LAPORAN AKUNTABILITAS KINERJA INSTANSI PEMERINTAH
( LAKIP ) PENGADILAN AGAMA KENDAL TAHUN 2011
PENGADILAN AGAMA KENDAL 2012
KATA PENGANTAR
Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) Tahun 2011 ini dibuat untuk mempertanggungjawabkan tugas pokok dan fungsi serta kewenangan Pengadilan Agama Kendal dengan berpedoman pada Instruksi Presiden Nomor 07 Tahun 1999 tentang Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah dan Keputusan Kepala Lembaga Administrasi Negara Nomor 239/IX/6/8/2003 tentang Penyempurnaan Pedoman Penyusunan Pelaporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah. Dalam laporan ini dimuat Rencana Stratejik Pengadilan Agama Kendal Tahun 2010 – 2014 yang meliputi visi, misi, tujuan/sasaran dan program yang diimplementasikan dalam kegiatan-kegiatan. Disamping rencana stratejik, juga dimuat Rencana Kinerja Tahun 2011, Pengukuran Kinerja Kegiatan, Pengukuran Pencapaian Sasaran, Rencana Kinerja Tahunan Tahun 2012, Secara umum, program kerja Pengadilan Agama Kendal yang ditetapkan dalam Rencana Kinerja Tahun 2011 telah dapat dilaksanakan dengan baik dan lancar, meskipun masih banyak dijumpai berbagai kendala dan hambatan. Terlaksananya program kerja tersebut tidak lepas dari adanya koordinasi dan kerjasama yang baik antar bagian maupun dengan unit-unit kerja lain yang terkait. Untuk semua pihak yang telah menjalin kerjasama yang baik itu, kami mengucapkan terima kasih, mudah-mudahan tercatat sebagai amal baik. Akhirnya, semoga Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Tahun 2011 ini dapat menjadi acuan dalam melaksanakan tugas, fungsi dan kewenangan Pengadilan Agama Kendal pada masa mendatang.
IKHTISAR EKSEKUTIF
Untuk meningkatkan pelaksanaan pemerintahan yang lebih berdaya guna, berhasil guna, bersih dan bertanggung jawab dan untuk lebih memantapkan pelaksanaan Akuntabilitas
dan
Kinerja
Instansi
Pemerintah
(AKIP)
sebagai
wujud
pertangungjawaban dalam mencapai misi dan tujuan Instansi Pemerintah, serta dalam rangka mewujudkan Good Governance, maka Pengadilan Agama Kendal setiap akhir tahun menyusun Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP). Dalam upaya untuk mewujudkan hal tersebut, Pengadilan Agama Kendal dengan berpedoman pada Instruksi Presiden Nomor 07 Tahun 1999 tentang Akuntabilitas
Kinerja
Instansi
Pemerintah
dan
Keputusan
Kepala
Lembaga
Administrasi Negara Nomor 239/IX/6/8/2003 tentang Penyempurnaan Pedoman Penyusunan Pelaporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah, menyampaikan LAKIP Tahun 2011. Bahwa pada prinsipnya program kerja Pengadilan Agama Kendal Tahun 2011 telah dapat dilaksanakan dengan lancar sesuai dengan peraturan yang berlaku, meskipun terdapat berbagai kendala. Hal ini disebabkan adanya koordinasi dan kerjasama yang baik antar bagian dan unit-unit kerja terkait serta kedisiplinan para staf terhadap pelaksanaan Rencana Kinerja Tahunan Tahun 2011. Bahwa untuk melaksanakan misi dan mewujudkan visi Pengadilan Agama Kendal, telah ditetapkan 6(enam) tujuan strategis, yaitu: 1. Terselenggaranya peradilan yang sederhana, cepat dan biaya ringan; 2. Meningkatnya kualitas pelayanan perkara; 3. Terwujudnya manajemen kepegawaian yang cepat, akurat serta bebas dari korupsi, kolusi dan nepotisme; 4. Meningkatknya pengelolaan sarana dan prasarana rumah tangga kantor yang tepat berdaya guna dan memadai; 5. Meningkatnya kualitas pengelolaan keuangan yang transparan; 6. meningkatnya kualitas sumber daya manusia serta terselenggaranya pengawasan terhadap jalannya peradilan. Terselenggaranya peradilan yang sederhana, cepat dan biaya ringan ditetapkan 4 (empat) sasaran, yaitu: 1) terdaftarnya perkara gugatan/ permohonan yang diajukan oleh Penggugat/ Pemohon secara
cepat, tertib dan akurat; 2) terwujudnya persidangan
perkara secara sederhana; 3) terbitnya putusan/ penetapan yang cepat, tepat dan akurat. serta dapat dilaksanakan (eksekutabel); dan 4) terlaksananya eksekusi yang memberikan kepastian hukum serta pengayoman kepada masyarakat.
Meningkatnya pelayanan pemberian keterangan, pertimbangan dan nasihat tentang hukum Islam kepada instansi pemerintah, pertolongan pembagian harta peninggalan di luar sengketa, penetapan itsbat rukyat hilal, pembinaan hukum agama, pemberian akta cerai dan salinan putusan/penetapan sasarannya adalah: 1) meningkatkan kualitas pelayanan perkara, menjalin kerja sama dengan istansi pemerintah khususnya yang berkenaan dengan perkembangan hukum Islam; 2) memberikan pertolongan pembagian harta peninggalan di luar perkara (sengketa) kepada masnyarakat yang membutuhkan; dan 3) diterimanya akta cerai oleh bekas suami dan bekas isteri beserta salinan putusan/ penetapan oleh pihak yang berkepentingan dengan tepat waktu. Terwujudnya manajemen kepegawaian yang cepat, akurat dan bebas dari korupsi, kolusi dan nepotisme sasarannya adalah meningkatnya kuantitas dan kualitas pegawai, kesejahteraan pegawai, moralitas pegawai dan meningkatnya sistem administrasi kepegawaian yang terpadu. Meningkatnya pengelolaan sarana-prasarana rumah tangga kantor yang tepat, berdaya guna dan memadai sasarannya adalah meningkatnya tertib administrasi tata persuratan, tertib administrasi barang milik negara, pendayagunaan barang inventarius, perpustakaan dan rumah tangga kantor. Meningkatnya pengelolaan keuangan yang transparan, efektif, efisien dan akuntabel, sasarannya adalah meningkatnya plafon anggaran DIPA serta terealisasinya anggaran DIPA secara tepat waktu beserta ketertiban administrasi keuangannya. Meningkatnya kualitas sumber daya manusia dan pengawasan terhadap jalannya peradilan agar terselenggara dengan seksama dan sewajarnya memiliki sasaran, yaitu tersedianya tenaga fungsional yang kompeten dan profesional pada semua level jabatan dan
terlaksananya
pengawasan
secara
berkala
dan
komprehensif
terhadap
penyelenggaraan jalannya peradilan. Selanjutya untuk mencapai sasaran tersebut ditemui beberapa permasalahan, antara lain:
1. Besarnya perkara yang ditangani dan lambatnya penyelesaian perkara. Sampai akhir bulan Desember tahun 2011 perkara yang ditangani oleh Pengadilan Agama Kendal
cukup tinggi, yaitu 3264 perkara, terdiri dari sisa
perkara akhir bulan Desember tahun 2010 sebanyak 637 perkara dan perkara yang diterima sampai ahir bulan Desember 2011 sebanyak 2.627 perkara. Perkara yang berhasil diselesaikan/diputus oleh Pengadilan Agama Kendal pada tahun 2011
sebanyak 2546 (68 %) sehingga sisa perkara yang belum terselesaikan sampai ahir bulan Desember tahun 2011 sebanyak 718 (22 %). 2.
Terbatasnya sarana peradilan. Sarana dan prasarana Pengadilan Agama Kendal masih belum memenuhi kebutuhan sebagai lembaga peradilan. Sebagai gambaran gedung kantor Pengadilan Agama Kendal sudah tidak memadai. Sebab fasilitas yang dimiliki gedung kantor Pengadilan Agama Kendal saat ini hanya terdiri: ruang sidang I & II, ruang ketua, ruang wakil ketua, ruang hakim, ruang panitera/sekretaris, ruang kepaniteraan. Sedangkan ruang kepala sub bagian kepegawaian, ruang kepala sub bagian umum dan ruang kepala sub bagian keuangan masih campur menjadi satu ruang yang sangat sempit dan untuk perpustakaan belum ada ruangan tersediri.. Disamping hal tersebut, untuk ruang tunggu pengunjung dan juga para Pengacara/Advokat hanya tersedia satu ruangan yang berada diantara ruang sidang I & II. Ruang tunggu khusus bagi para Pengacara/Advokat belum tersedia. Sedangkan volume perkara yang masuk rata-rata setiap bulan 250 perkara. Akan tetapi dengan kondisi sarana prasarana sebagaimana tergambar di atas, untuk memenuhi kebutuhan mediasi sesuai Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 01 Tahun 2008 tentang Prosedur Mediasi Di Pengadilan, Pengadilan Agama Kendal sampai saat ini belum memiliki ruang khusus mediasi, kami mohon untuk Pembangunan Tahap II ini bisa lancar dan tidak ada hambatan suatu apapun.
3.
Penurunan jumlah pegawai dan banyaknya rangkap jabatan. Jumlah pegawai Pengadilan Agama Kendal terus mengalami penurunan, baik dari unsur hakim maupun staf. Hal ini dikarenakan adanya mutasi maupun adanya pegawai yang pensiun. Sebagai perbandingan, pada tahun 2010 jumlah pegawai sebanyak 40 orang, sedangkan akhir tahun 2011 jumlah pegawai turun menjadi 38 orang. Karena jumlah pegawai tidak sebanding dengan beban tugas, maka terjadi perangkapan jabatan, baik di bagian kepaniteraan maupun kesekretariatan. Beberapa program yang mencapai nilai capaian tinggi ada pada program yang
berkaitan dengan tugas-tugas pokok pengadilan, dengan nilai rata-rata capaian antara 90 – 100 % karena sifatnya rutin.
DAFTAR ISI Sampul ............................................................................................................... i Kata Pengantar ................................................................................................... ii Ikhtisar Eksekutif ............................................................................................... iii Daftar Isi ............................................................................................................ vii BAB I
: PENDAHULUAN ........................................................................ 1 A. Latar Belakang ......................................................................... 1 B. Tugas Pokok dan Fungsi ......................................................... 2 C. Sistematika…………………………………………………… 3
BAB II
: RENCANA STRATEJIK ............................................................. 5 A. Rencana Stratejik .................................................................... 5 1. Visi dan Misi ……………………………………………… 5 2. Tujuan dan Sasaran ……………………………………….
6
3. Program Utama dan Kegiatan Pokok ……………………..
9
B. Rencana Kinerja ...................................................................... 10 BAB III : AKUNTABILITAS KINERJA ...................................................... 16 A. Kinerja Pengadilan Agama Kendal Dalam 1 Tahun ................ 16 B. Evaluasi Kinerja ...................................................................... 23 C. Analisis Keberhasilan dan Kegagalan ..................................... 24 D. Hambatan,Permasalahan dan Langkah Pemecahan Masalah... 27 BAB IV : PENUTUP ..................................................................................... 29
BAB I PENDAHULUAN
A. Latar Belakang.
Sebagaimana
diketahui
bahwa
dahulu
kewenangan
organisasi,
administrasi dan finansial Peradilan Agama berada dibawah Departemen Agama, sedangkan kewenangan teknis yudisial berada di bawah Mahkamah Agung RI. Berdasarkan pasal 24 ayat (2) Undang-undang Negara Republik Indonesia Tahun 1945 yang telah diamandemen dikatakan bahwa ” Kekuasaan Kehakiman dilakukan oleh sebuah Mahkamah Agung dan badan peradilan yang berada dibawahnya dalam lingkungan Peradilan Umum, lingkungan Peradilan Agama, lingkungan Peradilan Militer, lingkungan Peradilan Tata Usaha Negara dan oleh Mahkamah Konstitusi ”. Dengan amandemen Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 tersebut, khususnya Bab IX tentang Kekuasaan Kehakiman pasal 24 telah membawa perubahan penting terhadap penyesuaian tersebut, maka lahirlah Undang-undang Nomor : 4 Tahun 2004 jo Undang-undang Nomor : 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman dan Undang-undang Nomor : 5 Tahun 2004 tentang Mahkamah Agung, Berdasarkan pasal 21 ayat (2) Undang-undang Nomor : 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman disebutkan sebagaimana dimaksud ayat (1) untuk masing-masing lingkungan peradilan diatur dalam undang-undang sesuai dengan kekhususan lingkungan peradilan masing-masing. Dengan demikian berdasarkan pasal tersebut,lahirlah apa yang disebut dengan peradilan satu atap. Sebagai realisasi dari pasal tersebut lahirlah Undang-undang Nomor : 51 Tahun 2009 tentang perubahan kedua Undang-undang Nomor : 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara dan Undang-undang Nomor : 50 Tahun 2009 tentang perubahan kedua atas Undang-undang Nomor : 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama. Sebagai lembaga Pemerintah, Pengadilan Agama Kendal merupakan Pengadilan Tingkat Pertama dibawah kekuasaan Mahkamah Agung dan hal ini juga merupakan tanggung jawab untuk melaksanakan tugas dan fungsi yang diamanatkan kepada masyarakat dan rakyat sebagai pemegang kedaulatan tertinggi. Kewajiban tersebut dijabarkan dengan menyiapkan, menyusun dan menyampaikan laporan kinerja secara tertulis, periodik dan melembaga. Pelaporan kinerja dimaksudkan untuk melaporkan capaian kinerja Pengadilan Agama Kendal dalam satu tahun anggaran yang dikaitkan dengan proses
pencapaian tujuan dan sasaran serta menjelaskan keberhasilan dan kegaglan tingkat kinerja yang dicapainya.
B.
Tugas Pokok dan Fungsi 1. Tugas Pokok Tugas pokok Peradilan Agama adalah memeriksa, memutus, mengadili dan menyelesaikan perkara-perkara di tingkat pertama antara orang-orang yang beragama Islam di bidang perkawinan, kewarisan, wasiat, hibah yang dilakukan berdasarkan hukum Islam serta wakaf dan shadaqah, serta ekonomi syariah, sebagaimana diatur dalam Pasal 49 Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 jo. Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 tentang Peradilan Agama yang telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009.
2. Fungsi Untuk melaksanakan tugas pokok tersebut, Pengadilan Agama Kendal mempunyai fungsi sebagai berikut : a. Memberikan pelayanan teknis yustisial dan administrasi kepaniteraan bagi perkara tingkat pertama serta penyitaan dan eksekusi putusan; b. Memberikan pelayanan di bidang administrasi perkara Banding, Kasasi dan Peninjauan Kembali serta administrasi perkara lainnya; c. Memberikan pelayanan administrasi umum kepada semua unsur di lingkungan Pengadilan Agama (administrasi Umum, Kepegawaian dan Keuangan kecuali keuangan perkara); d. Memberikan pelayanan penyelesaian permohonan pertolongan pembagian harta peninggalan di luar sengketa antara orang-orang yang beragama Islam; e. Memberikan keterangan, pertimbangan dan nasehat tentang hukum Islam kepada Instansi pemerintah dan Daerah hukumnya, apabila diminta; f. Melaksanakan tugas-tugas pelayanan lainnya dalam pembinaan hukum Islam seperti Isbat kesaksian
rukyat hilal, pelayanan riset/penelitian,
penyuluhan hukum, memberikan keterangan/ nasehat mengenai perbedaan penentuan arah kiblat dan penentuan waktu sholat .
Dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsi tersebut, Pengadilan Agama Kendal sebagai salah satu badan pelaksana kekuasaan kehakiman, berkewajiban
untuk
meningkatkan
pelaksanaan
tugasnya
agar
lebih
berdayaguna, bersih dan bertanggung jawab (memadukan antara legal justice, sosial justice dan moral justice) dan untuk lebih memantapkan pelaksanaan akuntabilitas kinerja, maka Pengadilan Agama Kendal berkewajiban menyampaikan
Laporan
Akuntabilitas
Kinerja
Instansi
Pemerintah
sebagaimana instruksi Presiden Nomor 7 Tahun 1999 tentang Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah.
B. Sistematika Penyajian. Sistematika penulisan Laporan Akuntabilitas Kinerja Pengadilan Agama Kendal adalah sebagai beikut :
BAB I Pendahuluan
:
menjelaskan
tentang
latar
belakang
penulisan laporan, maksud dan tujuan penulisan laporan, tugas dan fungsi, serta sistematika penulisan laporan.
BAB II Rencana Stratejik
:
menjelaskan mengenai rencana stratejik dari rencana kinerja. Pada bab ini akan disampaikan tujuan, sasaran, strategi,. Program dan kegiatan serta indikator kinerja yang akan dilaksanakan dalam rangka
pencapaian
visi
dan
misi
Pengadilan Agama Kendal tahun 2011.
BAB III Akuntabilitas Kinerja
:
menguraikan hasil pengukuran kinerja, evaluasi
dan
kinerja,
analisis
akuntabilitas
termasuk
didalamnya
menguraikan
secara
sistematis
keberhasilan
dan
kegagalan,
hambatan/kendala dan permaslahan yang dihadapi
serta
langkah-langkah
antisipatif yang akan diambil.
BAB IV Penutup
:
mengemukakan tujuan secara umum tentang keberhasilan dan kegagalan, permasalahan dan kendala utama dan juga didalamnya termasuk kesimpulan serta juga saran.
BAB II RENCANA STRATEJIK
A.
Rencana Stratejik 1. Visi dan Misi Visi
Pengadilan Agama Kendal adalah “TERWUJUDNYA BADAN
PERADILAN INDONESIA YANG AGUNG”. Visi Pengadilan Agama Kendal tersebut merupakan kondisi atau gambaran keadaan masa depan yang ingin diwujudkan dan diharapkan dapat memberikan motivasi kepada seluruh Pegawai Pengadilan Agama Kendal dalam melakukan aktivitasnya.. Pernyataan visi Pengadilan Agama Kendal tersebut mengandung dua pengertian yaitu secara kelembagaan dan secara organisasional. Pengertian secara kelembagaan : Pengadilan Agama Kendal adalah Pengadilan tingkat pertama yang
berkedudukan di Ibu Kota Kabupaten
Kendal yang daerah hukumnya meliputi seluruh wilayah Kabupaten Kendal. Pengertian secara organisasional : Pengadilan Agama Kendal adalah yang susunannya terdiri dari unsur Pimpinan (Ketua dan Wakil Ketua), Hakim Angggota,
Panitera,
Sekretaris,
Jurusita
serta
seluruh
staf
(pejabat
struktural/Fungsional/Non Struktural), sekaligus kinerja masing-masing fungsionaris tersebut. Berwibawa mengandung arti, kekuasaannya diakui dan ditaati serta ada pembawaan untuk dapat menguasai dan mempengaruhi, dihormati orang lain melalui sikap dan tingkah laku yang mengandung kepemimpinan dan penuh daya tarik. Adil secara terminologi bermakna suatu sikap yang bebas dari diskriminasi dan ketidakjujuran. Sedangkan dalam hal yustisial, adil mengandung arti memutuskan perkara sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan dikaitkan dengan ketentuan Allah dalam Al-Quran dan ketentuan Rasulullah dalam as-Sunnah, bukan hanya sekedar bergantung kepada akal manusia semata.
Misi ,
untuk mencapai visi tersebut, ditetapkan
Agama Kendal sebagai berikut :
misi
Pengadilan
1.
Menyelenggarakan pelayanan yudisial dengan seksama dan sewajarnya serta mengayomi
masyarakat
dengan
penerapan
sistim
SIADPA
(Sistem
administrasi Peradilan Agama secara elektronik); 2.
Menyelenggarakan pelayanan non yudisial dengan bersih dan bebas dari praktek korupsi, kolusi dan nepotisme;
3.
Mengembangkan
penerapan
manajemen
modern
dalam
pengurusan
kepegawaian, sarana prasarana dan pengelolaan keuangan; 4.
Meningkatkan pembinaan sumber daya manusia dan pengawasan terhadap jalannya peradilan.
2. Tujuan dan Sasaran Dengan misi tersebut diharapkan dapat dilaksanakan dengan baik dengan mempertimbangkan kekuatan dan kelemahan serta peluang dan tantangan, maka ditetapkan enam tujuan : Adapun tujuannya adalah sebagai berikut : 1. Terselenggaranya peradilan yang sederhana, cepat dan biaya ringan; 2. Meningkatnya pelayanan dalam pembinaan hukum Islam : a. pemberian keterangan, pertimbangan dan nasehat tentang hukum Islam kepada Isntansi pemerintah; b. Pertolongan Pembagian Harta Peninggalan di luar Sengketa; c. Isbat kesaksian Rukyat hilal ; d. Rohaniwan Sumpah ; e. Pelayanan Riset /penelitian;, f. Penyuluhan hukum; g. Pemberian keterangan/ nasehat mengenai perbedaan penentuan arah kiblat dan penentuan waktu sholat serta jadwal imsakiyah. 3. Terwujudnya manajemen kepegawaian yang cepat, akurat dan bebas dari korupsi, kolusi dan nepotisme;
4. Meningkatnya pengadaan dan pengelolaan sarana/prasarana, rumah tangga kantor yang tepat dan memadai 5. Meningkatnya pengelolaan keuangan yang efektif, efisien dan akuntabel. 6. Meningkatnya kualitas sumber daya manusia dan pengawasan terhadap jalannya peradilan agar diselenggarakan dengan seksama dan sewajarnya. Penjelasan: Pertama, untuk terselenggaranya peradilan yang sederhana, cepat dan biaya ringan, memiliki empat sasaran :
Sasaran pertama; Terdaftarnya perkara gugatan/permohonan yang diajukan oleh penggugat/pemohon secara tertib dan cepat, dengan indikator persentase pencatatan. Register
perkara, dengan kebijakan melaksanakan penerimaan
perkara yang berbasis pada pola Bindalmin, dengan satu program peningkatan mutu pelayanan dalam menerima perkara. Sasaran kedua : Terwujudnya persidangan perkara secara sederhana, seksama dan sewajarnya dengan indikator persentase peningkatan volume persidangan perkara, dengan kebijakan meningkatkan kualitas pelaksanaan sidang, dengan program peningkatan mutu pelayanan dalam persidangan. Sasaran ketiga : Terbitnya putusan/penetapan yang cepat, tepat dan memenuhi rasa keadilan serta dapat dilaksanakan (eksekutabel), dengan indikator persentase peningkatan kuantitas dan kualitas putusan/penetapan, dengan kebijakan meningkatkan frekuensi persidangan, dengan program peningkatan mutu pelayanan dalam mengadili/memutus perkara. Sasaran
ke
empat:
Terlaksananya
eksekusi
yang
memberikan
pengayoman kepada masyarakat pencari keadilan, dengan indikator persentase peningkatan mutu pelaksanaan eksekusi, dengan kebijakan melaksanakan eksekusi sesuai ketentuan yang berlaku, dengan program peningkatan mutu pelayanan dalam penyelesaian perkara. Kedua : Untuk meningkatnya pelayanan pemberian keterangan, pertimbangan dan nasehat tentang hukum Islam kepada Instansi pemerintah, Kesaksian isbat Rukyat Hilal , Pembinaan Hukum Islam, Pemberian Akta Cerai dan Salinan Putusan/Penetapan. Memiliki tiga sasaran.
Sasaran pertama : Memberikan
pertolongan kepada masyarakat yang
mengajukan permohonan pembagian harta waris / peninggalan diluar sengketa Sasaran kedua : Terwujudnya jadual waktu sholat, perhitungan awal bulan qomariyah, pengukuran arah kiblat dengan tepat dan benar serta meningkatnya keberhasilan observasi bulan (rukyatul hilal), dengan indikator persentase peningkatan perhitungan dan penerbitan jadual waktu sholat, jadual imsakiyah Romadlon, perhitungan awal bulan qomariyah dan pengukuran arah kiblat, dengan
kebijakan memberikan pelayanan rukyat dengan satu program peningkatan mutu pelayanan di bidang hisab rukyat. Sasaran ketiga : Diterimanya akta cerai oleh bekas suami dan bekas isteri serta diterimanya salinan putusan/penetapan oleh pihak yang berkepentingan, dengan indikator peningkatan penerimaan akta cerai dan salinan putusan. Kebijakan yang ditempuh adalah memberikan akta cerai atau salinan putusan/penetapan secepat mungkin (7 hari setelah putusan BHT). Program yang dipilih dari sasaran ini adalah peningkatan mutu pelayanan dalam peyelesaian perkara. Ketiga : Untuk terwujudnya manajemen kepegawaian yang cepat, akurat dan bebas dari korupsi, kolusi dan nepotisme sasarannya adalah meningkatnya jumlah pegawai dan kualitas pegawai, kesejahteraan pegawai dan penyelesaian administrasi kepegawaian, dengan indikator persentase peningkatan jumlah dan kualitas
pegawai,
kesejahteraan
pegawai
dan
penyelesaian
administrasi
kepegawaian, dengan kebijakan menerapkan manajemen modern dalam pengelolaan kepegawaian (SIKEP), dengan program peningkatan mutu pelayanan dan kesejahteraan pegawai. Ke empat : Untuk meningkatnya pengelolaan sarana/prasarana, rumah tangga kantor yang tepat dan memadai, sasaranya adalah meningkatnya tertib administrasi tata persuratan, pendayagunaan barang, perpustakaan, inventaris kantor dan rumah tangga kantor. Indikator dari sasaran ini adalah persentase peningkatan
tertib
administrasi
tata
persuratan,
pendayagunaan
barang,
perpustakaan, inventaris kantor dan rumah tangga kantor. Dengan empat kebijakan, yaitu membangun sistem
tata persuratan yang simpel dan efektif,
dengan program peningkatan tertib administrasi tata persuratan. Meningkatkan jumlah Barang/Milik Kekayaan Negara, dengan program peningkatan mutu pengelolaan administrasi sarana dan prasarana. Meningkatkan jumlah dan mutu buku/bahan pustaka, dengan program peningkatan mutu pelayanan perpustakaan. Meningkatkan mutu pengelolaan rumah tangga kantor dan meningkatkan prasarana fisik seperti pembangunan gedung kantor yang representatip, dengan program peningkatan prasarana fisik Gedung Pengadilan Agama Kendal. Ke lima : Untuk meningkatnya pengelolaan keuangan yang efektif, efisien dan akuntabel, sasarannya adalah meningkatnya plafon anggaran DIPA serta realisasi anggaran beserta administrasi keuangannya, indikatornya adalah persentase peningkatan plafon anggaran DIPA beserta realisasinya. Ada dua kebijakan dalam sasaran ini, yaitu mengusulkan peningkatan anggaran pada setiap item kegiatan dan menyusun dokumen perencanaan yang komprehensif beserta administrasi
keuangannya., dengan program peningkatan efisiensi dan efektivitas pengelolaan keuangan. Kebijakan kedua adalah mengelola biaya perkara sesuai ketentuan yang berlaku, dengan program pengelolaan administrasi biaya perkara. Ke enam : Untuk meningkatnya kualitas sumber daya manusia dan pengawasan terhadap jalannya peradilan agar diselenggarakan dengan seksama dan sewajarnya, memiliki dua sasaran, yaitu: Sasaran pertama adalah tersedianya tenaga fungsional yang kompeten dan profesional pada semua level jabatan, dengan indikator persentase peningkatan kualitas produk peradilan, dengan kebijakan, mendorong, membantu dan memfasilitasi peningkatan jenjang pendidikan dan pelatihan pegawai, dengan program pemberian kesempatan belajar secara merata. Sasaran kedua adalah terlaksananya pengawasan terhadap penyelenggaraan peradilan, dengan indikator menurunnya angka penyalahgunaan wewenang dan penyimpangan prosedur berperkara, dengan kebijakan melaksanakan pengawasan terhadap penyelenggaraan peradilan, dengan program pengawasan teknis yustisial dan administarsi secara periodik.
3.
Program utama dan Kegiatan pokok. a) Penerapan good government b) Peningkatan kinerja lembaga peradilan c) Penegakan hukum dan Hak Azazi Manusia. Penetapan sasaran tersebut diarahkan kepada pencapoaian visi dan misi pada Pengadilan Agama Kendal. Dengan demikian keberhasilan pencapaian sasaran ini akan menghasilkan terwujudnya visi dan misi Pengadilan Agama Kendal yang sudah dirumuskan dalam renstra (rencana strategis).
B. Rencana Kinerja
Rencana Kinerja Pengadilan Agama Kendal Tahun 2013 ditetapkan 17 program dengan 141 kegiatan. Program-program tersebut meliputi : 1. Peningakatan mutu pelayanan dalam hal menerima perkara, meliputi 6 kegiatan : 1.1. Menerima pendafataran perkara dan mencatat dalam buku register induk perkara tingkat pertama, dengan target 2.968 perkara; 1.2. Menerima pendaftaran perkara dan mencatat dalam buku register perkara tingkat banding, dengan target 10 perkara;
1.3. Menyampaikan relaas pemberitahuan-pemberitahuan kepada Pembanding dan Terbanding, dengan target 10 perkara; 1.4. Menerima pendaftaran perkara dan mencatat dalam buku register tingkat kasasi, dengan target 5 perkara; 1.5. Menyampaikan relaas pemberitahuan-pemberitahuan kepada Pemohon Kasasi dan Termohon Kasasi, dengan target 5 perkara; 1.6. Melakukan tahapan persiapan persidangan tingkat pertama dengan target 2.968 perkara; 2. Peningkatan mutu dalam persidangan, meliputi 4 kegiatan : 1.1. Menyelesaikan sisa perkara gugatan/permohonan tahun 2011 dengan target 718 perkara; 2.2. Melaksanakan persidangan tingkat pertama perkara diterima tahun 2012, dengan target 2.968 perkara; 3.3. Melakukan persidangan mediasi tingkat pertama dengan target 1.500 perkara dengan tingkat keberhasilan 75 perkara; 4.4. Mempercepat pembuatan berita acara sidang, sekurang-kurangnya 2 hari sebelum sidang berikutnya; 3. Peningkatan mutu pelayanan dalam mengadili/memutus perkara, dengan 7 kegiatan : 3.1. Memutus sisa perkara tingkat pertama tahun 2011, dengan target 718 perkara; 3.2. Memutus perkara baru tingkat pertama tahun 2012, dengan target 2.968 perkara dari 2.250 perkara masuk; 3.3. Membuat salinan putusan/penatapan yang telah diucapkan dalam persidangan tingkat pertama dengan target
2.596 perkara dari 2.596
perkara yang diputus; 3.4. Menyampaikan
pemberitahuan
isi
putusan/penetapan
bagi
pihak
berperkara yang tidak hadir pada saat putusan/penetapan diucapkan dalam persidangan tingkat pertama, dengan target 1.250 perkara; 3.5. Menyampaikan pemberitahuan isi putusan perkara banding kepada pihak berperkara, dengan target 10 perkara; 3.6. Menyampaikan pemberitahuan isi putusan tingkat kasasi kepada para pihak, dengan target 5 perkara; 3.7. Menyampaikan pemeberitahuan isi putusan Peninjauan Kembali kepada pihak berperkara, dengan target 1 perkara;
4. Memberikan bantuan pertolongan kepada masyarakat yang mengajukan permohonan pembagian harta waris / peninggalan di luar sengketa dengan target 10 orang pemohon ; 5. Peningkatan mutu pelayanan di bidang hisab rukyat, dengan 6 kegiatan : 6.1. Menyelenggarakan pembinaan/kursus di bidang hisab rukyat, dengan target 3 kali kegiatan; 6.2. Membuat perhitungan jadual awal waktu sholat dan jadual imsakiyah Ramadlon 1433 H untuk kota Kendal dan sekitarnya, dengan target 30 naskah; 6.3. Melakukan pengukuran arah qiblat masjid/musholla bagi masyarakat yang memintanya dengan target 5 masjid/musholla; 6.4. Membuat perhitungan awal bulan Qomariyah, dengan target 30 naskah; 6.5. Menyelenggarakan musyawarah Badan Hisab Rukyat untuk menentukan awal Ramadhan, Syawal dan Dzilhijjah dengan target 3 kali kegiatan. 6.6. Melakukan observasi bulan (rukyatul hilal) dan melaporkannya kepada DIRJEN BADILAG, dengan kegiatan 3 kali observasi; 6. Peningkatan mutu pelayanan dalam penyelesaian perkara, dengan kegiatan melaksanakan putusan (eksekusi) dan membuat berita acara pelaksanaan putusan (eksekusi), dengan target 10 perkara; 7. Peningkatan mutu terhadap pelayanan riset dengan target 4 kali kegiatan; 8. Peningkatan mutu terhadap pelayanan permintaan rohaniwan dengan target 10 kali kegiatan; 9. Peningkatan mutu Penyuluhan hukum di Kecamatan dengan target 4 kegiatan; 10. Peningkatan mutu pelayanan dan kesejahteraan pegawai, dengan 31 kegiatan : 10.1. Melakukan penyumpahan dan pelantikan terhadap CPNS yang telah diangkat sebagai PNS, dengan target 1 orang; 10.2.
Mengirimkan Pegawai Negeri Sipil untuk mengikuti Diklat Fungsional Hakim, dengan target 8 orang;
10.3.
Mengirimkan Pegawai Negeri Sipil untuk mengikuti Diklat Fungsional Juru Sita, dengan target 2 orang;
10.4.
Mengirimkan Pegawai Negeri Sipil untuk mengikuti Diklat Fungsional Pustakawan, dengan target 1 orang
10.5.
Mengirimkan Pegawai Negeri Sipil untuk mengikuti Diklat Fungsional Arsiparis, dengan target 2 orang;
10.6.
Mengirimkan Pegawai Negeri Sipil untuk mengikuti Diklat Fungsional Pranata Komputer, dengan target 2 orang;
10.7.
Mengirimkan Pegawai Negeri Sipil untuk mengikuti Diklat
Bendaharawan dengan target 1 orang; 10.8.
Mengirimkan PNS untuk mengikuti Pembinaan dan Bimbingan Teknis Kebijakan Pelaksanaan Pengadaan, Penyaluran Inventaris BMN, dengan target 1 orang.
10.9.
Mengusulkan Surat Ijin Belajar bagi Pegawai Negeri Sipil yang mengikuti pendidikan S3, dengan target 1 orang;
10.10. Membuat SK Kenaikan Gaji Berkala bagi Pegawai Negeri Sipil PA. Kendal dengan target 18 orang; 10.11. Mengusulkan kenaikan pangkat periode April 2011 dengan target 2 orang; 10.12. Mengusulkan kenaikan pangkat periode Mei 2011 dengan target 1 orang. 10.13 Mengusulkan kenaikan pangkat periode Oktober 2011 dengan target 1 orang; 10.13. Mengusulkan Pegawai untuk mengikuti Ujian Sertifikasi Pengadaan Barang dan Jasa Tingkat Jawa Tengah dengan target 3 orang; 10.14. Mengusulkan Calon Pegawai Negeri Sipil untuk mengikuti Pra Jabatan, dengan target 1orang; 10.15. Membuat surat keputusan pengangakatan Bendaharawan dan Atasan Langsung Bendaharawan (Rutin/Pengeluaran, Penerima dari Isntansi Pengguna), dengan target 1 satuan kerja; 10.16. Membuat SK pengangkatan Tim Pengelola DIPA tahun 2011 dengan target 1 satuan kerja; 10.17. Membuat Job Discription Pegawai bagian Kesekretariatan, dengan target 4 pegawai; 10.18. Membuat Job Discription Pegawai bagian Kepaniteraan, dengan target 18 pegawai. 10.19. Membuat SK Mediator tahun 2011, dengan target 1 surat. 10.20. Melakukan penyumpahan dan pelantikan jabatan pejabat baru, dengan target 5 orang pejabat; 10.21. Membuat SPMT/SPMJ terhadap pejabat PA, dengan target 25 pejabat; 10.22. Melaksanakan pembinaan pegawai PA Kendal, dengan target 38 orang pegawai; 10.23. Merekap absensi pegawai PA. Kendal, dengan target 38 orang;
10.24. Menerbitkan surat izin cuti pegawai, dengan target 10 orang; 10.25. Mengadakan pakaian kerja/seragam pegawai PA. Kendal, dengan target 38 potong pakaian; 10.26. Mengusulkan KARIS/KARSU pegawai, dengan target 1 kartu; 10.27. Mengusulkan ASKES, dengan target 1 usulan; 10.28. Melakukan penataan file pegawai, dengan target 38 orang; 10.29. Mengolah dan mengirimkan laporan kepegawaian, dengan target 38 data; 10.30. Membuat statistik pegawai, dengan target 38 pegawai terdata; 10.31. Membuat dan mengirimkan SPT Tahunan Pegawai, dengan target 38 orang. 11. Peningkatan tertib administrasi persuratan, dengan 3 kegiatan : 11.1. Menerima, mencatat dan mendistribusikan surat-surat masuk dan keluar, dengan target 3000 pucuk surat; 11.2. Mengarsipkan surat-surat dinas, dengan target 3000 pucuk surat; 11.3. Melakukan retensi arsip surat, dengan target 2000 pucuk surat; 11. Peningkatan mutu pengelolaan administrasi sarana dan prasarana, dengan 5 kegiatan, yaitu : 11.1. Menyelenggarakan administrasi BMN, dengan target 20 unit. 11.2. Mendistribusikan peralatan BMN (membuat DIR, KIB, DIL ), dengan target 20 DIR dan seterusnya; 11.3. Mengadakan dan menatausahakan keperluan sehari
hari perkantoran,
dengan anggaran Rp.24.000.000,11.4. Menghapus barang iventaris kekayaan negara (non kendaraan dinas), dengan target 1 surat permohonan; 11.5. Menerbitkan SK penghunian rumah dinas, dengan target 2 surat keputusan; 11.6. Menerbitkan surat ijin pemakaian kendaraan dinas roda dua PA. Kendal, dengan target 5 surat keputusan; 11.7. Menerbitkan surat ijin pemakaian kendaraan dinas roda empat PA Kendal, dengan target 2 surat keputusan. 11.8. Menerbitkan surat penunjukan penanggung jawab Lap-Top dengan target 5 surat keputusan. 12. Peningkatan mutu pengelolaan pelayanan rumah tangga kantor, dengan 6 kegiatan :
1.
Memelihara gedung kantor Pengadilan Agama Kendal, dengan target 420 M2 dan dana Rp. 12.600.000,-
2.
Memelihara halaman kantor Pengadilan Agama Kendal dengan target 330 M2 dan dana Rp. 2.970.000,-
3.
Memelihara kendaran dinas 2 unit kendaraan Roda 4 (empat) dengan anggaran Rp. 24.000.000,-;
4.
Memelihara kendaran dinas 5 unit kendaraan Roda 2 (dua) dengan anggaran Rp. 10.000.000,-;
5.
Memelihara
kebersihan
lingkungan
kantor,
dengan
target
dana
Rp.36.000.000,- (tiga orang ); 6.
Memelihara keamanan kantor, dengan target 1 lingkungan kantor dengan dana Rp. 24.000.000,- (dua orang Satpam);
7.
Memelihara kelancaran tugas kedinasan kantor, dengan target dana Rp 12.000.000,- ( 1 orang sopir);
13. Peningkatan mutu pelayanan perpustakaan, dengan 2 kegiatan : a.
Menetapkan pengelola perpustakaan, dengan target 1 orang
b.
Melakukan pembuatan katalogisasi, dengan target 1 daftar katalog untuk 869 judul buku/kitab;
14. Peningkatan efisiensi dan efektivitas pengelolaan keuangan, dengan 6 kegiatan : a.
Membuat/menyusun dan mengirimkan RKA- KL, dengan target 1 satuan kerja
b.
Membuat usulan DIPA 2012, dengan target 1 satuan kerja
c.
Merealisasikan DIPA tahun 2011 satuan kerja Pengadilan Agama Kendal, dengan target 100%;
d.
Merealisasikan DIPABelanja Modal Pengadilan Agama Kendal tahun 2011 dengan target 100%;
e.
Mengirimkan laporan realisasi DIPA Pengadilan Agama Kendal tahun 2011, dengan target setiap bulan sekali;
f.
Membuat pembukuan dan pertanggung jawaban administrasi keuangan DIPA Pengadilan Agama Kendal secara tertib dan akuntabilitas;
15. Pengelolaan Biaya Perkara, dengan 4 kegiatan : 16.1. Membuat SK panjar biaya perkara sesuai Radius dan besarnya biaya panggilan/pemberitahuan serta komponen lainnya, dengan target 1 SK; 16.2. Menetapkan besarnya biaya Proses Perkara, dengan target 1 surat keputusan 16.3. Membuat dan memasang papan biaya perkara dan prosedur berperkara dengan target 2 buah;
16.4. Membukukan biaya perkarta tingkat pertama, banding, kasasi dan PK dan menyimpannya dalam bank yang ditunjuk;
BAB III AKUNTABILITAS KINERJA TAHUN 2011
A. KINERJA PENGADILAN AGAMA KENDAL DALAM 1 TAHUN Rencana Kinerja tahun 2011 ditetapkan 13 program, dengan 90 kegiatan. Program-program tersebut beserta realisasinya adalah sebagai berikut : 1. Peningkatan mutu pelayanan dalam hal menerima perkara, dengan 8 kegiatan: 1.1. Menerima pendaftaran perkara dan mencatat dalam buku register perkara tingkat pertama dengan target 2.250 perkara, realisasi 2.627 perkara, tingkat capaian 100 %; 1.2. Menerima pendaftaran perkara dan mencatat dalam buku register perkara tingkat banding dengan target 8 perkara, realisasi 13 perkara tingkat capaian 100 %. 1.3. Menyampaikan relaas pemberitahuan-pemberitahuan kepada Pembanding dan Terbanding dengan target 8 perkara, realisasi 13 perkara tingkat capaian 88 %; 1.4. Menerima pendaftaran perkara dan mencatat dalam buku register tingkat kasasi dengan target 0 perkara, realisasi 0 perkara, tingkat capaian 0 %. 1.5. Menyampaikan relaas pemberitahuan-pemberitahuan kepada Pemohon Kasasi dan Termohon Kasasi dengan target 0 perkara, realisasi 0 perkara tingkat capaian 0 %; 1.6. Menerima pendafataran PK dan mencatat dalam buku register perkara tingkat PK dengan target 0 perkara; realisasi 0 perkara tingkat capaian 0 %; 1.7. Menyampaikan relaas pemberitahuan-pemberitahuan kepada Pemohon dan Termohon PK dengan target 0 perkara realisasi 0 perkara tingkat capaian 0 %; 1.8. Melakukan tahapan persiapan persidangan tingkat pertama dengan target 2.250 perkara; realisasi 2.627 perkara, tingkat capaian 100%; 2. Peningkatan mutu dalam persidangan, dengan 3 kegiatan : 2.1. Menyelesaikan sisa perkara gugatan/permohonan tahun 2011 dengan target 718 perkara, realisasi 718 perkara tingkat capaian 100 %; 2.2. Melaksanakan persidangan tingkat pertama sejumlah 3264 perkara dari 3264 perkara masuk; 2.3. Membuat BAP tiga hari sebelum sidang dan minutasi perkara yang putus dalam waktu kurang dar satu bulan setelah putusan dibacakan;
3. Peningkatan mutu pelayanan dalam mengadili/memutus perkara, dengan 3 kegiatan : 3.1. Membuat salinan putusan/penetapan yang telah diucapkan dalam persidangan tingkat pertama dengan target 3264 perkara, realisasi 2546 perkara tingkat capaian 78 %. 3.2. menyampaikan salinan putusan/penetapan tingkat banding, dengan target 8 perkara relisasinya 5 tingkat capaian 87,5 % 3.3. Melaksanakan sita jaminan (CB), target 8 perkara, teralisasi 0 perkara atau 0%; 4. Peningkatan mutu pelayanan dibidang hisab rukyat dengan target 6 kegiatan, 4.1. Menyelenggarakan orientasi hisab rukyat dengan target 1 kegiatan, realisasi 1 kegiatan, tingkat capaian 100%. 4.2. Membuat penghitungan jadual awal waktu sholat dan imsakiyah Ramadlon 1433 H untuk kota-kota Kecamatan di Kabupaten Kendal dengan target 7 kota Kecamatan, realisai 7 tingkat capaian 100%. 4.3. Melakukan pengukuran arah qiblat masjid/mushola bagi masyarakat yang memintanya dengan target 5 musholla/masjid, realisasi 1, tingkat capaian 20 %. 4.4. Membuat penghitungan awal bulan Qomariyah dengan target 3 bulan qomariyah (Ramadlon, Syawwal, Dzul Hijjah), realisasi 3 kali, tungkat capaian 100%. 4.5. Mengikuti musyawarah Badan Hisab Rukyat untuk menentukan awal Ramadhan dan syawwal, dengan target 3 kali realisasi 2, dengan tingkat capaian 70%. 4.6. Melakukan penetapan Isbat Rukyat Hilal dan melaporkan hasilnya kepada Dirjen Badilag, dengan target 4 kali, realisasi 3 kali, tingkat capaian 75 %; 5. Peningkatan mutu pelayanan dan kesejahteraan pegawai, dengan 31 kegiatan : 5.1
Mengirimkan CPNS untuk mengikuti LPJ/Prajabnas, dengan target 1 orang, realisasi 1 orang, tingkat capaian 100 %
5.2
Melakukan penyumpahan dan pelantikan terhadap CPNS yang telah diangkat sebagai PNS, dengan target 2 orang, realisasi 2 orang PNS tingkat capaian 100 %
5.3. Mengikutkan pendidikan calon hakim bagi peserta yang lulus tes, dengan target 2 orang, realisasi 2 tingkat capaian 100 %. 5.4 Mengusulkan Pegawai Negeri Sipil yang akan mutasi ke/dalam dan keluar lingkungan PA. Kendal, dengan target 3 orang, realisasi 5 orang tingkat capaian 100 %
5.5. Mengirimkan Pegawai Negeri Sipil untuk mengikuti Diklat Fungsional Hakim, dengan target 2 orang realisasi 2 orang tingkat capaian 100 %. 5.6. Mengirimkan Pegawai Negeri Sipil untuk mengikuti Diklat Fungsional Jurusita, dengan target 2 orang, realisasi 0 tingkat capaian 0 %; 5.7. Mengirimkan Pegawai Negeri Sipil untuk mengikuti Diklat Pranata Komputer, dengan target 1 orang, realisasi 0 tingkat capaian 0 %; 5.9. Mengirimkan
Pegawai
Negeri
Sipil
untuk
mengikuti
Diklat
Bendaharawan, dengan target 2 orang, realisasi 0 tingkat capaian 0 %; 5.10 Membuat usulan surat ijin belajar bagi Pegawai Negeri Sipil yang mengikuti pendidikan S1, dengan target 1 orang realisasi 1 orang tingkat capaian 100 %; 5.11. Membuat usulan surat ijin belajar bagi Pegawai Negeri Sipil yang mengikuti pendidikan S3, dengan target 1 orang realisasi 1 orang tingkat capaian 100 %; 5.13. Membuat SK Kenaikan Gaji Berkala bagi Pegawai Negeri Sipil PA. Kendal dengan target 11 orang, realisasi 11 orang tingkat capaian 100 %; 5.14. Mengusulkan kenaikan pangkat periode April 2011 dengan target 5 orang, realisasi 5 orang tingkat capaian 100 %; 5.15. Mengusulkan kenaikan pangkat periode Oktober 2011 dengan target 2 orang, realisasi 2 orang tingkat capaian 100 %; 5.16. Melakukan sidang Baperjakat dengan target 3 formasi, realisasi 3, tingkat capaian 100 %; 5.17. Membuat SK pengangkatan Bendaharawan dan Atasan Langsung Bendaharawan (Rutin/pengeluaran dan penerima) dengan 2 Surat Keputusan, realisasi 2 SK, tingkat capaian 100 %; 5.18. Membuat SK pengangkatan Tim Pengelola DIPA PA. Kendal Tahun 2011 dengan target 1 SK, realisasi 1 SK, tingkat capaian 100 %; 5.19. Melakukan penyumpahan dan pelantikan jabatan pejabat baru, dengan target 10 pejabat, realisasi 10 pejabat, tingkat capaian 100 %; 5.20. Melaksanakan pembinaan pegawai Pengadilan Agama Kendal, dengan target 12 kali, realisasi 12 kali, tingkat capaian 100%; 5.21. Mengusulkan pensiun bagi Pegawai Negeri Sipil yang telah mencapai batas usia pensiun, dengan target 1 orang, realisasi 1 orang tingkat capaian 100 %; 5.22.Merekap absensi pegawai Pengadilan Agama Kendal, setiap hari jam kerja dengan target 38 orang, realisasi 38 orang tingkat capaian 100 %; 5.23.Menerbitkan surat izin cuti pegawai, dengan target 38 orang, realisasi
23 orang dengan tingkat capaian 60,52 %; 5.24.Mengadakan pakaian kerja/seragam pegawai Pengadilan Agama Kendal, dengan target 38 potong pakaian, realisasi 38 tingkat capaian 100 %; 5.25.Mengusulkan KARIS/KARSU pegawai, dengan target 1 kartu, realisasi 1 kartu tingkat capaian 100 %; 5.26.Mengusulkan KARPEG sebanyak 2 kartu pegawai, realisasi 2 kartu pegawai, tingkat capaian 100 %; 5.27.Mengusulkan Kartu ASKES sebanyak 5 buah, realisasi 5, tingkat capaian 100 %; 5.28.Melakukan penataan file pegawai, dengan target 38 orang, realisasi 38 file, tingkat capaian 100%; 5.29.Mengolah dan mengirimkan laporan kepegawaian, dengan target 38 data, realisasi 38 data pegawai tingkat capaian 100 %; 5.30.Membuat statistik pegawai, dengan target 38 pegawai terdata, relaisasi 38 pegawai terdata, tingkat capaian 100 %;
6. Peningkatan tertib administrasi persuratan, dengan 3 kegiatan : 6.1.
Menerima, mencatat dan mendistribusikan surat masuk/keluar, dengan target 4026 pucuk surat, realisasi 5048 pucuk surat tingkat capaian 100 %;
.
6.2.
Mengarsipkan surat masuk dan keluar, dengan target 4026 pucuk surat, realisasi 5048 tingkat capaian 100 %;
6.3.
Melakukan retensi arsip, dengan target 4026 pucuk surat, realisasi 5048 surat terarsip tingkat capaian 100 %
7. Peningkatan mutu pengelolaan administrasi sarana dan prasarana, dengan 8 kegiatan, yaitu : 7.1.
Menyelenggarakan administrasi SIMAK-BMN, dengan target 1 unit, realisasi 1 unit tingkat capaian 100 %;
7.2.
Mendistribusikan peralatan IKN (membuat DIR,KIB,LMBT,DIL dan BIB), dengan target 20 DIR dan seterusnya, realisasi 20 DIR tingkat capaian 100 %;
7.3.
Mengadakan dan menatausahakan keperluan sehari-hari perkantoran, dengan anggaran Rp 105.075.000,- realisasi 104.614.853,-
7.4.
Menghapus barang inventaris kekayaan negara yang (non kendaraan) yang dengan target 1 paket, realisasi 0 dengan tingkat capaian 0 %;
7.5.
Merekapitulasi laporan inventaris dari UPB dan mengirim laporan
inventaris kepada PPBI dengan target 1 rekap laporan, realisasi 1 rekap tingkat capaian 100%; 7.6.
Menerbitkan SK penghunian rumah dinas, dengan target 2 surat keputusan, realisasi 2 tingkat capaian 100%;
7.7.
Menerbitkan surat inin pemakaian kendaraan dinas Roda 4 Pengadilan Agama Kendal, dengan target 2 surat keputusan, realisasi 2 surat keputusan tingkat capaian 100%;
7.8.
Menerbitkan surat ijin pemakaian kendaraan dinas roda 2 dengan target 5 surat keputusan, realisasi 5 tingkat capaian 100%;
8. Peningkatan mutu pengelolaan pelayanan rumah tangga kantor, dengan 6 kegiatan : 8.1. Memelihara gedung kantor Pengadilan Agama Kendal, dengan target 420 M2 dan dana Rp. 12.600.000, realisasi dana Rp. 12.597.500,- tingkat capaian 100 %; 8.2.Memelihara kendaran dinas, dengan target 2 unit kendaraan roda 4, realisasi 2 kendaraan roda 4 dengan jumlah dana Rp. 24.000.000,- realisasi dana Rp. 23.993.821,- tingkat capaian 99,97 %; 8.3.Memelihara kendaran dinas, dengan target 5 unit kendaraan roda 2, realisasi 5 kendaraan roda 2 dengan jumlah dana Rp. 10.000.000,- realisasi dana Rp. 9.912.039,- tingkat capaian 99,12 %; 8.4.Memelihara halaman / kebersihan lingkungan kantor, dengan target dana Rp. 2.970.000,- realisasi anggaran Rp. 2.907.000,-tingkat capaian 97,88 %; 8.5.Memelihara keamanan kantor, dengan target 1 lingkungan kantor relaisasi 1 lingkungan kantor tingkat capaian 100 %. 9. Peningkatan mutu pelayanan perpustakaan dengan 5 kegiatan : 9.1. Membuat tata tertib dan sanksi bagi pengguna perpustakaan, dengan target 1 data, realisasi 1 tata tertib tingkat capaian 100 %; 9.2. Menetapkan pengelola perpustakaan, dengan target 1 orang, realisasi 1 orang tingkat capaian 100 %; 9.3. Melakukan pembuatan katalogisasi, dengan target 1 daftar untuk 615 judul buku/kitab, realisasi 1 daftar katalog tingkat capaian 100 % 9.4. Membuat kartu tanda anggota, dengan target 38 kartu, realisasi 38 kartu tanda anggota tingkat capaian 100 %
9.5. Melakukan pemeliharaan/perawatan buku/kitab, dengan target dana Rp.200.000,- realisasi Rp. 0,- tingkat capaian 0 %;
10. Peningkatan efisiensi dan efektivitas pengelolaan keuangan, dengan 5 kegiatan : 10.1. Membuat/menyusun dan mengirimkan RKA-KL, dengan target 1 satuan kerja; 10.2. Membuat usulan DIPA tahun 2012, dengan target 1 satuan kerja; 10.3. Merealisasikan DIPA tahun 2011 satuan kerja Pengadilan Agama Kendal, dengan target Rp. 4.627.839.000,- realisasi Rp. 4.347.323.966,- tingkat capaian 93,94 % 10.4. Mengirimkan laporan realisasi DIPA tahun 2011, dengan target 1 data, realisasi 1 rekap data laporan dalam satu tahun, tingkat capaian 100% 10.5.Membuat pembukuan dan pertanggung jawaban administrasi keuangan DIPA Pengadilan Agama Kendal dengan target tertib kuitansi, realisasi kuitansi, tingkat capaian 100%; 11. Pengelolaan Biaya Perkara, dengan 5 kegiatan : 11.1.
Membuat SK panjar biaya perkara sesuai radius dan besarnya biaya panggilan/pemberitahuan dengan target 1 surat keputusan, realisasi 1 SK tingkat capaian 100 %;
11.2.
Menetapkan panjar biaya perkara dengan 3 radius untuk seluruh kecamatan di wilayah Kabupaten Kendal;
11.3.
Membuat dan memasang papan biaya perkara, dengan target 2 papan biaya panjar perkara dan prosedur berperkara, realisasi 2 papan biaya panjar perkara dan proses putusan pengadilan, tingkat capaian 100%;
11.4.
Menetapkan biaya panjar/uang muka biaya perkara di tingkat pertama, banding, kasasi dan peninjauan kembali, dengan target 1 SK penetapan biaya panjar perkara, realisasi 1 SK penetapan biaya panjar perkara, tingkat capaian 100%;
11.5.
Membuat pembukuan dan pertanggungjawaban biaya perkara, dengan target 2 buah laporan pertanggung jawaban, realisasi 2 buah laporan pertanggungjawaban tingkat capaian 100%.
12. Pengendalian manajemen, dengan 10 kegiatan : 12.1.
Membuat uraian pekerjaan dan pembagian tugas, dengan target 1 surat keputusan uraian tugas, realisasi 1 surat keputusan uraian tugas pegawai PA. Kendal, tingkat capaian 100%;
12.2.
Menyusun rencana dan program kerja, dengan target 1 laporan, realisasi 1 dokumen rencana program, tingkat capaian 100%
12.3. Pencatatan hasil kerja, dengan target 38 satuan kerja, realisasi 38 catatan hasil kerja satuan kerja, tingkat capaian 100%
12.4.
Menyusun pedoman kerja, dengan target 1 peraturan kerja, realisasi 0 tingkat capaian 0%;
12.5.
Melakukan evaluasi program kerja, dengan target 1 buah laporan, realisasi 1 buah satuan kerja, tingkat capaian 100 %;
12.6.
Pembentukan Hakim Pengawas, dengan target 8 orang hakim tinggi, realisasi 1 SK Hakim Pengawas tingkat capaian 100%
12.7.
Melakukan Pengawasan teknis yustisial dan administrasi, dengan target 8 bidang, realisasi 8 bidang, tingkat capaian 100 %;.
12.8.
Menanggapi dan menindaklanjuti pengaduan dari masyarakat dengan target 2 pengaduan, realiasi 0 dan tingkat pencapaian 0 %;
12.9
Membuat laporan berkala, dengan target 1 data laporan, relaisasi 1 tingkat capaian 100 %.
12.10 Menyajikan laporan-laporan dalam rangka akuntabilitas dan transparansi, melalui website pa-kendal.net, capaiannya 85%; 12.10 Membuat MPS (menilai pekerjaan sendiri) untuk 38 pegawai, Capaiannya 0 % 0%.
B. EVALUASI KINERJA Apabila diperhatikan kinerja tahun 2011 tergambar dari 13 rencana program dengan 90 kegiatan, realisasinya terdapat persentase capaian antara 66,6-100%. Pada sasaran terdaftarnya perkara gugatan/permohonan yang diajukan oleh Penggugat/Pemohon secara tertib dan cepat, persentase pencapaiannya antara 66,6 – 99,53 %. Capaian terendah pada kegiatan menerima pendaftaran PK dan mencatat dalam buku register perkara tingkat PK dan pada kegiatan menyampaikan relaas pemberitahuan-pemberitahuan kepada Pemohon dan Termohon PK. Hal ini karena dari target 1 perkara PK ternyata tidak ada yang diajukan PK. Sedangkan capaian tertinggi pada kegiatan melakukan tahapan persiapan persidangan tingkat pertama mencapai 100 % karena dari target 2.627 perkara yang akan siap disidangkan, mencapai 2.627 perkara siap disidangkan. Pada sasaran terwujudnya persidangan perkara secara cepat,sederhana, dan biaya ringan mencapai 100 %. yaitu pada kegiatan menyelesaikan sisa perkara gugatan/permohonan tahun 2010 mencapai 100 %, sedangkan perkara masuk tahun 2011 diselesaikan 2546 perkara atau 67% dari 2627 perkara masuk;
Pada sasaran pembacaan putusan/penetapan yang cepat dan tepat waktu serta memenuhi rasa keadilan dan dapat dilaksanakan (eksekutable), dengan capaian antara 87,5 – 95,5 %. Capaian terendah pada kegiatan menyampaikan pemberitahuan isi putusan/penetapan bagi pihak berperkara yang tidak hadir pada saat putusan/penatapan diucapkan dalam persidangan, sekitar 87 %, sedangkan capaian tertinggi pada kegiatan membuat salinan putusan/penetapan yang telah diucapkan dalam persidangan tingkat pertama mencapai 95,5 %. Pada sasaran terlaksananya eksekusi yang memberikan pengayoman kepada masyarakat, dengan capaian 100% dari target 5 perkara yang relisasi eksekusi 5 perkara telah dilaksanakan semuanya. Pada sasaran terwujudnya jadual waktu sholat, dan jadual imsakiyah Ramadlon 1433 H serta perhitungan awal bulan qomariyah, mencapai 100%. angka capaian tertinggi, sementara capaian terendah pada kegiatan pengukuran arah kiblat dan menyelenggarakan pembinaan / kursus dibidang Hisab Rukyat tingkat capaian 70% dari target yang ditetapkan. Pada sasaran meningkatnya jumlah dan kualitas pegawai, kesejahteraan pegawai dan penyelesaian administrasi kepegawaian tingkat capaiannya dari 0-100 %.. Pada sasaran meningkatnya tertib administrasi persuratan, pendayagunaan barang, perpustakaan, inventaris kantor dan rumah tangga kantor, mencapai 0-100 %. Capaian terendah pada kegiatan penghapusan barang inventaris yang rusak dan capaian tertinggi pada kegiatan-kegiatan rutin sub bagian umum. Pada sasaran meningkatnya plafon anggaran DIPA tahun 2011 serta realisasinya anggaran DIPA beserta administrasi keuangannya, mencapai antara 83 s/d 98 %.capaian terendah pada kegiatan merealisasikan belanja pegawai yaitu 83 % dan tertinggi pada kegiatan belanja modal yaitu 98 %; Sisa anggaran DIPA 2011 sekitar 15 % karena dana tersebut terdapat pada anggaran prodeo dan anggaran daya/jasa. Pada sasaran tersedianya tenaga fungsional yang kompeten dan profesional pada semua level jabatan dan terlaksananya pengawasan terhadap penyelenggaraan peradilan capaian dari 0-100 %, capaian terendah pada kegiatan menyusun pedoman kerja dan membuat laporan berkala sedangkan tertinggi pada melakukan evaluasi, pembentukan hakim pengawas, pengawasan teknis yustisial dan administrasi umum masing-masing capaiannya 100 %.
C.
ANALISIS KEBERHASILAN DAN KEGAGALAN 1. Analisis keberhasilan Keberhasilan kinerja yang mencapai tingkat capaian baik adalah pada tugas pokok dan wewenang Pengadilan Agama Kendal, yaitu mengadili perkara yang menjadi kewenangan Pengadilan Agama Kendal. Sebagai gambaran dari pelaksanaan tugas pokok tersebut adalah sebagai berikut : Sisa perkara yang belum diputus oleh Pengadilan Agama Kendal pada tahun 2011 adalah 718 perkara, Hal ini tidak dapat dijadikan ukuran menurunnya prestasi tugas pokok, karena 718 perkara sisa tersebut adalah perkara ghaib yaitu pihak Tergugat/Termohon tidak diketahui alamatnya dan perkara yang salah satu pihak berada diluar negeri, serta persidangannya harus menunggu 4 bulan setelah pendaftaran, dan masih ada komponen lain sebagai parameter keberhasilan, misalnya minutasi berkas yang mencapai 3264 perkara dari 2546 perkara putus atau (78 %) sedangkan sisanya 718 perkara atau (28,20%). Sedangkan mengenai fungsi Pengadilan Agama Kendal telah berhasil memberikan pelayanan sebagai berikut : a. Memberikan pelayanan teknis yudisial dan administrasi kepaniteraan bagi perkara tingkat pertama serta penyitaan dan eksekusi, prosentase rata-rata 90 %; b. Memberikan pelayanan di bidang administrasi perkara Banding, Kasasi, dan Peninjauan Kembali serta administrasi perkara lainnya, prosentase rata-rata 85%; c. Memberikan pelayanan administrasi umum kepada semua unsur di lingkungan Pengadilan Agama (Umum, Kepegawaian dan Keuangan kecuali keuangan perkara), prosentase 100%; d. Memberikan pelayanan waarmeking Akta keahliwarisan di bawah tangan untuk pengambilan deposito/tabungan, pensiunan dan sebagainya; realisasi 75% e. Melaksanakan tugas-tugas pelayanan lainnya dalam pembinaan hukum Islam seperti Isbat kesaksian rukyat hilal, pelayanan riset/penelitian, penyuluhan hukum, memberikan keterangan/nasehat mengenai perbedaan penentuan arah kiblat dan penentuan waktu sholat, prosentase 85%; f. Pemberian pelayanan administrasi umum juga telah dilaksanakan yang meliputi pengadaan dan pengembangan pegawai, mutasi pegawai, pengelolaan
kesejahteraan
pegawai,
pengelolaan
data
pegawai,
pengelolaan keuangan, surat-menyurat tahun 2011, prosentase 100%
2. Analisis Kegagalan Beberapa kegiatan belum dapat dilaksanakan dengan baik atau mencapai persentase yang rendah yaitu : a. Pada program mutu persidangan ternyata masih ada 718 perkara yang belum diputus atau sekitar 22% dari 3264 perkara yang ditangani, hal ini disebabkan oleh faktor non teknis yaitu sebanyak 350 perkara ghaib (Tergugat/Termohon tidak diketahui alamatnya) diterima setelah bulan September 2011, dan menurut peraturan perundang-undangan perkara tersebut baru bisa disidang sekurang-kurangnya bulan Januari 2012 (4 bulan setelah pendaftaran). b. Pada program peningkatan mutu pelayanan di bidang hisab rukyat, dengan kegiatan menyelenggarakan pengukuran arah qiblat masjid/musholla bagi masyarakat yang memintanya, tingkat capaiannya 20 % karena minimnya permintaan dari masyarakat; c. Program peningkatan mutu pelayanan dan kesejahteraan pegawai pada beberapa kegiatan capaiannya 0 %, yaitu : Mengirimkan Pegawai Negeri Sipil untuk mengikuti Diklat Fungsional Pustakawan, Arsiparis, Pranata Komputer dan pengadaan Barang, hal ini karena tidak ada program diklat pada masing-masing jabatan dari Balai Diklat Mahkamah Agung RI; d. Program Peningkatan mutu pengelolaan administrasi sarana dan prasarana, ada beberapa kegiatan yang capaiannya 0 %, yaitu : - Menghapus barang inventaris kekayaan negara capaiannya 0 %, karena tidak dilaksanakan. - Menghapus barang inventaris kekayaan negara kendaraan yang rusak capaiannya 0 %, karena tidak dilaksanakan; d. Program meningkatkan mutu pelayanan perpustakaan sebagian kegiatan yang capaiannya 0 % adalah : - Melakukan pemeliharaan/perawatan buku/kitab dengan input dana, capaiannya 0 % karena perawatan yang dilakukan tidak membutuhkan dana sedangkan bahan-bahan yang diperlukan masih menggunakan bahan-bahan tahun lalu. - Mengupayakan pengadaan buku/kitab target dananya Rp.300.000, realisasinya 0% karena pengadan buku/kitab selalu mendapat kiriman dari Mahkamah Agung maupun lembaga lain secara cuma-cuma;
e. Program Pengendalian manajemen, nilai capaian yang rendah pada kegiatan : - Melakukan pengawasan teknis yustisial dan administrasi capaian dananya 0 % karena pengawasan yang dilaksanakan oleh Hakim Pengawas Bidang yang tidak memakai dana; -
Menanggapi
dan
menindaklanjuti
pengaduan
dari
masyarakat,
capaiannya 0 % karena tidak ada pengaduan dari masyarakat khususnya para pencari keadilan;
D.
HAMBATAN,
PERMASALAHAN
DAN
LANGKAH
PEMECAHAN
MASALAH 1. Hambatan a. Tenaga hakim yang ada tidak sebanding dengan jumlah perkara yang masuk (ditangani). b. Kurangnya jumlah pegawai administrasi di Pengadilan Agama Kendal; c. Mata anggaran daya dan jasa tidak mencukupi karena kekurangan dana untuk anggaran tersebut. d. Mata anggaran untuk ATK perkara yang tidak begitu jelas aturan pencairannya.; e. Sarana dan prasarana Gedung Pengadilan Agama Kendal sudah tidak memadai lagi jika dibandingkan dengan beban kerja. 2. Permasalahan a. Penempatan hakim menjadi kewenangan Mahkamah Agung RI yang sering tidak sesuai dengan bezitting formasi dan volume perkara yang ditangani oleh masing-masing Pengadilan Agama; b. Dalam penempatan pegawai masih menggunakan sistem Top down (jatah) baik dari Pengadilan Tinggi Agama Jawa Tengah maupun dari Mahkamah Agung; c. Terbatasnya anggaran yang diterima oleh Pengadilan Agama Kendal khususnya dalam maintenent fasilitas Website dalam rangka akuntabilitas dan transparansi Informasi di Pengadilan agama Kendal; d. Banyaknya perkara yang masuk, namun mata anggaran ATK tidak terealisir; e. Anggaran untuk pembangunan gedung Pengadilan Agama Kendal yang sesuai dengan tipologi pengadilan belum terealisasi;
3. Langkah Pemecahan Masalah a. Mengoptimalkan tenaga hakim yang ada dengan memberikan tugas-tugas tambahan; b. Memaksimalkan Pegawai yang ada dan selalu diadakan pembinaan dan pengawasan secara rutin, agar Pegawai termotivasi dalam menjalankan tugasnya dan bertanggungjawab akan tugasnya; c. Memanfaatkan anggaran yang ada secara maksimal sesuai dengan kebutuhan/skala prioritas; d. Memanfaatkan ATK secara efektif dan effisien; e. Merawat dan memelihara barang inventaris kantor secara baik; f. Memaksimalkan
sarana
pembangunan gedung baru;
gedung
yang
ada
sambil
mengusulkan
BAB III PENUTUP
Demikian Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Pengadilan Agama Kendal Tahun 2011. Realisasi pelaksanaan tugas pokok dan fungsi Pengadilan Agama Kendal yang diuraikan dalam Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah ini adalah merupakan kerja keras dari semua unsur yang terkait, mulai dari pimpinan, para hakim, pejabat struktural dan fungsional serta seluruh staff, yang telah berupaya seoptimal mungkin untuk mencapai target sesuai program kerja yang telah tersusun. Namun demikian kami menyadari masih ada beberapa program kerja yang belum dapat diselesaikan sesuai target yang diprogramkan. Akan tetapi secara umum pelaksanan tugas pokok dalam menyelesaikan perkara menunjukkan angka yang cukup menggembirakan, sebagaimana diuraiakan di atas. Bahkan secara kumulatif nilai capaian akhir kebijakan tahun 2011 telah berhasil dengan baik sesuai dengan harapan. Semoga Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah ini dapat dijadikan tolok ukur untuk memperbaiki kinerja pada tahun yang akan datang. Akhirnya kami menyampaikan ucapan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada semua pihak yang telah membantu terselesaikannya pembuatan Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah ini. Mudah-mudahan kita sekalian memperoleh rahmat, taufiq dan hidayahNya. Amin.
Kendal, 10 Februari 2012 Ketua Pengadilan Agama Kendal
Drs. H.A.SAHAL MAKSUN. MSI NIP. 19480322 198203 1 001
