2014
LAKIP LAPORAN AKUNTABILITAS KINERJA INSTANSI PEMERINTAH
KATA PENGANTAR
KATA PENGANTAR
Bismillahirrahmannirrahim Assalammu’alaikum Wr.Wb.
Dengan memanjatkan Puji dan Syukur ke Hadirat Allah S.WT. atas limpahan rahmat dan hidayah-Nya kami dapat menuntaskan penyusunan Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi
Pemerintah (LAKIP) Dinas Pendidikan Kabupaten Garut Tahun 2014. Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah ini merupakan pertanggungjawaban Kepala
Dinas
Pendidikan
Kabupaten
Garut
dalam
mengembangkan
program-program
pembangunan pada sektor pendidikan di Kabupaten Garut selama tahun 2014, dan menjadi bahan analisis untuk perbaikan kinerja pada tahun mendatang. Akhirnya, kepada semua pihak dengan segala kerendahan hati kami sampaikan ucapan terima kasih atas segala bantuan dan mohon maaf atas segala kekurangan. Kritik dan saran yang bersifat membangun senantiasa kami harapkan.
Wabillahitaufiq wal hidayah Wassalammu’alaikum wr.wb.
Garut,
Januari 2015
KEPALA DINAS PENDIDIKAN KABUPATEN GARUT
Drs H. Mahmud M.Si,. M.M.Pd Nip. 19630606 198305 1 004
Laporan Akuntabilitas Kinerja Intansi Pemerintah Tahun 2013- Dinas Pendidikan -
i
RINGKASAN EKSEKUTIF
RINGKASAN EKSEKUTIF
D
inas Pendidikan Kabupaten Garut sebagai salah satu perangkat daerah memiliki kewenangan mengelola berbagai aspek pendidikan yang menjadi kewenangan Kabupaten Garut. Kewenangan itu meliputi
pendidikan formal, pendidikan non formal, kepemudaan dan olahraga. Dalam upaya meningkatkan kualitas Sumber Daya Manusia yang diukur dengan IPM Dinas Pendidikan memiliki Visi : “Penyelenggaraan Layanan Pendidikan Yang Baik,
Merata, Partisipatif Dan Berkualitas Untuk Mewujudkan Insan Yang Cerdas, Kompetetif, Mandiri Dan Berkearifan-Lokal Berlandaskan Pada Ketaqwaan Kepada Tuhan YME” yang dijabarkan ke dalam 5 misi, 8 tujuan, 43 sasaran, 6 kebijakan, dan 14 program Rerata Persentase Capaian dari Indikator Kinerja Utama untuk urusan Pendidikan adalah sebesar 107,81%, semua indikator memiliki capaian di atas 50%. Sebaran Capaian Kinerja
Rentang Capaian Jumlah Capaian lebih dari
kurang dari
0%
0%
0
26%
25%
0
51%
50%
1
76%
75%
5
100%
100%
6
125%
125%
3
Laporan Akuntabilitas Kinerja Intansi Pemerintah Tahun 2014- Dinas Pendidikan -
ii
RINGKASAN EKSEKUTIF
Tabel 3.1 Capaian Indikator Kinerja Utama Tahun 2014
Sasaran Strategis
Indikator Kinerja
Target
Realisasi
%
1
2
3
4
5
68%
73,90%
109
100%
79,84%
80
0,00%
0,00%
123
99,74%
100%
100
94%
67,86%
72
99,80%
74%
74
0,01%
0,00%
8
96,83%
100%
103
50%
44,19%
88
99,80%
60%
60
0,03%
0,00%
13
98%
100%
102
99,30%
99,45%
100
Meningkatnya APK PAUD/TK Meningkatnya APM SD Menurunnya Angka Putus Sekolah SD Meningkatnya angka Kelulusan SD Meningkatnya APM SMP
Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) Angka Partisipasi Murni (APM) SD/MI Angka Putus Sekolah (APS) SD/MI Angka Kelulusan (AL) SD/MI Angka Partisipasi Murni (APM) SMP/MTs
Meningkatnya Angka Melanjutkan
Angka Melanjutkan (AM)
SD/MI ke SMP/MTs menjadi 100%
dari SD/MI ke SMP/MTs
Menurunnya Angka Putus Sekolah
Angka Putus Sekolah
SMP
(APS) SMP/MTs
Meningkatnya angka Kelulusan SMP Meningkatnya APM SMA/SMK Pada tahun 2014 Angka Melanjutkan SMP/MTs mencapai 91%
Angka Kelulusan (AL) SMP/MTs Angka Partisipasi Murni (APM)) SMA/SMK/MA Angka Melanjutkan (AM) dari SMP/MTs ke SMA/SMK/MA
Menurunnya Angka Putus Sekolah
Angka Putus Sekolah
SMA
(APS) SMA/SMK/MA
Meningkatnya angka Kelulusan
Angka Kelulusan (AL)
SMA/SMK
SMA/SMK/MA Penduduk yang berusia
Meningkatnya Angka Melek Huruf
>15 tahun melek huruf (tidak buta aksara)
Laporan Akuntabilitas Kinerja Intansi Pemerintah Tahun 2014- Dinas Pendidikan -
iii
RINGKASAN EKSEKUTIF
Meningkatnya persentase jumlah guru yang memiliki kualifikasi pendidikan S1/D-IV
Guru yang memenuhi kualifikasi S1/D-IV
Terbangun dan Terpeliharanya
Gelanggang / balai remaja
Sarana-Prasarana Olah Raga
(selain milik swasta) Lapangan olah raga .
100%
89,93%
90
3
3
100
0,00005 0,00597057
11.941
Jumlah Anggaran yang digunakan untuk mendukung pencapaian Indikator Kinerja Utama adalah sebesar Rp. 159.254.049.350,00 memiliki capaian sebesar 78,05% atau setara dengan Rp. 124.298.248.619.00 . Capaian tersebut menurun dibandingkan dengan Capaian tahun lalu sebesar 99,27%. Penurunan Capaian Realisasi Anggaran tersebut dikarenakan sebanyak 41 kegiatan memiliki capaian dibawah 25% padahal memiliki pagu anggaran yang besar yaitu Rp. 10.222.529.500,-. Kegiatan tersebut antara lain Kegiatan yang bersumber dari APBD I (Banprop). Sebaran Anggaran dan Realisasi Menurut Rentang Capaian
RENTANG
JUMLAH
CAPAIAN
KEGIATAN
PROPORSI
ANGGARAN
ANGGARAN
REALISASI
PROPORSI
RATA-RATA
REALISASI
REALISASI
0,00% s.d. 25%
41
10.222.529.500
6,42%
91.750.000
0,07%
0,90%
25,0% s.d. 50,0%
0
0
0,00%
0
0,00%
0,00%
50,00% s.d. 75%
6
30.301.868.000
19,03%
18.900.408.779
15,21%
62,37%
143
118.729.651.850
74,55%
105.306.089.840
84,72%
88,69%
190
159.254.049.350
100,00%
124.298.248.619
100,00%
78,05%
> 75,00%
Dari Tabel 3.3 Target, Realisasi dan Capaian Kinerja Tahun 2014 Rerata Persentase Capaian dari Indikator Kinerja Utama untuk urusan Pendidikan adalah sebesar 107,81%, semua indikator memiliki capaian di atas 50%. Hanya ada satu indikator yang paling kecil yaitu Angka Partisipasi Murni (APM) SMA/SMK/MA. Hal ini mengindikasikan prioritas peningkatan akses harus diarahkan ke jenjang SMA/SMK/MA. Rendahnya angka putus sekolah pada tahun berjalan mengindikasikan keberhasilan pembinaan siswa di Sekolah.
Laporan Akuntabilitas Kinerja Intansi Pemerintah Tahun 2014- Dinas Pendidikan -
iv
Daftar Isi
DAFTAR ISI
KATA PENGANTAR ………………………………………………………………………
i
RINGKASAN EKSEKUTIF
………………………………………………………………
ii
DAFTAR ISI …………………………………………………………………………………
vi
DAFTAR TABEL
…………………………………………………………………………
vii
PENDAHULUAN………………………………………………………………
1
1.1 Dasar Hukum………………………………………………………………
4
1.2 Gambaran Umum Organisasi
…………………………………………
4
1.2.1 Kedudukan ......................................................................................
6
1.2.2 Tugas, Fungsi dan Susunan Organisasi………………………………
6
1.2.2.1 Tugas …………………………………………………………………
7
1.2.2.2 Fungsi …………………………………………………………………
7
1.2.2.3 Susunan Organisasi …………………………………………………
7
1.3 Aspek-aspek Strategis yang Berpengaruh ……………………………
8
1.4 Isu Strategis ………………………………………………………………
14
1.5 Sistematika Penyajian ……………………………………………………
16
BAB II PERENCANAAN DAN PERJANJIAN KINERJA ……………………………
17
BAB I
2.1 Rencana Strategis …………………………………………………………
17
2.2 Penetapan Kinerja Tahun 2014 …………………………………………
22
Laporan Akuntabilitas Kinerja Intansi Pemerintah Tahun 2013- Dinas Pendidikan -
vi
Daftar Isi BAB III AKUNTABILITAS KINERJA
…………………………………………………
39
3.1
Kerangka Pengukuran dan Evaluasi Kinerja ……………………….
39
3.2
Pengukuran Pencapaian Indikator Kinerja Utama …………………
42
3.3
Analisa Pencapaian Sasaran …………………………………………
50
3.4
Pengukuran Akuntabilitas Keuangan…………………………………
53
BAB IV PENUTUP
……………………………………………………………………
Laporan Akuntabilitas Kinerja Intansi Pemerintah Tahun 2013- Dinas Pendidikan -
79
vii
Daftar Tabel
DAFTAR TABEL
Tabel 2.1 Penetapan Kinerja Tahun 2014
……………………………………………
23
Tabel 3.1 Capaian Indikator Kinerja Utama Tahun 2014 ……………………………
42
Tabel 3.2 Sebaran Capaian Kinerja………………………………………………………
47
Tabel 3.3 Perkembangan Target, Realisasi dan Capaian Kinerja Tahun 2011 dan 2014 57 Tabel 3.4 Sebaran Anggaran dan Realisasi Menurut Rentang Capaian ……………
59
Tabel 3.5 Anggaran dan Realisasi Anggaran Penunjang Indikator Kinerja Utama Tahun 2014 ……………………………………….........…………………......
Laporan Akuntabilitas Kinerja Intansi Pemerintah Tahun 2013- Dinas Pendidikan -
60
viii
LAPORAN AKUNTABILITAS KINERJA INSTANSI PEMERINTAH
Berisi pendahuluan, pada bagian ini dijelaskan hal-hal umum tentang organisasi serta uraian singkat mandat apa yang dibebankan kepada organisasi (gaaran umum tugas pokok dan fungsi)
PEMERINTAH KABUPATEN GARUT
DINAS PENDIDIKAN 2014
BAB I PENDAHULUAN
BAB I PENDAHULUAN
Setiap aparatur pemerintah harus dapat mempertanggungjawabkan segala sifat, sikap, perilaku dan kebijakannya kepada publik selama mereka menjalankan tugas,
wewenang,
dan
tanggung
jawab
yang
diberikan
kepadanya.
Pertanggungjawaban tentang sifat, sikap, perilaku, dan kebijakan dalam kerangka melaksanakan apa yang menjadi tugas dan tanggung jawabnya kepada publik tadi dalam studi administrasi negara disebut dengan akuntabilitas (accountability). Organisasi pemerintah dibuat oleh publik dan untuk publik, karenanya perlu mempertanggungjawabkan
kinerjanya
kepada
publik.
Pertanggungjawaban
(akuntabilitas) dapat dibedakan dalam tiga macam yaitu akuntabilitas (ac-
countability), responsibilitas (responsibility), dan responsivitas (responsiveness). Akuntabilitas (accountability) digunakan untuk mengukur apakah sumber daya publik telah digunakan secara tepat untuk tujuan dimana sumber daya publik tadi ditetapkan dan tidak digunakan secara ilegal. Dalam perkembangannya, akuntabilitas digunakan juga bagi pemerintah untuk melihat akuntabilitas efisiensi kebijakan program. Usaha-usaha tadi berusaha untuk mencari dan menemukan apakah ada penyimpangan staf atau tidak efisien atau ada prosedur yang tidak
Laporan Akuntabilitas Kinerja Intansi Pemerintah Tahun 2014- Dinas Pendidikan -
1
BAB I PENDAHULUAN
diperlukan. Akuntabilitas menunjuk pada institusi tentang mekanisme "checks and
balance" dalam sistem administrasi. Akuntabilitas berarti menyelenggarakan penghitungan (account) terhadap sumber daya atau kewenangan yang digunakan. Akuntabilitas sebagai kewajiban bagi aparatur pemerintahan untuk bertindak selaku penanggung gugat atas segala tindakan dan kebijaksanaan yang ditetapkannya. Lebih lanjut akuntabilitas merupakan konsep yang berkenaan dengan standard eksternal yang menentukan kebenaran suatu tindakan oleh administrasi negara (birokrasi publik). Akuntabilitas sering disebut juga sebagai tanggungjawab yang bersifat objektif (objective responsibility). Responsibilitas objektif (objective responsibility) bersumber kepada adanya pengendalian dari luar (external control) yang mendorong atau memotivasi aparat untuk bekerja keras sehingga tujuan three Es (economy, efficiency, and
effectiveness) dari organisasi dapat tercapai. Birokrasi publik dikatakan accountable manakala mereka dinilai secara objektif oleh orang (masyarakat atau melalui wakilnya) dapat mempertanggung jawabkan segala macam perbuatan, sikap, dan sepak terjangnya kepada pihak mana kekuasaan dan kewenangan yang dimiliki itu berasal. Akuntabilitas dapat disimpulkan sebagai kewajiban seseorang atau unit organisasi untuk mempertanggungjawabkan pengelolaan dan pengendalian sumber
Laporan Akuntabilitas Kinerja Intansi Pemerintah Tahun 2014- Dinas Pendidikan -
2
BAB I PENDAHULUAN
daya dan pelaksanaan kebijakan yang dipercayakan kepadanya dalam rangka pencapaian tujuan yang telah ditetapkan melalui media pertanggung jawaban secara periodik. Hal ini menunjukan bahwa akuntabilitas juga dapat dipandang sebagai objektivitas respon (objektive responsiveness) individu atau unit organisasi dalam melaksanakan kebijakan yang diemban, sebab melalui pelaksanaan kebijakan tersebut serta adanya pelaporan yang disusun secara periodik, akan memberikan informasi bahwa sejauhmana pemahaman dan kertertarikan pelaku dalam memahami kebijakan yang menjadi tugas dan tanggung jawab yang diembannya. Dalam Inpres Nomor 7 Tahun 1999, tentang Akuntabilitas Kinerja lnstansi Pemerintah (LAKIP) dinyatakan bahwa, setiap instansi pemerintah sebagai unsur penyelenggara pemerintahan harus mempertanggung jawabkan pelaksanaan tugas pokok dan fungsi, serta kewenangan pengelolaan sumber daya dan kebijaksanaan yang dipercayakan kepadanya, secara transparan, akuntabel, dan objektif. Berkenaan dengan hal tersebut di atas, maka Dinas Pendidikan Kabupaten Garut melakukan penyusunan LAKIP tahun 2014. Penyusunan Laporan ini dimaksudkan untuk mengidentifikasi karakteristik program dan kegiatan yang telah dilaksanakan, dalam kaitannya dengan pelaksanaan tugas dan fungsi organisasi sesuai dengan rencana strategis yang telah ditetapkan.
Laporan Akuntabilitas Kinerja Intansi Pemerintah Tahun 2014- Dinas Pendidikan -
3
BAB I PENDAHULUAN
1.1
Dasar Hukum Penyusunan Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintahan (LAKIP)
Dinas Pendidikan Kabupaten Garut mengacu kepada : a. Instruksi Presiden Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 1999 Tentang Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah; b. Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 Tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja
Dan Tata Cara Reviu Atas Laporan Kinerja Instansi
Pemerintah c. Peraturan
Menteri
Negara
Pendayagunaan
Aparatur
Negara
Nomor
PER/O9/M.PAN/5/2007 Tentang Pedoman Umum Penetapan Indikator Kinerja Utama Dl Lingkungan Instansi Pemerintah
1.2
Gambaran Umum Organisasi Secara umum Organisasi Dinas Pendidikan Kabupaten Garut sebagai unsur
pemerintah daerah yang berfungsi melaksanakan kebijakan pemerintah di bidang pendidikan, tertuang dalam Peraturan Daerah Kabupaten Garut Nomor 23 Tahun 2008 tentang Pembentukan Organisasi Dinas Daerah Kabupaten Garut. Dinas Pendidikan Kabupaten Garut sebagai salah satu perangkat daerah memiliki kewenangan mengelola berbagai aspek pendidikan yang menjadi kewenangan Kabupaten Garut. Kewenangan itu meliputi pendidikan formal,
Laporan Akuntabilitas Kinerja Intansi Pemerintah Tahun 2014- Dinas Pendidikan -
4
BAB I PENDAHULUAN
pendidikan non formal, kepemudaan dan olahraga. Pada sub sistem pendidikan formal, kewenangan Dinas Pendidikan meliputi Taman Kanak-kanak (TK), Sekolah Dasar (SD), Sekolah Menengah Pertama (SMP), Sekolah Menengah Atas (SMA), dan Sekolah Menengah Kejuruan (SMK). Sedangkan pada sub sistem pendidikan non formal, kewenangan Dinas Pendidikan meliputi Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD), Pendidikan Kesetaraan dan Pendidikan Masyarakat. Selain memiliki kewenangan mengelola pendidikan formal dan pendidikan non formal, Dinas Pendidikan juga berkewenangan mengelola kepemudaan dan olahraga (baik olahraga di sekolah maupun di masyarakat. Mekanisme kerja yang dikembangkan menggunakan prinsip koordinasi, komunikasi, sinkronisasi dan harmonisasi baik secara vertikal maupun horizontal. Secara vertikal melakukan prinsip tersebut dengan Satuan Kerja Perangkat Daerah yang ada di lingkungan Provinsi Jawa Barat (dintaranya dengan Dinas Pendidikan dan Bappeda Provinsi Jawa Barat) dengan intansi yang ada di Pemerintah/pusat (diantaranya dengan Depdiknas, Dirjen Keuangan dan Bappenas). Secara horizontal dilakukan dengan Satuan Kerja Perangkat Daerah yang ada di lingkungan
Pemerintah
Kabupaten
Garut
(diantaranya
dengan
Bappeda,
Inspektorat, BKD, Kemenag, dll). Pengelolaan
pendidikan
di
tingkat
kabupaten/kota
dirasakan
masih
dualisme, yaitu sebagian kewenangan pengelolaan pendidikan sudah diserahkan kepada pemerintah kabupaten/kota, yaitu TK, SD, SMP,SMA/SMK, PAUD, dan
Laporan Akuntabilitas Kinerja Intansi Pemerintah Tahun 2014- Dinas Pendidikan -
5
BAB I PENDAHULUAN
Pendidikan Kesetaraan. Sedangkan pengelolaan MI/MD, MTs, MA masih belum diserahkan kepada pemerintah kabupaten/kota (masih dikelola secara sentralistik melalui Departemen Agama), hal ini secara organisasi memerlukan koordinasi, komunikasi, sinkronisasi dan harmonisasi yang lebih baik. 1.2.1 Kedudukan Dinas Pendidikan Kabupaten Garut merupakan unsur pelaksana otonomi daerah yang dipimpin oleh Kepala Dinas yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah. Secara instansional, Dinas Pendidikan Kabupaten Garut berada di pusat ibukota Kabupaten Garut memiliki wilayah kerja mencakup 42 kecamatan. Untuk pelaksanaan teknis dibantu oleh Kepala Unit Pelaksana Teknis Dinas (UPTD). Unit Pelaksana Teknis Dinas (UPTD) terdiri atas UPTD Peningkatan Mutu Sekolah Swasta, UPTD Sanggar Kegiatan Belajar (SKB), UPTD GOR Merdeka dan Jayaraga, dan UPTD Pendidikan kecamatan (42 UPTD), serta dibantu oleh kelompok Jabatan Fungsional (Pengawas Dikmen, Pengawas TK/SD dan Penilik PLS). 1.2.2 Tugas, Fungsi dan Susunan Organisasi Tugas pokok, fungsi, dan uraian tugas Dinas Pendidikan Kabupaten Garut diatur dengan Peraturan Daerah Kabupaten Garut Nomor 23 Tahun 2008 tentang
Laporan Akuntabilitas Kinerja Intansi Pemerintah Tahun 2014- Dinas Pendidikan -
6
BAB I PENDAHULUAN
Pembentukan dan Susunan Organisasi Perangkat Daerah Kabupaten Garut. 1.2.2.1 Tugas Dalam Peraturan Daerah Kabupaten Garut Nomor 23 Tahun 2008 tentang
Pembentukan Organisasi Dinas Daerah Kabupaten Garut tercantum bahwa: Dinas Pendidikan
mempunyai
tugas
melaksanakan
urusan
pemerintahan
daerah
berdasarkan asas otonomi dan tugas pembantuan. 1.2.2.2 Fungsi Untuk menyelenggarakan tugas tersebut Dinas Pendidikan mempunyai fungsi : a. Perumusan kebijakan teknis di bidang pendidikan; b. Menyelenggarakan urusan pemerintahan dan pelayanan umum sesuai dengan lingkup tugasnya; c. Pembinaan dan pelaksanaan tugas di bidang pendidikan; d. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Bupati sesuai dengan tugas dan fungsinya. 1.2.2.3 Susunan Organisasi Susunan organisasi Dinas Pendidikan terdiri dari 1 (satu) Kepala Dinas, 1 (satu) Sekretariat dengan 3 (tiga) subbagian, dan 6 (enam) bidang, 18 (delapan belas) seksi, UPTD dan Kelompok Jabatan Fungsional. Stuktur Organisasi Dinas Pendidikan terdidi dari: 1) Kepala Dinas; 2)
Laporan Akuntabilitas Kinerja Intansi Pemerintah Tahun 2014- Dinas Pendidikan -
7
BAB I PENDAHULUAN
Sekretariat, membawahi : Sub Bagian Umum, Sub Bagian Keuangan, dan Sub Bagian Perencanaan, Evaluasi dan Pelaporan; 3) Bidang Taman Kanak-kanak dan Sekolah Dasar, membawahi : Seksi Kurikulum, Seksi Kelembagaan dan Kesiswaan, Seksi Sarana dan Prasarana; 4) Bidang Pendidikan Menengah, membawahi : Seksi Kurikulum, Seksi Kelembagaan dan Kesiswaan, Seksi Sarana dan Prasarana; 5) Bidang Pendidikan Non Formal, membawahi : Seksi Bina Pendidikan Anak Usia Dini, Seksi Bina Kelembagaan, Kursus dan Keterampilan, Seksi Bina Kesetaraan; 6) Bidang Peningkatan Mutu Pendidikan dan Tenaga Kependidikan, membawahi: Seksi Pengolahan Data Sertifikasi, Seksi Peningkatan Mutu Pendidik, Seksi Bina Tenaga Kependidikan; 7) Bidang Pengolahan Data dan Informasi, membawahi: Seksi Data Kependidikan, Seksi Data Non Kependidikan, dan Seksi Pembinaan dan Pengawasan; 8) Bidang Olahraga dan Pemuda, membawahi: Seksi Pembinaan Kepemudaan, Seksi Pembinaan dan Pengembangan Olahraga, Seksi Sarana dan Prasarana; 8) UPTD; 9) Kelompok Jabatan Fungsional. 1.3 Aspek-aspek Strategis yang Berpengaruh Ada beberapa kondisi lingkungan strategis yang berpengaruh positif terhadap pelaksanaan kinerja Dinas Pendidikan Kabupaten Garut.
Pertama, secara yuridis formal Dinas Pendidikan memiliki landasan yang sangat kuat dan tertuang dalam Peraturan Daerah Nomor 23 Tahun 2008 tentang
Pembentukan Organisasi Dinas Daerah Kabupaten Garut.
Laporan Akuntabilitas Kinerja Intansi Pemerintah Tahun 2014- Dinas Pendidikan -
8
BAB I PENDAHULUAN
Kedua, ditinjau dari bentuk dan susunan organisasi Dinas Pendidikan Kabupaten Garut tergolong baik. Menurut kedudukan, susunan organisasi, dan klasifikasi tipe organisasi Dinas Pendidikan Kabupaten Garut yang menganut bentuk lini dan staf memiliki keunggulan dan kekuatan, yaitu: a. Adanya pembagian tugas yang jelas antara kelompok lini yang melaksanakan tugas pokok organisasi, dan kelompok staf yang melaksanakan kegiatan penunjang. b. Asas spesialisasi dapat dijalankan, menurut bakat bawahan yang berbeda-beda. c. Prinsip “the right man in the right place” dapat diterapkan dengan mudah. d. Koordinasi mudah dijalankan dalam setiap unit kegiatan. e. Organisasi Dinas Pendidikan dapat mengakomodasi ruang lingkup kerja yang besar/kompleks.
Ketiga, sumber daya manusia yang ada pada Dinas Pendidikan Kabupaten Garut sudah menangani pendidikan cukup lama dengan nama dan format berubahubah sesuai dengan kepentingan dan lingkup kerja yang dinamis. Sehingga sampai dengan tahun 2008 merupakan
kurun waktu yang sangat panjang telah
memberikan pengalaman berharga, sehingga sudah seharusnya Dinas Pendidikan Kabupaten Garut menjadi organisasi yang mapan dan handal, teruji dengan berbagai dinamika pembangunan bangsa.
Keempat, Kabupaten Garut memiliki wilayah teritorial yang sangat luas,
Laporan Akuntabilitas Kinerja Intansi Pemerintah Tahun 2014- Dinas Pendidikan -
9
BAB I PENDAHULUAN
sebelah utara berbatasan dengan Kabupaten Sumedang, sebelah Timur berbatasan dengan Tasikmalaya, sebelah Selatan dibatasi dengan Lautan Hindia/Samudera Indonesia, dan sebelah Barat berbatasan dengan Kabupaten Bandung dan Kabupaten Cianjur. Wilayah kerja Dinas Pendidikan Kabupaten Garut meliputi 42 kecamatan, dalam penataan organisasi, tipe wilayah yang demikian merupakan peluang untuk mengembangkan organisasi lebih kokoh.
Kelima, potensi yang dimiliki Kabupaten Garut merupakan anugerah yang tidak terhingga dan mampu memberikan modal bagi kemakmuran masyarakat. Potensi dimaksud berupa fisiografi, demografi, pemerintahan, ekonomi, dan sejarah.
Fisiografi mencakup daratan, lautan, sungai, danau, gunung, iklim, flora, dan fauna. Demografi mencakup adat atau kekhasan tiap desa atau kecamatan, seni budaya, dan pendidikan. Pemerintahan mencakup dasar negara, bentuk pemerintahan, dan pembagian wilayah. Ekonomi mencakup pertanian, perkebunan, peternakan, perikanan, pertambangan, industri, perhubungan, dan pariwisata, serta sejarah mencakup perkembangan Kabupaten Garut dari masa ke masa.
Keenam, perkembangan masyarakat yang mengglobal di abad ke-20 akan ditandai dengan semakin pentignya peranan ilmu pengetahuan dan teknologi dalam segenap aspek kehidupan manusia. Kemudian dalam upaya pengembangan sumber daya manusia, tak dapat pula dilupakan pentingnya pendidikan sebagai proses pembentukan kualitas masyarakat Kabupaten Garut dimasa depan terus
Laporan Akuntabilitas Kinerja Intansi Pemerintah Tahun 2014- Dinas Pendidikan -
10
BAB I PENDAHULUAN
tumbuh dan berkembang dalam kerangka mengembangkan budaya daerah sendiri, serta dalam kerangka kebangsaan Indonesia yang berdasarkan Pancasila.
Ketujuh, pelaksanaan kebijakan otonomi daerah dan implikasinya terhadap pendidikan
akan memberikan dampak positif dalam pengembangan pendidikan di
Kabupaten Garut . Dengan lahirnya undang-undang tersebut di atas, akan terjadi perubahan prinsip dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah yang pada akhirnya akan berpengaruh pada sistem penyelenggaraan pemerintahan di Kabupaten Garut. Perubahan yang secara nyata dialami adalah reorientasi manajemen pemerintahan dari sentralistik ke arah desentralisasi yang lebih demokratis, sehingga dengan pelaksanaan Otonomi Daerah diharapkan daerah mampu mendorong untuk memberdayakan masyarakat, menumbuhkan prakarsa dan kreativitas, meningkatkan peran serta masyarakat, mengembangkan peran dan fungsi Dewan Perwakilan Rakyat Daerah baik sebagai fungsi legislatif, fungsi pengawasan, maupun fungsi anggaran atas penyelenggaraan Pemerintah Daerah. Namun di balik itu ada beberapa lingkungan yang dapat memberikan pengaruh kurang positif, dan bahkan bisa negatif, diantaranya :
Pertama, kualifikasi pendidikan karyawan di Dinas Pendidikan Kabupaten Garut merupakan permasalahan tersendiri yang sangat mengganggu dinamika roda organisasi. Dari sekian banyak karyawan yang ada, hampir sebagian karyawan berkualifikasi pendidikan SLTP, SLTA, Diploma III, dan Sarjana Non-Kependidikan.
Laporan Akuntabilitas Kinerja Intansi Pemerintah Tahun 2014- Dinas Pendidikan -
11
BAB I PENDAHULUAN
Kedua,
krisis
ekonomi
yang
berlangsung
sejak
Juli
1997
telah
mengakibatkan menurunnya kemampuan ekonomi masyarakat Kabupaten Garut. Pada tahun 1998, angka statistik mencatat bahwa tidak kurang dari 500
ribu
masyarakat Garut atau 40% dari seluruh penduduk jatuh ke dalam kategori “berada di bawah garis kemiskinan”
Pendidikan sebagai salah satu sektor yang
memerlukan investasi besar tidak dapat terlepas dari dampak krisis tersebut. Pendidikan menjadi korban krisis ketiga setelah pangan dan kesehatan. Pada awal krisis, yang sangat dirasakan masyarakat adalah kenaikan harga bahan-bahan kebutuhan pokok, lalu merembet ke biaya kesehatan (dokter dan obat-obatan) apa lagi dengan adanya kenaiakan BBM, dan kemudian pada biaya pendidikan (peralatan maupun perlengkapan sekolah). Isu strategis dalam bidang pendidikan yang akan dihadapi Kabupaten Garut berkaitan dengan terjadinya krisis ekonomi adalah anjloknya angka partisipasi sekolah terutama anak yang berhasil dari keluarga miskin dan merosotnya kualitas sekolah.
Ketiga, untuk lebih memacu pembangunan pendidikan, diakui masih terdapat kendala yang berkaitan dengan aspek geografis atau spasial mengingat luasnya Kabupaten Garut. Ditambah pula dengan daerah pantai yang biasanya tergolong daerah terpencil, masyarakat daerah ini kebanyakan tertinggal dari arus pembangunan. Daerah-daerah yang memiliki kondisi sebagai daerah terpencil (IDT) merupakan tantangan tersendiri bagi pelaksanaan pendidikan. Berbagai aspek kehidupan di sana sangat tertinggal dengan daerah-daerah lain yang tergolong non
Laporan Akuntabilitas Kinerja Intansi Pemerintah Tahun 2014- Dinas Pendidikan -
12
BAB I PENDAHULUAN
IDT. Daerah demikian akan mempengaruhi tingkat pencapaian keberhasilan pendidikan, baik kualitas, pemerataan, efektivitas, dan efisiensi.
Keempat, dari struktur angkatan kerja berdasarkan jenjang pendidikan, proporsi lulusan pendidikan tinggi masih sangat rendah dibandingkan dengan proporsi angkatan kerja jenjang pendidikan lainnya. Persentase angkatan kerja yang berpendidikan rendah (SD ke bawah) adalah sebesar 70,7 persen. Proporsi angkatan kerja berpendidikan rendah dianggap masih terlalu tinggi untuk suatu masyarakat yang menuju masa modernisasi dalam berbagai bidang kehidupan. Perkiraan dari penelaahan sektor pendidikan menunjukkan bahwa sekitar 50 persen dari pekerja sektor formal dan 66 persen dari pekerja lain terdiri dari angkatan kerja yang berpendidikan paling tinggi sekolah dasar.
Kelima, berbagai kegiatan peran serta masyarakat dalam pendidikan di Kabupaten Garut belum nampak maksimal. Baru sebagian kegiatan yang sudah terwujud secara maksimal, antara lain pendirian dan penyelenggaraan satuan pendidikan, penyediaan wakaf dan hibah, beasiswa, pemberian bantuan ruangan, pemberian pemikiran untuk pengembangan pendidikan. Sementara itu, bentuk peran serta yang lain, meskipun kesempatan terbuka lebar, masih belum maksimal, misalnya: pemberian kesempatan untuk magang/latihan kerja, kerjasama penelitian dan pengembangan, bantuan tenaga kependidikan, bantuan buku-buku dan sarana pendidikan lainnya.
Laporan Akuntabilitas Kinerja Intansi Pemerintah Tahun 2014- Dinas Pendidikan -
13
BAB I PENDAHULUAN
1.4 Isu Strategis Dalam rangka mewujudkan sinergitas perencanaan pembangunan yang komprehensif dan terintegrasi, berdasarkan peraturan perundangan yang telah ditetapkan mengamanatkan bahwa rencana strategis yang dirancang oleh SKPD harus sesuai dengan RPJMD Kabupaten. Selain mendasarkan diri pada evaluasi kinerja pada tahun-tahun sebelumnya, perlu juga diperhatikan beberapa hal yang harus mendapatkan fokus dan dikategorikan sebagai permasalahan/hambatan mendesak yang dihadapi dalam pembangunan pendidikan, sehingga penetapan rencana kerja dapat tepat sasaran serta mampu menjawab permasalahan yang nyata. Dalam rangka sinergitas, perlu diperhatikan isu strategis pembangunan Kabupaten Garut Tahun 2009-2014 adalah sebagai berikut: 1. Pembangunan sumber daya manusia yang berkualitas; melalui pendidikan baik formal, nonformal dan informal yang ditunjang dengan lifeskills, serta peningkatan kesehatan serta pembangunan nilai-nilai kemasyarakatan yang berlandaskan agama, sosial dan budaya; 2. Penguatan struktur perekonomian daerah berbasis potensi lokal, terutama pada sektor pertanian, industri, kelautan, pariwisata, dan energi sumber daya mineral disertai dengan pengembangan seni budaya dan pengelolaan potensi sumber daya alam secara arif dan berkelanjutan;
Laporan Akuntabilitas Kinerja Intansi Pemerintah Tahun 2014- Dinas Pendidikan -
14
BAB I PENDAHULUAN
3. Reformasi birokrasi dan tatanan pemerintahan pada semua tingkatan, dalam upaya mewujudkan prinsip-prinsip good governance dan clean government; 4. Pengembangan infrastruktur kewilayahan dan tata ruang; 5. Pengendalian degradasi sumber daya alam dan lingkungan hidup serta penanggulangan bencana alam; 6. Pembangunan kehidupan sosial, politik dan budaya yang demokratis; 7. Penanganan dan pengelolaan asset perusahaan daerah; 8. Aspirasi masyarakat terhadap pembentukan wilayah otonomi baru.
Oleh karena itu, isu strategis yang dihadapi Dinas Pendidikan Kabupaten Garut dalam pembangunan pendidikan adalah sebagai berikut :
a. Belum meratanya kesempatan pendidikan baik secara kualitas maupun kuantitas b. Kualitas lulusan pendidikan masih belum membanggakan pada semua jenjang
Laporan Akuntabilitas Kinerja Intansi Pemerintah Tahun 2014- Dinas Pendidikan -
15
BAB I PENDAHULUAN
c. Rendahnya kesiapan lulusan dalam memasuki kelanjutan studi dan kehidupan di masyarakat d. Lemahnya kinerja lembaga pendidikan pada semua jenjang 1.5
Sistematika Penyajian Laporan ini terdiri atas 4 bab dan lampiran, Bab 1 Pendahuluan 1.1, Dasar Hukum 1.2, Gambaran Umum Organisasi 1.2,1 Kedudukan 1.2,2 Tugas, Fungsi dan Susunan Organisasi 1.3, Isu strategis 1.4, Sistematika Penyajian Bab 2 Perencanaan dan Perjanjian Kinerja 1, Rencana Strategis 2, Penetapan Kinerja Bab 3 Akuntabilitas Kinerja 1, Pengukuran Pencapaian Sasaran 2, Analisa Pencapaian Sasaran 3, Pengukuran Pencapaian Keuangan Bab 4 Penutup
Laporan Akuntabilitas Kinerja Intansi Pemerintah Tahun 2014- Dinas Pendidikan -
16
LAPORAN AKUNTABILITAS KINERJA INSTANSI PEMERINTAH
Berisi
Rencana
Strategis
yang
menggambarkan
mengenai rencana strategis dan rencana kinerja, selanjutnya dijelaskan tentang sasaran utama (yang menggambarkan fungsi utama organisasi) yang ingin diraih organisasi pada tahun yang bersangkutan serta bagaimana kaitannya dengan capaian visi dan misi organisasi
PEMERINTAH KABUPATEN GARUT
DINAS PENDIDIKAN 2014
BAB II PERENCANAAN DAN PERJANJIAN KINERJA
BAB II PERENCANAAN DAN PERJANJIAN KINERJA
2.1 Rencana Strategis Rencana
StrategisDinasPendidikan
Kabupaten
Garut
mengacu
pada
Visi
Kabupaten Garut yang mencita-citakan“Terwujudnya Garut yang Mandiri dalam Ekonomi,
Adil dalam Budaya dan Demokratis dalam Politik dengan Didasari Ridhlo Allah SWT”. Dan Misi KabupatenGarut yang menjadiacuan Dinas Pendidikan adalah “Membangun kualitas
sumber daya manusia yang berlandaskan nilai agama, sosial dan budaya sesuai kearifan lokal”. Sedangkan visi Dinas Pendidikan Kabupaten Garut adalah: “Penyelenggaraan
Layanan Pendidikan Yang Baik, Merata, Partisipatif Dan Berkualitas Untuk Mewujudkan Insan Yang Cerdas, Kompetetif, Mandiri Dan Berkearifan-Lokal Berlandaskan Pada Ketaqwaan Kepada Tuhan YME.”. Untuk mencapai visi Dinas Pendidikan Kabuapten Garut maka dirumuskan misi sebagai berikut: 1. Membina dan mengendalikan layanan pendidikan yang diselenggarakan secara transparan, responsif, partisipatif, akuntabel dan berkelanjutan; (SEKRETARIAT) 2. Menyelenggarakan pendidikan anak usia dini, pendidikan dasar, pendidikan menengah, pendidikan nonformal yang merata dan berkualitas; (DIKDAS, DIKMEN,PNFI) 3. Meningkatkan mutu pendidik dan tenaga kependidikan secara merata dan berkesinambungan; (PMPTK) 4. Menyajikan
data dan informasi yang absah, handal, lengkap dan tepat waktu;
(DATA DAN INFORMASI)
LaporanAkuntabilitasKinerjaIntansiPemerintah Tahun 2014 DinasPendidikan -
17
BAB II PERENCANAAN DAN PERJANJIAN KINERJA
5. Mengembangkan insan yang sehat, memiliki ketrampilan dan siap berkompetisi untuk meningkatkan keunggulan dirinya menuju kemandirian. (PEMUDA DAN OLAHRAGA) Tujuan yang telah dirumuskan pada Rencana Strategis Dinas Pendidikan Kabupaten Garut tahun 2009-2014 adalah : 1. Pemerataan dan perluasan akses pendidikan 2. Meningkatkan mutu, relevansi dan daya saing pendidikan 3. Meningkatkankualitas SDM pendidik dan tenaga kependidikan 4. Meningkatnya efisiensi dan efektifitas pengelolaan pendidikan 5. Meningkatkan layanan pendidikan melalui tata kelola, akuntabilitas dan pencitraan publik pendidikan 6. Meningkatkan kualitas pendidikan bagi masyarakat yang belum atau tidak berkesempatan mengikuti pendidikan jalur sekolah, khususnya bagi masyarakat putus sekolah melalui penyelenggaraan Pendidikan Non Formal dan In Formal; 7. Memberikan peluang dan ruang gerak yang lebih luas kepada para pemuda guna meningkatkan produktivitasnya, memperkuat jati dirinya melalui partisipasi aktif dalam pembangunan. 8. Meningkatkan kesehatan dan kebugaran jasmani pelajar, pembibitan dan memberi peluang munculnya calon atlit pelajar yang berbakat guna menunjang prestasi olahraga. Adapun sasaran-sasaran pembangunan yang hendak diwujudkan meliputi: Sekretariat 1
Meningkatnya Kapasitas Sumber Daya Aparatur
2
Meningkatnya Sarana dan Prasarana Aparatur
3
Terselenggaranya Akuntansi dan Pelaporan Keuangan
4
Tersusunnya dokumen perencanaan, dokumen pelaporan kinerja dan Terlaksananya evaluasi pengelolaan pendidikan setiap tahun
5
Berjalannya Koordinasi, Sosialisasi Rencana Pembangunan Pendidikan
LaporanAkuntabilitasKinerjaIntansiPemerintah Tahun 2014 DinasPendidikan -
18
BAB II PERENCANAAN DAN PERJANJIAN KINERJA
Data danInformasi 1
Tersedianya Data Pendidikan jenjang pendidikan TK/RA, SD/MI, SMP/MTs, SMA/MA/SMK dan Pendidikan Non Formal
2
Optimalnya Sistem Informasi Manajeman yang jelas, tertib dan baik.
Dikdas, Dikmendan PNF 1
Meningkatnya APK PAUD/TK menjadi 13,83% padatahun 2014
2
Meningkatnya APK SD menjadi 125 % pada 2014
3
Meningkatnya APM SD menjadi 105% padatahun 2014
4
Menurunnya Rasio Ruang Kelas/Rombel jenjang SD/MI menjadi
5
Menurunnya Angka Putus Sekolah SD
6
Meningkatnya angka Kelulusan SD
7
Meningkatnya Persentase Ruang Kelas SD Kondisi Baik menjadi 98 % pada tahun 2014
8
Meningkatnya APK SMP menjadi 107,29% pada tahun 2014
9
Meningkatnya APM SMP menjadi 100% pada tahun 2014
10
Meningkatnya Angka Melanjutkan SD/MI ke SMP/MTs menjadi 100%
11
Menurunnya rasio Kelas/Rombel SMP menjadi 1:1
12
Menurunnya Angka Putus Sekolah SMP
13
Meningkatnya angka Kelulusan SMP
14
Meningkatnya prosentase Jumlah Ruang Kelas SMP kondisi Baik
15
Meningkatnya APK SMA/MA/SMK dari 53,4% menjadi 60,33% di tahun 2014.
16
Meningkatnya APM SMA/SMK menjadi 60,33% (AUS 151.288) padatahun 2014
17
Padatahun 2014 Angka Melanjutkan SMP/MTs mencapai 91%
18
Menurunnya rasio kelas/Rombel SMA/SMK
19
Meningkatnya Rasio siswa SMK terhadap SMA/MA dari 38%:62% menjadi 60%:40% pada tahun 2014.
20
Menurunnya Angka Putus Sekolah SMA
21
Meningkatnya angka Kelulusan SMA/SMK
22
Meningkatnya Prosentase Jumlah Ruang Kelas SMA/SMK kondisi Baik
23
Terselenggaranya Pendidikan Kesetaraan Paket A
24
Terselenggaranya Pendidikan Kesetaraan Paket B
25
Terselenggaranya Pendidikan Kesetaraan Paket C
LaporanAkuntabilitasKinerjaIntansiPemerintah Tahun 2014 DinasPendidikan -
19
BAB II PERENCANAAN DAN PERJANJIAN KINERJA
26
Penyelenggaraan Pendidikan Kursus
27
Meningkatnya MutuPendidikan Non Formal
28
Meningkatnya Angka Melek Huruf
PMTPK 1
Terselenggaranya Sertifikasi
2
Meningkatnya kompetensi pendidik dan tenaga kependidikan melaui diklat dan uji kompetensi
3
Terselenggaranya Akreditasi Sekolah
4
Terlaskananya MPMP, KKG
5
Meningkatnya persenta sejumlah guru yang memiliki kualifikasi pendidikan S1/D-IV
PemudadanOlahraga 1
Meningkatnya Peran Serta Pemuda dalam Pembangunan
2
Meningkatnya Produktivitas Pemuda melalui Kewirausahaan
3
Menurunnya Penyalahgunaan Narkoba pada Pemuda
4
Terbinanya Pemuda dan Usia produktif untuk pembibitan atlit
5
Terbangun dan Terpeliharanya Sarana-Prasarana Olah Raga
2.2
Cara Pencapaian Tujuan dan Sasaran
Untuk mencapai tujuan dan sasaran di atas, cara pencapaiannya dituangkan pada strategi pembangunan pendidikan yang ditetapkan melalui Kebijakan dan Program. Kebijakan: 1
Menyelenggarakan Perencanaan, Akuntansi, Pelaporan dan Layanan Umum Dinas Pendidikan disertai Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur dan Peningkatan Saranadan Prasarana Aparatur dengan memperkuat sinergitas dan Koordinasi antar dinas baik horizontal maupun vertical
2
Meningkatkan Efektifitas Data secara Efisien dengan mengembangkan system informasi ditunjang dengan TIK
3
Meningkatkan APK, APM dengan membangun USB, RKB dan rehabilitasi Ruang Kelas,
LaporanAkuntabilitasKinerjaIntansiPemerintah Tahun 2014 DinasPendidikan -
20
BAB II PERENCANAAN DAN PERJANJIAN KINERJA
4
Meningkatkan Rata-rata UN dan Angka Kelulusan dengan memfasilitasi sarana prasarana KBM, kegiatan-kegiatan penunjang peningkatan MUTU, dan penyaluran dana beasiswa bagi siswamiskin dan siswa berprestasi
5
Meningkatkan kualitas pendidikan bagi masyarakat yang belum atau tidak berkesempatan mengikuti pendidikan jalur sekolah, khususnya bagi masyarakat putus sekolah melalui penyelenggaraan Pendidikan Kesetaraan, Kursus dan Keaksaraan
6
Melaksanakan Diklat Peningkatan Kompetensi, Sertifikasi, MPMP, KKG dan Akreditasi Sekolah
7
Menyelenggarakan
Kegiatan
Peningkatan
Kewirausahaan,
Pencegahan
Penyalahgunaan Narkobadan Kegiatan Peningkatan Peranserta Kepemudaan dalam pembangunan 8
Menyelenggarakan Pembibitan dan Pemasalan Olahraga disertai Penyediaan Sarana dan Prasarana Olah Raga
Program: 1. Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur 2. Program PeningkatanPengembanganSistemPelaporanCapaianKinerjadanKeuangan 3. Program Pendidikan Anak Usia Dini 4. Program Wajib Belajar Pendidikan Dasar 5. Program PendidikanMenengah 6. Program Pendidikan Non Formal 7. Program Peningkatan Mutu Pendidik dan Tenaga 8. Program Manajemen Pelayanan Pendidikan 9. Program Wajib Belajar Dua Belas 10. Program peningkatan peran serta kepemudaan 11. Program peningkatan upaya penumbuhan kewirausahaan dan kecakapan hidup pemuda 12. Program upaya pencegahan penyalahgunaan narkoba
LaporanAkuntabilitasKinerjaIntansiPemerintah Tahun 2014 DinasPendidikan -
21
BAB II PERENCANAAN DAN PERJANJIAN KINERJA
13. Program Pembinaan dan Pemasyarakatan Olahraga 14. Program Peningkatan Sarana 15. dan Prasarana Olahraga.
2.3 Penetapan Kinerja Tahun 2014 Penetapan Kinerja merupakan suatu dokumen pernyataan kinerja/kesepakatan kinerja/ perjanjian kinerja antara atasan dan bawahan untukmewujudkan target kinerja tertentu berdasarkan pada sumber daya yang dimilikioleh instansi.Satuan Kerja Pemerintah Daerah menyusun penetapan kinerja setelah menerimadokumen pelaksanaan anggaran dan ditandatangani olehbupati dan pimpinan SKPD. Dokumen Penetapan Kinerja memuat pernyataan dan lampiran formulir yang mencantumkansasaran strategis, indikator kinerja utama organisasi, beserta targetkinerja dan anggaran. Dokumen Penetapan Kinerja dimanfaatkan oleh setiap pimpinan instansi pemerintah untuk: a) Memantau dan mengendalikan pencapaian kinerja organisasi; b) Melaporkan capaian realisasi kinerja dalam Laporan Akuntabilitas KinerjaInstansi Pemerintah; c) Menilai keberhasilan organisasi. Berikut Penetapan Kinerja Tahun 2014 (Anggaran Perubahan) Dinas Pendidikan Kabupaten Garut :
LaporanAkuntabilitasKinerjaIntansiPemerintah Tahun 2014 DinasPendidikan -
22
BAB II PERENCANAAN DAN PERJANJIAN KINERJA
Tabel 2.1 Penetapan Kinerja Tahun 2014
Indikator Kinerja 2
Sasaran Strategis 1 Meningkatnya APK PAUD/TK menjadi 13,83% pada tahun 2014
Angka Partisipasi Kasar (APK) PAUD
Target 3 67,73%
2
3
5
6
7
8
9
10
12
13
14
15
Anggaran
4
5
0
Rp. 4.817.500.000,00
Program/ Kegiatan
16
LaporanAkuntabilitasKinerjaIntansiPemerintah Tahun 2014 DinasPendidikan -
PENYELENGGARAAN PENDIIKAN ANAK USIA DINI (OPERASIONAL RUTIN TK) PENGADAAN MEBEULAIR PAUD MIFTAHUSA'ADAH KEC. BAYONGBONG PENGADAAN SARANA DAN PRASARANA PAUD PERBAIKAN KANTOR PAUD COGREG KEC. KARANGPAWITAN REHABILITASI PAUD ISANUT TAQWA KP.PENCLUT KEC. CILAWU REHABILITASI PAUD ARRASYADI KP.BABAKAN MANGGUNG KEC. TAROGONG KIDUL RKB PAUD DARUL FALAH BATUGEDE KEC. BANJARWANGI REHAB TK AL WAONI KP CIKEUMBULAN KEC. KADUNGORA PENGADAAN APE PAUD PENGADAAN RKB PAUD WAHANA BELIA KEC. BUNGBULANG RKB PAUD AL HASYEMI KARYEMEKAR KEC. CILAWU PENGADAAN APE PAUD AL YUSUFIYAH KEC. KARANGTENGAH PENGEMBANGAN SARANA DAN PRASARANA PENDIDIKAN ANAK USIA DINI (PAUD) ALAT PERAGA EDUKASI (APE)
Rp. 903.500.000,00
Rp. 5.000.000,00 Rp. 65.000.000,00 Rp. 5.000.000,00
Rp. 50.000.000,00
Rp. 50.000.000,00
Rp. 100.000.000,00
Rp. 100.000.000,00 Rp. 130.000.000,00 Rp. 120.000.000,00 Rp. 100.000.000,00 Rp. 15.000.000,00
Rp. 350.000.000,00
23
BAB II PERENCANAAN DAN PERJANJIAN KINERJA
Indikator Kinerja 2
Sasaran Strategis 1
Angka Partisipasi Murni (APM) SD/MI/Paket A
Meningkatnya APM SD menjadi 105% pada tahun 2014
Target 3 17
18
19
63 64 86 105%
Program/ Kegiatan
Anggaran
4
5
PENGADAAN SARANA DAN PRASARANA PAUD KENANGA DESA PALAMAYAN KEC. CISEWU RKB TK TERPADU DARULHANIFAH, Kp. PASIR RT 02/03 DESA CINTAKARYA KEC. SAMARANG Pembangunan dan Rehabilitasi Sarana dan Prasarana PAUD danPendidikan Menengah Dinas Pendidikan Kab. Garut (BANPROP) PERLENGKAPAN MEJA BELAJAR TK NURUL ISLAM KEC. TAROGONG KIDUL PENGADAAN MEBEULAIR ANNISA 2 KP.CIGASTI DESA MARGALUYU KEC. LELES PEMBANGUNAN RUANG KELAS BARU TK DARUL ABROR KEC. TAROGONG KALER 0
Rp. 69.000.000,00
Rp. 100.000.000,00
Rp. 2.500.000.000,00
Rp. 5.000.000,00
Rp. 50.000.000,00
Rp. 100.000.000,00
Rp. 44.934.107.400,00
21 28
30
41
47
LaporanAkuntabilitasKinerjaIntansiPemerintah Tahun 2014 DinasPendidikan -
PENGADAAN MEBELAIR SEKOLAH PENINGKATAN SARANA DAN PRASARANA PENDIDIKAN DI TINGKAT SEKOLAH DASAR (DAK) PENINGKATAN SARANA DAN PRASARANA PENDIDIKAN DI TINGKAT SEKOLAH DASAR (MANAJEMEN PROYEK DAK) PEMBANGUNAN KELAS SD BAYONGBONG 3 PENGADAAN RKB DAN MEUBELAIR SD IT DARUL ABROR DESA TANJUNG KECAMATAN TAROGONG KALER
Rp. 200.000.000,00
Rp. 38.805.822.000,00
Rp. 921.838.600,00
Rp. 200.000.000,00
Rp. 114.000.000,00
24
BAB II PERENCANAAN DAN PERJANJIAN KINERJA
Indikator Kinerja 2
Sasaran Strategis 1
Target 3 51
Program/ Kegiatan
Anggaran
4
5
Menurunnya Angka Putus Sekolah SD
Angka Putus Sekolah (APS) SD/MI
0,00%
REHABILITASI GEDUNG SD HAEGARSARI 4 KECAMATAN KADUNGORA PENINGKATAN SARANA DAN PRASARANA DI TINGKAT SEKOLAH DASAR (LANJUTAN DAK T.A 2013) PENINGKATAN SARANA DAN PRASARANA DI TINGKAT SEKOLAH DASAR (LANJUTAN DAK T.A 2013) PENINGKATAN SARANA DAN PRASARANA DI TINGKAT SEKOLAH DASAR (LANJUTAN MANPRO DAK T.A 2013) PENINGKATAN SARANA DAN PRASARANA DI TINGKAT SEKOLAH DASAR (LANJUTAN DAK T.A 2013) PENINGKATAN SARANA DAN PRASARANA DI TINGKAT SEKOLAH DASAR (MENPRO DAK 2012) PEMBANGUNAN RUANG KELAS BARU SDN 1 MEKARSARI KEC. CIBALONG UANG MUKA REGOL DAN AFRAISAL PENGELOLAAN TANAH 0
Meningkatnya angka Kelulusan dan Rata‐rata Nilai UASBN SD
Angka Kelulusan (AL) SD/MI
99,87%
0
54
55
56
57
77
84
87
Rp. 100.000.000,00
Rp. 2.801.012.400,00
Rp. 207.782.400,00
Rp. 132.500.000,00
Rp. 114.650.000,00
Rp. 136.502.000,00
Rp. 150.000.000,00
Rp. 1.050.000.000,00
Rp 16.700.033.000,00
Rp. ‐ 25 26 27
LaporanAkuntabilitasKinerjaIntansiPemerintah Tahun 2014 DinasPendidikan -
PEMBINAAN MINAT.BAKAT DAN KREATIVITAS SISWA (SPKS TK/SD) PENGEMBANGAN COMPREHENSIVE TEACHING AND LEARNING (CTL) PELATIHAN ASESOR AKREDITASI TK/RA DAN SD/MI
Rp. 300.000.000,00
Rp. 40.195.000,00 Rp. 164.000.000,00
25
BAB II PERENCANAAN DAN PERJANJIAN KINERJA
Indikator Kinerja 2
Sasaran Strategis 1
Target 3 34
36
37
38
39
44
48
49
50
52
53
62
65
68
69
LaporanAkuntabilitasKinerjaIntansiPemerintah Tahun 2014 DinasPendidikan -
Program/ Kegiatan
Anggaran
4
5
PEMAGARAN HALAMAN SD KARYAMUKTI 1 DAN KARYAMUKTI 2 KEC. CIBALONG PEMAGARAN SDN CITANGTU 1 KEC. PANGATIKAN PEMAGARAN SDN NGAMPLANG 3 KEC. CILAWU PENATAAN HALAMAN DAN PEMAGARAN SDN SUKAMUKTI 1 KECAMATAN BANYURESMI PEMBENTENGAN SDN KRESEK 4 CIBATU PENATAAN HALAMAN SDN MANGKURAKYAT III KEC. CILAWU PELATIHAN IMPLEMENTASI KURIKULUM 2013 UNTUK PENGAWAS SD PEMAGARAN SDN SUKARAME 2 KEC. CARINGIN TPT SDN CARINGIN 6 KEC. CARINGIN PEMAGARAN SDN MEKARJAYA II KEC. CIKAJANG PEMAGARAN SDN PANCASURA III KEC. SINGAJAYA PENGADAAN ALAT PEMBELAJARAN MATEMATIKA KREATIF DAN PINTAR JENJANG SD (LANJUTAN BANPROP 2013) PENGADAAN MODUL PEMBUATAN ANIMASI UNTUK PEMBELAJARAN GURU SD PENYELENGGARAAN SEKOLAH STANDAR NASIONAL (SSN) JENJANG SEKOLAH DASAR (BANPROP) PENINGKATAN MUTU PENDIDIKAN DAN PENGAJARAN AGAMA ISLAM MELALUI PENGADAAN KIT PENDIDIKAN AGAMA ISLAM (PAI) ANAK SHALEH UNTUK TINGKAT SEKOLAH (BANPROP)
Rp. 125.000.000,00 Rp. 100.000.000,00 Rp. 100.000.000,00 Rp. 195.000.000,00 Rp. 100.000.000,00 Rp. 173.171.000,00
Rp. 200.000.000,00 Rp. 100.000.000,00 Rp. 100.000.000,00 Rp. 50.000.000,00 Rp. 50.000.000,00
Rp. 125.000.000,00
Rp. 200.000.000,00
Rp. 240.000.000,00
Rp. 800.000.000,00
26
BAB II PERENCANAAN DAN PERJANJIAN KINERJA
Indikator Kinerja 2
Sasaran Strategis 1
Target 3 70
71
72
74
75
79 82 83
85
88
89
LaporanAkuntabilitasKinerjaIntansiPemerintah Tahun 2014 DinasPendidikan -
Program/ Kegiatan
Anggaran
4
5
PENINGKATAN MUTU PENDIDIKAN DAN PENGAJARAN BAHASA INDNESIA MELALUI PENGADAAN KIT BAHASA INDONESIA TEMATIK DAN ALAT PENDUKUNG LAINNYA UNTUK TINGKAT SD (BANPROP) PENGADAAN KIT GURU IPA (SAINS KIT) DAN MIKROSKOP GURU BESERTA KELENGKAPANNYA UNTUK TINGKAT SD (BANPROP) PENGADAAN KIT IPS PAIKEM (PEMBELAJARAN AKTIF, INOVATIF, KREATIF, DAN MENYENANGKAN) UNTUK KELAS 1 S/D 6 SD (BANPROP) PENGADAAN KELENGKAPAN BUKU REFERENSI ENSIKLOPEDIA QUR'AN DAN HADIST BAGI 40 SEKOLAH DASAR DI KABUPATEN GARUT (BANPROP) PEMBANGUNAN RUANG GURU SD NEGERI 3 BAGENDIT KECAMATAN BANGURESMI (BANPROP) DISEMINASI MBS SD Pengadaan Peralatan Sains Digital untuk Sekolah Dasar (Banprop) Pengadaan Peralatan Sains Digital untuk Sekolah Dasar (Banprop) PENGADAAN ALAT PERAGA IPA DAN IPS TERPADU PEMAGARAN SDN MEKARJAYA II KEC. CIKAJANG (LANJUTAN) PEMAGARAN SDN PANCASURA III Kec. SINGAJAYA (LANJUTAN)
Rp. 800.000.000,00
Rp. 600.000.000,00
Rp. 900.000.000,00
Rp. 1.600.000.000,00
Rp. 100.000.000,00 Rp. 37.667.000,00 Rp. 2.000.000.000,00
Rp. 2.650.000.000,00 Rp. 300.000.000,00 Rp. 50.000.000,00 Rp. 50.000.000,00
27
BAB II PERENCANAAN DAN PERJANJIAN KINERJA
Indikator Kinerja 2
Sasaran Strategis 1
Angka Partisipasi Murni (APM) SMP/MTs/Pak et B Angka Melanjutkan (AM) dari SD/MI ke SMP/MTs
Meningkatnya APM SMP menjadi 100% pada tahun 2014
Meningkatnya Angka Melanjutkan SD/MI ke SMP/MTs menjadi 100%
Target 3 99
100,00%
100,00%
24 31
33
42
43
4
5
PENGADAAN ALAT PERAGA PENDIDIKAN IPA KOMPREHENSIF DAN IPS INTERAKTIF BERBASIS KURIKULUM TAHUN 2013 UNTUK JENJANG SEKOLAH DASAR (SD) KAB. GARUT (BANPROP) 0
Rp. 3.500.000.000,00
0
Rp. ‐
Anggaran
Rp 35.176.260.200,00
Program/ Kegiatan
46
58
LaporanAkuntabilitasKinerjaIntansiPemerintah Tahun 2014 DinasPendidikan -
PENYELENGGARAAN PAKET B SETARA SMP PENINGKATAN SARANA DAN PRASARANA PENDIDIKAN DI TINGKAT SEKOLAH MENENGAH PERTAMA (DAK) PENINGKATAN SARANA DAN PRASARANA PENDIDIKAN DI TINGKAT SEKOLAH MENENGAH PERTAMA (MANAJEMEN PROYEK DAK) RKB SMP PLUS NURULHUDA KP. MALATI KEC. PASIRWANGI PENGADAAN MEBEULAIR SMP PLUS NURULHUDA KP. MALATI KEC. PASIRWANGI PEMBANGUNAN RKB MADRASAH TSANAWIYAH AL FALAH LINGGAMANIK CIKELET PENINGKATAN SARANA DAN PRASARANA PENDIDIKAN DI TINGKAT SEKOLAH MENENGAH PERTAMA (LANJUTAN DAK T.A 2013)
Rp. 150.000.000,00
Rp. 21.059.929.000,00
Rp. 574.361.700,00
Rp. 200.000.000,00 Rp. 200.000.000,00
Rp. 200.000.000,00
Rp. 7.950.722.000,00
28
BAB II PERENCANAAN DAN PERJANJIAN KINERJA
Indikator Kinerja 2
Sasaran Strategis 1
Target 3 59
90
91
92 93 94
95 96 97
98
101
102
LaporanAkuntabilitasKinerjaIntansiPemerintah Tahun 2014 DinasPendidikan -
Program/ Kegiatan
Anggaran
4
5
PENINGKATAN SARANA DAN PRASARANA DI TINGKAT SEKOLAH MENENGAH PERTAMA (LANJUTAN PENDAMPING DAK T.A 2013) PEMBANGUNAN RUANG KELAS BARU (RKB) SMPN 3 PEKENJENG JL. RAYA BUNGBULANG ARINEM (BANPROP) PEMBANGUNAN RUANG KELAS BARU (RKB) SMPN 2 BANJARWANGI (BANPROP) PEMBANGUNAN RUANG KELAS BARU (RKB) SMPN 2 BANYURESMI (BANPROP) PEMBANGUNAN RUANG KELAS BARU (RKB) SMPN 3 BANYURESMI (BANPROP) PEMBANGUNAN RUANG KELAS BARU (RKB) SMPN 1 BAYONGBONG (BANPROP) PEMBANGUNAN RUANG SEKOLAH SMPN 1 CIBALONG (BANPROP) PEMBANGUNAN RUANG SEKOLAH SMPN 1 BANJARWANGI (BANPROP) PEMBANGUNAN RUANG KELAS BARU (RKB) SMPN 1 CIKELET JALAN RAYA CIKELET (BANPROP) PEMBANGUNAN RUANG KELAS BARU (RKB) SMPN 2 KARANGPAWITAN (BANPROP) BANTUAN LAYANAN PENDIDIKAN DASAR SMPN SATU ATAP 1 PAKENJENG KP. HALIMPU DESA WANGUNJAYA (BANPROP) BANTUAN LAYANAN PENDIDIKAN DASAR SMPN SATU ATAP 1 CIBALONG Jalan Milamareu Cibalong (BANPROP)
Rp. 806.400.000,00
Rp. 135.000.000,00
Rp. 135.000.000,00
Rp. 270.000.000,00
Rp. 135.000.000,00
Rp. 270.000.000,00
Rp. 80.000.000,00
Rp. 80.000.000,00
Rp. 270.000.000,00
Rp. 135.000.000,00
Rp. 10.000.000,00
Rp. 10.000.000,00
29
BAB II PERENCANAAN DAN PERJANJIAN KINERJA
Indikator Kinerja 2
Sasaran Strategis 1
Target
104
105
106
124
141
Meningkatnya angka Kelulusan dan Rata‐rata Nilai UN SMP
Angka Putus Sekolah (APS) SMP/MTs Angka Kelulusan (AL) SMP/MTs
Menurunnya Angka Putus Sekolah SMP
Anggaran
3 4 103 BANTUAN LAYANAN
Program/ Kegiatan
154
0,00%
PENDIDIKAN DASAR SMPN SATU ATAP 1 CISEWU Kp. CICARIU Ds. CIKARANG CISEWU (BANPROP) BANTUAN LAYANAN PENDIDIKAN DASAR SMPN SATU ATAP 1 LIMBANGAN DESA SIMPEN KALER KEC. LIMBANGAN (BANPROP) BANTUAN LAYANAN PENDIDIKAN DASAR SMPN SATU ATAP 3 CIKELET Kp. CIGALONTANG DESA GIRIMUKTI KEC. CIKELET (BANPROP) BANTUAN LAYANAN PENDIDIKAN DASAR SMPN SATU ATAP 2 PAKENJENG Jl. Kp. PASIRHUNI DESA TALAGAWANGI PAKENJENG GARUT (BANPROP) PEMBERDAYAAN SMP SATU ATAP PEMBANGUNAN GEDUNG SEKOLAH (PENGADAAN TANAH USB SMPN 3 CIGEDUG) BANTUAN OPERASIONAL LAYANAN PENDIDIKAN DASAR SMP NEGERI TERBUKA (BANPROP) 0
5 Rp. 9.847.500,00
Rp. 10.000.000,00
Rp. 10.000.000,00
Rp. 10.000.000,00
Rp. 100.000.000,00 Rp. 550.000.000,00
Rp. 1.815.000.000,00
Rp. 5.964.697.125,00 99,59%
0 Rp. ‐
22
35
40
LaporanAkuntabilitasKinerjaIntansiPemerintah Tahun 2014 DinasPendidikan -
PENYEDIAAN DANA PENGEMBANGAN SEKOLAH UNTUK SD/MI DAN SMP/MTS (DANA RUTIN SMP NEGERI) PEMAGARAN HALAMAN SMP 2 CIBALONG PEMAGARAN SMP 1 PAMULIHAN
Rp. 3.132.241.800,00
Rp. 75.000.000,00 Rp. 200.000.000,00
30
BAB II PERENCANAAN DAN PERJANJIAN KINERJA
Indikator Kinerja 2
Sasaran Strategis 1
Target
Program/ Kegiatan
Anggaran 5
3
4
45
66
PEMAGARAN SMPN 1 BAYONGBONG KELAS JAUH PENGADAAN PERLENGKAPAN RUANG KEPALA SEKOLAH DAN TU SMP PEMAGARAN SMPN 3 CISURUPAN PEMBANGUNAN TPT DAN DRAINASE SMPN CISEWU (BANPROP) PENGADAAN PENYELENGGARAAN SEKOLAH STANDAR NASIONAL (SEKOLAH MENGAH PERTAMA) (BANPROP) PENGADAAN MEBEULAIR SMP SITI AISYAH KADUNGORA DISEMINASI MBS SMP
67
73
76
78
80
121
128
Meningkatnya APM SMA/SMK Angka menjadi 60,33% (AUS 151.288) Partisipasi Murni (APM)) pada tahun 2014 SMA/SMK/M A/Paket C Pada tahun 2014 Angka Angka Melanjutkan SMP/MTs Melanjutkan mencapai 91% (AM) dari SMP/MTs ke SMA/SMK/M A
166
60,33%
PENGADAAN LKS DIGITAL BAHASA INGGRIS SMP DIKLAT KOMPETENSI TENAGA PENDIDIK / CALON KEPALA SEKOLAH SMP PENGADAAN TUTORIAL PEMBUATAN MEDIA AJAR BERBASIS ICT DI SEKOLAH MENENGAH PERTAMA (SMP) 0
Rp. 100.000.000,00 Rp. 197.840.325,00 Rp. 100.000.000,00 Rp. 200.000.000,00
Rp. 1.000.000.000,00
Rp. 125.000.000,00 Rp. 37.667.000,00 Rp. 200.000.000,00 Rp. 400.000.000,00
Rp. 196.948.000,00
Rp. 28.610.713.750,00
56,34%
0
Rp. ‐
60
LaporanAkuntabilitasKinerjaIntansiPemerintah Tahun 2014 DinasPendidikan -
PENINGKATAN SARANA DAN PRASARANA INFRASTUKTRUR PENDIDIKAN (LANJUTAN DAK T.A 2013)
Rp. 64.299.000,00
31
BAB II PERENCANAAN DAN PERJANJIAN KINERJA
Indikator Kinerja 2
Sasaran Strategis 1
Target 3 61
108
111
112
114
115
117
118
119
120 129
LaporanAkuntabilitasKinerjaIntansiPemerintah Tahun 2014 DinasPendidikan -
Program/ Kegiatan
Anggaran
4
5
PENINGKATAN SARANA DAN PRASARANA INFRASTUKTRUR PENDIDIKAN (LANJUTAN PENDAMPING DAK T.A 2013) PENGADAAN MEBEULAIR SEKOLAH PENINGKATAN SARANA DAN PRASARANA PENDIDIKAN DI TINGKAT SEKOLAH MENENGAH ATAS (DAK) PENINGKATAN SARANA DAN PRASARANA PENDIDIKAN DI TINGKAT SEKOLAH MENENGAH ATAS (PENDAMPING DAK) PENINGKATAN SARANA DAN PRASARANA PENDIDIKAN DI TINGKAT SEKOLAH MENENGAH KEJURUAN (DAK) PENINGKATAN SARANA DAN PRASARANA PENDIDIKAN DI TINGKAT SEKOLAH MENENGAH KEJURUAN (PENDAMPING DAK) PEMBANGUNAN RUANG KELAS BARU (RKB) SMAN 6 GARUT Jln GUNTUR MELATI NO 12 TAROGONG (BANPROP) PEMBANGUNAN RUANG KELAS BARU (RKB) SMKN 3 GARUT Jln MERDEKA NO 121 TAROGONG KIDUL (BANPROP) PEMBANGUNAN TAMAN, LAPANGAN UPACARA DAN FASILITAS PARKIR (PEMBENTENGAN DAN PENATAAN LAPANG UPACARA SMP TUNAS HARAPAN CIBATU) REHABILITASI SEDANG/BERAT BANGUNAN SEKOLAH SMK MA'ARIF SUKAWENING PENINGKATAN SARANA DAN PRASARANA PENDIDIKAN DI TINGKAT SEKOLAH MENENGAH ATAS (LANJUTAN DAK 2013)
Rp. 7.432.000,00
Rp. 200.000.000,00
Rp. 5.416.939.000,00
Rp. ‐
Rp. 12.868.691.000,00
Rp. ‐
Rp. 270.000.000,00
Rp. 270.000.000,00
Rp. 200.000.000,00
Rp. 150.000.000,00
Rp. 927.100.500,00
32
BAB II PERENCANAAN DAN PERJANJIAN KINERJA
Indikator Kinerja 2
Sasaran Strategis 1
Target 3 130
131
132
144
145
146
147
148
149
150
151
LaporanAkuntabilitasKinerjaIntansiPemerintah Tahun 2014 DinasPendidikan -
Program/ Kegiatan
Anggaran
4
5
PENINGKATAN SARANA DAN PRASARANA PENDIDIKAN DI TINGKAT SEKOLAH MENENGAH ATAS (LANJUTAN PENDAMPING DAK 2013) PENINGKATAN SARANA DAN PRASARANA PENDIDIKAN DI TINGKAT SEKOLAH MENENGAH KEJURUAN (LANJUTAN DAK 2013) PENINGKATAN SARANA DAN PRASARANA PENDIDIKAN DI TINGKAT SEKOLAH MENENGAH KEJURUAN (LANJUTAN PENDAMPING DAK 2013) PENGADAAN MEBELAIR SMAN 2 GARUT PEMBANGUNAN RUANG KELAS BARU SMKN 11 Garut Jalan Purnabakti No. 24 CISEWU (BANPROP) PEMBANGUNAN RUANG KELAS BARU SMKN 1 GARUT Jalan Cimanuk No. 309 A Tarogong Kidul (BANPROP) PEMBANGUNAN RUANG KELAS BARU SMAN 26 GARUT Jalan Tegaql Panjang Kec. Sucinaraja (BANPROP) PEMBANGUNAN RUANG KELAS BARU SMAN 28 GARUT Jalan Purbayani Caringin Garut (BANPROP) PEMBANGUNAN RUANG KELAS BARU SMAN 14 GARUT Jalan Lapang Trikarya Sukawening (BANPROP) PEMBANGUNAN RUANG KELAS BARU SMAN 15 GARUT Jalan Panawuan No. 34 Tarogonmg Garut (BANPROP) PEMBANGUNAN RUANG KELAS BARU SMAN 21 GARUT Jalan Pandrama Cibungur Talegong Garut (BANPROP)
Rp. 102.105.250,00
Rp. 3.940.000.000,00
Rp. 765.448.000,00
Rp. 200.000.000,00
Rp. 270.000.000,00
Rp. 270.000.000,00
Rp. 270.000.000,00
Rp. 270.000.000,00
Rp. 270.000.000,00
Rp. 270.000.000,00
Rp. 270.000.000,00
33
BAB II PERENCANAAN DAN PERJANJIAN KINERJA
Indikator Kinerja 2
Sasaran Strategis 1
Menurunnya Angka Putus Sekolah SMA
Meningkatnya angka Kelulusan dan Rata‐rata Nilai UN SMA/SMK
Angka Putus Sekolah (APS) SMA/SMK/M A Angka Kelulusan (AL) SMA/SMK/M A
Target 3 152
153
158 0,00%
Program/ Kegiatan
Anggaran
4
5
PEMBANGUNAN RUANG KELAS BARU SMAN 7 GARUT Jalan Hanjuang 20 Bungbulang Garut (BANPROP) PEMBANGUNAN RUANG KELAS BARU SMAN 8 GARUT Jalan Raya Cilawu Km. 6.5 Garut (BANPROP) PENYELENGGARAAN PAKET C SETARA SMA LANJUTAN I DAN LANJUTAN II 0
Rp. 270.000.000,00
Rp. 270.000.000,00
Rp. 300.000.000,00
Rp. 16.150.737.875,00 99,03%
0
Rp. ‐
100
109
110
122
123
125
LaporanAkuntabilitasKinerjaIntansiPemerintah Tahun 2014 DinasPendidikan -
PENINGKATAN MUTU PENDIDIKAN MELALUI PENGADAAN BUKU ENSIKLOPEDIA UNTUK Rp. 5.000.000.000,00 TINGKAT SD, SMP DAN SMA KABUPATEN GARUT (BANPROP) PENYEDIAAN BANTUAN OPERASIONAL MANAJEMEN Rp. 3.270.215.700,00 MUTU (BOMM)(DANA RUTIN SMA DAN SMK NEGERI) PENYELENGGARAAN GURU/PENGAWAS Rp. 100.000.000,00 BERPRESTASI SMP, SMA DAN SMK PENGADAAN LKS DIGITAL Rp. 197.000.000,00 BAHASA INGGRIS SMA PENGADAAN LKS DIGITAL Rp. 200.000.000,00 BAHASA INGGRIS SMA PENYELENGGARAAN EVALUASI HASIL KINERJA BIDANG PENDIDIKAN Rp. 250.000.000,00 (PENYELENGGARAAN KOMPETISI MINAT, BAKAT DAN KREATIVITAS SISWA
34
BAB II PERENCANAAN DAN PERJANJIAN KINERJA
Indikator Kinerja 2
Sasaran Strategis 1
Target 3
Program/ Kegiatan
Anggaran
4
5
SMP/SMA/SMK)
126
127
133
134 135 136
137
138
139
140
142
143
164
165
LaporanAkuntabilitasKinerjaIntansiPemerintah Tahun 2014 DinasPendidikan -
PEMAGARAN HALAMAN SEKOLAH SMKN 4 GARUT IMPLEMENTASI KURIKULUM 2013 SMP, SMA DAN SMK PENGADAAN PERLENGKAPAN RUANG KEPALA SEKOLAH DAN TU SMA DAN SMK PENGADAAN MEDIA PEMBELAJARAN TUTORIAL INTERNET GATEWAY PENGADAAN MEDIA TUTORIAL PEMBELAJARAN MOBILE DEVICE PENGADAAN MEDIA PEMBELAJARAN SECURITY JARINGAN OS DAN APPS (BANPROP) PENGADAAN MEDIA PEMBELAJARAN PENGEMBANGAN CMS (BANPROP) PENGADAAN MEDIA PEMBELAJARAN PENGEMBANGAN E COMERS (BANPROP) PENGADAAN E TUTORIAL PENGELOLAAN SERVER (BANPROP) PENGADAAN E TUTORIAL WEB DEVELOPMENT (BANPROP) Pengadaan Peralatan Sains Digital untuk Sekolah Menengah Atas (BANPROP) PEMAGARAN HALAMAN SEKOLAH SMAN 2 GARUT DIKLAT PENGEMBANGAN KARIR GURU SMP,SMA DAN SMK SWASTA MELALUI MGMP PEMBEKALAN CALON KEPALA SEKOLAH (PROYEKSI TAHUN
Rp. 100.000.000,00 Rp. 400.000.000,00 Rp. 178.159.675,00
Rp. 200.000.000,00
Rp. 200.000.000,00
Rp. 200.000.000,00
Rp. 200.000.000,00
Rp. 200.000.000,00
Rp. 200.000.000,00 Rp. 200.000.000,00 Rp. 4.000.000.000,00 Rp. 100.000.000,00 Rp. 250.000.000,00 Rp. 100.000.000,00
35
BAB II PERENCANAAN DAN PERJANJIAN KINERJA
Indikator Kinerja 2
Sasaran Strategis 1
Target
Program/ Kegiatan
Anggaran
4
5
3
2015 DAN 2016)
Meningkatnya Angka Melek Huruf
Penduduk yang berusia >15 tahun melek huruf (tidak buta aksara)
Meningkatnya persentase jumlah guru yang memiliki kualifikasi pendidikan S1/D‐IV
Guru yang memenuhi kualifikasi S1/D‐IV
Terbangun dan Terpeliharanya Sarana‐Prasarana OlahRaga
Gelanggang / balai remaja (selain milik swasta) Lapangan olahraga .
167 168
99,30%
PENGADAAN WEB DAN PORTAL BURSA KERJA KHUSUS SMK MUSYAWARAH PENINGKATAN MUTU TENAGA PENDIDIK DAN TENAGA KEPENDIDIKAN 0
Rp. 20.600.000,00
Rp. 249.703.500,00
Rp. 100.000.000,00
159
93,00%
PENGEMBANGAN KURIKULUM, BAHAN AJAR DAN MODEL PEMBELAJARAN PENDIDIKAN NON FORMAL 0
Rp. 100.000.000,00
Rp. ‐
0 Rp. ‐
0,0050%
0,0000% Rp. 6.800.000.000,00
211
212
LaporanAkuntabilitasKinerjaIntansiPemerintah Tahun 2014 DinasPendidikan -
PROGRAM PENINGKATAN SARANA DAN PRASARANA OLAHRAGA PEMELIHARAAN RUTIN/BERKALA SARANA DAN PRASARANA OLAH RAGA (LAPANG SOR MERDEKA (KHERKOF), MERDEKA (KHERKOF), LAPANG SEPAK BOLA JAYARAGA, DAN LAPANG SEPAK BOLA LAPANG SEPAK BOLA JAYARAGA, DAN LAPANG SEPAK BOLA RANCABANGO)
Rp. 3.400.000.000,00
Rp. 250.000.000,00
36
BAB II PERENCANAAN DAN PERJANJIAN KINERJA
Indikator Kinerja 2
Sasaran Strategis 1
Target
Program/ Kegiatan
Anggaran
3
4
5
213
PENGADAAN SERAGAM BATIK DAN PAKAIAN OLAH RAGA UNTUK IBU‐IBU PKK PENGADAAN SARANA OLAHRAGA KP. MALATI DESA PADAASIH PASIRWANGI PENGADAAN PAKAIAN OLAHRAGA SEPAKBOLA DAN BOLA VOLLY PENGADAAN SARANA OLAHRAGA BOLA VOLLEY KARANG TARUNA KEC. CISURUPAN, BAYONGBONG DAN BANJARWANGI PENATAAN SARANA OLAHRAGA LAPANG SEPAK BOLA RANCABANGO PEMBANGUNAN SARANA OLAHRAGA PANJAT TEBING PEMAGARAN LAPANG BASKET SPM PLUS AL‐AMIN SAMARANG PEMBANGUNAN GEDUNG SEKRETARIAT PADEPOKAN PENCAKSILAT PUTRA SILIWANGI PEMBANGUNAN SARANA OLAHRAGA SMP SITI AISYAH KADUNGORA PEMBANGUNAN GELANGGANG OLAH RAGA KP. PENCLUT CILAWU GREFEL LINTASAN ATLETIK LAP KERKOP PEMBANGUNAN KANTOR SEKOLAH OLAH RAGA SEPAK BOLA PERSADA PEMBANGUNAN LAPANGAN VOLLY DESA SARIMUKTI KEC PAIRWANGI PENGDAAN PERALATAN OLAH RAGA SD MANGKURAYAT III KEC CILAWU
214 215
216
217
218
219
220
221
222
223
224
225
226
LaporanAkuntabilitasKinerjaIntansiPemerintah Tahun 2014 DinasPendidikan -
Rp. 100.000.000,00
Rp. 5.000.000,00
Rp. 100.000.000,00
Rp. 50.000.000,00
Rp. 300.000.000,00 Rp. 100.000.000,00 Rp. 50.000.000,00
Rp. 50.000.000,00
Rp. 50.000.000,00
Rp. 100.000.000,00 Rp. 150.000.000,00 Rp. 50.000.000,00
Rp. 100.000.000,00
Rp. 25.000.000,00
37
BAB II PERENCANAAN DAN PERJANJIAN KINERJA
Indikator Kinerja 2
Sasaran Strategis 1
Target
Program/ Kegiatan
Anggaran
3
4
5
227
PENGASDAAN LAPANGAN PINGPONG KP. PANYINGKIRAN DESA SITUSAEUR KEC KARANGPAWITAN PENGADAAN DRUMBAND SDN REGOL XIII KEC.GARUT KOTA REHAB LAPANG BULUTANGKIS PB SINAR BALEBAT KP. CILEUMAH DESA CINTA ASIH KEC. SAMARANG PERBAIKAN INSFRASTRUKTUR LAPANGAN SEPAKBOLA CIPONDOL DESA CIRAPUH KEC. SELAAWI (BANPROP) PENGADAAN PERLENGKAPAN SARANA OLAHRAGA KECAMATAN BUNGBULANG DAN SELAAWI PENATAAN LAPANG SEPAK BOLA DESA CIROYOM KECAMATAN CIKELET PENGADAAN PERALATAN OLAH RAGA PENCAKSILAT PADEPOKAN PUTRA SILIWANGI TAROGONG KIDUL PENATAAN LAPANG SEPAKBOLA KP. TIPAR 04/02 DS. TALAGAWANGI
228
229
230
231
232
233
234
LaporanAkuntabilitasKinerjaIntansiPemerintah Tahun 2014 DinasPendidikan -
Rp. 25.000.000,00
Rp. 50.000.000,00
Rp. 10.000.000,00
Rp. 100.000.000,00
Rp. 100.000.000,00
Rp. 150.000.000,00
Rp. 85.000.000,00
Rp. 50.000.000,00
38
LAPORAN AKUNTABILITAS KINERJA INSTANSI PEMERINTAH
Berisi Akuntabilitas Kinerja menguraikan hasil pengukuran kinerja, evaluasi dan analisis akuntabilitas kinerja. Termasuk didalamnya menguraikan secara sistematis keberhasilan/kegagalan, hambatan/kendala, dan permasalahan yang dihadapi serta langkah-langkah antisipatif yang akan diambil
PEMERINTAH KABUPATEN GARUT
DINAS PENDIDIKAN 2014
BAB III AKUNTABILITAS KINERJA DINAS PENDIDIKAN KABUPATEN GARUT TAHUN 2014
BAB III AKUNTABILITAS KINERJA DINAS PENDIDIKAN KABUPATEN GARUT TAHUN 2014
3.1 Kerangka Pengukuran dan Evaluasi Kinerja Dinas Pendidikan Kabupaten Garut dalam mengemban tugas mencerdaskan kehidupan masyarakat Garut pada tahun 2014 berupaya melaksanakan berbagai kegiatan. Pada bagian ini dipaparkan bagaimana pengukuran dilakukan dengan memanfaatkan data kinerja. Data kinerja diperoleh melalui dua sumber yaitu: (1) data internal, yang berasal dari sistem informasi yang ada, baik laporan kegiatan reguler yang ada, seperti laporan bulanan, triwulan, semesteran, dan laporan kegiatan lainnya; (2) data eksternal digunakan sepanjang relevan dengan pencapaian kinerja Dinas Pendidikan Kabupaten Garut. Beberapa jenis indikator kinerja yang digunakan dalam pelaksanaan pengukuran kinerja kegiatan Dinas Pendidikan Kabupaten Garut tahun 2014, yaitu indikator masukan (input) adalah segala sesuatu yang dibutuhkan agar pelaksanaan kegiatan dapat berjalan untuk menghasilkan keluaran. Untuk tahun 2014 indikator input diprioritaskan pada penggunaan dana kegiatan yang dilakukan pengukuran kinerja, dengan satuan rupiah. Indikator keluaran (output) adalah sesuatu yang diharapkan langsung dicapai dari suatu kegiatan yang dapat berupa fisik
dan atau non fisik. Indikator output juga digunakan
bervariasi mulai dari output terselenggaranya kegiatan (jumlah kegiatan), jumlah orang,
Laporan Akuntabilitas Kinerja Intansi Pemerintah Tahun 2014 - Dinas Pendidikan -
49
BAB III AKUNTABILITAS KINERJA DINAS PENDIDIKAN KABUPATEN GARUT TAHUN 2014
jumlah laporan, dan jumlah barang jasa lainnya dari hasil pelayanan ataupun pelaksanaan tugas lainnya, dengan satuan kegiatan, orang, paket, buah, unit, rupiah dan sebagainya. Indikator hasil (outcome) adalah segala sesuatu yang mencerminkan berfungsinya output kegiatan pada jangka menengah (efek langsung). Indikator ini menggunakan angka mutlak dan relatif (%). Perhitungan
prosentase
pencapaian
rencana
tingkat
capaian
(target)
memperhatikan karakteristik komponen realisasi dalam kondisi : a. Semakin tinggi realisasi menunjukan pencapaian kinerja yang semakin baik, maka digunakan rumus :
Realisasi % capaian =
------------
X 100 %
Target
b. Semakin tinggi realisasi menunjukan semakin rendah pencapaian kinerja digunakan rumus : (Realisasi–Target) % capaian =
1 - ------------------------------------
X 100 %
Target
Berdasarkan pengukuran kinerja sasaran dilakukan evaluasi terhadap pencapaian setiap indikator kinerja untuk memberikan penjelasan keberhasilan/kegagalan pelaksanaan suatu kegiatan dan pencapaian sasaran. Evaluasi bertujuan agar diketahui pencapaian realisasi, kemajuan pencapaian visi dan misi, serta agar dapat dinilai dan dipelajari guna perbaikan pelaksanaan program/kegiatan di masa yang akan datang.
Laporan Akuntabilitas Kinerja Intansi Pemerintah Tahun 2014 - Dinas Pendidikan -
49
BAB III AKUNTABILITAS KINERJA DINAS PENDIDIKAN KABUPATEN GARUT TAHUN 2014
Tabel 3.1 Capaian Indikator Kinerja Utama Tahun 2014
Sasaran Strategis
Indikator Kinerja
Target
Realisasi
%
1
2
3
4
5
68%
73,90%
100%
79,84%
0,00%
0,00%
99,74%
100%
94%
67,86%
99,80%
74%
0,01%
0,00%
96,83%
100%
50%
44,19%
99,80%
60%
0,03%
0,00%
98%
100%
Meningkatnya APK PAUD/TK Meningkatnya APM SD Menurunnya Angka Putus Sekolah SD Meningkatnya angka Kelulusan SD Meningkatnya APM SMP
Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) Angka Partisipasi Murni (APM) SD/MI Angka Putus Sekolah (APS) SD/MI Angka Kelulusan (AL) SD/MI Angka Partisipasi Murni (APM) SMP/MTs
Meningkatnya Angka Melanjutkan
Angka Melanjutkan (AM)
SD/MI ke SMP/MTs menjadi 100%
dari SD/MI ke SMP/MTs
Menurunnya Angka Putus Sekolah
Angka Putus Sekolah
SMP
(APS) SMP/MTs
Meningkatnya angka Kelulusan SMP Meningkatnya APM SMA/SMK Pada tahun 2014 Angka Melanjutkan SMP/MTs mencapai 91% Menurunnya Angka Putus Sekolah
Angka Kelulusan (AL) SMP/MTs Angka Partisipasi Murni (APM)) SMA/SMK/MA
80 123 100 72 74 8 103 88
Angka Melanjutkan (AM) dari SMP/MTs ke
60
SMA/SMK/MA Angka Putus Sekolah
SMA
(APS) SMA/SMK/MA
Meningkatnya angka Kelulusan
Angka Kelulusan (AL)
SMA/SMK
109
SMA/SMK/MA
Laporan Akuntabilitas Kinerja Intansi Pemerintah Tahun 2014 - Dinas Pendidikan -
13 102
49
BAB III AKUNTABILITAS KINERJA DINAS PENDIDIKAN KABUPATEN GARUT TAHUN 2014
Penduduk yang berusia Meningkatnya Angka Melek Huruf
>15 tahun melek huruf
99,30%
99,45%
100%
89,93%
3
3
100
(tidak buta aksara) Meningkatnya persentase jumlah guru yang memiliki kualifikasi pendidikan S1/D-IV Terbangun dan Terpeliharanya
Guru yang memenuhi kualifikasi S1/D-IV Gelanggang / balai remaja
Sarana-Prasarana Olah Raga
(selain milik swasta) Lapangan olah raga .
90
100
0,00005 0,00597057
11.941
3.2 Pengukuran Pencapaian Indikator Kinerja Utama Pengukuran Pencapaian Indikator Kinerja Utama dilakukan untuk mengetahui tingkat keberhasilan atas Penetapan Kinerja yang termuat dalam dokumen TAPKIN sebagaimana diamanatkan dalam Permenpan Nomor 29 Tahun 2010. Berikut Capaian dari Indikator Kinerja Utama Tahun 2014 : Penjelasan a. Meningkatnya APK PAUD/TK/RA Angka partisipasi kasar (APK) PAUD/TK pada tahun 2014 sebesar 73,90 %, mencapai 109% dari target tahun 2014 sebesar 68%. Apabila capaian kinerja tahun 2014 dibandingkan
dengan
capaian
tahun
2013
mengalami
Kenaikan
109%.
Apabila
dibandingkan dengan kondisi tahun 2012 mengalami peningkatan sebesar 85,18%. Faktorfaktor yang menyebabkan kenaikan capaian kinerja adalah sebagai berikut : Adanya pemerataan dan perluasan akses pendidikan, Meningkatkan kualitas pendidikan bagi masyarakat yang belum atau tidak berkesempatan mengikuti pendidikan jalur sekolah,
Laporan Akuntabilitas Kinerja Intansi Pemerintah Tahun 2014 - Dinas Pendidikan -
49
BAB III AKUNTABILITAS KINERJA DINAS PENDIDIKAN KABUPATEN GARUT TAHUN 2014
khususnya bagi masyarakat putus sekolah melalui penyelenggaraan Pendidikan Non Formal dan In Formal. b. Meningkatnya APM SD/MI APM SD/MI pada tahun 2014 sebesar 79,84% belum melampaui target tahun 2014 sebesar 100%. Apabila capaian kinerja tahun 2014 dibandingkan dengan capaian tahun 2013 mengalami penurunan sebesar 24,59%. apalagi dibandingkan dengan kondisi tahun 2012 mengalami penurunan sebesar 32,56%. Faktor-faktor yang menyebabkan kegagalan atau penurunan kinerja adalah sebagai berikut : Masih kurangnya pemerataan dan perluasan akses pendidikan. Alternatif solusi yang telah dilakukan adalah sebagai berikut : Meningkatkan kualitas pendidikan bagi masyarakat yang belum atau tidak berkesempatan mengikuti pendidikan jalur sekolah, khususnya bagi masyarakat putus sekolah melalui penyelenggaraan Pendidikan Non Formal dan In Formal. Program / kegiatan yang menunjang keberhasilan pencapaian kinerja adalah sebagai berikut : Menyelenggarakan Program Pendidikan Dasar Sembilan Tahun Paripurna. c. Menurunkannya Angka Putus Sekolah SD/MI Angka Putus Sekolah SD/MI tahun 2014 sebesar 0%, mencapai 100% dari target tahun 2014 sebesar 0%. Apabila capaian kinerja tahun 2014 dibandingkan dengan capaian tahun 2013 mengalami persamaan sebesar 0%. Begitupun dibandingkan dengan kondisi tahun 2012 mengalami konsistensi yakni sebesar 0%. Faktor-faktor yang menyebabkan konsistensi kinerja adalah sebagai berikut : Dimana seluruh siswa SD/MI masih konsisten mengikuti pendidikan dimulai kelas 1 sampai kelas 6 yang diakhiri oleh Ujian Nasional yang mencapai kelulusan sebesar 100%. Program / kegiatan yang menunjang keberhasilan pencapaian kinerja adalah sebagai berikut : Menyelenggarakan Program Pendidikan Dasar
Laporan Akuntabilitas Kinerja Intansi Pemerintah Tahun 2014 - Dinas Pendidikan -
49
BAB III AKUNTABILITAS KINERJA DINAS PENDIDIKAN KABUPATEN GARUT TAHUN 2014
Sembilan Tahun Paripurna. d. Meningkatnya Angka Kelulusan SD/MI Angka Kelulusan SD/MI pada tahun 2014 sebesar 100%, mencapai 100% dari target tahun 2014 sebesar 99,74%. Apabila capaian kinerja tahun 2014 dibandingkan dengan capaian tahun 2013 mengalami persamaan sebesar 100%. Begitupun dibandingkan dengan kondisi tahun 2012 mengalami konsistensi yakni sebesar 100%. Faktor-faktor yang menyebabkan konsistensi kinerja adalah sebagai berikut : Dimana seluruh siswa SD/MI masih konsisten mengikuti pendidikan dimulai kelas 1 sampai kelas 6 yang diakhiri oleh Ujian Nasional yang mencapai kelulusan sebesar 100%. Program / kegiatan yang menunjang keberhasilan pencapaian kinerja adalah sebagai berikut : Menyelenggarakan Program Pendidikan Dasar Sembilan Tahun Paripurna. e. Meningkatnya APM SMP/MTs. APM SMP/MTs. pada tahun 2014 sebesar 67,86% belum melampaui target tahun 2014 sebesar 94%. Apabila capaian kinerja tahun 2014 dibandingkan dengan capaian tahun 2013 mengalami penurunan sebesar 26,62%. apalagi dibandingkan dengan kondisi tahun 2012 mengalami penurunan sebesar 24,41%. Faktor-faktor yang menyebabkan kegagalan atau penurunan kinerja adalah sebagai berikut : Masih kurangnya pemerataan dan perluasan akses pendidikan. Alternatif solusi yang telah dilakukan adalah sebagai berikut : Meningkatkan kualitas pendidikan bagi masyarakat yang belum atau tidak berkesempatan mengikuti pendidikan jalur sekolah, khususnya bagi masyarakat putus sekolah melalui penyelenggaraan Pendidikan Non Formal dan In Formal. Program / kegiatan yang menunjang keberhasilan pencapaian kinerja adalah sebagai berikut : Menyelenggarakan Program Pendidikan Dasar Sembilan Tahun Paripurna.
Laporan Akuntabilitas Kinerja Intansi Pemerintah Tahun 2014 - Dinas Pendidikan -
49
BAB III AKUNTABILITAS KINERJA DINAS PENDIDIKAN KABUPATEN GARUT TAHUN 2014
f. Meningkatnya Angka Melanjutkan SD/MI ke SMP/MTs. Angka Melanjutkan SD/MI ke SMP/MTs. pada tahun 2014 sebesar 74% belum melampaui target tahun 2014 sebesar 100%. Apabila capaian kinerja tahun 2014 dibandingkan dengan capaian tahun 2013 mengalami penurunan sebesar 20,29%. apalagi dibandingkan dengan kondisi
tahun
2012
mengalami
penurunan
sebesar
25,75%.
Faktor-faktor
yang
menyebabkan kegagalan atau penurunan kinerja adalah sebagai berikut : Masih kurangnya pemerataan dan perluasan akses pendidikan. Alternatif solusi yang telah dilakukan adalah sebagai berikut : Meningkatkan kualitas pendidikan bagi masyarakat yang belum atau tidak berkesempatan mengikuti pendidikan jalur sekolah, khususnya bagi masyarakat putus sekolah melalui penyelenggaraan Pendidikan Non Formal dan In Formal. Program / kegiatan yang
menunjang
keberhasilan
pencapaian
kinerja
adalah
sebagai
berikut
:
Menyelenggarakan Program Pendidikan Dasar Sembilan Tahun Paripurna. g. Menurunkannya Angka Putus Sekolah SMP/MTs. Angka Putus Sekolah SMP/MTs. tahun 2014 sebesar 0%, mencapai 100% dari target tahun 2014 sebesar 0%. Apabila capaian kinerja tahun 2014 dibandingkan dengan capaian tahun 2013 mengalami persamaan sebesar 0%. Begitupun dibandingkan dengan kondisi tahun 2012 mengalami konsistensi yakni sebesar 0%. Faktor-faktor yang menyebabkan konsistensi kinerja adalah sebagai berikut : Dimana seluruh siswa SD/MI masih konsisten mengikuti pendidikan dimulai kelas 7 sampai kelas 9 yang diakhiri oleh Ujian Nasional yang mencapai kelulusan sebesar 100%. Program / kegiatan yang menunjang keberhasilan pencapaian kinerja adalah sebagai berikut : Menyelenggarakan Program Pendidikan Dasar Sembilan Tahun Paripurna.
Laporan Akuntabilitas Kinerja Intansi Pemerintah Tahun 2014 - Dinas Pendidikan -
49
BAB III AKUNTABILITAS KINERJA DINAS PENDIDIKAN KABUPATEN GARUT TAHUN 2014
h. Meningkatnya Angka Kelulusan SMP/MTs. Angka Kelulusan SMP/MTs. pada tahun 2014 sebesar 100%, mencapai 100% dari target tahun 2014 sebesar 99,83%. Apabila capaian kinerja tahun 2014 dibandingkan dengan capaian tahun 2013 mengalami persamaan sebesar 100%. Begitupun dibandingkan dengan kondisi tahun 2012 mengalami konsistensi yakni sebesar 100%. Faktor-faktor yang menyebabkan konsistensi kinerja adalah sebagai berikut : Dimana seluruh siswa SMP/MTs. masih konsisten mengikuti pendidikan dimulai kelas 7 sampai kelas 9 yang diakhiri oleh Ujian Nasional yang mencapai kelulusan sebesar 100%. Program / kegiatan yang menunjang keberhasilan pencapaian kinerja adalah sebagai berikut : Menyelenggarakan Program Pendidikan Dasar Sembilan Tahun Paripurna. i. Meningkatnya APM SMA/SMK/MA APM SMA/SMK/MA pada tahun 2014 sebesar 44,19% belum melampaui target tahun 2014 sebesar 50%. Apabila capaian kinerja tahun 2014 dibandingkan dengan capaian tahun 2013 mengalami kenaikan sebesar 3,79%. apalagi dibandingkan dengan kondisi tahun 2012 mengalami kenaikan sebesar 4,49%. Faktor-faktor yang menyebabkan kenaikan kinerja adalah sebagai berikut : Masih konsistensi dalam penyelenggarakan pendidikan, pemerataan, dan perluasan akses pendidikan. Alternatif solusi yang telah dilakukan adalah sebagai berikut : Meningkatkan kualitas pendidikan bagi masyarakat yang belum atau tidak berkesempatan mengikuti pendidikan jalur sekolah, khususnya bagi masyarakat putus sekolah melalui penyelenggaraan Pendidikan Non Formal dan In Formal. Program / kegiatan yang
menunjang
keberhasilan
pencapaian
kinerja
adalah
sebagai
berikut
:
Menyelenggarakan Program Pendidikan Menengah Universal.
Laporan Akuntabilitas Kinerja Intansi Pemerintah Tahun 2014 - Dinas Pendidikan -
49
BAB III AKUNTABILITAS KINERJA DINAS PENDIDIKAN KABUPATEN GARUT TAHUN 2014
j. Meningkatnya Angka Melanjutkan SMP/MTs. Ke SMA/SMK/MA Angka Melanjutkan SMP/MTs. Ke SMA/SMK/MA pada tahun 2014 sebesar 60% belum melampaui target tahun 2014 sebesar 99,80%. Apabila capaian kinerja tahun 2014 dibandingkan dengan capaian tahun 2013 mengalami penurunan sebesar 7,3%. apalagi dibandingkan dengan kondisi tahun 2012 mengalami penurunan sebesar 13,58%. Faktorfaktor yang menyebabkan kegagalan atau penurunan kinerja adalah sebagai berikut : Masih kurangnya pemerataan dan perluasan akses pendidikan. Alternatif solusi yang telah dilakukan adalah sebagai berikut : Meningkatkan kualitas pendidikan bagi masyarakat yang belum atau tidak berkesempatan mengikuti pendidikan jalur sekolah, khususnya bagi masyarakat putus sekolah melalui penyelenggaraan Pendidikan Non Formal dan In Formal. Program / kegiatan yang menunjang keberhasilan pencapaian kinerja adalah sebagai berikut : Menyelenggarakan Program Pendidikan Menengah Universal. k. Menurunkannya Angka Putus Sekolah SMA/SMK/MA Angka Putus Sekolah SMA/SMK/MA tahun 2014 sebesar 0%, mencapai 100% dari target tahun 2014 sebesar 0%. Apabila capaian kinerja tahun 2014 dibandingkan dengan capaian tahun 2013 mengalami persamaan sebesar 0%. Begitupun dibandingkan dengan kondisi tahun 2012 mengalami konsistensi yakni sebesar 0%. Faktor-faktor yang menyebabkan konsistensi kinerja adalah sebagai berikut : Dimana seluruh siswa SMA/SMK/MA masih konsisten mengikuti pendidikan dimulai kelas 10 sampai kelas 12 yang diakhiri oleh Ujian Nasional yang mencapai kelulusan sebesar 100%. Program / kegiatan yang menunjang keberhasilan
pencapaian
kinerja
adalah
sebagai
berikut
:
Masih
konsistensi
menyelenggarakan Program Pendidikan Menengah Universal.
Laporan Akuntabilitas Kinerja Intansi Pemerintah Tahun 2014 - Dinas Pendidikan -
49
BAB III AKUNTABILITAS KINERJA DINAS PENDIDIKAN KABUPATEN GARUT TAHUN 2014
l. Meningkatnya Angka Kelulusan SMP/MTs. Angka Kelulusan SMA/SMK/MA pada tahun 2014 sebesar 100%, mencapai 100% dari target tahun 2014 sebesar 99,30%. Apabila capaian kinerja tahun 2014 dibandingkan dengan capaian tahun 2013 mengalami persamaan sebesar 100%. Begitupun dibandingkan dengan kondisi tahun 2012 mengalami konsistensi yakni sebesar 100%. Faktor-faktor yang menyebabkan konsistensi kinerja adalah sebagai berikut : Dimana seluruh siswa SMA/SMK/MA masih konsisten mengikuti pendidikan dimulai kelas 10 sampai kelas 12 yang diakhiri oleh Ujian Nasional yang mencapai kelulusan sebesar 100%. Program / kegiatan yang menunjang keberhasilan pencapaian kinerja adalah sebagai berikut : Masih konsistensi menyelenggarakan Program Pendidikan Menengah Universal. m. Meningkatnya Angka Melek Huruf (AMH) Persentase penduduk yang bisa baca huruf latin dan Alquran pada tahun 2014 sebesar 99,45%, Apabila capaian kinerja tahun 2014 dibandingkan dengan capaian tahun 2013 mengalami peningkatan 0,17%. Apabila dibandingkan dengan kondisi tahun 2012 mengalami peningkatan sebesar 0,33%. Selain itu, apabila dibandingkan dengan target akhir RPJMD masih mengalami peningkatan 0,55%. Faktor-faktor yang menyebabkan keberhasilan atau peningkatan kinerja adalah sebagai berikut : Dimana penduduk makin tinggi tingkat partisifasinya dalam mengeyam pendidikan di Kabupaten Garut. Alternatif solusi yang telah dilakukan adalah sebagai berikut selalu mengupayakan terus dalam rangka meningkatkan penyelenggaraan pendidikan kecakapan hidup. Program / kegiatan yang menunjang keberhasilan pencapaian kinerja adalah Program Manajemen Pelayanan Pendidikan dan Program Peningkatan Mutu Pendidikan.
Laporan Akuntabilitas Kinerja Intansi Pemerintah Tahun 2014 - Dinas Pendidikan -
49
BAB III AKUNTABILITAS KINERJA DINAS PENDIDIKAN KABUPATEN GARUT TAHUN 2014
n. Meningkatnya Persentase Jumlah Guru yang Memiliki Kualifikasi Pendidikan S1/D-I Persentase Jumlah Guru yang Memiliki Kualifikasi Pendidikan S1/D-I di Kabupaten Garut pada tahun 2014 sebesar 89,93%. Apabila capaian kinerja tahun 2014 dibandingkan dengan capaian tahun 2013 mengalami peningkatan sebesar 18,74%. Begitupun dibandingkan dengan kondisi tahun 2012 mengalami peningkatan yakni sebesar 14,73%. Faktor-faktor yang menyebabkan konsistensi kinerja adalah sebagai berikut : Dimana seluruh Guru di Kabupaten Garut dari semua jenjang terus berusaha untuk meningkatkan kualifikasi pendidikannya minimal sampai Starta 1 atau Diploma IV. Program / kegiatan yang menunjang keberhasilan pencapaian kinerja adalah sebagai berikut : Meningkatkan Kompetensi Pendidik dan Tenaga Kependidikan melaui Diklat dan Uji Kompetensi, Menyelenggarakan Program Pemberian Tunjangan Sertifikasi dan Rekrutmen Tenaga Pendidik yang Kompeten. o. Terbangunnya dan Terpeliharanya Sarana Prasarana Olah Raga Persentase jumlah Gelanggang / balai remaja di Kabupaten Garut pada tahun 2014 sebesar 0,59%. Apabila capaian kinerja tahun 2014 dibandingkan dengan capaian tahun 2013 mengalami persamaan sebesar 0,59%. Kalau dibandingkan dengan kondisi tahun 2012 mengalami peningkatan yakni sebesar 0,46%. Faktor-faktor yang menyebabkan konsistensi kinerja adalah sebagai berikut : Dimana seluruh sarana dan prasarana olah raga di Kabupaten Garutmasih terpelihara Program / kegiatan yang menunjang keberhasilan pencapaian kinerja adalah sebagai berikut : Meningkatkan Sarana Prasana Olah Raga yang Representatif di tingkat Kabupaten Garut.
Laporan Akuntabilitas Kinerja Intansi Pemerintah Tahun 2014 - Dinas Pendidikan -
49
LAPORAN AKUNTABILITAS KINERJA INSTANSI PEMERINTAH
Berisi Penutup yang mengemukakan tinjauan secara umum tentang keberhasilan/ kegagalan, permasalahan dan kendala utama yang berkaitan dengan kinerja yang bersangkutan serta strategi pemecahan masalah yang akan dilaksanakan pada tahun mendatang.
PEMERINTAH KABUPATEN GARUT
DINAS PENDIDIKAN 2014
BAB IV PENUTUP
BAB IV PENUTUP Akhirnya pada bagian ini sebagai penutup, bahwa: Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) Dinas Pendidikan Kabupaten Garut merupakan dokumen yang berisi gambaran perwujudan Akuntabilitas Instansi Pemerintah (AKIP) yang disusun dan disampaikan secara sistematis yang dimaksudkan sebagai instrumen bagi Instansi Pemerintah dalam memenuhi
kewajiban
untuk
mempertanggung
jawabkan
keberhasilan
dan
kegagalan pencapaian target sasaran dalam mewujudkan visi Dinas Pendidikan Kabupaten Garut. Rerata Persentase Capaian dari Indikator Kinerja Utama untuk urusan Pendidikan adalah sebesar 107,81%, semua indikator memiliki capaian di atas 50%. Sedangkan rata-rata penyerapan anggaran pendukung Indikator Kinerja Utama adalah sebesar 99.27%. Demikianlah Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) Dinas Pendidikan Dinas Pendidikan Kabupaten Garut Tahun 2014 ini disusun agar dapat menjadi pendorong peningkatan kinerja dimasa yang akan datang.
Laporan Akuntabilitas Kinerja Intansi Pemerintah Tahun 2014 Dinas Pendidikan -
79
LAPORAN AKUNTABILITAS KINERJA INSTANSI PEMERINTAH
PEMERINTAH KABUPATEN GARUT
DINAS PENDIDIKAN 2014
LAPORAN AKUNTABILITAS KINERJA INSTANSI PEMERINTAH
PEMERINTAH KABUPATEN GARUT
DINAS PENDIDIKAN 2014
LAPORAN AKUNTABILITAS KINERJA INSTANSI PEMERINTAH
PEMERINTAH KABUPATEN GARUT
DINAS PENDIDIKAN 2014
LAPORAN AKUNTABILITAS KINERJA INSTANSI PEMERINTAH
PEMERINTAH KABUPATEN GARUT
DINAS PENDIDIKAN
2014