LAPORAN AKUNTABILITAS KINERJA INSTANSI PEMERINTAH ( LAKIP )

LAPORAN AKUNTABILITAS KINERJA INSTANSI PEMERINTAH ( LAKIP ) TAHUN 2015

BADAN KETAHANAN PANGAN DAN PELAKSANA PENYULUHAN PERTANIAN, PERIKANAN DAN KEHUTANAN (BKP5K)

TAHUN 2016

KATA PENGANTAR

Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah ( LAKIP ) ini merupakan Implementasi dari Instruksi Presiden RI ( INPRES ) Nomor 7 Tahun 1999 Tentang Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah ( LAKIP ). Inpres tersebut mewajibkan setiap

Instansi

Pemerintah

sebagai

unsur

penyelenggara

negara

untuk

mempertanggung jawabkan pelaksanaan tugas pokok, fungsi dan kewenangannya dalam pengelolaan sumberdaya dengan didasarkan pada suatu Rencana Strategis ( RENSTRA ) yang telah ditetapkan. LAKIP Badan Ketahanan Pangan Dan Pelaksana Penyuluhan Pertanian, Perikanan dan Kehutanan (BKP5K) Kota Pagar Alam Tahun 2015 ini merupakan laporan untuk memenuhi kewajiban untuk mempertanggungjawabkan keberhasilan dan kegagalan satuan kerja dalam mencapai tujuan dan sasaran dalam melaksanakan tugas dan fungsi pada Tahun Anggaran 2015, sesuai dengan visi dan misi yang ditetapkan dalam Rencana Strategis Badan Ketahanan Pangan dan Pelaksana Penyuluhan Pertanian, Perikanan dan Kehutanan (BKP5K) Kota Pagar Alam. Dalam LAKIP ini disampaikan berbagai keberhasilan yang telah dicapai merupakan hasil kinerja, dari aparatur Badan Ketahanan Pangan dan Pelaksana Penyuluhan Pertanian, Perikanan dan Kehutanan (BKP5K) dengan mitra kerja para pelaku agribisnis ketahanan pangan. Hasil kerja ini menjadi motivasi kedepan yang lebih inovatif dan kreatif untuk meningkatkan kinerja, kekurangan yang dialami untuk menjadi instropeksi terhadap kebijakan ke depan sebagai bahan masukan berharga bagi aparatur

Badan Ketahanan Pangan dan Pelaksana Penyuluhan

Pertanian, Perikanan dan Kehutanan (BKP5K) Kota Pagar Alam. Kepada semua pihak yang telah membantu penyusunan LAKIP ini diucapkan terima kasih, semoga hasil kerja kita ini berguna bagi kita semua untuk kesejahteraan masyarakat.

Pagar Alam, Januari 2016 Kepala Badan Ketahanan Pangan dan Pelaksana Penyuluhan Pertanian, Perikanan dan Kehutanan (BKP5K) Kota Pagar Alam

Ir. Prima Dina Surya Rozak NIP. 195805161986031001

i

BAB I PENDAHULUAN 1.1 Latar Belakang Good Governance merupakan prasyarat bagi setiap pemerintahan untuk mewujudkan aspirasi masyarakat dan mencapai tujuan serta cita–cita bangsa bernegara. Setiap organisasi publik diharuskan lebih terbuka dan dapat memberikan tranparansi dalam pelaksanaan tugas pokok dan fungsinya. Inpres Nomor 7 Tahun 1999 tanggal 30 September 1999 tentang Akuntabilitas Kinerja Intansi Pemerintah dikeluarkan sebagai wujud pengembangan dan penerapan sistem pertanggung jawaban yang tepat, jelas dan legimate, Intrumen yang digunakan intansi pemerintah dalam memenuhi kewajiban untuk mempertanggungjawabkan keberhasilan dan kegagalan Pelaksanaan misi organisasi adalah sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah

yang terdiri dari berbagai komponen yang merupakan satu

kesatuan yaitu : perencanaan strategik, perencanaan kinerja, pengukuran kinerja dan pelaporan kinerja. Rencana Kerja Satuan Kerja Perangkat Daerah (Renja SKPD), yang disebut juga Rencana Pembangunan Tahunan Satuan Kerja Perangkat Daerah adalah merupakan dokumen Perencanaan Pembangunan Satuan Kerja Perangkat Daerah untuk masa periode 1 (satu) Tahun. Rencana Kerja SKPD ini disusun berdasarkan Undang-undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang sistem perencanaan Pembangunan Nasional, Undang-undang Nomor 32 tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah dan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008

tentang

tahapan,

tatacara

penyusunan,

pengendalian

evaluasi

pelaksanaan rencana pembangunan daerah. Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah ( LAKIP ) merupakan kewajiban setiap Satuan Kerja termasuk Badan Ketahanan Pangan dan Pelaksana Penyuluhan Pertanian, Perikanan dan Kehutanan (BKP5K) Kota Pagar Alam untuk mempertanggungjawabkan

keberhasilan dan

kegagalan pelaksanaan misi instansi dalam mencapai sasaran dan tujuan yang

telah ditetapkan. Kinerja Instansi Badan Ketahanan Pangan dan Pelaksana Penyuluhan Pertanian, Perikanan dan Kehutanan (BKP5K) Kota Pagar Alam merupakan gambaran mengenai tingkat pencapaian sasaran ataupun tujuan Badan Ketahanan Pangan dan Pelaksana Penyuluhan Pertanian, Perikanan dan Kehutanan (BKP5K) Kota Pagar Alam sebagai penjabaran dari visi, misi dalam Perencanaan Strategis

( RENSTRA ) Pemerintah Kota Pagar

Alam. Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah ( LAKIP ) Badan Ketahanan Pangan dan Pelaksana Penyuluhan Pertanian, Perikanan dan Kehutanan (BKP5K) Kota Pagar Alam memiliki fungsi sebagai sarana dalam menyampaikan pertanggungjawaban kinerja kepada Steakholders ( Walikota, DPRD dan Masyarakat ) dan juga merupakan sarana evaluasi atas pencapaian kinerja dalam upaya memperbaiki kinerja di masa yang akan datang.

1.2. Dasar Pelaksanaan : LAKIP

Badan Ketahanan Pangan dan Pelaksana Penyuluhan

Pertanian, Perikanan dan Kehutanan (BKP5K) 2015 disusun berdasarkan beberapa landasan sebagai berikut : (1). Landasan Idil yaitu Pancasila, (2). Landasan Konstitusional yaitu UUD 1945, (3). Landasan Operasional : 1. Undang-undang Nomor 28 Tahun 2000 tentang Penyelenggara Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 75; Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851); 2. Undang-undang Nomor 8 Tahun 2001 tentang Pembentukan Kota Pagar Alam Lakip BKP5K Tahun 2014

2

3. Undang-undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomr 47 ; Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286); 4. Undang-undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang

Perbendaharaan

Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5; Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355); 5. Undang-undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan dan Tanggungjawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66; Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400 ); 6. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang

Pemerintahan

Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437 ); sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang – Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844); 7. Undang-undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Keuangan

antara

Pemerintah

Pusat

dan

Perimbangan

Pemerintah

Daerah

(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126; Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438); 8. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140; Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578); 9. Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2005 tentang Pedoman penyusunan dan penerapan standar pelayanan minimal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 150; Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4585); 10. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Laporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Lakip BKP5K Tahun 2014

3

Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 25; Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4614 ); 11. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 21; Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4817); 12. Instruksi Presiden Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2004 tentang Percepatan Pemberantasan Korupsi; 13. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 29 tahun 2014 Tentang Sistem Akuntabilitas Instansi Pemerintah 14. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi nomor 53 Tahun 2014 Tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu Atas Laporan Kinerja. 15. Peraturan Daerah Kota Pagar Alam Nomor 5 Tahun 2003 tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Perangkat daerah Kota Pagar Alam. 16. Peraturan Daerah Kota Pagar Alam nomor 03 Tahun 2008 Tentang Pembentukan dan Tata Kerja Lembaga Teknis Daerah Kota Pagar Alam. 17. Peraturan Walikota Pagar Alam Nomor 30 Tahun 2009, Tentang Rincian

Tugas Pokok dan fungsi Badan Ketahanan Pangan dan

Pelaksana Penyuluhan Pertanian, Perikanan dan Kehutanan

1.3 Kewenangan Badan Ketahanan Pangan dan Pelaksana Penyuluhan Pertanian, Perikanan dan Kehutanan (BKP5K) Kota Pagar Alam

Kewenangan Badan Ketahanan Pangan dan Pelaksana Penyuluhan Pertanian, Perikanan dan Kehutanan (BKP5K) Kota Pagar Alam dapat Lakip BKP5K Tahun 2014

4

dijabarkan melalui Tugas Pokok dan Fungsi (TUPOKSI) Badan Ketahanan Pangan dan Pelaksana Penyuluhan Pertanian, Perikanan dan Kehutanan (BKP5K) Kota Pagar Alam. Berdasarkan Peraturan Walikota Pagar Alam nomor 30 Tahun 2009 TUPOKSI Badan Ketahanan Pangan dan Pelaksana Penyuluhan Pertanian, Perikanan dan Kehutanan (BKP5K) Kota Pagar Alam adalah sebagai berikut :

A. Sekretariat Sekretariat dipimpin oleh seorang Sekretaris, mempunyai tugas melaksanakan

dan

menyelenggarakan

koordinasi,

perencanaan,

administrasi umum, perlengkapan, keuangan, kepegawaian, pembinaan dan mengkoordinir kegiatan bidang-bidang Dalam menyelenggarakan tugas pokoknya, maka sekretaris mempunyai fungsi : a. Pembantuan kebijakan Kepala Badan dalam bidang tugasnya b. Pelaksanaan pengelolaan urusan umum meliputi surat menyurat, rumah tangga, keprotokalan, kearsipan dan dokumentasi c. Pelaksanaan pengelolaan administrasi perlengkapan d. Pelaksanaan pengelolaan administrasi keuangan e. Pelaksanaan pengelolaan administrasi kepegawaian f. Pelaksanaan Koordinasi dan Pembinaan kegiatan unit kerja; dan – g. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Badan, sesuai dengan tugas dan fungsi.

A. 1. Sub Bagian Umum Sub bagian umum dipimpin oleh seorang kepala sub bagian mempunyai tugas sebagai berikut : a. Menyusun rencana dan program kerja serta melaksanakan urusan tata usaha umum

Lakip BKP5K Tahun 2014

5

b. Memberikan pelayanan dan pengaturan surat-menyurat kepada bidang-bidang di lingkungan Badan Ketahanan Pangan dan Pelaksana Penyuluhan Pertanian, Perikanan dan Kehutanan c. Melaksanakan urusan perjalanan dinas, kearsipan, keprotokolan, di lingkungan Badan Ketahanan Pangan dan Pelaksana Penyuluhan Pertanian, Perikanan dan Kehutanan d. Melaksanakan ketertiban, kebersihan Badan Ketahanan Pangan dan Pelaksana Penyuluhan Pertanian, Perikanan dan Kehutanan e. Menyusun pengembangan pegawai dan pengelolaan administrasi f. Melaksanakan tugas lain yang diberikan sekretaris, sesuai dengan tugasnya.

A. 2. Sub Bagian Perencanaan dan Pelaporan Sub bagian Perencanaan, dan Pelaporan dipimpin oleh seorang kepala sub bagian mempunyai tugas sebgai berikut : a.

Menyusun rencana kerja dan program kegiatan di bidang ketahanan pangan dan pelaksana penyuluhan pertanian, perikanan dan kehutanan

b.

Melaksanakan koordinasi program kegiatan antar bidang pada Badan Ketahanan Pangan dan Pelaksana Penyuluhan Pertanian, Perikanan dan Kehutanan

c.

Melakukan monitoring evaluasi program dan kegiatan pengembangan ketahanan pangan dan pelaksana penyuluhan pertanian, perikanan dan kehutanan

d.

Mengidentifikasi permasalahan di bidang Ketahanan Pangan dan Pelaksana Penyuluhan Pertanian, Perikanan dan Kehutanan

e.

Menyusun renstra dan rencana kerja tahunan (RKT), penetapan kinerja (tapkin) dan menyusun lakip

f.

Melaksanakan tugas lain yang diberikan atasan sesuai dengan bidang tugasnya.

A. 3. Sub Bagian Keuangan a. Menyusun rencana anggaran keuangan, belanja rumah tangga dan mengelola administrasi keuangan serta pertanggungjawaban keuangan


6

b.

Melaksanakan koordinasi dengan instansi terkait dalam pengadaan tanda terima bukti setoran pajak

c.

Menyusun laporan keuangan secara berkala dan laporan kepada atasan

d.

Mengelola dan menyimpan dokumen keuangan Badan Ketahanan Pangan dan Pelaksana Penyuluhan Pertanian, Perikanan dan Kehutanan

e.

Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh atasan, sesuai dengan bidang tugasnya.

B. Bidang Penyuluhan dan Diklat Pertanian Bidang Penyuluhan dan Diklat Pertanian mempunyai tugas menyiapkan bahan perumusan kebijakan teknis dan operasional dalam bidang penyuluhan pertanian, perikanan dan kehutanan, melaksanakan penyusunan program dan programa penyuluhan, monitoring, evaluasi dan pelaporan kegiatan penyuluhan. Untuk melaksanakan tugas yang dimaksud bidang penyuluhan dan diklat pertanian, menyelenggarakan fungsi : a. Merumuskan kebijakan teknis program penyuluhan pertanian, perikanan dan kehutanan bekerja sama dengan instansi terkait b. Meningkatkan kualitas penyuluh, PNS, Swadaya dan swasta melalui pembelajaran yang berkelanjutan c. Penyiapan perumusan rencana program /kegiatan dan programa penyuluhan d. Penyusunan laporan hasil kegiatan e. Pengkoordinasiaan penyiapan bahan rapat koordinasi dengan berbagai sektor f. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Badan, sesuai dengan bidang tugas dan fungsinya.

B.1. Subbidang Kelembagaan dan Penyuluhan Pertanian Subbidang kelembagaan dan penyuluhan pertanian mempunyai tugas sebagai berikut : a. Melaksanakan

pendataan

dan

menataan

penyuluh

pertanian,

perikanan dan kehutanan Lakip BKP5K Tahun 2014

7

b. Menyusun program penyuluhan pertanian, perikanan dan kehutanan c. Melaksanakan pembinaan kepada penyuluh pertanian, perikanan dan kehutanan petani dan lembaga tani d. Menyediakan

dan

menyebarkan

informasi

teknologi,

sarana

produksi, pembiayaan dan pasar e. Memfasilitasi pengembangan kelembagaan dan kemitraan pelaku utama dan pelaku usaha f. Menyusun rencana kegiatan pengembangan kelembagaan tani yaitu kelompok tani, GAPOKTAN, P4S, KOPTAN dan asosiasi lainnya g. Menginventarisasi permasalahan dan upaya pemecahannya h. Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh kepala bidang sesuai dengan tugasnya.

B.2. Subbidang Pengembangan SDM dan Diklat Pertanian Subbidang pengembangan SDM dan diklat pertanian mempunyai tugas sebagai berikut : a. Melaksanakan pelatihan bagi penyuluh dan petani b. Mengembangkan metodologi penyuluh dalam sistem penyuluhan pertanian, perikanan dan kehutanan c. Memfasilitasi peningkatan kualitas penyuluh dengan pembelanjaan secara berkelanjutan d. Menumbuhkembangkan

kepemimpinan,

kewirausahaan

serta

kelembagaan pelaku utama dan pelaku usaha e. Melaksanakan kegiatan pertemuan teknis temu lapangan dan metode penyuluh lain bagi pelaku utama dan pelaku usaha f. Memfasilitasi pos penyuluhan dusun dan kelurahan g. Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh kepala bidang, sesuai dengan tugasnya.

C. Bidang Teknologi dan SDA Pertanian Bidang

teknologi

dan

sda

pertanian

mempunyai

tugas

pengembangan teknologi pertanian dan sumber daya alam pertanian, Lakip BKP5K Tahun 2014

8

perikanan dan kehutanan. Untuk melaksanakan tugas Bidang Teknologi dan SDA Pertanian meyelenggarakan fungsi : a. Melaksanakan pengumpulan, pengelolaan dan penyebaran materi penyuluhan pertanian, perikanan dan kehutanan b. Penyedian dan penyebaran informasi teknologi Badan Ketahanan Pangan dan Pelaksana Penyuluhan Pertanian, perikanan dan Kehutanan c. Menggali dan menumbuhkembangkan potensi SDA pertanian, perikanan dan kehutanan d. Melaksanakan pembinaan pengembangan kerja sama kemitraan pengelolaan kelembagaan, sarana dan prasarana serta pembiayaan penyuluhan e. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Badan sesuai bidang tugas dan fungsinya

C.1 Subbidang Peningkatan Teknologi Pertanian Subbidang Peningkatan Teknologi Pertanian mempunyai tugas sebagai berikut : a. Mengurus dokumentasi teknologi anjuran b. Melaksanakan pembinaan, bimbingan, penerapan teknologi anjuran c. Memfasilitasi penyelenggaran teknologi yang diperlukan d. Mengembangkan dan melakukan bimbingan terapan teknologi produksi e. Pendataan, pemantauan operasional serta pengadaan alat-alat pertanian (Alsintan) f. Melaksanakan percontohan dan demonstrasi plot g. Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Bidang sesuai dengan tugasnya

C.2 Subbidang Peningkatan SDA dan Agribisnis Subbidang Peningkatan Teknologi Pertanian mempunyai tugas sebagai berikut : Lakip BKP5K Tahun 2014

9

a. Mengembangkan dan pembinaan usaha tani dan pola agribisnis b. Merekomendasikan komoditas unggulan spesifik lokasi c. Pemantauan penggunaan sarana produksi d. Pemantauan dan pengendalian bencana alam di lahan pertanian e. Memberdayakan dan pemanfaatan fungsi brigade proteksi tanaman f. Merekomendasikan konservasi tanah, air serta sumber daya alam hayati dan ekosistemnya g. Pencegahan alih fungsi lahan sawah h. Pendataan perluasan areal tanam dan peruntukan lahan pertanian i. Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh kepala bidang sesuai dengan tugasnya.

D. Bidang Kewaspadaan dan Keamanan Konsumsi Pangan Bidang

Kewaspadaan

dan

keamanan

konsumsi

pangan

mempunyai tugas pengawasan, pemantauan, pengadaan distribusi bahan pangan. Untuk melaksanakan tugasnya bidang kewaspadaan dan konsumsi pangan menyelenggarakan fungsi : a. Menyusun recana kerja di Bidang Kewaspadaan dan Keamanan Konsumsi Pangan. b. Melaksanakan

pengawasan,

pemantauan

terhadap

pengadaan,

pengelolaan dan distribusi bahan pangan. c. Mengkoordinasikan terhadap Bidang Kewaspadaan dan Keamanan Konsumsi Pangan upayapencegahan dan peneggulangan gejala kekurangan pangan. d. Menganalisa

terhadap

penyediaan

distribusisistem

kewaspaan

pangan dan gizi. e. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh kepala badan, sesuai dengan tugas dan fungsinya.

D.1. Subbidang Kewaspadaan Pangan Subbidang Bidang Kewaspadaan Pangan mempunyai tugas : a. Menyusun rencana kerja di bidang kewaspadaan pangan Lakip BKP5K Tahun 2014

10

b. Melaksanakan pengawasan dan pemantauan, pengadaan, pengelolaan dan distribusi bahan pangan c. Mengevaluasi dan mengkaji distribusi persedian pangan d. Mengantisipasi kekurangan pangan pada masyarakat e. Mengkoordinasikanupaya pencegahan penanggulangan kekurangan pangan (Penanganan Daerah Rawan Pangan) f. Mengadakan koordinasi dengan pihak terkait dalam melaksanakan tugasnya g. Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh kepala bidang sesuai dengan tugasnya.

D.2. Subbidang Keamanan Konsumsi Pangan Subbidang Keamanan Konsumsi Pangan, mempunyai tugas : a. Mengembangkan diversifikasi pangan b. Melaksanakan pemantauan penganekaragaman konsumsi pangan c. Mengendalikan mutu dan keamanan pangan d. Melaksanakan koordinasi dengan pihaklain yang berhubungan dengan tugasnya e. Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh kepala bidang sesuai dengan tugasnya

E. Bidang Ketersedian dan Distribusi Pangan

Bidang ketersedian dan distribusi pangan mempunyai tugas pengawasan dan monitoring ketersedian dan distribusi pangan. Untuk melaksanakan tugasnya, bidang ketersedian dan distribusi pangan menyelenggarakan fungsi : a. Penyusunan rencana kerja dibidang ketersedian dan distribusi pangan b. Melaksanakan

pengawasan,

pemantauan

terhadap

pengasan,

pengelolaan dan distribusi bahan pangan c. Mengkoordinasikan terhadap upaya pencegahan dan penanggulangan gejala kekurangan pangan Lakip BKP5K Tahun 2014

11

d. Menganalisa terhadap penyedian distribusi sistem kewaspadaan pangan dan gizi e. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Badan, sesuai dengan tugas dan fungsinya.

E.1 Subbidang Ketersedian dan Kebutuhan Pangan Subbidang ketersedian dan kebutuhan pangan mempunyai tugas : a. Menyusun rencana kerja di bidang ketersedian dan kebutuhan pangan b. Melaksanakan pemantauan ketersedian dan kebutuhan pangan c. Menyusun bahan koordinasi penanggulangan maslah ketersedian dan kebutuhan pangan d. Mengkaji dan merumuskan kebijakan, ketersedian bahan pangan pokok e. Mengadakan koordianasi dengan pihak terkait yang berhubungan dengan ketersedian dan kebutuhan pangan f. Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Kepala bidang sesuai dengan tugasnya

E.2. Subbidang Distribusi dan Harga Pangan Subbidang Distribusi dan Harga Pangan mempunyai tugas : a. Melaksanakan pemantauan dan pengawsan distribusi pangan b. Melaksanakan monitoring dan mengendalikan harga pangan c. Menyusun bahan koordinasi penanggulangan distribusi dan harga pangan d. Mengadakan kerjasama dengan instansi terkait dalam mengendalikan harga pangan e. Melaksanakan koordinasi dengan pihak lain yang berhubungan dengan tugasnya f. Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh kepala bidang sesuai dengan tugasnya. Lakip BKP5K Tahun 2014

12

F. Kelompok Jabatan Fungsional Kelompok Jabatan fungsional mempunyai tugas melaksanakan tugas sebagian tugas Bapeluh PKK sesuai dengan keahlian dan ketrampilan serta kebutuhan a. Kelompok jabatan fungsional terdiri dari sejumlah tenaga fungsional yang diatur dan ditetapkan berdasarkan peraturan perundangundangan b. Kelompok jabatan fungsional dipimpin oleh seorang tenaga fungsional penyuluh senior yang ditunjuk c. Jumlah tenaga fungsional ditentukan berdasarkan kebutuhan dan beban kerja d. Kelompok jabatan fungsional mempunyai tugas sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

1.4. Sistematika LAKIP Pembuatan LAKIP SKPD Badan Ketahanan Pangan dan Pelaksana Penyuluhan Pertanian, Perikanan dan Kehutanan disusun secara sistematis yang terdiri dari: BAB 1 PENDAHULUAN Pada Bab ini diuraikan tentang latar belakang, maksud dan tujuan penyusunan LAKIP, dasar hukum, kewenangan dan sistematika. BAB 2. PERENCANAAN STRATEGIS Pada Bab ini diuraikan tentang visi, misi, tujuan, sasaran, serta cara mencapai tujuan dan sasaran. BAB 3. AKUNTABILITAS Pada Bab ini diuraikan tentang pengukuran kinerja dan akuntabilitas masing-masing program dan kegiatan. BAB 4. PENUTUP Pada bab ini diuraikan tentang kesimpulan dan saran


13

BAB II PERENCANAAN STRATEGIS 2.1. Penetapan Indikator Kinerja Utama Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Laporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah mewajibkan setiap organisasi pemrintahan, baik di pusat maupun di daerah menyusun laporan keuangan berbasis kinerja. Dalam menyusun laporan keuangan berbasis kinerja diperlukan satuan dan ukuran yang disebut dengan Indikator Kinerja. Perkembangan Indikator kinerja diawali sejak terbitnya Inpres Nomor 7 Tahun 1999 tentang Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah hingga terbitnya Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2008 tentang Pedoman Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintah Daerah. Dalam mengukur keberhasilan atau kegagalan pelaksanaan pemerintahan, perlu memperhatikan Indikator Kinerja Utama (IKU). Indikator Kinerja Utama (IKU) yang sering pula disebut Key Performance Indicator. Dalam ketentuan umum Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor PER/09/M.PAN/5/2007 tanggal 31 Mei 2007 tentang Pedoman Umum Penetapan Indikator Kinerja Utama disebutkan Kinerja Instansi Pemerintah adalah gambaran mengenai tingkat pencapaian sasaran atau tujuan instansi pemerintah yang mengindikasikan tingkat keberhasilan dan kegagalan pelaksanaan kegiatan sesuai dengan program dan kebijakan yang ditetapkan. Sesuai dengan Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor PER/09/M.PAN/5/2007 setiap unit kerja mandiri wajib menyusun Indikator kinerja utama. IKU ditetapkan, dan merupakan acuan ukuran kinerja yang dipergunakan oleh Pemerintah Kota dan masing-masing Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) di lingkungan Pemerintah Daerah. IKU digunakan dasar untuk menetapkan Rencana Kinerja Tahunan, menyusun Rencana Kerja dan Anggaran, menyusun dokumen Penetapan Kinerja, menyusunan Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) serta melakukan evaluasi penyampaian kinerja sesuai dengan dokumen Rencana Pembangunan.

Pemilihan Indikator kinerja pada pemerintah Kota/kota menggunakan indikator kinerja pada tinggkat outcome dan menggambarkan keberhasilan instansi pemerintah secara keseluruhan organisasi. Keberhasilan instansi pemerintah merupakan keberhasilan bersama dari beberapa unit kerja yang ada di lingkungan instansi pemerintah tersebut, dengan kata lain, pemilihan indikator kinerja pada pemerintah daerah bukan sekedar gabungan dari berbagai indikator kinerja pada unit kerja pendukungnya. Tabel 1. Sasaran dan Indikator Kinerja Utama SASARAN

IKU

Meningkatnya persentase Cakupan Peningkatan Ketahanan Pangan dari 65% pada tahun 2013 menjadi 90% pada tahun 2018 Meningkatnya cakupan penanganan daerah rawan pangan sebanyak 6 desa pada tahun 2018 Terlaksanaya penyusunan data base potensi produk pangan sebanyak 60 buku sampai tahun 2018 Tersusunnya Data Neraca Bahana Makanan dan Pola Pangan Harapan yang dapat dijadikan acuan dalam mengambil kebijakan pembangunan Ketahanan Pangan sebanyak 60 buku sampai tahun 2018

Persentase Peningkatan Ketahanan Pangan Pertanian/Perkebunan

Terlaksananya program percepatan penganekaragaman konsumsi pangan (P2KP) pada 60 kelompok hingga tahun 2018

Jumlah kelompok penerima manfaat Program Percepatan Penganekaragaman Konsumsi Pangan Jumlah Rekomendasi dan Data SKPG yang selesai disusun

Meningkatnya cakupan ketersediaan data Analisis Akses Pangan Masyarakat dan Rekomendasi Sistem Kewaspadaan Pangan dan Gizi sebanyak 100 buku hingga tahun 2018 Meningkatnya cakupan ketersediaan data dan analisis harga pangan pokok sebanyak 150 buku hingga tahun 2018 Meningkatnya persentase kualitas penanganan pasca panen dan pengelolaan hasil pertanian dari 60% pada tahun 2013 menjadi 85% pada tahun 2018 Meningkatnya ketersediaan cadangan pangan pemerintah dari 0 ton pada tahun 2013 menjadi 100 ton pada tahun 2018 Meningkatnya jumlah desa mandiri pangan dari 4 desa pada tahun 2013 menjadi 11 desa Lakip BKP5K Tahun 2015

Jumlah desa yang terindikasi rawan pangan yang selesai ditangani Jumlah data base potensi produk pangan yang selesai disusun Jumlah data analisis Neraca Bahan Makanan yang selesai disusun

SATUAN

%

desa

buku

buku

60 Kelompo k

buku

Jumlah ketersediaan data harga pangan pokok yang selesai dianalisis Persentase peningkatan kualitas penanganan pasca panen dan pengelolaan hasil pertanian Jumlah ketersediaan cadangan pangan pemerintah kota Pagar Alam Jumlah Penumbuhan Desa Mandiri Pangan

buku

%

ton desa

15

pada tahun 2018 Terlaksananya pengembangan diversifikasi tanaman pada kelompok pangan olahan/lokal yang berbasis sumber daya lokal dari 10 kelompok pada tahun 2013 menjadi 45 kelompok pada tahun 2018 Meningkatnya jumlah ketersediaan lumbung pangan desa, RMU, Lantai Jemur pada kelompok tani dari 4 Lumbung Pangan, 2 Lantai Jemur dan 3 RMU di tahun 2013 Menjadi 7 unit gudang lumbung pangan, 10 unit RMU dan 18 unit lantai jemur ditahun 2018 Tersedianya data analisis Mutu dan Keamanan Pangan sebanyak 90 buku pada tahun 2018 Tersedianya data rekomendasi dewan ketahanan pangan sebanyak 20 kebijakan hingga tahun 2018 Meningkatnya jumlah petani yang menguasai teknologi penanganan pasca panen tanaman padi dari 75 orang pada tahun 2013 menjadi 225 orang pada tahun 2018 Meningkatnya pengetahuan masyarakat tentang menu beragam, bergizi, berimbang dan aman berbasis sumber daya lokal dengan mengikuti penyuluhan sumber pangan alternatif pada 35 kelurahan Tersedianya Data Rencana Investasi Pembangunan Pertanian Jangka Menegah Kota Pagar Alam Sebanyak 15 buku Meningkatnya jumlah petani yang mengikuti pelatihan pemanfaatan pupuk organik sebanyak 200 orang hingga tahun 2018 Meningkatnya jumlah petani yang memahami tata kelola lumbung pangan sebanyak 120 orang pada tahun 2018 Meningkatnya persentase cakupan kesejahteraan petani dari 65% pada tahun 2013 menjadi 90% pada tahun 2018 Meningkatnya jumlah petani yang mengikuti pelatihan/seminar/rembug pada tingkat nasional dan regional sebanyak 400 orang hingga tahun 2014. Meningkatnya jumlah kelompok tani yang naik peringkat kelompok sebanyak 800 kelompok pada 2018 dan meningkatnya jumlah penyuluh teladan tingkat kota dan nasional sebanyak 40 orang hingga tahun 2018. Meningkatnya persentase pemasaran hasil Lakip BKP5K Tahun 2015

Jumlah kelompok penerima manfaat pengembangan diversifikasi tanaman berbasis sumber daya lokal

kelompo k

Jumlah Gudang Lumbung Pangan, Lantai Jemur dan RMU yang selesai dibangun unit

Jumlah Ketersediaan data analisis mutu dan keamanan pangan Jumlah kebijakan Dewan Ketahanan Pangan Kota Pagar Alam Jumlah petani yang menguasai teknologi penanganan pasca panen tanaman padi Jumlah Kelurahan yang mengikuti penyuluhan sumber pangan alternatif

Jumlah Ketersediaan Data Rencana Investasi Pembangunan Pertanian Jangka Menengah Jumlah Petani yang mengikuti bimtek pembuatan pupuk organik Jumlah petani yang mengikuti pelatihan pembinaan lumbung pangan masyarakat desa Persentase Peningkatan Kesejahteraan Petani Jumlah Petani/Anggota KTNA yang mengikuti Peda/Penas/Mimbar Serasehan Jumlah Kelompok Tani dan penyuluh pertanian, perikanan dan kehutanan yang selesai dinilai

Persentase peningkatan

buku kebijaka n

orang

keluraha n

buku

orang

orang

Persen

Orang

Kelompo k, Orang

%

16

produksi pertanian/perkebunan dari 75 % pada tahun 2013 menjadi 80% pada tahun 2018 Terbentuknya sentra pemasaran produk pangan lokal/olahan sebanyak 2 unit pada tahun 2018 Diikutinya Acara Tahunan Hari Pangan Sedunia Tingkat Nasional sebanyak 5 kali hingga tahun 2018 Meningkatnya persentase penerapan teknologi pertanian/perkebunan dari 75% pada tahun 2013 menjadi 85% pada tahun 2018 Meningkatnya penerapan paket teknologi anjuran melalui demontrasi plot (demplot) untuk petani sebanyak 90 Demplot hingga tahun 2018 Meningkatnya persentase pemberdayaan penyuluh pertanian/perkebunan lapangan sebesar 15% hingga 2018 Terlaksananya penyusunan Programa Penyuluhan Pertanian, Perikanan dan Kehutanan yang selesai disusun sebanyak 405 buku hingga tahun 2018 Tersedianya sarana dan prasarana penyuluhan pertanian, perikanan dan kehutanan pada 5 BP3K di Kecamatan.

pemasaran hasil produksi pertanian/perkebunan Jumlah sentra pemasaran produk pangan lokal/olahan

unit

Frekwensi Pameran Hari Pangan Sedunia yang diikuti

Kali

Persentase Peningkatan Teknologi Pertanian/Perkebunan Jumlah demplot pertanian, perikanan dan kehutanan yang selesai dilaksanakan Persentase pemberdayaan penyuluh pertanian/perkebunan lapangan Jumlah ketersediaan data Programa Penyuluhan Pertanian, Perikanan dan Kehutanan yang selesai disusun. Jumlah BP3K yang difasilitasi sarana dan prasarana penyuluhan pertanian, perikanan dan kehutanan

%

Demplot

%

Buku

BP3K

Perencanaan Strategik (Renstra) merupakan suatu proses yang berorientasi pada hasil yang ingin dicapai selama kurun waktu satu sampai lima tahun secara sistematis dan berkesinambungan dengan memperhitungkan potensi, peluang dan kendala yang ada atau yang mungkin tumbuh. Renstra memuat visi misi, tujuan sasaran dan cara mencapai tujuan dan sasaran yang hendak dicapai. Secara ringkas Rencana Strategik Badan Ketahanan Pangan dan Pelaksana Penyuluhan Pertanian, Perikanan dan Kehutanan dapat dilihat pada Lampiran 1. 2.2. Visi Setiap lembaga perlu memiliki visi guna mengetahui gambaran keadaan yang ingin dicapai dalam kurun waktu yang panjang. Dalam Modul Perencanaan Berbasis Kinerja & Perjanjian Kinerja disebutkan : “Visi adalah cara pandang jauh ke depan kemana instansi pemerintah harus dibawa agar Lakip BKP5K Tahun 2015

17

tetap eksis, antisipatif, dan inovatif”. (Meneg PAN, 2008:18). Visi merupakan suatu gambaran yang menantang, keadaan masa depan yang diinginkan oleh instansi pemerintah serta mampu sebagai perekat. Badan Ketahanan Pangan dan Pelaksana Penyuluhan Pertanian, Perikanan dan Kehutanan (BKP5K) Kota Pagar Alam sebagai salah satu Satuan Kerja Perangkat daerah di lingkungan Pemerintah Kota Pagar Alam wajib menetapkan visi. Perumusan Visi Badan Ketahanan Pangan dan Pelaksana Penyuluhan Pertanian, Perikanan dan Kehutanan (BKP5K) Kota Pagar Alam mengacu pada Tugas Pokok dan fungsi seperti tertuang dalam Peraturan Walikota Pagar Alam Nomor 30 Tahun 2009 Visi Badan Ketahanan Pangan dan Pelaksana Penyuluhan Pertanian, Perikanan dan Kehutanan (BKP5K), menggambarkan : Apa yang ingin dicapai, berorientasi pada masa depan, mempunyai arah dan fokus strategi yang jelas sehingga dapat mempersatukan seluruh jajaran Badan Ketahanan Pangan dan Pelaksana Penyuluhan Pertanian, Perikanan dan Kehutanan (BKP5K) Kota Pagar Alam. Alur pernyataan visi diawali dengan melihat tugas pokok dan fungsi Badan Ketahanan Pangan dan Pelaksana Penyuluhan Pertanian, Perikanan dan Kehutanan (BKP5K) Kota Pagar Alam, kemudian menyelaraskan dengan visi dan misi Kota Pagar Alam, mempertimbangkan Analisis Lingkungan Internal (ALI), Analisis Lingkungan Eksternal (ALE) serta tantangan organisasi ke depannya. Alur pernyataan visi dapat dilihat pada Gambar 1:


18

TUPOKSI BKP5K VISI DAN MISI KOTA PAGARALAM

ANALISIS LINGKUNGAN INTERNAL

ANALISIS LINGKUNGAN EKSTERNAL

VISI

MISI

TUJUAN DAN SASARAN

CARA MENDAPATKAN TUJUAN DAN SASARAN

KEBIJAKAN

PROGRAM

KEGIATAN

Gambar 1. Alur Pikir Penyusunan Visi dan Misi Badan Ketahanan Pangan dan Pelaksana Penyuluhan Pertanian, Perikanan dan Kehutanan (BKP5K) Kota Pagar Alam. Perumusan Visi Badan Ketahanan Pangan dan Pelaksana Penyuluhan Pertanian,

Perikanan

dan

Kehutanan

(BKP5K)

Kota

Pagar

Alam

mencerminkan apa yang ingin dicapai, memberikan arah dan fokus strategi yang jelas, mampu menjadi perekat komponen Badan Ketahanan Pangan dan Pelaksana Penyuluhan Pertanian, Perikanan dan Kehutanan (BKP5K), memiliki orientasi masa depan, mampu menumbuhkan komitmen seluruh jajaran dan mampu menjamin kesinambungan kepemimpinan organisasi. Berdasarkan hal tersebut di atas maka Visi Badan Ketahanan Pangan dan Pelaksana Penyuluhan Pertanian, Perikanan dan Kehutanan (BKP5K) Kota Pagar Alam sebagai berikut :


19

“TERWUJUDKAN MASYARAKAT KOTA PAGAR ALAM MANDIRI PANGAN, PERTANIAN YANG BERWAWASAN LINGKUNGAN DAN SEJAHTERA TAHUN 2013-2018”

2.3. Misi Untuk mewujudkan Visi Badan Ketahanan Pangan dan Pelaksana Penyuluhan Pertanian, Perikanan dan Kehutanan Kota Pagar Alam. Meneg PAN menyatakan: “Misi merupakan pernyataan yang menetapkan tujuan instansi pemerintah dan sasaran yang ingin dicapai. Pernyataan misi membawa organisasasi kepada suatu fokus. Misi menjelaskan mengapa organissai itu ada, apa yang dilakukannya, dan bagaimana melakukannya” ( Meneg PAN, 2008:20) Adapun Misi Badan Ketahanan Pangan dan Pelaksana Penyuluhan Pertanian, Perikanan dan Kehutanan Kota Pagar Alam adalah : 1. Meningkatkan Sumber daya manusia Badan Ketahanan Pangan dan Pelaksana Penyuluhan Pertanian, Perikanan dan Kehutanan Kota Pagar Alam (BKP5K) yang berkualitras untuk pelayanan administrasi pembangunan ketahanan pangan serta penyulkuh yang handal. 2. Meningkatkan Sumber daya manusia pelaku agribisnis dan pelaku ketahanan pangan untuk membangun ketahanan pangan dan gizi. 3. Meningkatkan

produktivitas

sumberdaya

manusia

untuk

pengembangan produksi bahan pangan dalam rangka peningkatan ketahanan pangan 4. Meningkatkan ketersediaan pangan dan pengembangan akses pangan untuk kebutuhan rumah tangga, usaha ekonomi masyarakat dan pemberdayaan penganekaragaman konsumsi pangan. 5. Pengembangan

dan

pemantapan

kelembagaan

pangan

untuk

meningkatkan kinerja organisasi kelompok usaha Agribisnis ketahanan pangan 6. Pengentasan kemiskinan melalui penanganan kerawanan pangan dan pemberdayaan deaerah rawan pangan. Lakip BKP5K Tahun 2015

20

7. Mengembangkan sistem penyuluhan yang inovatif dan produktif 8. Meningkatkan kualitas pelayanan penyuluhan pertanian, perikanan dan kehutanan 9. Meningkatkan penerapan teknologi unggulan spesifik lokal 10. Meningkatkan pengetahuan, sikap dan keterampilan pelaku utama dan pelaku usaha pertanian, perikanan dan kehutanan.

2.4. Tujuan Tujuan merupakan penjabaran atau implementasi dari pernyataan misi. Meneg.PAN menyatakan: “Tujuan adalah hasil akhir yang akan dicapai atau dihasilkan dalam jangka waktu lima tahun. Tujuan organisasi harus konsisten dengan tugas dan fungsinya. Secara kolektif, tujuan organisasi menggambarkan arah strategis organissai dan perbaikan-perbaikan yang ingin diciptakan sesuai dengan tugas dan fungsi organisasi“ (Meneg.PAN, 2008:20).

Penetapan

tujuan

didasarkan

kepada

faktor-faktor

kunci

keberhasilan yang ditetapkan setelah penetapan Visi dan Misi. Penetapan tujuan pada umumnya didasarkan kepada faktor-faktor kunci keberhasilan yang ditetapkan setelah penetapan Visi dan Misi. Tujuan akan dicapai dalam jangka waktu 1 - 5 tahun. Tujuan yang ditetapkan lima tahun ke depan meliputi : 1. Meningkatkan ketersedian pangan dengan mengoptimalkan sumberdaya yang dimilikinya / dikuasainya secara berkelanjutan 2. Membangun kesiapan dalam mengantisipasi dan menanggulangi kerawanan pangan 3. Mengembangkan sistem distribusi, harga dan cadangan pangan untuk memelihara stabilitas pasokan dan harga pangan yang terjangkau bagi masyarakat 4. Mempercepat konsumsi pangan beragam, bergizi, seimbang dan aman guna meningkatkan indeks pola pangan harapan, penurunan konsumsi beras dan peningkatan konsumsi sayur-sayurab dan protein 5. Meningkatkan kesejahteraan petani 6. Meningkatkan Ketahanan Pangan Pertanian/Perkebunan Lakip BKP5K Tahun 2015

21

7. Meningkatkan Pemasaran Hasil Produksi Pertanian/Perkebunan 8. Meningkatkan Teknologi Pertanian/Perkebunan 9. Meningkatkan Pemberdayaan Penyuluh Pertanian 11. Meningkatkan Pengentasan kemiskinan melalui penanganan kerawanan pangan dan pemberdayaan deaerah rawan pangan. 12. Meningkatkan pemantapan kelembagaan pangan untuk meningkatkan kinerja organisasi kelompok usaha Agribisnis ketahanan pangan

2.5. Sasaran Setelah ditetapkan tujuan Badan Ketahanan Pangan dan Pelaksana Penyuluhan Pertanian, Perikanan dan Kehutanan, selanjutnya ditentukan sasaran yaitu : 1. Meningkatkan ketersedian energi perkapita minimal 2200 kilokalori/hari dan penyedian protein perkapita minimal 57 gram/hari 2. Menurunkan jumlah penduduk rawan pangan minimal 1 % pertahun 3. Meningkatkan jumlah konsumsi pangan perkapita untuk memenuhi kecukupan energi minimal 2200 kilokalori/hari dan penyedian protein perkapita minimal 57 gram/hari 4. Menurunkan konsumsi beras pertahun sebesar 1,5% yang diimbangi kenaikan konsumsi umbi-umbian dan sumber protein hewani, buahbuahan dan sayuran sehingga terjadi peningkatan kualitas konsumsi pangan masyarakat 5. Terpantaunya distribusi pangan yang lancar sehingga dapat menjaga stabilitas harga dan pasokan pangan yang terjangkau oleh masyarakat 6. Tersedianya cadangan pangan masyarakat Kota Pagar Alam 7. Meningkatnya pengawasan keamanan pangan segar melalui peran dan partisipasi masyarakat 8. Meningkatkan efektivitas koordinasi kebijakan ketahanan pangan melalui dewan ketahanan pangan 9. Meningkatkan konsultasi dan koordinasi dengan pemerintah dan pemerintah daerah dalam rangka pembangunan dan peningkatan sarana dan prasarana kelembagaan Lakip BKP5K Tahun 2015

22

10. Meningkatkan SDM penyuluh melalui peningkatan mutu pelatihan swadaya, peningkatan kemitraan dengan balai pelatihan penyuluhan pertanian, perikanan dan kehutanan 11. Meningkatkan pembinaan kelembagaan petani melalui pembinaan administrasi, pendampingan dan peningkatan kunjungan 12. Membangun prinsip kemitraan dalam pengembangan penyuluhan pertanian, perikanan dan kehutanan dengan penyuluh swadaya 13. Mengembangkan peningkatan mutu dan daya saing produk dengan kembali ke alamiah, antara lain melalaui sistem pertanian terpadu dan/atau sistem pertanian organik 14. Meningkatakan kualitas dan kuantitas penyuluh melalui pengikutsertaan dalam pelatihan peningkatan profesionalisme

Tabel 2. Tujuan dan Sasaran Kegiatan BKP5K TUJUAN Meningkatkan Ketahanan Pangan

SASARAN Meningkatnya persentase Cakupan Peningkatan Ketahanan Pangan dari 65% pada tahun 2013 menjadi 90% pada tahun 2018 Meningkatnya cakupan penanganan daerah rawan pangan sebanyak 6 desa pada tahun 2018 Terlaksanaya penyusunan data base potensi produk pangan sebanyak 60 buku sampai tahun 2018 Tersusunnya Data Neraca Bahana Makanan dan Pola Pangan Harapan yang dapat dijadikan acuan dalam mengambil kebijakan pembangunan Ketahanan Pangan sebanyak 60 buku sampai tahun 2018 Terlaksananya program percepatan penganekaragaman konsumsi pangan (P2KP) pada 60 kelompok hingga tahun 2018

Meningkatnya cakupan ketersediaan data Analisis Akses Pangan Masyarakat dan Rekomendasi Sistem Kewaspadaan Pangan dan Gizi sebanyak 100 buku hingga tahun 2018 Meningkatnya cakupan ketersediaan data dan analisis harga pangan pokok sebanyak 150 buku hingga tahun 2018 Meningkatnya persentase kualitas penanganan Lakip BKP5K Tahun 2015

23

pasca panen dan pengelolaan hasil pertanian dari 60% pada tahun 2013 menjadi 85% pada tahun 2018 Meningkatnya ketersediaan cadangan pangan pemerintah dari 0 ton pada tahun 2013 menjadi 100 ton pada tahun 2018 Meningkatnya jumlah desa mandiri pangan dari 4 desa pada tahun 2013 menjadi 11 desa pada tahun 2018 Terlaksananya pengembangan diversifikasi tanaman pada kelompok pangan olahan/lokal yang berbasis sumber daya lokal dari 10 kelompok pada tahun 2013 menjadi 45 kelompok pada tahun 2018 Meningkatnya jumlah ketersediaan lumbung pangan desa, RMU, Lantai Jemur pada kelompok tani dari 4 Lumbung Pangan, 2 Lantai Jemur dan 3 RMU di tahun 2013 Menjadi 7 unit gudang lumbung pangan, 10 unit RMU dan 18 unit lantai jemur ditahun 2018 Tersedianya data analisis Mutu dan Keamanan Pangan sebanyak 90 buku pada tahun 2018 Tersedianya data rekomendasi dewan ketahanan pangan sebanyak 20 kebijakan hingga tahun 2018 Meningkatnya jumlah petani yang menguasai teknologi penanganan pasca panen tanaman padi dari 75 orang pada tahun 2013 menjadi 225 orang pada tahun 2018 Meningkatnya pengetahuan masyarakat tentang menu beragam, bergizi, berimbang dan aman berbasis sumber daya lokal dengan mengikuti penyuluhan sumber pangan alternatif pada 35 kelurahan Tersedianya Data Rencana Investasi Pembangunan Pertanian Jangka Menegah Kota Pagar Alam Sebanyak 15 buku

Meningkatkan Pengelolaan Pertanian


Meningkatnya jumlah petani yang mengikuti pelatihan pemanfaatan pupuk organik sebanyak 200 orang hingga tahun 2018 Meningkatnya jumlah petani yang memahami tata kelola lumbung pangan sebanyak 120 orang pada tahun 2018 Meningkatnya persentase cakupan kesejahteraan petani dari 65% pada tahun 2013 menjadi 90% pada tahun 2018 Meningkatnya jumlah petani yang mengikuti pelatihan/seminar/rembug pada tingkat nasional dan regional sebanyak 400 orang hingga tahun

24

Meningkatkan Pengelolaan Perkebunan

2014. Meningkatnya jumlah kelompok tani yang naik peringkat kelompok sebanyak 800 kelompok pada 2018 dan meningkatnya jumlah penyuluh teladan tingkat kota dan nasional sebanyak 40 orang hingga tahun 2018. Meningkatnya persentase pemasaran hasil produksi pertanian/perkebunan dari 75 % pada tahun 2013 menjadi 80% pada tahun 2018 Terbentuknya sentra pemasaran produk pangan lokal/olahan sebanyak 2 unit pada tahun 2018 Diikutinya Acara Tahunan Hari Pangan Sedunia Tingkat Nasional sebanyak 5 kali hingga tahun 2018 Meningkatnya persentase penerapan teknologi pertanian/perkebunan dari 75% pada tahun 2013 menjadi 85% pada tahun 2018 Meningkatnya paket teknologi anjuran melalui demontrasi plot (demplot) untuk petani sebanyak 90 Demplot hingga tahun 2018 Meningkatnya persentase pemberdayaan penyuluh pertanian/perkebunan lapangan sebesar 15% hingga 2018 Meningkatnya jumlah ketersediaan Programa Penyuluhan Pertanian, Perikanan dan Kehutanan yang selesai disusun sebanyak 405 buku hingga tahun 2018 Tersedianya sarana dan prasarana penyuluhan pertanian, perikanan dan kehutanan pada 5 BP3K di Kecamatan.

2.6. Cara Mencapai Tujuan dan Sasaran Tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan direalisasikan melalui kebijakan, program dan kegiatan. Agar tujuan dan sasaran dapat dicapai dengan optimal maka diperlukan cara mencapai tujuan dan sasaran. Cara mencapai tujuan dan sasaran selengkapnya terdapat pada lampiran Perencanaan Strategik yang terdiri dari tiga komponen yaitu : Kebijakan, Program dan Kegiatan

2.6.1. Kebijakan Kebijakan merupakan ketentuan-ketentuan dari Walikota yang akan dijadikan pedoman dan petunjuk bagi setiap kegiatan pada Sekretariat Daerah, Badan, Dinas maupun Kantor. Setiap tahun dalam Perencanaan Lakip BKP5K Tahun 2015

25

Strategik ditetapkan sebuah kebijakan Pemerintah Kota Pagar Alam sesuai dengan tujuan dan sasaran yang ingin dicapai. Kebijakan Badan Ketahanan Pangan dan Pelaksana Penyuluhan Pertanian, Perikanan dan Kehutanan (BKP5K) adalah sebagai berikut : 1. Meningkatkan ketersedian, penanganan kerawanan pangan dan akses pangan diarahkan untuk meningkatkan dan menjamin kelangsungan produksi menuju kemandirian pangan, mencegah dan menanggulangi kondisi rawan pangan secara dinamis dan mengembangkan koordinasi sinergis lintas sektor dalam pengelolaan ketersedian pangan, peningkatan akses pangan dan penanganan kerawanan pangan 2. Meningkatkan sistem distribusi dan stabulisasi harga dan cadangan pangan diarahkan untuk mengembangkan sistem distribusi pangan yang efektif dan efisien untuk menjamin stabilitas pasokan dan harga pangan, mengembangkan kemampuan pengelolaan cadangan pangan pemerintah dan masyarakat, mengembangkan koordinasi sinergis lintas sektor dalam pengelolaan distribusi, harga dan cadangan pangan serta meningkatkan peran serta kelembagaan masyarakat dalam kelancaran distribusi, kestabilan harga dan cadangan pangan 3. Meningkatkan pemenuhan kebutuhan konsumsi dan keamanan pangan diarahkan untuk mempercepat penganekaragaman konsumsi pangan berbasis pangan lokal, mengembangan teknologi pengelolaan pangan terutama pangan lokal non beras dan non terigu guna meningkatkan nilai tambah dan nilai sosial, meningkatkan pengawasan keamanan pangan segar dan mengembangkan koordinasi sinergis lintas sektor dalam pengelolaan konsumsi dan keamanan pangan 4.

Peningkatan dukungan penelitian dan pengembangan pangan

5. Peningkatan pemberdayaan dan peran serta masyarakat 6. Penguatan kelembagaan dan koordinasi ketahanan pangan 7. Membangun komunikasi dengan berbagai stakeholder dalam rangka pembangunan dan Peningkatan sarana dan prasarana penyuluhan 8. Memberikan reward kepada penyuluh melalui prioritas pengusulan pelatihan, penyuluh teladan dan calon sertifikasi penyuluh kepada pihak Lakip BKP5K Tahun 2015

26

berkompoten 9. Meningkatkan intensitas komunikasi dialogis dan koordinasi dengan seluruh mitra pembangunan penyuluhan pertanian, perikanan dan kehutanan khususnya melalui pengawasan dan pembinaan oleh pemerintah dan pemerintah daerah dan organisasi profesi. 10. Penyuluh di harapkan dapat menemukan terobosan IPTEK dan menggali potensi pendayagunaan bagi masyarakat, di samping dapat memberikan rekomendasi

dan

atau

pertimbangan - pertimbangan

terhadap

penyelenggaraan Penyuluhan, dalam rangka pengambilan kebijakan

2.6.2. Program Program

merupakan

penjabaran

dari

kebijakan

yang

telah

ditetapkan. Program ini merupakan dukungan nyata bagi keberhasilan pelaksanaan tujuan dan sasaran serta kebijakan dengan demikian program disusun secara nyata, sistimatis dan terpadu. Adapun Program Badan Ketahanan Pangan dan Pelaksana Penyuluhan Pertanian, Perikanan dan kehutanan (BKP5K) Kota Pagar Alam sebagai berikut : 1. Program Peningkatan Ketahanan Pangan 2. Program Peningkatan Kesejahteraan Petani 3. Program Peningkatan pemasaran Hasil Produksi Pertanian / Perkebunan 4. Program Peningkatan Teknologi Pertanian / Perkebunan 5. Program

Pemberdayaan

Penyuluh

Pertanian

/

Perkebunan

Lapangan Disamping 5 (lima) Program Prioritas Utama Sesuai Dengan Tugas Pokok dan Fungsi Badan Ketahanan Pangan dan Pelaksana Penyuluhan Pertanian, perikanan dan kehutanan (BKP5K) Kota Pagar Alam dalam rangka pencapaian Visi dan Misi Kota Pagar Alam dalam hal pecapaian Misi V dari RPJMD Kota Pagar Alam 2013-2018 Memperkuat Ekonomi Kerakyatan Dengan Basis Sumber Daya Alam, Agrobisnis, dan kelestarian Lingkungan Lakip BKP5K Tahun 2015

27

Hidup. Maka ada 3 (tiga) Program Penunjang yang bersifat rutinitas pelaksanaan kinerja aparatur Pemerintah Daerah yakni : 1. Program Pengembangan Data Informasi 2. Program Penataan, Penguasaan, Pemilikan, penggunaan dan Pemanfaatan Lahan 3. Program Pelayanan Administrasi Perkantoran 4. Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur 5. Program Peningkatan Disiplin Aparatur 6. Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan

2.6.3. Kegiatan Renstra Badan Ketahanan Pangan dan Pelaksana Penyuluhan Pertanian, Perikanan dan Kehutanan (BKP5K) dijabarkan dalam Rencana Kinerja Tahunan (RKT). RKT disusun setiap tahun. RKT memuat informasi tentang :

(a) Tujuan dan sasaran yang ingin dicapai dalam Tahun yang

bersangkutan; (b) Cara mencapai tujuan dan sasaran berupa : Kebijakan, program; dan kegiatan serta indikator kinerja kegiatan dan target capaiannya. Penjabaran RKT dapat dilihat pada lampiran 2.


28

BAB III AKUNTABILITAS KINERJA 3.1. Pengukuran Kinerja Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP) adalah perwujudan kewajiban suatu Instansi Pemerintah untuk mempertanggung jawabkan keberhasilan/kegagalan pelaksanaan misi organisasi dalam mencapai tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan melalui alat pertanggungjawaban secara periodik. Implementasi dari Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) berbentuk kegiatan Penyusunan LAKIP. Penyusunan LAKIP didasarkan pada

pengukuran hasil pelaksanaan Perencanaan

Strategis, Rencana Kinerja Tahunan dan Penetapan Kinerja yang telah ditetapkan sebelumnya serta setelah berakhirnya pelaksanaan kegiatan dalam Tahun 2015. Dalam proses penyusunan LAKIP dilakukan pengukuran kinerja. Mengukur kinerja pada hakikatnya melakukan pengukuran atau penilaian apakah kerja instansi pemerintah tersebut berhasil atau gagal, dalam memenuhi target-target yang direncanakannya. Penilaian keberhasilan atau kegagalan ini menjadi penting apabila dikaitkan dengan reward dan punishment. Dalam pengkuran kinerja digunakan sistem pengukuran sebagaimana peraturan perundang-undangan yang berlaku. Sistem Pengukuran Kinerja merupakan sistem yang digunakan untuk mengukur, menilai, dan membandingkan secara sistematis dan berkesinambungan atas kinerja penyelenggaraan pemerintahan daerah. Pengukuran kinerja ini dilakukan dengan menghitung pencapaian kinerja kegiatan dan sasaran dengan cara membandingkan antara rencana pencapaiannya yang telah ditetapkan dalam Rencana Kinerja Tahunan dengan realisasi pencapaiannya. Pengukuran terhadap pencapaian komponen kegiatan dan sasaran ini dituangkan dalam formulir Pengukuran Kinerja Kegiatan (PKK) dan formulir Pengukuran Pencapaian Sasaran (PPS). Penjabaran PKK dan PPS dapat dilihat pada Lampiran 3 dan Lampiran 4. Alat ukur yang digunakan untuk mengukur keberhasilan atau kegagalan capaian kinerja disebut

Indikator Kinerja Utama.Dalam Sistem AKIP pengukuran

kinerja dilakukan dengan tiga pola yaitu pengukuran mandiri, pengukuran oleh eksternal dan kombinasi antara pengukuran mandiri dan eksternal. Pengukuran mandiri sering pula disebut evaluasi mandiri (self-assement) yaitu pengukuran kinerja dengan cara menyusun rencana, pelaksanaan, dan pengukuran termasuk menentukan ukurannya dilakukan oleh instansi yang bersangkutan. Pengukuran 29

eksternal adalah pengukuran kinerja dengan cara penyusun rencana, pelaksanaan, dan pengukuran dilakukan oleh instansi yang bersangkutan, tetapi pengukuran dan penentuan ukurannya ditentukan oleh pihak lain. Kombinasi antara pengukuran mandiri dan eksternal merupakan gabungan dari pengukuran mandiri dengan pengukuran oleh eksternal, hal ini dilakukan dengan cara, organisasi yang diukur menyiapkan data kinerjanya, melakukan evaluasi awal, selanjutnya hasil evaluasi tersebut dievaluasi lanjutan oleh pihak luar. Pengukuran capaian kinerja sasaran Badan Ketahanan Pangan dan Pelaksana Penyuluhan Pertanian, Perikanan dan Kehutanan (BKP5K) Kota Pagar Alam dilakukan dengan dua cara yaitu: 1). Sasaran BKP5K yang hanya terdiri dari satu sasaran kegiatan, maka capaian sasaran BKP5K diambil dari capaian sasaran kegiatan. 2) Sasaran BKP5K yang didukung oleh dua atau lebih sasaran kegiatan, maka capaian sasaran BKP5K diambil dari rata-rata capaian sasaran kegiatan dengan mengasumsikan semua sasaran kegiatan memiliki bobot yang sama. Indikator Kinerja Utama (IKU) sering pula disebut Key Performance Indicator merupakan acuan untuk mengukur keberhasilan dan kegagalan capaian kinerja prioritas program yang bersifat strategis. IKU ditetapkan secara mandiri oleh instansi pemerintah pusat maupun daerah dan SKPD di lingkungannya. Dalam ketentuan umum Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor PER/09/M.PAN/5/2007 disebutkan Kinerja Instansi Pemerintah merupakan

gambaran mengenai tingkat

pencapaian sasaran atau tujuan instansi pemerintah yang mengindikasikan tingkat keberhasilan dan kegagalan pelaksanaan kegiatan sesuai dengan program dan kebijakan yang ditetapkan.

3.1.1. Input Berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006, indikator input adalah segala sumber daya, baik dana, orang, alat maupun sistem yang digunakan dalam kegiatan untuk menghasilkan output dan outcome. Indikator input adalah alat yang digunakan untuk menggambarkan bagaimana input tersebut digunakan untuk menghasilkan output dan outcome. Untuk menggambarkan mengenai kinerja dalam mengelola input tersebut, indikator kinerja input dapat dikelompokkan menjadi indikator yang menggambarkan mengenai (1) kuantitas input, (2) kualitas input, dan (3) kehematan dalam menggunakan input. Lakip BKP5K Tahun 2015

30

3.1.2. Proses Indikator proses memberikan gambaran mengenai langkah-langkah yang dilaksanakan dalam menghasilkan barang atau jasa. Indikator mengenai proses dapat dikelompokkan menjadi (1)frekuensi proses/kegiatan, (2) ketaatan terhadap jadwal dan (3) ketaatan terhadap standar/ketentuan yang ditentukan dalam melaksanakan proses. 3.1.3. Output Indikator output memberikan gambaran mengenai output dalam bentuk barang atau jasa yang dihasilkan dari suatu aktivitas/kegiatan. Sama halnya dengan indikator input, indikator output sebaiknya juga dibedakan dengan outputnya sendiri. Output adalah segala hal yang dihasilkan oleh suatu aktivitas/kegiatan. Sedangkan indikator output adalah alat untuk menggambarkan bagaimana organisasi mengelola input tersebut digunakan untuk menghasilkan output dan outcome. Indikator kinerja output dapat dikelompokkan menjadi indikator yang menggambarkan mengenai (1) kualitas output, (2) kuantitas output, (3) efisiensi dalam menghasilkan output.

3.1.4.. Outcome Indikator outcome memberikan gambaran mengenai hasil aktual atau yang diharapkan dari barang atau jasa yang diproduksi oleh suatu organisasi.Hasil ini kadangkadang diperoleh langsung setelah barang dan jasa selesai. Dalam banyak kondisi, hasil baru akan diperoleh dalam rentang waktu yang cukup lama. Indikator kinerja outcome dapat dikelompokkan menjadi indikator yang menggambarkan mengenai (1) peningkatan kuantitas setelah output/kegiatan selesai, (2) perbaikan proses setelah output/kegiatan selesai, (3) peningkatan efisiensi setelah output/kegiatan selesai, (4) peningkatan kualitas setelah output/kegiatan selesai, (5) perubahan perilaku setelah output/kegiatan selesai, (6) peningkatan efektivitas setelah output/kegiatan selesai, dan (7) peningkatan pendapatan setelah output/kegiatan selesai. Pengukuran kinerja BKP5KKota Pagar Alam menggunakan indikator kinerja pada tingkat outcomes dan menggambarkan keberhasilan DTPHKota Pagar Alam secara keseluruhan. Dalam menganalisis keberhasilan

BKP5KKota Pagar Alam dilakukan

dengan dua cara yiatu : 1) Bagi sasaran BKP5KKota Pagar Alam yang hanya didukung oleh satu sasaran kegiatan, maka hasil capaian kinerja sasaran BKP5K ditentukan oleh Lakip BKP5K Tahun 2015

31

hasil kegiatan itu sendiri. 2) Bagi sasaran BKP5KKota Pagar Alam yang hanya didukung oleh dua atau lebih

sasaran kegiatan, maka hasil capaian kinerja sasaran BKP5K

ditentukan oleh hasil rata-rata kegiatan pendukung. Capaian kinerja BKP5KKota Pagar Alam dinilai dengan acuan, antara lain; (1) Sasaran RPJMD, (2) Sasaran RKT, (3) Penetapan kinerja, (4)analisis lingkungan, (5) tujuan jangka menengah dan sasaran tahunan yang berorientasi outcome, (6) indikator kinerja utama, (7) target-target kinerja, (8) strategi untuk mencapai tujuan dan sasaran. Ada dua jenis rumus pengukuran capaian kinerja yaitu sebagai berikut : Jika semakin tinggi realisasi menunjukkan pencapaian kinerja yang semakin baik, maka digunakan persamaan :

Persentase Pencapaian Kinerja =

Realisasi X 100% Rencana

Semakin tinggi realisasi menunjukkan pencapaian kinerja yang semakin rendah, atau sebaliknya jika realisasi makin rendah pencapaian kinerja semakin baik, maka digunakan persamaan sebagai berikut : Persentase Pencapaian Kinerja =

Rencana – ( Realisasi –Rencana ) X 100% Rencana

3.2. Analisis Evaluasi Pencapaian Kinerja Suatu

pelaporan

akuntabilitas

kinerja

tidak

hanya

berisi

tingkat

keberhasilan/kegagalan yang dicerminkan oleh hasil evaluasi indikator-indikator kinerja sebagaimana yang ditunjukkan oleh pengukuran penilaian kinerja, tetapi juga menyajikan data dan informasi yang relevan dengan kebutuhan dalam pengambilan keputusan. Analisis tersebut meliputi perbandingan antara hasil tahun ini degan hasil tahun sebelumnya, serta perbandingan antara hasil sebuah SKPD dengan SKPD lainnya dalam satu daerah maupun daerah lainnya. Pelaksanaan Kebijakan, Program dan Kegiatan Badan Ketahanan Pangan dan Pelaksana Penyuluhan Pertanian, Perikanan dan Kehutanan (BKP5K) Kota Pagar Alam Tahun 2015, didukung dengan anggaran dana sebesar Rp. 4.292.954.000(Empat Milyar Dua ratus Sembilan Puluh Dua Juta Sembilan Ratus Lima Puluh Empat Ribu Rupiah), anggaran dana Badan Ketahanan Pangan dan Pelaksana Penyuluhan Pertanian, Perikanan dan Kehutanan (BKP5K) mengalami perubahan berupa pengurangan anggaran sebesar Rp.547.257.390,- (Lima ratus Empat Puluh Tujuh Juta Dua Ratus Lima Puluh Tujuh Lakip BKP5K Tahun 2015 32

Ribu Tiga Ratus Sembilan Puluh Ribu Rupiah), sehingga dana yang digunakan pada tahun 2014 menjadi sebesarRp. 3.745.696.610,- (Empat Milyar Dua Ratus Sembilan Puluh Dua Juta Sembilan Ratus Lima Puluh Empat Tujuh Ratus Lima Puluh Ribu Rupiah). Program dan Kegiatan Badan Ketahanan Pangan dan Pelaksana Penyuluhan Pertanian, Perikanan dan Kehutanan (BKP5K) Kota Pagar Alam yang didanai APBD Kota Pagar Alam Tahun Anggaran 2015 dan Realisasi masing-masing kegiatan Badan Ketahanan Pangan dan Pelaksana Penyuluhan Pertanian, Perikanan dan Kehutanan (BKP5K) Kota Pagar Alam Tahun 2015 dapat dilihat pada Tabel 2 dan Tabel 3.

Tabel. 2 Program dan Kegiatan BKP5K Kota Pagar Alam yang di danai APBD Tahun Anggaran 2015 No.

PROGRAM/KEGIATAN

DANA SEBELUM

SETELAH

PERUBAHAN

PERUBAHAN

I

Program Pelayanan Administrasi Perkantoran

1.116.814.500

1.050.991.360

1

Penyediaan Jasa Surat Menyurat

4.250.000

4.250.000

2

30.000.000

30.000.000

3

Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik Kegiatan Penyediaan Jasa Pemeliharaan dan Perizinan Kendaraan Dinas / Operasional

9.600.000

9.600.000

4

Penyediaan Alat Tulis Kantor

46.865.500

37.122.360

5

Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan Penyedian Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor

26.580.000

26.580.000

10.010.000

10.010.000

419.075.000

462.425.000

8

Penyediaan Peralatan Rumah Tangga

18.490.000

18.490.000

9

Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan Rapat-Rapat Koordinasi dan Konsultasi Ke Luar Daerah Penyediaan Jasa Pendukung administrasi/teknis perkantoran

27.100.000

27.100.000

373.044.000

273.614.000

151.800.000

151.800.000

II

Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur

830.478.000

712.478.000

1

Pembangunan Gedung Kantor

499.048.000

499.048.000

6 7

10 11


33

Pengadaan Kendaraan Dinas/Operasional Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor Pemeliharaan Rutin / Berkala kendaraan dinas/operasional Pemeliharaan rutin/berkala peralatan gedung kantor

78.000.000

-

40.000.000

-

100.000.000

100.000.000

7.500.000

7.500.000

6

Rehabilitasi sedang/berat gedung kantor

105.930.000

105.930.000

III

Program Peningkatan Disiplin Aparatur

24.750.000

24.750.000

1

Kegiatan Pengadaan Pakaian Dinas Harihari Tertentu

24.750.000

24.750.000

IV

Program Peningkatan Kesejahteraan petani Peningkatan Kemampuan lembaga Petani Pelaksanaan Pendataan Kelompok Tani dan Gapoktan

50.552.000

50.552.000

29.600.000

29.600.000

20.952.000

20.952.000

Program Pengembangan Data / Informasi Kegiatan Penyusunan dan Pengumpulan Informasi Kebutuhan Penyusunan Dokumen Perencanaan

20.000.000

20.000.000

20.000.000

20.000.000

PROGRAM PENINGKATAN KESEJAHTERAAN PETANI Peningkatan kemampuan lembaga petani Pelaksanaan pendapatan kelompok tani dan gapoktan

29.600.000

29.600.000

20.952.000

20.952.000

VI

Program Peningkatan Ketahanan Pangan (Pertanian/Perkebunan)

1.761.414.250

1.387.779.250

1

Penanganan Daerah Rawan Pangan

82.125.000

82.125.000

2

Analisa dan Penyusunan Pola Konsumsi dan Suplay Pangan (Neraca Bahan Makanan dan Pola Pangan Harapan) Pemanfaatan Pekarangan Untuk Pengembangan Pangan (P2KP) Pemantauan dan Analisis Akses Pangan Masyarakat Pemantauan dan Analisis Harga Pangan Pokok Penanganan Pasca Panen dan Pengelolaan Hasil Pertanian (Pelatihan

21.917.000

21.917.000

124.700.000

124.700.000

23.535.000

23.535.000

28.785.000

28.785.000

48.965.000

-

2 3 4 5

1 2

IV 1

V 1 2

3 4 5 6


34

7

Kelompok Pangan Lokal/Olahan) Pengembangan Cadangan Pangan Daerah

110.750.000

-

8

Pengembangan Diversifikasi Tanaman

70.500.000

70.500.000

9

Pengembangan Lumbung Pangan Desa

584.750.000

584.750.000

10

Peningkatan Mutu dan Keamanan Pangan (Analisis Pengujian Terhadap Pangan Segar) Koordinasi Perumusan Kebijakan Pertanahan dan infrastruktur Pertanian dan Pedesaan (Rapat Koordinasi Dewan Ketahanan Pangan) Penyuluhan Sumber Pangan Alternatif (Lomba Cipta Menu B2SA)

213.920.000

-

12.500.000

12.500.000

45.020.000

45.020.000

13

Monitoring Evaluasi dan Pelaporan

15.000.000

15.000.000

14

Pengembangan Kawasan Penggunaan Pupuk Organik Pembangunan Gudang Cadangan Pangan Pemerintah Kota pagar Alam

49.374.500

49.374.500

329.572.750

329.572.750

Program Peningkatan Pemasaran Hasil Produksi Pertanian/Perkebunan Promosi Atas Hasil Produksi Pertanian/Perkebunan Unggulan Daerah (Mengikuti Pameran Hari Pangan Sedunia XXX Palembang)

137.786.000

137.786.000

137.786.000

137.786.000

Program Peningkatan Teknologi Pertanian/Perkebunan Penelitian dan Pengembangan Teknologi Pertanian/ Perkebunan Tepat Guna (Demplot Pertanian, Perikanan dan Peternakan) Penelitian dan Pengembangan Teknologi Pertanian/ Perkebunan Tepat Guna (Demplot Tanaman Kedelai)

175.985.000

175.985.000

148.410.000

148.410.000

27.575.000

27.575.000

Program Pemberdayaan Penyuluh Pertanian/Perkebunan Lapangan Peningkatan Kapasitas Tenaga Penyuluh Pertanian/Perkebunan (Penyusunan Programa Penyuluhan Pertanian Tingkat Kota Pagar Alam) Peningkatan Kesejahteraan Tenaga Penyuluh Pertaian/Perkebunan (Penyediaan sarana dan prasarana penyuluhan pertanian)

175.175.000

185.375.000

55.225.000

55.225.000

119.950.000

130.150.000

JUMLAH

4.292.954.000

3.745.696.610

11

12

15

VII 1

VIII 1

2

IX 1

2


35

Tabel 3. Realisasi Masing-masing Kegiatan BKP5K Tahun Anggaran 2015 REALISASI No

PROGRAM/KEGIATAN

1

2

SISA

PAGU (Rp.)

(%)

(Rp.)

3

4

5

6

7

4.250.000

4.250.000

100,00

0

0,00

30.000.000

17.418.730

58,06

12.581.270

41,94

9.600.000

3.763.775

39,21

5.836.225

60,79

151.800.000

150.180.000

98,93

1.620.000

1,07

37.122.360

37.115.340

99,98

7.020

0,02

26.580.000

26.580.000

100,00

0

0,00

10.010.000

10.010.000

100,00

0

0,00

462.425.000

460.000.000

99,5%

2.425.000

0,52

18.490.000

18.490.000

100,00

0

0,00

27.100.000

27.100.000

100,00

0

0,00

273.614.000

254.585.756

93,05

19.028.244

6,95

1.050.991.360

1.009.493.601

96,05

41.497.759

3,95

(%)

PEMERINTAHAN UMUM PELAYANAN ADMINISTRASI PERKANTORAN 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11

Penyediaan Jasa Surat Menyurat Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik Penyediaan Jasa Pemeliharaan & Perizinan Kendaraan Dinas/Operasional Penyediaan Jasa Pendukung administrasi /Teknis Perkantoran Penyediaan Alat Tulis Kantor Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan Penyediaan Komponen Instalasi Listrik / Penerangan Bangunan Kantor Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor Peneyediaan Peralatan Rumah Tangga Penyediaan Bahan Bacaan dan Perundang-undangan Rapat-rapat Koordinasi dan Konsultasi Keluar Daerah JUMLAH I PROGRAM PENINGKATAN SARANA DAN PRASARANA APARATUR

1

Pembangunan Gedung Kantor (bp3k Atung bungsu dan BP3K Tani Makmur)

2

Pengadaan Kendaraan Dinas/Operasional

-

-

3

pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor

-

-

4 5 6

Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/Operasional Pemeliharaan Rutin/Berkala Peralatan Gedung Kantor BKP5K Rehabilitas sedang/berat gedung kantor (BP3K Lembah dempo) JUMLAH II


499.048.000

100.000.000

490.458.000

89.985.640

98,3

89,99

8.590.000

1,7

10.014.360

10,01

7.500.000

7.500.000

100,00

0

0

105.930.000

105.800.000

99,87

130.000

0,13

712.478.000

693.743.640

97,37

18.734.360

2,63

36

7

PROGRAM PENINGKATAN DISIPLIN APARATUR Pengadaan Pakaian dinas beserta perlengkapanya JUMLAH III PROGRAM PENINGKATAN KETAHANAN PANGAN PERTANIAN/PERKEBUNAN Penanganan daerah rawan pangan Analisis dan penyusunan pola konsumsi dan suplai pangan Pemanfaatan pekarangan untuk pengembangan pangan Pemantauan dan analisis akses pangan masyarakat Pemantauan dan analisis akses pangan pokok Penanganan pasca panen dan pengolahan hasil pertanian pengembangan cadangan pangan daerah

8

pengembangan diversifikasi tanaman

70.500.000

70.450.000

99,93

50.000

60,00

9

Pengembangan lumbung pangan desa

584.750.000

582.770.000

99,66

1.980.000

0,34

10

Peningkatan mutu dan keamanan pangan Koordinasi perumusan kebijakan pertanahan dan infrastruktur pertanian dan perdesaan Penyuluhan sumber pangan alternative

1.

1 2 3 4 5 6

11 12 13 14 15

1

1 2

Monitoring,evaluasi dan pelaporan pengambangan kawasan penggunaan pupuk organic Pembangunan Gudang Cadangan Pangan Pemerintah kota pagaralam JUMLAH IV PROGRAM PENGEMBANGAN DATA/INFORMASI Penyusunan dan pengumpulan data/informasi kebutuhan penyusunan dokumen perencanaan JUMLAH V PROGRAM PENINGKATAN KESEJAHTERAAN PETANI Peningkatan kemampuan lembaga petani Pelaksanaan pendapatan kelompok tani dan gapoktan

24.750.000

24.660.000

99,64

90.000

0,36

24.750.000

24.660.000

99,64

90.000

0,36

0 82.125.000

80.655.000

98,21

1.470.000

21.917.000

21.917.000

100,00

0

124.700.000

123.400.000

98,96

107.500.00 0

86,21

23.535.000

23.535.000

100,00

0

0,00

28.785.000

28.785.000

100,00

0

0,00

-

-

-

-

-

1,79

0

12.500.000

12.500.000

100,00

12.581.270

0,00

45.020.000

44.995.000

99,94

5.836.225

0,06

15.000.000

15.000.000

100,00

0

0,00

49.374.500

49.358.500

99,97

329.572.750

326.712.000

99,13

1.387.779.250

1.380.077.500

99,45

0,03 2.860.750

0,86

7.701.750

0,55 86,21

20.000.000

20.000.000

100,00

0

0

20.000.000

20.000.000

100,00

0

0

29.600.000

29.600.000

100,00

0

0

20.952.000

20.952.000

100,00

0

0 0

JUMLAH VI PROGRAM PENINGKATAN PEMASARAN HASIL PRODUKSI PERTANIAN / PERKEBUNAN


50.552.000

50.552.000

100,00

0

0

37

1.

1.

2.

Promosi Atas Hasil Produksi Pertanian/Perkebunan Unggulan Daerah JUMLAH VII PROGRAM PENINGKATAN PENERAPAN TEKNOLOGI PERTANIAN / PERKEBUNAN Penelitian dan Pengembangan Teknologi Pertanian/Perkebunan Tepat Guna (Demplot Pertanian, Perikanan dan Peternakan dan peternakan) Penelitian dan Pengembangan Teknologi Pertanian/Perkebunan Tepat Guna (Demplot Tanaman Kedelai) JUMLAH VIII PROGRAM PEMBERDAYAAN PENYULUH PERTANIAN/PERKEBUNAN LAPANGAN

137.786.000

137.536.000

99,82

250.000

0,18

137.786.000

137.536.000

99,82

250.000

0,18

148.410.000

147.705.000

99,5

705.000

0,48

27.575.000

26.575.000

96,37

1.000.000

3,63

175.985.000

174.280.000

99,03

1.705.000

0,97

1

Peningkatan Kapasitas Tenaga Penyuluh Pertanian / Perkebunan

55.225.000

55.225.000

100,00

0

0,00

2

Peningkatan Kesejahteraan Tenaga Penyuluh Pertanian / Perkebunan

130.150.000

126.950.000

97,54

3.200.000

2,46

185.375.000

182.175.000

98,27

3.200.000

1,73

3.745.696.610

3.672.517.741

98,05

73.178.869

1,95

JUMLAH IX Total (I+II+III+IV+V+VI+VII+VIII+IX)

Pencapaian Kinerja masing-masing sasaran dapat diuraikan dari masing-masing kegiatan berikut :

1. Peningkatan Kemampuan Lembaga Petani Sasaran kegiatan ini adalah Meningkatnya jumlah petani yang mengikuti pelatihan/seminar/rembug pada tingkat nasional dan regional, dan ditempuh dengan kebijakan

Peningkatan

keikutsertaan

anggota

lembaga

petani

(Poktan,

Gapoktan,KTNA) pada gelar teknologi, seminar teknologi, lomba-lomba, temu wicara, rembug tani pada tingkat nasional dan regional. Kegiatan ini membutuhkan Input dana sebesar Rp.29.600.000 dan dana yang terealisasi Rp.29.600.000 sehingga capaian penggunaan keuangan sebesar 100%. Output dari kegiatan ini adalah keikutsertaan petani kota Pagar Alam pada PENAS KTNA di Kabupaten Malang Propinsi Jawa Timur. Outcome dari kegiatan ini adalah Meningkatnya pengetahuan petani dalam mengelola usaha dan memanajemen kelembagaan petani. Lakip BKP5K Tahun 2015

38

2. Pelaksanaan Pendataan Kelompok Tani dan Gapoktan Sasaran kegiatan ini adalah diperolehnya tingkat dan kelas kemampuan kelompok tani serta penilaian penyuluh pertanian yang berprestasi. Kegiatan ini membutuhkan Input dana sebesar Rp.29.952.000 dan dana yang digunakan sebesar Rp.20.952.000 Sehingga capaian penggunaan keuangan sebesar 100%. Output dari kegiatan ini adalah tersedianya data kelompok tani dan gapoktan di kota Pagar Alam. Outcome dari kegiatan ini adalah Meningkatnya jumlah kelompok tani dan gapoktan yang naik kelas. 3. Penanganan Daerah Rawan Pangan Sasaran

kegiatan

ini

adalah

Terlaksananya

intervensi

pencegahan

dan

penanggulangan rawan pangandanteratasinya kerawanan pangan di wilayah yang dilakukan intervensi kerawanan pangan. Kegiatan ini membutuhkan Input dana sebesar Rp.82.125.000 dan dana yang digunakan sebesar Rp.80.655.000. Sehingga capaian penggunaan keuangan sebesar 98,21%. Output dari kegiatan ini adalah pemberian bantuan pangan dan intervensi jangka pendek kepada 2 kelompok desa. Outcome dari kegiatan ini adalah meningkatnya desa yang diintervensi karena kerawanan pangannya melalui bantuan ternak itik dan pakan itik , sehingga dengan bantuan tersebut pada masa yang akan datang kerawanan pangan yang ada pada desa yang diintervensi dapat teratasi dan tidak terulang kembali. 4. Analisis dan Penyusunan Pola Konsumsi dan Suplai Pangan Sasaran kegiatan ini adalah tersusunnya data analisis neraca bahan makan yang dapat dijadikan acuan dalam pembangunan ketahanan pangan dan ditempuh dengan kebijakan pengkajian dan analisis terhadap situasi ketersediaan dan konsumsi pangan masyarakat Kota Pagar Alam. Kegiatan ini membutuhkan Input dana sebesar Rp.21.917.000 dan dana yang digunakan sebesar Rp.21.917.000. Sehingga capaian penggunaan keuangan sebesar 100%. Output dari kegiatan ini adalah Buku Analisis Neraca Bahan Makanan dan Pola Pangan Harapan. Outcome dari kegiatan ini adalah meningkatnya meningkatnya ketersediaan data analisis bidang ketahanan pangan. 5. Pemanfaatan Perkarangan Untuk Pengembangan Pangan Sasaran

kegiatan

ini

adalah

Terlaksananya

program

percepatan

penganekaragaman konsumsi pangan (P2KP) dan ditempuh dengan kebijakan


39

Penerapan Teknologi spesifik lokasi dalam memanfaatkan lahan pekarangan untuk pengembangan pangan. Kegiatan ini membutuhkan inputdana sebesar Rp.124.700.000dan dana yang digunakan Rp.123.400.000, sehingga

capaian penggunaan keuangan sebesar

98,96%. Output dari kegiatan ini adalah memberikan fasilitasi terhadap 10 kelompok petani untuk melaksanakan studi lapangan terkait pemanfaatan pekarangan untuk pengembangan pangan ke Bandung Propinsi Jawa Barat. Outcome dari kegiatan ini adalah meningkatnya lahan pekarangan yang dimanfaatkan untuk pengembangan pangan. 6. Pemantauan dan Analisis Akses Pangan Masyarakat. Sasaran kegiatan ini adalah meningkatnya Meningkatnya cakupan ketersediaan data Analisis Akses Pangan Masyarakat dan Rekomendasi Sistem Kewaspadaan Pangan dan Gizi. Kegiatan ini dilakukan dengan survey terhadap pola konsumsi pangan masyarakat dan intervensi terhadap pangan anak-anak tingkat sekolah dasar. Kegiatan inimembutuhkan Input dana sebesar Rp.23.535.000. Dana yang digunakan sebesar Rp.23.535.000, Sehingga capaian penggunaan keuangan sebesar 100%. Output dari kegiatan ini adalah buku kajian Sistem Kewaspadaan Pangan dan Gizi. Outcome dari kegiatan ini adalah meningkatnya pengetahuan masyarakan tentang pangan dan gizi beragam, bergizi, berimbang dan aman berbasis sumber daya lokal. 7. Pematauan dan Analisis Harga Pangan Pokok. Sasaran kegiatan ini adalah Meningkatnya cakupan ketersediaan data dan analisis harga pangan pokok. Kegiatan ini dilakukan dengan pemantauan secara berkala terhadap perkembangan harga pangan pokok di pasaran. Kegiatan ini membutuhkan Input dana sebesar Rp.28.785.000. Dana yang digunakan sebesar Rp.28.785.000. Sehingga capaian penggunaan keuangan sebesar 100%. Output dari kegiatan ini adalah data analisis harga pangan pokok selama 12 bulan. Outcome dari kegiatan ini adalah meningkatnya pendapatan petani Kota Pagar Alam. 8. Pengembangan Diversifikasi Tanaman Sasaran kegiatan ini adalah Terlaksananya pengembangan diversifikasi tanaman pada kelompok pangan olahan/lokal yang berbasis sumber daya lokal


40

yangditempuh dengan kebijakan penyediaan sarana dan prasarana pengolahan pangan pada kelompok pangan lokal/olahan serta demo kuliner non beras. Kegiatan ini membutuhkan Input dana sebesar Rp.70.500.000. dana yang digunakan sebesar Rp.70.450.000. Sehingga capaian penggunaan keuangan sebesar 99,93%. Output dari kegiatan bantuan peralatan pengolahan pangan olahan pada kelompok pangan lokal/olahan.Outcome dari kegiatan ini adalah meningkatnya kualitas produk olahan yang dihasilkan oleh kelompok pangan lokal/olahan khas kota Pagar Alam. 9. Kordianasi Perumusan Kebijakan Pertanahan dan Infrastruktur

Pertanian dan

Perdesaan. Sasaran kegiatan ini adalah Tersedianya data rekomendasi dewan ketahanan pangan yang ditempuh melalui rapat dewan ketahanan pangan. Kegiatan inimembutuhkan Input dana sebesar Rp.12.500,000 dan dana yang digunakan sebesar Rp.12.500.000. Sehingga capaian penggunaan keuangan sebesar 100%. Output dari kegiatan ini adalah kebijakan dewan ketahanan pangan. Outcome dari kegiatan ini adalah meningkatnya komitmen pemangku kebijakan dalam pembangunan ketahanan pangan kota Pagar Alam. 10. Penyuluhan Sumber Pangan Alternatif Sasaran kegiatan ini adalah Meningkatnya pengetahuan masyarakat tentang menu beragam, bergizi, berimbang dan aman berbasis sumber daya lokal kebijakan melakukan pelatihan cipta menu beragam bergizi, berimbang dan aman berbasis sumber daya lokal. Kegiatan ini membutuhkanInput dana sebesar Rp.45.020.000dan dana yang digunakan sebesar Rp.44.995.000sehingga capaian penggunaan keuangan sebesar 99,94%. Output dari kegiatan ini adalah Pelatihan Lomba Cipta menu 3B tingkat Kota dan Tingkat Propinsi. Outcome dari kegiatan ini adalah terlaksanya diversifikasi pangan berbasis sumber daya lokal. 11. Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan Sasaran kegiatan ini adalah tersedianya dokumen hasil evaluasi kegiatan Ketahanan Pangan dan Penyuluhan yang ditempuh dengan kebijakan Peningkatan ketahanan pangan dan Evaluasi kegiatan bidang ketahanan pangan tahun 2015. Kegiatan ini membutuhkan Input dana sebesar Rp.15.000.000 dan dana yang digunakan sebesar Rp.15,000,000, Sehingga capaian penggunaan keuangan sebesar Lakip BKP5K Tahun 2015

41

100%. Output dari kegiatan ini adalah dokumen evaluasi bidang ketahanan pangan dan Outcome dari kegiatan ini adalah tersedianya bahan evaluasi kegitaan bidang ketahanan pangan. 12. Pengembangan Kawasan Penggunaan Pupuk Organik Sasaran kegiatan ini adalah terlaksananya bimbingan teknis penanganan limbah pertanian. Kegiatan ini membutuhkan input dana Rp. 49.374.500 dana yang digunakan sebesar 49.358.500, capaian penggunaan keuangan sebesar 99,97%. Output dari kegiatan ini adalah bimbingan teknis penangan limbah pertanian yang diikuti oleh 50 orang.Outcome dari kegiatan ini adalah meningkatnya pengembangan kawasan penggunaan pupuk organik. 13. Promosi Atas Hasil Produksi Pertanian/Perkebunan Unggulan Daaerah. Sasaran kegiatan ini adalah Diikutinya Acara Tahunan Hari Pangan Sedunia Tingkat Nasional yang ditempuh dengan kebijakan berperan serta dalam pameran Hari Pangan Sedunia tingkat Nasional yang diselenggarakan setiap tahun. Kegiatan ini membutuhkanInput dana Rp.137.786.000 dana yang digunakan sebesar Rp.132.536.000, capaian penggunaan keuangan sebesar 96,19%. Output dari kegiatan ini adalah Partisipasi dalam pameran Hari Pangan Sedunia tahun 2015 di Palembang Sumatera Selatan. Outcome dari kegiatan ini adalah lebih dikenalnya produk pertanian unggulan kota Pagar Alam di tingkat nasional. 14. Penelitian dan Pengembangan Teknologi Pertanian/Perkebunan tepat Guna (Demplot Pertanian,Perikanan dan peternakan). Sasaran kegiatan ini adalah Meningkatnya penerapan paket teknologi anjuran melalui demontrasi plot (demplot) untuk petani dan penyuluh. yang ditempuh dengan kebijakan

penerapan teknologi tepat guna pada demplot Pertanian,

Perikanan dan peternakan Kegiatan ini membutuhkanInput dana Rp. 148.410.000 dana yang digunakan sebesar Rp.147.705.000, capaian penggunaan keuangan sebesar 99,5%. Output dari kegiatan

ini

adalah

tersedianya

8

demplot

pertanian,

perikanan

dan

peternakan.Outcome dari kegiatan ini adalah meningkatnya produksi dan produktivitas pertanian, perikanan dan peternakan. 15. Penelitian dan Pengembangan Teknologi Pertanian/Perkebunan Tepat Guna (Demplot Tanaman Kedelai).


42

Sasaran kegiatan ini adalah Meningkatnya penerapan paket teknologi anjuran melalui demontrasi plot (demplot) untuk petani dan penyuluh. yang ditempuh dengan kebijakan penerapan teknologi tepat guna pada demplot tanaman kedelai. Kegiatan ini membutuhkanInput dana Rp. 27.575.000 dana yang digunakan sebesar Rp.26.575.000, capaian penggunaan keuangan sebesar 96,37%. Output10 unit demplot tanaman kedelai. Outcomemeningkatnya produktivitas komoditi kedelai. 16. Peningkatan Kapasitas Tenaga Penyuluh Pertanian/Perkebunan. Sasaran kegiatan ini adalah Terlaksananya penyusunan Programa Penyuluhan Pertanian, Perikanan dan Kehutanan yang ditempuh melalui perumusan strategi penyuluhan dengan berpedoman pada programa penyuluhan propinsi dan nasional. Kegiatan ini membutuhkanInput dana Rp.55.225.000 dana yang digunakan sebesar

Rp.55.225.000,

capaian

penggunaan

keuangan

sebesar

100%.

OutputPrograma Penyuluhan Pertanian, Perikanan dan Kehutanan Kota Pagar Alam. Outcome dari kegiatan ini adalah meningkatnya kualitas penyuluhan pertanian, perikanan dan Kehutanan kota Pagar Alam. 17. Peningkatan Kesejahteraan Tenaga Penyuluh Pertanian/Perkebunan. Sasaran kegiatan ini adalah Tersedianya sarana dan prasarana penyuluhan pertanian, perikanan dan kehutanan pada 5 BP3K di Kecamatan dan ditempuh dengan kebijakan penyediaan sapras penyuluhan pada tingkat BP3K. Kegiatan ini membutuhkan Input dana sebesar Rp.130.150.000 dan dana yang digunakan sebesar Rp.126.950.000 sehingga capaian penggunaan keuangan sebesar 98,27%. Output dari kegiatan ini adalah sarana dan prasarana operasional penyuluhan di BP3K. Outcome dari kegiatan ini adalah meningkatnya kualitas penyuluhan pertanian, perikanan dan Kehutanan kota Pagar Alam.

3.3 Personalia / Sumber Daya Manusia Rincian kepegawaian Badan Ketahanan Pangan dan Pelaksana Penyuluhan Pertanian, Perikanan dan Kehutanan (BKP5K)Kota Pagar Alam per 31 Desember Tahun 2014 disusun berdasarkan pangkat golongan dan tingkat pendidikan dapat dilihat pada Tabel 5 dan Tabel 6.


43

Tabel 5. Rincian Pegawai Berdasarkan Golongan. Golongan

A

B

C

IV

9

1

1

III

19

14

6

13

52

2

4

6

II

D

Jumlah 11

Honorer TKS

22 Jumlah

91

Tabel 6. Rincian Pegawai Berdasarkan Tigkat Pendidikan. Pendidikan

S2

S1

D3

SMA

Jumlah

2

55

8

4

SMP

Honorer TKS Jumlah

6 2

61

8

15

1

19

1

Tabel 7. Rincian Pegawai Berdasarkan Jabatan

Jabatan

Jumlah

Eselon II b

1

Eselon III a

1

Eselon III b

4

Eselon IV a

10

Staf

27

Funsional/Penyuluh

26

CPNS TKS


44

BAB IV PENUTUP 4.1. Kesimpulan Laporan Akuntabilitas Kinerja Pemerintah (LAKIP) merupakan bentuk pertanggungjawaban suatu SKPD dalam hal ini Badan Ketahanan Pangan dan Pelaksana Penyuluhan Pertanian, Perikanan dan Kehutanan (BKP5K) Kota Pagar Alam atas kegiatan yang dilakukan selama satu tahun. LAKIP juga memuat dan menjelaskan kegiatan-kegiatan yang berhasil dicapai dan kegiatan yang masih perlu perbaikan. Sehingga LAKIP dapat dijadikan media untuk menentukan kebijakan dalam mengambil keputusan dalam periode yang akan datang. Dari 41 (Empat Puluh Satu) kegiatan Badan Ketahanan Pangan dan Pelaksana Penyuluhan Pertanian, Perikanan dan Kehutanan (BKP5K) Tahun 2015 capaian realisasi keuangan sebesar 98,05% dan capaian realisasi fisik sebesar 100%. Capaian realisasi keuangan dan fisik dinilai cukup baik dan telah menunjukkan tingkat keberhasilan capaian sasaran strategis yang baik.

4.2. Tindak Lanjut Dari uraian dan kesimpulan hasil capaian kinerja tersebut di atas, maka diajukan saran-saran sebagai berikut : 1. Penentuan skala prioritas perlu dilakukan untuk meningkatkan kinerja pada setiap kegiatan yang menjadi wewenangan BKP5K Kota Pagar Alam pada tahun berikutnya.

2. Akan diadakan koordinasi dengan semua pihak perlu dilakukan untuk mengatasi permasalahan yang menjadi hambatan dalam pencapaian kinerja BKP5K Kota Pagar Alam. 3. Akan dilakukan kegiatan monitoring dan evaluasi terhadap semua program dan kegiatan yang telah dilakukan untuk mengetahui sejauh mana tingkat keberhasilan dan kendala yang dihadapi di lapangan dari kegiatan tersebut, sehingga hasil yang didapatkan dapat dijadikan pedoman untuk perbaikan kinerja kegiatan pada periode selanjutnya.

Pagar Alam, Januari 2016 Kepala Badan Ketahanan Pangan dan Pelaksana Penyuluhan Pertanian, Perikanan dan Kehutanan (BKP5K) Kota Pagar Alam

Ir. Prima Dina Surya Rozak NIP. 195805161986031001


45

Lampiran 3.

PEMERINTAH KOTA PAGAR ALAM LAKIP Badan Ketahanan Pangan dan Pelaksana Penyuluhan Pertanian, Perikanan dan Kehutanan (BKP5K) TAHUN 2015 PENGUKURAN PENCAPAIAN SASARAN (PPS) SASARAN NO

1 1 2 3 4

URAIAN 2 Peningkatan Kemampuan Lembaga Tani

INDIKATOR 3 Meningkatnya Kompetensi Anggota KTNA dengan mengikuti Mimbar Serasehan, PENAS, PEDA

Pelaksanaan Penilaian Kelompok Tani dan Penyuluh Terlaksananya Penilaian Kelompok Tani Teladan Analisa dan Penyusunan Pola Konsumsi dan Suplay Pangan (NBM dan PPH)

Tersedianya data Neraca Bahan Makanan dan Pola Pangan Harapan Kota Pagar Alam

Pemantauan dan Analisis Akses Pangan Masyarakat

Menigkatnya pengetahuan anggota kelompok pangan lokal/olahan Tersedianya data Sistem Kewaspadaan Pangan dan Gizi

6

Pemantauan dan Analisis Harga Pangan Pokok

Terlaksananya Pemantauan Harga Pangan Pokok

8


Meningkatnya Pengetahuan Tentang Program Percepatan Penganekaragaman Konsumsi Pangan Terlaksanya Pengembangan Lumbung Pangan Masyarakat Desa

5

Pemanfaatan Pekarangan Untuk Pengembangan Pangan

9 Pengembangan Lumbung Pangan Desa

10

Peningkatan Mutu dan Keamanan Pangan

Tersedianya Data Analisis Pangan Segar

11

Koordinasi Perumusan Kebijakan Pertanahan dan Infrastruktur Pertanian Pedesaan

Terlaksananya Perumusan Kebijakan Dewan Ketahanan Pangan

12

Penyuluhan Sumber Pangan Alternatif

Terlaksananya Lomba Cipta Menu B2SA

13


15

Rencana Investasi Pembangunan Pertanian Jangka Menengah

16

Promosi Atas Hasil Produksi Pertanian/Perkebunan Unggulan Daerah Penelitian dan Pengembangan Teknologi pertanian/perkebunan tepat guna (Uji Varietas Kentang) Penelitian dan Pengembangan Teknologi pertanian/perkebunan tepat guna (Demplot Penggunaan Dosis Pupuk Sesuai Anjuran pada tanaman cabai dan tomat)

Diikutinya Promosi Hari Pangan Sedunia

Pengadaan Pembangunan Lantai Jemur Lumbung Pangan Peningkatan Kapasitas Tenaga Penyuluh Pertanian/Perkebunan

Tesedianya Lantai Jemur kelompok tani

17

18

19 20 21

Peningkatan Kesejahteraan Tenaga Penyuluh Pertanian/Perkebunan

Tersedianya Data Monitoring dan Evaluasi Ketahanan Pangan Tersedianya Data Rencana Investasi Pembangunan Pertanian Jangka Menengah

Terlaksanya Demplot Uji Varietas Kentang Granola dan Merbabu

RENCANA TINGKAT CAPAIAN (TARGET) SATUAN TARGET 4 5

REALISASI

6

orang

50

50 orang

Kelompok

600

600 Kelompok

Buku

40

40 buku

Kelompok

10

10 Kelompok

Buku

20

20 buku

bulan

12

12 bulan

Kelompok

10

10 Kelompok

unit buku

RMU 2, RMU 2, Gudang 3, Gudang 3, Lantai Jemur Lantai Jemur 2 2 PALEMBANG, 20 20 MARET buku

Kebijakan

4

4 Kebijakan

Kelurahan

35

35 Kelurahan

buku

35

35 buku

buku

15

15 buku

kali

1

1 kali

kelompok

4

4 Kelompok

Demplot

8

8 Demplot

unit

1

0

buku

15

15 buku

BPP

5

5 BPP

Terlaksananya Demplot Penggunaan Pupuk sesuai dosis anjuran pada tanaman cabai dan tomat

Tersedianya Data Programa Penyuluhan Pertanian Perikanan dan Kehutanan kota Pagar alam Tersedianya Sarana dan Prasarana Penyuluhan di BPP

PEMERINTAH KOTA PAGAR ALAM aksana Penyuluhan Pertanian, Perikanan dan Kehutanan (BKP5K) TAHUN 2015 GUKURAN PENCAPAIAN SASARAN (PPS) TINGKAT CAPAIAN (%) 7 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100%

100% PALEMBANG,

MARET

100% 100% 100% 100% 100% 100% 100%

100%

0 100% 100%

50

Lampiran 2 PEMERINTAH KOTA PAGAR ALAM LAKIP BADAN KETAHANAN PANGAN DAN PELAKSANA PENYULUHAN PERTANIAN, PERIKANAN DAN KEHUTANAN (BKP5K) KOTA PAGAR ALAM PENGUKURAN KINERJA KEGIATAN (PKK)

No SASARAN URAIAN 1

Peningkatan Kemampuan Lembaga Tani

Input Output Outcome

2

Pelaksanaan Pendataan Kelompok Tani dan Gapoktan


3

Penanganan Daerah Rawan Pangan

INDIKATOR KINERJA Dana, SDM

SATUAN Rp Orang

29.600.000 50

50

50

20.952.000 600

20.952.000 600

600

600

100%

82.125.000

80.655.000

98%

Kelompok

2

2

100%

Kelompok

2

2

100%

21.917.000

21.917.000

100,00%

40

40

40

40

Rp

Meninkatnya kelompok tani dan penyuluh berprestasi Kelompok yang dinilai Meningkatnya kompetensi kelompok tani dan penyuluh Kelompok pertanian

Input

Persentase target capaian

Realisasi

29.600.000 50

Diikutinya petani kota Pagar Alam pada PENAS KTNA di Kabupaten Malang Propinsi Jawa Timur Meningkatnya pengetahuan petani dalam mengelola Orang usaha dan memanajemen kelembagaan petani. Dana

Rencana tingkat capaian

Rp

Dana Output

Meningkatnya Penerima Manfaat PDRP Outcome

Meningkatnya Penanganan Daerah Rawan Pangan 3

Analisa dan Penyusunan Pola Konsumsi dan Suplay Pangan (NBM dan PPH)

Input

Dana, SDM

Output

Tersusunnya Buku Analisis Neraca Bahan Makanan Buku dan Pola Pangan Harapan Meningkatnya meningkatnya ketersediaan data analisis Buku bidang ketahanan pangan

Outcome 4

5

Pemanfaatan Pekarangan Untuk Pengembangan Pangan

Pemantauan dan Analisis Akses Pangan Masyarakat

Rp

Input

Dana, SDM

Rp

124.700.000

123.400.000

Output

Terselenggaranya studi lapangan petani ke Bandung Propinsi Jawa Barat

Orang

10

10

Outcome

meningkatnya lahan pekarangan yang dimanfaatkan untuk pengembangan pangan.

Orang

10

10

Input

Dana, SDM

Rp

23.535.000

23.535.000

Output

Tersusunnya buku kajian Sistem Kewaspadaan Pangan Buku dan Gizi

20

20

100,00 100% 100% 100,00% 100%

100% 100% 98,96% 100% 100% 100,00% 100%

Outcome

6

7

Pemantauan dan Analisis Harga Pangan Pokok


9

Pengembangan Lumbung Pangan Desa

Peningkatan Mutu dan Keamanan Pangan

11

12

Penyuluhan Sumber Pangan Alternatif


100%

Rp

28.785.000

28.785.000

100,00%

Output Outcome Input Output

Tersedianya data analisis harga pangan pokok Meningkatnya pendapatan petani

Buku Buku Rp Kelompok

30 30 70.500.000 5

30 30 70.450.000 5

100% 100% 99,93%

5

5

100%

Rp

584.750.000

582.770.000

99,66%

unit unit

3 3

3 3

100%

Rp

-

-

Buku

-

-

Buku

-

-

12.500.000

12.500.000

100,00%

4 4

4 4

100%

45.020.000

44.995.000

99,94%

35 35

35 35

100%

15.000.000

15.000.000

100,00%

buku

25

25

Buku

25

25

Dana

Tersedianya bantuan peralatan pengolahan pangan olahan pada kelompok pangan lokal/olahan Meningkatnya kualitas produk olahan yang dihasilkan Kelompok oleh kelompok pangan lokal/olahan khas kota Pagar

Input

Dana

Output Outcome

Tersedianya Lumnbung Pangan, RMU, Lantai Jemur Meningkatnya cakupan ketersediaan pangan utama masyarakat

Input

Dana

Outcome Koordinasi Perumusan Kebijakan Pertanahan dan Infrastruktur Pertanian Pedesaan

20

Dana, SDM

Output

10

20

Input

Outcome 8

meningkatnya pengetahuan masyarakan tentang pangan Buku dan gizi beragam, bergizi, berimbang dan aman berbasis sumber daya lokal

Input

Tersedianya buku analisis hasil uji laboratorium kadar residu festisida pada komiditi utama hortikultura Kota Pagar Alam Menurunnya kadar residu festisida pada komiditi utama hortikultura Kota Pagar Alam. Dana

100%

Rp

Output Outcome

Tersedianya kebijakan dewan ketahanan pangan Meningkatnya komitmen pemangku kebijakan dalam pembangunan ketahanan pangan

Kebijakan Kebijakan

Input

Dana

Rp

Output Outcome

Terlaksananya Lomba Cipta menu 3B Terwujudnya diversifikasi pangan berbasis sumber daya lokal

Kelurahan Kelurahan

Input

Dana

Output

Tersedianya dokumen evaluasi bidang ketahanan pangan Tersedianya bahan evaluasi kegitaan bidang ketahanan pangan

Outcome

100%

Rp

100%

100%

100% 100%

14

15

16

Promosi Atas Hasil Produksi Pertanian/Perkebunan Unggulan Daerah

Input

Dana

Rp

Output Outcome

Partisipasi dalam pameran Hari Pangan Sedunia

Penelitian dan Pengembangan Teknologi pertanian/perkebunan tepat guna (Demplot Pertanian, Perikanan dan Peternakan) Penelitian dan Pengembangan Teknologi pertanian/perkebunan tepat guna (Demplot Tanaman Kentang)

Input

Dana

Output Outcome

Demplot Tersedianya demplot Pertanian, Perikanan dan Peternakan


Dana

137.786.000

137.786.000

Kali Kali

1 1

1 1

100%

Rp

147.705.000 8 8

99,52%

Demplot

148.410.000 8 8

Rp Demplot Demplot

27.575.000 10 10

26.575.000 10 10

96,37% 100%

Dikenalnya produk pertanian unggulan kota Pagar Alam di tingkat nasional

Meningkatnya produksi dan produktivitas Pertanian, Perikanan dan Peternakan demplot tanaman Kentang

19

Peningkatan Kapasitas Tenaga Penyuluh Pertanian/Perkebunan

Peningkatan Kesejahteraan Tenaga Penyuluh Pertanian/Perkebunan

Input Output Outcome Input Output Outcome

100% 100% 100%

100%

Meningkatnya produktivitas komoditi Kentang 18

100,00%

Rp Buku

55.225.000 90

55.225.000 90

100,00%

Buku Rp Sarana dan prasarana operasional penyuluhan di BP3K BP3K BP3K Meningkatnya kualitas penyuluhan

90 130.150.000 5 5

90 126.950.000 5 5

100% 97,54% 100% 100%

Dana

Tersusunnya Programa Penyuluhan Pertanian, Perikanan dan Kehutanan Kota Pagar Alam Meningkatnya kualitas penyuluhan Dana

100%

.

TAH KOTA PAGAR ALAM UHAN PERTANIAN, PERIKANAN DAN KEHUTANAN (BKP5K) KOTA PAGAR ALAM N KINERJA KEGIATAN (PKK)

KET

.

LAPORAN AKUNTABILITAS KINERJA INSTANSI PEMERINTAH ( LAKIP )

Recommend Documents