LAKIP 2013 INSPEKTORAT JENDERAL KEMENTERIAN KEUANGAN LAPORAN AKUNTABILITAS KINERJA INSTANSI PEMERINTAH

LAKIP

INSPEKTORAT JENDERAL KEMENTERIAN KEUANGAN integritas - profesionalisme - sinergi - pelayanan - kesempurnaan

2013

GEDUNG JUANDA II KEMENTERIAN KEUANGAN Lantai 4 s.d. 13 Jalan Wahidin No.1 Jakarta Pusat 10710 www.itjen.depkeu.go.id telp: 021 3865430

INSPEKTORAT JENDERAL - KEMENTERIAN KEUANGAN INSPEKTORAT JENDERAL - KEMENTERIAN KEUANGAN

INSPEKTORAT JENDERAL

LAKIP 2013

LAPORAN AKUNTABILITAS KINERJA INSTANSI PEMERINTAH

LAPORAN AKUNTABILITAS INSTANSI PEMERINTAH

2013 INSPEKTORAT JENDERAL KEMENTERIAN KEUANGAN

INSPEKTORAT JENDERAL L A K I P 2 0 1 3

1

2 INSPEKTORAT JENDERAL L A K I P 2 0 1 3

NILAI-NILAI KEMENTERIAN KEUANGAN INTEGRITAS PROFESIONALISME SINERGI PELAYANAN KESEMPURNAAN


3

KATA PENGANTAR Sebagai wujud pertanggungjawaban kinerja tahun 2013, Inspektorat Jenderal Kementerian Keuangan (Itjen) menyusun Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) Itjen Tahun 2013. Penyusunan LAKIP Itjen merupakan pelaksanaan amanat Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah, Instruksi Presiden Nomor 7 Tahun 1999 tentang Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah, dan Instruksi Presiden Nomor 5 Tahun 2004 tentang Percepatan Pemberantasan Korupsi. LAKIP Itjen disusun dengan berpedoman pada Pedoman Penyusunan Penetapan Kinerja dan Pelaporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah yang ditetapkan oleh Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi dengan Peraturan No. 29 Tahun 2010. Selain sebagai alat pertanggungjawaban kinerja pelaksanaan tugas dan fungsi, LAKIP juga merupakan alat penilaian kinerja secara kuantitatif, perwujudan transparansi, alat kendali dan alat pemacu sebagai umpan balik untuk meningkatkan kinerja semua unit kerja di lingkungan Itjen. Sesuai dengan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 184/PMK.01/2010 tentang Organisasi dan Tata Kerja


Kementerian Keuangan, Itjen mempunyai tugas melaksanakan pengawasan intern di lingkungan Kemenkeu. Tugas tersebut dilaksanakan melalui penyelenggaran fungsi: a. penyiapan perumusan kebijakan pengawasan intern di lingkungan Kementerian Keuangan; b. pelaksanaan pengawasan intern di lingkungan Kementerian Keuangan terhadap kinerja dan keuangan melalui audit, reviu, evaluasi, pemantauan, dan kegiatan pengawasan lainnya; c. pelaksanaan pengawasan untuk tujuan tertentu atas penugasan Menteri Keuangan; d. penyusunan laporan hasil pengawasan di lingkungan Kementerian Keuangan; dan e. pelaksanaan administrasi Inspektorat Jenderal. Dalam rangka melaksanakan tugas dan fungsi di atas, untuk periode 2010-2014 Itjen telah menyusun Rencana Strategis (Renstra) lima tahunan yang selanjutnya dirinci dalam Rencana Kinerja Tahunan (RKT). Tahun 2013 merupakan tahun keempat pelaksanaan Renstra 2010-2014. Dalam rangka mewujudkan kinerja yang telah ditetapkan dan direncanakan Itjen sebagaimana Kementerian Keuangan dan unit-unit lain di dalamnya menerapkan manajemen kinerja dengan metode Balanced Scorecard (BSC), sebagai satu pilihan alat untuk mengelola kinerja organisasi. Dengan metode tersebut kinerja

Itjen diukur berdasarkan capaian atas sasaransasaran strategis (SS) yang diwujudkan dalam bentuk ukuran pencapaian Indikator Kinerja Utama (IKU). Pada tahun 2013 Itjen menetapkan 11 (sebelas) SS dengan 27 (dua puluh tujuh) IKU yang menjadi Kontrak Kinerja antara Inspektur Jenderal dengan Menteri Keuangan. Pada akhir periode capaian SS yang dicerminkan dari capaian IKU Itjen menunjukkan hasil yang optimal, yaitu dari 27 (dua puluh tujuh) IKU sebanyak 25 (dua puluh lima) IKU dapat direalisasikan sesuai target, bahkan 21 (dua puluh satu) IKU diantaranya melebihi target. Adapun 2 (dua) IKU terealisasi kurang dari target, yaitu rata-rata indeks opini BPK RI atas LK BA 15, LK BUN dan LK BA 999 (98,5%); serta indeks kepuasan pengguna layanan (97,03%). Di tengah perkembangan Kementerian Keuangan yang dinamis, capaian SS dan IKU Itjen tersebut cukup menggembirakan. IKU yang tercapai sesuai target atau bahkan melampaui pada tahun selanjutnya akan terus ditingkatkan. Sedangkan IKU yang belum mencapai target akan dilakukan evaluasi dan disusun rencana aksi perbaikannya sehingga dapat ditingkatkan pencapaiannya pada tahun berikutnya.

Terhadap capaian kinerja tahun 2013 tersebut, Inspektur Jenderal mengucapkan terima kasih kepada pimpinan Kementerian Keuangan yang telah memberikan dukungan dan arahan,seluruh jajaran Itjen yang telah bekerja bersama-sama mewujudkan tujuan Itjen dan kepada seluruh stakeholder Itjen yang telah bersinergi dalam setiap pelaksanaan tugas dan fungsi yang saling berkaitan. Akhirnya LAKIP ini diharapkan dapat memberikan gambaran rinci atas capaian kinerja Itjen sebagai akuntabilitas pelaksanaan tugas dan fungsi selama tahun 2013 dan dapat menjadi umpan balik dalam perumusan dan pelaksanaan kebijakan di bidang pengawasan pada khususnya dan keuangan negara pada umumnya.

Inspektur Jenderal,

Sonny Loho NIP 195706011979111001


5

IKHTISAR EKSEKUTIF Itjen sebagai Aparat Pengawas Internal Pemerintah di lingkungan Kementerian Keuangan (Kemenkeu) mempunyai peran yang penting untuk menghidupkan semangat dan menjaga agar reformasi birokrasi selalu berjalan secara berkesinambungan dalam mewujudkan kepercayaan publik dalam pengelolaan keuangan negara. Itjen harus dapat memberikan keyakinan bahwa tugas dan fungsi unit-unit Kemenkeu dilaksanakan secara patuh pada peraturan perundangundangan dan terbebas dari praktik penyimpangan, ekonomis, efisien, dan efektif. Selain itu, Itjen juga harus membantu unit eselon I lain untuk merancang berbagai perbaikan sistem agar sistem pengendalian intern dan manajemen risiko dapat berjalan efektif untuk mendapatkan kondisi governance yang lebih baik. Sehubungan hal tersebut, Itjen terus melakukan transformasi dalam menjalankan proses bisnis guna memberi nilai tambah bagi kementerian serta melaksanakan pencegahan dan pemberantasan korupsi, kolusi, dan nepotisme. Peran penting Itjen ini tergambar dalam visi Itjen 2010-2014 , yaitu: “Menjadi unit audit internal terbaik yang profesional dan berintegritas untuk meningkatkan kepercayaan publik terhadap Kementerian Keuangan”. Untuk mewujudkan visi tersebut, Itjen telah menetapkan misi, tujuan dan sasaran strategis, serta program dan kegiatan sebagaimana dituangkan dalam Keputusan Inspektur Jenderal Nomor KEP130/IJ/2010. Pada akhir tahun 2013, sesuai rekomendasi hasil reviu atas Renstra Itjen 2010-2014, untuk menyelaraskan dengan Destination Statement Kementerian Keuangan dan mengakomodasi berbagai perkembangan baru di lingkungan ekstern dan intern pengawasan, serta dalam rangka meningkatkan kualitas pelaksanaan tugas dan fungsi untuk memberikan nilai tambah yang lebih baik bagi para stakeholders, Itjen melakukan sejumlah penyesuaian atas Renstra 2010-2014 terutama terkait visi


dan misi yang dituangkan dalam Peraturan Inspektur Jenderal KEP-185/IJ/2013 tanggal 8 November 2013. Untuk mewujudkan visi dan misi yang telah ditetapkan, Itjen menyusun Kebijakan Pengawasan Intern Kementerian Keuangan sebagai amanat Menteri Keuangan untuk mewujudkan sistem pengendalian intern yang kuat di lingkungan Kementerian Keuangan. Kebijakan pengawasan ini direalisasikan mulai tahun 2011 melalui: 1. pembangunan dan penguatan fungsi pengendalian intern yang berkelanjutan (sustainable); 2. pelaksanaan audit kinerja, audit kepatuhan (compliance), dan audit investigasi yang fokus pada program dan kegiatan yang memiliki risiko tinggi; 3. pemberian konsultasi untuk memperbaiki dan meningkatkan efektivitas operasi, governance, dan manajemen risiko; 4. pelaksanaan reviu dalam rangka menjamin kualitas Laporan Keuangan Kementerian Keuangan (BA 15), BA 999, dan Bendahara Umum Negara; serta 5. peningkatan kapabilitas dan kapasitas sumber daya Itjen. Sebagai alat pengukuran kinerja, maka sejalan dengan praktik di Kemenkeu, Itjen menerapkan manajemen kinerja Balanced Scorecard. Dengan metode tersebut kinerja Itjen diukur berdasarkan capaian atas sasaran-sasaran strategis (SS) yang diwujudkan dalam bentuk ukuran pencapaian Indikator Kinerja Utama (IKU). Untuk perencanaan pengawasan tahun 2013, Itjen menyusun Peta Strategis Tahun 2013 berbasis Balance Scorecard, yang dibagi dalam empat perspektif, yaitu stakeholder perspective, customer perspective, internal process perspective, dan learning and growth perspective. Jumlah keseluruhan Sasaran Strategis (SS) adalah 11 (sebelas) SS dengan total Indikator

Kinerja Utama (IKU) sebanyak 27 (dua puluh tujuh) IKU. Pada tahun 2013 Itjen menetapkan 11 (sebelas) SS dengan 27 (dua puluh tujuh) IKU yang menjadi Kontrak Kinerja antara Inspektur Jenderal dengan Menteri Keuangan. Pencapaian atas SS dan IKU tahun 2013 menunjukkan hasil yang cukup menggembirakan. Dari 11 (sebelas) SS dan 27 (dua puluh tujuh) IKU yang menjadi Penetapan Kinerja Itjen tahun 2013, sebanyak 25 (dua puluh lima) IKU terealisasi sesuai target,

bahkan 21 (dua puluh satu) IKU diantaranya terealisasi melebihi target. Hanya 2 (dua) IKU yang capaiannya kurang dari target, yaitu rata-rata indeks opini BPK RI atas LK BA 15, LK BUN, dan LK BA 999 dan indeks kepuasan pengguna layanan, yang masingmasing terealisasi sebesar 98,5% dan 97,03% dari target yang sudah ditentukan. Gambaran capaian IKU pada tiap SS adalah sebagai berikut:

Sasaran Strategis/ Indikator Kinerja Utama (bobot)

Tahun 2013 Target

Realisasi

Stakeholder Perspective (50%) IJ-1 Pengendalian mutu dan penegakan hukum yang efektif IJ-1.1 Rata-rata indeks opini BPK RI atas 4 3,94 LK BA 15, LK BUN, dan LK BA 999 (18,31%) IJ-1.2 Persentase policy recommendation 90% 94,34% hasil pengawasan yang ditindaklanjuti Kementerian Keuangan (23,94%) IJ-1.3 Jumlah policy recommendation hasil 36 48 pengawasan (15,49%) IJ-1.4 Persentase informasi gratifikasi, 60% 66,67% pungutan liar, kolusi, dan perbuatan koruptif yang dilaporkan ke KPK/ Penegak Hukum (23,94%) IJ-1.5 Indeks ketepatan waktu penyelesa80 90,44 ian tindak lanjut Instruksi Presiden (18,31%) IJ-2 Penerapan sistem pengendalian intern yang efektif IJ-2.1 Persentase penerapan peningkatan 100% 100% pengendalian intern (100%) Customer Perspective (10%) IJ-3 Tingkat kepuasan pengguna hasil pengawasan yang tinggi IJ-3.1 Persentase permintaan pengawasan 100% 100% yang direspon maksimal dalam 7 hari kerja (22%)

Indeks Capaian 57,30% 109,18% 98,5%

104,82%

120% 111,12%

113,05%

120% 120% 10,80% 107,99% 120%


7

Sasaran Strategis/ Indikator Kinerja Utama (bobot) IJ-3.2

Tingkat efektivitas pendampingan dan konsultasi (34%)

IJ-3.3

Tahun 2013 Target

Realisasi

75 (efektif)

85,80 (sangat efektif) 3,92

Indeks kepuasan pengguna layanan 4,04 (44%) Internal Process Perspective (25%) IJ-4 Identifikasi tema pengawasan berbasis risiko yang berkualitas IJ-4.1 Jumlah tema pengawasan unggulan 74 77 untuk tahun berikutnya (100%) IJ-5 Inovasi proses bisnis pengawasan yang efektif IJ-5.1 Jumlah pedoman baru (40,91%) 6 9 IJ-5.2 Persentase penerapan IT audit 100% 100% (59,09%) IJ-6 Implementasi pengawasan yang berkualitas IJ-6.1 Nilai rata-rata hasil reviu penerapan 78,48 79,49 SAINS (41,46%) IJ-6.2 Persentase investigasi yang terbukti 90% 100% (26,83%) IJ-6.3 Persentase surveillance yang ber40% 51,85% hasil (31,71%) IJ-7 Komunikasi pengawasan yang efektif IJ-7.1 Tingkat efektivitas edukasi dan ko75 81,75 munikasi (100%) (efektif) (sangat efektif) Learning and Growth Perspective (15%) IJ-8 SDM yang berkompetensi tinggi IJ-8.1 Persentase pejabat yang telah me87% 100% menuhi standar kompetensi jabatan (37,14%) IJ-8.2 Persentase pegawai yang me50% 92,87% menuhi standar jamlat (31,43%) IJ-8.3 Persentase akurasi data SIMPEG 100% 100% (31,43%) IJ-9 Organisasi yang adaptif IJ-9.1 Nilai reformasi birokrasi (37,14%) 92 94,23


Indeks Capaian 114,4%

97,03% 27,65% 104,05% 104,05% 120% 120% 120% 109,86% 101,29% 111,11% 120% 109% 109%

16,74% 118,12% 114,94%

120% 100% 110,22% 102,42%

Sasaran Strategis/ Indikator Kinerja Utama (bobot) IJ-9.2

IJ-9.3

Persentase policy recommendation hasil pengawasan yang ditindaklanjuti (31,43%) Tingkat kematangan penerapan manajemen risiko (31,43%)

IJ-10 Perwujudan TIK yang terintegrasi IJ-10.1 Persentase pelaksanaan pengawasan yang menggunakan CCH TeamMate (26,83%) IJ-10.2 Persentase penyelesaian pembangunan sistem informasi yang mendukung proses bisnis (31,71%) IJ-10.3 Persentase pertukaran data oleh unit eselon I (41,46%) IJ-11 Pengelolaan anggaran yang optimal IJ-11.1 Persentase penyerapan DIPA (non belanja pegawai) (50%) IJ-11.2 Persentase penyelesaian kegiatan belanja modal dalam DIPA (50%)

Tahun 2013 Target

Realisasi

Indeks Capaian

90%

100%

111,11%

55 (risk defined)

65,19 (risk defined)

118,53%

70%

89,48%

116,31% 120%

80%

100%

120%

90%

100%

111,11%

95%

96,29%

101,70% 101,36%

98%

100%

102,04%

Selain capaian SS dan IKU, selama Manajemen Risiko (TKPMR) kepada tahun 2013, Itjen juga telah menyelesaikan seluruh unit eselon I; berbagai kegiatan pengembangan dan 5. Penyiapan infrastruktur continuous penanganan current issues, dengan monitoring/audit. capaian di antaranya: 1. Konferensi Asosiasi Auditor Intern LAKIP Itjen ini diharapkan dapat Pemerintah Indonesia (AAIPI) pada digunakan oleh pimpinan untuk tanggal 27 Agustus 2013 di Gedung mengetahui kinerja Itjen pada tahun Dhanapala Kementerian Keuangan; 2013 dan selanjutnya dapat memberi 2. Reviu RKA-K/L pada 11 unit eselon I masukan dalam perumusan kebijakan dan pelaksanaan tugas dan fungsi Itjen di Kementerian Keuangan; masa mendatang. 3. Kajian/naskah akademik dalam rangka pembentukan APIP BUN; 4. Sosialisasi/workshop Penilaian IKU Tingkat Kematangan Penerapan


9

DAFTAR ISI #

3 Nilai-nilai Kementerian Keuangan

4 KATA PENGANTAR 6 IKHTISAR EKSEKUTIF 10 Daftar Isi 12 Daftar Tabel 14 Daftar Gambar 15 Daftar Lampiran


1

PENDAHULUAN 17 Tugas, Fungsi, dan Struktur Organisasi 17 Tugas dan Fungsi 17 Struktur Organisasi 18 Peran Strategi Instansi 19 Sumber Daya Itjen 19 Sumber Daya Manusia 23 Sumber Daya Keuangan 23 Sarana dan Prasarana 24 Sistem Informasi Pengawasan 27 Sistematika Pelaporan

2

RENCANA STRATEGIS DAN PENETAPAN KINERJA 29 Alur Pikir 30 Rencana Strategis Itjen 30 Pernyataan Visi dan Misi 31 Kondisi Umum, Potensi, dan Permasalahan 34 Tujuan dan Strategi Itjen 34 Program, Kegiatan, dan Rencana Aksi

3

AKUNTABILITAS KINERJA 39 Capaian Indikator Kinerja Utama (IKU) Itjen

4

PENUTUP 90 Penutup

40 Evaluasi dan Analisis IKU Tahun 2013 82 Evaluasi dan Analisis Capaian Kegiatan Lainnya/ Current Issues 87 Akuntabilitas Keuangan

35 Penetapan Kinerja

INSPEKTORAT JENDERAL L A K I P 2 0 1 3 11

DAFTAR TABEL Tabel 1.1

SDM Itjen Bersertifikasi Internasional

Tabel 1.2

Keanggotaan Pegawai Itjen dalam Organisasi Profesi

Tabel 1.3

Pagu Anggaran Itjen Tahun 2013 Berdasarkan Jenis Belanja

Tabel 1.4

Sarana dan Prasarana Itjen 2013

Tabel 1.5

Sarana dan Prasarana Sistem Informasi

Tabel 2.1

Target IKU Itjen Tahun 2013

Tabel 3.1

Capaian IKU Itjen Tahun 2013 Untuk Stakeholder Perspective dan Customer Perspective

Tabel 3.2

Rincian Opini BPK RI atas LK BA 15, LK BUN, dan LK BA 999 tahun 2012

Tabel 3.3

Rincian Policy Recommendation Hasil Pengawasan yang Ditindaklanjuti Kementerian Keuangan pada Tahun 2013

Tabel 3.4

Jumlah Policy Recommendation Hasil Pengawasan Tahun 2013 per Unit Eselon II Itjen

Tabel 3.5

Rencana Aksi Inspres Nomor 1 Tahun 2013 yang Telah Ditindaklanjuti Itjen Tahun 2013

Tabel 3.6

Persentase Permintaan Pengawasan yang Direspon Maksimal dalam 7 Hari Kerja oleh Itjen, per Unit Eselon II Tahun 2013

Tabel 3.7

Tingkat Efektivitas Pendampingan dan Konsultasi Tahun 2013, per Unit Eselon II Itjen

Tabel 3.8

Jumlah TPU untuk Tahun Berikutnya

Tabel 3.9

Rencana Tahapan IT Audit Dalam Rangka Pembentukkan unit IT di Lingkungan Itjen

Tabel 3.10

Nilai Rata-Rata Hasil Reviu Penerapan SAINS Tahun 2013 per Inspektorat

Tabel 3.11

Investigasi yang Terbukti Dikelompokkan Berdasarkan Jenis Pelanggaran/ Penyimpangan

Tabel 3.12

Nilai Tingkat Efektivitas Edukasi dan Komunikasi per Unit Eselon II Itjen Tahun 2013

Tabel 3.13

Rincian Pejabat Struktural Itjen Yang Telah Memenuhi Standar Kompetensi Jabatannya

Tabel 3.14

Standar Jamlat per Pegawai per Tahun

Tabel 3.15

Persentase Jumlah Pegawai Itjen yang Memenuhi Standar Jamlat Berdasarkan Jabatan Tahun 2013

Tabel 3.16

Rincian Nilai Reformasi Birokrasi Itjen Tahun 2013

Tabel 3.17

Tindak Lanjut Policy Recommendation Itjen


Tabel 3.18

Rekapitulasi Hasil Penilaian TKPMR Itjen Tahun 2013

Tabel 3.19

Persentase Pemanfaatan CCH TeamMate

Tabel 3.20

Rencana Tahapan Pengembangan Sistem Informasi Itjen

Tabel 3.21

Realisasi Penyerapan DIPA Itjen (Non Belanja Pegawai) TA 2013

Tabel 3.22

Perbandingan Penyerapan DIPA (Non-Belanja Pegawai) Itjen Periode 20102013

Tabel 3.23

Persentase Penyelesaian Kegiatan Belanja Modal dalam DIPA Itjen Tahun 2013

Tabel 3.24

Target Program Itjen tahun 2010-2014 dan Capaian IKU Tahun 2010-2013

Tabel 3.25

Perbandingan Pagu dan Realisasi Anggaran Itjen per Jenis Belanja dari Tahun 2010 s.d. 2013


DAFTAR GAMBAR Gambar 1.1 Struktur Organisasi Itjen Gambar 1.2 SDM Itjen Berdasarkan Unit Kerja Gambar 1.3 SDM Itjen Berdasarkan Pendidikan Gambar 1.4 SDM Itjen Berdasarkan Usia Gambar 2.1 Alur Pikir Gambar 2.2 Visi Itjen Gambar 2.3 Misi Itjen Gambar 2.4 Tujuan Itjen Gambar 2.5 Peta Strategi Itjen 2013 Gambar 3.1 Perbandingan Tingkat Efektivitas Pendampingan dan Konsultasi per Unit

Eselon II Itjen Tahun 2012 dan 2013

Gambar 3.2 Tren Persentase Penyerapan DIPA Itjen Periode 2010-2013


DAFTAR LAMPIRAN Lampiran 1

Matriks Kinerja Itjen 2010-2014

Lampiran 2

RKT–PK Itjen Tahun 2013

Lampiran 3

Formulir Pengukuran Kinerja Itjen Tahun 2013

Lampiran 4

Galeri Kegiatan Itjen Tahun 2013



BAB I

PENDAHULUAN

Tugas, Fungsi, dan Struktur Organisasi Peran Strategi Instansi Sumber Daya Itjen Sistematika Pelaporan A. Tugas, Fungsi, dan Struktur Organisasi

1. Tugas dan Fungsi Inspektorat Jenderal Kementerian Keuangan (Itjen) sebagai salah satu Aparat Pengawas Intern Pemerintah (APIP) melakukan pengawasan terhadap seluruh kegiatan dalam rangka penyelenggaraan tugas dan fungsi Kemenkeu yang didanai dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN). Hal ini secara tegas diatur dalam Peraturan Menteri Keuangan Nomor 184/PMK.01/2010 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Keuangan, bahwa Itjen mempunyai tugas melaksanakan pengawasan intern di lingkungan Kemenkeu.

e) pelaksanaan administrasi Itjen. 2. Struktur Organisasi Dalam rangka menjalankan tugas dan fungsinya, Itjen yang dipimpin oleh Inspektur Jenderal membawahi 8 (delapan) Inspektorat serta Sekretariat Itjen yang terdiri dari 5 (lima) Bagian yaitu: Bagian Organisasi dan Tata Laksana; Bagian Perencanaan dan Keuangan; Bagian Kepegawaian; Bagian Sistem Informasi Pengawasan; dan Bagian Umum. Struktur Organisasi Itjen secara detail dapat dilihat pada Gambar 1.1.

Dalam melaksanakan tugas tersebut, Itjen menyelenggarakan fungsi: a) penyiapan perumusan kebijakan pengawasan intern di lingkungan Kemenkeu; b) pelaksanaan pengawasan intern di lingkungan Kemenkeu terhadap kinerja dan keuangan melalui audit, reviu, evaluasi, pemantauan, dan kegiatan pengawasan lainnya; c) pelaksanaan pengawasan untuk tujuan tertentu atas penugasan Menteri Keuangan; d) penyusunan laporan hasil pengawasan di lingkungan Kemenkeu; dan


Gambar 1.1 Struktur Organisasi Itjen Sumber: PMK Nomor 184/PMK.01/2010

B. Peran Strategi Instansi Visi Kemenkeu Tahun 2010 - 2014 adalah menjadi Pengelola Keuangan dan Kekayaan Negara yang dipercaya dan akuntabel dan terbaik ditingkat regional untuk mewujudkan Indonesia yang sejahtera, demokratis, dan berkeadilan. Dipercaya dalam arti semakin meningkatnya kepercayaan masyarakat karena pengelolaan keuangan dan kekayaan negara dilakukan secara transparan melalui mekanisme APBN, serta akuntabel yang berarti pengelolaan keuangan dan kekayaan negara yang mengacu pada praktek terbaik internasional yang berlandaskan asas profesionalitas, proporsionalitas, dan keterbukaan. Untuk mencapai visi tersebut sejumlah perubahan dan pengembangan penting telah dan akan terus dilakukan oleh Kemenkeu, melalui program reformasi birokrasi yang telah bergulir sejak tahun 2003.


Dalam kedudukannya sebagai unit pengawas internal di lingkungan Kemenkeu, Itjen mempunyai tugas untuk mengawal jalannya proses perubahan dan pengembangan tersebut, di samping terus melakukan upaya-upaya peningkatan dan perbaikan internal. Dengan semakin kompleksnya aktivitas dan lingkungan fiskal (baik internal maupun eksternal) serta dampak risiko yang semakin meningkat, optimalisasi pengawasan atas pengelolaan fiskal dapat direalisasikan melalui penguatan dan penyempurnaan fungsi-fungsi utama Itjen. Berbagai kalangan telah mengakui Kemenkeu sebagai motor reformasi birokrasi di Indonesia. Hal ini menjadi salah satu icon Kemenkeu untuk menciptakan kepercayaan publik (public trust). Itjen mempunyai peran yang signifikan dalam mewujudkan kepercayaan publik terhadap Kementerian dan Pemerintahan pada umumnya. Itjen sebagai salah satu unit

yang menghidupkan semangat reformasi birokrasi di Kemenkeu memiliki tugas cukup berat untuk mendukung agar motor reformasi selalu berjalan secara berkesinambungan. Sesuai pasal 2 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008 tentang Sistem Pengendalian Intern Pemerintah, dinyatakan bahwa untuk mencapai pengelolaan keuangan negara yang efektif, efisien, transparan, dan akuntabel, Menteri/Pimpinan Lembaga wajib melakukan pengendalian atas penyelenggaraan kegiatan pemerintahan. Sementara itu, peran audit intern yang dikembangkan oleh The Institute of Internal Auditors (IIA) adalah untuk mendorong peningkatan efektivitas manajemen risiko (risk management), pengendalian (control), dan tata kelola (governance) organisasi. Sehubungan dengan hal tersebut, Itjen terus melakukan transformasi dalam menjalankan proses bisnis guna memberi nilai tambah bagi Kemenkeu.

C. Sumber Daya Itjen A. sssss 1. Sumber Daya Manusia Sumber daya manusia (SDM) merupakan

Peran pengawasan Itjen ini semakin dipertegas dengan diterbitkannya Kebijakan Pengawasan Intern Kemenkeu, sebagaimana termaktub dalam Keputusan Menteri Keuangan Nomor 130/KMK.09/2011. Kebijakan Pengawasan tersebut menuntut Itjen untuk melaksanakan perwujudan sistem pengendalian intern yang kuat di lingkungan Kemenkeu. Untuk menjawab tantangan dan peran di atas, Itjen dituntut untuk selalu mengantisipasi berbagai perubahan dan perkembangan yang akan terjadi dan menjadi aparat yang akuntabel, yang mampu menjalankan tugas dan fungsi secara berdaya guna dan berhasil guna, bersih dari berbagai bentuk penyalahgunaan wewenang, dan dapat mempertanggungjawabkan keberhasilan/ kegagalan visi dan misi yang diemban secara transparan. salah satu unsur yang paling menentukan keberhasilan pelaksanaan tugas dan fungsi pengawasan Itjen. Jumlah pegawai Itjen per 31 Desember 2013 sebanyak 621 (enam ratus dua puluh satu) pegawai, dengan sebaran per unit kerja sebagaimana tersaji pada Gambar 1.2.

Unit Kerja Irjen Sekretariat* IR I IR II IR III IR IV IR V IR VI IR VII IBI Itjen

Jumlah Pegawai 1 272 40 45 43 44 45 45 44 42 621

Gambar 1.2 SDM Itjen Berdasarkan Unit Kerja Sumber: Sekretariat Itjen


Ditinjau dari komposisi pendidikan pegawai, Itjen memiliki pegawai dengan latar belakang pendidikan tinggi, meliputi Diploma III/Sarjana Muda, Diploma IV/S-1, dan S-2, yaitu sebanyak 563 (lima ratus

enam puluh tiga) atau sekitar 90% dari total keseluruhan pegawai, dengan rincian seperti pada Gambar 1.3.

Pendidikan S2 S1/DIV DIII DI SLTA SLTP SD

Jumlah Pegawai 106 223 234 12 43 2 1

Itjen

621

Gambar 1.3 SDM Itjen Berdasarkan Pendidikan Sumber: Sekretariat Itjen

Ditinjau dari komposisi usia pegawai, Itjen memiliki pegawai dengan sebaran usia yang tergolong muda, yaitu sebanyak 528 (lima ratus dua puluh delapan) pegawai atau sekitar 85% berusia di bawah

50 tahun, dan 54% di antaranya berusia 30 tahun ke bawah. Sebaran secara rinci adalah sebagaimana pada Gambar 1.4.

Usia ≤ 30 th 31 th – 35 th 36 th – 40 th 41 th – 45 th 46 th – 50 th 51 th – 55 th ≥ 56 th

Jumlah Pegawai 333 37 8 57 93 87 6

Itjen Gambar 1.4 SDM Itjen Berdasarkan Usia Sumber: Sekretariat Itjen


621

Ditinjau dari segi komposisi jenjang pendidikan maupun faktor usia, Itjen memiliki sumber daya manusia yang cukup potensial untuk dikembangkan dalam mencapai visi dan misi yang

telah ditetapkan. Selain itu, Itjen juga mempunyai banyak sumber daya yang telah bersertifikasi internasional, dengan rincian seperti pada Tabel 1.1.

Tabel 1.1 SDM Itjen Bersertifikasi Internasional

Keterangan

C

C

C

C

C

C

C

C

O

C

O

I

F

I

I

E

A

H

C

E

C

C

C

T

E

A

S

H

M

F

N

P

A

S

P

V

S

I

A

A

A

3

Inspektur/ Sekretaris Inspektorat I Inspektorat II Inspektorat III Inspektorat IV Inspektorat V Inspektorat VI Inspektorat VII Inspektorat Bidang Investigasi Sekretariat

1 5 2 2 1 3 4 3 14 6

1 1 5 1 5

1 1 2 5

2

1 -

1

1

1 1 1 1 3

1

3 1

1

F 1

Itjen

41

13

9

2

1

1

1

7

1

4

1

1

Sumber: Sekretariat Itjen

Keterangan: CFE = Certified Fraud Examiner CIA

=

Certified Internal Auditor

CISA

=

Certified Information System Auditor

CEH

=

Certified Ethical Hacker

CAMS

=

Certified Anti-Money Laundering Specialists

CHFI

=

Computer Hacking Forensic Investigator

CCNA

=

Cisco Certified Network Associate

CEP

=

Certified e-Business Professional

OCA

=

Oracle Certified Associate

CCSA

=

Certification in Control Self-Assessment

OCP

=

Oracle Certified Professional

ITV3F

=

Information Technology Infrastructure Library Version 3 Foundation


Selain itu, Inspektur Jenderal, Sonny Loho, telah ditunjuk sebagai Ketua Komite Telaah Sejawat dalam Asosiasi Auditor Intern Pemerintah Indonesia (AAIPI) periode 2012 s.d. 2015, sehingga dapat memberi sumbangsih dalam rangka pembinaan, pengembangan, dan pembangunan profesi auditor intern pemerintah. Perlu diketahui pula bahwa terdapat pegawai Itjen yang terdaftar dalam keanggotaan organisasi profesi, yaitu

sebagaimana disajikan pada tabel 1.2. Hal ini tentunya semakin menambah kapabilitas dan kapasitas Itjen untuk meningkatkan kinerja dalam melaksanakan tugas dan fungsinya serta mencapai visi dan misi yang telah ditetapkan.

Tabel 1.2 Keanggotaan Pegawai Itjen dalam Organisasi Profesi No 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19

Nama Pegawai Diana Malemita Ginting, Ak., S.H., M.Si., CFE Ali Mugiono, S.E., M.Si. Meinar Mayanti Panjaitan, S.E., Ak., M.M. Yunita Rooselina Sirait, S.E., Ak.,M.Ak., CFE Didik Kurniawan, S.S.T. Nugroho Setyo Utomo, S.E. Setiawan Basuki, Ak., MBA., CFE Nanang Prasetyo Ernawan, S.E. Datyo Afriyadi, S.T., MAB Maria Yosepin Basic Kristia Suseno, S.S.T. Hendrawan Yoesianto, S.E., Ak. A. Aris Eko Prasetyo, S.E., M.Ak. Drs. Sofandi Arifin, Ak., MPA., CFE Muhammad Thoriq, S.E., Ak., M.Ak. Awan Gundita, S.S.T. Muhammad Walid Ishom, S.I.P. Angga Junaimi, S.S.T., CEP. Syarifuddin, S.S.T. Muhaimin Zikri, Ak.

Keterangan: The IIA = The Institute of Internal Auditors Sumber: Sekretariat Itjen


Organisasi The IIA The IIA The IIA The IIA The IIA The IIA The IIA The IIA The IIA The IIA The IIA The IIA The IIA The IIA The IIA The IIA The IIA The IIA The IIA

2. Sumber Daya Keuangan Program yang dilaksanakan Itjen pada tahun 2013 adalah Program Pengawasan Dan Peningkatan Akuntabilitas Aparatur Kementerian Keuangan dengan total pagu anggaran sebesar Rp106.474.323.000,00– telah dilakukan 5 (lima) kali revisi atas DIPA Itjen tahun 2013 dari total pagu anggaran awal sebesar Rp107.860.711.000,00. Rincian pagu anggaran Itjen tahun 2013 berdasarkan jenis belanja disajikan dalam Tabel 1.3.

Secara garis besar, pagu anggaran tersebut digunakan untuk membiayai segala kegiatan yang termasuk dalam program yang dijalankan Itjen, yaitu: pelaksanan audit investigasi dan edukasi anti KKN, perumusan kebijakan dan pelaksanaan pengawasan serta peningkatan akuntabilitas Kemenkeu, pelaksanaan program transformasi pengawasan, serta kegiatan dukungan manajemen dan dukungan teknis lainnya.

Tabel 1.3 Pagu Anggaran Itjen Tahun 2013 Berdasarkan Jenis Belanja Jenis Belanja Pagu Anggaran Belanja Pegawai Rp31.831.290.000,00 Belanja Barang Rp68.637.235.000,00 Belanja Modal Rp6.005.798.000,00 Jumlah Rp106.474.323.000,00 Sumber: Sekretariat Itjen 3. Sarana dan Prasarana Tersedianya sarana dan prasarana yang memadai diyakini akan mampu meningkatkan kinerja suatu instansi. Sampai saat ini sarana dan prasarana yang dimiliki oleh Itjen dirasakan masih belum memadai, baik dari segi kuantitas maupun kualitas apabila dibandingkan dengan kebutuhan yang ada. Namun demikian, Itjen berusaha mengoptimalkan pemanfaatan sarana dan

% 29,90% 64,46% 5,64% 100,00%

prasarana yang ada tersebut untuk melaksanakan misi yang diembannya sebaik mungkin. Adapun, sarana dan prasarana kerja yang dimiliki Itjen sampai dengan akhir tahun 2013 disajikan pada Tabel 1.4. Selain sarana dan prasarana tersebut di atas, Itjen juga secara terus-menerus mengembangkan teknologi informasi untuk menunjang pelaksanaan pengawasan.

Tabel 1.4 Sarana dan Prasarana Itjen 2013 No. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

Jenis Sarana/ Prasarana Gedung Kantor Kendaraan Roda Empat Kendaraan Roda Dua Mesin Fotocopy Tab. Pemadam Kebakaran AC Split Faksimile Personal Komputer Notebook Mesin Hitung Listrik

Jumlah

Baik

Rusak Ringan

Rusak Berat

0 94 34 30 6 8 24 384 775 2

0 94 34 26 0 8 11 294 540 0

0 0 0 0 0 0 0 15 127 0

0 0 0 4 6 0 13 75 108 2


No. 11 12 13 14 15 16 17

Jenis Sarana/ Prasarana Telepon PABX Alat Penghancur Kertas Multimedia Proyektor UPS Lemari Besi Printer Filling Cabinet Besi

Jumlah

Baik

Rusak Ringan

Rusak Berat

2 68 107 39 133 302 371

1 54 86 31 85 205 171

0 2 2 0 30 42 98

1 12 19 8 18 55 102


4. Sistem Informasi Pengawasan Dengan terus mengembangkan dan memanfaatkan sistem informasi pengawasan, Itjen dapat mengakses informasi dari unit eselon I di lingkungan Kemenkeu, terutama dari DJP, DJBC, DJPB, dan pihak eksternal lainnya untuk keperluan kegiatan pengawasan.

Fasilitas yang dapat dipergunakan oleh pegawai Itjen terkait sistem informasi pengawasan, adalah seperti pada Tabel 1.5.

Tabel 1.5 Sarana dan Prasarana Sistem Informasi No

Keterangan

Jumlah (Dalam Unit) 9

Kondisi Baik

Rusak

7 2 Komputer Server* Rack Server* 1 1 0 Cabling Nodes 288 288 0 Access Point 54 46 8 Router 2 2 0 Switch Manageable 51 51 0 Print Server 2 2 0 Keterangan: *Terkait dengan kegiatan konsolidasi perangkat TIK Kemenkeu, peralatan ini sudah dipindahkan ke Data Center Kemenkeu. 1 2 3 4 5 6 7

Selain itu, telah dipindahkan aplikasi beserta database yang ada di Itjen ke Data Center Kemenkeu dengan menggunakan fasilitas cloud. Sumber: Sekretariat Itjen


Sementara itu, Itjen telah dan/atau sedang menggunakan dan mengelola berbagai aplikasi sistem untuk memudahkan pelaksanaan pengawasan dan dukungan pengawasan selama tahun 2013, meliputi: a) Sistem Manajemen Audit (SMA) Itjen dengan menggunakan aplikasi CCH TeamMate, yang memuat Kertas Kerja Audit (KKA) secara digital (softcopy); b) Aplikasi Whistleblowing System (WISE), yang digunakan untuk melaporkan perbuatan berindikasi pelanggaran yang terjadi di lingkungan Kemenkeu; c) Aplikasi e-LP2P, yang digunakan untuk mengelola data Laporan Pajak-Pajak Pribadi (LP2P) dan laporan Daftar Harta Kekayaan (DHK) pegawai Kemenkeu; d) A p l i k a s i t e r k a i t p e l a k s a n a a n pengawasan Itjen, meliputi: 1) Aplikasi Audit Command Language (ACL), sebagai General Audit Software yang digunakan Itjen saat ini, 2) Aplikasi Pengawasan Melekat (WASKAT), untuk menyimpan dan mengelola database hukuman disiplin para pegawai di lingkungan Kemenkeu, 3) Aplikasi Monev, digunakan untuk menampilkan data monitoring dan evaluasi terkait reformasi birokrasi di unit eselon I Kemenkeu, 4) Aplikasi Sistem Informasi Manajemen Belanja Modal (SIMBA), untuk melihat realisasi DIPA belanja modal satker, mengelola belanja modal, serta membantu kegiatan audit Itjen terkait belanja modal di lingkungan Kemenkeu, 5) Aplikasi Alissa, digunakan untuk menyediakan data dan informasi mengenai realisasi anggaran di lingkungan Kemenkeu.

e) Aplikasi terkait dukungan pengawasan Itjen, meliputi: 1) Aplikasi Sistem Informasi Keuangan (SISKA), untuk memanajemen keuangan di Itjen, 2) Aplikasi Daftar Usulan Pengisian Angka Kredit (DUPAK) Auditor, untuk menghitung dan merekap jumlah angka kredit auditor Itjen, 3) Aplikasi Persuratan, untuk mengelola persuratan internal Itjen yang dapat terhubung langsung dengan seluruh unit eselon I, 4) Aplikasi Monitoring Surat Tugas (MONITA), untuk mengelola nota dinas penugasan Itjen, 5) Aplikasi Monitoring Internal Kuitansi (MONIKA), untuk monitoring serta pembuatan kuitansi Itjen, 6) Aplikasi e-Filing, untuk menyimpan dokumen serta peraturan-peraturan dalam bentuk digital dan online, 7) Aplikasi Perpustakaan plus Itjen Kemenkeu (PUSPITA), sebagai pendukung manajemen buku dan anggota perpustakaan Itjen, 8) Aplikasi Review Surat Tugas (ARIES), untuk menyimpan softcopy surat tugas Itjen sehingga mempermudah manajemen surat tugas di antara pegawai terkait, 9) Aplikasi Pelayanan Bagian Umum (SiAyu), digunakan untuk memudahkan permintaan layanan Bagian Umum, 10) Aplikasi Portal Itjen, berfungsi sebagai pintu masuk yang menghubungkan dengan semua aplikasi yang ada di Itjen, 11) Aplikasi Survei Hasil Diklat (AVIKA), digunakan untuk menampilkan hasil survei diklat, 12) Aplikasi Sistem Monitoring Absensi Inspektorat Jenderal (SIMANIS), untuk menampilkan data absensi per pegawai Itjen setiap hari,


13) Aplikasi Itjen Repository, digunakan untuk menyimpan arsip-arsip file dan software secara digital yang dibutuhkan oleh pegawai Itjen,

rapat di lingkungan Itjen, 24) Aplikasi Kepegawaian, aplikasi yang terdiri dari modul gaji, pangkat, jabatan, pendidikan, pensiun, penugasan dan diklat,

14) Aplikasi Taxbase, digunakan untuk mendokumentasikan informasi perpajakan secara elektronik,

25) Aplikasi Pengawasan Internal, digunakan untuk memuat laporanlaporan hasil audit dan tindak lanjutnya di Itjen,

15) Aplikasi Akustik, digunakan untuk mengelola uraian jabatan dan SOP Itjen,

26) Aplikasi Helpdesk Pengadaan Barang dan Jasa Kemenkeu (Helpdesk PBJ), digunakan untuk melakukan konsultansi online terhadap penyelenggaraan kegiatan pengadaan barang dan jasa di lingkungan Kemenkeu.

16) Profil Bagian Sistem Informasi Pengawasan, aplikasi yang memuat profil-profil para pegawai Bagian Sistem Informasi Pengawasan, juga menampilkan berita terkini serta informasi mengenai Bagian Sistem Informasi Pengawasan,

27) Aplikasi TeamWatch, digunakan untuk monitoring project yang di-schedule hingga di-finalize di TeamMate,

17) Profil Bagian Kepegawaian, aplikasi yang memuat profil-profil para pegawai Profil Bagian Kepegawaian, juga menampilkan berita terkini serta informasi mengenai Bagian Kepegawaian, 18) Profil Bagian Umum, aplikasi yang memuat profil-profil para pegawai Bagian Umum, juga menampilkan berita terkini serta informasi mengenai Bagian Umum, 19) Profil Bagian Perencanaan dan Keuangan, aplikasi yang memuat profil-profil para pegawai Bagian Perencanaan dan Keuangan, juga menampilkan berita terkini serta informasi mengenai Bagian Perencanaan dan Keuangan, 20) Portal Itjen, digunakan sebagai pintu masuk yang menghubungkan dengan semua aplikasi yang ada di Itjen, 21) Aplikasi RCIS (e-FILING), digunakan untuk menyimpan hard document serta peraturan-peraturan dalam bentuk digital yang bisa dibaca secara online, 22) Aplikasi 5R, digunakan untuk menginput dan melihat data 5R dari masing-masing pegawai Itjen, 23) Aplikasi Notulensi Itjen, digunakan untuk menyimpan hasil notulensi 26 INSPEKTORAT JENDERAL L A K I P 2 0 1 3

28) Aplikasi SiGiTa, digunakan untuk melihat data gaji dan TKPKN secara online. f)

Aplikasi terkait protokoler kegiatan pimpinan, meliputi: 1) Aplikasi Daily Activity Monitoring System (DAMS), untuk memantau tindak lanjut hasil keputusan dalam setiap rapat pimpinan Itjen dan Kemenkeu, 2) Aplikasi Pelayanan Kegiatan Pimpinan (KATANA), sebagai sarana informasi kegiatan pimpinan untuk mempersiapkan segala keperluan pimpinan terkait dengan jadwalnya.

g) Aplikasi terkait kehumasan dan publikasi Itjen, meliputi: 1) Aplikasi Service Desk, sebagai sarana informasi layanan dukungan pengguna serta permohonan layanan secara online di dalam jaringan internal Itjen, 2) Website Itjen dan Forum Internal Itjen, 3) Web Risk Management Itjen, digunakan sebagai wadah dalam

berkonsultasi dan meminta bimbingan dalam penerapan manajemen risiko dari seluruh unit eselon I di lingkungan Kemenkeu,

4) E-Auditoria, memuat setiap edisi dari Majalah Auditoria yang telah terbit, serta 5) Aplikasi Data NIP Pegawai Kemenkeu, digunakan untuk mencari data seluruh Pegawai Kemenkeu.

D. Sistematika Pelaporan LAKIP ini bertujuan untuk mengkomunikasikan capaian kinerja (performance result) Itjen dengan membandingkan terhadap rencana kinerja (performance plans) Itjen tahun 2013. Untuk memudahkan pemahaman, sistematika penyajian LAKIP adalah sebagai berikut: BAB I

– Pendahuluan, menyajikan gambaran umum mengenai Tugas, Fungsi, dan Struktur Organisasi; Peran Strategi Instansi; dan Kekuatan Sumber Daya.

BAB II – Rencana Strategis & Penetapan Kinerja, menyajikan skema alur pikir penyusunan LAKIP; Rencana Strategis; Program, Kegiatan, dan Rencana Aksi; dan Penetapan Kinerja Itjen tahun 2013. BAB III – Akuntabilitas Kinerja dan Keuangan, menyajikan analisis terhadap capaian kinerja dan keuangan pada tahun 2013. BAB IV – Penutup, menyajikan simpulan terhadap pencapaian kinerja pada tahun 2013. Lampiran-lampiran



BAB II

RENCANA STRATEGIS DAN PENETAPAN KINERJA

Alur Pikir

Rencana Strategis Itjen

Penetapan Kinerja

A. Alur Pikir LANDASAN HUKUM  UU No. 17 Tahun 2007 tentang RPJPN 2005 – 2025  Perpres No. 5 Tahun 2010 tentang RPJMN 2010 – 2014  KMK No. 40/KMK.01/2010 tentang Renstra Kementerian Keuangan Tahun 2010 – 2014  KEP-130/IJ/2010 tentang Renstra Itjen Tahun 2010 – 2014  PMK No. 184/PMK.01/2010 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Keuangan

TUGAS DAN FUNGSI SEKRETARIAT ITJEN

PERNYATAAN VISI

PERNYATAAN MISI

Kondisi Umum Serta Potensi dan Permasalahan

PERUMUSAN STRATEGI

PERUMUSAN MATRIKS KINERJA

RKT – PK

  

Sasaran Strategis Indikator Kinerja Utama Target

UMPAN BALIK

UMPAN BALIK LAKIP ITJEN

Gambar 2.1 Alur Gambar 2.1 Alur PikirPikir INSPEKTORAT JENDERAL L A K I P 2 0 1 3 29

Mengacu kepada KMK No. 40/ KMK.01/2010 tentang Rencana Strategis Kementerian Keuangan Tahun 2010 – 2014, dan Keputusan Inspektur Jenderal No. KEP-130/IJ/2010 tentang Rencana Strategi Inspektorat Jenderal Tahun 2010 – 2014 sebagaimana telah dilakukan perubahan kedua yang ditetapkan melalui KEP-185/IJ/2013 tanggal 8 November 2013, serta dengan memperhatikan tugas dan fungsi yang diamanatkan PMK No. 184/PMK.01/2010 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Keuangan, Itjen telah menetapkan visi dan misi yang sejalan dengan visi dan misi Kemenkeu. Dengan mempertimbangkan kondisi umum, serta potensi dan permasalahan yang ada, disusun rencana strategis (renstra) dan matriks kinerja yang merupakan platform atas pelaksanaan visi dan misi serta menjadi acuan dalam pelaksanaan program dan kegiatan di

lingkungan Itjen selama periode 2010 – 2014. Setiap tahunnya, program, kegiatan, dan rencana aksi, serta indikatornya dijabarkan dalam bentuk Rencana Kinerja Tahunan (RKT) dan Penetapan Kinerja (PK) melalui pendekatan balanced scorecard. RKT dan PK tersebut menjadi acuan untuk mencapai sasaran strategis pada tahun yang bersangkutan. Sebagai bentuk transparansi dan akuntabilitas serta untuk mengkomunikasikan kinerja Itjen selama tahun 2013 maka disusunlah LAKIP Itjen Tahun 2013. Dengan adanya analisis atas capaian kinerja terhadap rencana kinerja tahun 2013 yang dituangkan dalam LAKIP, dimungkinkan teridentifikasinya sejumlah celah kinerja (performance gap) yang kemudian dapat dijadikan sebagai umpan balik perbaikan kinerja Itjen di masa yang akan datang.

B. Rencana Strategis Itjen 1. Pernyataan Visi dan Misi Dalam rangka menjalankan visi Kemenkeu “Menjadi Pengelola Keuangan dan Kekayaan Negara yang Dipercaya dan Akuntabel dan terbaik di tingkat regional untuk Mewujudkan Indonesia yang Sejahtera, Demokratis, dan Berkeadilan”, Itjen telah menetapkan visi dan misi yang dituangkan dalam Keputusan Inspektur Jenderal Nomor KEP-185/IJ/2013 tanggal 8 November 2013 tentang Perubahan Kedua atas KEP-130/IJ/2010 tanggal 19 April 2010 tentang Rencana Strategis Inspektorat Jenderal 2010 - 2014 untuk digunakan sebagai pedoman dalam pelaksanaan tugas dan fungsinya. Dengan adanya visi dan misi tersebut diharapkan dapat meningkatkan kinerja yang berorientasi pada pencapaian hasil atau manfaat yang optimal.

Visi Itjen: “Menjadi unit audit internal terbaik yang profesional dan berintegritas untuk meningkatkan kepercayaan publik terhadap Kementerian Keuangan” Gambar 2.2 Visi Itjen 30 INSPEKTORAT JENDERAL L A K I P 2 0 1 3

1. 2.

3. 4.

5. 6.

Misi Itjen: Tata Kelola; mewujudkan sistem pengendalian intern, manajemen risiko, dana tata kelola yang baik. Efisiensi dan Efektivitas; mendorong efisiensi dan efektivitas pengelolaan Kementerian Keuangan. Kepatuhan; mendorong ketaatan terhadap peraturan perundangundangan. Akuntabilitas; mewujudkan pengelolaan keuangan yang berkualitas, transparan, dan dapat dipertanggungjawabkan. Pelayanan; mendukung reformasi birokrasi untuk meningkatkan pelayanan publik. Integritas; menegah dan menindak penyimpangan dan penyalahgunaan wewenang. Gambar 2.3 Misi Itjen

Dengan visi dan misi ini diharapkan Itjen mampu memberikan keyakinan bahwa pengelolaan keuangan dan pelaksanaan tugas serta fungsi dapat bebas dari praktik penyimpangan. Selain itu, Itjen juga dapat membantu manajemen unit eselon I lain untuk merancang berbagai perbaikan sistem agar alat kontrol dan manajemen risiko dapat berjalan efektif untuk mendapatkan kondisi governance yang lebih baik. Selain itu, nilai-nilai Kemenkeu yang telah diluncurkan pada tanggal 29 Juli 2011 menjadi dasar seluruh organisasi Kemenkeu, termasuk Itjen, untuk bergerak mencapai visi dan misinya. Adapun, corporate value dimaksud terdiri dari 5 (lima) nilai dan 10 (sepuluh) perilaku utama, yaitu: a) Integritas 1) Bersikap jujur, tulus, dan dapat dipercaya; 2) Menjaga martabat dan tidak melakukan hal-hal tercela;

2. K o n d i s i U m u m , Permasalahan

a) Kondisi lingkungan eksternal 1)

Masih adanya ketidakpuasan stakeholders terhadap pelayanan Kemenkeu berdasarkan hasil survei opini pelanggan yang dilakukan Universitas Indonesia tahun 2009. Hal ini disebabkan belum optimalnya pelayanan Kemenkeu kepada pengguna jasa/stakeholders dan tuntutan/ ekspektasi pengguna jasa atas layanan yang lebih baik lagi;

2)

Masih terjadinya praktik KKN atau irregularities di lingkungan Kemenkeu karena kurang memadainya integritas para pegawai khususnya terkait layanan publik, kurangnya penegakan aturan, lemahnya pengawasan berjenjang atasan, dan kurangnya upaya-upaya pencegahan KKN; Belum optimalnya kualitas Laporan Keuangan (LK) Kemenkeu dalam hal:

1) Mempunyai keahlian dan pengetahuan yang luas; 2) Bekerja dengan hati; c) Sinergi

d) Pelayanan 1) Melayani dengan berorientasi pada kepuasan pemangku kepentingan; 2) Bersikap proaktif dan cepat tanggap; e) Kesempurnaan 1) Melakukan perbaikan terus menerus; 2) M e n g e m b a n g k a n i n o v a s i d a n kreativitas.

dan

Itjen dalam melaksanakan tugas dan fungsi, selain mengacu pada ketentuan yang tercantum dalam Peraturan Menteri Keuangan, juga mengikuti dan mengadopsi perkembangan terkini dan best practices mengenai peran dan fungsi lembaga pengawasan intern baik di tingkat nasional maupun di tingkat internasional. Dalam rangka mewujudkan visi dan misi serta mengimplementasikan tugas dan fungsi, Itjen menghadapi beberapa kondisi, baik lingkungan eksternal (stakeholders/ mitra kerja Itjen) di lingkungan Kemenkeu, maupun internal (tugas fungsi internal Itjen). Kondisi-kondisi tersebut, secara ringkas sebagai berikut:

b) Profesionalisme

1) Memiliki prasangka baik, saling percaya, dan menghormati; 2) Menemukan dan melaksanakan solusi terbaik;

Potensi,

3)

(a) Masih perlu dipastikannya LK Kementerian dan eselon I melalui Modul Penerimaaan Negara, piutang, dan barang milik negara;


(b) Perlunya perubahan pendekatan reviu dari hanya menunggu LK di akhir tahun menjadi pengawalan dan pendampingan proses LK dari tahap penyusunan sampai dengan pemeriksaan oleh BPK;

yang menyatakan perlunya mendorong peningkatan efektivitas manajemen risiko (risk management), pengendalian (control) dan tata kelola (governance) organisasi;

(c) Belum memadainya jumlah dan kualitas sumber daya pemberi asistensi, belum memadainya pedoman asistensi dan reviu LK, belum terbangunnya komunikasi yang efektif, serta belum adanya ketentuan yang jelas tentang ketentuan pemangku jabatan dalam bidang keuangan;

(c) P e n e r a p a n manajemen risiko melalui Peraturan Menteri Keuangan No. 191/ PMK.09/2008, hingga akhir tahun 2009 beberapa unit eselon I telah berhasil menyusun profil/ peta risiko.

(d) Adanya kontrak kinerja antara Menteri Keuangan dengan Presiden untuk meningkatkan kualitas LK;

b) Kondisi lingkungan internal 1)

Perubahan pendekatan pengawasan melalui transformasi dalam proses bisnis guna memberi nilai tambah bagi unit eselon I kementerian serta mendesain pencegahan dan pemberantasan korupsi, kolusi, dan nepotisme dengan memfokuskan pada kegiatan surveillance dan sesuai kebutuhan pelaksanaan tugas unit eselon I.

2)

Teknologi informasi dan komunikasi yang masih parsial, diperlukan penerapan sistem manajemen audit (Audit Management System – AMS), ketersediaan pertukaran data, kehandalan database profil auditee, implementasi continuous audit, ketersediaan pedoman IT Governance, Service Delivery and Support, kehandalan pengamanan data dan informasi, serta ketersediaan Business Continuity Plan;

3)

Budaya kerja yang masih perlu ditingkatkan melalui pengembangan nilai-nilai budaya organisasi, meliputi: leadership, innovation, integrity, ethics, dan responsibility (saat ini nilainilai tersebut telah dilebur ke dalam nilai-nilai Kemenkeu yang meliputi: Integritas, Profesional, Sinergi, Pelayanan, dan Kesempurnaan).

(e) Perlunya peningkatan koordinasi dalam rangka mendorong peningkatan kualitas LK Kementerian/Lembaga (LK K/L). 4)

5)

Belum optimalnya cara atau bentuk komunikasi pengawasan yang belum berdasarkan kebutuhan stakeholders (pengguna informasi) dan belum mengacu best practice terkini; Beberapa hal di lingkungan eksternal yang mempengaruhi dan terkait pengawasan dan pengendalian intern Itjen, antara lain: (a) P e n e r b i t a n Peraturan Pemerintah No. 60 tahun 2008 tentang Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (PP SPIP), pasal 2 ayat (1) menyatakan bahwa untuk mencapai pengelolaan keuangan negara yang efektif, efisien, transparan, dan akuntabel, menteri/pimpinan lembaga wajib melakukan pengendalian atas penyelenggaraan kegiatan pemerintahan; (b) Penyelenggaraan tata kelola pemerintah yang baik dan bersih tersebut sejalan dengan amanat The Institute of Internal Auditors


Dari hasil analisis lingkungan internal dan eksternal, salah satu potensi yang dapat dilakukan Itjen adalah keterlibatan

dalam upaya peningkatan kualitas laporan keuangan. Pelaksanaan penandatanganan kontrak kinerja antara para Menteri dengan Presiden mengenai target kualitas laporan keuangan yang harus mendapat opini dari BPK RI berupa Wajar Tanpa Pengecualian (WTP), mengakibatkan setiap kementerian harus menyiapkan langkah-langkah atau strategi untuk memenuhi pencapaian target tersebut. Bagi Itjen yang cukup berpengalaman dalam membantu dan mendorong peningkatan kualitas laporan keuangan di Kemenkeu, pengambilan peran aktif pembinaan kepada Kementerian/Lembaga untuk meningkatkan kualitas laporan keuangannya merupakan potensi yang dapat dimanfaatkan secara optimal. Implementasi peran aktif ini sejalan dengan kontrak kinerja Menteri Keuangan dengan Presiden yang juga mengharuskan memperoleh opini WTP dari BPK RI paling lambat untuk Laporan Keuangan tahun 2013. Untuk mendukung terlaksananya peran tersebut, salah satu strategi yang dapat diilakukan Itjen adalah dengan menyelenggarakan seminar peran Itjen dalam meningkatkan Kualitas Laporan Keuangan Kementerian/Lembaga bekerjasama dengan Inspektorat Jenderal Kementerian Lain. Strategi lain yang digunakan adalah dengan mengoptimalkan keberadaan Forum Bersama (FORBES) Inspektorat Jenderal, serta melakukan pendekatan dan koordinasi dengan pihak BPK RI dalam rangka menjamin tercapainya tujuan pengawasan dan pengendalian intern.

Sekretariat Itjen dan Inspektorat I s.d. IBI serta kondisi di mitra kerja Itjen di seluruh unit eselon I di lingkungan Kemenkeu, potensi yang dapat dilakukan Itjen adalah memberikan solusi atas kondisi yang dihadapi unit eselon I melalui implementasi Tema Pengawasan Unggulan (TPU). Potensi untuk mengimplementasikan keseluruhan TPU agar lebih optimal dilakukan melalui penyempurnaan tugas dan fungsi Tim (Person in Charge) yang secara khusus menangani TPU, pembentukan tim koordinasi pelaksanaan (Steering Committee) kegiatan TPU, penyempurnaan pedoman perencanaan pengawasan tematik, dan penyempurnaan pedoman pelaporan audit kinerja. Secara garis besar, permasalahan internal yang ada di Itjen terkait pelaksanaan TPU adalah masih belum optimalnya: 1) pemahaman auditor atas substansi permasalahan; 2) komunikasi yang efektif dengan auditi dalam melaksanakan TPU; 3) a l o k a s i s u m b e r d a y a u n t u k menanganinya; 4) persepsi antara auditor dengan auditi dalam mencari solusi; 5) kualitas pedoman pelaksanaan pengawasan tematik; serta 6) implementasi pengawasan yang berkualitas.

Namun demikian, dalam mengimplementasikan peran aktif pembinaan peningkatan kualitas laporan keuangan kepada Kementerian/Lembaga, terdapat beberapa permasalahan yang masih harus diatasi Itjen, yaitu belum memadainya jumlah dan kualitas sumber daya pemberi asistensi, perlu disempurnakannya pedoman asistensi dan reviu laporan keuangan, belum terbangunnya komunikasi yang efektif, serta belum adanya ketentuan yang jelas tentang ketentuan pemangku jabatan dalam bidang keuangan. Selain potensi di atas, berdasarkan kondisi internal dan eksternal, baik di INSPEKTORAT JENDERAL L A K I P 2 0 1 3 33

3. Tujuan dan Strategi Itjen Berdasarkan berbagai kondisi, potensi, dan permasalahan di atas, serta pencapaian renstra sebelumnya, dalam rangka mencapai visi dan misi, Itjen menetapkan Tujuan Program tahun 2010 - 2014, yaitu:

Tujuan Itjen: “Terwujudnya pengawasan yang memberi nilai tambah melalui peningkatan efektivitas proses manajemen risiko, pengendalian, dan tata kelola serta peningkatan akuntabilitas aparatur di lingkungan Kementerian Keuangan” Gambar 2.4 Tujuan Itjen


4. Program, Kegiatan, Rencana Aksi Berdasarkan Tujuan dan Sasaran Strategis yang ingin dicapai, serta memperhatikan renstra Kemenkeu tahun 2010 - 2014, Itjen menjalankan Program Pengawasan dan Peningkatan Akuntabilitas Aparatur Kementerian Keuangan sebagai program utama Itjen tahun 2010 – 2014. Berdasarkan program ini, disusun kegiatan, rencana aksi, indikator, dan target kinerja yang akan dilaksanakan dan dicapai Itjen pada tahun 2010 s.d. 2014. Rincian program, kegiatan, rencana aksi, indikator, dan target kinerja Itjen, sebagaimana tertuang dalam Renstra Itjen Tahun 2010 - 2014, disajikan secara lengkap pada Lampiran 1.

C. Penetapan Kinerja Program, kegiatan, rencana aksi, indikator, dan target kinerja dalam renstra Itjen, dijabarkan dalam suatu rencana kinerja yang lebih rinci mengenai pengawasan dan dukungan pengawasan selama tahun 2013 dalam rangka mencapai sasaran strategis dan tujuan yang telah ditetapkan. Rencana kinerja dimaksud dibuat awal tahun anggaran yang memuat kegiatan-kegiatan dalam rangka mencapai sasaran sesuai program yang ditetapkan, indikator keberhasilan pencapaiannya, serta pendanaan yang diperlukan. Rencana Kinerja Tahunan (RKT) Itjen tahun 2013 disusun dan dijalankan

dalam rangka mencapai sasaran strategis sebagaimana telah ditetapkan dalam Peta Strategi Itjen tahun 2013 yang dirancang berbasis balance scorecard. Adapun Rencana Kinerja Tahunan (RKT) dan Penetapan Kinerja (PK) Itjen tahun 2013 dapat dilihat pada lampiran 2. Peta Strategi Itjen tahun 2013 dibagi dalam empat perspektif, yaitu stakeholder perspective, customer perspective, internal process perspective, dan learning and growth perspective, yang mencakup 11 (sebelas) SS dengan total indikator sebanyak 27 (dua puluh tujuh) IKU. Peta Strategi Itjen tahun 2013 tersebut disajikan pada Gambar 2.5.

Gambar 2.5 Peta Strategis Itjen 2013


Sebagai alat ukur atas pencapaian 4 (empat) SS di atas, telah ditetapkan 27

(dua puluh tujuh) IKU seperti pada tabel 2.1 sebagai berikut:

Tabel 2.1 Target IKU Itjen Tahun 2013 Sasaran Strategis IJ-1

Pengendalian mutu dan penegakan hukum yang efektif

IKU IJ-1.1

Rata-rata indeks opini BPK RI atas LK BA 15, LK BUN, dan LK BA 999

IJ-1.2

Persentase policy recommendation 92,86% hasil pengawasan yang ditindaklanjuti Kementerian Keuangan 53 Jumlah policy recommendation hasil pengawasan Persentase informasi gratifikasi, 66,7% pungutan liar, kolusi, dan perbuatan koruptif yang dilaporkan ke KPK/ Penegak Hukum Indeks ketepatan w a k t u 85,21 penyelesaian tindak lanjut Instruksi Presiden Persentase penerapan peningkatan N/A pengendalian intern

IJ-1.3 IJ-1.4

IJ-1.5

IJ-2

IJ-3

Penerapan sistem pengendalian intern yang efektif Tingkat kepuasan pengguna hasil pengawasan yang tinggi

IJ-2.1

IJ-3.1

IJ-3.2 IJ-3.3

IJ-4

IJ-5

IJ-6

Identifikasi tema pengawasan berbasis risiko yang berkualitas Inovasi proses bisnis pengawasan yang efektif Implementasi pengawasan yang berkualitas

Realisasi 2012 3,88

Persentase permintaan pengawasan 95,61% yang direspon maksimal dalam 7 hari kerja Tingkat efektivitas pendampingan 84,95 dan konsultasi (efektif)

Target 2013 4 90%

36 60%

80

100%

100%

75 (efektif)

Indeks kepuasan pengguna layanan helpdesk belanja modal Jumlah tema pengawasan unggulan untuk tahun berikutnya

3,94

4,04

55

74

IJ-5.1 IJ-5.2

Jumlah pedoman baru

7 N/A

6 100%

IJ-6.1

Nilai rata-rata hasil reviu penerapan SAINS Persentase investigasi yang terbukti

77,23

78,48

100% 40%

90% 40%

IJ-4.1

IJ-6.2 IJ-6.3

Persentase penerapan IT audit

Persentase surveillance yang berhasil


Sasaran Strategis IJ-7

IJ-8

IKU

Komunikasi pengawasan yang efektif

IJ-7.1

SDM yang berkompetensi tinggi

IJ-8.1

IJ-8.2

IJ-9

Organisasi yang adaptif

IJ-8.3 IJ-9.1 IJ-9.2

IJ-9.3

Tingkat efektivitas edukasi dan komunikasi

Persentase pejabat yang telah memenuhi standar kompetensi jabatan Persentase pegawai yang memenuhi standar jamlat Persentase akurasi data SIMPEG Nilai reformasi birokrasi Persentase policy recommendation hasil pengawasan yang ditindaklanjuti Tingkat kematangan penerapan manajemen risiko

Realisasi 2012 81,52 (sangat efektif) 100%

Sebelas SS dan 27 (dua puluh tujuh) IKU tersebut beserta targetnya masingmasing terangkum dalam RKT Itjen 2013, serta dijadikan Penetapan Kinerja (PK) atau Kontrak Kinerja Itjen Tahun 2013 yang ditandatangani Inspektur Jenderal dan Menteri Keuangan sebagai pernyataan kesanggupan/kesediaan Inspektur Jenderal menjalankan tugas dengan segala konsekuensinya dengan indikator kinerja berupa Capaian IKU

75 (efektif) 87%

N/A

50%

100% 92,53 100%

100% 92 90%

N/A

55 (risk defined) 70%

IJ-10 Perwujudan TIK IJ-10.1 P e r s e n t a s e pelaksanaan N/A yang terintepengawasan yang menggunakan grasi CCH TeamMate IJ-10.2 P e r s e n t a s e penyelesaian N/A pembangunan sistem informasi yang mendukung proses bisnis IJ-10.3 Persentase pertukaran data oleh N/A unit eselon I IJ-11 Pengelolaan IJ-11.1 Persentase penyerapan DIPA (non 96,90% anggaran yang belanja pegawai) optimal IJ-11.2 Persentase penyelesaian kegiatan N/A belanja modal dalam DIPA Sumber: RKT – PK Itjen 2013

Target 2013

80%

90% 95% 98%

terkait yang akan dievaluasi secara periodik. Adapun, PK atau Kontrak Kinerja Inspektur Jenderal tersebut tersaji pada Lampiran 2. Sebagai bentuk salah satu evaluasi dan pertanggungjawaban atas capaian PK atau Kontrak Kinerja tersebut, disusun LAKIP Itjen tahun 2013 yang disampaikan Inspektur Jenderal kepada Menteri Keuangan.



BAB III

AKUNTABILITAS KINERJA Capaian Indikator Kinerja Utama (IKU) Inspektorat Jenderal Evaluasi dan Analisis IKU Tahun 2013 Evaluasi dan Analisis Capaian Kegiatan Lainnya/Current Issues Akuntabilitas Keuangan

A. Capaian Indikator Kinerja Utama (IKU) Inspektorat Jenderal Pada tahun 2013, Itjen menetapkan 11 (sebelas) SS dimana 3 (tiga) diantaranya merupakan sasaran dalam stakeholder perspective dan customer perspective yang menjadi fokus penyajian dalam LAKIP Itjen

Tahun 2013. Adapun capaian IKU Itjen tahun 2013 untuk stakeholder perspective dan customer perspective tersebut seperti disajikan pada Tabel 3.1.

Tabel 3.1 Capaian IKU Itjen Tahun 2013 Untuk Stakeholder Perspective dan Customer Perspective Sasaran Strategis

IKU

Target

Realisasi

%

Indeks capaian1

1

2

3

4

5 = 4/3

6

4

3,94

98,50

98,50

90%

94,34%

104,82

104,82

36

48

133,33

120,00

60%

66,67%

111,11

111,11

80

90,44

113,05

113,05

Stakeholder Perspective Pengendalian Rata-rata indeks opini BPK mutu dan RI atas LK BA 15, LK BUN, penegakan dan LK BA 999 hukum yang Persentase policy efektif recommendation hasil pengawasan yang ditindaklanjuti Kementerian Keuangan Jumlah policy recommendation hasil pengawasan Persentase informasi gratifikasi, pungutan liar, kolusi, dan perbuatan koruptif yang dilaporkan ke KPK/Penegak Hukum Indeks ketepatan waktu penyelesaian tindak lanjut Instruksi Presiden

1

Nilai indeks capaian maksimal 120.


Sasaran Strategis 1 Penerapan sistem pengendalian intern yang efektif

IKU 2 Persentase penerapan peningkatan pengendalian intern

Customer Perspective Tingkat Persentase permintaan kepuasan pengawasan yang direspon pengguna maksimal dalam 7 hari kerja hasil Tingkat efektivitas pengawasan pendampingan dan yang tinggi konsultasi Indeks kepuasan pengguna layanan

Target

Realisasi

%

Indeks capaian1

3 100%

4 100%

5 = 4/3 100,00

6 120,002

100%

100%

100,00

120,002

75 (efektif)

85,80 (sangat efektif) 3,92

114,40

114,40

97,03

97,03

4,04

Sumber: Laporan Capaian IKU Itjen 2013

B. Evaluasi dan Analisis IKU Tahun 2013 Pelaksanaan evaluasi dan analisis kinerja dilakukan melalui pengukuran kinerja yang bertujuan untuk menilai keberhasilan dan/ atau kegagalan dari pelaksanaan program kegiatan sesuai dengan sasaran yang telah ditetapkan dalam Peta Strategi Itjen tahun 2013. Pengukuran kinerja dimaksud merupakan hasil dari suatu penilaian yang didasarkan pada IKU sebagaimana yang terdapat dalam kontrak kinerja Itjen tahun 2013. Adapun penjelasan capaian IKU selama tahun 2013 secara keseluruhan adalah sebagai berikut: 1. Pengendalian mutu dan penegakan hukum yang efektif a) Rata-rata indeks opini BPK RI atas LK BA 15, LK BUN, dan LK BA 999 Nilai indeks opini BPK RI merupakan nilai konversi dengan skala indeks 1 s.d. 4 atas opini BPK RI terhadap tiaptiap laporan keuangan sebagaimana tercantum dalam Tabel 3.2, dimana masing-masing skala memiliki makna: 1 untuk opini Tidak Wajar; 2 untuk opini Tidak Memberikan Pendapat; 3 untuk opini Wajar Dengan Pengecualian (WDP); dan 4 untuk opini Wajar Tanpa

Pengecualian (WTP) atau Wajar Tanpa Pengecualian – Dengan Paragraf Penjelas (WTP – DPP) atau Wajar Tanpa Pengecualian – Modifikasi Kata-kata, dan dihitung dengan bobot tertentu. Indeks ini digunakan untuk mengetahui tingkat keberhasilan pengawasan (monitoring, reviu, dan pendampingan audit BPK RI) yang dilakukan oleh Itjen dalam membantu meningkatkan kualitas LK BA 15, LK BUN, dan LK BA 999. Untuk menjamin kualitas laporan keuangan tersebut, sejak tahun 2008 Itjen—selaku APIP di lingkungan Kemenkeu—melaksanakan berbagai kegiatan monitoring, reviu, dan pendampingan audit BPK RI atas LK BA 15, LK BUN, dan LK BA 999 terhadap unit-unit terkait di lingkungan Kemenkeu. Melanjutkan upaya sebagaimana telah dilaksanakan pada tahun-tahun sebelumnya, selama tahun 2013 Itjen telah merealisasikan berbagai kegiatan monitoring, reviu, kajian, pembahasan, dan pendampingan audit BPK RI atas LK BA 15, LK BUN, dan LK BA 999 tahun 2012. Hasil opini BPK RI atas LK tahun 2012 disajikan secara rinci dalam Tabel 3.2.

Tabel 3.2 Rincian Opini BPK RI

IKU ini targetnya 100%, bila realisasinya 100%, perhitungan indeks capaiannya diberi nilai maksimal 120.

2


atas LK BA 15, LK BUN, dan LK BA 999 tahun 2012 Opini LK Tahun 2012 Target

Realisasi

Opini LK Tahun 2011

Kementerian Keuangan

WTP

WTP

WTP

Bendahara Umum Negara

WTP

WDP

WDP

BA 999.01

Pengelolaan Utang

WTP

WTP – DPP

WTP

BA 999.02

Pengelolaan Hibah

WTP

WTP – DPP

WDP

BA 999.03

Investasi Pemerintah

WTP

WTP – DPP

WTP

BA 999.04

Penerusan Pinjaman

WTP

WTP

WTP

BA 999.05

Transfer ke Daerah

WTP

WTP

WTP

BA 999.07

Belanja Subsidi

WTP

WTP – DPP

WTP

BA 999.08

Belanja Lain-lain

WTP

WTP

WTP

BA 999.99

Transaksi Khusus

WTP

N/A

-

Kode BA 15

Keterangan:

Nama LK

Sesuai dengan pembobotan yang dilakukan (50% untuk BA 15 dan 50% untuk LK BUN, BA 999.01 s.d. BA 999.05, BA 999.07 s.d. BA 999.08 dan BA 999.99), maka didapatkan indeks dengan skor 3,94. Adapun BA 999.99 (Transaksi Khusus) pada tahun 2012 belum dilakukan penilaian oleh BPK RI.


Realisasi IKU rata-rata indeks opini BPK RI atas LK BA 15, LK BUN, dan LK BA 999 adalah sebesar 3,94 dari target nilai indeks 4. Tidak tercapainya IKU ini disebabkan karena opini BPK RI atas LK BUN Tahun 2012 hanya memperoleh opini BPK RI berupa WDP dari target opini berupa WTP. Diketahui bahwa opini WDP atas LK BUN Tahun 2012 tersebut disebabkan masih terdapat permasalahan terkait dengan untung/ rugi selisih kurs yang belum dilakukan sesuai Buletin Teknis Standar Akuntansi Pemerintahan, kelemahan penganggaran dan penggunaan belanja barang, modal dan belanja bantuan sosial, penelusuran dan penilaian aset eks-BPPN dan PT PPA yang masih belum selesai dilaksanakan, serta permasalahan terkait dengan adanya perbedaan nilai Saldo Anggaran Lebih (SAL) yang dilaporkan dengan keberadaan fisiknya. Sebagai wujud concern Itjen atas permasalahan ini, pada tahun 2013 dan tahun-tahun berikutnya peningkatan kualitas LK BA 15, LK BUN, dan LK BA 999 menjadi salah satu tema pengawasan unggulan yang akan terus dilaksanakan.

Meskipun nilai indeks opini BPK RI atas LK BA 15, LK BUN, dan LK BA 999 tahun 2012 belum mencapai nilai 4,00 sebagaimana yang ditargetkan pada tahun 2013, namun secara umum kualitas LK tersebut telah mengalami peningkatan dari tahun-tahun sebelumnya. Hal tersebut dapat dilihat dari trend nilai indeks opini BPK RI yang terus mengalami peningkatan yaitu 3,13 di tahun 2010, 3,19 di tahun 2011, 3,88 di tahun 2012, dan di tahun 2013 nilai indeks opini BPK RI atas LK BA 15, LK BUN, dan LK BA 999 adalah sebesar 3,94. Trend meningkat atas nilai indeks opini BPK RI tersebut merupakan salah satu bukti nyata adanya upaya yang telah dilakukan untuk meningkatkan akuntabilitas pengelolaan Keuangan Negara. Dalam rangka mempertahankan dan meningkatkan kualitas laporan keuangan sebagai salah satu wujud dari pengelolaan Keuangan Negara yang akuntabel, action plan/rencana tindak lanjut yang akan dilaksanakan Itjen pada tahun 2014 antara lain:


1) mengintensifkan kegiatan monitoring, reviu, kajian, pembahasan, dan pendampingan audit BPK RI atas LK BA 15, LK BUN, dan LK BA 999;

strategis yang dituangkan dalam policy recommendation dari setiap penugasan pengawasannya baik berupa usulan draf revisi PMK/KMK, Rancangan PMK/KMK, usulan draf SOP, usulan Surat Edaran, usulan Kebijakan, serta usulan perbaikan lainnya.

2) asistensi penyusunan Laporan Keuangan Kementerian Keuangan;

Policy recommendation tersebut diharapkan mampu menjadi solusi alternatif untuk mengatasi berbagai permasalahan yang dihadapi unit eselon I di lingkungan Kemenkeu. Adapun untuk melihat tingkat efektivitas hasil pengawasan Itjen dapat diukur dari seberapa besar tingkat implementasi atas policy recommendation yang diusulkan Itjen mampu ditindaklanjuti oleh unit eselon I terkait.

3) monitoring tindak lanjut hasil audit BPK RI; serta 4) terkait dengan permasalahan penyelesaian dan penelusuran aset eks-BPPN dan PT PPA akan dilakukan koordinasi dengan unit terkait (BPK RI, DJKN, PPATK, dan unit lainnya) untuk mencari kemungkinan alternatif solusi atas aset eks-BPPN dan PT PPA yang tidak ditemukan dokumen pendukungnya.

Pada tahun 2012, Itjen telah menghasilkan 53 (lima puluh tiga) policy recommendation dari berbagai kegiatan TPU terhadap unit eselon I di lingkungan Kemenkeu. Dari jumlah policy recommendation tersebut, diketahui bahwa 50 (lima puluh) policy recommendation telah ditindaklanjuti oleh unit eselon I di lingkungan Kemenkeu pada tahun 2013. Dengan kata lain, persentase policy recommendation hasil pengawasan yang ditindaklanjuti unit eselon I di lingkungan Kemenkeu adalah sebesar 94,34% dari target sebesar 90%. Rekapitulasi persentase policy recommendation hasil pengawasan yang ditindaklanjuti Kemenkeu pada tahun 2013 per unit eselon I dapat dilihat pada Tabel 3.3.

b) Persentase policy recommendation hasil pengawasan yang ditindaklanjuti Kementerian Keuangan Perubahan proses bisnis yang mengedepankan pendekatan audit berbasis risiko merupakan salah satu upaya yang dilakukan Itjen untuk memberikan nilai tambah bagi kinerja Kemenkeu. Sebagai strategic business partner bagi seluruh unit eselon I di lingkungan Kemenkeu, Itjen harus mampu berperan sebagai unit yang menjalankan fungsi assurance dan konsultatif. Kondisi tersebut menuntut Itjen agar mampu menghasilkan output berupa usulan

Tabel 3.3 Rincian Policy recommendation Hasil Pengawasan yang Ditindaklanjuti Kementerian Keuangan pada Tahun 2013 No. 1 2 3 4

∑ Target Polrec Yang Direncanakan Ditindaklanjuti

Unit Setjen DJA DJP DJBC

Q1 1 2 -

Q2 1 2 1 2

Q3 2 3 2 4


Q4 4 5 6 7

Y-13 4 5 6 7

∑ Polrec Ditindaklanjuti Tahun 2013

%

4 5 6 7

100% 100% 100% 100%

No. 5 6 7 8 9 10 11

∑ Target Polrec Yang Direncanakan Ditindaklanjuti

Unit DJPB DJKN DJPK DJPU Itjen BKF BPPK Total

Q1 2 1 9 -

Q2 3 1 1 9 -

Q3 4 1 2 9 1

Q4 12 6 2 1 9 1

Y-13 12 6 2 1 9 1

15

20

28

53

53

∑ Polrec Ditindaklanjuti Tahun 2013

%

11 5 2 1 9 -

91,67% 83,33% 100% 100% 100% 0%

50

94,34%


Capaian ini menunjukkan bahwa secara umum hasil pengawasan Itjen selama tahun 2012 telah secara efektif dilaksanakan oleh unit eselon I di lingkungan Kemenkeu. Lebih jauh lagi, peningkatan persentase atas IKU ini—92,86% di tahun 2012 menjadi 94,34% di tahun 2013, merupakan salah satu bukti nyata bahwa seluruh unit eselon I di lingkungan Kemenkeu terus berupaya dalam melakukan perbaikan dan penyempurnaan sistem maupun prosedur/operasi-nya. Rincian policy recommendation hasil pengawasan yang ditindaklanjuti per unit eselon I adalah sebagai berikut: SEKRETARIAT JENDERAL: 1) Percepatan Pengadaan barang/jasa pada Kementerian Keuangan sesuai dengan Surat nomor S-359/IJ/2012 tanggal 28 September 2012 dengan tindak lanjut berupa terbitnya Surat Edaran Menteri Keuangan Nomor SE-2/MK.1/2013 tentang Pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Tahun Anggaran 2013 di Lingkungan Kementerian Keuangan. 2) Penertiban Rumah Negara yang dikuasai Pensiunan dan Pihak Ketiga dengan tindak lanjut berupa terbitnya KMK Nomor 848/KM.1/2012 tentang Pembentukan Tim Penyelesaian Sengketa Barang Milik Negara Di Lingkungan Kementerian Keuangan

dan penambahan menu penghuni rumah negara pada Aplikasi SIMAK. 3) Penyempurnaan pelaksanaan pengadaan barang/jasa pada LPSE telah ditindaklanjuti dengan: (a) Peraturan Menteri Keuangan nomor PMK-37/PMK.02/2012; (b) ND-174/SJ.72/2013 tgl 20 Mei 2013 mengenai Reviu HPS dan Rancangan Kontrol Pengadaan; dan (c) S-349/SJ.7/2013 mengenai Penandatanganan Pakta Integritas dalam Pelaksanaan Pengadaan Barang dan Jasa. 4) Policy recommendation atas audit Efektivitas data SIMPEG pada Biro SDM, telah ditindaklanjuti dengan: (a) Pengembangan penyempurnaan SIMPEG;

dan aplikasi

(b) SOP pelayanan kepegawaian, SOP Uraian Jabatan, SE MK Pengajuan Usul Pemberhentian Dengan Hormat atas Permintaan Sendiri sebagai PNS Dengan/ Tanpa Hak Pensiun di Lingkungan Kementerian Keuangan, S-1433/ SJ/2012 (Pengajuan CTDN); dan (c) SOP Penyusunan Usul Formasi PNS Kementerian Keuangan.


DIREKTORAT JENDERAL ANGGARAN: 1) Tindak lanjut hasil pemeriksaan BPK Lainnya Tahun 2009 dan 2010 sesuai dengan Surat Nomor S-167/ lJ/2012 tanggal 23 April 2012 dengan tindak lanjut berupa diterbitkannya PMK No. 237/PMK.02/2012 tentang Tata Cara Penyediaan, Penghitungan, Pembayaran, dan Pertanggungjawaban Subsidi Beras Bagi Masyarakat Berpendapatan Rendah. 2) Usulan Penyempurnaan PMK Nomor: 194/PMK.02/2012 tentang Tata Cara Pengajuan Persetujuan Kontrak Tahun Jamak dalam Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah sesuai Surat Inspektur Jenderal Nomor: S-613/IJ/2012 tanggal 26 Desember 2012 dengan tindak lanjut berupa dimasukkannya butir-butir yang disampaikan pada S-613/IJ/2012 ke dalam Draf Revisi PMK dimaksud. 3) Usulan revisi PMK Nomor: 15/ PMK.03/2012 tentang Penatausahaan dan Pemindahbukuan Pajak Bumi dan Bangunan Sektor Pertambangan untuk Pertambangan Minyak Bumi, Gas Bumi, dan Panas Bumi sesuai Surat Nomor: S-230/IJ/2012 tanggal 29 Juni 2012 dengan tindak lanjut berupa diterbitkannya PMK Nomor: 76/ PMK.03/2013 tentang Penatausahaan Pajak Bumi dan Bangunan Sektor Pertambangan Untuk Pertambangan Minyak Bumi, Gas Bumi, dan Panas Bumi sebagai revisi dari PMK Nomor: 15/PMK.03/2012 tentang Penatausahaan dan Pemindahbukuan Pajak Bumi dan Bangunan Sektor Pertambangan untuk Pertambangan Minyak Bumi, Gas Bumi, dan Panas Bumi. 4) Penyempurnaan Ketentuan tentang Pagu/Target dan Izin Penggunaan PNBP Kementerian Negara/Lembaga serta Keterkaitannya dengan Proses Penganggaran sesuai Surat Inspektur Jenderal Nomor: S-611/IJ/2012 tanggal 26 Desember 2012 dengan 44 INSPEKTORAT JENDERAL L A K I P 2 0 1 3

tindak lanjut berupa surat Direktur PNBP nomor S-157/AG.6/2013 tanggal 25 September 2013 mengenai RPMK tentang Petunjuk Penyusunan Rencana PNBP K/L dan RPMK tentang Petunjuk Teknis Tata Cara Penetapan Persetujuan Penggunaan PNBP pada K/L. 5) Policy recommendation tentang Optimalisasi Penerimaan PNBP terkait Penyelesaian Temuan BPKRI atas Pemasalahan PNBP Jenis PNBP Lainnya sesuai dengan Surat Nomor: S-213/IJ/2012 tanggal 30 Juni 2011 dengan tindak lanjut berupa diterbitkannya PP Nomor 1 Tahun 2013 tentang jenis dan tarif atas jenis PNBP yang berlaku di Kementerian Keuangan. DIREKTORAT JENDERAL PAJAK: 1) Tema “Efektivitas pengalihan pengelolaan PBB sektor pedesaan dan perkotaan (P2) ke pemerintah daerah”, dengan disampaikannya surat Inspektur Jenderal kepada: Dirjen Pajak nomor S-228/IJ/2012 tanggal 28 Juni 2012 antara lain memberi rekomendasi kepada DJP mengambil langkah-langkah untuk memastikan penyampaian database ke dan dari Dit. TIP dilengkapi dengan BAST dan mencantumkan jumlah NOP, memastikan penyerahan dokumen, database, sistem,dan aplikasi dilakukan oleh KPP Pratama sesuai dengan ketentuan, bersamasama dengan DJPK mempersiapkan langkah-langkah antisipasi dan solusi yang harus dilakukan oleh pemerintah, apabila sampai dengan cut-off pengalihan pemungutan PBB-P2 (31 Desember 2013) masih terdapat pemerintah kab/kota yang belum siap. Bentuk tindak lanjut yang telah dilaksanakan, yaitu diterbitkan Surat Edaran Direktur Jenderal Pajak nomor SE-14/PJ/2013 tanggal 26 Maret 2013 tentang Pemeliharaan Basis Data Pajak Bumi dan Bangunan Dalam Rangka Pemutakhiran Basis Data Piutang Pajak Bumi dan Bangunan

Sektor Perdesaan dan Perkotaan Yang Dilaksanakan Oleh Tim. SE tersebut merupakan perubahan SE12/PJ/2012. 2) Usulan revisi PMK Nomor: 15/ PMK.03/2012 tentang Penatausahaan dan Pemindahbukuan Pajak Bumi dan Bangunan Sektor Pertambangan untuk Pertambangan Minyak Bumi, Gas Bumi, dan Panas Bumi sesuai Surat Nomor: S-230/IJ/2012 tanggal 29 Juni 2012 dengan tindak lanjut berupa diterbitkannya PMK Nomor: 76/ PMK.03/2013 tentang Penatausahaan Pajak Bumi dan Bangunan Sektor Pertambangan Untuk Pertambangan Minyak Bumi, Gas Bumi, dan Panas Bumi sebagai revisi dari PMK No.15/ PMK.03/2012 tentang Penatausahaan dan Pemindahbukuan Pajak Bumi dan Bangunan Sektor Pertambangan untuk Pertambangan Minyak Bumi, Gas Bumi, dan Panas Bumi.

(c) Telah diterbitkan Peraturan Direktorat Jenderal Pajak nomor PER-20/PJ/2013 tanggal 30 Mei 2013 tentang Tata Cara Pendaftaran dan Pemberian Nomor Pokok Wajib Pajak, Pelaporan Usaha dan Pengukuhan Pengusaha Kena Pajak, Penghapusan Nomor Pokok Wajib Pajak dan Pencabutan Pengukuhan Pengusaha Kena Pajak, serta Perubahan Data dan Pemindahan Wajib Pajak. (d) Telah diterbitkan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 95/PMK.03/2013 tanggal 28 Juni 2013 tentang Perubahan Kedua atas PMK Nomor 16/ PMK.03/2013 tentang Rincian Jenis Data dan Informasi serta Tata Cara Penyampaian Data dan Informasi yang Berkaitan dengan Perpajakan.

3) Penagihan PPs dan PBDR (pph migas), pembayaran reimbursement PPN, dan penghapusan NPWP KKKS yang melakukan pengalihan participating interest, telah ditindaklanjuti dengan:

4) Audit Kinerja Atas Fungsi Pengawasan Dan Konsultasi Pada Seksi Pengawasan dan Konsultasi Kantor Pelayanan Pajak, telah ditindaklanjuti dengan:

(a) Dit. P2 telah melakukan kajian Undang-undang perpajakan, Undang-undang Migas dan PP Nomor 79 tahun 2010. Kajian tersebut akan dibahas lebih lanjut dengan BOD dan menunggu arahan dari BOD.

(a) Telah dibuat kajian oleh Subdirektorat Transformasi Organisasi Direktorat KITSDA hal penataan tugas, fungsi, dan uraian jabatan Account Representative.

(b) Telah diterbitkan PMK95/PMK.03/2013 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 16/ PMK.03/2013 tentang Rincian Jenis Data dan Informasi Serta Tata Cara Penyampaian Data dan Informasi yang Berkaitan dengan Perpajakan yang memuat perubahan lampiran dengan memasukkan jenis data berupa Data Cadangan atas minyak, gas, batubara dan panas bumi, data produksi, data PPN reimbursement, informasi data pengalihan interest.

(b) Pemutakhiran profil Wajib Pajak melalui aplikasi Approweb tertuang dalam SE-01 Tahun 2012 Mengenai Profil WP Penyempurnaan Aplikasi Approweb Sebagai Sarana Pembuatan Dan Pemutakhiran Profil Wajib Pajak. (c) Penanganan penyampaian SPT Tahunan melalui Drop Box telah diatur lebih lanjut dalam Peraturan Direktur Jenderal Pajak nomor Per-26/PJ/2012 tanggal 5 Desember 2012 tentang Tata Cara Penerimaan dan Pengolahan SPT Tahunan INSPEKTORAT JENDERAL L A K I P 2 0 1 3 45

dan Surat Edaran Direktur Jenderal Pajak Nomor SE-55/ PJ/2012 tanggal 5 Desember 2012 tentang Petunjuk Teknis Tata Cara Penerimaan dan Pengolahan SPT Tahunan. 5) Efektivitas Pemanfaatan Data/ Informasi Hasil Pengolahan Sistem Informasi untuk Peningkatan Penerimaan Pajak, telah ditindaklanjuti dengan: (a) Telah disampaikan Surat Direktur TTKI nomor S-181/ PJ.12/2013 tanggal 31 Juli 2013 hal Standardisasi Ruang Server di Lingkungan DJP. (b) Pemanfaatan data MPN rekon telah diatur dalam SE-63/PJ/2012 tanggal 28 Desember 2012. (c) SOP perihal prosedur pelaksanaan dan monitoring Aplikasi Loader SIDJP telah dilaksanakan dengan menyusun buku To Do List uploader SPT. (d) Forum OC telah dilaksanakan. (e) Telah diterbitkan PMK95/PMK.03/2013 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 16/ PMK.03/2013 tentang Rincian Jenis Data dan Informasi Serta Tata Cara Penyampaian Data dan Informasi yang Berkaitan dengan Perpajakan. 6) Audit Compliance atas Pelaksanaan Penyidikan Wajib Pajak, telah ditindaklanjuti dengan: (a) DJP telah menandatangani kesepakatan bersama (MoU) dengan Kepolisian dan Kejaksaan pada tahun 2012, dan telah dilakukan sosialisasi kepada Kanwil DJP; (b) Pada tanggal 24-26 Juni 2013 di Hotel Mercure Ancol telah dilaksanakan pelatihan bersama DJP dan Kejaksaan RI sebagai salah satu tindak lanjut dari Nota


Kesepahaman (MoU) antara DJP dan Kejaksaan Agung RI; (c) Laporan mengenai penyelesaian penyidikan PT T.D. menunggu persetujuan Menteri Keuangan. DIREKTORAT JENDERAL BEA DAN CUKAI: 1) Policy recommendation terkait Impor Sementara segera menerbitkan peraturan pelaksanaan atas PMK No. 142/2011, telah ditindaklanjuti dengan telah ditetapkan Perdirjen Nomor: PER-51/BC/2012 tanggal 6 November 2012 tentang Petunjuk Pelaksanaan Impor Sementara. 2) Policy recommendation agar melakukan pembuatan/ penyempurnaan peraturan setingkat Peraturan Menteri Keuangan dan/ atau Peraturan Direktur Jenderal Bea dan Cukai tentang Pelayanan dan Pengawasan SKA, telah ditindaklanjuti dengan telah terbit PMK Nomor 178/PMK.04/2013 tentang Pengenaan Tarif Bea Masuk dalam Skema ASEAN TRADE IN GOODS AGREEMENT (ATIGA) dengan Menggunakan Sistem Sertifikasi Mandiri (Self Certification). 3) Policy recommendation agar melakukan penyempurnaan Aplikasi Impor pada Sistem Komputer Kepabeanan DJBC, telah ditindaklanjuti dengan telah dilakukan penyempurnaan aplikasi impor terkait tarif preferential. Aplikasi sudah dapat melakukan pengecekan terhadap kebenaran pemberitahuan tarif preferential. Terkait Negara asal sistem akan melakukan alert apabila terdapat perbedaan Negara asal. 4) Policy recommendation agar menyampaikan masukan/bahan pertimbangan Kepada Direktur Jenderal Perdagangan Luar Negeri Kementerian Perdagangan untuk memberikan masukan kepada Menteri Perdagangan negara anggota

FTA agar melengkapi menu Web Site Chambers dengan data SKA diantaranya nomor dan tanggal SKA sebagaimana dilakukan oleh Chambers Korea melalui web service: cert.korcham.net, telah ditindaklanjuti dengan telah dikirimkan surat dari Direktur Jenderal Bea dan Cukai kepada Direktur Jenderal Kerja Sama Perdagangan Internasional Kementerian Perdagangan Nomor S-985/BC/2013 tanggal 24 Desember 2013 hal Pelayanan dan Pengawasan Free Trade Agreement (FTA). 5) Policy recommendation agar membuat peraturan terkait dengan MMEA dengan melakukan koordinasi dengan Pemerintah Daerah terutama dalam hal perizinan, telah ditindaklanjuti dengan telah diterbitkan Surat Edaran Dirjen Bea dan Cukai Nomor: SE19/BC/2012 tentang Pengawasan Minuman Mengandung Etil Alkohol Tradisional sebagai Barang Kena Cukai yang Tidak Dipungut Cukai. 6) Policy recommendation agar dapat segera mengimplementasikan Sistem Aplikasi Cukai Sentralisasi MMEA, telah ditindaklanjuti dengan telah diterbitkan Keputusan Dirjen Bea dan Cukai Nomor: KEP-169/BC/2012 tentang Penerapan Secara Penuh (Mandatory) Sistem Aplikasi Cukai Sentralisasi (SAC-S). 7) Policy recommendation tentang peningkatan efektivitas joint audit DJP dengan DJBC, telah ditindaklanjuti dengan telah ditetapkan KMK 351/ KMK.09/2012 tentang Joint Audit antara Direktorat Jenderal Pajak dan Direktorat Jenderal Bea dan Cukai. DIREKTORAT JENDERAL PERBENDAHARAAN NEGARA: 1) Policy recommendation berupa Usulan ke dalam Draf Revisi PMK No 120 Tahun 2008 (TPU-Peningkatan Peran Dit. SMI DJPb Dalam Rangka Kepatuhan PDAM terhadap Komitmen Restrukturisasi) yang disampaikan

melalui Nota Dinas Nomor ND-224/ IJ.4/2012 tanggal 20 Juni 2012, telah ditindaklanjuti dengan PMK No 114/ PMK.05/2012 tanggal 4 Juli 2012 tentang Penyelesaian Piutang Negara Yang Bersumber Dari Penerusan Pinjaman Luar Negeri, Rekening Dana Investasi, dan Rekening Pembangunan Daerah pada PDAM sebagai pengganti PMK No 120/ PMK.05/2008. 2) Policy recommendation berupa Surat Inspektur Jenderal kepada Dirjen Perbendaharaan dan Dirjen Pengelolaan Utang Nomor: S-239/ IJ/2012 tanggal 16 Juli 2012 tentang Policy recommendation atas Pelaksanaan Kegiatan Peningkatan Kualitas Sistem dan Prosedur Terkait Pembayaran Utang pada Dit. EAS DJPU dan KPPN Khusus Jakarta VI yang disampaikan oleh Inspektur III melalui nota dinas Nomor : ND-246/ IJ.4/2012 tanggal 9 Juli 2012 telah ditindaklanjuti dengan: (a) KMK no 1412/KM.1/2012 tanggal 5 Desember 2012 tentang perubahan ke delapan atas KMK nomor 339/KMK.01/2011 tentang SOP yang bertautan (SOP-Link) Kementerian Keuangan. (b) Untuk SOP Retur valas telah diterbitkan sesuai Surat Dirjen Perbendahraan nomor S-4960/ PB.2013 tanggal 18 Juli 2013 yaitu SOP penyelesaian dan penatausahaan pengembalian (retur) SP2D valuta Asing pada KPPN Khusus Pinjaman dan Hibah. (c) Untuk 4 SOP yang diusulkan untuk dibuatkan SOP nya oleh DJPU telah dilaksanakan yaitu SOP Pelaksanaan Refund atas Pembayaran Pokok, Bunga, dan Biaya Utang dan SOP Pelaksanaan Tindak Lanjut atas Retur SPM Pembayaran Pokok, Bunga, dan Biaya Utang dan telah ditetapkan Kepdirjen PU nomor KEP-45 /PU/2012 tanggal 12 Desember 2012; INSPEKTORAT JENDERAL L A K I P 2 0 1 3 47

(d) SOP Pelaksanaan Darurat (Emergency) Penyelesaian Transaksi Pembayaran Utang; dan SOP Pelaksanaan Penerbitan SPM Pokok, Bunga, Biaya Utang/ Hibah Dalam Kondisi Mendesak sesuai dengan Keputusan Dirjen Pengelolaan Utang nomor KEP38/PU/2012 tanggal 13 Agustus 2012. (e) KMK no 481/KM.1/2013 tanggal 8 Juli 2013 tentang perubahan ke sepuluh atas KMK nomor 339/KMK.01/2011 tentang SOP yang bertautan (SOP-Link) Kementerian Keuangan yaitu SOP nomor 30/Link/2013 (SOP Tindak Lanjut atas Retur SP2D Pembayaran Pokok, Bunga, dan Biaya Utang). (f) Sesuai dengan surat Sekretaris Ditjen Perbendaharaan nomor S-9528/PB.1/2012 tanggal 27 November 2012 hal Tanggapan Hasil Monitoring dan Evaluasi terhadap Tindak Lanjut atas Policy Recmmendation Itjen Kemenkeu pada Ditjen Perbendaharaan butir 2 menyatakan bahwa permasalahan berkaitan dengan refund (dhi. Rebate Payment) akan dilakukan dengan mekanisme rekonsiliasi antara Direktorat Pengelolaan kas Negara selaku Kuasa BUN dengan DJPU selaku KPA sesuai dengan ketentuan yang berlaku. 3) Policy recommendation berupa Surat Inspektur Jenderal kepada Dirjen Perbendaharaan Nomor S-500/ IJ/2012 tanggal 6 November 2012 tentang Policy recommendation atas Pelaksanaan Kegiatan Peningkatan Peran Direktorat PPK BLU DJPb atas Pembinaan Pengelolaan Keuangan BLU dalam rangka pengelolaan kas BLU yang disampaikan oleh Inspektur III melalui nota dinas Nomor : ND-394/ IJ.4/2012 tanggal 23 Oktober 2012 telah ditindaklanjuti dengan Surat Direktur Pembinaan PK BLU DJPb Nomor: S-368/PB.5/2012 tanggal 13 48 INSPEKTORAT JENDERAL L A K I P 2 0 1 3

Desember 2012 perihal Penyampaian Laporan Rekonsiliasi dan Analisis Kas pada BLU. 4) Policy recommendation berupa Surat Inspektur Jenderal kepada Direktur Jenderal Perbendaharaan Nomor S-533/IJ/2012 tanggal 9 November 2012 perihal Policy recommendation Penyelesaian Permasalahan Saldo Kas di Bendahara Pengeluaran atas pelaksanaan kegiatan “Peningkatan Kualitas Laporan Keuangan Konsolidasian BUN” yang disampaikan Inspektur III melalui Nota Dinas Nomor ND-398/IJ.4/2012 tanggal 2 November 2012 telah ditindaklanjuti dengan : (a) PMK-15/PMK.05/2013 tanggal 4 Januari 2013 tentang Penyesuaian Saldo Kas di Bendahara Pengeluaran pada Neraca Unit Akuntansi Kuasa BUN Tingkat Daerah/KPPN; (b) Keputusan Menteri Keuangan tentang penetapan jumlah koreksi atas perbedaan saldo Kas di Bendahara Pengeluaran dalam Neraca LKPP Tingkat Kuasa BUN Daerah ditindaklanjuti dengan KMK-7/KMK.05/2013 tanggal 4 Januari 2013 tentang Besaran Penyesuaian Saldo Kas di Bendahara Pengeluaran Kementerian Luar Negeri pada Neraca Unit Akuntansi Kuasa BUN Tingkat Daerah/KPPN; (c) KMK-8/KMK.05/2013 tanggal 4 Januari 2013 tentang Besaran Penyesuaian Saldo Kas di Bendahara Pengeluaran selain Kementerian Luar Negeri pada Neraca Unit Akuntansi Kuasa BUN Tingkat Daerah/KPPN; (d) Peraturan Menteri Keuangan tentang tata cara pertanggungjawaban sisa UP/TUP pada Bendahara Pengeluaran Kementerian Negara/Lembaga/Kantor/Satuan Kerja ditindaklanjuti dengan PMK-198/PMK.05/2012 tanggal 18 Desember 2012 tentang

Pelaksanaan Likuidasi Entitas Akuntansi dan Entitas Pelaporan pada Kementerian Negara/ Lembaga. 5) Policy recommendation berupa Surat Inspektur Jenderal kepada Dirjen Perbendaharaan Nomor: S-602A/ IJ/2012 tanggal 12 Desember 2012 tentang Policy recommendation Usulan Perubahan PMK Nomor: 234/PMK.05/2011 tentang Sistem Akuntansi Transaksi Khusus yng disampaikan oleh Inspektur III melalui nota dinas Nomor : ND-446/IJ.4/2012 tanggal 12 Desember 2012 telah ditindaklanjuti dengan PMK-248/ PMK.05/2012 tanggal 28 Desember 2012 tentang Sistem Akuntansi Transaksi Khusus. 6) Hasil kegiatan Monitoring dan Evaluasi Pengelolaan Reksus dan Dana Talangan yang dituangkan pada LAP-59/IJ.4/2012 tanggal 28 Mei 2012 merekomendasikan antara lain perlu adanya perubahan atas PMK-78/PMK.05/2011 tentang Penyelesaian Backlog atas PHLN Melalui Mekanisme Reksus yang Ineligible pada Direktorat PKN DJPB, telah ditindaklanjuti dengan terbitnya Peraturan Menteri Keuangan No.92/ PMK.05/2012 tanggal 12 Juni 2012 tentang Perubahan atas PMK 78/ PMK.05/2011 tentang Penyelesaian Backlog atas PHLN Melalui Mekanisme Reksus yang Ineligible. 7) Policy recommendation berupa Surat Inspektur Jenderal kepada Direktur Jenderal Perbendaharaan Nomor S-616/IJ/2012 tanggal 27 Desember 2012 perihal Policy recommendation berupa Usulan Penyusunan Surat Edaran Dirjen Perbendaharaan tentang Petunjuk Teknis Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Pemenuhan Kewajiban Bank Operasional dan Bank/Pos Persepsi Mitra Kerja KPPN yang disampaikan oleh Inspektur III melalui nota dinas Nomor : ND-458/ IJ.4/2012 tanggal 26 Desember 2012 telah ditindaklanjuti dengan SE-57/

PB/2013 tanggal 31 Desember 2013 perihal Petunjuk Teknis Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Kepatuhan Bank/Pos PErsepsi dalam rangka pelaksanaan Perjanjian Jasa Pelayanan Perbankan sebagai Bank Persepsi/Devisa Persepsi/Pos Persepsi dalam Rangka Pelaksanaan Treasury Single Account (TSA) Penerimaan. 8) Policy recommendation berupa Surat Inspektur Jenderal kepada Direktur Jenderal Perbendaharaan Nomor S-617/IJ/2012 tanggal 28 Desember 2012 perihal Policy recommendation berupa Usulan Penyempurnaan Pengelolaan Penerimaan Negara melalui MPN dan Transaksi Reversal yang disampaikan oleh Inspektur III melalui nota dinas Nomor : ND467/IJ.4/2012 tanggal 27 Desember 2012 telah ditindaklanjuti dengan Per-25/PB/2012 yang Mengatur Penegasan tentang Pelaksanaan Reversal; dan revisi Surat Edaran Dirjen Perbendaharaan Nomor: SE36/PB/2011 mengenai Tata Cara Pelaporan Data Transaksi Reversal Penerimaan Negara yang telah ditindaklanjuti dengan nomornya : SE-57/PB/2013 tanggal 31 Desember 2013 perihal Petunjuk Teknis Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Kepatuhan Bank/Pos Persepsi dalam rangka pelaksanaan Perjanjian Jasa Pelayanan Perbankan sebagai Bank Persepsi/Devisa Persepsi/Pos Persepsi dalam Rangka Pelaksanaan Treasury Single Account (TSA) Penerimaan. 9) Policy recommendation berupa Surat Inspektur Jenderal kepada Direktur Jenderal Perbendaharaan Nomor S-618/IJ/2012 tanggal 28 Desember 2012 perihal Policy recommendation berupa Usulan Penyempurnaan Pengelolaan Reksus dan Dana Talangan yang disampaikan oleh Inspektur III melalui nota dinas Nomor: ND-460/IJ.4/2012 tanggal 26 Desember 2012 telah ditindaklanjuti INSPEKTORAT JENDERAL L A K I P 2 0 1 3 49

dengan Perdirjen Perbendaharaan nomor Per-56/PB/2012 tgl 28 Desember 2012 tentang Petunjuk Pelaksanaan Pembebanan Dana Pinjaman dan/atau Hibah Luar Negeri melalui Rekening Khusus. 10) Usulan Revisi Perpres Nomor 70 Tahun 2012 tentang Perubahan Kedua atas Perpres Nomor 51 Tahun 2010 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah sesuai Nota Dinas Inspektur Jenderal Nomor ND-19/IJ/2012 tanggal 12 Oktober 2012, menindaklanjuti usulan revisi tersebut, telah dilakukan rakor bidang perekonomian pada tanggal 15 Maret 2013, dengan kesimpulan bahwa Menteri Keuangan mengatur lebih lanjut ketentuan mengenai penjaminan terhadap uang muka untuk kontrak tahun jamak dan bentuk penjaminan hendaklah yang aman bagi kepentingan pemerintah. Terkait dengan hal dimaksud, DJPB Kemenkeu telah menindaklanjuti dengan menyusun RPMK tentang Tata cara penggunaan surat jaminan dalam pelaksanaan anggaran belanja. 11) Optimalisasi Penerimaan PNBP terkait Penyelesaian Temuan BPKRI atas Pemasalahan PNBP Jenis PNBP Lainnya sesuai dengan Surat Nomor: S-215/IJ/2012 tanggal 30 Juni 2011 kepada DJPBN. Output yang diharapkan: (a) Menetapkan mekanisme penyetoran yang dapat menampung permasalahan penyetoran PNBP pada satker yang berkarakteristik khusus (b) Mendorong Satker BLU untuk segera mengajukan permohonan penetapan tarif atas jenis pungutan yang dikelolanya kepada Menteri Keuangan c.q Direktur Jenderal Perbendaharaan Tindak lanjut: (a) Telah terbit PMK Nomor 3/ PMK.02/2013 tentang Tata Cara Penyetoran PNBP oleh 50 INSPEKTORAT JENDERAL L A K I P 2 0 1 3

Bendahara Penerimaan, yang di antaranya mengatur mengenai penyetoran PNBP dalam hal di lokasi satker tidak tersedia layanan bank/pos persepsi. (b) Dirjen Perbendahaaraan a.n. Menteri Keuangan telah menyampaian surat kepada beberapa K/L mengenai permintaan penyampaian usulan tarif PNBP satker BLU. DIREKTORAT JENDERAL KEKAYAAN NEGARA: 12) Policy recommendation terkait perbaikan PMK SAIP, telah ditindaklanjuti dengan terbitnya PMK Nomor 225/PMK.05/2012 tanggal 26 Desember 2012 tentang Perubahan atas PMK Nomor 190/PMK/05/2011 tentang SAIP. 13) Policy recommendation terkait pembuatan kebijakan internal DJKN tentang Penerapan Pengendalian Intern di Lingkungan DJKN, telah ditindaklanjuti dengan disusunnya Rancangan Keputusan Dirjen Kekayaan Negara tentang hal tersebut di atas sesuai Surat Sekretaris DJKN Nomor S-422/KN.1/2013 tanggal 1 April 2013. 14) Policy recommendation atas hasil pelaksanaan Audit Kinerja IP BMN, telah ditindaklanjuti dengan terbitnya: (a) PMK Nomor 198/PMK.05/2012 tentang Pelaksanaan Likuiditas Entitas Akuntansi dan Entitas Pelaporan pada K/L; (b) Rancangan Revisi PMK Nomor 04/PMK.06/2010 tentang Penilai Internal; (c) Rancangan Perdirjen KN tentang Kode Etik Penilai Internal. 15) Policy recommendation terkait Peningkatan Efektivitas Program Percepatan Penyelesaian Pengurusan Piutang Negara, telah dikirim ke DJKN dengan surat nomor: SR-345/IJ/2012

tanggal 27 Desember 2012, telah ditindaklanjuti dengan terbitnya KMK Nomor 218/KM.1/2013 tanggal 23 Juli 2013; (a) Rancangan revisi PMK Nomor 33/PMK.06/2012 tentang Tata Cara Pelaksanaan Sewa BMN. (b) Untuk Audit atas Efektivitas Program Percepatan Penyelesaian Pengurusan Piutang Negara, Policy recommendation telah tuntas ditindaklanjuti dengan terbitnya Surat Direktur Piutang dan Kekayaan Negara Lainnya a.n. Dirjen Kekayaan Negara Nomor S-803/KN/2013 tentang Persiapan Pengembalian BKPN. 16) Policy recommendation terkait utilisasi aset/BMN di lingkungan Kemenkeu, yaitu telah terbitnya/dikirimnya: (a) KMK Nomor 218/KM.1/2013 tanggal 23 Juli 2013 tentang Pelimpahan Sebagian Wewenang Menteri Keuangan Yang Telah Dilimpahkan Kepada Direktur Jenderal Kekayaan Negara Kepada Pejabat Di Lingkungan Direktorat Jenderal Kekayaan Negara Untuk dan Atas Nama Menteri Keuangan Menandatangani Surat dan/atau Keputusan Menteri Keuangan. (b) Rancangan revisi PMK Nomor 33/PMK.06/2012 tentang Tata Cara Pelaksanaan Sewa BMN. (c) Konsep revisi/perubahan SOP Layanan Unggulan di lingkungan DJKN sesuai surat S-1801/ KN.1/2013 tanggal 16 Desember 2013. (d) Sanksi terhadap Pengguna Barang yang telah melaksanakan utilisasi (Pemanfaatan BMN), tetapi tidak mengajukan permohonan kepada Pengelola Barang c.q. DJKN sudah diatur dalam PMK nomor 244/ PMK.06/2012.

(e) Pembentukan database terkait dengan utilisasi telah di rencanakan sejak awal tahun 2012 pada saat inisiasi pembangunan Sistem Informasi Manajemen Aset Negara (SIMAN). DIREKTORAT JENDERAL PERIMBANGAN KEUANGAN: 17) Tema “Efektivitas pengalihan pengelolaan PBB sektor perdesaan dan perkotaan (P2) ke pemerintah daerah”, dengan disampaikannya surat Inspektur Jenderal kepada: Dirjen Pajak Nomor S-228/IJ/2012 tanggal 28 Juni 2012 antara lain memberi rekomendasi kepada DJP mengambil langkah-langkah untuk memastikan penyampaian database ke dan dari Dit. TIP dilengkapi dengan BAST dan mencantumkan jumlah NOP, memastikan penyerahan dokumen, database, sistem,dan aplikasi dilakukan oleh KPP Pratama sesuai dengan ketentuan, bersamasama dengan DJPK mempersiapkan langkah-langkah antisipasi dan solusi yang harus dilakukan oleh pemerintah, apabila sampai dengan cut-off pengalihan pemungutan PBB-P2 (31 Desember 2013) masih terdapat pemerintah kab/kota yang belum siap. Bentuk tindak lanjut yang telah dilaksanakan, yaitu diterbitkan Surat Edaran Direktur Jenderal Pajak nomor SE-14/PJ/2013 tanggal 26 Maret 2013 tentang Pemeliharaan Basis Data Pajak Bumi dan Bangunan Dalam Rangka Pemutakhiran Basis Data Piutang Pajak Bumi dan Bangunan Sektor Perdesaan dan Perkotaan Yang Dilaksanakan Oleh Tim. SE tersebut merupakan perubahan SE12/PJ/2012. 18) Usulan revisi PMK No.15/PMK.03/2012 tentang Penatausahaan dan Pemindahbukuan Pajak Bumi dan Bangunan Sektor Pertambangan untuk Pertambangan Minyak Bumi, Gas Bumi, dan Panas Bumi sesuai Surat Nomor: S-230/IJ/2012 tanggal 29 Juni 2012 dengan tindak lanjut INSPEKTORAT JENDERAL L A K I P 2 0 1 3 51

berupa diterbitkannya PMK Nomor 76/ PMK.03/2013 tentang Penatausahaan Pajak Bumi dan Bangunan Sektor Pertambangan Untuk Pertambangan Minyak Bumi, Gas Bumi dan Panas Bumi sebagai revisi dari PMK No.15/ PMK.03/2012 tentang Penatausahaan dan Pemindahbukuan Pajak Bumi dan Bangunan Sektor Pertambangan untuk Pertambangan Minyak Bumi, Gas Bumi, dan Panas Bumi. DIREKTORAT JENDERAL PENGELOLAAN UTANG: 1) Policy recommendation berupa Surat Nomor S-239/IJ/2012 tanggal 16 Juli 2012 perihal Policy recommendation Atas Pelaksanaan Kegiatan Peningkatan Kualitas Sistem dan Prosedur Terkait Pembayaran Utang Pada Direktorat Evaluasi Akuntansi dan Setelmen DJPU dan KPPN Khusus Jakarta VI dari Irjen kepada Dirjen Perbendaharaan dan Dirjen Pengelolaan Utang yang ditindaklanjuti dengan ditetapkan Kepdirjen PU nomor KEP-45 / PU/2012 tanggal 12 Desember 2012 perihal SOP Pelaksanaan Refund atas Pembayaran Pokok, Bunga, dan Biaya Utang dan SOP Pelaksanaan Tindak Lanjut atas Retur SPM Pembayaran Pokok, Bunga, dan Biaya Utang dan PER-40/PB/2012 tanggal 12 November 2012 oleh DJPB perihal Tata cara Penyelesaian dan Penatausahaan Pengembalian (retur) Surat Perintah Pencairan Dana dalam Valuta Asing. INSPEKTORAT JENDERAL: 1) Pedoman perencanaan pengawasan tematik, telah ditetapkan menjadi PerIrjen Nomor PER-03/IJ/2012 tanggal 19 April 2012. 2) Tatacara dan langkah-langkah penerapan aplikasi CCH TeamMate, telah ditetapkan menjadi PerIrjen Nomor PER-02/IJ/2012 tanggal 9 Maret 2012.


3) Pedoman evaluasi akuntabilitas kinerja di lingkungan Kemenkeu, telah ditetapkan menjadi PMK No.42/ PMK.01/2012 tanggal 12 Maret 2012. 4) Pelaksanaan Pemantauan Pengendalian Intern di Lingkungan Inspektorat Jenderal Kementerian Keuangan, telah ditetapkan menjadi Surat Edaran Inspektur Jenderal Nomor SE-07/IJ/2012. 5) Road Map Percepatan Implementasi Unit Kontrol Intern di Lingkungan Kementerian Keuangan, telah ditetapkan menjadi Per Irjen Nomor PER-08/IJ/2012 tanggal 12 Oktober 2012. 6) Penilaian Mandiri Penerapan Manajemen Risiko di Lingkungan Inspektorat Jenderal Kementerian Keuangan, telah ditetapkan menjadi Per Irjen Nomor PER-11/IJ.8/2012 tanggal 23 November 2012. 7) Pedoman Pemantauan Penerapan Kode Etik pada Inspektorat Jenderal Kemenkeu telah ditetapkan menjadi PER-14/IJ/2012. 8) Telah diterbitkan KMK Nomor 435 Tahun 2012 tanggal 26 Desember 2012, yang merupakan Perubahan atas Keputusan Menteri Keuangan Nomor 152/KMK.09/2011 tentang Peningkatan Penerapan Pengendalian Intern di Lingkungan Kemenkeu. 9) Telah diterbitkan KMK 32 Tahun 2013 tanggal 18 Januari 2013, tentang Kerangka Kerja Penerapan Pengendalian Intern dan Pedoman Teknis Pemantauan Pengendalian Intern di Lingkungan Kemenkeu.

Adapun 3 (tiga) policy recommendation yang masih belum selesai ditindaklanjuti akan terus dilakukan monitoring penyelesaiannya oleh Itjen. Target policy recommendation yang belum selesai ditindaklanjuti adalah terkait dengan: 1) penyusunan pedoman oleh DJKN mengenai pelaksanaan tindak lanjut hasil penertiban BMN yang berasal dari KKKS Hulu Minyak dan Gas Bumi; 2) usulan perubahan PMK Nomor: 99/PMK.06/2006 tentang Modul Penerimaan Negara (MPN) oleh DJPB; dan 3) penyusunan pedoman oleh BPPK mengenai analisis kebutuhan dan identifikasi kebutuhan pendidikan dan pelatihan di Kemenkeu; Sampai dengan 31 Desember 2013, draft RPMK/RKMK tentang hal tersebut di atas masih dalam proses finalisasi di Biro Hukum untuk kemudian diajukan kepada Menteri Keuangan untuk ditetapkan. c) Jumlah policy recommendation hasil pengawasan IKU ini digunakan untuk mengukur seberapa banyak rekomendasi perbaikan berupa kebijakan yang telah dihasilkan Inspektorat Jenderal untuk mengatasi permasalahan yang ada di Lingkungan

Kemenkeu. Rekomendasi kebijakan (policy recommendation) tersebut dapat berupa usulan strategis atau rancangan kebijakan untuk merubah, menambah, dan atau menyempurnakan kebijakan di Lingkungan Kemenkeu. Policy recommendation merupakan output akhir dari setiap penugasan Tema Pengawasan Unggulan (TPU) yang identifikasi TPU tersebut menggunakan pendekatan risk based audit. Selain itu juga berdasarkan hasil identifikasi dan penilaian bersama antara Itjen dan auditee memerlukan perhatian dan harus segera diperbaiki dan/atau ditingkatkan kinerjanya. Dari berbagai kegiatan TPU terhadap unit-unit eselon I selama tahun 2013, Itjen telah menghasilkan 48 (empat puluh delapan) dari 36 (tiga puluh enam) target policy recommendation3. Hal ini menunjukkan bahwa selain mampu mencapai target policy recommendation yang telah ditetapkan, Itjen telah mampu merekomendasikan perbaikan dari permasalahan baru/current issue yang muncul kemudian. Rincian jumlah policy recommendation hasil pengawasan Itjen tahun 2013 per unit eselon II disajikan dalam Tabel 3.4.

Tabel 3.4 Jumlah Policy Recommendation Hasil Pengawasan Tahun 2013 per Unit Eselon II Itjen No. 1 2 3 4 5 6 7

Unit Eselon II Inspektorat I Inspektorat II Inspektorat III Inspektorat IV Inspektorat V Inspektorat VI Inspektorat VII TOTAL

Policy recommendation Target 2013 6 7 6 6 7 2 5 39

Realisasi 2013 6 7 7 9 7 3 9 48

% Capaian 2013

% Capaian 2012

100,00 100,00 116,67 150,00 100,00 150,00 180,00

100,00 140,00 200,00 120,00 120,00 200,00 180,00

Sumber: Laporan Capaian IKU Itjen 2013 3 Target jumlah policy recommendation Itjen mengacu kepada RKT - PK Itjen, bukan merupakan akumulasi target jumlah policy recommendation tiap Inspektorat seperti pada tabel 3.4.


Policy recommendation disampaikan tersebut, yaitu dengan:

yang terkait

1) Audit kinerja di Biro KLI telah dikirimkan kepada Sekretaris Jenderal dengan surat Inspektur Jenderal nomor SR114/IJ/2013 tanggal 6 September 2013, hal policy recommendation: Agar Biro KLI melengkapi SOP sesuai dengan PER Menpan Nomor 29 Tahun 2011 tentang Pedoman Umum Pengelolaan Krisis di Lingkungan lnstansi Pemerintah dan Agar Biro KLI Memperbaiki SOP proses strategi komunikasi publik dalam rangka reconstruction image (SOP 27/SJ.6 tahun 2011) dengan menambahkan mekanisme Pembahasan draf Laporan Analisis Mingguan oleh perwakilan. 2) Pengawasan terhadap peningkatan efektivitas dan optimalisasi tugas dan fungsi widyaiswara. Output yang diharapkan: kajian mengenai jumlah widyaiswara yang dibutuhkan; dan peraturan terkait: kompetensi widyaiswara, kurikulum diklat, serta standar sarana dan prasarana diklat. 3) Surat nomor S-748/IJ/2013 tanggal 30 Desember 2013 hal Policy recommendation terkait Pengadaan Langsung Secara Elektronik di Lingkungan Kemenkeu. Output yang diharapkan: (a) P e n y e m p u r n a a n / p e r b a i k a n beberapa materi dalam RPMK tentang Pelaksanaan Pengadaan Langsung secara Elektronik di Lingkungan Kemenkeu. (b) Kebijakan tentang tata cara pelaksanaan pengadaan secara elektronik sebagai aturan teknis, yang mengatur hal-hal sebagaimana disebutkan di dalam surat policy recommendation. 4) Surat nomor S-751/IJ/2013 tanggal 30 Desember 2013 hal Policy recommendation terkait dengan 54 INSPEKTORAT JENDERAL L A K I P 2 0 1 3

Penyempurnaan terhadap Keputusan Menteri Keuangan Nomor 228/ KMK.01/2013 dengan Mengacu pada Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 jo. Peraturan Presiden Nomor 70 Tahun 2012. Output yang diharapkan berupa revisi KMK 228 tahun 2013 sebagaimana disebutkan di dalam surat policy recommendation. 5) Pembentukan payung hukum yang mengikat atas kebijakan pembatasan honorarium tim lingkup Kemenkeu, yang disampaikan dalam rapat pembahasan konsekuensi pembatasan honorarium tim tahun 2012 di lingkungan Kemenkeu yang dilaksanakan pada tangal 28 Mei 2013 sesuai undangan nomor Und102/SJ.3/2013 tanggal 27 Mei 2013. Output yang diharapkan berupa PMK atau KMK mengenai Kebijakan Pembatasan Honorarium Tim Lingkup Kemenkeu. 6) Surat nomor S-636/IJ/2013 tanggal 26 September 2013 hal Policy recommendation Penyempurnaan Ketentuan terkait dengan Kegiatan Penyusunan Target dan Pagu PNBP K/L pada DJA. Output yang diharapkan berupa Pedoman atau juknis/juklak dalam kegiatan penyusunan target dan pagu PNBP K/L. 7) Surat nomor S-749/IJ/2013 tanggal 30 Desember 2013 hal Policy recommendation terkait dengan Sinergi Penyusunan Kebijakan Fiskal dan Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (RAPBN) di lingkungan Kemenkeu. Output yang diharapkan: (a) Koordinasi antara DJA dengan BKF untuk melakukan pembahasan dan kajian atas pembagian tugas dan fungsi dalam penyusunan kebijakan fiskal dan RAPBN. (b) Konsultasi antara DJA dengan Biro Organta dan Biro Hukum untuk mendapatkan masukan atas revisi

PMK nomor 44/PMK.01/2007 dan penyempurnaan PMK nomor 184/ PMK.01/2010. (c) Penyempurnaan SOP-link secara lengkap terkait dengan kegiatan penyusunan pagu indikatif. 8) S-752/IJ/2013 tanggal 30 Desember 2013 hal Policy recommendation terkait dengan Tata Cara Pembayaran Kembali PPN dan PPnBM atas Perolehan BKP dan/atau JKP yang digunakan badan usaha tetap pengusahaan Minyak dan Gas Bumi. Output yang diharapkan: Revisi PMK 64 tahun 2005 sebagaimana disebutkan di dalam surat policy recommendation. 9) TPU Efektivitas pengelolaan SDM pada DJP melalui audit; (a) Terkait Peraturan/Kebijakan: i. Membuat penegasan yang mengatur dokumen pendukung mutasi dengan alasan kebutuhan organisasi/ permintaan pimpinan sebagaimana diatur dalam pasaL 18 Peraturan Dirjen Pajak Nomor: PER-01/PJ/2012 jo. PER-07/PJ/2012; ii. Membuat ketentuan yang mengatur pola mutasi pegawai pelaksana. (b) Melakukan koordinasi dengan Biro SDM Sekretariat Jenderal untuk dapat memastikan bahwa pengisian jabatan Eselon III dapat dilakukan segera setelah jabatan kosong. 10) TPU Efektivitas Pemanfaatan Data Kepabeanan dalam Rangka Penggalian Potensi Penerimaan Melalui Audit; (a) Terkait Peraturan/Kebijakan: i. Bersama DJBC membuat usulan revisi KMK nomor 194/ KMK.03/2012 tanggal 7 Juni 2012 tentang pertukaran Data

antara DJP dan DJBC dengan menambahkan data yang dipertukakan dalam portal, antara lain: data ekspor yang dibatalkan, data PIBK/PIBT, data realisasi penggunaan CK1, dan data CK-5. ii. Melakukan penyempurnaan terhadap Surat Edaran Dirjen Pajak Nomor SE-89/PJ/2009 tentang tata cara penanganan WP NE dan peraturan Dirjen Pajak nomor PER-20/ PJ/2013 khusunya tentang penetapan WP NE agar mempertimbangkan potensi pajak sebelum menetapkan WP NE. (b) Melakukan koordinasi DJBC untuk:

dengan

i. Melakukan verifikasi perbedaan data identitas WP sebagaimana diungkapkan dalam permasalahan pada butir B.1.d.1). ii. Menentukan elemen data profil WP tertentu yang dibutuhkan oleh DJBC. 11) TPU Pemanfaatan Sistem Aplikasi Cukai Sentralisasi (SAC-S), policy recommendation telah dikirimkan kepada Direktorat Jenderal Bea dan Cukai melalui Surat Rahasia Inspektur Jenderal Nomor: SR646/IJ/2013 tanggal 27 September 2013 hal Penyampaian Butir-Butir Policy recommendation atas Tema Pengawasan Unggulan “Pemanfaatan Sistem Aplikasi Cukai Sentralisasi (SAC-S)”. Rekomendasi yang diberikan yaitu: (a) Penyempurnaan menu yang ada pada SAC-S dengan “early warning” untuk mendeteksi NPPBKC yang sudah satu tahun tidak mengajukan pemesanan pita cukai (CK-1) sebagai alat bagi unit Penindakan dan Penyidikan (P2) untuk melakukan pengawasan;


(b) Penyediaan menu pada SAC-S untuk menampilkan data P3C dan CK-1 yang dibatalkan; (c) Penyempurnaan fitur-fitur pelayanan untuk MMEA; (d) Perbaikan aplikasi CK-4 online; (e) Perbaikan tanda terima CK-1; (f) Pembuatan menu untuk pelaporan dan analisa; dan (g) Pembangunan aplikasi SAC-S II yang mengakomodasi CK-1 secara online. 12) Asistensi penerapan pengendalian, policy recommendation telah dikirimkan kepada Direktorat Jenderal Bea dan Cukai melalui Surat Rahasia Inspektur Jenderal Nomor: SR131/IJ/2013 tanggal 27 September 2013 hal Ikhtisar Hasil Kegiatan Asistensi Penerapan Pengendalian. Rekomendasi yang diberikan yaitu menetapkan Keputusan Direktur Jenderal Bea dan Cukai tentang Pelaksanaan Pemantauan Pengendalian Intern di Lingkungan DJBC atas: (a) Penyelesaian permohonan keberatan di Bidang Kepabeanan (pada level Dit. PPKC, KPU, Kanwil); (b) Pekerjaan Subkontrak pada Kawasan Berikat; dan (c) Kegiatan profiling pada Direktorat Penindakan dan Penyidikan. 13) Draft RPMK Tentang Pedoman Akuntansi dan Pelaporan Aset Berupa Barang Milik Negara yang berasal dari PKP2B, sesuai dengan ND-198/ IJ.4/2013 tanggal 17 Mei 2013. 14) Masukan mengenai pembentukan payung hukum yang mengikat atas Kebijakan Pembatasan Honorarium Tim Lingkup Kemenkeu, disampaikan dalam Rapat Pembahasan Konsekuensi Pembatasan Honorarium Tim Tahun 2012 di Lingkungan Kemenkeu, sesuai dengan Und102/SJ.3/2013 tanggal 27 Mei 2013 (Sudah ditindaklanjuti melalui PMK91/PMK.02/2013). 56 INSPEKTORAT JENDERAL L A K I P 2 0 1 3

15) Usulan Penyempurnaan Pengelolaan Penerimaan Negara melalui MPN G-2, sesuai dengan ND-342/IJ.4/2013 tgl 12 September 2013. 16) Surat nomor SR-22/IJ/2013 tanggal 13 Februari 2013 perihal Penyampaian Hasil Kajian Tema Pengawasan Pelayanan Lelang yaitu rekomendasi untuk merumuskan ketentuan tentang lelang non eksekusi sukarela berupa tanah dan bangunan; melaksanakan koordinasi dengan DJP terkait pajak atas imbalan jasa lelang; menyusun SOP tentang pemeriksaan terhadap Balai Lelang dan Pejabat Lelang Kelas II; melakukan pendataan terhadap BL dan PL Lelas II. 17) Surat nomor S-18/IJ.5/2013 tanggal 22 Juli 2013 perihal Laporan Semester I Tahun 2013 Kegiatan Asistensi dan Monitoring Pelaksanaan Pemantauan Pengendalian Intern yaitu rekomendasi untuk menyusun Rencana Pemantauan Tahunan Tahun 2013, melakukan konversi dan penyempurnaan matriks perangkat pemantauan, menempatkan pejabat di Seksi Kepatuhan Internal, menyusun SOP terkait tusi Seksi KI, mengikutsertakan pegawai dalam program pelatihan AKSI UKI. 18) Surat nomor S-648/IJ/2013 tanggal 27 September 2013 hal Policy recommendation terkait dengan Penyeleggaraan Kegiatan Kursus Keuangan Daerah (KKD) dan Kursus Keuangan Daerah Khusus Penatausahaan/Akuntansi Keuangan Daerah (KKDK). 19) Policy recommendation agar dibuat pedoman tentang Tata cara dan langkah- langkah Penerapan Aplikasi CCH TeamMate, telah ditindaklanjuti dengan PerIrjen Nomor 01 Tahun 2013 tentang Perubahan atas Per Irjen No 2 Tahun 2012 (25 Februari 2013).

20) Policy recommendation agar dibuat Pedoman tentang Komunikasi Hasil Pengawasan Itjen, berupa Draft Peraturan Irjen telah disampaikan melalui Nota Dinas nomor ND-303/ IJ.8/2013 (28 Mei 2013). 21) Policy recommendation agar dibuat Perubahan atas Rencana Strategis Itjen tahun 2010-2014, telah ditindaklanjuti dengan KEP IRJEN Nomor KEP-121/ IJ/2013 tentang Perubahan atas KEP IRJEN Nomor KEP-130/IJ/2010 tentang Rencana Strategis Itjen tahun 20102014. 22) Policy recommendation agar Pusat LPSE Setjen menindaklanjuti tiga rencana aksi Strakom PBAK, telah ditindaklanjuti dengan KMK Nomor 222/ KMK.09/2013 tanggal 27 Juni 2013 tentang Strakom PBAK di Kemenkeu. Pelaksanaan tiga rencana AKSI oleh pusat LPSE Setjen (rincian Lap-35/ IJ.8/2013). 23) Surat nomor SR-80/IJ/2013 tanggal 26 Juni 2013 perihal penyampaian Hasil Audit Compliance atas Mekanisme Perumusan Kebijakan APBN pada Pusat Kebijakan APBN Badan Kebijakan Fiskal yaitu rekomendasi untuk mengajukan usulan perubahan PMK 184/PMK.01/2010 pasal 1829 dan 1830; perbaikan SOP Pusat Kebijakan APBN; menyiapkan surat dinas sesuai dengan jabatan dan ketentuan. 24) Policy recommendation terkait dengan pengawasan terhadap Peningkatan Efektivitas dan Optimalisasi Tugas dan Fungsi Widyaiswara yang dikrim melalui surat Inspektur Jenderal nomor S-187/IJ/2013 tanggal 21 Juni 2013 yaitu: membuat kajian mengenai jumlah widyaiswara yang dibutuhkan. 25) Policy recommendation terkait dengan pengawasan terhadap Peningkatan Efektivitas dan Optimalisasi Tugas dan Fungsi Widyaiswara yang dikirim

melalui surat Inspektur Jenderal nomor S-187/IJ/2013 tanggal 21 Juni 2013 yaitu: menyusun peraturan terkait: kompetensi widyaiswara; kurikulum diklat; standar sarana dan prasarana widyaiswara. Atas seluruh policy recommendation di atas, Itjen akan terus melakukan monitoring dan mengupayakan agar policy recommendation yang dihasilkan pada tahun 2013 tersebut dapat ditindaklanjuti oleh auditee di tahun 2014. d) Persentase informasi gratifikasi, pungutan liar, kolusi, dan perbuatan koruptif yang dilaporkan ke KPK/Penegak Hukum Persentase informasi gratifikasi, pungutan liar, kolusi, dan perbuatan koruptif yang dilaporkan ke KPK/Penegak Hukum merupakan salah satu indikator yang digunakan untuk menilai keberhasilan Itjen dalam berpartisipasi memberantas KKN di lingkungan Kemenkeu. Nilai atas capaian IKU ini diperoleh melalui perbandingan antara jumlah informasi gratifikasi, pungutan liar, kolusi, dan perbuatan koruptif yang dilaporkan ke instansi penegak hukum dengan jumlah informasi gratifikasi, pungutan liar, kolusi, dan perbuatan koruptif yang dilaporkan ke Menteri Keuangan. Pada tahun 2013 terdapat 3 (tiga) informasi yang diusulkan akan dilaporkan kepada instansi penegak hukum. Dari informasi tersebut, 2 (dua) informasi gratifikasi, pungutan liar, kolusi, dan perbuatan koruptif yang telah dilaporkan kepada instansi Penegak Hukum adalah terkait penyalahgunaan wewenang dalam penyelundupan smartphone pada 2 wilayah yang berbeda, sedangkan satu informasi masih dalam tahap identifikasi. Data capaian Itjen pada tahun 2013 atas IKU ini masih sama dengan tahun sebelumnya yaitu sebesar 66,67% dari target sebesar 60%.


e) Indeks ketepatan waktu penyelesaian tindak lanjut Instruksi Presiden

selesai ditindaklanjuti apabila “ukuran keberhasilan target antara aksi” dalam Inpres telah dilaksanakan.

Instruksi Presiden (Inpres) yang perlu ditindaklanjuti adalah seluruh aksi dan keluaran dalam Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 2013 tentang Aksi Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi Tahun 2013 yang harus dilaksanakan atau dihasilkan pada periode tahun berjalan dan menjadi tanggung jawab langsung Kementerian Keuangan.

Adapun realisasi capaian IKU indeks ketepatan waktu penyelesaian tindak lanjut Instruksi Presiden oleh Itjen adalah sebesar 90,44 dari target indeks ketepatan waktu sebesar 80. Hal ini menunjukkan bahwa aksi pencegahan dan pemberantasan korupsi yangg telah ditetapkan dan diamanatkan untuk dilaksanakan Itjen telah tereaslisasi secara efektif di tahun 2013.

Pelaksanaan aksi serta monitoring dan evaluasi keluaran Inpres dilaksanakan oleh unit eselon I yang memiliki tugas, fungsi, dan kewenangan terkait atau unit yang ditunjuk langsung oleh Menteri Keuangan. Inpres dinyatakan telah

Beberapa target rencana aksi dalam Instruksi Presiden Nomor 1 tahun 2013 yang telah ditindaklanjuti Itjen pada tahun 2013 beserta keluarannya disajikan dalam Tabel 3.5.

Tabel 3.5 Rencana Aksi Inspres Nomor 1 Tahun 2013 yang Telah Ditindaklanjuti Itjen Tahun 2013 Aksi Pelaksanaan whistleblowing system dan penyelesaian penanganan pengaduan masyarakat yang terintegrasi di lingkungan Kemenkeu.

Keluaran 1

2

3

Pelaksanaan strategi komunikasi pendidikan dan budaya anti korupsi.

1

2

3

4

Terintegrasinya data riil dari aplikasi SIPUMA ke aplikasi WISE Kemenkeu (tahap II). Batas waktu Penyelesaian 17 Juni 2013. Selesai pada 27 Mei 2013. Terintegrasinya aplikasi WS Kemenkeu dengan aplikasi penanganan pengaduan DJP (SIPP). Batas waktu Penyelesaian: 17 Juni 2013. Selesai pada 27 Mei 2013. Data statistik pengaduan per unit dan tindaklanjut penanganan pengaduan triwulan IV. Batas waktu Penyelesaian: 16 Desember 2013. Selesai pada 13 Desember 2013. Tersusunnya Dokumen Strakom PBAK berdasarkan hasil identifikasi area rawan korupsi dan nilai anti korupsi yang akan ditanamkan, (termasuk minimal 3 aksi PBAK yang akan dilakukan menuju PBAK yang diharapkan). Batas waktu Penyelesaian: 17 Juni 2013. Selesai pada 17 Mei 2013. Terbitnya SK Menteri untuk melaksanakan Strakom PBAK. Batas waktu Penyelesaian: 17 Juni 2013. Selesai: 27 Juni 2013. Terbitnya Laporan Pelaksanaan PBAK. Batas waktu Penyelesaian: 16 Desember 2013. Selesai pada 4 Desember 2013. Tersedianya Hasil Assesment Budaya Anti Korupsi di Lingkungan Kemenkeu (Post Assessment). Batas waktu Penyelesaian: 16 Desember 2013. Selesai pada 4 Desember 2013.

Sumber: Laporan Capaian IKU Itjen 2013 58 INSPEKTORAT JENDERAL L A K I P 2 0 1 3

1. Penerapan 2.

sistem intern yang efektif

pengendalian

a) Persentase penerapan peningkatan pengendalian intern Sejalan dengan Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008 tentang Sistem Pengendalian Intern Pemerintah, Kemenkeu tengah melaksanakan pembangunan dan penguatan fungsi pengendalian intern yang berkelanjutan, melalui pembentukan Unit Kontrol Internal (UKI) di setiap unit eselon I yang akan memperluas jangkauan dan lingkup pengawasan intern di lingkungan Kemenkeu. Itjen selaku unit in charge, berperan dalam mendorong peningkatan pengendalian intern pada seluruh unit eselon I Kemenkeu melalui pembentukan struktur organisasi, penyusunan prosedur, dan pengisian SDM pada UKI. Selama tahun 2013, penyelesaian action plan UKI yang ditargetkan untuk dilaksanakan Itjen telah terealisasi 100%, dengan rincian dan pembobotan capaian pada masing-masing tahapan adalah sebagai berikut: 1) Telah ditetapkan KMK No.32/ KMK.09/2013 tentang Kerangka Kerja Penerapan Pengendalian Intern & Pedoman Teknis Pemantauan PI di Lingkungan Kemenkeu pada tanggal 18 Juni 2013. (10%) 2) Telah direncanakan jadwal diklat AKSI UKI yang telah dikoordinasikan dengan BPPK melalui Surat Kepala Pusdiklat KU nomor S-130/PP.7/2013 tentang Program Akselerasi Implementasi UKI. (5%) 3) Telah dilakukan koordinasi dengan BPPK melalui kegiatan konsinyering di Bogor pada tanggal 27 Februari s.d. 1 Maret 2013. (5%) 4) Telah dilakukan koordinasi dengan Kepala Bagian Organisasi I pada Biro Organta Sekjen pada hari Selasa, 28 Mei 2013 membahas pembentukan unit kepatuhan internal eselon I (pusat). (10%)

5) Telah dibuat Program kerja Asistensi Pelaksanaan EIKR. (5%) 6) Telah dibuat Program kerja Monitoring Pelaksanaan EIKR. (5%) 7) Telah dilaksanakan diklat TOT AKSI UKI pada tanggal 17 s.d. 23 Maret 2013 dengan peserta dari lingkungan Itjen dan Widyaiswara di BPPK dan juga telah dilaksanakan diklat AKSI UKI Kelas Manajerial dari tanggal 1 April s.d. 3 Mei 2013 sebanyak 19 angkatan pada tujuh kota, yaitu: Medan, Jakarta, Palembang, Balikpapan, Malang, Yogyakarta, dan Makassar dengan jumlah peserta sebesar 462 orang. (10%) 8) Telah dilakukan rapat koordinasi dan evaluasi penyelenggaraan Program diklat AKSI UKI kelas manajerial dengan perwakilan dari PUSKU pada tanggal 24 April 2013 (Und-12/ IJ.8/2013). (5%) 9) Telah dilaksanakan monitoring pelaksanaan PPU pada Itjen. (5%) 10) Telah disusun laporan Peningkatan Penerapan Pengendalian Intern di Lingkungan Kemenkeu Semester I 2013. (5%) 11) Telah dikirimkan Nota Dinas perihal Monitoring dan Evaluasi Pengisian Pejabat/Pegawai UKI kepada tiap Eselon I Kemenkeu pada awal September 2013. (5%) 12) Telah dilaksanakan diklat AKSI UKI kelas reguler sebanyak 42 Angkatan (ND-277/IJ.800A/2013). (10%) 13) Telah dilakukan monitoring dan evaluasi diklat AKSI UKI kelas reguler dengan Pusdiklat KU pada tanggal 5 Desember 2013. Laporan hasil monitoring dan evaluasi AKSI UKI reguler telah disampaikan ke Irjen. (LAP-44/IJ.8/2013 tgl 09 Desember 2013). (5%) 14) Telah disusun dan disampaikan Laporan Asistensi Pelaksanaan Implementasi EIKR pada Itjen melalui Nomor Laporan Lap-30/ IJ.800A/2013. (5%)


15) Telah dilaksanakan Monitoring pelaksanaan pemantauan pengendalian utama untuk kegiatan yang dipilih Tahun 2013 semester II. (ND-286/IJ.800A/2013 hal Penyampaian Hasil Monitoring Pemantauan pengendalian Utama di lingkungan Itjen semester II tahun 2013). (5%) 16) Telah disusun dan disampaikan kepada Irjen Laporan Peningkatan Penerapan Pengendalian Intern di Lingkungan Kemenkeu Tahun 2013 melalui Nota Dinas Nomor-ND-797/ IJ.8/2013. (5%) Pada tahun 2015, harapan akan terbentuknya struktur UKI yang permanen di setiap unit eselon I dan terlaksananya penerapan sistem pengendalian intern secara luas dan memadai di lingkungan Kemenkeu dapat terwujud. Oleh karena itu, pada tahun 2014 Itjen akan terus melakukan peningkatan penerapan pengendalian intern di lingkungan Kemenkeu melalui: 1) asistensi penilaian efektivitas pengendalian intern pada setiap unit eselon I di lingkungan Kemenkeu; 2) melakukan pengembangan UKI di lingkungan Kemenkeu; dan 3) menyelenggarakan diklat AKSI UKI. 2. Tingkat kepuasan pengguna 3. pengawasan yang tinggi

hasil

a) Persentase permintaan pengawasan yang direspon maksimal dalam 7 hari kerja Untuk membangun hubungan konstruktif dengan stakeholders serta customers, Itjen senantiasa berupaya untuk meningkatan kepuasan pengguna hasil pengawasan melalui peningkatan layanan kepada pihak yang mengirimkan pengaduan/ permintaan pengawasan. Salah satu pendekatan yang digunakan untuk menilai kinerja Itjen dalam meningkatan pelayanan adalah berupa ketepatan waktu dan responsiveness dengan proxy indikator yang digunakan yaitu persentase permintaan pengawasan


yang direspon maksimal dalam 7 hari kerja. Capaian atas IKU ini diperoleh melalui perbandingan antara permintaan pengawasan (baik pengaduan maupun non-pengaduan) yang direspon maksimal dalam 7 hari kerja—sejak permintaan diterima Itjen sampai dengan respon disampaikan Inspektur Jenderal kepada pihak yang meminta pengawasan— dengan jumlah permintaan pengawasan yang diterima Itjen. Bentuk respon Itjen atas pengaduan/permintaan pengawasan yang diterima tersebut dapat berupa ND/ surat tanggapan hasil awal kajian/analisis atau langkah-langkah yang direncanakan akan dilaksanakan dalam menangani permintaan pengawasan tersebut atau informasi lainnya. Permintaan pengawasan yang dimasukkan dalam perhitungan adalah segala hal permintaan pengawasan yang diterima secara resmi/ tertulis yang merupakan permintaan yang masuk dalam lingkup pelaksanaan tugas dan fungsi Itjen dengan pihak dan alamat pengirim jelas dan lengkap. Selama tahun 2013, seluruh permintaan pengawasan yaitu 178 permintaan telah direspon Itjen maksimal dalam 7 hari kerja. Hal ini menunjukan persentase permintaan pengawasan yang direspon maksimal dalam 7 hari kerja adalah 100% sesuai dengan target. Rincian capaian atas IKU ini per unit eselon II disajikan dalam Tabel 3.6. Capaian atas IKU persentase permintaan pengawasan yang direspon maksimal dalam 7 hari kerja pada tahun 2013 yaitu sebesar 100%, relatif lebih tinggi jika dibandingkan dengan tahun 2012 (95,61%). Hal ini dapat dijadikan sebagai indikasi bahwa Itjen senantiasa berusaha untuk memberikan pelayanan terbaik terhadap customers dan stakeholders demi tercapainya tujuan organisasi.

Tabel 3.6 Persentase Permintaan Pengawasan yang Direspon Maksimal dalam 7 Hari Kerja oleh Itjen, per Unit Eselon II Tahun 2013 Unit Eselon II Itjen Inspektorat I Inspektorat II Inspektorat III Inspektorat IV Inspektorat V Inspektorat VI Inspektorat VII Inspektorat Bidang Investigasi

∑ Permintaan Pengawasan 6 6 4 2 17 46 97

∑ Direspon Maks 7 Hari Kerja 6 6 4 2 17 46 97

100 100 100 100 100 100 100

178

178

100

Jumlah

%


b)

Tingkat efektivitas pendampingan dan konsultasi

terhadap pelaksanaan tugas eselon I Kemenkeu.

Efektivitas pendampingan dan konsultasi merupakan gambaran persepsi pengguna layanan yang digunakan untuk mengukur tingkat keberhasilan dari hasil kegiatan pendampingan dan konsultasi Itjen. Pendampingan kepada unit eselon I Kemenkeu dilakukan dalam proses audit maupun dalam monitoring tindak lanjut hasil audit oleh pihak eksternal. Sedangkan kegiatan konsultasi diberikan melalui asistensi dan/atau bimbingan

Dari target kegiatan pendampingan sebanyak 26 kali dan konsultasi sebanyak 124 kali, selama tahun 2013 telah dilaksanakan kegiatan pendampingan sebanyak 52 kali dan konsultasi sebanyak 207 kali, dengan tingkat efektivitas sebesar 85,80 (sangat efektif). Rincian atas nilai tingkat efektivitas pendampingan dan konsultasi tahun 2013 per unit eselon II disajikan dalam Tabel 3.7.

Tabel 3.7 Tingkat Efektivitas Pendampingan dan Konsultasi Tahun 2013, per Unit Eselon II Itjen Unit Eselon II Itjen Inspektorat I Inspektorat II Inspektorat III Inspektorat IV Inspektorat V Inspektorat VI Inspektorat VII

Jumlah Pendampingan 5 5 24 11 3 4 -

Konsultasi 168 6 33

52

207

Tingkat Efektivitas 84,52 87,37 84,85 84,30 88,47 88,57 82,49 85,80



Jika dibandingkan dengan tahun sebelumnya, nilai tingkat efektivitas pendampingan dan konsultasi Itjen tahun 2013 meningkat 0,85 poin dibandingkan tahun 2012. Perbandingan nilai tingkat efektivitas pendampingan dan konsultasi tahun 2012 dan 2013 disajikan per unit eselon II pada Gambar 3.1. Dari Gambar 3.1 dapat dilihat bahwa pada tingkat unit eselon II Itjen, hanya 3 (tiga) Inspektorat yaitu Inspektorat III, V, dan VII yang nilai tingkat efektivitas pendampingan dan konsultasi tahun 2013 relatif lebih tinggi dibandingkan dengan

tahun 2012. Sedangkan untuk 4 (empat) Inspektorat lainnya mengalami penurunan. Namun demikian perlu diapresiasi bahwa capaian tahun 2013 atas IKU ini secara keseluruhan telah menunjukkan bahwa segala upaya yang telah dilakukan Itjen baik berupa proses audit, monitoring tindak lanjut hasil audit, asistensi, maupun bimbingan terhadap pelaksanaan tugas eselon I telah membangun persepsi positif Itjen sebagai mitra kerja bagi seluruh unit di lingkungan Kemenkeu.

Gambar 3.1 Perbandingan Tingkat Efektivitas Pendampingan dan Konsultasi per Unit Eselon II Itjen Tahun 2012 dan 2013 Sumber: Laporan Capaian IKU Itjen 2012 dan 2013 Output Excel 2007 (diolah)


c) Indeks layanan

kepuasan

pengguna

3. Identifikasi 4. tema pengawasan berbasis risiko yang berkualitas

Indeks kepuasan pengguna layanan di lingkungan Itjen merupakan pengukuran atas tingkat keberhasilan layanan konsultasi belanja modal yang dilakukan oleh Itjen baik kepada unit-unit eselon I Kemenkeu maupun kepada instansi di luar Kemenkeu melalui metode kuesioner.

a) Jumlah tema pengawasan unggulan untuk tahun berikutnya

Berdasarkan hasil survei kepuasan pengguna layanan yang dilaksanakan oleh Institut Pertanian Bogor, dengan menggunakan skala likert 1 – 5, sampai dengan saat ini baru diperoleh laporan berupa indeks kepuasan pengguna layanan konsultasi belanja modal Itjen sebesar 3,92 dari target indeks sebesar 4,04. Hal ini menunjukan capaian atas IKU ini hanya sebesar 97,03% dan nilai indeks kepuasan pengguna layanan tahun 2013 relatif lebih rendah jika dibandingkan dengan tahun 2012 (3,94). Kantor-kantor yang di-sampling untuk penilaian indeks kepuasan pengguna layanan terbatas pada kota-kota besar yaitu Jakarta (16 kantor), Medan (2 kantor), dan Balikpapan (1 kantor) sehingga jumlah total responden adalah 19 responden. Karakteristik kantor-kantor tersebut pada dasarnya telah memahami peraturan pengadaan barang/jasa namun cenderung ingin melakukan terobosan dalam pelaksanaan pengadaan yang tidak sesuai dengan ketentuan, sedangkan Itjen dalam memberikan konsultasi senantiasa berupaya tetap menjaga kepatuhan terhadap peraturan perundang-undangan. Hal ini ditengarai mempengaruhi persepsi kepuasan pengguna layanan terhadap konsultasi yang diberikan Itjen.

Jumlah TPU untuk tahun berikutnya adalah banyaknya TPU yang diusulkan oleh Itjen sebagai hasil identifikasi area kegiatan unit eselon I di lingkungan Kemenkeu dengan menggunakan pendekatan risk based audit plan. Melalui hal tersebut diharapkan Itjen mampu menghasilkan TPU yang berkualitas yang akan meningkatkan stakeholder value dan akan lebih meningkatkan kesiapan dalam menjalankan kegiatan pengawasan di tahun berikutnya. Atas IKU tersebut di atas telah teridentifikasi sebanyak 77 tema dari target 74 TPU atau sebesar 104,05%. Capaian dimaksud menunjukkan bahwa adanya arahan baru dari pimpinan mengenai kegiatan pengawasan yang harus dilakukan. Adapun rincian jumlah TPU untuk tiaptiap Inspektorat disajikan dalam Tabel 3.8.

Action plan yang akan dilaksanakan Itjen pada tahun 2014 untuk mencapai target indeks kepuasan layanan konsultasi belanja modal diantaranya akan melakukan diskusi secara intensif terkait belanja modal dan membuat piket tim helpdesk untuk memperbaiki dan meningkatkan responsivitas layanan.


Tabel 3.8 Jumlah TPU untuk Tahun Berikutnya Unit Inspektorat I Inspektorat II Inspektorat III Inspektorat IV Inspektorat V Inspektorat VI Inspektorat VII Inspektorat Bidang Investigasi

Jumlah TPU

%

Target 10 10 10 10 10 10 10 4

Realisasi 10 10 10 10 10 11 10 6

100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 110,00 100,00 150,00

74

77

104,05


5. 4. Inovasi proses bisnis pengawasan yang efektif a) Jumlah pedoman baru Jumlah pedoman baru dijadikan sebagai salah satu alat ukur yang digunakan untuk mengukur proses internal yang dilakukan Itjen dalam melakukan proses inovasi bisnis pengawasannya. Definisi jumlah pedoman baru adalah banyaknya pedoman baru/revisi yang telah ditetapkan dan disosialisasikan pada tahun 2013 yang merupakan pedoman/ panduan dalam pelaksanaan tugas dan fungsi Itjen termasuk hasil kajian atas peraturan internal Itjen. Dari 6 pedoman yang ditargetkan telah dihasilkan sebanyak 9 buah pedoman. Kondisi tersebut menunjukkan Itjen telah berupaya maksimal dalam menyempurnakan panduan pelaksanaan dan pelaporan kegiatan pengawasan guna meningkatkan kinerja Kemenkeu. Pedoman yang telah dihasilkan Itjen selama tahun 2013 adalah sebanyak 9 buah yaitu:


1) Peraturan Inspektur Jenderal (Irjen) Nomor 1 Tahun 2013 tentang Perubahan atas Peraturan Irjen Nomor 2 Tahun 2012 tentang Tata Cara dan Langkah-langkah Penerapan Aplikasi CCH TeamMate. 2) Pedoman Monitoring dan Evaluasi Penerapan Pola Mutasi. 3) Pedoman Pelaksanaan Pengendalian Utama di Itjen Kemenkeu tahun 2013. 4) Peraturan Irjen Nomor PER-09/IJ/2013 tanggal 30 Desember 2013 tentang Komunikasi Hasil Pengawasan Itjen kepada Pihak Internal Kemenkeu. 5) Peraturan Irjen Nomor PER-10/ IJ/2013 tanggal 30 Desember 2013 tentang Pedoman Pelaporan Hasil Pengawasan Itjen. 6) Peraturan Irjen Nomor PER-03/ IJ/2013 tentang Pedoman Konsultasi Revisi Anggaran. 7) Pedoman Reviu RKA-K/L telah disahkan menjadi Lampiran PMK Nomor 194/PMK.02/2013 tanggal 17 Desember 2013 tentang Pedoman Penelaahan RKA-K/L.

8) Pedoman pemeriksaan digital forensik Inspektorat Bidang Investigasi. 9) Pedoman Pengelolaan Data dan Informasi di Lingkungan Inspektorat Bidang Investigasi b) Persentase penerapan IT audit Selain IKU jumlah pedoman baru seperti pada poin 5 a) di atas, indikator lain yang digunakan untuk mengukur proses inovasi yang dilakukan Itjen pada tahun 2013 adalah persentase penerapan IT audit. IKU ini bertujuan untuk melihat tahapan penerapan IT audit yang telah dilaksanakan dalam rangka pembentukan unit IT audit di lingkungan Itjen.

Pada tahun 2013 Itjen telah merencanakan tahapan penerapan IT audit dan menentukan nilai bobot tertentu pada setiap tahapan untuk memudahkan pengukuran tingkat keberhasilan persentase penerapan IT audit. Rencana tahapan IT audit tersebut disajikan dalam Tabel 3.9 Selama tahun 2013, Itjen telah melaksanakan seluruh tahapan yang telah direncanakan seperti pada Tabel 3.9. Dengan kata lain capaian atas IKU persentase penerapan IT audit adalah sebesar 100%.

Tabel 3.9 Rencana dan Realisasi Tahapan IT Audit Dalam Rangka Pembentukan Unit IT di Lingkungan Itjen Periode I

II

III

IV

Tahapan

1. Persiapan proses pengadaan/seleksi 2. Pelaksanaan pengadaan/seleksi 3. Penyusunan Pedoman Umum IT Audit Itjen 4. Penyusunan Rencana Tahunan IT Audit 2013 5. Penyusunan Kerangka Kompetensi Teknis IT Audit 6. Pelaksanaan Pilot Audit sebanyak 4 audit (2 aspek) 7. Pelaksanaan Pilot Audit sebanyak 4 audit (2 aspek) 8. Penyusunan Pedoman Teknis IT Audit

Bobot Penilaian 10%

Realisasi 10%

10%

10%

20%

20%

5%

5%

15%

15%

15%

15%

15%

15%

10%

10%

100%

100%

Sumber: Manual IKU Itjen 2013


6. 5. Implementasi berkualitas

pengawasan

a) Nilai rata-rata penerapan SAINS

hasil

yang reviu

Sesuai dengan core business-nya, product/services yang dihasilkan Itjen difokuskan pada pengawasan yang berkualitas, yaitu kegiatan perencanaan sampai dengan pelaporan pengawasan yang dilaksanakan sesuai dengan Standar Audit Inspektorat Jenderal (SAINS). Untuk mengukur kualitas pengawasan intern yang dilaksanakan oleh Itjen, salah satu indikator yang dapat digunakan yaitu ratarata hasil reviu penerapan SAINS. Nilai rata-rata hasil reviu penerapan SAINS diperoleh dari penilaian hasil

reviu penerapan SAINS oleh Inspektorat VII terhadap seluruh Inspektorat di lingkungan Itjen dengan skala 1 s.d. 100. Rata-rata hasil reviu penerapan SAINS di Itjen pada tahun 2013 mencapai nilai sebesar 79,49 dari target 78,48 dengan rincian pada tiap-tiap Inspektorat disajikan dalam Tabel 3.10 Jika dibandingkan dengan capaian pada periode 2 tahun sebelumnya—74,28 di tahun 2011 dan 77,23 di tahun 2012, nilai rata-rata hasil reviu penerapan SAINS tahun 2013 relatif lebih tinggi dan memiliki kecenderungan yang terus meningkat. Hal ini merupakan indikasi bahwa Itjen telah dan terus berupaya menjalankan fungsi pengawasannya dengan baik dengan berpedoman pada SAINS.

Tabel 3.10 Nilai Rata-Rata Hasil Reviu Penerapan SAINS Tahun 2013 Per Unit Inspektorat No 1 2 3 4 5 6 7 8

Unit Inspektorat I Inspektorat II Inspektorat III Inspektorat IV Inspektorat V Inspektorat VI Inspektorat VII Inspektorat Bidang Investigasi

Nilai rata-rata hasil reviu penerapan SAINS Sumber: Laporan Capaian IKU Itjen 2013


Nilai SAINS 79,72 78,80 79,80 81,09 76,83 78,83 80,10 80,73 79,49

b) Persentase terbukti

investigasi

yang

Persentase investigasi yang terbukti adalah persentase hasil investigasi yang dinyatakan terbukti berdasarkan Laporan Hasil Audit Investigasi dibandingkan dengan jumlah investigasi yang dilakukan. Indikator ini digunakan untuk mengukur tingkat keberhasilan Itjen dalam melaksanakan kegiatan investigasi. Dari 19 kegiatan audit investigasi tahun 2013, seluruhnya dapat membuktikan bahwa telah terjadi pelanggaran. Dengan demikian persentase investigasi yang terbukti adanya penyimpangan atau pelanggaran adalah sebesar 100% dari target sebesar 90%, capaian atas IKU ini masih sama dengan periode sebelumnya. Jika dikelompokkan berdasarkan jenis pelanggarannya, dari 19 kasus investigasi tersebut dapat dilihat seperti pada Tabel 3.11

c) Persentase berhasil

surveillance

yang

IKU ini digunakan untuk mengukur tingkat keberhasilan Itjen dalam melaksanakan kegiatan surveillance. Kegiaan surveillance dikatakan berhasil jika menghasilkan rekomendasi untuk dilakukan audit investigasi atau penyerahan ke aparat penegak hukum untuk ditindaklanjuti. Dengan demikian pengukuran atas IKU ini dilakukan dengan cara membandingkan jumlah kegiatan surveillance yang ditindaklanjuti dengan kegiatan investigasi dengan total aktivitas surveillance yang dilaksanakan pada periode tertentu. Pada tahun 2013, dari 27 (dua puluh tujuh) hasil kegiatan surveillance/ pengumpulan bahan dan keterangan/ pengumpulan data dan informasi yang telah dilaksanakan, 14 diantaranya telah ditindaklanjuti dengan audit investigasi. Dengan demikian dapat dikatakan bahwa capaian atas IKU ini pada tahun 2013 adalah sebesar 51,85% dan relatif signifkan lebih tinggi bila dibandingkan dengan capaian tahun 2012 (40%).

Tabel 3.11 Investigasi yang Terbukti Dikelompokkan Berdasarkan Jenis Pelanggaran/Penyimpangan No 1 2 3 4

Kategori Penyalahgunaan wewenang Penyimpangan dalam pengadaan barang dan jasa Pelanggaran disiplin dan kode etik Penipuan Jumlah

Jumlah 9 6 3 1 19

% 47,37% 31,58% 15,79% 5,26% 100%



7. 6. Komunikasi efektif

pengawasan

yang

a) Tingkat efektivitas edukasi dan komunikasi Efektivitas edukasi dan komunikasi merupakan bentuk pengukuran tingkat keberhasilan dari hasil sosialisasi yang dilakukan oleh Itjen baik kepada unitunit eselon I Kemenkeu maupun kepada instansi di luar Kemenkeu. Aspek yang diukur untuk menilai tingkat efektivitas edukasi dan komunikasi atas sosialisasi yang telah dilakukan yaitu terkait dengan pemahaman peserta, kualitas materi, kualitas pengajar, dan kualitas pendukung pelaksanaan. Selama tahun 2013, telah dilaksanakan 79 kali dari 74 kali sosialisasi yang ditargetkan. Dari hasil penilaian yang telah dilakukan atas seluruh kegiatan sosialisasi yang dilaksanakan pada tahun 2013, diperoleh nilai tingkat efektivitas sosialisasi dan komunikasi sebesar 81,75. Hal ini menunjukkan bahwa secara ratarata aspek yang meliputi pemahaman peserta, kualitas materi, kualitas pengajar, dan kualitas pendukung pelaksanaan masuk dalam kategori “Sangat Efektif”.

Rincian nilai tingkat efektivitas atas kegiatan sosialisasi selama tahun 2013 pada masing-masing unit eselon II di lingkungan Itjen dapat dilihat pada Tabel 3.12 Selama tiga tahun terakhir, capaian atas IKU tingkat efektivitas edukasi dan komunikasi memiliki tren meningkat dimana capaian tahun 2013 memiliki nilai indeks relatif lebih tinggi dibandingkan dengan tahun sebelumnya—80,13 pada tahun 2011 dan 81,52 pada tahun 2012. Hal ini menunjukkan bahwa upaya Itjen dalam melakukan komunikasi pengawasan telah dilakukan secara lebih baik dari setiap tahunnya. Sosialisasi yang telah dilaksanakan Itjen selama tahun 2013 yaitu: 1) Sosialisasi pencegahan korupsi dan Whistleblowing System (WISE) yang dilaksanakan sebanyak 12 (dua belas) kali; 2) Sosialisasi terkait ketentuan gratifikasi yang dilaksanakan sebanyak 2 (dua) kali; 3) Sosialisasi pelaksanaan tugas UKI (berdasarkan undangan dari Kanwil DJP Jateng I nomor S-67/WPJ.10/ BD.04/2013 dan surat tugas Inspektur Jenderal Nomor ST-383/IJ/2013 tanggal 27 februari 2013);

Tabel 3.12 Nilai Tingkat Efektivitas Edukasi dan Komunikasi per Unit Eselon II Itjen Tahun 2013 Unit Inspektorat I Inspektorat II Inspektorat III Inspektorat IV Inspektorat V Inspektorat VI Inspektorat VII Inspektorat Bidang Investigasi Sekretariat Itjen

Jumlah Sosialisasi 2 3 1 2 8 3 1 14 45

Tingkat Efektivitas 81,42 79,60 80,00 79,05 84,12 81,87 80,38 84,55 84,77

79

81,75

Jumlah Sumber: Laporan Capaian IKU Itjen 2013


4) Sosialisasi hasil pengawasan Inspektorat I Tahun 2013 dan pemaparan rencana TPU Inspektorat I Tahun 2014; 5) Sosialisasi kebijakan dan hasil pengawasan intern Kemenkeu di lingkungan Kanwil DJBC Kalimantan Bagian Timur; 6) Sosialisasi TPU Inspektorat II Tahun 2013 di KPPBC Tipe Madya Pabean A Bogor dengan peserta para pejabat UKI di lingkungan DJBC pada tanggal 18 s.d. 20 Juni 2013 sesuai Surat Tugas No. ST-1193/IJ/2013 tanggal 31 Mei 2013; 7) Sosialisasi kebijakan pengawasan Itjen kepada unit-unit kerja di Lingkungan Kanwil DJBC Jawa Timur II di KPPBC Tulungagung pada tanggal 11 Desember 2013; 8) Sosialisasi peningkatan kompetensi standar reviu laporan keuangan dan standar audit keuangan; 9) Sosialisasi KMK 32/2013 tentang Kerangka Kerja Penerapan pengendalian Intern dan Pedoman Teknis Pemantauan Pengendalian Intern di Lingkungan Kemenkeu; 10) Sosialisasi hasil pengawasan 2012 dan TPU 2013; 11) Sosialisasi terkait implementasi PMK 76/PMK.03/2013 tentang Penatausahaan PBB Sektor Pertambangan untuk Pertambangan Migas dan Pabu yang dilaksanakan sebanyak 6 (enam) kali; 12) Sosialisasi TPU tahun 2014, pemaparan hasil pengawasan atas pelaksanaan tugas DJA tahun 2013, dan implementasi pengendalian intern pada DJA; 13) Sosialisasi TPU tahun 2014, pemaparan hasil pengawasan atas pelaksanaan tugas DJPK tahun 2013, dan implementasi pengendalian intern pada DJPK; 14) Sosialisasi “Reviu LK BA 015” kepada para operator SAKPA dan SIMAKBMN di lingkungan DJP;

15) Sosialisasi hasil pengawasan atas pengelolaan GKN kepada Pejabat Biro Perlengkapan, KPTIK-BMN, dan GKN yang dilaksanakan sebanyak 2 (dua) kali; 16) Workshop penyusunan kertas kerja yang baik dan penggunaan Teammate sesuai Per-01/IJ/2013; 17) Sosialisasi overview anggaran Itjen TA 2013; 18) Sosialisasi tata cara pengisian SPT Tahunan PPh Orang Pribadi Tahun 2012 secara online; 19) Sosialisasi penyampaian LP2P beserta Daftar Harta Kekayaan secara elektronik yang dilaksanakan sebanyak 45 (empat puluh lima) kali; 20) Sosialisasi peraturan Direktur Jenderal Perbendaharaan Nomor PER-12/PB/2013 tentang Petunjuk Teknis Revisi Anggaran Yang Menjadi Bidang Tugas Direktorat Jenderal Perbendaharaan Tahun Anggaran 2013; 21) Sosialisasi peraturan Direktur Jenderal Perbendaharaan Nomor PER-22/ PB/2013 tentang Ketentuan Lebih Lanjut Pelaksanaan Perjalanan Dinas Dalam Negeri Bagi Pejabat Negara, Pegawai Negeri, dan Pegawai Tidak Tetap; 22) Sosialisasi assessment dan pejabat eselon IV; 23) Sosialisasi report;

format

baru

pelaksana progress

24) Sosialisasi aplikasi TKPKN Tahun 2013 dan aplikasi informasi gaji dan TKPKN online; 25) Sosialisasi penyusunan instruction (WI) Itjen;

working

26) Sosialisasi test case draft pedoman audit TI bersama konsultan Ernst & Young; 27) Sosialisasi assessment center; 28) Sosialisasi peraturan Direktur Jenderal Perbendaharaan Nomor PER-01/PB/2013 tentang Tata Cara


Penyesuaian Sisa Pagu DIPA pada KPPN dan Satker atas Setoran Pengembalian Belanja;

memiliki indeks kesesuaian (Job Person Match) lebih besar sama dengan 72%. Job Person Match diperoleh dengan membandingkan antara kompetensi pejabat dengan Standar Kompetensi Jabatan-nya. Dalam indikator kinerja ini pejabat yang diukur adalah pejabat eselon II, III, dan IV.

29) Sosialisasi penerapan konverter kit bahan bakar gas pada kendaraan dinas operasional; 30) Sosialisasi pengembangan aplikasi Monita;

Pada tahun 2013, jumlah pejabat Itjen yang telah mengikuti assessment adalah sebanyak 42 orang yang terdiri dari 9 pejabat eselon II, 5 pejabat eselon III, dan 28 pejabat eselon IV dan seluruhnya memiliki JPM ≥ 72%, dengan rincian seperti pada Tabel 3.13

31) Sosialisasi jabatan fungsional auditor; 32) Sosialisasi jabatan fungsional analis kepegawaian; 33) Sosialisasi SOP tugas belajar, izin belajar, beasiswa LPDP dan STAR; 34) Sosialisasi penggunaan barang inventaris dan rencana pengadaan barang modal tahun 2014.

Dari data yang disajikan dalam Tabel 3.13 di atas dapat dilihat bahwa pada tahun 2013 persentase pejabat Itjen yang telah memenuhi standar kompetensi jabatannya adalah sebesar 100% dari 87% yang ditargetkan.

8. 7. SDM yang berkompetensi tinggi a) Persentase pejabat memenuhi standar jabatan

yang telah kompetensi

IKU ini bertujuan untuk mengukur tingkat kompetensi sumber daya manusia yang dimiliki Itjen. Pejabat di lingkungan Itjen Kemenkeu dikatakan telah memenuhi standar kompetensi jabatannya jika Tabel 3.13 Rincian Pejabat Struktural Itjen Yang Telah Memenuhi Standar Kompetensi Jabatannya

Keterangan Pejabat Eselon II Pejabat Eselon III Pejabat Eselon IV Total

9 5 28

Pejabat Mengikuti Assessment 9 5 28

Pejabat dengan JPM ≥ 72% 9 5 28

100% 100% 100%

42

42

42

100%

Jumlah Pejabat



%

b) Persentase pegawai memenuhi standar jamlat

yang

Pengembangan SDM guna membentuk SDM yang kompetensi tinggi merupakan satu dari tiga pilar utama dalam program pelaksanaan reformasi birokrasi di lingkungan Kemenkeu. Oleh karenanya sebagai bentuk concern Kemenkeu dalam proses pengembangan SDM, diperlukan suatu pengukuran untuk menilai sejauh mana organisasi berupaya dalam mengembangangkan SDMnya melalui alokasi waktu kerja yang digunakan untuk mengikuti pendidikan dan pelatihan. Salah satu indikator yang digunakan untuk mengukur upaya organisasi dalam mengembangkan SDMnya adalah melalui persentase pegawai yang memenuhi standar jam pelatihan (jamlat).

Tabel 3.14 Standar Jamlat per Pegawai per Tahun No. 1 2 3 4 5 6

Keterangan Eselon I Eselon II Eselon III Eselon IV Fungsional Pelaksana

Jamlat/Tahun 15 Jamlat 15 Jamlat 30 Jamlat 30 Jamlat 40 Jamlat 30 Jamlat


Pada tahun 2013, sebanyak 508 dari 547 pegawai Itjen4 (92,87% dari target 50%) telah memenuhi standar jamlat seperti disajikan dalam Tabel 3.15. Diklat yang telah diikuti pejabat/pegawai Itjen antara lain: training of trainers UKI, diklat money laundering and asset tracing, diklat teknik intelijen, diklat penyidikan bukti forensik, diklat audit pengadaan barang dan jasa serta diklat lainnya.

Capaian atas indikator ini diperoleh dengan membandingkan jumlah pegawai yang memenuhi jam minimal pelatihan yang harus dipenuhi dalam waktu setahun terhadap seluruh jumlah pegawai yang memiliki IKU ini, dalam periode perhitungan. Pada tahun 2013, ditargetkan 50% dari seluruh pegawai Itjen telah memenuhi standar jamlat pelatihan dengan ketentuan jamlat per pegawai per tahun seperti disajikan dalam Tabel 3.14

Tabel 3.15 Persentase Jumlah Pegawai Itjen yang Memenuhi Standar Jamlat Berdasarkan Jabatan Tahun 2013

No 1 2 3 4 5 6 7

Jabatan Eselon I Eselon II Eselon III Eselon IV Fungsional Auditor Fungsional Pranata Komputer Pelaksana Total

∑ Pegawai 1 9 5 28 274 2 228 547

∑ Pegawai Memenuhi Standar Jamlat 1 8 5 28 267 2 197 508

% 100,00% 88,89% 100,00% 100,00% 97,45% 100,00% 86,40% 92,87%

Sumber: Kertas Kerja Laporan Capaian IKU Itjen 2013 Jumlah pegawai baru yang masuk per Oktober 2013 serta pegawai yang menjalankan tugas belajar tidak dimasukkan dalam perhitungan IKU ini. 4


Capaian atas indikator ini menggambarkan bahwa Itjen senantiasa berupaya untuk memfasilitasi seluruh pegawai dalam melakukan pengembangan kompetensi diri melalui program pendidikan/pelatihan baik yang diselenggarakan pihak internal maupun eksternal Kemenkeu. c) Persentase akurasi data SIMPEG Sebagai organisasi yang modern, Itjen terus berusaha untuk membangun TIK yang andal dan terintegrasi. TIK yang andal adalah TIK yang mampu mengelola data dan informasi yang memenuhi kriteria lengkap, akurat, mutakhir, dan terpercaya. Salah satu TIK yang sangat penting yang diharapkan keakuratannya di Kemenkeu adalah SIMPEG, aplikasi kepegawaian yang berfungsi untuk menyimpan data pribadi atau data kepegawaian di lingkungan Kemenkeu. Terkait hal ini, selama tahun 2013, Itjen telah menginput data pokok pegawai Itjen (Nama Lengkap, Nomor Induk Pegawai, Pangkat (golongan/Ruang), Tempat Tanggal Lahir, dan Jabatan (dirinci sampai unit terendah) dan pendidikan terakhir) pada aplikasi SIMPEG Itjen berbasis web. Pada tahun 2013 telah dilakukan verifikasi data terhadap 390 pegawai sebagai sampel dari target sampel pada Itjen yaitu minimal sebanyak 375 + 2,5% dari seluruh pegawai Itjen. Dari hasil akhir verifikasi, data terhadap 390 pegawai tersebut telah dinyatakan akurat. Dengan demikian persentasi akurasi data SIMPEG Itjen adalah sebesar 100%. 9. 8. Organisasi yang adaptif a) Nilai reformasi birokrasi Sebagai pelopor reformasi birokrasi, seluruh unit eselon I di lingkungan Kemenkeu dituntut untuk selalu dapat membangun organisasi yang adaptif, sesuai dengan perkembangan kebutuhan pelaksanaan tugas, serta tuntutan masyarakat. Untuk melihat sejauh mana kesesuaian reformasi birokrasi 72 INSPEKTORAT JENDERAL L A K I P 2 0 1 3

yang dijalankan Kemenkeu mampu memenuhi harapan masyarakat, maka diperlukan adanya suatu penilaian atas pelaksanaan program-program reformasi birokrasi di lingkungan Kemenkeu dengan menggunakan metode penilaian sesuai dengan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 1 tahun 2012 tentang Pedoman Penilaian Mandiri Pelaksanaan Reformasi Birokrasi (PMPRB). Model PMPRB ini menitikberatkan penilaian pada 2 (dua) komponen utama yaitu Komponen Pengungkit (Enablers) meliputi kriteria kepemimpinan, perencanaan strategik, SDM aparatur, kemitraan dan sumber daya, serta proses; dan Komponen Hasil (Result) yang terdiri dari kriteria hasil pada masyarakat/pengguna layanan, kriteria hasil pada komunitas lokal, nasional dan internasional, kriteria hasil pada sumber daya manusia aparatur, dan kriteria hasil kinerja utama. Nilai reformasi birokrasi Itjen pada tahun 2013 adalah sebesar 94,23 dari target sebesar 92. Rincian nilai reformasi birokrasi Itjen tahun 2013 untuk setiap kriteria pada masing-masing komponen penilaian dapat dilihat seperti pada Tabel 3.16

Tabel 3.16 Rincian Nilai Reformasi Birokrasi Itjen Tahun 2013 No I

Kriteria

Nilai

KOMPONEN PENGUNGKIT

A

Bukti Dokumen (Bobot nilai 60%)

1 2 3 4 5 B

Kriteria Kepemimpinan Kriteria Perencanaan Strategik Kriteria SDM Aparatur Kriteria Kemitraan dan Sumber Daya Kriteria Proses Nilai Responden (Bobot nilai 40%) Nilai Komponen Pengungkit KOMPONEN HASIL

96,75 95,25 90,67 92,17 96,00 92,50 93,50

Kriteria Hasil Pada Masyarakat/Pengguna Layanan Kriteria Hasil Pada SDM Aparatur Kriteria Hasil Pada Komunitas Lokal, Nasional, dan Internasional Kriteria Hasil Kinerja Utama Nilai Komponen Hasil

95,13 99,00 91,50 94,20 94,96 94,23

II 1 2 3 4

NILAI REFORMASI BIROKRASI Sumber: Nota Dinas Inspektur VII Nomor: ND-180/IJ.8/2013

Jika dibandingkan dengan pencapaian tahun 2012 yaitu 92,53, nilai reformasi birokrasi Itjen 2013 dapat dinyatakan relatif lebih tinggi dan telah melebihi dari target yang telah ditetapkan. Capaian atas nilai reformasi birokrasi sebagaimana tersaji dalam Tabel 3.16, dimana tiap kriteria komponen penilaian serta rata-ratanya memiliki nilai di atas 90, menunjukkan bahwa saat ini Itjen telah berada dalam tahap Plan, Do, Check, and Act dan terus akan berupaya melakukan perbaikan guna mencapai hasil yang berkesinambungan dan sesuai dengan harapan masyarakat.

b) Persentase policy recommendation hasil pengawasan yang ditindaklanjuti Untuk melihat sejauh mana optimalisasi perbaikan yang dilakukan Itjen, diperlukan adanya pengukuran atas tindak lanjut policy recommendation hasil pengawasan pada periode tahun sebelumnya. Dari 9 policy recommendation tahun 2012 kepada Itjen, semuanya telah ditindaklanjuti dengan rincian seperti pada Tabel 3.17. Dengan demikian, persentase policy recommendation hasil pengawasan yang ditindaklanjuti telah mencapai 100%.

Tabel 3.17 Tindak Lanjut Policy recommendation Itjen No 1

2

3

Policy recommendation

Status

Pedoman perencanaan pengawasan Telah ditetapkan menjadi Peraturan tematik Irjen Nomor PER-03/IJ/2012 tgl 19 April 2012. Tatacara dan langkah-langkah penera- Telah ditetapkan menjadi Peraturan pan aplikasi CCH TeamMate Irjen Nomor PER-02/IJ/2012 tgl 9 Maret 2012. Pedoman evaluasi akuntabilitas kinerja Telah ditetapkan menjadi Peraturdi lingkungan Kemenkeu an Menteri Keuangan Nomor 42/ PMK.01/2012 tgl 12 Mar 2012. INSPEKTORAT JENDERAL L A K I P 2 0 1 3 73

No

Policy recommendation

Status

4

Pelaksanaan Pemantauan Pengendalian Intern di Lingkungan Itjen Kemenkeu Road Map Percepatan Implementasi Unit Kontrol Intern di Lingkungan Kemenkeu. Penilaian Mandiri Penerapan Manajemen Risiko di Lingkungan Itjen Kemenkeu Telah diajukan kepada Menteri Keuangan RPMK tentang Perubahan atas KMK Nomor 152/KMK.09/2011 tentang Peningkatan Penerapan Pengendalian Intern di Lingkungan Kemenkeu melalui Nota Dinas Inspektur Jenderal Nomor ND-59/IJ/2012

Telah ditetapkan menjadi Surat Edaran Inspektur Jenderal Nomor SE-07/ IJ/2012. Telah ditetapkan menjadi Peraturan Irjen Nomor PER-08/IJ/2012 tanggal 12 Oktober 2012. Telah ditetapkan menjadi Peraturan Irjen Nomor PER-11/IJ.8/2012 tanggal 23 November 2012. Telah diterbitkan Keputusan Menteri Keuangan Nomor 435 Tahun 2012 tanggal 26 Desember 2012, yang merupakan Perubahan atas Keputusan Menteri Keuangan Nomor 152/ KMK.09/2011 tentang Peningkatan Penerapan Pengendalian Intern di Lingkungan Kemenkeu. Telah diterbitkan Keputusan Menteri Keuangan Nomor 32 Tahun 2013 tanggal 18 Januari 2013, tentang Kerangka Kerja Penerapan Pengendalian Intern dan Pedoman Teknis Pemantauan Pengendalian Intern di Lingkungan Kemenkeu. Telah ditetapkan Peraturan Irjen Nomor PER-14/IJ/2012 tentang Pedoman Pemantauan Penerapan Kode Etik pada Itjen

5

6

7

8

Telah diajukan kepada Menteri Keuangan RPMK tentang Kerangka Kerja Penerapan Pengendalian Intern dan Pedoman Teknis Pemantauan Pengendalian Intern di Lingkungan Kemenkeu

9

Pedoman Pemantauan Penerapan Kode Etik pada Itjen Kemenkeu


c) Tingkat kematangan manajemen risiko

penerapan

Tingkat Kematangan Penerapan Manajemen Risiko (TKPMR) merupakan suatu model yang menggambarkan tahapan perkembangan dan tingkat kemampuan organisasi dalam menerapkan manajemen risiko. Untuk mengukur TKPMR Itjen diperoleh dari sample rata-rata nilai TKPMR Unit Pemilik Risiko (UPR) di lingkungan Itjen atas penerapan manajemen risiko periode semester I tahun 2013. Pada tahun 2013, Inspektorat VII sebagai unit yang menjalankan fungsi


compliance office for risk management telah melaksanakan kegiatan penilaian TKPMR Itjen dengan melibatkan 3 (tiga) UPR yaitu Sekretariat Itjen, Inspektorat III, dan Inspektorat VI sebagai sample penilaian. Adapun variabel yang menjadi parameter penilaian TKPMR yang dilakukan Inspektorat VII mengacu kepada PMK Nomor 191/PMK.09/2008 tentang Penerapan Manajemen Risiko di Lingkungan Departemen Keuangan, yaitu terdiri dari: kepemimpinan, proses manajemen risiko, aktivitas penanganan risiko, dan hasil penerapan manajemen risiko. Rekapitulasi hasil penilaian TKPMR di lingkungan Itjen tahun 2013 disajikan pada Tabel 3.18.

Tabel 3.18 Rekapitulasi Hasil Penilaian TKPMR Itjen Tahun 2013 Unsur Penilaian 1. Kepemimpinan 2. Proses Manajemen Risiko 3. Aktivitas Penanganan Risiko 4. Hasil Penerapan Manajemen Risiko Nilai TKPMR UPR

Bobot (%) 15 45 25 15 100

Sekretariat Itjen 70,77 76,50 30,35 60,00 61,68

Nilai TKPMR Itjen

Insp III

Insp VI

67,27 79,25 30,54 80,00 68,56

64,58 82,50 51,00 60,00 65,39

65,19

Sumber: Laporan Kompilasi Hasil Penilaian TKPMR Itjen 2013

Dari Tabel 3.18 di atas, seluruh UPR yang dijadikan sample dalam penilaian TKPMR memiliki skor hasil penilaian pada kisaran angka 55 – 74,99 atau berada pada level 3 (risk defined). Adapun rata-rata hasil penilaian TKPMR UPR yang kemudian dijadikan sebagai dasar penentuan nilai TKPMR Itjen adalah sebesar 65,19. Dengan demikian, dapat dikatakan bahwa TKPMR Itjen berada pada level 3 (risk defined) dengan nilai indeks TKPMR sebesar 65,19 dari target sebesar 55 (capaian IKU sebesar 118,53%).

10. 9. Perwujudan TIK yang terintegrasi a) Persentase pelaksanaan pengawasan yang menggunakan CCH TeamMate Tujuan dari IKU persentase pelaksanaan pengawasan yang menggunakan CCH Teammate adalah untuk mengukur kesiapan penggunaan CCH TeamMate di lingkungan auditor Itjen. Parameter yang digunakan untuk mengukur IKU ini adalah melalui perbandingan antara jumlah pemanfaatan CCH Teammate secara komprehensif sampai dengan tahap finalize terhadap seluruh jumlah surat tugas pengawasan pada periode yang bersangkutan. Pada tahun 2013, capaian atas IKU ini disajikan dalam Tabel 3.19. Dari Tabel 3.19 dapat dilihat bahwa selama tahun 2013, realisasi pemanfaatan CCH TeamMate dalam penugasan pengawasan oleh auditor Itjen adalah sebesar 89,48% dari target yang telah ditetapkan sebesar 70%. Dengan kata lain capaian atas IKU ini pada tahun 2013 adalah sebesar 127,83% dan telah melebihi dari target yang ditetapkan. Jika dibandingkan dengan capaian tahun sebelumnya—79,14% dari target 50% pada tahun 2012, capaian tahun 2013 lebih tinggi dan memiliki kecenderungan yang meningkat.


Tabel 3.19 Persentase Pemanfaatan CCH TeamMate Unit Inspektorat I Inspektorat II Inspektorat III Inspektorat IV Inspektorat V Inspektorat VI Inspektorat VII Inspektorat Bidang Investigasi

Banyak Penugasan

%

Jumlah 122 107 122 98 137 138 130 78

Finalized 117 86 108 96 110 132 113 72

95,90% 80,37% 88,52% 97,96% 80,29% 95,65% 86,92% 92,31%

932

834

89,48%

Sumber: Laporan Capaian IKU Sekretariat Itjen 2013

Keberhasilan atas capaian ini tidak lepas dari upaya Sekretariat Itjen khususnya Bagian Sistem Informasi Pengawasan yang terus melakukan upaya dalam meningkatkan penerapan aplikasi CCH TeamMate di lingkungan Itjen. Selain itu hal lain yang menunjang keberhasilan pencapaian IKU ini adalah adanya komitmen pimpinan yang tertuang dalam Peraturan Irjen Nomor 1 Tahun 2013 tentang Perubahan atas Peraturan Irjen Nomor 2 Tahun 2012 tentang Tata Cara dan Langkah-langkah Penerapan Aplikasi CCH TeamMate; serta Surat Keputusan Irjen Kemenkeu Nomor: KEP-27/IJ/2013 tanggal 6 Maret 2012 tentang Pembentukan Tim Peningkatan Efektivitas Pemanfaatan Aplikasi CCH TeamMate Inspektorat Jenderal Tahun Anggaran 2013. Upaya pendampingan atas implementasi CCH TeamMate serta komunikasi yang lebih intensif dengan para champion di setiap Inspektorat, akan terus dilakukan Sekretariat Itjen (Bagian Sistem Informasi Pengawasan) sebagai wujud komitmen dalam mendukung pengembangan information capital di lingkungan Itjen. b) Persentase penyelesaian pembangunan sistem informasi yang mendukung proses bisnis Sejak tahun 2011 sebagai upaya Itjen dalam melaksanakan pengawasan yang efektif dan efisien, Itjen mencoba 76 INSPEKTORAT JENDERAL L A K I P 2 0 1 3

melakukan pengembangan Audit Management System (AMS)— implementasi CCH TeamMate, yang merubah budaya kerja auditor menjadi berbasis komputer. Kondisi ini menuntut Itjen sebagai organisasi yang modern untuk terus melakukan penyelesaian pembangunan sistem informasi yang dapat mendukung core business Itjen. Untuk memudahkan dalam penilaian tingkat keberhasilan indikator penyelesaian pembangun sistem informasi ini, telah ditetapkan rencana tahapan pengembangan sistem informasi beserta bobot penilaian atas masingmasing tahapannya seperti pada Tabel 3.20 Tabel 3.20 Rencana Tahapan Pengembangan Sistem Informasi Itjen No. 1 2 3 4 5

Tahapan Analisis Kebutuhan Perancangan Pengembangan Pengujian Implementasi Total

Bobot Penilaian 20% 20% 20% 20% 20% 100%


Pada tahun 2013, pembangunan sistem informasi yang mendukung proses bisnis utama yaitu implementasi CCH TeamMate telah selesai dilaksanakan. Dengan kata lain capaian atas IKU ini telah terealisasi sebesar 100%. c) Persentase pertukaran oleh unit eselon I

data

Data dalam sebuah organisasi merupakan salah satu komponen penting yang dapat mempengaruhi kualitas informasi dalam proses pengambilan keputusan pimpinan. Dalam lingkup Kementerian Keuangan, penyelenggaraan pertukaran data antar unit eselon I—sebagai pemilik data, dilakukan melalui pemanfaatan sistem pertukaran data elektronik. Data yang dikirim oleh unit eselon I harus sesuai dengan tabel data sebagaimana terdapat dalam kamus data yang disepakati. Data milik Itjen yang telah dikirimkan selama tahun 2013 meliputi. 1) Laporan Hasil Reviu BA 999 05 Semester I 2013, 2 Agustus 2013. 2) Laporan Hasil Reviu BA 999 07 Semester I 2013, 2 Agustus 2013. 3) Laporan Hasil Reviu BA 999 08 Semester I 2013, 2 Agustus 2013. 4) Laporan Hasil Reviu BA 999 01 Semester I 2013, Agustus 2013. 5) Laporan Hasil Reviu BA 999 02 Semester I 2013, Agustus 2013. 6) Laporan Hasil Reviu BA 999 04 Semester I 2013, Agustus 2013. 7) Laporan Hasil Reviu BA 999 15 Semester I 2013, Agustus 2013.

Dengan telah dikirimkannya laporan sebagaimana tersebut di atas kepada Pusintek selaku kustodian data, maka dapat dikatakan bahwa realisasi pencapaian IKU persentase pertukaran data oleh Itjen telah mencapai 100% dari target sebesar 90% (indeks capaian 111,11%). 10. Pengelolaan anggaran yang optimal a) Persentase penyerapan (non belanja pegawai)

DIPA

Salah satu bentuk pengelolaan sumber daya organisasi adalah pengelolaan dan pertanggungjawaban dana. Dana yang tersedia dalam dokumen pelaksanaan anggaran harus dikelola dengan optimal sesuai rencana yang telah ditetapkan serta harus dapat dipertanggungjawabkan. Dokumen yang digunakan dalam pengelolaan dana adalah DIPA. DIPA merupakan dokumen pelaksanaan anggaran yang sesuai ketentuan menjadi dasar pengelolaan belanja negara. Salah satu parameter yang digunakan untuk melihat kinerja keuangan suatu organisasi pemerintahan adalah tingkat daya serap belanja barang dan belanja modal terhadap pagu belanja barang dan belanja modal melalui indikator persentase penyerapan DIPA (non belanja pegawai). Perhitungan berdasarkan Laporan Realisasi Anggaran periode s.d. 31 Desember 2013 dari aplikasi SISKA, realisasi penyerapan DIPA Itjen (non belanja pegawai) dapat dilihat pada Tabel 3.21.

8) Laporan Hasil Reviu BA 999 99 Semester I 2013, Agustus 2013. 9) Laporan Hasil Reviu UAPBUN BA 999 03 Semester I, Agustus 2013. 10) Laporan Hasil Reviu UAKPA-BUN BA 999 03 Semester I, Agustus 2013. 11) Laporan Hasil Reviu LKK BUN, September 2013, September 2013.


Tabel 3.21 Realisasi Penyerapan DIPA Itjen (Non Belanja Pegawai) TA 2013 Anggaran (Rp)

Jenis Belanja Pagu

%

Realisasi

Belanja Barang

68.637.235.000,00

65.878.492.387,00

95,98

Belanja Modal

6.005.798.000,00

5.994.340.355,00

99,81

Jumlah

74.643.033.000,00

71.872.832.742,00

96,29


Sampai dengan akhir tahun anggaran 2013, penyerapan DIPA (non belanja pegawai) Itjen mencapai 96,29% dari target persentase penyerapan sebesar 95%. Dengan kata lain indeks target capaian persentase penyerapan DIPA Itjen (non belanja pegawai) adalah sebesar 101,36%, relatif lebih rendah dari periode sebelumnya. Penurunan capaian ini salah satunya disebabkan karena adanya

perubahan kebijakan terkait besaran uang harian dan biaya operasional perjalanan dinas pada tahun 2013, sebagai upaya Itjen dalam melakukan penghematan dan optimalisasi penggunaan anggaran. Perbandingan penyerapan DIPA (non belanja pegawai) selama empat tahun terakhir dapat di lihat pada Tabel 3.22.

Tabel 3.22 Perbandingan Penyerapan DIPA (Non-Belanja Pegawai) Itjen Periode 2010 – 2013 Anggaran (Rp)

Keterangan Tahun 2013 Belanja Barang Belanja Modal

Pagu

Realisasi

%

68.637.235.000,00 6.005.798.000,00

65.878.492.387,00 5.994.340.355,00

95,98 99,81

Jumlah Tahun 2012 Belanja Barang Belanja Modal

74.643.033.000,00

71.872.832.742,00

96,29

59.565.061.000,00 6.414.301.000,00

57.554.093.890,00 6.380.411.945,00

96,62 99,47

Jumlah

65.979.362.000,00

63.934.505.835,00

96,90

Tahun 2011 Belanja Barang Belanja Modal

66.080.573.000,00 10.110.000.000,00

60.576.192.520,00 9.643.112.488,00

91,67 95,38

Jumlah

76.190.573.000,00

70.219.305.008,00

92,16

Tahun 2010 Belanja Barang Belanja Modal

63.111.342.000,00 10.952.735.000,00

59.627.685.038,00 9.228.549.992,00

94,48 84,26

Jumlah

74.064.077.000 ,00

68.856.235.030 ,00

92,97



Berdasarkan tabel di atas, dapat dikatakan bahwa persentase penyerapan DIPA (non belanja pegawai) periode 2 tahun terakhir relatif lebih tinggi dibandingkan dengan periode tahun sebelumnya dengan tren meningkat sebagaimana terlihat pada Gambar 3.2. Selain itu, dari gambar tersebut dapat juga dilihat besaran gap antara target dengan realisasi anggaran. Jika dibandingkan dengan periode tiga tahun sebelumnya,

besaran gap tahun 2013 relatif lebih kecil bila dibandingkan dengan besaran gap tahun 2010 s.d. 2012. Hal ini dapat dijadikan sebagai indikasi bahwa Itjen telah berusaha melakukan perencanaan anggaran secara matang dan telah semaksimal mungkin melakukan penyerapan anggaran dengan optimal melalui instrumen program dan kegiatan yang telah direncanakan.

Gambar 3.2 Tren Persentase Penyerapan DIPA Itjen Periode 2010 – 2013 Sumber: Laporan Capaian IKU 2010 -2013 Output Excel 2007 (diolah)

b) Persentase kegiatan belanja DIPA

penyelesaian modal dalam

Selain indikator seperti pada poin 11 a) di atas, indikator lain yang digunakan Itjen untuk menilai optimalisasi pengelolaan anggaran tahun 2013 adalah persentase penyelesaian kegiatan belanja modal dalam DIPA. Capaian atas indikator ini diperoleh dari perbandingan antara output yang dihasilkan pada suatu pelaksanaan kegiatan, dengan output yang direncanakan dikalikan dengan bobot tertimbangnya.

Dari pagu belanja modal yang tersedia dalam DIPA itjen sebesar Rp6.005.798.000,00, realisasi kegiatan belanja modal tahun 2013 telah terealisasi sebesar 100% dengan rincian rencana dan realisasi kegiatan belanja modal dalam DIPA Itjen sebagaimana disajikan dalam Tabel 3.23.


Tabel 3.23 Persentase Penyelesaian Kegiatan Belanja Modal dalam DIPA Itjen Tahun 2013 Output

Pagu (dalam Rp)

Bobot

Kendaraan Bermotor

1,35 Milyar

Perangkat Pengolah Data

Keterangan

% Output

Nilai

Target

Realisasi

22,48%

6

6

100%

22,48%

2,85 Milyar

47,52%

293

293

100%

47,52%

Peralatan dan Fasilitas Perkantoran

1,34 Milyar

20,62%

274

274

100%

20,62%

Gedung/Bangunan (m2)

0,56 Milyar

9,38%

300

300

100%

9,38%

-

-

-

-

-

Belanja Modal Lainnya

Nilai Penyelesaian Kegiatan Belanja Modal dalam DIPA

100%


Berdasarkan uraian atas capaian IKU Itjen tahun 2013 di atas, dapat dikatakan bahwa dari 27 (dua puluh tujuh) IKU yang menjadi tanggung jawab Itjen pada tahun 2013, 25 (dua puluh lima) IKU atau sekitar 93% telah terealisasi sesuai target, bahkan 21 (dua puluh satu) IKU diantaranya tercapai melebihi dari target yang telah ditetapkan. Hanya 2 (dua) IKU yang tidak terealisasi 100%, yaitu rata-rata indeks opini BPK RI atas LK BA 15, LK BUN, dan LK BA 999 dan indeks kepuasan pengguna layanan. Secara lengkap rekapitulasi capaian IKU Itjen tahun 2013 disajikan dalam lampiran 3.


Selain itu, dapat disampaikan pula bahwa IKU yang ditetapkan Itjen beserta realisasi capaian targetnya pada tahun 2010 s.d. 2013 telah mengakomodir dan memenuhi target yang diamanatkan dalam Keputusan Inspektur Jenderal Nomor KEP-185/IJ/2013 tanggal 8 November 2013 tentang perubahan kedua atas KEP130/IJ/2010 tentang Rencana Strategis Inspektorat Jenderal Tahun 2010 – 2014. Sebagian besar capaian IKU Itjen pada tahun 2013 telah terealisasi sesuai dan/ atau melebihi target indikator kinerja program yang ditetapkan untuk tahun 2014. Perbandingan realisasi capaian IKU Itjen tahun 2010 s.d. 2013 dengan target indikator kinerja program yang tertuang dalam Renstra Itjen, disajikan dalam Tabel 3.24.

Tabel 3.24 Target Program Itjen tahun 2010 – 2014 dan Capaian IKU Itjen Tahun 2010 – 2013 MATRIKS KINERJA RENSTRA ITJEN 2010 - 2014 INDIKATOR KINERJA PROGRAM 2010

TARGET

REALISASI IKU

2010

2014

2010

2011

2012

2013

38 rek.

36 rek

39 rek

41 rek.

53 rek

48 rek

5 info

-

6 info

5 info

5 info

-

b. Persentase informasi gratifikasi, pungutan liar, kolusi, dan perbuatan koruptif yang dilaporkan ke KPK

-

60%

-

-

66,67%

66,67%

c. Persentase investigasi yang terbukti

80%

90%

100%

4 kasus

-

6 kasus

5 kasus

2 kasus

-

3,06

4,00

3,13

3,19

3,88

3,94

1.

Jumlah Policy Recommendation

2.

Penindakan Praktik KKN a. Jumlah informasi gratifikasi, pungutan liar, kolusi, dan korupsi

d. Jumlah kasus yang diserahkan kepada instansi penegak hukum sebagai bukti awal penyelidikan 3.

Rata-rata indeks Opini BPK RI atas LK BA 15, LK BUN, dan LK BA 999

4.

Frekuensi komunikasi pengawasan:

5.

IMPLEMENTASI

100%

100%

100%

a. Pendampingan dan konsultasi

24 kali

24 kali

47 kali

249 kali

249 kali

259 kali

b. Sosialisasi

9 kali

9 kali

15 kali

26 kali

26 kali

79 kali

-

4 (Risk Managed)

-

-

-

3 (Risk Defined)*

Tingkat Kematangan Penerapan Manajemen Risiko

Keterangan: * Capaian ini sesuai dengan target yang telah ditetapkan pada tahun 2013

Dari Tabel 3.24 di atas dapat dilihat bahwa setidaknya masih terdapat 2 (dua) indikator yang masih pending matters Renstra Itjen Tahun 2010 – 2014, yaitu terkait dengan:

Managed).

1) Indeks Opini BPK RI atas LK BA 15, LK BUN, dan LK BA 999 yang ditargetkan mendapatkan nilai indeks 4,00;

Atas hal tersebut di atas, berbagai kegiatan pembahasan, kajian dan reviu akan terus digalakan dan lebih ditingkatkan kuantitas dan kualitasnya pada program pengawasan Itjen di tahun 2014.

2) Penilaian atas Tingkat Kematangan Penerapan Manajemen Risiko yang ditargetkan berada pada level 4 (Risk

Selain itu intensifikasi pengelolaan manajemen risiko di lingkungan Itjen akan terus dilaksanakan melalui peningkatan


komitmen pimpinan, peningkatan kualitas register risiko, serta proses pembelajaran yang berkelanjutan tentang konsep dan penerapan manajemen risiko. Dengan demikian, melalui rencana tindak tersebut

C. Evaluasi dan Analisis Kegiatan Lainnya/Current Issues

1. Konferensi Asosiasi Auditor Intern Pemerintah Indonesia (AAIPI) pada tanggal 27 Agustus 2013 di Gedung Dhanapala Kementerian Keuangan Reformasi yang dilakukan oleh pemerintah khususnya dalam bidang keuangan negara dan birokrasi telah menghasilkan berbagai perbaikan bagi kehidupan berbangsa dan bernegara. Reformasi keuangan negara telah memperlihatkan peningkatan kualitas pengelolaan keuangan negara baik pada aspek perencanaan, penganggaran, pelaksanaan anggaran, akuntansi dan pelaporan keuangan, serta audit/ pengawasan. Demikian pula reformasi birokrasi telah menampakkan hasil berupa proses bisnis dan perilaku aparatur yang semakin membaik. Namun demikian, masih terdapat kondisi-kondisi yang masih perlu diperbaiki dan ditingkatkan, diantaranya: a) Pola penyerapan anggaran yang belum proporsional, baik di lingkungan instansi pemerintah pusat maupun daerah; b) Penggunaan anggaran yang langsung menyentuh kepentingan masyarakat luas belum cukup efektif c) Laporan Keuangan Pemerintah Pusat tahun 2012 masih memperoleh opini “Wajar Dengan Pengecualian”; serta d) Laporan Keuangan Kementerian Negara/Lembaga (LKKL) dan 82 INSPEKTORAT JENDERAL L A K I P 2 0 1 3

di atas diharapkan target indikator kinerja program yang tertuang dalam Renstra Itjen tahun 2010 – 2014 dapat terealisasi sesuai dengan target yang telah ditetapkan.

Pemerintah Daerah masih banyak yang baru memperoleh opini WDP atau malah “Tidak Menyatakan Pendapat” Perbaikan dan Peningkatan atas kondisi-kondisi tersebut secara menyeluruh sedang dijalankan oleh Pemerintah melalui program reformasi birokrasi. Upaya ini perlu dijalankan dengan lebih sistematis dan terstruktur, terutama untuk menyelesaikan berbagai kekurangan tersebut oleh segenap unsur pemerintah, terutama pihak manajemen. Dalam proses pembenahan tersebut, APIP pada tiap kementerian negara/ lembaga dan pemerintah daerah semestinya dapat ditingkatkan kualitas pengawasannya sesuai dengan tugas dan fungsinya. APIP harus dapat memberikan keyakinan bahwa tata kelola penganggaran, pelaksanaan anggaran, dan pertanggungjawaban anggaran dapat bebas dari praktik penyimpangan. Selain itu, APIP juga perlu mengembangkan peran utama lainnya yang sangat penting yaitu membantu manajemen instansi pemerintah untuk merancang berbagai perbaikan sistem agar pengendalian intern dan manajemen risiko dapat berjalan efektif untuk mendapatkan kondisi governance yang lebih baik. Dalam rangka menguatkan peran APIP bagi peningkatan kualitas pengelolaan keuangan negara dan kinerja instansi pemerintah tersebut, Menteri Keuangan selaku Bendahara Umum Negara menyelenggarakan konferensi bagi segenap APIP di lingkungan kementerian/lembaga dan pemerintah daerah. Konferensi ini diselenggarakan pada tanggal 27 Agustus 2013 di Gedung Dhanapala dengan tema ”Peningkatan Kualitas Pengawasan oleh APIP dalam

Tata Kelola Penganggaran, Pelaksanaan Anggaran, dan Pertanggungjawaban Anggaran”. Konferensi selama satu hari ini diikuti oleh kurang lebih 350 peserta yang terdiri dari beberapa Menteri/Pimpinan Lembaga, seluruh Inspektur Jenderal/ Inspektur Utama, Seluruh Inspektur Provinsi, beberapa pimpinan APIP Daerah, para pejabat di lingkungan Kementerian Keuangan, para Sekretaris Inspektorat Jenderal Kementerian Negara/Lembaga, serta perwakilan auditor dari beberapa Inspektorat Jenderal Kementerian Negara/Lembaga. Konferensi diisi dengan keynote speech Menteri PAN dan Reformasi Birokrasi, dilanjutkan dengan penyajian konsep standar profesi (Standar Audit APIP, Kode Etik APIP, dan Telaah Sejawat APIP), dan diskusi panel oleh Plt. Direktur Jenderal Anggaran, Inspektur Jenderal Kementerian Pekerjaan Umum, dan Ketua Komite Pengembangan Profesi AAIPI. 2. Reviu RKA-K/L pada 11 unit eselon I Kementerian Keuangan Inspektorat Jenderal Kementerian Keuangan telah menjalankan reviu laporan keuangan pada seluruh unit eselon I Kementeri Keuangan sebelum disampaikan kepada BPK. Kegiatan reviu laporan keuangan tersebut telah berhasil secara siginifikan meningkatkan kualitas Laporan Keuangan Kementerian Keuangan, hal ini terlihat dari peningkatan opini Laporan Keuangan Unit Eselon I Kementerian Keuangan yang meningkat secara signifikan setelah diadakannya kegiatan reviu laporan keuangan. Melihatnya dampak baik dari pada kegiatan tersebut, maka Inspektorat Jenderal Kementerian Keuangan juga mengadakan Reviu RKA-K/L pada 11 unit eselon I Kementerian Keuangan. Inspektorat Jenderal Kementerian Keuangan mengadakan reviu RKA-K/L dengan pendekatan RKA eselon I sesuai pagu anggaran. Reviu dilaksanakan secara paralel dengan penelitian yang dilakukan Biro Perencanaan dan

Keuangan. Disamping reviu, Inspektorat Jenderal Kementerian Keuangan juga mengadakan bimbingan teknis penyusunan RKA-K/L. Dari kegiatan reviu RKA-K/L terhadap 11 (sebelas) unit eselon I Kementerian Keuangan, dapat ditarik kesimpulan sebagai berikut: a) Sasaran Kinerja dalam RKA Eselon I telah sesuai dengan sasaran kinerja dalam renja dan RKP Tahun Anggaran 2014. b) Total pagu RKA eselon I telah sesuai dengan Pagu Anggaran setelah penyesuaian berdasarkan Surat Sekretaris Jenderal nomor: S-1312/ SJ/2013. c) Kelayakan Anggaran dan Kepatuhan Penerapan Kaidah Perencanaan Penganggaran masih terdapat beberapa hal yang perlu diperbaiki dan ditingkatkan, yaitu: i.

Biaya pemeliharaan barang inventaris dan kendaraan pada beberapa RKA eselon I masih melampaui SBM dan tidak disertai dengan analisis atas kewajaran harga;

ii.

Tidak terdapat pengalokasian untuk anggaran biaya yang dilarang;

iii.

Terdapat anggaran yang didanai dengan kontrak tahun jamak pada DJBC untuk penyediaan pita cukai dan pengadaan kapal serta pada DJP untuk pembangunan gedung DJP di Jalan Jenderal Sudirman Jakarta;

iv.

Tidak terdapat duplikasi alokasi biaya pemeliharaan pada satkersatker yang menempati GKN, mengingat biaya pemeliharaan gedung dan bangunan telah dialokasikan pada RKA GKN/ KPTIK-BMN; dan

v.

Beberapa RKA eselon I belum sepenuhnya memenuhi kelengkapan dokumen


pendukung Term of Reference dan Rincian Anggaran dan Biaya (TOR dan RAB) dan/atau dokumen lainnya. 3. Kajian/naskah akademik dalam rangka pembentukan APIP BUN a) Menteri Keuangan selaku Chief Financial Officer (CFO) adalah pengguna anggaran yang tidak dikelompokkan dalam Bagian Anggaran Kementerian Negara/Lembaga (K/L), baik yang dialokasikan/digunakan oleh Kementerian Keuangan maupun oleh K/L lainnya (Bagian Anggaran BUN). Sebagai Pengguna Anggaran Bagian Anggaran Bendahara Umum Negara (PA BA BUN), Menteri Keuangan bertanggung jawab terhadap sistem pengendalian intern dan pengawasan intern pengelolaan BA BUN dengan dibantu oleh Aparat Pengawasan Intern Pemerintah (APIP). Inspektorat Jenderal Kementerian Keuangan selaku APIP Kementerian Keuangan melaksanakan pengawasan atas pengelolaan Bagian Anggaran BUN yang melekat pada tugas dan fungsi Kementerian Keuangan dan tidak melaksanakan pengawasan terhadap pengelolaan Bagian Anggaran BUN pada K/L lain. Sehubungan dengan hal tersebut maka Kementerian Keuangan berkewajiban dalam pengawasan terhadap pengelolaan Bagian Anggaraan BUN dan membentuk APIP untuk mengawasi BUN. Guna memenuhi kebutuhan pembentukan APIP BUN, Inspektorat Jenderal Kementerian Keuangan mengadakan Kajian Akademik dalam Rangka Pembentukan APIP BUN. Tujuan dilakukannya kajian ini untuk memberikan gambaran mengenai kewenangan Menteri Keuangan untuk mengawasi pengelolaan Bagian Anggaran BUN serta memberikan alternatif APIP Bagian Anggaran BUN yang dapat ditetapkan oleh Menteri Keuangan. Dari hasil kajian ini diperoleh kesimpulan sebagai berikut: a) Menteri Keuangan selaku Pengguna Anggaran BA BUN memiliki kewenangan melakukan pengawasan terhadap pengelolaan anggaran BUN. b) Peraturan Pemerintah Nomor 60 tahun 2008 belum diikuti dengan peraturan pelaksanaan pengawasan pengelolaan 84 INSPEKTORAT JENDERAL L A K I P 2 0 1 3

c)

d)

e)

f)

g)

BA BUN sesuai kebutuhan Menteri Keuangan selaku Pengguna Anggaran BUN. Menteri Keuangan belum melakukan pengawasan secara optimal terhadap Pengelolaan Bagian Anggaran BUN. Menteri Keuangan selaku Pengguna Anggaran atas anggaran transfer ke daerah (BA 999.05) sebagaimana diatur dalam pasal 132 PP 45 tahun 2013, melakukan monitoring dan evaluasi terhadap penyerapan dan penggunaan dana transfer ke daerah. Dengan analogi pasal tersebut Menkeu dapat melakukan pengawasan untuk BA BUN yang lain (pada K/L). Pembentukan APIP Bagian Anggaran BUN dapat dilakukan dengan (1) Inspektorat Jenderal Kementerian Keuangan sebagai APIP Bagian Anggaran BUN; (2) APIP dari K/L yang menerima alokasi Bagian Anggaran BUN sebagai APIP Bagian Anggaran BUN; (3) BPKP ditunjuk sebagai APIP Bagian Anggaran BUN yang bertanggung jawab kepada Presiden melalui Menteri Keuangan selaku BUN; dan (4) Pembentukan unit baru di Kementerian Keuangan sebagai APIP Bagian Anggaran BUN. Inspektorat Jenderal Kementerian Keuangan mengusulkan alternatif 1 yang dimodifikasi yaitu Inspektorat Jenderal Kementerian Keuangan sebagai APIP Bagian Anggaran BUN berkoordinasi dengan Inspektorat Jenderal atau nama lain yang secara fungsional melaksanakan pengawasan intern dari masing-masing Kementerian/ Lembaga yang menerima alokasi dana BA BUN. Inspektorat Jenderal Kementerian Keuangan berkoordinasi dengan 6 (enam) unit eselon I di Kementerian Keuangan yang menjadi PPA BA BUN untuk menentukan ruang lingkup pengawasan, dan Biro Hukum Sekretariat Jenderal Kementerian Keuangan untuk aspek hukumnya.

4. Sosialisasi/Workshop Penilaian IKU Tingkat Kematangan Penerapan Manajemen Risiko (TKPMR) kepada seluruh unit Eselon I Berdasarkan Keputusan Menteri Keuangan Nomor 464/KMK.01/2005 tentang Pedoman Strategi dan Kebijakan Departemen Keuangan (Road Map Departemen Keuangan) Tahun 20052009, Inspektorat Jenderal diberi tambahan peran sebagai compliance office untuk good governance (tata kelola kepemerintahan yang baik) dan risk management (manajemen risiko). Manajemen Risiko juga diamanatkan dalam Peraturan Pemerintah Nomor 60 tahun 2008 tentang Sistem Pengendalian Intern Pemerintah, khususnya bagian ketiga pasal 13 ayat (1) yaitu pimpinan Instansi Pemerintah wajib melakukan penilaian risiko. Dengan perkembangan kompleksitas penyelenggaraan pengelolaan keuangan dan kekayaan negara di lingkungan Kementerian Keuangan, perlu diterapkan Manajemen Risiko pada masingmasing unit Eselon I. Manajemen risiko dimaksudkan sebagai salah satu upaya untuk mendukung pencapaian tujuan dan misi organisasi secara efektif dan efisien. Untuk menjalankan peran diatas Inspektorat Jenderal Kementerian keuangan mengadakan Sosialisasi/ Workshop Penilaian IKU Tingkat Kematangan Manajemen Risiko (TKPMR) kepada seluruh unit Eselon I pada tanggal 8 April 2013 di Ruang Rapat Itjen lantai 12. Tidak hanya itu, Inspektorat Jenderal Kementerian keuangan juga melakukan kegiatan Uji Coba Penilaian IKU tingkat Kematangan Manajemen Risiko (TKPMR) kepada beberapa UPR sebagai perwakilan dari tiap-tiap unit Eselon I di lingkungan Kementerian Keuangan.

5. Penyiapan infrastruktur monitoring/audit

continuous

Sebagai bagian dari tata kelola dan manajemen organisasi yang baik, pada umumnya para pimpinan organisasi telah menyadari pentingnya implementasi pengendalian internal yang dijalankan secara terus-menerus. Baik pada organisasi sektor privat maupun organisasi sektor publik (pemerintahan). Adapun pada instansi pemerintah, hal ini justru telah menjadi kewajiban sebagaimana diamanatkan dalam Peraturan Pemerintah Nomor 60 tahun 2008 tentang Sistem Pengendalian Intern Pemerintah. Pengendalian ini akan memberikan keyakinan yang memadai atas tercapainya tujuan organisasi melalui kegiatan yang efektif dan efisien, keandalan pelaporan keuangan, pengamanan aset negara, dan ketaatan terhadap ketentuan perundangan yang berlaku. Di antara bentuk pengendalian internal yang diterapkan secara terusmenerus dan berkelanjutan adalah Continuous Monitoring dan Continuous Auditing. Continuous monitoring (CM) adalah sebuah proses yang disusun oleh manajemen untuk memastikan bahwa kebijakan, prosedur, dan proses bisnis berjalan secara efektif sedangkan Continuous auditing (CA) adalah metode yang digunakan oleh auditor dalam melaksanakan kegiatan audit secara terus‐menerus atau berkelanjutan. Inspektorat Jenderal merencanakan untuk mengimplementasikan continuous monitoring/continuous audit terhadap data‐data elektronik (audit TI) yang dimiliki oleh masing‐masing unit eselon I Kementerian Keuangan melalui kegiatan Kajian Pengembangan Audit TI. Kegiatan Kajian Pengembangan Audit TI Itjen ini dilaksanakan secara bertahap, dengan tahapan sebagai berikut: a) Persiapan Kegiatan Continous Monitoring dan Continous Audit (CM/ CA) di Inspektorat Jenderal, b) Persiapan

Kegiatan

Continuous


Monitoring (CM)/Continuous Audit (CA) Inspektorat Jenderal Tahap II, c) Persiapan Kegiatan Continuous Monitoring (CM)/Continuous Audit (CA) Inspektorat Jenderal Tahap III, d) Simulasi Kegiatan Continuous Monitoring (CM)/Continuous Audit (CA) Inspektorat Jenderal Tahap I, dan e) Simulasi Kegiatan Continuous Monitoring (CM)/Continuous Audit (CA) Inspektorat Jenderal Tahap II. Untuk mengetahui tingkat kesesuaian solusi aplikasi dengan kebutuhan continuous monitoring/audit Inspektorat Jenderal, Itjen telah melakukan beberapa skenario continuous monitoring dengan software dan data versi demo sebagai tahap awal. Pada tahap berikutnya dilakukan beberapa ujicoba skenario continuous monitoring/audit sederhana dengan software dan data yang diperoleh dari portal pertukaran data. Diharapkan dari uji coba ini sudah diperoleh beberapa skenario sederhana yang dapat digunakan untuk kegiatan continuous monitoring data penerimaan/realisasi anggaran. Setelah itu, dilakukan kajian sebagai tindak lanjut rencana implementasi continuous audit oleh Inspektorat Jenderal. Kajian ini menyangkut hal-hal antara lain sebagai berikut: a) Identifikasi kegiatan continuous audit yang dapat diterapkan b) Kebutuhan infrastruktur dan kompetensi c) Hambatan-hambatan yang mungkin dihadapi dalam persiapan maupun implementasinya di Inspektorat Jenderal d) Simulasi secara sederhana dengan data dummy menggunakan tools audit (aplikasi ACL Analytics Exchange) untuk menjalankan skenario continuous audit di Inspektorat Jenderal. e) Dokumentasi skenario untuk kegiatan continuous audit dengan menggunakan aplikasi ACL Analytics Exchange oleh Inspektorat Jenderal. 86 INSPEKTORAT JENDERAL L A K I P 2 0 1 3

Diharapkan dari hasil kajian ini dapat digunakan sebagai pedoman dalam implementasi continuous audit oleh Inspektorat Jenderal di masa yang akan datang. 6. Identifikasi proses bisnis utama yang perlu didukung sistem informasi Proses identifikasi proses bisnis utama (kegiatan audit) telah dilakukan sejak tahun 2010 dan sistem informasi (CCH TeamMate) yang mendukung proses bisnis utama sudah mulai diimplementasikan sejak tahun 2010. Pada triwulan pertama tahun 2013 telah diidentifikasi modul-modul dalam CCH TeamMate yang belum dimanfaatkan secara maksimal melalui kajian. Setelah dilakukan kajian, maka Modul TeamCentral akan lebih diprioritaskan untuk didalami untuk menunjang kebutuhan finding tracking baik oleh auditor maupun auditee. Setelah itu, Itjen melakukan hal-hal sebagai berikut: a) Mempelajari TeamCentral; b) Pemahaman fitur-fitur dan pembagian role di TeamCentral; c) Persiapan simulasi TeamCentral.

penggunaan

Selain itu, dari kajian terhadap proses bisnis yang didukung oleh TeamCentral telah diperoleh kesimpulan sebagai berikut: a) Terdapat beberapa proses bisnis di Inspektorat Jenderal yang didukung oleh TeamCentral, diantaranya: 1) Monitoring temuan, rekomendasi dan tindak lanjut yang dilakukan oleh tim audit, tim khusus tindak lanjut maupun auditee. 2) Audit survei yang berfungsi sebagai feedback atas pelaksanaan audit. Survei diberikan kepada tim audit maupun auditee. b) TeamCentral dapat juga digunakan sebagai alat manajemen untuk memantau pelaksanaan audit melalui dashboard maupun report.

7. Identifikasi data yang dibutuhkan oleh unit eselon I dalam rangka pertukaran data Untuk meningkatkan kinerja seluruh eselon I Kementerian Keuangan dan mewujudkan TIK yang terintegrasi, maka Inspektorat Jenderal Kementerian Keuangan melakukan identifikasi data di seluruh unit eselon I guna mempermudah unit eselon I tersebut dalam melakukan pertukaran data.

D. Akuntabilitas Keuangan Program yang dilaksanakan Itjen pada tahun 2013 adalah Program Pengawasan Dan Peningkatan Akuntabilitas Aparatur Kemenkeu dengan total pagu anggaran sebesar Rp106.474.323.000,00–telah dilakukan 5 (lima) kali revisi atas DIPA Itjen tahun 2013 dari total pagu anggaran awal sebesar Rp107.860.711.000,00. Dari jumlah pagu tersebut, total penyerapan anggaran DIPA Itjen tahun 2013 adalah sebesar Rp100.363.184.376,00 atau mencapai 94,26%.

Dalam melaksanakan tugas tersebut, Inspektorat Jenderal telah melakukan inventarisasi data yang diperoleh dari eselon I lain yang sudah dikelola selama ini dan meminta masukan kebutuhan data dari tiap eselon I selain data yang sudah dikelola. Masukan yang sudah diperoleh berasal dari DJKN dan DJBC. Data yang sudah tersedia direncanakan dapat diakses melalui portal Data Interchange Pusintek.

Penyerapan anggaran Itjen yang cukup optimal ini disebabkan karena selain dilaksanakannya berbagai kegiatan pengawasan dan dukungan pengawasan dalam rangka pencapaian IKU dan Sasaran Strategis, penggunaan atas penyerapan anggaran tersebut juga digunakan untuk belanja pegawai, belanja perjalanan dinas dalam dan luar negeri, belanja pemeliharaan, belanja barang dan jasa, belanja modal peralatan dan mesin, belanja modal gedung dan bangunan, serta belanja modal fisik lainnya. Perbandingan pagu dan realisasi anggaran Itjen per jenis belanja dari tahun 2010 s.d. 2013 disajikan dalam Tabel 3.25.

Tabel 3.25 Perbandingan Pagu dan Realisasi Anggaran Itjen Per Jenis Belanja dari Tahun 2010 s.d. 2013 Jenis Belanja

Belanja Pegawai Belanja Barang Belanja Modal

Anggaran Itjen Tahun 2010 – 2013 (Rp) Pagu

Realisasi

Tahun 2013 31.831.290.000 28.490.351.634 68.637.235.000 65.878.492.387 6.005.798.000 5.994.340.355

Sisa

% Realisasi

3.340.938.366 2.758.742.613 11.457.645

89.50 95,98 99,81

100.363.184.376

6.111.138.624

94,26


Tahun 2012 28.762.337.000 24.938.779.824 59.565.061.000 57.554.093.890 6.414.301.000 6.380.411.945

3.823.557.176 2.010.967.110 33.889.055

86,71 96,62 99,47

Jumlah

94.741.699.000

5.868.413.341

93,81

Jumlah

106.474.323.000

88.873.285.659


Jenis Belanja


Anggaran Itjen Tahun 2010 – 2013 (Rp) Pagu

Realisasi

Tahun 2011 26.500.000.000 23.571.787.195 66.080.573.000 60.576.192.520 10.110.000.000 9.643.112.488

Sisa

% Realisasi

2.928.212.805 5.504.380.480 466.887.512

88,95 91,67 95,38

93.791.092.203

8.899.480.797

91,33


Tahun 2010 23.000.000.000 21.711.501.239 63.111.342.000 59.627.685.038 10.952.735.000 9.228.549.992

1.288.498.761 3.483.656.962 1.724.185.008

94,39 94,48 98,46

Jumlah

97.064.077.000

6.496.340.731

93,30

Jumlah

102.690.573.000

90.567.736.269

Sumber: Bagian Perencanaan dan Keuangan

Berdasarkan data tabel di atas, dapat dilihat bahwa kecenderungan persentase realisasi penyerapan anggaran Itjen menunjukkan tren meningkat dengan gap antara pagu dan realisasi anggaran yang cenderung relatif menurun. Hal ini dapat dijadikan sebagai indikasi bahwa Itjen telah berusaha melakukan perencanaan secara matang dan telah semaksimal mungkin melakukan penyerapan anggaran dengan optimal melalui instrumen program dan kegiatan yang telah direncanakan. Untuk mempertahankan dan/atau lebih mengoptimalkan penyerapan DIPA dan peningkatan kinerja Itjen di masa yang akan datang, hal-hal yang mungkin perlu dilakukan antara lain rencana kinerja tahunan disusun secara akurat, integral, komprehensif, dengan tetap memperhatikan Renstra dan Kebijakan Pengawasan, serta dilaksanakan secara konsisten oleh seluruh unit di lingkungan


Itjen; serta penerapan manajemen risiko pada setiap tahap pelaksanaan program dan kegiatan mutlak dilakukan untuk mengantisipasi kendala yang mungkin terjadi. Selain itu untuk tahuntahun mendatang, jika dimungkinakan pagu anggaran dapat disajikan per indikator capaian sehingga diharapkan dapat melihat integrasi akuntabilitas keuangan dan kinerja sebagai wujud dari pelaksanaan anggaran berbasis kinerja di lingkungan Itjen.


BAB IV

PENUTUP Laporan Akuntabilitas Instansi Pemerintah (LAKIP) Itjen tahun 2013 merupakan bentuk pertanggungjawaban pelaksanaan tugas dan fungsi Itjen sesuai amanat Instruksi Presiden Nomor 7 Tahun 1999 tentang Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah dan Instruksi Presiden Nomor 4 Tahun 2004 tentang Percepatan Pemberantasan Korupsi, dengan berpedoman pada Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (PAN dan RB) Nomor 29 Tahun 2010 tentang Pedoman Penyusunan Penetapan Kinerja dan Pelaporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah. Sesuai dengan Visi dan Misi Itjen yang dijabarkan dalam Tujuan, Sasaran Strategis (SS), dan program serta kegiatan, pencapaian akuntabilitas kinerja Itjen tahun 2013 menunjukkan hasil yang sangat memuaskan. Dari 11 (sebelas) SS Itjen yang terdiri dari 27 (dua puluh tujuh) IKU di tahun 2013, 25 (dua puluh lima) IKU atau sekitar 93% telah terealisasi sesuai target. Bahkan 21 (dua puluh satu) IKU diantaranya tercapai melebihi dari target yang telah ditetapkan. Hanya 2 (dua) IKU yang tidak terealisasi sesuai target, yaitu rata-rata indeks opini BPK RI atas LK BA 15, LK BUN, dan LK BA 999 dan indeks kepuasan pengguna layanan. Atas capaian kinerja yang masih belum optimal, Itjen telah menyusun action plan yang akan dilaksanakan pada tahun mendatang. Terkait dengan akuntabilitas keuangan, alokasi anggaran Itjen tahun 2013 adalah sebesar Rp106.474.323.000,00 yang diperuntukkan bagi belanja pegawai, belanja barang, dan belanja modal. Dari pagu anggaran tersebut, telah direalisasikan sebesar Rp100.363.184.376,00 atau dengan tingkat penyerapan sebesar 94,26%. Untuk mempertahankan dan/atau lebih mengoptimalkan penyerapan DIPA dan peningkatan kinerja Itjen di masa yang akan datang, hal-hal yang mungkin perlu dilakukan


antara lain rencana kinerja tahunan disusun secara akurat, integral, komprehensif, dengan tetap memperhatikan Renstra dan Kebijakan Pengawasan, serta dilaksanakan secara konsisten oleh seluruh unit di lingkungan Itjen; serta penerapan manajemen risiko pada setiap tahap pelaksanaan program dan kegiatan mutlak dilakukan untuk mengantisipasi kendala yang mungkin terjadi. Selain itu untuk tahun-tahun mendatang, jika dimungkinkan pagu anggaran dapat disajikan per indikator capaian sehingga diharapkan dapat melihat integrasi akuntabilitas keuangan dan kinerja sebagai wujud dari pelaksanaan anggaran berbasis kinerja di lingkungan Itjen. LAKIP Itjen Tahun 2013 ini diharapkan dapat dijadikan sebagai alat komunikasi dan akuntabilitas yang dapat memberikan informasi secara transparan kepada seluruh pihak yang terkait serta mampu memberikan informasi yang relevan kepada pimpinan tentang kinerja Itjen dalam melaksanakan tugas pengawasan di lingkungan Kemenkeu. Selain itu dengan adanya analisis atas capaian kinerja terhadap rencana kinerja tahun 2013 yang dituangkan dalam LAKIP Itjen 2013, dimungkinkan teridentifikasinya sejumlah celah kerja (performance gap) yang kemudian dapat dijadikan sebagai umpan balik perbaikan kinerja Itjen di masa yang akan datang. Itjen menyampaikan apresiasi dan penghargaan yang setinggi-tingginya atas bantuan dan kerja sama semua pihak yang terlibat dan turut membantu mewujudkan capaian Sasaran Strategis Itjen di tahun 2013.


LAMPIRAN 1 Matriks Kinerja Itjen 2010 - 2014

Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Inspektorat Jenderal Tahun 2013 MATRIKS KINERJA INSPEKTORAT JENDERAL TAHUN 2010 – 2014 PROGRAM/ KEGIATAN/ RENCANA AKSI PROGRAM Pengawasan dan Peningkatan Akuntabilitas Aparatur Kementerian Keuangan

TUJUAN PROGRAM/ KEGIATAN Terwujudnya pengawasan yang memberi nilai tambah melalui peningkatan efektivitas proses manajemen risiko, pengendalian, dan tata kelola serta peningkatan akuntabilitas aparatur di lingkungan Kementerian Keuangan

INDIKATOR 1

2

Jumlah policy recommendation 1): a. Pendapatan Negara b. Belanja Negara c. Perbendaharaan Negara d. Pengelolaan Kekayaan Negara e. Bidang Pasar Modal dan Lembaga f. Bidang Pembelajaran dan Pertumbuhan Penindakan Praktik KKN: a. Jumlah informasi gratifikasi,pungut an liar, kolusi, dan korupsi b. Persentase informasi gratifikasi, pungutan liar,

TARGET 2010

2011

2012

2013

2014

38 rekomendasi

32 rekomendasi

32 rekomendasi

36 rekomendasi

36 rekomendasi

14 rekomendasi

-

-

-

14 rekomendasi

6 rekomendasi 6 rekomendasi

-

-

-

6 rekomendasi 6 rekomendasi

5 rekomendasi

-

-

-

5 rekomendasi

2 rekomendasi

-

-

-

-

5 rekomendasi

-

-

-

5 rekomendasi

5 informasi

5 informasi

-

-

-

-

-

60%

60%

60%

Integritas, Profesionalisme, Sinergi, Pelayanan, Kesempurnaan

UNIT ORGANISASI PELAKSANA Inspektorat Jenderal

1

Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Inspektorat Jenderal Tahun 2013 PROGRAM/ KEGIATAN/ RENCANA AKSI

TUJUAN PROGRAM/ KEGIATAN

INDIKATOR

3

kolusi, dan perbuatan koruptif yang dilaporkan ke KPK c. Persentase investigasi yang terbukti 2) d. Jumlah kasus yang diserahkan kepada instansi penegak hukum sebagai bukti awal penyelidikan Rata-rata Indeks Opini BPK RI atas LK BA 15, LK BUN, dan LK BA 999 a. Indeks kualitas laporan keuangan Kementerian Keuangan (BA 15) b. Indeks kualitas laporan keuangan: 1) BA 999.01 (Pembiayaan Biaya

TARGET 2010

2011

2012

2013

2014

80%

80%

90%

90%

90%

4 kasus

-

-

-

-

3,06

3,25

4,00

4,00

4,00

3,00

3,00

4,00

4,00

4,00

3,17

3,57

4,00

4,00

4,00

4,00

4,00

4,00

4,00

4,00


UNIT ORGANISASI PELAKSANA

2



INDIKATOR

2) 3)

4) 5) 6)

Pinjaman dan Bunga serta Cicilan Pokok Utang) BA 999.02 (Penerimaan Hibah) BA 999.03 (Penanaman Modal Negara) BA 999.04 (Penerusan Pinjaman) BA 999.05 (Transfer Dana Daerah) BA 999.06 (Belanja Subsidi dan Belanja Lain) a) BA 999.07 (Belanja Subsidi) b) BA 999.08 (Belanja LainLain)

TARGET 2010

2011

2012

2013

2014

3,00

3,00

4,00

4,00

4,00

3,00

4,00

4,00

4,00

4,00

3,00

3,00

4,00

4,00

4,00

4,00

4,00

4,00

4,00

4,00

2,00

-

-

-

-

-

4,00

4,00

4,00

4,00

-

3,00

4,00

4,00

4,00



3



INDIKATOR

4

5 6 7 8

9

c. Indeks kualitas laporan keuangan Bendahara Umum Negara (BA 999) Frekuensi komunikasi pengawasan : a. Pendampingan dan konsultasi b. Sosialisasi Indeks Persepsi Korupsi 3) Indeks Pencegahan Korupsi (Control of Corruption) 3) Indeks Perilaku Anti Korupsi 3) Indeks Kepuasan Stakeholders terhadap Pelaporan PPK 3) Tingkat Penerapan Pengendalian Intern3)

TARGET 2010 3,00

2011 3,25

2012 4,00

2013 4,00

2014 4,00

24 kali

-

-

-

24 kali

9 kali -

-

-

-

9 kali 5

-

-

-

-

5,04

-

-

-

-

-

-

-

-

3,25 dari skala 5 3,25 dari skala 5

-

-

-

-



2 (pengendalian intern efektif dengan pengecualian) dari skala 3 (pengendalian intern efektif )

4


KEGIATAN 1 Dukungan Manajemen dan Dukungan Teknis Lainnya Inspektorat Jendral


1 Terwujudnya layanan administrasi yang prima kepada seluruh unsur Itjen dalam rangka memperlancar pelaksanaan tugas 2 pengawasan Pemberian dukungan teknis yang optimal kepada seluruh unsur Itjen dalam rangka menunjang tercapainya pencapaian tujuan strategis

INDIKATOR 10

Tingkat Kematangan Penerapan Manajemen Risiko3)

11

Nilai Internal Audit Capability Model (IACM) 3)

1

Persentase pelaksanaan pengawasan sesuai rencana Jumlah aktivitas sosialisasi Persentase pejabat yang telah memenuhi standar kompetensi jabatannya Persentase pegawai yang memiliki kualifikasi "Sangat Baik" atau "Istimewa" berdasarkan penilaian individual Persentase pegawai yang dijatuhi hukuman disiplin sedang atau berat

2 3

4

5

TARGET 2010 -

2011 -

2012 -

2013 3 (risk defined)

-

-

-

-

100%

-

-

-

-

1 kali

16 kali

10 kali

50 kali

1 kali

80%

80%

82,5%

87%

80%

10%

-

-

-

15%

2 orang

-

-

-

2 orang


2014 4 (Risk Managed) dari skala 5 (Risk Enabled) 3 (Integrated) dari skala 5


Sekretariat Inspektorat Jenderal

5



INDIKATOR 6 7 8

9

10

11 RENCANA AKSI: 1. Peningkatan pegawai yang berintegritas dan berkompeten 2. Penataan dan modernisasi organisasi 3. Pengembangan sistem Teknologi

Persentase jam pelatihan pegawai terhadap jam kerja Persentase penyelesaian SOP Persentase penyelesaian penataan/modernisa si organisasi Persentase UPR yang menerapkan tahapan manajemen risiko Persentase implementasi Audit Management System pada auditor Persentase penyerapan DIPA

TARGET 2010 3%

2011 7%

2012 5%

2013 5%

2014 5%

100%

100%

-

-

100%

100%

-

-

-

100%

100%

100%

-

-

100%

25%

80%

50%

70%

100%

85%

80%

95%

95%

95%



6

Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Inspektorat Jenderal Tahun 2013 PROGRAM/ KEGIATAN/ RENCANA AKSI Informasi dan Komunikasi yang terintegrasi 4. Optimalisasi pengelolaan anggaran 2 Perumusan Kebijakan dan Pelaksanaan Pengawasan serta peningkatan Akuntabilitas Aparatur Direktorat Jenderal Pajak


Terwujudnya pengawasan yang memberi nilai tambah melalui meningkatkan efektifitas proses manajemen resiko, pengendalian, dan tata kelola serta peningkatan akuntabilitas aparatur di lingkungan Direktorat Jenderal Pajak

INDIKATOR

1 2

3

4 5 6

Jumlah policy recommendation hasil pengawasan1) Jumlah peta konsistensi penerapan SOP Unggulan Kementerian Persentase permintaan pengawasan yang direspon maksimal dalam: a. 7 hari kerja b. 4 hari kerja Frekuensi pendampingan dan konsultasi Jumlah TPU yang diusulkan tahun berikutnya Nilai rata-rata hasil reviu penerapan SAINS

2010

2011

2012

2013

2014


6 rekomendasi

3 rekomendasi

5 rekomendasi

6 rekomendasi

6 rekomendasi

Inspektorat I

1 peta

-

-

-

-

100% 4 kali

90% 4 kali

90% 4 kali

100% 4 kali

100% 4 kali

10 TPU

10 TPU

6 TPU

10 TPU

10 TPU

76

77,72

78,72

79,72

79,72

TARGET


7



INDIKATOR 7

8 9

Persentase pelaksanaan pengawasan sesuai dengan rencana Jumlah aktivitas sosialisasi Persentase penyerapan DIPA

TARGET 2010 100%

2011 -

2012 -

2013 -

2014 -

1 kali

1

1 kali

2 kali

1 kali

85%

80%

95%

95%

95%


RENCANA AKSI: 1. Pelaksanaan pengawasan yang berkualitas dan memberikan nilai tambah bagi unit Eselon I 2. Pengawalan program reformasi birokrasi 3. Pelaksanaan pendampingan dan konsultasi 4. Identifikasi tema pengawasan unggulan berdasarkan risiko Integritas, Profesionalisme, Sinergi, Pelayanan, Kesempurnaan

8

Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Inspektorat Jenderal Tahun 2013 PROGRAM/ KEGIATAN/ RENCANA AKSI 5. Penerapan pengawasan yang berkualitas 6. Pelaksanaan komunikasi pengawasan yang efektif 3 Perumusan Kebijakan dan Pelaksanaan Pengawasan serta peningkatan Akuntabilitas Aparatur Direktorat Jenderal Bea dan Cukai


Terwujudnya pengawasan yang memberi nilai tambah melalui peningkatan efektivitas manajemen resiko, pengendalian, dan tata kelola serta peningkatan akuntabilitas aparatur di lingkungan Direktorat Jenderal Bea dan Cukai

INDIKATOR

1 2

3

4 5 6

Jumlah policy recommendation hasil pengawasan1) Jumlah peta konsistensi penerapan SOP Unggulan Persentase permintaan pengawasan yang direspon maksimal dalam: a. 7 hari kerja b. 4 hari kerja Frekuensi pendampingan dan konsultasi Jumlah TPU yang diusulkan tahun berikutnya Nilai rata-rata hasil reviu penerapan SAINS

2010

2011

2012

2013

2014


7 rekomendasi

7 rekomendasi

5 rekomendasi

7 rekomendasi

7 rekomendasi

Inspektorat II

1 peta

-

-

-

-

100% 3 kali

90% 5 kali

90% 5 kali

100% 3 kali

100% 3 kali

10 TPU

10 TPU

6 TPU

10 TPU

10 TPU

75

76,14

77,76

78,76

78,76

TARGET


9



INDIKATOR 7

8 9 RENCANA AKSI: 1. Pelaksanaan pengawasan yang berkualitas dan memberikan nilai tambah bagi unit Eselon I 2. Pengawalan program reformasi birokrasi 3. Pelaksanaan pendampingan dan konsultasi 4. Identifikasi tema pengawasan unggulan berdasarkan risiko 5. Penerapan

Persentase pelaksanaan pengawasan sesuai dengan rencana Jumlah aktivitas sosialisasi Persentase penyerapan DIPA

TARGET 2010 100%

2011 -

2012 -

2013 -

2014 100%

1 kali

2 kali

3 kali

3 kali

1 kali

85%

80%

95%

95%

95%



10

Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Inspektorat Jenderal Tahun 2013 PROGRAM/ KEGIATAN/ RENCANA AKSI pengawasan yang berkualitas 6. Pelaksanaan komunikasi pengawasan yang efektif 4 Perumusan Kebijakan dan Pelaksanaan Pengawasan serta peningkatan Akuntabilitas Aparatur Direktorat Jenderal Perbendaharaan dan Direktorat Jenderal Pengelolaan Utang


Terwujudnya pengawasan yang memberi nilai tambah melalui peningkatan efektivitas manajemen resiko, pengendalian, dan tata kelola serta peningkatan akuntabilitas aparatur di lingkungan Direktorat Jenderal Perbendaharaan dan Direktorat Pengelolaan Utang

INDIKATOR

1 2 3 4

5

6 7

Indeks opini BPK atas LK BUN Indeks Opini BPK atas LK BA 999 Jumlah policy recommendation hasil pengawasan1) Jumlah peta konsistensi penerapan SOP Unggulan Kementerian Persentase permintaan pengawasan yang direspon maksimal dalam: a. 7 hari kerja b. 4 hari kerja Frekuensi pendampingan dan konsultasi Jumlah TPU yang diusulkan tahun

2010

2011

2012

2013

2014


3,00

3,00

4,00

4,00

4,00

Inspektorat III

3,33

3,33

4,00

4,00

4,00

6 rekomendasi

6 rekomendasi

5 rekomendasi

6 rekomendasi

6 rekomendasi

1 peta

-

-

-

-

100% 2 kali

90% 3 kali

90% 4 kali

100% 6 kali

100% 2 kali

10 TPU

10 TPU

6 TPU

10 TPU

10 TPU

TARGET


11



INDIKATOR 8 9

10 11 RENCANA AKSI: 1. Pencapaian peningkatan kualitas Laporan Keuangan BA 15, BUN, dan BA 999 2. Pelaksanaan pengawasan yang berkualitas dan memberikan nilai tambah bagi unit Eselon 3. Pengawalan program reformasi birokrasi

berikutnya Nilai rata-rata hasil reviu penerapan SAINS Persentase pelaksanaan pengawasan sesuai dengan rencana Jumlah aktivitas sosialisasi Persentase penyerapan DIPA

TARGET 2010

2011

2012

2013

2014

70

71

71

77,18

77,18

100%

-

-

-

-

1 kali

2 kali

2 kali

1 kali

1 kali

85%

80%

95%

95%

95%



12

Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Inspektorat Jenderal Tahun 2013 PROGRAM/ KEGIATAN/ RENCANA AKSI 4. Pelaksanaan pendampingan dan konsultasi 5. Identifikasi tema pengawasan unggulan berdasarkan risiko 6. Penerapan pengawasan yang berkualitas 7. Pelaksanaan komunikasi pengawasan yang efektif 5 Perumusan Kebijakan dan Pelaksanaan Pengawasan serta peningkatan Akuntabilitas Aparatur Badan Kebijakan Fiskal dan Direktorat Jenderal Kekayaan Negara


Terwujudnya pengawasan yang memberi nilai tambah melalui peningkatan efektivitas manajemen resiko, pengendalian, dan tata kelola serta peningkatan akuntabilitas aparatur di

INDIKATOR

1 2 3

4

Indeks Opini BPK atas LK BA 999 Jumlah policy recommendation hasil pengawasan1) Jumlah peta konsistensi penerapan SOP Unggulan Kementerian Persentase permintaan pengawasan yang direspon maksimal

2010

2011

2012

2013

2014


3,00

4,00

4,00

4,00

4,00

Inspektorat IV

6 rekomendasi

4 rekomendasi

5 rekomendasi

6 rekomendasi

6 rekomendasi

1 peta

-

-

-

-

TARGET


13


TUJUAN PROGRAM/ KEGIATAN lingkungan Badan Kebijakan Fiskal dan Direktorat Jenderal Kekayaan Negara

INDIKATOR

5 6 7 8

9 10

dalam: a. 7 hari kerja b. 4 hari kerja Frekuensi pendampingan dan konsultasi Jumlah TPU yang diusulkan tahun berikutnya Nilai rata-rata hasil reviu penerapan SAINS Persentase pelaksanaan pengawasan sesuai dengan rencana Jumlah aktivitas sosialisasi Persentase penyerapan DIPA

TARGET 2010

2011

2012

2013

2014

100% 3 kali

90% 6 kali

90% 6 kali

100% 4 kali

100% 3 kali

10 TPU

10 TPU

6 TPU

10 TPU

10 TPU

70

73,08

77,52

81

81

100%

-

-

-

-

1 kali

1 kali

1 kali

1 kali

1 kali

85%

80%

95%

95%

95%


RENCANA AKSI: 1. Pencapaian peningkatan kualitas Laporan Keuangan BA 15, BUN, dan BA 999 2. Pelaksanaan pengawasan Integritas, Profesionalisme, Sinergi, Pelayanan, Kesempurnaan

14

Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Inspektorat Jenderal Tahun 2013 PROGRAM/ KEGIATAN/ RENCANA AKSI yang berkualitas dan memberikan nilai tambah bagi unit Eselon I 3. Pengawalan program reformasi birokrasi 4. Pelaksanaan pendampingan dan konsultasi 5. Identifikasi tema pengawasan unggulan berdasarkan risiko 6. Penerapan pengawasan yang berkualitas 7. Pelaksanaan komunikasi pengawasan yang efektif 6 Perumusan Kebijakan dan Pelaksanaan Pengawasan serta


Terwujudnya pengawasan yang memberi nilai tambah

INDIKATOR

1 2

Indeks Opini BPK atas LK BA 999 Jumlah policy recommendation

2010

2011

2012

2013

2014


3,00

3,67

4,00

4,00

4,00

Inspektorat V

7 rekomendasi

6 rekomendasi

5 rekomendasi

7 rekomendasi

7 rekomendasi

TARGET


15

Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Inspektorat Jenderal Tahun 2013 PROGRAM/ KEGIATAN/ RENCANA AKSI peningkatan Akuntabilitas Aparatur Direktorat Jenderal Anggaran dan Direktorat Jenderal Perimbangan Keuangan

TUJUAN PROGRAM/ KEGIATAN melalui peningkatan efektivitas manajemen resiko, pengendalian, dan tata kelola serta peningkatan akuntabilitas aparatur di lingkungan Direktorat Jenderal Anggaran dan Perimbangan Keuangan

INDIKATOR 3

4

5 6 7 8

9 10 RENCANA AKSI: 1. Pencapaian

hasil pengawasan1) Jumlah peta konsistensi penerapan SOP Unggulan Persentase permintaan pengawasan yang direspon maksimal dalam: a. 7 hari kerja b. 4 hari kerja Frekuensi pendampingan dan konsultasi Jumlah TPU yang diusulkan tahun berikutnya Nilai rata-rata hasil reviu penerapan SAINS Persentase pelaksanaan pengawasan sesuai dengan rencana Jumlah aktivitas sosialisasi Persentase penyerapan DIPA

TARGET 2010

2011

2012

2013

2014

1 peta

-

-

-

-

100% 3 kali

90% 103 kali

90% 103 kali

100% 108 kali

100% 3 kali

10 TPU

10 TPU

6 TPU

10 TPU

10 TPU

70

74,46

74,46

76,72

76,72

100%

-

-

-

-

1 kali

2 kali

2 kali

3 kali

1 kali

85%

80%

95%

95%

95%



16

Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Inspektorat Jenderal Tahun 2013 PROGRAM/ KEGIATAN/ RENCANA AKSI peningkatan kualitas Laporan Keuangan BA 15, BUN, dan BA 999 2. Pelaksanaan pengawasan yang berkualitas dan memberikan nilai tambah bagi unit Eselon I 3. Pengawalan program reformasi birokrasi 4. Pelaksanaan pendampingan dan konsultasi 5. Identifikasi tema pengawasan unggulan berdasarkan risiko 6. Penerapan pengawasan yang berkualitas


INDIKATOR

TARGET 2010


2011

2012

2013

2014


17

Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Inspektorat Jenderal Tahun 2013 PROGRAM/ KEGIATAN/ RENCANA AKSI 7. Pelaksanaan komunikasi pengawasan yang efektif 7 Perumusan Kebijakan dan Pelaksanaan Pengawasan serta peningkatan Akuntabilitas Aparatur Sekretariat Jenderal, dan Badan Pendidikan dan Pelatihan Keuangan


Terwujudnya pengawasan yang memberi nilai tambah melalui peningkatan efektivitas manajemen resiko, pengendalian, dan tata kelola serta peningkatan akuntabilitas aparatur di lingkungan Sekretariat Jenderal, BPPK

INDIKATOR

1 2 3

4 5 6 7

8

Indeks Opini BPK atas LK BA 154) Jumlah policy recommendation hasil pengawasan1) Persentase permintaan pengawasan yang direspon maksimal dalam: a. 7 hari kerja b. 4 hari kerja Frekuensi pendampingan dan konsultasi Jumlah TPU yang diusulkan tahun berikutnya Nilai rata-rata hasil reviu penerapan SAINS Persentase pelaksanaan pengawasan sesuai dengan rencana Jumlah aktivitas sosialisasi

2010

2011

2012

2013

2014


3,00

3,00

4,00

4,00

4,00

Inspektorat VI

4 rekomendasi

5 rekomendasi

5 rekomendasi

2 rekomendasi

4 rekomendasi

100% 5 kali

90% 3 kali

90% 3 kali

100% 6 kali

100% 5 kali

10 TPU

10 TPU

6 TPU

10 TPU

10 TPU

70

71,61

74,25

76,25

76,25

100%

-

-

-

-

1kali

1 kali

1 kali

1 kali

1 kali

TARGET


18



INDIKATOR 9

Persentase penyerapan DIPA

TARGET 2010 85%

2011 80%

2012 95%

2013 95%

2014 95%


RENCANA AKSI: 1. Pencapaian peningkatan kualitas Laporan Keuangan BA 15, BUN, dan BA 999 2. Pelaksanaan pengawasan yang berkualitas dan memberikan nilai tambah bagi unit Eselon I 3. Pelaksanaan pendampingan dan konsultasi 4. Identifikasi tema pengawasan unggulan berdasarkan risiko 5. Penerapan pengawasan yang Integritas, Profesionalisme, Sinergi, Pelayanan, Kesempurnaan

19

Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Inspektorat Jenderal Tahun 2013 PROGRAM/ KEGIATAN/ RENCANA AKSI berkualitas 6. Pelaksanaan komunikasi pengawasan yang efektif 8 Pelaksanaan Program Transformasi Pengawasan


Mendorong Itjen Kemenkeu sebagai Benchmark bagi APIP lainnya

INDIKATOR

1 2 3

4

5

6

Jumlah policy recommendation hasil pengawasan1) Persentase unit eselon I yang memiliki peta risiko Jumlah policy recommendation reformasi birokrasi (indeks RB) 5) Persentase permintaan pengawasan yang direspon maksimal dalam: a. 7 hari kerja b. 4 hari kerja Jumlah KMK Kebijakan Pengawasan Intern Kementerian Keuangan atau Keputusan Irjen tentang PKPT Jumlah TPU yang diusulkan tahun

2010

2011

2012

2013

2014


2 rekomendasi

2 rekomendasi

5 rekomendasi

5 rekomendasi

2 rekomendasi

Inspektorat VII

100%

-

-

1 rekomendasi

-

-

-

-

100% 2 buah

90% 1 buah

90% 1 buah

100% -

100% 1 buah

10 TPU

10 TPU

6 TPU

10 TPU

10 TPU

TARGET


100%

20



INDIKATOR 7 8 9

10 11 12 13

14 15

16

berikutnya Jumlah pedoman baru Nilai rata-rata hasil reviu penerapan SAINS Persentase pelaksanaan pengawasan sesuai dengan rencana Jumlah aktivitas sosialisasi Persentase penyerapan DIPA Indeks Persepsi Korupsi3) Indeks Pencegahan Korupsi (Control of Corruption) 3) Indeks Perilaku Anti Korupsi3) Indeks Kepuasan Stakeholders terhadap Pelaporan PPK3) Tingkat Penerapan Pengendalian Intern3)

TARGET 2010

2011

2012

2013

2014

4 pedoman

4 pedoman

3 pedoman

3 pedoman

4 pedoman

70

76,03

78,94

79,96

79,96

100%

-

-

-

-

1 kali

4 kali

20 kali

1 kali

1 kali

85%

80%

95%

95%

95%

-

-

-

-

5

-

-

-

-

5,04

-

-

-

-

3,25 dari skala 5 3,25 dari skala 5

-

-

-

-

2 (pengendalian intern efektif dengan pengecualian) dari skala 3



21



INDIKATOR

TARGET 2010

2011

2012

2013

17

Tingkat Kematangan Penerapan Manajemen Risiko3)

-

-

-

3 (risk defined)

18

Nilai Internal Audit Capability Model (IACM) 3)

-

-

-

-

2014 (pengendalian intern efektif ) 4 (Risk Managed) dari skala 5 (Risk Enabled) 3 (Managed) dari skala 5


RENCANA AKSI: 1. Pelaksanaan pengawasan yang berkualitas dan memberikan nilai tambah bagi unit Eselon I 2. Pengawalan program reformasi birokrasi 3. Pelaksanaan pendampingan dan konsultasi 4. Identifikasi tema pengawasan unggulan berdasarkan Integritas, Profesionalisme, Sinergi, Pelayanan, Kesempurnaan

22

Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Inspektorat Jenderal Tahun 2013 PROGRAM/ KEGIATAN/ RENCANA AKSI risiko 5. Pelaksanaan tranformasi/inov asi proses bisnis pengawasan 6. Penerapan pengawasan yang berkualitas 7. Pelaksanaan komunikasi pengawasan yang efektif 9 Pelaksanaan Audit Investigasi dan Edukasi anti KKN


Meningkatkan efektifitas pencegahan dan penindakan praktik KKN

INDIKATOR

1

2

3

4

Jumlah informasi gratifikasi, pungutan liar, kolusi, dan korupsi Jumlah kasus yang diserahkan kepada instansi penegak hukum sebagai bukti awal penyelidikan Jumlah kasus yang diusulkan untuk diserahkan kepada instansi penegak hukum yang berwenang Persentase permintaan

TARGET 2010

2011

2012

2013

2014

5 buah

5 buah

4 buah

-

3 buah

4 kasus

-

-

-

-

-

5 kasus

3 kasus

3 kasus

2 kasus



Inspektorat Bidang Investigasi

23



INDIKATOR

5 6 7 8 9 10 11

12 13

pengawasan yang direspon maksimal dalam: a. 7 hari kerja b. 4 hari kerja Frekuensi pendampingan dan konsultasi Persentase investigasi yang terbukti2) Persentase surveillance yang berhasil Jumlah TPU yang diusulkan tahun berikutnya Jumlah pedoman baru Nilai rata-rata hasil reviu penerapan SAINS Persentase pelaksanaan pengawasan sesuai dengan rencana Jumlah aktivitas sosialisasi Persentase penyerapan DIPA

TARGET 2010

2011

2012

2013

2014

100% 12 kali

90% -

90% -

100% -

100% -

80%

80%

90%

90%

90%

35%

35%

40%

40%

40%

4 TPU

4 TPU

4 TPU

4 TPU

4 TPU

2 pedoman

3 pedoman

2 pedoman

2 pedoman

2 pedoman

70

73,21

74,74

78,27

78,27

100%

-

-

-

-

1 kali

10 kali

12 kali

12 kali

1 kali

85%

80%

95%

95%

95%



24

Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Inspektorat Jenderal Tahun 2013 PROGRAM/ KEGIATAN/ RENCANA AKSI RENCANA AKSI: 1. Pengawalan program reformasi birokrasi 2. Penanganan pelanggaran dan penyimpangan secara efektif 3. Identifikasi tema pengawasan unggulan berdasarkan risiko 4. Pelaksanaan tranformasi/inov asi proses bisnis pengawasan 5. Penerapan pengawasan yang berkualitas 6. Pelaksanaan komunikasi pengawasan yang efektif


INDIKATOR

TARGET 2010


2011

2012

2013

2014


25

Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Inspektorat Jenderal Tahun 2013 Keterangan: 1)

Indikator Jumlah Policy Recommendation dapat berupa: a. rekomendasi perbaikan terhadap kebijakan/ketentuan perundang-undangan, atau b. rekomendasi perbaikan sesuai dengan tingkat kepatuhan. Dalam Renstra Kementerian Keuangan Tahun 2010 – 2014, pada tabel Target Pembangunan Untuk Tahun 2010 – 2014 Inspektorat Jenderal terdapat indikator jumlah policy recommendation untuk ”Pembiayaan APBN” dan ”Pencegahan Praktik KKN” (angka 1c dan 1g) tidak lagi ditetapkan targetnya.

2)

Indikator di Renstra Kemenkeu (2b) yang semula ”Persentase realisasi penyetoran hasil investigasi” diubah pada Renstra Itjen menjadi ”Persentase investigasi yang terbukti.”

3)

Indikator mengenai “Indeks Persepsi Korupsi”, "Indeks Pencegahan Korupsi", "Indeks Perilaku Anti Korupsi", "Indeks Kepuasan Stakeholders terhadap Pelaporan PPK", "Tingkat Penerapan Pengendalian Intern", "Tingkat Kematangan Penerapan Manajemen RIsiko", dan "Nilai Internal Audit Cpability Model (IACM)" hanya dicantumkan di Inspektorat VII, namun dalam pelaksanaannya melibatkan Sekretariat Itjen dan seluruh Inspektorat.

4)

Indikator di Renstra Kemenkeu mengenai “Peningkatan pelaksanaan reviu atas laporan keuangan oleh Itjen” yang dicantumkan di Inspektorat I s.d. VII, di Renstra Itjen hanya dicantumkan di Inspektorat VI dengan indikator “Indeks Opini BPK atas LK BA 15”. Implementasi reviu atas laporan keuangan dilaksanakan melibatkan seluruh auditor di Inspektorat I s.d. VII.

5)

Indikator untuk kegiatan pengawalan reformasi birokrasi tidak selalu berupa policy recommendation tetapi bisa berupa tingkat konsistensi penerapan SOP/penerapan pola mutasi, sehingga untuk tahun-tahun selanjutnya indikatornya perlu disesuaikan dengan output/outcome yang sesuai.


26

LAMPIRAN 2 RKT - PK Itjen Tahun 2013

KONTRAK KINERJA NOMOR: 9/KK/2013

INSPEKTUR JENDERAL KEMENTERIAN KEUANGAN TAHUN 2013

A. Pernyataan Kesanggupan Dalam melaksanakan tugas sebagai Inspektur Jenderal,, saya akan: 1. Melaksanakan tugas dan fungsi dengan penuh kesungguhan untuk mencapai target kinerja sebagaimana tercantum dalam Kontrak Kinerja ini. 2. Bersedia untuk dilakukan evaluasi atas capaian kinerja kapanpun diperlukan. 3. Menerima segala konsekuensi atas capaian kinerja sesuai dengan peraturan yang berlaku.

B.

Peta Strategi

C. Target Capaian

No.

Uraian IKU

Realisasi 2012

Target 2013

1.

IJ-1.1

Rata-rata indeks opini BPK RI atas LK BA 15, LK BUN, dan LK BA 999 *

3,88

4

2.

IJ-1.2

Persentase policy recommendation hasil pengawasan yang ditindaklanjuti Kementerian Keuangan *

92,86%

90%

53

36

3.

IJ-1.3

Jumlah policy recommendation hasil pengawasan

4.

IJ-1.4

Persentase informasi gratifikasi, pungutan liar, kolusi, dan perbuatan koruptif yang dilaporkan ke KPK/Penegak Hukum

66,67%

60%

85,21

80

N/A

100%

5.

IJ-1.5

Indeks ketepatan waktu penyelesaian tindak lanjut Instruksi Presiden *

6.

IJ-2.1

Persentase penerapan peningkatan pengendalian intern

7.

8.

IJ-3.1

IJ-3.2

Persentase permintaan pengawasan yang direspon maksimal dalam 7 hari kerja Tingkat efektivitas pendampingan dan konsultasi

95,61%

100%

84,95

75

(sangat efektif)

(efektif)

9.

IJ-3.3

Indeks kepuasan pengguna layanan

3,94

4,04

10.

IJ-4.1

Jumlah tema pengawasan unggulan untuk tahun berikutnya

55

74

11.

IJ-5.1

Jumlah pedoman baru

7

6

12.

IJ-5.2


N/A

100%

13.

IJ-6.1

Nilai rata-rata hasil reviu penerapan SAINS

77,23

78,48

14.

IJ-6.2

Persentase investigasi yang terbukti

100%

90%

15.

IJ-6.3


40%

40%

16.

IJ-7.1


81,52

75

(sangat efektif)

(efektif)

17.

IJ-8.1

Persentase pejabat yang telah memenuhi standar kompetensi jabatan

100%

87%

18.

IJ-8.2

Persentase pegawai yang memenuhi standar jamlat *

N/A

50%

19.

IJ-8.3

Persentase akurasi data SIMPEG *

100%

100%

20.

IJ-9.1

Nilai reformasi birokrasi *

92,53

92

21.

IJ-9.2

Persentase policy recommendation hasil pengawasan yang ditindaklanjuti *

100%

90%

Perspektif dan Bobot Stakeholder Perspective (50%)

Customer Perspective (10%)

Internal Process Perspective (25%)

Learning & Growth Perspective (15%)

No.

Uraian IKU

Realisasi 2012

Target 2013

Tingkat kematangan penerapan manajemen risiko *

N/A

55 (risk defined)

22.

IJ-9.3

23.

IJ-10.1 Persentase pelaksanaan pengawasan yang menggunakan CCH TeamMate

N/A

70%

24.

IJ-10.2 Persentase penyelesaian pembangunan sistem informasi yang mendukung proses bisnis

N/A

80%

25.

IJ-10.3 Persentase pertukaran data oleh unit eselon I

N/A

90%

26.

IJ-11.1 Persentase penyerapan DIPA (non belanja pegawai)

96,90%

95%

27.

IJ-11.2 Persentase penyelesaian kegiatan belanja modal dalam DIPA *

N/A

98%

Keterangan: *) : IKU yang di-cascade dari Kemenkeu-Wide

Jakarta, 6 Maret 2013

Perspektif dan Bobot

PAGU ANGGARAN TAHUN 2013

Pagu Program Pengawasan dan Peningkatan Akuntabilitas Aparatur Kementerian Keuangan tahun 2013 sebesar Rp107.860.711.000 KEGIATAN

PAGU

1640

Pelaksanaan Audit Investigasi dan Edukasi Anti KKN

1641

Perumusan Kebijakan dan Pelaksanaan Pengawasan serta Peningkatan Akuntabilitas Aparatur Kementerian Keuangan Pelaksanaan Program Transformasi Pengawasan

25.574.577.000

Dukungan Manajemen dan Dukungan Teknis Lainnya Inspektorat Jenderal

75.348.086.000

1647 1648

TOTAL

3.629.904.000

3.308.144.000

107.860.711.000

RENCANA KINERJA TAHUNAN Unit Organisasi Eselon I Tahun Anggaran

: Inspektorat Jenderal Kementerian Keuangan : 2013

Sasaran Strategis

Indikator Kinerja

Target

(1)

(2)

(3)

1. Pengendalian mutu dan penegakan hukum yang efektif

1.1.

Rata-rata indeks opini BPK RI atas LK BA 15, LK BUN, dan LK BA 999

4

1.2.

Persentase policy recommendation hasil pengawasan yang ditindaklanjuti Kementerian Keuangan Jumlah policy recommendation hasil pengawasan

90%

Persentase informasi gratifikasi, pungutan liar, kolusi, dan perbuatan koruptif yang dilaporkan ke KPK/Penegak Hukum Indeks ketepatan waktu penyelesaian tindak lanjut Instruksi Presiden Persentase penerapan peningkatan pengendalian intern

60%

1.3. 1.4.

1.5.

2. Penerapan sistem pengendalian intern yang efektif 3. Tingkat kepuasan pengguna hasil pengawasan yang tinggi

2.1.

36

80

100%

3.1.

Persentase permintaan pengawasan yang direspon maksimal dalam 7 hari kerja

3.2.

Tingkat efektivitas pendampingan dan konsultasi

3.3.

Indeks kepuasan pengguna layanan

4,04

4. Identifikasi tema pengawasan berbasis risiko yang berkualitas

4.1.


74

5. Inovasi proses bisnis pengawasan yang efektif

5.1.

Jumlah pedoman baru

6

5.2.


100%

6. Implementasi pengawasan yang berkualitas

6.1.

Nilai rata-rata hasil reviu penerapan SAINS

78,48

6.2.


90%

6.3.


40%

7.1.


7. Komunikasi pengawasan yang efektif

100%

75 (efektif)

75 (efektif)

Sasaran Strategis

Indikator Kinerja

Target

(1)

(2)

(3) 87%

8. SDM yang berkompetensi tinggi

9. Organisasi yang adaptif

8.1.

Persentase pejabat yang telah memenuhi standar kompetensi jabatannya

8.2. 8.3.

Persentase pegawai yang memenuhi standar jamlat Persentase akurasi data SIMPEG

9.1.

Nilai reformasi birokrasi

9.2.

Persentase policy recommendation hasil pengawasan yang ditindaklanjuti Tingkat kematangan penerapan manajemen risiko

9.3. 10. Perwujudan TIK yang terintegrasi

11. Pelaksanaan anggaran yang optimal

50% 100% 92 90%

55 (risk defined)

10.1. Persentase pelaksanaan pengawasan yang menggunakan CCH TeamMate

70%

10.2. Persentase penyelesaian pembangunan sistem informasi yang mendukung proses bisnis 10.3. Persentase pertukaran data oleh unit eselon I

80%

11.1. Persentase penyerapan DIPA (non belanja pegawai)

95%

11.2. Persentase penyelesaian kegiatan belanja modal dalam DIPA

98%

90%

LAMPIRAN 3 Formulir Pengukuran Kinerja Itjen Tahun 2013

Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Inspektorat Jenderal Tahun 2013

FORMULIR PENGUKURAN KINERJA

Unit Organisasi Eselon I Tahun Anggaran

No. IJ‐1

: Inspektorat Jenderal Kementerian Keuanga : 2013

Sasaran Strategis Pengendalian mutu dan penegakan hukum yang efektif

Indikator Kinerja

Target

Realisasi

%

IJ‐1.1

Rata‐rata indeks opini BPK RI atas LK BA 15, LK BUN, dan LK BA 999

4

3,94

98,50%

IJ‐1.2

Persentase policy recommendation hasil pengawasan yang ditindaklanjuti Kementerian Keuangan

90%

94,34%

104,82%

IJ‐1.3

Jumlah policy recommendation hasil pengawasan

36

48

133,33%

IJ‐1.4

Persentase informasi gratifikasi, pungutan liar, kolusi, dan perbuatan koruptif yang dilaporkan ke KPK/Penegak Hukum

60%

66,67%

111,12%

IJ‐1.5

Indeks ketepatan waktu penyelesaian tindak lanjut Instruksi Presiden

80

90,44

113,05%

IJ‐2

Penerapan sistem pengendalian intern yang efektif

IJ‐2.1

Persentase penerapan pengendalian intern

peningkatan

100%

100%

100,00%

IJ‐3

Tingkat kepuasan pengguna hasil pengawasan yang tinggi

IJ‐3.1

Persentase permintaan pengawasan yang direspon maksimal dalam 7 hari kerja

100%

100%

100,00%

IJ‐3.2

Tingkat efektivitas konsultasi

75 (efektif)

85,80 (sangat efektif)

114,40%

IJ‐3.3

Indeks kepuasan pengguna layanan helpdesk belanja modal

4,04

3,92

97,03%


pendampingan

dan

1


No.

Sasaran Strategis

IJ‐4

Identifikasi tema pengawasan berbasis risiko yang berkualitas

IJ‐4.1

IJ‐5

Inovasi proses bisnis pengawasan yang efektif

IJ‐6

Target

Realisasi

%


74

77

104,05%

IJ‐5.1

Jumlah pedoman baru

6

9

150,00%

IJ‐5.2


100%

100%

100,00%

IJ‐6.1

Nilai rata‐rata hasil reviu penerapan SAINS

78,48

79,49

101,29%

IJ‐6.2


90%

100%

111,11%

IJ‐6.3


40%

51,85%

129,63%

75 (efektif)

81,75 (sangat efektif)

109,00%

IJ‐7

Komunikasi pengawasan yang efektif

IJ‐7.1


IJ‐8

SDM yang berkompetensi tinggi

IJ‐8.1

Persentase pejabat yang telah memenuhi standar kompetensi jabatan

87%

100%

114,94%

IJ‐8.2

Persentase pegawai yang memenuhi standar jamlat

50%

92,87%

185,74%

IJ‐8.3

Persentase akurasi data SIMPEG

100%

100%

100,00%

IJ‐9.1

Nilai reformasi birokrasi

92

94,23

102,42%

IJ‐9.2

Persentase policy recommendation pengawasan yang ditindaklanjuti

90%

100%

111,11%

IJ‐9.3

Tingkat kematangan penerapan manajemen risiko

55 (risk defined)

65,19 (risk defined)

118,53%

70%

89,48%

127,83%

IJ‐9

IJ‐10

Implementasi pengawasan yang berkualitas

Indikator Kinerja

Organisasi yang adaptif

Perwujudan TIK yang terintegrasi

hasil

IJ‐10.1 Persentase pelaksanaan pengawasan yang menggunakan CCH TeamMate


2


No.

Sasaran Strategis

IJ‐11

Pengelolaan anggaran yang optimal

Indikator Kinerja

Target

Realisasi

%

IJ‐10.2 Persentase penyelesaian pembangunan sistem informasi yang mendukung proses bisnis

80%

100%

125,00%

IJ‐10.3 Persentase pertukaran data oleh unit eselon I

90%

100%

111,11%

IJ‐11.1 Persentase penyerapan DIPA (non belanja pegawai)

95%

96,29%

101,36%

IJ‐11.2 Persentase penyelesaian kegiatan belanja modal dalam DIPA

98%

100%

102,04%

Jumlah Pagu Anggaran Program Tahun 2013 Jumlah Realisasi Anggaran Program Tahun 2013

: Rp106.474.323.000,00 : Rp100.363.184.376,00


3

LAMPIRAN 4 Galeri Kegiatan Itjen Tahun 2013

Konferensi Asosiasi Auditor Intern Pemerintah Indonesia (AAIPI)

Sosialisasi E-LP2P

Rapat Kerja Pimpinan Inspektorat Jenderal

Workshop Akselerasi Implementasi UKI

INSPEKTORAT JENDERAL

GEDUNG JUANDA II KEMENTERIAN KEUANGAN Lantai 4 s.d. 13 Jalan Wahidin No.1 Jakarta Pusat 10710 www.itjen.depkeu.go.id telp: 021 3865430

LAKIP 2013 INSPEKTORAT JENDERAL KEMENTERIAN KEUANGAN LAPORAN AKUNTABILITAS KINERJA INSTANSI PEMERINTAH

Recommend Documents