provinsi Kalimantan Barat dapat dilakukan antara lain melalui : a.

Perumusan kebijakan teknis di bidang pemberdayaan masyarakat dan pemerintahan desa sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku;

b.

Pemberian dukungan atas penyelenggaraan pemerintahan daerah di bidang pemberdayaan masyarakat dan pemerintahan desa sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku;

c.


d.

Pelaksanaan tugas di bidang pemberdayaan masyarakat dan pemerintahan desa sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku;

e.

Penyelenggaraan monitoring, evaluasi dan pelaporan terhadap pelaksanaan tugas di bidang pemberdayaan masyarakat dan pemerintahan desa sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku;

f.

Pembinaan dan pengawasan penyelenggaraan tugas dan fungsi pemberdayaan masyarakat dan pemerintahan desa pada kabupaten/kota sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku;

g.

Pembinaan administrasi kepegawaian, keuangan dan asset di lingkungan Badan Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Desa;

h.



Halaman xiii.


s

ebagai upaya peningkatan dalam pelaksanaan tata pemerintahan yang lebih berdaya guna, berhasil guna, bersih dan bertanggung jawab menuju terwujudnya Penyelenggaraan Tata Pemerintahan

Lokal Yang Baik (good local governance) diperlukan suatu

media

pertanggung jawaban dalam bentuk Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP). Dengan mengacu kepada Instruksi Presiden Nomor 7 Tahun 1999 tentang Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah dan Peraturan Pemerintah Nomor 108 Tahun 2001 tentang Tata Cara Pertanggungjawaban Kepala Daerah, maka visi, misi dan tujuan organisasi / instansi pemerintah dipertanggungjawabkan secara transparan dan dinilai berdasarkan tolok ukur Renstra. Pedoman penyusunan LAKIP mengacu pada Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 29 Tahun 2010 tentang Pedoman Penyusunan Penetapan Kinerja dan Pelaporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah. Berdasarkan kebijakan tersebut di atas, maka Badan Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Desa Provinsi Kalimantan Barat sebagai bagian dari Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) Pemerintah Provinsi Kalimantan Barat telah menyusun Dokumen Penetapan Kinerja dan Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah sebagaimana dimaksud.

Badan Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Desa Provinsi Kalimantan Barat dibentuk berdasarkan Peraturan Gubernur Kalimantan Barat Nomor 9 tahun 2013, Tentang Tugas Pokok, Fungsi dan Tata Kerja Badan Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Desa Provinsi Kalimantan Badan Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Desa Provinsi Kalimantan Barat

Halaman 1.


Barat. Dalam kedudukannya sebagai sub sistem dalam Tata Organisasi Perangkat Pemerintah Daerah, Badan Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Desa Provinsi Kalimantan Barat mempunyai tugas pokok melaksanakan penyusunan dan pelaksanaan kebijakan daerah yang bersifat spesifik dibidang pemberdayaan masyarakat dan pemerintahan desa, melaksanakan tugas dekonsentrasi dan tugas lainnya yang diserahkan oleh Gubernur sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku. Berdasarkan Peraturan Gubernur Kalimantan Barat Nomor 9 Tahun 2013, tugas pokok dan fungsi Badan Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Desa Provinsi Kalimantan Barat adalah sebagai berikut : 1. Tugas Pokok Sebagai penjabaran lebih lanjut dari kewenangan sebagaimana diamanatkan dalam Peraturan Gubernur Kalimantan Barat No. 9 Tahun 2013, maka Badan Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Desa Provinsi Kalimantan Barat mempunyai tugas antara lain : a. Kepala Badan Mempunyai tugas memimpin, membina, mengkoordinasikan, dan memfasilitasi, rnenyelenggarakan, mengawasi, mengevaluasi dan mengendalikan kegiatan Badan Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Desa sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku. b. Sekretariat Mempunyai tugas menyiapkan bahan perumusan kebijakan teknis di bidang

penyusunan

rencana

kerja,

monitoring

dan

evaluasi,

administrasi kepegawaian, umum, serta pengelolaan keuangan dan asset. c. Bidang Pemerintahan Desa dan Kelurahan Mempunyai tugas menyiapkan bahan dan perumusan kebijakan teknis


Halaman 2.


yang bersifat spesifik di bidang pemerintahan desa dan kelurahan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. d. Bidang Kelembagaan dan Pelatihan Masyarakat Mempunyai tugas menyiapkan bahan dan perumusan kebijakan teknis daerah yang bersifat spesifik di bidang kelembagaan dan pelatihan masyarakat sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. e. Bidang Pemberdayaan Usaha Ekonomi Masyarakat, Sumber Daya Alam dan Teknologi Tepat Guna Mempunyai tugas menyiapkan bahan dan perumusan kebijakan teknis daerah yang bersifat spesifik di bidang usaha ekonomi masyarakat, sumber daya alam dan teknologi tepat guna sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. f. Bidang Pemberdayaan Adat dan Sosial Budaya Masyarakat Mempunyai tugas menyiapkan bahan dan perumusan kebijakan teknis daerah yang bersifat spesifik di bidang pemberdayaan adat dan sosial budaya masyarakat sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. 2. Fungsi Dalam pelaksanaan Tugas Pokok sesuai lingkup kewenangannya, Badan Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Desa Provinsi Kalimantan Barat mempunyai fungsi : a.

Perumusan kebijakan teknis di bidang pemberdayaan masyarakat dan pemerintahan desa sesuai dengan peraturan perundangundangan yang berlaku;

b. Pemberian dukungan atas penyelenggaraan pemerintahan daerah di bidang pemberdayaan masyarakat dan pemerintahan desa sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku;


Halaman 3.


c.


d. Pelaksanaan tugas di bidang pemberdayaan masyarakat dan pemerintahan desa sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku; e. Penyelenggaraan monitoring, evaluasi dan pelaporan terhadap pelaksanaan tugas di bidang pemberdayaan masyarakat dan pemerintahan desa sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku; f.

Pembinaan dan pengawasan penyelenggaraan tugas dan fungsi pemberdayaan

masyarakat

dan

pemerintahan

desa

pada

kabupaten/kota sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku; g. Pembinaan administrasi kepegawaian, keuangan dan asset di lingkungan Badan Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Desa; h.


3. Struktur Organisasi Untuk melaksanakan tugas pokok dan fungsi sebagaimana ditetapkan dalam Peraturan Gubernur Kalimantan Barat Nomor 9 Tahun 2013 tersebut, Struktur Organisasi Badan Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Desa Provinsi Kalimantan Barat ditetapkan sebagai berikut : a. Kepala Badan b. Sekretariat, membawahi : 1) Sub Bagian Umum dan Aparatur; Badan Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Desa Provinsi Kalimantan Barat

Halaman 4.


2) Sub Bagian Rencana Kerja, Monitoring dan Evaluasi; 3) Sub Bagian Keuangan dan Asset. c.

Kepala Bidang Pemerintah Desa dan Kelurahan, terdiri dari : 1) Sub Bidang Tata Pemerintahan dan Administrasi Desa dan Kelurahan; 2) Sub Bidang Kekayaan dan Keuangan Desa dan Kelurahan.

d. Kepala Bidang Kelembagaan dan Pelatihan Masyarakat, terdiri dari : 1) Sub Bidang Kelembagaan; 2) Sub Bidang Pelathan Masyarakat. e. Kepala Bidang Pemberdayaan Usaha Ekonomi Masyarakat, Sumber Daya Alam dan Teknologi Tepat Guna, terdiri dari : 1) Sub Bidang Usaha Ekonomi Masyarakat; 2) Sub Bidang Pemanfaatan Sumber Daya Alam dan TTG. f.

Kepala Bidang Pemberdayaan Adat dan Sosial Budaya Masyarakat, terdiri dari : 1) Sub Bidang Pemberdayaan Adat; 2) Sub Bidang Sosial Budaya Masyarakat. Untuk mencapai Visi, Misi, Tujuan

dan Sasaran yang telah

ditetapkan, dalam pelaksanaannya sangat dipengaruhi oleh beberapa hal diantaranya kondisi sumber daya manusia (SDM) aparatur, sarana dan prasarana kerja, sumber pendanaan dan lain-lain. 4. Sumber Daya Manusia Aparatur. Dalam menjalankan tugas pokok dan fungsinya, Dinas Badan Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Desa Provinsi Kalimantan Barat didukung oleh sumber daya aparatur sebanyak 37 orang, dengan kualifikasi sebagai berikut :


Halaman 5.


TABEL : 1.1 Sumber daya Aparatur BPMPD Provinsi Kalimantan Barat Tahun Anggaran 2013

Berdasarkan Pendidikan Jumlah Uraian (orang)

Pasca Sarjana Sarjana Diploma SMU SLTP SD

5.

10 13 3 9 2 -

Berdasarkan Golongan Jumlah (orang)

Uraian

Pembina Utama Madya / IV d Pembina Tingkat I / IV b Pembina / IV a Penata Tingkat I / III d Penata / III c Penata Muda Tingkat I / III b Penata Muda / III a Pengatur Tingkat I / II d Pengatur / II c Pengatur Muda Tk. I / II b Pengatur Muda / II a Juru / I c Juru Muda Tingkat I / I b

1 2 6 4 6 10 3 2 1 1 1

Sarana dan Prasarana. Dalam menciptakan suasana kerja yang kondusif dan kelancaran dalam penyelenggaraan tugas operasional, Badan Pemberdayaan dan Pemerintahan Desa Provinsi Kalimantan Barat di lengkapi dengan berbagai sarana dan prasarana pendukung kerja baik berupa barang tidak bergerak (gedung/kantor, ruang pertemuan, dll) dan barang bergerak

(Sarana

mobilitas/kendaraan,

Komputer,

audio

visual,

perlengkapan internet, brankas dll). 6.

Sumber Dana. Dukungan

dana

yang

disediakan

untuk

penyelenggaraan

pembangunan pemberdayaan masyarakat dan pemerintahan desa untuk pencapaian sasaran strategis pada Badan Pemberdayaan Masyarakat dan


Halaman 6.


Pemerintahan Desa Provinsi Kalimantan Barat Tahun Anggaran 2013 adalah sebesar Rp. 8.085.454.250,00 yang terdiri dari :

•

Sumber dana APBD = Rp

•

Sumber dana APBN = Rp 144.815.000.000,00

8.085.454.250,00

Penyelenggaraan otonomi daerah menuntut nilai dasar yang senantiasa dapat mengakomodasikan kebutuhan yang berorientasi kepada aspirasi masyarakat dengan prinsip-prinsip demokratisasi, peran serta, pemerataan dan berkeadilan. Kondisi tersebut menuntut adanya kerangka pikir yang terstruktur untuk dapat memberdayakan fungsi publik agar lebih sesuai dengan tuntutan perkembangan ekonomi, politik, sosial dan budaya. Untuk itu diperlukan peningkatan budaya dan etos kerja yang berorientasi kepada pencapaian

hasil

serta

pertanggungjawaban

berdasarkan

nilai-nilai

akuntabilitas. Kinerja merupakan gambaran mengenai sejauh mana keberhasilan/ kegagalan pelaksanaan tugas pokok dan fungsi instansi. Pengukuran kinerja ini sangat penting bagi organisasi yang berorientasikan hasil untuk mengukur kinerjanya sendiri dan melihat tingkat kinerja yang telah dicapai atau hasilhasil yang diperoleh. Pengukuran kinerja ini, dapat dilakukan dengan baik jika ada satuan pengukuran kinerja yang sahih. Cara-cara pengukuran yang tepat akan sangat tergantung pada sistem informasi yang ada untuk pengumpulan data yang tepat dan akurat.


Halaman 7.


Laporan Akuntabilitas Kinerja ini mengkomunikasikan pencapaian kinerja SKPD Badan Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Desa Provinsi Kalimantan Barat selama tahun 2013. Capaian kinerja (performance

results) tahun 2013 tersebut diperbandingkan dengan Rencana Kinerja (performance plan) tahun 2013 sebagai tolok ukur keberhasilan tahunan organisasi. Analisis atas capaian kinerja terhadap rencana kinerja ini akan memungkinkan diidentifikasikannya sejumlah celah kinerja (performance

gap) bagi perbaikan kinerja di masa datang. Dengan demikian, maksud dan tujuan penyusunan dan penyampaian LAKIP Badan Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Desa Provinsi Kalimantan Barat Tahun 2013 mencakup hal-hal berikut ini: §

Aspek Akuntabilitas Kinerja bagi keperluan eksternal organisasi, menjadikan LAKIP 2013 sebagai sarana pertanggung jawaban Badan Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Desa Provinsi Kalimantan Barat atas capaian kinerja yang berhasil diperoleh selama tahun 2013. Esensi capaian kinerja yang dilaporkan merujuk pada sampai sejauh mana sasaran dalam dokumen penetapan kinerja, dokumen renstra serta rencana kerja tahunan yang telah dicapai selama tahun 2013.

§

Aspek

Manajemen

Kinerja

bagi

keperluan

internal

organisasi,

menjadikan LAKIP 2013 sebagai sarana evaluasi pencapaian kinerja manajemen oleh Pemerintah Provinsi Kalimantan Barat bagi upaya-upaya perbaikan kinerja di masa datang. Untuk setiap celah kinerja yang ditemukan, akan merumuskan strategi pemecahan masalah agar capaian kinerja dapat ditingkatkan secara berkelanjutan. LAKIP

merupakan

Laporan

Kinerja, bukan

Laporan Keuangan,

sehingga yang disajikan berupa ikhtisar pencapaian sasaran sebagaimana yang ditetapkan dalam dokumen Penetapan Kinerja (TAPKIN) dan dokumen Rencana Strategis (Renstra) serta Rencana Kerja Tahunan (RKT) yang


Halaman 8.


merupakan core business SKPD Badan Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Desa Provinsi Kalimantan Barat Tahun Anggaran 2013. Dengan pola pikir seperti itu, dan sejalan dengan Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 29 Tahun 2010 tentang Pedoman Penyusunan Penetapan Kinerja

dan

Pelaporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah, sistematika penyajian Laporan

Akuntabilitas

Kinerja

Instansi

Pemerintah

(LAKIP)

Badan

Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Desa Provinsi Kalimantan Barat tahun 2013 sebagai berikut:

KATA PENGANTAR IKHTISAR EKSEKUTIF DAFTAR ISI DAFTAR TABEL BAB I.

PENDAHULUAN A. Gambaran Umum SKPD B. Maksud dan Tujuan LAKIP Tahun 2013

BAB II.

PERENCANAAN DAN PERJANJIAN KINERJA A. Perencanaan Strategis (Renstra) Tahun 2013-2018 B. Penetapan Kinerja (Tapkin) Tahun 2013

BAB III. AKUNTABILITAS KINERJA A. Capaian Indikator Kinerja Utama B. Evaluasi dan Analisis Pencapaian Indikator Kinerja Utama C. Akuntabilitas Keuangan BAB IV.

PENUTUP


Halaman 9.


LAMPIRAN-LAMPIRAN

Uraian singkat masing-masing bab adalah sebagai berikut:

Bab I

Pendahuluan; menjelaskan secara ringkas gambaran umum SKPD Badan Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Desa Provinsi Kalimantan Barat, menjabarkan maksud dan tujuan penyusunan/penyampaian

LAKIP

2013,

serta

sistematika

penyusunan LAKIP 2013. Bab II

Perencanaan dan Perjanjian Kinerja; menjelaskan dokumen Perencanaan Strategis Tahun 2013-2018 dan Penetapan Kinerja SKPD Badan Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Desa Provinsi Kalimantan Barat untuk Tahun 2013.

Bab III

Akuntabilitas Kinerja; disajikan uraian hasil pengukuran kinerja, evaluasi dan analisis akuntabilitas kinerja SKPD Badan Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Desa Provinsi Kalimantan Barat untuk Tahun 2013, termasuk di dalamnya menguraikan secara sistematis keberhasilan dan kegagalan, hambatan/kendala, dan permasalahan yang dihadapi serta langkah-langkah antisipatif yang akan diambil. Akuntabilitas keuangan menyajikan alokasi dan realisasi anggaran bagi pelaksanaan

tugas-tugas

pemerintahan,

termasuk

analisis

terhadap capaian indikator kinerja efisiensi). Bab IV

Penutup; mengemukakan tinjauan umum tentang keberhasilan dan

kegagalan

permasalahan

serta

kendala

SKPD

Badan

Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Desa Provinsi Kalimantan Barat tahun 2013 serta strategi pemecahan masalah yang akan dilaksanakan di tahun mendatang.


Halaman 10.


L

aporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) ini disusun berdasarkan Instruksi Presiden Nomor 7 Tahun 1999 tentang Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah. Inpres ini

memberikan tuntunan kepada semua instansi pemerintah untuk menyiapkan Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah sebagai bagian integral dari siklus akuntabilitas kinerja yang utuh dalam kerangka Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP). Dalam penerapan Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP), perencanaan strategis merupakan langkah awal yang harus dilakukan oleh intansi pemerintah agar mampu menjawab tuntutan lingkungan strategis lokal, nasional dan global dalam tatanan Sistem Administrasi Negara Republik Indonesia. Dengan pendekatan perencanaan strategis yang jelas, instansi pemerintah dapat menyelaraskan visi dan misinya dengan potensi, peluang, dan kendala yang dihadapi dalam upaya peningkatan akuntabilitas kinerjanya. Instrumen atau alat-alat lain yang digunakan untuk mewujudkan perencanaan strategis ke dalam realitas dan melakukan langkah operasional adalah instansi pemerintah meliputi perencanaan strategis (perencanaan jangka menengah), perencanaan kinerja tahunan, pengukuran kinerja, pelaporan kinerja, evaluasi kinerja, dan pengintegrasiannya dengan manajemen personil.

Penyusunan Rencana Strategis Badan Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Desa Provinsi Kalimantan Barat merupakan bentuk pelaksanaan undang-undang No. 25 Tahun 2004 tentang sistem perencanaan pembangunan Badan Pemberdayaana Masyarakat dan Pemerintahan Desa Provinsi Kalimantan Barat

Halaman 11.


nasional. Undang-undang ini secara substansi mengamanatkan penyusunan Renstra SKPD untuk periode 5 (lima) tahun dan juga sebagai instrumen untuk menyusun dan mengukur kinerja sesuai tugas dan fungsi SKPD. Dalam upaya meningkatkan peran tersebut diperlukan perencanaan pengelolaan yang matang agar sumber daya masyarakat yang bersinergi dengan sumber daya alam Keberhasilan pembangunan pada pemberdayaan masyarakat dan pemerintahan desa tidak dapat dimanfaatkan lebih optimal. Pengelolaan yang baik dimulai dengan perencanaan yang baik dan berorientasi jauh kedepan serta mempertimbangkan aspek konservasi, sehingga sumber daya tersebut dapat mendukung kehidupan generasi saat ini dan generasi yang akan datang. Penerapan

prinsip-prinsip

development)

menjadi

pembangunan

persyaratan

utama

berkelanjutan dalam

(substainable

mendorong

investasi

pembangunan jangka panjang, perencanaan juga harus didukung dengan ketersediaan data dan informasi yang akurat tentang berbagai hal, selaras dengan Visi Pemerintah Kalimantan Barat, yakni “Terwujudnya Masyarakat Kalimantan Barat Yang Beriman, Sehat, Aman, Berbudaya dan Sejahtera”, maka disepakati

dan

ditetapkan

visi

Badan

Pemberdayaan

Masyarakat

dan

Pemerintahan Desa Provinsi Kalimantan Barat yaitu “Terwujudnya otonomi desa

dan keberdayaan masyarakat yang partisipatif di kalimantan”. Untuk mencapai Visi tersebut, ditetapkan pula misi yaitu : 1. Meningkatkan kompetensi sumberdaya manusia peningkatan kualitas SDM masyarakat; 2. Meningkatkan kemampuan kapasitas dan akuntabilitas aparatur pemerintah desa dan kelurahan; 3. Meningkatkan tertib administrasi dan keuangan, ketersediaan sarana dan prasarana

kantor,

menyelaraskan

berbagai

rencana

kegiatan,

serta

meningkatkan profesionalisme aparatur.

Badan Pemberdayaana Masyarakat dan Pemerintahan Desa Provinsi Kalimantan Barat

Halaman 12.


Untuk mewujudkan Visi dan Misi tersebut, ditetapkan tujuan yang ingin dicapai yakni : a. Mengembangkan kapasitas kelembagaan dan partisipasi masyarakat berbasis ekonomi kerakyatan; b. Meningkatkan tata kelola pemerintahan desa/kelurahan dan pelayanan publik; c.

Meningkatkan kualitas pengelolaan ketatausahaan. Mengacu pada tujuan pembangunan BPMPD yang telah dirumuskan

tersebut, maka sasaran pertama yang ingin dicapai secara bertahap sampai akhir 2013 adalah : Meningkatnya Usaha Ekonomi Produktif Masyarakat Desa,

Pengelolaan Sumber Daya Alam dan Teknologi Tepat Guna, dengan 5 (lima) Indikator Kinerja Utama (IKU), yaitu : 1) Jumlah desa yang difasilitasi, dibina untuk meningkatkan ekonomi desa tertinggal, terpencil, miskin; 2) Jumlah kelompok usaha keluarga yang dibina dalam rangka meningkatkan usaha keluarga mandiri; 3) Pelaksanaan pra gelar TTG tingkat nasional; 4) Pelaksanaan gelar TTG tingkat nasional; 5) Jumlah desa yang menjadi Posyantek percontohan. Sararan kedua adalah : Meningkatnya Kapasitas Kelembagaan dan

Pelatihan Masyarakat dalam Pembangunan Desa, dengan 6 (enam) Indikator Kinerja Utama (IKU), yaitu : 1) Jumlah kab/kota kapasitas kelembagaan masyarakat dalam pembangunan desa; 2) Jumlah kab/kota mengikuti perlombaan; 3) Jumlah peserta lomba P2WKSS;


Halaman 13.


4) Jumlah pelaksanaan fasilitasi pembinaan posyandu; 5) Jumlah peserta fasilitasi HKG PKK tingkat nasional; 6) Jumlah pelaksanaan fasilitasi peningkatan kapasitas keluarga sejahtera. 7) Peningkatan kapasitas penyelenggaraan pemerintahan desa dan kelurahan; 8) Dokumen profil desa yang up to date. Sararan ketiga adalah : Meningkatnya Pemberdayaan Adat dan Sosial

Budaya Masyarakat, dengan 6 (enam) Indikator Kinerja Utama (IKU), yaitu : 1) Jumlah peserta fasilitasi peningkatan kapaistas kelembagaan adat; 2) Jumlah inventarisasi dan identifikasi lembaga adat budaya masyarakat;. 3) Jumlah peserta lomba P2WKSS; 4) Jumlah pelaksanaan fasilitasi pembinaan posyandu; 5) Jumlah peserta fasilitasi HKG PKK Tingkat Nasional; 6) Jumlah pelaksanaan fasilitasi peningkatan kapasitas keluarga sejahtera. Sararan keempat adalah : Meningkatnya Kualitas Penyelenggaraan

Pemerintah Desa, dengan 7 (tujuh) Indikator Kinerja Utama (IKU), yaitu : 1) Jumlah Sekdes dan BPD yang bertambah pengetahuan, skill dan sikapnya. 2) Jumlah Kades dan Lurah yang bertambah pengetahuan, skill dan sikapnya. 3) Jumlah pembinaan dan monitoring yang dilakukan; 4) Data kode dan data wilayah desa/kelurahan; 5) Jumlah investasi dan identifikasi sumber potensi dan kekayaan desa; 6) Jumlah fasilitasi pengelolaan kekayaan dan keuangan desa; 7) Jumlah peserta rakor yang mendukung pembinaan pemdes/kelurahan. Sebagai aktualisasi dalam pencapaian sasaran strategis tersebut, maka dalam kurun waktu 5 tahun (2013-2018), sedang dan akan dilaksanakan 2 (dua)


Halaman 14.


Program utama yaitu: (a) Program Usaha Ekonomi Masyarakat, Sumber Daya Alam dan Teknologi Tepat Guna; (b) Program Kelembagaan dan Pelatihan Masyarakat; (c) Program Peningkatan Kemandirian Masyarakat Pedesaan (PNPM-MPd); (d) Program Pemberdayaan Adat dan Sosial Budaya Masyarakat; dan (e) Program Pengembangan Kapasitas Pemerintahan Desa/Kelurahan. Lebih lanjut dalam pelaksanaan lima program utama tersebut, dijabarkan dalam bentuk kegiatan-kegiatan yang dialokasikan dalam periode tahun 2013-2018, dan dalam implementasinya didukung oleh Program PNPM-MPd dari Direktorat Jenderal PMD Kementerian Dalam Negeri.

Dokumen penetapan kinerja (TapKin) SKPD Badan Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Desa Provinsi Kalimantan Barat tahun 2013 sebagaimana

tabel

2.1,

merupakan

suatu

dokumen

pernyataan

kinerja/kesepakatan kinerja/perjanjian kinerja antara Gubernur Kalimantan Barat dengan Kepala Badan Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Desa Provinsi Kalimantan Barat untuk mewujudkan target kinerja tertentu berdasarkan sumber daya yang dimiliki oleh instansi. Penetapan kinerja disusun bersamaan dengan agenda penyusunan dan kebijakan anggaran, yang disertai penetapan rencana capaian kinerja tahunan untuk seluruh indikator kinerja yang ada pada tingkat sasaran, serta menjadi komitmen bagi instansi pemerintah untuk mencapainya dalam tahun yang bersangkutan. Total

anggaran

SKPD

Badan

Pemberdayaan

Masyarakat

dan

Pemerintahan Desa Provinsi Kalimantan Barat bersumber dari APBD dan APBN yang

dialokasikan

untuk

pencapaian

sasaran

strategis

sebesar

Rp. 8.085.454.250,- dan realisasi sebesar Rp. terdiri dari :


Halaman 15.


§ Anggaran Program Usaha Ekonomi Masyarakat, Sumber Daya Alam dan TTG, dengan sumber dana APBD sebesar Rp. 844.816.750,- dan realisasi sebesar Rp. 832.528.625,-; § Anggaran Program Kelembagaan dan Pelatihan Masyarakat, dengan sumber dana

APBD

sebesar

Rp.

1.346.294.650,-

dan

realisasi

sebesar

Rp. 1.303.651.135,-; § Anggaran Program Peningkatan Kemandirian Masyarakat Pedesaan, dengan sumber dana APBD sebesar Rp. 310.658.000,- dan realisasi sebesar Rp. 307.206.305,-; § Anggaran Program Pemberdayaan Adat dan Sosial Budaya Masyarakat, dengan sumber dana APBD sebesar Rp. 1.011.686.750,- dan realisasi sebesar Rp. 947.818.215,-; § Anggaran Program Pengembangan Kapasitas Pemerintahan Desa/Kelurahan, dengan sumber dana APBD sebesar Rp. 1.451.716.000,- dan realisasi sebesar Rp. 1.346.079.060,-. § Anggaran

Program PNPM-MPd,

dengan sumber

dana

APBN

sebesar

Rp. 144.815.000.000,-


Halaman 16.


TABEL : 2.1 Penetapan Kinerja (TAPKIN) Badan Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Desa Provinsi Kalimantan Barat Tahun Anggaran 2013 No 1

Sasaran Strategis 2

1 MENINGKATNYA USAHA EKONOMI PRODUKTIF MASYARAKAT DESA, PENGELOLAAN SUMBER DAYA ALAM DAN TEKNOLOGI TEPAT GUNA

Indikator Kinerja Utama 3

Target 4

Program /Kegiatan Utama 5

Anggaran 6

PROGRAM USAHA EKONOMI MASYARAKAT, SUMBER DAYA ALAM DAN TEKNOLOGI TEPAT GUNA Fasilitasi Pengembangan Usaha Ekonomi Masyarakat

116.171.000

Jumlah desa yang difasilitasi, dibina untuk meningkatkan ekonomi desa tertinggal, terpencil, miskin

12 kelompok

Jumlah kelompok usaha keluarga yang dibina dalam rangka meningkatkan usaha keluarga mandiri

12 kelompok, 3 kab

Bina Usaha Keluarga Mandiri

Pelaksanaan pra gelar TTG Tingkat Nasional

1 kali

Fasilitasi Pra Gelar TTG Nasional

234.895.000

29.396.000


Halaman 17.


No 1

Sasaran Strategis 2

Indikator Kinerja Utama 3 Pelaksanaan Gelar TTG Tingkat Nasional

Target 4 1 kali


Anggaran 6

Gelar TTG Nasional 203.775.000

Jumlah desa yang menjadi Posyantek Percontohan 2 MENINGKATNYA KAPASITAS KELEMBAGAAN DAN PELATIHAN MASYARAKAT

3 desa

Fasilitasi POSYANTEK Percontohan 103.825.000 PROGRAM KELEMBAGAAN MASYARAKAT

Jumlah Kab/Kota kapasitas kelembagaan masyarakat dalam pembangunan desa

14 kab/kota

Jumlah Kab/Kota yang mengikuti perlombaan

14 kab/kota

Jumlah even BBGRM yang dilaksanakan

Jumlah peserta yang mengikuti pelatihan kader pemberdayaan masyarakat


1 kali

50 peserta

Peningkatan Kapasitas Kelembagaan Masyarakat

113.953.900

Fasilitasi Perlombaan Desa dan Kelurahan

392.358.250

Bulan Bhakti Gotong Royong Masyarakat (BBGRM)

160.457.500

Pelatihan Kader Pemberdayaan Masyarakat

129.708.000

Halaman 18.


No 1

Sasaran Strategis 2

Indikator Kinerja Utama 3 Jumlah Kabupaten yang mengikuti kapasitas PJOK PNPM-MPd

Target 4 12 kab


Anggaran 6

Peningkatan Kapasitas Penanggungjawab Operasional Kecamatan (PJOK) PNPM-MPd

157.863.000

PROGRAM PENINGKATAN KEMANDIRIAN MASYARAKAT PERDESAAN (PNPM-MPd)

3 MENINGKATNYA PEMBERDAYAAN ADAT DAN SOSIAL BUDAYA MASYARAKAT

Jumlah pelaksanaan penunjang administrasi program PNPM-MPd

24 kali

Jumlah rakor dan evaluasi pelaksanaan PNPM-MPd

12 kab

Penunjang Administrasi Program PNPM-MPd

274.658.000

Rakor dan Evaluasi Pelaksanaan PNPM-MPd

36.000.000

PROGRAM PEMBERDAYAAN ADAT DAN SOSIAL BUDAYA MASYARAKAT Jumlah peserta fasilitasi peningkatan kapasitas kelembagaan adat


1 kali

Fasilitasi Peningkatan Kapasitas Kelembagaan Adat

162.997.500

Halaman 19.


No 1

Sasaran Strategis 2


Target 4

Jumlah inventarisasi dan identifikasi lembaga adat budaya masyarakat

3 kab

Jumlah peserta lomba P2WKSS

14 kab/kota

Program /Kegiatan Utama 5 Inventarisasi dan Identifikasi Lembaga Adat Budaya Masyarakat

Anggaran 6 76.352.000

Lomba P2WKSS 299.692.500

Jumlah pelaksanaan fasilitasi pembinaan posyandu

1 kali

Jumlah peserta fasilitasi HKG PKK Tingkat Nasional

14 kab/kota

Fasilitasi Kegiatan Posyandu 59.205.000

77.714.500 Fasilitasi HKG PKK Tingkat Nasional

4

MENINGKATNYA KUALITAS PENYELENGGARAAN PEMERINTAH DESA

Jumlah pelaksanaan fasilitasi peningkatan kapasitas keluarga sejahtera

3 kab

Jumlah Sekdes dan BPD yang bertambah pengetahuan, skill dan sikapnya

56 peserta


Fasilitasi Peningkatan Kapsitas Keluarga Sejahera Program Pegembangan Kapasitas Penyelenggaraan Pemerintah Desa dan Kelurahan Peningkatan Kapasitas Sekdes dan BPD dalam Penyelenggaraan Pemerintahan

79.094.500

107.687.000

Halaman 20.


No 1

Sasaran Strategis 2


Target 4

Jumlah Kades dan Lurah yang bertambah pengetahuan, skill dan sikapnya

56 peserta

Jumlah pembinaan dan monitoring yang dilakukan

14 kali

Data kode dan data wilayah desa/kelurahan

1 dok

Jumlah inventarisasi dan identifikasi sumber potensi dan kekayaan desa

14 kab/kota

Jumlah fasilitasi pengelolaan kekayaan dan keuanagan desa

14 kab/kota

Jumlah peserta rakor yang mendukung pembinaan pemdes/kelurahan

14 kab/kota

JUMLAH TOTAL



Anggaran 6

Peningkatan Kapasitas Kepala Desa/Lurah dalam Penyelenggaraan Pemerintahan

116.021.000

Monitoring dan Pembinaan Pengelolaan Administrasi Pemerintahan

112.610.000

Fasilitasi Pengelolaan kekayaan dam keu desa/kelurahan

120.560.000

Identifikasi dan inventarisasi Sumber Potensi dan Kekayaan Desa

116.775.000

Fasilitasi Pengelolaan Kekayaan dan Keuangan Desa

126.291.000

Rapat Kerja Pembinaan Penyelenggaraan Pemerintahan Desa/Kelurahan di Kab/Kota se Kalbar

299.660.000

3.707.720.650

Halaman 21.


A

kuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP) adalah perwujudan kewajiban suatu instansi pemerintah untuk mempertanggungjawabkan keberhasilan atau kegagalan pelaksanaan misi organisasi dalam mencapai tujuan

dan

sasaran

yang

telah

ditetapkan

melalui

instrument

pertanggungjawaban secara periodik, yaitu Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP). Instrument pertanggungjawaban tersebut antara lain meliputi pengukuran, penilaian, evaluasi dan analisis kinerja, yang dilaporkan secara menyeluruh dan terpadu untuk memenuhi kewajiban dalam mempertanggungjawabkan keberhasilan atau kegagalan pelaksanaan tugas pokok dan fungsi, sasaran, tujuan, misi dan visi organisasi.

Hasil pengukuran kinerja sesuai mekanisme perhitungan pencapaian kinerja yang diperoleh melalui pengukuran kinerja atas pelaksanaan kegiatan sesuai dengan sasaran strategis dengan indikator kinerja utama yang telah ditetapkan dalam rangka mewujudkan visi dan misi instansi pemerintah. Penetapan indikator-indikator ini didasarkan pada perkiraan yang realistis dengan memperhatikan tujuan dan sasaran yang ditetapkan, serta data pendukung yang terorganisasi, sehingga keberhasilan pencapaiannya dapat mengindikasikan sejauh mana keberhasilan pencapaian sasaran pada tahun yang bersangkutan. Berdasarkan hasil pengukuran, tingkat pencapaian sasaran strategis Badan Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Desa Provinsi Kalimantan Barat tahun 2013 adalah sebagai berikut:


Halaman 22.


TABEL : 3.1

Hasil Pengukuran Tingkat Pencapaian Sasaran Strategis SKPD Badan Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Desa Provinsi Kalimantan Barat Tahun 2013 Sasaran Strategis 1

Meningkatnya

Indikator Kinerja Utama 2 Jumlah Desa yang difasilitasi, dibina untuk meningkatkan ekonomidesa tertinggal, tercapai, miskin Jumlah kelompok usaha keluarga yang dibina dalam rangka meningkatkan usaha keluarga mandiri Pelaksanaan pra gelar TTG tingkat nasional Pelaksanaan gelar TTG tingkat nasional Jumlah desa yang menjadi Posyantek Jumlah kab/kota

Kapasitas

kapasitas

Kelembagaan

kelembagaan

dan

masyarakat

Meningkatnya Usaha

Ekonomi

Produktif Masyarakat Desa, Pengelolaan Sumber

Daya

Alam

dan

Teknologi Tepat Guna

Pelatihan

Target

Realisasi

3 12 kelompok

4 12 kelompok

12 kelompok, 3 kabupaten

12 kelompok, 3 kabupaten

Nilai Capaian (%) 5 100

100

1 kali

1 kali

100

1 kali

1 kali

100

3 desa

3 desa

100

14 kab/kota

14 kab/kota

100

14 kab/kota

14 kab/kota

100

1 kali

1 kali

100

50 peserta

50 peserta

100

dalam

Masyarakat

pembangunan desa

dalam

Jumlah

Pembangunan

yang

Desa

perlombaan

kab/kota mengikuti

Jumlah even BBGRM yang dilaksanakan Jumlah peserta yang mengikuti

pelatihan

kader pemberdayaan masyarakat


Halaman 23.


Sasaran Strategis 1

Indikator Kinerja Utama 2 Jumlah kabupaten yang

Target

Realisasi


3 12 kabupaten

4 12 kabupaten

24 kali

24 kali

100

12 kabupaten

12 kabupaten

100

1 kali

1 kali

100

3 kab

3 kab

100

14 kab/kota

14 kab/kota

100

1 kali

1 kali

100

14 kab/kota

14 kab/kota

100

3 kab

3 kab

100

mengikuti

kapasitas

PJOK

PNPM-MPd Jumlah pelaksanaan penunjang administrasi program PNPM-MPd Jumlah

rakor

dan

evaluasi pelaksanaan PNPM-MPd

Meningkatnya

Jumlah

Pemberdayaan

fasilitasi peningkatan

Adat dan Sosial

kapasitas

Budaya

kelembagaan adat

Masyarakat

Jumlah inventarisasi dan

peserta

identifikasi

lembaga

adat

budaya masyarakat Jumlah

peserta

lomba P2WKSS Jumlah pelaksanaan fasilitasi

pembinaan

posyandu Jumlah fasilitasi

peserta HKG

PKK

tingkat nasional Jumlah pelaksanaan fasilitasi peningkatan kapasitas

keluarga

sejahtera


Halaman 24.


Sasaran Strategis 1

Meningkatnya

Indikator Kinerja Utama 2 Jumlah Sekdes dan

Kualitas

BPD yang bertambah

Penyelenggaraan

pengetahuan,

Pemerintah Desa

dan sikapnya Jumlah

Realisasi


3 56 peserta

4 56 peserta

56 peserta

56 peserta

100

14 kali

14 kali

100

1 dok

1 dok

100

14 kab/kota

14 kab/kota

100

14 kab/kota

14 kab/kota

100

260 peserta

260 peserta

100

skill

Kades dan

Lurah

Target

yang

bertambah pengetahuan,

skill

dan sikapnya Jumlah

pembinaan

dan monitoring yang dilakukan Data kode dan data wilayah desa/kelurahan Jumlah inventarisasi dan

identifikasi

sumber potensi dan kekayaan desa Jumlah

fasilitasi

pengelolaan kekayaan

dan

keuangan desa Jumlah peserta rakor yang

mendukung

pembinaan pemdes/kelurahan

Dari pengukuran tersebut di atas, diperoleh hasil bahwa capaian sasaran strategis Badan Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Desa Provinsi Kalimantan Barat tahun 2013 adalah sebesar 100,00 %.


Halaman 25.


Laporan akuntabilitas kinerja pemerintah (LAKIP) merupakan salah satu format pertanggungjawaban suatu SKPD atas pelaksanaan tugas pokok dan fungsinya, dalam rangka mewujudkan tujuan dan sasaran sesuai visi, misi yang telah ditetapkan sesuai kewenangan yang dimiliki. Untuk menyusun LAKIP perlu dilakukan evaluasi dan analisis atas pelaksanaan berbagai kegiatan utama/kegiatan inti (core business) dalam rentang waktu 1 (satu) tahun anggaran. Berdasarkan hasil pengukuran capaian kinerja utama (Core Business) tersebut,

tingkat

pencapaian

kinerja

utama

suatu

organisasi/instansi

pemerintah/SKPD dikategorikan didalam 4 (empat) tingkatan, yaitu : 1. Sangat Berhasil (SB) dengan kategori nilai 85,00% - 100% 2. Berhasil (B) dengan kategori nilai 70,00% - 84,99% 3. Cukup Berhasil (CB) dengan kategori nilai 60,00% - 69,99% 4. Tidak Berhasil (TB) dengan kategori nilai dibawah 60% Keberhasilan ataupun kegagalan penanggungjawab penyelenggaraan kegiatan untuk melaksanakan kegiatan yang telah direncanakan dan termuat didalam DPA SKPD pada 1 (satu) tahun anggaran mempengaruhi pencapaian tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan oleh organisasi/instansi pemerintah/SKPD. Keberhasilan pencapaian tujuan dan sasaran tersebut memberikan kontribusi pada pencapaian visi dan misi yang telah ditetapkan dan termuat didalam Rencana Strategis (Renstra) Badan Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Desa Provinsi Kalimantan Barat Tahun 2013 – 2018. Adapun analisis dan evaluasi terhadap pelaksanaan seluruh program dan kegiatan utama yang dilaksanakan dan menjadi tanggungjawab SKPD Badan


Halaman 26.


Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Desa Provinsi Kalimantan Barat adalah sebagai berikut : SASARAN 1 : “Meningkatnya Usaha Ekonomi Produktif Masyarakat Desa, Pengelolaan Sumber Daya Alam dan Teknologi Tepat Guna”, dengan capaian kinerja sebesar 100% dengan predikat ”SANGAT BERHASIL”. Pada Tahun 2013, pencapaian sasaran ini terlihat lebih optimal yang memiliki nilai capaian

kinerja

sebesar

100%.

Sasaran

ini

guna

mendukung

Misi;

Meningkatkan Kompetensi Sumber Daya Manusia melalui Peningkatan Kualitas SDM Masyarakat dengan Kebijakan; 1). peningkatan pemahaman dan pelatihan ketrampilan bagi masyarakat; dan 2). pengawasan terhadap usaha bidang ekonomi kerakyatan. Secara lebih rinci, pencapaian kinerja sasaran tersebut dapat dilihat pada tabel berikut :

Indikator

Satuan

Target

Realisasi

Persentase Pencapaian Target (%)

1.


Kelompok

12

12

100

2.

Jumlah kelompok usaha keluarga yang dibina dalam rangka meningkatkan usaha keluarga mandiri

Kelompok /kabupate n

12 / 3

12 / 3

100

3.

Pelaksanaan pra tingkat nasional

Kali

1

1

100

4.

Pelaksanaan gelar TTG tingkat Kali nasional Jumlah desa yang menjadi Desa POSYANTEK Percontohan Nilai Capaian Kinerja Sasaran

1

1

100

3

3

100

5.

gelar

TTG

100

Predikat menurut Skala Pengukuran Ordinal : Sangat Berhasil


Halaman 27.


Berdasarkan tingkat capaian 5 (lima) indikator kinerja sasaran di atas dapat disimpulkan bahwa pencapaian sasaran “Meningkatnya Keberdayaan dan Usaha Ekonomi Masyarakat di Desa di Kalimantan Barat”, dapat dikategorikan “sangat berhasil”. Adapun anggaran dan realisasi yang ditetapkan untuk pelaksanaan sasaran 1 di setiap program kegiatan dan termuat didalam DPA SKPD Badan Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Desa Provinsi Kalimantan Barat Tahun 2013 dan realisasi pemanfaatan anggaran tersebut dapat dilihat pada tabel berikut : NO 1.

PROGRAM Usaha Ekonomi Masyarakat

ANGGARAN (Rp.)

KEGIATAN 1.

Fasilitasi Pengembangan Usaha Ekonomi Desa

116.171.000

112.094.875

2.

Bina Usaha Keluarga Mandiri

234.895.000

230.391.000

3.

Fasilitasi Nasional

29.396.000

29.180.450

4.

Gelar TTG Nasional

214.775.000

213.890.300

5.

Fasilitasi Percontohan

POSYANTEK

103.825.000

103.497.500

6.

Fasilitasi Pendataan Sumber Daya Alam

145.754.750

143.474.500

844.816.750

832.528.625

Pra

Gelar

TTG

Jumlah 1.

Kelembagaan dan Pelatihan Masyarakat

REALISASI (Rp.)

1.


113.953.900

111.174.450

2.

Fasilitasi Desa/Kelurahan

Lomba

392.358.250

387.540.250

3.


160.457.500

156.506.435

4.


129.708.000

125.580.000

5.

Peningkatan Kapasitas Penanggung Jawab Operasional Kecamatan (PJOK) PNPM-MPd

157.863.000

157.011.000

6.

Peningkatan Kelembagaan PNPM-MPd

Kapasitas Pengelola

296.472.000

294.787.000

7.

Fasilitasi Penyusunan dan Pendayagunaan Profil Desa dan Kelurahan

95.482.000

71.052.000


Halaman 28.


NO

PROGRAM Jumlah

2.

Peningkatan Kemandirian Masyarakat Pedesaan (PNPMMPd)

ANGGARAN (Rp.)

REALISASI (Rp.)

1.346.294.650

1.303.651.135

274.658.000

271.206.305

36.000.000

36.000.000

310.658.000

307.206.305

KEGIATAN

1.


2.

Rakor dan PNPM-MPd

Pelaksanaan

Jumlah 1.

Pemberdayaan Adat dan Sosial Budaya Masyarakat

1.


162.997.500

148.082.875

2.

Inventarisasi dan Identifikasi Lembaga Adat Budaya Masyarakat

76.352.000

75.451.740

3.

Lomba P2WKSS

299.692.500

296.711.750

4.

Fasilitasi Kegiatan Posyandu

59.205.000

56.135.650

5.

Fasilitasi HKG PKK Tingkat Nasional

77.714.500

77.657.300

6.

Fasilitasi Kapasitas Sejahtera

Peningkatan Keluarga

79.094.500

78.244.500

7.

Sosialisasi Permendagri No. 9 Tahun 2011 ttg Pengintegrasian Posyandu

136.624.250

128.236.500

8.

Dukungan Pembinaan Desa Model

120.006.500

87.297.900

1.011.686.750.

307.206.305

Jumlah

Indikator 1 “Jumlah desa

yang difasilitasi, dibina untuk meningkatkan ekonomi

desa tertinggal, terpencil, miskin”, yang mencapai 100% dari target yang ditetapkan sebesar 100%. Indikator Kinerja

Target

Realisasi

Capaian

14 Kab/Kota

14 Kab/Kota

100,00%

Outputs : 1



Halaman 29.


Indikator Kinerja

Target

Realisasi

Capaian

Pengembangan Bumdes dan pasar desa dari lembaga ekonomi masyarakat desa

14 Kab/Kota

14 Kab/Kota

100,00%

Outcomes : 1

Anggaran yang disediakan untuk capaian indikator kinerja sasaran ini sebesar Rp. 116.171.000,00 dan telah terealisir sebesar Rp. 112.094.875,00 atau sekitar 96,49%. Diharapkan meningkatnya peran serta aktif masyarakat dalam pelaksanaan kegiatan Fasilitasi Pengembangan Usaha Ekonomi Desa. Indikator 2 “Jumlah kelompok

usaha keluarga yang dibina dalam

rangka

meningkatkan usaha keluarga mandiri”, yang mencapai 100% dari target yang ditetapkan sebesar 100%. Indikator Kinerja

Target

Realisasi

Capaian

12 kel, 3 kab

12 kel, 3 kab

100,00%

12 kel, 3 kab

12 kel, 3 kab

100,00%

Outputs : 1

Jumlah kelompok usaha keluarga yang dibina dalam rangka meningkatkan usaha ekonomi masyarakat Outcomes :

1

Perluasan lapangan kerja dan meningkat pendapatan masyarakat

Anggaran yang disediakan untuk capaian indikator kinerja sasaran ini sebesar Rp. 234.895.000,00 dan telah terealisir sebesar Rp. 230.391.000,00 atau sekitar 98,08%. Kegiatan Bina Usaha Keluarga Mandiri melibatkan masyarakat desa. Indikator 3 “Pelaksanaan Pra Gelar TTG Tingkat Nasional”,yang mencapai 100% dari target yang ditetapkan sebesar 100%.


Halaman 30.


Indikator Kinerja

Target

Realisasi

Capaian

1 kali

1 kali

100,00%

1 kali

1 kali

100,00%

Outputs : 1

Pelaksanaan pra gelar TTG Tingkat Nasional Outcomes :

1

Pemantapan pelaksanaan gelar TTG nasional

Anggaran yang disediakan untuk capaian indikator kinerja sasaran ini sebesar Rp. 29.396.000,00 dan telah terealisir sebesar Rp. 29.180.450,00 atau sekitar 99,27%. Indikator 4 “Pelaksanaan Gelar TTG Tingkat Nasional”, yang mencapai 100% dari target yang ditetapkan sebesar 100%. Indikator Kinerja

Target

Realisasi

Capaian

1 kali

1 kali

100,00%

1 kali

1 kali

100,00%

Outputs : 1

Pelaksanaan gelar TTG tingkat nasional Outcomes :

1

Terlaksananya gelar TTG tingkat nasional

Anggaran yang disediakan untuk capaian indikator kinerja sasaran ini sebesar Rp. 214.775.000,00 dan telah terealisir sebesar Rp. 213.890.300,00 atau sekitar 99,59%. Indikator 5 “Jumlah desa yang menjadi Posyantek Percontohan”, yang mencapai 100% dari target yang ditetapkan sebesar 100%. Indikator Kinerja

Target

Realisasi

Capaian

3 Desa

3 Desa

100,00%

3 Desa

3 Desa

100,00%

Outputs : 1

Jumlah desa yang menjadi Posyantek Percontohan Outcomes :

1

Model Desa Prima Mandiri dan Desa Model


Halaman 31.


Anggaran yang disediakan untuk capaian indikator kinerja sasaran ini sebesar Rp. 103.825.000,00 dan telah terealisir sebesar Rp. 103.497.500,00 atau sekitar 99,68%. Kendala yang dihadapi dalam pelaksanaan kegiatan ini yaitu peran serta desa yang menjadi Posyantek. SASARAN 2 : “Meningkatnya Kapasitas Kelembagaan dan Pelatihan Masyarakat dalam Pembangunan Desa”. Indikator 1.

2.

Satuan

Jumlah kab/kota kapasitas kelembagaan masyarakat dalam pembangunan desa Jumlah kab/kota yang mengikuti perlombaan

3. 4.

5.

6. 7.

Jumlah even BBGRM yang dilaksanakan Jumlah peserta yang mengikuti pelatihan kader pemberdayaan masyarakat Jumlah kabupaten yang mengikuti kapasitas PJOK PNPMMPd Jumlah pelaksanaan penunjang administrasi program PNPM-MPd Jumlah rakor dan evaluasi pelaksanaan PNPM-MPd Nilai Capaian Kinerja Sasaran

Persentase Pencapaian Target

Target

Realisasi

14 kab/kota

14 kab/kota

100

14 kab/kota

14 kab/kota

100

1 kali

1 kali

100

50 peserta

50 peserta

100

12 kab

12 kab

100

24 kali

24 kali

100

12 kab

12 kab

100 100



Halaman 32.


NO

PROGRAM

2.

Kelembagaan Masyarakat

ANGGARAN (Rp.)

KEGIATAN 1.


113.953.900

111.174.450

2.

Fasilitasi Kelurahan

392.358.250

387.540.255

3.


4.


129.708.000

125.580.000

5.

Peningkatan Kapasitas Penanggungjawab Operasional Kecamatan (PJOK) PNPM-MPd

157.863.000

157.011.000

6.

Peningkatan Kelembagaan PNPM-MPd

296.472.000

294.787.000

7.

Fasilitasi Penyusunan Pendayagunaan

95.482.000

71.052.000

1.346.294.650

1.303.651.135

274.658.000

271.206.305

36.000.000

36.000.000

310.658.000

307.206.305

Lomba

Desa/

160.457.500

Kapasitas Pengelola dan

Jumlah Peningkatan Kemandirian Masyarakat Pedesaan (PNPMMPd

REALISASI (Rp.)

1.


2.

Rakor dan PNPM-MPd

Pelaksanaan

Jumlah

156.506.435

Indikator 1 “Jumlah

Kab/Kota

Kapasitas

Kelembagaan

Masyarakat

dalam

Pembangunan Desa”, yang mencapai 100% dari target yang ditetapkan sebesar 100%. Indikator Kinerja

Target

Realisasi

Capaian

14 kab/kota

14 kab/kota

100,00%

14 kab/kota

14 kab/kota

100,00%

Outputs : 1

Jumlah kab/kota kapasitas kelembagaan masyarakat dalam pembangunan desa Outcomes :

1

Meningkatnya kelembagaan masyarakat


Halaman 33.


Anggaran yang disediakan untuk capaian indikator kinerja sasaran ini sebesar Rp. 113.953.900,00 dan telah terealisir sebesar Rp. 111.174.450,00 atau sekitar 97,56%. Indikator 2 “Jumlah Kab/Kota yang mengikuti Perlombaan”, yang mencapai 100% dari target yang ditetapkan sebesar 100%. Indikator Kinerja

Target

Realisasi

Capaian

14 kab/kota

14 kab/kota

100,00%

14 kab/kota

14 kab/kota

100,00%

Outputs : 1

Jumlah pelaksanaan lomba desa/kelurahan Outcomes :

1

Peningkatan kinerja dan penguatan kelembagaan masyarakat

Anggaran yang disediakan untuk capaian indikator kinerja sasaran ini sebesar Rp. 392.358.250,00 dan telah terealisir sebesar Rp. 387.540.250,00 atau sekitar 98,77%. Indikator 3 “Jumlah Even BBGRM yang dilaksanakan”, yang mencapai 100% dari target yang ditetapkan sebesar 100%. Indikator Kinerja

Target

Realisasi

Capaian

1 kali

1 kali

100,00%

1 kali

1 kali

100,00%

Outputs : 1

Jumlah even BBGRM yang dilaksanakan Outcomes :

1

Meningkatnya partisipasi masyarakat dalam gotong royong

Anggaran yang disediakan untuk capaian indikator kinerja sasaran ini sebesar Rp. 160.457.500,00 dan telah terealisir sebesar Rp. 156.506.000,00 atau sekitar 97,54%. Indikator 4 “Jumlah

peserta

yang

mengikuti

pelatihan

kader pemberdayaan

masyarakat”, yang mencapai 100% dari target yang ditetapkan sebesar 100%.


Halaman 34.


Indikator Kinerja

Target

Realisasi

Capaian

50 peserta

50 peserta

100,00%

50 peserta

50 peserta

100,00%

Outputs : 1

Jumlah peserta kader pemberdayaan masyarakat Outcomes :

1

Peningkatan kapasitas kelembagaan masyarakat

Anggaran yang disediakan untuk capaian indikator kinerja sasaran ini sebesar Rp. 129.708.000,00 dan telah terealisir sebesar Rp. 125.580.000,00 atau sekitar 96,82%. Indikator 5 “Jumlah Kabupaten yang mengikuti kapasitas PJOK PNPM-MPd”, yang mencapai 100% dari target yang ditetapkan sebesar 100%. Indikator Kinerja

Target

Realisasi

Capaian

12 kab

12 kab

100,00%

12 kab

12 kab

100,00%

Outputs : 1

Jumlah kab/kota yang mengikuti kapasitas PJOK PNPM Outcomes :

1

Meningkatnya kapasitas PJOK PNPM-MPd

Anggaran yang disediakan untuk capaian indikator kinerja sasaran ini sebesar Rp. 157.863.000,00 dan telah terealisir sebesar Rp. 157.011.000,00 atau sekitar 99,46%. Indikator 6 “Jumlah pelaksanaan penunjang administrasi program PNPM-MPd”, yang mencapai 100% dari target yang ditetapkan sebesar 100%. Indikator Kinerja

Target

Realisasi

Capaian

24 kali

24 kali

100,00%

24 kali

24 kali

100,00%

Outputs : 1

Administrasi PNPM-MPd dikelola sesuai ketentuan Outcomes :

1

Terevaluasinya program PNPM-MPd


Halaman 35.


Anggaran yang disediakan untuk capaian indikator kinerja sasaran ini sebesar Rp. 274.658.000,00 dan telah terealisir sebesar Rp. 271.206.305,00 atau sekitar 98,74%. Indikator 7 “Jumlah rakor dan evaluasi pelaksanaan PNPM-MPd”, yang mencapai

100% dari target yang ditetapkan sebesar 100%. Indikator Kinerja

Target

Realisasi

Capaian

12 kab

12 kab

100,00%

12 kab

12 kab

100,00%

Outputs : 1

Jumlah kabupaten yang dievaluasi pelaksanaan PNPM Outcomes :

1

Terlaksananya rakor dan evaluasi pelaksanaan PNPM-MPd

Anggaran yang disediakan untuk capaian indikator kinerja sasaran ini sebesar Rp. 36.000.000,00 dan telah terealisir sebesar Rp. 36.000.000,00 atau sekitar 100,00%.

SASARAN 3 : “Meningkatnya pemberdayaan adat dan sosial budaya masyarakat”. Indikator 1.

2.

3. 4. 5.

Jumlah peserta fasilitasi peningkatan kapasitas kelembagaan adat Jumlah inventarisasi dan identifikasi lembaga adat budaya masyarakat Jumlah peserta lomba P2WKSS Jumlah pelaksanaan fasilitasi pembinaan posyandu Jumlah peserta fasilitasi HKG PKK Tingkat Nasional

Satuan

Target

Realisasi


1 kali

1 kali

100%

3 kab

3 kab 100%

40 peserta

40 peserta

1 kali

1 kali

100%

14 kab/kota

14 kab/kota

100%


100%

Halaman 36.


Indikator 6

Satuan

Jumlah pelaksanaan fasilitasi peningkatan kapasitas keluarga sejahtera Nilai Capaian Kinerja Sasaran

Target

Realisasi


3 kab

3 kab

100%

100%


NO 3.

PROGRAM Pemberdayaan Adat dan Sosial Budaya Masyarakat

ANGGARAN (Rp.)

KEGIATAN

REALISASI (Rp.)

1.


162.997.500

148.082.875

2.

Inventarisasi dan Identifikasi Lembaga Adat Budaya Masyarakat

76.352.000

75.451.740

3.

Lomba P2WKSS

299.692.500

296.711.750

4.

Fasilitasi Kegiatan Posyandu

59.205.000

56.135.650

5.

Fasilitasi HKG PKK Tingkat Nasional

77.714.500

77.657.300

6.

Fasilitasi Peningkatan Kapasitas Keluarga Sejahtera

79.094.500

78.244.500

7.

Sosialisasi Permendagri No. 9 Th. 2011 ttg Pengintegrasian Posyandu

136.624.250

128.236.500

8.

Dukungan Pembinaan Desa Model

120.006.500

87.297.900

1.011.686.750

947.818.215

Jumlah

Indikator 1 “Jumlah peserta fasilitasi peningkatan kapasitas kelembagaan adat” yang mencapai 100% dari target yang ditetapkan sebesar 100%. Indikator Kinerja

Target

Realisasi

Capaian

Jumlah peserta fasilitasi peningkatan kapasitas kelembagaan

1 kali

1 kali

100,00%

1 kali

1 kali

100,00%

Outputs : 1

Outcomes : 1

Meningkatnya kapasitas lembaga adat


Halaman 37.



inventarisasi

dan

identifikasi

lembaga

adat

budaya

masyarakat”, yang mencapai 100% dari target yang ditetapkan sebesar 100%. Indikator Kinerja

Target

Realisasi

Capaian

3 kab

3 kab

100,00%

3 kab

3 kab

100,00%

Outputs : 1

Jumlah pelaksanaan inventarisasi dan identifikasi lembaga adat budaya masyarakat Outcomes :

1

Tersedianya data adat budaya di kalbar

Anggaran yang disediakan untuk capaian indikator kinerja sasaran ini sebesar Rp. 76.352.000,00 dan telah terealisir sebesar Rp. 75.451.740,00 atau sekitar 98.82%. Indikator 3 “Jumlah peserta lomba P2WKSS”, yang mencapai 100% dari target yang ditetapkan sebesar 100%. Indikator Kinerja

Target

Realisasi

Capaian

14 Kab/Kota

14 Kab/Kota

100,00%

14 Kab/Kota

14 Kab/Kota

100,00%

Outputs : 1

Jumlah peserta lomba P2WKSS Outcomes :

1

Meningkatnya motivasi partisipasi masyarakat



Halaman 38.


Indikator 4 “Jumlah pelaksanaan fasilitasi pembinaan posyandu”, yang mencapai 100% dari target yang ditetapkan sebesar 100%. Indikator Kinerja

Target

Realisasi

Capaian

1 kali

1 kali

100,00%

1 kali

1 kali

100,00%

Outputs : 1

Jumlah pelaksanaan fasilitasi pembinaan posyandu Outcomes :

1

Terbinanya posyandu kab/kota

Anggaran yang disediakan untuk capaian indikator kinerja sasaran ini sebesar Rp. 59.205.000,00 dan telah terealisir sebesar Rp. 56.135.650,00 atau sekitar 94,82%. Indikator 5 “Jumlah peserta fasilitasi HKG PKK tingkat nasional”, yang mencapai 100% dari target yang ditetapkan sebesar 100%. Indikator Kinerja

Target

Realisasi

Capaian

14 Kab/Kota

14 Kab/Kota

100%

14 Kab/Kota

14 Kab/Kota

100%

Outputs : 1

Jumlah peserta fasilitasi HKG PKK Outcomes :

1

Terlaksananya kegiatan HKG PKK tingkat nasional


pelaksanaan

fasilitasi

peningkatan

kapasitas

keluarga

sejahtera”, yang mencapai 100% dari target yang ditetapkan sebesar 100%.


Halaman 39.


Indikator Kinerja

Target

Realisasi

Capaian

3 kab

3 kab

100,00%

3 kab

3 kab

100,00%

Outputs : 1

Jumlah pelaksanaan fasilitasi peningkatan kapasitas keluarga sejahtera Outcomes :

1

Perluasan lapangan kerja dan meningkat pendapatan masyarakat desa

Anggaran yang disediakan untuk capaian indikator kinerja sasaran ini sebesar Rp. 79.094.500,00 dan telah terealisir sebesar Rp. 78.244.500,00 atau sekitar 98,93%. SASARAN 4 : “Meningkatnya kualitas penyelenggaraan pemerintahan desa”. Target

Realisasi


Jumlah Sekdes dan BPD yang bertambah pengetahuan, skill dan sikapnya Jumlah Kades dan Lurah yang bertambah pengetahuan, skill dan sikapnya Jumlah pembinaan dan monitoring yang dilakukan

56 peserta

56 peserta

100%

56 peserta

56 peserta

14 kali

14 kali

4.

Data kode dan data wilayah desa/kelurahan

1 dokumen

1 dokumen

100%

5.

Jumlah inventatrisasi dan identifikasi sumber potensi dan kekayaan desa Jumlah fasilitasi pengelolaan kekayaan dan keuangan desa

14 kab/kota

14 kab/kota

100%

14 kab/kota

14 kab/kota

100%

260 peserta

100%

Indikator 1.

2.

3.

6 7

Satuan

100%

100%

Jumlah peserta rakor yang 260 mendukung pembinaan pemdes/ peserta kelurahan Nilai Capaian Kinerja Sasaran

100%



Halaman 40.


NO 4.

PROGRAM Pengembangan Kapasitas Pemerintahan Desa/Kelurahan

ANGGARAN (Rp.)

KEGIATAN

REALISASI (Rp.)

1.

Peningkatan Kapasitas Sekdes dan BPD dalam Penyelenggaraan Pemerintah

107.687.000

92.410.375

2.

Peningkatan Kades/Lurah penyelenggaraan pemerintah

Kapasitas dalam

116.021.000

113.111.400

3.

Monitoring dan Pembinaan Pengelolaan Administrasi Pemerintahan

112.610.000

93.243.200

4.

Penyusunan Kode dan Data Wilayah Administrasi Pemerintahan Desa/Kel

120.560.000

109.261.860

5.

Identifikasi dan Inventarisasi Sumber Potensi dan Kekayaan Desa

126.291.000

119.809.050

6.

Fasilitasi Kekayaan Desa

Pengetahuan dan Keuangan

126.291.000

119.809.050

7.

Raker Pembinaan Penyelenggaraan Pemerintahan Desa/Kelurahan di Kab/Kota se Kalbar

299.660.000

266.145.000

8.

Sosialisasi Undang-undang/ Peraturan tentang Desa

172.795.000

170.920.350

9.

Fasilitasi Penyerahan Pelimpahan Urusan Pemerintah Kab/Kota kepada Desa/Kelurahan

121.610.750

116.069.000

10.

Fasilitasi Pengembangan Desa dan Kelurahan

157.706.250

153.110.850

1.451.716.000

1.346.079.060

Jumlah

Indikator 1 “Jumlah Sekdes dan BPD yang bertambah pengetahuan, skill dan sikapnya” yang mencapai 100% dari target yang ditetapkan sebesar 100%.


Halaman 41.


Indikator Kinerja

Target

Realisasi

Capaian

56 peserta

56 peserta

100,00%

56 peserta

56 peserta

100,00%

Outputs : 1

Jumlah Sekdes dan BPD yang bertambah pengetahuan, skill dan sikapnya Outcomes :

1

Meningkatnya pengetahuan dan pemahaman sekdes dan BPD dalam melaksanakan tupoksinya

Anggaran yang disediakan untuk capaian indikator kinerja sasaran ini sebesar Rp. 107.687.000,00 dan telah terealisir sebesar Rp. 92.410.375,00 atau sekitar 85,81%. Indikator 2 “Jumlah Kades dan Lurah yang bertambah pengetahuan, skill dan sikapnya” yang mencapai 100% dari target yang ditetapkan sebesar 100%. Indikator Kinerja

Target

Realisasi

Capaian

56 peserta

56 peserta

100,00%

56 peserta

56 peserta

100,00%

Outputs : 1

Jumlah Kades dan Lurah yang bertambah pengetahuan, skill dan sikapnya Outcomes :

1

Meningkatnya pengetahuan dan pemahaman kades/lurah dalam melaksanakan tupoksinya

Anggaran yang disediakan untuk capaian indikator kinerja sasaran ini sebesar Rp. 116.021.000,00 dan telah terealisir sebesar Rp. 113.111.400,00 atau sekitar 97,49%. Indikator 3 “Jumlah pembinaan dan monitoring yang dilakukan” yang mencapai 100% dari target yang ditetapkan sebesar 100%. Indikator Kinerja

Target

Realisasi

Capaian

14 kali

14 kali

100,00%

14 kali

14 kali

100,00%

Outputs : 1

Jumlah pembinaan dan monitoring yang dilakukan Outcomes :

1

Terlaksananya monitoring dan evaluasi administrasi pemerintahan


Halaman 42.


Anggaran yang disediakan untuk capaian indikator kinerja sasaran ini sebesar Rp. 112.610.000,00 dan telah terealisir sebesar Rp. 93.243.200,00 atau sekitar 82,80%. Indikator 4 “Data kode dan data wilayah desa/kelurahan” yang mencapai 100% dari target yang ditetapkan sebesar 100%. Indikator Kinerja

Target

Realisasi

Capaian

1 dok

1 dok

100,00%

1 dok

1 dok

100,00%

Outputs : 1

Data kode dan data wilayah desa/kelurahan Outcomes :

1

Tersedianya data wilayah administrasi pemerintahan se prov. kalbar

Anggaran yang disediakan untuk capaian indikator kinerja sasaran ini sebesar Rp. 120.560.000,00 dan telah terealisir sebesar Rp. 109.261.860,00 atau sekitar 90,63%. Indikator 5 “Jumlah inventarisasi dan identifikasi sumber potensi dan kekayaan desa” yang mencapai 100% dari target yang ditetapkan sebesar 100%. Indikator Kinerja

Target

Realisasi

Capaian

Jumlah desa yang telah melaksanakan tertib pelaporan LPPD dan LKPJ

14 kab/kota

14 kab/kota

100,00%

14 kab/kota

14 kab/kota

100,00%

Outputs : 1

Outcomes : 1

Tersedianya data potensi dan kekayaan desa



Halaman 43.


Indikator 6 “Jumlah fasilitasi pengelolaan kekayaan dan keuangan desa” yang mencapai 100% dari target yang ditetapkan sebesar 100%. Indikator Kinerja

Target

Realisasi

Capaian

Jumlah data base potensi kekayaan dan asset desa

14 kab/kota

14 kab/kota

100,00%

14 kab/kota

14 kab/kota

100,00%

Outputs : 1

Outcomes : 1

Data kekayaan dan asset desa

Anggaran yang disediakan untuk capaian indikator kinerja sasaran ini sebesar Rp. 126.291.000,00 dan telah terealisir sebesar Rp. 119.809.050,00 atau sekitar 94,87%. Indikator 7 “Jumlah peserta rakor yang mendukung pembinaan pemdes/kelurahan” yang mencapai 100% dari target yang ditetapkan sebesar 100%. Indikator Kinerja

Target

Realisasi

Capaian

260 peserta

260 peserta

100,00%

260 peserta

260 peserta

100,00%

Outputs : 1

Jumlah peserta rakor yang mendukung pembinaan pemdes/kelurahan Outcomes :

1

Tercapainya sinkronisasi dan bersinergisnya kebijakan dan program pemprov. Dalam membina penyelenggaraan pemdes/kelurahan



Halaman 44.


Masalah dan Kendala Dalam melaksanakan pencapaian sasaran Meningkatnya Usaha Ekonomi Produktif Masyarakat Desa, Pengelolaan Sumber Daya Alam dan Teknologi Tepat Guna, Meningkatnya Kapasitas Kelembagaan dan Pelatihan Masyarakat dalam Pembangunan Desa, Meningkatnya Pemberdayaan Adat dan Sosial Budaya Masyarakat, Meningkatnya Kualitas Penyelenggaraan Pemerintah Desa, terdapat beberapa hambatan dan kendala, yaitu : a. Peserta bimtek/peningkatan kapasitas Sekdes/BPD/Kades/Lurah dirasa masih sedikit ± 56 peserta setiap tahunnya dibandingkan dengan jumlah desa sebanyak 1.897 desa / 89 kelurahan. b. Masih ada anggapan yang keliru dari perangkat desa bahwa pengelolaan administrasi desa kurang penting, sehingga seringkali terabaikan atau diisi seadanya apabila ada even-even tertentu seperti lomba desa dan sebagainya. c. Luasnya kegiatan pencatatan data dan informasi pada buku administrasi desa (31 buku adm desa dan 5 buku induk) sehingga belum semua buku administrasi desa dapat dikelola secara baik oleh pemerintahan desa. d. Pemerintah

provinsi

tidak

dilibatkan

pada

saat

pembentukan

desa/kelurahan baru dan hanya terlibat pada saat klarifikasi PERDA Kabupaten/Kota pengawasan

tentang dan

Pembentukan

pembinaan

umum

Desa/Kelurahan, terhadap

sehingga

pembentukan

desa/kelurahan tidak dapat dilakukan secara optimal. e. UU tentang Desa yang diperkirakan akan disahkan pertengahan Tahun 2013 hingga pelaksanaan kegiatan sosialisasi Undang-undang/peraturan tentang desa/kelurahan belum disahkan, sehingga materi yang diberikan kepada peserta sosialisasi bersifat penguatan terhadap implementasi berbagai peraturan yang telah diterbitkan antara lain terkait dengan pengelolaan keuangan, penataan desa/kelurahan, penyerahan dan pelimpahan urusan pemerintahan Kab/Kota kepada Desa/Kelurahan.


Halaman 45.


Upaya Pemecahan Masalah dan Kendala . Sebagai upaya pemecahan masalah dan mengatasi kendala dalam pencapaian sasaran Usaha Ekonomi Produktif Masyarakat Desa, Pengelolaan Sumber

Daya Alam dan Teknologi Tepat Guna, Meningkatnya Kapasitas

Kelembagaan

dan

Pelatihan

Meningkatnya

Pemberdayaan

Masyarakat

dalam

Pembangunan

Adat

Sosial

Budaya

dan

Desa,

Masyarakat,

Meningkatnya Kualitas Penyelenggaraan Pemerintah Desa, antara lain dilakukan : a. Dengan

telah

diangkatnya

sekdes

menjadi

PNS,

maka

untuk

mengefektifkan penyelenggaraan administrasi pemerintahan desa, perlu dilakukan bimtek atau pelatihan untuk peningkatan kapasitas sekdes, sehingga sekdes diharapkan mampu menyelenggarakan tugas pokoknya membantu

kepala

desa

dalam

menyelenggarakan

administrasi

pemerintahan desa; b. Melakukan koordinasi dengan Badan Pemberdayaan Masyarakat dan Pemdes Kab/Kota, agar dilaksanakan Bimtek

serupa di tingkat

kabupaten; c.

Menyarankan kepada Pemerintah Kab/Kota, bahwa di dalam berbagai kesempatan

melaksanakan

pembinaan

terhadap

penyelenggaraan

pemerintahan desa/kelurahan, agar dilaksanakan Bimtek terhadap pengelolaan administrasi desa dan kelurahan; d. Menyarankan kepada pejabat yang menangani pembinaan terhadap pemerintahan desa/kelurahan pada Badan Pemberdayaan Masyarakat dan Pemdes Kab/Kota, bahwa dalam kesempatan bimtek tersebut, agar menghadirkan

sekretaris

desa

yang

telah

diangkat

PNS

untuk

meningkatkan pengetahuan dan wawasannya mengenai pengelolaan dan penyelenggaraan administrasi desa yang sangat luas cakupannya tersebut;


Halaman 46.


e. Mengintensifkan

koordinasi

dengan

pemerintah

kab/kota

guna

mendapatkan data akurat mengenai jumlah desa dan kelurahan; f.

Menyiapkan

surat

edaran

Gubernur

yang

ditujukan

kepada

Bupati/Walikota untuk segera menindaklanjuti berbagai peraturan terkait mengenai desa dan kelurahan.

Laporan pertanggungjawaban keuangan dilihat dari sisi manajemen merupakan rangkaian dari siklus terakhir pengelolaan Keuangan Daerah. Sebagaimana kewenangannya di bidang keuangan daerah, maka penyampaian laporan pengelolaan keuangan daerah merupakan kewajiban Kepala Daerah atas pertanggungjawaban pengelolaan Keuangan Daerah (pelaksanaan APBD) yang telah dikuasakan kepadanya oleh Dewan Perwakilan Rakyat Daerah. Sehingga pelaporan pertanggungjawaban keuangan daerah tersebut mempunyai landasan keabsahan dari aspek yuridis formil maupun materil, yang dimaksudkan dalam rangka mewujudkan transparansi dan akuntabilitas pengelolaan keuangan daerah terhadap publik yang menjadi dambaan masyarakat. Begitu juga halnya dengan Badan Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Desa Provinsi Kalbar berkewajiban menyajikan dan menyampaikan pertanggungjawaban pelaksanaan anggaran sebagaimana yang telah dialokasikan dalam APBD tahun 2013. Namun demikian panyajian akuntabilitas keuangan dalam penyusunan LAKIP tahun 2013, dibatasi pada pelaksanaan belanja yang menjadi tanggungjawab Badan Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Desa Provinsi Kalbar yaitu anggaran berserta realisasinya. Dalam Realisasi Fisik persentase total keseluruhannya sebesar 97,23%, sedangkan realisasi Keuangan persentase total keseluruhannya sebesar 94,32%. Adapun rincian penggunaan anggaran per program adalah sebagai berikut :


Halaman 47.


TABEL : 3.3

Penggunaan Anggaran Pencapaian Sasaran Strategis SKPD Badan Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Desa Provinsi Kalimantan Barat Tahun 2013

Program 1 1. Program Usaha Ekonomi Masyarakat (APBD ) 2. Program Kelembagaan dan Pelatihan Masyarakat (APBD ) 3. Program Peningkatan Kemandirian Masyarakat Pedesaan (PNPM-MPd) (APBD ) 4. Program Pemberdayaan Adat dan Sosial Budaya Masyaarkat (APBD) 5. Program Pengembangan Kapasitas Pemerintahan Desa/Kelurahan (APBD) 6. Program Sekretariat (APBD) Jumlah

Anggaran (Rp)

Realisasi (Rp)

%

2

3

4

844.816.750

832.528.625

98,55

1.346.294.650

1.303.651.135

96,83

310.658.000

307.206.305

98,89

1.011.686.750

947.818.215

93,69

1.451.716.000

1.346.079.060

92,72

3.120.154.150

2.872.481.795

90,00

8.085.454.250

7.609.765.135

94,12


Halaman 48.


A. KESIMPULAN LAKIP Badan Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Desa Provinsi Kalimantan Barat Tahun 2013 merupakan salah satu bentuk pertanggungjawaban pelaksanaan kegiatan Tahun 2013. LAKIP disusun

sebagai tindak lanjut dari Instruksi Presiden RI Nomor 7 Tahun 1999 tentang Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah dan Keputusan Kepala Lembaga Administrasi Negara Nomor 239/IX/6/8 2003 Tanggal 25 Maret 2003. Pengukuran

Kinerja

Organisasi

dimaksudkan

untuk

menilai

keberhasilan/kegagalan pencapaian tujuan dan sasaran organisasi yang bersangkutan dalam rangka akuntabilitas dan transparansi. Sebagai bagian penutup dari LAKIP Badan Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Desa Provinsi Kalimantan Barat Tahun 2013, dapat disimpulkan bahwa selama tahun 2013 dari 3 sasaran Sangat Berhasil sehingga dalam rencana kinerja 4 sasaran yang ditetapkan sebagian besar dapat terpenuhi, dengan predikat “Sangat Berhasil” yakni : 1. Meningkatnya usaha ekonomi produktif masyarakat desa, SANGAT pengelolaan sumber daya alam dan teknologi tepat guna 2. Meningkatnya

kapasitas

kelembagaan

dan

BERHASIL

pelatihan SANGAT

masyarakat dalam pembangunan desa

BERHASIL

3. Meningkatnya pemberdayaan adat dan sosial budaya SANGAT masyarakat

BERHASIL

4. Meningkatnya kualitas penyelenggaraan pemerintah desa

SANGAT BERHASIL

Dari 5 (lima) Program dan 33 (tiga puluh tiga) kegiatan tersebut, merupakan

kegiatan

utama

Badan

Pemberdayaan


Masyarakat

dan

Halaman 49.


Pemerintahan Desa Provinsi Kalimantan Barat untuk mencapai 4 (empat) sasaran strategis dan merupakan kinerja utama Badan Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Desa Provinsi Kalimantan Barat.

Anggaran

untuk melaksanakan program dan kegiatan inti tersebut adalah sebesar Rp.

4.965.172.150,-

dengan

realisasi

pemanfaatan

keuangan

sebesar

Rp. 4.737.283.340,- atau sekitar 95,41%, sedangkan realisasi fisik kegiatan inti (Core Bussiness) pada tahun anggaran 2013 adalah 100,00%. Sedangkan jika dilihat dari seluruh anggaran Badan Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Desa Provinsi Kalimantan Barat, termasuk kegiatan penunjang (Sekretariat) sebesar Rp. 8.085.454.250,- dengan realisasi pemanfaatan keuangan sebesar Rp. 7.609.765.135,- atau sekitar 94,12% dan realisasi fisik sebesar Rp. 97,23%.

B. SARAN Secara ringkas seluruh capaian kinerja sasaran yang telah dicapai memberikan motivasi yang sangat tinggi dan berharga bagi Badan Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Desa Provinsi Kalimantan Barat beserta seluruh jajarannya untuk meningkatkan kinerja di masa-masa mendatang, dirumuskan beberapa langkah penting sebagai Saran, yang akan dijadikan dasar memperbaiki arah kebijakan agar dapat memacu peningkatan kinerja Badan Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Desa Provinsi Kalimantan Barat, yaitu sebagai berikut: 1. Merancang dan membangun sistem pengumpulan data kinerja yang memadai sebagai “Data Base Management System” sehingga mampu menyajikan data-data kinerja secara cepat dan akurat baik untuk keperluan penyusunan LAKIP maupun untuk keperluan pengambilan keputusan manajemen. 2. Penambahan fasilitas pendukung guna kelancaran pelaksanaan kegiatan.


Halaman 50.


3. Mengupayakan memperoleh alokasi anggaran yang meningkat dalam upaya memberikan pembinaan, konsolidasi dan monitoring terhadap pelaksanaan kegiatan di kabupaten/kota.

LAKIP Badan Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Desa Provinsi Kalimantan Barat Tahun 2013 ini diharapkan dapat memacu peningkatan kinerja para pegawai/pejabat, agar tugas pokok dan fungsi yang dilaksanakan lebih berdaya guna, berhasil guna, bersih dan dapat dipertanggungjawabkan. Demikianlah

LAKIP

Badan

Pemberdayaan

Masyarakat

dan

Pemerintahan Desa Provinsi Kalimantan Barat Tahun 2013 ini disusun dan diharapkan

dapat

memberikan

informasi

tentang

kinerja

Badan

Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Desa Provinsi Kalimantan Barat Tahun 2013, untuk selanjutnya sebagai bahan penyusunan laporan kinerja Pemerintah Provinsi Kalimantan Barat.


Halaman 51.

LAPORAN AKUNTABILITAS KINERJA INSTANSI PEMERINTAH (LAKIP)

Recommend Documents