LAPORAN AKUNTABILITAS KINERJA INSTANSI PEMERINTAH (LAKIP)

LAPORAN AKUNTABILITAS KINERJA INSTANSI PEMERINTAH (LAKIP)

PENGADILAN NEGERI /HUBUNGAN INDUSTRIAL DAN TINDAK PIDANA KORUPSI YOGYAKARTA TAHUN 2015

1

KATA PENGANTAR Puji syukur kami panjatkan kehadirat Tuhan Yang Maha Esa karena atas berkat rahmat dan karunia Nya kami dapat menyusun Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) Pengadilan Negeri Yogyakarta Tahun 2015, yang intinya memuat laporan pencapaian kinerja Kepaniteraan dan Kesekretariatan Pengadilan Negeri Yogyakarta selama kurun waktu 1 (satu) tahun 2015. Laporan

Akuntabilitas

Kinerja

Instansi

Pemerintah

(LAKIP)

merupakan suatu perwujudan transparansi dan akuntabilitas suatu instansi, karena pada LAKIP 2015 ini juga melaporkan suatu pencapaian kinerja selama tahun 2015 dibandingkan dengan rencana kerja yang mengacu

pada

Rencana

Strategis/RENSTRA

Pengadilan

Negeri

Yogyakarta. Kami menyadari dalam penyusunan LAKIP Pengadilan Negeri Yogyakarta ini tentunya masih terdapat kekurangan, untuk itu kami mohon masukan dan usulan yang positif, namun bersifat membangun kinerja Kepaniteraan dan Kesekretariatan Pengadilan Negeri Yogyakarta dimasa yang akan datang. Artinya dengan menganalisa hasil laporan Akuntabilitas Instansi Pemerintah (LAKIP) tahun 2015 yang telah tersusun ini, maka diharapkan adanya suatu langkah nyata untuk meningkatkan kinerja Pengadilan Negeri Yogyakarta. Pada akhirnya kami mengucapkan terima kasih kepada semua pihak yang telah membantu pada penyusunan Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) Pengadilan Negeri Yogyakarta tahun 2015 ini Semoga dengan tersusunnya LAKIP ini akan memacu kinerja Kepaniteraan dan Kesekretariatan Pengadilan Negeri Yogyakarta.

Ketua Pengadilan Negeri Yogyakarta

SUNARDI, SH.MH NIP. 196007141975021002

2

IKHTISAR EKSEKUTIF

Tersusunnya Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) Pengadilan Negeri Yogyakarta tahun 2015 adalah merupakan suatu bentuk pertanggung jawaban instansi dalam memberikan Laporan Akuntabilitas Kinerja instansi selama kurun waktu 1 (satu) tahun berjalan, LAKIP 2015 ini sekaligus juga dalam rangka memenuhi amanah yang tertuang dalam Instruksi

Presiden Republik Indonesia Nomor 7 tahun

1999 tentang Laporan Akutabilitas Kinerja Instansi Pemerintah yang dituangkan dengan Surat Edaran Kementrian Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor: 10 tahun 2010 tertanggal

20

Nopember

2010,

dan

Peraturan

Menteri

Negara

Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomer: PER/09/M.PAN/05/2007 Tentang Pedoman Umum Penetapan Indikator Kinerja Utama, yang kemudian ditindak lanjuti dengan surat Sekretaris Mahkamah Agung RI Nomor: 516-1/SEK/KU.01/11/2015 tertanggal 17 November 2015 perihal Penyampaian LAKIP tahun 2015 dan Dokumen Perjanjian Kinerja tahun 2015. Adapun LAKIP intinya adalah melaporkan “Pencapaian Kinerja” selama tahun 2015 yang dibandingkan dengan Rencana Kinerja tahun 2015 yang sepenuhnya mengacu pada Rencana Strategis (RENSTRA) Pengadilan Negeri Yogyakarta. Salah satu inti kegiatan yang merupakan tugas pokok dan fungsi serta pencapaian kinerja dari Pengadilan Negeri Yogyakarta adalah masalah penyelesaian perkara tingkat pertama, sehingga penyelesaian perkara yang menjadi kewenangan Pengadilan Negeri Yogyakarta merupakan sasaran strategis berpedoman pada faktor indikator kinerja utama maupun target yang diinginkan dari realisasi. Adapun pencapaian kinerja lembaga peradilan dipengaruhi oleh unsur SDM, sarana dan prasarana serta anggaran yang berkaitan dengan penyelesaian perkara ataupun yang menjadi kewenangan Pengadilan Negeri Yogyakarta. Pengadilan Negeri Yogyakarta akan selalu berusaha meningkatkan kualitas kinerja disemua satuan kerja dibawahnya, sehingga dapat meningkat kinerja secara keseluruhan.

3

Dalam LAKIP ini tertuang kinerja utama dari Pengadilan Negeri Yogyakarta yang didukung DIPA (Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran) Pengadilan Negeri Yogyakarta tahun 2015. Program tersebut adalah: 1. Program Dukungan manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya Mahkamah Agung 2. Program

Peningkaan

Sarana

dan

Prasarana

Aparatur

Mahkamah Agung 3. Program Peningkatan Manajemen Peradilan Umum.

4

DAFTAR ISI

Halaman KATA PENGANTAR……………………………………… IKHTISAR EKSEKUTIF …………………………………. DAFTAR ISI …………………………………………….. BAB I PENDAHULUAN …………………… …

5

A. Latar Belakang …………………….

5

B. Tugas dan Fungsi …………………

5

C. Struktur Organisasi ……………….

6

D. Sistimatika Penyajian ……………

7

BAB II PERENCANAAN KINERJA .. …………………

9

A. Rencana Strategis 2015-2019 …..

9

B. Rencana Kerja ……………………….

11

C. Perjanjian Kinerja (Dokumen Penetapan Kinerja) tahun 2015 ………………………..

12

BAB III AKUNTABILITAS KINERJA ………………..

16

A. Capaian Kinerja Organisasi ………

16

B. Analisis Akuntabilitas Kinerja ……

21

C. Realisasi Anggaran…………. .

41

BAB IV PENUTUP ……………………. ………………………

43

LAMPIRAN Struktur Organisasi …………………………

5

BAB I PENDAHULUAN

A. LATAR BELAKANG Sesuai Instruksi Presiden Nomor 7 tahun 1999 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah jo. Peraturan Presiden no 29 tahun 2015 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah serta Diktum Ketiga Instruksi Presiden nomor 5 tahun 2004 mengenai penyusunan

dokumen

Penetapan

Kinerja,

maka

untuk

penerapan

Reformasi Birokrasi Mahkamah Agung pada area akuntabilitas dan mewujudkan manajemen perencanaan kinerja di lingkungan Mahkamah Agung, Pengadilan Negeri Yogyakarta berkewajiban untuk mematuhi aturan tersebut. Kebijakan yang diambil oleh Pengadilan Negeri Yogyakarta dalam melaksanakan seluruh kegiatan yang berkaitan dengan kepentingan Peradilan Tingkat Pertama, baik yang bersifat administratif, keuangan dan organisasi mengacu pada Lembaga Mahkamah Agung RI, sebagai salah satu institusi negara/kepemerintahan sesuai dengan Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat Nomor: XI/MPR/1998 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas Korupsi, Kolusi dan Nepotisme, berkewajiban untuk mempertanggungjawabkan pelaksanaan tugas, fungsi dan peranannya dalam pengelolaan sumberdaya, dan sumber dana serta kewenangan yang ada yang dipercayakan kepada publik. Pengadilan Negeri Yogyakarta sebagai salah satu satuan kerja dari Mahkamah Agung yang berkedudukan di Kota Yogyakarta, Provinsi Daerah Istimewa

Yogyakarta

juga

berkewajiban

untuk

membuat

Laporan

Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah ( LKjIP ) Tahun 2015 dan Dokumen Penetapan Kinerja Tahun 2016. B. TUGAS DAN FUNGSI Pengadilan Negeri sebagai lembaga peradilan tingkat pertama mempunyai tugas utama yaitu: a. Menerima, memeriksa, mengadili dan memutus perkara. b. Mengajukan berkas perkara ketingkat Banding, Kasasi dan Peninjauan Kembali (PK), yang diajukan upaya hukum oleh para pihak yang berperkara.

6

c. Melaksanakan putusan (eksekusi) terhadap putusan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap. d. Dan selain menjalankan tugas pokok tersebut Pengadilan Negeri Yogyakarta dapat pula diserahi tugas dan kewenangan lain oleh atau berdasarkan undang-undang.

C. STRUKTUR ORGANISASI Struktur Organisasi Pengadilan Negeri diatur dalam peraturan perundang-undangan, yaitu Undang-undang nomor 5 tahun 2004 tentang Mahkamah Agung serta Peraturan Presiden Republik Indonesia nomor 13 tahun 2005 tentang Kepaniteraan Mahkamah Agung. Struktur Organisasi Pengadilan Negeri Yogyakarta digambarkan sebagai berikut:

Ketua

Wakil Ketua Majelis Hakim Panitera/ Sekretaris

Wakil Panitera/Wakil Sekretaris

Sub Kepaniteraan Perdata

Sub Kepaniteraan Tipikor

Sub Kepaniteraan Pidana

Sub Kepanitera an PHI

Sub Kepaniteraan Hukum

Sub Bagian Umum

Sub Bagian Keuangan

Sub Bagian Kepegawaian

Kelompok Tenaga Funfsional Panitera Pengganti dan Jurusita

GAMBAR. STRUKTUR ORGANISASI PENGADILAN NEGERI YOGYAKARTA

7

Struktur Organisasi Pengadilan Negeri Yogyakarta dapat dijelaskan sebagai berikut: 1. Pimpinan Pengadilan Negeri terdiri dari Ketua dan Wakil Ketua 2. Hakim yang bertugas menangani perkara dalam kedudukannya sebagai penyelenggara kekuasaan kehakiman terdiri dari 25 orang Hakim karier, 5 orang Hakim Ad Hoc PHI dan 3 orang Hakim Ad Hoc Tipikor. 3. Panitera/Sekretaris selaku Pimpinan Kepaniteraan merangkap sebagai Pimpinan Kesekretariatan 4. Kepaniteraan dipimpin oleh Panitera yang mana merangkap sebagai Sekretaris, dibantu Wakil Panitera , Panitera Muda Perdata, Panitera Muda Pidana, Panitera Muda Hukum, Panitera Muda PHI dan Panitera Muda Tipikor. 5. Kesekretariatan yang dipimpin oleh Sekretaris dibantu oleh Wakil Sekretaris, serta Kepala Sub Bag. Keuangan, Sub Bag, Kepegawaian dan Sub Bag. Umum. 6. Kelompok jabatan Fungsional yang berada dibawah kewenangan Panitera yaitu Panitera Pengganti terdiri dari 26 orang, Juru Sita terdiri dari 4 orang dan Juru Sita Pengganti yang juga sekalian ditugaskan sebagai staf menyebar diseluruh unit kerja Pengadilan Negeri Yogyakarta terdiri dari 21 orang.

Struktur Organisasi diatas telah berubah dengan adanya Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia nomor 7 tahun 2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kepaniteraan dan Kesekretariatan Peradilan bulan September 2015 dan mulai berlaku mulai 1 Januari 2016. D.

SISTIMATIKA PENYAJIAN Sistimatika

Penyajian

Laporan

Akuntabilitas

Kinerja

Instansi

Pemerintah adalah: Kata Pengantar, Executive Summary ( Ikhtisar Eksekutif ) dan Daftar Isi. Bab I

Pendahuluan menjelaskan tentang latar belakang penulisan laporan, Tugas Pokok dan Fungsi dan Sistimatika Penyajian.

Bab II

Menjelaskan tentang Perencanaan dan Perjanjian Kinerja terdiri dari Rencana Strategis 2015-2019 yang terdiri dari Visi dan Misi,

8

Tujuan dan Sasaran Strategis serta Program Utama dan Kegiatan Pokok. Rencana Kinerja Tahunan 2015 dan Perjanjian Kinerja ( Dokumen Penetapan Kinerja ) tahun 2015. BAB.III

Akuntabilitas

Kinerja

berisi

tentang

Pengukuran

Kinerja

( Perbandingan Antara Target dan Realisasi Kinerja ) serta Analisa Akuntabilitas Kinerja dan Realisasi Anggaran Keuangan. BAB IV

Penutup berisi Kesimpulan dan Saran

BAB V

Lampiran yang terdiri dari Struktur Organisasi, Indikator Kinerja Utama, Rencana Kinerja tahun 2015, Matriks Rencana Strategis 2015-2019.

9

BAB II. PERENCANAAN KINERJA A.

RENCANA STRATEGIS 2015 -2019 Rencana Strategis Pengadilan Negeri Yogyakarta tahun 2015-2019 merupakan komitmen bersama dalam menetapkan kinerja dengan tahapantahapan yang terencana dan terprogram secara sistimatis melalui penataan, penertiban, perbaikan, pengkajian, pengelolaan terhadap system, kebijakan dan peraturan perundang - undangan untuk mencapai efektivitas dan efisiensi. Selanjutnya untuk memberikan arah dan sasaran yang jelas serta sebagai pedoman dan tolok ukur kinerja Pengadilan Negeri Yogyakarta diselaraskan dengan arah kebijakan dan program Mahkamah Agung dimana pelaksanaan dan perencanaan sudah berbasis kinerja. Program dan kegiatan Pengadilan Negeri Yogyakarta pada tahun 2015 sampai dengan 2019 mengacu pada program-program yang dicanangkan oleh Mahkamah Agung dan dituangkan dalam Visi dan Misi Pengadilan Negeri Yogyakarta. Adapun Visi Pengadilan Negeri Yogyakarta adalah: “ Terwujudnya Pengadilan Negeri Yogyakarta yang Agung”

Untuk

mencapai

visi

tersebut

Pengadilan

Negeri

Yogyakarta

menetapkan misi yang menggambarkan hal yang harus dilaksanakan, yaitu: 1. Menjaga kemandirian Pengadilan Negeri Yogyakarta 2. Memberikan pelayanan hukum yang berkeadilan kepada pencari keadilan 3. Meningkatkan kualitas kepemimpinan di Pengadilan Negeri Yogyakarta 4. Meningkatkan kredibilitas dan transparansi di Pengadilan Negeri Yogyakarta Dalam rangka mencapai visi misi yang telah ditetapkan tersebut, Pengadilan Negeri Yogyakarta menetapkan tujuan yang ingin dicapai dalam kurun waktu lima tahun dengan mengacu pada visi dan misi diatas. Tujuan yang ingin dicapai oleh Pengadilan Negeri Yogyakarta tahun 2015 adalah bahwa para pencari keadilan merasa kebutuhan dan kepuasannya terhadap pelayanan hukum dapat terpenuhi, kemudian setiap pencari keadilan dapat menjangkau badan peradilan, dan publik percaya bahwa Pengadilan Negeri

10

Yogyakarta dapat terjangkau dengan mudah serta memenuhi kebutuhan hukum dan merasa puas atas pelayanan hukum tersebut. Untuk mewujudkan perubahan ke arah pembaruan sebagaimana tercantum dalam cetak biru tersebut Pengadilan Negeri Yogyakarta selalu berupaya untuk mengikuti arahan-arahan yang telah ditetapkan untuk melakukan perubahan. Oleh karena itu, beberapa hal yang menjadi perhatian dalam penyusunan renstra (rencana strategis) pada Pengadilan Negeri Yogyakarta didasarkan pada sasaran-sasaran : 1. Meningkatkan kualitas manajemen dan pelaksanaan tugas teknis peradilan, diantaranya meliputi akselerasi penyelesaian perkara dan administrasi, kedisiplinan dalam hal pelaporan perkara secara rutin dan tepat waktu, serta peningkatan pengelolaan statistik dan berkas perkara 2. Meningkatkan sarana dan prasarana pengadilan 3. Pemberian bantuan hukum bagi masyarakat tidak mampu 4. Peningkatan

kualitas

pelaksanaan

dan

pertanggungjawaban

administrasi keuangan/pelaksanaan anggaran pengadilan 5. Peningkatan kepercayaan publik terhadap pelayanan badan peradilan 6. Pemanfaatan Teknologi informasi guna menunjang keterbukaan informasi sebagai langkah untuk meningkatkan kepercayaan masyarakat terhadap lembaga peradilan

Oleh karena itu, rencana strategis yang ingin dicapai Pengadilan Negeri Yogyakarta untuk periode tahun 2015-2019 setelah dilakukan review terhadap renstra yang sebelumnya adalah sebagai berikut: 1. Meningkatnya penyelesaian perkara 2. Peningkatan akseptabilitas putusan Hakim 3. Peningkatan efektifitas pengelolaan perkara 4. Peningkatan aksesibilitas masyarakat terhadap peradilan ( acces to justice ) 5. Meningkatnya kepatuhan terhadap putusan pengadilan. 6. Meningkatnya kualitas pengawasan

11

Dengan

demikian

perencanaan

kegiatan

Pengadilan

Negeri

Yogyakarta akan didasarkan pada hal-hal tersebut sebagai acuan kinerja. B. RENCANA KERJA a. Program Utama Pengadilan Negeri Yogyakarta sebagai instansi vertikal Mahkamah Agung di tingkat kota/kabupaten merupakan bagian dari lembaga peradilan umum mempunyai tugas inti (core bussiness) menerima, memeriksa, mengadili dan memutus perkara pidana, perkara perdata, pekara PHI dan perkara Tipikor di tingkat pertama. Oleh karena itu yang dijadikan program utama pada perencanaan strategis di Pengadilan Negeri Yogyakarta adalah peningkatan manajemen peradilan umum dengan rincian kegiatan diantaranya adalah Penyelesaian perkara maksimal 5 bulan, adanya Pos Pelayanan Hukum, berkas perkara yang diselesaikan dengan tepat waktu, penyelesaian perkara prodeo, serta penyelesaian administrasi perkara di tingkat pertama. Sesuai dengan rencana strategis Pengadilan Negeri Yogyakarta tahun 2015-2019, program utama yang diambil Pengadilan Negeri Yogyakarta adalah: 

Peningkatan manajemen peradilan umum, meliputi penyelesaian perkara

yang

sederhana,

tertib,

tepat

waktu

dan

akuntabel;

penyediaan dana pos bantuan hukum untuk masyarakat; pemberian uang makan terdakwa serta pengamanan persidangan 

Program Dukungan manajemen dan dukungan teknis lainnya, meliputi peningkatan kualitas SDM;



Program penyediaan dukungan sarana dan prasarana yang memadai; pengembangan sistem informasi peradilan.

b. Program Kegiatan Pokok Kegiatan

pokok

dalam

rencana

strategis

Pengadilan

Negeri

Yogyakarta tidak dapat lepas dari program utama. Kegiatan pokok merupakan penjabaran dari program utama tersebut.

12

Kegiatan - kegiatan untuk program peningkatan manajemen peradilan umum diantaranya adalah: 1. Meningkatnya penyelesaian perkara 2. Peningkatan akseptabilitas putusan Hakim 3. Peningkatan efektifitas pengelolaan perkara 4. Peningkatan aksesibilitas masyarakat terhadap peradilan (acces to justice) 5. Meningkatnya kepatuhan terhadap putusan pengadilan 6. Meningkatnya kualitas pengawasan Kegiatan untuk program dukungan manajemen dan dukungan teknis lainnya diantaranya adalah: Pembinaan administrasi dan pengelolaan keuangan Badan Urusan Administrasi ( layanan perkantoran ) yang meliputi pembayaran gaji dan tunjangan, penyelenggaraan operasional dan pemeliharaan perkantoran, Obat-obatan, pakaian pramubakti, rapat / koordinasi, perawatan kendaraan. Sedangkan untuk program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur Mahkamah Agung yaitu pengadaan sarana dan prasarana di lingkungan peradilan tingkat pertama, tahun 2015 ini Pengadilan Negeri Yogyakarta mendapatkan alokasi dana untuk pengadaan sarana berupa Server. c. Perjanjian Kinerja ( Dokumen Penetapan Kinerja ) 2015 Dokumen penetapan kinerja merupakan dokumen pernyataan kinerja perjanjian kinerja antara atasan dengan bawahan untuk mewujudkan target kinerja tertentu. Dokumen penetapan kinerja memuat pernyataan dan lampiran formulir yang mencantumkan sasaran strategis indikator kinerja beserta target kinerja dan anggaran

No 1 1

SASARAN INDIKATOR KINERJA 2 3 Meningkatnya a. Persentase mediasi yang penyelesaian perkara menjadi akta perdamaian b.Persentase sisa perkara Perdata Permohonan yang diselesaiakan:

TARGET 4 3% 100%

13

2.

3

4

Peningaktan Akseptabilitas Putusan Hakim

Peningaktan efektifitas Pengelolaan perkara

Peningkatan

c. Persentase sisa perkara perdata gugatan yang diselesaiakan d. Persentase sisa perkara Pidana yang diselesaiakan e. Persentase sisa perkara PHI yang diselesaikan f. Persentase sisa perkara Tipikor yang diselesaikan g. Persentase perkara perdata pemohonan yang diselesaiakan h. Persentase perkara perdata gugatan yang diselesaiakan i. Persentase perkara Pidana yang diselesaiakan j. Persentase perkara PHI yang diselesaiakan k. Persentase perkara TIPIKOR yang diselesaiakan l. Persentase perkara yang diselesaikan dalam jangka waktu maksimal 5 bulan m. Persentase perkara yang diselesaikan dalam jangka waktu lebih 5 bulan a. Persentase perkara yang tidak mengajukan upaya hukum Banding b. Prosentase perkara yang tidak mengajukan upaya hukum Kasasi c. Presentase perkara yang tidak mengajukan upaya hukum Peninjauan Kembali a. Persentase berkas perkara yang diajukan kasasi dan PK yang disampaikan secara lengkap b. Persentase berkas yang diregister dan siap didistribusikan ke Majelis c. Persentase penyampaian pemberiatahuan relaas putusan tepat waktu, tempat dan para pihak d. Persentase penyitaan tepat waktu dan tempat e. Ratio Majelis Hakim terhadap perkara f. Prosentase responden yang puas terhadap proses peradilan a. Persentase perkara prodeo

100% 100% 100% 100% 93% 75% 76% 70% 60% 100%

0%

56%

51%

99,7%

100%

100%

100%

100% 50% 75% 100%

14

Aksesibilitas terhadap peradilan (acces to justice)

5

Meningkatnya kepatuhan terhadap putusan pengadilan

6

Meningkatnya kualitas pengawasan

yang diselesaikan

b. Persentase masyarakat pencari keadilan yang mendapat layanan bantuan Hukum (POSBAKUM) c. Persentase amar putusan perkara yang menarik perhatian masyarakat yang dapat diakses online dalam waktu maksimal 1 (satu) hari kerja sejak diputus Persentase permohonan eksekusi atas putusan perkara perdata yang berkekuatan hukum tetap yang ditindak lanjuti a. Persentase pengaduan masyarakat yang ditindak lanjuti b. Persentase temuan hasil pemeriksaan yang ditindak lanjuti

100%

10%

20%

100% 100%

15

BAB III AKUNTABILITAS KINERJA

A. CAPAIAN KINERJA ORGANISASI Capaian

Kinerja

dapat

dilihat

dari

Pengukuran

kinerja

yang

merupakan perbandingan antara target dengan pencapaian / realisasi kinerja selama satu tahun anggaran. Pengukuran kinerja ini dilakukan instansi pada setiap berakhir suatu periode. Hal ini dilakukan untuk mengetahui capaian kinerja organisasi dari target - target yang telah ditentukan selama satu periode dalam rangka pencapaian rencana / sasaran jangka menengah. Berikut adalah tabel pengukuran kinerja yang memuat sasaran strategis, indikator kinerja target yang direncanakan beserta realisasi pada akhir tahun 2015 di satuan kerja pengadilan Negeri Yogyakarta. Dari tabel akan terlihat prosentase keberhasilan dari masing-masing kegiatan yang ditargetkan. Sebelum melakukan pengukuran kinerja dengan memperbandingkan antara target yang telah ditentukan dengan realisasi yang telah dicapai selama tahun 2015, berikut disampaikan terlebih dahulu rekapitulasi perkara selama tahun 2015 untuk mengetahui prosentase penyelesaian perkara selama satu tahun.

Tabel 1. Rekapitulasi jumlah perkara perdata dalam tahun 2015 Pengadilan Negeri Yogyakarta

NO 1

PERKARA PERDATA GUGATAN Sisa tahun 2014

JUMLAH

Prosentase Penyelesaian

2

Masuk dalam tahun 2015

164

3

Putus tahun 2015

137

4

Dicabut tahun 2015

22 Gugatan :

5

Para pihak minta banding

29

100%

6

Para pihak minta Kasasi

14

100%

7

PK ( Peninjauan Kembali )

2

100%

68

66%

16 LAKIP Pengadilan Negeri Yogyakarta th. 2015

NO 1

PERKARA PERDATA PERMOHONAN Sisa tahun 2014

JUMLAH


2


151

3 4

Putus Dicabut

123 24 Permohonan:

9

PERKARA MEDIASI

JUMLAH

Jumlah Perkara yang di mediasi Jumlah mediasi yang menjadi akta perdamaian

Prosentase 49 5 Mediasi:

Perkara yang selesai dlm waktu 5 bulan Perkara yg selesai dlm waktu lebih dari 5 bulan Permohonan eksekusi Permohonan eksekusi yang ditindaklanjuti Permohonan Perkara Prodeo Perkara Prodeo yang diselesaikan

90%

10%

133

100%

4

3%

16 4

25%

3 3

100%

Tabel 2. Rekapitulasi jumlah perkara pidana dalam tahun 2015 Pengadilan Negeri Yogyakarta NO PERKARA PIDANA

JUMLAH Prosentase penyelesaian biasa 70 Biasa :

1

Sisa tahun 2014

2


401

3

Putus tahun 2015

403

4

Terdakwa / Jaksa minta banding Terdakwa / Jaksa minta Kasasi

5

86%

32

100%

18

100%


6

PK ( Peninjauan Kembali )

-

0

7

Terdakwa minta grasi

-

0

NO PIDANA CEPAT/RINGAN/LALU LINTAS 1 Sisa tahun 2014

JUMLAH Cepat/ringan

Posentase Penyelesaian Lalu lintas -

-

2


967

20.863 Cepat/ringan: 100%

3

Putus tahun 2015

967

20.863 Lalu lintas :

100%

Tabel 3. Rekapitulasi jumlah perkara PHI dalam tahun 2015 Pengadilan Negeri Yogyakarta NO

PERKARA PHI

JUMLAH


1

Sisa tahun 2014

4 PHI

2

7

3

Masuk dalam tahun 2015 Putus tahun 2015

4

Damai tahun 2015

2

100%

5

Para pihak menerima

2

100%

6

Para pihak minta Kasasi

1

100%

82%

9

Tabel 4. Rekapitulasi jumlah perkara Tindak Pidana Korupsi/TIPIKOR dalam tahun 2015 Pengadilan Negeri Yogyakarta NO

PERKARA TIPIKOR

1

Sisa tahun 2014

2


22

3

Putus tahun 2015

25

4

Terdakwa / Jaksa minta banding Terdakwa / Jaksa minta Kasasi

16

100%

11

100%

5

JUMLAH

Prosentase penyelesaian 5 Tipikor :

93%


Tabel 6. Rasio Hakim terhadap perkara Jumlah majelis hakim tahun 2015 9 majelis

Jumlah perkara yang ditangani majelis tahun 2015

Perbandingan rata-rata majelis terhadap perkara

Perdata

:164

18

perkara

Pidana

:401

45

perkara

3

perkara

5

perkara

3 Majelis

PHI

:9

5 Majelis

Tipikor : 25

Dengan rata-rata jumlah majelis 9 ( sembilan ) selama tahun 2015, maka untuk perkara perdata masing-masing majelis menangani 18 perkara selama satu tahun. Dan untuk perkara pidana masing-masing majelis ratarata menangani 45 perkara dalam satu tahun. Sedangkan untuk perkar PHI dengan Majelis berjumlah 3 selama satu tahun masing- masing Majelis menangani 3 perkara dan untuk perkara Tipikor dengan 5 Majelis dalam satu tahun menangani 5 perkara. Dari jumlah-jumlah tersebut jika dibandingkan dengan target kinerja sesuai dengan rencana strategis yang telah disusun pada Pengadilan Negeri Yogyakarta akan diperoleh data sebagai berikut: No 1

Meningkatnya penyelesaian perkara

Indikator

Target

Realisasi

Capaian

a.Persentase mediasi yang menjadi akta perdamaian b.Persentase sisa perkara Perdata Permohonan yang diselesaiakan: c. Persentase sisa perkara perdata gugatan yang diselesaiakan d. Persentase sisa perkara Pidana yang diselesaikan e. Persentase sisa perkara PHI yang diselesaikan f. Persentase sisa perkara Tipikor yang diselesaikan g. Persentase perkara perdata pemohonan

3%

10%

330%

100%

100%

100%

100%

100%

100%

100%

100%

100%

100%

100%

100%

100%

100%

100%

93%

90%

96%


2

3

Peningkatan Aksebilitas Putusan Hakim

Peningaktan efektifitas pengelolaan penyelesaian perkara

yang diselesaiakan h. Persentase perkara perdata gugatan yang diselesaikan i. Persentase perkara Pidana yang diselesaikan j. Persentase perkara PHI yang diselesaiakan k. Persentase perkara TIPIKOR yang diselesaiakan l. Persentase perkara yang diselesaikan dalam jangka waktu maksimal 5 bulan m. Persentase perkara yang diselesaikan dalam jangka waktu lebih 5 bulan a. Persentase perkara yang tidak mengajukan upaya hukum Banding b. Prosentase perkara yang tidak mengajukan upaya hukum Kasasi c. Prosentase Perkara yang tidak mengajukan upaya hukum Peninjauan Kembali a. Persentase berkas yang diajukan kasasi dan PK yang disampaikan secara lengkap b. Persentase berkas yang diegister dan siap didistribusikan ke Majelis c. Persentase penyampaian pemberiatahuan relaas putusan tepat waktu dan tempat d. Persentase penyitaan tepat waktu dan tempat e. Ratio Majelis Hakim terhadap perkara f. Prosentase responden yang puas terhadap

75%

66%

88%

76%

86%

113%

70%

82%

117%

60%

93%

155%

100%

97%

97%

0%

3%

0%

56%

69%

123%

51%

83%

162%

99,7%

99,3%

99,5%

100%

100%

100%

100%

100%

100%

100%

100%

100%

100%

100%

100%

100%

100%

100%

80%

0%

0%


4.

5

6

Peningkatan Aksepbilitas terhadap peradilan

Meningkatnya kepatuhan terhadap putusan pengadilan Meningkatnya kualitas pengawasan

proses peradilan a. Persentase perkara prodeo yang diselesaikan b. Persentase masyarakat pencari keadilan yang mendapat layanan bantuan Hukum (POSBAKUM) c. Persentase amar putusan perkara yang menarik perhatian masyarakat yang dapat diakses online dalam waktu maksimal 1 (satu) hari kerja sejak diputus Persentase permohonan eksekusi atas putusan perkara perdata yang berkekuatan hukum tetap yang ditindak lanjuti a. Persentase pengaduan masyarakat yang ditindak lanjuti b. Persentase temuan hasil pemeriksaan eksternal yang ditindak lanjuti

100%

100%

100%

100%

100%

100%

10%

10%

100%

20%

25%

125%

100%

100%

100%

100%

0%

0%

B. Analisis Akuntabilitas Kinerja Laporan akuntabilitas kinerja merupakan ikhtisar pencapaian sasaran sebagaimana ditetapkan dalam dokumen penetapan kinerja. Terdapat 6 (enam) sasaran kinerja yang didalamnya terdapat indikator-indikator kinerja sebagai acuan dalam mengukur capaian kinerja selama satu tahun untuk diperbandingkan dengan target yang telah ditentukan sebelumnya dalam penetapan kinerja. Berdasarkan pengukuran kinerja diatas sasaran-sasaran tersebut dapat diuraikan sebagai berikut: 1. Meningkatnya Penyelesaian Perkara Sasaran tersebut mempunyai 13 indikator kinerja diantaranya: 1) Prosentase mediasi yang menjadi akta perdamaian Target yang ditetapkan untuk indikator ini adalah 3%. Jumlah perkara yang dilakukan mediasi pada tahun 2015 sebanyak 49 perkara mediasi. Dari 49 perkara yang dimediasi 5 (lima) perkara


berhasil menjadi akta perdamaian. Dengan demikian tingkat keberhasilan mendiasi menjadi akta perdamaian adalah 10%. Pencapaian target digambarkan sebagai berikut: Indikator kinerja

Target Realisasi

Prosentase mediasi yang

3%

10%

Prosentase 333%

menjadi akta perdamaian Prosentase capaian adalah perbandingan antara target dengan realisasi yang dicapai pada tahun 2015, dengan demikian 10 / 3 x 100% = 333%. Dengan demikian pencapaian target telah tecapai, bahkan melebihi target. Jika dibandingkan dengan penyelesaian perkara melalui mediasi dua tahun ke belakang dapat digambarkan dalam tabel sebagai berikut: Keterangan

2013

2014

2015

5

7

5

Jumlah perkara yang diselesaian melalui mediasi

2) Prosentase sisa perkara perdata permohonan yang diselesaikan Target yang ditetapkan untuk indikator ini adalah 100%. Dari jumlah sisa perkara perdata permohonan tahun 2014 sebanyak 9 perkara dapat diselesaikan pada tahun 2015 sebanyak 9 perkara. Sehingga prosentase realisasi untuk perkara gugatan pada akhir 2015 adalah 100%. Pencapaian target digambarkan sebagai berikut: Indikator kinerja

Target Realisasi Prosentase

Prosentase sisa perkara perdata

100%

100%

100%

permohonan yang diselesaikan Prosentase capaian adalah perbandingan antara target dengan realisasi yang dicapai pada tahun 2015, dengan demikian 100 / 100 x 100% = 100%. Dengan demikian pencapaian target penyelesaian sisa perkara tahun sebelumnya dapat terrealisasi secara penuh. Jika dibandingkan dengan Persentase penyelesaian sisa perkara dua tahun ke belakang dapat digambarkan dalam tabel sebagai berikut :


Indikator kinerja Sisa Perkara Perdata

Tahun

Target

Realisasi

Capaian

2013

100%

100%

100%

2014

100%

100%

100%

2015

100%

100%

100%

Permohonan Sisa Perkara Perdata Permohonan Sisa Perkara Perdata Permohonan

3) Prosentase sisa perkara perdata gugatan yang diselesaikan Target yang ditetapkan untuk indikator ini adalah 100%. Dari jumlah sisa perkara perdata gugatan tahun 2015 sebanyak 68 perkara dapat diselesaikan pada tahun 2015 sebanyak 68 perkara. Sehingga prosentase realisasi untuk perkara gugatan pada akhir 2015 adalah 100%. Pencapaian target digambarkan sebagai berikut: Indikator kinerja


Prosentase sisa perkara perdata

100%

100%

100%

gugatan yang diselesaikan

Prosentase capaian adalah perbandingan antara target dengan realisasi yang dicapai pada tahun 2015, dengan demikian 100 / 100 x 100% = 100%. Dengan demikian pencapaian target penyelesaian sisa perkara tahun sebelumnya dapat terrealisasi secara penuh. Jika dibandingkan dengan Persentase penyelesaian sisa perkara Perdata Gugatan dua tahun ke belakang dapat digambarkan dalam tabel sebagai berikut : Indikator kinerja Sisa Perkara Perdata

Tahun

Target

Realisasi

Capaian

2013

100%

100%

100%

2014

100%

100%

100%

Gugatan Sisa Perkara Perdata Gugatan


Sisa Perkara Perdata

2015

100%

100%

100%

Gugatan

4) Prosentase sisa perkara pidana biasa yang diselesaikan Target yang ditetapkan untuk indikator ini adalah 100%. Dari jumlah sisa perkara pidana biasa tahun 2014 sebanyak 70 perkara dapat diselesaikan pada tahun 2015 sebanyak 70 perkara. Sehingga prosentase realisasi untuk perkara pidana biasa pada akhir 2015 adalah 100%. Pencapaian target digambarkan sebagai berikut: Indikator kinerja


Prosentase sisa perkara pidana

100%

100%

100%

biasa yang diselesaikan Prosentase capaian adalah perbandingan antara target dengan realisasi yang dicapai pada tahun 2015, dengan demikian 100 / 100 x 100% = 100%. Dengan demikian pencapaian target penyelesaian perkara pidana biasa dapat terealisasi secara penuh. Jika dibandingkan dengan Persentase penyelesaian sisa perkara Pidana Biasa dua tahun ke belakang dapat digambarkan dalam tabel sebagai berikut : Indikator kinerja

Tahun

Target

Realisasi

Capaian

Sisa Perkara Pidana Biasa

2013

100%

100%

100%


2014

100%

100%

100%


2015

100%

100%

100%

5) Prosentase sisa perkara PHI yang diselesaikan Target yang ditetapkan untuk indikator ini adalah 100%. Dari jumlah sisa perkara PHI tahun 2014 sebanyak 4 perkara dapat diselesaikan pada tahun 2015 sebanyak 4 perkara. Sehingga prosentase realisasi untuk perkara PHI pada akhir 2015 adalah 100%.


Pencapaian target digambarkan sebagai berikut: Indikator kinerja


Prosentase sisa perkara PHI

100%

100%

100%

yang diselesaikan Prosentase capaian adalah perbandingan antara target dengan realisasi yang dicapai pada tahun 2015, dengan demikian 100 / 100 x 100% = 100%. Dengan demikian pencapaian target penyelesaian perkara PHI dapat terealisasi secara penuh. Jika dibandingkan dengan Persentase penyelesaian sisa perkara PHI dua tahun ke belakang dapat digambarkan dalam tabel sebagai berikut : Indikator kinerja

Tahun

Target

Realisasi

Capaian

Sisa Perkara PHI

2013

100%

100%

100%

Sisa Perkara PHI

2014

100%

100%

100%

Sisa Perkara PHI

2015

100%

100%

100%

6) Prosentase sisa perkara Tipikor yang diselesaikan Target yang ditetapkan untuk indikator ini adalah 100%. Dari jumlah sisa perkara Tipikor tahun 2014 sebanyak 5 perkara dapat diselesaikan pada tahun 2015 sebanyak 5 perkara. Sehingga prosentase realisasi untuk perkara Tipikor pada akhir 2015 adalah 100%. Pencapaian target digambarkan sebagai berikut: Indikator kinerja


Prosentase sisa perkara Tipikor

100%

100%

100%

yang diselesaikan

Prosentase capaian adalah perbandingan antara target dengan realisasi yang dicapai pada tahun 2015, dengan demikian 100 / 100 x 100% = 100%. Dengan demikian pencapaian target penyelesaian perkara Tipikor dapat terealisasi secara penuh. Jika dibandingkan dengan Persentase penyelesaian sisa perkara


TIPIKOR dua tahun ke belakang dapat digambarkan dalam tabel sebagai berikut : Indikator kinerja

Tahun

Target

Realisasi

Capaian

Sisa Perkara Pidana Korupsi

2013

100%

100%

100%


2014

100%

100%

100%


2015

100%

100%

100%

7) Prosentase Perkara Perdata Permohonan yang diselesaikan Target yang ditetapkan untuk indikator ini adalah 93%. Dari jumlah perkara perdata permohonan sebanyak 154 perkara dapat diselesaikan pada tahun 2015 sebanyak 112 perkara, perkara dicabut 26. Sehingga prosentase realisasi untuk perkara pidana biasa pada akhir 2015 adalah 90%. Pencapaian target digambarkan sebagai berikut: Indikator kinerja


Prosentase perkara perdata

93%

90%

97%

permohonan yang diselesaikan Prosentase capaian adalah perbandingan antara target dengan realisasi yang dicapai pada tahun 2015, dengan demikian 90 / 93 x 100% = 97%. Dengan demikian pencapaian target penyelesaian perkara perdata permohonan dapat terrealisasi secara penuh, bahkan melebihi prosentase yang ditetapkan. Jika dibandingkan dengan penyelesaian perkara perdata permohonan dalam dua tahun terakhir Keterangan

Tahun 2013

Tahun 2014

Tahun 2015

Sisa Tahun Lalu

57

10

11

Perkara Masuk

388

110

151

Perkara Putus

436

109

138

Sisa

9

11

24

Persentase

97.97%

90.83%

90%


8) Prosentase Perkara Perdata Gugatan yang diselesaikan Target yang ditetapkan untuk indikator ini adalah 75%. Dari jumlah perkara perdata gugatan sebanyak 164 perkara, gugur/cabut 22 perkara, dapat diselesaikan pada tahun 2015 sebanyak 69 perkara. Sehingga prosentase realisasi untuk perkara Perdata Gugatan pada akhir 2015 adalah 50%. Pencapaian target digambarkan sebagai berikut: Indikator kinerja


Prosentase perkara perdata

75%

50%

67%

gugatan yang diselesaikan

Prosentase capaian adalah perbandingan antara target dengan realisasi yang dicapai pada tahun 2015, dengan demikian 50 / 75 x 100% = 67%. Dengan demikian pencapaian target penyelesaian perkara perdata gugatan tidak dapat mencapai target. Hal ini disebabkan berbagai faktor-faktor yang tidak dapat terprediksi seperti misal penundaan yang dilakukan oleh hakim/majelis dikarenakan pihak yang tidak datang atau sebab lain yang menyebabkan ditundanya suatu perkara. Jika dibandingkan dengan penyelesaian perkara perdata gugatan dua tahun ke belakang dapat digambarkan dalam tabel berikut. Keterangan

Tahun 2013

Tahun 2014

Tahun 2015

Perkara Masuk

203

190

164

Perkara Putus

139

127

Sisa

64

63

91 73

Persentase

97.97%

90.83%

50%

9) Prosentase Perkara Pidana yang diselesaikan Target yang ditetapkan untuk indikator ini adalah 76%. Dari jumlah perkara pidana sebanyak 401 perkara dapat diselesaikan pada tahun 2015 sebanyak 333 perkara. Sehingga prosentase realisasi untuk perkara pidana pada akhir 2015 adalah 83%. Pencapaian target digambarkan sebagai berikut:


Indikator kinerja


Prosentase perkara pidana

76%

83%

109%

khusus yang diselesaikan

Prosentase capaian adalah perbandingan antara target dengan realisasi yang dicapai pada tahun 2015, dengan demikian 83 / 76 x 100% = 109%. Dengan demikian penyelesaian perkara pidana sesuai dengan yang ditargetkan, bahkan melebihi target.

10) Prosentase Perkara PHI yang diselesaikan Target yang ditetapkan untuk indikator ini adalah 70%. Dari jumlah perkara

PHI sebanyak 7 perkara, damai 2, dapat diselesaikan

pada tahun 2015 sebanyak 5 perkara. Sehingga prosentase realisasi untuk perkara PHI pada akhir 2015 adalah 100%. Pencapaian target digambarkan sebagai berikut: Indikator kinerja


Prosentase perkara PHI yang

70%

100%

143%

diselesaikan

Jika dibandingkan dengan perkara PHI yang diselesaikan dalam dua tahun ke belakang dapat digambarkan dalam tabel berikut ini : Keterangan

Tahun 2013

Tahun 2014

Tahun 2015

Perkara Masuk Sisa

10 7 3

13 9 4

7 7 0

Persentase

70%

69.23%

100%

Perkara Putus

Prosentase capaian adalah perbandingan antara target dengan realisasi yang dicapai pada tahun 2015, dengan demikian 100 / 70 x 100% = 143%. Dengan demikian penyelesaian perkara pidana telah mencapai target, bahkan melebihi target yang ditetapkan.


11) Prosentase Perkara Tipikor yang diselesaikan Target yang ditetapkan untuk indikator ini adalah 60%. Dari jumlah perkara

Tipikor sebanyak 22 perkara dapat diselesaikan pada

tahun 2015 sebanyak 20 perkara. Sehingga prosentase realisasi untuk perkara Tipikor pada akhir 2015 adalah 91%. Pencapaian target digambarkan sebagai berikut: Indikator kinerja


Prosentase perkara Tipikor yang

60%

91%

152%

diselesaikan Prosentase capaian adalah perbandingan antara target dengan realisasi yang dicapai pada tahun 2014, dengan demikian 91 / 60 x 100% = 152%. Dengan demikian penyelesaian perkara pidana biasa sesuai dengan yang ditargetkan, bahkan melebihi target. jika dibandingkan dengan penyelesaian perkara Tipikor dalam dua tahun ke belakang dapat digambarkan dalam tabel berikut : Keterangan

Tahun 2013

Tahun 2014

Tahun 2015

Perkara Masuk Sisa

51 40 11

22 17 5

22 20 2

Persentase

78,43%

77.27%

91%

Perkara Putus

12) Prosentase Perkara yang diselesaikan dalam jangka waktu maksimal 5 (lima) bulan Target yang ditetapkan untuk indikator ini adalah 100%. Dari jumlah perkara yang diselesaikan dalam jangka waktu maksimal 5 ( lima ) bulan sebanyak 137 perkara dapat diselesaikan pada tahun 2015 sebanyak 133 perkara. Sehingga prosentase realisasi untuk indikator ini pada akhir 2015 adalah 97% Pencapaian target digambarkan sebagai berikut: Indikator kinerja


Prosentase perkara yang

100%

97%

97%

diselesaikan dalam jangka waktu maksimal 6 (enam) bulan


Prosentase capaian adalah perbandingan antara target dengan realisasi yang dicapai pada tahun 2015, dengan demikian 97 / 100 x 100% = 97%. Dengan demikian penyelesaian perkara yang diselesaikan dalam jangka waktu maksimal 5 ( lima ) bulan belum sesuai dengan yang ditargetkan.

13) Prosentase Perkara yang diselesaikan dalam jangka waktu lebih dari 5 ( Lima ) bulan Target yang ditetapkan untuk indikator ini adalah 0%. Dari jumlah perkara 137 perkara, yang diselesaikan dalam jangka waktu lebih dari 5 ( lima ) bulan sebanyak 4 perkara. Sehingga prosentase realisasi untuk indikator ini pada akhir 2015 adalah 3%. Pencapaian target digambarkan sebagai berikut: Indikator kinerja


Prosentase perkara yang

0%

3%

0%

diselesaikan dalam jangka waktu maksimal 5 ( lima ) bulan

Prosentase capaian adalah perbandingan antara target dengan realisasi yang dicapai pada tahun 2015, dengan demikian 3/0 x 100% = 0%. Dengan demikian penyelesaian perkara yang diselesaikan dalam jangka waktu lebih dari 5 (lima) bulan sesuai dengan yang ditargetkan.

2. Peningkatan Akseptabilitas Putusan Hakim Untuk mengetahui pencapaian tingkat akseptabilitas putusan hakim atas masyarakat pencari keadilan terdapat 3 (tiga) indikator untuk mengukurnya. Indikator tersebut diantaranya adalah: 1) Prosentase perkara Perdata, Pidana dan Tipikor yang tidak mengajukan upaya hukum banding Target yang ditetapkan untuk indikator ini adalah 56%. Dari jumlah perkara perdata sebanyak 137 perkara yang tidak mengajukan upaya hukum banding sebanyak 108 perkara. Untuk Perkara Pidana dari jumlah perkara 403 perkara yang tidak mengajukan


banding 371 perkara dan perkara Tipikor dari 25 perkara tidak mengajukan banding 16 perkara. Sehingga prosentase realisasi untuk indikator ini pada akhir 2015 adalah 69%. Pencapaian target digambarkan sebagai berikut: Indikator kinerja


Prosentase perkara yang tidak

56%

69%

123%

mengajukan upaya hukum banding

Prosentase capaian adalah perbandingan antara target dengan realisasi yang dicapai pada tahun 2015, dengan demikian 69 / 56 x 100% = 123%. Dengan demikian jumlah perkara yang tidak mengajukan upaya hukum banding telah mencapai target, bahkan melebihi taget.

2) Prosentase perkara Perdata, Pidana, PHI dan Tipikor yang tidak mengajukan upaya hukum kasasi Target yang ditetapkan untuk indikator ini adalah 51%. Dari jumlah perkara perdata sebanyak 137 perkara yang tidak mengajukan upaya hukum kasasi sebanyak 123 perkara, sedang untuk perkara Pidana dari 403 perkara yang tidak mengajukan upaya hukum kasasi sebanyak 385 perkara, untuk perkara PHI dari jumlah 9 tidak mengajukan kasasi sebanyak 8 perkara dan untuk perkara Tipikor dari jumlah 25 perkara tidak mengajukan Kasasi 14 perkara. Sehingga prosentase realisasi untuk indikator ini pada akhir 2015 adalah 83%. Pencapaian target digambarkan sebagai berikut:

Indikator kinerja Prosentase perkara yang tidak

Target Realisasi Prosentase 51%

83%

162%

mengajukan upaya hukum kasasi Prosentase capaian adalah perbandingan antara target dengan realisasi yang dicapai pada tahun 2015, dengan demikian 83 / 51 x 100% = 162%. Dengan demikian jumlah perkara yang tidak


mengajukan upaya hukum kasasi sudah mencapai target, bahkan melebihi yang ditargetkan.

3) Prosentase perkara perdata, Pidana, PHI dan Tipikor yang tidak mengajukan upaya hukum Peninjauan Kembali Target yang ditetapkan untuk indikator ini adalah 99,7%. Dari jumlah perkara perdata sebanyak 137 perkara yang tidak mengajukan upaya hukum Peninjauan Kembali sebanyak 135 perkara, untuk perkara Pidana dari 403 perkara tidak ada yang mengajukan Peninjauan Kembali Sehingga prosentase realisasi untuk indikator ini pada akhir 2015 adalah 99,8%. Pencapaian target digambarkan sebagai berikut: Indikator kinerja


Prosentase perkara yang tidak

99,7%

99,5%

99,8%

mengajukan upaya hukum Peninjauan Kembali

Prosentase capaian adalah perbandingan antara target dengan realisasi yang dicapai pada tahun 2015, dengan demikian 99,5 / 99,7 x 100% = 99,8%. Dengan demikian jumlah perkara yang tidak mengajukan upaya hukum Peninjauan Kembali telah mencapai target.

3. Peningkatan Efektifitas pengelolaan Perkara Untuk mengetahui pencapaian tingkat efektifitas penglolaan perkara terdapat 6 (enam) indikator untuk mengukurnya. Indikator tersebut diantaranya adalah: 1) Prosentase berkas perkara yang diajukan Banding, Kasasi dan PK yang disampaikan secara lengkap Target yang ditetapkan untuk indikator ini adalah 100%. Dari jumlah berkas perkara yang diajukan banding, kasasi dan PK sebanyak 123 berkas perkara baik perkara perdata , pidana, PHI maupun Tipikor sebanyak 123 berkas dapat disampaikan secara lengkap. Sehingga prosentase realisasi untuk indikator ini adalah 100%.


Pencapaian target digambarkan sebagai berikut: Indikator kinerja


Prosentase berkas perkara yang

100%

100%

100%

diajukan banding, kasasi, dan PK yang disampaikan secara lengkap

Prosentase capaian adalah perbandingan antara target dengan realisasi yang dicapai pada tahun 2015, dengan demikian 100 / 100 x 100% = 100%. Dengan demikian pencapaian indikator ini dapat memenuhi target.

2) Prosentase berkas yang diregister dan siap didistribusikan ke majelis Target yang ditetapkan untuk indikator ini adalah 100%. Dari jumlah berkas perkara masuk selama tahun 2015 sebanyak 22.575 berkas perkara baik perkara perdata , pidana ( Pidana Biasa maupun Tilang dan Tipiring), PHI dan Tipikor secara keseluruhan sebanyak 22.575 berkas dapat disampaikan secara lengkap. Sehingga prosentase realisasi untuk indikator ini adalah 100%. Pencapaian target digambarkan sebagai berikut: Indikator kinerja


Prosentase berkas perkara yang

100%

100%

100%

diajukan banding, kasasi, dan PK yang disampaikan secara lengkap



3) Prosentase penyampaian relaas putusan tepat waktu, tempat dan para pihak Target yang ditetapkan untuk indikator ini adalah 100%. Dari jumlah berkas perkara sebanyak 745 berkas perkara baik perkara perdata, pidana, Phi dan Tipikor sebanyak 745 berkas dapat disampaikan tepat waktu, tempat dan para pihak. Sehingga prosentase realisasi untuk indikator ini adalah 100%. Pencapaian target digambarkan sebagai berikut: Indikator kinerja


Prosentase penyampaian relaas

100%

100%

100%

putusan tepat waktu, tempat dan para pihak


4) Prosentase penyitaan tepat waktu dan tempat Target yang ditetapkan untuk indikator ini adalah 100%. Dari jumlah berkas permohonan penyitaan yang masuk selama tahun 2015 sebanyak

525 berkas,

sebanyak 525 berkas dapat

diselesaikan tepat waktu dan tempat. Sehingga prosentase realisasi untuk indikator ini adalah 100%. Pencapaian target digambarkan sebagai berikut: Indikator kinerja


Prosentase penyitaan tepat

100%

100%

100%

waktu dan tempat



5) Ratio majelis terhadap perkara Target yang ditetapkan untuk indikator ini adalah 100%. Dari jumlah perkara yang ditangani majelis selama tahun 2015 sebanyak 594 berkas baik perkara perdata, pidana, PHI dan Tipikor sebanyak 594 berkas dapat tertangani oleh majelis. Sehingga prosentase realisasi untuk indikator ini adalah 100%. Pencapaian target digambarkan sebagai berikut: Indikator kinerja

Target

Ratio majelis terhadap

100%

Realisasi

Prosentase

100%

100%

perkara


6) Prosentase responden yang puas terhadap proses peradilan Terget yang ditetapkan untuk indikator ini adalah 80%. Namun pada pengadilan tingkat pertama sebagaimana Pengadilan Negeri Yogyakarta

belum

mempunyai

sarana

ataupun

mekanisme

semacam kuesioner untuk melakukan survey tersebut. Dengan demikian unutk indikator kepuasan responden terhadap proses peradilan ini belum dapat terlaksana. Sehingga prosentase realisasi adalah 0%.

4. Peningkatan Aksesibilitas Masyarakat terhadap Peradilan (access to justice) Terdapat 3 (tiga) indikator untuk mengukur tingkat aksesibilitas masyarakat terhadap aperadilan, diantaranya: 1) Prosentase perkara prodeo yang diselesaikan Alokasi dana / pos dari APBN yang tertuang dalam DIPA Tahun Anggaran 2015 untuk pembebasan biaya perkara prodeo sebesar Rp. 7.600.000 (tujuh juta enam ratus ribu rupiah) untuk 16 (enam belas) perkara.


Realisasi pada tahun 2015 ada 3 (tiga) pihak yang mengajukan permohonan untuk prodeo ini sehingga dari sisi realisasi anggaran penyerapan tidak maksimal. Sedangkan dari sisi pencapaian realisasi pada Indikator Kinerja Utama perkara prodeo yang diselesaikan mencapai 100% Pencapaian target digambarkan sebagai berikut: Indikator kinerja

Target

Realisasi

Prosentase

Persentase perkara prodeo

100%

100%

100%

yang diselesaikan


2) Prosentase masyarakat pencari keadilan yang mendapat layanan bantuan hukum (POSBAKUM) Di dalam DIPA pengadilan Negeri Yogyakarta Tahun Anggaran 2015 Layanan POSBAKUM dianggarkan untuk jasa Advokat Piket yang tugasnya memberikan konsultasi pada para pencari keadilan, bukan untuk pendampingan di depan Pengadilan. Pada tahun anggaran 2015 ini ada

71 (tujuh puluh satu) orang yang

mengadakan konsultasi di Posbakum. Target yang ditetapkan untuk indikator ini adalah 100%.

3) Persentase amar putusan perkara yang menarik perhatian masyarakat yang dapat diakses secara on line dalam waktu maksimal 1 hari kerja sejak diputus. Selama tahun 2015 terdapat perkara Tipikor yang menarik perhatian. Amar putusan telah dapat diakses secara online dalam website www.pn-yogyakota.go.id. Target yang ditetapkan untuk indikator ini adalah 10%.


Pencapaian target digambarkan sebagai berikut: Indikator kinerja Persentase amar putusan

Target

Realisasi

Prosentase

10%

100%

100%

perkara yang menarik perhatian masyarakat yang dapat diakses onlie dalam waktu maksimal 1 hari kerja sejak diputus


5. Meningkatnya Kepatuhan terhadap Putusan Pengadilan Indikator untuk mengukur tingkat kepatuhan masyarakat terhadap putusan pengadilan adalah dengan mengetahui prosentase permohonan eksekusi atas putusan perkara perdata yang telah berkekuatan hukum tetap yang ditindaklanjuti. Target yang ditetapkan untuk indikator ini adalah 20%. Dari jumlah permohonan yang masuk pada kepaniteraan Pengadilan Negeri Yogyakarta sebanyak 16 permohonan dapat ditindaklanjuti sebanyak 4 perkara / permohonan eksekusi. Dengan demikian prosentase realisasi dari indikator ini adalah 25%. Pencapaian target digambarkan sebagai berikut: Indikator kinerja

Target

Realisasi

Prosentase

Prosentase permohonan

20%

25%

125%

eksekusi atas putusan perkara perdata yang telah berkekuatan hukum tetap yang ditindaklanjuti


Prosentase capaian adalah perbandingan antara target dengan realisasi yang dicapai pada tahun 2015, dengan demikian 25 / 20 x 100% = 125%. Dengan demikian pencapaian indikator ini telah dapat memenuhi target.

6. Meningkatnya Kualitas Pengawasan Ada 2 (dua) indikator untuk mengukur tingkat kualitas pengawasan: 1) Persentase pengaduan masyarakat yang ditindaklanjuti. Selama tahun 2015 ada 2 (dua) pengaduan yang berhubungan dengan perkara yang masuk di Pengadilan Negeri Yogyakarta. Terhadap pengaduan tersebut segera dilakukan tindak lanjut dengan hasil tindak lanjut yang memuaskan. Dengan demikian nilai prosentase capain untuk tindak lanjut terhadap pengaduan dari masyarakat ini adalah 100%.

2) Persentase hasil temuan pemeriksaan eksternal yang ditindaklanjuti. Selama tahun 2015 pemeriksaan yang ada dilakukan oleh instansi internal Mahkamah Agung sendiri baik pemeriksaan rutin dari tingkat banding oleh Pengadilan Tinggi Yogyakarta maupun pemeriksaan oleh Badan Pengawasan Mahkamah Agung RI. Dari hasil pemeriksaan yang oleh Pengadilan Tinggi maupun Badan Pengawas sudah ditindaklanjuti. Dalam hal hasil temuan pemeriksaan yang dilakukan oleh pihak eksternal, selama tahun 2015 tidak ada pemeriksaan yang dilakukan oleh pihak eksternal. Oleh karena itu, pengukuran tingkat pengawasan melalui indikator ini tidak ada pada tahun 2015 ini.

Berdasarkan uraian realisasi dan pencapaian indikator diatas beberapa hal yang dapat disampaikan sebagai pendukung penjelasan sebagai berikut:

a. Meningkatnya Penyelesaian Perkara Termasuk dalam kegiatan pokok penyelesaian perkara ini adalah tingkat penyelesaian sisa perkara tahun sebelumnya dan tingkat penyelesaian perkara yang masuk pada Pengadilan Negeri Yogyakarta selama tahun 2015 dengan cara membandingkan jumlah sisa perkara tahun lalu dengan status penyelesaian perkara tersebut pada akhir tahun. Sedangkan untuk


melihat penyelesaian perkara selama tahun 2015 adalah dengan cara membadingkan jumlah perkara yang masuk pada tahun 2015 dengan jumlah perkara yang dapat diselesaikan pada akhir tahun 2015. Dengan cara tersebut akan terlihat tingkat pencapaian penyelesaian perkara yang disajikan dalam bentuk prosentase. Dari perkara Pidana yang diukur dalam hal ini adalah perkara pidana biasa. Sedangkan untuk perkara perdata adalah perkara permohonan dan perkara gugatan. Juga untuk perkara PHI dan perkara Tipikor. Untuk tahun 2015, penyelesaian perkara perdata gugatan tidak dapat mencapai angka yang ditargetkan. Hal ini disebabkan oleh berbagai faktor baik internal maupun eksternal dan kemungkinan faktor-faktor yang tidak dapat diprediksi. Untuk perkara mediasi yang menjadi akta perdamaian memang melibatkan berbagai pihak yang berperkara dan faktor-faktor yang mempengaruhi sehingga untuk terjadi akta perdamaian sangat tergantung pada itikad baik dari pihak-pihak yang berperkara untuk menyelesaikan secara damai melalui mediasi.

b. Peningkatan akseptabilitas putusan hakim Artinya, sejauh mana putusan yang dijatuhkan hakim itu dapat diterima oleh masyarakat pencari keadilan. Pada tahun 2015 tingkat penerimaan putusan Pengadilan Negeri Yogyakarta oleh masyarakat pencari keadilan rata - rata sebesar 84%. Hal ini berarti sebagian besar pihak yang berperkara tidak mengajukan upaya hukum sebagai bentuk ketidakpuasan terhadap putusan hakim. Dan hal ini adalah sebuah pencapaian yang baik.

c. Peningkatan efektifitas pengelolaan penyelesaian perkara Setiap berkas upaya hukum untuk ditindak lanjuti dan disampaikan kepada tingkat yang lebih tinggi pada Pengadilan Negeri Yogyakarta telah dilakukan dengan tertib sehingga capaian dari indikator kinerja ini tercapai 100%. Hal ini menyadari bahwa pemberkasan untuk upaya banding ini tidak hanya melibatkan satu pihak dan instansi saja juga menyangkut kepentingan pihak yang berperkara sehingga penyelesaian berkas upaya


ini cukup mendapatkan perhatian. Begitu pula dengan penyampaian berkas yang telah diregister ke majelis hakim, penyampaian relaas tepat waktu dan sasaran, ratio permbagian hakim terhadap jumlah perkara dilakukan dengan tertib. Rata-rata pencapaian pada Pengadilan Negeri Yogyakarta tahun 2015 adalah 100%. Terdapat satu indikator dengan pancapaian 0% yaitu prosentase responden yang puas terhadap proses peradilan. Hal ini disebabkan Pengadilan Negeri Yogyakarta belum mempunyai instrumen untuk mengukur kepuasan responden tersebut.

d. Peningkatan aksesibilitas masyarakat terhadap peradilan Capaian kinerja untuk indikator ini tercapai adalah 100% baik pada penyelesaian perkara prodeo dan Pos Bakum. Pada tahun 2015 ada pencari keadilan yang mengajukan untuk prodeo. Dan telah diselesaikan dengan baik. Untuk Pos Bantuan Hukum Pengadilan Negeri Yogyakarta pada tahun 2015 ini telah menerima pihak yang datang untuk mengadakan konsultasi. Untuk indikator akses amar putusan yang bisa diakses secara online, telah dilakukan pada perkara Tipikor, yang mana amar putusan telah bisa diakses dalam jangka waktu 1 hari.

e. Meningkatnya kepatuhan terhadap putusan pengadilan Indikator kinerja dari program ini adalah tingkat tindak lanjut terhadap permohonan eksekusi yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap. Pada tahun 2015 terdapat beberapa permohoanan eksekusi perkara perdata yang sudah berkekuatan hukum tetap. Tingkat pencapaian indikator ini adalah 125%, artinya perbadingan antara target dan realisasi dapat

tercapai

dengan

prosentase

tersebut.

Untuk

prosentase

realisasinya adalah 25%, yaitu dari jumlah permohonan yang masuk dapat ditindaklanjuti 25 persen dari jumlah permohonan tersebut. Hal ini adalah berkat kerjasama dan komunikasi yang baik antara pihak-pihak yang terkait. Kendala dari Eksekusi sendiri adalah adanya perlawanan, sehingga permohonaneksekusi tidak bisa ditindak lanjuti.


C. Realisasi Anggaran Selain pertanggungjawaban dalam hal teknis/fungionalitas pengadilan sebagai lembaga peradilan yang menerima dan memutus suatu perkara, pengadilan

dalam

melaksankan

tugas

dan

fungsinya

didukung

oleh

pelaksanaan anggaran yang tertuang dalam Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) dari APBN. Pada satuan kerja Pengadilan Negeri Yogyakarta terdiri dari: a. DIPA Badan Urusan Administrasi (BUA)/ DIPA 01 b. DIPA Badan Peradilan Umum (BADILUM) / DIPA 03 DIPA 01 dilaksanakan dalam rangka program dukungan manajemen pelaksanaan

tugas

teknis

lainnya

dengan

kegiatan

administrasi

dan

pengelolaan keuangan yaitu layanan perkantoran seperti pembayaran gaji dan tunjangan, operasional perkantoran dan pemeliharaan perkantoran. Pada

tahun

anggaran

2015

Dipa

01

mendapatkan

dana

sebesar

Rp. 18.728.381.000,00 (delapan belas milyar tujuh ratus dua puluh delapan juta tiga ratus delapan puluh satu ribu rupiah) untuk kegiatan perkantoran tersebut diatas. Sedangkan DIPA 03 dilaksanakan untuk program peningkatan manajemen peradilan umum. Pada tahun anggaran 2015 Dipa 03 mendapatkan dana sebesar Rp. 306.991.000,00 (Tiga ratus enam juta sembilan ratus sembilan puluh satu ribu rupiah) untuk kegiatan yang berhubungan dengan administrasi keperkaraan. Berikut adalah tabel realisasi anggaran dari masing-masing DIPA: a. Dipa Badan Urusan Administrasi Program dukungan manajemen dan pelaksanaan tugas teknis lainnya No

Kegiatan

1 2

Belanja Pegawai Belanja Barang Operasional Belanja Barang non Operasional Belanja modal

3 4

total

Pagu (Rp.)

Realisasi (Rp.)

16.283.155.000 15.922.025.657 1.244.486.000 1.238.276.337

% 97,78% 99,50%

281.175.000

195.155.934

69,41%

40.000.000

39.875.000

99,69%

17.848.816.000 17.395.332.928

97,46%


Pada program dukungan manajemen dan pelaksanaan tugas teknis, dari total pagu dipa Rp. 17.848.816.000 dapat terrealisasi 97,46%. Dari rincian kegiatan, terdapat (3) tiga kegiatan yang berhasil menyerap 97% dan 99%

anggaran.

Sedangkan yang paling rendah adalah kegiatan belanja barang non opersional (69,41%) Rendahnya penyerapan disebabkan anggaran kesehatan Hakim Ad Hoc tidak banyak terserap sehingga realisasi anggaran tidak bisa maksimal. b. Dipa Badan Peradilan Umum Program peningkatan manajemen peradilan umum No Kegiatan 1

Peningkatan Manajemen

Pagu (Rp.)

Realisasi (Rp.)

%

306.991.000

283.191.991 92,25%

306.991.000

283.191.991 92,25%

Peradilan Umum total

Pada Dipa Badan Peradilan Umum terserap sebesar 92,25%. Prosentase penyerapan belum maksimal 100% dikarenakan untuk perkara yang mengajukan melalui mekanisme prodeo hanya 3 Perkara tidak sesuai dari target perkara yang ditetapkan yaitu 16 Perkara untuk tahun 2015, demikian pula untuk perkara Hubungan Industrial dari target perkara yang ditetapkan tahun anggaran 2015 sejumlah 10 Perkara yang masuk hanya 7 perkara.


BAB IV PENUTUP

Demikian Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi (LAKIP) tahun 2015 yang memuat laporan pencapaian kinerja Kepaniteraan dan Kesekretariatan Pengadilan Negeri Yogyakarta selama kurun waktu tahun 2015 yang dituangkan dalam 6 target sasaran. Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi (LAKIP) dari Kepaniteraan dan Kesekretariatan Pengadilan Negeri Yogyakarta ini merupakan suatu perwujudan transparansi dan akuntabelnya Pengadilan Negeri Yogyakarta, karena laporan ini melaporkan suatu capaian kinerja selama tahun 2015 dibandingkan dengan rencana kerja yang mengacu pada Rencana Strategis Pengadilan Negeri Yogyakarta. Dengan menganalisa kinerja Pengadilan Negeri Yogyakarta tahun 2015 maka diharapkan adanya suatu langkah nyata untuk meningkatkan kualitas kinerja Pengadilan Negeri Yogyakarta sebagai institusi yang berwibawa, mandiri dan bisa memberikan rasa keadilan terutama dapat dirasakan bagi masyarakat pencari keadilan melalui institusi Pengadilan Negeri Yogyakarta. Dari

hasil

capaian

kinerja

Pengadilan

Negeri

Yogyakarta

keberhasilan yang dicapai pada tahun 2015 adalah meningkatnya penyelesaian perkara dan meningkatnya kinerja pegawai Adapun kendala yang dihadapi adalah dalam penyelesaian perkara terdapat factor-faktor eksternal yang tidak dapat diperhitungkan yang dapat mengambat proses percepatan penyelesaian perkara. Kurangnya pegawai yang berkeompetensi juga akan mempengaruhi kualitas hasil kerja Dengan telah tersusunnya Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) Pengadilan Negeri Yogyakarta tahun 2015 ini secara umum tujuan, sasaran dan kegiatan Satuan kerja Pengadilan Negeri Yogyakarta tahun 2015 dapat dilaksanakan dengan baik, namun demikian masih perlu ditingkatkan agar sasaran dapat tercapai secara maksimal, sehingga dapat lebih meningkatkan pelayanan kepada masyarakat pencari keadilan hinga menuju ke Pengadilan Negeri yang Agung, sesuai dengan visi Pengadilan Negeri Yogyakarta.


LAMPIRAN


BAGAN STRUKTUR ORGANISASI PENGADILAN NEGERI YOGYAKARTA

BAGAN STRUKTUR ORGANISASI PENGADILAN NEGERI YOGYAKARTA Ketua

Wakil Ketua Majelis Hakim Panitera/ Sekretaris

Wakil Panitera/Wakil Sekretaris

Sub Kepaniteraan Perdata

PHI



Sub Bagian Umum

Sub Bagian Keuangan

Sub Bagian Kepegawaian

Tipikor Kelompok Tenaga Funfsional Panitera Pengganti dan Jurusita

GAMBAR. BAGAN STRUKTUR ORGANISASI PENGADILAN NEGERI YOGYAKARTA


LAPORAN AKUNTABILITAS KINERJA INSTANSI PEMERINTAH (LAKIP)

Recommend Documents