LAPORAN AKUNTABILITAS KINERJA INSTANSI PEMERINTAH

LAPORAN AKUNTABILITAS KINERJA INSTANSI PEMERINTAH (LAKIP) DINAS TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI KABUPATEN KARANGASEM TAHUN 2015

VISI TERWUJUDNYA TENAGA KERJA YANG BEKARYA, DISIPLIN, TERAMPIL, MANDIRI DAN SEJAHTERA

PEMERINTAH KABUPATEN KARANGASEM DINAS TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI Jln Ahmad Yani No. 29 Telp. ( 0363 ) 21647 Fax 21647 Amlapura e-mail : [email protected]

LAKIP Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kab. Karangasem 2015

1

Kata Pengantar

Puji syukur kami panjatkan kehadapan Tuhan Yang Maha Esa / Ida Sang Hyang Widi Wasa atas berkat limpahan rahmat dan karunia – Nya Laporan Kinerja Instansi Pemerintah ( LAKIP ) Dinas Tenaga Kerja dan

Transmigrasi

Kabupaten

Karangasem

Tahun

2015

dapat

diselesaikan sebagaimana mestinya. Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah ( LAKIP ) ini disusun sesuai dengan Instruksi Presiden RI Nomor 7 Tahun 1999 tentang Akuntabilitas

Kinerja

Instansi

Pemerintah,

sebagai

media

pertanggungjawaban pelaksanaan tugas pokok dan fungsi serta kewenangan pengelolaan sumber daya dalam upaya mewujudkan visi, misi, tujuan dan sasaran sebagaimana tertuang di dalam Rencana Stratejik Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Karangasem. Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah ( LAKIP ) Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Karangasem Tahun 2015 mengacu pada Rencana Stratejik Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Karangasem Tahun 2010 - 2015 Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah ( LAKIP ) Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Karangasem disampaikan sebagai gambaran tingkat pencapaian keberhasilan dan kegagalan serta perwujudan pertanggungjawaban pelaksanaan visi, misi, tujuan, sasaran dan kegiatan Inspektorat Daerah Kabupaten Karangasem Tahun 2015 yang telah ditetapkan sebagai bahan evaluasi dan penilaian kinerja.

Amlapura, 24 Maret 2016 Kepala Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Karangasem, I Gusti Nyoman Arya Sulang, SH Pembina Utama Muda NIP.19580724 198603 1 016


2

DAFTAR ISI Hal Kata Pengantar...................................................................................................i Daftar Isi.............................................................................................................. .....................................................................................................................ii Ringkasan Eksekutif..........................................................................................iii BAB I PENDAHULUAN.........................................................................................1 A. latar Belakang..................................................................................... 1 B. Kondisi Umum Dinas Tenaga Kerja Dan Transmigrasi..........................2 C. Struktur Organisasi...............................................................................4 BAB II PERENCANAAN DAN PERJANJIAN KINERJA................................................8 A. Rencana Stratejik ( Renstra )................................................................8 B. Indikator Kinerja Utama ( IKU).............................................................15 C. Rencana Kinerja Tahunan ( RKT )........................................................16 BAB III AKUNTABILITAS KINERJA ......................................................................20 A. Pengukuran Kinerja.............................................................................20 B. Evaluasi dan Analisis Capaian Kinerja.................................................21 C. Aspek Keuangan..................................................................................25 BAB IV PENUTUP..............................................................................................27 Lampiran-lampiran 1. Tabel Renstra /RS 2. Tabel IKU 3. Tabel RKT 4. Tabel PK 5. Tabel PKK 6. Tabel PPS


3

A. RINGKAS AN EKSEKUTIF

Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah ( LAKIP ) Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Karangasem Tahun 2015 berisi informasi tentang hasil pengukuran capaian kinerja berikut dengan penjelasan tentang keberhasilan, kegagalan, hambatan serta langkah – langkah antisipasi yang akan diambil dimasa yang akan datang dalam pencapaian sasaran dan tujuan yang telah ditetapkan. Adapun Indikator Kinerja yang dipakai pada pengukuran ini adalah ukuran kuantitatif yang menggambarkan tingkat pencapaian suatu sasaran atau tujuan yang telah ditetapkan, dengan perhitungan indikator masukan input ), keluaran

(

( output ), hasil ( outcome ) dari kegiatan tahun 2015.

Sedangkan manfaat ( benefit ) dan dampak ( impact ) belum bisa diukur karena memerlukan adanya penelitian. Berdasarkan pengukuran terhadap kinerja sebanyak 10 kegiatan dan pengukuran capaian kinerja sebanyak 3 sasaran yang diwujudkan 3 program sesuai dengan yang tertuang dalam Rencana Stratejik Inspektorat Daerah Kabupaten Karangasem maka kinerja Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Karangasem tahun 2015 secara kuantitatif mencapai angka capaian rata – rata input 87.08% atau tingkat efesiensi 87.08%, Capaian output 100%, dan capaian outcome 100,00% atau termasuk dalam kategori baik. Pencapaian kinerja ini didorong oleh adanya kerjasama yang baik dan solid dari seluruh jajaran aparat Inspektorat Daerah Kabupaten Karangasem serta adanya kesungguhan dan tanggung jawab dalam melaksanakan tugas.


4

BAB I B. PENDAHULUAN

C. LATAR BELAKANG Sejalan dengan pelaksanaan Undang-undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang bersih dan bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme serta Peraturan Pemerintah Nomor 108 Tahun 2000 tentang Tata Cara Pertanggung jawaban Kepala Daerah, maka diterbitkan Inpres Nomor 7 tahun 1999 tentang Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah. Dalam salah satu pasal dari Undang-Undang tersebut menyatakan

bahwa

asas-asas umum penyelenggaraan negara meliputi

kepastian hukum, asas tertib penyelenggaraan negara, asas kepentingan umum, asas keterbukaan, asas proporsionalitas dan profesionalitas serta akuntabilitas. Asas akuntabilitas adalah setiap kegiatan dan hasil akhir dari kegiatan setiap penyelenggara Negara harus dipertanggungjawabkan kepada masyarakat atau rakyat sebagai pemegang kedaulatan tertinggi negara sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Sebagai penjabaran dari Inpres Nomor 7 Tahun 1999, Pemerintah membuat petunjuk pelaksanaan (juklak) Sistem AKIP

berupa Keputusan Kepala Lembaga

Administrasi Negara Nomor 589/IX/6/Y/99 tanggal 20 September 1999 yang kemudian diperbaharui dengan Keputusan Nomor

239/IX/6/8/2003

tanggal 25 Maret 2003.

Dalam juklak tersebut diatur bahwa Sistem AKIP terdiri dari 4 komponen: perencanaan strategis, perencanaan kinerja, pengukuran kinerja dan pelaporan kinerja.


5

Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) Pemerintah Kabupaten Karangasem tahun 2015 ini disusun sehubungan dengan komponen yang keempat dari Sistem AKIP, yaitu pelaporan kinerja. D. KONDISI UMUM DINAS TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI KABUPATEN KARANGASEM 1.

Sumber Daya Manusia Jumlah pegawai pada Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Karangasem Tahun 2015 selama pelaksanaan program dan kegiatan setelah berlakunya Peraturan Daerah Kabupaten Karangasem Nomor : 7 tahun 2009 tentang Organisasi dan Tata Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Karangasem berjumlah 73 orang yang terdiri dari PNS 48 Orang dan Kontrak Dinas 25 Orang. -

Kualifikasi Pendidikan : Tabel 1.1 No

TINGKAT PENDIDIKAN

Tingkat Sarjana Diploma/Akademi/Sarjana Muda SLTA/SMK SLTP Sekolah Dasar TOTAL PEGAWAI -

JUMLAH

JUMLAH

PNS 23 Orang 6 Orang 16 Orang 1 Orang 2 48 Orang

KONTRAK 2 Orang 18 Orang 5 Orang 25 Orang

Pangkat dan Golongan Tabel 1.2 No

PANGKAT/GOLONGAN

Golongan IV Golongan III Golongan II Golongan I TOTAL PEGAWAI

-

JUMLAH PEGAWAI 7 Orang 20 Orang 18 Orang 3 Orang 50 Orang

Penjabat Struktural Tabel 1.3 JABATAN STRUKTURAL 1

Kepala Dinas (Eselon II) Sekretaris, Kabid (Eselon III) Kasi dan Kasubag (Eselon IV) Kepala UPTD BLK (Eselon IV) TOTAL

JUMLAH 1 Orang 5 Orang 9 Orang 1 Orang 17 Orang


6

-

Pejabat Fungsional Tabel 1.4 JABATAN FUNGSIONAL 1

2.

Instruktur Madya (Gol. IV) Instruktut Penyelia (Gol. III) Intruktur Pelaksana (Gol. II) TOTAL

JUMLAH 2 Orang 1 Orang 4 Orang 7 Orang

Hal-Hal Yang Mempengaruhi Pelaksanaan Tupoksi -Struktur Organisasi yang masih belum sempurna. Pola struktur Organisasi Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Karangasem yang ditetapkan dengan Peraturan Bupati Nomor 39 tahun 2009 masih terdapat pelaksanaan tugas pokok yang kurang maksimal sehingga sangat berpengaruh terhadap kelancaran pelaksanaan tugas. Selain itu dengan masih adanya jabatan yang kosong akan sangat mempengaruhi kinerja dalam instansi atau dinas. -

Keterbatasan Kemampuan Sumber Daya Manusia. Bergulirnya Reformasi Pemerintah Daerah dengan berlakunya Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah, dimana Pemerintah Daerah dituntut untuk lebih aspiratif dan responsif terhadap kebutuhan masyarakat. Namun pada saat yang bersamaan sumber daya manusia Pemerintah Daerah, khususnya Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Karangasem diman masih minimnya Tenaga teknis yang kompeten di masing – masing bidang sehingga pelayanan terhadap kebutuhan masyarakat masih belum maksimal.

-

Terbatasnya Sarana dan Prasarana Pendukung Tugas. Terbatasnya sarana dan prasarana pendukung lainya seperti mobilitas kendaraan Roda empat (2), Roda Dua (4) dan Laptop, Komputer

sangat

mempengaruhi kinerja dinas, karena dalam melaksanakan kegiatan, khususnya komputer yang masih menggunakan komputer lama dan masih sedikitnya sarana komputer sehingga mempengaruhi proses dalam melaksanakan kegiatan. E. STRUKTUR ORGANISASI 1.

Kedudukan Tugas Pokok dan Fungsi Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi (Disnakertrans) Kabupaten Karangasem merupakan organisasi / lembaga Teknis Daerah yang terbentuk didasarkan pada Peraturan Daerah Kabupaten Karangasem Nomor 7 tahun 2009


7

yaitu tentang Pembentukan Susunan Organisasi dan Tata Kerja Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Karangasem. Berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Karangasem Nomor 7 Tahun 2009 tanggal 23 Juli 2009 tentang Pembentukan Susunan Organisasi dan Tata Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Karangasem yang kemudian dijabarkan dengan Peraturan Bupati Karangasem Nomor 39 tahun 2009

tanggal 19

September 2009 tentang Uraian Tugas Lembaga Teknis Daerah Kabupaten Karangasem, Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi mempunyai tugas pokok : “ MEMBANTU BUPATI DALAM MELAKSANAKAN KEWENANGAN DI BIDANG TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI “ Untuk melaksanakan tugas pokok tersebut, Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Karangasem mempunyai fungsi : 1. Merumuskan kebijakan teknis di bidang ketenagakerjaan dan transmigrasi. 2. Menyelenggarakan urusan pemerintahan dan pelayanan umum di bidang ketenagakerjaan dan transmigrasi di bidang ketenagakerjaan dan transmigrasi 3. Melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan atasan. 4. 2.

Susunan Organisasi Susunan organisasi Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Karangasem ditetapkan berdasarkan Peraturan Bupati Karangasem Nomor 39 tahun 2009 tanggal 19 September 2009 tentang

Lembaga

Teknis Daerah

Kabupaten Karangasem. Susunan Organisasi tersebut terdiri atas : 1. Kepala Dinas 2. Sekretariat 2.1. Sub Bagian Umum dan Kepegawaian 2.2. Sub Bagian Keuangan 2.3 Sub Bagian Penyusunan, Program, Evaluasi, dan Pelaporan 3. Bidang Pengembangan Tenaga Kerja 4.1. Seksi Produktifitas Tenaga Kerja 4.2. Seksi Sertifikasi dan Perijinan Lembaga Pelatihan Kerja 3.3 Seksi Pemagangan 4. Bidang Perluasan Kesempatan Kerja 4.1 Seksi Penempatan dan Perluasan Tenaga Kerja 4.2 Seksi Transmigrasi


8

4.3 Seksi Usaha Mansiri dan Sektor Informal 5. Bidang Hubungan Industrial dan Persyaratan Kerja 5.3 Seksi Kelembagaan dan Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial 5.4 Seksi Syarat Kerja, Kesejahteraan Pekerja dan Penggunaan TKA 5.5 Seksi Pengupahan Tenaga Kerja 6. Bidang Pengawasan Ketenagakerjaan 6.1 Seksi Norma Kerja 6.2 Seksi Norma Keselamatan da Kesehatan Kerja 6.3 Seksi Perlindungan Tenaga Kerja Perempuan dan Anak 7. Unit Pelaksana Teknis Dinas ( UPTD ) 8. Kelompok Jabatan Fungsional Susunan organisasi tersebut telah memenuhi kaidah organisasi yang baik, dengan pembagian tugas, wewenang dan tanggung jawab yang memadai serta telah dilengkapi dengan uraian tugas ( job description).


9

LAMPIRA N NOMOR TANGGAL TENTANG

PERATURAN DAERAH KABUPATEN KARANGASEM 7 TAHUN 2008 23 JULI 2008 ORGANISASI DAN TATA KERJA PERANGKAT DAERAH KABUPATEN KARANGASEM


10

BAB II PERENCANAAN DAN PERJANJIAN KINERJA A. RENCANA STRATEJIK ( RENSTRA ) Dalam sistem akuntabilitas kinerja instansi pemerintah, perencanaan stratejik merupakan langkah awal yang harus dilakukan oleh instansi pemerintah agar mampu menjawab tuntutan lingkungan stratejik lokal, nasional dan global, dan tetap berada dalam tatanan Sistem Administrasi Negara Kesatuan Republik Indonesia. Dengan pendekatan perencanaan stratejik yang jelas dan sinergis, instansi pemerintah dapat lebih meyelaraskan visi dan misinya dengan potensi, peluang dan kendala yang dihadapi dalam upaya peningkatan akuntabilitas kinerjanya. Pembangunan dibidang Tenaga Kerja dan Tranmsigrasi di Kabupaten Karangasem diarahkan untuk mendukung kebijakan pembangunan daerah untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat di Kabupaten Karangasem dengan membuka lapangan kerja baru serta mengembangkan segenap potensi yang ada di Kabupaten Karangasem. Untuk mewujudkan kemandirian serta kesejahteraan masyarakat di Kabupaten Karangasem, Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Karangasem menyusun perencanaan strategis dengan menetapkan Visi, Misi, Tujuan, Sasaran dan Strategi (cara mencapai tujuan dan sasaran) guna dapat memberikan pelayanan prima kepada masyarakat sebagai penerima pelayanan. 3.

Visi dan Misi Visi adalah cara pandang jauh ke depan dan atau suatu gambaran yang menantang tentang keadaan masa depan yang diinginkan agar suatu organisasi / lembaga dapat tetap eksis, antisipatif dan inovatif dalam rangka mengemban tugas-tugas ke depan dengan sebaik-baiknya sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Visi Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Karangasem yaitu : `` TERWUJUDNYA TENAGA KERJA YANG BERKARYA, DISIPLIN, TRAMPIL, MANDIRI, DAN SEJAHTERA `` Maksud dari visi diatas adalah sesuai dengan Tugas Pokok dan Fungsi Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi yaitu membentuk/membina tenaga kerja


11

yang terampil/handal dan mempunyai etos kerja yang tinggi serta mampu menciptakan lapangan/peluang kerja dalam masyarakat serta memberdayakan masyarakat sehingga di dalam masyarakat terwujud kemandirian dalam melaksanakan kegiatan di segala bidang/aspek kehidupan. Dengan terwujudnya kemandirian masyarakat dan tenaga kerja di Kabupaten Karangasem maka akan terwujud pula kondisi masyarakat yang semakin baik yang melaksanakan prinsip-prinsip utama dalam tata kehidupan bermasyarakat, seperti : mengutamakan kepentingan rakyat/masyarakat diatas kepentingan pribadi/golongan, menjunjung tinggi Hak Asasi Manusia serta harkat

martabat

kemanusiaan

dan

dalam

kehidupan

bermasyarakat

mengutamakan persatuan dan kesatuan serta secara terus menerus selalu bersikap adil terhadap sesama manusia tanpa membedakan suku, agama, ras dan adat istiadat antar golongan, menjunjung tinggi nilai-nilai yang luhur dari Agama yang dipeluknya dan menerapkan konsep Tri Hitta Karana dalam kehidupannya, yaitu tata kehidupan yang harmonis, selaras, serasi dan seimbang dalam hubungannnya dengan Tuhan, dengan sesama manusia serta dengan alam/lingkungan sekitarnya, sehingga pada akhirnya akan terwujud masyarakat yang mandiri dan sejahtera lahir dan bathin dalam melaksanakan pembangunan yang berkelanjutan. Dengan menerapkan prinsip-prinsip tersebut dalam melaksanakan kegiatan pembangunan di masyarakat di harapkan seluruh masyarakat Karangasem nantinya menjadi Sumber Daya Manusia (SDM) yang handal dalam melaksanakan pembangunan yang berkelanjutan serta siap menghadapi segala Ancaman, Tantangan, Halangan dan Gangguan-Gangguan (ATHG) sehingga dapat tercapai masyarakat yang adil dan makmur serta aman dan sejahtera lahir dan bathin. Misi yang merupakan penjabaran dari pada Visi. Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Karangasem adalah : 1. Melaksanakan otonomi daerah sebagai jati diri dan kemandirian masyarakat dengan meningkatkan partisipasi masyarakat dalam pembangunan yang berkesinambungan. 2. Meningkatkan kualitas sumber daya manusia melalui pelatihan tenaga kerja, perluasan kesempatan kerja, produktivitas kerja dan penempatan tenaga

kerja

dalam

hubungan

industrial

serta

meningkatkan

pengawasan tenaga kerja.


12

3. Memberikan pemahaman tentang pentingnya ketrampilan pertanian arti luas dalam melaksanakan program pemerataan penduduk melalui transmigrasi, sehingga masyuarakat berdaya guna dan berhasil guna . Uraian dari misi Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi tersebut diatas adalah : Ad. 1 : Dengan dilaksanakan otonomi daerah, diharapkan partisipasi masyarakat dalam membangun daerah akan lebih meningkat dan mempunyai daya saing yang tinggi karena makin besar peluang kerja berbagai bidang kehidupan. Ad.2. : Meningkatkan kualitas SDM tenaga kerja melalui kegiatan pelatihan tenaga kerja untuk meningkatkan keterampilan, keahlian dan kompetensi tenaga kerja dan produktifitas, membuka perluasan kesempatan kerja di masyarakat, meningkatkan produktifitas kerja tenaga kerja serta mengupayakan penempatan tenaga kerja siap pakai di berbagai pembangunan dan bekerja sama dengan berbagai

pihak

baik

di

sektor

pemerintahan

maupun

di

sektor

swasta/pengusaha/industrial. Peningkatan kualitas tenaga kerja dilakukan melalui pendidikan formal, pelatihan kerja dan pengembangan ditempat kerja sebagai satu kesatuan sistem pengembangan SDM. Selain hal tersebut perlu diadakan pengawasan tenaga kerja dengan melaksanakan koordinasi bersama Serikat Pekerja dalam hubungan Tripartit yang harmonis antara pemerintah, pengusaha dan pekerja serta meningkatkan pengawasan tenaga kerja sehingga menimbulkan keharmonisan hubungan pekerja dengan pengusaha. Ad. 3 : Memberikan pemahaman tentang tentang pertanian, pentingnya ketrampilan dalam persaingan kesempatan kerja, serta melaksanakan program pemerataan penduduk melalui transmigrasi, sehingga masyuarakat berdaya guna dan berhasil guna 4.

Tujuan dan Sasaran Tujuan merupakan hasil yang ingin dicapai dalam kurun waktu lebih dari 1 tahun dan harus selaras dengan visi dan misi yang telah ditetapkan. Tujuan yang telah ditetapkan dijabarkan lebih spesifik dalam bentuk sasaran. Sasaran adalah hasil yang diperoleh / dicapai dalam kurun waktu satu tahun, yang realistis dan dapat diukur tingkat capaiannya berdasarkan indikator kinerja tertentu yang disebut indikator kinerja sasaran. a. Tujuan.


13

Tujuan menunjukkan suatu kondisi yang ingin dicapai dimasa mendatang dan mengarahkan perumusan sasaran serta cara mencapai tujuan dalam 1 (satu) tahun sampai 4 (empat) tahun. Penetapan tujuan didasarkan pada faktor-faktor penentu kunci keberhasilan yang dilakukan setelah penetapan Visi dan Misi. Pada Misi 1 : Melaksanakan otonomi daerah sebagai jati diri dan kemandirian masyarakat dengan meningkatkan partisipasi masyarakat dalam pembangunan yang berkesinambungan. Tujuannya : 1.Memantapkan pelaksanaan otonomi daerah dalam rangka pemerataan pembangunan yang berkelanjutan. Pada Misi 2 : Meningkatkan kualitas sumber daya manusia melalui pelatihan tenaga kerja, perluasan kesempatan kerja, produktivitas kerja dan penempatan tenaga

kerja

dalam

hubungan

industrial

serta

meningkatkan

pengawasan tenaga kerja. Tujuannya : 1. Meningkatkan keterampilan masyarakat untuk mengisi peluang kerja yang tersedia diberbagai bidang kehidupan. 2. Meningkatkan produktifitas kerja dengan meningkatnya kualitas Sumber Daya Manusia. 3. Menciptakan lapangan kerja dengan membentuk wira usaha baru dan usaha mandiri. 4. Meningkatkan

pengawasan

tenaga

kerja

sehingga

tercipta

hubungan kerja yang harmonis dengan pengusaha. Pada Misi 3: Memberikan pemahaman tentang tentang pertanian, pentingnya ketrampilan dalam persaingan kesempatan kerja, serta melaksanakan program

pemerataan

penduduk

melalui

transmigrasi,

sehingga

masyuarakat berdaya guna dan berhasil guna. Tujuannya : 1. Memberikan pemahaman tentang pentingnya ketrampilan dalam persaingan untuk memperoleh kesempatan kerja.. 2. Melaksanakan pemerataan penduduk melalui transmigrasi untuk pemerataan kesejahteraan.


14

3. Meningkatkan peran serta masyarakat menjadi tenaga kerja yang terampil sehingga dapat berpartisipasi dalam pembangunan. b. Sasaran Sasaran merupakan penjabaran dari tujuan dengan menggambarkan hal yang ingin dicapai melalui tindakan –tindakan yang dilaksanakan selama 1 (satu) tahun. Sasaran juga memberikan fokus pada penyusunan kegiatan sehingga bersifat spesifik, teruji, terukur dan dapat dicapai. Dari masing-masing tujuan yang telah ditetapkan kemudian ditetapkan pula sasaran yang hendak dicapai yaitu : 1. Meningkatnya sumber daya manusia di bidang ketenagakerjaan. 2. Meningkatnya kerjasama dengan stakeholder. 3. Meningkatnya kesejahteraan pekerja. Dari sasaran tersebut ditentukan Indikator Kinerja sebagai berikut : Tabel 2.1 Sasaran dan Indikator No 1.

Sasaran Indikator Kinerja Meningkatnya sumber - Jumlah tenaga kerja yang daya manusia di bidang

mendapatkan pelatihan berbasis

ketenagakerjaan.

kompetensi. - Jumlah calon magang ke Jepang - Penyerapan tenaga kerja melalui padat karya - Terealisasi penyiapan lowongan melalui penempatan Dalam Negeri

2.

Meningkatnya kerjasama dengan stakeholder.

dan Luar Negeri - Pensertifikatan lembaga Pelatihan Kerja Swasta - Prosentase penyelesaian prosedur perselisihan hubungan industrial - Prosentase pekerja dan pengusaha secara umum yang mendapat perlindungan


15

3.

Meningkatnya

- Penetapan Besaran Upah Minimum

kesejahteraan pekerja.

Kabupaten - Prosentase pekerja perempuan dan anak yang mendapat perlindungan - Jumlah kunjungan/pembinaan K3

5.

Stategi Pencapaian Tujuan dan Sasaran Strategi untuk mencapai tujuan dan sasaran dirumuskan dalam bentuk kebijakan dan program. 5...a.

Kebijakan

Kebijakan pada dasarnya merupakan ketentuan-ketentuan yang telah ditetapkan oleh yang berwenang untuk dijadikan pedoman, pegangan atau petunjuk dalam pengembangan / pelaksanaan program dan kegiatan, guna tercapainya keterpaduan dan kelancaran. Kebijakan yang menjadi acuan Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Daerah Kabupaten Karangasem selama kurun waktu 5 ( lima ) tahun adalah : Terciptanya kualitas SDM yang terampil dan berdaya saing tinggi dipasar kerja, berkurangnya pencari kerja, meningkatnya tenaga kerja terampil dan berkurangnya angka kemiskinan dengan mengembangkan ekonomi kerakyatan dan mengoptimalkan pemanfaatan sumber daya manusia dan sumber daya alam. 5...b.

Program

Program adalah kumpulan kegiatan yang tersusun secara sistimatik sebagaimana halnya sasaran, program juga terbagi atas 2 kelompok yaitu: 1. Program tahunan 2. Program lima tahunan Program tahunan adalah program yang dilaksanakan pada satu tahun tertentu, sedangkan program lima tahunan

adalah kumpulan program

tahunan yang akan dilaksanakan selama lima tahun. Program tahunan tercantum di dalam Rencana Kinerja Tahunan ( Renja ) yang lebih lanjut akan diuraikan dalam Sub Bab II, sedangkan program lima tahunan tercantum di dalam Rencana Stratejik (Renstra) Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Karangasem Tahun 2011 – 2015.

B. INDIKATOR KINERJA UTAMA (IKU)


16

Dalam rangka pengukuran dan peningkatan kinerja serta lebih meningkatkan akuntabilitas kinerja instansi pemerintah, maka setiap instansi pemerintah perlu menetapkan lndikator Kinerja Utama (IKU). Untuk itu pertama kali yang perlu dilakukan instansi pemerintah adalah menentukan apa yang menjadi kinerja utama dari instansi pemerintah yang bersangkutan. Kinerja utama dari instansi adalah hal utama apa yang akon diwujudkan oleh instansi yang bersangkutan, atau untuk mewujudkan apa instansi pemerintah dibentuk, yang menjadi core arealbusl'ness dan tertuang dalam tugas dan fungsi serta kewenangan utama instansi pemerintah. Dengan demikian kinerja utama terkandung dalam tujuan dan sasaran strategis instansi pemerintah, sehingga IKU (Key Performance Indicator) adalah merupakan ukuran keberhasilan dari suatu tujuan dan sasaran strategis instansi pemerintah. Dengan kata lain IKU digunakan sebagai ukuran keberhasilan dari instansi pemerintah yang bersangkutan. Dari uraian di atas maka untuk dapat mengukur Kinerja Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Karangasem menetapakan Indikator Kinerja Utama (IKU) dengan sasaran strategis sebagai mana tabel berikut : Tabel 2.2 Indikator Kinerja Utama (IKU) Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Karangasem. NO 1 1

SASARAN STRATEGIS 2 Meningkatnya Sumber Daya Manusia di Bidang Ketenagakerjaan

INDIKATOR KINERJA UTAMA

PENJELASAN / ALASAN

3 Jumlah pencari kerja yang mendapatkan pelatihan berbasis kompe tensi

4 Jumlah tenaga kerja yang dilatih dibagi jumlah pendaftaran pelatihan berbasis kompetensi kali 100%

Jumlah calon magang ke jepang

Jumlah calon magang ke jepang yang dilatih dibagi jumlah pendaftar calon magang ke jepang kali 100 % Jumlah tenaga kerja yang terserap melalui pola padat karya dibagi jumlah penganggur kali 100 % Jumlah transmigran yang terkirim dibagi jumlah calon ransmigran yang terdaftar kali 100% Jumlah LPKS yang bersertifikat dibagi jumlah LPKS yang ibina kali 100 %

Penyerapan tenaga kerja melalui pola padat karya Jumlah transmigran 2

Meningkatkan Kerjasama dengan stakeholder

Pensertifikatan Lembaga Pelatihan Kerja Swasta (LPKS)

3

Meningkatnya Kesejahteraan Pekerja

Prosentase penyelesaian prosedur perselisihan hubungan Industrial

Jumlah perusahan yangmelaksanakan syarat kerja dibagi jumlah perusahan keseluruhan kali 100 %

Prosentase pekerja dan pengusaha secara umum yang mendapat perlindungan

Jumlah pekerja dan perusahan yang mengikuti jamsostek dibagi jumlah pekerja dan perusahan keseluruhan kali 100%

Penetapan Besaran UMK

Julmlah UMK Kabupaten

Prosentase

Jumlah pekerja perempuan dan anak yang

pekerja

perempuan


17

dan anak perlindungan

yang

mendapat

dibina dibagi pekerja perempuan dan anak keseluruhan kali 100%

Jumlah Kunjungan / Pembinaan K3

Jumlah perusahan yang dibina dibagi perusahan keseluruhan kali 100%

C. RENCANA KINERJA TAHUNAN Rencana kinerja adalah produk dari perencanaan kinerja, dan merupakan penjabaran dari sasaran dan program yang telah ditetapkan dalam Renstra, yang akan dilaksanakan oleh instansi pemerintah melalui berbagai kegiatan tahunan pada satu tahun tertentu.. Secara rinci substansi Renja diuraikan dalam formulir Rencana Kinerja Tahunan (RKT) Dinas Tenaga Kerja Kabupaten Karangasem Tahun 2015 1. Sasaran Tahunan Tahun 2015 Sasaran Tahunan merupakan bagian dari sasaran lima tahunan yang tercantum di dalam Renstra, yang akan diwujudkan secara bertahap pada waktu tertentu. Indikator kinerja Sasaran adalah ukuran kuantitatif

dan kualitatif yang

menggambarkan tingkat capaian sasaran . Sedangkan target indikator kinerja merupakan gambaran kuantitatif tentang jumlah atau tingkat

pencapaian

sasaran. Sedangkan target indikator kinerja merupakan gambaran kuantitatif tentang jumlah atau tingkat realisasi yang diinginkan pada tahun yang bersangkutan. Tabel 2.3 Sasaran Tahunan Tahun 2015 NO SASARAN STRATEGIS INDIKATOR KINERJA 1 Meningkatnya Sumber -Jumlah pencari kerja Daya Manusia di Bidang

mendapatkan

Ketenagakerjaan

kompetensi

pelatihan

TARGET yang 80 orang berbasis

-Jumlah calon magang ke jepang

25 orang

-Penyerapan tenaga kerja melalui pola 134 orang padat karya 2

Meningkatkan Kerjasama

3

-Jumlah Transmigran -Pensertifikatan Lembaga dengan

stakeholder Meningkatnya Kesejahteraan Pekerja

25 KK Pelatihan 4 unit

Kerja Swasta (LPKS) -Prosentase

penyelesaian

prosedur 100%

perselisihan hubungan Industrial


18

-Prosentase pekerja dan pengusaha 100% secara

umum

yang

mendapat

perlindungan -Penetapan Besaran UMK

100% 100%

-Prosentase pekerja perempuan dan anak yang mendapat perlindungan

50 kali

-Jumlah Kunjungan / Pembinaan K3 2. Program Tahun 2015 Program tahunan merupakan bagian dari program lima tahunan yang tercantum di dalam Renstra, yang dilaksanakan melalui berbagai kegiatan tahunan, secara sistematis dan terpadu untuk mewujudkan sasaran tahunan. Program tahunan yang dilaksanakan Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Karangasem Tahun 2015 sebagai berikut : 1. Peningkatan kualitas dan produktifitas tenaga kerja 2. Peningkatan kesempatan kerja 3. Transmigrasi lokal 4. Perlindungan dan pengembangan lembaga ketenagakerjaan.

3. Kegiatan Strategis Kegiatan merupakan penjabaran dari program tahunan, kegiatan didefinisikan sebagai tindakan nyata dalam jangka waktu tertentu dengan memanfaatkan sumber daya yang ada, sebagai upaya untuk mewujudkan sasaran tahunan. Kegiatan strategis yang dilaksanakan Dinas Tenaga Kerja dan Tranmigrasi Kabupaten Karangasem dibiayai dengan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah ( APBD ) Pemerintah Kabupaten Karangasem sebagai berikut : Tabel 2.4 Kegiatan Strategis Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Karangasem Tahun Anggaran 2015 N O 1 2 3

KEGIATAN

TARGET

Pendidikan dan Pelatihan Ketrampilan bagi Pencari Kerja 80 orang Penyiapan Calon Magang ke Jepang 25 orang Pemberian Fasilitasi dan mendorong sistem pendanaan 134 Orang


19

4 5

pelatihan berbasis masyarakat (Padat karya) Transmigrasi Lokal 25 KK Fasilitasi penyelesaian prosedur penyelesaian perselisihan 100 %

6

hubungan industrial Fasilitasi penyelesaian prosedur pemberian perlindungan 100 %

7 8 9

hukum dan jaminan sosial ketenagakerjaan Penetapan Besaran Upah Minimum Kabupaten 100 % Perlindungan dan pengawasan norma ketenagakerjaan 50 kali Perlindungan dan pengawasan tenaga kerja perempuan dan 100 %

10

anak Pembinaan Lembaga Pelatihan Swasta (LPKS)

4 unit


20

BAB III AKUNTABILITAS KINERJA A.

PENGUKURAN KINERJA Pengukuran kinerja digunakan sebagai dasar untuk menilai keberhasilan dan

kegagalan pelaksanaan kegiatan untuk mencapai tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan dalam rangka mewujudkan visi dan misi. Pengukuran kinerja dilakukan dengan memanfaatkan data kinerja, yang diperoleh melalui dua sumber, yaitu : 1. Data internal, berasal dari sistem informasi intern instansi, dan 2. Data eksternal, berasal dari luar instansi, baik data primer maupun data sekunder. Pengukuran kinerja mencakup kinerja kegiatan dan kinerja / tingkat pencapaian sasaran. Kinerja kegiatan merupakan tingkat pencapaian target ( rencana tingkat capaian ) dari masing – masing kelompok indikator kinerja kegiatan. Kinerja sasaran merupakan tingkat pencapaian target dari masing – masing indikator sasaran. Pengukuran kinerja dilakukan dengan cara membandingkan target / rencana tingkat capaian dengan realisasinya. Hasil dari pengukuran kinerja kegiatan untuk masing – masing indikator disajikan dalam formulir PKK ( Pengukuran Kinerja Kegiatan ) terlampir, dan hasil dari tingkat pencapaian sasaran disajikan dalam formulir PPS ( Pengukuran Pencapaian Sasaran ). Tabel 3.1 Pengukuran Kinerja N O 1 1

%

SASARAN STRATEGIS

INDIKATOR KINERJA

TARGET

REALISASI

2

3

4

5

80 orang

80 orang

100

25 orang

25 orang

100

134 orang

134 orang

100

25 KK

25 KK

100

Meningkatnya Sumber Daya Manusia di Bidang Ketenagakerjaan

Jumlah pencari kerja yang mendapatkan pelatihan berbasis kompetensi Jumlah calon magang ke jepang Penyerapan tenaga kerja melalui pola padat karya Jumlah transmigran


21

2

Meningkatkan Kerjasama dengan stakeholder


3

Meningkatnya Kesejahteraan Pekerja

Prosentase penyelesaian prosedur perselisihan hubungan Industrial Prosentase pekerja dan pengusaha secara umum yang mendapat perlindungan Penetapan Besaran UMK Prosentase pekerja perempuan dan anak yang mendapat perlindungan Jumlah Kunjungan / Pembinaan K3

B.

4 unit

4 unit

100

100%

100%

100

100%

100%

100

100%

100%

100

100%

100%

100

50 kali

50 kali

100

ANALISIS CAPAIAN KINERJA Laporan Akuntabilitas Kinerja Tahun 2015 Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi

Kabupaten Karangasem tidak saja hanya berisi tingkat keberhasilan atau kegagalan yang dicerminkan dari perolehan masing – masing indikator kinerja, tetapi juga menyajikan data dan informasi yang relevan dengan kebutuhan bagi pembuat keputusan agar dapat menginterprestasikan keberhasilan dan kegagalan tersebut secara luas dan mendalam. Ringkasan Pencapaian kinerja sesuai sasaran program sebagai berikut : 1. Target dan Realisasi Capaian Kinerja Tahun 2015 Pencapaian kinerja Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Karangasem Tahun 2015 telah berjalan sesuai target yang telah ditentukan pada indicator kinerja utama. Jumlah Pencari Kerja yang Mendapatkan Pelatihan Berbasis Kompetensi terealisasi sebanyak 80 orang dengan tingkat capaian sebanyak 100%. Jumlah Calon Magang ke Jepang terealisasi sebanyak 25 orang dengan tingkat capaian kinerja sebesar 100%. Penyerapan Tenaga Kerja melalui Pola Padat Karya sebanyak 134 orang dengan tingkat capaian 100,00 %. Jumlah Transmigran sebanyak 25 KK dengan tingkat capaian 100 %. Pensertifikatan Lembaga Pelatihan Kerja Swasta sebanyak 5 unit dengan tingkat capaian 100%. Prosentase Pekerja Prosedur Perselisihan Hubungan Industrial dengan tingkat Capaian 100%. Prosnetase Pekerja dan Pengusaha secara Umum yang Mendapat Perlindungan dengan tingkat capaian 100%. Penetapan Besaran Upah Minimum Kabupaten (UMK) dengan tingkat capaian 100%. Prosentase Pekerjaan Perempuan dan Anak yang Mendapat Perlindungan

dengan

tingkat

capaian

100%.

Dan

jumlah

KUnjungan/Pembinaan K3 sebanyak 50 kali terealisasi sebanyak 50 kali dengan tingkat capaian 100%.


22

Tabel 3.2 Target dan Realisasi Capaian Kinerja Tahun 2015 N O 1 1

CAPAIAN

INDIKATOR KINERJA

TARGET

REALISASI

3

4

5

80 orang

80 orang

100 %

25 orang

25 orang

100%

134 orang

134 orang

100%

25 KK

25 KK

100%

4 unit

4 unit

100%

100%

100%

100%

100%

100%

100%

100%

100%

100%

100%

100%

100%

50 kali

50 kali

100%

Jumlah pencari kerja yang mendapatkan pelatihan berbasis kompetensi Jumlah calon magang ke jepang Penyerapan tenaga kerja melalui pola padat karya Jumlah transmigran

2


3

Prosentase penyelesaian prosedur perselisihan hubungan Industrial Prosentase pekerja dan pengusaha secara umum yang mendapat perlindungan Penetapan Besaran UMK Prosentase pekerja perempuan dan anak yang mendapat perlindungan Jumlah Kunjungan / Pembinaan K3

2. Analisa atas Efesiensi Kegiatan Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Karangasem Tahun 2015 Analisa atas efesiensi kegiatan yang telah terlaksana di tahun 2015 pada Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Karangasem untuk menunjang kegiatan yang akan dilaksanakan pada tahun berikutnya sehingga dapat digunakan sebagai tolok ukur dalam menentukan anggaran yang akan dianggarkan pada tahun berikutnya. Analisa dan efesiensi kegiatan Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Karangasem terdapat pada tabel sebagai berikut : Tabel 3.3 Analisis atas Efisensi Kegiatan


23

% Capaian Input

% Capaian Output

% Indeks Efisiensi

97,29

100,00

97,29

61,29

100,00

61,29

98,22

100,00

98,22

68,03

100,00

68,03

97,65

100,00

97,65

96,53

100,00

96,53

94,24

100,00

94,24

Perlindungan dan Pengawasan Norma Ketenagakerjaan

86,53

100,00

86,53

Perlindungan dan Pengawasan Tenaga Kerja Perempuan dan Anak

77,63

100,00

77,63

Pembinaan Lembaga Swasta (LPKS)

93,41

100,00

93,41

87,08

100,00

87,08

No

Uraian Kegiatan

1

Pendidikan dan Pelatihan Keterampilan Bagi Pencari Kerja

2

3

4

5

6

7

8

9

10

Ket

Penyiapan Calon Magang Ke Jepang

Pemberian Fasilitasi dan mendorong Sistem Pendanaan Pelatihan Berbasis masyarakat (Padat Karya) Penyuluhan Transmigrasi Lokal

Fasilitasi Penyelesaian Penyelesaian Perselisihan Industrial

Prosedur Hubungan

Fasilitasi Penyelesaian Prosedur Pemberian Perlindungan Hukum dan Jaminan Sosial Tenaga Kerja Penetapan Kabupaten

Besaran

Upah

Minimum

Pelatihan

Kerja

Rata-rata Tingkat Capaian

Untuk menunjang keberhasilan program dan kegiatan pada Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Karangasem maka dialokasikan Anggaran Belanja Tidak Langsung dan Belanja Lansung sebesar Rp. 6.844.276.697,82. Selain itu juga terdapat kegiatan yang bersumber dari dana APBN berupa Tugas Pembantu yaitu Program Penempatan dan Perluasan Kesempatan Kerja dan pengembangan tenaga kerja sector informal padatkarya infranstruktur sebesar Rp 533.624.000 dan Program Perlindungan Tenaga kerja Tenaga Kerja dan Pengembangan Sistem Pengawasan Ketenagakerjaan, Ditjen Binwasnaker, Kementrian Ketenagakerjaan Republik Indonesia dengan jumlah dana Tugas Pembantuan yang diberikan sebesar Rp. 590.242.000,Selain anggaran sumber daya aparatur juga menjadi penunjang keberhasilan program dan kegiatan yang dilaksanakan pada Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Karangasem. Jumlah pegawai pada dinas


24

Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten karangasem berjumlah 73 orang yang terdiri dari 48 orang PNS dan 25 orang tenaga kontrak. Permasalahan dan tantangan yang dihadapi dalam pembangunan ketenagakerjaan adalah belum semua tenaga kerja yang dapat tersalurkan, minimnya minat pencari kerja untuk membuka lapangan pekerjaan ( berwiraswasta ), belum dapat dimanfaatkan peluang kerja ke luar negeri secara optimal, kurangnya sarana prasarana untuk pelatihan tenaga kerja dan kurangnya informasi tentang bursa kerja. Dari permasalahan tersebut, langkah-langkah yang dapat diambil adalah meningkatkan penyediaan sarana dan prasarana untuk pelatihan tenaga kerja, meningkatkan penyuluhan dan pembinaan pencari kerja, meningkatkan kerjasama dengan pihak swasta untuk penyaluran tenaga kerja ke luar negeri, mendorong para pencari kerja untuk mau berwirasawasta, dan meningkatkan pengembangan teknologi tepat guna. D. ASPEK KEUANGAN Dalam Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun 2015, Belanja Daerah direncanakan sebesar Rp. 6.844.276.697,82 dan realisasinya mencapai sebesar Rp. 6.255.708.620,00 atau 91,40 persen. Secara rinci Belanja Daerah adalah sebagai berikut: a. Belanja Tidak Langsung yang merupakan Belanja Pegawai direncanakan sebesar Rp. 3.633.521.147,82 dan realisasinya sebesar Rp3.443.499.687 atau 94,77 persen . b. Belanja Langsung direncanakan sebesar Rp. 3.210.755.550,00 dan realisasinya sebesar Rp. 2.812.208.933,00 atau 87,59 persen yang menurut jenis belanja dapat diuraikan sebagai berikut : a.1)

Belanja Pegawai direncanakan sebesar Rp. 552.625.000 realisasinya

sebesar Rp. 480.515.000,00 atau 86,95 persen. a.2)

Belanja Barang dan Jasa direncanakan sebesar Rp. 1.874.126.900,00

realisasinya sebesar Rp. 1.608.684.933,00 atau 85,83 persen. a.3)

Belanja Modal direncanakan sebesar Rp. 784.003.650,00 realisasinya

sebesar Rp. 723.009.000,00 atau 92,22 persen. Dalam pelaksanaan pengelolaan keuangan daerah Tahun Anggaran 2015 masih dijumpai permasalahan seperti kualitas sumber daya manusia dan sarana prasarana yang belum memadai. Tidak tercapainya realisasi belanja sesuai dengan yang direncanakan disebabkan karena dalam pelaksanaan belanja daerah pada setiap


25

program dan kegiatan mengedepankan prinsip efisiensi, efektif dan ekonomis, namun secara fisik program, kegiatan telah tercapai sesuai dengan apa yang direncanakan. Untuk mengatasi permasalahan yang selama ini menjadi kendala dalam pengelolaan keuangan daerah, maka telah ditempuh beberapa langkah dengan mengoptimalkan penyediaan sarana dan prasarana secara bertahap guna mendukung pelaksanaan tersebut sehingga diharapkan pengelolaan keuangan daerah dapat dilaksanakan sesuai dengan yang diharapkan yaitu lebih efektif, efisien, ekonomis, transparan dan akuntabel.


26

BAB IV PENUTUP Berdasarkan uraian pada bab – bab terdahulu maka dapat ditarik beberapa kesimpulan sebagai berikut : 1.

Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah ( LAKIP ) Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Karangasem tahun 2015 merupakan media Akuntabilitas yang dapat dipergunakan sebagai alat komunikasi dalam melakukan instropeksi, koreksi dan refleksi baik oleh jajaran Inspektorat Daerah maupun oleh pihak – pihak lain yang

guna peningkatan kinerja Dinas Tenaga Kerja dan

Transmigrasi Kabupaten Karangasem 2.

Berdasarkan pengukuran kinerja kegiatan dan pengukuran pencapaian sasaran yang telah disusun dalam Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah ( LAKIP ) Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Karangasem tahun 2015, kinerja Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Karangasem termasuk kategori baik dengan angka capaian rata – rata 87.08 %


27


28

LAPORAN AKUNTABILITAS KINERJA INSTANSI PEMERINTAH

Recommend Documents