AKUNTABILITAS KINERJA INSTANSI PEMERINTAH

BADAN PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN PROPINSI JAWA TIMUR Jalan Gayung Kebonsari No. 56 Telp. 031-8290719 Website : http://www.balitbang.jatimprov.go.id SURABAYA

LAPORAN

AKUNTABILITAS KINERJA INSTANSI PEMERINTAH BADAN PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN PROVINSI JAWA TIMUR TAHUN 2013

BAB - 1 1.1.

PENDAHULUAN

Latar Belakang Pembangunan

yang

diawali

dengan

suatu

penelitian,

perencanaan, pelaksanaan dan diakhiri oleh monitoring dan evaluasi merupakan

kegiatan

yang

harus

dijalani

oleh

para

pelaksana

pembangunan. Katalisasi proses tersebut lazimnya dilakukan melalui penguatan aspek penelitian dalam setiap perencanaan pembangunan, mekanisme pemerintahan dan eksekusi kebijakan kepala daerah. Aspek penelitian semestinya menjadi entry point ke arah mekanisme pembangunan yang semakin berkualitas, baik dari sisi perencanaan,

pelaksanaan,

pengawasan,

dan

evaluasi.

Tujuan

pembangunan tidak akan tercapai dengan baik apabila perencanaannya kurang matang. Apalagi bila hal tersebut tidak diikuti dengan pengawasan yang optimal dalam pelaksanaannya serta evaluasi yang menyeluruh terhadap kinerja pembangunan tahun sebelumnya. Perencanaan dan evaluasi adalah sebagai serangkaian proses yang saling memberi pengaruh dan nilai. Perencanaan yang tidak dilandasi hasil evaluasi jelas kurang baik, dan cenderung mengulang kesalahan yang terjadi sebelumnya. Sebaliknya evaluasi yang tidak berpedoman pada perencanaan awal merupakan pekerjaan yang tidak mempunyai dasar. Penyusunan perencanaan pembangunan harus dilakukan dengan mempertimbangkan berbagai permasalahan yang terjadi. Selain itu juga harus berorientasi kepada kepentingan/aspirasi masyarakat luas. Agar perencanaan tersusun dengan baik, harus diawali dengan proses penjaringan aspirasi masyarakat yang didukung oleh penelitian dan pengembangan yang dapat dipertanggung jawabkan.

1

Penelitian juga berperan penting bagi penyusunan kebijakan yang terkait dengan kepentingan masyarakat (kebijakan publik). Hasil penelitian menjadi acuan dalam pe-mutakhir-an model-model kebijakan untuk kemudian diimplementasikan secara konkrit. Menyadari pentingnya aspek penelitian dan pengembangan tersebut, Pemerintah Provinsi Jawa Timur berkomitmen untuk tetap mempertahankan keberadaan Badan Penelitian dan Pengembangan sebagai salah satu organisasi perangkat daerah sesuai ketentuan Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2008. Apalagi pihak legislatif (DPRD) Provinsi Jawa Timur amat mendukung hal itu. Kuatnya komitmen itu tentu harus diimbangi oleh dukungan segenap unsur di BALITBANG

melalui

penciptaan

substansi

penelitian

dan

pengembangan yang makin berkualitas. Untuk itu, kegiatan Badan Penelitian dan Pengembangan khususnya dalam satu tahun terakhir perlu dievaluasi agar rencana ke depan dapat semakin baik dan berkualitas. Kegiatan penelitian dan pengembangan terbagi dalam empat bidang yaitu bidang pemerintahan, ekonomi dan keuangan, sumberdaya alam dan teknologi serta bidang kemasyarakatan. Juga beberapa kegiatan pendukung penelitian seperti pelaksanaan

rapat

koordinasi

perencanaan

penelitian

dan

pengembangan, penerbitan buletin, jurnal, website pusat informasi hasilhasil penelitian dan teknologi, penelitian mandiri, dan lain-lain. Target dari penelitian dan pengembangan pada masing-masing bidang pembangunan tersebut adalah untuk memberikan rekomendasi kepada Gubernur dalam pengambilan kebijakan di berbagai sektor pembangunan

dan pemerintahan serta memberikan solusi terhadap

segala permasalahan yang timbul. Akuntabilitas kinerja merupakan alat ukur untuk mengetahui seberapa besar tingkat pencapaian kinerja yang dilakukan Badan Penelitian dan Pengembangan selama tahun 2013. Penyusunan akuntabilitas ini diharapkan juga dapat dijadikan sebagai evaluasi agar 2

pelaksanaan kegiatan pada tahun-tahun mendatang dapat semakin baik. Penyusunan LAKIP berpedoman pada Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 29 Tahun 2010 tentang Pedoman Penyusunan Penetapan Kinerja dan Pelaporan Akuntabilitas memperhatikan

Kinerja

RENCANA

Instansai

STRATEGIS

Pemerintah

Badan

dengan

Penelitian

dan

Pengembangan Provinsi Jawa Timur Tahun 2009 - 2014 yang merupakan implementasi dari PERDA

Nomor 10 tahun 2008 tentang

Organisasi dan Tata Kerja Inspektorat, BAPPEDA dan Lembaga Teknis Daerah Provinsi Jawa Timur.

1.2.

Landasan Hukum a) Instruksi Presiden Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 1999, tentang Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP) b) Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 29 tahun 2010 tentang Pedoman Penyusunan Penetapan Kinerja dan Pelaporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah c) Undang-undang Nomor 18 Tahun 2002 tentang Sistem Nasional Penelitian, Pengembangan, dan Penerapan Ilmu Pengetahuan dan Teknologi; d) Peraturan Pemerintah Nomor 20 Tahun 2005 tentang Alih Teknologi Kekayaan

Intelektual

serta

Hasil

Kegiatan

Penelitian

dan

Pengembangan oleh Perguruan Tinggi dan Lembaga Penelitian dan Pengembangan;

1.3.

Tujuan Penyusunan Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP)

Provinsi

Jawa

Timur

tahun

2013

dimaksudkan

untuk

mengkomunikasikan capaian kinerja Balitbang Provinsi Jawa Timur 3

dalam satu tahun anggaran yang dikaitkan dengan proses pencapaian indikator sasaran yang telah ditetapkan. Tujuan

penyusunan

Pemerintah (LAKIP)

Laporan

Akuntabiltas

Kinerja

Instansi

Balitbang Provinsi Jawa Timur adalah sebagai

sarana dalam menyampaikan pertanggungjawaban kinerja kepada seluruh stakeholders (Pemerintah Provinsi Jawa Timur, DPRD dan Masyarakat)

atas

pelaksanaan

tugas,

fungsi

dan

kewenangan

pengelolaan sumber daya yang telah dipercayakan kepada Balitbang Provinsi

Jawa

Timur

yaitu

meningkatkan

hasil

penelitian

dan

pengembangan. Laporan

Akuntabilitas Kinerja

Instansi Instansi

Pemerintah

mempunyai 2 (dua) fungsi utama, yaitu : 1. Penyusunan

LAKIP

bertujuan

sebagai

sarana

penyampaian

pertanggungjawaban kinerja kepada instansi pemerintah dan kepada publik yang diwakili oleh lembaga legislatif, dan merupakan sarana evaluasi atas pencapaian kinerja Dinas Perikanan dan Kelautan dalam melakukan visi dan misinya sebagai upaya untuk memperbaiki kinerja di masa mendatang. 2. LAKIP sebagai sarana untuk menyampaikan pertanggung jawaban kinerja kepada pimpinan yaitu Gubernur sebagai Kepala Daerah Provinsi Jawa Timur. Fungsi utama Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah tersebut merupakan cerminan dari maksud dan tujuan penyusunan Laporan Akuntabilitas Pemerintah oleh pemerintah.

1.4.

Gambaran Umum Balitbang Pengembangan Provinsi Jawa Timur. Berdasarkan Peraturan Daerah Provinsi Jawa Timur Nomor 10 Tahun 2008 tentang tugas pokok,

fungsi, dan susunan organisasi

Badan Penelitian dan Pengembangan Provinsi Jawa Timur adalah sebagai berikut :

4

1. Tugas pokok Melaksanakan, penyusunan dan pelaksanaan kebijakan daerah yang bersifat spesifik yaitu dibidang penelitian dan pengembangan. 2. Fungsi Untuk melaksanakan tugas pokok seperti tersebut diatas Badan Penelitian

dan

Pengembangan

Provinsi

Jawa

Timur

menyelenggarakan fungsi : 1) Perumusan

kebijakan

teknis

dibidang

penelitian

dan

pengembangan; 2) Pemberian dukungan atas penyelenggaraan pemerintah daerah; 3) Pembinaan dan pelaksanaan tugas sesuai dengan lingkup tugasnya; 4) Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Gubernur. 3. Susunan Organisasi Berdasarkan PERDA Nomor 10 Tahun 2008, susunan organisasi Badan Penelitian dan Pengembangan Provinsi Jawa Timur terdiri atas : 1) Kepala Badan; 2) Sekretariat membawahi tiga Sub Bagian : a). Sub Bagian Tata Usaha; b). Sub Bagian Penyusunan Program; c). Sub Bagian Keuangan. 3) Bidang Pemerintahan membawahi dua Sub Bidang : a) Sub Bidang Pemerintahan Umum dan Desa; b) Sub Bidang Pemerintahan dan Pelayanan Publik. 4) Bidang Ekonomi dan Keuangan membawahi dua Sub Bidang : a) Sub Bidang Ekonomi dan Investasi; b) Sub Bidang Keuangan. 5) Bidang SDA dan Teknologi membawahi dua Sub Bidang : a)

Sub Bidang Sumber Daya Alam dan Lingkungan;

5

b) Sub Bidang Informasi dan Teknologi. 6) Bidang Kemasyarakatan membawahi dua Sub Bidang : a) Sub Bidang Sosial Budaya dan Hak Asasi Manusia; b) Sub Bidang Kesejahteraan Masyarakat dan Pemberdayaan Perempuan. 7) UPT Badan; 8) Kelompok Jabatan Fungsional.

1.5.

Kinerja Pelayanan 1. Pelayanan Vertikal Pelayanan

kepada

Gubernur

dalam rangka menyampaikan

rekomendasi hasil-hasil penelitian serta kajian sebagai bahan untuk pengambilan kebijakan pelaksanaan pembangunan daerah 2. Pelayanan Horisontal Pelayanan kepada pemangku kepentingan, baik dari pusat maupun daerah dan kepada masyarakat yaitu berupa

hasil penelitian dan

pengembangan, dan untuk selanjutnya diinformasikan melalui pelayanan perpustakaan, operasional PIHLT dan publikasi hasil penelitian dan pengembangan baik di media cetak

jurnal litbang

Cakrawala yang terbit 6 bulanan maupun Bulletin Teropong dwi bulanan. 3. Pelayanan Kemitraan BALITBANG Provinsi Jawa Timur menjalin kemitraan, koordinasi dan jejaring kerja dengan : 

PTN dan PTS di Jawa Timur



LSM yang ada di Jawa Timur



Lembaga Penelitian Pusat dan Daerah yang ada di Jawa Timur

4. Pelayanan di Bidang Informasi dan Komunikasi 

Sosialisasi hasil

penelitian dan pengembangan serta kajian

melalui penerbitan Jurnal Litbang "Cakrawala" yang terbit 6 bulanan dan Bulletin Litbang "Teropong" yang terbit 2 bulanan. 6



Operasional Perpustakaan dengan menyediakan buku-buku hasil penelitian

dan

pengembangan,

nuku

referensi

penunjang

kegiatan penelitian. 

Operasional Pusat Informasi Hasil Penelitian (PIHLT) yang dapat diakses melalui http://www.balitbang.jatimprov.go.id.

7

BAB - 2 2.1

PERENCANAAN DAN PERJANJIAN KINERJA

Rencana Strategis Dan Rencana Kinerja

a. Visi

: Terwujudnya penelitian dan pengembangan serta kajian yang implementatif, efektif dan profesional.

b. Misi

: Melaksanakan penelitian dan pengembangan serta kajian yang implementatif dan efektif di bidang pemerintahan, ekonomi dan keuangan, sumberdaya alam dan teknologi serta kemasyarakatan.

c. Tujuan

: Meningkatkan hasil penelitian dan pengembangan serta kajian dibidang pemerintahan, ekonomi dan keuangan, sumber daya alam dan teknologi serta kemasyarakatan.

d. Sasaran : - Meningkatnya penelitian dan pengembangan serta kajian yang implementatif, efektif dan terpercaya. - Meningkatnya

pemanfaatan

hasil

penelitian

dan

pengembangan serta kajian oleh instansi terkait. e. Program : Penelitian dan Pengembangan Ilmu Pengetahuan dan Teknologi. f. Kegiatan : 1.

Penerbitan Buletin Litbang

2.

Penerbitan Jurnal Litbang

3.

Pusat Informasi Hasil Litbang dan Teknologi (PIHLT)

4.

Rakor Litbang

5.

Inventarisasi Data dan Dokumentasi Hasil Litbang

6.

Penganugerahan Inovasi Teknologi Tingkat Jawa Timur

7.

Penguatan Jaringan Kelitbangan Jawa Timur

8.

Penelitian dan Pengembangan Institusi Pemerintah Daerah

9.

Penelitian dan Pengembangan Reformasi Birokrasi

10. Penelitian dan Pengembangan Peningkatan Kegiatan Pelayanan Publik

8

11. Penelitian dan Pengembangan Peningkatan Pendidikan Politik Masyarakat 12. Penelitian dan Pengembangan Ekonomi kerakyatan dalam mendukung peningkatan kesejahteraan masyarakat di pedesaan 13. Penelitian dan Pengembangan Peningkatan investasi dalam rangka pengembangan dunia usaha di Jawa Timur 14. Penelitian dan Pengembangan Optimalisasi penerimaan sumber pendapatan daerah dalam rangka mendorong perekonomian di Jawa Timur 15. Penelitian dan Pengembangan Konservasi Pelestarian dan Pengelolaan Lingkungan 16. Penelitian dan Pengembangan Rekayasa dan Diseminasi Inovasi Teknologi di Jawa Timur 17. Penelitian

dan

Pengembangan

Revitalisasi

Pertanian

dan

Pengembangan Agroindustri dan Agrobisnis 18. Penelitian dan Pengembangan Peningkatan Taraf Hidup dan kesejahteraan Masyarakat, Sosial dan Budaya 19. Penelitian dan Pengembangan Keamanan dan Perlindungan Terhadap Supremasi Hukum dan HAM 20. Penelitian dan Pengembangan Peningkatan Sumberdaya IPM

9

2.2 NO

PENETAPAN KINERJA TAHUN 2013 Sasaran Strategis

Indikator Kinerja

Target

Program

67

Penelitian dan Pengembang an Ilmu Pengetahuan dan Teknologi Penelitian dan Pengembang an Ilmu Pengetahuan dan Teknologi

1.

Meningkatnya penelitian dan pengembangan serta kajian yang implementatif, efektif dan terpercaya.

Jumlah dokumen penelitian dan pengembangan serta kajian (dok)

2.

Meningkatnya pemanfaatan hasil penelitian dan pengembangan serta kajian oleh Stakeholder

- Prosentase dokumen hasil penelitian dan pengembangan serta kajian yang dimanfaatkan

50 %

- Jumlah stakeholder yang memanfaatkan hasil penelitian dan pengembangan serta kajian

86

Anggaran (Rp.) 18.825.000.000,-

10

BAB - 3

AKUNTABILITAS KINERJA

Akuntabilitas kinerja Badan Penelitian dan Pengembangan Provinsi Jawa Timur disusun dengan maksud untuk mempertanggung jawabkan keberhasilan/kegagalan

pelaksanaan

misi

Badan

Penelitian

dan

Pengembangan dalam mencapai tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan selama satu tahun. Pelaksanaan akuntabilitas di Badan Penelitian dan Pengembangan memperhatikan prinsip-prinsip seperti : a. Adanya komitmen dari segenap pemimpin (pejabat struktural), fungsional peneliti serta seluruh staf; b. Penggunaan sumber daya dan dana secara konsisten dengan aturanaturan yang berlaku; c. Dapat menunjukkan tingkat pencapaian tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan; d. Berorientasi pada pencapaian visi dan misi, hasil serta manfaat yang diperoleh; e. Jujur, objektif dan transparan. Penyusunan akuntabilitas kinerja ini dimulai dengan menetapkan sasaran dan indikator indikator kinerja serta Rencana Kinerja tahun 2013, mengukur pencapaian kinerja kegiatan dan pencapaian kinerja sasaran, dan kemudian mengevaluasi serta

menyusun suatu kesimpulan. Evaluasi dan

menganalisis pencapaian akuntabilitas kinerja terhadap kegiatan dan pencapaian sasaran yang secara keseluruhan dilaksanakan oleh 4 (empat) Bidang dan Sekretariat Badan Penelitian dan Pengembangan Provinsi Jawa Timur.

11

3.1

Pengukuran Kinerja Pengukuran kinerja dapat memberikan gambaran pencapaian kinerja melalui perbandingan antara rencana kerja dengan pencapaian realisasi. Metode yang digunakan dalam pengukuran kinerja adalah dengan menggunakan indikator masukan, keluaran dan hasil. Adapun hasil pengukuran kinerja kegiatan dengan nilai capaian untuk setiap indikator sebagaimana diuraikan pada tabel sebagai berikut :

NO

SASARAN STRATEGIS

INDIKATOR

TARGET

KINERJA

TH. 2013

CAPAIA

REALISASI

N TH. TH.

TH.

TH.

2011

2012

2013

2013 (%)

1.


Jumlah dokumen penelitian dan pengembangan serta kajian (dok)

67

51

60

67

100

2.

Meningkatnya pemanfaatan hasil penelitian dan pengembangan serta kajian oleh Stakeholder


50 %

15 %

25 %

50 %

50

- Jumlah stakeholder yang memanfaatkan hasil penelitian dan pengembangan serta kajian

86

20

23

27

31,39

3.2

Evaluasi Kinerja Evaluasi kinerja dilakukan terhadap pencapaian setiap indikator kinerja kegiatan untuk memberikan penjelasan lebih lanjut tentang halhal yang mendukung keberhasilan atau kegagalan dalam pelaksanaan

12

suatu program atau kegiatan dengan membandingkan prosentase capaian Indikator Kinerja Utama pada tahun 2013 dengan tahun sebelumnya. Evaluasi bertujuan agar diketahui pencapaian realisasi, kemajuan dan kendala yang dijumpai dalam rangka pencapaian misi, agar dapat dinilai dan dipelajari guna perbaikan pelaksanaan program atau kegiatan di masa yang akan datang. Adapun hasil evaluasi

kinerja dari Badan Penelitian dan

Pengembangan Provinsi Jawa Timur pada tahun 2013 dapat dijelaskan sebagai berikut : SASARAN 1


Keberhasilan sasaran strategis ini diukur melalui 1 (satu) indikator kinerja, di mana dalam upaya pencapaiannya didukung oleh Program Penelitian dan Pengembangan Ilmu Pengetahuan dan Teknologi. Adapun Indikator Kinerja, Target dan Realisasinya disajikan sebagai berikut :

Indikator Kinerja - Jumlah dokumen penelitian dan pengembangan serta kajian (dok)

Target

Realisasi

% Capaian

67

67

100

Dokumen Penelitian merupakan hasil dari kegiatan penelitian yang dilakukan Balitbang Provinsi Jawa Timur dengan cara Swakelola Murni yang dilaksanakan oleh fungsional peneliti Balitbang Provinsi Jawa Timur maupun Swakelola dikuasakan dengan Perguruan Tinggi Negeri. Target jumlah penelitian pada tahun 2013 adalah 67 penelitian, dan realisasi sebanyak 67 penelitian atau 100 %.

13

Penelitian merupakan tombak dari sebuah kebijakan baik yang bersifat struktural, kondisional maupun untuk perencanaan,

oleh

karena itu pengambilan keputusan kebijakan oleh Kepala Daerah maupun Kepala SKPD diharapkan berdasarkan hasil penelitian. Meningkatnya pemanfaatan hasil penelitian dan pengembangan serta kajian oleh Stakeholder

SASARAN 2

Keberhasilan sasaran strategis ini diukur melalui kinerja

prosentase

yang

memanfaatkan

hasil

indikator

penelitian

dan

pengembangan serta kajian, di mana dalam upaya pencapaiannya didukung

oleh

Program

Penelitian

dan

Pengembangan

Ilmu

Pengetahuan dan Teknologi. Adapun Indikator Kinerja, Target dan Realisasinya disajikan sebagai berikut : Indikator Kinerja

Target

Realisasi

% Capaian

- Prosentase dokumen hasil penelitian dan pengembangan serta kajian yang dimanfaatkan - Jumlah stakeholder yang memanfaatkan hasil penelitian dan pengembangan serta kajian

50 %

50 %

50

86

27

31,39

Pada tabel sasaran 2 di atas dapat dijelaskan bahwa prosentase dokumen hasil penelitian dan pengembangan yang dimanfaatkan, dari target 34 hasil penelitian yang implementatif (50 % dari 67 judul yang dihasilkan), terealisasi 17 kegiatan penelitian atau 50 %. Penetapan target sebanyak 34 hasil penelitian dan pengembangan (50 %) adalah berdasarkan

kategori

penelitian

yang

sifatnya

implementatif.

Sedangkan jumlah stakeholder yang memanfaatkan hasil penelitian dan pengembangan yaitu 27 stakeholder dari target 86 stakeholder atau 31,39 %, sedangkan 86 stakeholder yang dimaksud yaitu SKPD terkait Pemerintah Provinsi Jawa Timur dan Kabupaten/Kota di Jawa Timur sebagai lokasi penelitian. Evaluasi kinerja dilakukan untuk

14

menilai keberhasilan dan kegagalan dari kegiatan yang telah diprogramkan dalam tahun 2013. Metodenya melalui pengukuran terhadap pencapaian kinerja sasaran pada IKU Badan Penelitian dan Pengembangan yang menghasilkan nilai capaian masing-masing indikator sasaran. Aspek yang dievaluasi adalah pencapaian kegiatan dan sasaran Badan Penelitian dan Pengembangan. Dalam melaksanakan kegiatan, Badan Penelitian dan Pengembangan menetapkan sasaran-sasaran yang

mencerminkan

perencanaan,

pelaksanaan,

evaluasi,

dokumentasi dan sosialisasi penelitian dan pengembangan serta halhal pendukung seperti Inventarisasi dan Dokumentasi hasil-hasil Litbang. Sasaran tersebut sebagai berikut : a. Terlaksananya Kegiatan Penelitian dan Pengembangan (litbang) Ilmu Pengetahuan dan Teknologi, dengan indikator :  Litbang Bidang Pemerintahan;  Litbang Bidang Ekonomi dan Keuangan;  Litbang Bidang SDA dan Teknologi;  Litbang Bidang Kemasyarakatan. b. Penunjang

Kegiatan

Penelitian

dan

Pengembangan

Ilmu

Pengetahuan dan Teknologi, dengan indikator :  RAKOR LITBANG;  Pengembangan Pusat Informasi Hasil Litbang dan Teknologi (PIHLT);  Penerbitan Buletin Litbang Dwi Bulanan;  Penerbitan Jurnal Hasil Litbang;  Inventarisasi Data dan Dokumentasi Hasil Litbang  Penganugerahan Inovasi Teknologi Jawa Timur;  Bedah Buku Hasil Penelitian.  Penguatan Jaringan Kelitbangan Jawa Timur

15

Keberhasilan ini merupakan buah dari keseriusan, ketekunan, kerjasama dan adanya dukungan dari segenap komponen Badan Penelitian dan Pengembangan sehingga apa yang telah direncanakan dalam rencana kerja tahun 2013 terlaksana dengan baik. Untuk mencapai sasaran dan target tersebut, upaya yang dilakukan adalah : 

Mempertajam/meningkatkan

kualitas

hasil

penelitian

melalui

kerjasama dengan lembaga-lembaga penelitian perguruan tinggi atau dengan para pakar; 

Menciptakan inovasi-inovasi IPTEK secara profesional dan menjaga citra hubungan yang konsisten dengan kebutuhan pengguna;



Membangun image kepada masyarakat bahwa pengembangan Hasil Litbang/IPTEK adalah suatu kebutuhan;



Meningkatkan sinergi antar lembaga litbang dan intansi terkait melaui Rapat Koordinasi litbang, kerjasama litbang, Forum Komunikasi kelitbangan, Seminar, Diskusi, Lokakarya atau Work Shop untuk mensosialisasikan hasil penelitian dan pengembangan agar dapat dipakai dan dimanfaatkan oleh SKPD dan Pemerintah Kabupaten/Kota sebagai bahan perencanaan maupun masukan untuk dijadikan dasar kebijakan.

Disamping upaya tersebut, beberapa keberhasilan dalam melaksanakan program dan kegiatan, adalah sebagai berikut :  Hasil Penelitian Potensi Perdagangan Antar Pulau dan Strategi Pengembangannya di Jawa Timur, telah dbukukan dan dibedah tahun 2013 dengan judul “ Perdagangan Antar Pulau Pelaku UMKM Dalam Perspektif Pemasaran Eksistensi dan Prospek Usaha “.  Hasil

Penelitian

Potensi

Kekayaan

dan

Keragaman

Ternak

Ruminansia sebagai Sumber Pangan Bernilai Ekonomis, telah dibukukan

dan

dibedah

tahun

2013

dengan

judul

16

“ Pengembangan Budidaya Ternak Ruminansia Berbasis Masyarakat “.  Hasil Kajian terhadap Revitalisasi Fasilitas Kesehatan dan Tenaga Kerja Kesehatan di Desa Dalam Rangka Percepatan MDGs di Jawa Timur.  Hasil Kajian Pelayanan Administrasi Desa berbasis Aplikasi IT dalam menunjang Kinerja Pemerintahan Desa.  Hasil Penelitian Keekonomian Pemanfaatan Sampah Menjadi Gas Methana dalam rangka Kesejahteraan Masyarakat di Pedesaan.  Hasil Penelitian Strategi Penguatan Pasar Induk Agribis (PIA) dalam rangka Kinerja Ekonomi Perdagangan Antar Pulau.  Hasil Penelitian Rancang Design Mesin Penggiling Tepung Hidrolisat Protein Tempe Afkir.  Hasil Penelitian Pengembangan Kawasan Terpadu Budidaya Udang Galah.  Hasil Kajian Kualitas Pelayanan Kesehatan Dasar oleh Pondok Kesehatan Desa (Ponkesdes) di Jawa Timur.  Hasil Kajian Pengembangan Kelompok Usaha Rumah Tangga Kerajinan Batik untuk Pemberdayaan Masyarakat Pedesaan.  Balitbang Provinsi Jawa Timur juga sering dijadikan studi banding oleh Balitbang Provinsi lain.  Penganugerahan inovasi teknologi pada tahun 2013 telah berhasil memperoleh 6 (enam) inovasi bidang pangan dan energi dari masyarakat dan telah dipamerkan pada acara hari jadi Provinsi Jawa Timur ke 68 tahun 2013, yaitu : - Blimbing madu merah yang manis besar dan berbuah sepanjang tahun. - Peningkatan produktifitas dan kualitas tembakau rajangan dengan inovasi teknologi mesin flattener gagang tembakau dan mesin

17

perajang double conveyor untuk meningkatkan rendemen dan mereduksi kadar nikotin. - Vermentasi urin sapi sebagai pupuk lengkap dan pestisida organik cair untuk meningklatkan produktivitas pangan. - Inovasi konservasi bahan bakar bensin dengan gas pada sepeda motor dengan converter kit gas LPG. - Bambu petung salah satu alternative penangkapan gas methane di TPA paras poncokusumo. - Baterai air laut sebagai energi listrik alternatif.

3.3

Akuntabilitas Keuangan Pelaksanaan kegiatan yang dilakukan oleh BALITBANG Provinsi Jawa Timur pada tahun 2013 didukung oleh anggaran yang berasal dari sumber pembiayaan APBD dengan jumlah dan realisasinya secara rinci sebagai berikut :

DANA

No

NAMA PROGRAM

ANGGARAN

REALISASI

PERSEN (%)

1

2

3

4

5

1.

Penelitian dan 18.825.000.000 18.729.320.110 Pengembangan Ilmu Pengetahuan dan Teknologi

99,49%

18.825.000.000 18.729.320.110

99,49%

Jumlah

18

PENUTUP

BAB - 4 4.1

Kesimpulan 1. Badan

Penelitian

dan

Pengembangan

Provinsi

Jawa

Timur

mempunyai tugas melaksanakan penyusunan dan pelaksanaan kebijakan daerah yang bersifat spesifik yaitu di bidang penelitian dan pengembangan. 2. Laporan Akuntabilitas Instansi Pemerintah (LAKIP) Badan Penelitian dan Pengembangan Provinsi Jawa Timur Tahun 2013 ini menyajikan kondisi pencapaian target kinerja yang tercermin dalam capaian indikator sasaran utama maupun analisis kinerja berdasarkan tujuan dan sasaran. 3. Hasil pencapaian kinerja secara umum dapat memenuhi target sesuai dengan rencana yang telah ditetapkan. Namun demikian agar hasil penelitian tersebut bermanfaat, maka harus didukung oleh SKPD terkait. 4. Dari

sasaran

1

(satu)

yang

mentargetkan

penelitian

dan

pengembangan serta kajian pada tahun 2013 sejumlah 67 dokumen telah tercapai 67 dokumen atau terealisasi 100 %, hal ini menunjukkan peningkatan hasil penelitian dan pengembangan dari tahun

sebelumnya.

Untuk

sasaran

2

(dua)

dengan

target

prosentase dokumen hasil penelitian dan pengembangan serta kajian yang dimanfaatkan sebanyak 34 kegiatan penelitian (sesuai dengan 50 % dari judul hasil penelitian yaitu 67 judul) terealisasi sejumlah 17 kegiatan penelitian atau 50 % dari target, serta jumlah stakeholder

yang

memanfaatkan

hasil

penelitian

dan

pengembangan serta kajian dengan target 86 terealisasi sejumlah 27 atau 31,39 %. 5. Hasil penelitian tersebut sebenarnya telah didistribusikan kepada SKPD terkait Pemerintah Provinsi Jawa Timur dan Kab/Kota sebagai 19

lokasi penelitian dan agar dapat dimanfaatkan untuk perencanaan dan rumusan kebijakan. 6. Kedepan Balitbang Provinsi Jawa Timur terus berupaya agar hasil penelitian tersebut bisa diimplementasikan dan dikembangkan oleh SKPD

terkait

maupun

Kab/Kota

dengan

memonitoring

dan

mengevaluasi serta mengalokasikan anggaran untuk diseminasi. 4.2

Rekomendasi 1. Diperlukan

komitmen

dan

dukungan

semua

pihak

untuk

mengimplementasikan hasil penelitian. 2. Diharapkan LAKIP ini bisa menjadi bahan evaluasi agar pelaksanaan penelitian dan pengembangan di Jawa Timur dapat berjalan sesuai dengan yang diharapkan. 3. Agar pelaksanaan program dan kegiatan sesuai dengan target dan indikator

kinerja

pemahaman

dan

yang

telah

ditetapkan

maka

mekanisme

manajerial

internal

optimalisasi organisasi

dilingkungan Balitbang Provinsi Jawa Timur dapatnya ditingkatkan.

20

LAMPIRAN :

21

INDIKATOR KINERJA UTAMA/IKU (OUT PUT DAN OUTCOME) UNIT KERJA

: BALITBANG PROVINSI JAWA TIMUR

TUGAS POKOK : Melaksanakan Penyusunan dan Pelaksanaan kebijakan daerah yang bersifat spesifik yaitu dibidang penelitian dan pengembangan FUNGSI

: Perumusan Kebijakan Teknis dibidang penelitian dan pengembangan

TUJUAN Agenda Utama Pemb RPJMD

SASARAN Prioritas Pemb dlm RPJMD

1 Meningkatkan dukungan penelitian dan pengembang an serta kajian kebijakan pembangunan daerah

2 Terciptanya tata pemerintahan yang baik, bersih berwibawa, profesional , dan bertanggung jawab yang diwujudkan dalam sosok dan prilaku birokrasi yang efisien dan efektif, serta dapat memberi kan pelayanan publik yg prima kepada seluruh masyarakat

PROGRAM Renstra dan RENJA

INDIKATOR KINERJA UTAMA OUTPUT

Uraian 3

4 Penelitian dan Meningkatnya Pengembangan Penelitian dan IPTEK Pengembangan serta kajian yang implementatif, efektif dan terpercaya

INDIKATOR KINERJA UTAMA

ALASAN

SUMBER DATA

OUTCOME

Indikator Kinerja

Uraian

5 Jumlah dokumen penelitian dan pengembangan serta kajian

6

Indikator Kinerja 7

8

9 Untuk memberikan - Balitbang Prov. rekomendasi / Jatim sebagai masukan /acuan pelaksana kepada Pemerintah kegiatan dan Provinsi Jawa penanggungTimur (Gubernur) jawab dalam rangka pengukuran merumuskan kinerja kebijakan di Bidang - Peneliti / Pemerintahan, Pelaksana Ekonomi dan penelitian dan Keuangan, kajian Sumberdaya Alam dan Teknologi serta Kemasyarakatan atas dasar hasil penelitian dan kajian.

1

1

2

3

4

5

6 Meningkatnya pemanfaatan hasil penelitian dan pengembangan serta kajian oleh stakeholder

7 - Prosentase dokumen hasil penelitian dan pengembangan serta kajian yang dimanfaatkan - Jumlah stakeholder yang memanfaatkan hasil penelitian dan pengembangan serta kajian

Surabaya,

8

- Untuk memperkenalkan hasil penelitian dan pengembangan serta kajian kepada masyarakat luas - Memotivasi stakeholder / masyarakat untuk mengimplementa sikan / menggunakan hasil penelitian dan kajian

9 Balitbang Prov. Jatim sebagai pelaksana kegiatan dan penanggungjawab pengukuran kinerja

Desember 2013

KEPALA BADAN PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN PROVINSI JAWA TIMUR

Ir. PRIYO DARMAWAN, M.Sc Pembina Utama Muda NIP.19571215 198608 1 001

2

3

MATRIK RENSTRA BADAN PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN PROVINSI JAWA TIMUR TAHUN 2009 - 2014 VISI

: Terwujudnya penelitian dan pengembangan serta kajian yang implementatif, efektif dan profesional.

MISI

: Melaksanakan penelitian dan pengembangan serta kajian yang implementatif dan efektif dibidang pemerintahan, ekonomi dan keuangan, SDA dan Teknologi serta kemasyarakatan.

TUJUAN

: Meningkatkan hasil penelitian dan pengembangan serta kajian dibidang pemerintahan, ekonomi dan keuangan, sumber daya alam dan teknologi serta kemasyarakatan.

TUGAS

: Melaksanakan penyusunan dan pelaksanaan kebijakan Daerah yang bersifat spesifik yaitu dibidang penelitian dan pengembangan.

FUNGSI

: a. b. c. d.

Penyusunan Kebijaksanaan Teknis dibidang Penelitian dan Pengembangan. Pemberian dukungan atas penyelenggaran pemerintah daerah. Pembinaan dan pelaksanaan tugas sesuai dengan lingkup tugasnya. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Gubernur.

Tujuan Indikator Kinerja Tujuan

: Meningkatkan hasil penelitian dan pengembangan serta kajian dibidang pemerintahan, ekonomi dan keuangan, sumber daya alam dan teknologi serta kemasyarakatan. : - Jumlah dokumen penelitian dan pengembangan serta kajian - Prosentase dokumen hasil penelitian dan pengemabangan serta kajian yang dimanfaatkan - Jumlah Stakeholder yang memanfaatkan hasil penelitian dan pengembangan serta kajian.

SASARAN STRATEGIS NO URAIAN 1 1

2.

2 Meningkatnya penelitian dan pengembangan serta kajian yang implementatif, efektif dan terpercaya. Meningkatnya pemanfaatan hasil penelitian dan pengembangan serta kajian oleh Stakeholder.

INDIKATOR KINERJA UTAMA 3 - Jumlah dokumen penelitian dan pengembangan serta kajian

DIFINISI OPERASIONAL DAN FORMULA PERHITUNGAN 4 Jumlah Dokumen

TAHUN DASAR

TARGET TAHUNAN

Satuan

Jumlah Penelitian

Dokumen

67

SKPD

-

Jumlah Stakeholder 86

STRATEGI PENCAPAIAN

2009

2010

2011

2012

2013

2014

5 28

6 41

7 51

8 60

9 67

10 70


Prosentase

100

100

100

100

100

100

- Jumlah Stakeholder yang memanfaatkan hasil penelitian dan pengembangan serta kajian

Jumlah Stakeholder

15

20

30

45

86

95

KEBIJA KAN

PROGRAM / KEGIATAN

11

12 Program Penelitian dan Pengembang an Ilmu Pengetahuan dan Teknologi

Program Penelitian dan Pengembang an Ilmu Pengetahuan dan Teknologi

SUMBER DATA / PENJAB 13

PENGHARGAAN/PRESTASI BALITBANG PROVINSI JAWA TIMUR TAHUN 2013 No

NAMA PENGHARGAAN

TANGGAL, BULAN, TAHUN

KEPUTUSAN

KETERANGAN

1.

2.

3.

4.

5.

29 Agustus 2013

Menteri Riset Dan Teknologi bersama Menteri Dalam Negeri RI

Penghargaan di berikan kepada Gubernur Jawa Timur melalui Balitbang Prov. Jatim

Pelopor Penerapan Penguatan Sistem Inovasi 1. Daerah (SIDa) di Indonesia (piagam terlampir)

PENGUKURAN KINERJA INDIKATOR KINERJA UTAMA BADAN PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN TAHUN 2013 No

SASARAN STRATEGIS

INDIKATOR KINERJA UTAMA

1

2

3

1 2

Meningkatnyapenelitiandanpengembanganserta kajian yang implementatif, efektifdanterpercaya. Meningkatnyapemanfaatanhasilpenelitiandanpe ngembangansertakajianolehStakeholder.

TARGET REALISASI TAHUN TAHUN TAHUN TAHUN 2013 2011 2012 2013

- Jumlahdokumenpenelitiandanpengemba ngansertakajian (dok) - Prosentasedokumenhasilpenelitiandanpe ngembangansertakajian yang dimanfaatkan - Jumlah stakeholder yang memanfaatkanhasilpenelitiandanpengem bangansertakajian

4

5

6

CAPAIAN TAHUN 2013

7

8

67

51

60

67

100%

100 %

15 %

25 %

40 %

40%

86

20

25

27

31,39 %

Surabaya,Januari2014 KEPALA BADAN PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN PROVINSI JAWA TIMUR

Ir. PRIYO DARMAWAN, M.Sc Pembina UtamaMuda NIP. 19571215 198608 1 001

PENETAPAN KINERJA TAHUN 2014 BADAN PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN PROVINSI JAWA TIMUR Sekretariat Sub Bagian Tata Usaha No. 1

SASARAN 2

INDIKATOR KINERJA UTAMA TARGET 4 3

PROGRAM/KEGIATAN 5

ANGGARAN (Rp) 6

6.833.525.000 1

2

3

4

Meningkatnya pelayanan administrasi perkantoran

Prosentase kepuasan pegawai terhadap pelayanan kesekretariatan

100%

Program : 4.446.525.000

Pelayanan Administrasi Perkantoran Kegiatan : a) Peningkatan pelayanan administrasi perkantoran

Meningkatnya Prosentase aset kantor yang sarana dan laik fungsi prasarana aparatur

100%

4.446.525.000

Program : 1.962.350.000

Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur Kegiatan :

Meningkatnya Disiplin Aparatur

Prosentase peningkatan disiplin aparatur

100%

Meningkatnya Kapasitas Sumberdaya Aparatur

Prosentase peningkatan kapasitas sumberdaya aparatur

100%

a) Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor

825.600.000

b) Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional

261.490.000

c) Pengadaan alat-alat kantor dan rumah tangga Program : Peningkatan Disiplin Aparatur Kegiatan : a) Pengadaan pakaian dinas beserta perlengkapannya Program : Peningkatan Kapasitas Sumberdaya Aparatur Kegiatan : a) Peningkatan Kapasitas Sumberdaya Aparatur Surabaya, Pihak Kedua Sekretaris

Drs. SETYO HUDOYO, M.Si Pembina NIP. 19620920 199103 1 003

875.260.000 87.200.000 87.200.000 337.450.000 337.450.000 Februari 2014 Pihak Pertama Kepala Sub Bagian Tata Usaha

Drs. A. HARIS ANWAR Z, M.Si Pembina NIP. 19661107 199402 1 002

BAB I PENDAHULUAN 1.1

LATAR BELAKANG Munculnya berbagai persoalan dalam pelaksanaan pembangunan dan pemerintahan,

menuntut lahirnya

kebijakan yang tepat dan mampu mengakomodasi berbagai kepentingan/aspirasi masyarakat luas. Untuk itu, kebijakan yang ditetapkan seyogyanya merupakan kebijakan yang benar-benar telah didasari atas pertimbangan input yang rasional, matang dan akurat. Konsekuensi logis dari hal ini, sangatlah tepat untuk mengedepankan aspek penelitian dan pengembangan dalam pengambilan kebijakan strategis tersebut. Salah satu kewajiban Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah adalah memajukan dan mengembangkan dayasaing (UU-No. 32 Tahun 2004 pasal 27 ayat 1 D). Untuk meningkatkan daya saing daerah maka salah satu aspek

yang

perlu

di

kembangkan

kemajuan

Ilmu

Pengetahuan dan Teknologi (IPTEK). Dengan harapan kemajuan IPTEK di daerah akan meningkatkan efektifitas dan efisiensi usaha produktif di daerah. Guna membangun bidang

Ilmu Pengetahuan di

daerah, sebagaimana disebutkan dalam UU No 18 Tahun

Renstra Balitbang Prov. Jatim 2009 – 2014 – Revisi 2013

1

2002, tentang Sistim Nasional Penelitian Pengembangan, dan Penerapan Daerah

IPTEK pasal 10, bahwa Pemerintah

berfungsi

menumbuhkembangkan

motivasi,

memberikan stimulasi dan fasilitasi, serta menciptakan iklim yang

kondusif

kelembagaan,

bagi

pertumbuhan,

sumber

daya,

dan

sinergi jaringan

unsur ilmu

pengetahuan dan teknologi di wilayah pemerintahannya sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari Sistem Nasional Penelitian,

Pengembangan,

dan

Penerapan

Ilmu

berkewajiban

untuk

Pengetahuan dan Teknologi. Pemerintah

daerah

juga

mengusahakan alih teknologi kekayaan intelektual dan hasil-hasil penelitian kegiatan

alih

menyebarluaskan meningkatkan

dan pengembangan. Tujuan dari

teknologi

tersebut

adalah

untuk

ilmu pengetahuan dan teknologi serta kemampuan

masyarakat

dalam

memasyarakatkan dan menguasai iptek guna kepentingan masyarakat dan negara (Peraturan Pemerintah Nomor 20 Tahun 2005 pasal 3 dan 4). Kurangnya penyebarluasan hasil -hasil penelitian dan pengembangan merupakan salah satu

sebab

mengapa belum optimalnya pemanfaatan hasil penelitian dan pengembangan

sebagai bagian dalam penentuan

perencanaan pembangunan daerah.


2

Penguatan terhadap lembaga litbang propinsi perlu dilakukan mengingat perannya yang vital sebagai “think tank”

Gubernur

perencanaan

dalam

membuat

pembangunan

dan

berbagai kebijakan

rumusan publik

sebagaimana diamantakan dalam Permendagri No. 33 Tahun 2007 yang diimplementasikan dalam Perda No. 10 Tahun 2008 dan Pergub No. 102 Tahun 2008. Selain itu, reorientasi terhadap program litbang ke depan mutlak harus dilakukan agar peran yang diemban bisa dijalankan dengan baik dan benar. Salah satu langkah untuk melakukan reorientasi terhadap program ke depan tersebut adalah dengan melakukan berbagai penyempurnaan terhadap rencana strategis organisasi baik program internal maupun program eksternalnya dengan tidak meninggalkan rambu-rambu seperti

yang

diamanatkan

dalam

dokumen-dokumen

perencanaan pembangunan propinsi maupun nasional. Peran lembaga litbang juga berkaitan dengan pengembangan dan pendayagunaan Ilmu Pengetahuan dan teknologi serta

pemanfaatan hasil-hasil litbang di

kalangan masyarakat. Hal itu sesuai Pasal 20 Ayat (1) UU No. 18 Tahun 2002 tentang Sistem Nasional Penelitian, Pengembangan, dan Penerapan Ilmu Pengetahuan dan Teknologi, yang menyebutkan bahwa: “Pemerintah Daerah


3

berfungsi menumbuhkembangkan motivasi, memberikan stimulasi dan fasilitas, serta menciptakan iklim yang kondusif

bagi

pertumbuhan,

serta

sinergi

unsur

kelembagaan, sumberdaya, dan jaringan Iptek di wilayah pemerintahannya sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari Sistem Nasional Penelitian, Pengembangan dan Penerapan Iptek”. Dalam kapasitas ini, pada Pasal 21 Ayat (4) UU No. 18 Tahun 2002 kembali ditegaskan bahwa Pemerintah Daerah perlu membentuk Lembaga Litbang sebagai unit kerja pemerintah daerah. Amanat ini mengisyaratkan Balitbang Daerah untuk mengemban tugas dan fungsi pengembangan

Ilmu

Pengetahuan

dan

Teknologi,

pendayagunaan Iptek dan pemanfaatan hasil-hasil litbang tersebut secara aktif. Dengan demikian, Rencana Strategis (Renstra) Badan Penelitian dan Pengembangan (Balitbang) Provinsi Jawa Timur

2009 – 2014 ini merupakan penjabaran

RPJMD Provinsi Jawa Timur Tahun 2009 – 2014 menjadi sangat

penting

dalam

meningkatkan

kapasitas

kelembagaan dan kompetensi Balitbang guna menyiapkan dan merumuskan berbagai bahan perencanaan dan pengambilan

kebijakan

strategis

implementatif

oleh

Gubernur (Pemerintah Daerah) serta pengembangan dan


4

pendayagunaan Ilmu Pengetahuan dan Teknologi di kalangan masyarakat. 1.2

LANDASAN HUKUM 1. Undang-undang Nomor 18 Tahun 2002 tentang Sistem Nasional Penelitian, Pengembangan, dan Penerapan Ilmu Pengetahuan dan Teknologi; 2. Undang-undang

Nomor

17

Tahun

2003

tentang

Keuangan Negara; 3. Undang-undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang sistem Perencanaan Pembangunan Nasional; 4. Undang-undang Pemerintahan

Nomor Daerah

32

Tahun

sebagaimana

2004 telah

tentang diubah

beberapa kali, terakhir dengan Undang-undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Pemerintahan Daerah; 5. Peraturan Pemerintah Nomor 20 Tahun 2005 tentang Alih Teknologi Kekayaan Intelektual

serta Hasil

Kegiatan Penelitian dan Pengembangan oleh Perguruan Tinggi dan Lembaga Penelitian dan Pengembangan; 6. Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 2008 Tentang Dekonsentrasi dan Tugas Pembantuan; 7. Perda No. 10 Tahun 2008 Tentang Organisasi dan Tata Kerja Inspektorat, Badan Perencanaan Pembangunan Daerah dan Lembaga Teknis Daerah Provinsi Jatim;


5

8. Pergub No. 102 Tahun 2008 Uraian Tugas Sekretariat, Bidang, Sub Bagian Dan Sub Bidang Badan penelitian dan Pengembangan Provinsi Jawa Timur. 1.3

MAKSUD DAN TUJUAN Renstra Balitbang Provinsi Jawa Timur adalah dokumen

perencanaan

pembangunan

daerah

dalam

bidang penelitian dan pengembangan Ilmu Pengetahuan dan Teknologi selama periode 5 (lima) tahun sejak tahun 2009 sampai dengan tahun 2014, ditetapkan dengan maksud memberikan arah sekaligus menjadi acuan bagi pemangku kegiatan bidang penelitian dan pengembangan Iptek dalam mewujudkan cita-cita dan tujuan pembangunan Litbang Iptek

di Jawa Timur secara terpadu dan

berkesinambungan. Tujuan Penyusunan Renstra Balitbang Provinsi Jawa Timur

ini adalah memberikan pedoman bagi

Penyusunan Rencana Kerja Balitbang yang memuat visi, misi, gambaran umum pelayanan, capaian indikator dan program Balitbang Provinsi Jawa Timur selama lima tahun kedepan terhitung mulai tahun 2009 sampai dengan tahun 2014.


6

1.4

SISTEMATIKA PENULISAN Renstra Balitbang Provinsi Jawa Timur Tahun 2009 – 2014 disusun dengan Sistematika Penulisan sebagai berikut : 1. Bab I berisi uraian pendahuluan, yang secara rinci berisi uraian penjelasan umum penyusunan Renstra, dasar hukum penyusunan Renstra, maksud dan tujuan disusunnya

Renstra,

dan

Sistematika

Penulisan

Renstra; 2. Bab II berisi gambaran pelayanan Balitbang Provinsi Jawa Timur; 3. Bab III berisi isu-isu strategis berdasarkan tugas pokok dan fungsi Balitbang Provinsi Jawa Timur; 4. Bab IV berisi uraian visi, nilai, misi, tujuan dan sasaran, strategi dan kebijakan Balitbang Provinsi Jawa Timur Tahun 2009 – 2014; 5. Bab V berisi rencana program dan kegiatan, sasaran dan indikator kinerja; Bab VI Penutup.


7

BAB II GAMBARAN PELAYANAN BADAN PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN PROVINSI JAWA TIMUR

2.1

Kedudukan, Tugas, Fungsi dan Struktur Organisasi Badan Penelitian dan Pengembangan Provinsi Jawa Timur.

2.1.1 Kedudukan Badan Penelitian dan Pengembangan Provinsi Jawa Timur merupakan unsur pendukung Gubernur yang berada dibawah dan bertanggungjawab kepada Gubernur melalui Sekretaris Daerah. 2.1.2 Tugas Badan Penelitian dan Pengembangan Provinsi Jawa Timur mempunyai tugas melaksanakan penyusunan dan pelaksanaan kebijakan daerah yang bersifat spesifik yaitu bidang penelitian dan pengembangan. 2.1.3 Fungsi Badan Penelitian dan Pengembangan Provinsi Jawa Timur menyelenggarakan fungsi : 1. Penyusunan Kebijakan Teknis di Bidang Penelitian dan Pengembangan;


8

2. Pemberian dukungan atas penyelenggaraan pemerintah daerah; 3. Pembinaan dan pelaksanaan tugas sesuai dengan lingkup tugasnya; 4. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Gubernur 2.1.4 Struktur Organisasi Untuk melaksanakan tugas pokok dan fungsi Badan Penelitian dan Pengembangan Provinsi Jawa Timur, maka susunan organisasi berdasarkan Perda No. 10 tahun 2008 terdiri atas : 1. Kepala Badan ; 2. Sekretariat dengan tiga Sub Bagian : a) Sub Bagian Tata Usaha ; b) Sub Bagian Penyusunan Program ; c) Sub Bagian Keuangan ; 3. Bidang Pemerintahan dengan dua Sub Bidang ; a) Sub Bidang Pemerintahan Umum dan Desa ; b) Sub Bidang Aparatur dan Pelayanan Publik; 4. Bidang Ekonomi dan Keuangan dengan dua Sub Bidang; a) Sub Bidang Ekonomi dan Investasi ; b) Sub Bidang Keuangan ; 5. Bidang SDA dan Teknologi dengan dua Sub Bidang ; a) Sub Bidang Sumber Daya Alam dan Lingkungan ; b) Sub Bidang Informasi dan Teknologi ; Renstra Balitbang Prov. Jatim 2009 – 2014 – Revisi 2013

9

6. Bidang Kemasyarakatan dengan dua Sub Bidang; a) Sub Bidang Sosial Budaya dan Hak Azasi Manusia; b) Sub Bidang Kesra dan Pemberdayaan Perempuan ; 7. Kelompok Jabatan Fungsional Peneliti 2.2 Sumber Daya Badan Penelitian dan Pengembangan Provinsi Jawa Timur 2.2.1 Anggaran Anggaran pada Badan Penelitian dan Pengembangan Provinsi Jawa Timur sejak tahun 2007 sampai tahun 2009 memperlihatkan trend yang menurun pada tahun 2008 lalu meningkat di tahun 2009. Pada tahun 2007 alokasi dana untuk pembangunan pada Badan Penelitian dan Pengembangan Provinsi Jawa Timur berada pada kisaran 0,27 % dengan total anggaran Rp. 17.062.711.774,- dari APBD Provinsi Jawa Timur. Kemudian pada tahun berikutnya anggaran Badan Penelitian dan Pengembangan Provinsi Jawa Timur sedikit menurun pada

kisaran

0,22

%

dengan

total

anggaran

Rp. 13.274.205.600,- dari APBD Provinsi Jawa Timur. Pada tahun

2009,

anggaran

pada

Badan

Penelitian

dan

Pengembangan Provinsi Jawa Timur meningkat menjadi Rp. 16.088.320.000,- atau 0,25 % dari APBD Provinsi Jawa Timur.


10

2.2.2 Sumber Daya Manusia Dukungan ketersediaan sumberdaya manusia yang berkualitas, professional, berpengetahuan serta memiliki pengalaman

dalam

mengelola

suatu

organisasi

atau

lembaga agar dapat berjalan secara optimal merupakan hal yang sangat diperlukan. Keberhasilan pencapaian kinerja organisasi akan sangat ditentukan oleh kinerja sumberdaya manusia yang ada dalam menjalankan tugas dan fungsinya masingmasing. Sebagai salah satu perangkat kerja Provinsi Jawa Timur, Badan Penelitian dan Pengembangan Provinsi Jawa Timur didukung oleh sejumlah personil atau pegawai yang berdasarkan masing – masing komposisi tergambarkan sebagai berikut : a. Jabatan Dari

komposisi

PNS

Badan

Penelitian

dan

Pengembangan Provinsi Jawa Timur pada bulan Juli 2013 yang keseluruhan berjumlah 91 orang, terdiri dari :  Pejabat Struktural

:

17 orang

 Pejabat Fungsional

:

11 orang

 Staf

:

63 orang

b. Pangkat dan Golongan


11

Pangkat dan Golongan PNS Badan Penelitian dan Pengembangan Provinsi Jawa Timur adalah sebagai berikut : Pangkat Pembina Penata Pengatur Juru

Golongan IV III II I Jumlah

Jumlah 25 48 17 1 91 orang

c. Tingkat Pendidikan Tingkat

Pendidikan

PNS

Badan

Penelitian

dan

Pengembangan Provinsi Jawa Timur adalah sebagai berikut : Tingkat Pendidikan S3 S2 S1 D3 D2 D1 SLTA SMP SD Jumlah

Jumlah 4 31 36 2 0 0 17 0 1 91 orang

2.2.3 Sarana dan Prasarana Dalam pelaksanaan tugas pokok dan fungsi lingkup Badan Penelitian dan Pengembangan Provinsi Jawa Timur tidak terlepas dari ketersediaan sarana dan prasarana


12

perkantoran yang menunjang terhadap upaya pencapaian sasaran. Sarana dan prasarana Badan Penelitian dan Pengembangan

Provinsi

Jawa

Timur

adalah

sebagai

berikut : 1. Bangunan dan Tanah : a. Tanah seluas b. Bangunan gedung kantor c. Bangunan mushollah d. Bangunan menara/tandon air (4 m2 x T. 15 m) e. Sumur gali diameter 70 cm f. Joglo utama kantor g. Pos jaga h. Gudang barang inventaris i. Gedung koperasi j. Gedung kantin

: 499.975 m2 : 1.750 m2 : 64 m2 : : : : : : :

2. Kendaraan bermotor : a. Roda 4 b. Roda 2

: :

3. Mesin/peralatan kantor : a. Mesin ketik Manual b. Mesin ketik Elektronik c. Komputer d. Printer

: : : :

1 bh m2 1 bh 8 m2 15 m2 24 m2 14 m2 14 m2 7 unit 15 unit 18 bh 3 bh 33 unit 22 unit

4. Lemari, meja/kursi, filling dan lain-lain peralatan kantor : a. Filling : 49 bh b. Lemari besi : 25 bh c. Lemari kayu : 20 bh d. Lemari kaca : 15 bh e. Lemari sorok : 24 bh f. Meja kerja staf : 66 bh g. Meja rapat : 139 bh h. Meja pimpinan : 46 bh


13

i. j. k. l. m. n. o. p. q. r. s. t. u. v.

Meja tamu Meja komputer Meja ½ biro Kursi besi Kursi rapat Kursi roda (pimpinan) Kursi tamu Brangkas OHP Screen OHP White board Mesin hitung Mesin Fax Pesawat telepon

5. Sarana Lain-lain a. Mesin Penghisap debu b. Lemari Es c. AC d. Video Kamera (handycam) e. Kamera f. Televisi g. Pompa Air h. Hidrant i. Tombol PMK j. Tabung PMK 2,5 kg k. Tabung PMK 4,5 kg l. Mikrofone m. Delegate unit n. Speaker line pengumuman o. Stand mic p. Mixer q. Power r. VCD player s. Salon ruangan t. Salon lapangan


: : : : : : : : : : : : : :

14 bh 12 bh 18 bh 24 bh 78 bh 47 bh 43 bh 14 bh 1 bh 2 bh 50 bh 2 bh 5 bh 42 bh

: : : : : : : : : : : : : : : : : : : :

2 unit 3 bh 64 bh 4 unit 5 bh 16 bh 4 unit 5 bh 9 unit 3 unit 2 unit 3 unit 13 unit 10 unit. 3 unit. 2 bh 3 bh. 1 bh 4 bh 6 bh

14

u. v. w. x. y. z.

Tripod camera Hand detector Handy talky Kipas angin UPS Jam dinding

: : : : : :

1 bh 1 bh 2 bh 12 bh 1 bh 30 bh

2.2.3. Bentuk Pelayanan SKPD 1. Pelayanan Vertikal Pelayanan

kepada

Gubernur

dalam rangka

menyampaikan rekomendasi hasil-hasil penelitian serta kajian sebagai bahan untuk pengambilan kebijakan pelaksanaan pembangunan daerah 2. Pelayanan Horisontal Pelayanan kepada pemangku kepentingan baik dari pusat maupun daerah dan kepada masyarakat yang berupa

ijin penelitian dan informasi hasil penelitian

melalui pelayanan perpustakaan, operasional PIHLT dan publikasi hasil penelitian dan pengembangan baik di media cetak jurnal litbang Cakrawala yang terbit 6 bulanan maupun Bulletin Teropong dwi bulanan. 3. Pelayanan Kemitraan BALITBANG Provinsi Jawa Timur menjalin kemitraan, koordinasi dan jejaring kerja dengan : 

PTN dan PTS di Jawa Timur



LSM yang ada di Jawa Timur


15



Lembaga Penelitian Pusat dan Daerah yang ada di Jawa Timur.

4. Pelayanan di Bidang Informasi dan Komunikasi 

Sosialisasi hasil

penelitian dan pengembangan

serta kajian melalui penerbitan Jurnal Litbang "Cakrawala" yang terbit 6 bulanan dan Bulletin Litbang "Teropong" yang terbit 2 bulanan. 

Operasional Perpustakaan dengan menyediakan buku-buku hasil penelitian dan pengembangan, nuku referensi penunjang kegiatan penelitian.



Operasional (PIHLT)

Pusat yang

Informasi dapat

Hasil

Penelitian

diakses

melalui

http://www.balitbang.jatimprov.go.id.


16

BAB III ISU-ISU STRATEGIS BERDASARKAN TUPOKSI

3.1.

Isu Strategis 1. Aksesibilitas dan kualitas pelayanan kesehatan dan pendidikan dalam rangka penanggulangan kemiskinan dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat. 2. Percepatan dan pertumbuhan ekonomi yang berkualitas dan

berkelanjutan

melalui

pengembangan

agroindustri/Agrobisnis. 3. Memelihara kualitas dan fungsi lingkungan hidup, perbaikan SDA dan Penataan Ruang. 4. Percepatan reformasi birokrasi dan pelayanan publik. 5. Kualitas

kesalehan

sosial,

kehidupan

dan

peran

perempuan serta keteraan gender. 6. Keamanan dan ketertiban, supremasi hukum dan HAM. 7. Penanganan dan rekonstruksi sosial ekonomi dampak lumpur panas. 3.2.

Permasalahan Balitbang 1. Hasil penelitian belum dimanfaatkan secara maksimal oleh SKPD terkait sebagai pengembangan. 2. Belum optimalnya mekanisme intermediasi IPTEK yang menjembatani interaksi antara lembaga riset dengan kebutuhan pengguna. Hal ini berakibat minimnya keberadaan industri kecil menengah berbasis IPTEK.


17

3. Para

pengusaha/industri

belum

sepenuhnya

mempercayai kualitas hasil rekayasa teknologi yang dikembangkan

oleh

lembaga

riset/litbang

guna

mendukung pengembangan teknologi dalam negeri. 4. Arah penelitian dan pengembangan seringkali kurang mempertimbangkan kebutuhan riil usaha produktif/ pengusaha dan petani. 5. Riset dan rancang bangun teknologi berbagai bidang memerlukan biaya yang sangat besar dan waktu yang relatif lama, sehingga diperlukan konsistensi dalam perencanaan penelitian dan pengembangan. 6. Belum berkembangkannya budaya iptek di kalangan masyarakat. Pola pikir masyarakat belum berkembang kearah yang lebih suka mencipta dari pada sekedar memakai, lebih suka membuat dari pada membeli dan berkreasi dari pada sekedar menggunakan teknologi yang ada. 7. Lemahnya

sinergi

kebijakan

penelitian,

sehingga

kegiatan penelitian belum memberikan hasil yang signifikan.


18

BAB IV VISI, MISI, TUJUAN DAN SASARAN, STRATEGI DAN KEBIJAKAN

4.1. Visi dan Misi 1. Visi :

Terwujudnya

penelitian

dan

pengembangan

serta kajian

yang implementatif, efektif dan

profesional. 2. Misi :

Melaksanakan penelitian dan pengembangan serta kajian yang implementatif dan efektif dibidang pemerintahan, ekonomi dan keuangan, SDA dan Teknologi serta kemasyarakatan.

4.2. Tujuan Meningkatkan hasil penelitian dan pengembangan serta kajian dibidang pemerintahan, ekonomi dan keuangan, sumber daya alam dan teknologi serta kemasyarakatan. 4.3. Sasaran 1. Meningkatnya penelitian dan pengembangan serta kajian yang implementatif, efektif dan terpercaya. 2. Meningkatnya

pemanfaatan

hasil

penelitian

dan

pengembangan serta kajian oleh instansi terkait.


19

4.4. Strategi 1. Mengoptimalkan kewenangan/tupoksi sesuai dengan peraturan daerah. 2. Optimalisasi sinergi kemitraan dengan berbagai institusi litbang untuk memperluas jejaring dan kerjasama penelitian. 3. Peningkatan kualitas dan kuantitas tenaga peneliti . 4. Revitalisasi kelembagaan. 5. Tersedianya sarana dan prasarana yang memadai.


20

Analisis SWOT

4.5. Kebijakan Peningkatan kemampuan ilmu pengetahuan dan teknologi melalui penelitian dan pengembangan serta kajian atas masalah aktual dan mendesak sebagai dasar masukan perumusan kebijakan.


21

BAB V RENCANA PROGRAM , KEGIATAN , INDIKATOR KINERJA, KELOMPOK SASARAN DAN PENDANAAN INDIKATIF

5.1. Rencana Program Program penelitian dan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi. 5.2. Kegiatan Untuk mempercepat tercapainya akselerasi sasaran pembangunan,

kegiatan

indikatif

penelitian

dan

pengembangan serta kajian atas masalah aktual dan mendesak, kebijakan pembangunan daerah yang akan dilaksanakan selama lima tahun mendatang (2009-2014) adalah sebagai berikut : 1. Penelitian dan Pengembangan Bidang Pemerintahan, melaksanakan kegiatan indikatif penelitian : 1) Pengembangan institusi pemerintah daerah. 2) Reformasi birokrasi. 3) Peningkatan kapasitas pelayanan publik. 4) Peningkatan pendidikan politik masyarakat 2. Penelitian dan Pengembangan Bidang Ekonomi dan Keuangan Daerah, melaksanakan kegiatan

indikatif

penelitian :


22

1) Ekonomi kerakyatan dalam mendukung peningkatan kesejahteraan masyarakat di pedesaan. 2) Peningkatan investasi dalam rangka pengembangan dunia usaha di Jawa Timur. 3) Optimalisasi penerimaan sumber pendapatan daerah dalam rangka mendorong perekonomian di Jawa Timur. 3. Penelitian dan Pengembangan Bidang Sumber Daya Alam dan Teknologi, melaksanakan kegiatan indikatif peneltian : 1) Konservasi dan Pelestarian Lingkungan 2) Rekayasa dan Diseminasi Teknologi di Jawa Timur. 3) Revitalisasi

dan

pengembangan

Agro

Industri/Agrobisnis 4. Penelitian dan Pengembangan Bidang Kemasyarakatan, melaksanakan kegiatan indikatif penelitian : 1) Peningkatan

Taraf

Hidup

dan

Kesejahteraan

Masyarakat, Sosial dan Budaya 2) Keamanan dan Perlindungan Terhadap Supremasi Hukum dan HAM. 3) Peningkatan Kwalitas Sumberdaya IPM


23

5.3. Indikator Kinerja PROGRAM

: Penelitian dan Pengembangan Ilmu Pengetahuan dan Teknologi

KEGIATAN

:

1. Penelitian dan Pengembangan Bidang Pemerintahan a. Pengembangan Institusi Pemerintah Daerah INDIKATOR Capaian Program Masukan Keluaran

Hasil

Kelompok Sasaran

TARGET KINERJA Terwujudnya hasil Litbang serta kajian yang implementatif Jumlah dana yang dibutuhkan Terlaksananya Penelitian tentang Pengembangan Institusi Pemerintah Daerah Terwujudnya Rekomendasi Hasil Penelitian tentang Pengembangan Institusi Pemerintah Daerah Pemerintah daerah

TARGET KINERJA

Rp. 4.875.000.000,26 dokumen

26 dokumen

b. Reformasi Birokrasi INDIKATOR Capaian Program Masukan Keluaran Hasil

Kelompok Sasaran

TARGET KINERJA Terwujudnya hasil Litbang serta kajian yang implementatif Jumlah dana yang dibutuhkan Terlaksananya Litbang tentang Reformasi Birokrasi Terwujudnya Rekomendasi Hasil Litbang tentang Reformasi Birokrasi Birokrasi


TARGET KINERJA

Rp. 4.750.000.000,26 dokumen 26 dokumen

24

c. Peningkatan Kapasitas Pelayanan Publik INDIKATOR Capaian Program Masukan Keluaran

Hasil

Kelompok Sasaran

TARGET KINERJA Terwujudnya hasil Litbang serta kajian yang implementatif Jumlah dana yang dibutuhkan Terlaksananya Litbang tentang Peningkatan Kapasitas Pelayanan Publik Terwujudnya Rekomendasi Hasil Litbang tentang Peningkatan Kapasitas Pelayanan Publik Birokrasi

TARGET KINERJA

Rp. 4.650.000.000,27 dokumen

27 dokumen

d. Peningkatan Pendidikan Politik Masyarakat INDIKATOR Capaian Program Masukan Keluaran

Hasil

Kelompok Sasaran

TARGET KINERJA Terwujudnya hasil Litbang serta kajian yang implementatif Jumlah dana yang dibutuhkan Terlaksananya Litbang tentang Peningkatan Pendidikan Politik Masyarakat Terwujudnya Rekomendasi Hasil Litbang tentang Peningkatan Pendidikan Politik Masyarakat Masyarakat


TARGET KINERJA

Rp. 4.325.000.000,27 dokumen

27 dokumen

25

2. Penelitian dan Pengembangan Bidang Ekonomi & Keuangan a. Ekonomi kerakyatan dalam mendukung peningkatan kesejahteraan masyarakat di pedesaan. INDIKATOR Capaian Program Masukan Keluaran

Hasil

Kelompok Sasaran

TARGET KINERJA Terwujudnya hasil penelitian yang implementatif Jumlah dana yang dibutuhkan Terlaksananya Litbang tentang Ekonomi kerakyatan dalam mendukung peningkatan kesejahteraan masyarakat di pedesaan Terwujudnya Rekomendasi Hasil Litbang tentang Ekonomi kerakyatan dalam mendukung peningkatan kesejahteraan asyarakat di pedesaan Birokrasi dan masyarakat

TARGET KINERJA

Rp.6.150.000.000,16 dokumen

16 dokumen

b. Peningkatan investasi dalam rangka pengembangan dunia usaha di Jawa Timur. INDIKATOR Capaian Program Masukan

TARGET KINERJA Terwujudnya hasil penelitian yang implementatif Jumlah dana yang dibutuhkan


TARGET KINERJA

Rp. 6.150.000.000,-

26

INDIKATOR Keluaran

Hasil

Kelompok Sasaran

TARGET KINERJA Terlaksananya Litbang tentang Peningkatan investasi dalam rangka pengembangan dunia usaha di Jawa Timur. Terwujudnya Rekomendasi Hasil Litbang tentang Peningkatan investasi dalam rangka pengembangan dunia usaha di Jawa Timur. Birokrasi dan masyarakat

TARGET KINERJA 16 dokumen

16 dokumen

c. Optimalisasi penerimaan sumber pendapatan daerah dalam rangka mendorong perekonomian di Jatim. INDIKATOR Capaian Program Masukan Keluaran

Hasil

Kelompok Sasaran

TARGET KINERJA Terwujudnya hasil penelitian yang implementatif Jumlah dana yang dibutuhkan Terlaksananya Litbang tentang Optimalisasi penerimaan sumber pendapatan daerah dalam rangka mendorong perekonomian di Jawa Timur. Terwujudnya Rekomendasi Hasil Litbang tentang Optimalisasi penerimaan sumber pendapatan daerah dalam rangka mendorong perekonomian di Jawa Timur. Birokrasi dan masyarakat


TARGET KINERJA

Rp.6.150.000.000,16 dokumen

16 dokumen

27

3. Penelitian

dan

Pengembangan

Bidang

SDA

&

Teknologi a. Konservasi, Pelestarian dan Pengelolaan Lingkungan INDIKATOR Capaian Program Masukan Keluaran

Hasil

Kelompok Sasaran

TARGET KINERJA Terwujudnya hasil Litbang serta kajian yang implementatif Jumlah dana yang dibutuhkan Terlaksananya Litbang tentang Konservasi, Pelestarian dan Pengelolaan Lingkungan Terwujudnya Rekomendasi Hasil Litbang tentang Konservasi, Pelestarian dan Pengelolaan Lingkungan Birokrasi dan masyarakat

TARGET KINERJA

Rp. 6.129.000.000,54 dokumen

54 dokumen

b. Rekayasa dan Diseminasi Inovasi Teknologi di Jawa Timur. INDIKATOR Capaian Program Masukan Keluaran

TARGET KINERJA Terwujudnya hasil Litbang serta kajian yang implementatif Jumlah dana yang dibutuhkan Terlaksananya Litbang tentang Rekayasa dan Diseminasi Inovasi Teknologi di Jawa Timur.


TARGET KINERJA

Rp.7.250.000.000 ,52 dokumen

28

INDIKATOR Hasil

Kelompok Sasaran

c. Revitalisasi

TARGET KINERJA

TARGET KINERJA

Terwujudnya Rekomendasi Hasil Litbang tentang Rekayasa dan Diseminasi Inovasi Teknologi di Jawa Timur. Birokrasi dan masyarakat

Pertanian

&

52 dokumen

pengembangan

Agro

Industri/Agrobisnis INDIKATOR

TARGET KINERJA

TARGET KINERJA

Capaian Program

Terwujudnya hasil Litbang serta kajian yang implementatif

Masukan

Jumlah dana yang dibutuhkan

Rp 16.350.000.000,-

Keluaran

Terlaksananya Litbang tentang Revitalisasi Pertanian & pengembangan Agro Industri/Agrobisnis Terwujudnya Rekomendasi Hasil Penelitian dan Pengembangan tentang Revitalisasi Pertanian & pengembangan Agro Industri/Agrobisnis Birokrasi dan masyarakat

52 dokumen

Hasil

Kelompok Sasaran


52 dokumen

29

4. Penelitian dan Pengembangan Bidang Kemasyarakatan a. Peningkatan

Taraf

Hidup

dan

Kesejahteraan

masyarakat, Sosial dan Budaya INDIKATOR Capaian Program Masukan Keluaran

Hasil

Kelompok Sasaran

TARGET KINERJA Terwujudnya hasil Litbang serta kajian yang implementatif Jumlah dana yang dibutuhkan Terlaksananya Litbang tentang Peningkatan Taraf Hidup dan Kesejahteraan Masyarakat, Sosial dan Budaya Terwujudnya Rekomendasi Hasil Penelitian dan Pengembangan tentang Peningkatan Taraf Hidup dan Kesejahteraan Masyarakat, Sosial dan Budaya Birokrasi dan masyarakat

TARGET KINERJA

Rp.18.650.000.000,46 dokumen

46 dokumen

b. Keamanan dan Perlindungan Terhadap Supremasi Hukum dan HAM. INDIKATOR Capaian Program Masukan Keluaran

TARGET KINERJA Terwujudnya hasil Litbang serta kajian yang implementatif Jumlah dana yang dibutuhkan Terlaksananya Litbang tentang Keamanan dan Perlindungan Terhadap Supremasi Hukum dan HAM.


TARGET KINERJA

Rp.1.950.000.000,6 dokumen

30

INDIKATOR Hasil

Kelompok Sasaran

TARGET KINERJA Terwujudnya Rekomendasi Hasil Penelitian dan Pengembangan tentang Keamanan dan Perlindungan Terhadap Supremasi Hukum dan HAM. Birokrasi dan masyarakat

TARGET KINERJA 6 dokumen

c. Peningkatan Sumberdaya IPM INDIKATOR Capaian Program

Masukan Keluaran

Hasil

Kelompok Sasaran

TARGET KINERJA Terwujudnya hasil penelitian dan pengembangan serta kajian yang implementatif Jumlah dana yang dibutuhkan Terlaksananya Litbang tentang Peningkatan Sumberdaya IPM Terwujudnya Rekomendasi Hasil Penelitian dan Pengembangan tentang Peningkatan Sumsberdaya IPM Masyarakat miskin di jawa Timur


TARGET KINERJA

Rp.11.555.000.000,30 dokumen

30 dokumen

31

5.4. Kelompok Sasaran Kelompok sasaran hasil penelitian adalah eksekutif, birokrasi dan masyarakat. 5.5. Pendanaan Indikatif Pendanaan kegiatan indikatif Tahun 2009 – 2014 No.

Kegiatan

Dana (Rp)

Keterangan

1

2

3

4

I.

II.

III.

Bidang Pemerintahahan 1. Pengembangan institusi pemerintah daerah. 2. Reformasi birokrasi. 3. Peningkatan kapasitas pelayanan publik. 4 Peningkatan pendidikan politik masyarakat Bidang Ekonomi dan Keuangan 1. Ekonomi kerakyatan dalam mendukung peningkatan kesejahteraan masyarakat di pedesaan. 2. Peningkatan investasi dalam rangka pengembangan dunia usaha di Jawa Timur. 3. Optimalisasi penerimaan sumber pendapatan daerah dalam rangka mendorong perekonomian di Jawa Timur. Bidang SDA & Teknologi 1. Konservasi, Pelestarian dan Pengelolaan Lingkungan 2. Rekayasa dan Diseminasi Inovasi Teknologi di Jawa Timur. 3. Revitalisasi Pertanian & pengembangan Agro Industri/Agrobisnis.

18.600.000.000,-

APBD Jatim

Prov.

18.450.000.000,-

APBD Jatim

Prov.

29.729.000.000,-

APBD Prov. Jatim


32

1 IV

2 Bidang Kemasyarakatan

3 32.155.000.000,-

1. Peningkatan Taraf Hidup dan Kesejahteraan Masyarakat, Sosial dan Budaya 2. Keamanan dan Perlindungan Terhadap Supremasi Hukum dan HAM. 3. Peningkatan Kwalitas Sumberdaya IPM


4 APBD Jatim

Prov.

33

BAB VI INDIKATOR KINERJA BADAN PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN YANG MENGACU PADA TUJUAN DAN SASARAN RPJMD 1.

Jumlah dokumen penelitian dan pengembangan serta kajian;

2.

Prosentase dokumen hasil penelitian dan pengembangan serta kajian yang dimanfaatkan;

3.

Jumlah stakeholder yang memanfaatkan hasil penelitian dan pengembangan serta kajian.


34

BAB VII PENUTUP

Demikian gambaran rencana strategis Balitbang Propinsi Jawa Timur Tahun 2009-2014. Rencana strategis ini akan mendasari perencanaan berbagai kegiatan yang dilakukan Balitbang selama kurun waktu 5 (lima) tahun ke depan dengan telah mempertimbangkan berbagai faktor yang mempengaruhi eksistensi Balitbang dalam mencapai tujuannya. Renstra

Balitbang ini merupakan

pedoman

dalam

penyusunan rencana kerja (Renja) Balitbang selama lima tahun sejak tahun 2009 sampai dengan 2014 dan diharapkan mampu mendorong

peran

stakeholder

dalam

bidang

penelitian,

pengembangan dan penerapan Ilmu Pengetahuan dan Teknologi di Jawa Timur khususnya dan Indonesia pada umumnya. Renstra

Balitbang

ini

selanjutnya

merupakan

alat

manajemen untuk pengendalian melalui monitoring disamping alat evaluasi kinerja SKPD Balitbang. Penyusunan Rencana Strategis ini telah memperhatikan berbagai hal yang tertuang dalam : 1. Pedoman Penyusunan Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah terbitan Lembaga Administrasi Negara Republik Indonesia.


35

2. Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Propinsi Jawa Timur. 3. Tugas Pokok dan Fungsi Balitbang Provinsi Jawa Timur sebagaimana tercantum dalam Perda No. 10 Tahun 2008. Tentunya semua hal yang diagendakan dalam rencana strategis ini tidak akan bisa berjalan baik apabila tidak didukung kerjasama yang sinergis dari semua pihak yang terkait, baik dari unsur pimpinan maupun staf serta dari unsur struktural maupun fungsional peneliti. Mudah-mudahan apa yang termuat dalam rencana strategis ini dapat bermanfaat dalam mengantarkan pelaksanaan tugas sehingga pelaksanaan penelitian dan pengembangan dalam masa-masa mendatang bisa semakin baik dan berkualitas, Amin.


36

lanjutan ke file revisi renstra balitbang matriks


1

PENETAPAN KINERJA TAHUN 2012 SKPD PROVINSI JAWA TIMUR TAHUN 2012 PENETAPAN KINERJA TAHUN 2014 BADAN PENELITIAN DAN dan PENGEMBANGAN PROVINSI JAWA TIMUR Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan dibawah ini : Nama

:

Drs. ZARKASI, M.Si

Bidang Ekonomi dan Keuangan

manajemen pemerintahan efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan JabatanDalam : rangka Kepalamewujudkan Badan Pemberdayaan Masyarakat Provinsi yang Jawa Timur dibawah ini : Selanjutnya disebut pihak pertama Nama : Dr. Ir. H. ABDUL. HAMID, MP Nama : Dr. H. SOEKARWO Jabatan : Kepala Bidang Ekonomi dan Keuangan Jabatan : Gubernur Jawa Timur Selanjutnya disebut pihak pertama. Selaku atasan langsung dari pihak pertama, selanjutnya disebut pihak kedua. Nama : Ir. PRIYO DARMAWAN, M.Sc Pihak pertama pada tahun 2012 ini berjanji akan mewujudkan target kinerja tahunan sesuai lampiran perjanjian ini dalam rangka mencapai target kinerja jangka Jabatan Kepala Balitbang Timur Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab pihak menegah seperti yang :telah ditetapkan dalam Provinsi dokumen Jawa perencanaan. pertama. Selaku atasan langsung dari pihak pertama, selanjutnya disebut pihak kedua. Pihak Pihak kedua pertama akan memberikan supervisi diperlukan akan melakukan akuntabilitas kinerja terhadap capaian ini kinerja darirangka perjanjian ini dantarget pada tahun 2014 yang ini berjanji akanserta mewujudkan target evaluasi kinerja tahunan sesuai lampiran perjanjian dalam mencapai mengambil tindakan diperlukan dalamyang rangka pemberian penghargaan dan sanksiperencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut kinerja jangkayang menegah seperti telah ditetapkan dalam dokumen menjadi tanggung jawab pihak pertama. Pihak kedua akan memberikan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi akuntabilitas kinerja terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi Surabaya,

Februari 2014Januari 201

Pihak Kedua Kepala Badan Penelitian dan Pengembangan Provinsi Jawa Timur

Pihak Pertama Kepala Bidang Ekonomi dan Keuangan

Ir. PRIYO DARMAWAN, M.Sc Pembina Utama Muda NIP. 19571215 198608 1 001

Dr. Ir. H. ABDUL HAMID, MP Pembina Tk. I NIP. 19600812 198602 1 001

PENETAPAN KINERJA TAHUN 2012 SKPD PROVINSI JAWA TIMUR TAHUN 2012 PENETAPAN KINERJA TAHUN 2014 BADAN PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN PROVINSI JAWA TIMUR Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan dibawah ini : Nama

:

Drs. ZARKASI, M.Si

Bidang Ekonomi dan Keuangan Sub Bidang Ekonomi & Investasi

Jabatan : Kepala Badan Pemberdayaan Masyarakat Provinsi Jawa Timur Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan Selanjutnya disebut pertama dibawah ini pihak : Nama Nama : Dr. H.:SOEKARWO Dra. VERY LAYUK, MM Jabatan : Kepala Sub Bidang Ekonomi dan Investasi Jabatan : Gubernur Jawa Timur disebut pihakpertama, pertama. SelakuSelanjutnya atasan langsung dari pihak selanjutnya disebut pihak kedua. Nama : Dr. Ir. H. ABDUL MP Pihak pertama pada tahun 2012 ini berjanjiHAMID, akan mewujudkan target kinerja tahunan sesuai lampiran perjanjian ini dalam rangka mencapai target kinerja jangka Jabatan : Kepala Bidang Ekonomi dan Keuangan menegah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab pihak pertama. Selaku atasan langsung dari pihak pertama, selanjutnya disebut pihak kedua. Pihak Pihak kedua pertama akan memberikan supervisi diperlukan akan melakukan akuntabilitas kinerja terhadap capaian ini kinerja darirangka perjanjian ini dantarget pada tahun 2014 yang ini berjanji akanserta mewujudkan target evaluasi kinerja tahunan sesuai lampiran perjanjian dalam mencapai mengambil tindakan diperlukan dalamyang rangka pemberian penghargaan dan sanksiperencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut kinerja jangkayang menegah seperti telah ditetapkan dalam dokumen menjadi tanggung jawab pihak pertama. Pihak kedua akan memberikan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi akuntabilitas kinerja terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi. Surabaya,

Februari 2014Jauari 2012

Mengetahui

Pihak Kedua

Pihak Pertama

Kepala Balitbang Provinsi Jawa Timur

Kepala Bidang Ekonomi dan Keuangan

Kepala Sub Bidang Ekononomi & Investasi



Dra. VERY LAYUK, MM Pembina NIP. 19610724 198603 2 005


:

Drs. ZARKASI, M.Si

Bidang Ekonomi dan Keuangan Sub Bidang Keuangan

Jabatan : Kepala Badan Pemberdayaan Masyarakat Provinsi Jawa Timur Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan Selanjutnya disebut pertama dibawah ini pihak : Nama Nama : Dr. H.:SOEKARWO WICAKSONO, SH, M.Si Jabatan : Kepala Sub Bidang Keuangan Jabatan : Gubernur Jawa Timur disebut pihakpertama, pertama. SelakuSelanjutnya atasan langsung dari pihak selanjutnya disebut pihak kedua. Nama : Dr. Ir. H. ABDUL MP Pihak pertama pada tahun 2012 ini berjanjiHAMID, akan mewujudkan target kinerja tahunan sesuai lampiran perjanjian ini dalam rangka mencapai target kinerja jangka Jabatan : Kepala Bidang Ekonomi dan Keuangan menegah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab pihak pertama. Selaku atasan langsung dari pihak pertama, selanjutnya disebut pihak kedua. Pihak Pihak kedua pertama akan memberikan supervisi diperlukan akan melakukan akuntabilitas kinerja terhadap capaian ini kinerja darirangka perjanjian ini dantarget pada tahun 2014 yang ini berjanji akanserta mewujudkan target evaluasi kinerja tahunan sesuai lampiran perjanjian dalam mencapai mengambil tindakan diperlukan dalamyang rangka pemberian penghargaan dan sanksiperencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut kinerja jangkayang menegah seperti telah ditetapkan dalam dokumen menjadi tanggung jawab pihak pertama. Pihak kedua akan memberikan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi akuntabilitas kinerja terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi. Surabaya,


Mengetahui

Pihak Kedua

Pihak Pertama


Kepala Bidang Ekonomi dan Keuangan

Kepala Sub Bidang Keuangan



WICAKSONO, SH, M.Si Pembina NIP. 19610421 199303 1 002


:

Drs. ZARKASI, M.Si

Bidang Sumberdaya Alam dan Teknologi Sub Bidang Informasi Teknologi

Jabatan : Kepala Badan Pemberdayaan Masyarakat Provinsi Jawa Timur Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan Selanjutnya disebut pertama dibawah ini pihak : Nama Nama : Dr. H.:SOEKARWO EDY SUHARSONO, SH, MM Jabatan : Kepala Sub Bidang Informasi Teknologi Jabatan : Gubernur Jawa Timur disebut pihakpertama, pertama. SelakuSelanjutnya atasan langsung dari pihak selanjutnya disebut pihak kedua. Nama : Ir. KISMARI WIDYANINGSIH, MM target kinerja tahunan sesuai lampiran perjanjian ini dalam rangka mencapai target kinerja jangka Pihak pertama pada tahun 2012 ini berjanji akan mewujudkan Jabatan Kepala Bidang Sumberdaya Alam dan Teknologi menegah seperti yang :telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab pihak pertama. Selaku atasan langsung dari pihak pertama, selanjutnya disebut pihak kedua. Pihak Pihak kedua pertama akan memberikan supervisi diperlukan akan melakukan akuntabilitas kinerja terhadap capaian ini kinerja darirangka perjanjian ini dantarget pada tahun 2014 yang ini berjanji akanserta mewujudkan target evaluasi kinerja tahunan sesuai lampiran perjanjian dalam mencapai mengambil tindakan diperlukan dalamyang rangka pemberian penghargaan dan sanksi perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut kinerja jangkayang menengah seperti telah ditetapkan dalam dokumen menjadi tanggung jawab pihak pertama. Pihak kedua akan memberikan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi akuntabilitas kinerja terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi. Surabaya,


Mengetahui

Pihak Kedua

Pihak Pertama


Kepala Bidang Sumberdaya Alam dan Teknologi

Kepala Sub Bidang Informasi Teknologi


Ir. KISMARI WIDYANINGSIH, MM Pembina Tk. I NIP. 19620308 199003 2 002

EDY SUHARSONO, SH, MM Penata NIP. 19620717 198611 1 002


:

Drs. ZARKASI, M.Si

Bidang Sumberdaya Alam dan Teknologi Sub Bidang Sumberdaya Alam dan Lingkungan Hidup

Jabatan : Kepala Badan Pemberdayaan Masyarakat Provinsi Jawa Timur Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan Selanjutnya disebut pertama dibawah ini pihak : Nama Nama : Dr. H.:SOEKARWO Ir. ENDAH RIMBAWATI, MM Jabatan : Kepala Sub Bidang Sumberdaya Alam dan Lingkungan Hidup Jabatan : Gubernur Jawa Timur disebut pihakpertama, pertama. SelakuSelanjutnya atasan langsung dari pihak selanjutnya disebut pihak kedua. Nama : Ir. KISMARI WIDYANINGSIH, MM target kinerja tahunan sesuai lampiran perjanjian ini dalam rangka mencapai target kinerja jangka Pihak pertama pada tahun 2012 ini berjanji akan mewujudkan Jabatan Kepala Bidang Sumberdaya Alam dan Teknologi menegah seperti yang :telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab pihak pertama. Selaku atasan langsung dari pihak pertama, selanjutnya disebut pihak kedua. Pihak Pihak kedua pertama akan memberikan supervisi diperlukan akan melakukan akuntabilitas kinerja terhadap capaian ini kinerja darirangka perjanjian ini dantarget pada tahun 2014 yang ini berjanji akanserta mewujudkan target evaluasi kinerja tahunan sesuai lampiran perjanjian dalam mencapai mengambil tindakan diperlukan dalamyang rangka pemberian penghargaan dan sanksi perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut kinerja jangkayang menengah seperti telah ditetapkan dalam dokumen menjadi tanggung jawab pihak pertama. Pihak kedua akan memberikan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi akuntabilitas kinerja terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi. Surabaya,


Mengetahui

Pihak Kedua

Pihak Pertama


Kepala Bidang Sumberdaya Alam dan Teknologi

Kepala Sub Bidang Sumberdaya Alam dan Lingkungan Hidup



Ir. ENDAH RIMBAWATI, MM Pembina NIP. 19661121 199303 2 002


:

Drs. ZARKASI, M.Si

Bidang Pemerintahan Sub Bidang Aparatur dan Pelayanan Publik

Jabatan : Kepala Badan Pemberdayaan Masyarakat Provinsi Jawa Timur Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan Selanjutnya disebut pertama dibawah ini pihak : Nama Nama : Dr. H.:SOEKARWO Dra. MC SRI HARTATIEK, MM Jabatan : Kepala Sub Bidang Aparatur dan Pelayanan Publik Jabatan : Gubernur Jawa Timur disebut pihakpertama, pertama. SelakuSelanjutnya atasan langsung dari pihak selanjutnya disebut pihak kedua. Nama : Dr. TURMUDZI, SH, MM,mewujudkan MBA Pihak pertama pada tahun 2012 ini berjanji akan target kinerja tahunan sesuai lampiran perjanjian ini dalam rangka mencapai target kinerja jangka Jabatan : Kepala Bidang Pemerintahan menegah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab pihak pertama. Selaku atasan langsung dari pihak pertama, selanjutnya disebut pihak kedua. Pihak Pihak kedua pertama akan memberikan supervisi diperlukan akan melakukan akuntabilitas kinerja terhadap capaian ini kinerja darirangka perjanjian ini dantarget pada tahun 2014 yang ini berjanji akanserta mewujudkan target evaluasi kinerja tahunan sesuai lampiran perjanjian dalam mencapai mengambil tindakan diperlukan dalamyang rangka pemberian penghargaan dan sanksiperencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut kinerja jangkayang menegah seperti telah ditetapkan dalam dokumen menjadi tanggung jawab pihak pertama. Pihak kedua akan memberikan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi akuntabilitas kinerja terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi. Surabaya,


Mengetahui

Pihak Kedua

Pihak Pertama


Kepala Bidang Pemerintahan

Kepala Sub Bidang Aparatur dan Pelayanan Publik


Dr. TURMUDZI, SH, MM, MBA Pembina NIP. 19611021 199803 1 001

Dra. MC SRI HARTATIEK, MM Pembina NIP. 19590314 198603 2 005

PENETAPAN KINERJA TAHUN 2012 SKPD PROVINSI JAWA PENETAPAN KINERJA TAHUN 2014 BADAN PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN PROVINSI JAWA TIMUR Bidang Pemerintahan Sub Bidang Pemerintahan Umum dan Desa Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan dibawah ini : Nama Jabatan

: Dra. UMI NISFAH, MM : Kepala Sub Bidang Pemerintahan Umum dan Desa

Selanjutnya disebut pihak pertama. Nama Jabatan

: Dr. TURMUDZI, SH, MM, MBA : Kepala Bidang Pemerintahan

Selaku atasan langsung dari pihak pertama, selanjutnya disebut pihak kedua. Pihak pertama pada tahun 2014 ini berjanji akan mewujudkan target kinerja tahunan sesuai lampiran perjanjian ini dalam rangka mencapai target kinerja jangka menegah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab pihak pertama. Pihak kedua akan memberikan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi akuntabilitas kinerja terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi. Surabaya,


Mengetahui

Pihak Kedua

Pihak Pertama


Kepala Bidang Pemerintahan

Kepala Sub Bidang Pemerintahan Umum dan Desa



Dra. UMI NISFAH, MM Pembina NIP. 19611218 198903 2 004

PENETAPAN KINERJA TAHUN 2014 BADAN PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN PROVINSI JAWA TIMUR Bidang Kemasyarakatan Sub Bidang Sosial Budaya dan HAM Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan dibawah ini : Nama Jabatan

: Ir. MOH. SUTRIYANTO, M.Sc : Kepala Sub Bidang Sosial Budaya dan HAM


: Drs. DWILANDO, M.Si : Kepala Bidang Kemasyarakatan



Mengetahui

Pihak Kedua

Pihak Pertama


Kepala Bidang Kemasyarakatan

Kepala Sub Bidang Sosial Budaya dan HAM


Drs. DWILANDO, M.Si Pembina Tk. I NIP. 19640315 198503 1 001

Ir. MOH. SUTRIYANTO, M.Sc Pembina NIP. 19600524 198803 1 003

PENETAPAN KINERJA TAHUN 2014 BADAN PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN PROVINSI JAWA TIMUR Bidang Kemasyarakatan Sub Bidang Kesejahteraan Masyarakat dan Pemberdayaan Perempuan Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan dibawah ini : Nama Jabatan

: EKA PRABAWATI, SE, M.Si : Kepala Sub Bidang Kesejahteraan Masyarakat dan Pemberdayaan Perempuan


: Drs. DWILANDO, M.Si : Kepala Bidang Kemasyarakatan



Mengetahui

Pihak Kedua

Pihak Pertama


Kepala Bidang Kemasyarakatan

Kepala Sub Bidang Kesejahteraan Masyarakat dan Pemberdayaan Perempuan



EKA PRABAWATI, SE, M.Si Pembina NIP. 19720622 199804 2 005

PENETAPAN KINERJA TAHUN 2014 BADAN PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN PROVINSI JAWA TIMUR Sekretariat Sub Bagian Keuangan Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan dibawah ini : Nama Jabatan

: UMI HANIFAH, SH, M.Si : Kepala Sub Bagian Keuangan


: Drs. SETYO HUDOYO, M.Si : Sekretaris

Selaku atasan langsung dari pihak pertama, selanjutnya disebut pihak kedua. Pihak pertama pada tahun 2014 ini berjanji akan mewujudkan target kinerja tahunan sesuai lampiran perjanjian ini dalam rangka mencapai target kinerja jangka menegah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab pihak pertama. Pihak kedua akan memberikan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi akuntabilitas kinerja terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi. Surabaya, Februari 2014Jaua ri 2012 Pihak Pertama

Mengetahui

Pihak Kedua


Ksekretaris

Kepala Sub Bagian Keuangan


Drs. SETYO HUDOYO, M.Si Pembina Tk. I NIP. 196620920 199103 1 003

UMI HANIFAH, SH, M.Si Pembina NIP. 19630224 198812 2 001

PENETAPAN KINERJA TAHUN 2014 BADAN PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN PROVINSI JAWA TIMUR Sekretariat Sub Bagian Tata Usaha Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan dibawah ini : Nama Jabatan

: Drs. A. HARIS ANWAR Z, M.Si : Kepala Sub Bagian Tata Usaha




Mengetahui

Pihak Kedua


Ksekretaris

Kepala Sub Bagian Tata Usaha



Drs. A. HARIS ANWAR Z, M.Si Pembina NIP. 19661107 199402 1 002

PENETAPAN KINERJA TAHUN 2014 BADAN PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN PROVINSI JAWA TIMUR Sekretariat Sub Bagian Penyusunan Program Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan dibawah ini : Nama Jabatan

: Ir. HERU SUSANTO, MM : Kepala Sub Bagian Penyusunan Program




Mengetahui

Pihak Kedua


Ksekretaris

Kepala Sub Bagian Penyusunan Program



Ir. HERU SUSANTO, MM Pembina NIP. 19630212 199301 1 002

PENETAPAN KINERJA TAHUN 2014 BADAN PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN PROVINSI JAWA TIMUR Bidang Sumberdaya Alam dan Teknologi Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan dibawah ini : Nama

: Ir. KISMARI WIDYANINGSIH, MM

Jabatan

: Kepala Bidang Sumberdaya Alam dan Teknologi

Selanjutnya disebut pihak pertama. Nama

: Ir. PRIYO DARMAWAN, M.Sc

Jabatan

: Kepala Balitbang Provinsi Jawa Timur

Selaku atasan langsung dari pihak pertama, selanjutnya disebut pihak kedua. Pihak pertama pada tahun 2014 ini berjanji akan mewujudkan target kinerja tahunan sesuai lampiran perjanjian ini dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab pihak pertama. Pihak kedua akan memberikan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi akuntabilitas kinerja terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi Surabaya,



Pihak Pertama Kepala Bidang Sumberdaya Alam dan Teknologi



PENETAPAN KINERJA TAHUN 2014 BADAN PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN PROVINSI JAWA TIMUR Bidang Pemerintahan Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan dibawah ini : Nama

: Dr. TURMUDZI, SH, MM, MBA

Jabatan

: Kepala Bidang Pemerintahan



Jabatan


Selaku atasan langsung dari pihak pertama, selanjutnya disebut pihak kedua. Pihak pertama pada tahun 2014 ini berjanji akan mewujudkan target kinerja tahunan sesuai lampiran perjanjian ini dalam rangka mencapai target kinerja jangka menegah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab pihak pertama. Pihak kedua akan memberikan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi akuntabilitas kinerja terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi Surabaya,



Pihak Pertama Kepala Bidang Pemerintahan



PENETAPAN KINERJA TAHUN 2014 BADAN PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN PROVINSI JAWA TIMUR Bidang Kemasyarakatan Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan dibawah ini : Nama

: Drs. DWILANDO, M.Si

Jabatan

: Kepala Bidang Kemasyarakatan



Jabatan





Pihak Pertama Kepala Bidang Kemasyarakatan



PENETAPAN KINERJA TAHUN 2014 BADAN PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN PROVINSI JAWA TIMUR Sekretariat Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan dibawah ini : Nama

: Drs. SETYO HUDOYO, M.Si

Jabatan

: Sekretaris



Jabatan





Pihak Pertama Sekretaris



AKUNTABILITAS KINERJA INSTANSI PEMERINTAH

Recommend Documents