INSPEKTORAT AKUNTABILITAS KINERJA INSTANSI PEMERINTAH

PEMERINTAH KABUPATEN TANAH DATAR

INSPEKTORAT JALAN SULTAN ALAM BAGAGARSYAH TELP 0752 71128 BATUSANGKAR 27281

LAPORAN

AKUNTABILITAS KINERJA INSTANSI PEMERINTAH TAHUN 2012

BATUSANGKAR JANUARI 2013

DAFTAR ISI IKHTISAR EKSEKUTIF BAB I

PENDAHULUAN A. INFORMASI UMUM INSTANSI B. URAIAN MANDAT

1 1 2

BAB II

PERENCANAAN DAN PERJANJIAN KINERJA A. VISI DAN MISI B. TUJUAN DAN SASARAN STRATEGIS

6 6 7

BAB III

AKUNTABILITAS KINERJA A. PENGUKURAN KINERJA B. EVALUASI DAN ANALISIS AKUNTABILITAS KINERJA

12 12 12

BAB IV

PENUTUP

19

BAB V

LAMPIRAN A. PENETAPAN KINERJA B. PENGUKURAN KINERJA

23

IKHTISAR EKSEKUTIF Saat ini penyusunan LAKIP (Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah) berpedoman pada Instruksi Presiden RI No.7 Tahun 1999 tentang Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah. Instruksi Presiden ini memberikan tuntunan kepada semua instansi pemerintah untuk menyiapkan Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah sebagai bagian integral dari siklus akuntabilitas kinerja yang utuh yang dikerangkakan dalam suatu Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah. Dari 4 (empat) sasaran strategis sebagaimana tertuang dalam Renstra Inspektorat Periode 2011 – 2015 untuk target sasaran kinerja tahun 2012 telah berhasil mencapai kinerja yang diharapkan. Indikator yang digunakan dalam pengukuran capaian kinerja adalah sebagai berikut : 1. Meningkatnya kapabilitas dan sumber daya aparatur pengawasan terhadap pelaksanaan tugas pemerintah dengan indikator jumlah aparat yang mendapatkan pendidikan dan pelatihan telah tercapai 250% jauh diatas target karena sangat disadari bahwa peran Inspektorat sebagai aparatur pengawas sangat strategis; 2. Meningkatnya

partisipasi

masyarakat

dalam

pengawasan

terhadap

penyelenggaraan pemerintah daerah dengan indikator laporan pengaduan/ kasus yang ditindaklanjuti dapat terlaksana 100%; 3. Menurunnya kuantitas dan kualitas temuan hasil pemeriksaan atas penyelenggaraan pemerintah daerah, indikator jumlah temuan dalam hasil pemeriksaan ditindaklanjuti sebanyak 75,11 %; 4. Meningkatnya kualitas pembinaan dan pengawasan yang efektif dan efisien serta mampu mendorong kinerja SKPD,indikator jumlah objek pemeriksaan tercapai 100% dan menurunnya temuan hasil pemeriksaan tercapai 95,53%.

LAPORAN AKUNTABILITAS KINERJA INSTANSI PEMERINTAH TAHUN 2012 INSPEKTORAT KABUPATEN TANAH DATAR

BAB I PENDAHULUAN

A. INFORMASI UMUM INSTANSI Penerapan fungsi-fungsi manajemen dalam pengawasan atas penyelenggaraan Pemerintah Daerah merupakan proses kegiatan yang ditujukan untuk menjamin penyelenggaraan Pemerintah Daerah sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku untuk terwujudnya tata pemerintahan yang baik (good governance). Tugas pokok dan fungsi Inspektorat Kabupaten Tanah Datar adalah melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan urusan pemerintah di daerah, pelaksanaan pembinaan atas penyelenggaraan pemerintahan daerah dan nagari. Fungsi Inspektorat Kabupaten Tanah Datar

menurut Peraturan Daerah nomor 8

tahun 2008 adalah : 1. Perencanaan program pengawasan 2. Perumusan kebijakan dan fasilitasi pengawasan 3. Pemeriksaan, pengusutan, pengujian dan penilaian tugas pengawasan 4. Pelaksanaan tugas lainnya yang diberikan oleh Bupati sesuai dengan tugas dan fungsinya


1

B. URAIAN MANDAT Inspektorat Kabupaten Tanah Datar merupakan salah satu unsur penunjang pemerintahan daerah dibidang pengawasan yang dipimpin oleh Inspektur dan bertanggung jawab kepada Bupati sesuai dengan Peraturan Daerah Kabupaten Tanah Datar nomor 08 tahun 2008 tentang pembentukan dan Tata Kerja Inspektorat Kabupaten Tanah Datar. Struktur organisasi Inspektorat dapat dilihat pada lampiran Rencana Stratejik ini. Pada dasarnya, untuk melaksanakan tugas pokok dinas, Inspektorat Kabupaten Tanah Datar didukung oleh unsur organisasi yang terdiri dari : Inspektur Kabupaten Tanah Datar mempunyai tugas pokok dan fungsi sebagai berikut : 1. Merumuskan kebijakan teknis dibidang pengawasan 2. Melaksanakan pengawasan umum terhadap, pelaksanaan urusan pemerintahan umum,

penyelenggaraan

pelaksanaan

pemerintah

pembangunan,

dan

daerah,

pembinaan

pembinaan masyarakat

sosial

politik,

dilingkungan

Pemerintah Kabupaten, Pemerintahan wilayah kecamatan dan pemerintahan nagari / desa / kelurahan. 3. Melaksanakan pemeriksaan terhadap penyelenggaraan urusan pemerintahan umum, pemerintahan daerah dan pemerintahan nagari/desa/kelurahan. 4. Melakukan pengujian dan penilaian atas hasil laporan setiap unsur dan atau instansi dilingkungan pemerintah daerah berdasarkan petunjuk Bupati. 5. Melakukan

pengusutan

kebenaran

laporan

atau

pengaduan

terhadap

penyimpangan atau penyalahgunaan dibidang pemerintahan, pembinaan sosial politik, perekonomian, kesehatan dan kesejahteraan sosial, pendidikan/tenaga kerja, pembinaan aparatur, pendapatan daerah, kekayaan negara dan daerah.


2

Dalam penyelenggaran tugas pembinaan dan pengawasan Inspektur dibantu oleh : 1. Sekretaris 2. Inspektur Pembantu Wilayah I 3. Inspektur Pembantu Wilayah II 4. Inspektur Pembantu Wilayah III 5. Inspektur Pembantu Wilayah IV 1. Sekretaris Inspektorat Sekretaris

Inspektorat

Daerah

mempunyai

tugas

menyiapkan

bahan

pengawasan dan memberikan pelayanan administratif dan fungsional kepada semua unsur di lingkungan Inspektorat dimana dalam penyelengaraaan pemerintahan

daerah

dibidang

pembinaan

dan

pengawasan

Sekretaris

Inspektorat dibantu oleh : a. Sub Bagian Perencanaan dan Evaluasi 1. Bagian Perencanaan mempunyai tugas menyiapkan bahan penyusunan dan pengendalian rencana / program kerja pengawasan, menghimpun dan menyiapkan rancangan Peraturan Perundangan – undangan, dokumen dan pengelolaan data pengawasan. 2. Menyiapkan bahan penyusunan dan menghimpun, mengolah, menilai dan

menyimpan

laporan

hasil

pengawasan

aparat

pengawasan

fungsional dan melakukan administrasi pengaduan masyarakat serta menyusun laporan kegiatan pengawasan. b. Sub Bagian Keuangan. Melakukan Laporan

penatausahaan, Keuangan

dan

ketatalaksanaan, melakukan

pengelolaan

Verifikasi

terhadap

keuangan, keuangan

Inspektorat. c. Sub Bagian administrasi dan Umum. Melakukan

penatausahaan,

pengorganisasian

dan

humas

ketatalaksanaan, protokol

serta

urusan

kepegawaian, rumah

tangga

Inspektorat. LAPORAN AKUNTABILITAS KINERJA INSTANSI PEMERINTAH TAHUN 2012 INSPEKTORAT KABUPATEN TANAH DATAR

3

2. Inspektur Pembantu Wilayah I Inspektur Pembantu Wilayah I mempunyai tugas melaksanakan pembinaan dan pengawasan atas penyelenggaraan

urusan pemerintahan daerah di bidang

pemerintahan , kepegawaian dan aparatur serta kasus pengaduan dibidang kepegawaian dan aparatur. 3. Inspektur Pembantu Wilayah II Inspektur Pembantu Wilayah II mempunyai tugas melaksanakan pembinaan dan pengawasan atas penyelenggaraan

urusan pemerintahan daerah di bidang

ekonomi, perencanaan, pekerjaan umum, pertanian dan lingkungan hidup serta pengawasan pengaduan ekonomi, perencanaan, pekerjaan umum, pertanian, dan dilingkungan hidup. 4. Inspektur Pembantu Wilayah III Inspektur Pembantu Wilayah III melaksanakan bidang pengawasan, pembinaan dan fasilitasi atas penyelenggaraan urusan pemerintahan daerah dibidang umum dan keuangan yang meliputi keuangan dan BUMD, Aset dan perlengkapan daerah, pariwisata dan kebudayaan, perhubungan koperasi, industri dan pertambangan serta pengawasan pengaduan dibidang umum dan keuangan yang meliputi keuangan dan BUMD, Aset dan perlengkapan daerah pariwisata dan kebudayaan, perhubungan, koperasi, industri dan pertambangan. 5. Inspektur Pembantu Wilayah IV Inspektur Pembantu Wilayah IV melaksanakan bidang pengawasan, pembinaan dan fasilitasi atas penyelenggaraan urusan pemerintahan daerah dibidang kesehatan, pendidikan, sosial tenaga kerja, pelayanan, pengentasan kemiskinan dan keluarga berencana serta pengawasan sosial

dibidang kesehatan, pendidikan,

tenaga kerja, pelayanan, pengentasan kemiskinan dan keluarga

berencana.


4

Struktur Organisasi Inspektorat

LAMPIRAN I : PERATURAN DERAH KABUPATEN TANAH DATAR NOMOR

: 10 TAHUN 2010

TANGGAL

: 16 NOVEMBER 2010

INSPEKTUR

FUNGSIONAL

SEKRETARIS

SUBBAG PERENCANAAN DAN EVALUASI

SUBBAG KEUANGAN

SUBBAG ADMINISTRASI DAN UMUM

IRBAN I

IRBAN II

IRBAN III


IRBAN IV

5

BAB II PERENCANAAN DAN PERJANJIAN KINERJA

A. VISI DAN MISI VISI Visi merupakan cara pandang kedepan kemana dan bagaimana Inspektorat Kabupaten Tanah Datar harus dibawa dan berkarya agar tetap konsisten dan eksis, antisipatif, dan inovatif, serta produktif. Dengan demikian, visi adalah suatu gambaran keadaan masa depan yang diinginkan Inspektorat dalam jangka panjang, adapun yang menjadi Visi Inspektorat Kabupaten Tanah Datar adalah :

“MENJADI LEMBAGA DAN APARATUR PENGAWASAN YANG PROFESIONAL UNTUK MENDORONG TERWUJUDNYA PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN TANAH DATAR YANG BAIK

(GOOD GOVERNANCE)”

MISI Misi merepresentasikan sesuatu yang diemban atau dilaksanakan oleh Inspektorat Kabupaten Tanah Datar sesuai visi yang ditetapkan, agar tujuan dapat terlaksana dan berhasil dengan baik.


6

Kemudian Misi yang telah dirumuskan oleh Inspektorat Kabupaten Tanah Datar adalah sebagai berikut : 1. MENINGKATKAN

PROPESIONALISME

APARATUR

PENGAWASAN 2. MENINGKATKAN

KETERSEDIAAN

SARANA

DAN

PRASARANA PENUNJANG PELAKSANAAN PEMBINAAN DAN PENGAWASAN. 3. MENDORONG TERCIPTANYA EFESIENSI DAN EFEKTIFITAS DALAM PENYELENGGARAAN TUGAS PEMERINTAHAN MELALUI PEMBINAAN DAN PENGAWASAN. 4. MENDORONG TERCIPTANYA APARATUR PEMERINTAH KABUPATEN TANAH DATAR YANG BERSIH, TRANSPARAN DAN AKUNTABEL

B. TUJUAN DAN SASARAN STRATEGIS

TUJUAN Tujuan Inspektorat Kabupaten Tanah Datar untuk lima tahun kedepan adalah: Tujuan

:

Meningkatnya kualitas dan kuantitas aparat pengawasan terhadap pelaksanaan tugas pemerintah SASARAN

1. Meningkatnya kapabilitas dan

2

INDIKATOR KINERJA 1.1

Jumlah aparat pengawasan yang

sumber daya aparatur

mendapatkan pendidikan dan

pengawasan

pelatihan

Meningkatnya partisipasi masyarakat dalam pengawasan

2.1

Laporan pengaduan/ kasus yang ditindaklanjuti

terhadap penyelenggaraan pemerintah daerah LAPORAN AKUNTABILITAS KINERJA INSTANSI PEMERINTAH TAHUN 2012 INSPEKTORAT KABUPATEN TANAH DATAR

7

3. Menurunnya kuantitas dan

3.1

kualitas temuan hasil

Jumlah temuan dalam hasil pemeriksaan yang ditindaklanjuti

pemeriksaan atas penyelenggaraan pemerintah daerah 4

Meningkatnya kualitas

4.1

Jumlah obyek pemeriksaan

4.2

Menurunnya temuan hasil

pembinaan dan pengawasan yang efektif dan efisien serta mampu mendorong kinerja

pemeriksaan

SKPD

SASARAN STRATEGIS Sasaran disini adalah penjabaran dari tujuan secara teratur, yaitu sesuatu yang akan dicapai/ dihasilkan secara nyata oleh Inspektorat Kabupaten Tanah Datar dalam jangka waktu satu tahun. Sasaran yang ditentukan oleh Inspektorat Kabupaten Tanah Datar menggambarkan hal yang ingin dicapai dalam 1 (satu) tahun melalui tindakan-tindakan yang akan dilakukan untuk mencapai tujuan pada 5 (lima) tahun mendatang. Sasaran Inspektorat Kabupaten Tanah Datar memberikan fokus pada penyusunan kegiatan, sehingga bersifat spesifik, terinci, dapat diukur dan dapat dicapai. Sasaran

tersebut

merupakan

bagian

yang

tak

terpisahkan

dalam

proses

perencanaan strategis. Fokus utama penentuan sasaran adalah tindakan dan alokasi sumber daya organisasi dalam kegiatan atau operasional organisasi.


8

Rencana Kerja Inspektorat Tahun 2012 adalah sebagai berikut : Sasaran Stratejik

Kebijakan

Program

Kegiatan

1

2

3

4

1. Meningkatnya kapabilitas dan

Peningkatan kapabilitas

dan

sumber sumber

daya

daya aparatur aparatur pengawasan 2. Meningkatnya

1.1. Peningkatan

1.1.1. Pendidikan dan

kapasitas

pelatihan

sumber

daya

formal

aparatur

pengawasan Peningkatan

2.1. Peningkatan

partisipasi

partisipasi

sistem

masyarakat

masyarakat dalam

pengawasan

dalam

pengawasan

internal

pengawasan

terhadap

pengendalian

terhadap

penyelenggaraan

kebijakan

2.1.1. Penanganan pengaduan

dan

penyelenggara pemerintah daerah

Kepala Daerah

an pemerintah

(KDH)

daerah 3. Menurunnya

Penurunan

kuantitas dan kuantitas kualitas temuan

kualitas

3.1. Peningkatan dan temuan

hasil hasil pemeriksaan

3.1.1. Tindak

lanjut

sistem

temuan

pengawasan

pengawasan

internal

dan

pemeriksaan

atas

pengendalian

atas

penyelenggaraan

kebijakan KDH

penyelenggara pemerintah daerah an pemerintah daerah


9

4. Meningkatnya

Peningkatan

4.1 Peningkatan

4.1.1. Pelaksanaan

kualitas

kualitas

sistem internal

pengawasan

pembinaan

pembinaan dan

dan

internal secara

dan

pengawasan yang

pengendalian

berkala

pengawasan

efektif dan efisien

kebijakan KDH

yang

efektif serta mendorong

dan

efisien kinerja SKPD

serta mendorong kinerja SKPD Untuk dapat mengukur keberhasilan dari implementasi rencana kerja tahun 2012 diatas, Inspektorat Kabupaten Tanah Datar menetapkan target untuk masing-masing sasaran yang harus dicapai. Target ini dituangkan dalam Dokumen Rencana Kinerja 2012. Target ditetapkan untuk setiap indikator kerja, baik untuk indikator kinerja tingkat sasaran maupun indikator kinerja (Input, output dan outcome ) tingkat kegiatan. Penetapan Kinerja tahun 2012 dapat dijabarkan sebagai berikut : Target No.

Sasaran

Indikator Kinerja

Target 2012

Stratejik 1 1.

(Rp.)

2

3

Meningkatnya kapabilitas sumber

Anggaran

1.1. Jumlah aparat dan daya

4 6 orang

5 89.400.000

pengawasan yang

aparatur

mendapatkan

pengawasan

pendidikan dan pelatihan


10

2.

Meningkatnya

2.1. Laporan

partisipasi

pengaduan/

masyarakat dalam

kasus yang

pengawasan

ditindaklanjuti

13 kasus

56.000.000

470 temuan

113.625.000

terhadap penyelenggaraan pemerintah daerah 3.

Menurunnya kuantitas kualitas

3.1. Jumlah temuan dan

temuan

dalam hasil pemeriksaan

hasil pemeriksaan

yang

atas

ditindaklanjuti

penyelenggaraan pemerintah daerah 4.

Meningkatnya

4.2. Jumlah obrik

109 obrik

500.175.000

kualitas pembinaan

dan

pengawasan yang efektif dan efisien serta

mendorong

kinerja SKPD Jumlah


759.200.000

11

BAB III AKUNTABILITAS KINERJA

A. PENGUKURAN KINERJA Pengukuran capaian kinerja dilakukan dengan menggunakan metode pembandingan capaian kinerja sasaran. Metode pembandingan capaian kinerja sasaran dilakukan dengan membandingkan antara rencana kinerja (performance plan) yang diinginkan dengan realisasi kinerja (performance result) yang dicapai organisasi. Selanjunya akan dilakukan analisis terhadap penyebab terjadinya celah kinerja (performance

gap) yang terjadi serta tindakan perbaikan yang diperlukan di masa mendatang. Metode ini terutama bermanfaat untuk memberikan gambaran kepada pihak-pihak eksternal tentang sejauh mana pelaksanaan misi organisasi dalam rangka mewujudkan tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan.

B. EVALUASI DAN ANALISIS AKUNTABILITAS KINERJA Rencana Kinerja (Renja) Inspektorat Kabupaten Tanah Datar Tahun 2012 telah ditetapkan dengan menggambarkan sasaran stratejik yang ingin dicapai dan indikator kinerja serta target kinerja yang akan memberikan kontribusi bagi pencapaian misi dan visi organisasi. Dari 4 (empat) sasaran yang telah ditetapkan telah dapat terealisasi

4 (empat)

sasaran yang terealisir berdasarkan ketersediaan alokasi dana yang bersumber dari APBD Kabupaten, untuk lebih jelasnya dalam analisis pencapaian kinerja Inspektorat Kabupaten Tanah Datar perlu untuk menguraikan lebih lanjut dari 4 (empat) sasaran sebagaimana yang terurai dibawah ini :


12

B. 1. Meningkatnya kapabilitas dan sumber daya aparatur pengawasan

Indikator Kinerja Jumlah aparat pengawasan yang

Target

Realisasi

%

6 orang

15 orang

250

mendapatkan pendidikan dan pelatihan Adapun kegiatan pelaksanaan program peningkatan kapasitas sumber daya aparatur pencapaiannya jauh diatas target yang telah ditetapkan yaitu tercapai 250 %. Dari satu indikator kinerja diatas dapat diuraikan hal-hal yang menjadi faktor keberhasilan,

kegagalan/hambatan

dan

kendala

serta

langkah-langkah

antisipatif yang akan diambil dalam pelaksanaan kegiatan tersebut diantaranya yaitu : 

Faktor keberhasilan a) Koordinasi yang baik antara Inspektorat dan pihak terkait lainnya baik di dalam daerah dan luar daerah; b) Perencanaan kerja yang terprogram; c) Ketersediaan sarana dan prasarana kerja yang memadai; d) Tersedianya kemampuan dan kemauan kerja dari SDM terkait; e) Adanya dukungan positif dan persetujuan kegiatan dari pimpinan.



Faktor kegagalan Tidak terdapat faktor yang menyebabkan kegagalan program ini.


13



Langkah-langkah antisipatif a) Koordinasi yang lebih terencana dan terorganisir antara Inspektorat dengan penyelenggara diklat dan pihak-pihak terkait lainnya; b) Kesiapan alokasi APBD; c) Kesiapan personil yang akan mengikuti diklat.

Pendidikan dan pelatihan formal diikuti oleh 15 orang aparatur yaitu : 1. Pendidikan dan Pelatihan Pra Jabatan 2 (dua) orang 2. Pendidikan dan pelatihan Keselamatan Transportasi Jalan Bagi Aparatur dan Masyarakat 1 (satu) orang 3. Pendidikan dan pelatihan Penatausahaan dan Akuntansi Barang Milik Daerah 1 (satu) orang 4. Pendidikan pelatihan Penatausahaan dan Akuntansi Keuangan Daerah 1 (satu) orang 5. Pendidikan dan pelatihan SPIP (Sistem Pengendalian Intern Pemerintah) 6. Pendidikan dan pelatihan Pembentukan P2UPD (Pengawas Penyelenggara Urusan Pemerintah Daerah) 7. Pendidikan dan pelatihan Audit Investigasi bagi Pejabat Struktural dan Fungsional 1 (satu) orang 8. Pendidikan dan pelatihan Manajemen Barang Milik Daerah 1 (satu) orang 9. Pendidikan dan pelatihan Audit Pengadaan Barang dan Jasa 1 (satu) orang 10. Pendidikan dan pelatihan Penyusunan LAKIP (Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah) 2 (dua) orang 11. Pendidikan dan pelatihan Dukungan Audit PNPM 3 (tiga) orang.


14

Tabel laporan kegiatan : Kegiatan

Jumlah Dana Sesuai DPPA

Pendidikan dan

89.400.000

Realisasi

Sisa

%

88.477.400

922.600

98,97

pelatihan formal

B. 2. Meningkatnya partisipasi masyarakat dalam pengawasan terhadap penyelenggaraan pemerintah daerah

Indikator Kinerja Laporan pengaduan/ kasus yang

Target

Realisasi

%

13 kasus

16 kasus

123,1

ditindaklanjuti

Dari satu indikator kinerja diatas dapat diuraikan hal-hal yang menjadi faktor keberhasilan,

kegagalan/hambatan

dan

kendala

serta

langkah-langkah


Faktor keberhasilan a) Laporan pengaduan atau kasus yang masuk ke Bupati cepat ditindaklanjuti oleh Inspektorat; b) Laporan pengaduan atau kasus yang akan ditindaklanjuti adalah yang memiliki cukup data penunjang sehingga bisa segera ditindaklanjuti.



Faktor kegagalan Tidak terdapat faktor yang menyebabkan kegagalan program ini



Langkah-langkah antisipatif a) Koordinasi yang lebih komprehensif/ menyeluruh dan lebih baik lagi agar kasus-kasus tersebut tidak berdampak pada kerugian daerah baik jangka panjang maupun jangka pendek


15

b) Terhadap kegiatan-kegiatan yang dalam pelaksanaannya terdapat kendala hendaknya dikomunikasikan untuk menghindari resiko yang terjadi dikemudian hari Tabel laporan kegiatan : Kegiatan

Jumlah Dana Sesuai DPPA

Penanganan kasus

56.000.000

Realisasi

Sisa

%

47.745.900

8.254.100

85,26

pengaduan dilingkungan pemerintah daerah

B. 3. Menurunnya kuantitas dan kualitas temuan hasil pemeriksaan atas penyelenggaraan pemerintah daerah

Indikator Kinerja Jumlah temuan dalam hasil

Target

Realisasi

%

470 temuan

353 temuan

75,11

pemeriksaan ditindaklanjuti

Dari satu indikator kinerja diatas dapat diuraikan hal-hal yang menjadi faktor keberhasilan,

kegagalan/hambatan

dan

kendala

serta

langkah-langkah


Faktor keberhasilan a) Menurunnya angka temuan ini mengindikasikan naiknya ketaatan dan kepatuhan aparatur terhadap peraturan yang berlaku; b) Sistem pengndalian intern pada masing-masing SKPD telah mulai berjalan dengan baik;


16



Faktor kegagalan Tidak ada faktor yang menyebabkan kegagalan program ini.



Langkah-langkah antisipatif a) Koordinasi dengan pihak-pihak terkait; b) Partisipasi aktif SKPD dengan selalu mendorong SKPD untuk segera menindaklanjuti hasil temuan pemeriksaan.

Tabel laporan kegiatan : Kegiatan Tindak lanjut hasil

Jumlah Dana

Realisasi

Sisa

%

111.668.225

1.956.775

98,28

Sesuai DPPA 113.625.000

temuan pengawasan

B. 4. Meningkatnya kualitas pembinaan dan pengawasan yang efektif dan efisien serta mendorong kinerja SKPD Indikator Kinerja

Target

Realisasi

%

1. Jumlah objek pemeriksaan

109 obrik

109 obrik

100

2. Menurunnya temuan hasil

560 temuan

535 temuan

95,53

pemeriksaan Dari dua indikator kinerja diatas dapat diuraikan hal-hal yang menjadi faktor keberhasilan,

kegagalan/hambatan

dan

kendala

serta

langkah-langkah


Faktor keberhasilan a) Berkurangnya jumlah temuan karena pembinaan dan pengawasan yang efektif dan efisien b) Efektifitas dan efisiensi dalam pelaksanaan kegiatan


17






Langkah-langkah antisipatif a) Koordinasi yang lebih komprehensif lagi demi meningkatnya kualitas pembinaan yang efektif dan efisien serta mampu mendorong kinerja SKPD; b) Ketegasan dari pimpinan SKPD terkait untuk menegur kelalaian demi meningkatnya kualitas pembinaan dan pengawasan yang efektif dan efisien serta mendorong kinerja SKPD

Tabel laporan kegiatan : Kegiatan Pelaksanaan

Jumlah Dana Sesuai DPPA 500.175.000

Realisasi

Sisa

%

488.802.900

11.372.100

97,73

pengawasan internal secara berkala

Dari uraian diatas dapat disimpulkan bahwa secara komprehensif koordinasi yang sangat baik adalah kunci dari keberhasilan masing-masing program. Untuk masa yang akan datang diharapkan dengan meningkatkan kinerja dari berbagai aspek terkait diharapkan program-program tersebut dapat ditingkatkan lagi pencapaian dan realisasinya.


18

BAB IV PENUTUP

Dari uraian telah dijelaskan pada Bab I sampai dengan Bab III, maka dapat ditarik kesimpulan sebagai berikut : 1. Fungsi Inspektorat Kabupaten Tanah Datar menurut Peraturan Daerah nomor 8 tahun 2008 adalah : a) Perencanaan program pengawasan b) Perumusan kebijakan dan fasilitasi pengawasan c) Pemeriksaan, pengusutan, pengujian dan penilaian tugas pengawasan d) Pelaksanaan tugas lainnya yang diberikan oleh Bupati sesuai dengan tugas dan fungsinya 2. Sasaran

yang

ditentukan

oleh

Inspektorat

Kabupaten

Tanah

Datar

menggambarkan hal yang ingin dicapai dalam 1 (satu) tahun melalui tindakantindakan yang akan dilakukan untuk mencapai tujuan pada 5 (lima) tahun mendatang. 3. Sasaran tersebut merupakan bagian yang tak terpisahkan dalam proses perencanaan strategis, yaitu : a) Meningkatnya kapabilitas dan sumber daya aparatur pengawasan b) Meningkatnya

partisipasi

masyarakat

dalam

pengawasan

terhadap

penyelenggaraan pemerintah daerah c) Menurunnya kuantitas dan kualitas temuan hasil pemeriksaan atas penyelenggaraan pemerintah daerah d) Meningkatnya kualitas pembinaan dan pengawasan yang efektif dan efisien serta mendorong kinerja SKPD


19

4. Dari sasaran diatas dirumuskan 5 (lima) indikator kinerja tingkat dengan capaiannya masing-masing : a) Jumlah aparat yang mendapatkan pendidikan dan pelatihan telah tercapai 250%; b) Laporan pengaduan/ kasus yang ditindaklanjuti dapat terlaksana 123%; c) Jumlah temuan dalam hasil pemeriksaan ditindaklanjuti sebanyak 75,11 %; d) Jumlah objek pemeriksaan tercapai 100%; e) Menurunnya temuan hasil pemeriksaan tercapai 95,53%. 5. Faktor keberhasilan, kegagalan dan langkah-langkah antisipatifnya dari upaya pencapaian sasaran strategis berdasarkan indikator kinerja tersebut diatas adalah : a. Meningkatnya kapabilitas dan sumber daya aparatur pengawasan 

Faktor keberhasilan a) Koordinasi yang baik antara Inspektorat dan pihak terkait lainnya baik di dalam daerah dan luar daerah; b) Perencanaan kerja yang terprogram; c) Ketersediaan sarana dan prasarana kerja yang memadai; d) Tersedianya kemampuan dan kemauan kerja dari SDM terkait; e) Adanya dukungan positif dan persetujuan kegiatan dari pimpinan.



Faktor kegagalan Tidak terdapat faktor yang menyebabkan kegagalan program ini.



Langkah-langkah antisipatif a) Koordinasi yang lebih terencana dan terorganisir antara Inspektorat dengan penyelenggara diklat dan pihak-pihak terkait lainnya; b) Kesiapan alokasi APBD; c) Kesiapan personil yang akan mengikuti diklat.


20

b. Meningkatnya

partisipasi

masyarakat

dalam

pengawasan

terhadap

penyelenggaraan pemerintah daerah 

Faktor keberhasilan a) Laporan pengaduan atau kasus yang masuk ke Bupati cepat ditindaklanjuti oleh Inspektorat; b) Laporan pengaduan atau kasus yang akan ditindaklanjuti adalah yang memiliki cukup data penunjang sehingga bisa segera ditindaklanjuti.



Faktor kegagalan Tidak terdapat faktor yang menyebabkan kegagalan program ini



Langkah-langkah antisipatif a) Koordinasi yang lebih komprehensif/ menyeluruh dan lebih baik lagi agar kasus-kasus tersebut tidak berdampak pada kerugian daerah baik jangka panjang maupun jangka pendek; b) Laporan pengaduan atau kasus yang akan ditindaklanjuti adalah yang memiliki cukup data penunjang sehingga bisa segera ditindaklanjuti.

c. Menurunnya kuantitas dan kualitas temuan hasil pemeriksaan

atas

penyelenggaraan pemerintah daerah 

Faktor keberhasilan a) Menurunnya angka temuan ini mengindikasikan naiknya ketaatan dan kepatuhan aparatur terhadap peraturan yang berlaku; b) Sistem pengndalian intern pada masing-masing SKPD telah mulai berjalan dengan baik.






Langkah-langkah antisipatif a) Koordinasi dengan pihak-pihak terkait;


21

b) Partisipasi aktif SKPD dengan selalu mendorong SKPD untuk segera menindaklanjuti hasil temuan pemeriksaan. d. Meningkatnya kualitas pembinaan dan pengawasan yang efektif dan efisien serta mendorong kinerja SKPD 

Faktor keberhasilan a) Berkurangnya jumlah temuan karena pembinaan dan pengawasan yang efektif dan efisien b) Efektifitas dan efisiensi dalam pelaksanaan kegiatan






Langkah-langkah antisipatif a) Koordinasi yang lebih komprehensif lagi demi meningkatnya kualitas pembinaan yang efektif dan efisien serta mampu mendorong kinerja SKPD; b) Ketegasan dari pimpinan SKPD terkait untuk menegur kelalaian demi meningkatnya kualitas pembinaan dan pengawasan yang efektif dan efisien serta mendorong kinerja SKPD.


22

BAB V LAMPIRAN


23

TAN AH D ATAR

PENETAPAN KINERJA TAHUN 2012

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan, akuntabel dan berorientasi kepada hasil, kami yang bertanda tangan dibawah ini : Nama

: Drs. Arsal Ummah Am, SH. M.Hum

Jabatan

: Inspektur Kabupaten Tanah Datar

Selanjutnya disebut Pihak Pertama Nama

: Ir. M. Shadiq Pasoiioadigoe, SH. MM

Jabatani

: Bupati Tanah Datar Selaku atasan Pihak Pertama

Selanjutnya disebut Pihak Kedua Pihak Pertama pada tahun 2012 ini berjanji akan mewujudkan target kinerja tahunan sesuai dengan lampiran perjanjian ini dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja terseut menjadi tanggung jawab pihak pertama. Pihak kedua akan memberikan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi akuntabilitas kinerja terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.. Batusangkar,

Januari 2012

Pihak Kedua, BUPATI TANAH DATAR

Pihak Pertama, INSPEKTUR KABUPATEN TANAH DATAR

Ir. M. SHADIQ PASADIGOE, SH.MM

Drs. ARSAL UMMAH AM, SH.M.Hum NIP. 19540905 197703 1 002

PENETAPAN KINERJA INSPEKTORAT Satuan Kerja Perangkat Daerah : Inspektorat Kabupaten Tanah Datar Tahun Anggaran : 2012

Sasaran Strategis

Indikator Kinerja

Target

Program/Kegiatan

(1)

(2)

(3)

(4)

Meningkatnya

Jumlah

Kapabilitas dan sumber

pengawasan

aparat yg

daya aparatur

mendapakan

Pendidikan

pengawasan.

dan Pelatihan formal.

6 orang

Anggaran (Rp) (5)

Program Peningkatan

89.400.000,00

Kapasitas Sumber Daya Aparatur/Pendidikan dan Pelatihan Formal.

Meningkatnya

Laporan pengaduan/kasus

partisipasi

yang ditindak lanjuti.

dalam

masyarakat

13 kasus

pengawasan

Peningkatan

sistem

Pengawasan

Internal

dan

Pengendalian

terhadap

Pelaksanaan Kebijakan

penyelenggaraan

KDH/

pemerintahan daerah.

kasus pengaduan.

Menurunnya dan

kuantitas

kualitas

temuan

hasil pemeriksaan atas

Jumlah

temuan

dalam

laporan Hasil Pemeriksaan

penanganan

470

Peningkatan

sistem

temuan

Pengawasan

Internal

ditindaklanjuti.

dan

56.000.000,00

113.625.000,00

Pengendalian

penyelenggaraan


pemerintah daerah.

KDH/

tindak

lanjut

temuan pengawasan. Meningkatnya pembinaan pengawasan

kualitas 1. dan

Jumlah

objek

pemeriksaan.

109

Peningkatan

sistem

obrik/LHP

Pengawasan

Internal

yang

dan

Pengendalian

efektif dan efesien serta


serta

KDH/

mendorong

mampu kinerja

Pelaksanaan

Pengawasan

Satuan Kerja Perangkat 2.

Menurunnya

temuan

Daerah (SKPD).

hasil pemeriksaan

560 temuan

secara berkala.

Internal

500.175.000,00

Jumlah Anggaran : 1

Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur/ Pendidikan dan Pelatihan Formal

89.400.000,00

2

Peningkatan Sistem Pengawasan Internal dan Pengendalian Kebijakan KDH/ Penanganan Kasus Pengaduan Peningkatan Sistem Pengawasan Internal dan Pengendalian Kebijakan KDH/ Tindak Lanjut Temuan Pengawasan Peningkatan Sistem Pengawasan Internal dan Pengendalian Pelaksanaan Kebijakan KDH/ Pelaksanaan Pengawasan Internal Secara Berkala

56.000.000,00

3

4

Jumlah

Ir. M. SHADIQ PASADIGOE, SH. MM

500.175.000,00

759.200.000,00

Batusangkar, BUPATI TANAH DATAR

113.625.000,00

Januari 2012 INSPEKTUR

Drs. ARSAL UMMAH AM, SH. M. Hum Nip. 19540905 197703 1 002

TAN AH D ATAR

PENETAPAN KINERJA TAHUN 2013

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan, akuntabel dan berorientasi kepada hasil, kami yang bertanda tangan dibawah ini : Nama

: Drs. Arsal Ummah Am, SH. M.Hum

Jabatan

: Inspektur Kabupaten Tanah Datar

Selanjutnya disebut Pihak Pertama Nama

: Ir. M. Shadiq Pasadigoe, SH. MM

Jabatani

: Bupati Tanah Datar Selaku atasan Pihak Pertama

Selanjutnya disebut Pihak Kedua Pihak Pertama pada tahun 2013 ini berjanji akan mewujudkan target kinerja tahunan sesuai dengan lampiran perjanjian ini dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja terseut menjadi tanggung jawab pihak pertama. Pihak kedua akan memberikan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi akuntabilitas kinerja terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.. Batusangkar,

Januari 2013

Pihak Kedua, BUPATI TANAH DATAR

Pihak Pertama, INSPEKTUR KABUPATEN TANAH DATAR

Ir. M. SHADIQ PASADIGOE, SH.MM

Drs. ARSAL UMMAH AM, SH.M.Hum NIP. 19540905 197703 1 002

PENETAPAN KINERJA INSPEKTORAT Satuan Kerja Perangkat Daerah : Inspektorat Kabupaten Tanah Datar Tahun Anggaran : 2013

Sasaran Strategis

Indikator Kinerja

Target

Program/Kegiatan

(1)

(2)

(3)

(4)

Meningkatnya

Jumlah

Kapabilitas dan sumber

pengawasan

aparat yg

daya aparatur

mendapakan

Pendidikan

pengawasan.

dan Pelatihan formal.

5 orang

Anggaran (Rp) (5)

Program Peningkatan

30.000.000,00

Kapasitas Sumber Daya Aparatur/Pendidikan dan Pelatihan Formal.

Meningkatnya

Laporan pengaduan/kasus

partisipasi

yang ditindak lanjuti.

dalam

masyarakat

15 kasus

pengawasan

Peningkatan

sistem

Pengawasan

Internal

dan

Pengendalian

terhadap


penyelenggaraan

KDH/

pemerintahan daerah.

kasus pengaduan.

Menurunnya dan

kuantitas

kualitas

temuan

hasil pemeriksaan atas

Jumlah

temuan

dalam

laporan Hasil Pemeriksaan

penanganan

495

Peningkatan

sistem

temuan

Pengawasan

Internal

ditindaklanjuti.

dan

55.000.000,00

125.000.000,00

Pengendalian

penyelenggaraan


pemerintah daerah.

KDH/

tindak

lanjut

temuan pengawasan. Meningkatnya pembinaan pengawasan

kualitas 1. dan

Jumlah

objek

pemeriksaan.

115

Peningkatan

sistem

obrik/LHP

Pengawasan

Internal

yang

dan

Pengendalian

efektif dan efesien serta


serta

KDH/

mendorong

mampu kinerja

Pelaksanaan

Pengawasan

Satuan Kerja Perangkat 2.

Menurunnya

temuan

Daerah (SKPD).

hasil pemeriksaan

550 temuan

secara berkala.

Internal

600.000.000,00

Jumlah Anggaran : 1

Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur/ Pendidikan dan Pelatihan Formal

30.000.000,00

2

Peningkatan Sistem Pengawasan Internal dan Pengendalian Kebijakan KDH/ Penanganan Kasus Pengaduan Peningkatan Sistem Pengawasan Internal dan Pengendalian Kebijakan KDH/ Tindak Lanjut Temuan Pengawasan Peningkatan Sistem Pengawasan Internal dan Pengendalian Pelaksanaan Kebijakan KDH/ Pelaksanaan Pengawasan Internal Secara Berkala

55.000.000,00

3

4

Jumlah

Ir. M. SHADIQ PASADIGOE, SH. MM

600.000.000,00

810.000.000,00

Batusangkar, BUPATI TANAH DATAR

125.000.000,00

Januari 2013 INSPEKTUR

Drs. ARSAL UMMAH AM, SH. M. Hum Nip. 19540905 197703 1 002

RENCANA KERJA TAHUNAN TINGKAT SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH Satuan Kerja Perangkat Daerah

: Inspektorat Kabupaten Tanah Datar

Tahun Anggaran

: 2012

No

1

Sasaran Strategis Indikator Kinerja (1) (2) Meningkatnya kapabilitas dan sumber Jumlah aparat pengawasan daya aparatur pengawasan mendapatkan pendidikan pelatihan

Target (3) yang dan

6

2

Meningkatnya partisipasi masyarakat Laporan pengaduan/kasus dalam pengawasan terhadap ditindaklanjuti penyelenggaraan pemerintahan daerah

yang

13

3

Menurunnya kuantitas dan kualitas Jumlah temuan dalam temuan hasil pemeriksaan atas Pemeriksaan ditindaklanjuti penyelenggaraan pemerintah daerah

Hasil

470

4

Meningkatnya kualitas pembinaan dan Jumlah objek pemeriksaan pengawasan yang efektif dan efisien serta mendorong kinerja SKPD

Menurunnya pemeriksaan Jumlah Anggaran : Rp.

temuan

109

hasil

683.575.000,00

560

INSPEKTORAT AKUNTABILITAS KINERJA INSTANSI PEMERINTAH

Recommend Documents