LAPORAN AKUNTABILITAS KINERJA INSTANSI PEMERINTAH

PENGADILAN NEGERI KLAS IB BOGOR JL. Pengadilan No. 10 Bogor,Telp/Fax(0251) 8323121 ‐8323190

LAPORAN AKUNTABILITAS KINERJA INSTANSI PEMERINTAH TAHUN ANGGARAN 2012 SATUAN KERJA : PENGADILAN NEGERI BOGOR ( 097687 )

2013

PENGADILAN NEGERI BOGOR

BAB I PENDAHULUAN A. LATAR BELAKANG Intensitas tantangan dunia peradilan ke depan cenderung semakin meningkat dan komplek. Dampak dari perkembangan teknologi informasi dan tingginya tuntutan masyarakat untuk mendapatkan akses keadilan merupakan tantangan tersendiri bagi lembaga peradilan dalam merumuskan kebijakan umum peradilan. Di tengah berbagai tantangan itu, Pengadilan Negeri Bogor sangat menyadari bahwa perubahan, penyesuaian dan pembaruan yang sedang dan akan dilakukan harus tetap berorientasi kepada kepentingan publik untuk mendapatkan pelayanan hukum yang prima dan berkeadilan serta dapat dijangkau oleh segala lapisan masyarakat khususnya warga kota Bogor dan seluruh warga pencari keadilan secara umum. Untuk tercapainya pelayanan hukum yang berkeadilan itu dibutuhkan kemandirian lembaga peradilan, baik secara struktur kelembagaan maupun proses peradilan, didukung oleh Sumber Daya Manusia (SDM) penyelenggara pelayanan hukum yang profesional, berwawasan ke depan dan memiliki integritas moral yang tinggi, dan tersedianya kualitas dan kuantitas prasarana dan sarana penyelenggara pelayanan hukum yang representatif, serta peningkatan kapabilitas penatakelolaan peradilan sesuai dengan

7

Laporan Akuntabilitas Kinerja Tahun 2012


tuntutan manajemen modern dalam horizon keterbukaan informasi (transparency), akuntabilitas, dan pencitraan publik. Salah

satu

bentuk

pembenahan

dan

wujud

respon

Pengadilan Negeri Bogor dalam menjawab tantanggan perubahan ke arah yang lebih baik adalah menciptakan kinerja yang akuntabel, sesuai dengan TAP-MPR No. XI/MPR/1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas KKN dan Inpres No. 7 Tahun 1999 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP). Untuk itu Pengadilan Negeri Bogor sebagai salah satu pelaksana kekuasaan kehakiman di lingkungan Peradilan Umum di bawah Mahkamah Agung RI telah menyiapkan Laporan Akuntabilitas

Kinerja

tahun

2012

sebagai

bentuk

pertanggungjawaban pelaksanaan kinerja kegiatan dan pencapaian sasaran tahun 2013 dalam rangka pencapaian tujuan dan visi Pengadilan Negeri Bogor pada khususnya dan visi Mahkamah Agung pada umumnya. Dalam melaksanakan tugasnya, Pengadilan Negeri Bogor berpedoman pendekatannya

pada

perencanaan

dilakukan

melalui

strategis

yang

pencermatan

dalam

lingkungan

strategis, baik internal maupun eksternal sedangkan dalam mewujudkan visi, tujuan dan sasarannya, Pengadilan Negeri Bogor telah merumuskan langkah-langkah strategis berbentuk misi, kebijakan, program dan kegiatan yang tersusun secara lebih sistemik, lebih terukur dan tepat sasaran.

8



B. TUGAS POKOK DAN FUNGSI 1. Tugas Pokok dan Fungsi Tugas pokok Pengadilan Negeri Bogor sesuai dengan Undang-Undang

Nomor

4

Tahun

2004

tentang

Kekuasaan

Kehakiman Undang-undang Nomor: 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor : 5 tahun 2004 dan Undang-Undang Nomor: 2 Tahun 2006 tentang Peradilan Umum sebagaimana telah diubah dengan undang-undang Nomor:8 Tahun 2004 dan UndangUndang Nomor:49 Tahun 2009 menyebutkan bahwa Pengadilan Negeri bertugas dan berwenang memeriksa, mengadili dan memutus/, menyelesaikan perkara pidana dan perdata . Di samping tugas pokok dimaksud di atas, Pengadilan Negeri Bogor mempunyai fungsi, antara lain sebagai berikut : 1. Fungsi mengadili (judicial power), yakni menerima, memeriksa, mengadili dan menyelesaikan perkara-perkara yang menjadi kewenangan Pengadilan Negeri dalam tingkat pertama (vide : Pasal 49 Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006). 2. Fungsi pembinaan, yakni memberikan pengarahan, bimbingan, dan petunjuk kepada pejabat struktural dan fungsional di bawah jajarannya, baik menyangkut teknis yudicial, administrasi peradilan, maupun administrasi umum/perlengkapan, keuangan,

9



kepegawaian, dan pembangunan. (vide: Pasal 53 ayat (3) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana yang telah diubah dengan UU No. 3 Tahun 2006 dan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009 jo. KMA Nomor KMA/080/VIII/2006).

3. Fungsi pengawasan, yakni mengadakan pengawasan melekat atas pelaksanaan tugas dan tingkah laku Hakim, Panitera, Sekretaris, Panitera Pengganti, dan Jurusita/Jurusita Pengganti di bawah jajarannya agar seksama

peradilan diselenggarakan dengan

dan sewajarnya (vide: Pasal 53 ayat (1) dan (2)

Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana yang telah diubah dengan UU No. 3 Tahun 2006 dan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009) dan terhadap pelaksanaan administrasi umum kesekretariatan serta pembangunan. (vide: KMA Nomor KMA/080/VIII/2006). 4. Fungsi nasehat, yakni memberikan pertimbangan dan nasehat tentang hukum Islam kepada instansi pemerintah di daerah hukumnya apabila diminta. (vide: Pasal 52 ayat (1) Undangundang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana yang telah diubah dengan UU No. 3 Tahun 2006 dan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009). 5. Fungsi

administratif,

yakni menyelenggarakan

administrasi

peradilan (teknis dan persidangan), dan administrasi umum (kepegawaian, keuangan, dan umum/perlengakapan) (vide: KMA Nomor KMA/080/VIII/2006 tanggal 24 Agustus 2006 jo. KMA Nomor: 145/KMA/SK/VII/2007 tanggal 29 Agustus 2007)

10



6. Fungsi Lainnya :  Pelayanan penyuluhan hukum, pelayanan riset/penelitian dan sebagainya serta memberi akses yang seluas-luasnya bagi masyarakat

dalam

era

keterbukaan

dan

transparansi

informasi peradilan, sepanjang diatur dalam Keputusan Ketua Mahkamah Agung RI Nomor 1-144/KMA/SK/I/2010, tanggal 5 Januari 2011 tentang Pelayanan Informasi di Pengadilan. C. SISTEMATIKA PENYAJIAN Sistematika penyajian Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) Pengadilan Negeri Bogor adalah sebagai berikut: Ikhtisar Eksekutif, Pada bagian ini disajikan tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan dalam rencana strategis dan sejauh mana tujuan dan sasaran tersebut dapat dicapai, serta kendala-kendala yang dihadapi dalam melaksanakan program dan kegiatan dan antisipasi penanganannya. Disebutkan langkah-langkah apa yang dilakukan untukmengatasi kendala tersebut. Bab I Pendahuluan, Menjelaskan secara ringkas tentang instansi serta uraian singkat gambaran umum tugas pokok dan fungsi PengadilanNegeri Bogor , struktur organisasi, deskripsi wilayah hukum, dan sistematika penulisan).

11



Bab II Perencanaan dan Perjanjian Kinerja 2012, Menjelaskan rencana strategis Pengadilan Negeri Bogor mulai dari visi, misi, tujuan dan sasaran serta kebijakan dan program Pengadilan Negeri Bogor ; rencana kinerja menjelaskan rencana kinerja pada tahun 2012 terutama kegiatan-kegiatan dalam mencapai sasaran sesuai dengan program pada tahun tersebut dan indikator keberhasilan pencapaiannya; serta Penetapan Kinerja Tahun 2012. Pada awal bab ini disajikan gambaran secara singkat sasaran yang ingin dicapai pada tahun yang bersangkutan serta bagaimana kaitannya dengan visi dan misi Pengadilan. Bab III Akuntabilitas Kinerja, Menyajikan uraian hasil pengukuran pencapaian sasaran dan pencapaian kinerja kegiatan, termasuk analisis tentang capaian indicator kinerja efisiensi, serta evaluasi dan analisis akuntabilitas kinerja, yang memuat penjelasan keberhasilan dan kegagalan serta kendala yang dihadapi berikut langkah antisipasi yang diambil. Bab IV Penutup, Mengemukakan tinjauan secara umum tentang Kesimpulan dan saran-saran. Bab V Lampiran, Memuat tentang keberadaan susunan organisasi, Indikator Kinerja Utama, Rencana Kinerja Tahun 2012, Penetapan Kinerja Tahun 2012, SK Tim Penyusun LAKIP 2012.

12


BAB II PERENCANAAN DAN PENETAPAN KINERJA A. PERENCANAAN STRATEGIS PENGADILAN NEGERI BOGOR 2010 – 2014 Dalam rangka memberikan arah dan sasaran yang jelas serta

sebagai

pedoman

dan

tolak

ukur

kinerja

dalam

pelaksanaan pelayanan hukum yang diselaraskan dengan arah kebijakan dan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Badan Peradilan Indonesia yang termuat dalam Cetak Biru ( Blue Print ) Pembaharuan Peradilan Republik Indonesia 2010-2035, telah dirumuskan Rencana Strategis Pengadilan Negeri Bogor tahun 2010-2014 sebagai penjabaran atas visi dan misi Mahkamah Agung yang akan menjadi arah dan tujuan bagi setiap pengembangan

program

dan

kegiatan

dalam

konteks

kewenangan Pengadilan Negeri Bogor. Perumusan rencana strategis dimaksudkan untuk menjadi pedoman

dan

arah

proses

pembaruan

yang

dilakukan

Pengadilan Negeri Bogor agar terlaksana secara lebih terstruktur, lebih terukur dan tepat sasaran. Oleh sebab itu renstra ini harus dapat

dipakai

melaksanakan,

sebagai dan

landasan

mengevaluasi

dalam

merumuskan,

pengambilan

keputusan

operasional dalam pencapaian sasaran, tujuan, dan visi yang telah

ditetapkan.

Renstra

ini

memadukan

prinsip-prinsip 1


perhatian pada jangka panjang, pengintegrasian tujuan dan sasaran dalam hierarki yang jelas, kesadaran akan pentingnya disiplin

dan

konsistensi

komitmen

bersama

dalam

melaksanakannya, serta perspektif eksternal yang bersifat adaptif terhadap perubahan lingkungan. Dengan cara ini, diharapkan akan mampu mendorong para pegawai untuk lebih berperan aktif, serta mengambil tindakan antisipatif ketika merespon berbagai perubahan yang bergerak cepat dan dinamis, baik yang bersifat internal maupun eksternal.

1.1. KONDISI UMUM Intensitas tantangan dunia peradilan ke depan cenderung semakin meningkat dan komplek. Dampak dari perkembangan teknologi informasi dan tingginya tuntutan masyarakat untuk mendapatkan akses keadilan merupakan tantangan tersendiri bagi lembaga peradilan dalam merumuskan kebijakan umum peradilan. Di tengah berbagai tantangan itu, Pengadilan Negeri Bogor sangat menyadari bahwa perubahan, penyesuaian dan pembaruan yang sedang dan akan dilakukan harus tetap berorientasi kepada kepentingan publik untuk mendapatkan pelayanan hukum yang prima dan berkeadilan serta dapat dijangkau oleh segala lapisan masyarakat khususnya warga kota Bogor dan seluruh warga pencari keadilan secara umum. 2


Untuk tercapainya pelayanan hukum yang berkeadilan itu dibutuhkan kemandirian lembaga peradilan, baik secara struktur kelembagaan maupun proses peradilan, didukung oleh Sumber Daya Manusia (SDM) penyelenggara pelayanan hukum yang profesional, berwawasan ke depan dan memiliki integritas moral yang tinggi, dan tersedianya kualitas dan kuantitas prasarana dan sarana penyelenggara pelayanan hukum yang representatif, serta peningkatan kapabilitas penatakelolaan peradilan sesuai dengan tuntutan manajemen modern dalam horizon keterbukaan informasi (transparency), akuntabilitas, dan pencitraan publik. Salah satu bentuk pembenahan Pengadilan

Negeri

Bogor

dalam

dan wujud respon

menjawab

tantanggan

perubahan ke arah yang lebih baik adalah menciptakan kinerja yang akuntabel, sesuai dengan TAP-MPR No. XI/MPR/1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas KKN dan Inpres No. 7 Tahun 1999 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP). Untuk itu Pengadilan Negeri

Bogor

sebagai

salah

satu

pelaksana

kekuasaan

kehakiman di lingkungan Peradilan Umum di bawah Mahkamah Agung RI telah menyiapkan Laporan Akuntabilitas Kinerja tahun 2012 sebagai bentuk pertanggungjawaban pelaksanaan kinerja kegiatan dan pencapaian sasaran tahun 2013 dalam rangka pencapaian tujuan dan visi Pengadilan Negeri Bogor pada khususnya dan visi Mahkamah Agung pada umumnya. 3


Dalam melaksanakan tugasnya, Pengadilan Negeri Bogor berpedoman pendekatannya

pada

perencanaan

dilakukan

melalui

strategis

yang

pencermatan

dalam

lingkungan

strategis, baik internal maupun eksternal sedangkan dalam mewujudkan visi, tujuan dan sasarannya, Pengadilan Negeri Bogor telah merumuskan langkah-langkah strategis berbentuk misi, kebijakan, program dan kegiatan yang tersusun secara lebih sistemik, lebih terukur dan tepat sasaran.

1.2. POTENSI DAN PERMASALAHAN A.

Kekuatan (Strength) Kekuatan Pengadilan Negeri Bogor mencakup hal-hal yang memang sudah diatur dalam peraturan/perundang-undangan sampai dengan hal-hal yang dikembangkan kemudian, mencakup: 1. Merupakan voorvost (kawal depan) di wilayah propinsi Jawa Barat, khususnya Kota Bogor. 2. Merupakan pengambil keputusan dalam pertimbangan karier (promosi dan mutasi) pegawai dalam lingkup Pengadilan Negeri Bogor. 3. Adanya undang undang yang mengatur kewenangan Pengadilan Negeri Bogor

selaku Pengadilan Tingkat

Pertama. 4


B.

Kelemahan (Weakness) Kelemahan-kelemahan yang ada di Pengadilan Negeri Bogor dirinci dalam beberpa aspek: 1. Aspek Proses Peradilan  Putusan Pengadilan Negeri Bogor belum dapat diunduh/ diakses cepat oleh masyarakat  Belum

memiliki

mekanisme

evaluasi

yang

dapat

mengukur kepuasan masyarakat pencari keadilan di wilayah hukum Pengadilan Negeri Bogor. 2. Aspek Sumber Daya Aparatur Peradilan  Pengadilan

Negeri

Bogor

belum

mempunyai

kewenangan untuk merekrut pegawai sendiri sesuai kebutuhan Pengadilan  Rekrutmen PNS yang diterima belum sesuai dengan kapasitas dan kemampuan kerja yang dibutuhkan pada Pengadilan Negeri Bogor 3. Aspek Pengawasan dan Pembinaan  Belum diterapkannya evaluasi penilaian kinerja  Belum adanya sistem pengaduan masyarakat yang berbasis teknologi informasi 5


4. Aspek Tertib administrasi dan manajemen peradilan  Belum

ada

sistem

manajemen

perkara

berbasis

teknologi informasi

5. Aspek Sarana dan Prasarana  Anggaran yang diterima Pengadilan Negeri Bogor dari pusat belum sesuai dengan kebutuhan dan rencana yang diajukan

C.

Peluang (Opportunities) Berikut adalah peluang-peluang yang dimiliki Pengadilan Negeri Bogor untuk melakukan perbaikan ditinjau dari beberapa aspek : 1. Aspek Proses Peradilan  Adanya

website

Pengadilan

Negeri

Bogor

yang

memberikan informasi kepada masyarakat tentang alur proses berperkara. 2. Aspek Sumber Daya Aparatur Peradilan  Adanya tunjangan kinerja/ remunerasi sebagai motivasi dalam peningkatan kinerja.  Adanya sosialisasi, bimbingan teknis, pelatihan yang dilaksanakan

Pengadilan

Negeri

Bogor

maupun

6


Mahkamah Agung untuk meningkatkan kualitas sumber daya manusia.

3. Aspek Pengawasan dan Pembinaan  Adanya kegiatan pengawasan yang dilaksanakan secara berkala baik untuk internal maupun eksternal ke pengadilan negeri sewilayah hukum Pengadilan Negeri Bogor. 4. Aspek Tertib administrasi dan manajemen peradilan  Dukungan dan koordinasi yang baik antar pengadilan diwilayah hukum Pengadilan Tinggi Jawa Barat 5. Aspek Sarana dan Prasarana  Sudah tersedianya fasilitas Teknologi Informasi di Pengadilan Negeri Bogor berupa internet, website Pengadilan Negeri Bogor (pn-bogor.go.id).

D.

Tantangan yang dihadapi (Threats) Berikut adalah tantangan-tantangan di Pengadilan Negeri Bogor yang akan dihadapi dan harus dipikirkan cara terbaik untuk tetap dapat melakukan perbaikan sebagaimana yang diharapkan. 1. Aspek Proses Peradilan

7


 Belum tersedianya suatu alat pengukuran kepuasan pengguna jasa pengadilan

2. Aspek Sumber Daya Aparatur Peradilan  Personil di Pengadilan Negeri Bogor belum seluruhnya menguasai visi dan misi Pengadilan Negeri Bogor serta visi dan misis Mahkamah Agung. 3. Aspek Pengawasan dan Pembinaan  Belum adanya sistem reward & punishment untuk mengontrol kinerja aparat peradilan. 4. Aspek Tertib administrasi dan manajemen peradilan  Adanya proses penyelesaian perkara tepat waktu, cepat, sederhana dan biaya ringan 5. Aspek Sarana dan Prasarana  Anggaran yang diberikan pusat untuk pengadaan dan pemeliharaan sarana dan prasarana tidak sesuai dengan kebutuhan

B. VISI DAN MISI PENGADILAN NEGERI BOGOR 1. VISI Rencana Strategis Pengadilan Negeri Bogor Tahun 2010 – 2014 merupakan komitmen bersama dalam menetapkan kinerja 8


dengan tahapan-tahapan yang terencana dan terprogram secara sistematis melalui penataan, penertiban, perbaikan pengkajian, pengelolaan

terhadap

sistem

kebijakan

dan

peraturan

perundangan-undangan untuk mencapai efektivas dan efesiensi. Selanjutnya untk memberikan arah dan sasaran yang jelas serta sebagai pedoman dan tolok ukur kinerja Pengadilan Negeri Bogor diselaraskan dengan arah kebijakan dan program Mahkamah

Agung

yang

disesuaikan

dengan

Rencana

Pembangunan Nasional yang telah ditetapkan dalam Rencana Pembangunan Nasional Jangka Panjang (RPNJP) 2005 – 2025 dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJM) 2010 – 2014, sebagai pedoman dan pengendalian kinerja dalam pelaksanaan program dan kegiatan Pengadilan dalam mencapai visi dan misi serta tujuan organisasi pada tahun 2010 – 2014. Visi adalah suatu gambaran yang menantang tentang keadaan masa depan yang diinginkan untuk mewujudkan tercapainya tugas pokok dan fungsi Pengadilan Negeri Bogor. Visi Pengadilan Negeri Bogor mengacu pada Visi Mahkamah Agung RI adalah sebagai berikut :

“MEWUJUDKAN PENGADILAN NEGERI BOGOR YANG AGUNG”

9


2. MISI Misi adalah sesuatu yang harus diemban atau dilaksanakan sesuai visi yang ditetapkan agar tujuan organisasi dapat terlaksana dan terwujud dengan baik. Misi Pengadilan Negeri Bogor, adalah sebagai berikut : 1. Mewujudkan peradilan yang sederhana, cepat, biaya ringan dan transparasi. 2. Meningkatkan kualitas Sumber Daya Aparatur Peradilan dalam rangka peningkatan pelayanan pada masyarakat 3. Melaksanakan pengawasan dan pembinaan yang efektif dan efisien 4. Melaksanakan tertib administrasi dan manajemen peradilan yang efektif dan efisien 5. Mengupayakan tersedianya sarana dan prasarana peradilan sesuai dengan ketentuan yang berlaku

C. TUJUAN DAN SASARAN STRATEGIS Tujuan adalah sesuatu yang akan dicapai atau dihasilkan dalam jangka waktu satu sampai dengan lima tahun dan tujuan ditetapkan mengacu kepada pernyataan

visi dan misi

Pengadilan Negeri Bogor

10


Adapun Tujuan yang hendak dicapai Pengadilan Negeri Bogor adalah sebagai berikut : 1. Pencari keadilan merasa kebutuhan dan kepuasannya terpenuhi 2. Setiap pencari keadilan dapat menjangkau badan peradilan 3. Publik percaya bahwa Pengadilan Negeri Bogor dapat memenuhi butir 1 dan 2 di atas.

Sasaran adalah penjabaran dari tujuan secara terukur, yaitu sesuatu yang akan dicapai atau dihasilkan dalam jangka waktu lima tahun kedepan dari tahun 2010 sampai dengan tahun 2014, sasaran strategis yang hendak dicapai Pengadilan Negeri Bogor adalah sebagai berikut : 1. Meningkatnya penyelesaian perkara 2. Peningkatan aksepbilitas putusan Hakim 3. Peningkatan efektifitas pengelolaan penyelesaian perkara 4. Peningkatan aksesibilitas masyarakat terhadap peradilan (acces to justice) 5. Meningkatnya kepatuhan terhadap putusan pengadilan. 6. Meningkatnya kualitas pengawasan

D. INDIKATOR KINERJA UTAMA

11


Indikator kinerja utama diperlukan sebagai tolak ukur atas keberhasilan

sasaran

strategis

dalam

mencapai

tujuan.

Pengadilan Negeri Bogor telah menetapkan Indikator Kinerja Utama

berdasarkan

SK.

Panitera/Sekretaris

dapat

dilihat

sebagai berikut :

KINERJA UTAMA Meningkatnya penyelesaian perkara

INDIKATOR KINERJA a. Persentase mediasi yang diselesaikan b. Persentase mediasi yang menjadi akta perdamaian c. Persentase sisa perkara yang diselesaikan: - Perdata - Pidana d. Persentase perkara yang diselesaikan: - Perdata - Pidana

Peningkatan aksepbilitas putusan Hakim

e. Persentase perkara yang diselesaikan dalam jangka waktu maksimal 6 bulan f. Persentase perkara yang diselesaikan dalam jangka waktu lebih dari 6 bulan Persentase perkara yang tidak mengajukan upaya hukum: - Banding - Kasasi - Peninjauan Kembali

Peningkatan efektifitas pengelolaan penyelesaian perkara

Peningkatan aksesibilitas masyarakat terhadap peradilan (acces to justice)

a. Persentase berkas yang diajukan kasasi dan PK yang disampaikan secara lengkap b. Persentase berkas yang diregister dan siap didistribusikan ke Majelis c. Persentase penyampaian pemberitahuan relaas putusan tepat waktu, tempat dan para pihak d. Prosentase penyitaan tepat waktu dan tempat e. Ratio Majelis Hakim terhadap perkara a. Persentase perkara prodeo yang diselesaikan b. Persentase perkara yang dapat diselesaikan dengan cara zetting plaat c. Persentase (amar) putusan perkara (yang menarik perhatian masyarakat) yang dapat diakses secara on line dalam waktu maksimal 1 hari kerja sejak diputus.

12


Meningkatnya kepatuhan terhadap putusan pengadilan.

Persentase permohonan eksekusi atas putusan perkara perdata yang berkekuatan hukum tetap yang ditindaklanjuti

Meningkatnya kualitas pengawasan

a. Persentase pengaduan masyarakat yang ditindaklanjuti b. Persentase temuan hasil pemeriksaan eksternal ditindaklanjuti.

yang

E. Penetapan Kinerja Tahun 2012

Penetapan kinerja pada dasarnya adalah pernyataan komitmen yang mempresentasikan tekad dan janji untuk mencapai kinerja yang jelas dan terukur dalam rentang waktu satu tahun tertentu dengan mempertimbangkan sumber daya yang dikelola. Tujuan khusus penetapan kinerja antara lain adalah untuk meningkatkan akuntabilitas, transparansi dan kinerja sebagai wujud nyata komitmen, sebagai dasar penilaian keberhasilan/kegagalan pencapaian tujuan dan sasaran Pengadilan Negeri Bogor, menciptakan tolok ukur kinerja sebagai dasar evaluasi kinerja. Penetapan Kinerja Tahun 2012 Pengadilan Negeri Bogor , sebagai berikut:

NO

KINERJA UTAMA

INDIKATOR KINERJA

TARGET

13


1.

2.

Meningkatnya penyelesaian perkara

Peningkatan aksepbilitas putusan Hakim

a. Persentase mediasi yang diselesaikan. b. Persentase mediasi yang menjadi akta perdamaian c. Persentase sisa perkara yang diselesaikan d. Persentase perkara yang diselesaikan e. Persentase perkara yang diselesaikan dalam jangka waktu maksimal 6 bulan f. Persentase perkara yang diselesaikan dalam jangka waktu lebih dari 6 bulan Persentase perkara yang tidak mengajukan upaya hukum:

100% 100% 100% 100%

100% 0%

- Banding

90%

- Kasasi - Peninjauan Kembali 3.

4.


Peningkatan aksesibilitas masyarakat terhadap peradilan (acces to justice)

a. Persentase berkas yang diajukan kasasi dan PK yang disampaikan secara lengkap b. Persentase berkas yang diregister dan siap didistribusikan ke Majelis c. Persentase penyampaian pemberitahuan relaas putusan tepat waktu, tempat dan para pihak. d. Prosentase penyitaan tepat waktu dan tempat e. Ratio Majelis Hakim terhadap perkara a. Persentase perkara prodeo yang diselesaikan b. Persentase perkara yang dapat diselesaikan dengan cara zetting plaat c. Persentase (amar) putusan perkara (yang menarik perhatian masyarakat) yang dapat diakses secara on line dalam waktu maksimal 1 hari kerja sejak diputus.

100% 100% 100%

100% 100% 100% 100%

100%

14


5.



100%

6.


a. Persentase pengaduan 100% masyarakat yang ditindaklanjuti b. Persentase temuan hasil 100% pemeriksaan eksternal yang ditindaklanjuti.

F. PROGRAM DAN KEGIATAN Enam

sasaran strategis tersebut merupakan arahan bagi

Pengadilan Negeri Bogor untuk mewujudkan visi dan misi yang telah ditetapkan dan membuat rincian Program dan Kegiatan Pokok yang akan dilaksanakan sebagai berikut : a. Program Peningkatan Manajemen Peradilan Umum Program

Peningkatan

Manajemen

Peradilan

Umum

merupakan program untuik mencapai sasaran strategis dalam hal penyelesaian perkara, tertib administrasi perkara, dan aksesbilitas masyarakat terhadap peradilan. Kegiatan Pokok yang dilaksanakan Pengadilan Negeri Bogor dalam pelaksanaan Program Peningkatan Manajemen Peradilan Umum adalah : 1. Penyelesaian Perkara Pidana dan Perdata 2. Penyelesaian Sisa Perkara Pidana dan Perdata

15


3. Penelitian berkas perkara banding disampaikan secara lengkap dan tepat waktu 4. Register dan pendistribusian berkas perkara ke Majelis yang tepat waktu 5. Publikasi dan transparasi proses penyelesaian dan putusan perkara

b. Program Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya Mahkamah Agung Program Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya Mahkamah Agung dibuat untuk mencapai sasaran strategis menciptakan sumber daya manusia yang berkualitas dan mencapai pengawasan yang berkualitas. Kegiatan pokok yang dilaksanakan dalam program ini adalah : 1. Pelaksanaan diklat teknis yudisial dan non yudisial 2. Tindak lanjut pengaduan yang masuk 3. Tindak lanjut temuan yang masuk dari tim pemeriksa

c. Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur Mahkamah Agung 16


Program Peningkatan Sarana dan Prasarana

Aparatur

Mahkamah Agung bertujuan untuk mencapai sasaran strategis dalam penyediaan sarana dan prasarana. Kegiatan pokok program ini adalah pengadaan sarana dan prasarana di lingkungan peradilan tingkat banding dan tingkat pertama.

G. ARAH KEBIJAKAN DAN STRATEGI PENGADILAN NEGERI BOGOR Dalam rangka mewujudkan visi dan misi, tujuan dan sasaran yang ditetapkan, Pengadilan Negeri Bogor menetapkan arah dan kebijakan dan strategi sebagai berikut : 1. Peningkatan kinerja. Peningkatan

kinerja

sangat

menentukan

dalam

meningkatkan sistem manajemen perkara yang akuntabel dan transparan sehingga masyarakat pencari keadilan dapat memperoleh kepastian hukum. Kinerja sangat mempengaruhi tinggi perkara,

proses

rendahnya angka penyelesaian

peradilan

yang

cepat,

sederhana,

transparan dan akuntabel. Peningkatan kinerja bertujuan untuk meningkatkan integritas sumber daya aparatur peradilan. 17


Hal-hal yang perlu diperhatikan untuk mendukung kebijakan dan strategi peningkatan kinerja :  Sistem karir merupakan perbaikan dalam mekanisme promosi dan mutasi sesuai dengan kompetensi  Pengawasan eksternal dan internal. Hal ini disebutkan untuk menjamin berjalannya proses penegakan hukum yang

akuntabel,

dan

memenuhi

rasa

keadilan

masyarakat.  Menguasai Standar Operasional Pekerjaan (SOP) sesuai bidangnya  Disamping itu, perlu adanya dukungan sarana dan prasarana dan teknologi informasi yang memadai untuk meningkatkan kinerja. 2.

Peningkatan kualitas pelayanan publik. Dalam upaya untuk meningkatkan kualitas pelayanan publik, diperlukan kebijakan yang memperhatikan hal-hal sebagai berikut :  Memiliki mengatur

standar

pelayanan

dengan

jelas

bagi

pencari

hak

dan

keadilan kewajiban

penyelenggaraan pelayanan maupun penerima layanan.  Memiliki mekanisme penanganan pengaduan  Meningkatkan sarana prasarana dan teknologi informasi untuk pelayanan publik 18


Rencana strategis Pengadilan Negeri Bogor tahun 2010-2014 diarahkan untuk merespon berbagai tantangan dan peluang sesuai dengan tuntutan perubahan lingkungan strategis, baik yang bersifat internal maupun yang bersifat eksternal. Renstra ini

merupakan

upaya

untuk

menggambarkan

peta

permasalahan, titik-titik lemah, peluang tantangan, program yang ditetapakan, dan strategis yang akan dijalankan selama kurun waktu lima tahun, serta output yang ingin dihasilkan dan out come yang diharapkan.

Rencana stretegis Pengadilan Negeri Bogor harus terus disempurnakan dari waktu kewaktu. Dengan demikian renstra ini bersifat terbuka dari kemungkinan perubahan. Melalui renstra ini diharapkan dapat membantu pelaksana pengelola kegiatan dalam melakukan pengukuran tingkat keberhasilan terhadap kegiatan yang dikelola. Dengan Renstra ini pula, diharapkan unit-unit kerja dilingkungan Pengadilan Negeri Bogor memiliki pedoman yang dapat dijadikan penuntun bagi pencapaian arah, tujuan dan sasaran program selama lima tahun yaitu 2010-2014, sehingga visi dan misi Pengadilan Negeri Bogor dapat terwujud dengan baik.

19


BAB III. AKUNTABILITAS KINERJA A. Pengukuran Kinerja. Akuntabilitas Kinerja adalah gambaran mengenai tingkat

pencapaian

pelaksanaan

suatu

kegiatan/program/kebijakan dalam mewujudkan sasaran, tujuan, misi dan visi organisasi yang tertuang dalam perumusan Pengukuran

perencanaan Kinerja

strategis

adalah

proses

suatu

organisasi.

sistematis

dan

berkesinambungan untuk menilai keberhasilan/kegagalan pelaksanaan kegiatan sesuai dengan program, kebijakan, untuk mencapai sasaran dan tujuan yang telah ditetapkan dalam mewujudkan visi dan misi organisasi. Pengukuran 20


kinerja merupakan suatu metode untuk menilai kemajuan yang telah dicapai dibandingkan dengan sasaran dan tujuan yang telah ditetapkan. Pengukuran kinerja tidak dimaksudkan sebagai mekanisme untuk memberikan reward/punishment, melainkan sebagai alat komunikasi dan alat manajemen untuk memperbaiki kinerja organisasi. Pengukuran tingkat capaian kinerja Pengadilan Negeri Bogor tahun 2012, dilakukan dengan cara membandingkan antara target pencapaian indikator kinerja yang telah ditetapkan dengan realisasinya, sehingga terlihat apakah sasaran yang telah ditetapkan tercapai atau tidak. Secara umum terdapat beberapa keberhasilan pencapaian target kinerja, namun demikian terdapat juga beberapa target yang belum tercapai dalam tahun 2012 ini. Rincian tingkat capaian kinerja masing‐masing indikator kinerja tersebut diuraikan dalam tabel dibawah ini.

NO

SASARAN

INDIKATOR KINERJA

TARGET

1.

Meningkatnya

a. Persentase

100%

50%

100%

15%

100%

100%

penyelesaian

mediasi

REALISASI

CAPAIAN (%)

50%

yang diselesaikan.

perkara b. Persentase yang

mediasi

menjadi

15%

akta

perdamaian c. Persentase sisa perkara

100%

yang diselesaikan

21


d. Persentase

perkara

93%

100%

93%

100%

86%

86%

100%

14%

14%

yang diselesaikan e. Persentase

perkara

yang diselesaikan dalam jangka waktu maksimal 6 bulan f.

Persentase

perkara

yang diselesaikan dalam jangka waktu lebih dari 6 bulan 2.

Peningkatan

Persentase

aksepbilitas

tidak

putusan Hakim

hukum:

perkara

mengajukan

yang upaya 100%

- Banding

3.

Peningkatan

- 35%

- 35%

- 10%

- 10%

- 5%

- 5%

- Kasasi

100%

- Peninjauan Kembali

100%

a. Persentase berkas yang

100%

100%

100%

100%

100%

100%

100%

75%

100%

100%

efektifitas

diajukan kasasi dan PK

pengelolaan

yang

penyelesaian

secara lengkap

100%

disampaikan

perkara b. Persentase berkas yang diregister

dan

didistribusikan

100%

siap ke

Majelis c. Persentase

100%

penyampaian pemberitahuan

relaas

putusan

waktu,

tepat

tempat dan para pihak. d. Prosentase

penyitaan

75%

tepat waktu dan tempat e. Ratio

Majelis

Hakim

100%

22


terhadap perkara 4.

a. Persentase

Peningkatan aksesibilitas

100%

100%

100%

-

-

-

yang

diselesaikan

masyarakat

b. Persentase perkara yang

terhadap

dapat

peradilan (acces

perkara

prodeo

to

justice)

dengan

diselesaikan cara

zetting

plaat c. Persentase

(amar)

100%

90%

90%

putusan perkara (yang menarik

perhatian

masyarakat) yang dapat diakses secara on line dalam waktu maksimal 1 hari kerja sejak diputus. 5.



100%

6.


a. Persentase pengaduan masyarakat yang ditindaklanjuti b. Persentase temuan hasil pemeriksaan eksternal yang ditindaklanjuti.

100%

100%

100%

100%

90%

90%

90%

90%

B. ANALISIS AKUNTABILITAS KINERJA Pengukuran kinerja Pengadilan Negeri Bogor Tahun 2012 mengacu pada indikator kinerja utama sebagaimana tertuang pada tabel di atas, untuk mencapai sasaran yang telah ditetapkan. Pada akhir tahun 2012, Pengadilan Negeri Bogor telah melaksanakan seluruh kegiatan yang menjadi tanggung jawabnya. Adapun hasil capaian kinerja sesuai sasaran yang ditetapkan, diuraikan sebagai berikut : 23


1. SASARAN MENINGKATNYA PENYELESAIAN PERKARA Pencapaian sasaran Penyelesaian Perkara pada tahun 2012 sebagai berikut :

NO

1.

SASARAN

Meningkatnya penyelesaian perkara

INDIKATOR KINERJA

a. Persentase mediasi yang diselesaikan. b. Persentase mediasi yang menjadi akta perdamaian c. Persentase perkara diselesaikan

TARGET

REALISASI CAPAIAN (%)

100%

50%

50%

100%

15%

15%

100%

sisa yang

100%

100%

d. Persentase perkara yang diselesaikan

100%

93%

e. Persentase perkara yang diselesaikan dalam jangka waktu maksimal 6 bulan

100%

86%

86%

f. Persentase perkara yang diselesaikan dalam jangka waktu lebih dari 6 bulan

100%

14%

14%

93%

a. Persentase mediasi yang diselesaikan. Ukuran capaian indikator kinerja Persentase mediasi yang diselesaikan adalah perbandingan antara perkara yang masuk dengan perkara yang diproses secara mediasi.

24


Persentase mediasi yang diselesaikan pada tahun 2012 ditargetkan 100% dari jumlah perkara perdata yang masuk sebanyak 151 (seratus lima puluh satu) perkara, sedangkan yang dapat diselesiakan melalui mediasi sebanyak 6 (enam) perkara (4%). Hal ini dikarenakan perkara perdata yang masuk hanya sebagian kecil yang dapat diselesaikan secara mediasi. Adapun hal-hal yang membuat mediasi tidak tercapai, sebagai berikut: 1. Salah satu pihak tidak menginginkan perdamaian 2. Salah satu pihak ada yang tidak hadir meski sudah dipanggil secara patut 3. Putusan dengan verstek

Sebagai

perbandingan

capai

akuntabilitas

kinerja

persentase mediasi yang diselesaikan, adalah sebagai berikut: No

Tahun

perkara

%

1.

2010

2,

2011

71

50%

3.

2012

82

50%

Berdasarkan data pada tabel tersebut di atas adanya peningkatan akuntabilitas kinerja dari tahun ketahun.

25


b. Persentase mediasi yang menjadi akta perdamaian. Ukuran capaian indikator kinerja persentase mediasi yang menjadi akta perdamaian adalah perbadingan antara perkara yang dimediasi dengan perkara yg selesai dengan akta perdamaian. Persentase mediasi yang menjadi akta perdamaian pada tahun 2012 di targetkan 100% dari jumlah mediasi yang menjadi akta perdamaian sebanyak 6 (enam) perkara

c. Persentase sisa perkara yang diselesaikan Ukuran capaian indikator kinerja Persentase Sisa Perkara yang diselesaikan adalah Perbandingan sisa perkara yang diselesaikan dengan sisa perkara yang harus diselesaikan. Persentase sisa perkara Pidana dan perkara Perdata, yang masing‐masing ditargetkan selesai 100 % pada tahun 2012, ternyata dapat tercapai

100 %. Hal ini

berarti bahwa sisa perkara pada tahun 2011, yaitu Pidana sejumlah 45 (empat puluh lima) perkara dan Perdata sejumlah 70 (tujuh puluh) perkara, seluruhnya dapat diselesaikan di tahun 2012. Penyelesaian sisa perkara pada tahun 2012 yang mencapai target sebesar 100 % menunjukan bahwa sistem kerja yang berlaku di lingkungan Pengadilan 26


Negeri Bogor telah berjalan dengan baik dan lancar sehingga tidak ada sisa perkara tahun sebelumnya yang tidak selesai ditahun berikutnya. Adapun sebagai perbandingan persentase sisa perkara yang diselesaikan, sebagai berikut: No

Perkara

2010

2011

2012

1.

Pidana

100%

100%

100%

2.

Perdata

100%

100%

100%

Penyelesaian sisa perkara pada tahun 2010 sebanyak 100% perkara dibandingkan dengan sisa perkara yang diselesaikan pada tahun 2011 sebanyak 100% perkara adanya

peningkatan

sebesar

100%

Sedang

penyelesaian sisa perkara tahun 2011 dibandingkan dengan penyelesaian perkara pada tahun 2012 ada peningkatan sebesar 100%, ini menunjukkan bahwa adanya peningkatan kinerja pada presentase sisa perkara yang diselesaikan. d. Persentase perkara yang diselesaikan. Persentase perkara Pidana yang diselesaikan tahun 2012 adalah sebesar 100%, yaitu perbandingan perkara yang diminutasi sebesar 462 perkara dengan perkara yang diregister sebesar 404 perkara.

27


Persentase perkara Pidana yang diselesaikan pada tahun 2012 ditargetkan 100%, dari total keseluruhan perkara yang masuk ternyata realisasinya tercapai 93%. Hal ini dikarenakan pada tahun 2012 banyak perkara pidana yang masuk dibulan Desember sehingga tidak memungkinkan untuk diselesaikan pada tahun 2012. Hal tersebut menyebabkan adanya sisa perkara yang harus diselesaikan ditahun berikutnya. Berikut tabel mengenai keadaan perkara pidana tahun 2012.

Keadaan Perkara Pidana Di Pengadilan Negeri Bogor Tahun 2012 No

Bulan

Masuk

Putus

Sisa akhir

1.

Januari

47

30

60

2.

Pebruari 40

40

62

3.

Maret

46

46

26

28


4.

April

30

23

49

5.

Mei

25

22

52

6.

Juni

46

41

57

7.

Juli

37

41

53

8.

Agsts

42

33

62

9.

Sept

19

25

56

10. Okt

42

47

51

11. Nov

28

36

43

12. Des

22

22

43

404

406

43

Jumlah

Adapun sebagai perbandingan persentase perkara pidana yang diselesaikan, sebagai berikut: 2010 No 1.

Perkara Pidana

2011

2012

Masuk putus

Masuk putus Masuk putus

448

413

459

448

404

406

29


Perkara

pidana

yang

masuk

pada

tahun

2010

sebanyak 404 perkara dan diselesaikan sebanyak 459 perkara 91% dibandingkan dengan perkara pidana yang masuk pada tahun 2011 sebanyak 413 perkara dan diselesaikan sebanyak 448 perkara 93% berarti adanya peningkatan penyelesaian perkara pidana sebesar 2% Sedang penyelesaian perkara pidana tahun 2011 dibandingkan dengan penyelesaian perkara pada tahun 2012 ada peningkatan sebesar 10%, ini menunjukkan bahwa adanya peningkatan akuntabilitas kinerja

pada

persentase

sisa

perkara

yang

diselesaikan. e. Persentase Perkara Yang Diselesaikan Dalam Jangka Waktu Maksimal 6 (enam) Bulan Berdasarkan data pada Pengadilan Negeri Bogor terhadap perkara pidana yang masuk pada tahun 2012 berjumlah 404 perkara dengan sisa perkara tahun 2011 berjumlah 45 perkara sedangkan perkara yang putus sampai dengan akhir tahun 2012 berjumlah 406 perkara, maka persentase perkara pidana yang dapat diselesaikan dalam jangka waktu maksimal

6

(enam)

bulan

berjumlah

86%,

hal

ini

dikarenakan adanya perkara yang masuk pada akhir tahun sehingga untuk penyelesaiannya menjadi sisa perkara yang harus diselesaikan pada tahun 2013, sedangkan untuk perkara perdata yang masuk pada tahun 2012 berjumlah 30


154 perkara dengan sisa perkara tahun 2011 berjumlah 70 perkara sedangkan perkara yang putus sampai dengan akhir tahun 2012 berjumlah 151 perkara, maka persentase perkara pidana yang dapat diselesaikan dalam jangka waktu maksimal

6

(enam)

bulan

berjumlah

86%,

hal

ini

dikarenakan adanya perkara yang masuk pada akhir tahun sehingga untuk penyelesaiannya menjadi sisa perkara yang harus diselesaikan pada tahun 2013. f. Presentase Perkara Yang Diselesaikan Dalam Jangka Waktu Lebih Dari 6 Bulan Bahwa berdasarkan data pada Pengadilan Negeri Bogor terhadap perkara pidana yang masuk pada tahun 2012 berjumlah 404 perkara dengan sisa perkara tahun 2011 berjumlah 45 perkara sedangkan perkara yang putus sampai dengan akhir tahun 2012 berjumlah 406 perkara, maka persentase perkara pidana yang dapat diselesaikan dalam jangka waktu lebih dari 6 (enam) bulan berjumlah 14%, hal ini dikarenakan adanya perkara yang masuk pada akhir tahun sehingga untuk penyelesaiannya menjadi sisa perkara

yang

harus

diselesaikan

pada

tahun

2013,

sedangkan untuk perkara perdata yang masuk pada tahun 2012 berjumlah 154 perkara dengan sisa perkara tahun 2011 berjumlah 70 perkara sedangkan perkara yang putus sampai dengan akhir tahun 2012 berjumlah 151 perkara, maka persentase perkara pidana yang dapat diselesaikan 31


dalam jangka waktu lebih dari 6 (enam) bulan berjumlah 14%, hal ini dikarenakan adanya perkara yang masuk pada akhir tahun sehingga untuk penyelesaiannya menjadi sisa perkara yang harus diselesaikan pada tahun 2013.

2. PENINGKATAN AKSEPBILITAS PUTUSAN HAKIM Pencapaian

sasaran

Peningkatan

Aksepbilitas

Putusan

Hakim pada tahun 2012 sebagai berikut :

NO

SASARAN

INDIKATOR KINERJA

2.

Peningkatan

Persentase

aksepbilitas

tidak

putusan Hakim

hukum:

perkara

mengajukan

TARGET

REALISASI

CAPAIAN (%)

yang upaya 100%

- Banding 100% - Kasasi

35%

35%

10%

10%

5%

5%

100% - Peninjauan Kembali

Bahwa berdasarkan data pada table diatas dapat dijabarkan untuk perkara yang mengajukan upaya hukum terhadap perkara

Pidana

sesuai

dengan

perkara

yang

masuk

berjumlah 404 perkara dan yang telah diputus berjumlah 406 dengan penyelesaian sisa perkara 2011 berjumlah 45 perkara, dari jumlah perkara yang telah diputus perkara yang 32


diajukan Banding sebanyak 20 perkara (35%), Kasasi sebanyak 11 perkara (10%) dan PK sebanyak 5 perkara (5%). Bahwa dari keterangan data tersebut dapat dijelaskan jumlah perkara yang masuk masih ada Terdakwa maupun Jaksa Penuntut Umum yang masih belum puas terhadap hasil putusan Pengadilan dilihat dari data tahun 2011 yang mengajukan Banding sebanyak 11 perkara, Kasasi 17 perkara dan PK 3 perkara, maka terjadi penurunan terhadap aksepbilitas putusan hakim pada Pengadilan Negeri Bogor. 3. PENINGKATAN

EFEKTIFITAS

PENGELOLAAN

PENYELESAIAN PERKARA

NO

SASARAN

3.


INDIKATOR KINERJA

TARGET

a. Persentase berkas yang

REALISASI

100%

100%

100%

100%

100%

100%

100%

75%

CAPAIAN (%)

100%

diajukan kasasi dan PK yang

disampaikan

secara lengkap b. Persentase berkas yang diregister

dan

didistribusikan

100%

siap ke

Majelis c. Persentase

100%

penyampaian pemberitahuan

relaas

putusan

waktu,

tepat

tempat dan para pihak. d. Prosentase

penyitaan

75%

tepat waktu dan tempat

33


e. Ratio

Majelis

Hakim

100%

100%

100%

terhadap perkara

a. Presentase berkas yang diajukan Kasasi dan PK yang disampaikan secara lengkap Bahwa semua berkas yang diajukan oleh Pengadilan Negeri Bogor ke Mahkamah untuk perkara Kasasi dan PK selalu disampaikan secara lengkap sehingga tidak pernah ada berkas yang dikembalikan lagi pada Pengadilan Negeri Bogor dengan catatan tidak lengkap, sehingga pencapaiannya adalah 100% untuk berkas yang diajukan Kasasi dan PK yang disampaikan secara lengkap. b. Persentase berkas yang deregister dan siap didistribusikan ke Majelis Hakim Bahwa dari semua berkas yang diterima di bagian Kepaniteraan Pengadilan Negeri Bogor baik perkara Pidana maupun perkara Perdata telah deregister dengan baik dengan menggunakan CTS (case tracking system) maupun secara manual dalam buku Register yang telah disediakan

untuk

perkara-perkara

tersebut

baik

di

Kepaniteraan Perdata maupun Pidana, sehingga setiap berkas perkara yang masuk dan telah didistribusikan kepada Majelis Hakim dan sudah deregister berjumlah 100%. 34


c. Presentase penyampaian pemberitahuan relaas putusan tepat waktu, tempat dan para pihak Berdasarkan data tahun 2012 perkara yang telah diputus adalah untuk perkara perdata berjumlah 154 dan berhasil diputus berjumlah 151 dan dari semua perkara yang telah diputus telah diberitahukan kepada para pihak secara tepat waktu

sesuai

dengan

tempat

tujuannya,

sehingga

pencapaiannya adalah 100%. d. Prosentase penyitaan tepat waktu Dari data yang ada pada Pengadilan Negeri Bogor mengenai penyitaan baik dari perkara pidana maupun perdata pencapaiannya hanya 75%, hal ini dikarenakan beberapa hal, misalnya dalam perkara pidana adanya kekurangan berkas yang harus dipenuhi oleh penyidik untuk terkabulnya permohonan penyitaan tersebut, adapun untuk perkara perdata dikarenakan kurang akuratnya data yang diberikan oleh para pihak mengenai lokasi objek yang akan dilakukan sita oleh Jurusita Pengadilan Negeri Bogor sehingga

pencapaiannya

pun

tidak

maksimal

dan

terkadang kurang tepat waktu. e. Ratio Majelis Hakim terhadap perkara Bahwa jumlah Hakim pada Pengadilan Negeri Bogor berjumlah 11 orang yang terdiri dari 5 Majelis Hakim, dari 35


jumlah tersebut dibandingkan dengan perkara yang masuk dan deregister pada Pengadilan tidak menjadikan over load beban kerja Hakim untuk memeriksa, menyelesaikan dan

memutuskan

perkara

tersebut

sesuai

dengan

schedulle yang telah ditentukan, sehingga pencapaian ratio Majelis Hakim terhadap perkara adalah 100%. 4. PENINGKATAN

AKSESBILITAS

MASYARAKAT

TERHADAP PERADILAN (ACCES TO JUSTICE)

NO

SASARAN

INDIKATOR KINERJA

4.

Peningkatan

a. Persentase

aksesibilitas

prodeo

masyarakat

diselesaikan

terhadap

(acces justice)

perkara

REALISASI

CAPAIAN (%)

100%

100%

100%

-

-

-

yang

b. Persentase

peradilan

TARGET

perkara

yang dapat diselesaikan to

dengan

cara

zetting

plaat c. Persentase

(amar)

100%

90%

90%

putusan perkara (yang menarik

perhatian

masyarakat) yang dapat diakses secara on line dalam waktu maksimal 1 hari kerja sejak diputus.

a. Presentase perkara prodeo yang diselesaikan Bahwa pada tahun 2012 Pengadilan Negeri Bogor mempunyai jumlah perkara Prodeo sebesar

perkara, 36


dari kesemua perkara dapat diselesaikan semua dengan pencapaian 100%, hal ini dikarenakan bahwa Pengadilan Negeri Bogor tidak boleh menolak perkara perkara yang masuk meskipun orang tersebut mampu secara financial maupun

tidak,

dan

sesuai

dengan

Tupoksi

yang

diamanatkan oleh Mahakamah Agung adalah sebagai kawal depan.

b. Presentase perkara yang dapat diselesaikan dengan cara setting plaat Sehubungan dengan wilayah hukum Pengadilan Negeri Bogor tidak terlalu jauh yaitu dengan radius yang paling terjauh adalah berjarak 15 KM, maka Pengadilan Negeri Bogor tidak memiliki Zetting Plaat, sehingga semua perkara dalam wilayah hukum Pengadilan Negeri Bogor disidangkan di Kantor Pengadilan Negeri Bogor. c. Presentase

(amar)

putusan

perkara

(yang

menarik

perhatian masyarakat) yang dapat di akses secara on line dalam waktu maksimal 1 (satu) hari kerja sejak diputus Bahwa Pengadilan Negeri Bogor telah memiliki portal informasi dengan alamat www.pn-bogor.go.id, sehingga setiap hal-hal yang penting dan juga tidak terlepas mengenai putusan yang menarik perhatian masyarakat 37


selalu di up date, sehingga agar masyarakat khususnya warga kota Bogor dapat mengakses secara langsung, sehingga pencapaiannya adalah 100% untuk akses hasil putusan yang menarik perhatian

5. MENINGKATNYA KEPATUHAN TERHADAP PUTUSAN PENGADILAN

NO

SASARAN

INDIKATOR KINERJA

TARGET

REALISASI

5.



100%

90%

CAPAIAN (%)

90%

Berdasarkan data permohonan eksekusi yang masuk pada Pengadilan Negeri Bogor berjumlah

, bahwa dari semua

permohonan tersebut tidak semua ditindak lanjuti, hal ini disebabkan karena para pihak tidak secara langsung 38


mengajukan

permohonan

eksekusi

terhadap

perkara

tersebut, sehingga pencapaiannya adalah 90%. 6. MENINGKATNYA KUALITAS PENGAWASAN

NO

SASARAN

INDIKATOR KINERJA

TARGET

6.


a.

100%

100%

100%

100%

90%

90%

Persentase pengaduan masyarakat yang ditindaklanjuti b. Persentase temuan hasil pemeriksaan eksternal yang ditindaklanjuti.

REALISASI

CAPAIAN (%)

Bahwa berdasarkan hasil dari pengaduan masyarakat yang ditindak lanjuti oleh Pengadilan Negeri Bogor telah ditindak lanjuti semua, sehingga pencapaiannya adalah 100%, begitu juga presentase hasil temuan pemeriksaan eksternal yang ditindaklanjuti, telah dilaksanakan akan tetapi belum terealisir semuaang masih dalam proses, anatara lain penghapusana BMN dan proses TGR ysehingga pencapaiannya adalah 90%

BAB IV PENUTUP 39


A. KESIMPULAN

Secara umum dapat disimpulkan bahwa 13 (tiga belas) sasaran stratejik Pengadilan Negeri Bogor yang telah ditetapkan dalam Rencana Kinerja Tahun 2012 telah dapat dipenuhi oleh Pengadilan Negeri Bogor. Pencapaian seluruh sasaran tersebut menunjukkan adanya komitmen dari seluruh jajaran Pengadilan Negeri Bogor untuk berkontribusi pelayanan

nyata hukum

dan

berperan

secara

serta

nasional.

dalam

program

Keberhasilan

dan

ketidakberhasilan capaian kinerja sasaran merupakan proses pembelajaran dalam rangka mewujudkan akuntabilitas kinerja instansi pemerintah yang perlu dicermati guna peningkatan kinerja di masa mendatang. Hal tersebut dapat dilakukan dengan

melaksanakan

program

secara

optimal

melalui

pendekatan efisiensi dana yang tersedia dan perencanaan yang baik. Laporan Akuntabilitas Kinerja Pengadilan Negeri Bogor tahun 2012 diharapkan dapat memberikan gambaran tentang berbagai capaian kinerja yang telah dilakukan oleh Pengadilan Negeri Bogor serta sebagai wujud tranparansi dan akuntabilitas

40


Pengadilan Negeri Bogor dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsinya serta kewajiban yang diembannya. Sebagai salah satu pelaksana Kekuasaan Kehakiman, Pengadilan Negeri Bogor telah berupaya untuk mewujudkan Pengadilan yang bersih dan berwibawa dalam tahun kedua periode 2010-2014, sebagai pondasi dasar untuk melanjutkan pencapaian tujuan dan visi pada pada tahun-tahun berikutnya. Namun disadari juga bahwa upaya tersebut belum seluruhnya mencapai hasil yang maksimal, namun kami dapat memastikan apa yang dilakukan telah diusahakan semaksimal mungkin berjalan pada alur dan jalur yang benar, sesuai dengan ketentuan dan peraturan perundangan yang berlaku. Upaya berkelanjutan tetap akan dilakukan dalam rangka terpenuhi dan terujudnya pelaksanaan tugas dan fungsi Peradilan Umum sebagaimana diharapkan. Permasalahan-permasalahan yang timbul ditahun 2012 seperti

keterlambatan

pelaksanaan

kegiatan,

kualitas

dan

kuantitas SDM, keterbatasan prasarana dan sarana akan diantisipasi di tahun 2012 dengan mengontrol pelaksanaan kegiatan sesuai dengan skedul yang direncanakan, mengirim SDM untuk mengikuti pelatihan sertifikasi keahlian pengadaan barang/jasa pemerintah dan membuat unit layanan pengadaan barang/jasa untuk satker Pengadilan Negeri Bogor.

41


Menyadari sifat ephemiral (keterbatasan dalam berbagai hal), kami yakin laporan ini sangat jauh dari kesempurnaan dalam penyajian prinsip tranparansi dan akuntabilitas seperti yang diharapkan, namun harapan kami semoga masyarakat atau pihak yang berkepentingan bisa mendapat gambaran tentang hasil yang telah dicapai oleh Pengadilan Negeri Bogor

dalam

melakukan berbagai kegiatan baik yang berkaitan dengan tugas dalam memberikan pelayanan hukum kepada masyarakat maupun pengelolaan prasarana dan sarana. Mudah-mudahan di masa datang dengan masukan dari masyarakat atau pihak yang berkepentingan terhadap LAKIP ini, penyempurnaan akan terus dilakukan.

B. SARAN-SARAN 1. Untuk lebih meningkatkan keberhasilan fungsi dan tugas pokok Peradilan Umum dimasa mendatang, maka dimohon kiranya Mahkamah Agung RI untuk dapat meningkatkan anggaran DIPA diantaranya anggaran operasinal Kantor, anggaran pemeliharaan sarana dan prasarana Gedung serta anggaran

belanja

modal,

diantaranya

Pengembangan

Pembangunan gedung kantor beserta mebelair dan IT dapat terealisasi dalam DIPA 2014. 42


2. Untuk peningkatan pengetahuan, wawasan dan keterampilan para personil/pegawai Peradilan Umum,

maka dimohonkan

pada Mahkamah Agung RI c.q Pengadilan Tinggi Jawa Barat secara terus-menerus dapat mengadakan pelatihan baik dibidang teknis maunpun non teknis yang lebih khusus pengembangan di bidang Teknologi Informasi. 3. Dimohonkan Mahkamah

pada Agung

Pengadilan RI

untuk

Tinggi dapat

Jawa

Barat

dan

mempertimbangkan

penambahan tenaga pegawai negeri sipil pada Pengadilan Negeri Bogor dengan jumlah SDM PNS saat ini dirasakan tidak seimbang dengan volume perkara dari tahun-ketahun yang terus mengalami peningkatan , dan pada tahun 2012 ini perkara yang masuk untuk perkara Pidana

berjumlah 404

perkara dan Perkara Perdata 1392 Perkara . LAMPIRAN

1. STRUKTUR ORGANISASI 2. INDIKATOR KINERJA UTAMA 3. RENCANA KINERJA TAHUN 2012 4. PENETAPAN KINERJA TAHUN 2012 5. MATRIKS RENCANA STRATEGIS 2010-2014 6. SK TIM PENYUSUN LAKIP 2012 43


44


LAPORAN AKUNTABILITAS KINERJA INSTANSI PEMERINTAH

Recommend Documents