2013
LAPORAN AKUNTABILITAS KINERJA INSTANSI PEMERINTAH TAHUN ANGGARAN 2013
.:: Kata Pengantar .:: Daftar Isi .:: Ikhtisar Eksekutif .:: Pendahuluan .:: Perencanaan dan Penetapan Kinerja .:: Akuntabilitas Kinerja .:: Penutup
Rencana Strategis (Renstra) ::. Indikator Kinerja Utama (IKU) ::. Rencana Kinerja Tahunan (RKT) 2014 ::. Penetapan Kinerja Tahunan (PKT) 2013 ::. Pengukuran Kinerja (PK) 2013 ::.
PENGADILAN NEGERI/HUBUNGAN INDUSTRIAL/
KATA PENGANTAR ::.
Memenuhi surat Sekretaris Mahkamah Agung RI Nomor: 553/SEK/01/XII/2011, tanggal 19 Desember 2011 Perihal: Penyampaian LAKIP Tahun 2011 dan Dokumen Penetapan Kinerja Tahun 2012, telah disusun Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) Tahun 2013 dan Penetapan Kinerja Tahun 2013 Pengadilan Negeri/Hubungan Industrial/Tindak Pidana Korupsi Bandung yang berpedoman pada Surat Edaran Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor: 11 Tahun 2011 tentang Penyampaian Laporan Akuntabilitas Kinerja Tahun 2011 dan Dokumen Penetapan Kinerja Tahun 2012 disesuaikan dengan Peraturan Kementrian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi No. 29 Tahun 2010. Kementerian
Pendayagunaan
Aparatur
Negara
dan
Reformasi
Birokrasi
telah
mengeluarkan Grand Design dan Road Map Reformasi Birokrasi Nasional 2010-2035 yang merupakan penyempurnaan dari Pedoman Reformasi Birokrasi yang dikeluarkan pada Tahun 2008. Dua Program baru yang ditambahkan dalam Reformasi Birokrasi antara lain adalah penguatan akuntabilitas kinerja dan peningkatan kualitas pelayanan publik. Kedua program tersebut mulai di implementasikan oleh Mahkamah Agung dan tercakup dalam Cetak Biru Pembaruan Peradilan 2010-2035. Sebagai bentuk kesadaran dan mempertanggungjawabkan amanah yang diberikan, Pengadilan Negeri/Hubungan Industrial/Tindak Pidana Korupsi Bandung telah menyusun Laporan Akuntabilitas Kinerja Mahkamah Agung Tahun 2013 dan Dokumen Penetapan Kinerja Tahun 2014 dalam rangka mewujudkan reformasi peradilan dan meningkatkan kualitas pelayanan publik terkait dengan visi dan misi Mahkamah Agung yaitu “Terwujudnya Badan Peradilan yang Agung”.
Bandung, Agustus 2013 PENGADILAN NEGERI/HUBUNGAN INDUSTRIAL/ TINDAK PIDANA KORUPSI BANDUNG Ketua TTD SINGGIH BUDI PRAKOSO, S.H.,M.H. NIP. 195701311985031003
DAFTAR ISI ::. Kata Pengantar .............................................................................................................................
ii
Daftar Isi .......................................................................................................................................
iii
Ikhtisar Eksekutif ..........................................................................................................................
iv
BAB I Pendahuluan ...................................................................................................................
1
A. Latar Belakang ………………………………………………………………………………………………………
1
B. Tugas Pokok dan Fungsi ………………………………………………………………………………………..
2
1. Tugas ……………………………………………………………………………………………………………..
2
2. Fungsi …………………………………………………………………………………………………………….
3
C. Sistematika Penyajian ………………………………………………………………………………………….
4
BAB II Perencanaan dan Penetapan Kinerja .............................................................................
5
A. Rencana Strategis 2010-2014 ……………………………………………………………………………….
5
1. Visi dan Misi …………………………………………………………………………………………………..
5
2. Tujuan dan Sasaran Strategis ………………………………………………………………………….
5
B. Indikator Kinerja Utama …………………..……………………………………………………………………..…8 C. Rencana Kinerja Tahunan 2014……………………………………………………………………………….. 11 D. Penetapan Kinerja Tahun 2013 …………………………………………………………………………..……12 BAB III Akuntabilitas Kinerja …………………………………………………………………………………………………. 14 A. Pengukuran Kinerja …………………………………………………………………………………………….. 14 B. Analisis Akuntabilitas Kinerja …………………………………………………………………….…………. 16 C. Akuntabilitas Keuangan ………………………………………………………………….…………………… 35 BAB IV Penutup …………………………………………………………………………………………………………………….
40
A. Keberhasilan ………………………………………………………………………………………………………… 40 B. Hambatan/Masalah ……………………………………………………………………………………………… 40 C. Pemecahan Masalah …………………………………………………………………………………………….. 40 Lampiran Struktur Organisasi Indikator Kinerja Utama (IKU) Matrik Rencana Strategis (Renstra) 2010-2014 Rencana Kinerja Tahunan (RKT) 2014 Penetapan Kinerja Tahunan (PKT) 2013 Pengukuran Kinerja (PK) 2013 SK Tim Penyusun LAKIP
IKHTISAR EKSEKUTIF ::.
Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) tahun 2010 Mahkamah Agung, merupakan LAKIP awal dari Renstra tahun 2010-2014. Selain dalam rangka menindaklanjuti Instruksi Presiden Republik Indonesia Nomor: 7 Tahun 1999 tentang Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP), yang dituangkan dengan Surat Edaran Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor: 11 Tahun 2011 tentang Penyampaian Laporan Akuntabilitas Kinerja Tahun 2011 dan Dokumen Penetapan Kinerja Tahun 2012, yang kemudian ditindaklanjuti dengan surat Sekretaris Mahkamah Agung RI Nomor: 553/SEK/01/XII/2011, tanggal 19 Desember 2011 Perihal: Penyampaian LAKIP Tahun 2011 dan Dokumen Penetapan Kinerja Tahun 2012. Dalam LAKIP ini tertuang Indikator Kinerja Utama dan disinkronisasikan dengan Rencana Startegis 2010-2014 pada Pengadilan Negeri/Hubungan Industrial/Tindak Pidana Korupsi Bandung. Salah satu inti kegiatan yang merupakan tugas pokok dan fungsi serta pencapaian kinerja dari Pengadilan Negeri/Hubungan Industrial/Tindak Pidana Korupsi Bandung adalah masalah penyelesaian perkara yang diputus di pengadilan tingkat pertama dan pemenuhan administrasi perkara yang dimohonkan Banding ke Pengadilan Tinggi Bandung, Kasasi dan Peninjauan Kembali (PK) ke Mahkamah Agung. Maka penyelesaian perkara yang menjadi kewenangan Pengadilan Negeri/Hubungan Industrial/Tindak Pidana Korupsi Bandung merupakan sasaran strategis berpedoman pada faktor indikator kinerja utama maupun target yang diinginkan dari realisasi. Adapun pencapaian output dan outcome kinerja lembaga peradilan dipengaruhi oleh unsur kualitas pelayanan, SDM, Sarana dan Prasarana serta Anggaran yang berkaitan dengan penyelesaian perkara ataupun yang menjadi kewenangan Pengadilan Negeri/Hubungan Industrial/Tindak Pidana Korupsi Bandung. Dalam rangka mewujudkan reformasi birokrasi pada Mahkamah Agung serta penyelarasan dengan Instruksi Presiden Republik Indonesia Nomor: 7 Tahun 1999 tentang Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP), maka Penyusunan Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) setiap tahun, merupakan sesuatu kegiatan yang dilaksanakan secara berkesinambungan. Pengadilan Negeri/Hubungan Industrial/Tindak Pidana Korupsi Bandung berupaya untuk mencapai bobot tertinggi dari LAKIP yang berdasarkan SAKIP, karena dengan mewujudkan LAKIP yang proporsional dan profesional semakin transparan dalam mempertanggungjawabkan kinerja Pengadilan Negeri/Hubungan Industrial/Tindak Pidana Korupsi Bandung selaku institusi peradilan
dibawah Mahkamah Agung dalam bentuk Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) Tahun 2011 dan komponen-komponen lainnya. Dengan berakhirnya Tahun 2012, maka LAKIP Mahkamah Agung Tahun 2013, menyajikan informasi kinerja dari tahun sebelumnya berdasarkan data yang terekam oleh Tim LAKIP. Data kinerja yang menjadi ciri khas berdasarkan Indikator Kinerja Utama Pengadilan Negeri/Hubungan Industrial/Tindak Pidana Korupsi Bandung disusun berdasarkan dan bersifat Laporan terhadap “pencapaian kinerja“, (performance result) selama kurun waktu dari bulan Januari s/d Desember 2012, terutama menyangkut penyelesaian perkara yang menjadi kewenangan Pengadilan Negeri/Hubungan Industrial/Tindak Pidana Korupsi Bandung. Dengan optimalisasi kinerja Pengadilan Negeri/Hubungan Industrial/Tindak Pidana Korupsi Bandung diharapkan akan meningkatkan kepercayaan publik dalam menegakkan keadilan dan kepastian hukum.
BAB I - PENDAHULUAN ::.
A. Latar Belakang Penyusunan Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) adalah salah satu rangkaian kegiatan yang harus dilakukan setiap tahun dan merupakan salah satu bentuk manifestasi dari evaluasi semua rangkaian yang telah dilakukan selama satu tahun anggaran. Kesemuanya harus terangkum dalam Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP), selain sebagai bahan evaluasi dari rangkaian program yang telah dicanangkan pada awal tahun anggaran juga sebagai bahan pijakan dalam menyusun langkah-langkah pada tahun berikutnya. Selain itu laporan tahunan yang disusun secara hirarki merupakan bahan untuk menyusun berbagai kebijaksanaan sehingga dapat ditarik satu langkah yang lebih tepat sesuai dengan kebutuhan. Berdasarkan pasal 24 ayat (2) Undang-Undang Negara Republik Indonesia Tahun 1945 yang telah diamandemen dikatakan bahwa “Kekuasaan kehakiman dilakukan oleh sebuah Mahkamah Agung dan badan peradilan yang berada dibawahnya dalam lingkungan Peradilan Umum, lingkungan Peradilan Agama, lingkungan Peradilan Militer, lingkungan Peradilan Tata Usaha Negara, dan oleh Mahkamah Konstitusi”. Dengan amandemen Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 tersebut, khususnya Bab IX tentang Kekuasaan Kehakiman pasal 24 telah membawa perubahan penting terhadap penyesuaian tersebut, lahirlah UndangUndang Nomor 4 Tahun 2004 jo Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman dan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 tentang Mahkamah Agung. Berdasarkan pasal 21 ayat (2) Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasan Kehakiman disebutkan bahwa “Ketentuan mengenai organisasi, administrasi dan finansial badan peradilan sebagaimana dimaksud ayat (1) untuk masing-masing lingkungan peradilan diatur dalam undang-undang sesuai dengan kekhususan lingkungan peradilan masing-masing”. Dengan demikian berdasarkan pasal tersebut, lahirlah apa yang disebut dengan peradilan satu atap. Sebagai realisasi dari pasal tersebut lahirlah Undang-Undang Nomor 49 Tahun 2009 tentang perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1986 tentang Peradilan Umum. Sebagai lembaga Pemerintah, Pengadilan Negeri/Hubungan Industrial/Tindak Pidana Korupsi Bandung merupakan Pengadilan Tingkat Pertama dibawah kekuasaan Mahkamah Agung dan hal ini juga merupakan tanggung jawab untuk melaksanakan tugas dan fungsi yang diamanatkan kepada masyarakat dan rakyat sebagai pemegang kedaulatan tertinggi. Kewajiban tersebut dijabarkan dengan menyiapkan, menysusun dan menyampaikan laporan kinerja secara
tertulis, periodik dan melembaga. Pelaporan kinerja dimaksudkan untuk mengkonsumsikan capaian kinerja Pengadilan Negeri/Hubungan Industrial/Tindak Pidana Korupsi Bandung dalam satu tahun angggaran yang dikaitkan dengan proses pencapaian tujuan dan sasaran serta menjelaskan keberhasilan dan kegagalan tingkat kinerja yang dicapainya. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggara Negara yang Bersih dan Bebas Korupsi, Kolusi dan Nepotisme, pasal 3 dinyatakan bahwa Asas-asas umum Penyelenggaraan
Negara
meliputi
Asas
Kepastian
Hukum,
Asas
Keterbukaan,
Asas
Proporsionalitas, Asas Profesionalitas dan Asas Akuntabilitas. Sedangkan untuk menciptakan good govermance diperlukan prinsip-prinsip partisipasi, penegakan hukum, transparansi, kesetaraan, daya tanggap, wawasan kedepan, akuntabilitas, pengawasan, efisiensi dan efektifitas, serta profesionalisme.
Kemudian prinsip akuntabilitas
ditegaskan lagi dalam visi, misi dan program membangun Indonesia yang bersih, adil dan sejahtera melalui program meningkatkan pengawasan untuk menjamin akuntabilitas, transparansi, dan perbaikan kinerja aparatur Negara/Pemerintah. Penyusunan Laporan Akuntabilitas Kinerja Pengadilan Negeri/Hubungan Industrial/Tindak Pidana Korupsi Bandung merupakan kegiatan rutin yang dilaksanakan tiap tahun, disusun dengan mengacu pada Surat Sekretaris Mahkamah Agung RI Nomor: 005/SEK/01/2010 tanggal 13 Januari 2010 dan sesuai Surat Menteri Pendayaguna Aparatur Negara Nomor: B/3302/M.PAN/12/2008 tertanggal 10 Desember 2008 tentang Penyampaian Laporan Akuntabilitas Kinerja Tahun 2010 dan Dokumen Penetapan Kinerja Tahun 2011 serta DIKTUM KETIGA Instruksi Presiden Nomor : 5 Tahun 2004 tentang Penyusunan Dokumen Penetapan Kinerja mulai dari Pengadilan Tingkat Pertama keatas secara berjenjang dengan berdasarkan Indikator Kinerja Utama masing-masing.
B. Tugas Pokok dan Fungsi 1. Tugas Pengadilan
Negeri/Hubungan
Industrial/Tindak
Pidana
Korupsi
Bandung
merupakan lingkungan peradilan umum di bawah Mahkamah Agung RI sebagai pelaksana kekuasaan kehakiman yang merdeka untuk menyelenggarakan peradilan guna menegakan Hukum dan Keadilan, Pengadilan Negeri/Hubungan Industrial/Tindak Pidana Korupsi Bandung sebagai Pengadilan Tingkat Pertama di bawah Pengadilan Tinggi Bandung yang menjadi kawal depan (Voorj post) Mahkamah Agung, bertugas dan berwenang menerima, memeriksa, memutus perkara yang masuk di tingkat pertama.
2. Fungsi Adapun fungsi dari Pengadilan Negeri/Hubungan Industrial/Tindak Pidana Korupsi Bandung antara lain: •
Fungsi mengadili (judicial power), yakni menerima, memeriksa, mengadili dan menyelesaikan perkara-perkara yang menjadi kewenangan pengadilan dalam tingkat pertama.
•
Fungsi pembinaan, yakni memberikan pengarahan, bimbingan, dan petunjuk kepada pejabat struktural dan fungsional di bawah jajarannya, baik menyangkut teknis yudicial,
administrasi
peradilan,
maupun
administrasi
umum/perlengkapan,
keuangan, kepegawaian, dan pembangunan. •
Fungsi pengawasan, yakni mengadakan pengawasan melekat atas pelaksanaan tugas dan tingkah laku Hakim, Panitera, Sekretaris, Panitera Pengganti, dan Jurusita/ Jurusita Pengganti di bawah jajarannya agar peradilan diselenggarakan dengan seksama
dan
sewajarnya
dan
terhadap
pelaksanaan
administrasi
umum
kesekretariatan serta pembangunan. •
Fungsi nasehat, yakni memberikan pertimbangan dan nasehat tentang hukum kepada instansi pemerintah di daerah hukumnya, apabila diminta.
•
Fungsi administratif, yakni menyelenggarakan administrasi peradilan (teknis dan persidangan),
dan
administrasi
umum
(kepegawaian,
keuangan,
dan
umum/perlengakapan). •
Fungsi Lainnya : Pelayanan penyuluhan hukum, pelayanan riset/penelitian dan sebagainya serta memberi akses yang seluas-luasnya bagi masyarakat dalam era keterbukaan dan transparansi informasi peradilan, sepanjang diatur dalam Keputusan Ketua Mahkamah Agung RI Nomor : 1-144/KMA/SK/I/2011 tentang Pedoman Pelayanan Informasi di Pengadilan sebagai pengganti Surat Keputusan Ketua Mahkamah Agung RI Nomor : 144/KMA/SK/VIII/2007 tentang Keterbukaan Informasi di Pengadilan. Dengan perubahan perundang-undangan tersebut, maka Badan Peradilan Umum
telah menambah tugas kewenangan baik dalam pengelolaan manajemen peradilan, administrasi peradilan maupun bidang teknis yustisial.
C. Sistematika Penyajian Sistematika penulisan Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah pada Pengadilan Negeri/Hubungan Industrial/Tindak Pidana Korupsi Bandung adalah sebagai berikut : BAB I
Pendahuluan : menjelaskan tentang latar belakang, tugas dan fungsi, serta sistematika Penyajian.
BAB II
Perencanaan dan Perjanjian Kinerja : dijelaskan mengenai rencana strategis 2010-2014 dan disampaikan visi dan misi, tujuan dan sasaran strategis, program utama dan kegiatan pokok.
BAB III
Akuntabilitas Kinerja : disajikan pengukuran kinerja (perbandingan antara target dan reaslisasi kinerja), analisis akuntabilitas kinerja (pencapaian sasaransasaran organisasi dengan pengungkapan serta penyajian dari hasil-hasil pengukuran kinerja) dan akuntabilitas keuangan.
BAB IV
Penutup : mengemukakan tujuan secara umum tentang keberhasilan dan kegagalan, permasalahan dan kendala utama yang berkaitan dengan kinerja Pengadilan Negeri/Hubungan Industrial/Tindak Pidana Korupsi Bandung serta strategi pemecahan masalah. Kemudian disampaikan pula saran-saran untuk peningkatan kinerja di tahun mendatang.
Lampiran
1. Indikator Kinerja Utama (IKU) 2. Matrik Rencana Strategis (Renstra) 3. Rencana kinerja Tahunan (RKT) 2014 4. Penetapan Kinerja Tahunan 2013 5. SK Tim Penyusun LAKIP
BAB II - PERENCANAAN DAN PENETAPAN KINERJA ::.
A.
RENCANA STRATEGIS 2010-2014
1. VISI DAN MISI Visi merupakan cara pandang jauh kedepan untuk mewujudkan tercapainya tugas pokok dan fungsi Pengadilan Negeri/Hubungan Industrial/Tindak Pidana Korupsi Bandung. Visi Pengadilan Negeri/Hubungan Industrial/Tindak Pidana Korupsi Bandung mengacu pada Visi Mahkamah Agung RI adalah sebagai berikut : “MEWUJUDKAN BADAN PERADILAN YANG AGUNG” 2.2. MISI Misi adalah sesuatu yang harus diemban atau dilaksanakan sesuai visi yang ditetapkan agar tujuan organisasi dapat terlaksana dan terwujud dengan baik. Misi Pengadilan Negeri/Hubungan Industrial/Tindak Pidana Korupsi Bandung, adalah sebagai berikut : 1. Mewujudkan peradilan yang sederhana, cepat, biaya ringan dan transparasi. 2. Meningkatkan kualitas Sumber Daya Aparatur Peradilan dalam rangka peningkatan pelayanan pada masyarakat 3. Melaksanakan pengawasan dan pembinaan yang efektif dan efisien 4. Melaksanakan tertib administrasi dan manajemen peradilan yang efektif dan efisien 5. Mengupayakan tersedianya sarana dan prasarana peradilan sesuai dengan ketentuan yang berlaku 2.3. TUJUAN DAN SASARAN STRATEGIS Tujuan adalah sesuatu yang akan dicapai atau dihasilkan dalam jangka waktu satu sampai dengan lima tahun dan tujuan ditetapkan mengacu kepada pernyataan visi dan misi Pengadilan Negeri/Hubungan Industrial/Tindak Pidana Korupsi Bandung. Adapun Tujuan yang hendak dicapai Pengadilan Negeri/Hubungan Industrial/Tindak Pidana Korupsi Bandung adalah sebagai berikut : 1. Pencari keadilan merasa kebutuhan dan kepuasannya terpenuhi 2. Dalam mengurus proses berperkara para pencari keadilan tidak diberatkan tetapi dengan biaya ringan, cepat dan terjangkau. 3. Publik percaya bahwa Pengadilan Pengadilan Negeri/Hubungan Industrial/Tindak Pidana Korupsi Bandung dapat memenuhi dan mewujudkan butir 1 dan 2 di atas
Sasaran adalah penjabaran dari tujuan secara terukur, yaitu sesuatu yang akan dicapai atau dihasilkan dalam jangka waktu lima tahun kedepan dari tahun 2010 sampai dengan tahun 2014, sasaran strategis yang hendak dicapai Pengadilan Negeri/Hubungan Industrial/Tindak Pidana Korupsi Bandung adalah sebagai berikut : 1. Meningkatnya penyelesaian perkara (jenis perkara) 2. Peningkatan aksepbilitas putusan Hakim 3. Peningkatan efektifitas pengelolaan penyelesaian perkara 4. Peningkatan aksesibilitas masyarakat terhadap peradilan (acces to justice) 5. Meningkatnya kepatuhan terhadap putusan pengadilan. 6. Meningkatnya kualitas pengawasan 3. PROGRAM DAN KEGIATAN Enam
sasaran strategis tersebut merupakan arahan bagi Pengadilan Negeri/Hubungan
Industrial/Tindak Pidana Korupsi Bandung untuk mewujudkan visi dan misi yang telah ditetapkan dan membuat rincian Program dan Kegiatan Pokok yang akan dilaksanakan sebagai berikut : a. Program Peningkatan Manajemen Peradilan Umum dan Khusus Program Peningkatan Manajemen Peradilan Umum merupakan program untuik mencapai sasaran strategis dalam hal penyelesaian perkara, tertib administrasi perkara, dan aksesbilitas masyarakat terhadap peradilan. Kegiatan Pokok yang dilaksanakan Pengadilan Negeri/Hubungan Industrial/Tindak Pidana Korupsi Bandung dalam pelaksanaan Program Peningkatan Manajemen Peradilan Umum adalah : 1. Penyelesaian Perkara Pidana, Perdata, PHI dan Tipikor 2. Penyelesaian Sisa Perkara Pidana Perdata, PHI dan Tipikor 3. Penelitian berkas perkara banding disampaikan secara lengkap dan tepat waktu 4. Register dan pendistribusian berkas perkara ke Majelis yang tepat waktu 5. Publikasi dan transparasi proses penyelesaian dan putusan perkara b. Program Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya Mahkamah Agung Program Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya Mahkamah Agung dibuat untuk mencapai sasaran strategis menciptakan sumber daya manusia yang berkualitas dan mencapai pengawasan yang berkualitas. Kegiatan pokok yang dilaksanakan dalam program ini adalah : 1. Pelaksanaan diklat teknis yudisial dan non yudisial
2. Tindak lanjut pengaduan yang masuk 3. Tindak lanjut temuan yang masuk dari tim pemeriksa c. Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur Mahkamah Agung Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur Mahkamah Agung bertujuan untuk mencapai sasaran strategis dalam penyediaan sarana dan prasarana. Kegiatan pokok program ini adalah pengadaan sarana dan prasarana di lingkungan peradilan tingkat pertama. MATRIK RENCANA STRATEGIS KINERJA 2010 - 2014. Tujuan
SASARAN STRATEGIS Meningkatnya penyelesaian perkara (jenis perkara)
Peningkatan aksepbilitas putusan Hakim Peningkatan efektifitas pengelolaan penyelesaian perkara
: 1. Pencari keadilan merasa kebutuhan dan kepuasannya terpenuhi 2. Setiap pencari keadilan dapat menjangkau badan peradilan 3. Publik percaya bahwa Pengadilan Negeri/Hubungan Industrial/Tindak Pidana Korupsi Bandung dan badan peradilan di bawahnya memenuhi butir 1 dan 2 di atas TARGET KINERJA
INDIKATOR KINERJA a. Persentase diselesaikan
mediasi
yang
b. Persentase mediasi yang menjadi akta perdamaian c. Persentase sisa perkara yang diselesaikan d. Persentase perkara yang diselesaikan e. Persentase perkara yang diselesaikan dalam jangka waktu maksimal 6 bulan f. Persentase perkara yang diselesaikan dalam jangka waktu lebih dari 6 bulan Persentase tidak mengajukan upaya hukum: - Banding - Kasasi - Peninjauan Kembali a. Persentase berkas yang diajukan banding, kasasi dan PK yang disampaikan secara lengkap b. Persentase berkas yang diregister dan telah didistribusikan ke Majelis c. Persentase penyampaian pemberitahuan relaas putusan tepat waktu, tempat dan para pihak
2010
2011
2012
2013
2014
10%
15%
20%
25%
30%
10%
15%
20%
25%
30%
100%
100%
100%
100%
100%
90%
92%
95%
97%
100%
85%
87%
90%
92%
95%
15%
13%
10%
8%
5%
70%
75%
80%
85%
90%
90%
92%
95%
97%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
Peningkatan aksesibilitas masyarakat terhadap peradilan (acces to justice) Meningkatnya kepatuhan terhadap putusan pengadilan. Meningkatnya kualitas pengawasan
d. Prosentase pelaksanaan penyitaan tepat waktu dan tempat e. Ratio Majelis Hakim terhadap perkara Persentase (amar) putusan perkara (yang menarik perhatian masyarakat) yang dapat diakses secara on line dalam waktu maksimal 1 hari kerja sejak diputus. Persentase permohonan eksekusi atas putusan perkara perdata yang berkekuatan hukum tetap yang ditindaklanjuti a. Persentase pengaduan masyarakat yang ditindaklanjuti b. Persentase temuan hasil pemeriksaan eksternal yang ditindaklanjuti.
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
75%
80%
85%
90%
100%
70%
72%
75%
80%
90%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
B. INDIKATOR KINERJA UTAMA PENGADILAN NEGERI/HUBUNGAN INDUSTRIAL/TINDAK PIDANA KORUPSI BANDUNG Pengadilan
Negeri/Hubungan
Industrial/Tindak
Pidana
Korupsi
Bandung
telah
menetapkan Indikator Kinerja Utama berdasarkan SK. Ketua Pengadilan Negeri/Hubungan Industrial/Tindak Pidana Korupsi Bandung Nomor: W11.U1/04/UM.01.10/I/2012 tanggal 02 Januari 2012 dan telah direviu dengan SK. Ketua Pengadilan Negeri/Hubungan Industrial/Tindak Pidana Korupsi Bandung Nomor: W11.U1/2919/KP.03.10/VIII/2013 tanggal 12 Agustus 2013 dapat dilihat sebagai berikut :
INDIKATOR KINERJA UTAMA PENGADILAN NEGERI/HUBUNGAN INDUSTRIAL/TINDAK PIDANA KORUPSI BANDUNG N O
KINERJA UTAMA
INDIKATOR KINERJA
PENJELASAN
PENANGGUNG JAWAB
SUMBER DATA
1.
Meningkatnya penyelesaian perkara (jenis perkara)
2.
Peningkatan aksepbilitas putusan Hakim
3.
Peningkatan efektifitas pengelolaan penyelesaian perkara
a. Persentase mediasi yang diselesaikan
Perbandingan antara mediasi yang disepakati dengan jumlah mediasi yang diterima dan menjadi perkara b. Persentase Perbadingan antara mediasi mediasi yg diproses yang dengan jumlah mediasi menjadi akta yg menjadi akta perdamaian perdamaian. c. Persentase Perbandingan sisa sisa perkara perkara yang yang diselesaikan dengan diselesaikan sisa perkara yang harus diselesaikan d. Persentase Perbandingan perkara perkara yang diselesaikan yang dengan perkara yang diselesaikan akan diselesaikan (saldo awal dan perkara yang masuk) e. Persentase Perbandingan perkara perkara yang diselesaikan yang dalam jangka waktu diselesaikan maksimal 6 bulan dalam dengan perkara yang jangka harus diselesaikan waktu dalam waktu maksimal maksimal 6 6 bulan (diluar sisa bulan perkara) f. Persentase Perbandingan perkara perkara yang diselesaikan lebih yang dari 6 bulan dengan diselesaikan perkara yg diselesaikan dalam dalam waktu kurang jangka dari 6 bulan. waktu lebih dari 6 bulan Persentase tidak Perbandingan jumlah mengajukan perkara yang tidak upaya hukum: mengajukan upaya - Banding hukum (Banding, Kasasi, - Kasasi Peninjauan Kembali) - Peninjauan dengan jumlah perkara Kembali yang putus. a. Persentase Perbandingan antara berkas yang berkas yang diajukan diajukan Banding, Kasasi dan PK banding, yang lengkap (terdiri kasasi dan dari bundel A dan B) PK yang dengan jumlah berkas disampaikan yang diajukan Banding,
Panitera/Sekret aris
Hakim Mediasi Panitera/Sekret aris Hakim Majelis dan Panitera/Sekret aris Hakim Majelis dan Panitera/Sekret aris
Laporan Bulanan dan Laporan Tahunan Laporan Bulanan dan Laporan Tahunan Laporan Bulanan dan Laporan Tahunan Laporan Bulanan dan Laporan Tahunan
Hakim Majelis dan Panitera/Sekret aris
Laporan Bulanan dan Laporan Tahunan
Hakim Majelis Panitera/Sekret aris
Laporan Bulanan dan Laporan Tahunan
Hakim Majelis
Laporan Bulanan dan Laporan Tahunan
Panitera/Sekret aris
Laporan Bulanan dan Laporan Tahunan
secara lengkap b. Persentase berkas yang diregister dan telah didistribusik an ke Majelis c. Persentase penyampaia n pemberitah uan relaas putusan tepat waktu, tempat dan para pihak d. Prosentase pelaksanaan penyitaan tepat waktu dan tempat e. Ratio Majelis Hakim terhadap perkara 4.
Peningkatan aksesibilitas masyarakat terhadap peradilan (acces to justice)
5.
Meningkatnya kepatuhan terhadap putusan pengadilan.
6.
Meningkatnya kualitas
Persentase (amar) putusan perkara (yang menarik perhatian masyarakat) yang dapat diakses secara on line dalam waktu maksimal 1 hari kerja sejak diputus. Persentase permohonan eksekusi atas putusan perkara perdata yang berkekuatan hukum tetap yang ditindaklanjuti a. Persentase pengaduan
Kasasi dan PK Perbandingan antara berkas perkara yang diterima Kepaniteraan dengan berkas perkara yang didistribusikan ke Majelis
Panitera/Sekret aris
Laporan Bulanan dan Laporan Tahunan
Perbandingan antara berkas putusan dengan relas putusan yang disampaikan ke para pihak tepat waktu.
Panitera/Sekret aris dan Juru Sita
Laporan Bulanan dan Laporan Tahunan
Perbandingan antara permohonan pelaksanaan penyitaan dengan pelaksanaan penyitaan tepat waktu dan tempat Perbandingan ratio Majelis Hakim dibandingkan dengan perkara masuk
Panitera/Sekret aris dan Juru Sita
Laporan Bulanan dan Laporan Tahunan
Majelis Hakim dan Panitera/Sekret aris
Perbandingan amar putusan perkara tindak pidana korupsi yang ditayangkan di wibe site dengan jumlah perkara tindak pidana korupsi yang tidak ditayangkan
Majelis Hakim dan Panitera/Sekret aris
Laporan Bulanan dan Laporan Tahunan Laporan Bulanan dan Laporan Tahunan
Perbandingan perkara perdata yang ditindaklanjuti (dieksekusi) dengan perkara perdata yang belum ditindaklanjuti (dieksekusi)
Ketua Pengadilan & Pan/Sek
Laporan Bulanan dan Laporan Tahunan
Perbandingan jumlah pengaduan yang
Ketua Pengadilan &
Laporan Bulanan
pengawasan
masyarakat yang ditindaklanju ti
b. Persentase temuan hasil pemeriksaan eksternal yang ditindaklanju ti.
C.
ditindaklanjuti mengenai perilaku aparatur peradilan (teknis dan non teknis) dengan jumlah pengaduan yang dilaporkan Perbandingan jumlah pengaduan yang ditindaklanjuti mengenai perilaku aparatur peradilan (teknis dan non teknis) dengan jumlah pengaduan yang dilaporkan
Pan/Sek
dan Laporan Tahunan
Ketua Pengadilan & Pan/Sek
Laporan Dan Temuan
RENCANA KINERJA TAHUNAN 2014 Pada Tahun 2013, Pengadilan Negeri/Hubungan Industrial/Tindak Pidana Korupsi
Bandung telah memiliki rencana kinerja tahun 2014 yang tergambar dalam tabel berikut :
RENCANA KINERJA TAHUNAN NO 1.
2.
3.
KINERJA UTAMA Meningkatnya penyelesaian perkara (jenis perkara)
INDIKATOR KINERJA
a. Persentase mediasi yang diselesaikan b. Persentase mediasi yang menjadi akta perdamaian c. Persentase sisa perkara yang diselesaikan d. Persentase perkara yang diselesaikan e. Persentase perkara yang diselesaikan dalam jangka waktu maksimal 6 bulan f. Persentase perkara yang diselesaikan dalam jangka waktu lebih dari 6 bulan Peningkatan aksepbilitas Persentase tidak mengajukan upaya hukum: putusan Hakim - Banding - Kasasi - Peninjauan Kembali Peningkatan efektifitas a. Persentase berkas yang diajukan banding, kasasi pengelolaan penyelesaian dan PK yang disampaikan secara lengkap perkara b. Persentase berkas yang diregister dan telah didistribusikan ke Majelis c. Persentase penyampaian pemberitahuan relaas putusan tepat waktu, tempat dan para pihak d. Prosentase pelaksanaan penyitaan tepat waktu dan tempat
TARGET 30% 30% 100% 100% 95% 5%
90%
100% 100% 100% 100%
4.
5. 6.
Peningkatan aksesibilitas masyarakat terhadap peradilan (acces to justice)
e. Ratio Majelis Hakim terhadap perkara Persentase (amar) putusan perkara (yang menarik perhatian masyarakat) yang dapat diakses secara on line dalam waktu maksimal 1 hari kerja sejak diputus.
Meningkatnya kepatuhan Persentase permohonan eksekusi atas putusan terhadap putusan perkara perdata yang berkekuatan hukum tetap pengadilan. yang ditindaklanjuti Meningkatnya kualitas a. Persentase pengaduan masyarakat yang pengawasan ditindaklanjuti b. Persentase temuan hasil pemeriksaan eksternal yang ditindaklanjuti.
100%
100%
90% 100% 100%
D. Penetapan Kinerja Tahun 2013 Penetapan
kinerja
pada
dasarnya
adalah
pernyataan
komitmen
yang
mempresentasikan tekad dan janji untuk mencapai kinerja yang jelas dan terukur dalam rentang waktu satu tahun tertentu dengan mempertimbangkan sumber daya yang dikelola. Tujuan khusus penetapan kinerja antara lain adalah untuk meningkatkan akuntabilitas, transparansi dan kinerja sebagai wujud nyata komitmen, sebagai dasar penilaian keberhasilan/kegagalan pencapaian tujuan dan sasaran Pengadilan Negeri Negeri/Hubungan Industrial/Tindak Pidana Korupsi Bandung, menciptakan tolok ukur kinerja sebagai dasar evaluasi kinerja. Penetapan Kinerja Tahun 2013 Pengadilan Negeri/Hubungan Industrial/Tindak Pidana Korupsi Bandung, sebagai berikut:
MATRIK PENETAPAN KINERJA TAHUNAN 2013 UNIT ORGANISASI : PENGADILAN NEGERI/HUBUNGAN INDUSTRIAL/TINDAK PIDANA KORUPSI BANDUNG TAHUN ANGGARAN : 2013
NO 1.
KINERJA UTAMA Meningkatnya penyelesaian perkara (jenis perkara)
INDIKATOR KINERJA
TARGET
a. Persentase mediasi yang diselesaikan b. Persentase mediasi yang menjadi akta perdamaian c. Persentase sisa perkara yang diselesaikan d. Persentase perkara yang diselesaikan e. Persentase perkara yang diselesaikan dalam jangka waktu maksimal 6 bulan f. Persentase perkara yang diselesaikan dalam
25% 25% 100% 97% 92% 8%
2.
3.
4.
5. 6.
jangka waktu lebih dari 6 bulan Peningkatan aksepbilitas Persentase tidak mengajukan upaya hukum: putusan Hakim - Banding - Kasasi - Peninjauan Kembali Peningkatan efektifitas a. Persentase berkas yang diajukan banding, kasasi pengelolaan penyelesaian dan PK yang disampaikan secara lengkap perkara b. Persentase berkas yang diregister dan telah didistribusikan ke Majelis c. Persentase penyampaian pemberitahuan relaas putusan tepat waktu, tempat dan para pihak d. Prosentase pelaksanaan penyitaan tepat waktu dan tempat e. Ratio Majelis Hakim terhadap perkara Peningkatan aksesibilitas Persentase (amar) putusan perkara (yang menarik masyarakat terhadap perhatian masyarakat) yang dapat diakses secara on peradilan (acces to line dalam waktu maksimal 1 hari kerja sejak justice) diputus. Meningkatnya kepatuhan Persentase permohonan eksekusi atas putusan terhadap putusan perkara perdata yang berkekuatan hukum tetap pengadilan. yang ditindaklanjuti Meningkatnya kualitas a. Persentase pengaduan masyarakat yang pengawasan ditindaklanjuti b. Persentase temuan hasil pemeriksaan eksternal yang ditindaklanjuti.
85%
97% 100% 100% 100% 100%
90%
80% 100% 100%
BAB III - AKUNTABILITAS KINERJA ::. Pengukuran tingkat capaian kinerja Pengadilan Negeri/Hubungan Industrial/Tindak Pidana Korupsi Bandung tahun 2012 dilakukan dengan cara membandingkan antara target dengan realisasi masing-masing indikator kinerja sasaran. Rincian tingkat capaian kinerja masing-masing indikator kinerja tersebut dapat dilihat pada tabel 1. Secara umum terdapat beberapa keberhasilan pencapaian target indikator kinerja sasaran, namun demikian juga terdapat beberapa indikator kinerja sasaran yang belum berhasil diwujudkan pencapaian targetnya pada tahun 2012 ini. Dari 6 sasaran strategis yang diuraikan dalam Penetapan Kinerja dan 16 indikator kinerja yang belum berhasil diwujudkan tersebut Pengadilan Negeri/Hubungan Industrial/Tindak Pidana Korupsi Bandung telah melakukan beberapa analisis dan evaluasi agar terdapat perbaikan di masa yang akan datang A. PENGUKURAN KINERJA
NO 1.
2.
3.
SASARAN STRATEGIS Meningkatnya penyelesaian perkara (jenis perkara)
INDIKATOR KINERJA
a. Persentase mediasi yang diselesaikan b. Persentase mediasi yang menjadi akta perdamaian c. Persentase sisa perkara yang diselesaikan d. Persentase perkara yang diselesaikan e. Persentase perkara yang diselesaikan dalam jangka waktu maksimal 6 bulan f. Persentase perkara yang diselesaikan dalam jangka waktu lebih dari 6 bulan Peningkatan Persentase tidak mengajukan aksepbilitas putusan upaya hukum: Hakim - Banding - Kasasi - Peninjauan Kembali Peningkatan efektifitas a. Persentase berkas yang pengelolaan diajukan banding, kasasi dan PK penyelesaian perkara yang disampaikan secara lengkap b. Persentase berkas yang diregister dan telah didistribusikan ke Majelis
TARGE T
REALISA SI
CAPAI AN
20%
0.69%
3.45%
20%
0.69%
3.45%
100%
100%
100%
95%
96.63%
100%
90%
91.12%
100%
10%
8.88%
88.8%
80%
81.13%
100%
95%
99.12%
100%
100%
100%
100%
4.
5.
6.
Peningkatan aksesibilitas masyarakat terhadap peradilan (acces to justice) Meningkatnya kepatuhan terhadap putusan pengadilan.
c. Persentase penyampaian pemberitahuan relaas putusan tepat waktu, tempat dan para pihak d. Prosentase pelaksanaan penyitaan tepat waktu dan tempat e. Ratio Majelis Hakim terhadap perkara Persentase (amar) putusan perkara (yang menarik perhatian masyarakat) yang dapat diakses secara on line dalam waktu maksimal 1 hari kerja sejak diputus.
Persentase permohonan eksekusi atas putusan perkara perdata yang berkekuatan hukum tetap yang ditindaklanjuti Meningkatnya kualitas a. Persentase pengaduan pengawasan masyarakat yang ditindaklanjuti b. Persentase temuan hasil pemeriksaan eksternal yang ditindaklanjuti.
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
85%
91.25%
100%
75%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
B.
ANALISIS AKUNTABILITAS KINERJA Pada akhir tahun 2012, Pengadilan Negeri/Hubungan Industrial/Tindak Pidana Korupsi Bandung telah melaksanakan seluruh kegiatan yang menjadi tanggung jawabnya. Adapun seluruh capaian tujuan yang ditetapkan, diuraikan sebagai berikut:
diuraikan dalam capaian sasaran dapat dilihat, sebagai berikut :
PENINGKATAN PENYELESAIAN PERKARA (jenis perkara) Meningkatnya penyelesaian perkara
Sasaran yang tersebut di atas mempunyai 6 (enam) indikator kinerja yaitu 1. Persentase mediasi yang diselesaikan Persentase mediasi yang diselesaikan ditargetkan 20% dari jumlah perkara yang diterima 580 perkara perdata dan yang berhasil selesai melalui proses mediasi sebanyak 4 perkara, sehingga prosentase capaian tahun 2012 adalah sebesar 0,69%. Pencapaian target indikator kinerja sasaran pada tahun 2012 dapat digambarkan sebagai berikut :
No. 1.
Indikator Kinerja Persentase mediasi yang diselesaikan
Target
Realisasi
%
20%
0.69%
3.45%
Ukuran capaian indikator kinerja Persentase mediasi yang diselesaikan adalah 0,69 / 20 x 100% = 3.45%, pengukuran capaian kinerja pada tahun 2012 sebesar 3.45% dari target yang ditetapkan 20% tidak sesuai dengan yang diinginkan dikarenakan ada beberapa factor yang menjadi penyebab, diantaranya faktor para pihak yang bersengketa bersikukuh pada keinginan dirinya yang tidak mau menerima keinginan dari pihak lawan sehingga peran mediasi dalam pelaksanakan upaya damai tidak tercapai.
Pada tahun 2012 Pengadilan Negeri/Hubungan Industrial/Tindak Pidana Korupsi Bandung menerima perkara perdata sebanyak 580 perkara dan yang dapat diselesaikan secara mediasi sebanyak 4 perkara atau 0,69%, pada tahun 2011 perkara perdata sebanyak 564 perkara dan yang dapat diselesaikan secara mediasi sebanyak 3 perkara atau 0,53%, pada tahun 2010 perkara perdata sebanyak 489 perkara dan yang dapat diselesaikan secara mediasi sebanyak 3 perkara atau 0,61%, diperbandingkan dengan perkara di tahun-tahun sebelumnya dan digambarkan sebagai berikut: No 1
Perkara Perdata
2012
2011
2010
4
3
3
Adapun gambaran perbandingan hasil yang telah dicapai antara tahun 2010, 2011 dan 2012 ada sedikit peningkatan yang dicapai. 2. Persentase mediasi yang menjadi akta perdamaian Persentase mediasi yang menjadi akta perdamaian ditargetkan 20% dari jumlah perkara yang diterima 580 perkara perdata dan yang berhasil menjadi akta perdamaian melalui proses mediasi sebanyak 4 perkara, sehingga prosentase capaian tahun 2012 adalah sebesar 0,69%. Pencapaian target indikator kinerja sasaran pada tahun 2012 dapat digambarkan sebagai berikut :
No. 1.
Indikator Kinerja
Target
Realisasi
%
Persentase mediasi yang menjadi akta
20%
0.69%
3.45%
perdamaian
Ukuran capaian indikator kinerja Persentase mediasi yang menjadi akta perdamaian adalah 0,69 / 20 x 100% = 3.45%, pengukuran capaian kinerja pada tahun 2012 sebesar 3.45% dari target yang ditetapkan 20% tidak sesuai dengan yang diinginkan dikarenakan ada beberapa factor yang menjadi penyebab, diantaranya faktor para pihak yang bersengketa bersikukuh pada keinginan dirinya yang tidak mau menerima keinginan dari pihak lawan sehingga peran mediasi dalam pelaksanakan upaya damai tidak tercapai.
3. Persentase sisa perkara yang diselesaikan Persentase sisa perkara yang diselesaikan ditargetkan 100% dari jumlah sisa perkara tahun 2011 sebanyak 511 perkara dapat diselesaikan di tahun 2012 sebanyak 511 perkara. sehingga prosentase capaian tahun 2012 adalah sebesar 100%.
Pencapaian target indikator kinerja sasaran pada tahun 2012 dapat digambarkan sebagai berikut :
No. 1.
Indikator Kinerja
Target
Realisasi
%
Persentase sisa perkara yang
100%
100%
100%
diselesaikan
Ukuran capaian indikator kinerja Persentase sisa perkara yang diselesaikan adalah 100 / 100 x 100% = 100%, pengukuran capaian kinerja pada tahun 2012 sebesar 100% dari target yang ditetapkan.
Pada tahun 2012 Pengadilan Negeri/Hubungan Industrial/Tindak Pidana Korupsi Bandung sisa perkara 2011 sebanyak 511 perkara dan yang dapat diselesaikan di tahun 2012
sebanyak 511 perkara, diperbandingkan dengan perkara di tahun-tahun sebelumnya dan digambarkan sebagai berikut: No
Perkara
2012
2011
2010
1
Perdata
219
194
205
2
Pidana
218
277
333
3
PHI
33
31
39
4
Tipikor
41
0
0
511
502
577
TOTAL -
Pada tahun 2010 dari sisa perkara sebesar 577 perkara dapat terselesaikan 577 perkara di tahun 2011 dengan capaian 100%
-
pada tahun 2011 dari sisa perkara sebesar 502 perkara dapat terselesaikan 502 perkara ditahun 2012 dengan capaian 100%
-
pada ditahun 2012 dari sisa perkara sebesar 511 perkara dapat terselesaikan 511 perkara ditahun 2013 dengan capaian 100%
4. Persentase perkara yang diselesaikan Persentase perkara yang diselesaikan ditargetkan 95% dari jumlah perkara yang masuk di tahun 2012 sebanyak 2287 perkara dapat diselesaikan di tahun 2012 sebanyak 2210 perkara. sehingga prosentase capaian tahun 2012 adalah sebesar 96.63%. Pencapaian target indikator kinerja sasaran pada tahun 2012 dapat digambarkan sebagai berikut :
No. 1.
Indikator Kinerja Persentase perkara yang diselesaikan
Target
Realisasi
%
95%
96.63%
100%
Ukuran capaian indikator kinerja Persentase sisa perkara yang diselesaikan adalah 96.63 / 95 x 100% = 102%, pengukuran capaian kinerja pada tahun 2012 sebesar 100% dari target yang ditetapkan sebesar 95%
Pada tahun 2012 Pengadilan Negeri/Hubungan Industrial/Tindak Pidana Korupsi Bandung perkara yang masuk sebanyak 2287 perkara dan yang dapat diselesaikan di tahun 2012 sebanyak 2210 perkara, diperbandingkan dengan perkara di tahun-tahun sebelumnya dan digambarkan sebagai berikut: No
Perkara
2012
2011
2010
1
Perdata
555
527
504
2
Pidana
1478
1622
1368
3
PHI
77
102
158
4
Tipikor
100
61
0
2210
2312
2030
TOTAL
5. Persentase perkara yang diselesaikan dalam jangka waktu maksimal 6 bulan Persentase perkara yang diselesaikan dalam jangka waktu maksimal 6 bulan ditargetkan 90% dari jumlah perkara yang masuk di tahun 2012 sebanyak 2287 perkara, perkara yang diselesaikan dalam jangka waktu maksimal 6 bulan adalah sebesar 2084 perkara. sehingga prosentase capaian tahun 2012 adalah sebesar 91.12% Pencapaian target indikator kinerja sasaran pada tahun 2012 dapat digambarkan sebagai berikut :
No. 1.
Indikator Kinerja Persentase perkara yang diselesaikan
Target
Realisasi
%
90%
91.12%
100%
dalam jangka waktu maksimal 6 bulan
Ukuran capaian indikator kinerja Persentase perkara yang diselesaikan dalam jangka waktu maksimal 6 bulan adalah 91.12 / 90 x 100% = 101%, sehingga pengukuran capaian kinerja pada tahun 2012 sebesar 100% dari target yang ditetapkan sebesar 90%. Pada tahun 2012 Pengadilan Negeri/Hubungan Industrial/Tindak Pidana Korupsi Bandung perkara yang masuk sebanyak 2287 perkara dan yang diselesaikan dalam jangka
waktu maksimal 6 bulan di tahun 2012 sebanyak 2084 perkara, diperbandingkan dengan perkara di tahun-tahun sebelumnya dan digambarkan sebagai berikut: No
Perkara
2012
2011
2010
1
Perdata
384
386
335
2
Pidana
1507
1562
1611
3
PHI
100
135
189
4
Tipikor
93
61
0
2084
2144
2135
TOTAL
6. Persentase perkara yang diselesaikan dalam jangka waktu lebih dari 6 bulan Persentase perkara yang diselesaikan dalam jangka waktu lebih 6 bulan ditargetkan 10% dari jumlah perkara yang masuk di tahun 2012 sebanyak 2287 perkara, perkara yang diselesaikan dalam jangka waktu lebih 6 bulan adalah sebesar 203 perkara. sehingga prosentase capaian tahun 2012 adalah sebesar 8.88%. Pencapaian target indikator kinerja sasaran pada tahun 2012 dapat digambarkan sebagai berikut :
No. 1.
Indikator Kinerja Persentase perkara yang diselesaikan
Target
Realisasi
%
10%
8.88%
88.8%
dalam jangka waktu lebih dari 6 bulan
Ukuran capaian indikator kinerja Persentase perkara yang diselesaikan dalam jangka waktu lebih 6 bulan adalah 8.88 / 10 x 100% = 88.8%, sehingga pengukuran capaian kinerja pada tahun 2012 sebesar 88.8% dari target yang ditetapkan sebesar 10%. Pada tahun 2012 Pengadilan Negeri/Hubungan Industrial/Tindak Pidana Korupsi Bandung perkara yang masuk sebanyak 2287 perkara dan yang diselesaikan dalam jangka waktu lebih 6 bulan di tahun 2012 sebanyak 203 perkara, diperbandingkan dengan perkara di tahun-tahun sebelumnya dan digambarkan sebagai berikut:
No
Perkara
2012
2011
2010
1
Perdata
196
178
154
2
Pidana
0
1
1
3
PHI
0
0
0
4
Tipikor
7
0
0
203
179
155
TOTAL
PENINGKATAN AKSEPBILITAS PUTUSAN HAKIM PENINGKATAN KUALITAS RENCANA
Sasaran yang tersebut di atas mempunyai 1 (satu) indikator kinerja yaitu Persentase tidak mengajukan upaya hukum Banding, Kasasi, Peninjauan Kembali di targetkan sebesar 80 %, dari perkara yang masuk di tahun 2012 sebanyak 2287 perkara yang tidak mengajukan upaya hukum banding, kasasi dan PK sebesar 1861 perkara sehingga prosentase capaian tahun 2012 adalah sebesar 81.13%. Pencapaian target indikator kinerja sasaran pada tahun 2012 dapat digambarkan sebagai berikut :
No. 1.
Indikator Kinerja
Target
Realisasi
%
Persentase tidak mengajukan upaya hukum Banding, Kasasi, Peninjauan Kembali
80 %
81.13 %
100 %
Ukuran capaian indikator kinerja Persentase tidak mengajukan upaya hukum Banding, Kasasi, Peninjauan Kembali adalah 81.13 / 80 x 100% = 101%, pengukuran capaian kinerja pada tahun 2012 sebesar 100% dari target yang ditetapkan sebesar 80% Pada tahun 2012 Pengadilan Negeri/Hubungan Industrial/Tindak Pidana Korupsi Bandung perkara yang masuk sebanyak 2287 perkara dan tidak mengajukan upaya hukum Banding, Kasasi, Peninjauan Kembali di tahun 2012 sebanyak 1861 perkara, diperbandingkan dengan perkara di tahun-tahun sebelumnya dan digambarkan sebagai berikut: No
Perkara
2012
2011
2010
1
Perdata
327
415
375
2
Pidana
1417
1538
1294
3
PHI
23
42
57
4
Tipikor
94
49
0
1861
2044
1726
TOTAL
diuraikan dalam capaian sasaran dapat dilihat, sebagai berikut :
Peningkatan efektifitas pengelolaan PENINGKATAN PENYELESAIAN PERKARA penyelesaian perkara
Sasaran yang tersebut di atas mempunyai 5 (lima) indikator kinerja yaitu 1. Persentase berkas yang diajukan banding, kasasi dan PK yang disampaikan secara lengkap Persentase berkas yang diajukan banding, kasasi dan PK yang disampaikan secara lengkap ditargetkan 85% dari jumlah perkara banding, kasasi dan PK yang diterima 456 perkara dan yang disampaikan secara lengkap sebanyak 452 perkara, sehingga prosentase capaian tahun 2012 adalah sebesar 99.12%. Pencapaian target indikator kinerja sasaran pada tahun 2012 dapat digambarkan sebagai berikut :
No. 1.
Indikator Kinerja
Target
Realisasi
%
95%
99.12%
100%
Persentase berkas yang diajukan banding, kasasi dan PK yang disampaikan secara lengkap
Ukuran capaian indikator kinerja Persentase berkas yang diajukan banding, kasasi dan PK yang disampaikan secara lengkap adalah 99.12 / 95 x 100% = 104%, pengukuran capaian kinerja pada tahun 2012 sebesar 100% dari target yang ditetapkan 95%. Pada tahun 2012 Pengadilan Negeri/Hubungan Industrial/Tindak Pidana Korupsi Bandung jumlah perkara banding, kasasi dan PK yang diterima 456 perkara dan yang diajukan banding, kasasi dan PK yang disampaikan secara lengkap sebanyak 452 perkara, diperbandingkan dengan perkara di tahun-tahun sebelumnya dan digambarkan sebagai berikut:
No
Perkara
2012
2011
2010
1
Perdata
253
149
114
2
Pidana
61
84
74
3
PHI
46
93
132
4
Tipikor
92
49
0
452
375
320
TOTAL
2. Persentase berkas yang diregister dan telah didistribusikan ke Majelis. Persentase berkas yang diregister dan telah didistribusikan ke Majelis ditargetkan 100% dari jumlah perkara sebesar 2287 perkara dan yang diregister dan telah didistribusikan ke Majelis sebanyak 2287 perkara, sehingga prosentase capaian tahun 2012 adalah sebesar 100%. Pencapaian target indikator kinerja sasaran pada tahun 2012 dapat digambarkan sebagai berikut :
No. 1.
Indikator Kinerja Persentase berkas yang diregister dan telah didistribusikan ke Majelis
Target
Realisasi
%
100%
100%
100%
Ukuran capaian indikator kinerja Persentase berkas yang diregister dan telah didistribusikan ke Majelis adalah 100 / 100 x 100% = 100%, pengukuran capaian kinerja pada tahun 2012 sebesar 100% dari target yang ditetapkan 100%. Pada tahun 2012 Pengadilan Negeri/Hubungan Industrial/Tindak Pidana Korupsi Bandung jumlah perkara yang diterima 2287 perkara dan yang diregister dan telah didistribusikan ke Majelis sebanyak 2287 perkara, diperbandingkan dengan perkara di tahun-tahun sebelumnya dan digambarkan sebagai berikut: No 1
Perkara Perdata
2012
2011
2010
580
564
489
2
Pidana
1507
1563
1617
3
PHI
100
135
189
4
Tipikor
100
61
0
2287
2188
2295
TOTAL
3. Persentase penyampaian pemberitahuan relaas putusan tepat waktu, tempat dan para pihak. Persentase penyampaian pemberitahuan relaas putusan tepat waktu, tempat dan para pihak ditargetkan 100% dari jumlah perkara sebesar 2287 perkara dan yang penyampaian pemberitahuan relaas putusan tepat waktu, tempat dan para pihak sebanyak 2287 perkara, sehingga prosentase capaian tahun 2012 adalah sebesar 100%. Pencapaian target indikator kinerja sasaran pada tahun 2012 dapat digambarkan sebagai berikut :
No. 1.
Indikator Kinerja
Target
Realisasi
%
100%
100%
100%
Persentase penyampaian pemberitahuan relaas putusan tepat waktu, tempat dan para pihak
Ukuran capaian indikator kinerja Persentase penyampaian pemberitahuan relaas putusan tepat waktu, tempat dan para pihak adalah 100 / 100 x 100% = 100%, pengukuran capaian kinerja pada tahun 2012 sebesar 100% dari target yang ditetapkan 100%. Pada tahun 2012 Pengadilan Negeri/Hubungan Industrial/Tindak Pidana Korupsi Bandung jumlah perkara yang diterima 2287 perkara dan yang penyampaian pemberitahuan relaas putusan tepat waktu, tempat dan para pihak sebanyak 2287 perkara, diperbandingkan dengan perkara di tahun-tahun sebelumnya dan digambarkan sebagai berikut: No 1
Perkara Perdata
2012
2011
2010
580
564
489
2
Pidana
1507
1563
1617
3
PHI
100
135
189
4
Tipikor
100
61
0
2287
2188
2295
TOTAL
4. Persentase pelaksanaan penyitaan tepat waktu dan tempat. Persentase pelaksanaan penyitaan tepat waktu dan tempat ditargetkan 100% dari jumlah perkara sebesar 105 perkara dan yang pelaksanaan penyitaan tepat waktu dan tempat sebanyak 105 perkara, sehingga prosentase capaian tahun 2012 adalah sebesar 100%. Pencapaian target indikator kinerja sasaran pada tahun 2012 dapat digambarkan sebagai berikut :
No. 1.
Indikator Kinerja Persentase pelaksanaan penyitaan tepat waktu dan tempat
Target
Realisasi
%
100%
100%
100%
Ukuran capaian indikator kinerja Persentase pelaksanaan penyitaan tepat waktu dan tempat adalah 100 / 100 x 100% = 100%, pengukuran capaian kinerja pada tahun 2012 sebesar 100% dari target yang ditetapkan 100%. Pada tahun 2012 Pengadilan Negeri/Hubungan Industrial/Tindak Pidana Korupsi Bandung jumlah perkara yang diterima 105 perkara dan yang pelaksanaan penyitaan tepat waktu dan tempat sebanyak 105 perkara, diperbandingkan dengan perkara di tahun-tahun sebelumnya dan digambarkan sebagai berikut: No
Perkara
2012
2011
2010
1
Perdata
74
102
97
2
Pidana
0
0
0
3
PHI
31
42
41
4
Tipikor
0
0
0
TOTAL
105
144
138
5. Ratio Majelis Hakim terhadap perkara. Persentase Ratio Majelis Hakim terhadap perkara ditargetkan 100% dari jumlah perkara sebesar 2287 perkara dan ratio Majelis Hakim terhadap penyelesaian perkara sebanyak 2287 perkara, sehingga prosentase capaian tahun 2012 adalah sebesar 100%. Pencapaian target indikator kinerja sasaran pada tahun 2012 dapat digambarkan sebagai berikut :
No. 1.
Indikator Kinerja Ratio Majelis Hakim terhadap perkara
Target
Realisasi
%
100%
100%
100%
Ukuran capaian indikator kinerja Persentase Ratio Majelis Hakim terhadap perkara adalah 100 / 100 x 100% = 100%, pengukuran capaian kinerja pada tahun 2012 sebesar 100% dari target yang ditetapkan 100%. Pada tahun 2012 Pengadilan Negeri/Hubungan Industrial/Tindak Pidana Korupsi Bandung jumlah perkara yang diterima 2287 perkara dan Ratio Majelis Hakim terhadap perkara sebanyak 2287 perkara, diperbandingkan dengan perkara di tahun-tahun sebelumnya dan digambarkan sebagai berikut: No
Perkara
2012
2011
2010
1
Perdata
580
564
489
2
Pidana
1507
1563
1617
3
PHI
100
135
189
4
Tipikor
100
61
0
2287
2188
2295
TOTAL
diuraikan dalam capaian sasaran dapat dilihat, sebagai berikut :
Peningkatan eksesbilitas masyarakat PENINGKATAN PENYELESAIAN PERKARA terhadap peradilan
Sasaran yang tersebut di atas mempunyai 1 (satu) indikator kinerja yaitu Persentase (amar) putusan perkara (yang menarik perhatian masyarakat) yang dapat diakses secara on line dalam waktu maksimal 1 hari kerja sejak diputus di targetkan sebesar 85 %, dari perkara yang masuk di tahun 2012 sebanyak 2287 perkara yang dapat diakses secara on line dalam waktu maksimal 1 hari kerja sejak diputus sebesar 2087 perkara sehingga prosentase capaian tahun 2012 adalah sebesar 91.25%. Pencapaian target indikator kinerja sasaran pada tahun 2012 dapat digambarkan sebagai berikut :
No. 1.
Indikator Kinerja
Target
Realisasi
%
Persentase (amar) putusan perkara (yang menarik perhatian masyarakat) yang dapat diakses secara on line dalam waktu maksimal 1 hari kerja sejak diputus
85%
91.25%
100%
Ukuran capaian indikator kinerja Persentase (amar) putusan perkara (yang menarik perhatian masyarakat) yang dapat diakses secara on line dalam waktu maksimal 1 hari kerja sejak diputus adalah 91.25 / 85 x 100% = 107%, pengukuran capaian kinerja pada tahun 2012 sebesar 100% dari target yang ditetapkan 85%. Pada tahun 2012 Pengadilan Negeri/Hubungan Industrial/Tindak Pidana Korupsi Bandung jumlah perkara yang masuk di tahun 2012 sebanyak 2287 perkara yang dapat diakses secara on line dalam waktu maksimal 1 hari kerja sejak diputus sebesar 2087 perkara, diperbandingkan dengan perkara di tahun-tahun sebelumnya dan digambarkan sebagai berikut:
No
Perkara
2012
2011
2010
1
Perdata
580
564
489
2
Pidana
1507
1563
1617
3
PHI
x
x
x
4
Tipikor
x
x
x
2087
2127
2106
TOTAL
Persentase (amar) putusan perkara (yang menarik perhatian masyarakat) yang dapat diakses secara on line dalam waktu maksimal 1 hari kerja sejak diputus pada umumnya menyangkut masalah perkara Tipikor dan PHI Bandung namun pada tahun 2010, 2011 dan 2012 belum ada system informasi yang menangani perkara2 tersebut, baru pada awal tahun 2013 system informasi unruk perkara PHI dan Tipikor baru tersedia.
diuraikan dalam capaian sasaran dapat dilihat, sebagai berikut :
Meningkatnya kepatuhan terhadap PENINGKATAN PENYELESAIAN PERKARA putusan pengadilan
Sasaran yang tersebut di atas mempunyai 1 (satu) indikator kinerja yaitu Persentase permohonan eksekusi atas putusan perkara perdata yang berkekuatan hukum tetap yang ditindaklanjuti di targetkan sebesar 75 %, dari jumlah perkara sebanyak 105 perkara yang permohonan eksekusi atas putusan perkara perdata yang berkekuatan hukum tetap yang ditindaklanjuti sebesar 105 perkara sehingga prosentase capaian tahun 2012 adalah sebesar 100%. Pencapaian target indikator kinerja sasaran pada tahun 2012 dapat digambarkan sebagai berikut :
No. 1.
Indikator Kinerja
Target
Realisasi
%
75%
100%
100%
Persentase permohonan eksekusi atas putusan perkara perdata yang berkekuatan hukum tetap yang ditindaklanjuti
Ukuran capaian indikator kinerja Persentase permohonan eksekusi atas putusan perkara perdata yang berkekuatan hukum tetap yang ditindaklanjuti adalah 100 / 75 x 100% = 133%, pengukuran capaian kinerja pada tahun 2012 sebesar 100% dari target yang ditetapkan 75%. Pada tahun 2012 Pengadilan Negeri/Hubungan Industrial/Tindak Pidana Korupsi Bandung jumlah perkara yang diterima 105 perkara dan yang permohonan eksekusi atas putusan perkara perdata yang berkekuatan hukum tetap yang ditindaklanjuti sebanyak 105 perkara, diperbandingkan dengan perkara di tahun-tahun sebelumnya dan digambarkan sebagai berikut:
No
Perkara
2012
2011
2010
1
Perdata
74
102
97
2
Pidana
0
0
0
3
PHI
31
42
41
4
Tipikor
0
0
0
105
144
138
TOTAL
diuraikan dalam capaian sasaran dapat dilihat, sebagai berikut :
Meningkatnya Kualitas Pengawasan PENINGKATAN PENYELESAIAN PERKARA
Sasaran yang tersebut di atas mempunyai 2 (dua) indikator kinerja yaitu 1. Persentase pengaduan masyarakat yang ditindaklanjuti di targetkan sebesar 100 %, dari jumlah pengaduan masyarakat pada tahun 2012 sebanyak 2 pengaduan, yang ditindaklanjuti sebanyak 2 pengaduan, sehingga prosentase capaian tahun 2012 adalah sebesar 100%. Pencapaian target indikator pengaduan masyarakat yang ditindaklanjuti pada tahun 2012 dapat digambarkan sebagai berikut :
No. 1.
Indikator Kinerja Persentase pengaduan masyarakat yang ditindaklanjuti ditindaklanjuti
Target
Realisasi
%
100%
100%
100%
Pada tahun 2012 Pengadilan Negeri/Hubungan Industrial/Tindak Pidana Korupsi Bandung jumlah pengaduan masyarakat berjumlah 2, dan yang ditindaklanjuti berjumlah 2 pengaduan, diperbandingkan dengan pengaduan masyarakat di tahun-tahun sebelumnya dapat digambarkan sebagai berikut: No 1
Perkara Pengaduan masyarakat
TOTAL
2012
2011
2010
2
4
5
2
4
5
2. Persentase temuan hasil pemeriksaan eksternal yang ditindaklanjuti di targetkan sebesar 100 %, dari jumlah temuan hasil pemeriksaan eksternal yang ditindaklanjuti sebanyak 1 temuan, yang ditindaklanjuti sebanyak 1 temuan, sehingga prosentase capaian tahun 2012 adalah sebesar 100%. Pencapaian target indikator pengaduan masyarakat yang ditindaklanjuti pada tahun 2012 dapat digambarkan sebagai berikut :
No. 1.
Indikator Kinerja Persentase temuan hasil pemeriksaan eksternal yang ditindaklanjuti
Target
Realisasi
%
100%
100%
100%
Pada tahun 2012 Pengadilan Negeri/Hubungan Industrial/Tindak Pidana Korupsi Bandung jumlah temuan hasil pemeriksaan eksternal 1, dan yang ditindaklanjuti berjumlah 1 temuan, diperbandingkan dengan pengaduan masyarakat di tahun-tahun sebelumnya dapat digambarkan sebagai berikut: No 1
Perkara temuan hasil pemeriksaan
2012
2011
2010
1
1
0
1
1
eksternal yang ditindaklanjuti TOTAL
0
C. AKUNTABILITAS KEUANGAN. Dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsinya serta untuk mencapai target rencana kinerja juga ditentukan oleh penyediaan anggaran melalui Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) tahun 2012 yang terdiri dari : 1. DIPA (01) Badan Urusan Administrasi, meliputi Belanja Pegawai, Belanja Barang dan Belanja Modal 2. DIPA (03) Badan Peradilan Umum meliputi Belanja Barang Pada awal tahun 2012, jumlah anggaran DIPA seluruhnya sesuai tertera pada Penetapan Kinerja Tahun 2012 adalah sebesar Rp. 14.460.180.000,- (Empat belas miliar empat ratus enam puluh juta seratus delapan puluh ribu rupiah), namun adanya revisi pada belanja pegawai DIPA (01) Badan Urusan Administrasi, sehingga anggaran DIPA tahun 2012 menjadi Rp. 16.263.010.000,- (Enam belas miliar dua ratus enam puluh tiga juta sepuluh ribu rupiah). Berdasarkan alokasi anggaran Pengadilan Negeri/Hubungan industrial/Tindak Pidana Korupsi Bandung tahun Anggaran 2012 rincian pagu awal, pagu revisi dan realisasi anggaran untuk DIPA (01) Badan Urusan Administrasi dan DIPA (03) Badan Peradilan Umum adalah sebagai berikut: 1. DIPA (01) BADAN URUSAN ADMINISTRASI I. Program Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Tehnis Lainnya Mahkamah Agung No
KEGIATAN
PAGU AWAL
PAGU REVISI
REALISASI
%
1
Belanja Pegawai
11.673.138
13.475.668
13.490.465
100
2
Belanja Barang
1.681.941
1.681.941
1.367.634
81,31
13.355.079
15.157.609
14.858.099
98,02
JUMLAH
1. Belanja Pegawai Belanja pegawai meliputi belanja pegawai mengikat dan tidak mengikat yang penggunaannya antara lain untuk gaji dan tunjangan, uang makan, dan lembur. a. Rencana Kerja Anggaran Kementerian/Lembaga (RKA-KL) Pagu awal belanja pegawai dalam DIPA Tahun anggaran 2012 di lingkungan Pengadilan Negeri/Hubungan Industrial/Tindak Pidana Korupsi Bandung sebesar Rp. 11.673.138.000,- (sebelas miliar enam ratus tujuh puluh tiga juta seratus tiga puluh delapan ribu rupiah) kemudian direvisi menjadi Rp. 13.475.668.000,- (tiga belas miliar empat ratus tujuh puluh lima enam ratus enam puluh delapan ribu rupiah) untuk menutupi pagu minus belanja pegawai dikarenakan akibat kenaikan belanja tunjangan fungsional hakim. b. Realisasi Anggaran dan Prosentase Capaian Dari Pagu belanja pegawai tahun anggaran 2012 yang telah direvisi, anggaran belanja pegawai yang terserap atau terealisasi sebesar Rp 13.490.465.806,(tiga belas miliar empat ratus sembilan puluh juta empat ratus enam puluh lima ribu delapan ratus enam rupiah) dengan prosentase capaian sebesar 100% (seratus persen). c. Sisa Anggaran Pelaksanaan. Berdasarkan pagu anggaran yang telah diterima dan anggaran yang telah terealisasi tercatat total sisa pagu belanja pegawai sebesar minus Rp. 14.797.806,- (empat belas juta tujuh ratus sembilan puluh tujuh ribu delapan ratus enam rupiah). Total sisa anggaran dari pagu belanja pegawai sebesar minus 0,1 % (nol koma satu persen) dari total pagu yang tersedia. Sisa pagu / pagu minus tersebut disebabkan karena adanya selisih pembayaran tunjangan Hakim Karier Tipikor dengan tunjangan fungsional Hakim yang melekat pada gaji induk. 2. Belanja Barang Belanja barang yaitu pengeluaran untuk pembelian barang dan jasa yang habis pakai dalam kurun waktu satu tahun anggaran termasuk didalamnya pemeliharaan dan perjalanan. Perhitungan dan penilaian belanja barang dilakukan berdasarkan standar biaya yang ditetapkan, sedangkan penilaian terhadap pekerjaan yang belum ditetapkan dalam standar biaya dilakukan atas dasar Term Of Reference (TOR) dan Rincian Anggaran Belanja (RAB). Belanja barang meliputi belanja barang mengikat maupun belanja barang tidak mengikat.
a. Rencana Kerja Anggaran Kementerian/Lembaga (RKA-KL) Pagu belanja barang dalam DIPA Tahun anggaran 2012 di lingkungan Pengadilan Negeri/Hubungan Industrial/Tindak Pidana Korupsi Bandung sebesar Rp. 1.681.941.000,- (satu miliar enam ratus delapan puluh satu juta sembilan ratus empat puluh satu ribu rupiah). b. Realisasi Anggaran dan Prosentase Capaian Dari Pagu belanja pegawai tahun anggaran 2012 anggaran belanja barang yang terserap atau terealisasi sebesar Rp 1.367.633.512,- (satu miliar tiga ratus enam puluh tujuh juta enam ratus tiga puluh tiga ribu lima ratus dua belas rupiah) dengan prosentase capaian sebesar 81,31% (delapan puluh satu koma tiga puluh satu persen). c. Sisa Anggaran Pelaksanaan. Berdasarkan pagu anggaran yang telah diterima dan anggaran yang telah terealisasi tercatat total sisa pagu belanja pegawai sebesar Rp. 314.307.488,(tiga ratus empat belas juta tiga ratus tujuh ribu empat ratus delapan puluh delapan rupiah). Total sisa anggaran dari pagu belanja pegawai sebesar 18.69% (delapan belas koma enam puluh sembilan persen) dari total pagu yang tersedia. Sisa pagu tersebut disebabkan karena tidak terserapnya anggaran perjalanan dinas hakim adhoc tipikor, perjalanan biasa tipikor, langganan listrik dll.
II. Program Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Tehnis Lainnya Mahkamah Agung No 1
KEGIATAN
PAGU AWAL
PAGU REVISI
REALISASI
%
200.000
200.000
198.000
99
JUMLAH
200.000
200.000
198.000
99
TOTAL I + II
13.555.079
15.357.609
15.056.099
98,04
Belanja Modal
3. Belanja Modal Belanja Modal yaitu pengeluaran yang dilakukan dalam rangka menunjang sarana dan prasarana antara lain pengadaan penambahan sarana air bersih, pengadaan peralatan kantor (inventaris kantor) dan pengadaan Meubelair.
a. Rencana Kerja Anggaran Kementerian/Lembaga (RKA-KL) Pagu belanja barang dalam DIPA Tahun anggaran 2012 di lingkungan Pengadilan Negeri/Hubungan Industrial/Tindak Pidana Korupsi Bandung sebesar Rp. 200.000.000,- (dua ratus juta rupiah). b. Realisasi Anggaran dan Prosentase Capaian Dari Pagu belanja pegawai tahun anggaran 2012 anggaran belanja Modal yang terserap atau terealisasi sebesar Rp 198.000.000,- (seratus sembilan puluh delapan juta rupiah) dengan prosentase capaian sebesar 99% (sembilan puluh sembilan persen). c. Sisa Anggaran Pelaksanaan. Berdasarkan pagu anggaran yang telah diterima dan anggaran yang telah terealisasi tercatat total sisa pagu belanja pegawai sebesar Rp. 2.000.000,(dua juta rupiah). Total sisa anggaran dari pagu belanja pegawai sebesar 1% (satu persen) dari total pagu yang tersedia. 2. DIPA (03) BADAN PERADILAN UMUM Program Peningkatan Manajemen Peradilan Umum No 1
KEGIATAN Belanja Barang JUMLAH
PAGU AWAL
PAGU REVISI
REALISASI
%
905.401
905.401
610.556
67,43
905.401
905.401
610.556
67,43
Belanja barang pada DIPA (03) Badan Peradilan Umum ditujukan untuk menunjang kegiatan operasional
persidangan peradilan, peningkatan manajemen peradilan
umum dan penyediaan dana bantuan hukum bagi masyarakat miskin dan terpinggirkan yang berperkara. a. Rencana Kerja Anggaran Kementerian/Lembaga (RKA-KL) Pagu belanja barang dalam DIPA Tahun anggaran 2012 di lingkungan Pengadilan Negeri/Hubungan Industrial/Tindak Pidana Korupsi Bandung sebesar Rp. 905.401.000,- (sembilan ratus lima juta empat ratus satu ribu rupiah). b. Realisasi Anggaran dan Prosentase Capaian Dari Pagu belanja pegawai tahun anggaran 2012 anggaran belanja barang yang terserap atau terealisasi sebesar Rp 610.556.450,- (enam ratus sepuluh juta lima
ratus lima puluh enam ribu empat ratus lima puluh rupiah) dengan prosentase capaian sebesar 67.43% (enam puluh tujuh koma empat puluh tiga persen). c. Sisa Anggaran Pelaksanaan. Berdasarkan pagu anggaran yang telah diterima dan anggaran yang telah terealisasi tercatat total sisa pagu belanja pegawai sebesar Rp. 294.884.550,- (dua ratus sembilan puluh empat juta delapan ratus delapan puluh empat ribu lima ratus lima puluh rupiah). Total sisa anggaran dari pagu belanja pegawai sebesar 32.57% (tiga puluh dua koma lima puluh tujuh persen) dari total pagu yang tersedia. Sisa pagu tersebut disebabkan karena tidak terserapnya belanja jasa profesi untuk bantuan hukum
BAB IV – PENUTUP ::.
Laporan Industrial/Tindak
Akuntabilitas Pidana
Kinerja
Korupsi
Satuan
Bandung
Kerja
Tahun
Pengadilan
2013
ini
Negeri/Hubungan
merupakan
bentuk
pertanggungjawaban kinerja Tahun Anggaran 2012 dan sebagai tindak lanjut dari Instruksi Presiden Nomor 7 Tahun 1999 tentang Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah. Secara umum tujuan, sasaran, program dan kegiatan Satuan Kerja Pengadilan Negeri/Hubungan Industrial/Tindak Pidana Korupsi Bandung Tahun 2012 dapat dilaksanakan dengan baik, namun demikian hasil yang diperoleh tersebut masih perlu ditingkatkan terus guna merespon tuntutan pelayanan masyarakat yang semakin tinggi.
A.
KEBERHASILAN Keberhasilan yang telah dicapai antara lain : 1. Meningkatnya Pelayanan kepada masyarakat pencari keadilan; 2. Meningkatnya kualitas kerja pegawai; 3. Bertambahnya sarana dan prasarana untuk menunjang oprasional peradilan.
B.
HAMBATAN/MASALAH Beberapa hambatan/masalah yang masih dihadapi antara lain: 1. Adanya faktor-faktor penghambat penyelesaian perkara di lapangan (terutama pada saat pelaksanaan eksekusi); 2. Kurangnya jumlah pegawai sehingga terjadi penumpukan pekerjaan; 3. Belum terpenuhinya kebutuhan sarana dan prasarana peradilan yang memadai.
C.
PEMECAHAN MASALAH Untuk pemecahan masalah yang dihadapi dilakukan dengan cara : 1. Pada saat pelaksanaan eksekusi dilakukan koordinasi dengan pihak keamanan; 2. Mengusulkan/meminta penambahan jumlah pegawai; 3. Mengusulkan kebutuhan sarana dan prasarana melalui RKA-KL tahun 2013 dan 2014.
