BADAN PENGAWASAN KEUANGAN DAN PEMBANGUNAN INSPEKTORAT DRAF LAPORAN AKUNTABILITAS KINERJA INSPEKTORAT BPKP TAHUN 2015

BADAN PENGAWASAN KEUANGAN DAN PEMBANGUNAN INSPEKTORAT

DRAF LAPORAN AKUNTABILITAS KINERJA INSPEKTORAT BPKP TAHUN 2015 NOMOR : LAP‐…./IN/2016 TANGAL : ….JANUARI 2016

KATA PENGANTAR

Laporan Kinerja Inspektorat BPKP Tahun 2015 merupakan bentuk pertanggungjawaban keberhasilan pelaksanaan program/kegiatan sesuai dengan tugas dan fungsi yang ditetapkan, sebagaimana ditetapkan dalam Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah. Laporan ini disusun berdasarkan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu Laporan Kinerja Instansi Pemerintah yang meminta instansi pemerintah melaporkan kinerja atau keberhasilan yang dicapai atas kegiatan yang dilaksanakan, bukan proses

pelaksanaan kegiatan tersebut. Kinerja

Inspektorat BPKP yang dimuat dalam laporan ini adalah tingkat pencapaian target kinerja sebagaimana telah diperjanjikan dalam Perjanjian Kinerja Inspektorat BPKP tahun 2015. Laporan Kinerja Inspektorat Tahun 2015 merupakan Laporan Kinerja tahun pertama dari Renstra Inspektorat tahun 2015-2019. Capaian Kinerja yang dilaporkan adalah capaian kinerja tahun 2015 dengan memberikan penjelasan mengenai faktor pendukung pencapaian target dan hambatan-hambatan yang ditemui dalam pencapaian target kinerja. Sebagai unit kerja di lingkungan BPKP, kinerja Inspektorat BPKP harus dapat berkontribusi dengan unit kerja lain dalam mendukung kinerja BPKP. Kontribusi yang dapat diberikan dari hasil pelaksanaan kegiatan di Inspektorat BPKP adalah meningkatkan kualitas laporan keuangan BPKP yang telah memperoleh opini WTP dari BPK dan kualitas penerapan SAKIP di lingkungan BPKP yang mendapat predikat Nilai A (Memuaskan)

dari

Kementerian

PAN

dan

RB

serta

meningkatkan

kualitas

penyelenggaraan SPIP di lingkungan BPKP yang terus membaik berdasarkan hasil Evaluasi Penyelenggaraan SPIP oleh Inspektorat BPKP. INSPEKTORAT BPKP

i

Akhir kata, kami berharap laporan ini dapat menjadi bahan evaluasi dalam rangka meningkatkan kinerja dan akuntabilitas kinerja pada Inspektorat BPKP di masa mendatang.

Jakarta, ….Januari 2016 Plt. Inspektur,

Samono NIP 19640104 198402 1 001

INSPEKTORAT BPKP

ii

RINGKASAN EKSEKUTIF Laporan Kinerja Inspektorat BPKP tahun 2015 dimaksudkan untuk memberikan informasi kinerja yang dicapai pada tahun 2015 dengan menggunakan acuan pencapaian sasaran strategis dengan tolok ukur indikator kinerja yang diperjanjikan dalam Perjanjian Kinerja Inspektorat BPKP tahun 2015.

Inspektorat BPKP sesuai tugas dan fungsinya berusaha secara optimal untuk mewujudkan sasaran kegiatan: - Jumlah Laporan Audit, Reviu, Evaluasi dengan tolok ukur sebanyak 5 indikator kinerja; - Tindak Lanjut Laporan Hasil Pemeriksaan dan Pengaduan Masyarakat dengan tolok ukur sebanyak 4 indikator kinerja. Adapun capaian kinerja Inspektorat BPKP pada tahun 2015 adalah sebagai berikut: No. 1

2

Sasaran Kegiatan Jumlah Laporan Reviu, Evaluasi

Indikator Kinerja

Audit, Kategori Hasil Evaluasi SAKIP BPKP Jumlah Laporan Hasil Evaluasi SPIP Jumlah Laporan Hasil Reviu Jumlah Laporan Hasil Audit Operasional Jumlah Laporan Hasil Audit Khusus Jumlah Laporan Hasil Pemantauan/ Evaluasi Kinerja/Kegiatan Tindak Lanjut Laporan Persentase Temuan Hasil Hasil Pemeriksaan dan Audit BPK yang Pengaduan Masyarakat Ditindaklanjuti Tersedianya Sistem Pelaporan Gratifikasi Tersedianya Sistem Pengaduan Masyarakat Persentase Penyelesaian

Target

Realisasi

A

BB

Capaian (%) 100,00

35

35

100,00

2 44

2 31

100,00 70,45

12

12

100,00

40

40

100,00

75

84,62

112,83

80

80

100,00

80

80

100,00

80

100

125,00

INSPEKTORAT BPKP

iii

No.

Sasaran Kegiatan

Indikator Kinerja

Target

Realisasi

Capaian (%)

Tindak Lanjut atas Pengaduan yang Disampaikan Masyarakat Berdasarkan data tersebut, diperoleh simpulan bahwa terdapat dua indikator kinerja yang mengukur keberhasilan kegiatan utama Inspektorat BPKP yang tingkat capaian kinerjanya melebihi target kinerja yang ditetapkan dan terdapat satu indikator kinerja lainnya masih belum memenuhi target tapi masih dalam tingkat capaian yang baik. Hal tersebut disebabkan keterlambatan proses revisi refocusing. Sasaran Kegiatan ini dicapai melalui Program Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan TugasTeknis BPKP Lainnya, PeningkatanSaranadanPrasarana BPKP danPengawasan Intern

AkuntabilitasKeuangan

Negara

danPembinaanPenyelenggaraan

SPIP.

SasarankegiataninidicapaimelaluipenyerapananggaransebesarRp 8.581.188.223,00atau 80,61%darijumlahanggaransebesarRp 10.645.641.000,00. Kegiatan-kegiatan

yang

2015dalamrangkamemenuhimisiInspektorat

dilaksanakanselamatahun BPKP

yang

dijabarkandalamtujuandansasaranstrategisyang telahditetapkanadalahsebagaiberikut: 1. EvaluasiPenyelenggaraan SPIP Tahun 2015padaPerwakilan BPKP danPusat-Pusat di BPKP; 2. ReviuUsulanrevisiAnggaranpadasatuankerjadanLaporanKeuangan BPKP (BA 089) Tahun 2014danLaporanKeuangan BPKP Semester I Tahun 2015; 3. Audit OperasionalataspelaksanaantugasdanfungsiPerwakilan BPKP danPusat-Pusat di BPKP; 4. Audit KhususataspengaduanmasyarakatdanpermintaanPimpinan BPKP; 5. EvaluasiKinerjapadaPerwakilan BPKP danPusat-Pusat di BPKP; 6. EvaluasiAkuntabilitasKinerjaInstansiPemerintahpadaKedeputian, Perwakilan BPKP danPusat-Pusat di BPKP;

DalamrangkameningkatkankinerjadanakuntabilitaskinerjaInspektorat BPKP pada masa INSPEKTORAT BPKP

iv

mendatang,

Inspektorat

BPKP

berencanameningkatkankualitasperencanaankinerjadanmeningkatkankualitasimplement asi program/kegiatansertamelakukanpemantauandanevaluasikinerjasecaraberkalauntukme mastikanpencapaian target kinerja yang telahditetapkan.

INSPEKTORAT BPKP

v

DAFTAR ISI Kata Pengantar

i

RingkasanEksekutif

iii

Daftar Isi

vi

BAB I

BAB II

BAB III

Pendahuluan

1

I.

PeranStrategis

1

II.

TugasdanFungsi

2

III.

StrukturOrganisasi

3

IV.

SistematikaPenyajian

4

PerencanaanKinerja

5

I.

RencanaStrategis

5

II.

Perjanjian/PenetapanKinerja

8

AkuntabilitasKinerja

9

I.

CapaianKinerja

9

II.

RealisasiAnggaran

26

BAB IV Penutup

28

I.

SimpulanUmum

28

II.

Langkah Perbaikan

29

INSPEKTORAT BPKP

vi

LAPORAN KINERJA INSPEKTORAT BPKP TAHUN 2015

BAB I PENDAHULUAN

S

ebagai salah satu unit kerja eselon II di lingkungan BPKP, Inspektorat BPKP memiliki ciri khas tersendiri dibandingkan dengan unit kerja eselon II lainnya, yaitu bahwa Inspektorat BPKP merupakan unsur pengawasan fungsional terhadap unit kerja yang berada di

lingkungan BPKP.

I. Peran Strategis Peran utama Inspektorat BPKP sebagai Aparat Pengawasan Internal Pemerintah adalah melakukan evaluasi atas kualitas dan efektivitas pelaksanaan tugas dan fungsi BPKP dalam mencapai tujuan/sasaran strategis dalam rangka mewujudkan visi dan misi BPKP. Hal tersebut menunjukkan bahwa peran Inspektorat BPKP tidak hanya melakukan pengawasan intern dalam rangka mewujudkan BPKP yang bersih dan bebas KKN, namun juga berkewajiban untuk memiliki kinerja dan akuntabilitas kinerja yang baik. Hal tersebut sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008 tentang Sistem Pengendalian Internal Pemerintah pasal 11 yang menyatakan bahwa perwujudan peran APIP, tidak terkecuali Inspektorat BPKP, yang efektif sekurang-kurangnya diharapkan dapat: 1. Memberikan keyakinan yang memadai atas ketaatan, kehematan, efisiensi, serta efektifitas pencapaian tujuan penyelenggaraan tugas dan fungsi instansi pemerintah; 2. Memberikan peringatan dini dan meningkatkan efektifitas manajemen risiko, dalam penyelenggaraan tugas dan fungsi instansi pemerintah; 3. Memelihara dan meningkatkan kualitas tata kelola penyelenggaraan tugas dan fungsi instansi pemerintah. INSPEKTORAT BPKP

1


Juga sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 Tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah pasal 33 ayat (3) yang menyatakan bahwa Inspektorat BPKP sebagai APIP melakukan reviu atas laporan keuangan dan kinerja dalam rangka meyakinkan keandalan informasi yang disajikan sebelum disampaikan oleh Kepala BPKP sebagai Pimpinan Lembaga kepada pihak-pihak terkait. Dalam pelaksanaan tugasnya melaksanakan pengawasan fungsional, Inspektorat BPKP berkepentingan untuk memperhatikan berbagai isu strategis sebagai berikut: 1. Mempertahankan kinerja dan akuntabilitas kinerja BPKP yang sudah baik; 2. Menpertahankan kualitas laporan keuangan; 3. Meningkatkan keamanan dan kualitas pengelolaan asset; 4. Meningkatkan kualitas penerapan SPIP; 5. Meningkatkan kepatuhan terhadap ketentuan perundang-undangan dalam pelaksanaan tugas dan fungsi. II. Tugas dan Fungsi Sesuai dengan Peraturan Presiden Nomor 192 Tahun 2014 tentang Badang

Pengawasan

mempunyai

tugas

Keuangan

Inspektorat

dan

Pembangunan,

mempunyai

tugas

Inspektorat

melaksanakan

pengawasan intern terhadap pelaksanaan tugas dan fungsi BPKP. Dalam melaksanakan tugasnya tersebut, Inspektorat menyelenggarakan fungsi: 1. Perumusan kebijakan teknis pengawasan intern Inspektorat; 2. Penyusunan pedoman kegiatan operasional Inspektorat; 3. Pendampingan penyelenggaraan sistem pengendalian intern dan reformasi birokrasi di lingkungan BPKP; 4. Pelaksanaan audit terhadap ketaatan, efisiensi, dan efektivitas pelaksanaan tugas dan fungsi unit kerja di lingkungan BPKP;

INSPEKTORAT BPKP

2


5. Pelaksanaan

audit

terhadap

indikasi

penyimpangan

dan

penyalahgunaan wewenang oleh pimpinan unit kerja dan pegawai di lingkungan BPKP; 6. Pelaksanaan evaluasi laporan akuntabilitas kinerja unit kerja di lingkungan BPKP; 7. Pelaksanaan evaluasi penyelenggaraan system pengendalian intern pemerintah dan reformasi birokrasi di lingkungan BPKP; 8. Pelaksanaan reviu atas laporan keuangan BPKP; 9. Pemantauan tindak lanjut hasil audit di lingkungan BPKP; dan 10. pelaksanaan

analisis,

evaluasi,

dan

penyusunan

laporan

hasil

pengawasan Inspektorat. III. Struktur Organisasi Inspektorat BPKP dipimpin oleh seorang Inspektur yang berada di bawah dan bertanggungjawab secara teknis kepada Kepala BPKP dan secara administratif kepada Sekretaris BPKP. Untuk melaksanakan tugas dan fungsinya, Inspektur BPKP dibantu seorang Kepala Subbag Tata Usaha dan 35 Pejabat Fungsional Auditor dan Fungsional Umum sebagai berikut: Nama Jabatan

Jumlah

Auditor Madya Auditor Muda Auditor Penyelia Auditor Pertama

12 8 6 2

Auditor Pelaksana

2

Arsiparis Pranata Komputer Pengelola SAI Bendahara Pengeluaran Verifikatur Keuangan

2 1 1 1 35

Jumlah

INSPEKTORAT BPKP

3


Struktur Organisasi Inspektorat BPKP adalah sebagai berikut: Inspektur

Subbag Tata Usaha Kelompok Jabatan Fungsional

IV. Sistematika Penyajian Sistematika Penyajian Laporan Akuntabilitas Kinerja Inspektorat BPKP mengikuti Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu Laporan Kinerja Instansi Pemerintah, sebagai berikut:

BAB I Pendahuluan Bab ini menyajikan mengenai penjelasan umum organisasi dengan penekanan kepada aspek strategis serta permasalahan utama (strategic issue) yang sedang dihadapi organisasi. BAB II Perencanaan Kinerja Bab ini menyajikan ringkasan/ikhtisar perjanjian kinerja tahun yang bersangkutan. BAB III Akuntabilitas Kinerja Bab ini menyajikan capaian kinerja untuk setiap sasaran strategis sesuai dengan hasil pengukuran kinerja dan menyajikan realisasi anggaran untuk mewujudkan kinerja organisasi. BAB IV Penutup Bab ini menyajikan simpulan umum atas capaian kinerja organsasi dan langkah di masa mendatang yang akan dilakukan organisasi untuk meningkatkan kinerjanya. INSPEKTORAT BPKP

4


BAB II PERENCANAAN KINERJA

S

istem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah yang ditetapkan dalam

Peraturan

perencanaan

Presiden

kinerja,

Nomor

perjanjian

29

kinerja,

Tahun

2014

meliputi

pengukuran

kinerja,

pengolahan data kinerja, pelaporan kinerja dan evaluasi kinerja.

Inspektorat sebagai bagian dari BPKP tidak dapat dilepaskan dari visi dan misi yang diemban oleh BPKP secara keseluruhan. Dengan telah ditetapkannya Renstra BPKP Tahun 2015 – 2019 maka Renstra BPKP tersebut menjadi acuan dalam penyusunan Renstra Inspektorat 2015 – 2019. Dalam Renstra BPKP Tahun 2015-2019, struktur Renstra BPKP telah berpedoman pada Peraturan Menteri Negara Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional Nomor 5 Tahun 2014. Oleh karena itu Renstra Inspektorat harus sejalan dengan perubahan yang dilakukan dalam Renstra BPKP Pusat. Dalam rangka menerapkan sistem akuntabilitas kinerja tersebut, Inspektorat BPKP menetapkan perencanaan kinerja yang memuat kondisi-kondisi yang ingin dicapai dan program dan kegiatan yang dilaksanakan untuk mewujudkan kondisi tersebut dalam lima tahun ke depan sebagaimana dimuat dalam dokumen Rencana Strategis Inspektorat BPKP Tahun 2015-2019. Rencana strategis tersebut dirumuskan dengan mempertimbangkan semua kekuatan, kelemahan, peluang dan ancaman yang ada dan mungkin ada agar dapat memenuhi dan mengatasi perubahan dan tuntutan perkembangan yang terjadi baik di lingkungan BPKP, nasional maupun internasional. I. Rencana Strategis Rencana Strategis mengandung visi, misi, tujuan, sasaran dan cara mencapai tujuan dan sasaran yang meliputi kebijakan, program dan kegiatan yang realistis dan mengantisipasi risiko serta perubahan di masa mendatang. INSPEKTORAT BPKP

5


A. Visi Adapun visi Inspektorat BPKP adalah sebagai berikut:

Auditor Intern BPKP Yang Profesional Dalam Rangka Meningkatkan Kinerja BPKP Pernyataan visi tersebut mengandung makna bahwa Inspektorat BPKP adalah auditor intern yang senantiasa melaksanakan tugas dengan suatu landasan metodologi, sikap kerja yang berintegritas secara moral dan profesional serta berorientasi kepada penciptaan nilai tambah bagi unit kerja di lingkungan BPKP dalam rangka meningkatkan kinerja BPKP. B. Misi Pernyataan misi mengandung makna kontribusi atau upaya yang dapat dilakukan Inspektorat BPKP dalam rangka mencapai visi yang ditetapkan. Adapun misi Inspektorat BPKP adalah sebagai berikut: Mendorong Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan Yang Baik dan Terwujudnya Iklim Yang Mencegah KKN di Lingkungan BPKP (1) . Pernyataan misi tersebut mengandung makna bahwa dalam rangka mewujudkan visi Inspektorat BPKP, maka upaya yang dilakukan adalah sebagai berikut: 1. Meningkatkan penerapan

tata

kelola

praktik-praktik

pemerintahan terbaik

yang

dalam

baik,

berupa

penyelenggaraan

pemerintahan; 2. Mendorong

terwujudnya

iklim

yang

mencegah

KKN

yang

menghambat pencapaian target kinerja BPKP.

INSPEKTORAT BPKP

6


C. Tujuan Pernyataan tujuan merupakan kondisi yang ingin dicapai dalam jangka waktu menengah dan merupakan tingkat capaian (milestone) yang harus dicapai dalam mewujudkan visi dan misi Inspektorat BPKP. Adapun Tujuan yang ditetapkan adalah sebagai berikut:

Terwujudnya Jaminan Mutu dan Kepatuhan Dalam Setiap Pelaksanaan Kegiatan BPKP Indikator kinerja yang menggambarkan pencapaian Tujuan Inspektorat BPKP tersebut adalah sebagai berikut: 1. Opini BPK atas Laporan Keuangan BPKP; 2. Nilai Akuntanbililtas BPKP dari Kementerian PAN dan RB; 3. Persentase Unit Kerja BPKP Dengan Predikat Penilaian Kualitas Penyelenggaraan SPIP Baik. D. Sasaran Strategis dan Program Tahun 2015 Sasaran strategis merupakan penjabaran dari tujuan yang ditetapkan secara lebih spesifik dan terukur mengenai sesuatu yang akan dihasilkan melalui program dan kegiatan yang dilaksanakan setiap tahun untuk kurun waktu lima tahun. Sasaran strategis Inspektorat BPKP adalah sebagai berikut:

Meningkatnya Kualitas Dukungan Manajemen dan Kapasitas Penyelenggaraan Pengawasan Intern Akuntabilitas Keuangan Negara dan Pembinaan SPIP

Sasaran ini mengukur keberhasilan pelaksanaan Program yang dilaksanakan di lingkungan Inspektorat BPKP yaitu: 1. Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Lainnya; INSPEKTORAT BPKP

7


2. Peningkatan Sarana dan Prasarana BPKP; 3. Pengawasan Intern Akuntabilitas Keuangan Negara dan Pembinaan Penyelenggaraan SPIP. II. Perjanjian/Penetapan Kinerja Tahun 2015 Kinerja yang telah direncanakan dalam perencanaan kinerja harus dipastikan dapat tercapai melalui suatu mekanisme perjanjian kinerja antara pejabat yang bertanggungjawab dengan atasan langsungnya. Dalam

tahun

2015,

Inspektur

BPKP

telah

menandatangani

Perjanjian/Penetapan Kinerja Tahun 2015 dengan Kepala BPKP sebagai berikut: No. 1

2

Sasaran Kegiatan Jumlah Laporan Audit, Reviu, Evaluasi

Indikator Kinerja

Target

Kategori Hasil Evaluasi SAKIP BPKP Jumlah Laporan Hasil Evaluasi SPIP Jumlah Laporan Hasil Reviu Jumlah Laporan Hasil Audit Operasional Jumlah Laporan Hasil Audit Khusus Jumlah Laporan Hasil Pemantauan/ Evaluasi Kinerja/Kegiatan Tindak Lanjut Persentase Temuan Hasil Audit BPK Laporan yang Ditindaklanjuti Hasil Tersedianya Sistem Pelaporan Pemeriksaan Gratifikasi dan Tersedianya Sistem Pengaduan Pengaduan Masyarakat Masyarakat Persentase Penyelesaian Tindak Lanjut atas Pengaduan yang Disampaikan Masyarakat

INSPEKTORAT BPKP

A 35 2 44 12 40 75 80 80 80

8


BAB III AKUNTABILITAS KINERJA

A

kuntabilitas

kinerja

merupakan

bentuk

pertanggungjawaban

keberhasilan atau kegagalan pelaksanaan program dan kegiatan sesuai tugas dan fungsi oleh unit organisasi/kerja dalam mencapai

target kinerja yang telah diperjanjikan dalam Penetapan Kinerja.

I.

Capaian Kinerja Capaian kinerja memberikan gambaran mengenai tingkat pencapaian target indikator kinerja dalam mencapai sasaran strategis/tujuan yang telah ditetapkan

dalam

mewujudkan

visi

dan

misi

Inspektorat

BPKP.

Capaian Kinerja diukur dengan membandingkan realisasi dengan target kinerja yang telah ditetapkan dalam Penetapan Kinerja. Adapun capaian kinerja Inspektorat BPKP tahun 2015 sebagaimana ditetapkan dalam Penetapan Kinerja adalah sebagai berikut: No. 1

2

Sasaran Kegiatan Jumlah Laporan Audit, Reviu, Evaluasi

Indikator Kinerja

Target Realisasi Capaian (%) Kategori Hasil Evaluasi A BB 100,00 SAKIP BPKP Jumlah Laporan Hasil 35 35 100,00 Evaluasi SPIP Jumlah Laporan Hasil 2 2 100,00 Reviu Jumlah Laporan Hasil 44 31 70,45 Audit Operasional Jumlah Laporan Hasil 12 12 100,00 Audit Khusus Jumlah Laporan Hasil 40 40 100,00 Pemantauan/ Evaluasi Kinerja/Kegiatan Tindak Lanjut Persentase Temuan 75 84,62 112,82 Laporan Hasil Hasil Audit BPK yang Pemeriksaan Ditindaklanjuti

INSPEKTORAT BPKP

9


No.

Sasaran Kegiatan dan Pengaduan Masyarakat

Indikator Kinerja Tersedianya Sistem Pelaporan Gratifikasi Tersedianya Sistem Pengaduan Masyarakat Persentase Penyelesaian Tindak Lanjut atas Pengaduan yang Disampaikan Masyarakat

Target Realisasi Capaian (%) 80 80 100,00 80

80

100,00

80

100

125,00

Capaian indikator kinerja untuk masing-masing indikator kinerja dapat diuraikan sebagai berikut: A. Indikator Outcome Kategori Hasil Evaluasi SAKIP BPKP Tingkat capaian indikator kinerja ini adalah sebagai berikut: Indikator Kinerja

Kategori Hasil Evaluasi SAKIP BPKP

Satuan

Target

Realisasi

Capaian (%)

Kategori

A

BB

100,00

Indikator kinerja ini diukur berdasarkan nilai Akuntabilitas Kinerja BPKP dari Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi. Berdasarkan hasil evaluasi AKIP yang dilakukan Kementrian PAN dan RB diperoleh simpulan bahwa Nilai Akuntabilitas Kinerja BPKP untuk tahun 2014 SAKIP BPKP adalah 77,54 dengan predikat/kategori Sangat Baik/BB. Berdasarkan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 12 Tahun 2015 tentang Pedoman Evaluasi atas Implementasi Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah terdapat perubahan kategori dari Permen PAN dan RB Nomor 20 Tahun 2013 untuk nilai angka 77,54 dari A menjadi BB pada peraturan yang baru. Namun predikat/interpretrasi tetap yaitu, Sangat Baik.

INSPEKTORAT BPKP

10


Peran Inspektorat dalam rangka memperoleh predikat tersebut yaitu melakukan evaluasi Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah terhadap eselon I (kedeputian) dan eselon II (pusat-pusat dan perwakiln) di lingkungan BPKP. Berdasarkan hasil evaluasi AKIP pada umumnya memperoleh predikat A atau Sangat Baik. B. Indikator Output Indikator output digunakan untuk mengukur efektivitas perencanaan pengawasan Inspektorat BPKP. Pengukuran capaian indikator output menggunakan data yang dimuat dalam Aplikasi IPMS yang dikelola Inspektorat BPKP. Adapun indikator-indikator output adalah sebagai berikut: 1. Jumlah Laporan Hasil Evaluasi Tingkat capaian indikator kinerja ini adalah sebagai berikut: Indikator Kinerja Jumlah Laporan Hasil Evaluasi SPIP

Satuan

Target

Realisasi

Capaian (%)

Laporan

35

35

100,00%

Indikator kinerja ini diukur berdasarkan jumlah laporan hasil evaluasi yang terbit dibandingkan dengan target jumlah laporan hasil evaluasi. Indikator kinerja ini mengukur keberhasilan pelaksanaan kegiatan Evaluasi Penyelenggaraan SPIP. Jumlah Laporan Hasil Evaluasi Penyelenggaraan SPIP Tahun 2015 yang terbit sebanyak 35 laporan dengan rincian: 29 Perwakilan Provinsi dan 6 Pusat. Grafik tingkat capaian indikator kinerja antara target dan realisasi adalah sebagai berikut:

INSPEKTORAT BPKP

11


Dari

perbandingan

tersebut,

maka

capaian

kinerja

Inspektorat

mencapai 100%. Pada

tahun

2015

Inspektorat

telah

melakukan

evaluasi

Penyelenggaraan SPIP melalui penilaian tingkat maturitas (maturity level) pada unit eselon II Mandiri. Berdasarkan hasil evaluasi Penyelenggaraan SPIP di lingkungan BPKP oleh Inspektorat BPKP Tahun 2015 diperoleh informasi bahwa semua unit kerja eselon II Mandiri

yang

dievaluasi

pada

umumnya

memperoleh

level

3

(Terdefinisi) dari 6 tingkat maturitas. 2. Laporan Hasil Reviu Tingkat capaian indikator kinerja ini adalah sebagai berikut: Indikator Kinerja Laporan Hasil Reviu

Satuan

Target

Realisasi

Laporan

2

2

Capaian (%) 100,00

Indikator kinerja ini diukur berdasarkan jumlah laporan hasil reviu yang

INSPEKTORAT BPKP

12


terbit dibandingkan dengan jumlah target jumlah laporan hasil reviu yang direncanakan terbit. Indikator kinerja ini mengukur keberhasilan pelaksanaan kegiatan reviu anggaran, reviu Laporan Keuangan BPKP dan reviu atas Laporan Kinerja BPKP. Adapun jumlah realisasi laporan hasil reviu adalah sebagai berikut: 1. Reviu atas Laporan Keuangan BPKP Tahun 2014; 2. Melakukan Reviu atas Laporan Kinerja BPKP Tahun 2014; 3. Reviu Laporan Keuangan Semester I Tahun 2015; 4. Reviu Usulan Revisi Anggaran Tahun 2015; Inspektorat BPKP tidak memiliki hambatan dalam mencapai target indikator kinerja ini karena penugasan dilaksanakan pada awal dan pertengahan tahun anggaran 2015. Keberhasilan pencapaian indikator kinerja ini mendukung pencapaian indikator kinerja Tujuan Inspektorat BPKP berupa Opini BPKP. Hasil audit keuangan yang dilakukan oleh BPK terhadap Laporan Keuangan BPKP Tahun 2014 memberikan opini Wajar Tanpa Pengecualian. Grafik tingkat capaian indikator kinerja antara target dan realisasi adalah sebagai berikut:

INSPEKTORAT BPKP

13


Dari

perbandingan

tersebut,

maka

capaian

kinerja

Inspektorat

mencapai 100%. Capaian indikator kinerja ini sebenarnya lebih mencerminkan data mengenai jumlah laporan hasil reviu yang terbit, bukan perkembangan kinerja Inspektorat BPKP. Hal tersebut disebabkan jumlah laporan hasil reviu yang meningkat atau menurun tidak mencerminkan kapasitas Inspektorat BPKP, tetapi lebih disebabkan perubahan kebutuhan kegiatan reviu pada tahun yang bersangkutan. 3. Laporan Hasil Audit Operasional Tingkat capaian indikator kinerja ini adalah sebagai berikut: Indikator Kinerja Laporan Hasil Audit Operasional

Satuan

Target

Realisasi

Capaian (%)

Laporan

44

31

70,45

Indikator kinerja ini diukur berdasarkan jumlah laporan hasil audit

INSPEKTORAT BPKP

14


operasional yang terbit dibandingkan dengan target laporan hasil audit operasional yang direncanakan terbit. Indikator kinerja ini mengukur keberhasilan pelaksanaan kegiatan audit operasional yang dilakukan Inspektorat BPKP pada Perwakilan BPKP dan Pusat-Pusat di BPKP. Realisasi hasil audit operasional yang terbit adalah sebanyak 31 laporan dengan rincian sebagai berikut: No.

Nama Laporan

Jumlah

Auditan

1.

Laporan audit operasional atas pelaksanaan tugas dan fungsi tahun 2013

1

1 Perwakilan BPKP Provinsi yaitu: Papua Barat

2.


2

2 Pusat, yaitu Pusat Pendidikan dan Pelatihan Pengawasan dan Pusat Informasi Pengawasan BPKP

3.


28

28 Perwakilan BPKP

Jumlah

31

Grafik tingkat capaian indikator kinerja antara target dan realisasi adalah sebagai berikut:

INSPEKTORAT BPKP

15


Capaian Kinerja 45 40 35 30 25 20 15 10 5 0 Tahun 2015 44

Target Realisasi

Dari

31

perbandingan

tersebut,

maka

capaian

kinerja

Inspektorat

mencapai 70,45%. Tidak

tercapainya

pelaksanaan

audit

operasional

hal

tersebut

disebabkan keterlambatan proses revisi refocusing. 4. Laporan Hasil Audit Khusus Tingkat capaian indikator kinerja ini adalah sebagai berikut: Indikator Kinerja Laporan Hasil Audit Khusus

Satuan

Target

Realisasi

Capaian (%)

Laporan

12

12

100,00

Indikator kinerja ini diukur berdasarkan jumlah laporan hasil audit khusus yang terbit dibandingkan dengan jumlah target laporan audit khusus yang direncanakan terbit. Indikator kinerja ini mengukur keberhasilan perencanaan dan pelaksanaan kegiatan audit khusus.

INSPEKTORAT BPKP

16


Realisasi laporan hasil audit khusus adalah sebagai berikut: 1. Audit Tujuan Tertentu sebanyak 3 laporan yaitu: 1) Proses pembangunan Gedung Kantor Perwakilan BPKP Provinsi Nusa Tenggara Barat dalam bentuk pendampingan dan reviu; 2) Dokumen Persyaratan dan Keabsahan Kontrak Beasiswa Perkuliahan

Sdr.HS

dan

Verifikasi

atas

Bukti

Pertanggungjawaban Pengeluaran Belanja STAR Tahun 2014 sebesar Rp. 606,78 Juta pada PIU Pusdiklatwas BPKP; 3) Verifikasi Temuan BPK atas kasus STAR Project. 2. Audit Khusus sebanyak 8 laporan meliputi: 1) Pemeriksaan khusus pada Perwakilan BPKP Provinsi Bengkulu; 2) Audit Khusus atas Pengaduan Masyarakat terkait kesewenangwenangan auditor Perwakilan BPKP Provinsi Riau; 3) Audit Khusus atas pengaduan masyarakat terkait dengan penugasan yang tidak merata di perwakilan BPKP Provinsi Sumatera Selatan; 4) Laporan Audit Khusus dugaan penyalahgunaan wewenang pada Perwakilan BPKP Jawa Timur; 5) Laporan Audit Khusus (Executive Summary); 6) Laporan Audit Khusus Pendalaman Temuan BPK (tiket); 7) Laporan Hasil Audit Khusus atas Dugaan Penyimpangan yang dilakukan oleh Pejabat Struktural Jawa Timur; dan 8) Audit Khusus pada Perwakilan BPKP Provinsi Sulawesi Utara. 3. Lap Hasil Verifikasi TL BPK pada Pusdiklatwas.

INSPEKTORAT BPKP

17



Dari

perbandingan

tersebut,

maka

capaian

kinerja

Inspektorat

mencapai 100,00%. Jumlah laporan hasil audit khusus tersebut sebenarnya lebih mencerminkan data mengenai jumlah laporan hasil audit khusus yang terbit, bukan perkembangan kinerja Inspektorat BPKP. Hal tersebut disebabkan jumlah laporan hasil audit khusus yang meningkat atau menurun tidak mencerminkan kapasitas Inspektorat BPKP, tetapi lebih disebabkan adanya pengaduan atas penyalahgunaan wewenang dan penugasan berdasarkan permintaan dari Pimpinan BPKP.

INSPEKTORAT BPKP

18


5. Laporan Hasil Pemantauan/Evaluasi Kinerja/Kegiatan Tingkat capaian indikator kinerja ini adalah sebagai berikut: Indikator Kinerja Laporan Hasil Pemantauan/ Evaluasi Kinerja/Kegiatan

Indikator

kinerja

ini

diukur

Satuan

Target

Realisasi

Capaian (%)

Laporan

40

40

100,00

berdasarkan

jumlah

laporan

hasil

pemantauan/evaluasi kinerja/kegiatan yang terbit dibandingkan dengan jumlah laporan hasil pemantauan/evaluasi kinerja/kegiatan yang direncanakan terbit. Indikator kinerja ini mengukur keberhasilan pelaksanaan kegiatan evaluasi kinerja dan evaluasi AKIP pada Kedeputian BPKP, Perwakilan BPKP, dan Pusat-Pusat. Realisasi indikator kinerja ini adalah sebagai berikut; Jumlah Laporan

No.

Kegiatan

1.

Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP) pada Perwakilan BPKP

19

2.

Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP) pada Kedeputian BPKP

2

3.

Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP) pada Pusat-Pusat di BPKP

2

4.

Evalusi Kinerja pada Perwakilan BPKP

14

7.

Penyusunan LAKIP Inspektorat BPKP Tahun 2014

1

8.

Penyusunan Hasil Pengawasan APIP Inspektorat BPKP Tahun 2014 pada Inspektorat

1

9.

Menyusun revisi pedoman evaluasi AKIP

1 Jumlah

40


INSPEKTORAT BPKP

19


Dari

perbandingan

tersebut,

maka

capaian

kinerja

Inspektorat

mencapai 100,00%. Tingkat capaian indikator kinerja ini pada tingkatan yang baik, sebagaimana penugasan pengawasan yang lainnya, dapat diwujudkan karena fungsi pengendalian manajemen pengawasan yang efektif dan dukungan penuh dari para pejabat fungsional auditor. 6. Persentase Temuan Hasil Audit BPK yang Ditindaklanjuti Hasil pencapaian indikator ini adalah sebagai berikut: Indikator Kinerja

Satuan

Target

Realisasi

Capaian (%)

Persentase Temuan Hasil Audit BPK yang Ditindaklanjuti

%

75

84,62

112,82

Indikator kinerja ini diukur berdasarkan jumlah rekomendasi yang sudah ditindaklanjuti dibandingkan dengan jumlah rekomendasi seluruh temuan.

Indikator

kinerja

ini

untuk

mengukur

keberhasilan

INSPEKTORAT BPKP

20


pemutakhiran data tindak lanjut temuan hasil audit BPK. Dalam kegiatan pemutakhiran data tindak lanjut hasil temuan BPK, Inspektorat BPKP hanya merupakan bagian dari Tim Pusat BPKP sesuai Surat Keputusan Kepala BPKP Nomor KEP-209/K/SU/2011 tanggal 15 Maret 2011 tentang Tim Penyelesaian dan Monitoring Tindak Lanjut Temuan Pemeriksaan BPK-RI. Jumlah rekomendasi temuan hasil audit BPK yang sudah ditindaklanjuti sampai dengan Triwulan IV adalah 143 atau 84,62% dari 169 rekomendasi yang disampaikan BPK. Grafik tingkat capaian indikator kinerja antara target dan realisasi adalah sebagai berikut:

Dari

perbandingan

tersebut,

maka

capaian

kinerja

Inspektorat

mencapai melebihi target yang telah ditentukan yaitu 112,82%.

INSPEKTORAT BPKP

21


Realisasi pemutakhiran data tindak lanjut hasil temuan BPK melebihi target yang telah ditentukan, hal tersebut menunjukan menunjukkan kinerja Inspektorat BPKP yang baik. 7. Tersedianya Sistem Pelaporan Gratifikasi Tingkat capaian indikator ini adalah sebagai berikut: Indikator Kinerja Tersedianya Sistem Pelaporan Gratifikasi

Satuan

Target

Realisasi

Capaian (%)

%

80

80

100,00

Indikator ini diukur berdasarkan tersedianya peraturan Kepala BPKP terkait sistem pelaporan gratifikasi dan perangkat lainnya yang dibutuhkan dalam sistem pelaporan gratifiksi. Saat ini telah tersedia Peraturan Kepala BPKP nomor 33 Tahun 2013 tanggal 31 Oktober 2013 tentang Sistem Pengendalian Gratifikasi di Lingkungan BPKP dan telah dilengkapi dengan SOP Gratifikasi pada Inspeketorat BPKP dan SOP Gratifikasi pada Unit Kerja BPKP. BPKP telah bekerjasama dengan KPK terkait dengan pelaporan gratifikasi. Grafik tingkat capaian indikator kinerja antara target dan realisasi adalah sebagai berikut:

INSPEKTORAT BPKP

22


Dari

perbandingan

tersebut,

maka

capaian

kinerja

Inspektorat

mencapai 100,00%. 8. Tersedianya Sistem Pengaduan Masyarakat yang Efektif Tingkat pencapaian indikator kinerja ini adalah sebagai berikut: Indikator Kinerja

Satuan

Target

Realisasi

Capaian (%)

Tersedianya Sistem Pengaduan Masyarakat yang Efektif

%

80

80

100,00

Indikator kinerja ini diukur dengan tersedianya Peraturan Kepala BPKP terkait sistem pengaduan masyarakat dan perangkat lain yang dibutuhkan dalam sistem pengaduan masyarakat yang efektif. Saat ini telah terbit Peraturan Kepala BPKP Nomor 32 Tahun 2013 tanggal 23 Oktober 2013 tentang Sistem Pengelolaan Pengaduan di Lingkungan BPKP dan Keputusan Kepala BPKP Nomor 94/K/SU/2014 tanggal 23 APRIL 2014 tentang Pejabat Penerima Pengaduan di INSPEKTORAT BPKP

23


Lingkungan BPKP. Di samping itu, Standard Operating Procedures (SOP) pada Inspektorat BPKP untuk melaksanakan Peraturan Kepala BPKP tersebut telah selesai disusun. Grafik tingkat capaian indikator kinerja antara target dan realisasi adalah sebagai berikut:

Dari

perbandingan

tersebut,

maka

capaian

kinerja

Inspektorat

mencapai 100,00%. 9. Persentase Penyelesaian Tindak Lanjut atas Pengaduan yang Disampaikan Masyarakat Tingkat capaian indicator kinerja ini adalah sebagai berikut: Indikator Kinerja

Satuan

Target

Realisasi

Capaian (%)

Persentase Penyelesaian Tindak Lanjut atas Pengaduan yang Disampaikan Masyarakat

%

80

100

125,00

INSPEKTORAT BPKP

24


Indikator kinerja ini dihitung berdasarkan jumlah pengaduan yang ditindaklanjuti dibandingkan jumlah pengaduan yang diterima. Indikator kinerja ini digunakan untuk mengukur keberhasilan pelaksanaan kegiatan monitoring penyelesaian tindak lanjut atas pengaduan yang disampaikan masyarakat. Pengaduan dari masyarakat diterima melalui beberapa media, antara lain surat, website, email dan kotak pengaduan. Selama tahun 2015 terdapat 12 pengaduan yang diterima dan sudah ditindaklanjuti sebanyak 12 pengaduan atau 100,00%. Inspektorat BPKP tidak mengalami hambatan dalam mencapai target indikator kinerja ini. Grafik tingkat capaian indikator kinerja antara target dan realisasi adalah sebagai berikut:

INSPEKTORAT BPKP

25


Dari

perbandingan

tersebut,

maka

capaian

kinerja

Inspektorat

mencapai 125,00%. II. Realisasi Anggaran Dalam melaksanakan kegiatan tahun 2015, Inspektorat BPKP didukung anggaran

sebesar

Rp 10.645.641.000,00

dari

DIPA

No.

089.01.

1.651994/2015 tanggal 14 November 2015. Jumlah realisasi anggaran tahun 2015 adalah sebesar Rp 8.581.188.223,00 atau 80,61%. Rincian realisasi anggaran tahun 2015 adalah sebagai berikut; Program/ Anggaran Realisasi Jenis Belanja Revisi I. Program Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis BPKP A. Layanan Perkantoran 1. Belanja Pegawai 5.366.828.000 5.038.813.783 2. BelanjaBarang 676.818.000 445.999.595 B. Pengadaan dan penyaluran Sarana dan Prasarana 1. Belanja Modal 385.600.000 379.616.000 6.429.246.000 5.864.429.378 Jumlah Program No.

II. A. 1. 2. 3. 4. 5.

% Lainnya

93,89% 65,90% 98,45%

91,21% Program Pengawasan Intern akuntabilitas Keuangan Negara dan Pembinaan Penyelenggaraan SPIP Kegiatan Pengawasan Intern Laporan Hasil Evaluasi 253.010.000 236.711.000 93,56% Laporan Hasil Reviu 83.280.000 48.642.490 58,41% Laporan Hasil Audit Operasional 596.384.000 540.931.000 90,70% Laporan Hasil Audit Khusus 114.975.000 124.867.000 108,60% Laporan Hasil Pemantauan/ Evaluasi Kinerja/ Kegiatan 3.168.746.000 1.765.606.616 55,72% 4.216.395.000 2.716.758.845 64,43% Jumlah Program Total Anggaran

10.645.641.000

8.581.188.223

80,61%

Dalam rangka efisiensi penggunaan anggaran tahun 2015, Inspektorat BPKP telah melakukan langkah-langkah sebagai berikut:

INSPEKTORAT BPKP

26


1. Menerbitkan dua penugasan yang berbeda untuk auditan yang sama untuk satu perintah perjalanan dinas, antara lain penugasan Evaluasi Kinerja

dengan

Penyelenggaraan

Evaluasi SPIP

AKIP

dengan

dan Audit

penugasan

Evaluasi

Operasional

dilakukan

bersamaan; 2. Membatasi jumlah orang dan hari pelaksanaan perjalanan dinas. Setiap tim yang melaksanakan dua penugasan tersebut hanya terdiri dari dua orang dan satu pengendali teknis dengan lama hari perjalanan dinas sekitar 12 hari. 3. Alokasi anggaran penginapan satu kamar digunakan untuk dua orang. Langkah efisiensi penggunaan anggaran tersebut dilakukan dalam rangka menghasilkan output kegiatan yang lebih banyak.

INSPEKTORAT BPKP

27


BAB IV PENUTUP

B

erdasarkan uraian capaian kinerja yang dimuat dalam Bab III, dapat disimpulkan bahwa terdapat beberapa indikator kinerja yang melebihi target dan belum mencapai target yang ditetapkan dalam

Penetapan Kinerja Inspektorat BPKP Tahun 2015.

I. Simpulan Umum Tingkat capaian 9 indikator kinerja yang terdapat dalam Perjanjian Kinerja Inspektorat BPKP adalah sebagai berikut: 1. Sebanyak 1 indikator kinerja ouput, yaitu Jumlah Laporan Hasil Audit Operasional yang belum mencapai target yang ditetapkan, yaitu hanya mencapai 70,45%. 2. Sebanyak 2 indikator kinerja output melebihi target yang telah ditetapkan Indikator kinerja yang melebihi target yang telah ditetapkan adalah Persentase Temuan Hasil Audit BPK yang Ditindaklanjuti sebesar 112,82% dan Persentase Penyelesaian Tindak Lanjut atas Pengaduan yang Disampaikan Masyarakat sebesar 125,00%. 3. Sebanyak 6 indikator kinerja output yang sesuai target yang ditetapkan Indikator kinerja yang belum mencapai target kinerja yang ditetapkan adalah jumlah laporan evaluasi SPIP, jumlah laporan hasil reviu, jumlah laporan hasil audit khusus, jumlah Laporan Hasil Pemantauan/Evaluasi Kinerja/Kegiatan,

tersedianya

sistem

pelaporan

gratifikasi

dan

tersedianya sistem pengaduan masyarakat yang efektif.

INSPEKTORAT BPKP

28


II. Langkah Perbaikan Langkah perbaikan yang akan dilaksanakan Inspektorat BPKP untuk meningkatkan kinerja pada tahun-tahun berikutnya: 1. Melakukan perbaikan penyusunan perencanaan kinerja pada periode yang akan datang untuk meningkatkan kinerja dan akuntabilitas kinerja Inspektorat BPKP berdasarkan pelaksanaan kegiatan sesuai dengan tugas dan fungsinya; 2. Menetapkan pejabat khusus yang mengelola data kinerja dan memantau tingkat capaian masing-masing indikator kinerja secara berkala.

INSPEKTORAT BPKP

29

BADAN PENGAWASAN KEUANGAN DAN PEMBANGUNAN INSPEKTORAT DRAF LAPORAN AKUNTABILITAS KINERJA INSPEKTORAT BPKP TAHUN 2015

Recommend Documents