LAPORAN AKUNTABILITAS KINERJA INSTANSI PEMERINTAH

LAPORAN AKUNTABILITAS KINERJA INSTANSI PEMERINTAH

2. PERENCANAAN DAN PERJANJIAN KINERJA 2.1. RENCANA STRATEGIS STRATEGIS Rencana Strategis Ditjen Bina Marga memuat visi, misi, tujuan, sasaran, strategi, kebijakan, program, dan kegiatan penyelenggaraan jalan sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya yang disusun dengan berpedoman pada Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJM) Nasional. Rencana Strategis Direktorat Jenderal Bina Marga Tahun 2010-2014 menetapkan perencanaan strategis untuk periode 5 (lima) tahun yang merupakan bagian dari penjabaran Renstra Kementerian Pekerjaan Umum Tahun 2010-2014 sesuai peraturan Menteri Pekerjaan Umum Nomor: 23/PRT/M/2010 yang berpedoman pada arah kebijakan dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJM-N) yang telah ditetapkan melalui Peraturan Presiden No. 5 Tahun 2010 tentang RPJMN Tahun 20102014. RPJM-N merupakan penjabaran visi, misi, dan program Presiden selama 5 (lima) tahun, ditempuh melalui strategi pokok yang dijabarkan dalam Agenda Pembangunan Nasional yang didalamnya memuat sasaransasaran pokok yang harus dicapai, arah kebijakan, dan program-program pembangunan nasional. Pada periode pembangunan tahun 2010-2014, Renstra Kementerian PU didalam penyelenggaraan bidang pekerjaan umum dan permukiman menjadi acuan didalam penyusunan rencana aksi masing-masing unit utama (satminkal) serta Rencana Kerja dan Anggaran Kementerian PU tahun 2010-2014. Direktorat Jenderal Bina Marga sebagai bagian dari satminkal dilingkungan Kementerian PU yang didalam rencana strategis tahun 2010LAKIP DITJEN BINA MARGA 201 2011

30


2014 melaksanakan program penyelenggaraan jalan nasional sesuai dengan amanah dalam Undang-undang Nomor 38 tahun 2004 tentang Jalan Dalam penyusunan Renstra Ditjen Bina Marga tahun 2010-2014 telah disiapkan pada pertengahan tahun 2009 yang kemudian dijadikan sebagai bahan bagi Renstra Kementerian PU Tahun 2010-2014, yang indikator outputnya disusun menurut renstrukturisasi program dari Bappenas bahwa satu

kegiatan

memiliki

beberapa

output.

Ditjen

Bina

Marga

menyelenggarakan satu program yaitu program penyelenggaraan jalan. Kemudian pada pertengahan tahun 2010 terjadi perubahan atau review Renstra yang antara lain disebabkan oleh adanya perubahan dalam sistem program penganggaran oleh Kementerian Keuangan RI sehingga diperlukan

penyesuaian

dalam

menentukan

output

dan

indikator-

indikatornya, adanya reformasi birokrasi khususnya di Kementerian PU sehingga organisasi dan TUPOKSI Satminkal Ditjen Bina Marga juga telah mengalami perubahan struktur organisasi sehingga kegiatan-kegiatan, output, indikator output didalam Renstra perlu disesuaikan, demikian halnya dengan outcome dan indikatornya. Visi, misi, tujuan dan sasaran, serta kebijakan, program, sasaran dan kegiatan dalam jangka waktu lima tahun Renstra Direktorat Jenderal Bina Marga 2010-2014 status awal tahun 2010, dapat dilihat dalam Tabel 2.1. Adapun Renstra revisi Direktorat Jenderal Bina Marga 2010-2014 status bulan Desember tahun 2010, terdapat perubahan yang mendasar yaitu perubahan pada output dan indikator output dari masing-masing kegiatan yang harus menganut pada sistem penganggaran yang baru, setiap sasaran memiliki outcome dan indikator outcome bisa lebih dari satu. Renstra awal status bulan Januari dan renstra revisi status bulan juli tahun 2010 dapat dilihat pada Tabel 2.2.

LAKIP DITJEN BINA MARGA 201 2011

31


Tabel 2.1

Sasaran dan Program Penyelenggaraan Jalan dalam mendukung Tujuan,

Visi

dan

Misi

Ditjen Bina Marga Tahun 2010-2014

(Januari 2010) Visi Terwujudnya sistem jaringan jalan yang andal, terpadu dan berkelanjutan di seluruh wilayah nasional untuk

Misi • Mewujudkan jaringan Jalan

Tujuan*) Tujuan*) a. T1: Meningkatkan kualitas perencanaan

Sasaran*) Sasaran*) I.

Meningkatnya perencanaan penyelenggaraan

PENYELENGGA RAAN JALAN

Nasional yang berkelanjutan

pembangunan infrastruktur PU dan permukiman,

jalan nasional secara berkelanjutan yang berbasis

dengan mobilitas, aksesibilitas

dan pengendalian pemanfaatan ruang bagi

rencana tata ruang dan lingkungan termasuk

dan keselamatan yang

terwujudnya pembangunan yang berkelanjutan

adaptasi dan mitigasi perubahan iklim, T1S1.

memadai, untuk melayani pusat-

(termasuk adaptasi dan mitigasi terhadap perubahan

pusat kegiatan nasional, wilayah

iklim).

dan kawasan strategis nasional • Mewujudkan jaringan Jalan

b. T2: Meningkatkan keandalan sistem (jaringan) infrastruktur PU dan permukiman untuk

mendukung

Nasional bebas hambatan antar-

meningkatkan pertumbuhan ekonomi nasional,

pertumbuhan

perkotaan dan di kawasan

ketahanan pangan dan daya saing.

ekonomi dan

perkotaan yang memiliki

kesejahteraan

intensitas pergerakan logistik

sosial

tinggi yang menghubungkan dan melayani pusat-pusat kegiatan ekonomi utama nasional • Memfasilitasi agar kapasitas Pemerintah Daerah meningkat dalam menyelenggarakan jalan daerah yang berkelanjutan dengan mobilitas, aksesibilitas dan keselamatan yang memadai

c. T4: Meningkatkan pembangunan kawasan strategis, wilayah tertinggal dan perbatasan, dan penanganan kawasan rawan bencana untuk mengurangi kesenjangan antar wilayah. Sasaran tujuan ini yang terkait bidang jalan. d. T5: Optimalisasi peran (koordinasi, sistem informasi, data, SDM, kelembagaan dan administrasi) dan akuntabilitas kinerja aparatur untuk meningkatkan efektivitas dan efisiensi pelayanan publik infrastruktur PU dan permukiman.

Program

II. Meningkatnya kuantitas dan kualitas penggunaan jalan melalui preservasi dan peningkatan kapasitas jalan, (T2, S2) III. Meningkatnya preservasi dan peningkatan kapasitas jalan dan jembatan di kawasan strategis dan wilayah tertinggal serta berfungsinya ruas jalan pasca bencana (T4, S3) IV. Meningkatnya dukungan koordinasi, pengaturan, pembinaan serta pengawasan manajemen jalan dan fasilitasi penyelenggaraan jalan daerah secara efektif dan efisien, (T5, S4) V. Meningkatnya panjang jaringan jalan nasional dengan spesifikasi jalan bebas hambatan, (T2, S5) VI. Terselenggaranya dukungan pemerintah pada pengaturan, pengusahaan dan pengawasan jalan tol, (T2,S6) VII. Meningkatnya mutu pelayanan jalan tol (T2,S7) VIII. Meningkatnya kapasitas BPJT dalam pengaturan, pengusahaan dan pengawasan jalan tol (T2, S8)


32


Tabel 2.2

Sasaran dan Program Penyelenggaraan Jalan dalam mendukung Tujuan,

Visi

dan

Misi

Ditjen Bina Marga Tahun 2010-2014

(Desember 2010) Visi

Misi

Tersedianya infrastruktur Pekerjaan Umum

dan

Permukiman yang

Andal

untuk Mendukung Indonesia

• Mewujudkan Nasional

Tujuan*)

jaringan

yang

Jalan

berkelanjutan

Meningkatkan keandalan sistem jaringan infrastruktur pekerjaan umum dan pengelolaan

dengan mobilitas, aksesibilitas

sumber daya air untuk meningkatkan daya saing

dan

melalui pertumbuhan ekonomi nasional, ketahanan

keselamatan

yang

memadai, untuk melayani pusat-

pangan, ketahanan air dan ketahanan energi

pusat kegiatan nasional, wilayah

(Tujuan 2)

Sasaran*) I.

Program

Meningkatnya kualitas layanan jalan nasional dan

PENYELENGGA

pengelolaan jalan daerah. (sasaran 5)

RAAN JALAN

II. Meningkatkan kapasitas jalan nasional sepanjang 19.370 km. (sasaran 4)

dan kawasan strategis nasional • Mewujudkan

jaringan

Jalan

Sejahtera

Nasional bebas hambatan antar-

2025

perkotaan

dan

di

kawasan

perkotaan

yang

memiliki

intensitas

pergerakan

logistik

tinggi yang menghubungkan dan melayani pusat-pusat kegiatan ekonomi utama nasional • Memfasilitasi

agar

kapasitas

Pemerintah Daerah meningkat dalam menyelenggarakan jalan daerah

yang

berkelanjutan

dengan mobilitas, aksesibilitas dan keselamatan yang memadai


33


2.1 2.1.1. V I S I Visi Kementerian Pekerjaan Umum adalah “Tersedianya Infrastruktur

Pekerjaan Umum dan Permukiman yang Andal untuk Mendukung Indonesia Sejahtera 2025” Untuk mendukung Visi Kementerian Pekerjaan Umum diatas maka, Visi Direktorat Jenderal Bina Marga yaitu: : “Terwujudnya sistem jaringan jaringan jalan yang

andal, terpadu dan berkelanjutan di seluruh wilayah nasional untuk mendukung pertumbuhan ekonomi dan kesejahteraan sosial”

2.1.2. M I S I Untuk melaksanakan visi tersebut, ditetapkan misi Direktorat Jenderal Bina Marga adalah, sebagai berikut: a. Mewujudkan jaringan Jalan Nasional yang berkelanjutan dengan mobilitas, aksesibilitas dan keselamatan yang memadai, untuk melayani pusat-pusat kegiatan nasional, wilayah dan kawasan strategis nasional. b. Mewujudkan jaringan Jalan Nasional bebas hambatan antar-perkotaan dan di kawasan perkotaan yang memiliki intensitas pergerakan logistik tinggi yang menghubungkan dan melayani pusat-pusat kegiatan ekonomi utama nasional. c. Memfasilitasi

agar

kapasitas

Pemerintah

Daerah

meningkat

dalam

menyelenggarakan jalan daerah yang berkelanjutan dengan mobilitas, aksesibilitas dan keselamatan yang memadai.

2.1.3. TUJUAN DAN SASARAN Sebagai penjabaran atas visi dan misi DIrektorat Jenderal Bina Marga dan untuk mencapai tujuan Kementerian Pekerjaan Umum selama periode lima tahu ke depan, maka tujuan yang hendak dicapai adalah :

Meningkatkan keandalan sistem jaringan infrastruktur pekerjaan umum dan pengelolaan sumber daya air untuk meningkatkan daya saing melalui


34


pertumbuhan ekonomi nasional, ketahanan pangan, ketahanan air dan ketahanan energi. Sasaran yang diharapkan dicapai selama periode 2010-2014 adalah: 1. Meningkatnya kualitas layanan jalan nasional dan pengelolaan jalan daerah. 2. Meningkatkan kapasitas jalan nasional sepanjang 19.370 km

2.1.4. KEBIJAKAN, PROGRAM DAN DAN KEGIATAN Kebijakan dalam penyelenggaraan jalan yang merupakan ketentuanketentuan

yang

pengembangan

dijadikan ataupun

pedoman,

pelaksanaan

pegangan

atau

program/kegiatan

petunjuk guna

dalam

tercapainya

kelancaran dan keterpaduan dalam perwujudan sasaran, tujuan, serta visi dan misi Direktorat Jenderal Bina Marga, adalah sebagai berikut: 1.

Kelembagaan, melalui peningkatan tertib penyelenggaraan jalan dan perkuatan institusi untuk menunjang program preservasi dan meningkatkan tertib pengelolaan asset termasuk memfungsikan pengamat kondisi jalan, yang dicapai melalui :

2.

a.

Peningkatan Kapasitas SDM

b.

Legalisasi NSKP dan SOP

c.

Inventarisasi dan revaluasi BMN

d.

Melakukan Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Jalan

Organisasi Manajemen Pemeliharaan berkelanjutan, yang dicapai melalui : a.

Pembentukan Unit sistem Manajemen Mutu

b.

Penerapan kegiatan preservasi dengan meningkatkan fungsi SATKER dan PPK sebagai Area Manager yang dibantu penilik jalan dalam mengidentifikasi kerusakan dini

3.

Peningkatan peran Balai di daerah untuk melakukan koordinasi dalam rangka meningkatkan kelancaran pelaksanaan, pembebasan tanah, beban berlebih, tertib manfaat jalan dan penanganan banjir sehingga perlu ditingkatkan


35


koordinasi lintas sektoral antara lain dengan Kementerian Perhubungan, BPN, Polisi Lalu Lintas dan Pemda. 4.

Penyusunan kebijakan dan rencana penyelenggaraan jalan (Klasifikasi Fungsi dan Status Jalan, Renstra, KPJM, Rencana Umum Pengembangan Sistem Jaringan Jalan) yang sesuai dengan RTRWN dan sistem logistik nasional

5.

Penyusunan

program

dan

anggaran

yang

sesuai

dengan

rencana

penyelenggaraan jalan yang berkelanjutan 6.

Penyusunan rencana teknik yang berbasis keselamatan jalan dan lingkungan (termasuk rencana pengurangan black spot dan dukungan terhadap RANMAPI)

7.

Penyusunan rencana teknis yang berbasis keselamatan jalan serta rencana pengurangan segmen rawan kecelakaan akibat defisiensi jalan

8.

Mengutamakan penanganan preservasi, untuk mempertahankan kinerja jalan dan kondisi jalan yang ada tetap berfungsi

9.

Pelebaran, perkuatan struktur dan pembangunan jalan baru, dalam rangka memenuhi

kebutuhan

peningkatan

kapasitas

yang

diakibatkan

perkembangan lalu-lintas, perkembangan wilayah dan untuk menambah tingkat pelayanan/aksesibilitas jaringan jalan terutama pada lintas utama 10. Pemanfaatan inovasi teknologi praktis untuk meningkatkan tuntutan atas kualitas produk disamping faktor lingkungan yang memberikan tekanan, yang dicapai melalui: a.

Akreditasi laboratorium/ sarana penelitian

b.

Dukungan Bahan dan Peralatan

c.

Pemanfaatan manajemen keselamatan selama masa konstruksi dan penerapan Kontrak berbasis Kinerja dan Extended Warranty

d.

Penerapan teknologi praktis dalam penanganan jalan


36


11. Pembangunan yang berwawasan lingkungan dengan mengacu kepada dokumen pengelolaan lingkungan bidang jalan dan jembatan. 12. Penanganan

segmen

rawan

kecelakaan,

dalam

upaya

peningkatan

keamanan dan keselamatan jalan. 13. Pengembangan jaringan jalan tol, dalam bentuk pembangunan langsung atau fasilitasi pengadaan lahan. 14. Penanganan Jalan pada Kawasan Strategis dan melakukan kegiatan tanggap darurat. Program pembangunan periode 5 (lima) tahun 2010-2014 bidang jalan dan jembatan Ditjen Bina Marga melaksanakan program penyelenggaraan jalan, dengan didukung oleh kegiatan-kegiatan yang dilaksanakan oleh unit-unit kerja di lingkungan Ditjen Bina Marga, setiap unit kerja melaksakan satu kegiatan, sebagai berikut: a. Dukungan

manajemen,

koordinasi,

pengaturan,

pembinaan,

dan

pengawasan, oleh Sekretariat Jenderal Bina Marga. b. Pengaturan, pembinaan, perencanaan, pemrograman, dan pembiayaan penyelenggaraan jalan, oleh Direktorat Bina Program. c. Pengaturan dan Pembinaan Teknik Preservasi, Peningkatan Kapasitas Jalan, oleh Direktorat Bina Teknik. d. Pembinaan pelaksanaan preservasi dan peningkatan kapasitas jalan nasional dan fasilitasi jalan daerah, oleh Direktorat Pembinaan Wilayah I, II, dan III yang sebelum reformasi birokrasi oleh Direktorat Pembinaan Wilayah Barat dan Timur. e. Pelaksanaan preservasi dan peningkatan kapasitas jalan nasional, oleh Balai Besar dan Balai Pelaksanaan Jalan Nasional. f.

Pengaturan, pengusahaan, pengawasan jalan tol, oleh BPJT.


37


2.2.

RENCANA KINERJA Sebagaimana

diatur

dalam

Undang-Undang

No.

25

Tahun

2004,

perencanaan stratejik yang disusun oleh Kementerian atau Lembaga selanjutnya dijabarkan dalam perencanaan kinerja. Perencanaan Kinerja merupakan proses penyusunan rencana kinerja sebagai penjabaran dari sasaran dan program yang telah ditetapkan dalam rencana stratejik, yang akan dilaksanakan oleh instansi pemerintah melalui berbagai kegiatan tahunan. Perencanaan kinerja tahunan merupakan proses penetapan target tahunan dari setiap kegiatan kedalam output-output dan indikator-indikatornya dan target outcome dari masing-masing sasaran dan indikator-indikatornya dengan mengacu kepada Renstra. Hasil dari proses ini berupa Rencana Kinerja Tahunan (RKT), seperti ditampilkan dalam Lampiran II. Perencanaan kinerja tahunan pada tahun berjalan, untuk melaksanakan kedalam kegiatan-kegiatan aktual dan sasaran aktual sesuai target output dan target outcome sebagaimana dimaksud dalam RKT setelah melalui pembahasan antar instansi terkait baik secara bottom up dan top down melalui konsultasi dan raker maupun rakor. Hal tersebut dimaksudkan untuk menentukan target kinerja output sejak dari satker sampai pada output unit kerja dan jumlah alokasi anggaran yang mampu disediakan oleh pemerintah yang dibiayai melalui anggaran dalam DIPA setelah melalui proses penyusunan satuan 3 dan RKAKL/DIPA. Setelah DIPA disetujui kemudian disusun POK (Petunjuk Operasional Kegiatan) oleh Satker pada bulan Januari, berdasarkan data Struktur RKA-K/L, DIPA Awal, dan POK, juga ditentukan target outcome dan indikatornya yang akan dicapai pada tahun 2011. Berdasarkan data tersebut kemudian dituangkan dan disusun kedalam dokumen Penetapan Kinerja Satminkal Eselon I Ditjen Bina Marga tahun 2011.


38


2.2.1 RENCANA KINERJA TAHUNAN (RKT) Rencana Kinerja Tahunan (RKT) Direktorat Jenderal Bina Marga untuk tahun 2011 diturunkan dari Renstra Direktorat Jenderal Bina Marga 2010-2014 status revisi bulan Desember tahun 2010. RKA (Rencana Kerja Anggaran) disusun mengacu kepada klasifikasi anggaran yaitu belanja negara menurut organisasi, fungsi, program, kegiatan dan jenis belanja. Jadi RKT memuat rencana capaian kinerja dari Renstra yang bersifat tahunan, yaitu target-target kinerja output dari setiap kegiatan, target outcome dari setiap sasaran dalam mendukung tujuan Kementerian PU yang diturunkan dari Renstra Ditjen Bina marga dan Renstra Kementerian PU tahun 2010-2014 dalam Lampiran 3 bidang Ditjen Bina Marga. Back up target kinerja output dan alokasi anggaran untuk setiap masing-masing kegiatan bahan-bahannya disiapkan oleh masing-masing Unit Kerja kemudian dilakukan pembahasan-pembahasan di tingkat Eselon I pada saat penyusunan Renstra pada akhir tahun 2010. Rencana Kinerja Tahunan (RKT) Direktorat Jenderal Bina Marga untuk tahun 2011, disajikan di dalam Format RKT. Terkait dengan rencana kinerja tahunan, supaya rencana/target capaian kinerja yang tercantum di dalam Rencana Kinerja Tahunan dapat terukur, maka disusun indikator kinerja yaitu indikator output dan outcome yang disusun sesuai dengan alokasi anggaran kegiatan berdasarkan DIPA Awal tahun 2011. Komponen rencana kinerja tahunan tahun 2011 yang disusun berdasarkan Renstra Revisi status bulan Desember tahun 2010, secara rinci memuat tentang tujuan, program, sasaran/ kegiatan, output dan indikator output, serta outcome dan indikator outcome. Penetapan indikator kinerja kegiatan didasarkan pada perkiraan yang realistis dengan memperhatikan tujuan dan sasaran yang ditetapkan serta data pendukung yang harus dikelola. Penetapan indikator kinerja dimaksudkan untuk dapat menggambarkan kinerja sasaran dan kegiatan yang hendak dicapai sebagai target capaian kinerja. Dengan demikian, indikator kinerja tersebut diupayakan


39


memiliki kriteria spesifik dan jelas, dapat diukur secara obyektif, layak dicapai, serta relevan dengan tujuan dan sasaran yang ingin dicapai oleh Ditjen. Bina Marga dalam kurun waktu tertentu. Di dalam rencana kinerja tahunan tahun 2011, indikator kinerja yang dikembangkan dan disepakati untuk pengukuran capaian kinerja adalah indikator output dan outcome dan diuraikan berdasarkan kegiatan dan sasaran serta target kuantitatif atau kualitatifnya. Indikator outcome yang ditetapkan lebih merupakan indikator yang bersifat

immediate outcome yang akan dicapai dan dapat diukur pada akhir tahun anggaran berjalan. Indikator output ditetapkan pertahun berdasarkan keluaran yang dihasilkan dari masing-masing kegiatan. Kinerja Direktorat Jenderal Bina Marga juga merupakan agregasi dari kinerja masing-masing unit kerja eselon II yang berada di bawahnya dalam melaksanakan tupoksinya untuk mendukung tercapaianya tujuan dan sasaran dalam Renstra.

2.2.2 PENETAPAN KINERJA (PK) Terkait dengan rencana kinerja tahunan, sesuai dengan Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 29 Tahun 2010 tentang Pedoman Penyusunan Penetapan Kinerja dan Pelaporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah, telah diwajibkan agar Satuan kerja dan unit kerja Eselon II menyusun penetapan kinerja setelah menerima dokumen pelaksanaan anggaran (DIPA) dan ditandatangani oleh pimpinan unit organisasi dan pimpinan satuan kerja. Pemerintah menyusun penetapan kinerja sebagai ikhtisar kinerja dari rencana kinerja tahunan yang memuat sasaran yang mencerminkan sesuatu yang akan dicapai secara nyata dari pelaksanaan program dalam rumusan yang spesifik, terukur, dan berorientasi pada hasil (outcome). Amanat tersebut telah dilaksanakan oleh Direktorat Jenderal Bina Marga dan seluruh unit kerja di lingkungan Direktorat Jenderal. Hal tersebut ditunjukan LAKIP DITJEN BINA MARGA 201 2011

40


dengan telah dilakukannya penyusunan penetapan kinerja Direktorat Jenderal Bina Marga. Didalam penetapan kinerja Direktorat Jenderal Bina Marga tahun 2011 telah ditetapkan rencana capaian kinerja sasaran-kegiatan tahun 2011 yang menjadi panduan arah untuk mencapai visi dan misi dari Direktorat Jenderal Bina Marga. Supaya rencana/target capaian kinerja yang ditetapkan di dalam penetapan kinerja dapat terukur dengan baik maka disusun indikator kinerja yaitu indikator kinerja output yang

mengacu kepada RKT tahun 2011 dengan target dan alokasi

anggaran kegiatan berdasarkan DIPA Awal tahun 2011. Penetapan Kinerja Direktorat Jenderal Bina Marga merupakan komitmen untuk tercapainya kinerja Output dari sasaran strategis yang telah ditetapkan dalam Renstra Ditjen Bina Marga tahun 2010-2014 setelah adanya alokasi anggaran DIPA sebagai input. Komponen penetapan kinerja pada tahun 2011 dapat dijelaskan meliputi hal-hal sebagai berikut: •

Sasaran Strategis, sesuai dengan yang dimuat dalam Renstra Direktorat Jenderal Bina Marga, pada penetapan kinerja Direktorat Jenderal Bina Marga tahun 2011 terdapat 2 (dua) sasaran.

•

Indikator Kinerja Output , sesuai dengan yang dimuat dalam Renstra Unit Kerja Eselon I sebagaimana dicantumkan dalam DIPA Unit Kerja Eselon II di lingkungan Direktorat Jenderal Bina Marga bahwa terdapat 63 indikator kinerja output yang mendukung sasaran strategis Direktorat Jenderal Bina Marga.

•

Indikator Kinerja Outcome, sesuai dengan renstra Direktorat Jenderal Bina Marga terdapat 5 indikator outcome yang juga merupakan indikator kinerja utama (IKU) : tingkat kemantapan jalan, tingkat fasilitasi penyelenggaraan jalan daerah menuju 60% kondisi mantap, tingkat penggunaan jalan nasional, Panjang Peningkatan Struktur/pelebaran Jalan, dan Panjang Jalan Baru yang Dibangun.


41


•

Target, merupakan kuantitas yang ingin dicapai dari indikator kinerja output yang dimiliki Direktorat Jenderal Bina Marga di tahun 2011. Target yang dicantumkan bersumber dari dokumen anggaran (DIPA) Awal Unit Kerja Eselon II di lingkungan Direktorat Jenderal Bina Marga tahun 2011.

•

Jumlah anggaran, merupakan total alokasi anggaran direktorat bina program yang bersumber dari dokumen anggaran (DIPA) awal Unit Kerja Eselon II di lingkungan Direktorat Jenderal Bina Marga tahun 2011.

2.2.3 2.2.3

Indikator Kinerja Indikator yang tertuang dalam Renstra Direktorat Jenderal Bina Marga

adalah indikator keluaran (output) untuk kegiatan dan indikator hasil (outcome) untuk sasaran. yang dimaksud indikator kinerja output adalah ukuran kuantitatif dan kualitatif yang menggambarkan tingkat pencapaian suatu kegiatan yang telah ditetapkan. adapun yang dimaksud indikator kinerja outcome adalah ukuran tingkat keberhasilan pencapaian outcome untuk diwujudkan pada tahun bersangkutan.

2.2.3.1 2.2.3.1 Indikator Kinerja Output Indikator kinerja output untuk kegiatan-kegiatan di lingkungan Direktorat Jenderal Bina Marga adalah sebagai berikut : Kegiatan : Dukungan Manajemen, Koordinasi, Pengaturan, Pembinaan, dan Pengawasan Kegiatan ini dilaksanakan oleh Unit Kerja Sekretariat Direktorat Jenderal dengan Output sebagaimana berikut: 1. Dokumen administrasi dan pengelolaan kepegawaian / ortala 2. Dokumen laporan administrasi keuangan dan akuntansi 3. Dokumen Sistem Akuntansi Barang Milik Negara 4. Dokumen laporan penyelenggaraan kegiatan bantuan hukum 5. Bulan layanan publik (PNBP) LAKIP DITJEN BINA MARGA 201 2011

42


6. Prasarana dan sarana pemenuhan kebutuhan perkantoran 7. Bulan layanan perkantoran 8. Dokumen draft materi kebijakan / peraturan perundang-undangan yang diproses dan dilegalisasi 9. Lokasi pembinaan penanggulangan penanganan tanggap darurat / pekerjaan mendesak. Kegiatan : Pengaturan, Pembinaan, Perencanaan, Pemrograman, dan Pembiayaan Penyelenggaraan Jalan Kegiatan ini dilaksanakan oleh Unit Kerja Direktorat Bina Program dengan output sebagaimana berikut: 1. Dokumen Pengaturan dan Penyiapan Pembiayaan Jalan Daerah dan Dana Masyarakat 2. Dokumen Program dan Anggaran Tahunan 3. Dokumen Penyiapan PHLN dan Administrasi Kerjasama Luar Negeri 4. Dokumen Pengembangan Sistem Manajemen Jalan dan Jembatan 5. Dokumen Evaluasi Kinerja Penyelenggara Jalan 6. Dokumen Kebijakan dan Strategi Penyelenggaraan Jalan 7. Dokumen Penyiapan keputusan menteri tentang fungsi dan status jalan 8. Dokumen Pengendalian Pelaksanaan PHLN 9. Dokumen

Informasi,

Dokumentasi,

Komunikasi

dan

Publikasi

Penyelenggaraan Jalan 10. Dokumen Laporan Monitoring dan Evaluasi Perencanaan, Pemrograman dan Pembiayaan Penyelenggaraan Jalan 11. Prasarana dan sarana pemenuhan kebutuhan perkantoran 12. Bulan Layanan Perkantoran. Kegiatan : Pengaturan dan Pembinaan Pembinaan Teknis Preservasi, Peningkatan Kapasitas Jalan Kegiatan ini dilaksanakan oleh Unit Kerja Direktorat Bina Teknik dengan output sebagaimana berikut: LAKIP DITJEN BINA MARGA 201 2011

43


1. Dokumen lingkungan Jalan dan Jembatan yang bersifat khusus 2. Dokumen Perencanaan dan Pengawasan Teknis Jalan dan Jembatan Khusus Serta Perencanaan Teknis Jalan Bebas Hambatan 3. Dokumen Penyusunan dan pengesahan NSPK Jalan dan Jembatan termasuk Jalan Daerah 4. Dokumen rekomendasi teknis penanganan lokasi rawan kecelakaan dan rawan bencana jalan dan jembatan 5. Laporan Pembinaan teknik jalan dan jembatan 6. Laporan Pembinaan Jalan Bebas Hambatan 7. Luas Pengadaan tanah jalan bebas hambatan 8. Dokumen Kebijakan investasi jalan bebas hambatan 9. Dokumen Monitoring dan evaluasi pembinaan teknik jalan dan jembatan 10. Prasarana dan sarana pemenuhan kebutuhan perkantoran 11. Bulan Layanan Perkantoran. Kegiatan : Pembinaan Pelaksanaan Preservasi dan Peningkatan Kapasitas Jalan Nasional dan Fasilitasi Jalan Daerah Kegiatan ini dilaksanakan oleh Unit Kerja Direktorat Jalan dan Jembatan Wilayah I, II, dan III dengan output sebagaimana berikut: 1. Laporan Perencanaan pembinaan, penyiapan produk pembinaan, dan pembinaan pelaksanaan jalan dan jembatan 2. Dokumen Pembinaan dan penilaian bahan usulan program 5 tahunan dan tahunan 3. Dokumen Penyelesaian permasalahan administrasi, teknis pelaksanaan dan aspek hukum 4. Laporan Pembinaan teknis, Pengendalian kepatuhan pelaksanaan dan rekomendasi laik fungsi jalan nasional 5. Prasarana dan sarana pemenuhan kebutuhan perkantoran 6. Bulan Layanan Perkantoran


44


7. Laporan Pembinaan teknis, fasilitasi perencanaan ,program pembiayaan, pelaksanaan dan evaluasi kinerja jalan daerah 8. Dokumen Monitoring dan evaluasi kinerja pembinaan dan pelaksanaan jalan dan jembatan termasuk jalan daerah. Kegiatan : Pelaksanaan Preservasi dan Peningkatan Kapasitas Kapasitas Jalan Nasional Kegiatan ini dilaksanakan oleh Unit Kerja Balai Besar Pelaksanaan Jalan Nasional dengan output sebagaimana berikut: 1. Panjang Pemeliharaan rutin jalan 2. Panjang Pemeliharaan rutin jembatan 3. Panjang Pemeliharaan berkala / rehabilitasi jalan 4. Panjang Pemeliharaan berkala / rehabilitasi jembatan 5. Panjang Rekonstruksi / Peningkatan Struktur Jalan 6. Panjang Penggantian jembatan 7. Panjang Pembangunan jalan baru 8. Panjang Pembangunan jembatan baru 9. Panjang Pelebaran jalan 10. Panjang Pembangunan Fly Over / Underpass / terowongan 11. Panjang Pembangunan jalan bebas hambatan 12. Dokumen hasil pengumpulan data jalan dan jembatan 13. Dokumen Perencanaan dan pengawasan teknis jalan dan jembatan 14. Dokumen lingkungan jalan dan jembatan 15. Dokumen Pengujian / Manajemen Mutu 16. Panjang Pembangunan / pelebaran jalan di kawasan strategis, perbatasan, wilayah terluar dan terdepan 17. Panjang Pembangunan / duplikasi jembatan di kawasan strategis, perbatasan, wilayah terluar dan terdepan 18. Dokumen Monitoring dan evaluasi pelaksanaan jalan dan jembatan 19. Dokumen bahan usulan program tahunan dan 5 tahunan 20. Bahan jalan dan jembatan


45


21. Bahan dan peralatan jalan dan jembatan 22. Bulan Layanan Publik (PNBP) 23. Prasarana dan sarana pemenuhan kebutuhan perkantoran 24. Bulan Layanan perkantoran. Kegiatan: Pengaturan, Pengusahaan, Pengusahaan, Pengawasan Jalan Tol Kegiatan ini dilaksanakan oleh Unit Kerja Badan Pengatur Jalan Tol dengan output sebagaimana berikut: 1. Laporan Kajian dan evaluasi penyiapan pengusahaan jalan tol dan data informasi jalan tol 2. Dokumen

pengaturan,

penyiapan,

pelayanan

dan

pengendalian

pengusahaan jalan tol 3. Laporan pengawasan dan pemantauan perjanjian pengusahaan jalan tol 4. Dokumen perjanjian layanan dana bergulir untuk pengadaan tanah jalan tol (BLU) 5. Laporan monitoring dan evaluasi layanan dana bergulir untuk pengadaan tanah jalan tol (BLU) 6. Laporan pengelolaan dana hasil pengusahaan jalan tol (BLU) 7. Prasarana dan sarana pemenuhan kebutuhan perkantoran 8. Bulan Layanan Perkantoran 9. Bulan Layanan perkantoran (PNBP). 2.2.3 2.2.3.2. Indikator Kinerja Outcome: Adapun outcome berdasarkan sasaran Direktorat jenderal Bina Marga yang akan dicapai meliputi: Outcome Sasaran 1 : 1. Meningkatnya kualitas layanan jalan nasional dan pengelolaan jalan daerah.


46


outcome: a. Meningkatnya kondisi mantap jaringan jalan nasional menjadi 94 %. b. Meningkatnya penggunaan jalan pada ruas jalan nasional menjadi 91,55 milyar kendaraan kilometer/tahun. c. Meningkatnya fasilitasi penyelenggaraan jalan daerah untuk menuju 60 % kondisi mantap Outcome Sasaran 2 : 2. Meningkatkan kapasitas jalan nasional sepanjang 19.370 km. outcome: a. Meningkatnya panjang peningkatan struktur/pelebaran jalan sebesar 17.525 km. b. Meningkatnya panjang jalan baru yang dibangun sebesar 1.845 km. 2.2.3.3 2.2.3.3 INDIKATOR KINERJA UTAMA (IKU) Indikator Kinerja Utama 1. Meningkatnya kondisi mantap jaringan jalan nasional menjadi 94 %. 2. Meningkatnya penggunaan jalan pada ruas jalan nasional menjadi 91,55 milyar kendaraan kilometer/tahun. 3. Meningkatnya fasilitasi penyelenggaraan jalan daerah untuk menuju 60 % kondisi mantap. 4. Meningkatnya panjang peningkatan struktur/pelebaran jalan sebesar 17.525 km. 5. Meningkatnya panjang jalan baru yang dibangun sebesar 1.845 km.


47

LAPORAN AKUNTABILITAS KINERJA INSTANSI PEMERINTAH

Recommend Documents