LAPORAN AKUNTABILITAS KINERJA INSTANSI PEMERINTAH (LAKIP)
TAHUN
2014
KATA PENGANTAR
Dengan mengucap puji syukur kehadirat Tuhan Yang Maha Kuasa, telah
tersusun Laporan Akuntabilitas Kinerla lnstansi Pemerintah (LAKIP) tahun 2014 Pengadilan Negeri Muaro. Keseluruhan dari program-program dan kegiatan-kegiatan
yang telah dilaksanakan pada tahun anggaran 2014 dituangkan dalam Laporan Akuntabilitas Kineqa lnstansi Pemerintah (LAKIP) Pengadilan Negeri Muaro ini.
Pengadilan Negeri Muaro merasa bertanggung jawab untuk menyusun Laporan Akuntabilitas Kinerja lnstansi Pemerintah (LAKIP) berdasarkan surat dari Sekretaris Mahkamah Agung Rl. No. 35SAJSE[(KU.01/1112414 Tanggal 28 Nopember
2014, Penyusunan LAKIP ini mengacu kepada Program Kerja Tahun 2014 yang lalu yang telah disusun dengan memperhatikan potensi dan peluang maupun kendala yang dihadapi. Berkaitan hal tersebut dalam tahun 2014 telah dilaksanakan kegiatan-kegiatan
dalam mencapai tujuan dan sasaran dengan visi, misi sebagai sumber data dalam penyusunan LAKIP ini sesuai dengan kebutuhan dan situasi kondisi yang ada.
Dalam penyusunan Laporan Akuntabilitas Kinerja lnstansi Pemerintah (LAKIP)
ini kami menyadari masih terdapat
kekurangan, namun demikian laporan
ini
akan
menjadi pedoman dalam pelaksanaan program dan kegiatan tahun-tahun yang akan datang.
RINGKASAN EKSEKUTIF
RINGKASAN EKSEKUTIF
Laporan Akuntabilitas Kinerja lnstansi Pemerintah (LAKIP) ini merupakan gambaran kinerja dari Pengadilan Negeri Muaro selama tahun 2014 sebagai perwujudan
kewajiban instansi pemerintah untuk mempertanggungjawabkan keberhasilan dan kegagalan pelaksanaan misi organisasi dalam mencapai tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan dalam Program Kerja.
Sebagai salah satu instasi pemerintah, Pengadilan Negeri Muaro dengan wilayah hukumnya meliputi 4 ( empat
)
Kecamatan
di Kabupaten Sijunjung dan
11
(sebelas) kecamatan di Kabupaten Dharmasraya dibawah lingkungan Pengadilan Tinggi
Padang, dalam pembuatan dan penyusunan Laporan Akuntabilitas Kinerja lnstansi Pemerintah (LAKIP) ini dapatlah drjadikan bahan evaluasi oleh Pengadilan Tinggi Padang. Menyangkut pertanggungjawaban program
dan
kegiatan yang ditaksanakan
selama satu tahun anggaran dalam tahun 2014 yang diteruskan kepada Sekretaris Mahkamah Agung
Rl dan
Laporan tersebut sekaligus merupakan evaluasi pada
Pengadilan Negeri Muaro. Evaluasi dimaksud untuk menilai seberapa jauh pelaksanaan tugas pokok dan fungsi berupa program dan kegiatan selama tahun anggaran2014.
Dalam LAKIP ini tertuang kinerja utama dari Pengadilan Negeri Muaro yang didukung DIPA (Daftar lsian Pelaksanaan Anggaran) Pengadilan Negeri Muaro Tahun
2414 adalah Penyelesaian Perkara Pidana dan Perdata yang menjadi kewenangan Pengadilan Negeri Muaro.
Salah satu inti kegiatan yang merupakan tugas pokok dan fungsi serta pencapaian kinerja dari Pengadilan Negeri Muaro adalah menerima, memeriksa, mengadili, dan menyelesaikan Perkara Pidana dan Perkara Perdata pada Pengadilan
Tingkat Pertama, serta penyampaian Banding, Kasasi, dan PK yang menjadi tugas Pengadilan Tingkat Pertama ke Pengadilan Tingkat Banding dan Mahkamah Agung Rl.
Dalam misi ini sesuai tujuan dan sasaran tersebut dilaksanakan dalam bentuk program dan kegiatan yang berbentuk fisik maupun non fisik termasuk peningkatan sumber daya manusia sebagai penunjang untuk mencapai misi Pengadilan Negeri Muaro
yang seluruh dananya sudah dianggarkan dalam DIPA Anggaran )Tahun 2014.
(
Daftar lsian Pelaksanaan
KATA PENGANTAR EXECUTTVE SUMMARY {TKHTISAR EKSEKUTIF)
DAFTAR ISI
BAB
BAB
I PENDAHULUAN A. Latar Be1akan9.......,,...... B. Tugas dan Fungsi C. Sistematika Penyajian II
1
2 3
PERENCANAAN DAN PERJANJIAN KINERJA
A.
Rencana Strategis 2015-
1" Visidan
2019..........
Misi
5 8
..................,., I Strategis 10 3. Program Utama dan Kegiatan Pokok ............. B. Rencana Kinerja Tahunan 2016........... C. Perjanjian Kinerja (Dokumen Penetapan Kinerja)Tahun 2015 ..................13
2.
Tujuan dan Sasaran
11
BAB III AKUNTABILITAS KINERJA
A. B.
.......... Analisis Akuntabilitas Kinerja Pengukuran Kinerja Tahun 2A15
17 18
BAB IV PETIUTUP
A. Kesimpulan B. Saran-saran
..,.,,...,.,39 ............. 39
BAB V LAMPIRAN
1. 2. 3. 4. 5.
Struktrur Organisasi lndikator Kinerja Utama Rencana Kinerja Tahun 2015 Matrlks Rencana Strategis 2010 SK Tim Penyusunan LAKIP
-
2AM
Pe
ryjudildn Negeri Muaro
BAB I PENDAHULUAN A.
LATARBELAKANG Sebagai negara hukum yang berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945,
bertujuan mewujudkan kehidupan berbangsa yang sejahtera, aman, tenteram, dan tertib. Dalam rangka mewujudkan tata kehidupan tersebut dan menjamin persamaan kedudukan warga negara
dihadapan hukum maka diperlukan upaya menegakkan ketertiban, keadilan, kebenaran, dan kepastian hukum yang mampu memberikan pengayoman kepada masyarakat, dalam kerangka
(ersebut dibutuhkan suatu (embaga perad((an yang independen, berrr.r(bawa dan digercaya masyarakat pencari keadilan.
Pengadilan pada peradilan umum adalah Pengadilan Negeri dan Pengadilan Tinggi. Peradilan Umum merupakan salah satu pelaksana Kekuasaan Kehakiman sebagai bagian dari pelaksanaan kekuasaan yudikatif yang diberikan UUD 1945. Kekuasaan Kehakiman di lingkungan Peradilan Umum dilaksanakan oleh Pengadilan Negeri sebagai pengadilan tingkat pertama dan
Pengadilan Tinggi sebagai peradilan tingkat banding. Kekuasaan Kehakiman
di lingkungan
Peradilan Umum berpuncak pada Mahkamah Agung sebagai Pengadilan Negara Tertinggi. Secara umum krbijakan yang dilakukan oleh Pengadilan Negeri Muaro dalam melaksanakan
seluruh kegiatan yang berkaitan penyelenggaraan peradilan di tingkat pertama, baik yang bersifat administratif, keuangan dan organisasi mengacu pada Surat Keputusan Sekretaris Mahkamah Agung Rl Nomor : MA/SEt(07/Sl{lll/2006 tentang Organisasi dan Tatakerja Sekretariat Mahkamah
Agung Rl. Mahkamah Agung Rl sebagai salah satu institusi negara sesuai dengan Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat Nomor
: Xl/MPRl1998 tentang Penyelenggaraan Negara
yang
7 Tahun
1999
Bersih dan Bebas Korupsi, Kolusi dan Nepotisme dan lnstruksi Presiden Nomor
tentang Akuntabilitas Kinerla lnstansi Pemerintah, berkewajiban untuk mempertanggung jawabkan pelaksanaan tugas, fungsi dan peranannya dalam pengelolaan sumberdaya, sumber dana serta kewenangan yang ada yang dipercayakan oleh publik. Dengan dasar demikian Pengadilan Negeri Muaro menyusun Laporan Akuntabilitas Kinerja
lnstansi Pemerintah (LAKIP) Tahun 2014 sebagai salah satu bentuk pertanggungjawaban kepada publik atas kinerja yang dicapaiselama tahun 2014.
!-qutat:lhmtal,ilterKilrtrjfl lilibhtiI'enefittuh
1
Pengulilan Negeri
Muro
B. TUGAS DAN FUNGSI
1.
Tugas Tugas Pokok dan Kewenagan Pengadilan Negeri Pengadilan Negeri bertugas dan berwenang
:
Pengadilan Negeri sebagai badan yang melaksanakan kekuasaan kehakiman, adalah merupakan Pengadilan Tingkat Pertama, dalam melaksanakan tugasnya terlepas dari pengaruh pemerintah dan pengaruh luar lain sesuai Undang-undang Nomor 4 Tahun 2004 tentang kekuasaan Kehakiman.
2,
Fungsi
Pengadilan Negeri sebagi lembaga peradilan tingkat pertama mempunyai fungsi utama yaitu
:
1) Fungsi Peradilan ( Undang-undang Nomor 5 Tahun 2004 ) a. Menerima, memeriksa, mengadilidan memutus perkara b, Mengajukan berkas perkara yang mengajukan upaya hukum ke tingkat banding, kasasidan Peninjauan Kembali (PK)
c" Melaksanakan putusan (eksekusi) terhadap
putusan yang telah mempunyai
kekuasaan hukum tetap
2l
Fungsi Nasehat
a.
Pengadilan Negeri dapat memberi mnasehat atau pertimbangan-pertimbangan
dalam bidang hukum kepada lembaga pemerintah daerah lembaga lain yang meninta (UNdang-Undang No. 5 tahun 2004)
b.
Melakukan pengawasan terhadap para narapidana yang ada di rutanllembaga permasyarakan di wilayah hukumnya.
3)
FungsiAdministratif Pengadilan
Negeri wajib mempertanggung
jawabkan secara organisatoris,
administratif dan finansial kepada Pengadilan Tinggi dan Mahkamah Agung.
4l FungsiLain SElain tugas pokok untuk menerima, memeriksa, mengadili, dan memutus perkara berdasarkan Undang-undang NO. 4 tahun 2004 dan No, 5 tahun 2004, Pengadilan Negeri dapat diserahi tugas dan kewenangnan lain berdasarkan Undang-undang.
I.aponnAhxntabihta*
KireQalts&u?emdtbll
)
P e ng adi
lan Negeri Mu ar o
C. Sistematika Penyajian
Pada dasarnya laporan akuntabilitas kinerja ini untuk mengkomunikasikan pencapaian kinerja Pengadilan NegeriMUaro dalam tahun 2014, dengan bentuk sajian sebagai berikut:
Kata Pengantar
Ringkasan Eksekutif Daftar lsi
BAB
I
Pendahuluan, mengurai gambaran secara garis besar Pengadilan Negeri Muaro dan tentang LAKIP Tahun 2014
BAB
ll
Perencanaan dan Perjanjian Kinerja , menguraikan program kerla Pengadilan Negeri Muaro dalam tahun 2014
lll BAB lV BAB
Akuntabilitas Kinerja, menguraitentang capaian kineqa Pengadilan NegeriMuaro
Penutup
,
menguraikan simpulan dari seluruh sajian laporan tentang kinerja (LAKIP).
Harapan adanya koreksi untuk peningkatan kinerja Pengadilan Negeri Muaro.
BAB
V
Lampiran
l,qtutet Akurt&ilibl Kiwjd hEMi Peililttuh
3
Pengtililun Negeri Muuro
BAB II PERENCANAAN DAH PERJANJIAN KINERJA
A.
RENCANA STRATEGIS 2010.2014
Rencana Strategis Pengadilan Negeri Muaro Tahun 2010
- 2015 merupakan komitmen
bersama dalam menetapkan kinerja dengan tahapan-tahapan yang terencana dan terprogram secara sistematis melalui penataan, penertiban, perbaikan pengkajian, pengelolaan terhadap sistem kebijakan dan peraturan perundangan-undangan untuk mencapaiefektivas dan efesiensi.
Selanjutnya untk memberikan arah dan sasaran yang jelas serta sebagai pedoman dan
tolak ukur kinerja Pengadilan Negeri Muaro diselaraskan dengan arah kebijakan dan program Mahkamah Agung yang disesuaikan dengan rencana pembangunan nasional yang telah ditetapkan
dalam Rencana Pembangunan Nasional Jangka Menengah (RPNJM) 2005 Pembangunan Jangka Menengah (RPNJP) 2A15
-
2025 dan Rencana
- 2019, sebagai pedoman dan pengendalian
kinerja dalam pelaksanaan program dan kegiatan Pengadilan dalam mencapai visi dan misi serta tujuan organisasi pada tahun 2010
-
2015.
Visi adalah suatu gambaran yang menantang tentang keadaan masa depan yang diinginkan untuk mewujudkan tercapainya tugas pokok dan fungsi Pengadilan Negeri Muaro.
Adapun Visidari Pengadilan Negeri Muaro adalah
:
"MEWUJUDKAN PENGADIIAN TVEGER' MUARA YANG AGUNG"
Penielasan
a.
Badan Peradilan menunjukkan lembaga Mahkamah Agung dan badan peradilan
di
bawahnya. Kata Badan Peradilan digunakan untuk membedakannya dari lembaga penegak hukum lainnya, seperti Kejaksaan Agung, Kepolisian, dsb
;
b. lndonesia, tentu saja menunjukkan lokasi keberadaan Mahkamah Agung c. Agung menunjukkan suatu keadaan/sifat kehormatan, kebesaran, kemuliaan, keluhuran ;
I 'r{\,ar tkatohhta,
l:itv
qn lh'taile t'""r,nbh
;
4
Pengaiilun Negeri Muarc
Melalui visi ini, ingin menjadikan MA dan badan peradilan di bawahnya sebagai lembaga yang dihormati, dimana didalamnya dikelola oleh hakim dan pegawai yang memiliki kemuliaan dan kebesaran serta keluhuran sikap dan jiwa dalam melaksanakan tugas pokoknya, yaitu memutus perkara.
Visi MA merujuk pada TAP MPR No. 7/MPR/2001 Tentnag Visi lndonesia Masa Depan. Untuk memperyelas upaya pencapaian visi tersebut, MA dan peradilan di bawahnya menurunkannya dalam 4 {empat) pilar misi yang diuraikan pada bagian berikutnya.
Untuk mencapai visi tersebut, Pengadilan Negeri Muaro menetapkan misi yang menggambarkan halyang harus dilaksanakan, yaitu
1. Menjaga kemandirian
badan peradilan
:
;
2.
Memberikan pelayanan hukum yang berkeadilan kepada pencarikeadilan;
3.
Menigkatkan kualitas kepemimpinan badan peradilan;
4.
Meningkatkan kredibilitas dan transparansi badan peradilan;
Tujuan Tujuan strategis merupakan penjabaran atau implementasi dari pernyataan visi yang
dicapai atau dihasilkan dalam jangka waktu
1
(satu) sampai
5 (lima) tahun. Dengan
diformulasikannya tujuan strategis, Pengadilan Negeri Muaro akan dapat secara tepat mengetahui
apa yang harus dilaksanakan oleh organisasi dalam memenuhi visi misinya untuk kurun waktu sampai lima tahun kedepan dan memungkinkan untuk mengukur sejauh mana visi misi organisasi telah dicapai mengingat tujuan strategis dirumuskan berdasarkan visi misi organisasi. Tujuan yang ditetapkan Pengadilan Negeri Muaro adalah sebagai berikut: 1. Meningkatkan kemampuan dan kinerja pengadilan agar lebih efektif dan efisien;
2. Meningkatkan akuntabilitas dan transparansi peradilan; 3. Meningkatkan kualitas sumber daya manusia pengadilan;
Sasaran Sasaran adalah hasil yang akan dicapai organisasi dalam waktu yang lebih pendek dari tujuan, sasaran yang ditetapkan dalam Renstra Pengadilan Negeri Muaro adalah sebaqai berikut:
1. Meningkatnya penyelesaian perkara 2. Peningkatan aksepbilitas putusan Hakim Lnporw Ah&rahil r\t Kirerja
l8wri Pdtdtbh
5
P engad i lan N eger i Mil aro
3. Peningkatan efektifitas pengelolaan penyelesaian perkara 4. Peningkatan aksesibilitas masyarakat terhadap peradilan (acces to justice) 5. Meningkatnya kepatuhan terhadap putusan pengadilan. 6. Meningkatnya kualitas pengawasan Keenam sasaran tersebut merupakan sasaran yang akan tercapai Pengadilan Negeri Muaro
dalam tahun 2010-2014. karena keenam sasaran tersebut belum dapat menjelaskan sasaran yang akan dicapai setiap tahunnya secara spesifik dan terukur, maka Pengadilan Negeri Muaro dalam
tahun 2014 menetapkan sasaran yang akan tercapai dalam tahun 2014 dengan memperhatikan
fungsi Pengadilan Negeri Muaro serta mendukung Lembaga Peardilan Tinggi Padang dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsinya. Sasaran tersebut tercerminkan dalam sasaran program yang dituangkan dalam dokumen penetapan kinerja tahun 2014.
Lqeail.l}lntahittu\
Xitrcr.1a
hsawi Pendwh
$
Peugucli
luu Negeri Muuro
B.
INDIKATOR KINERJA UTAMA TAHUN 2014
Pengadilan Negeri Muaro telah menetapkan lndikator Kinerja Utama Tahun 2014 sebagai berikut
:
KINERJA UTAMA Meningkatnya penyelesaian
INDIKATOR KINERJA
a.
Persentase mediasi yang diselesaikan
b.
Persentase mediasi vanq meniadi akta oerdamaian sisa oerkara vanq diselesaikan perkara yanq diselesaikan
0erkara
c. Persentase d. Persentase
e
f. Pen ingkatan aksepbilitas
putusan Hakim
Peningkatan efektifitas pengelolaan penyelesaian perkara
Persentase perkara yang diselesaikan dalam jangka waktu maksimal6 bulan Persentase perkara yang diselesaikan dalam jangka waktu tebih dari6 bulan
Persentase perkara yang tidak mengajukan upaya hukum: - Banding - Kasasi - Peniniauan Kembali
a. Persentase berkas yang diajukan kasasi dan PK d
b.
yang
isampaikan secara lengkap
Persentase berkas yang diregister dan siap didistribusikan ke Matetr's
c. Persentase d. Peningkatan aksesibilitas masyarakat terhadap peradilan (acces to iustice)
e. a. b,
penyampaian pemberitahuan relaas putusan tepat
waktu, temoat dan oara pihak Prosentase penyitaan tepat waku dan tempat Ratio Maielis Hakim terhadap perkara Persentase perkara prodeo yang diselesaikan
Persentase perkara yang dapat diselesaikan dengan cara zetting
plaat c.
Meningkatnya kepatuhan terhadap putusan pengadilan. Meningkatnya kualitas 0en0awasan
Persentase (amar) putusan perkara (yang menarik perhatian masyarakat) yang dapat diakses secara on line dalam waktu
maksimal t hari keria seiak diputus. Persentase permohonan eksekusi atas putusan perkara perdata yang berkekuatan hukum tetap yang ditindaklanjuti
a. Persentase
pengaduan masyarakat yang ditindaklanjuti
b. Persentase temuan hasil pemeriksaan eksternal
yang
ditindaklaniuti.
].ilJuril.ikilntohit{s. Kiterit lEbnsi ?qileru'tuh
7
Pengwli lun N egeri lu*uro
C.
RENCANA KINERJA TAHUNAN 2014 Adapun Rencana Kinerja Pengadilan Negeri Muaro tahun 2014, sebagai berikut
Peningkatan tertib administrasi perkara
a.
2.
Peningkatan Penyelesaian Upaya Mediasi
Presentase mediasi perkara perdala gugatan yang diselesaikan dalam setiap tahunnya 50%
3.
Peningkatan penyelesaian perkara
a.
L
Presentase berkas yang diregister dan siap didistribusikan ke Majelis 100%
Presentase perkara yang diselesaikan dalam tahun 2014 Pidana :
:
100 %
100%
100%
1.
- Biasa - Sumir - Lalu Lintas 100% - Ringan 100% - Khusus 2. Perdata - Permohonan 99,3% - Gugatan 50% - PHI86,70/o
:
4.
Peningkatan tertib administrasi perkara yang dalam proses penggunaan
b.
Presentase jumlah perkara tahun lalu yang diselesaikan tahun ini 100%
a.
Presentase berkas yang diajukan (banding, kasasi, dan PK) yang disampaikan secara lengkap pada tahun ini :
-
upaya hukum
100%
JPU 100% Terdakwa 100% Para Pihak 100%
Presentase berkas yang masuk Pengadilan dengan berkas yang diselesaikan pada tahun ini 100% c.
5.
Peningkatan aksesibilitas masvarakat terhadap
a.
Presentase Penyampaian Pemberitahuan Relaas Putusan kepada para pihak tepat waktu Perdata 100% Pidana 100% Persentase Proses penyelesaian perkara yanq dapat dipublikasikan pada tahun ini
-
100%
Lalrlrsn,lkilntihilttutdjilffJuIilsbEi a'cilrerubh
8
Pe
nguli lan Negeri Muaro
peradilan (acces to justice)
73,530/o
b. 6. 7.
Persentase keberhasilan para pencari keadilan mengunduh informasi dalam tahun ini73,53Vo
Peningkatan kesejahteraan
Presentase penyelenggaraan pembayaran gaji dan
oecawai
tunianoan oeoawai vano cukuo 99.38%
Peningkatan sarana dan prasarana yang memadai
Presentase penyelenggaraan pengadaan sarana dan prasarana di Lingkungan Peradilan Tingkat Pertama 90,66%
baik dan iumlah mauoun mutu
Ldpomn
lthilshilita\
Ki,pris
100%
100%
1,r"m r"r"*ttuh
..y,p,,;:i
Pengadilan Negei Muaro
D.
PERJANJTAN KTNERJA (DOKUMEN PENETAPAN KINERJA) TAHUN 2015
Penetapan Kinerja pada dasarnya adalah pemyataan komitmen yang memprestasikan
tekad dan janji untuk mencapai kinerja yang jelas dan terukur dalam rentang waktu satu tahun tertentu dengan mempertimbangkan sumber daya yang dikelola. Tujuan khusus pendapatan kiner,la anatara lain adalah untuk meningkatkan akuntabilitas, transparansi dan kinerja sebagaiwujud nyata
komitmen, sebagai dasar penilaian keberhasilan/kegagalan pencapaian tujuan dan sasaran Pengadilan Negeri Muaro menciptakan tolak ukur kinerja sebagai dasar evaluasi kinerja.
Peryanjian Kinerja Tahun 2014 Pengadilan Negeri Muaro sebagai berikut:
NO. 1
Peningkatan tertib administrasi
2.
oerkara Pening katan Penyelesaian Upaya Mediasi
3.
INDIKATOR KINERJA
TARGET
Presentase berkas yang diregister dan siap didistribusikan ke Maielis 100% Presentase mediasi perkara perdata
100%
SASARAN
Peningkatan penyelesaian perkara
a
t00%
gugatan yang diselesaikan dalam setiap tahunnya 50%
b
Presentase perkara yang diselesaikan dalam tahun 2014
1.
t00%
Pidana:
- Biasa 86,7% - Sumir- Lalu Lintas 100% - Ringan 100% - Khusus 2" Perdata: - Permohonan 99,3% - Gugatan 50% - PHIc. 4.
Peningkatan tertib administrasi perkara yang dalam proses
a
penggunaan upaya hukum
Presentase jumlah perkara tahun lalu yanq diselesaikan tahun ini 100% Presentase berkas yang diajukan {banding, kasasi, dan PK) yang disampaikan secara lengkap pada
tahun ini
b c
-
100%
:
JPU 100% Terdakwa 100%
Para Pihak 100% Presentase berkas yang masuk Pengadilan dengan berkas yang diselesaikan pada tahun ini 100%
PrcsentasePenyampaian Pemberitahuan Relaas Putusan Laporail
,4hntahiti@ Ki,*4r
t*wi r".*iwn
'
l(l
P e rgadi I un Negeri
Maaro
kepada para pihak tepat waktu Perdata 100%
-
5.
Peningkatan aksesibilitas masyarakat terhadap peradilan (acces to justice)
a.
b.
Pidana 100% Presentase Proses penyelesaian perkara yang dapat dipublikasikan pada tahun ini73,53%
r00%
Presentase keberhasilan para pencari keadilan mengunduh informasi dalam
tahun ini 73,53% 6.
Peningkatan kesejahteraan pegawai
Presentase penyelenggaraan pembayaran gaji dan tunjangan pegawai yanq cukup 99,38%
rc0%
7.
Peningkatan sarana dan prasarana yang memadai baik dan jumlah
Presentase penyelenggaraan pengadaan sarana dan prasarana di Lingkungan Peradilan Tinqkat Pertama 90,66%
100%
rnauoun mutu
Lapomil
,lhmhlntihi
ftiler]ld Irs@Ki
Peiletutuh
. T1
Pc
rgtttlilun Negeri Muaro
BAB III AKUNTABILITAS KINERJA
A.
PENGUKURAN KINERJA
Pengukuran kinerla kegiatan yaitu mengukur tingkat capaian kinerja kegiatan yang dimulai dengan menetapkan indikator kineqa kegiatan berdasarkan kelompok inputs, autputs, outcames, benefits dan impacts; menentukan satuan setiap kelompok indikator; menetapkan rencana tingkat
capaian (target), mengetahui realisasi indikator kinerya kegiatan, menghitung rencana dan realisasi untuk mendapatkan persentasenya, Hasil pengukuran kinerja masing-masing sasaran akan diuraikan dalam Pengukuran Kinerja sebagai berikut
No
1
2
:
Sasaran Strategis Terlaksananya Peningkatan tertib administrasi perkara Terlaksananya Peningkatan Penyelesaian Upaya Mediasi
lndikator Kinerja Utama Presentase berkas yang diregister dan siap didistribusikan ke Maielis/Hakim Presentase mediasi perkara perdata gugatan yang
Target
Realisasi
Gapaian (%)
lAAoh 110
100%
100%
8
100%
10Ao/o
63
63,0 %
1000/o
1.397 7 37
1000/o
diselesaikan dalam setiap
tahunnya 3
Terlaksananya Peningkatan penyelesaian perkara
a. Presentase
perkara yang
diselesaikan dalam tahun 2014
1.
2.
Pidana : Biasa
-
Sumir Lalu Lintas Ringan Khusus
100o/o
100%
100o/o 1000/o
Perdata:
-
Permohonan
100o/o
1
Gugatan
100%
14
99,3% 50%
33
1A}Yo
PHI
b. Presentase
jumlah
10ATo
perkara tahun lalu yang
diselesaikan tahun ini
ti4arril .lhotrhitiell Xi'wfu h'sbnsi
I'cnquttuth 72
P engadi lan N egeri M uaro
4
Terlaksananya Peningkatan tertib administrasi perkara yang dalam proses penggunaan
a.
Presentase berkas yang
diajukan (banding, kasasi, dan PK) yang disampaikan $ecara lengkap pada tahun ini
upaya hukum
-
:
JPU Terdakwa Para Pihak Presentase berkas yang
100o/o
18
IAAYo
1
lAAo/o
100o/o
3
1007o
1007o
110/96
99%
100%
8
100o/o
24
100% 100%
100%
96
73,530/o
100%
96
73,530/0
100o/o
masuk Pengadilan dengan berkas yang diselesaikan pada tahun ini
c,
Presentase Penyampaian
Pemberitahuan Relaas Putusan kepada para pihak tepat waktu
5
Terlaksananya
a.
-
Perdata Pidana
Presentase Proses penyelesaian perkara
Peningkatan aksesibilitas masyarakat terhadap peradilan (acces to justice)
yang dapat dipublikasikan pada tahun ini
b.
Presentase keberhasilan para pencari keadilan mengunduh informasi dalam tahun ini
6.
Pen ing katan kesejahteraan pegawai
7.
Peningkatan sarana dan prasarana yang memadai
Presentase penyelenggaraan pembayaran gajidan tunjangan pegawai yang
1A0Yo
3.03s.6s0.195
98,4104
100%
400.447.499
91,7lya
cukup.
baik dalam jumlah maupun mutu
Presentase penyelenggaraan pengadaan sarana dan prasarana di Lingkungan Peradilan Tinskat Pertama
B.
ANALISIS AKUNTABILITAS KINERJA Analisis pencapaian kinerja pada dasarnya diarahkan untuk mengukur tingkat keberhasilan
visi yang telah ditetapkan dan dijabarkan dalam misi. Selanjutnya untuk mewujudkan visi tersebut ditetapkan tujuan, sasaran, kebijakan, program dan kegiatannya, Oleh karena itu maka analisis l,nporat
Ahntohiliw Kiileda hs@Ln Pewrbeh
, t3
'
PenRtulilun Negeri Nluuro
pencapaian kinerja selanjutnya secara rinci dilaksanakan berdasarkan tingkat keberhasilan kegiatankegiatan yang telah ditetapkan sebagai berikut
:
Keadaan Perkara di Pengadilan Negeri Muaro
1. Terlaksananya Peningkatan tertib administrasi perkara
lndikator kinerja utama yang ditetapkan untuk mengukur keberhasilan sasaran ini adalah Persentase berkas yang diregister dan siap didistribusikan ke majelis/hakim.
lndikator Kinerja Utama Persentase berkas
yang diregister dan
siap
Target
Realisasi
%Capaian
100 %
110
96%
didistribusikan ke Majelis/Hakim
Dari hasil pada tabel tersebut, dapat dilihat bahwa semua perkara yang masuk pada Tahun 2014
yaitu sebesar 110 Perkara Pidana dan 14 Perkara Perdata telah diregister semuanya oleh petugas register pada bagian pidana dan perdata.
2.
Terlaksananya Peningkatan Penyelesaian Upaya Mediasi
lndikator kinerla yang ditetapkan untuk mengukur keberhasilan sasaran ini yaitu Persentase mediasi perkara perdata gugatan yang diselesaikan dalam setiap tahunnya,
lndikator Kinerja Utama
Target
Realisasi
%Capaian
Persentase mediasi perkara perdata gugatan yang
100 %
B
80%
diselesaikan dalam setiap tahunnya
Dari Tabeltersebut, terlihat bahwa realisasi untuk penyelesaian mediasi perkara perdata gugatan
dalam Tahun 2014 yaitu B perkara atau realisasinya sebesar B0%. Keadaan ini jauh lebih baik dari keadaan sebelumnya dimana proses mediasi sering kali gagal atau realisasi pencapaiannya sebesar 0%, sehingga perkara tersebut berlanjut kepersidangan sampai dengan adanya putusan Hakim. l.qt4, ,1kiltshilil$ tiil"rjd
h':noili1
I'eilnr.tsh
14
Pengtdilan Negeri Muuro
3.
Terlaksananya Peningkatan Penyelesaian Perkara
2
lndikator kinerja yang ditetapkan untuk mengukur keberhasilan sasaran ini ada
yailu
Persentase perkara yang diselesaikan dalam tahun 2014 baik Perkara Pidana maupun Perkara Perdata dan Persentase jumlah perkara tahun 2013 yang diselesaikan pada tahun 20'14
lndikator Kinerja Utama
Target
.
Realisasi
%Capaian
63
81,040/o
1397
100%
Persentase perkara yang diselesaikan dalam tahun 2014
Pidana:
-
Biasa
100
Yo
Sumir 100%
Lalu Lintas Ringan
100%
7
100o/o
Khusus
1000/o
37
100%
Perdata:
-
Permohonan Gugatan
1000/o
1
50%
100%
14
77 ,70/o
100%
33
100Yo
PHI
Pementase jumlah perkara Tahun 2013 yang diselesaikan oada Tahun 2014
Dari Tabel di atas terlihat bahwa, untuk Perkara Pidana jumlah perkara yang masuk adalah sebanyak 63 Perkara Pidana Biasa, 37 Perkara Pidana Khusus dan 7 Perkara Pidana Ringan serta 1397 Perkara Lalu Lintas, sedangkan yang putus sebesar 129 Perkara Pidana Biasa atau
sebesar 81,040/o dan 7 Perkara Pidana Ringan atau sebesar 100% serta 1397 Perkara Lalu Lintas atau sebesar 100%. Dan untuk Perkara Perdata jumlah perkara yang masuk adalah sebanyak 1 Perkara Perdata Permohonan dan 14 Perkara Perdata Gugatan, sedangkan yang
putus sebesar 1 Perkara Perdata Permohonan atau sebesar 50 Yo dan
7
Perkara Perdata
Gugatan.
Untuk Perkara Pidana Tahun 2013 yang diselesaikan pada Tahun 2014 adalah sebesar 33 perkara atau sebesar 30%, sedangkan untuk Perkara Perdata Tahun 2013 yang diselesaikan pada Tahun 2014 adalah sebesar 1 perkara atau sebesar 50 %. Sehingga jumlah perkara Tahun 20'13 yang diselesaikan pada Tahun 2014 adalah sebanyak 34 perkara atau sebesar 31 Ldporun
lhnalilir*s
Kiteri.' I\s.anst
o/o.
f'e"'erilndA
1
5
Pengudilan Negeri
Muro
Tabel Perkara Sisa Awal Tahun 2014
JENIS
NO
SISA AWAL TAHUN
PERKARA
(AKHTR DESEMBER 2014)
1
PERDATA
9
2
PIDANA
8 PERKARA JUMLAH
PERKARA
17 PERKARA
Perkara yang diputus pada tahun 2013 berjumlah
4499
perkara. Adapun perkara pidana dan
perdata yang masuk pada tahun 2009 sd 2014 digambarkan pada tabel berikut ini
:
KEADAAN PERKARADI PENGADILAN NEGERI MUARO BULAN JANUARI S/D DESEMBER 2()(}9
BIDANG PERMRA
SISA AWAL
MASUK
PUTUS
SISA AKHIR
PERDATA
2
13
11
4
PIDANA
15
145
142
18
17
158
153
22
JUMLAH
KEADAAN PERKARADI PENGADILAN NEGERI MUARO BULAN JANUARI S/D DESEMBER 2()1()
BIDANG PERKARA
SISA AWAL
MASUK
PUTUS
SISA AKHIR
PERDATA
4
11
10
5
PIDANA
18
140
132
26
22
151
142
31
JUMLAH
I.apola, lkuatshitilar dj,re4d hltbrci Pmemtuh
| 6
Pe
ngad i lan Nege ri Mu aro
KEADAAN PERKARADI PENGADILAN NEGERI MUARO BULAN JANUARI SID DESEMBER 2011
BIDANG PERKARA
SISA AWAL
MASUK
PUTUS
SISA AKHIR
PERDATA
5
10
14
1
PIDANA
26
168
181
13
31
178
195
14
JUMLAH
KEADAAN PERKARADI PENGADILAN NEGERI MUARO BULAN JANUARI S/D DESEMBER 2012
BIDANG PERKARA
PE
SISA AWAL
MASUK
PUTUS
SISA AKHIR
1
623
614
10
13
162
154
21
14
785
768
31
RDATA
PIDANA JUMLAH
KEADAAN PERKARA DI PENGADILAN NEGERI MUARO BULAN JANUARI S/D DESEMBER 2013
BIDANG PERKARA
SISA AWAL
MASUK
PUTUS
SISA AKHIR
PERDATA
10
283
278
15
PIDANA
21
156
144
33
31
439
422
48
JUMLAH
LoFrail
,tlffi!6titi^
Ki'Eria
nt^t tur**e
,,,.!r7 ,,:
P e ngadi I an Negeri
Muaro
KEADMN PERKARA DI PENGADILAN NEGERIMUARO BULAN JANUARI SID DESEMBER 2014
BIDANG PERKARA
SISA AWAL
MASUK
PUTUS
SISA AKHIR
1
14
7
I
33
110
129
14
34
124
136
22
PERDATA PIDANA JUMLAH
PERBANDINGAN JUMLAH PERKARA PERDATA YANG PUTUS TAHUN 2()1O S/D 2014
TAHUN
JUMLAH PUTUS
2010
10
2Av
14
2012
613
2013
285
2414
I
PERBANDINGAN JUMLAH PERKARA PIDANAYANG PUTUS TAHUN 2010 S/D 2014
TAHUN
JUMLAH PERKARA PUTUS
2010
132
2Ar
181
2412
154
t,apo'ail Akwtabitia\ I;hE4a
h'sffi Pmdnbh
: al 8
':::
,,
Pengalilan Negeri Mufro
2013
150
2014
129
PERBANDINGAN JUMLAH PERKARA PUTUS TAHUN 2(}1(l STD 2014
TAHUN
JUMLAH PERKARA PUTUS
2410
142
2011
195
2012
768
2013
435
2014
137
Pengutlilun Negerl Muuro
JUMLAH PERKARA PUTUS PERTODE 2410.2014 900 800 700
600 s00 400 300 200 100 0
Status perkara yang ada dalam peredaran sebagai pratek pelaporan keadaan perkara yang
selama ini berjalan, diharapkan publikasi data ini selain meningkatkan transparansi, juga bisa menjadi tolok ukur ke depan bagi kinerja Pengadilan Negeri Muaro dalam menyelesaikan perkara. Sebagai perbandingan pada akhir tahun 2013 populasi yang beredar di Pengadilan Negeri Muaro
mencapai 475 perkara dan pada tahun 2014 mencapai 137 perkara, terjadi penurunan populasi perkara sekitar 59,5%.
Selanjutnya hasilanalisis kinerja laporan pada tahun 2014, dijabarkan sebagai berikut
:
Tabel Keadaan Perkara Tahun 2014
NO
JENIS PERKARA
Putus
n14
MASUK TAHUN 2014 (JAN-31 DES
{AKHTR
2AM]l
2A14
SISA AWAL
Desernber 2013)
1
PERDATA
1
SISA PERKARA YANG MASIH BERJALAN {AWAL) TAHUN 2015)
15
8
7
Lapuv' th'nrcbititus xi"etd Iilsbun
{'euerh&l 20
Pe agadi
2
ldn NeEeri Maaro
PIDANA
33
110
129
14
JUMLAH
34
125
137
21
Peningkatan penyelesaian perkara penyelesaian perkara
di Pengadilan Negeri
Muaro, kegiatan peningkatan
ini pada program peningkatan manajemen peradilan umum dan
mendukung core busslnes Pengadilan Negeri Muaro
(
untuk
memeriksa, mengadili, dan memutus
perkara). Pada kolom presentasi4 tahun (2010 sd 2013 ) pada laporan tahunan 2014 total putusan perkara 1540 perkara, sehingga memutus perkara rata-rata pertahun 385 perkara (sebagaitarget 100 %). Detail perkara yang ditangani oleh Pengadilan Negeri Muaro sampai tanggal
31 Desember
2013,
pada dasarnya setelah melalui beberapa kali evaluasi terhadap kinerja perkara sampai terhitung perkara yang telah diputus dan diminutasi, Proses untuk dikirimkan kepada Pengadilan yang mengajukan harus melewati beberapa proses, namun begitu dari hasil evaluasi itu diharapkan
dapat menghasilkan suatu data yang akurat yang bisa dipertanggungjawabkan karena telah melalui beberapa tahapan, sebagai bahan pertimbangan dapat dilihat perbandingan antara keadaan perkara pada tahun 2013 dengan tahun 2014 yaitu
:
Latonu Aktmtubilitas Ki'erp Jrcbnri
I'e"'ef,rni
21
Pengadiluil Negeri Muaro
GRAFIK KEADAAN PERKARA PERDATA BULAN JANUARI S/D DESEMBER2(}l3
srsA BULAN
LALU
MASUK
PUTUS
SISA
JANUARI
10
25
27
B
FEBRUARI MARET
B
24
21
11
11
96
95
12
APRIL
12
132
130
14
MEI
14
11
3
JUNI
3
1
2
JULI AGUSTUS
2 1
2
1
1
SEPTEMBER OKTOBER
2
NOVEMBER
2
DESEMBER
3
1
1
2
1
2 2
3
1
3
2
1
Lqv'n,.lkunttl'iLtasKit'erjohLtunti
f'eildnran 22
Pengudilaa Negeri Lltrar1
GRAFIK KEADAAN PERKARA PERDATA BULAN JANUARI SID DESEMBER 2(}I4 BULAN
slsA
IJIASUK
PTJTUS
srsA
LALU JANUARI FEBRUARI MARET
1
3
4
1
APRIL
4
MEI
3
1
JUNI
4
1
2
JULI
3
1
2
AGUSTUS
2
SEPTEMBER
2
OKTOBER NOVEMBER
3
DESEMBER
3
1
1
4 1
1
4 3 4 3 2 2 3
1
3
3
3 b
2
7
LqLilail.lkunhbilitss Kiile/jrh\r@$it'crtdxtnh
23
P e ng uJ i I un N e,ger i M u ur o
GRAFIK KEADAAN PERKARA PIDANA BULAN JANUARI SID DESEMBER 2013
JANUARI
21
22
11
32
FEBRUARI
32
15
12
35
MARET
35
7
23
19
APRIL
19
I
10
18
MEI
18
13
18
13
JUNI
13
15
4
24
JULI
24
15
15
24
AGUSTUS
24
11
11
24
SEPTEMBER
24
11
13
22
OKTOBER
22
9
12
19
NOVEMBER
19
2A
4
35
DESEMBER
35
13
15
33
Li!Dt?" lkilnLlriliids ktrctn ltrbilsi f erprittuO
24
Pengud il un N egeri
ll|iuro
GRAFIK KEADAAN PERKARA PIDANA BULAN JANUARI SID DESEMBER 2(}I4
JANUARI
33
14
22
25
FEBRUARI
25
6
16
15
MARET
15
5
I
11
APRIL
11
10
7
14
MEI
14
I
19
JUNI
19
13
5 q
JULI
23
14
10
27
AGUSTUS
27
b
10
23
SEPTEMBER
23
7
17
13
OKTOBER
13
I
11
10
NOVEMBER
10
10
7
13
DESEMBER
13
I
7
14
23
AGUSTUS SEPTEMBER OKTOSER NOVEMBER DESEMBER
Lq*m!.llltnlthiliturKrtkrtilhittuilsi l\rilerntbh
25
P e ng ad i I ar Negeri Muaro
PERKARA SISA AWAL TAHUN 2015 NO
JENIS PERKARA
SISA AWAL 2015 (AKHTR DESEMBER 2014)
I
PERDATA
7
2
PIDANA
14
JUMLAH
21
Grafik Perkara Sisa AwdTahun 2015
4 2
0 Perdata
Pidana
Lnporail ,,1*untuhilnar
kitedd
hLrtuil:i
P.4rerittuh
26
P e n1;ad i lun
Negeri Mu ar o
Tabel Perkara Masuk Tahun 2014
JENIS PERKARA
NO
PERKARA MASUK TAHUN 2014
1
PERDATA
2
PIDANA JUMLAH
14
110
124
Grafik Perkara Masuk Tahun 2014
Tabel Perkara Putus Tahun 2014
NO I 2
JENIS PBRKARA
PERDATA
PIDANA JIJMLAH
Jumlah Perkara Putus Tahun 2014 7
129 136
Lapona1*ratubittul KireOu h*wrci
Pmeanah /j
Pengadilan Negeri Muaro
Grafik Perkara Putus Tahun 2014
lJumlah Perkara Putus Tahun 2014
Tabel Perkara Belum Putus Tahun 2014
NO
1
2
Jenis perkara
Jumlah Perkara Belum Putus
Tahun 2014
PERDATA
7
PIDANA
14 21
JUMLAH Grafik Perkara Belum Putus Tahun
2013
4 2
0
Lipoftn i*mhbilite\ Kjrcrjd h6@d Peildiltuh
28
P engadi I an
Negeri Mu aro
Penyelesaian Perkara di Pengadilan Negeri Muaro yang di atas sangat dipengaruhi dari beberapa tahapan sebelumnya, terdiri dari beberapa tahapan yang tidak dapat dipisahkan yaitu
1. a. Proses penelaahan dalam Perkara
:
Pidana oleh Panitera Muda Pidana, apabila berkas
tidak lengkap, maka berkas dikembalikan lagi ke Jaksa Penuntut Umum untuk dilengkapi.
b. Proses penelaahan dalam Perkara Perdata oleh Panitera Muda Perdata, setelah Gugatan diterima kemudian dibaca, apabila Posita Gugatan dengan Petitum Gugatan tidak saling mendukung, maka disarankan kepada Pihak Penggugat untuk merubah atau memperbaiki Gugatannya.
Dalam tahun 2014 jumlah perkara yang ditelaah sejumlah, sebagaiberikut
. o
Perkara Perdata
=
14 perkara
Perkara Pidana = 110 perkara
2. a. Proses registrasi untuk Perkara Pidana yaitu memasukkan
identitas terdakwa, uraian
ringkas surat dakwaan atau pasal yang didakwa dan tanggal beserta amar putusan atau mengisi kolom-kolom buku register Perkara Pidana yang tersedia dengan tertib dan cermat.
b. Proses registrasi untuk Perkara Perdata yaitu memasukkan nomor register induk Perkara Perdata sesuai dengan nomor yang tercantum pada skum surat gugatan atau permohonan
dan mengisi kolom-kolom dalam buku register Perkara Perdata yang tersedia dengan tertib dan cermat.
.
Perkara Perdata = 14 menjadi 14 perkara
o Perkara
3,
Pidana = 110 menjadi 110 perkara
Membuat penetapan Majelis Hakim disampaikan kepada Wakil Panitera, selanjutnya segera diserahkan kepada KPN melalui PaniteralSekretaris.
4.
Perkara yang telah ditetapkan Majelis Hakimnya atau Hakim Tunggal segera diserahkan kepada Majelis Hakim atau Hakim yang ditunjuk.
5. 6.
Majelis Hakim atau Hakim Tunggalmenetapkan harisidang Perkara disidangkan dengan acara sebagai berikut:
a. Perkara Pidana dengan acara
. .
:
Pembacaan dakwaan Eksepsi fiika ada)
o Proses jawab-menjawab fika ada) o Pemeriksaansaksi-saksi I.apomn ltlnmtsbilitut
Ki'@is
h6M Pa'gfituh
29
P e ttgal i lan Nege ri M
u
aro
o Pemeriksaan terdakwa o Tuntutan o Pledoi fiika ada)
.
Tanggapan terhadap pledoi fiika ada)
o
Putusan
b . Perkara Perdata dengan acara
. . . . . . .
Pembacaan surat gugatan atau permohonan Jawaban Replik Duplik Pemeriksaan suralsurat bukti
Pemeriksaansaksi-saksi Sidang setempat (iika Ada dan bisa dilakukan sebelum pemeriksaan saksi-saksi atau pada saat pemeriksaan surat-surat bukti)
7.
.
Kesimpulan para pihak
o
Putusan
Proses minutasi dilakukan oleh Panitera Pengganti apabila Perkara tersebut telah selesai
Berita Acara Persidangannya dan berkas diserahkan ke bagian Perdata untuk Perkara Perdata, bagian Pidana untuk Perkara Pidana dengan terlebih dahulu berkas perkara dijilid atau dijahit. 8.
Perkara yang diputus, apabila Para Pihak, Jaksa Penuntut Umum dan Terdakwa menggunakan Upaya Hukum dalam tenggang waktu yang telah ditentukan maka Perkara tersebut diproses oleh Pengadilan Tinggi {Banding) dan Mahkamah Agung (Kasasidan PK)
4. Terlaksananya Peningkatan Tertib Administrasi Perkara Yang
.
Dalam Proses Penggunaan Upaya Hukum
lndikator kinerla yang ditetapkan untuk mengukur keberhasilan sasaran ini meliputi 3 (tiga) indikator
yaitu
:
Persentase berkas yang diajukan (Banding, Kasasi, dan PK) yang disampaikan secara
lengkap pada tahun ini, Persentase berkas yang masuk pengadilan dengan berkas yang Laponn thut{ahi\itotr Ki"e4a h9@6i f'eil'"nilu,
30
Pengudilan Negeri Muuro
diselesaikan pada tahun ini dan Persentase penyampaian pemberitahuan relaas putusan kepada para pihak tepat waktu. Pencapaian target masing-masing indikator kinerja sasaran
2014 dapaldigambarkan sebagai berikut
ini pada tahun
:
lndikator Kinerja
Target
Realisasi
OT
Persentase berkas yang diajukan (Banding, Kasasi, dan PK)
100 %
2A
100%
100 %
124t103
92%
100%
7
9B%
to
yang disampaikan secara lengkap pada tahun ini
Persentase berkas yang masuk pengadilan dengan berkas yang diselesaikan pada tahun ini
Persentase penyampaian pemberitahuan relaas putusan kepada para pihak tepat waktu
Dari tabel di atas dapat dilihat bahwa, pada Tahun 2014 jumlah Perkara Pidana yang diminta banding adalah sebesar
: 12 perkara. Dan jumlah Perkara
Pidana yang diminta kasasi adalah
sebesar : 4 perkara. Sedangkan jumlah Perkara Perdata Gugatan yang diminta banding adalah
: 2 perkara, di cabut : 0 perkara, perdata yang dimintakan
sebesar
yang dimintakan Peninjauan Kembali (PK) adalah
kasasi adalah
: 2 perkara serta
: 0 perkara. Sehingga jumlah seluruh
perkara
yang diminta banding dan kasasi baik Perkara Pidana maupun Perkara Perdata adalah sebanyak
20 perkara, sehingga yang terealisasi untuk berkas yang diajukan Banding, Kasasi dan
:
PK
sebanyak 20 perkara atau sebesar 100%
5. Peningkatan Aksesibilitas Masyarakat Terhadap Peradilan ( Acces to Justice)
lndikator kinerla yang ditetapkan untuk mengukur keberhasilan sasaran
ini meliputi 3 (tiga)
indikator yaitu : Persentase proses penyelesaian perkara yang dapat dipublikasikan tahun ini dan Persentase keberhasilan para pencari keadilan mengunduh informasi dalam tahun ini. Pencapaian
target masing-masing indikator kinerja sasaran ini pada tahun 2014 dapat digambarkan sebagai
berikut
:
Lapomu
)rtrdttttilne\ Kirc4d hL\@tti
t'enierriah 3 I
Pengudiltn Negeri trIuaro
lndikator Kinerja
Target
Realisasi
Persentase proses penyelesaian perkara yang dapat
100 %
96
g8%
100 %
96
98%
Ys
dipublikasikan tahun ini
Persentase keberhasilan para pencari keadilan mengunduh informasi dalam tahun ini
Dari data pada tabel di atas terlihat bahwa, dari jumlah Perkara Pidana Biasa yang masuk pada Tahun 2014 adalah sebanyak 110 perkara, perkara yang dipublikasikan ke para pencari informasi sebanyak 96 perkara, Sedangkan dari jumlah Perkata Perdata Gugatan dan Permohonan yang masuk pada Tahun 2014 sebanyak
15
perkara, sebanyak 8 perkara yang dipublikasikan ke para
pencari informasi.
6. Peningkafan Kesejahteraan Pegawai
lndikator kine4a yang ditetapkan untuk mengukur keberhasilan sasaran ini adalah Persentase penyelenggaraan pembayaran gaji dan tunjangan pegawai yang cukup. Pencapaian indikator kinerja sasaran
target untuk
ini pada tahun 2014 dapat digambarkan sebagai berikut
lndikator Kinerja Persentase penyelengaraan pembayaran gaji dan
:
Target
Realisasi
ol
100 %
3.035.650.195
98,4%
tg
tunjangan pegawai yang cukup
Dari tabel di atas dapat kita lihat bahwa, dari anggaran untuk program dukungan manajemen dan pelaksanaan tugas teknis lainnya untuk Tahun 2014 sebesar Rp, 3,084.588.000,-. Dan darijumlah itu telah terealisasi sebesar Rp, 3.035.650.195,- atau sebesar 98,4o/o.
7. Peningkatan Sarana dan Prasarana Yang Memadai Baik Dalam Jumlah Maupun Mutu
l.a1til'ar
llantrtl,ililu Kire/li ItLtbNi t'eil'eruun
32
Pe
ngwl i lun N egeri Muuro
BAB IV PENUTUP lndikator kinerja yang ditetapkan untuk mengukur keberhasilan sasaran ini adalah Persentase penyelenggaraan pengadaan sarana dan prasarana Pencapaian target untuk indikator kinerja sasaran
sebagai berikut
di
Lingkungan Peradilan Tingkat Pertama.
ini pada tahun 2013 dapat
digambarkan
:
lndikator Kinerja
Target
Persentase penyelengaraan pengadaan sarana dan
100 %
Realisasi
%
prasarana di Lingkungan Peradilan Tingkat Pertama
Dari tabel di atas dapat dilihat bahwa, dari anggaran untuk pengadaan sarana dan prasarana pada Tahun 2014 adalah sebesar Rp 0,-
A.
KESIMPULAN
Pencapaian kinerja kegiatan-kegiatan yang mendukung program tidak selalu dapat tergambarkan dalam keberhasilan atau kegagalan pencapaian indikator sasaran, karena masih dipengaruhi oleh pencapaian kinerja program
lain. Satu program dapat ditujukan untuk pencapaian
sasaran lebih dari satu, demikian juga sebaliknya satu sasaran dapat dicapai oleh lebih dari satu pr0gram,
Evaluasi yang dilaksanakan terhadap program pada Pengadilan Negeri Muaro menggambarkan pencapaian yang baik. Kendala dan hambatan yang terjadi dalam pelaksanaan kegiatan sebagian kecil masih berupa belum terselesaikannya keluaran ditahun berjalan, misalnya Pemberian bantuan hukum, karena hal ini menyangkut terhadap perkara yang masih berjalan, jadi belum dapat diukur setelah tahun anggaran,
Apabila dilihat dari permasalahan penyusunan lakip, maka dibandingkan antara matrik pengukuran kinerja kegiatan dan pengukuran pencapaian sasaran dengan tabel keuangan terlihat
kurang sinerginya perencanaan dan penganggaran dengan penjabaran kegiatan program yang tertuang dalam renstra, sehingga terdapat kesulitan dalam pemetaan program dan kegiatan dengan pengalokasian keuangan, Permasalahan lain berupa renstra
y
t?!l nsie
3}
Pengadilan Negeri [4uaro
dan indikatornya pun perlu direvisi sehubungan dengan adanya kegiatan-kegiatan lain. Namun secara umum hambatan dan kendala yang ada sudah dapat diatasi,
B. SARAN Mengingat situasi keuangan Pemerintah yang masih memprihatinkan sehingga dana yang
dialokasikan untuk Kegiatan Pokok belum berimbang dengan hasil yang diharapkan sehingga hasil yang maksimal belum teruujud. Masih adanya Pagu Anggaran kegiatan yang belum maksimal penggunaannya dikarenakan
Pagu Anggaran kegiatan tersebut belum sesuai dengan tupoksi yang ada
di Pengadilan
Negeri
Muaro.
Untuk pemecahan masalah yang dihadapi dilakukan dengan cara alokasi dana untuk kegiatan pokok harus sesuai dengan RKA-KL yang diajukan sehingga hasil yang diharapkan dapat terwujud,
Pagu Anggaran kegiatan yang besar dapat dialihkan untuk Pagu Anggaran kegiatan yang
masih kurang sehingga Pagu Anggaran kegiatan dengan realisasinya dapat berimbang dan maksimal.
Lnpo'eil,l*wrohtlilt Kile4a hvmi Petreanah
j{
Pengadilan Negeri Muaro
1. Struktur Organisasi Pengadilan Negeri Muaro 2. lndikator Kinerja Utama 3. Rencana Kinerja Tahun 2015 4. Matriks Rencana Strategis 2UA-2014 5. SK Tim Penyusunan LAKIP
kryorm Ahmahitarc Ktu4s lwwsi
PMtuh
Unfuk rnelaksanakan Tugas Pokok, Fungsi Pengadilan Negeri tersebut, dibawah ini adalah Struktur Organisasi Pengadilan Negeri Muaro sebagai berikut
:
KETUA
WAKIL KETUA
a i. r..
I r..r
r r r r r..
....-._..-...-...v*...... .,. ...
i
I{AKIM
PANITERA/SEKRETARIS
.rr...rrrrrrrr.........i
t:
ERAI: t.
WAI{IL SEKRETARIS
tr l. l-
: t. tr lr t. t. l.
:
Y ----l l--------------I IIPANML'DI:
_J
l**
:
li
KAUR tlM{If\d
KELOMPOK FUNGSIONAL
PANITERA PENGGANTI JURUSITA
KAUR KEUANGAN
KATIR KEPEGAWAIAN
1. KETUA 2. WAKIL KETUA 3. HAKIM
HERRY SURYAWAN SH
AFRIZAL HADY, SH.MH
A.
4. PANITERA / SEKRETARIS 5. WAKIL PANITERA 6. PANITERA MUDA O PIDANA
. .
7. 8.
9.
PERDATA
HUKUM WAKIL SEKRETARIS KEPALAURUSAN . UMUM . KEUANGAN . KEPEGAWAIAN PANITERA PENGGANTI
RIFAI, SH b. ABDUL BASYIR, SH.MH C. YUDISTIRA ALFIAN SH d. ADHI ISMOYO, SH.MH C. AGUNG DARMAWAN, SH L RANUM FATIMAH FLORIDA, SH g. FERYANDI, SH EFENDI, SH EFENDI, SH
BAGINDA SULTAN FIRMANSYAH, SH ARLIS BAIRTA" SH RICKY HANDIKO PTITRA, SH ERITASRIZAL, SH NURLAILI. A. M. YATIM AMSALMAN
A.
b.
ZOSPRIDA ROSWTIA
C. ROSMAZONI
d. E. 10. JURUSITA PENGGANTI
TAFRIOZA SUKMA TRIANA SARI, SH
a. RENC,GA SATRIAv S.Kom b. HARDI NIKO PASMANA.SH
11. STAF
a. DINI OKTORINA, SE b. AMDANIL c. SILVI NIRMALASARI, SH d. ALEXANDER LEO MANDALA e. FIRMAN HAKIM, Anrd
PUTRA, SH
T. SURYA MARDAYANI g. RAHMADCANDRAEKA FAHDEVY
y9!rF!rte:-
v tr
EfBE;B= izc.-oo]; i=^;3F;
@
,1 ;
P
FssEtH-
3=368F +=.$Fs EPI== Fq ?-
oq
<= to => <3
-.1
>D
9i, fr> 2; +I
>c -F
P
F I
L
u
z I
IO
+
I'l
e>
E3 orz
co
*2
O)qDANF
---lt7tN
EH!gEE =flFEig AF So ai
26q
>r
r;
2!
z r; gg
o<
=I
=
94-
! Fq
E
E IF
lo IE
l(n
F
lh
E
lE
^
E
Z
o 7
f,
m
le
FEE
IF t>
-zx
I
a>o
se$
e3t Ao o+ r
tz la
lrr IE
l< IDo >>6
zz= =5=
to A4 -F{
FF :lr o
EHFEEE*gf,
=::EEEEEE gE'
EEEi
5
lc IF
lo
2
N)
(J)
oEo o Tl o o o *(D= a*<(o A=.
o oT) god z $d5'
E$T c i{d)
E,&= $ i+(o f Y.iF f- ='0) Eq
t *3*d_ Se,aE
g3 s
qi
xJ
.D-@
sq qe
qE 3dg)
v-(o c ,^JL.-
€ -Q.9
q;H 5o)
o(,) ${DC'
$x =e.Q
il*
J
s
id o,il* -(< o3I c =q) t? ob' f:f\< (o
=-qC :lJ ='x -'lD On f
O o) f
O-
ii-=' il= fE tn qxi:l a
\< LarJ-'
0D
qf 6i o-^ fq)
q)
=
e.>rd c ox
a. ;ii-
-
xf $(o
E
-o c:r F {l) J-
r3 =(l)
0)
ao -ut (/,o= -'5(O< o-(o x o) $$$:l
f(o ^J
(o
o-
$tD fX
f f o(o
-u
f
F
U)
FAE
;3d* C^
--
sqE e$ $
(o xF
=.x
|
]o
o -$ a
:f (o
od
3 o
3(/). 9. $\<
a.
cio $6'
f,g)
0)
$O f
E=
u) lu =9.
x
o) a g)
o$'
fg)
g = {o 7
zm =
7 (-
{l)
f (o
f, (o
g)
*dt;
0D.$.
a
d(/,
P u = -
-UT $q) lx
-T]
6< od 4o (D:
=. @
6-
+ol_ 0) {D g)
;E
BA
fr
|_tF $c
Eq -J $0) 5f
+or (l)$q)
Jfo
co
:r5E cO
:JJ
fJ
rul q)c
Eq -J or
ff
$)
ff (o (o
-uI
tI $g)
TI Do)
+l
6'3
tD
co
-;{
(Dr
d< d< Dg D< (D: o0) o0) 0)
x Il) d s'.
Tb" o: (',
6-
4b' (D=: 6'u, =. tnq
{t)
=. cna
(t =.
o)
s)
l
f
+a+o-r -lor lD o) tD$0) o)$tu 0) :t :f io 5:fE
co
co
fr
=
ils tsa 3a ;q :fJ
J. i(
t- tD $c
1- U'
IDc
tIDcfI'
-J
-J JJ
5f
t$ctD
5lc
;a co =J
rut
IDc
Eg Eg €q 5q Eg (})tD o:r $q) $o) $ fJ
{l)
g)
-J
55
-J
=f
= .It m z, 6)
g
CD
z,
z, z, m
6' m N
og)
g)
) fJO
o)
JX =' =' OJ I
(')
{ol$o0)
'u m z, L m
3)
fx $.d
{ o 7 z, = m -l
Q
q)!) ff (o (o
0)
f
5fE cO
T
=. tnq
g)
iE5 F(D Og)-
x
c
0)
{b o:
6'(', =. aA
86
do
r.OJ 0) D< oo)
o)
Eg
o
E6
Dg)
==' OJ
q)
+or o$0)
$E Ea
f:l
oo
=. U'
@
6 oq) C'q) caa Fol o) -@ _ -iorq)q) -F $tD -JJJ
$x fo)
9..
z, g
7 C-
JJA
ir
o;
o-3 o- a o-o, -a'6' 6'o) o -o d' = (/)OO o o)o doo-
ilz
q)
ic
=d 9@ $ g).< x(D o)cu, --:f @tA g s3
0)
-$.
g
o --o
*o
='=' OJ
:
0)0)
AO o)
0)
_-JV
{l)
-J JJ
oo
o-
3
(D
Eq
r-3
$O o-=
(, o_o_o_Tr JO.T g*93 A'$ O $ aqq I 6'o $ o
-g) 5
tu
rut $c
e-H
o:!
J
q)
tsE fr
e.@
J.-
Fea il d
co
c.|
P
o-! 6'o oa; oo U,= s.ff 'xrf,
o-oT o? -g o $ $-i o);l o-(o (:r ;(D= ='o Bge :JOo) == uro0) !foc' o-o) oLo) 3E 3 lt) g o$$) HE 3 $ 3a E f 6'q ur^= o)rX EE; s). q + €rc f (n:=i +€;E o^f tD$x=f *e3 E Fa" go'€ -- FX(o(o $ o(d .E r o-0) 6&g 6(6-q *or vdddg 9.3E ^ rrO= f ()f, o--f o, o-J o(o ilg oq3 ol Pa J $E il 0) -xO ;'c -o g)f X$or 5gq) = f giE o o tsE 6.< f; of tO s) s)-j q)rf J=d a3 =II)ff c.< g6' rq) (/)$oi = 0 Jq) (o - d s f
EAd
I s; E
-lotq)$tD fJrO
u)
C"
o a
o0) J f *< (o g) xf $(o
q)
o_ o)
^o
q-
E
o3I co)
(t)
CJ
J(o
f
d&E o)$ ii
(D
I
6P r-u 6o
(n3 q.6i Xa tDo
ag. =
o-r o) aE
I
o-T 6'o e-a oo
sr_=H
Y.x a J$ O
-t) :o
VJ
'J-L.-
(D$f, =
J
xq
€ 4r 5qa coo -(,= J$f;
TD(,O
coo _@
q)
I
!D
€ 9r (l)(/)o x(D =
=fraEE fi *08 r-
IQ qE -.< u -g d x(o a T?'a x= o 6'oT
:{
r I
TXrE6lT (D o$$5; $ -',:
7 c-
=
= P
z. = m
-It
m
z = c} 6, c =) 6
c.
=t g
cU, I= F m
v(f -l
c= 7 o
(t
A
qE
EE f = Od= io Y (o;$o)=.
qr *d
EAts* E.i 0ee *=*d gE
B.{Sq3 6-E EJ+ d
6o
-=
E
o o U'
A)
o5EOTr (D Xdr-
9-
=C
P
c) O-TI $$.;
tq*Fq :=eEE,"3;lEtdE IEE s _;H d3-fd+ QE fr3*;^E sa$ =otoo -o !)= 'rFE '*Fit,:: q- 6 0r- -f u*g rE a-l xJ
oo d E d I9=e aOJ b +9 HAd;g :,'= $$u, F
x
-l
SsEd (oforf,
o-rr o. Tr =(D =d
-sq-sg x$
xi
lD ID -q =' -J d. d.(o qo) q =E = j ^O O-f
q s^B iri or == o q-6
i'
8d
3 E8 (o-a g o-D oo O f,r<
O*J
= O- f. J
T'l
o- o-xm <$stDct $ x-\.x0) fc}3 (o o'o o rD
o.5' Fo Y a'c, $(o
- gdd
g
lD-
8Q L
sJ
-J A(oE 0t c=t-' E=ogt(,)*.o) x LJ+ =(o c
=U--.-*o.E
de E q)+J
BE FF
sdu * oia HUE o-
S'-
o)
q 6 f
co
ilE fJ
ru, o)c
5e -J $g) f5
ilq =J
rut o)c EE -J $0) 5l
F $6 ^-ro)f
Qs
€d EE -O
0& oio
E
d.< o_ tD
3
o)g) =;-0) $q):: Dqloff='
O'E gE
=E*. oc
AJ *q, TDJ
(l)
?*
*,3 E eP r g-- d
g< f, 5oO *g 4oo
(o9. E@
(,d1l< E.E
9a o)
='o ea s)
od:
=.o 9a' !) A= od-
f: o) Fc) do)
= od'
AR + :g-
tD-
o=' (I)-
(D=' $-
o
tDa
=. tna
!) 5
{l) J
+ol-
o)$q) Tf-O
co dE 5J
5g 5e aJ og) JJ
-{ol$$0) ifE
co
fE
*o'
U,
='
d'.=
sl.d
*FE
dP ro=o) $cf r$ q dJq)
-< o EP 'dE
eil at (t,
0)
3c Ttc $.e xa lD o) f,:f
o-T ID
(l)
9.d
0)f E(ct
q ;qilu _ o_o_
$J lo $f $0) :fJ
Tlu
_4.
drq _:J -
xo_Tr -fX(o o qi=f =$o) __a-
glo
3F 4r (D='
0) =o f^o
OOro- F E-E .i-
B *'ct,
= 3
E.E
U',U,
F(/,:t
af oJ. L{(o
O:J
CD-
o xo
ior $oo) Jf'O co
6$a o xi'
*E
@
dE *sE
-) q 5
o(cl
o)
-{ol$$0) 5fE
_(I)(D {(n-
FiJ
x o
(o
C')
OE TI 8F oo(Df5=q+ (d (o (t <*< cr
il-il [E6
;;+-
o f
ID
o_
-9 5(D B6E E5 il E -E $< o) o) :< 0) 5 X1-3 o E tfq) o) s,
6E
g! X g(,o
Uolo-
-= o :o'
;rj
=(I) $>i fo)
o o. o o
a g,g
o
cD s)
TDE
=a 0)
\L
o
E-
E:
gE$
ild qE
-Ex
flt o
o- f. o-f, o)0) $ O)s, =f =q, f Jo *(D
0)
q)
6'Q o (Do
S'd x (Q 5(D
o-
os - -0)
f< o) (o o:f :(o
3E =+(odq= sQ x$:f a)
=(o 0) !$= J J(o
as oo (t,
I o o-'tl d i'o
a',iP, d Ek*q 3Eq gdd
u,
e3
f,
€! 0) ^- qE E F AE c(I)
Ed Ed (a $o
o.o) (I)
i!!1f,(o o f, --ID -=
I
!D
q
s d= oi b5(D0) xi o)
.E
il o-: 4 A'P gd
+
P'3 (n
B
F o-a hioo 5f=
-3q (D:f0)
o-T ID q)
!
o)
lJ=
f
.= F(D
o
-q)
tss)
a-E o)4
U)
o
o i( d
=. @
=. U'
=. a
+ol- -lot(I)ora) rD$g) f,:f c
-l rDo)0)
o)4
q)
$
_1.
cna
o)
0t
:t
JfE
so
co
{or
or ff,E co
ID$A) Jf-O
fJ
fJ
co
tsE ilE tsP BE BE =)tttIP olc rE0 o)c tDc IDcut fJ
fJ
Gt
E0
Eg EU Bg -J !)g) JJ
-J $o) f,f,
$g) 5f -J
5e aJ o)or :f,f
Eq -J $0) 5f
9)
e=
B
:r 0r :I (o =1.
g Ba-
sq
sr=
o)
I
P
of -rl o -;)ai
F EE (o?(,, JJ-
s6q x:!
3.9 ='tr Eo)
o-
=
=T=
s-dH c"
*$ trJ g6-
d
Eo
rJ
-'1n O) xf (n O+o)s,_
(o =
\
d;
o-*$
o-Tt o-f
o-Tr
{D
s:5E 3 s#H e$ 9199ffq, c * Fi xi - c= g &- q= g q= &s.(O €.(O -v+U-
J
J x
3qF3 :f !)
q E 5{t
-.q
-'-.4-
F'
=s -l
=(l) =e-3 d- d g d-dg JaJ
J^J
1aa
_,ta
3
E gEE d -'* E Fo- c 3 35 3
5 0 -f (o f c(o
f o -f (o f c(o
B
*EE
€;'6 Fo- c Ag
3
35
$f$g)
0)Jq)0)
!x
A)(D \L (/)
o
o)
xa
o
f, (o o)
g 6J eo
+ol(I)gr0t :tfc
co
BO fJ
rE0 ll) -
Eg (I)0) ff,
PENGADILAN NEGERI MUARO Jln. Prof. M. Yamin,Stl. No. 51 Muaro
-
Sijuniung
SURAT KEPUTUSAN WAKIL KETUA PENGADILAN NEGERIMUARO NOMOR : 04 ISKIWKPN/i|/PN.MR/2014 TENTANG REVIU PENETAPAN INDIKATOR KINERJA UTAMA PENGADILAN NEGERI MUARO WAKIL KETUA PENGADILAN NEGERI MUARO
Menimbang
1.
Bahwa untuk melaksanakan ketentuan pasal 3 dan pasal 4 Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor : PER/9/M.PANI5/2007 tentang Pedoman Umum Penetapan lndikator Kinerla Utama (lKU) lnstansi Pemerintah;
2.
Bahwa dengan berakhirnya masa Rencana Pembangunan Jangka 2009, dan dimulainya Rencana Menengah (RPNJM) Tahun 2A04 Pembangunan Nasional Jangka Panjang (RPNJP) Tahun 2005
-
2025maka Mahkamah Agung perlu meninjau kembali atau mereview untuk penyempurnaan lndikator Kinerja Utama {lKU). Mengingat
1. 2. 3,
Undang-undang Nomor: 31 Tahun 1997 tentang Peradilan Militer.
Undang-undang Nomor : 3 Tahun 2009 tentang perubahan kedua atas Undang-undang Nomor:14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung. Undang-undang Nomor
: 46 Tahun
2009 tentang Pengadilan Tindak
Pidana Korupsi.
4. 5. 6. 7.
Undang-undang Nomor:48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman. Undang-undang Nomor : 49 Tahun 2009 tentang perubahan kedua atas Undang- undang Nomor: 2 Tahun 1986 tentang Peradilan Umum.
Undang-undang Nomor :50 Tahun 2009 tentang perubahan kedua atas Undang-undang Nomor: 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Negeri. Undang-undang Nomor : 51 Tahun 2009 tentang perubahan kedua atas Undang-undang Nomor : 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara.
B.
: B Tahun 2006 tentang Pelaporan
Peraturan Pemerintah Nomor
Keuangan dan Kinerja lnstansi Pemerintah. 9.
7
Peraturan Presiden Nomor:
Tahun 2005 tentang
Rencana
Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2004-2009. 10,
Peraturan Presiden Nomor: 9 Tahun 2005 tentang Kedudukan, Fungsi, Struktur Organisasi, dan Tata Kerja.
11. Peraturan Presiden Nomor
:
13 Tahun 2005 tentang Sekretariat
Mahkamah Agung.
12. Peraturan Presiden Nomor:
14 Tahun 2005 tentang Kepaniteraan
Mahkamah Agung.
13.
Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor : PER/9 M.PAN/5/2007 tentang Pedoman Umum Penetapan lndikator Kinerja.
Memperhatikan
Hasil Rapat Tanggal 19 Desember 2011tentang Pembahasan Review lndikator Kinerja Utama (lKU) disinkronisasikan dengan Rencana Strategis (Renstra) Pengadilan Negeri Muaro Tahun 2015
-
2019.
MEMUTUSKAN
Menetapkan
KEPUTUSAN WAKIL KETUA PENGADILAN NEGERI MUARO TENTANG PENETAPAN INDIKATOR KINERJA UTAMA PENGADILAN NEGERI MUARO 2014.
Pertama
lndikator Kinerla Utama sebagaimana tercantum dalam lampiran peraturan ini merupakan acuan kinerya yang digunakan oleh Mahkamah Agung Republik lndonesia, untuk menetapkan rencana kinerja tahunan, menyampaikan rencana kinerja dan anggaran, menyusun dokumen penetapan kinerja, menyusun laporan akuntabilitas kinerja serta melakukan evaluasi pencapaian kinerja sesuai dengan dokumen Rencana Strategis Mahkamah Agung Republik lndonesia 2010.
Kedua
Penyusunan Laporan Akuntabilitas Kinerja dan Evaluasi terhadap pencapaian kinerja dan disampaikan kepada Pengadilan Tinggi Padang
Ketiga
Dalam rangka lebih meningkatkan efektifitas pelaksanaan keputusan/peraturan ini, Hakim Pengawas Bidang diberikan tugas untuk
:
a, Melakukan review atas capaian kinerja setiap satuan kerja dalam rangka meyakinkan keandalan informasi yang disajikan dalam laporan akuntabilitas kinerja,
b, Melakukan evaluasi terhadap keputusan/peraturan ini dan melaporkan
kepada
Ketua Pengadilan Negeri Muaro Keempat
Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan, dengan ketentuan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan akan diperbaiki sebagaimana mestinya.
Ditetapkan
di
Fl'@); Salinan Keputusan inidisampaikan kepada : Bapak Ketua Pengadilan Tinggi Padang Bapak Hakim Pengawas Bidang Pengadilan Negeri Muaro
1. 2.
: Muaro Sijunjung
F o(D
G)
-u
-U
(D
(o ='
(o ='
o) o)
o)
(D
= (D a
g.
ita
o)
t!)
(D
:J{
o)=o,L 3A co) Eg) or -' .
o) s)
o U' A' a.
a, = =. 6'
5
c
at>
o) o)
o) o)
co)
e_
d
a 6" (t.
=<
(D -
oo o -o)
(D
-6
o!
c)
E
x-
u, 0,
o- qt
9.
E= (D
o)(D Jis
=' (o x-
= ! o = <(D
€
E-
o )
xo)
F
at
-u
T
(D
J
sO (D+ (19P
o
)
(D
d5_ == -(o Qx=o) g) (Dro)
z.
l\)
f (o
95 6-To! ,\ 6'= . = E
B;-I
-(o'O) F,rbE-*tr8 ii F aco) d U-a:L=
= =
dSI C ==d rC r a 6
6-* =:
ac 6'=-
ts
dF F=J-= *?g ='O) O) (,)
=
orc
diX
l$(D F o(I);1.
**l a,g
3eB Fq* $o)(D g0'# -go- 3q3 o +'ua*a€i5g-ilB 5=c*< lo)(/)6' =_; q r r , -J,
=se
63
o\
B
or
-T'l
H-
fr lq6-tD -YA o =.(/, = $(E eg)=
, r
A'
6 or'd 5qE =u -
s gE Fe "--5 €s F3 HB q 6'= '-F d(o **$
n-i
" E 4.6 BR \oc)o\ ...'o
-.3P
r'.)
o-o $(Dj
o\
;3
' =ilt
i:
r d
d^<
--q-
o-dO) a o), :+ G)
s
5
\o o\
J
(D
ot
o
F
-g
m{ z,>
G)!
EZ Fx 2Z Z,d z.v
Jlr
tsF m{ v>
\o lq (!
c, z, =c
-u
72, Olv
i
\0
T' m z, .trm
3 (,l
qd g) (o sd or= f
Ft (--o(D f= c= lq rt =(oq) -=
o)
= ,r\ tD o) re t3
= .e. (D
3 o
r5
I
oo oo
lq
tq te
i
19 I
J-
l-l
:lT x(D
9
!^
E 5
EF
J
*oq eo)
(D
Pd
=5 o)='
(o
e.6
i{
o) o)
50) !9. 5 xa ^o) $qi J=
6P
gp
;r
(D
qH
(t
.4.
6q c)=
A)
5
50='o) :i O)
(D
3il lD (/)
-o
o):f 5.(f
g) s)
EE o6 -= ':'(')
5
(D
cg, pil 3.< stD
(O
a-5
q)
B+
€ g)
-o)
L(o
d=E F $-.-E-g A.EBS Eg SE
sFg_a 8 3.6
dsE -E il .dsg =d
o)
or
PP asd e +E \='E'Tr -fl
EO
g
-<.re.
qi
og)
aq.d E ot=
ot o,
\o
ET
6a a(o
Ed o)3
=J -o !) .o=.
(lt5
(o -co) 'ot o) ret u)
o\
=TT d(D
a
=*e +q o o)60) =tD= :f I
e-{=
dEE Lc-J
-{ (Dqr
o)oi
ix.5 =(u (D (tt
6(t) 50_
(l)_ i5 =
(o c J (o
6g o7 N)
sP O (>
o b o o
ff*Pt
6e = -@tE; =€ 5 d ;.E gg'E $= s s_ 389
)J
cn
s b t\)
P t\)
__t (.'l
b
O
_o
sal 4H '-FgH
3sa = "dE$ ==E qtt-= ii9$ eF Sli* E p =e€q g SUE sF = S= 5 ddg 1qilAE 9e * <EE :C qg= FFgflE S 3:E +E € ="= {S O.rJ H
-o
co)
(O
o)e Au, co)
(I)
\o
= ctt =-'o) c =
PEII{GADILAN I{EGERI MUARO Jln. Prof. M. Yamin, SH. No. 51 Muaro - Sijunjung Telp. 0754 - 20066 Fax.2OO55. (27511)
SURAT KEPUTUSAN WAKIL KETUA PENGADILAN NEGERIMUARO
Nomor
:
19 ISKIWKPN/||/PN.MR110I4
TENTANG TIM PENYUSUNAN RENCANA KINERJA TAHUN 2015 PENGADILAN NEGERI MUARO
WAKIL KETUA PENGADILAN NEGERI MUARO Menimbang
:
'1. Bahwa untuk melaksanakan ketentuan pasal 3 dan 4 Peraturan Menteri
:
Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor PER/9/M.PAN/5I2007 tentang Pedoman Umum Penetapan lndikator Kinerja Utama (lKU) lnstansii Pemerintah;
2.
Bahwa dengan berakhirnya masa Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJM) Tahun 2404-2049, dan dimulainya Rencana Pembangunan Jangka
Menengah (RPJM) Tahun 2004-2009 maka Mahkamah Agung Rl perlu meninjau kembali atau mereview untuk penyempurnaan lndikator Kinerja Utama (lKU); Mengingat
:
1. Undang-undang Nomor:31 Tahun 1997 tentang Peradilan Militer; 2. Undang-undang Nomor : 3 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua Atas
3. 4. 5. 6. 7.
Undang-undang N0.14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung;
Undang-undang Nomor : 46 Tahun 2009 tentang Pengadilan Tindak Pidana Korupsi; Undang-undang Nomor :48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman;
Undang-undang Nomor : 49 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua atas Undang-undang Nomor: 2 Tahun 1986 tentang Peradihn Umum; Undang-undang Nomor : 50 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua atas Undang-undang Nomor:7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama; Undang-undang Nomor : 51 Tahun 1997 tentang Perubahan Kedua atas Undang-undang Nomor:5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara;
B.
Peraturan Pemerintah Nomor:8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja lnstansi Pemerintah; Peraturan Presiden Nomor : 7 Tahun 2005 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2004-2009; 10. Peraturan Presiden Nomor : I Tahun 2005 tentang Kedudukan, Fungsi Struktur 0rganisasi dan Tata Kerja; 11. Peraturan Presiden Nomor:13 Tahun 2005 tentang Sekretarial Mahkamah Agung; 12. Peraturan Presiden Nomor : 14 Tahun 2005 tentang Kepaniteraan Mahkamah Agung;
9.
13. Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor : PER/9/M.PANI5/2007 tentang Pedoman Umum Penetapan lndikator Kinerja Utama (lKU)
Memperhatikan
Hasil Rapat Tanggal 19 Desember 2011 tentang Pembahasan Review lndikator Kinerja Utama (lKU) disinkronisasikan dengan Rencana Srategis (Renstra) Pengadilan Negeri Muaro Tahun 2A1A-2014;
MEMUTUSKAN Menetapkan PERTAMA
Menunjuk dan mengangkat yang namanya tersebut dalam lampiran Keputusan ini sebagai TIM PENYUSUNAN RENCANA KINERJA TAHUN 2015
KEDUA
Penyusunan Rencana Kinerja Tahunan 2015 merupakan perbandingan antara sasaran yang menguraikan indikator kinerja dan target, serta program yang ingin dicapai, sehingga dapat direalisasikan dalam bentuk Dokumen Penetapan Kinerja Tahunan 2015
KETIGA
Dalam rangka lebih menigkatkan efektifitas pelaksanaan keputusanlperaturan ini, Hakim Pengawas Bidang diberikan tugas untuk
a. b. KEEMPAT
:
Melakukan review atas capaian kinerja setiap satuan kerla dalam rangka meyakinkan keandalan informasi yang disajikan dalam laporan akuntabilitas kinerja Melakukan evaluasi terhadap keputusanlperaturan ini dan melaporkan kepada Ketua Pengadilan Negeri Muaro
Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan, dengan ketentuan apabila dikemudian hari terd apat kekel iruan akan diperbaiki sebagaimana mestinya. DITETAPKAN PADA TAN W
DI :
MUARO SIJUNJUNG
06
FEBRUARI 2014 NEGERI MUARO
199603 1 002
Tembusan disampaikan kepada Yth
:
1. Ketua Pengadilan Tinggi Padang di Padang. 2. Ketua Pengadilan NegeriMuaro.
Daftar Lampiran
Nomor
PANGKAT GOL 3
4
5
EFENDI, SH NtP. 196401 19198402 1 001
Penata TK. I (lll/d)
Panitera/Sekretaris
EFENDI, SH NrP. 19670705199003 1 0M
Penata TK.l (lll/d
WakilPanitera
ERITASRIZAL, SH NrP. 19710907199303 1 001
Penata TK.l (lllld)
1
2
3
: 19lSl(WKPN/ll/PN.MRl2014
KETERANGAN
NAMA/NIP
2
Surat Keputusan Ketua Pengadilan Negeri Muaro
JABATAN
NO
1
:
RUANG
)
WakilSekretaris
NEGERI MUARO
199603 1 002
-oz
T-U q)(D
-.
q
="
=' d6 -x-
o) o)
o)
a< =
=
o)
o) (n
-o
E
g
E(D
g) -U'
= <(D
E
c cU)
(D-
a
P.
9)
o)
=
= (D
O-T T-U ' (D (D o) (D-rtro
=H3*6 E g) e(D ) =#' l-s T
gE S3-E E q) r:f :-=
6g $qt
FE 5e- 9!q
*,E
eD' {x
Stisq-uCn-u
-c(D(D '_-l})c) .AF-('O) o-aE=. o)(D(D===(D
xe q B p
otdAr
rrrct
-u x @-ll
-l c co) =
q)
:J (o F
q
o)
'= (o
q)
= sID
4 an
E-(D o)
;l-
3 (D
7#
(o = o)
cx g)
(D
(D
-94-
g =o) gE 6@
-oo)
dtrs cD ttt
o)^
Ni(u =(Do)q) -ur=O)
H -
gd
-o-E
B-dq co
sE
*(D
9.xg)=
o)
=
dor-h5= (nlgd d$;I
JU'
Pd=v U
E.e*v (D-=m J-N-
==& b6E
sss AJ4A
O O
s
OOO
O
>e
:e
ooo
bs:<
o
-z
c)
:sH=q
€-8.=
rE_9= dorq ==!?-l *lPm
= =U'
IAAI
-
2.6'=A
L)
OOO OAO
o)
,B€ 6 P grP" =
=_
G)
4 z. m
7
L
N'
o .-t
?
t\t
o A
s OOO
ooo
sss OOO OOO >R:S>e
ooo OOO
sss
OOO oo(>
sss JJAJ
O
so
OOO OOO
O O
OOO ooo
<3
ss>e s
sss
O
s
< E g (D J-J-
g,A
6'< =-(D 3A
E a..-C'; 3
EE TI (D(D(D-
*.= E,= l"Fnlx
F ii.o-
*J
C)
I
=(D
=qE
5E! cc(D
6-E ff EfiEE*
= <(D
ol -:+= -.^-+ o)xo)o) (/1'
TD
=J-=
=(t
&P a:-
sr' =: 6t F
3Fq &E-3d *(n"^ut-f+ \u (D (D i"i
o)
aS** €-; E+-E E E dE
E-Fp aq E .3cE a-=
(o aX o =-= g aaa ab O)rco)o)= x o) -f,To,
3-< c9)
=-.: -o 6H =..3* *E g il Ea 6 d *ea.
$ E
E(D
=x-
o)a) (t-
g:t =(o=a=
6' o5 o) a o)
(D
q)_
:-
dql o)hi J=
-=
(D
o)-ro)J o) =. c,(n J
r^ =o)'X r
+-
(o =
-
..fJ-
o) 6is +o) 6i f
=
n)
J
E
*G- :d o)= =-
5
(/)
Eg ot (xl
3= F*F*d-
= >x i.3 E *E Aild FE (n (D = = = 6".^-5.!e_dg.6i -o(/)-cnr-u> (D (D g 3 -E J c) E J^ ^
lDolo)$!+ =.r d:=
(D
6-- 39€a Eq E s t:3 O ot (u
F + oi
.6. $ -€ S'or
3-q= sx F S;35a * s =E t -€' f,e'EaEd
!l JI
E A o E d
d g 3E gFS.-SdF 3B'9=9Xg = H *EH FgE
ie
s + ;*s#qF o' il r:BE*! g
r+ OO OO
ss
ooo OOO
oo OO
o O
AJI
AIIAJ
ooo
ss>e
OOAOO
oo OO
O O
ooo ooa
AJJ
oo=oo AOYOO
oo OA
O O
o(fo ooo
OO OO
o O
ooa OOO
S:S
s>e
:Rbe
ss
s
s
s
s
sss AI
sss AA..l
;€be>e
=
3
c> be
OOO
t+ ;1
o-=(o (D(Do =-a
o- gg o-3 sa€E
O
sss
; sq x
E = -E E$"; g F g+ +€i (l) -o
oc)
OO
i
ss
e-H,
IJ
OOO
ooo sss
ooooc>
sssss
ssS.-es AJJAA
OOOOO OOOOO
sssss AIAAJ
OOAOO (foooo
;e;e;S;eae
AI
,/*^,\,^\
@ qVg
\3d7
PH,I\GAI}ILAF{ I{EGtrRT MUARO Jln. Prof, M. Yamin, SH. No. 51 Muaro - Sijunjung Telp. 0754 - 20066 Fax.20065. (27511)
ST]RAT KEPUTUS$I WAKIL KETUA PENGADILAN NEGERI MUARO Nomor : 02/SIilWK/I/PN.MR2012
TENTANG RENCANA STRATEGIS TAHT]N 2OIO.2AI4 PENGADILAN NEGERI MUARO
WAKIL KETUA PENGADILAN Menimbang
NEGERI MUARO
Bahwa dalam rangka melaksanakan Surat Edaran Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor : 11 Tahun 2011 dan Nomor : 29 Tahun 2010 tentang Penyampaian Laporan Akuntabilitas Kinerja Tahun 2011 dan Dokumen Penetapan Kinerja Tahun 2012 serta Instruksi Presiden Nomor : 5 Tahun 2004 tentang Peny.usunan Dokumen Penetapan Kinerja untuk itu perlu menuqiuk Tim Penyusunan Laporan Akuntabilitas Kinerj a Pengadilan Negeri Muaro
Menggingat
1. Undang-undang Nomor : 3 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-undang No.14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung; 2. Undang-undang Nomor : 46 Tahun 2009 tentang Pengadilan Tindak PidanaKorupsi; 3. Undang-undang Nomor : 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman; 4. Undang-undang Nomor : 49 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua atas Undang-undang Nomor : 2 Tahun 1986 tentang PeradilanUmum; 5. Peraturan Pemerintah Nomor : 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja lnstansi Pemerintah; Presiden Nomor : 7 Tahun 2005 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2004-2009; 7. Peraturan Presiden Nomor : 9 Tahun 2005 tentang Kedudukan, Fungsi Struktur Organisasi dan Tata Kerja; 8. Peraturan Pemerintah Nomor : 13 Tahun 2005 tentang Sekretariat Mahkamah Agung; 9. Peraturan Presiden Nomor : 13 Tahun 2005 tentang Sekretariat Matrkamah Agung RI; l0.Peraturan Presiden Nomor : 14 Tahun 2005 tentang Kepaniteraan Mahkamah Agung.
6. Peraturan
Memperhatikan
\ nd*g
\
Republik\Indon"riu Nomor : 1. Surat Sekretaris Mahkamah 552lSEK/0llXIIl2011 Tanggal 19 Desember 2OI1 tentang Penyampaian L,AKIP Tahun 2011 danDokumen Penetapan Kinerja Tahun 2012. 2. Surat Edaran Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokasi Nomor : 11 Tahun 2}ll tentang Penyampaian Laporan Akuntabilitas Kineria Tahun 2011 dan Dokumen Penetapan Kinerja Tahun 2012.
MEMUTU
S
KAN
PERTAMA
Mengangkat dan menunjuk nama-nama yang tersebut dalam daftar lampiran Kepufusan ini sebagai Tim Penyusunan Rencana Strategis @enstra) 2010 - 2014 PengadilanNegeri Muaro.
KEDUA
Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan.
KETIGA
Apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam Keputusan ini akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.
KEEMPAT
Salinan Keputuqan ini diberikan kepada yang bersangkutan untuk diketahui dan dilaksanakan sebagaimana mestinya.
DITETAPKAN DI PADA TANGGAL
WAKIL KETUA
MUARO SIJUNJTING 11 JANUARI2Ol2 NEGERI
\":
MUARO
d\.'E
I i,fi
A, SH 992122001
Tembusan disampaikan kepada Yth : 1. Ketua Mahkamah Agung RI di Jakarta. 2. Sekretaris Mahkamah Agung RI di Jakarta. 3. Ketua Pengadilan Tinggi Padang di Padang. 4. Wakil Ketua Pengadilan Negeri Muaro. 5. Yang bersangkutan.
\
Daftar
Lampiran
:
Surat Keputusan Wakil Ketua Pengadilan Negeri Muaro Nomor :
02lsI(wK/ItPN. MR/20 I 2 NO
NAMA / NIP
I
2
I
HELMI,SH
PANGKAT GOL"
JABATAN
KETERANGAN
RUANG
2. J.
196012051981032004 EFENDI, SH 0400581 18 ERITASRIZAL, SH 19710907199303r001
4
J
5
Penata TK.
I (III/d)
Panitera/Sekretaris
Ketua
Penata TK.
I Glfid)
Wakil Panitera
Anggota
TIM
Wakil Sekretaris
Anggota
TIM
Penata
(IVc)
DITETAPKAN DI PADA TANGGAL WAKIL KETU
MUARO 11
TIM
SIJT]NJI.'NG
JANUARI2Ol2 NEGEzu MUARO
A, SH 12 2 001
)Z=-A-{\
@
Jln. Prof. M. Yamin, SH. No. 51 Muaro - Sijunjung Telp. 0754 - 20066 Fax.2OO55. (27511)
w
SURAT KEPUTUSAN KETUA PENGADILAN NEGERI MUARO Nomor : 01 /SK/KPN/IIIPN.MRI2015
TENTANG PENUNJUKAN TIM PENYUSUNAN LAPORAN AKUNTABILITAS KINERJA INSTANSI PEMERINTAH PENGADILAN NEGERI MUARO
KETUA PENGADILAN NEGERI MUARO
Bahwa dalam rangka melaksanakan Surat Edaran Menteri Negara
Menimbang
Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor : 23 Tahun
2012 tentang Penyampaian Laporan Akuntabilitas Kinerja
Instansi
Pemerintah (LAKIP) 2014 dan Dokumen Penetapan Kinerja 2015 serta Instruksi Presiden Nomor : 5 Tahun 2004 tentane Penyusunan Dokumen Penetapan Kinerja untuk itu perlu menunjuk Tim Penyusunan Laporan Akuntabilitas Kinerj a Pengadilan Ne geri Muaro 1. Undang-undang Nomor : 3 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-undang No.14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung; 2. Undang-undang Nomor : 46 Tahun 2009 tentang Pengadilan Tindak Pidana Korupsi; 3. Undang-undang Nomor : 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman; 4. Undang-undang Nomor : 49 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua atas Undang-undang Nomor : 2 Tahun 1986 tentang Peradilan Umum; 5. Peraturan Pemerintah Nomor : 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah; 6. Peraturan Presiden Nomor : 7 Tahun 2005 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2004-2A09; 7. Peraturan Presiden Nomor : 9 Tahun 2005 tentang Kedudukan, Fungsi Struktur Organisasi dan T ata Kerj a; 8. Peraturan Pemerintah Nomor : 13 Tahun 2005 tentang Sekretariat Mahkamah Agung; 9. Peraturan Presiden Nomor : 13 Tahun 2005 tentang Sekretariat Mahkamah Agung RI; l0.Peraturan Presiden Nomor : 14 Tahun 2005 tentang Kepaniteraan Mahkamah Agung.
Mengingat
Memperhatikan
:
1. Surat Sekretaris Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor : 355A/SEK/KU.KU.01/1112014 Tanggal 28 Nopember 2014 tentang Penyampaian Laporan Akuntabilitas Kinerj a Instansi Pemerintah (LAKIP) Tahun 2014 danDokumen Penetapan Kinerja Tahun 2015. 2. Instruksi Presiden Nomor: 7 tahun 1999 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah serta DIKTUM KETIGA Instruksi Presiden Nomor: 5 tahun 2004 mengenai Penyusunan Dokumen Penetapan Kinerja .
MEMUTUSKAN PERTAMA
Mengangkat dan menunjuk nama-n:lma yang tersebut dalam daftar lampiran Keputusan ini sebagai Tim Penyusunan Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi PemerintahPengadilan Negeri Muaro.
KEDUA
Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan.
KETIGA
Apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam Keputusan ini akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.
KEEMPAT
Salinan Keputusan ini diberikan kepada yang bersangkutan untuk diketahui dan dilaksanakan sebagaimana mestinya.
DITETAPKAN DI PADA TANGGAL
MUARO SIJUNJUNG 09 FEBRUARI 2OI5 NEGERI MUARO
'K\:;
Tembusan disampaikan kepada Yth : 1. Ketua Mahkamah Agung RI di Jakarta. 2. Sekretaris Mahkamah Agung RI di Jakarta. 3. Ketua Pengadilan Tinggi Padang di Padang. 4. Kefua PengadilanNegeri Muaro.
Daftar Lampiran
:
Surat Keputusan Ketua Pengadilan Negeri Muaro Nomor : . 01 /SK/KPN/IIIPN.MR/2015
NO
NAMA / NIP
PANGKAT GOL. RUANG
JABATAN
KETERANGAN
1
2
3
5
TK.(IV/b)
4 Ketua Pengadilan
I (IIYd)
Panitera/Sekretari
1
2.
HERRY SURYAWAN, SH 19670906t992t2r001 EFENDI, SH
Pembina
Penata TK.
196401 191984021001
S
I (IIYd)
J.
EFENDI, SH 196707451990031004
Penata TK.
4.
ERITASRIZAL, SH
Penata
TK.I (IIYd)
Wakil Sekretaris
Wakil Panitera
Penata
TK. I (IIIld)
Panitera Muda Hukum
I (III/d)
Panitera Muda Perdata Panitera Muda
197t0907799303 1001 5.
6.
RICKY HANDIKO PUTRA, SH 19710930t99343r402 ARLIS BAIRTA, SH
Penata TK.
196203281984031003 7.
BAGINDA SULTAN FIRMANSYAH, SH
Pelindung/ Panasehat Ketua
Penata
TK.I (III/d)
Koordinator administrasi teknis Koordinator administrasi umum Anggota
Anggota Anggota
Pidana
r9750825199403 1003 8. 9.
NURLAILI. A 19s942nt9780t2001 M. YATIM
Penata Muda Penata Muda
AMSALMAN.
TK. I
(rrvb)
t96512311986031034 10.
TK. I
fiII/b)
Penata
Muda (IIVa)
196108231981031004
DITETAPKAN DI PADA TANGGAL
Kepala Urusan Umum Kepala Urusan Keuangan
Anggota
Kepala Urusan Kepegawaian
Anggota
Anggota
MUARO SIJLTNJT]NG
09
FEBRUARI
N NEGERI MUARO
,SH 121001
2AT5
