LAPORAN AKUNTABILITAS KINERJA INSTANSI PEMERINTAH (LAKIP) INSPEKTORAT JENDERAL TAHUN ANGGARAN 2014
KEMENTERIAN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
INSPEKTORAT JENDERAL JAKARTA, JANUARI 2015
DAFTAR ISI
DAFTAR ISI ………………….……………………………………………………………………….…… i DAFTAR TABEL…………….………………………………………………………………………..…… ii DAFTAR GAMBAR………….………………………………………………………………………….… iii KATA PENGANTAR….…….……………………………………………………………………….…… iv IKHTISAR EKSEKUTIF...….……………………………………………………………………….… v BAB I PENDAHULUAN ....………………………………………………………………………….… A. Gambaran Umum .............……………………………………………………………………….… B. Dasar Hukum ..……….........……………………………………………………………………….… C. Tugas Pokok dan Fungsi Serta Strukur Organisasi ……………..…………………….……
1 1 3 3
BAB II RENCANA STRATEGIS DAN PENETAPAN KINERJA INSPEKTORAT JENDERAL KEMENDIKBUD .......................................................................... 5 A. Rencana Strategis Itjen Kemendibud 2010-2014 ...…………………………………….… 5 1. Visi dan Misi Itjen Kemendikbud................................................................. 5 2. Tujuan Dan Sasaran Strategis Tahun 2010-2014 ........................................ 6 3. Kebijakan Dan Program............................................................................. 8 B. Rencana Kinerja Tahunan.............................................................................. 8 C. Penetapan Kinerja ........................................................................................ 9 BAB III AKUNTABILITAS KINERJA INSPEKTORAT JENDERAL KEMENDIKBUD............................................................................................. 11 A. Analisis Capaian Sasaran Dan Akuntabilitas Keuangan Tahun 2014.................. 11 B. Capaian Kinerja Program Pengawasan dan Peningkatan Akuntabilitas Aparatur Tahun 2014 ............................................................................................... 19 1. Mengawal Tercapainya Opini Audit BPK-RI Atas Laporan Keuangan Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) Mulai Tahun 2012............................................ 20 2. Mengawal Implementasi Inpres Tentang Aksi Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi ................................................................................................... 21 3. Meningkatkan Sinergitas Antar Aparat Pengawasan Pemerintah.................. 29 C. Analisis Akuntabilitas Kinerja ....................................................................... 33 BAB IV PENUTUP ………………………………………………………………………………….…. A. Kesimpulan Kinerja Inspektorat Jenderal Tahun 2014……………………………….… B. Permasalahan dan Kendala Yang Dihadapi……………………………………………….… C. Upaya Pemecahan Masalah…………………………………………………………………….… LAMPIRAN – LAMPIRAN
i
36 36 39 40
LAMPIRAN - LAMPIRAN
ii
DAFTAR TABEL
Tabel 2.1: Sasaran Strategis Itjen Kemendikbud 2010-2014 ...................................... 8 Tabel 2.2: Rencana Kinerja Tahunan (RKT) Itjen Kemendikbud Th 2014 .................... 9 Tabel 2.3: Target Capaian Itjen Kemendikbud Th 2014 ............................................. 9 Tabel 3.1: Daya Serap Anggaran Itjen Kemendikbud s.d Desember Th 2014 ............ 11 Tabel 3.2: Grafik Perbandingan antara target dalam Penetapan Kinerja dengan Realisasi Capaian ............................................................................................... 12 Tabel 3.3: Rencana dan Realisasi Anggaran Sekretariat Itjen Kemendikbud Th 2014 ..... 13 Tabel 3.4: Rencana dan Realisasi anggaran Inspektorat I-IV dan Inspektorat Investigasi Itjen Kemendikbud Tahun Anggaran 2014 ................................................ 16 Tabel 3.5: Analisis Akuntabilitas Kinerja Itjen Kemendikbud Tahun 2014 .................. 35
ii
DAFTAR GAMBAR
Gambar Gambar Gambar Gambar
1.1 : Struktur Organisasi Itjen Kemendikbud ..................................... 2.1 : Visi Itjen Kemendikbud 2010-2014 ........................................... 2.2 : Misi Itjen Kemendikbud 2010-2014 ........................................... 2.3: Rencana Penyerapan Anggaran Inspektorat Jenderal Kemendikbud Tahun 2014...............................................................................
iii
4 5 6 10
IKHTISAR EKSEKUTIF Untuk
mendukung
pencapaian
sasaran
program
tahun
anggaran
2014
Inspektorat Jenderal Kemendikbud memperoleh alokasi anggaran awal sebesar Rp.205.000.000.000,- ( Dua Ratus Lima Milyar Rupiah). Sampai dengan akhir Tahun
2014
secara
kumulatif
telah
terserap
anggaran
sebesar
Rp.170.434.330.450,- (Seratus Tujuh Puluh Milyar Empat Ratus Tiga Puluh Empat
Juta Tiga Ratus Tiga Puluh Ribu Empat Ratus Lima Puluh Rupiah) atau sebesar 83,14%.
Melalui pengukuran yang dilakukan terhadap pencapaian sasaran, diperoleh nilai pencapaian sasaran Program Pengawasan dan Peningkatan Akuntabilitas Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan, dengan sasaran ”Opini Audit BPK-RI atas laporan keuangan adalah Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) mulai tahun 2012” dan ”Skor LAKIP (Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah) sekurang-kurangnya 75” dengan nilai capaian keuangan sebesar 83,14% sedangkan nilai capaian fisik sebesar 86,37%.
Kendala lain yang dihadapi dalam pelaksanaan program kerja Tahun Anggaran 2014 adalah adanya Surat Edaran Menpan dan RB No. 10 Tahun 2014 tanggal 4 November 2014 tentang Peningkatan Efektivitas dan Efisiensi Kerja Aparatur Negara dan Surat Edaran Menpan dan RB No. 11 Tahun 2014 tanggal 17 November 2014 tentang Pembatasan Kegiatan Pertemuan/Rapat di luar Kantor berdampak pada kegiatan yang sudah dijadwalkan pelaksanaannya di bulan Desember tidak terlaksana sehingga mempengaruhi daya serap.
v
BAB I PENDAHULUAN
A. Gambaran Umum Sesuai dengan amanat Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008 tentang Sistem Pengendalian Intern Pemerintah pasal 47-60 bahwa Inspektorat Jenderal termasuk ke dalam klasifikasi Aparat Pengawasan Intern Pemerintah (APIP) yang bertanggung jawab untuk melakukan pengawasan intern atas penyelenggaraan Sistem Pengendalian Intern (SPI) yang dilakukan oleh Menteri Pendidikan dan Kebudayaan. Pengawasan intern dimaksud dilakukan dengan metode audit, reviu, evaluasi, pemantauan, dan kegiatan pengawasan lainnya. Dengan menerapkan SPI secara efektif, maka diharapkan organisasi akan meningkat efektivitasnya yang dalam hal ini adalah terjaminnya pencapaian tujuan utama organisasi. Mengacu kepada PP Nomor 60 Tahun 2008 definisi SPI adalah proses integral pada tindakan dan kegiatan yang dilakukan secara terus menerus oleh pimpinan dan seluruh pegawai untuk memberi keyakinan memadai atas tercapainya tujuan organisasi melalui kegiatan yang efektif, keandalan pelaporan keuangan, pengamanan aset negara, dan ketaatan terhadap peraturan perundang-undangan. Dalam hal ini Inspektorat Jenderal akan melakukan pengawasan intern atas penyelenggaraan SPI Kemendikbud yang menjamin ketercapaian tujuan utama Kemendikbud yaitu menyelenggarakan Sistem Pendidikan Nasional. Sesuai dengan amanat Undang-Undang Dasar (UUD) Negara Republik Indonesia pasal 31, bahwa pemerintah mengusahakan dan menyelenggarakan satu sistem pendidikan nasional untuk meningkatkan keimanan dan ketakwaan serta akhlak mulia dalam rangka mencerdaskan kehidupan bangsa yang diatur dengan undangundang. Pendidikan merupakan hak asasi manusia setiap warga negara, untuk itu setiap warga negara mempunyai hak yang sama untuk memperoleh pendidikan yang bermutu, dan pemerintah wajib menyediakan layanan pendidikan yang terjangkau dan bermutu. Inspektorat Jenderal Kemendikbud sebagaimana ditetapkan dalam Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 1 Tahun 2012 tentang Organisasi dan Kerja Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 69 Tahun 2012 mempunyai
1
tugas melaksanakan pengawasan intern di lingkungan Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan dengan fungsi sebagai berikut: 1. Penyiapan perumusan kebijakan pengawasan intern di lingkungan Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan; 2. Pelaksanaan pengawasan intern di lingkungan Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan terhadap kinerja dan keuangan melalui audit, reviu, evaluasi, pemantauan, dan kegiatan pengawasan lainnya; 3. Pelaksanaan pengawasan untuk tujuan tertentu atas petunjuk Menteri Pendidikan dan Kebudayaan; 4. Penyusunan laporan hasil pengawasan di lingkungan Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan; dan 5. Pelaksanaan administrasi Inspektorat Jenderal. Laporan akuntabilitas kinerja Inspektorat Jenderal Kemendikbud ini memuat laporan kinerja yang telah dicapai sampai dengan akhir tahun 2014, capaian kinerja yang diukur dengan Indikator Kinerja Kegiatan (IKK) untuk semua program dan kegiatan yang dilaksanakan, sebagaimana dituangkan di dalam Rencana Strategis (Renstra) Itjen Kemendikbud 2010-2014. Penyusunan LAKIP Inspektorat Jenderal Kemendikbud Tahun 2014, ini dimaksudkan untuk memberikan gambaran mengenai: 1. Keberhasilan maupun kegagalan pencapaian program-program strategis sampai dengan akhir Desember Tahun 2014; 2. Kendala-kendala yang dihadapi dalam pencapaian program-program strategis serta upaya-upaya yang dilakukan untuk mengatasi permasalahan. Sedangkan tujuan LAKIP Inspektorat Jenderal Kemendikbud Tahun 2014 adalah sebagai berikut: 1. Mendorong terciptanya akuntabilitas kinerja instansi pemerintah di lingkungan ltjen Kemendikbud yang merupakan lembaga pengawasan dalam mendukung terwujudnya tata kelola pemerintahan yang baik; 2. Sebagai wujud pertanggungjawaban dan memberi gambaran tentang pelaksanaan tugas dan fungsi serta sekaligus merupakan penilaian terhadap kinerja yang telah dicapai oleh ltjen Kemendikbud sampai dengan akhir Desember Tahun 2014; 3. Sebagai bahan masukan bagi pimpinan Itjen Kemendikbud dalam menentukan program-program strategis di tahun mendatang.
2
B. Dasar Hukum LAKIP Inspektorat Jenderal Kemendikbud Tahun 2014 disusun berdasarkan: 1. Instruksi Presiden Republik Indonesia Nomor 7/1999 tanggal 15 Juni 1999 tentang Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah; 2. Instruksi Menteri Pendidikan Nasional Nomor 1/U/2002 tentang Pelaksanaan Akuntabilitas Kinerja di lingkungan Kementerian Pendidikan Nasional; 3. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 14/2006 tentang Laporan Akuntabilitas Kinerja di lingkungan Kementerian Pendidikan Nasional; 4. Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 29 tahun 2010 tentang Pedoman Penyusunan Penetapan Kinerja dan Pelaporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah; 5. Keputusan Kepala Lembaga Administrasi Negara Nomor 239/IX/6/8/2003 tentang Pedoman Penyusunan Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah. C. Tugas Pokok dan Fungsi Serta Struktur Organisasi 1. Tugas Inspektorat Jenderal Kemendikbud Sesuai dengan Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2012 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 69 Tahun 2012, Inspektorat Jenderal Kemendikbud mempunyai tugas melaksanakan pengawasan intern di lingkungan Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan. 2. Fungsi Inspektorat Jenderal Kemendikbud Dalam melaksanakan tugasnya, Inspektorat Jenderal Kemendikbud menyelenggarakan fungsi: a. Penyiapan perumusan kebijakan pengawasan intern di lingkungan Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan; b. Pelaksanaan pengawasan intern di lingkungan Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan terhadap kinerja dan keuangan melalui audit, reviu, evaluasi, pemantauan, dan kegiatan pengawasan lainnya; c. Pelaksanaan pengawasan untuk tujuan tertentu atas petunjuk Menteri Pendidikan dan Kebudayaan; d. Penyusunan laporan hasil pengawasan di lingkungan Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan; dan e. Pelaksanaan administrasi Inspektorat Jenderal.
3
3. Struktur Organisasi Inspektorat Jenderal Kemendikbud Untuk pelaksanaan tugas dan fungsinya, Inspektorat Jenderal Kemendikbud mempunyai struktur organisasi sebagai berikut: Gambar 1.1: Struktur Organisasi Itjen Kemendikbud
Inspektur Jenderal Inspektur I II III IV Inves Kabag Perencanaan dan Penganggaran
Kasubbag Tata Usaha
Sekretaris Itjen Kabag Hukum dan Kepegawaian
Kabag Pengolahan Laporan Pengawasan
Kasubbag Program
Kasubbag Hukum
Kasubbag Analisis A
Kasubbag Evaluasi
Kasubbag Kepegawaian
Kasubbag Analisis B
Jabatan Fungsional
Jabatan Fungsional
Kabag Umum
Kasubbag Keuangan Kasubbag Rumah Tangga
LAKIP Inspektorat Jenderal Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Tahun 2014 memuat tentang pelaksanaan program dan kegiatan yang tertuang dalam pencapaian kinerja. Program Inspektorat Jenderal Kemendikbud adalah Program Pengawasan dan Peningkatan Akuntabilitas Aparatur Kemendikbud. Mengacu pada tugas dan fungsi yang diemban, Inspektorat Jenderal Kemendikbud memiliki program strategis yaitu Audit Komprehensif/Umum, Audit Tematik, Audit Investigasi, Pengembangan Sumber Daya Manusia serta Kegiatan Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis lainnya. Kegiatan tersebut mendapat perhatian lebih dan menjadi prioritas dalam pelaksanaannya sekaligus mengupayakan peningkatan kualitas, baik dalam pelaksanaan, hasil yang diperoleh, dan pengembangan Sumber Daya Manusia yang berkesinambungan.
4
BAB II RENCANA STRATEGIS DAN PENETAPAN KINERJA INSPEKTORAT JENDERAL KEMENDIKBUD LAKIP Inspektorat Jenderal Kemendikbud disusun sebagai pemenuhan kelengkapan kriteria Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP). Sistem tersebut merupakan sistem yang sangat luas cakupannya, terpadu, dan komprehensif dimulai dari Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) yang dijabarkan ke dalam Rencana Strategis Kemendikbud yang kemudian diformulasikan menjadi Renstra Itjen Kemendikbud. A. Rencana Strategis Itjen Kemendikbud 2010-2014 1. Visi dan Misi Itjen Kemendikbud Pernyataan visi Inspektorat Jenderal Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan 2010-2014 sebagai berikut. Gambar 2.1: Visi Itjen Kemendikbud 2010-2014
Visi Inspektorat Jenderal Kemendikbud 2010-2014 Terwujudnya Pengawasan yang Berkualitas terhadap Layanan Pendidikan dan Kebudayaan
Visi Itjen Kemendikbud tersebut merupakan rumusan keadaan yang hendak dicapai dan memberikan gambaran konsistensi kinerja Itjen selama 5 tahun (2010-2014) serta gambaran menyeluruh mengenai peran dan fungsi Itjen dengan mempertimbangkan beberapa kriteria yaitu bahwa visi tersebut (1) dapat memberikan arah pandangan ke depan terkait dengan kinerja dan peranan Itjen, (2) dapat memberikan gambaran tentang kondisi masa depan yang ingin diwujudkan, (3) ditetapkan secara rasional, realistis dan mudah dipahami, (4) dirumuskan secara singkat, padat dan mudah diingat, (5) dapat dilaksanakan secara konsisten dalam pencapaian, dan (6) selalu berlaku pada semua kemungkinan perubahan yang mungkin terjadi sehingga visi tersebut mempunyai sifat fleksibel. Misi adalah rumusan umum mengenai upaya-upaya yang akan dilaksanakan untuk mewujudkan visi. Untuk mencapai Visi Itjen Kemendikbud 2014, pernyataan Misi Itjen Kemendikbud 2010-2014 adalah, sebagai berikut:
5
a) Melaksanakan tata kelola yang handal dalam layanan pengawasan pendidikan dan kebudayaan; b) Meningkatkan efektivitas dan efisiensi pengawasan yang berorientasi akuntabilitas; c) Menguatkan integritas dan kepatuhan terhadap peraturan perundangundangan bagi pengawas dan pengelola layanan pendidikan dan kebudayaan; d) Mendorong terwujudnya pengawasan internal yang profesional dalam setiap unit layanan pendidikan dan kebudayaan; e) Mengawal terjaminnya Laporan Keuangan dan LAKIP yang berkualitas. Secara singkat, rumusan Misi Inspektorat Jenderal Kemendikbud 2010-2014 adalah: Gambar 2.2: Misi Itjen Kemendikbud 2010-2014
tatakelola pengawasan pendidikan dan kebudayaan akuntabilitas pengawasan pendidikan dan kebudayaan integritas pengawasan pendidikan dan kebudayaan profesionalitas pengawasan pendidikan dan kebudayan kualitas Laporan Keuangan dan LAKIP
Misi Itjen Kemendikbud 2010-2014 tersebut merupakan rumusan mengenai upaya yang dilaksanakan untuk mewujudkan Visi Itjen dengan kriteria (1) sejalan dengan upaya pencapaian visi, (2) menggambarkan penjabaran rencana pengawasan pendidikan dan kebudayaan jangka menengah serta tugas-tugas yang diemban Itjen, (3) menggambarkan tindakan yang disesuaikan dengan tugas dan fungsi Itjen dalam hal pengawasan pendidikan dan kebudayaan, dan (4) dapat menjembatani penjabaran visi ke dalam tujuan. 2. Tujuan Dan Sasaran Strategis Tahun 2010-2014 Untuk mencapai visi dan misi Itjen Kemendikbud dirumuskan tujuan dan sasaran strategis tahun 2010-2014 yang lebih jelas demi menggambarkan ukuran-ukuran terlaksananya misi dan tercapainya visi. Tujuan strategis Itjen Kemendikbud 2010-2014 dirumuskan berdasarkan pengawasan terhadap 4 aspek pengelolaan pendidikan dan kebudayaan yakni (1) tugas dan fungsi, (2) keuangan, (3) sarana/prasarana, dan (4) sumber daya manusia.
6
Tujuan dan sasaran strategis disusun berdasarkan hasil identifikasi potensi dan permasalahan yang dihadapi dalam rangka mewujudkan visi dan misi. Pernyataan tujuan dilengkapi dengan sasaran strategis sebagai ukuran kinerja. Sasaran strategis dilengkapi dengan target kinerja sehingga menjadi ukuran keberhasilan pencapaian visi dan misi. Tujuan strategis Inspektorat Jenderal Kemendikbud adalah “tersedianya sistem tata kelola yang handal dalam menjamin terselenggaranya layanan prima pendidikan dan kebudayaan nasional”. Berdasarkan Tujuan Strategis Kemendikbud tersebut, rumusan tujuan strategis Itjen Kemendikbud 2010-2014 adalah sebagai berikut. T1 T2
T3
T4 T5 T6
: Tersedianya layanan jasa audit yang berkualitas dengan berbasis pada analisis risiko bagi seluruh satuan kerja Kemendikbud : Terbinanya Satuan Pengendalian Intern satuan kerja Kemendikbud secara sistematis, berkala dan berkesinambungan demi terwujudnya Sistem Pengendalian Intern Kemendikbud yang handal : Tersusunnya Rencana Induk Pengembangan Organisasi Inspektorat Jenderal Kemendikbud sebagai strategi induk (Grand Strategy) peningkatan kapasitas institusional jangka panjang. : Terselenggaranya peningkatan kompetensi SDM auditor dan staf sekretariat demi mewujudkan aparatur pemerintah yang profesional : Terimplementasikannya sistem penganggaran berbasis kinerja secara efektif dan akuntabel : Terselenggaranya Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah sampai ke tingkat esselon IV
Kriteria penentuan tujuan tersebut adalah (1) sejalan dengan visi dan misi Itjen 2010-2014, (2) dapat menunjukkan suatu kondisi yang hendak dicapai, (3) dapat dicapai dengan kemampuan Itjen saat ini, dan (4) dapat mengarahkan perumusan sasaran strategis, strategi dan kebijakan, serta program dan kegiatan dalam rangka merealisasikan misi Itjen. Untuk keperluan pengukuran ketercapaian tujuan strategis pengawasan pendidikan diperlukan sejumlah sasaran strategis yang menggambarkan kondisi yang harus dicapai pada tahun 2014. Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan telah menetapkan Strategi dalam Pencapaian Tujuan Penguatan Tata Kelola dalam Menjamin Terselenggaranya Layanan Prima Pendidikan. Sasaran strategis untuk tujuan strategis tersebut adalah sebagai berikut: 7
a) Opini audit BPK RI atas laporan keuangan adalah Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) mulai tahun 2012. b) Skor LAKIP sekurang-kurangnya 75. Tabel 2.1: Sasaran strategis Itjen Kemendikbud 2010-2014
No.
1 2
SASARAN STRATEGIS
Opini Audit BPK RI Skor LAKIP
KONDISI AWAL (2009)
WDP 75
2010
2011
TAHUN 2012 2013
2014
WDP WDP WTP WTP WTP 75 75 75 75 75
3. Kebijakan dan Program Dalam pencapaian Tujuan Strategis dan Sasaran Strategis yang telah ditetapkan pada Renstra Kemendikbud 2010-2014, Inspektorat Jenderal telah melaksanakan Program Pengawasan dan Peningkatan Akuntabilitas Aparatur. Dalam usaha mencapai target Sasaran Strategis dan Tujuan Strategis dalam program Pengawasan dan Peningkatan Akuntabilitas Aparatur Kemendikbud, Kementerian telah menetapkan 6 (enam) kegiatan pendukung yang dilaksanakan oleh sekretariat dan masing-masing Inspektorat. Berikut adalah kegiatan-kegiatan yang mendukung program Pengawasan dan Peningkatan Akuntabilitas Aparatur Kemendikbud: a) b) c) d) e) f)
Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya Itjen; Penguatan dan Perluasan Pengawasan Yang Akuntabel Inspektorat I; Penguatan dan Perluasan Pengawasan Yang Akuntabel Inspektorat II; Penguatan dan Perluasan Pengawasan Yang Akuntabel Inspektorat III; Penguatan dan Perluasan Pengawasan Yang Akuntabel Inspektorat IV; Audit Investigasi.
B. Rencana Kinerja Tahunan Mengacu pada Renstra Kemendikbud tahun 2010-2014, Inspektorat Jenderal Kemendikbud akan berusaha untuk mencapai Tujuan Strategis dan Sasaran Strategis melalui pelaksanaan program dan kegiatan pada setiap tahunnya. Berikut adalah Rencana Kinerja Tahunan Inspektorat Jenderal Kemendikbud Tahun 2014.
8
Tabel 2.2: Rencana Kerja Tahunan Itjen Kemendikbud 2014
C. Penetapan Kinerja Berikut adalah Target Capaian dan Rencana Penyerapan Anggaran Inspektorat Jenderal Kemendikbud yang tercantum dalam Penetapan Kinerja Tahun 2014. Tabel 2.3: Target Capaian Inspektorat Jenderal Kemendikbud Tahun 2014
SASARAN SRATEGIS 1
2
3
Mengawal tercapainya opini audit BPK-RI atas Laporan Keuangan "Wajar Tanpa Pengecualian/WTP" mulai tahun 2012 Mengawal implementasi Inpres tentang Aksi Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi
Meningkatkan Sinergitas Antar Aparat Pengawasan Pemerintah
INDIKATOR KINERJA Persentase penyelesaian temuan audit
Persentase satker dengan temuan audit berkonsekuensi penyetoran ke Kas Negara > 500 juta Persentase Unit yang diaudit manajemen berbasis kinerja Persentase Satuan Kerja di lingkungan Kemendikbud memiliki SPI
TAHUN 2014 ANGGARAN TARGET (ribuan) 80,70% 35.328.912
6,00%
42.092.258
100%
88.612.516
100%
38.966.314
Jumlah Anggaran Program Pengawasan dan Peningkatan Akuntabilitas Aparatur Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan sebesar Rp.205.000.000.000,-.
9
Gambar 2.3 Rencana Penyerapan Anggaran Inspektorat Jenderal Kemendikbud Tahun 2014
10
BAB III AKUNTABILITAS KINERJA INSPEKTORAT JENDERAL KEMENDIKBUD
A. Analisis Capaian Sasaran dan Akuntabilitas Keuangan Tahun 2014 Melalui pengukuran yang dilakukan terhadap pencapaian sasaran, diperoleh nilai pencapaian sasaran Program Pengawasan dan Peningkatan Akuntabilitas Aparatur Kementarian Pendidikan dan Kebudayaan, pada tahun 2014 atas Laporan Keuangan Tahun 2013 telah berhasil mencapai ”Opini Audit BPK-RI atas laporan keuangan Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) dan ” Skor LAKIP ”75” dengan nilai capaian keuangan sebesar 83,14% sedangkan nilai capaian fisik sebesar 86,37%. Capaian kinerja merupakan ukuran prestasi kerja yang telah dicapai dengan mempertimbangkan faktor kualitas, kuantitas, efisiensi dan efektifitas pelaksanaan dari setiap program dan kegiatan yang telah dicapai dengan menggunakan anggaran dimana kuantitas dan kualitasnya terukur. Untuk mendukung pencapaian sasaran program tahun anggaran 2014 Inspektorat Jenderal Kemendikbud memperoleh alokasi anggaran sebesar Rp205.000.000.000,Sampai dengan 31 Desember 2014 secara kumulatif telah terserap sebesar Rp170.434.330.450,- (83,14%) dari alokasi pagu anggaran tahun 2014, sehingga terdapat saldo anggaran sebesar Rp34.565.669.550,- (16,86%). Daya serap anggaran tersebut tertera pada tabel berikut ini: Tabel 3.1 Daya serap anggaran Itjen Kemendikbud s.d Desember Tahun 2014 (dalam ribuan)
11
Tabel 3.2: Grafik Perbandingan antara target dalam penetapan kinerja dengan realisasi capaian
Jan
Feb
Mar
Apr
Mei
Jun
12
Jul
Aug
Sep
Okt
Nov
Des
Berikut ini dapat dilihat Rencana dan Realisasi daya serap anggaran secara rinci per kegiatan Itjen Kemendikbud tahun anggaran 2014:
Tabel 3.3: Rencana dan Realisasi anggaran Sekretariat tjen Kemendikbud Tahun 2014
13
14
15
Tabel 3.4: Rencana dan Realisasi anggaran Inspektorat I-IV dan Inspektorat Investigasi Itjen Kemendikbud Tahun Anggaran 2014
16
17
18
B. Capaian Kinerja Pogram Pengawasan dan Peningkatan Akuntabilitas Aparatur Tahun 2014 Program pengawasan dan peningkatan akuntabilitas aparatur merupakan Tugas Pokok dan Fungsi Kemendikbud yang pelaksanaannya berada di bawah tanggungjawab Inspektorat Jenderal. Program ini bertujuan untuk mendukung tujuan strategis yaitu tersedianya sistem tata kelola yang andal dalam menjamin terselenggaranya layanan prima pendidikan dan kebudayaan. Berikut tingkat ketercapaian sasaran strategis untuk program pengawasan dan peningkatan akuntabilitas aparatur, dimana ketercapaian sasaran strategis tersebut diukur/dilihat dari tingkat ketercapaian indikator kinerja utama-nya. Adapun tingkat pencapaiannya adalah sebagai berikut. Sasaran Strategis
Indikator Kinerja
Mengawal tercapainya
Persentase penyelesaian temuan audit
Opini audit BPK RI atas laporan keuangan
Tahun 2013 Target Realisasi
%
78,8
84,65
107.42
9
6,70
74.44
Tahun 2014 Target Realisasi % 80,70
62,85
88,77%
4
66,67
adalah Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) mulai tahun 2012 Mengawal Implementasi Inpres tentang aksi pencegahan dan pemberantasan korupsi
Persentase satker dengan temuan audit berkonsekuensi penyetoran ke kas negara >500 juta Persentase unit yang di audit manajemen berbasis kinerja
Meningkatkan Sinergitas antar aparat pengawasan pemerintah
6
100
100
100
100
100
100
Persentase satker di 100 lingkungan Kemendikbud memiliki SPI
95
95
100
97
97
p
19
1. Mengawal Tercapainya Opini Audit BPK RI Atas Laporan Keuangan Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) Mulai Tahun 2012 Sasaran Strategis Mengawal tercapainya Opini audit BPK RI atas laporan keuangan
Indikator Kinerja Persentase penyelesaian temuan audit
Tahun 2013 Target Realisasi 78,8
84,65
%
Tahun 2014 Target Realisasi
107.42
80,70
62,85
% 88,77
adalah Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) mulai tahun 2012
Dengan pencapaian opini BPK-RI atas Laporan Keuangan Tahun 2013 Wajar Tanpa Pengecualian (WTP), ditargetkan untuk tahun 2014 Inspektorat Jenderal bukan hanya mengawal namun juga dapat mempertahankan opini WTP dari BPK-RI pada tahun yang akan datang. Berdasarkan data kinerja diatas dapat dijelaskan bahwa IKU Persentase Penyelesaian Temuan Audit capaian kinerjanya terealisasi sebesar 62,85% dengan persentase 88,77% dengan target yang direncanakan dalam renstra sebesar 80,70%. Dibandingkan dengan realisasi pada tahun 2013 sebesar 84,65% dengan persentase 107,42% terdapat penurunan dalam penyelesaian tindak lanjut hasil audit BPK-RI sebesar 21,80%. Grafik tren penyelesaian temuan audit dari tahun 2010-2014
Penyebab penurunan penyelesaian tindak lanjut: 1. Resume hasil tindak lanjut semester I dan semester II tahun 2014 sampai akhir tahun 2014 hasilnya belum disampaikan ke Kemendikbud;
20
2. Kurangnya keseriusan Dikti dalam menindaklanjuti temuan hasil pemeriksaan terkait dengan Keputusan Presiden Nomor 121/P Tahun 2014 tanggal 27 Oktober 2014 tentang Pembentukan Kementerian dan Pengangkatan Pembentukan Kementerian dan Pengangkatan Menteri Kabinet Kerja Periode Tahun 2014 – 2019, yang mana Perguruan Tinggi merupakan penyumbang temuan terbesar hasil audit BPK-RI; 3. Kurang tegasnya penerapan rewards and punishment kepada satuan kerja dalam menindaklanjuti temuan hasil pemeriksaan; 4. Pada saat dilakukan monitoring tindak lanjut hasil pemeriksaan, terdapat kondisi yang terjadi pada satuan kerja di daerah otonomi yang kerap melakukan proses mutasi dan promosi, sehingga aparat yang bertanggungjawab untuk menangani tindak lanjut telah berganti, sedangkan yang baru belum mampu melaksanakan kewajibannya secara optimal. Beberapa langkah antisipasi ke depan yang dilakukan sebagai upaya dalam mengatasi hambatan dan kendala dihadapi, adalah sebagai berikut: 1. Memberikan rewards and punishment kepada Satuan Kerja sesuai dengan keberhasilan penyelesaian tindak lanjut temuan hasil audit Itjen, BPK-RI dan BPKP; 2. Mengintensifkan penyelesaian tindak lanjut melalui program monitoring, rapat koordinasi, dan penyelesaian kasus khusus hasil audit Itjen, BPK-RI, dan BPKP; 3. Melakukan koordinasi dengan auditor eksternal untuk melakukan konsultasi terkait dengan adanya kendala terhadap temuan-temuan yang sulit diselesaikan; 4. Memanggil seluruh Satuan Kerja terkait untuk segera dapat melakukan penyelesaian tindak lanjut hasil pemeriksaan sesuai dengan rekomendasi pada Satuan Kerjanya dengan menerapkan secara tegas sanksi disiplin PNS sesuai Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010. 2. Mengawal Implementasi Inpres Tentang Aksi Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi Sasaran Strategis
Indikator Kinerja
Mengawal Implementasi Inpres tentang aksi pencegahan dan pemberantasan korupsi
Persentase satker dengan temuan audit berkonsekuensi penyetoran ke kas negara >500 juta Persentase unit yang di audit manajemen berbasis kinerja
Target 9
100
21
Tahun 2013 Realisasi 6,70
100
% 74.44
100
Target
Tahun 2014 Realisasi
6
4
100
100
% 66,67
100
Berbeda dengan IKU lainnya, keberhasilan IKU ini diukur dengan capaian menurun dari tahun ke tahun. Berdasarkan data kinerja diatas dapat di dijelaskan bahwa IKU Persentase satker dengan temuan audit berkonsekuensi penyetoran ke kas negara >500 juta, capaian kinerjanya terealisasi di bawah target yang direncanakan dalam renstra sebesar 6% terealisasi sebesar 4%, dengan persentase 66,67%. Dibandingkan dengan realisasi pada tahun 2013 sebesar 6,70% dengan persentase 74,44% ada peningkatan sebesar 2,70%. Hal ini disebabkan karena SDM telah menunjukkan kinerjanya yang professional, independen dan berintegritas yang cukup signifikan dalam melakukan pengawasan dan pembinaan sehingga dapat meningkatkan kualitas dan akuntabilitas pengelolaan keuangan satuan kerja.
Grafik tren temuan audit berkonsekunsi penyetoran ke Kas Negara >500 juta Tahun 2010-2014
Keberhasilan pencapaian target kinerja tersebut didukung oleh IKK Persentase Satker Dengan Temuan Audit Berkonsekuensi Penyetoran ke Kas Negara >500juta pada 10 unit utama beserta UPTnya di lingkungan Kemendikbud, melalui kegiatan audit program strategis dan dari sisi pengawasan target kinerja berhasil dilihat dari temuan yang bersifat materiil. Dari 420 Satker di lingkungan Kemendikbud, 18 satker di Perguruan Tinggi temuannya merupakan penyetoran ke Kas Negara >500 juta.
22
Temuan auditnya, antara lain: a) Penyimpangan dalam prosedur pengadaan barang dan jasa instantsi pemerintah yang berpotensi merugikan Keuangan Negara berupa ketidaksesuaian spesifikasi teknis, kekurangan volume pekerjaan, keterlambatan penyelesaian pekerjaan yang tidak dikenakan denda, dll. b) Ketidaktepatan sasaran penerima bantuan sosial (Bansos) berupa beasiswa Bidikmisi dan Beasiswa Miskin; c) Penggunaan belanja operasional digunakan untuk belanja modal; d) Kecenderungan meningkatnya kasus-kasus di Perguruan Tinggi yang ditangani oleh aparat penegak hukum, baik berupa tindak pidana korupsi maupun gugatan di Peradilan Tata Usaha Negara. Dan keberhasilan pencapaian target kinerja tersebut didukung oleh IKK Jumlah Laporan Hasil Audit pada 10 Unit Utama di Lingkungan Kemendikbud, melalui beberapa kegiatan, sebagai berikut: a) Monitoring; b) Rapat Koordinasi; c) Workshop Penyelesaian Tindak Lanjut. Dalam rangka mempertahankan opini BPK-RI yang Kemendikbud tersebut, Inspektorat Jenderal melakukan:
telah
dicapai oleh
a) Workshop Rencana Aksi Kemendikbud Menuju Wilayah Bebas dari Korupsi di Lingkungan Kemendikbud Tahun 2014 di 2 regional yaitu di Batam, Kepulauan Riau tanggal 23 s.d 25 April 2014 dan di Jakarta pada tanggal 28 s.d 30 April 2014. Sasaran pesertanya adalah Pejabat, PPK, Pengelola Keuangan di lingkungan Perguruan Tinggi Negeri, Politeknik Negeri, Kopertis dan Unit Pelaksana Teknis. b) Workshop Prima (Program Revitalisasi Integritas Mental Aparatur). Sasaran pesertanya adalah 15 orang Pejabat Eselon II dan III Pusat di Lingkungan Kemendikbud. c) Workshop Tunas Integritas. Sasaran pesertanya adalah 10 orang Pejabat Esselon II Pusat di Lingkungan Kemendikbud. d) Workshop Unit Pengendalian Gratifikasi. Sasaran pesertanya adalah 17 orang Pejabat Esselon III dan IV Pusat di Lingkungan Kemendikbud. e) Workshop Komite Tunas Integritas dengan peserta Pejabat Eselon I Unit Utama di Lingkungan Kemendikbud, acara tersebut di buka oleh Menteri Pendidikan dan Kebudayaan.
23
f) Workshop Penyusunan Profil Fraud pada 6 regional yaitu: Yogyakarta, Bandung, Denpasar, Manado dan Medan dengan semua peserta pengelola keuangan dan SPI.
Sedangkan IKU Persentase unit yang di audit manajemen berbasis kinerja, capaian kinerjanya terealisasi sesuai target yang direncanakan di dalam renstra sebesar 100% sama seperti capaian realisasi tahun 2013. Grafik Tren Persentase Unit Yang Diaudit Manajemen Berbasis Kinerja Tahun 2010-2014
24
Keberhasilan pencapaian target kinerja tersebut didukung oleh IKK Persentase Satuan Kerja yang di audit Penerapan Manajamen Berbasis Kinerjanya sampai dengan Eselon IV pada 10 Unit Utama beserta UPT-nya di lingkungan Kemendikbud. Melalui beberapa kegiatan sebagai berikut: 1. Audit Unit Utama; 2. Audit Dini; 3. Audit Perbidang (Bidang Dikti, Bidang Dikmen, Bidang Dikdas, Bidang PAUDNI, Bidang Bahasa, Bidang Kebudayaan, dan Bidang BPSDMP); 4. Audit Pendampingan. Dengan demikian terhadap pencapaian IKU persentase unit yang di Audit Manajemen berbasis kinerja selama tahun 2014 tidak ditemukan permasalahan maupun hambatan yang signifikan terhadap pencapaian kinerja tersebut, meskipun pada saat pelaksanaannya kemungkinan ada permasalahan tetapi dapat diselesaikan secara langsung disaat melakukan audit tersebut. Beberapa langkah antisipasi ke depan yang dilakukan sebagai upaya dalam mengatasi kendala dan permasalahan yang dihadapi, antara lain: 1. Perlu peningkatan kompetensi dan integritas auditor melalui Diklat Penjenjangan, Bidang, Forensik dan Pembentukan Karakter; 2. Manajemen berbasis resiko menjadi salah satu skala prioritas sebagai tolak ukur antisipasi kendala dan permasalahan dalam pengawasan; 3. Diklat keahlian profesi auditor bidang kecurangan dan auditor internal, 9 orang yang berhasil memperoleh gelar Certified Fraud Auditor (CfrA) dan 2 orang berhasil memperoleh sertifikasi auditor internal berkelas internasional yaitu Qualified Internal Auditor (QIA). 4. Inspektorat Jenderal bekerjasama dengan Institut of Internal Auditor (IIA) menyelenggarakan pelatihan tentang Audit berbasis Risiko di Belanda pada tanggal 7 s.d 14 Desember 2014 dan di Australia pada tanggal 16 s.d 22 Desember 2014. 5. Penatausahaan, dokumentasi arsip, aset dan BMN lainnya juga harus mendapat skala prioritas.
25
26
27
28
3. Meningkatkan Sinergitas Antar Aparat Pengawasan Pemerintah Sasaran Strategis
Indikator Kinerja
Meningkatkan Sinergitas
Persentase satker di lingkungan Kemendikbud memiliki SPI
Tahun 2013 Target
antar aparat pengawasan pemerintah
100
Tahun 2014
Realisasi
%
Target
95
95
100
Realisasi 97
% 97
Berdasarkan data kinerja di atas dapat dijelaskan bahwa IKU Persentase Satker di lingkungan Kemendikbud Memiliki SPI, capaian kinerjanya tidak terealisasi sesuai target yang direncanakan dalam renstra sebesar 100% hanya terealisasi sebesar 97% dengan persentase 97%. Dibandingkan dengan realisasi pada tahun 2013 sebesar 95% dengan persentase 95% ada peningkatan sebesar 2%. Hal ini disebabkan karena adanya kepedulian dari para pimpinan satuan kerja Kemendikbud akan pentingnya peran pengawasan dalam tata kelola yang efektif, dan pengawasan lebih ditingkatkan perannya dengan membentuk unit Satuan Pengawasan Intern (SPI) sehingga pimpinan satuan kerja dapat menjalankan fungsi manajerialnya dengan lebih intensif. SPI menjadi mitra pimpinan satuan kerja yang membantu dalam mengidentifikasi kelemahan tata kelola organisasi dan memberikan rekomendasi solusi yang tepat untuk mengatasinya, serta sebagai upaya pencegahan sejak awal akan terjadinya penyimpangan atau penyalahgunaan anggaran yang tidak sesuai pada Satker yang bersangkutan. Dari 420 Satuan Kerja Kemendikbud yang ada saat ini, yang diprioritaskan untuk membentuk unit SPI adalah sebanyak 111 Satuan Kerja meliputi unit utama, perguruan tinggi negeri, Koordinasi Perguruan Tinggi Swasta (Kopertis), dan Lembaga Penjaminan Mutu Pendidikan (LPMP) telah terbentuk 108 SPI. Diharapkan ke depan satuan-satuan kerja Kemendikbud yang belum memiliki SPI dapat segera membentuknya demi untuk peningkatan tata kelola yang semakin baik. Beberapa SPI yang berkinerja baik telah menunjukkan perannya yang signifikan dalam membantu pimpinan satuan kerja dalam membenahi tata kelola. Filosofi pengawasan intern yang membenahi banyak aspek manajemen satuan kerja sebelum diaudit oleh Inspektorat Jenderal dan aparat pengawasan eksternal benar-benar dapat dijalankan dengan baik. Di samping pengawasan, SPI juga telah menjalankan tugas lainnya yang sangat positif bagi perbaikan manajemen satuan kerja antara lain asistensi penyusunan laporan keuangan, pendampingan pengadaan barang/jasa, dan penanganan tindak lanjut hasil pengawasan.
29
Grafik tren satker di lingkungan Kemendikbud yang memiliki SPI Tahun 2010-2014
Keberhasilan pencapaian target kinerja tersebut didukung oleh IKK Persentase Pembinaan Teknis Pengawasan SPI pada 10 Unit Utama Beserta UPT-nya di lingkungan Kemendikbud. Melalui beberapa kegiatan sebagai berikut : a) Rapat Koordinasi Pengawasan Inspektorat Jenderal menyelenggarakan Rapat Koordinasi Pengawasan yang bertujuan untuk meningkatkan sinergitas kerja sama antara Inspektorat Jenderal dengan Satuan Pengawasan Intern. Rapat Koordinasi ini juga mensosialisasikan konsep manajemen risiko yang harus dikelola oleh satuan kerja dan konsep audit berbasis risiko yang akan diterapkan oleh Inspektorat Jenderal. b) Penyusunan Profil Kecurangan (Fraud) Inspektorat Jenderal mengajak satuan kerja untuk mendiskusikan tentang modus-modus kecurangan (Fraud) yang kerap terjadi di lingkungan Kemendikbud. Hasil diskusi tersebut dituangkan ke dalam buku Profil Kecurangan (Fraud) yang sering terjadi di Kemendikbud. Satuan Pengawasan Intern diharapkan dapat melakukan deteksi dan identifikasi secara cepat terhadap potensi terjadinya kecurangan yang terjadi pada satuan kerjanya dengan mengacu pada profil kecurangan tersebut.
30
c) Pelatihan Manajemen Risiko Salah satu persyaratan untuk mewujudkan tata kelola yang baik (Good Governance) adalah menciptakan organisasi yang kuat sistem pengendalian internalnya. Dalam hal ini pemahaman dan implementasi dari 5 komponen SPIP harus dilakukan secara konsisten dan tidak hanya pada tataran konseptual saja. Lima komponen SPIP terdiri dari lingkungan pengendalian, analisis risiko, kegiatan pengendalian, teknologi informasi dan komunikasi, serta monitoring dan evaluasi. Dalam tahun 2014 ini Inspektorat Jenderal mengorientasikan program penguatan SPIP melalui peningkatan komponen yang kedua, yaitu analisis risiko. Inspektorat Jenderal berkomitmen tinggi untuk menerapkan komponen kedua dari SPIP yaitu analisis risiko dengan menyelenggarakan Diklat Manajemen Risiko pada tanggal 16 s.d 22 November 2014. Pelatihan ini diikuti oleh para Kepala Bagian Perencanaan dan Penganggaran atau Kepala Bagian Umum dari 10 unit utama Kemendikbud. Fasilitator dalam pelatihan ini adalah narasumber dari Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan. Materi-materi dalam pelatihan ini dirancang agar para peserta memperoleh wawasan dan keterampilan untuk mengelola risiko secara tepat dan antisipatif. Tema pelatihan antara lain adalah mengidentifikasi, menganalisis, memetakan, mengklasifikasikan, dan memitigasi risiko. Dari pelatihan ini, peserta diharapkan dapat menyusun peta risiko dan memiliki rencana untuk meminimalisir terjadinya risiko dan melakukan mitigasi. d) Pelatihan Audit berbasis Risiko Sebagai bukti komitmen yang tinggi untuk mengimplementasikan konsep audit berbasis risiko, Inspektorat Jenderal bekerjasama dengan Institute of Internal Auditor (IIA) menyelenggarakan pelatihan tentang Audit berbasis Risiko di Belanda pada tanggal 7 s.d 14 Desember 2014 dan di Australia pada tanggal 16 s.d 22 Desember 2014. IIA adalah satu-satunya asosiasi audit internal berskala internasional. Dengan materi dari IIA maka diharapkan auditor memperoleh bekal pengetahuan yang memadai untuk melakukan audit berbasis risiko secara tepat. Materi-materi yang diberikan dalam pelatihan ini antara lain adalah nilai tambah audit internal, jenis-jenis risiko, kemungkinan dan dampak terjadinya risiko, perencanaan audit berbasis risiko, budaya kerja di negara maju, contoh praktek terbaik audit berbasis risiko di negara maju. Dengan menyelenggarakan pelatihan langsung di negara maju, maka diharapkan auditor tidak hanya memperoleh bekal pengetahuan tentang audit berbasis 31
risiko berstandar internasional, tetapi juga bisa memperoleh wawasan tentang praktek audit dan budaya kerja di negara yang lebih maju daripada Indonesia. e) Pelatihan Satuan Pengawasan Intern (SPI) Inspektorat Jenderal sejak tahun 2010 sampai dengan saat ini secara berkesinambungan selalu menyelenggarakan pelatihan peningkatan kompetensi bagi anggota Satuan Pengawasan Intern (SPI) pada satuan kerja Kemendikbud. Hal ini adalah sebagai bagian dari program penguatan Sistem Pengendalian Internal Pemerintah (SPIP). Tema pelatihan SPI ini berbedabeda dari tahun ke tahun yang pada tahun 2014 ini mengambil tema pelatihan audit kepegawaian. Penyelenggaraan pelatihan SPI ini dilaksanakan pada tanggal 23 s.d 29 November 2014. Materi-materi yang disampaikan dalam pelatihan ini adalah profil kecurangan di bidang kepegawaian, kebijakan pengawasan Inspektorat Jenderal, makna integritas pegawai, tata laksana kepegawaian dalam konteks sistem pengendalian internal pemerintah, dan bimbingan teknis LHKPN. Dengan memahami materi-materi pelatihan tersebut, maka anggota SPI diharapkan memiliki kemampuan untuk melakukan penelaahan dan pengawasan terhadap permasalahan kepegawaian.
Hambatan dan permasalahan yang dijumpai dalam pencapaian indikator kinerja ini antara lain: 1. Masih adanya SPI yang berkinerja rendah. Permasalahan umum yang terkait dengan kinerja rendah tersebut adalah kurangnya kompetensi anggota SPI yang bersangkutan. Selain itu juga masih ada kesan pada beberapa SPI bahwa SDM yang ditugaskan untuk menjadi anggota SPI adalah orang buangan atau orang yang bermasalah sehingga disisihkan dengan menjadi anggota SPI. Kondisi ini tentunya tidak menguntungkan karena Inspektorat Jenderal mengharapkan SPI beranggotakan SDM yang handal dan berkompetensi tinggi. 2. Masih kurangnya komitmen pimpinan satuan kerja terhadap keberadaan SPI. Dalam beberapa kasus, masih ditemukan adanya SPI yang belum memiliki ruangan sekretariat atau belum didukung dengan anggaran dan peralatan kerja yang memadai. Hal ini mengesankan bahwa pimpinan satuan kerja hanya membentuk unit SPI sebagai formalitas belaka tetapi kurang memfungsikannya secara optimal. 3. Masih adanya citra negatif dari kolega terhadap pengawasan yang dilakukan SPI. Kolega masih merasa kalau diawasi itu tidak enak walaupun dilakukan oleh teman sendiri. Pandangan seperti itu tentu saja keliru karena SPI adalah 32
mitra satuan kerja yang bertugas untuk melakukan pembenahan dan perbaikan tata kelola. SPI akan membantu untuk memperbaiki penyimpangan sebelum dilakukan audit oleh Inspektorat Jenderal dan BPK-RI. Beberapa langkah antisipasi ke depan yang dilakukan sebagai upaya dalam mengatasi kendala dan permasalahan yang dihadapi, antara lain: 1. Meningkatkan komunikasi dan dialog dengan pimpinan satuan kerja agar lebih memerankan tugas dan fungsi SPI secara proporsional sesuai amanat yang dibebankan dalam Permendiknas Nomor 47 tahun 2011. Dialog ini dapat dilakukan dalam Rapat Koordinasi Pengawasan yang materinya dipertajam dan diperbaharui sesuai dengan perkembangan zaman. 2. Meningkatkan jaringan sesama anggota SPI Kemendikbud se-Indonesia melalui milis internet dan memanfaatkan radio streaming Inspektorat Jenderal yang memiliki program siaran selama 24 jam sepanjang 7 hari penuh. 3. Inspektorat Jenderal akan terus melanjutkan dan meningkatkan kualitas program pelatihan bagi anggota SPI untuk meningkatkan kompetensi yang relevan dengan mandat pengawasan internal. 4. Inspektorat Jenderal akan memberikan anugerah penghargaan resmi dalam suatu acara seremoni yang formal kepada SPI yang berkinerja baik. Hal ini merupakan wujud komitmen Inspektorat Jenderal untuk memberikan apresiasi kepada SPI yang telah menunjukkan capaian prestasi yang tinggi.
C. Analisis Akuntabilitas Kinerja Inspektorat Jenderal Kemendikbud pada tahun 2014 memiliki program ”Pengawasan dan Peningkatan Akuntabilitas Aparatur Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan” dengan rincian kegiatan sebagai berikut: Penguatan dan Perluasan Pengawasan Yang Akuntabel Wilayah I s.d IV Audit Investigasi Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya Pada Unit Kerja Inspektorat I s.d IV, masing-masing Inspektorat didukung oleh 5 output kegiatan yang mendukung capaian 4 Indikator Kinerja Kegiatan (IKK) dengan rincian sebagai berikut: 1. Jumlah LHA Operasional Keuangan; 2. Jumlah LHA Program Strategis; 3. Jumlah LHA Tujuan Tertentu; 4. Jumlah Laporan Hasil Reviu Akuntabilitas Keuangan; 5. Jumlah Laporan Sinergi Pengawasan.
33
Untuk Inspektorat Investigasi didukung oleh 3 output kegiatan yang mendukung capaian 4 Indikator Kinerja Kegiatan (IKK) dengan rincian sebagai berikut: 1. Jumlah LHA Investigasi; 2. Jumlah LHA Khusus Tematik. 3. Jumlah Laporan Pengkajian Hasil Audit. Pada Unit Kerja Sekretariat Itjen didukung oleh 11 output kegiatan yang mendukung capaian 13 Indikator Kinerja Kegiatan (IKK) dengan rincian sebagai berikut: 1. Dokumen Perencanaan dan Penganggaran; 2. Penyelenggaraan Operasional dan Pemeliharaan Perkantoran; 3. Laporan Analisis dan Evaluasi Hasil Pengawasan; 4. Dokumen Pelaksanaan Anggaran; 5. Dokumen Ketatausahaan; 6. Regulasi Pengawasan; 7. Dokumen Manajemen Organisasi Itjen; 8. Dokumen Kepegawaian; 9. Rehabilitasi Gedung dan Bangunan Kantor Itjen; 10. Pengadaan Fasilitas Perkantoran; 11. Pengadaan Aplikasi Itjen Kemendikbud. Output dari kegiatan tersebut masing-masing dikoordinasikan oleh 5 (lima) Inspektorat yang terdiri dari: 1) Inspektorat I, 2) Inspektorat II, 3) Inspektorat III, 4) Inspektorat IV, dan 5) Inspektorat Investigasi. 4 (empat) bagian Sekretariat Itjen yang terdiri dari: 1) Bagian Umum, 2) Bagian Perencanaan dan Penganggaran, 3) Bagian Hukum dan Kepegawaian, dan 4) Bagian Pengolahan Laporan Pengawasan. Tabel dibawah ini adalah penjelasan tentang Penetapan Kinerja yang menginformasikan target Sasaran Strategis serta realisasi capaian Indikator Kinerja Utama (IKU) Inspektorat Jenderal Kemendikbud sampai dengan Desember tahun 2014.
34
Tabel 3.5: Analisis Akuntabilitas Kinerja Itjen Kemendikbud Tahun 2014
Sampai dengan akhir Desember tahun 2014 Inspektorat Jenderal Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan telah melaksanakan kegiatan-kegiatan yang mendukung pencapaian kinerja masing-masing kegiatan pada IKU (Indikator Kinerja Utama) Inspektorat Jenderal Kemendikbud.
35
BAB IV PENUTUP
A. Kesimpulan Kinerja Inspektorat Jenderal Tahun 2014 Sampai dengan akhir Desember Tahun 2014, Inspektorat Jenderal Kemendikbud telah menunjukkan kinerja cukup baik dalam pelaksanaan kegiatan-kegiatan yang mendukung capaian Indikator Kinerja Utama (IKU). Kegiatan utama seperti Pengawasan dan Pemeriksaan, baik pengawasan regular (audit tematik, audit tujuan tertentu, audit dini, dan audit komprehensif) serta pengawasan investigasi sudah dilaksanakan sampai dengan Desember tahun 2014. Beberapa kegiatan pendukung juga sudah dilaksanakan, antara lain: Pendidikan dan Pelatihan Reviu Laporan Keuangan Pemerintah Pusat (Eksternal), Diklat Audit Forensik, Diklat Manajemen Resiko, Diklat Bidang (Dikdas, Dikmen, Dikti, PAUDNI dan Budaya), Diklat Peningkatan Karaketer, Pelatihan Kantor Sendiri (PKS), serta berbagai kegiatan manajemen antara lain Manajemen Pelaporan Audit, Manajemen Perencanaan kantor, Manajemen SDM, Manajemen Rumah Tangga, Manajemen Keuangan, Manajemen Ketatalaksanaan, Manajemen Tindak Lanjut. Dalam rangka penegakkan wilayah bebas dari korupsi di lingkungan Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan, Inspektorat Jenderal telah melaksanakan Workshop Unit Pengendalian Gratifikasi, Workshop Prima (Program Revitalisasi Integritas Moral Aparatur), Workshop Rencana Aksi Kemendikbud Menuju WBK, Workshop Tunas Integritas, Pemantauan Pelaksanaan Rencana Aksi Instansi Pemberantasan Korupsi, Diseminasi/Sosialisasi Peraturan Gratifikasi dan Pemantauan Program Pengendalian Gratifikasi. Tahun 2014 Inspektorat Jenderal turut berpartisipasi dalam Festival Anti Korupsi 2014 di Grha Sabha Pramana, UGM, Yogyakarta tanggal 9 – 11 Desember 2014 yang diselenggarakan oleh Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) dan Inspektorat Jenderal memperoleh penghargaan sebagai salah satu peserta L/K terbaik. Pada tahun 2014 terdapat momentum yang sangat bersejarah karena untuk pertama kalinya diperoleh pengakuan legitimasi internasional atas kualifikasi auditor yaitu gelar keahlian profesi auditor bidang kecurangan dan auditor internal. Terdapat 9 orang yang berhasil memperoleh gelar Certified Fraud Auditor (CfrA) dan 2 orang berhasil memperoleh sertifikasi auditor internal berkelas internasional yaitu Qualified Internal Auditor (QIA). Prestasi ini sangat membanggakan terlebih lagi salah satu dari penerima CfrA adalah Inspektur Investigasi.
36
37
38
B. Permasalahan dan Kendala yang Dihadapi Berdasarkan hasil evaluasi atas pelaksanaan program Inspektorat Jenderal Kemendikbud sampai dengan akhir Desember Tahun 2014 terdapat masalah utama dalam implementasi program adalah: 1. Bergabungnya Dikti ke Kementerian Riset sesuai dengan Keputusan Presiden Nomor 121/P Tahun 2014 tanggal 27 Oktober 2014 tentang Pembentukan Kementerian dan Pengangkatan Pembentukan Kementerian dan Pengangkatan Menteri Kabinet Kerja Periode Tahun 2014 – 2019; 2. DIPA tahun 2014 mengalami empat kali revisi yaitu: a) Revisi efisiensi optimalisasi dan perubahan pejabat penguji/penandatangan SPM, b) Revisi perubahan antar output Investigasi, Hukep dan Inspektorat III, c) Revisi penambahan volume dan anggaran Hukep dan Investigasi, d) Perubahan anggaran antar output Inspektorat III; 3. POK mengalami 16 kali revisi. Kendala-kendala lain yang dihadapi dalam pelaksanaan program kerja Tahun Anggaran 2014 adalah adanya Surat Edaran Menpan No. 10 Tahun 2014 tanggal 4 November 2014 tentang Peningkatan Efektivitas dan Efisiensi Kerja Aparatur Negara dan Surat Edaran Menpan No. 11 Tahun 2014 tanggal 17 November 2014 tentang
39
Pembatasan Kegiatan Pertemuan/Rapat di luar Kantor berdampak pada kegiatan yang sudah dijadwalkan pelaksanaannya di bulan Desember tidak terlaksana sehingga mempengaruhi daya serap. C. Upaya Pemecahan Masalah Dalam pemecahan masalah, upaya yang telah dan akan terus dilakukan oleh Inspektorat Jenderal Kemendikbud adalah sebagai berikut: 1. Memberikan masukan kepada pemangku kepentingan agar kendala-kendala dalam pelaksanaan program dapat diminimalkan yang terkait dengan keterlambatan anggaran, sebaiknya dilakukan pengkajian ulang dalam penyusunan jadwal kegiatan sehingga terdapat waktu jeda kegiatan; 2. Melakukan koordinasi di tingkat Inspektorat yang lebih intensif antara kelompok P2O dengan para ketua kelompok Auditor sehingga penetapan sasaran dan personil wasrik dapat dengan cepat diselesaikan guna mempercepat pengajuan anggaran. 3. Melakukan pengendalian secara ketat terhadap implementasi program agar pelaksanaannya dapat dilakukan secara konsisten sesuai dengan jadwal dan menghasilkan output dalam jumlah yang tepat sesuai dengan IKU Itjen Kemendikbud; 4. Mengintensifkan koordinasi antara Sekretariat Itjen dengan Inspektorat Itjen, agar dapat terjalin kerjasama yang baik guna menunjang pelaksaan kegiatan Inspektorat Jenderal Kemendikbud. 5. Melakukan evaluasi berkala terhadap kemanfaatan hasil pelaksanaan program untuk digunakan sebagai bahan pertimbangan internal Inspektorat Jenderal Kemendikbud dalam merumuskan program dan menghitung kebutuhan anggaran tahun 2015; 6. Melakukan penyesuaian program dan anggaran selaras dengan perkembangan dinamika perubahan struktur organisasi Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan sebagai dampak dari berpindahnya fungsi Pendidikan Tinggi ke Kementerian Riset dan Pendidikan Tinggi; 7. Melakukan revisi anggaran sesuai dengan semangat efisiensi yang ditetapkan dalam Surat Edaran Kementerian PAN dan RB, sehingga dapat dilakukan penghematan anggaran perjalanan dinas dan lain-lain. Demikian Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) Inspektorat Jenderal Kemendikbud Tahun 2014 ini disusun. Di harapkan laporan ini dapat menjadi bahan masukan/kajian/telaahan, khususnya mengenai akuntabilitas kinerja bagi pimpinan Inspektorat Jenderal Kemendikbud dalam mengambil kebijakan di masa mendatang. 40
