2012
LAPORAN AKUNTABILITAS KINERJA INSTANSI PEMERINTAH PENGADILAN NEGERI JOMBANG TAHUN ANGGARAN 2012
TUPOKSI, RENCANA STRATEGIS, KINERJA, PENGUKURAN ,EVALUASI,ANALISIS AKUNTABILITAS KINERJA , ASPEK KEUANGAN SERTA KEBERHASILAN, HAMBATAN/MASALAH DAN PEMECAHAN MASALAH.
KATA PENGANTAR Dalam rangka perwujudan kepemerintahan yang baik (good governance) merupakan hal yang signifikan dalam upaya menggulirkan proses demokrasi. Dalam kondisi yang sangat
cepat
berubah ( turbulence) , hal
yang harus
dikembangkan oleh Pengadilan Negeri Jombang adalah menjaga kepercayaan melalui unjuk kerja sebagaimana yang telah diamanatkan oleh Undang - undang melalui penyediaan public good services. Hal tersebut dapat dilaksanakan secara transparan dalam
rangka penyelenggaraan akuntabilitas Pengadilan Negeri
Jombang melalui seluruh jajarannya. Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) Pengadilan Negeri Jombang Tahun 2012 ini merupakan perwujudan konkrit tingkat pencapaian kinerja (performing government ) yang juga sebagai pertanggungjawaban atas pelaksanaan kegiatan dalam periode tahun 2010 – 2014. Diharapkan LAKIP Pengadilan Negeri Jombang Tahun 2012 ini dapat memberikan informasi
yang diharapkan oleh seluruh stakeholders tentang
pencapaian kinerja kegiatan - kegiatan yang telah dilaksanakan oleh Pengadilan Negeri Jombang dalam periode tahun 2010 – 2014. Pengadilan Negeri Jombang yang berpedoman pada Instruksi Presiden Nomor 7 Tahun 1999 tentang Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah dan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor : 29 Tahun 2010, tentang Pedoman Penyusunan Penetapan Kinerja dan Pelaporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah. Serta sesuai dengan Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) Tahun 2012 Pengadilan Negeri Jombang. Demikian LAKIP Tahun 2012 dan Penetapan Kinerja Tahun 2013 Pengadilan Negeri Jombang disusun sebagai bahan untuk penyusunan LAKIP dan Penetapan Kinerja Tahun 2013 Mahkamah Agung RI.
Jombang, tanggal Pebruari 2013 PENGADILAN NEGERI JOMBANG Panitera / Sekretaris
Drs. Bambang Budi Setiawan, SH.,MH. NIP. 19600205 198503 1 002 ii
IKHTISAR EKSEKUTIF Ikhtisar laporan AKIP ini dibuat untuk Pertanggungjawaban Pelaksanaan Tugas Pokok dan Fungsi
serta kewenangan yang dimiliki oleh Pengadilan Negeri
Jombang, maka telah disusun Laporan Akuntabilitas kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) Tahun 2012.
Pengadilan Negeri Jombang yang berpedoman pada Intruksi Presiden Nomor : 7 Tahun 1999 tentang Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah dan Surat Keputusan Kepala Lembaga Administrasi Negara Nomor : 239/IX/6/8/2003 tentang Perbaikan Pedoman Penyusunan Pelaporan Akuntabilitas kinerja Instansi Pemerintah serta Keputusan MENPAN Nomor : 29 Tahun 2010 tentang Penetapan Kinerja ; sesuai dengan tugas pokok dan fungsi Pengadilan Negeri Jombang dan Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran ( DIPA ) Tahun 2012;
Bahwa untuk melaksanakan misi dan mewujudkan visi Mahkamah Agung Republik Indonesia maka Pengadilan Negeri Jombang telah ditetapkan 3 (tiga) tujuan yaitu :
1.
Pencari keadilan merasa kebutuhan dan kepuasannya terpenuhi;
2.
Setiap pencari keadilan dapat menjangkau badan peradilan;
3.
Publik percaya bahwa Pengadilan Tinggi dan Pengadilan Negeri di bawahnya memenuhi butir 1 dan 2 di atas.
Terselenggaranya peradilan yang sederhana cepat dan biaya ringan ditetapkan 6 ( enam) sasaran, yaitu :
1.
Meningkatkan penyelesaian perkar
2.
Peningkatan aksepbilitas putusan Hakim;
3.
Peningkatan efektivitas pengelolaan penyelesaian perkara; iii
4.
Peningkatan aksesbiliotas masyarakat terhadap peradilan (acces to justice)
5.
Meningkatnya kepatuhan terhadap putusan pengadilan;j
6.
Meningkatnya kualitas pengawasan. Terwujudnya Managemen Kepegawaian yang cepat, akurat dan bebas
dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme, sasarannya adalah meningkatnya jumlah dan kualitas
pegawai,
kesejahteraan
pegawai
dan
penyelesaian
administrasi
kepegawaian.
Meningkatnya pengelolaan sarana prasarana rumah tangga kantor yang tepat dan memadai, sasarannya adalah meningkatnya tertib administrasi persuratan, pendayagunaan barang, perpustakaan, inventaris kantor dan rumah tangga kantor. Meningkatnya pengelolaan keuangan yang efektif, efisien dan akuntabel, sasarannya adalah meningkatnya plafon DIPA serta Realisasi Anggaran DIPA beserta administrasi keuangannya.
Meningkatnya kualitas sumber daya manusia dan pengawasan terhadap jalannya peradilan agar diselenggarakan dengan seksama dan sewajarnya, memiliki sasaran yaitu : tersedianya tenaga fungsional yang kompeten dan profesional pada semua level jabatan, terlaksananya pengawasan terhadap penyelenggaraan peradilan.
iv
DAFTAR ISI Halaman KATA PENGANTAR .......................................................................................................................... ii IKTISAR EKSEKUTIF ........................................................................................................................ iii DAFTAR ISI........................................................................................................................................ vi BAB I PENDAHULUAN ..................................................................................................................... A. Latar Belakang.................................................................................................................. 1 B. Tugas dan Fungsi ............................................................................................................. 2 C. Sistematika Penyajian ...................................................................................................... 22 BAB II PERENCANAAN DAN PERJANJIAN KINERJA ................................................................... A. Rencana Strategis 2010-2014 .......................................................................................... 23 1. Visi dan Misi ............................................................................................................... 23 2. Tujuan dan Sasaran Strategis .................................................................................... 24 3. Program Utama dan Kegiatan Pokok.......................................................................... 24 B. Indikator Kinerja Utama .................................................................................................... 27 C. Perjanjian Kinerja (Dokumen Penetapan Kinerja) Tahun 2011 ......................................... 28 BAB III AKUNTABILITAS KINERJA ................................................................................................. A. Pengukuran Kinerja (Perbandingan Antara Target dan Realisasi Kinerja) ........................ 32 B. Analisis Akuntabilitas Kinerja (Diuraikan Pencapaian Sasaran-Sasaran Organisasi Dengan Pengungkapan dan Penyajian dari Hasil Pengukuran Kinerja) ........................... 36 BAB IV PENUTUP ............................................................................................................................. A. Kesimpulan......................................................................................................................... 46 B. Saran-saran........................................................................................................................ 47 BAB V LAMPIRAN ............................................................................................................................. 1. Struktur Organisasi .............................................................................................................49 2. Indikator Kinerja Utama ......................................................................................................50 3. Rencana Kinerja Tahun 2012 .............................................................................................51 4. Matriks Rencana Strategis 2010-2014 ................................................................................59 5. SK Tim Penyusunan Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah ...........................60 6. Rencana Kinerja Tahunan ( RKT ) Tahun 2014 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 61 v
vi
BAB I PENDAHULUAN A. LATAR BELAKANG Berdasarkan Pasal 24 ayat (2) Undang – Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun1945 yang telah diamandemen dinyatakan bahwa “ Kekuasaan kehakiman dilakukan oleh sebuah Mahkamah Agung dan Badan Peradilan yang berada di bawahnya dalam Lingkungan Peradilan Umum, Lingkungan Peradilan Agama, Lingkungan Peradilan Militer dan Lingkungan Peradilan Tata Usaha Negara, dan oleh sebuah Mahkamah Konstitusi “. Dengan dicantumkannya Peradilan Umum dalam Konstitusi tersebut sudah tidak dapat diragukan lagi keberadaan Pengadilan Negeri di Republik Indonesia sebagai salah satu Badan Kekuasaan Kehakiman. Sebagai Pelaksanaan dari Pasal 24 ayat (2) Undang-undang Dasar tersebut, lahirlah Undang-undang Nomor 4 Tahun 2004 tentang Kekuasaan Kehakiman dimana dalam pasal 13 ayat (1) Undang-undang tersebut dinyatakan bahwa Organisasi, Administrasi dan Finansial Mahkamah Agung dan Peradilan di bawahnya berada di bawah kekuasaan Mahkamah Agung, dan sejak saat itu Pengadilan Negeri berada dalam satu atap dalam lingkungan Mahkamah Agung. Untuk adanya pengaturan yang lebih konprehensif terutama tentang pengaturan pengawasan Hakim dan sebagainya maka Undang-undang Nomor 4 Tahun 2004 telah diganti dengan Undang-undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang kekuasaan kehakiman; Sedangkan untuk Peradilan Umum Undang-undang Nomor 2 Tahun 1986 telah dirubah dengan perubahan kedua dengan Undang-undang Nomor 49 Tahun 2009, dengan maksud untuk memperkuat prinsip dasar dalam penyelenggaraan kekuasaan kehakiman, yaitu agar prinsip kemandirian peradilan dan prinsip kebebasan hakim dapat berjalan pararel dengan prinsip integritas dan akuntabilitas. Prinsip Pengadilan yang terbuka (tranparan) merupakan salah satu prinsip pokok dalam sistem
peradilan
di
dunia.
Keterbukaan
merupakan
kunci
lahirnya
akuntabilitas
(pertanggungjawaban) melalui keterbukaan (transparansi) Hakim dan Pegawai Pengadilan akan lebih berhati – hati dalam menjalankan tugas dan tanggung jawabnya.
1
Secara umum kebijakan yang dilakukan oleh Pengadilan Negeri Jombang dalam melaksanakan seluruh kegiatan yang berkaitan dengan kepentingan Peradilan Tingkat Pertama , baik yang bersifat administratif , keuangan dan organisasi mengacu pada Surat Keputusan Sekretaris Mahkamah Agung RI Nomor : MA/SEK/07/SK/III/2006 tentang Organisasi dan Tatakerja Sekretariat Mahkamah Agung RI , Lembaga Mahkamah Agung RI sebagai salah satu Institusi Negara / Kepemerintahan sesuai dengan Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat Nomor : XI/MPR/1998 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas Korupsi, Kolusi dan Nepotisme dan Instruksi Presiden Nomor 7 Tahun 1999 tentang Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah , berkewajiban untuk mempertanggungjawabkan pelaksanaan tugas , fungsi dan peranannya dalam pengelolaan sumberdaya, dan sumber dana serta kewenangan yang ada yang dipercayakan kepada publik. Untuk itulah Pengadilan Negeri Jombang membuat Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah ( LAKIP ) Tahun 2012 dan Penetapan Kinerja Tahun 2013.
B. TUGAS POKOK DAN FUNGSI Pengadilan Negeri Jombang merupakan lingkungan peradilan umum di bawah Mahkamah Agung RI sebagai pelaksana Kekuasaan Kehakiman yang merdeka untuk menyelenggarakan peradilan guna menegakan Hukum dan Keadilan, Pengadilan Negeri Jombang sebagai Pengadilan Tingkat Pertama dibawah Mahkamah Agung, bertugas dan berwenang menerima, memeriksa, memutus dan menyelesaikan perkara yang masuk di tingkat pertama.
FUNGSI Untuk melaksanakan tugas pokok tersebut maka Pengadilan Negeri mempunyai fungsi sebagai berikut : 1. Memberikan pelayanan teknis yustisial dan administrasi kepaniteraan bagi perkara tingkat pertama serta penyitaan dan eksekusi; 2. Memberikan pelayanan dibidang administrasi perkara banding, kasasi dan peninjauan kembali; 3. Memberikan pelayanan administrasi umum kepada semua unsur di lingkungan Pengadilan Negeri ( Umum, Kepegawaian, dan Keuangan kecuali biaya perkara) 4. Memberikan keterangan, pertimbangan dan Nasehat tentang Hukum pada Instansi pemerintah di daerah hukumnya ,apabila diminta.
2
Disamping itu dalam rangka terwujudnya pelayanan yang prima kepada para pencari keadilan, di Pengadilan Negeri Jombang dalam melaksanakan tugasnya berpedoman pada Standart Operasional Prosedur ( SOP ), yang telah didiskusikan oleh bagian terkait dengan analisa beban kerja, sebagai implentasi dari Undang-undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik yang muatannya antara lain sebagai berikut : 1. Kejelasan proses kerja untuk setiap proses; 2. Kejelasan tugas, tanggung jawab, target dan pengukuran terhadap hasil kerja dari setiap posisi; 3. Kejelasan wewenang yang diberikan atau yang memiliki oleh setiap posisi untuk mengambil keputusan; 4. Kejelasan resiko dan dampak yang akan muncul bila tugas dan tanggung jawab tidak dilaksanakan sebagaimana mestinya; 5. Tersedianya sistem pengelolaan organisasi; 6. Profesionalisme personil peradilan dalam melaksanakan tugas dan tanggung jawab utama yang harus memiliki ketrampilan menggunakan sistem-sistem yang dibangun. Kondisi – kondisi tersebut diatas secara bertahap akan membawa organisasi menjadi organisasi yang tepat fungsi dan tepat ukuran (right sizing) yang menjadi salah satu tujuan Reformasi Birokrasi. Dalam Standart Operasional Prosedur ( SOP ) tersebut, telah diatur tentang : 1. Penerimaan Perkara di Pengadilan Tingkat Pertama; 2. Pencatatan/Registrasi perkara masuk; 3. Pendaftaran perkara dengan pembayaran Cuma-Cuma (Prodeo) 4. Pemanggilan para pihak yang berperkara,saksi/saksi ahli; 5. Tata persidangan; 6. Penyelesaian perkara melalui mediasi; 7. Penyelesaian perkara melalui Majelis Hakim; 8. Penyampaiaan putusan; 9. Pengambilan salinan putusan dan Penetapan; 10. Pengembalian sisa panjar biaya perkara; 11. Proses pemberkasan perkara dan minutasi; 12. Publikasi putusan;
3
13. Pengarsipan berkas perkara; 14. Sita Jaminan, Sita Eksekusi dan Eksekusi lelang; 15. Permohonan Banding; 16. Permohonan Kasasi; 17. Permohonan Peninjauan Kembali; 18. Penanganan Pengaduan Masyarakat.
Adapun tugas pokok dan fungsi sesuai dengan struktur organisasi di atas adalah sebagai berikut:
I. Uraian Tugas Ketua Pengadilan Negeri Jombang. 1. Ketua dan Wakil Ketua Pengadilan Negeri bersama-sama memimpin dan bertanggungjawab atas terselenggaranya tugas Pengadilan secara baik dan lancar. 2. Membuat perencanaan pengorganisasian, pelaksanaan, pengawasan yang baik serasi dan selaras. 3. Melaksanakan pembagian tugas tugas antara Ketua dan Wakil Ketua serta bekerja sama dengan baik. 4. Membagi dan menetapkan tugas dan tanggungjawab secara jelas dalam rangka mewujudkan keserasian dan kerjasama antar sesama Pejabat atau petugas yang bersangkutan. 5. Menyelenggarakan administrasi keuangan perkara dan mengawasi keuangan rutin/pembangunan. 6. Melaksanakan pertemuan berkala sekurang-kurangnya sekali dalam sebulan dengan Hakim serta Pejabat struktural dan seluruh karyawan. 7. Melakukan pengawasan secara rutin terhadap pelaksanaan tugas dan memberikan petunjuk serta bimbingan yang diperlukan baik bagi para Hakim maupun seluruh karyawan. 8. Melakukan pengawasan terhadap : a. Pejabat peradilan, keuangan dan material. b. Pelaksanaan putusan yang berkekuatan hukum tetap.
4
9. Menugaskan Hakim untuk membina dan mengawasi bidang-bidang. 10.
Melakukan : a. Evaluasi terhadap hasil pengawasan dan memberikan penilaian untuk kepentingan jabatan. b. Pelaporan evaluasi atas hasil pengawasan dan penilaiannya kepada Pengadilan Tinggi dan Mahkamah Agung. c. Pengawasan pelaksanaan Court Calender dengan ketentuan bahwa setiap perkara
pada
azasnya
diputus
dalam
waktu
6
bulan
dengan
mengumumkannya pada pertemuan berkala dengan para Hakim. 11. Melakukan pembinaan terhadap organisasi IKAHI, IPASPI, Dharmayukti, KOPERASI, PTWP dan KORPRI. 12. Melakukan koordinasi antar instasi penegak hukum dan kerjasama dengan instansi lain serta memberikan keterangan, pertimbangan dan nasehat hukum pada instansi pemerintah. 13. Memperhatikan
dan
menindaklanjuti
laporan-laporan,
keluhan-keluhan,
pengaduan-pengaduan masyarakat dan menangani serta menanggapinya bila dipandang perlu. 14. Meminta keterangan tentang hal yang berkaitan dengan tehnis peradilan. 15. Membina, memberikan petunjuk, tegoran atau peringatan dan penjatuhan hukuman disiplin bila dianggap perlu. 16. Menetapkan suatu perkara prodeo. 17. Membagi perkara kepada Hakim. 18. Mengevaluasi laporan penanganan perkara yang dilaksanakan Hakim dan Panitera Pengganti selanjutnya mengirimkan laporan dan hasil evaluasinya secara periodik kepada Pengadilan Tinggi dan Mahkamah Agung. 19. Mendelegasikan wewenang kepada Wakil Ketua Pengadilan Negeri Jombang untuk pengawasan intern dan pembagian perkara yang didelegasikan. 20. Melakukan pengawasan terhadap : a. Pengawasan Melekat : i. Penyusunan Court Calender. ii. Minutasi perkara harus selesai pada waktunya terutama mengenai perkara yang terdakwanya berada dalam tahanan.
5
iii. Mengevaluasi laporan periodik yang menyangkut kegiatan setiap Hakim dan Panitera Pengganti dan mengirimkannya kepada Pengadilan Tinggi dan Mahkamah Agung secara berkala. iv. Mengevaluasi perbuatan dan kegiatan wakil ketua, para hakim, pejabat struktural kepaniteraan, pejabat struktural kesekretariatan, panitera pengganti dan seluruh karyawan pengadilan Negeri yang dituangkan dalam DP3 secara berjenjang. b. Pengawasan Fungsional : melakukan evaluasi kegiatan wakil ketua, hakim, pejabat kepaniteraan, panitera pengganti jurusita dan pejabat kesekretariatan berdasarkan laporan periodik. 21. Melaksanakan keputusan-keputusan, surat-surat edaran, petunjuk-petunjuk pimpinan Mahkamah Agung RI baik secara tehnis maupun non tehnis. 22. Disposisi surat-surat masuk dan tanda tangan surat keluar serta surat-surat keputusan, surat perintah dan lain-lain. 23. Penyumpahan dan pelantikan Wakil Ketua Pengadilan negeri jombang dan pejabat-pejabat pengadilan lainnya. 24. Tugas-tugas lain sesuai ketentuan Undang-undang.
II. Uraian Tugas Wakil Ketua Pengadilan Negeri (WKPN) Jombang 1. Membantu Ketua dalam membuat program kerja jangka pendek dan jangka panjang, pelaksanaannya dan pengorganisasiannya; 2. Mewakili Ketua bila berhalangan; 3. Melaksanakan delegasi wewenang dari ketua; 4. Melakukan pengawasan intern untuk mengamati apakah pelaksanaan tugas telah dikerjakan sesuai dengan rencana kerja dan ketentuan yang berlaku serta mela[porkan hasil pengawasan tersebut kepada Ketua; 5. Membagikan perkara yang di delegasikan oleh Ketua Pengadilan Negeri dan menunjuk Hakim/majelis untuk menyidangkannya; 6. Bertanggung jawab atas disiplin Pegawai dan absensi sehubungan dengan remunerasi dan mengusulkan rekomendasi kepada Ketua Pengadilan Negeri;
6
7. Bertanggung jawab terhadap pengawasan dan penanganan laporan pengaduan masyarakat terhadap tingkah laku para Hakim, pejabat Fungsional, Pejabat Strukturan dan para Pegawai; 8. Melakukan pengawasan intern mengenai : a. Perbuatan dan tiungkah laku Pejabat Peradilan termasuk kemampuan teknis administrasi dan moralitasnya; b. Pengisian regester perkara secara tertib dan terus menerus; c. Penyampaian laporan dan isi regester Panitera Muda perdata / Pidana kepada Panitera Muda Hukum; d. Pembuatan laporan periodik oleh panitera Muda Hukum; e. Pembukuan keuangan perkara dibuat secara tertib dan terus menerus sesuai dengan peraturan yang berlaku; f. Penyimpanan uang perkara, agar disimpan pada Bank Pemerintah terpisah dengan uang rutin; g. Pentaatan jam kerja yang berlaku bagi Hakim dan Pegawai Negeri Sipil dan tertib perkantoran Pengadilan Negeri Jombang. 9. Melaksanakan tugas – tugas lain yang diberikan Ketua Pengadilan Negeri Jombang.
III. Uraian Tugas Hakim Pengadilan Negeri Jombang. 1. Membantu Pimpinan pengadilan dan membuat program kerja jangka pendek dan jangka panjang, serta membantu pelaksanaan dan pengawasan program – program kerja tersebut; 2. Melakukan pengawasan yang ditugaskan Ketua Pengadilan Negeri untuk mengamati pelaksanaan tugas mengenai penyelenggaraan perkara perdata dan pidana serta pelaksanaan eksekusi, tugas kehumasan dan melaporkannya kepada pimpinan Pengadilan. 3. Menetapkan hari sidang; 4. Mempelajari, meneliti berkas perkara yang diserahkan penanganannya oleh Ketua baik perkara perdata maupun perkara pidana; 5. Mengemukakan pendapat dalam musyawarah;
7
6. Bertanggung jawab atas pembuatan dan kebenaran berita acara persidangan dan menandatanganinya; 7. Menyiapkan dan memaraf naskah putusan lengkap sebelum diucapkan; 8. Memonitor penyelesaian minutasi perkara; 9. Melaksanakan tugas – tugas lain yang diberikan oleh pimpinan.
IV. Uraian Tugas Panitera / Sekretaris Pengadilan Negeri Jombang. 1. Membantu Pimpinan pengadilan dalam membuat program kerja jangka pendek dan jangka panjang dan pelaksanaannya serta pengorganisasiannya; 2. Mengatur pembagian tugas Pejabat kepaniteraan dan Kesekretariatan; 3. Panitera/Sekretaris dengan dibantu oleh Wakil Panitera dan Panitera Muda menyelenggarakan administrasi teknis perkara secara cermat mengenai jalannya perkara perdata / pidana dan situasi keuangan perkara perdata; 4. Menyelenggarakan laporan perkara perdata/pidana bersama dengan Panitera Muda Hukum; 5. Mengadakan rapat koordinasi dengan Wakil Panitera, para Panitera Muda dan Panitera Pengganti dalam rangka penyelenggaraan pengadministrasian perkara-perkara perdata dan pidana serta minutasi perkara yang dilakukan Panitera Pengganti; 6. Bertanggung jawab atas pengurusan berkas perkara, putusan, dokumen, suratsurat, buku daftar dan biaya perkara;
7. Membuat akte dan salinan putusan; 8. Membantu Hakim dengan mengikuti dan mencatat jalannya persidangan , membuat berita acara dan mengetik konsep putusan dan menandatangani; 9. Atas perintah Hakim / Ketua Pengadilan Negeri melaksanakan penyitaanpenyitaan dalam perkara perdata; 10. Atas perintah Ketua Pengadilan Negeri melaksanakan putusan ( Eksekusi) dalam perkara – perkara perdata; 11. Menyelenggarakan administrasi perkara; 12. Mengatur tugas wakil Panitera, Panitera Muda dan Panitera Pengganti, serta Jurusita / Jurusita Pengganti;
8
13. Sebagai bendahara keuangan pihak ketiga; 14. Panitera/Sekretaris dengan dibantu oleh Wakil Sekretaris,Kepala urusan Umum, Kepala Urusan Kepegawaian dan Kepala Urusan Keuangan menyelenggarakan administrasi umum, kepegawaian dan keuangan; 15. Merencanakan pengorganisasian, mengevaluasi dan mengontrol administrasi Umum, administrasi kepegawaian dan administrasi keuangan; 16. Memberikan pelayanan administrasi umum kepada semua unsur di Pengadilan Negeri Jombang; 17. Bersama-sama dengan Pimpinan Pengadilan Negeri memberikan pembinaan dan pengawasan di Lingkungan Pengadilan Negeri Jombang; 18. Selaku Pejabat
Kuasa Pengguna Anggaran bertanggung jawab atas
pengelolaan anggaran di Pengadilan Negeri Jombang; 19. Merencanakan, mengusulkan, mencairkan dan bertanggung jawab tentang remunerasi; 20. Bersama-sama Wakil Sekretaris dan Kaur Keuangan merencanakan program dan pelaksanaan serta penyerapan DIPA; 21. Bertanggung jawab atas laporanm-laporan sebubungan dengan pelaksann Urusan Umum, Urusan Kepegawaian dan Urusan Keuangan; 22. Mengadakan pembinaan dan pengawasan secara berjenjang dan berkelanjutan terhadap Urusan Umum, Urusan Kepegawaian dan Urusan Keuangan; 23. Melaksanakan pengawasan melekat secara berjenjang; 24. Disposisi surat-surat masuk dan tanda tangan surat-surat keluar, surat keputusan, surat perintah, salinan putusan/penetapan dan sebagainya; 25. Melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh pimpinan.
V.
Uraian Tugas Wakil Panitera Pengadilan negeri Jombang. 1. Membantu Pimpinan Pengadilan Negeri dalam membuat program kerja jangka pendek dan jangka panjang, pelaksanaannya serta pengorganisasiannya; 2. Membantu Panitera/Sekretaris di dalam membina dan mengawasi pelaksanaan tugas-tugas administrasi perkara perdata/pidana dan pelaporannya; 3. Memberikan pelayanan administrasi perkara kepada masyarakat/pihak yang akan mengajukan perkara;
9
4. Bersama-sama dengan Pimpinan Pengadilan Negeri Jombang memberikan pembinaan dan pengawasan di lingkungan Pengadilan Negeri Jombang; 5. Penelaahan dan meneliti laporan-laporan bulanan, catur, semester, tahunan sehubungan dengan pelaksanaan tugas Urusan Kepaniteraan Perdata, Urusan Kepaniteraan Pidana, Urusan Kepaniteraan Hukum; 6. Meneliti dan memaraf berkas perkara perdata dan perkara pidana yang masuk; 7. Meneliti dan memaraf berkas perkara yang dimohonkan upaya Hukum, apakah amar putusan dalam putusan dan amar putusan dalam berita acara telah sesuai atau belum; 8. Membantu Hakim/Majelis Hakim dengan mengikuti dan mencatat jalannya persidangan, yaitu membuat penetapan hari sidang sesuai dengan permintaan Majelis Hakim/Hakim baik perkara perdata maupun pidana, membuat penetapan penahanan sesuai permintaan hakim, membuat berita acara persidangan, menyalin konsep salinan putusan dan menanda tanganinya; 9. membantu Panitera untuk secara langsung membina, meneliti, dan mengawasi pelaksanaan tugas administrasi perkara antara lain dalam mengisi buku register perkara perdata gugatan, permohonan, register banding, kasasi, PK dan eksekusi, perkara pidana biasa, singkat, tipiring dan lalu lintas, register penahanan, ijin penyitaan, penggeledahan, wasmat, register banding, kasasi, PK, grasi/remisi, register pendaftaran akta dan Notaris baik Yayasan, PT, CV, dll (lembaga, register pendaftaran surat pendaftaran surat keterangan tidak terlibat perkara pidana dengan anca,am lebih dari 5 tahun, register legalisasi, membuat laporan periodik) ; 10.Melaksanakan tugas-tugas Panitera apabila Panitera/Sekretaris berhalangan; 11.Konseptor surat-surat keluar apabila diminta oleh pimpinan; 12.Melaksanakan tugas-tugas yang didelegasikan kepadanya; 13.Melaksanakan pelaksanaan melekat secara berjenjang.
VI. Uraian Tugas Panitera Pengganti Pengadilan Negeri Jombang 1. Membantu Hakim dalam persidangan perkara perdata dan pidana, dan mencatat jalannya persidangan, membuat berita acara, mengetik konsep putusan dan menandatangani berita acara dan putusan;
10
2. Melaporkan kegiatan persidangan kepada panitera muda yang bersangkutan secara tepat dan cermat; 3. Membuat penetapan hari sidang; 4. Membuat penetapan penahanan dalam perkara pidana apabila terdakwanya di tahan; 5. Membuat berita acara persidangan dan menandatanganinya; 6. Mengetik konsep putusan yang dibuat oleh Hakim dan menandatanganinya; 7. Melaporkan kepada panitera muda yang bersangkutan untuk mencatat penundaan sidang dan perkara yang sudah putus berikut amar putusannya; 8. Menyerahkan berkas perkara yang telah selesai minutasi kepada panitera muda yang bersangkutan; 9. Tugas-tugas lain yang diberikan oleh Pimpinan.
VII. Uraian Tugas Jurusita Pengadilan Negeri Jombang. 1.
Melaksanakan semua perintah yang diberikan oleh Ketua Pengadilan Negeri, Ketua majelis dan Panitera;
2.
Melaksanakan
panggilan-panggilan
dan
pemberitahuan
isi
putusan
Pengadilan negeri atas perintah ketua Majelis Hakim; 3.
Menyampaikan pengumuman-pengumuman, tegoran-tegoran, protes-protes dan pemberitahuan putusan Pengadilan;
4.
Melakukan penyitaan-penyitaan atas perintah ketua Pengadilan dan dengan teliti melihat lokasi batas-batas tanah yang disita;
5.
Membuat Berita Acara penyitaan yang salinan resminya diserahkan pihakpihak yang berkepentingan dan kepada Badan Pertanahan nasional setempat bila terjadi penyitaan tanah;
6.
Melaksanakan tugasnya di wilayah Hukum pengadilan Negeri setempat.
VIII. Urian Tugas Wakil Sekretaris Pengadilan Negeri Jombang 1. Membantu Pimpinan Pengadilan dalam membuat program rencana kerja jangka pendek dan jangka panjang, pelaksanaannya dan pengorganisasiannya;
11
2. Membantu Panitera/Sekretaris dalam merencanakan, mengorganisasikan, mengevaluasi dan mengontrol pelaksanaan tugas-tugas administrasi umum yang dilaksanakan oleh Kaur Umum, Kaur Kepegawaian dan Kaur Keuangan; 3. Konseptor surat-surat keluar yang berhubungan dengan administrasi umum; 4. Sebagai PPK apabila ditunjuk oleh Pimpinan selaku pejabat yang melakukan tindakan yang mengakibatkan pengeluaran anggaran; 5. Melaksanakan
tugas-tugas
kesekretariatan
apabila
panitera/sekretaris
berhalangan; 6. Bertanggung jawab penuh atas lancarnya kegiatan-kegiatan yang berhubungan dengan administrasi umum, kepegawaian dan keuangan; 7. Bersama-sama dengan Panitera/Sekretaris dan pejabat terkait dan operator merencanakan usulan-usulan RKAKL. 8. Memberikan pelayanan administrasi umum kepada semua unsur di Lingkungan Pengadilan Jombang; 9. Menyusun program dan pelaksanaan penyerapan anggaran (DIPA); 10. Menangani laporan-laporan sehubungan dengan pelaksanaan kerja urusan umum, urusan kepegawaian dan urusan keuangan; 11. Melakukan pembinaan dan penilaian serta pengawasan melekat kepada Kepala Urusan dan pegawai secara berjenjang dalam lingkungan kesekretariatan; 12. Setiap Triwulan menyusun laporan PP 39 BAPPENAS dalam Aplikasi PP 39 form A; 13. Setiap awal Tahun berjalan menyusun Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP); 14. Membantu Pimpinan Pengadilan dalam rangka pembinaan dan pengawasan; 15. Melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh pimpinan.
IX. Uraian Tugas Panitera Muda Perdata Pengadilan Negeri Jombang 1.Membantu Pimpinan Pengadilan dalam membuat program kerja jangka pendek dan jangka panjang, pelaksanaannya serta pengorganisasiannya; 2. Mengkoordinir dan membagi tugas serta melakukan pengawasan atas semua tugas personil Urusan Kepaniteraan Perdata;
12
3. Membantu Panitera/Sekretaris dalam menyelenggarakan administrasi perkara dan pengolahan/penyusunan laporan perkara-perkara perdata; 4. Membantu Hakim dengan mengikuti dan mencatat jalannya sidang pengadilan, membuat dan mengetik berita acara persidangan, mengetik konsep putusan, dan menandatanganinya; 5. Melaksanakan administrasi perkara antara lain mempersiapkan persidangan perkara, menyimpan berkas perkara yang masih berjalan dan urusan lain yang berhubungan dengan masalah perkara perdata; 6. Menyerahkan arsip berkas perkara kepada Panitera Muda Hukum; 7. Mengonsep / membuat jawaban surat yang berhubungan dengan permasalahan perdata sesuai disposisi, petunjuk dan arahan Pimpinan; 8. Meneliti surat-surat keluar sebelum dimintakan tanda tangan kepada Pimpinan; 9. Mendisposisi surat-surat masuk yang berhubungan dengan permasalahan perkara perdata; 10.Melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan Pimpinan.
X.
Uraian Tugas Panitera Muda Pidana Pangadilan Negeri Jombang 1. Membantu Pimpinan Pengadilan dalam membuat program kerja jangka pendek dan jangka panjang, pelaksanaannya serta pengorganisasiannya; 2. Mengkoordinir dan membagi tugas serta melakukan pengawasan atas semua tugas personil Sub Kepanitaraan Pidana; 3. Membantu Panitera dalam menyelenggarakan administrasi perkara dan pengolahan / penyusunan laporan perkara-perkara pidana; 4. Membantu Hakim dengan mengikuti dan mencatat jalannya sidang pengadilan, membuat dan mengetik berita acara persidangan, mengetik konsep putusan, dan menandatanginya; 5. Melaksanakan administrasi perkara antara lain mempersiapkan persidangan perkara, menyimpan berkas perkara yang masih berjalan, menyerahkan berkas perkara yang sudah minutasi ke bagian kepaniteraan hukum untuk diarsipkan;. 6. Mengisi register buku induk perkara pidana;
13
7. Mengonsep / membuat jawaban surat yang berhubungan dengan permasalahan pidana sesuai disposisi, petunjuk dan arahan Pimpinan; 8. Meneliti surat-surat keluar sebelum dimintakan tanda tangan kepada Pimpinan; 9. Mendisposisi surat-surat masuk yang berhubungan dengan permasalahan perkara pidana; 10.Meneliti surat-surat penetapan penahanan yang akan dimintakan tanda tangan kepada Pimpinan; 11.Membuat penetapan penyitaan, penggeledahan, penahanan atas permintaan penyidik untuk ditanda tangani ketua / wakil ketua; 12.Melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan Pimpinan.
XI. Uraian Tugas Panitera Muda Hukum Pengadilan Negeri Jombang 1. Membantu Pimpinan Pengadilan dalam membuat program kerja jangka pendek dan jangka panjang, pelaksanaanya serta pengoorganisasiannya; 2. Mengkoordinir dan membagi tugas serta melakukan pengawasan melekat atas semua tugas urusan kepanitaraan Hukum; 3. Membantu Panitara / Sekretaris dalam menyelenggarakan administrasi perkara dan pengolahan / penyusunan laporan perkara perdata dan perkara pidana; 4. Membantu Hakim dengan mengikuti dan mencatat jalannya sidang pengadilan, membuat dan mengetik berita acara persidangan, mengetik konsep putusan dan menandatanganinya; 5. Mengumpulkan, mengolah dan menyajikan data, menyajikan statistik perkara, menyusun laporan-laporan perkara, menyimpan arsip berkas perkara. 6. Mengkonsep / membuat jawaban surat yang berhubungan dengan bidang hukum sesuai disposisi, petunjuk dan arahan Pimpinan; 7. Meneliti surat-surat keluar sebelum dimintakan tanda tangan kepada Pimpinan; 8. Mendisposisi surat-surat masuk yang berhubungan dengan bidang hukum; 9. Menata arsip perkara in aktif baik perkara perdata maupun pidana pada rak dan disusun per tahun; 10.Melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan Pimpinan.
14
XII. Uraian Tugas Kepala Urusan Umum Pengadilan Negeri Jombang 1. Membantu Pimpinan dalam membuat program kerja jangka pendek dan jangka panjang, pelaksanaannya serta pengorganisasiannya; 2. Mengkoordinir dan membagi tugas serta melakukan pengawasan melekat atas semua tugas personil urusan Umum; 3. Melaksanakan, menangani dan bertanggung jawab terhadap masalah-masalah administrasi persuratan urusan Umum; 4. Bertanggung jawab terhadap administrasi persuratan; 5. Meneliti surat-surat masuk. 6. Meneliti
administrasi
surat-surat
keluar
dan
memasukan
dalam
amplop/pemberkasan yang akan dikirim ke Kantor Pos dan perkurier; 7. Setiap bulan sekali menyusun daftar rencana pembelian barang-barang persediaan untuk diajukan ke wakil sekretaris; 8. Setiap akhir semester dan akhir tahun menyusun Laporan Barang Persediaan dalam Aplikasi Persediaan; 9. Setiap akhir semester dan akhir tahun menyusun laporan Barang Milik Negara dalam aplikasi SIMAK BMN; 10. Mengerjakan
managemen
Aset
atas
Barang
Milik
Negara
pada
Pengadilan Negeri Jombang; 11. Setiap akhir semester dan akhir tahun menyusun laporan Barang Milik Negara dalam aplikasi SIMAK BMN ke KPKNL Malang dan (KORWIL) Pengadilan Tinggi Surabaya; 12. Setiap akhir tahun menyusun Laporan Tahunan Pengadilan Negerti Jombang; 13. Menyusun Program Kerja Urusan Umum; 14. Mempersiapkan tempat untuk pelaksanaan
acara kedinasan
dan acara
seremonial lainnya; 15. Mengatur dan mengkoordinir keperluan rumah tangga kantor; 16. Mengkoordinir petugas Satpam dan petugas Cleaning Service serta bertanggung jawab terhadap kebersihan dan keamanan kantor; 17. Mengkoordinir petugas piket; 18. Mengkonsep surat sesuai dengan disposisi pimpinan; 19. melaksanakan pengawasan melekat terhadap pelaksanaan staf urusan Umum;
15
20. Melaksanakan Program Kerja RKA-KL sesuai ketentuan; 21. Melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Pimpinan.
XIII. Uraian Tugas Kepala Urusan Kepegawaian Pengadilan Negeri Jombang 1. Membantu Pimpinan Pengadilan dalam membuat program kerja jangka pendek dan jangka panjang, pelaksanaannya dan pengorganisasiannya. 2. Mengkoordinir dan membagi tugas serttya melakukan pengawasan melekat atas sesua tugas personil uruysan Kepegawaian; 3. Melaksanakan dan menangani masalah-masalah Kepegawaioan; 4. Mengelola pengumpulan dan pengolahan Data Kepegawaian (PULAHTAH), BERUPA FILE DATA Kepegawaian perorangan, Daftar Nominatif ( Kenaikan Pangkjat,Pemberitahuan Kenaikan Gaji Berkala,Tanda Kehormatan / Satya Lencana, TASPEN, ASKES, Pemberhentian dengan hormat / pensiun, BAPERTARUM, pajak-pajak dan lain sebagainya; 5. Mengelola
Usulan
yang
menyangkut
mutasi
/
perpindahan
status
Kepegawaian yang dapat berupa promosi (naik jabatan), demosi (turun jabatan), perpindahan dari satuan kerja yang satu ke satuan kerja yang lain dan hukuman disiplin; 6. Mengelola/menyiapkan usulan yang menyangkut pengembangan pegawai yang dapat berupa pendidikan damn pelatihan atau ujian-ujian, dinas / ujian kenaikan pangkat / jabatan maupun Rfakernas; 7. Mengelola / membina staf mengenai tata persuratan, tata usaha ATK, dan sarana prasarana serta pengelolaan, merawat dan menjaga barang inventaris Negara yang berada di Urusan Kepegawaian; 8. Menyiapkan surat keputusan dan surat-surat untuk ditanda tangani Pimpinan; 9. Melakukan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Pimpinan.
XIV. Uraian Tugas Kepala Urusan Keuangan Pengadilan Negeri Jombang. 1. Membantu Pimpinan pengadilan negeri Jombang dalam membuat program kerja
jangka
pendek
dan
jangka
pengorganisasiannya;
16
panjang,
pelaksanaannya
dan
2. Melakukan Pengawasan mel;ekat yang secara terus menerus terhadap bawahan secara preventif dan represif, agar pelaksanaan tugas bawahan berjalan secara efektif dan efisien sesuai rencana kegiatan dan peraturan perundang-undangan yang berlaku; 3. Pada bulan Januari untuk setiap tahunnya Kepala Urusan Keuangan beserta Pejabat Komitmen dan Staf pengelola Keuangan membuat dan menyusun RKAKL dan dikirim ke Pengadilan Tinggi Surabaya; 4. Pembuatan Surat Keputusan mengenai Pejabat Kuasa Pengguna Anggaran (KPA) Pengelola Keuangan (Pejabat Komitmen, Penguji SPP dan Penanda tangan SPM, Bendahara Pengeluaran dan Penerima dan Staf Pengelolan Keuangan), setelah SK dari PT turun; 5. Mengagendakan surat-surat masuk yang sudah di disposisikan oleh Ketua Pengadilan Negeri Jombang dan Panitera/Sekretaris dan diselesaikan sejak surat diterima dan menjawab surat keluar; 6. Kepala Urusan Keuangan selaku pelaksana anggaran turut mengawasi : a. Pembuatan Daftar Gaji Pegawai ( SK Kenaikan Gaji berkala, SK Kenaikan Pangkat, Tunjangan Isteri/Suami, tunjangan Anak dan SK Mutasi) sebagai kelengkapan Daftar Gaji, Gaji susulan, Gaji ke-13, rapel Gaji dan Beras, Uang lembur dengan menggunakan aplikasi sampai terbitnya Surat Perintah Membayar (SPM), dan setoran Pajak (SPP) untuk ditanda tangani Kepala urusan Keuangan selaku Penandatanganan dan Penguji (SPM) dilakukan setiap bulan paling lambat tanggal 10 ( Sepuluh). b. Pembuatan dan mengoreksi Daftar Nominatif uang makan setelah mendapat Rekapitulasi absendi dari Waklil Sekretaris pengadilan Negeri Jombang, paling lambat tanggal 2 ( Dua ) setiap bulannya; c. Pembuatan daftar nominatif remunerasi Pengadilan Negeri Jombang berdasarkan rekapitulasi absen dari Wakil Sekretaris dan dilaksanakan setelah ada permintaan Pengadilan Tinggi Surabaya; d. Pengajuan permintaan kartu pengawas (Karwas) ke KPPN sebagai pertanggungjawaban kas di Bendahara Pengeluaran tahunlalu untuk syarat pengajuan uang persediaan (UP).
17
e. Pembvukuan dan penytetoran Penerimaan Negara Bukan Pajak pada Bank Persepsi 7. Kepala Urusan Keuangan bertanggung jawab terhadap laporan keuangan : Untuk pelaporan bulanan Sistem Akuntansi Pengguna Anggaran (SAKPA) turut mengawasi : - Pembuatan pe;laporan memasukan data apiklasi setelah menerima bukti setoran dari Bendahara pengeluaran dan bendahara Penerima sesuai format dari KPPN. - Surat Perintah Membayar (SPM) yang telah disetujui oleh KPPN akan diterbitkan Surat perintah Pencairan Dana (SP2D) dan di Input ke Aplikasi SAKPA; - Rekonsiliasi untuk menyamakan hasil belanja selama sebulan antara Satker dan KPPN; - Pembuatan laporan ke Korwil dan ke Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Kelang (KPKNL) setelah menerima laporan SIMAK BMN dari Urusan Umum paling lambat tanggal 3 setiap bulannya. - Pengiriman Laporan Keuangan ke Korwil, Biro Keuangan MARI, dan Badan Pengawas MARI paling lambat tanggal 10 (Sepuluh) setiap bulannya. 8.
Kepala Urusan
Keuangan
turut melakukan pengawasan anggaran dan
pemahaman terhadap : a). Buku Kas Umum : -Pada awal Tahun harus diberi penomoran disetiap lembarnya dan diparaf oleh Kuasa Pengguna Anggaran ( KPA ); - Pada setiap bulannya dilakukan penutupan dan ditandatangani oleh Kuasa Pengguna Anggaran (KPA). b) Buku Pembantu : - Kas tunai dibukukan pada setiap transaksi dan ditutup setiap Bulannya; - Buku Pembantu Bank dibukukan setiap ada transaksi yang ada di Rekening Giro; - Buku Pem,bantu Pajak di bukukan pada setiap ada transaksi Pembayaran Surat Setoran Pajak (SPP).
18
9. Mengkonsep surat-surat keluar yang berhubungan dengan Urusan Keuangan , sesuai dengan disposisi dan arahan Pimpinan. 10. Melaksanakan tugas – tugas lain yang diberikan Pimpinan.
Data Pegawai Pengadilan Negeri Jombang Tahun 2012 sebagai berikut : A. JUMLAH PEGAWAI SELURUHNYA MENURUT GOLONGAN : Tenaga Honorer
=
8
Orang
Golongan I
=
-
Orang
Golongan II
=
3
Orang
Golongan III
=
49 Orang
Golongan IV
=
5 Orang
Ketua ,Wakil Ketua dan Hakim
=
10 Orang
Panitera / Sekretaris
=
1
Orang
Wakil Panitera
=
1
Orang
Panitera Muda Pidana
=
1
Orang
Panitera Muda Perdata
=
1
Orang
Panitera Muda Hukum
=
1
Orang
Panitera Pengganti
=
13 Orang
Jurusita
=
3
Orang
Wakil Sekretaris
=
1
Orang
Kepala Urusan Umum
=
1
Orang
Kepala Urusan Kepegawaian
=
1
Orang
Kepala Urusan Keuangan
=
1
Orang
B. JUMLAH TENAGA TEKNIS DAN NON TEKNIS
C. JUMLAH PEJABAT STRUKTURAL
19
SARANA DAN PRASARANA Dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsi, Pengadilan Negeri Jombang dilengkapi dengan sarana dan prasarana peralatan kantor sebagai pendukung kegiatan operasional yang terdiri dari : NO.
NAMA BARANG
JUMLAH
1
2
3
KONDISI BARANG RUSAK RUSAK BAIK RINGAN BERAT 4 5 6
KET 7
1
Station Wagon
3
3
-
-
-
2
Sepeda Motor
5
2
-
3
-
3
Mesin Ketik Manual Standar
10
4
5
1
-
4
Stationary Generating Set
1
1
-
-
-
5
NETWARE INTERFACE EXTERNAL
1
1
-
-
-
6
Lemari Kayu
37
36
1
-
-
7
Rak Besi
12
12
-
-
-
8
Rak Kayu
27
27
-
-
-
9
Filing Kabinet Besi
25
24
1
-
-
10
Brandkas
2
2
-
-
-
11
Locker
1
1
-
-
-
12
Tempat Menyimpan Gambar
16
13
-
3
-
13
Tabung Pemadam Api
1
1
-
-
-
14
Papan Visual/ Papan Nama
38
38
-
-
-
15
Lambang Instansi
1
1
-
-
-
16
Peta
1
1
-
-
-
17
Speker Komputer
2
2
-
-
-
18
Perkakas Kantor Lainnya
1
1
-
-
-
19
Meja Kerja Kayu
97
97
-
-
-
20
Kursi Besi/ Metal
187
181
6
-
-
21
Kursi Kayu
78
78
-
-
-
22
Sice
11
11
-
-
-
23
Bangku Panjang Kayu
56
56
-
-
-
24
Meja Rapat
28
28
-
-
-
25
Meja Komputer
16
16
-
-
-
26
Monografi
19
19
-
-
-
27
UPS
19
19
-
-
-
28
Jam Elektronik
8
8
-
-
-
29
Mesin Pemotong Rumput
1
1
-
-
-
30
Referensi
5
5
-
-
-
20
31
A.c Split
21
21
-
-
-
32
Kipas Angin
13
11
-
2
-
33
Televisi
1
1
-
-
-
34
CAMERA DIGITAL
1
1
-
-
-
35
Loudspeaker
1
1
-
-
-
36
Sound System
2
2
-
-
-
37
Jaringan Listrik
1
1
-
-
-
38
FINGER PRINT
1
1
-
-
-
39
Stabilisator
2
2
-
-
-
40
Lambang Garuda Pancasila
4
4
-
-
-
41
Tiang Bendera
6
6
-
-
-
42
Kaca Hias
4
4
-
-
-
43
Mimbar/ Podium
1
1
-
-
-
44
Palu Sidang
2
2
-
-
-
45
Intercom Unit
4
4
-
-
-
46
Weapon & Metal Detector
1
1
-
-
-
47
INSTALASI LAIN-LAIN
1
1
--
-
-
48
Pesawat Telephone
16
16
-
-
-
49
Facsimile
2
2
-
-
-
50
Lemari Obat (kaca)
1
1
-
-
-
51
P A B X (COMUNICATION SISTEM)
1
1
-
-
-
52
INSTALALI GENERATING SET
1
1
-
-
-
53
Piala
1
1
-
-
-
54
Alat Tenis Meja
1
1
-
-
-
55
SOFWARE KOMPUTER
1
1
-
-
-
56
P.c Unit
24
24
-
-
-
57
Lap Top
22
22
-
-
-
58
Printer
29
26
1
2
-
59
CCTV
8
8
-
-
-
60
LCD PROYEKTOR
1
1
-
-
-
61
LOCAL AREA NETWORK
2
2
-
-
-
62
CONSOLE UNIT
1
1
-
-
-
63
MONITOR
1
1
-
-
-
64
SCANNER
2
2
-
-
-
65
SERVER
1
1
-
-
-
66
ROUTER
2
2
-
-
-
67
HUB
2
2
-
-
-
68
MODEM
2
2
-
-
21
69
Bangunan Permanen
70 71
Gedung
Kantor
Semi
1
1
-
-
-
Rumah Negara Golongan II
7
7
-
-
-
Pagar Permanen
6
6
-
-
-
C. SISTEMATIKA PENYAJIAN LAKIP Pengadilan Negeri Jombang Tahun 2012 disusun berdasarkan Keputusan Kepala Lembaga Administrasi Negara Nomor 239 Tahun 2003 tentang Pedoman Pelaporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah tanggal 25 Maret 2003 dan
Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi
Birokrasi Nomor 29 Tahun 2010 tentang Pedoman Penyusunan Penetapan Kinerja dan Pelaporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah tanggal 31 Desember 2010. Adapun LAKIP Pengadilan Negeri Jombang Tahun 2012 ini disusun dengan sistematika penulisan sebagai berikut : BAB I
: PENDAHULUAN Pada bab ini menjelaskan latar belakang yang berisikan gambaran umum, maksud dan tujuan; tugas pokok dan fungsi dan sistematika penyajian.
BAB II
: PERENCANAAN DAN PERJANJIAN KINERJA Pada bab ini menjelaskan tentang rencana stategis 2010 - 2014, visi, misi dan tujuan sasaran strategis,program utama dan kegiatan pokok, Rencana kinerja tahunan 2012 dan perjanjian kinerja tahun 2013.
BAB III
: AKUNTABILITAS KINERJA Pada bab ini menjelaskan tentang pengukuran kinerja dan analisis akuntabilitas kinerja.
BAB IV
: PENUTUP Pada bab ini menjelaskan tentang kesimpulan dan saran – saran.
BAB V
:
LAMPIRAN Pada bab ini menjelaskan tentang struktur organisasi, indikator kinerja utama, rencana kinerja tahun 2014, matrik rencana strategis tahun 2010 – 2014 dan sk penyusunan laporan akuntabilitas kinerja instansi pemerintah.
22
BAB II PERENCANAAN DAN PENETAPAN KINERJA A. RENCANA STRATEGIS 2010 – 2014 Rencana
Strategis
merupakan
Pengadilan
komitmen
Negeri
bersama
Jombang
dalam
Tahun
menetapkan
2010 kinerja
–
2014 dengan
tahapan-tahapan yang terencana dan terprogram secara sistematis melalui penataan, penertiban, perbaikan pengkajian, pengelolaan terhadap sistem kebijakan dan peraturan perundangan-undangan untuk mencapai efektivas dan efesiensi. Selanjutnya untuk memberikan arah dan sasaran yang jelas serta sebagai pedoman dan tolok ukur kinerja Pengadilan Negeri Jombang diselaraskan dengan arah
kebijakan
pembangunan
Mahkamah
Agung
yang
disesuaikan dengan
rencana
nasional yang telah ditetapkan dalam Rencana Pembangunan
Nasional Jangka Panjang (RPNJP) 2005 – 2025 dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJM) 2010 – 2014, sebagai pedoman dan pengendalian kinerja dalam pelaksanaan program dan kegiatan Pengadilan dalam mencapai visi dan misi serta tujuan organisasi pada tahun 2010 – 2014. Visi adalah suatu gambaran yang menantang tentang keadaan masa depan yang diinginkan untuk mewujudkan tercapainya tugas pokok dan fungsi Pengadilan Negeri Adapun visi dari Pengadilan Negeri Jombang adalah:
“Terwujudnya Pengadilan Negeri yang Agung” Untuk mencapai visi tersebut, Pengadilan Negeri Jombang menetapkan misi yang menggambarkan hal yang harus dilaksanakan, yaitu : 1. Mewujudkan peradilan yang sederhana, cepat, biaya 2. Meningkatkan
kualitas
ringan dan transparasi.
Sumber Daya Aparatur Peradilan
dalam
rangka
peningkatan pelayanan pada masyarakat 3. Melaksanakan pengawasan dan pembinaan yang efektif dan efisien 4. Melaksanakan tertib administrasi dan manajemen peradilan yang efektif dan efisien 23
5. Mengupayakan tersedianya sarana dan prasarana peradilan sesuai
dengan
ketentuan yang berlaku
2. TUJUAN DAN SASARAN STRATEGIS TUJUAN Tujuan adalah penjabaran dari pernyataan misi yang menunjukkan kondisi yang ingin dicapai oleh organisasi di masa mendatang. Tujuan juga merupakan suatu ( apa ) yang akan dicapai dalam kurun waktu 1 ( satu ) sampai 5 ( lima ) tahun. Dalam kerangka rencana strategik, tujuan akan mengarahkan perumusan, sasaran, kebijakan, program dan kegiatan dalam rangka merealisasikan misi. Adapun Tujuan yang hendak dicapai Pengadilan Negeri Jombang adalah sebagai berikut : 1. Pencari keadilan merasa kebutuhan dan kepuasannya terpenuhi 2. Setiap pencari keadilan dapat menjangkau badan peradilan 3. Publik percaya bahwa Pengadilan Tinggi Surabaya dan Pengadilan Negeri di bawahnya memenuhi butir 1 dan 2 di atas
3. SASARAN Sasaran merupakan penjabaran dari tujuan yang ingin dicapai secara nyata oleh Pengadilan Negeri Jombang melalui tindakan-tindakan yang akan dilakukan untuk mencapai tujuan. Oleh karena itu dalam sasaran dirancang pula indikator sasaran yaitu ukuran tingkat keberhasilan pencapaian sasaran yang diwujudkan dalam kurun waktu Tahun 2010 sampai dengan Tahun 2014, maka Pengadilan Negeri Jombang menetapkan sasaran-sasaran beserta indikator sasarannya sebagai berikut : 1. Meningkatnya penyelesaian perkara 2. Peningkatan aksepbilitas putusan Hakim 3. Peningkatan efektifitas pengelolaan penyelesaian perkara 4. Peningkatan aksesibilitas masyarakat terhadap peradilan (acces to justice) 5. Meningkatnya kepatuhan terhadap putusan pengadilan.
24
6. Meningkatnya kualitas pengawasan
4. PROGRAM DAN KEGIATAN Enam sasaran strategis tersebut merupakan arahan bagi Pengadilan Negeri untuk mewujudkan visi dan misi yang telah ditetapkan dan membuat rincian Program dan Kegiatan Pokok yang akan dilaksanakan sebagai berikut :
a. Program Peningkatan Manajemen Peradilan Umum Program Peningkatan Manajemen Peradilan Umum merupakan program untuik mencapai sasaran strategis dalam hal penyelesaian perkara, tertib administrasi perkara, dan aksesbilitas masyarakat terhadap peradilan. Kegiatan Pokok yang dilaksanakan Pengadilan Negeri Jombang dalam pelaksanaan Program Peningkatan Manajemen Peradilan Umum adalah :
1. Penyelesaian Perkara Pidana, dan Perdata. 2. Penyelesaian Sisa Perkara Pidana, dan Perdata. 3. Penelitian berkas perkara banding disampaikan secara lengkap dan tepat waktu 4. Register dan pendistribusian berkas perkara ke Majelis yang tepat waktu 5. Publikasi dan transparasi proses penyelesaian dan putusan perkara
b. Program Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya Mahkamah Agung Program Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya Mahkamah Agung dibuat untuk mencapai sasaran strategis menciptakan sumber daya manusia yang berkualitas dan mencapai pengawasan yang berkualitas. Kegiatan pokok yang dilaksanakan dalam program ini adalah : 1. Pelaksanaan diklat teknis yudisial dan non yudisial 2. Tindak lanjut pengaduan yang masuk 3. Tindak lanjut temuan yang masuk dari tim pemeriksa
25
c. Program Peningkatan Sarana dan Prasarana
Aparatur Mahkamah
Agung Program Peningkatan Sarana dan Prasarana
Aparatur Mahkamah Agung
bertujuan untuk mencapai sasaran strategis dalam penyediaan sarana dan prasarana. Kegiatan pokok program ini adalah pengadaan sarana dan prasarana di lingkungan peradilan tingkat banding dan tingkat pertama.
B. INDIKATOR KINERJA UTAMA PENGADILAN NEGERI JOMBANG
Pengadilan Negeri Jombang telah menetapkan Indikator Kinerja Utama berdasarkan SK. Panitera / Sekretaris Nomor : W.14.U19/67/0T.01.10/III/2010 tanggal 9 Maret 2010, dapat dilihat sebagai berikut :
KINERJA UTAMA Meningkatnya penyelesaian perkara
Peningkatan aksepbilitas putusan Hakim
Peningkatan efektifitas pengelolaan penyelesaian perkara
Peningkatan aksesibilitas masyarakat terhadap peradilan (acces to justice)
Meningkatnya kepatuhan terhadap putusan pengadilan.
INDIKATOR KINERJA a. Persentase sisa perkara yang diselesaikan b. Persentase perkara yang diselesaikan c. Persentase perkara yang diselesaikan dalam jangka waktu maksimal 6 bulan Persentase penurunan upaya hukum: - Banding - Kasasi - Peninjauan Kembali a. Persentase berkas yang diajukan kasasi dan PK yang disampaikan secara lengkap b. Persentase berkas yang diregister dan siap didistribusikan ke Majelis c. Ratio Majelis Hakim terhadap perkara a. Persentase perkara prodeo yang diselesaikan
b. Persentase perkara yang dapat diselesaikan dengan cara zetting plaat c. Persentase (amar) putusan perkara (yang menarik perhatian masyarakat) yang dapat diakses secara on line dalam waktu maksimal 1 hari kerja sejak diputus. Persentase permohonan eksekusi atas putusan perkara perdata yang berkekuatan hukum tetap yang ditindaklanjuti 26
Meningkatnya kualitas pengawasan
Peningkatan kualitas SDM
C.
a. Persentase pengaduan masyarakat yang ditindaklanjuti b. Persentase temuan hasil pemeriksaan eksternal yang ditindaklanjuti. a. Persentase pegawai yang lulus diklat teknis yudisial. b. Persentase pegawai yang lulus diklat non yudisial c. Persentase pejabat yang lulus mengikuti fit and proper test dalam rangka promosi.
RENCANA KINERJA PENGADILAN NEGERI JOMBANG TAHUN 2012
SASARAN Meningkatnya penyelesaian perkara
Peningkatan aksepbilitas putusan Hakim
Peningkatan efektifitas pengelolaan penyelesaian perkara
Peningkatan aksesibilitas masyarakat terhadap peradilan (acces to justice)
Meningkatnya kepatuhan terhadap putusan pengadilan. Meningkatnya kualitas pengawasan
INDIKATOR KINERJA
TARGET
a. Persentase sisa perkara yang diselesaikan
100%
b. Persentase perkara yang diselesaikan
100%
c. Persentase perkara yang diselesaikan dalam jangka waktu maksimal 6 bulan Persentase penurunan upaya hukum: - Banding - Kasasi - Peninjauan Kembali
100%
a. Persentase berkas yang diajukan kasasi dan PK yang disampaikan secara lengkap
100%
b. Persentase berkas yang diregister dan siap didistribusikan ke Majelis c. Ratio Majelis Hakim terhadap perkara a. Persentase perkara prodeo yang diselesaikan
100%
b. Persentase perkara yang dapat diselesaikan dengan cara zetting plaat c. Persentase (amar) putusan perkara (yang menarik perhatian masyarakat) yang dapat diakses secara on line dalam waktu maksimal 1 hari kerja sejak diputus. Persentase permohonan eksekusi atas putusan perkara perdata yang berkekuatan hukum tetap yang ditindaklanjuti a. Persentase pengaduan masyarakat yang ditindaklanjuti b. Persentase temuan hasil pemeriksaan
--
27
75% 50% 90%
100% 100%
100%
100% 100% 100%
Peningkatan kualitas SDM
eksternal yang ditindaklanjuti. a. Persentase pegawai yang lulus diklat teknis yudisial. b. Persentase pegawai yang lulus diklat non yudisial c. Persentase pejabat yang lulus mengikuti fit and proper test dalam rangka promosi.
100% 100% 100%
D. PENETAPAN KINERJA TAHUN 2012 Penetapan kinerja pada dasarnya adalah pernyataan
komitmen yang
mempresentasikan tekad dan janji untuk mencapai kinerja yang jelas dan terukur dalam rentang waktu satu tahun tertentu dengan mempertimbangkan sumber daya yang dikelola. Tujuan khusus penetapan kinerja antara lain adalah untuk meningkatkan akuntabilitas, transparansi dan kinerja sebagai wujud
nyata
komitmen, sebagai dasar penilaian keberhasilan/kegagalan pencapaian tujuan dan sasaran Pengadilan Negeri Jombang, menciptakan tolok ukur kinerja sebagai dasar evaluasi kinerja. Penetapan
Kinerja Tahun 2012 Pengadilan Negeri Jombang , sebagai
berikut: SASARAN Meningkatnya penyelesaian perkara
Peningkatan aksepbilitas putusan Hakim
Peningkatan efektifitas pengelolaan penyelesaian perkara
Peningkatan aksesibilitas masyarakat terhadap peradilan (acces to justice)
INDIKATOR KINERJA
TARGET
a.Persentase sisa perkara yang diselesaikan
100%
b.Persentase perkara yang diselesaikan
100%
c.Persentase perkara yang diselesaikan dalam jangka waktu maksimal 6 bulan Persentase penurunan upaya hukum: - Banding - Kasasi - Peninjauan Kembali
100%
a.Persentase berkas yang diajukan kasasi dan PK yang disampaikan secara lengkap
100%
b.Persentase berkas yang diregister dan siap didistribusikan ke Majelis c.Ratio Majelis Hakim terhadap perkara a. Persentase perkara prodeo yang diselesaikan
100%
28
75% 50% 90%
100% 100%
Meningkatnya kepatuhan terhadap putusan pengadilan. Meningkatnya kualitas pengawasan
Peningkatan kualitas SDM
b. Persentase perkara yang dapat diselesaikan dengan cara zetting plaat c. Persentase (amar) putusan perkara (yang menarik perhatian masyarakat) yang dapat diakses secara on line dalam waktu maksimal 1 hari kerja sejak diputus. Persentase permohonan eksekusi atas putusan perkara perdata yang berkekuatan hukum tetap yang ditindaklanjuti a. Persentase pengaduan masyarakat yang ditindaklanjuti b. Persentase temuan hasil pemeriksaan eksternal yang ditindaklanjuti. a. Persentase pegawai yang lulus diklat teknis yudisial. b. Persentase pegawai yang lulus diklat non yudisial c. Persentase pejabat yang lulus mengikuti fit and proper test dalam rangka promosi.
29
100% 100%
100% 100% 100% 100% 100% 100%
BAB III AKUNTABILITAS KINERJA A. Pengukuran Kinerja ( Perbandingan Antara Target dan Realisasi Kinerja) A. Pengukuran Kinerja. Akuntabilitas Kinerja adalah gambaran mengenai tingkat pencapaian pelaksanaan suatu kegiatan/program/kebijakan dalam mewujudkan sasaran, tujuan, misi dan visi organisasi yang tertuang dalam perumusan perencanaan strategis suatu organisasi. Pengukuran Kinerja adalah proses sistematis dan berkesinambungan untuk menilai keberhasilan/kegagalan pelaksanaan kegiatan sesuai dengan program, kebijakan, untuk mencapai sasaran dan tujuan yang telah ditetapkan dalam mewujudkan visi dan misi organisasi. Pengukuran kinerja merupakan suatu metode untuk menilai kemajuan yang telah dicapai dibandingkan dengan sasaran dan tujuan yang telah ditetapkan. Pengukuran
kinerja
tidak
dimaksudkan
sebagai
mekanisme
untuk
memberikan reward/punishment, melainkan sebagai alat komunikasi dan alat manajemen untuk memperbaiki kinerja organisasi. Pengukuran tingkat capaian kinerja Pengadilan Negeri Jombang tahun 2012, dilakukan dengan cara membandingkan antara target pencapaian indikator kinerja yang telah ditetapkan dengan realisasinya, sehingga terlihat apakah sasaran yang telah ditetapkan tercapai atau tidak. Secara umum terdapat beberapa keberhasilan pencapaian target kinerja, namun demikian terdapat juga beberapa target yang belum tercapai dalam tahun 2012 ini. Rincian tingkat capaian kinerja masing‐masing indikator kinerja tersebut diuraikan dalam tabel dibawah ini. SASARAN
Meningkatnya penyelesaian perkara
INDIKATOR KINERJA a. Persentase sisa perkara yang diselesaikan b. Persentase perkara yang diselesaikan
32
TARGET (%)
REALI SASI (%)
CAPAI AN (%)
100
100
100
100
99,5
99,5
c. Persentase perkara yang diselesaikan dalam jangka waktu maksimal 6 bulan Peningkatan Persentase penurunan aksepbilitas putusan upaya hukum: Hakim - Banding - Kasasi - Peninjauan Kembali Peningkatan efektifitas a. Persentase berkas pengelolaan yang diajukan penyelesaian perkara kasasi dan PK yang disampaikan secara lengkap b. Persentase berkas yang diregister dan siap didistribusikan ke Majelis c. Ratio Majelis Hakim terhadap perkara Peningkatan a. Persentase perkara aksesibilitas masyarakat prodeo yang terhadap peradilan diselesaikan (acces to justice) b. Persentase perkara yang dapat diselesaikan dengan cara zetting plaat c. Persentase (amar) putusan perkara (yang menarik perhatian masyarakat) yang dapat diakses secara on line dalam waktu maksimal 1 hari kerja sejak diputus. Meningkatnya Persentase kepatuhan terhadap permohonan eksekusi putusan pengadilan. atas putusan perkara perdata yang berkekuatan hukum tetap yang ditindaklanjuti 33
100
100
100
100
0,19
99,8
100
100
100
100
100
100
100
100
100
100
100
100
-
-
-
100
0
0
100
46
46
Meningkatnya kualitas pengawasan
Peningkatan kualitas SDM
a. Persentase pengaduan masyarakat yang ditindaklanjuti b. Persentase temuan hasil pemeriksaan eksternal yang ditindaklanjuti. a. Persentase pegawai yang lulus diklat teknis yudisial. b. Persentase pegawai yang lulus diklat non yudisial c. Persentase pejabat yang lulus mengikuti fit and proper test dalam rangka promosi.
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
B. ANALISIS AKUNTABILITAS KINERJA Pengukuran kinerja Pengadilan Negeri Jombang Tahun 2012 mengacu pada indikator kinerja utama sebagaimana tertuang pada tabel di atas, untuk mencapai sasaran yang telah ditetapkan. Pada akhir tahun 2012, Pengadilan Negeri Jombang telah melaksanakan seluruh
kegiatan yang menjadi
tanggung jawabnya. Adapun hasil capaian kinerja sesuai sasaran yang ditetapkan, diuraikan sebagai berikut : 1. SASARAN MENINGKATNYA PENYELESAIAN PERKARA Pencapaian sasaran Penyelesaian Perkara pada tahun 2012 sebagai berikut : KINERJA UTAMA
Meningkatnya penyelesaian perkara
INDIKATOR KINERJA a. Persentase sisa perkara yang diselesaikan b. Persentase perkara yang diselesaikan c. Persentase perkara yang diselesaikan dalam jangka waktu maksimal 6 bulan
34
TARGE T (%)
REALI SASI (%)
CAPAI AN (%)
100
100
100
100
99,5
99,5
100
100
100
a.
Persentase sisa perkara yang diselesaikan. Ukuran capaian indicator kinerja Persentase Sisa Perkara yang diselesaikan adalah Perbandingan sisa perkara yang diselesaikan dengan sisa perkara yang harus diselesaikan. Persentase sisa perkara Pidana, Perdata, yang masing-masing ditargetkan selesai 100 % pada tahun 2012, ternyata dapat tercapai 100 %. Hal ini berarti bahwa sisa perkara pada tahun 2011, yaitu Pidana sejumlah 67 perkara, Perdata sejumlah 21 perkara, dan Tipikor sejumlah 0 perkara, seluruhnya dapat diselesaikan di tahun 2012. Penyelesaian sisa perkara pada tahun 2012 yang mencapai target sebesar 100 % menunjukan bahwa sistem keija yang berlaku di lingkungan Pengadilan Negeri Jombang telah berjalan dengan baik dan lancar sehingga tidak ada sisa perkara tahun sebelumnya yang tidak selesai ditahun berikutnya. Adapun sebagai perbandingan persentase sisa perkara yang diselesaikan, sebagai berikut: No Perkara 1. Pidana 2. Perdata 3. Tipikor
2010 75 30 -
2011 67 21 -
2012 47 88 -
Penyelesaian sisa perkara pada tahun 2010 sebanyak 105 perkara dibandingkan dengan sisa perkara yang diselesaikan pada tahun 2011 sebanyak 88 perkara adanya peningkatan Sebesar ………. % Sedang penyelesaian sisa perkara tahun 2011 dibandingkan dengan penyelesaian perkara pada tahun 2012 ada peningkatan sebesar ……..%, ini menunjukkan bahwa adanya peningkatan kinerja pada presentase sisa perkara yang diselesaikan. b. Persentase perkara yang diselesaikan. Persentase perkara Pidana yang diselesaikan tahun 2012 adalah sebesar 99,5 % , yaitu perbandingan perkara yang diminutasi sebesar 27.821 perkara dengan perkara yang diregister sebesar 27.868 perkara. Persentase perkara Pidana yang diselesaikan pada tahun 2012 ditargetkan ……% dari total keseluruhan perkara yang masuk ternyata realisasinya tercapai …… %. Hal ini dikarenakan pada tahun 2012 banyak perkara pidana yang masuk dibulan Desember sehingga tidak memungkinkan untuk diselesaikan pada tahun 2012. Hal tersebut menyebabkan adanya sisa perkara yang harus diselesaikan ditahun berikutnya. Berikut tabel mengenai keadaan perkara pidana tahun 2012.
35
Keadaan Perkara Pidana Di Pengadilan Negeri Jombang Tahun 2012 Sisa tahun 2011
Masuk
Putus
Sisa akhir
67
2.944
2.952
59
2. Pebruari
3.275
3.274
60
3. Maret
2.828
2.816
72
4. April
1.971
1.968
75
5. Mei
3.102
3.118
59
6. Juni
1.087
1.085
61
7. Juli
2.999
2.999
61
8. Agustus
1.018
1.012
67
9. September
1.693
1.716
44
10 Oktober
3.543
3.534
53
11. Nopember
1.912
1.893
72
12. Desember
1.494
1.521
27.868
27.888
45 47
No
Bulan
1. Januari
Jumlah
67
Adapun sebagai perbandingan persentase perkara pidana yang diselesaikan, sebagai berikut: No 1.
Perkara
2010
2011
2012
Pidana
Perkara pidana yang masuk pada tahun 2010 sebanyak 15..986 perkara dan diselesaikan sebanyak 15.893 perkara (…….%) dibandingkan dengan perkara pidana yang masuk pada tahun 2011 sebanyak 26.252 perkara dan diselesaikan sebanyak 26.185 perkara (…… %) berarti adanya peningkatan penyelesaian perkara pidana sebesar ……. %. Sedang C. Persentase perkara yang diselesaikan dalam jangka waktu maksimal 6 bulan.
SASARAN 1: Terwujudnya penyelesaian perkara yang sederhana, tepat waktu, transparan dan akuntabel 1. Prosentase Penyelesaian Perkara.
36
Sisa Perkara Pengadilan Negeri Jombang tahun 2011 adalah sebanyak : 88 perkara sedangkan perkara yang diterima tahun 2012 adalah sebanyak : 29.390 perkara, sehingga perkara yang ditangani oleh Pengadilan Negeri Jombang adalah sebanyak : 29.478
perkara. Dalam tahun 2012 Majelis
Hakim Pengadilan Negeri Jombang telah memutus perkara sebanyak : 29.343
perkara, Realisasi dari Indikator Kinerja utama untuk
penyelesaian sisa perkara tahun 2011 dan perkara tahun 2012 adalah 99,50 % Dengan demikian untuk Indikator Kinerja ini telah mencapai target yang ditetapkan. Perlu dijelaskan di sini bahwa sampai saat ini Mahkamah Agung belum menetapkan berapa target yang ideal untuk prosentase penyelesaian perkara ini. Namun target yang dapat diputus oleh Pengadilan Negeri Jombang : 29.343
adalah
suatu target yang cukup ideal karena Jumlah perkara yang ditangani oleh Pengadilan Negeri Jombang adalah harus diselesaikan sedikitnya 100 adalah 99,50 % X 29.478
29.478
perkara kalau ditargetkan
%
maka perkara yang harus diputus
= 29.330
perkara yang berarti setiap
bulan harus dapat memutus perkara sebanyak 29.330
: 12 = 2.444
perkara. Apabila dibandingkan dengan jumlah hakim yang ada di Pengadilan Negeri Jombang
sebanyak 10 orang ( 4 majelis hakim) maka
setiap majelis hakim harus dapat memutus perkara sebanyak 611 perkara setiap bulannya. Dengan demikian target 99,50
% penyelesaian perkara
adalah target yang cukup ideal. 2. Jumlah Perkara Bagi Masyarakat Miskin dan Terpinggirkan yang
37
diselesaikan tepat waktu. Berdasarkan DIPA Tahun 2012 Pengadilan Negeri Jombang dana prodeo sebanyak 122
mendapatkan
perkara a Rp. 1.000.000 ,- = Rp. 122.000.000,-
Anggaran ini baru terserap sebanyak 57
perkara x Rp. 600.000,- = Rp.
34.200.000,- Dengan demikian untuk indiktor kinerja belum mencapai target, apabila target tersebut didasarkan pada anggaran yang tersedia dalam DIPA, tetapi apabila target tersebut didasarkan pada apakah seluruh permohonan perkara prodeo telah dilayani oleh Pengadilan Negeri Jombang , ternyata seluruh permohonan perkara prodeo telah dapat dilayani oleh Pengadilan Negeri Jombang . 3. Prosentase Pelayanan Meja Informasi Selama tahun 2012 Pengadilan Negeri Jombang telah melayani sebanyak permohonan informasi melalui meja informasi yang tersedia di Pengadilan Negeri Jombang. Seluruh permohonan informasi ini telah dapat dilayani oleh Pengadilan Negeri Jombang . Dengan demikian untuk indikator ini telah mencapai target.
4. Prosentase Minutasi Berkas Perkara Berdasarkan Pola Bindalmin dan Buku II Pedoman Teknis Administrasi dan Teknis Peradilan Negeri selambat-lambatnya 1 (satu) bulan sejak putusan diucapkan berkas perkara harus sudah diminutasi. Berkas perkara yang telah diminutasi, dijahit dan disegel dengan kertas yang dibubuhi stempel Pengadilan Negeri sebagai pengaman. Dari jumlah putusan sebanyak 29.343 perkara, Pengadilan Negeri Jombang pada tahun 2012 telah dapat menyelesaikan minutasi berkas perkara sebanyak
38
29.108
berkas perkara, yang berarti indikator kinerja telah memenuhi target
yaitu realisasi 99 %.
SASARAN 2 : Terselesaikannya Administrasi perkara yang efektif, efisien, dan akuntabel. 1. Prosentase proses administrasi penerimaan perkara. Perkara yang diterima oleh Pengadilan Negeri Jombang adalah sebanyak 29.478 perkara. Seluruh proses administrasi perkara dalam penerimaan perkara telah diselesaikan secara baik sesuai dengan Pola Bindalmin dan Standar Operasional Prosedur Pengadilan Negeri Jombang
yaitu mulai dari menerima surat
gugatan/permohonan membuat SKUM, memasukkan dalam buku jurnal dan induk keuangan perkara, memasukkan dalam buku register perkara. Dengan demikian untuk indikator telah mencapai target yaitu 100 %.
2. Prosentase proses pemeriksaan perkara. Perkara yang diterima oleh Pengadilan Negeri Jombang
adalah sebanyak
perkara. Sebanyak 29.390 perkara telah diperiksa oleh Majelis Hakim Pengadilan Negeri sedangkan sebanyak 59 perkara belum diperiksa oleh Majelis Hakim karena baru dapat diperiksa pada tahun 2013, dan perkara ini adalah perkara yang diterima di akhir tahun 2012. Prosentase perkara yang dapat diperiksa oleh Pengadilan Negeri Jombangi adalah 99,50 % yang berarti untuk indikator ini telah mencapai target yang telah ditetapkan.
3. Prosentase proses administrasi putusan perkara. Pengadilan Negeri Jombang dapat memutus perkara sebanyak 29.343 perkara.
39
Seluruh proses administrasi putusan perkara telah diselesaikan secara baik sesuai dengan Pola Bindalmin dan Standar Operasional Prosedur Pengadilan Negeri Jombang yaitu mulai dari memasukkan dalam buku jurnal dan menutup buku jurnal dan dan memasukkan dalam induk keuangan perkara, menerimakan sisa panjar biaya perkara kepada para pihak dan memasukkan dalam buku register perkara, yang berarti Prosentase proses administrasi putusan perkara telah mencapai target yaitu 100%. 4. Prosentase proses penyampaian salinan putusan kepada para pihak. Dalam tahun 2012 Pengadilan Negeri Jombang telah memberikan salinan putusan kepada para pihak sebanyak 29.343 perkara sesuai dengan permitaan para pihak. Dengan demikian untuk indikator ini telah mencapai target yaitu 100%. SASARAN 3: Tersedianya Dukungan manajemen dan tugas teknis dalam penyelenggaraan Fungsi Peradilan 1. Jumlah Laporan Keuangan yang sesuai dengan Sistem Akuntansi Pemerintah (SAP). Setiap bulan yaitu tepatnya paling lambat tanggal 7 bulan berikutnya Pengadilan Negeri Jombang telah mengirimkan laporan yang sesuai dengan dengan sistem Akuntansi Pemerintah (SAP), yang berarti pada tahun 2012 Pengadilan Negeri Jombang
telah mengirimkan Laporan keuangannya baik kepada KPPN
Mojokerto maupun ke Pengadilan Tinggi Surabaya sebanyak 12 kali. Dengan demikian target untuk indikator ini telah tercapai.
2. Persentase (%) Penyerapan Anggaran Meningkat. Pada tahun 2012 Pengadilan Negeri Jombang
40
berdasarkan Daftar Isian
Pelaksanaan tanggal 20
Anggaran
(DIPA)
Nomor
:
0169/005-01.2.01/15/2012
Desember 2011 untuk Unit Organisasi Badan Urusan Administrasi
Mahkamah Agung RI mendapatkan pagu anggaran sebesar Rp. 4.080.500.000,dengan perincian untuk Belanja Pegawai sebesar Rp.3.260.076.000,- Belanja Barang sebesar Rp. 520.424.000,- dan Belanja Modal sebesar Rp.300.000.000,Sedangkan realisasi dari DIPA tersebut adalah sebagai berikut : Belanja Pegawai sebesar Rp.
3.255.292.711,- ( 99,85 %), Belanja Barang Rp.
423.837.369,- ( 81,44 %), Belanja Modal Rp. 292.640.000,- (97,55 %). Untuk Indikator kinerja ini ternyata Pengadilan Negeri Jombang telah dapat mencapai target. 3. Jumlah PNBP Mahkamah Agung. Pada tahun 2012 Penerimaan Negara Bukan Pajak yang disetor ke Kas Negara oleh Pengadilan Negeri Jombang adalah sebesar Rp. 631.147.975,- sedangkan target yang ditetapkan adalah sebesar Rp.
-
berarti realisasi yang dicapai
adalah sebesar - %. Dengan demikian untuk indikitor kinerja telah melampaui target.
4. Prosentase Pembayaran Gaji, Remunerasi tepat waktu. Setiap tanggal 1 Pengadilan Negeri Jombang telah dapat membayarkan gaji kepada seluruh Hakim dan Pegawai Pengadilan Negeri Jombang
melalui
rekening masing-masing Hakim dan pegawai, sedangkan untuk remunerasi, setiap ada transfer remunerasi dari Mahkamah Agung pada hari itu juga Pengadilan Negeri Jombang
telah menyerahkan kepada Hakim dan Pegawai
Pengadilan Negeri Jombang
tepat waktu dan tidak ditunda-tunda. Dengan
demikian untuk indikator kinerja ini realiasasi telah sesuai dengan target yang
41
telah ditetapkan. 5. Jumlah Tersedianya Operasional/ Pemeliharaan Perkantoran. Dalam DIPA tahun 2012 telah tersedia anggaran untuk Penyelenggaraan Operasional dan Pemeliharaan Perkantoran sebesar Rp. 520.424.000,- Anggaran ini belum sesuai dengan kebutuhan pemeliharaan gedung, halaman kantor dan peralatan kantor Pengadilan Negeri Jombang. SASARAN 4 : Tersedianya Sarana dan Prasarana Aparatur Pengadilan Negeri Jombang 1. Jumlah Pengadaan Perlengkapan Sarana Gedung Pada tahun 2012 Pengadilan Negeri Jombang telah mengadakan pengadaan Berupa: 8 Unit Alat Pengolah Data,6 Unit Sarana Inventaris Kantor dan Tambah Daya Listrik, yang berarti target untuk indikator telah tercapai. SASARAN 5 : Terwujudnya SDM yang Profesional dan memiliki integritas tinggi. .Jumlah Pejabat Kesekretariatan yang mengikuti Diklat/Bintek Ada 5 (Lima) Pelatihan/Bintek pada tahun 2012 yang diikuti oleh Pejabat kesekretariatan yaitu : a. Bintek Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah. b. Bintek Perpustakaan; c. Bintek IP BMN; d. Bintek SAKIP; e. Bintek SPSE. Dengan demikian target untuk indikator kinerja ini dapat tercapai 100%. 1. Jumlah Pejabat Kepaniteraan yang mengikuti Diklat/Bintek Ada 1 (Satu) Pelatihan/Bintek pada tahun 2012 yang diikuti oleh Pejabat
42
Kepaniteraan yaitu : a. Pelatihan/Bintek Direktori Putusan. Dengan demikian target untuk indikator kinerja ini belum dapat tercapai 100%. 2. Jumlah Hakim/Pimpinan yang mengikuti Diklat/Bintek. Ada 3 (Tiga) Pelatihan/Bintek pada tahun 2012 yang diikuti oleh Hakim/Pimpinan yaitu : a. Bintek Pengaturan Cybercrimes; b. Bintek Kehumasan; c. Bintek Kualitas Putusan. Dengan demikian target untuk indikator kinerja ini dapat tercapai 100%.
SASARAN 6 :Terwujudnya pelaksanaan Pengawasan internal yang efektif dan efisien 1. Jumlah Pengawasan terhadap Keuangan perkara oleh Ketua Sesuai dengan Pola Bindalmin dan Buku II Pedoman Teknis Administrasi dan Teknis Peradilan, Ketua Pengadilan Negeri diwajibkan untuk mengadakan pemeriksaan setiap 3 (tiga) bulan sekali terhadap keuangan perkara yang berarti dalam setahun Ketua Pengadilan Negerimengadakan pemeriksaan sebanyak 4 kali. Ketua Pengadilan Negeri Jombang selama tahun 2012 telah mengadakan pemeriksaan terhadap keuangan perkara sebanyak 4 kali. Dengan demikian indikator kinerja ini telah memenuhi target. 2. Jumlah Pengawasan terhadap Keuangan Negara (DIPA) oleh Kuasa Pengguna Anggaran (Pansek). Panitera/Sekretaris sebagai Kuasa Pengguna Anggaran sesuai dengan peraturan yang berlaku telah mengadakan pemeriksaan setiap 3 (tiga) bulan sekali
43
terhadap
keuangan
negara
(DIPA),
yang
berarti
selama
tahun
2012
Panitera/Sekretaris telah mengadakan pemeriksaan terhadap keuangan sebanyak 4 kali. Dengan demikian indikator kinerja ini telah memenuhi target yaitu 100%. 3. Jumlah Pengawasan Oleh Hakim Pengawas Bidang Selama tahun 2012 Hakim Pengawas Bidang Pengadilan Negeri Jombangi telah mengadakan pemeriksaan terhadap seluruh proses administrasi baik administrasi perkara maupun administrasi umum sebanyak 6
kali dan hasilnya
telah dilaporkan ke Pengadilan Tinggi Surabaya, yang berarti target dalam indikator kinerja ini telah tercapai yaitu 100 %.
C. AKUNTABILITAS KEUANGAN Biaya Operasional untuk semua kegiatan adalah bersumber dari Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA). 1. Anggaran Rutin Adapun pelaksanaan biaya operasional tersebut adalah sebagai berikut : a). Membuat Petunjuk Operasional Kegiatan DIPA tahun anggaran 2012 untuk Pengadilan Negeri Jombang ; b). Membuat Rencana Fisik Penggunaan Anggaran DIPA tahun anggaran 2012 untuk Pengadilan Negeri Jombang ; c). Melaksanakan anggaran rutin dengan memperhatikan skala prioritas, efektifitas dan efisiensi dengan berpedoman pada Rencana Fisik Tahunan dan Triwulan yaitu (1). Membuat Daftar Gaji setiap bulan untuk pegawai dan Hakim Pengadilan Negeri Jombang; (2). Mengajukan Surat Perintah Membayar (SPM) kepada KPPN
44
Mojokerto untuk gaji induk, kekurangan gaji, kekurangan tunjangan, lembur, honor-honor, Penggantian Uang Persediaan serta Belanja Modal; (3). Menatausahakan administrasi keuangan DIPA Pengadilan Negeri Jombang dengan realisasi sebagai berikut : (a)
Belanja Pegawai Pagu DIPA
Rp. 3.260.076.000,-
Realisasi DIPA
Rp. 3.255.292.711,-
Sisa dana DIPA
Rp.
Prosentase Realisasi DIPA
(b)
99,85
%
Belanja Barang Pagu DIPA
Rp. 520.424.000,-
Realisasi DIPA
Rp. 423.837.000,-
Sisa dana DIPA
Rp.
Prosentase Realisasi DIPA
(c)
4.783.289
96.586.631 81,44 %
Belanja Modal Pagu DIPA
Rp. 300.000.000,-
Realisasi DIPA
Rp. 292.640.000,-
Sisa dana DIPA
Rp.
Prosentase Realisasi DIPA
2. Pelaporan Keuangan
45
7.360.000,97,55 %
Kegiatan pelaporan keuangan Pengadilan Negeri Jombang adalah sebagai berikut : a). Membuat Laporan Realisasi anggaran rutin Pengadilan Negeri Jombang setiap bulan, triwulan, semester dan tahunan serta rekapitulasi kepada Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara Mojokerto
dan Pengadilan Tinggi
Surabaya; b). Membuat Laporan Masa Pajak tiap bulan (PPN, PPh pasal 21, 22 dan 23) dan Tahunan (SPT-PPh pasal 21) semua pegawai Pengadilan Negeri Jombang kepada Kantor Pelayanan Pajak Pratama Mojokerto;
46
BAB IV PENUTUP
A. KESIMPULAN 1. Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) Pengadilan Negeri Jombang Tahun 2012 ini menyajikan berbagai capaian strategis baik yang mencapai target maupun yang belum mencapai target. Berbagai capaian strategis tersebut tercermin dalam capaian Indikator Kinerja Utama (IKU) maupun analisis kinerja berdasarkan tujuan dan sasaran. 2.
Secara umum hasil capaian kinerja sasaran telah dapat memenuhi target dan sesuai dengan rencana yang telah ditetapkan hanya ada beberapa yang belum mencapai target dan dapat menjadi bahan perbaikan untuk tahun 2013. 3.
Pelaksanaan tugas bidang administrasi perkara di Pengadilan Negeri Jombang
dilaksanakan dengan tertib sesuai dengan Keputusan Ketua Mahkamah Agung RI nomor : KMA/001/SK/I/1991 tanggal 24 Januari 1991 tentang Pola Bindalmin, walaupun masih ada yang perlu diperbaiki / disempurnakan, selain itu Pengadilan Negeri Jombang dalam rangka ingin terwujudnya pelayanan prima kepada para pencari keadilan, dalam melaksanakan tugasnya juga berpedoman pada Standar Operasional Prosedur (SOP) yang telah didiskusikan dengan bagian terkait dengan analisa beban kerja yang tertuang dalam Surat Keputusan Ketua Pengadilan Negeri Jombang Nomor: W14-U19/ 675
/OT.01.3/SK/X/2010., tanggal 1 Oktober 2010 sebagai
implementasi dari Undang-Undang No.25/2009 tentang Pelayanan Publik 4.
Penyelesaian perkara pada tahun 2012 pada Pengadilan Negeri Jombang
telah
memenuhi target dan berhasil dengan baik, dari jumlah sisa perkara tahun 2011 sebanyak 88 perkara, ditambah dengan perkara yang diterima tahun 2012 sebanyak
46
29.390 perkara sehingga perkara yang ditangani oleh Pengadilan Negeri Jombang berjumlah 29.478 perkara, dari jumlah sebanyak 29.478 perkara tersebut telah berhasil diselesaikan sebanyak 29.343 perkara (99,50%), sehingga sisa perkara padakhir tahun 2012 sebanyak 135 perkara (0,50 %); 5. Dalam hal pelaksanaan anggaran, pada dasarnya tidak terdapat hambatan dan kendala, akan tetapi ada sedikit kendala, yaitu Anggaran Perawatan gedung dan halaman kantor ini belum sesuai dengan kebutuhan pemeliharaan gedung dan halaman kantor Pengadilan Negeri Jombang
B. SARAN - SARAN Mohon kepada Mahkamah Agung melalui Pengadilan Tinggi Surabaya, agar : 1. Diterbitkan Surat Edaran tentang standarisasi sisa minimal perkara pada akhir tahun; 2. Meningkatkan alokasi dana anggaran (DIPA) untuk tahun anggaran selanjutnya karena adanya fluktuasi harga; 3. Meningkatkan alokasi dana anggaran (DIPA) untuk pemeliharan gedung halaman kantor Pengadilan negeri Jombang; 4. Meningkatkan pelaksanaan Diklat Pegawai dan Bimbingan Teknis terhadap seluruh aparat Pengadilan Negeri untuk meningkatkan Sumber Daya Manusia yang Profesional dan berintegritas tinggi. 5. Meningkatkan pembinaan/pengawasan ke daerah tentang pelaksanaan tugas teknis yustisial dan tugas umum.
47
C.
PENUTUP Demikian Laporan Akuntabilitas Pengadilan Negeri Jombang sebagai realisasi
dari Program Kerja Tahun 2012; Realisasi pelaksanaan tugas pokok dan fungsi Pengadilan Negeri Jombang yang diuraikan dalam laporan ini adalah merupakan hasil kerja keras dari semua unsur yang terkait, mulai dari Pimpinan, para Hakim, Pejabat Struktural dan Fungsional serta seluruh Staf, yang telah berupaya seoptimal mungkin untuk mencapai target sesuai program kerja yang telah tersusun; Kami menyadari masih ada beberapa program kerja yang belum dapat diselesaikan sesuai dengan target yang diprogramkan. Akan tetapi secara umum pelaksanaan tugas pokok menunjukkan angka cukup memuaskan, sebagaimana uraian dalam laporan ini.
Jombang, Tanggal 31 Januari 2013 Ketua Pengadilan Negeri Jombang
H. SUTIO JUMAGI AKHIRNO,SH.M.Hum. NIP. 19611201 198103 1 001
48
LAMPIRAN 1.
Struktur Organisasi
STRUKTUR ORGANISASI PENGADILAN NEGERI JOMBANG K E T U A SUTIO JUMAGI AKHIRNO,SH.,M.Hum.
1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8.
PANITERA MUDA PERDATA H. M. KHOLIK, SH STAF : 1. ENDAH SUGIARTI 2.NOTSIANTO 3.MUNARI
WAKIL KETUA TOETIK ERNAWATI,SH.MH.
H A K I M HERLINA RAYES,SH.,M.Hum. JAMSER SIMANJUTAK, SH. ARDHI WIJAYANTO,SH.M.Hum ARIEF WINARSO,SH. A.A.SAGUNG YUNI WULANTRISNA,SH WIRYATMO LUKITO TOTOK, SH. MEILIA CHRISTINA M., SH. VICA NATALIA,SH.,MH.
PANITERA MUDA PIDANA H. SUMARGI, SH.,MH.
1. 2. 3. 4.
STAF : YUSDIANTO AGI SASONO,SH. AINUR RAHMI SUMANTIKTO
PANITERA/SEKRETARIS Drs. BAMBANG BUDI SETIAWAN, SH, MH WAKIL PANITERA SOFIA DIANA CHRISTINA, SH
WAKIL SEKRETARIS S U W A R N O, SH
KEPALA URUSAN KEPEGAWAIAN EFENDI DWI CAHYONO
PANITERA MUDA HUKUM H.R. WIYONO, SH.,MH. STAF : 1. M. SYAIFULLOH, SH 2. RUSYADI WIJAYA,SH 3. WITNO,SH
1. 2. 3. 4.
STAF : KARMIDI SUMANTRI,SH M. NURHADI,SH GAGUK GUNARKO
KEPALA URUSAN KEUANGAN MUDJIMAN, SH STAF : 1. ELLY S, SH 2. JAMIN, SH 3. DEDIK W,SH
KELOMPOK FUNGSIONAL KEPANITERAAN
Keterangan : : Garis Koordinasi
1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8.
PANITERA PENGGANTI : MUDARSIH, SH. SUYONO, SH. SUGENG ARIFIN WAHYUDI GUNTORO, SH. SUCI RAHAYU,SH. SRI ISTI SUNDARI
: Garis Tanggung Jawab
49
8 9 10 11 12 13
WINARSIH MUZAYYIN ROSYID SATIMAN Drs. GATUT PRAKOSA SUSILA DWI RIANTO RUKIN,SH.
1. 2. 3.
JURU SITA : SUTADI KRISTANTO P.W JEFF L. S
KEPALA URUSAN UMUM M. ISNUR KHOLIK, SH
1. 2. 3. 4. 5.
STAF : SUHARDI SUYADI SUTIRAH ARIF KURNIAWAN,SH. YOKHA P. I,SH
2. Indikator Kinerja Utama No. 1.
Indikator Kinerja
Target
1.
Persentase mediasi yang diselesaikan
100 %
2.
Persentase sisa perkara yang diselesaikan
100 %
3.
Persentase perkara yang diselesaikan
100 %
4.
Persentase perkara yang diselesaikan dalam jangka waktu maksimal 6 bulan
100 %
2.
1.
Persentase penurunan upaya hukum: - Banding - Kasasi - Peninjauan Kembali
100 %
3.
1.
Persentase berkas yang diajukan kasasi dan PK yang disampaikan secara lengkap
100 %
2.
Persentase berkas yang diregister dan siap didistribusikan ke Majelis
100 %
3.
Persentase penyampaian pemberitahuan relaas putusan tepat waktu, tempat dan para pihak
100 %
4.
Prosentase penyitaan tepat waktu dan tempat
100 %
5
Ratio Majelis Hakim terhadap perkara
100 %
1.
Persentase perkara prodeo yang diselesaikan
100 %
2.
Persentase perkara yang dapat diselesaikan dengan cara zetting plaat
100 %
3.
Persentase (amar) putusan perkara (yang menarik perhatian masyarakat) yang dapat diakses secara on line dalam waktu maksimal 1 hari kerja sejak diputus. Persentase permohonan eksekusi atas putusan perkara perdata yang berkekuatan hukum tetap yang ditindaklanjuti
100 %
Persentase pengaduan masyarakat yang ditindaklanjuti
100%
4.
5.
1.
6.
1.
50
100%
2.
Persentase temuan hasil pemeriksaan eksternal yang ditindaklanjuti.
100%
3. Rencana Kinerja Tahun 2014 NO 1.
SASARAN STRATEGIS Meningkatnya
penyelesaian
perkara
INDIKATOR KINERJA
TARGET
a. Persentase mediasi yang diselesaikan.
100%
b. Persentase sisa perkara yang diselesaikan
100%
c. Persentase perkara yang diselesaikan
100%
d. Persentase perkara yang diselesaikan dalam jangka waktu maksimal 6 bulan 2.
Peningkatan aksepbilitas putusan Persentase penurunan upaya hukum: Hakim
3.
100%
Peningkatan
efektifitas
pengelolaan penyelesaian perkara
- Banding
100%
- Kasasi
100%
- Peninjauan Kembali
100%
a. Persentase berkas yang diajukan kasasi dan PK yang disampaikan secara lengkap
100%
b. Persentase berkas yang diregister dan siap didistribusikan ke Majelis
100%
c. Persentase penyampaian pemberitahuan relaas putusan tepat waktu, tempat dan para pihak 100%
51
4.
Peningkatan masyarakat
d. Prosentase penyitaan tepat waktu dan tempat.
100%
e. Ratio Majelis Hakim terhadap perkara
100%
aksesibilitas a. Persentase perkara prodeo yang diselesaikan terhadap
100%
peradilan b. Persentase perkara yang dapat diselesaikan dengan cara zetting
(acces to justice)
--
plaat c. Persentase (amar) putusan perkara (yang menarik perhatian masyarakat) yang dapat diakses secara on line dalam waktu
100%
maksimal 1 hari kerja sejak diputus. 5.
Meningkatnya kepatuhan terhadap
Persentase permohonan eksekusi atas putusan perkara perdata
putusan pengadilan. 6.
Meningkatnya pengawasan
yang berkekuatan hukum tetap yang ditindaklanjuti kualitas a. Persentase pengaduan masyarakat yang ditindaklanjuti b. Persentase
temuan
ditindaklanjuti.
52
hasil
pemeriksaan
eksternal
100% 100%
yang 100%
4. Penetapan Kinerja 2013 NO. 1.
SASARAN Meningkatnya penyelesaian perkara
INDIKATOR 1. 2. 3. . 4.
2.
3.
Peningkatan aksepbilitas putusan Hakim
Peningkatan efektifitas 1. pengelolaan penyelesaian perkara 2.
3.
4. 5. 4.
Peningkatan aksesibilitas
1.
Persentase mediasi yang diselesaikan. Persentase sisa perkara yang diselesaikan Persentase perkara yang diselesaikan Persentase perkara yang diselesaikan dalam jangka waktu maksimal 6 bulan Persentase penurunan upaya hukum: - Banding - Kasasi - Peninjauan Kembali Persentase berkas yang diajukan kasasi dan PK yang disampaikan secara lengkap Persentase berkas yang diregister dan siap didistribusikan ke Majelis Persentase penyampaian pemberitahuan relaas putusan tepat waktu, tempat dan para pihak. Prosentase penyitaan tepat waktu dan tempat Ratio Majelis Hakim terhadap perkara Persentase perkara prodeo
53
TARGET
PROGRAM / KEGIATAN
ANGGARAN
100%
Program peningkatan Managemen Peradilan Umum
56.975.000
100% 90% 100%
75% 90% 95% 100 %
100 %
100 %
100 % 100% 100%
masyarakat terhadap peradilan (acces to justice)
yang diselesaikan 2.
3.
5.
Meningkatnya terhadap pengadilan.
6.
Meningkatnya pengawasan
kepatuhan putusan
kualitas 1.
2.
7.
Tersedianya Sarana dan
1.
Persentase perkara yang dapat diselesaikan dengan cara zetting plaat Persentase (amar) putusan perkara (yang menarik perhatian masyarakat) yang dapat diakses secara on line dalam waktu maksimal 1 hari kerja sejak diputus. Persentase permohonan eksekusi atas putusan perkara perdata yang berkekuatan hukum tetap yang ditindaklanjuti Persentase pengaduan masyarakat yang ditindaklanjuti Persentase temuan hasil pemeriksaan eksternal yang ditindaklanjuti. Jumlah Pengadaan
Prasarana Aparatur
Perlengkapan
Pengadilan Negeri
Gedung
--
90%
100%
100%
100%
13
Sarana
Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur Mahkamah Agung
Jombang 8.
Terwujudnya SDM yang Profesional dan memiliki
1. Jumlah Kesekretariatan
Pejabat yang
54
Program Dukungan 4
Managemen dan Tugas
64.000.000
integritas tinggi.
mengikuti Diklat/Bintek
Teknis Lainnya Mahkamah Agung.
2. Jumlah
Pejabat
Kepaniteraan
yang
4
mengikuti Diklat/Bintek 3. Jumlah
Hakim
yang
mengikuti Diklat/Bintek
9.
Terwujudnya pelaksanaan
1. Jumlah
3
Pengawasan
Pengawasan internal yang
terhadap Keuangan perkara
efektif dan efisien
oleh Ketua 2. Jumlah
Pengawasan
terhadap Keuangan Negara (DIPA) Pengguna
oleh
Kuasa Anggaran
(Pansek).
55
4
4
3. Jumlah Pengawasan Oleh
12
Hakim Pengawas Bidang 10.
Tersedianya manajemen
Dukungan dan
tugas
teknis
dalam
penyelenggaraan
Fungsi
1. Prosentase Gaji,
Pembayaran
Remunerasi
100 %
3.867.196.000
100 %
534.741.000
tepat
waktu.
Peradilan 2. Jumlah
Tersedianya
Operasional /Pemeliharaan Perkantoran.
56
PERNYATAAN PENETAPAN KINERJA PENGADILAN NEGERI JOMBANG
PENETAPAN KINERJA TAHUN 2013
Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintah yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, yang bertanda tangan di bawah ini : Nama
:
H. SUTIO JUMAGI AKHIRNO,SH.,M.Hum.
Jabatan
:
Ketua Pengadilan Negeri Jombang
Nama
:
Drs. BAMBANG BUDI SETIAWAN,SH.,M.H.
Jabatan
:
Panitera Sekretaris Pengadilan Negeri Jombang
Selanjutnya disebut pihak pertama
Selaku atasan Iangsung pihak pertama, selanjutnya disebut pihak kedua. Pihak pertama pada tahun 2013 ini berjanji akan mewujudkan target kinerja tahunan sesuai lampiran perjanjian ini dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab pihak pertama. Pihak kedua akan memberikan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi akuntabilitas kinerja terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.
57
Ketua Pengadilan Negeri Jombang
Jombang, 02 Januari 2013 Panitera/Sekretaris Pengadilan Negeri Jombang
SUTIO JUMAGI AKHIRNO,SH.M.Hum. Nip. 19611201 198103 1 001
Drs. BAMBANG BUDI SETIAWAN,SH.,M.H Nip. 19600205 198503 1 002
58
5. Matriks Rencana Strategis 2010-2014 No. 1.
2.
3.
4. 5.
6.
Sasaran Strategis
Indikator Kinerja
Terwujudnya penyelesaian perkara yang 1. Prosentase Jumlah Penyelesaian Perkara sederhana, tepat waktu, transparan dan 2. Jumlah Perkara Bagi Masyarakat Miskin dan Terpinggirkan yang akuntabel diselesaikan tepat waktu. 3. Prosentase putusan yang diunggah (upload) ke website. 4. Prosentase Pelayanan Meja Informasi 5. Prosentase Minutasi Berkas Perkara Terselesaikannya Administrasi perkara 1. Prosentase proses administrasi penerimaan perkara. yang efektif, efisien, dan akuntabel 2. Prosentase proses pemeriksaan perkara 3. Prosentase proses administrasi putusan perkara. 4. Prosentase proses penyampaian salinan putusan kepada para pihak. Tersedianya Dukungan manajemen dan 1. Jumlah Laporan Keuangan yang sesuai dengan Sistem Akuntansi tugas teknis dalam penyelenggaraan Pemerintah (SAP). Fungsi Peradilan 2. Persentase (%) Penyerapan Anggaran Meningkat. 3. Jumlah PNBP Mahkamah Agung. 4. Prosentase Pembayaran Gaji, Remunerasi tepat waktu. 5. Jumlah Tersedianya Operasional/ Pemeliharaan Perkantoran. Tersedianya Sarana dan Prasarana 1. Jumlah Pengadaan Perlengkapan Sarana Gedung Aparatur Pengadilan Negeri Jombang Terwujudnya SDM yang Profesional dan 1. Jumlah Pejabat Kesekretariatan yang mengikuti Diklat/Bintek memiliki integritas tinggi. 2. Jumlah Pejabat Kepaniteraan yang mengikuti Diklat/Bintek 3. Jumlah Hakim yang mengikuti Diklat/Bintek. Terwujudnya pelaksanaan Pengawasan 1. Jumlah Pengawasan terhadap Keuangan perkara oleh Ketua internal yang efektif dan efisien 2. Jumlah Pengawasan terhadap Keuangan Negara (DIPA) oleh Kuasa Pengguna Anggaran (Pansek). 3. Jumlah Pengawasan Oleh Hakim Pengawas Bidang
59
6. SK Tim Penyusunan Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah
KUASA PENGGUNA ANGGARAN PENGADILAN NEGERI JOMBANG
SURAT KEPUTUSAN Nomor : W.14.U.19/
/PANSEK/XII/2012
TENTANG PEMBENTUKAN TIM PENYUSUNAN LAPORAN AKUNTABILITAS KINERJA INSTANSI PEMERINTAH PADA PENGADILAN NEGERI JOMBANG TAHUN ANGGARAN 2012
Menimbang
: 1. Bahwa dalam rangka pelaksanaan penyusunan laporan akuntabilitas kinerja instansi pemerintah pada Pengadilan Negeri Jombang
Tahun Anggaran 2012, perlu dibentuk Tim Penyusunan Laporan Akuntabilitas Kinerja
Instansi Pemerintah.
60
2. Bahwa mereka yang namanya tercantum dalam surat keputusan ini dipandang mampu dan memenuhi syarat untuk diangkat sebagai Pengarah, Penanggungjawab, Koordinator, Ketua, Sekretaris, dan Anggota Tim Pelaksana Evaluasi / Laporan Kegiatan Pada Pengadilan Negeri Jombang, Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 2 tahun 1986, sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 8
tahun
2004 dan Perubahan kedua dengan Undang – undang No 49 Tahun 2009 tentang peradilan Umum. 2. Keputusan Presiden RI Nomor 42 tahun 2002 tentang Pedotnan Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara sebagaimana telah diubah dengan Keputusan Presiden Nomor 72 tahun 2004. 3. DIPA Pengadilan Negeri Jombang Nomor : 0169/005-01.2.01/15/2012, tanggal 20 Desember 2011 MEMUTUSKAN : Menetapkan
:
Pertama
: Membentuk Tim Penyusunan Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah dengan susunan sebagai berikut :
No 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7.
Nama dan NIP H.Sutio Jumagi Akhirno,SH.M.Hum NIP. 19611201 198103 1 001 Toetik Ernawati,SH.MH. NIP. 19640704 199212 2 001 Drs.Bambang Budi Setiawan,SH.M.H. NIP. 19600205 198503 1 002 Sofia Diana Christina,SH. NIP. 19630415 198803 2 001 S u w a r n o,SH. NIP. 19601231 198203 1 071 H.M. Kholik,SH.M.Hum. NIP. 19550603 197601 1 001 H.R. Wiyono, SH.MH. NIP. 19630703 198803 1 003
Jabatan Pengarah Penanggungjawab Ketua Sekretaris Anggota Anggota Anggota
61
8. 9. 10. 11. 12.
Ketiga
H. Sumargi, SH.MH. NIP. 19710707 198803 1 003 M u d j i m a n, SH. NIP. 19660909 199203 1 006 Efendi Dwi Cahyono NIP. 19640411 198503 1 003 M. Isnur Kholik,SH. M.Hum. NIP. 19730424 199303 1 005 Arif Kurniawan,SH. NIP. 19801008 200604 1 005
Anggota Anggota Anggota Anggota Anggota
: Surat Keputusan ini berlaku sejak ditetapkan dengan ketentuan apabila di kemudian hari ternyata terdapat kekeliruan akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya;
Ditetapkan di : J o m b a n g Pada Tanggal : 28 Desember 2012 Kuasa Pengguna Anggaran,
Drs. Bambang Budi Setiawan,SH.MH. NIP. 19600205 198503 1 002
62
