BADAN PENGAWASAN KEUANGAN dan PEMBANGUNAN (BPKP)

BADAN PENGAWASAN KEUANGAN dan PEMBANGUNAN (BPKP) Perwakilan Provinsi Kepulauan Riau

Laporan Keuangan Untuk Periode yang Berakhir 31 Desember 2013

Nomor : LAP-378/PW28/1/2014 Tanggal 4 Februari 2014

Jalan Pramuka Nomor 10 Sekupang Batam 29422

BADAN PENGAWASAN KEUANGAN dan PEMBANGUNAN (BPKP) Perwakilan Provinsi Kepulauan Riau

Laporan Keuangan Untuk Periode yang Berakhir 31 Desember 2013

Nomor : LAP-378/PW28/1/2014 Tanggal 4 Februari 2014

Jalan Pramuka Nomor 10 Sekupang Batam 29422

KATA PENGANTAR Sebagaimana diamanatkan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara dan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2012 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2013, Menteri/Pimpinan Lembaga sebagai Pengguna Anggaran/Barang mempunyai tugas antara lain menyusun dan menyampaikan laporan keuangan Kementerian Negara/Lembaga yang dipimpinnya. Perwakilan BPKP Provinsi Kepulauan Riau adalah salah satu entitas akuntansi di bawah Badan Pembinaan Akuntansi Instansi yang berkewajiban menyelenggarakan akuntansi dan laporan pertanggungjawaban atas pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara dengan menyusun laporan keuangan berupa Laporan Realisasi Anggaran, Neraca, dan Catatan atas Laporan Keuangan. Penyusunan Laporan Keuangan Perwakilan BPKP Provinsi Kepulauan Riau mengacu pada Peraturan Menteri Keuangan Nomor 171/PMK.05/2007 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 233/PMK.05/2011 tentang Sistem Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Pemerintah Pusat serta Peraturan Direktur Jenderal Perbendaharaan Nomor PER-57/PB/2013 tentang Pedoman Penyusunan Laporan Keuangan Kementerian Negara/Lembaga. Informasi yang disajikan di dalamnya telah disusun sesuai ketentuan perundang-undangan yang berlaku. Laporan Keuangan ini diharapkan dapat memberikan informasi yang berguna kepada para pengguna laporan khususnya sebagai sarana untuk meningkatkan akuntabilitas/pertanggungjawaban dan transparansi pengelolaan keuangan negara pada Perwakilan BPKP Provinsi Kepulauan Riau. Disamping itu, laporan keuangan ini juga

dimaksudkan

untuk

memberikan

informasi

kepada

manajemen

dalam

pengambilan keputusan dalam usaha untuk mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik (good governance).

Batam, 4 Februari 2014 Kepala Perwakilan,

Yono Andi Atmoko NIP. 19611125 198203 1 001

DAFTAR ISI Hal Kata Pengantar Ringkasan Pernyataan Tanggung Jawab I. Laporan Realisasi Anggaran II. Neraca III. Catatan atas Laporan Keuangan A. Penjelasan Umum A.1. Dasar Hukum A.2. Profil dan Kebijakan Teknis A.3. Pendekatan Penyusunan Laporan Keuangan A.4. Kebijakan Akuntansi B. Penjelasan atas Pos-pos Laporan Realisasi Anggaran B.1. Pendapatan Negara dan Hibah B.2. Belanja Negara C. Penjelasan atas Pos-pos Neraca C.1. Aset Lancar C.2. Aset Tetap C.3. Aset Lainnya C.4. Kewajiban Jangka Pendek C.5. Ekuitas Dana Lancar C.6. Ekuitas Dana Investasi D. Pengungkapan Penting Lainnya D.1. Kejadian-Kejadian Penting Setelah Tanggal Neraca D.2. Pengungkapan Lain-lain Lampiran-Lampiran Lampiran A1 Rincian Nilai Perolehan, Akumulasi Penyusutan dan Nilai Buku Aset Tetap Lampiran A2 Daftar Informasi Pendapatan dan Belanja secara Akrual

Daftar Isi

i 1 4 5 6 7 7 7 7 8 9 16 16 16 20 20 21 24 26 27 28 28 28 28

i Daftar Isi iv Ringka 3 4 5 X X XX XX XX XX XX XX XX XX XX XX XX XX

31 32

ii

DAFTAR TABEL DAN LAMPIRAN Hal Tabel 1

: Ringkasan Laporan Realisasi Anggaran TA 2013 dan 2012

1

Tabel 2

: Ringkasan Neraca Per 31 Desember 2013 dan 2012

2

Tabel 3

: Penggolongan Kualitas Piutang

14

Tabel 4

: Penggolongan Masa Manfaat Aset Tetap

15

Tabel 5

: Rincian Estimasi dan Realisasi Pendapatan

16

Tabel 6

: Perbandingan Realisasi Pendapatan TA 2013 dan 2012

16

Tabel 7

: Rincian Anggaran dan Realisasi Belanja TA 2013

17

Tabel 8

: Perbandingan Realisasi Belanja TA 2013 dan 2012

18

Tabel 9

: Perbandingan Belanja Pegawai TA 2013 dan TA 2012

18

Tabel 10

: Perbandingan Belanja Barang TA 2013 dan TA 2012

18

Tabel 11

: Perbandingan Realisasi Belanja Modal TA 2013 dan 2012

19

Tabel 12

: Rincian Aset Lancar per 31 Desember 2013 dan 2012

20

Tabel 13

: Rincian Belanja Dibayar di Muka

20

Tabel 14

: Rincian Persediaan

21

Tabel 15

: Rincian Aset Tetap

21

Tabel 16

: Rincian Saldo Tanah

22

Tabel 17

: Rincian Akumulasi Penyusutan Aset Tetap

24

Tabel 18

: Rincian Aset Lainnya

25

Tabel 19

: Rincian Akumulasi Penyusutan/Amortisasi Aset Lainnya

26

Tabel 20

: Rincian Kewajiban Jangka Pendek

26

Tabel 21

: Rincian Utang Kepada Pihak Ketiga

27

Tabel 22

: Rincian Ekuitas Dana Lancar

27

Tabel 23

: Rincian Realisasi Penerimaan Dana Mitra Kerja

29

Lampiran

: Rincian Nilai Perolehan, Akumulasi Penyusutan dan Nilai Buku Aset

31

A1 Lampiran

Tetap : Informasi Pendapatan dan Belanja Akrual

32

A2

Daftar Tabel

iii

Laporan Keuangan Perwakilan BPKP Provinsi Kepulauan Riau Tahun 2013

RINGKASAN LAPORAN KEUANGAN

Berdasarkan Pasal 55 ayat (2) Undang-Undang (UU) Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara dan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 171/PMK.05/2007 sebagaimana telah diubah dengan 233/PMK.05/2011 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 171/PMK.05/2007 tentang Sistem Akuntansi dan Pelaporan Keuangan

Pemerintah

Anggaran/Pengguna

Pusat,

Barang

Menteri/Pimpinan

menyusun

dan

Lembaga

selaku

Pengguna

menyampaikan

Laporan

Keuangan

Kementerian Negara/Lembaga (LKKL) yang meliputi Laporan Realisasi Anggaran, Neraca, dan Catatan atas Laporan Keuangan kepada Menteri Keuangan selaku pengelola fiskal, dalam rangka penyusunan Laporan Keuangan Pemerintah Pusat (LKPP). Laporan Keuangan Perwakilan BPKP Provinsi Kepulauan Riau Tahun 2013 ini telah disusun dan disajikan sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP).

1. LAPORAN REALISASI ANGGARAN Laporan Realisasi Anggaran menggambarkan perbandingan antara anggaran dengan realisasinya, yang mencakup unsur-unsur pendapatan dan belanja selama periode 1 Januari sampai dengan 31 Desember 2013. Realisasi Pendapatan Negara pada TA 2013 adalah berupa Pendapatan Negara Bukan Pajak sebesar Rp340.500,00 dari yang tidak dianggarkan. Realisasi Belanja Negara pada TA 2013 adalah sebesar Rp6.242.302.359,00 atau mencapai 96,56 persen dari alokasi anggaran sebesar Rp6.464.755.000,00.

Ringkasan Laporan Realisasi Anggaran TA 2013 dan 2012 dapat disajikan sebagai berikut: Tabel 1 Ringkasan Laporan Realisasi Anggaran TA 2013 dan 2012 (dalam Rupiah) 2013 Uraian

Anggaran

Realisasi 0

340.500

6.464.755.000

6.242.302.359

Pendapatan Negara Belanja Negara

2012

Ringkasan Laporan Keuangan

% Real. Thd Anggaran 0 96,56

Realisasi 384.110 3.615.838.725

-1-


2. NERACA Neraca menggambarkan posisi keuangan entitas mengenai aset, kewajiban, dan ekuitas dana pada 31 Desember 2013 dan 2012. Neraca yang disajikan adalah hasil dari proses Sistem Akuntansi Instansi, sebagaimana yang diwajibkan dalam Peraturan Menteri Keuangan Nomor 171/PMK.05/2007 sebagaimana telah diubah dengan 233/PMK.05/2011 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 171/PMK.05/2007 tentang Sistem Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Pemerintah Pusat. Nilai Aset per 31 Desember 2013 dicatat dan disajikan sebesar Rp2.443.099.718. yang terdiri dari: Aset Lancar sebesar Rp228.365.090.; Aset Tetap (neto setelah akumulasi penyusutan) sebesar Rp2.197.123.890.; Aset Lainnya (neto setelah akumulasi penyusutan) sebesar Rp17.610.738. Nilai Kewajiban seluruhnya tersaji sebesar Rp27.981.254. yang terdiri dari Kewajiban Jangka Pendek. Nilai Ekuitas Dana disajikan sebesar Rp2.415.118.464. yang terdiri dari Ekuitas Dana Lancar sebesar Rp200.383.836. dan Ekuitas Dana Investasi sebesar Rp2.214.734.628. Ringkasan Neraca per 31 Desember 2013 dan 2012 dapat disajikan sebagai berikut

Tabel 2 Ringkasan Neraca per 31 Desember 2013 dan 2012 (dalam Rupiah)

Uraian

31 Des 2013

31 Des 2012

Kenaikan / Penurunan Rp

%

ASET Aset Lancar Aset Tetap Aset Lainnya Jumlah Aset

228,365,090

165,726,270

2,197,123,890

2,231,071,775

17,610,738

62,638,820

37.80

(33,947,885)

-1.52

17,610,738

0 1.93

2,443,099,718

2,396,798,045

46,301,673

27,981,254

5,949,324

22,031,930

370

27,981,254

5,949,324

22,031,930

370.33

KEWAJIBAN Kewajiban Jk Pendek Jumlah Kewajiban EKUITAS DANA Ekuitas Dana Lancar

200,383,836

159,776,946

40,606,890

25.41

2,214,734,628

2,231,071,775

(16,337,147)

-0.73

Jumlah Ekuitas Dana

2,415,118,464

2,390,848,721

24,269,743

1.02

Jumlah Kewajiban & Ekuitas

2,443,099,718

2,396,798,045

46,301,673

1.93

Ekuitas Dana Invesrasi


-2-


3. CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN Catatan atas Laporan Keuangan (CaLK) menyajikan informasi tentang penjelasan atau daftar terinci atau analisis atas nilai suatu pos yang disajikan dalam Laporan Realisasi Anggaran dan Neraca. Termasuk pula dalam CaLK adalah penyajian informasi yang diharuskan dan dianjurkan oleh Standar Akuntansi Pemerintahan serta pengungkapanpengungkapan lainnya yang diperlukan untuk penyajian yang wajar atas laporan keuangan. Dalam penyajian Laporan Realisasi Anggaran untuk periode yang berakhir sampai dengan tanggal 31 Desember 2013, Pendapatan Negara dan Hibah dan Belanja Negara diakui berdasarkan basis kas, yaitu diakui pada saat kas diterima atau dikeluarkan dari rekening kas negara. Dalam penyajian Neraca untuk periode per tanggal 31 Desember 2013, nilai Aset, Kewajiban, dan Ekuitas Dana diakui berdasarkan basis akrual, yaitu diakui pada saat diperolehnya hak atas dan timbulnya kewajiban tanpa memperhatikan saat kas atau setara kas diterima atau dikeluarkan dari rekening kas negara.


-3-

KANTOR PERWAKILAN BPKP PROVINSI KEPULAUAN RIAU Jl. PRAMUKA NO.10,SEKUPANG,BATAM 29422 TELEPON 0778 325901, FAXIMILE 0778 325901

PERNYATAAN TANGGUNG JAWAB

Laporan Keuangan Perwakilan BPKP Provinsi Kepulauan Riau yang terdiri dari: Laporan Realisasi Anggaran, Neraca, dan Catatan atas Laporan Keuangan Tahun Anggaran 2013 sebagaimana terlampir, adalah merupakan tanggung jawab kami. Laporan Keuangan tersebut telah disusun berdasarkan sistem pengendalian intern yang memadai, dan isinya telah menyajikan informasi pelaksanaan anggaran dan posisi keuangan secara layak sesuai dengan Standar Akuntansi Pemerintahan.

Batam, 13 Januari 2014 Kepala Perwakilan,

Yono Andi Atmoko NIP 19611125 198203 1 001

Pernyataan Tanggung Jawab

-4-


I. LAPORAN REALISASI ANGGARAN PERWAKILAN BPKP PROVINSI KEPULAUAN RIAU LAPORAN REALISASI ANGGARAN UNTUK PERIODE YANG BERAKHIR 31 DESEMBER 2013 DAN 2012 (Dalam Rupiah)

URAIAN

CATATAN

A. Pendapatan Negara dan Hibah B.1. 1. Penerimaan Negara Bukan Pajak B.1. Jum Pendpt Negara & Hibah B. Belanja Negara 1. Belanja Pegawai 2. Belanja Barang 3. Belanja Modal Jumlah Belanja Negara

B.2. B.2.1. B.2.2. B.2.3.

TA 2013 ANGGARAN

% thd Anng

REALISASI 0 0

340.500 340.500

2.728.808.000 3.508.427.000 227.520.000 6.464.755.000

2.535.891.130 3.480.041.229 226.370.000 6.242.302.359

TA 2012 REALISASI

0 0

92,93 99,19 99,49 96,56

Lihat Catatan atas Laporan Keuangan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari laporan keuangan ini

384.110 384.110

1.055.692.770 2.314.645.955 245.500.000 3.615.838.725

-5-


II. NERACA PERWAKILAN BPKP PROVINSI KEPULAUAN RIAU NERACA PER 31 DESEMBER 2013 DAN 2012 ( dalam Rp) Uraian

Catatan

31 Desember 2013

31 Desember 2012

ASET ASET LANCAR

C.1

Belanja Dibayar di Muka (prepaid)

C.1.1

91,375,000

82,200,000

Persediaan

C.1.2

136,990,090

83,526,270

228,365,090

165,726,270

Jumlah Aset Lancar ASET TETAP

C.2

Tanah

C.2.1

1,059,801,000

1,059,801,000

Peralatan dan Mesin

C.2.2

916,092,705

731,843,775

Gedung dan Bangunan

C.2.3

512,127,000

439,427,000

Akumulasi Penyusutan Aset Tetap

C.2.4

(290,896,815)

0

2,197,123,890

2,231,071,775

Jumlah Aset Tetap ASET LAINNYA

C.3

Aset Lain-lain

C.3.1

25,682,333

0

Akumulasi Penyusutan/Amortisasi Aset Lainnya

C.3.2

(8,071,595)

0

17,610,738

0

2,443,099,718

2,396,798,045

27,981,254

5,949,324

Jumlah Kewajiban Jangka Pendek

27,981,254

5,949,324

JUMLAH KEWAJIBAN

27,981,254

5,949,324

Jumlah Aset Lainnya JUMLAH ASET

KEWAJIBAN KEWAJIBAN JANGKA PENDEK Utang kepada Pihak Ketiga

C.4 C.4.1

EKUITAS DANA EKUITAS DANA LANCAR

C.5

Cadangan Persediaan

C.5.1

136,990,090

83,526,270

Dana yang Harus Disediakan untuk Pembayaran Utang Jk Pendek

C.5.2

(27,981,254)

(5,949,324)

Barang/Jasa yang Masih Harus Diterima

C.5.3

91,375,000

82,200,000

200,383,836

159,776,946

Jumlah Ekuitas Dana Lancar EKUITAS DANA INVESTASI

C.6

Diinvestasikan dalam Aset Tetap

C.6.1

2,197,123,890

2,231,071,775

Diinvestasikan dalam Aset Lainnya

C.6.2

17,610,738

0

Jumlah Ekuitas Dana Investasi

2,214,734,628

2,231,071,775

JUMLAH EKUITAS DANA

2,415,118,464

2,390,848,721

JUMLAH KEWAJIBAN DAN EKUITAS DANA

2,443,099,718

2,396,798,045

Lihat Catatan atas Laporan Keuangan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari laporan keuangan ini

-6-


III. CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN A. PENJELASAN UMUM Dasar Hukum

A.1. DASAR HUKUM 1.

Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara.

2.

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara.

3.

Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan.

4.

Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah.

5.

Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 2013 tentang Tata Cara Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara.

6.

Peraturan

Menteri

Keuangan

Republik

Indonesia

Nomor

171/PMK.05/2007 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 233/PMK.05/2011 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 171/PMK.05/2007 tentang Sistem Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Pemerintah Pusat. 7.

Peraturan Direktur Jenderal Perbendaharaan Nomor PER-57/PB/ 2013 tentang Pedoman Penyusunan Laporan Keuangan Kementerian Negara/Lembaga.

A.2. PROFIL DAN KEBIJAKAN TEKNIS PERWAKILAN BPKP PROVINSI KEPULAUAN RIAU Dasar Hukum Entitas dan Rencana Strategis

Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) adalah lembaga pemerintah non departemen, yang dibentuk berdasarkan Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1983, kemudian diperbarui dengan Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 103 Tahun 2001 tentang Kedudukan, Tugas, Fungsi, Kewenangan, Susunan Organisasi dan Tata Kerja Lembaga Pemerintah Non Departemen sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 64 tahun 2005. Sebagai aparat pengawasan internal pemerintah, BPKP bertanggung jawab untuk membantu kelancaran dan keberhasilan tugas-tugas pemerintah dalam melaksanakan pembangunan serta proaktif untuk dapat memberikan nilai tambah kepada stakeholder dan shareholder. Dalam hal ini, BPKP berperan untuk meningkatkan proses governance, manajemen risiko dan penerapan

Catatan atas Laporan Keuangan

-7-


sistem pengendalian. Sebagai auditor yang bertanggung jawab kepada Presiden seperti dinyatakan dalam PP No. 60 Tahun 2008 tentang Sistem Pengendalian Intern Pemerintah, BPKP berperan mendukung akuntabilitas Presiden dalam pelaksanaan pengelolaan Keuangan Negara melalui fungsi pengawasan intern terhadap akuntabilitas keuangan negara dan pembinaan penyelenggaraan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP). Untuk mewujudkan tujuan tersebut, komitmen ini selanjutnya dituangkan dalam pernyataan visi, yaitu sebagai “Auditor Presiden yang responsif, interaktif, dan terpercaya untuk mewujudkan akuntabilitas keuangan negara yang berkualitas.” Misi BPKP dirumuskan dalam kesadaran bahwa misi pada dasarnya merupakan rumusan yang menunjukkan mengapa BPKP perlu ada dalam sistem manajemen pemerintahan secara nasional. Oleh karena itu, misi BPKP ditetapkan dalam 4 (empat) rumusan, yaitu: 

Menyelenggarakan pengawasan intern terhadap akuntabilitas keuangan negara yang mendukung tata kelola kepemerintahan yang baik dan bebas KKN.



Membina penyelenggaraan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah;



Mengembangkan

kapasitas

pengawasan

intern

pemerintah

yang

profesional dan kompeten. 

Menyelenggarakan sistem dukungan pengambilan keputusan yang andal bagi presiden/pemerintah.

Pendekatan Penyusunan Laporan Keuangan

A.3. PENDEKATAN PENYUSUNAN LAPORAN KEUANGAN Laporan Keuangan Tahun 2013 ini merupakan laporan yang mencakup seluruh aspek keuangan yang dikelola oleh Perwakilan BPKP Provinsi Kepulauan Riau. Laporan Keuangan ini dihasilkan melalui Sistem Akuntansi Instansi

(SAI)

terkomputerisasi

yaitu mulai

serangkaian dari

prosedur

pengumpulan

manual data,

maupun

yang

pencatatan

dan

pengikhtisaran sampai dengan pelaporan posisi keuangan dan operasi keuangan pada Kementerian Negara/Lembaga. SAI terdiri dari Sistem Akuntansi Keuangan (SAK) dan Sistem Informasi Manajemen dan Akuntansi Barang Milik Negara (SIMAK-BMN). SAI dirancang untuk menghasilkan Laporan Keuangan Satuan Kerja yang terdiri dari Laporan Realisasi Anggaran, Neraca, dan Catatan atas Laporan Keuangan. Sedangkan SIMAK-BMN adalah sistem yang menghasilkan informasi aset


-8-


tetap, persediaan, dan aset lainnya untuk penyusunan neraca dan laporan barang milik negara serta laporan manajerial lainnya.

A.4 Kebijakan Akuntansi Penyusunan dan penyajian Laporan Keuangan Perwakilan BPKP Provinsi Kepulauan Riau Tahun 2013 telah mengacu pada Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP) yang telah ditetapkan dengan Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan. Disamping itu, dalam penyusunannya telah diterapkan kaidah-kaidah pengelolaan keuangan yang sehat di lingkungan pemerintahan. Kebijakan-kebijakan

akuntansi

yang

penting

yang

digunakan

dalam

penyusunan Laporan Keuangan Perwakilan BPKP Provinsi Kepulauan Riau adalah sebagai berikut:

Kebijakan Akuntansi atas Pendapatan

(1) Kebijakan Akuntansi atas Pendapatan  Pendapatan adalah semua penerimaan yang menambah ekuitas dana lancar dalam periode tahun yang bersangkutan yang menjadi hak pemerintah pusat dan tidak perlu dibayar kembali oleh pemerintah pusat.  Pendapatan diakui pada saat kas diterima pada Kas Umum Negara (KUN).  Akuntansi pendapatan dilaksanakan berdasarkan azas bruto, yaitu dengan membukukan penerimaan bruto, dan tidak mencatat jumlah nettonya (setelah dikompensasikan dengan pengeluaran).  Pendapatan disajikan menurut klasifikasi sumber pendapatan.

Kebijakan Akuntansi atas Belanja

(2) Kebijakan Akuntansi atas Belanja  Belanja adalah semua pengeluaran yang mengurangi ekuitas dana lancar dalam periode tahun yang bersangkutan yang tidak akan diperoleh pembayarannya kembali oleh pemerintah pusat.  Belanja diakui pada saat terjadi pengeluaran kas dari KUN.  Khusus pengeluaran melalui bendahara pengeluaran, pengakuan belanja terjadi pada saat pertanggungjawaban atas pengeluaran tersebut disahkan oleh Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara (KPPN).  Belanja disajikan menurut klasifikasi ekonomi/jenis belanja.


-9-


Kebijakan Akuntansi atas Aset

(3) Kebijakan Akuntansi atas Aset 

Aset adalah sumber daya ekonomi yang dikuasai dan/atau dimiliki oleh pemerintah sebagai akibat dari peristiwa masa lalu dan dari mana manfaat ekonomi dan/atau sosial di masa depan diharapkan dapat diperoleh, baik oleh pemerintah maupun oleh masyarakat, serta dapat diukur dalam satuan uang, termasuk sumber daya non-keuangan yang diperlukan untuk penyediaan jasa bagi masyarakat umum dan sumber-sumber daya yang dipelihara karena alasan sejarah dan budaya. Dalam pengertian aset ini tidak termasuk sumber daya alam seperti hutan, kekayaan di dasar laut, dan kandungan pertambangan. Aset diakui pada saat diterima atau pada saat hak kepemilikan berpindah.



Aset diklasifikasikan menjadi Aset Lancar, Investasi, Aset Tetap, Piutang Jangka Panjang dan Aset Lainnya.

Aset Lancar

a. Aset Lancar 

Aset Lancar mencakup kas dan setara kas yang diharapkan segera untuk direalisasikan, dipakai, atau dimiliki untuk dijual dalam waktu 12 (dua belas) bulan sejak tanggal pelaporan.



Kas disajikan di neraca dengan menggunakan nilai nominal. Kas dalam

bentuk

valuta

asing

disajikan

di

neraca

dengan

menggunakan kurs tengah BI pada tanggal neraca. 

Piutang dinyatakan dalam neraca menurut nilai yang timbul berdasarkan hak yang telah dikeluarkan surat keputusan penagihan atau

yang

dipersamakan,

yang

diharapkan

diterima

pengembaliannya dalam waktu 12 (dua belas) bulan setelah tanggal pelaporan dan disajikan sebagai Bagian Lancar Piutang. 

Tagihan Penjualan Angsuran (TPA) dan Tuntutan Ganti Rugi (TGR) yang akan jatuh tempo 12 (dua belas) bulan setelah tanggal neraca disajikan sebagai Bagian Lancar TPA/TGR.



Persediaan adalah aset lancar dalam bentuk barang atau perlengkapan yang dimaksudkan untuk mendukung kegiatan operasional pemerintah, dan barang-barang yang dimaksudkan untuk dijual dan/atau diserahkan dalam rangka pelayanan kepada


- 10 -


masyarakat. 

Persediaan dicatat di neraca berdasarkan hasil perhitungan fisik pada tanggal neraca dikalikan dengan:

 harga pembelian terakhir, apabila diperoleh dengan pembelian;  harga standar apabila diperoleh dengan memproduksi sendiri;  harga wajar atau estimasi nilai penjualannya apabila diperoleh dengan cara lainnya. Aset Tetap

Aset Tetap 

Aset tetap mencakup seluruh aset berwujud yang dimanfaatkan oleh

pemerintah

maupun

untuk

kepentingan

publik

yang

mempunyai masa manfaat lebih dari satu tahun. 

Aset tetap dilaporkan pada neraca berdasarkan harga perolehan atau harga wajar.



Pengakuan aset tetap didasarkan pada nilai satuan minimum kapitalisasi sebagai berikut: a. Pengeluaran untuk per satuan peralatan dan mesin dan peralatan olah raga yang nilainya sama dengan atau lebih dari Rp300.000 (tiga ratus ribu rupiah); b. Pengeluaran untuk gedung dan bangunan yang nilainya sama dengan atau lebih dari Rp10.000.000 (sepuluh juta rupiah); c. Pengeluaran yang tidak tercakup dalam batasan nilai minimum kapitalisasi tersebut di atas, diperlakukan sebagai biaya kecuali pengeluaran untuk tanah, jalan/irigasi/jaringan, dan aset tetap lainnya berupa koleksi perpustakaan dan barang bercorak kesenian.

Piutang Jangka

Piutang Jangka Panjang

Panjang



Piutang Jangka Panjang adalah piutang yang akan jatuh tempo atau akan direalisasikan lebih dari 12 bulan sejak tanggal pelaporan. Termasuk dalam Piutang Jangka Panjang adalah Tagihan

Penjualan

Angsuran

(TPA),

Tagihan

Tuntutan

Perbendaharaan/Tuntutan Ganti Rugi (TP/TGR) yang jatuh tempo lebih dari satu tahun.


- 11 -




TPA menggambarkan jumlah yang dapat diterima dari penjualan aset pemerintah secara angsuran kepada pegawai pemerintah yang dinilai sebesar nilai nominal dari kontrak/berita acara penjualan aset yang bersangkutan setelah dikurangi dengan angsuran yang telah dibayar oleh pegawai ke kas negara atau daftar saldo tagihan penjualan angsuran.



TP adalah tagihan yang ditetapkan oleh Badan Pemeriksa Keuangan kepada bendahara yang karena lalai atau perbuatan melawan hukum mengakibatkan kerugian Negara/daerah.



TGR adalah suatu proses yang dilakukan terhadap pegawai negeri atau bukan pegawai negeri bukan bendahara dengan tujuan untuk menuntut penggantian atas suatu kerugian yang diderita oleh negara sebagai akibat langsung ataupun tidak langsung dari suatu perbuatan yang melanggar hukum yang dilakukan oleh pegawai tersebut atau kelalaian dalam pelaksanaan tugasnya.

Aset Lainnya

Aset Lainnya 

Aset Lainnya adalah aset pemerintah selain aset lancar, aset tetap, dan piutang jangka panjang. Termasuk dalam Aset Lainnya adalah Aset Tak Berwujud, dan Aset Lain-lain.



Aset Tak Berwujud merupakan aset yang dapat diidentifikasi dan tidak mempunyai wujud fisik serta dimiliki untuk digunakan dalam menghasilkan barang atau jasa atau digunakan untuk tujuan lainnya termasuk hak atas kekayaan intelektual.



Aset Lain-lain berupa aset tetap pemerintah yang dihentikan dari penggunaan operasional pemerintah.

Kebijakan Akuntansi atas Kewajiban

(4) Kebijakan Akuntansi atas Kewajiban 

Kewajiban adalah utang yang timbul dari peristiwa masa lalu yang penyelesaiannya mengakibatkan aliran keluar sumber daya ekonomi pemerintah.



Kewajiban pemerintah diklasifikasikan kedalam kewajiban jangka pendek dan kewajiban jangka panjang.


- 12 -


a. Kewajiban Jangka Pendek Suatu kewajiban diklasifikasikan sebagai kewajiban jangka pendek jika diharapkan untuk dibayar atau jatuh tempo dalam waktu dua belas bulan setelah tanggal pelaporan. Kewajiban jangka pendek meliputi Utang Kepada Pihak Ketiga, Belanja yang Masih Harus Dibayar, Pendapatan Diterima di Muka, Bagian Lancar Utang Jangka Panjang, dan Utang Jangka Pendek Lainnya. b. Kewajiban Jangka Panjang Kewajiban diklasifikasikan sebagai kewajiban jangka panjang jika diharapkan untuk dibayar atau jatuh tempo dalam waktu lebih dari dua belas bulan setelah tanggal pelaporan. 

Kewajiban dicatat sebesar nilai nominal, yaitu sebesar nilai kewajiban pemerintah pada saat pertama kali transaksi berlangsung.

Kebijakan Akuntansi atas Ekuitas Dana

(5) Kebijakan Akuntansi atas Ekuitas Dana 

Ekuitas dana merupakan kekayaan bersih pemerintah, yaitu selisih antara aset dan kewajiban pemerintah.



Ekuitas dana diklasifikasikan Ekuitas Dana Lancar dan Ekuitas Dana Investasi.



Ekuitas Dana Lancar merupakan selisih antara aset lancar dan kewajiban jangka pendek.



Ekuitas Dana Investasi mencerminkan selisih antara aset tidak lancar dan kewajiban jangka panjang.

Kebijakan

(6) Kebijakan Akuntansi atas Penyisihan Piutang Tidak Tertagih

Akuntansi atas Penyisihan



Piutang Tak

Penyisihan Piutang Tidak Tertagih adalah cadangan yang harus dibentuk sebesar persentase tertentu dari piutang berdasarkan

Tertagih

penggolongan kualitas piutang. Penilaian kualitas piutang dilakukan dengan mempertimbangkan jatuh tempo dan upaya penagihan yang dilakukan pemerintah. 

Kualitas piutang didasarkan pada kondisi masing-masing piutang pada tanggal pelaporan sesuai dengan Peraturan Menteri Keuangan


- 13 -


Nomor: 201/PMK.06/2010 tentang Kualitas Piutang Kementerian Negara/Lembaga

dan

Pembentukan

Penyisihan

Piutang

Tidak

Tertagih . Tabel 3 Penggolongan Kualitas Piutang Kualitas Piutang

Lancar Kurang Lancar

Diragukan Macet

Uraian

Penyisihan

Belum dilakukan pelunasan s.d. tanggal jatuh tempo Satu bulan terhitung sejak tanggal Surat

0.5% 10%

Tagihan Pertama tidak dilakukan pelunasan Satu bulan terhitung sejak tanggal Surat

50%

Tagihan Kedua tidak dilakukan pelunasan 1.

Satu bulan terhitung sejak tanggal Surat

100%

Tagihan Ketiga tidak dilakukan pelunasan 2.

Piutang telah diserahkan kepada Panitia Urusan Piutang Negara/DJKN

Kebijakan Akuntansi atas Penyusutan

(7) Kebijakan Akuntansi atas Penyusutan Aset Tetap 

Penerapan penyusutan Barang Milik Negara berupa Aset Tetap pada seluruh entitas Pemerintah Pusat dilaksanakan mulai tahun 2013,

Aset Tetap

sesuai dengan Keputusan Menteri Keuangan Nomor 53/KMK.06/2012 tentang Penerapan Penyusutan Barang Milik Negara Berupa Aset Tetap pada Entitas Pemerintah Pusat. 

Penyusutan

aset

tetap

adalah

penyesuaian

nilai

sehubungan

dengan penurunan kapasitas dan manfaat dari suatu aset tetap. Kebijakan penyusutan aset tetap didasarkan pada Peraturan Menteri Keuangan No.01/PMK.06/2013 tentang Penyusutan Barang Milik Negara Berupa Aset Tetap Pada Entitas Pemerintah Pusat. 

Penyusutan aset tetap tidak dilakukan terhadap: a. Tanah b. Konstruksi dalam Pengerjaan (KDP) c. Aset Tetap yang dinyatakan hilang berdasarkan dokumen sumber sah atau dalam kondisi rusak berat dan/atau usang yang telah


- 14 -


diusulkan kepada Pengelola Barang untuk dilakukan penghapusan 

Nilai yang disusutkan pertama kali adalah nilai yang tercatat dalam pembukuan per 31 Desember 2012 untuk aset tetap yang diperoleh sampai dengan 31 Desember 2012. Sedangkan Untuk Aset Tetap yang diperoleh setelah 31 Desember 2012, nilai yang disusutkan adalah berdasarkan nilai perolehan.



Penghitungan dan pencatatan Penyusutan Aset Tetap dilakukan setiap akhir semester tanpa memperhitungkan adanya nilai residu.



Penyusutan Aset Tetap dilakukan dengan menggunakan metode garis lurus yaitu dengan mengalokasikan nilai yang dapat disusutkan dari Aset Tetap secara merata setiap semester selama Masa Manfaat.



Masa

Manfaat

Aset

Tetap

ditentukan

dengan

berpedoman

Keputusan Menteri Keuangan Nomor: 59/KMK.06/2013 tentang Tabel Masa Manfaat Dalam Rangka Penyusutan Barang Milik Negara berupa Aset Tetap pada Entitas Pemerintah Pusat. Secara umum tabel masa manfaat tersebut tersaji pada Tabel 4. Tabel 4 Penggolongan Masa Manfaat Aset Tetap

Kelompok Aset Tetap

Masa Manfaat

Peralatan dan Mesin

2 s.d. 20 tahun

Gedung dan Bangunan

10 s.d. 50 tahun

Jalan, Jaringan dan Irigasi Alat Tetap Lainnya (Alat Musik Modern)


5 s.d 40 tahun 4 tahun

- 15 -

Laporan Keuangan Perwakilan BPKP Provinsi Kepulauan Riau Tahun 2013 B. Realisasi Pendapatan Negara dan Hibah Rp340.500

PENJELASAN ATAS POS-POS LAPORAN REALISASI ANGGARAN

B.1 Pendapatan Negara dan Hibah Realisasi Pendapatan Negara dan Hibah untuk periode yang berakhir per 31 Desember 2013 adalah sebesar Rp.340.500 dari jumlah yang tidak dianggarkan. Keseluruhan Pendapatan Negara dan Hibah Perwakilan BPKP Provinsi Kepulauan Riau adalah Pendapatan Negara Bukan Pajak (PNBP) Lainnya. Rincian Estimasi Pendapatan dan Realisasinya dapat dilihat dalam Tabel 5 berikut ini: Tabel 5 Rincian Estimasi dan Realisasi Pendapatan 2013 Uraian 1. Pendapatan Lain-lain Jumlah

Anggaran

% Real Angg.

Realisasi 0 0

340,500 340,500

0 0

Berdasarkan Tabel 6 Perbandingan Realisasi Pendapatan TA 2013 dan 2012 menunjukkan bahwa realisasi pendapatan dari PNBP pada TA 2013 mengalami penurunan sebesar 11,35 persen dari realisasi pendapatan dari PNBP TA 2012. Pada TA 2013, Perwakilan BPKP Provinsi Kepulauan Riau memperoleh pendapatan lain-lain sebesar Rp340.500 yang terdiri dari pengembalian belanja pegawai dan belanja lainnya tahun anggaran yang lalu sebesar Rp340.500. Tabel 6 Perbandingan Realisasi Pendapatan TA 2013 dan 2012 NAIK

URAIAN

REALISASI T.A. 2013 REALISASI T.A. 2012 (TURUN) %

1. Pendapatan dari Pengelolaan BMN 2. Pendapatan Jasa 3. Pendapatan Iuran dan Denda

53,000

-100.00

4,110

-100.00

327,000

-100.00

4. Pendapatan Lain-lain

340,500

0

100.00

Jumlah Pendapatan

340,500

384,110

-11.35

B.2. Belanja Negara Realisasi Belanja Negara Rp Rp6.242.302.359

Realisasi belanja Perwakilan BPKP Provinsi Kepulauan Riau pada TA 2013 adalah sebesar Rp6.242.302.359 atau 96,56 persen dari anggaran senilai Rp6.464.755.000. Rincian Anggaran dan realisasi belanja TA 2013 tersaji pada Tabel 7.


- 16 -

Laporan Keuangan Perwakilan BPKP Provinsi Kepulauan Riau Tahun 2013 Tabel 7 Rincian Anggaran dan Realisasi Belanja TA 2013 URAIAN

ANGGARAN

REALISASI

Belanja Pegawai

2.728.808.000

2.540.750.345

Belanja Barang

3.508.427.000

3.480.041.229

Belanja Modal

227.520.000

6.464.755.000

Total Belanja Kotor Pengembalian Belanja

6.464.755.000

Belanja Netto

226.370.000

6.247.161.574 (4.859.215) 6.242.302.359

% 93,11 99,19 99,49 96,63 0 96,56

Komposisi anggaran dan realisasi belanja dapat dilihat dalam grafik berikut ini:

4,000,000,000 3,500,000,000 1. Belanja Pegawai

3,000,000,000 2,500,000,000

2. Belanja Barang

2,000,000,000 1,500,000,000 1,000,000,000

3. Belanja Modal

500,000,000 0

ANGGARAN

REALISASI

Berdasarkan Tabel 8 Perbandingan Realisasi Belanja (Bersih) TA 2013 dan TA 2012 menunjukkan bahwa realisasi belanja pada TA 2013 mengalami kenaikan sebesar 72,64 persen dibandingkan realisasi belanja pada TA 2012. Hal ini disebabkan antara lain: 1. Penambahan jumlah pegawai sebanyak 32 orang; 2. Kegiatan

Pengawasan

Intern

Akuntabilitas

Keuangan

Negara

dan

Pembinaan Penyelenggaraan SPIP yang dibiayai dari belanja barang mengalami peningkatan.


- 17 -

Laporan Keuangan Perwakilan BPKP Provinsi Kepulauan Riau Tahun 2013 Tabel 8 Perbandingan Realisasi Belanja TA 2013 dan 2012 URAIAN JENIS BELANJA

REALISASI T.A. 2013

REALISASI T.A. 2012

NAIK (TURUN) %

Belanja Pegawai

2.535.891.130

1.055.692.770

Belanja Barang

3.480.041.229

2.314.645.955

226.370.000

245.500.000

6.242.302.359

3.615.838.725

140,21 50,35 (7,79) 72,64

Belanja Modal Jumlah Belanja

Belanja Pegawai Rp2.535.891.130

B.2.1 Belanja Pegawai Realisasi Belanja Pegawai Perwakilan BPKP Provinsi Kepulauan Riau pada TA 2013 meliputi: Belanja Gaji dan Tunjangan PNS dan Belanja Lembur. Realisasi Belanja Pegawai TA 2013 dan TA 2012

adalah masing-masing

sebesar Rp2.535.891.130. dan Rp1.055.692.770. Berdasarkan Tabel 9, realisasi belanja TA 2013 mengalami kenaikan sebesar 140,21 persen dari realisasi belanja TA 2012. Hal ini disebabkan antara lain oleh: 1. Adanya pegawai yang naik pangkat. 2. Adanya penambahan pegawai ke Perwakilan BPKP Provinsi Kepulauan Riau.

Tabel 9 Perbandingan Belanja Pegawai TA 2013 dan TA 2012 URAIAN JENIS BELANJA

Belanja Gaji dan Tunjangan PNS Belanja Lembur Jumlah Belanja Kotor Pengembalian Belanja Pegawai Jumlah Belanja Bersih

Belanja Barang Rp3.480.041.229

REALISASI T.A. 2013

REALISASI T.A. 2012

2.514.785.345 25.965.000 2.540.750.345 (4.859.215) 2.535.891.130

1.062.400.282 0 1.062.400.282 (6.707.512) 1.055.692.770

Naik (Turun) %

136,71 0 139,15 (27,56) 140,21

B.2.2 Belanja Barang Realisasi Belanja Barang TA 2013 dan TA 2012


sebesar Rp3.480.041.229. dan Rp2.314.645.955. Berdasarkan Tabel 10, Realisasi Belanja Barang TA 2013 mengalami kenaikan 50,35 persen dari Realisasi Belanja Barang TA 2012. Hal ini disebabkan antara lain adanya peningkatan kegiatan perjalanan dinas pegawai dalam Program Pengawasan Intern Akuntabilitas Keuangan Negara dan Pembinaan Penyelenggaraan SPIP yang dibiayai dari belanja barang.


- 18 -

Laporan Keuangan Perwakilan BPKP Provinsi Kepulauan Riau Tahun 2013 Tabel 10 Perbandingan Belanja Barang TA 2013 dan TA 2012 URAIAN JENIS BELANJA Belanja Barang Operasional

353.356.533

312.873.640

Belanja Barang Non Operasional

122.024.150

70.630.000

Belanja Jasa

283.371.249

232.571.534

Belanja Pemeliharaan

163.747.400

147.562.008

Belanja Perjalanan Dalam Negeri

2.557.541.897

1.579.151.773

Jumlah Belanja Kotor

3.480.041.229 0 3.480.041.229

2.342.788.955 (28.143.000) 2.314.645.955

Pengembalian Belanja Jumlah Belanja Bersih

Belanja Modal Rp226.370.000

REALISASI T.A 2013 REALISASI T.A. 2012

Naik (Turun) %

12,94 72,77 21,84 10,97 61,96 48,54 (100,00) 50,35

B.2.3 Belanja Modal Realisasi Belanja Modal TA 2013 dan TA 2012


sebesar Rp226.370.000. dan Rp245.500.000. Berdasarkan Tabel 11, Realisasi Belanja Modal TA 2013 mengalami penurunan sebesar 7,79 persen dibandingkan Realisasi Belanja Modal TA 2012. Hal ini disebabkan antara lain adanya penurunan Pagu DIPA tahun 2013. Tabel 11 Perbandingan Realisasi Belanja Modal TA 2013 dan 2012 URAIAN JENIS BELANJA Belanja Modal Peralatan dan Mesin Belanja Modal Gedung dan Bangunan Belanja Modal Fisik Lainnya Jumlah Belanja Kotor Pengembalian Belanja Modal Jumlah Belanja Bersih


Naik

REALISASI T.A. 2013 REALISASI T.A 2012 (Turun) % 153.670.000 72.700.000 0

226.370.000 0

226.370.000

-30,85 0,00 23.260.000 -100,00 245.500.000 -7,79 0 0,00 245.500.000 -7,79 222.240.000

0

- 19 -

Laporan Keuangan Perwakilan BPKP Provinsi Kepulauan Riau Tahun 2013 C. PENJELASAN ATAS POS- POS NERACA Aset Lancar

C.1. Aset Lancar

Rp228.365.090

Nilai Aset Lancar per 31 Desember 2013 dan 2012 adalah masing-masing sebesar Rp228.365.090. dan Rp165.726.270. Aset lancar merupakan aset yang diharapkan segera untuk dapat direalisasikan atau dimiliki untuk dipakai atau dijual dalam waktu 12 (dua belas) bulan sejak tanggal pelaporan. Rincian Aset Lancar pada Perwakilan BPKP Provinsi Kepulauan Riau per 31 Desember 2013 disajikan pada Tabel 12. Tabel 12 Rincian Aset Lancar per 31 Desember 2013 dan 2012 No. Aset Lancar 1 Belanja Dibayar di Muka (prepaid) 2 Persediaan Jumlah

Belanja Dibayar di Muka

Rp Rp Rp

TA 2013 91,375,000 136,990,090 228,365,090

Rp Rp Rp

TA 2012 82,200,000 83,526,270 165,726,270

C.1.1. Belanja Dibayar di Muka (Prepaid)

(prepaid) Rp91.375.000

Saldo Belanja Dibayar di Muka per tanggal 31 Desember 2013 dan 2012 masing-masing adalah sebesar Rp91.375.000. dan Rp82.200.000. Belanja dibayar di muka merupakan hak yang masih harus diterima dari pihak ketiga setelah tanggal neraca sebagai akibat dari telah dibayarkannya secara penuh belanja dan membebani anggaran tahun anggaran berjalan namun barang atau jasa belum diterima. Rincian Belanja Dibayar di Muka disajikan dalam Tabel 13. Tabel 13 Rincian Belanja Dibayar di Muka

No Jenis 1 Pembayaran Sewa Peralatan dan Mesin 2 Pembayaran Sewa Rumah Dinas Jumlah

Persediaan Rp136.990.090

T.A. 2013

T.A. 2012

5,375,000

0

86,000,000

82,200,000

91,375,000

82,200,000

C.1.2 Persediaan Nilai Persediaan per 31 Desember 2013 dan 2012 masing-masing adalah sebesar Rp136.990.090. dan Rp83.526.270.


- 20 -

Laporan Keuangan Perwakilan BPKP Provinsi Kepulauan Riau Tahun 2013 Persediaan merupakan jenis aset dalam bentuk barang atau perlengkapan (supplies) pada tanggal neraca yang diperoleh dengan maksud untuk mendukung kegiatan operasional dan untuk dijual, dan/atau diserahkan dalam rangka pelayanan kepada masyarakat. Rincian Persediaan per 31 Desember 2013 dan 2012 tersaji pada Tabel 14. Tabel 14 Rincian Persediaan No

Persediaan

1 Barang Konsumsi 2 Bahan Baku Jumlah

Aset Tetap Rp2.197.123.890

C.2

T.A 2013 134.910.090 2.080.000 136.990.090

T.A 2012 81.411.270 2.115.000 83.526.270

Aset Tetap

Nilai Aset Tetap per 31 Desember 2013 dan 2012 tersaji sebesar Rp2.197.123.890. dan Rp2.231.071.775. Aset Tetap yang tersaji merupakan aset berwujud yang mempunyai masa manfaat lebih dari 12 bulan dan digunakan dalam kegiatan operasional entitas. Rincian Aset Tetap Perwakilan BPKP Provinsi Kepulauan Riau per 31 Desember 2013 dan 2012 disajikan pada Tabel 15. Tabel 15 Rincian Aset Tetap No

Jenis

1 Tanah 2 Peralatan dan Mesin 3 Gedung dan Bangunan Jumlah Akumulasi Penyusutan Aset Tetap Nilai Buku Aset Tetap Tanah Rp1.059.801.000

T.A 2013 1,059,801,000 916,092,705 512,127,000

2,488,020,705 (290,896,815) 2,197,123,890

T.A. 2012 1,059,801,000 731,843,775 439,427,000 2,231,071,775 0 2,231,071,775

C.2.1. Tanah Nilai aset tetap berupa tanah yang dimiliki Perwakilan BPKP Provinsi Kepulauan Riau per 31 Desember 2013 dan 2012 adalah sama sebesar Rp1.059.801.000. atau tidak ada penambahan atas pengadaan tanah maupun penilaian kembali nilai tanah pada TA 2013. Aset berupa Tanah tersebut terletak di Jl Pramuka No.10, Sekupang, Batam. Rincian saldo tanah per 31 Desember 2013 disajikan pada Tabel 16.


- 21 -

Laporan Keuangan Perwakilan BPKP Provinsi Kepulauan Riau Tahun 2013 Tabel 16 Rincian Saldo Tanah

No KIB Luas 1 10104001 2.724 m2 Jumlah Peralatan dan Mesin

Nilai 1.059.801.000 1.059.801.000

C.2.2. Peralatan dan Mesin

Rp916.092.705

Saldo aset tetap berupa peralatan dan mesin per 31 Desember 2013 dan 2012 adalah Rp916.092.705. dan Rp731.843.775. Terdapat akumulasi penyusutan sebesar

Rp272.592.735.

sehingga

nilai

buku

perolehan

menjadi

Rp643.499.970. Mutasi nilai peralatan dan mesin tersebut dapat dijelaskan sebagai berikut Saldo per 31 Desember 2012

Rp

731,843,775

Pembelian

Rp

144,870,000

Transfer Masuk

Rp

40,187,763

Reklasifikasi

Rp

3,398,000

Perolehan Lainnya Mutasi kurang:

Rp

24,873,500

Penghentian aset dari penggunaan

Rp

(29,080,333)

Saldo per 31 Desember 2013

Rp

916,092,705

Akumulasi Penyusutan s.d. 31 Desember 2013

Rp

(272,592,735)

Nilai Buku per 31 Desember 2013

Rp

643,499,970

Mutasi tambah:

Mutasi transaksi penambahan dan pengurangan peralatan dan mesin berupa: a. Penambahan dari pembelian senilai Rp144.870.000. terdiri dari: No.

Nama Barang

Satuan Kuantitas

Nilai

1 Sepeda Motor

Unit

2

Rp

29,700,000

2 Mesin Absensi

Buah

1

Rp

2,520,000

3 LCD Projector/Infocus

Buah

1

Rp

8,400,000

4 Meja Kerja Kayu

Buah

15

Rp

29,250,000

5 Kursi Fiber Glas/Plastik

Buah

15

Rp

17,250,000

6 Mesin Pemotong Rumput

Buah

1

Rp

1,200,000

7 A.C. Split

Buah

1

Rp

5,000,000

8 LDC Monitor

Buah

1

Rp

2,200,000

9 P.C Unit

Buah

2

Rp

14,500,000

10 Lap Top

Buah

2

Rp

24,200,000

11 Note Book 12 Printer (Peralatan Personal Komputer)

Buah

1

Rp

6,750,000

Buah

3

Rp

3,900,000

Rp

144,870,000

Jumlah

Realisasi Belanja Modal Pembelian sebesar Rp153.670.000. dan dicatat sebagai penambahan aset sebesar Rp144.870.000., sehingga selisih


- 22 -

Laporan Keuangan Perwakilan BPKP Provinsi Kepulauan Riau Tahun 2013 sebesar Rp8.800.000. yang dicatat sebagai barang ekstrakomptabel karena tidak memenuhi kriteria kapitalisasi. b. Penambahan melalui transfer masuk sebesar Rp40.187.763. merupakan transfer masuk 2 unit PC, 3 unit pesawat telepon dan 1 unit printer (peralatan personal computer) sebesar Rp Rp40.187.763 dari Pusinfowas BPKP yang pencatatannya berdasarkan nilai pada Berita Acara Serah Terima (BAST) Nomor BA-727/IP/3/2013 tanggal 16 Oktober 2013. c. Penambahan melalui reklasifikasi dari Aset Lainnya merupakan pengaktifan kembali

3

buah

lemari

kayu

yang

sebelumnya

telah

dihentikan

penggunaannya sebesar Rp3.398.000 berdasarkan Surat Pernyataan Kepala

Perwakilan

BPKP

Provinsi

Kepulauan

Riau

Nomor

S-

3801/PW28/1/2013 tanggal 1 November 2013. d. Penambahan melalui perolehan lainnya merupakan peralatan dan mesin yang diperoleh berdasarkan Berita Acara Serah Terima Barang Nomor BAST-2677/PW28/1/2013 tanggal 10 September 2013, dan Nomor BAST2676/PW28/1/2013 tanggal 10 September berupa : No.

Nama Barang

Kuantitas

Satuan

1 Lemari Besi/Metal

3

Buah

Rp

4.725.000

2 Televisi Berwarna 32”

1

Buah

Rp

2.800.000

3 Faksimili Sharp

1

Buah

Rp

950.000

4 Alat Tenis Meja

1

Buah

Rp

1.750.000

5 Meja Kerja Kayu

1

Buah

Rp

4.900.000

6 Lemari display kayu

1

Buah

Rp

2.100.000

7 Kursi Besi/Metal

2

Buah

Rp

2.820.000

8 Kursi Besi/Metal

1

Buah

Rp

1.828.500

9 AC Split

1

Buah

Rp

3.000.000

Rp

24.873.500

Jumlah

Nilai

e. Pengurangan melalui penghentian 3 buah lemari kayu, 14 buah tempat tidur, 3 buah kursi fiber glas/plastik dan 4 buah A.C Split dari penggunaannya sebesar Rp29.080.333. dan direklasifikasi dari aset tetap ke aset lain-lain berdasarkan

Surat

Pernyataan

Kepala

Perwakilan

BPKP

Provinsi

Kepulauan Riau Nomor S-2702/PW28/1/2013 tanggal 11 September 2013. Rincian aset tetap Peralatan dan Mesin disajikan pada Lampiran A1 Laporan Keuangan ini. Gedung dan Bangunan Rp 512.127.000

C.2.3. Gedung dan Bangunan Nilai gedung dan bangunan per 31 Desember 2013 dan 2012 adalah


- 23 -

Laporan Keuangan Perwakilan BPKP Provinsi Kepulauan Riau Tahun 2013 Rp512.127.000. dan Rp439.427.000. Terdapat akumulasi penyusutan sebesar Rp18.304.080. sehingga nilai buku perolehan menjadi Rp493.822.920. Mutasi transaksi terhadap Gedung dan Bangunan per tanggal pelaporan adalah sebagai berikut: Saldo per 31 Desember 2012

439,427,000

Mutasi tambah: Penyelesaian Pembangunan

72,700,000

Saldo per 31 Desember 2013

512,127,000

Akumulasi Penyusutan s.d. 31 Desember 2013

(18,304,080)


493,822,920

Transaksi penambahan gedung dan banguinan berasal dari belanja modal gedung

dan

bangunan

untuk

pembangunan

1

unit

gedung

senilai

Rp72.700.000. Rincian aset tetap Gedung dan Bangunan disajikan pada Lampiran A1 Laporan Keuangan ini.

Akumulasi Penyusutan Aset Tetap (Rp290.896.815)

C.2.4. Akumulasi Penyusutan Aset Tetap Saldo Akumulasi Penyusutan Aset Tetap per 31 Desember 2013 dan 2012 adalah masing-masing Rp290.896.815. dan Rp0. Akumulasi Penyusutan Aset Tetap merupakan kontra akun Aset Tetap yang disajikan berdasarkan pengakumulasian atas penyesuaian nilai sehubungan dengan penurunan kapasitas dan manfaat Aset Tetap selain untuk Tanah dan Konstruksi dalam Pengerjaan (KDP). Rangkuman Akumulasi Penyusutan Aset Tetap per 31 Desember 2013 disajikan pada Tabel 17, sedangkan Rincian akumulasi penyusutan aset tetap disajikan pada Lampiran A1 Laporan Keuangan ini. Tabel 17 Rincian Akumulasi Penyusutan Aset Tetap

No

Aset Tetap

Akm. Penyusutan

Nilai Buku

1 Peralatan dan Mesin

Rp

916,092,705 Rp

272,592,735 Rp

643,499,970

2 Gedung dan Bangunan

Rp

512,127,000 Rp

18,304,080 Rp

493,822,920

Rp

1,428,219,705 Rp

290,896,815 Rp

1,137,322,890

Akumulasi Penyusutan

Aset Lainnya

Nilai Perolehan

C.3

Aset Lainnya

Rp17.610.738

Nilai Aset Lainnya pada tanggal pelaporan per 31 Desember 2013 dan 2012 adalah Rp17.610.738. dan Rp0. Aset Lainnya merupakan aset yang tidak dapat dikelompokkan, baik ke dalam aset lancar maupun aset tetap. Rincian Aset


- 24 -

Laporan Keuangan Perwakilan BPKP Provinsi Kepulauan Riau Tahun 2013 Lainnya disajikan pada Tabel 18. Tabel 18 Rincian Aset Lainnya No.

Uraian

2013

1 Aset Lain-Lain

Aset Lain-Lain

C.3.1.

2012

Rp

25,682,333 Rp

-

Jumlah

Rp

25,682,333 Rp

-

Akumulasi Penyusutan Aset Lainnya

Rp

(8,071,595) Rp

-


Rp

17,610,738 Rp

-

Aset Lain-Lain

Rp25.682.333

Saldo Aset Lain-lain per 31 Desember 2013 dan 2012 adalah Rp25.682.333. dan Rp0. Aset Lain-lain merupakan barang milik negara (BMN) yang berada dalam kondisi rusak berat dan tidak lagi digunakan dalam operasional Perwakilan BPKP Provinsi Kepulauan Riau. Adapun mutasi aset lain-lain adalah sebagai berikut: Saldo per 31 Desember 2012 Mutasi tambah: - reklasifikasi dari aset tetap Mutasi kurang: - penggunaan kembali BMN yang dihentikan Saldo per 31 Desember 2013 Akumulasi Penyusutan Nilai Buku per 31 Desember 2013

Rp

-

Rp

29,080,333

Rp Rp Rp Rp

(3,398,000) 25,682,333 (8,071,595) 17,610,738

Transaksi penambahan dan pengurangan aset lain-lain dapat dijelaskan sebagai berikut:



Penambahan dari reklasifikasi penghentian 3 buah lemari kayu, 14 buah tempat tidur, 3 buah kursi fiber glas/plastik dan 4 buah A.C Split yang tidak lagi digunakan dalam operasional kantor dan dalam kondisi rusak berat sebesar Rp29.080.333. dan direklasifikasi dari aset tetap ke aset lain-lain berdasarkan Surat Pernyataan Kepala Perwakilan BPKP Provinsi Kepulauan Riau Nomor S-2702/PW28/1/2013 tanggal 11 September 2013.



Pengurangan melalui reklasifikasi atas pengaktifan kembali 3 buah lemari kayu yang sebelumnya telah dihentikan penggunaannya sebesar Rp3.398.000 berdasarkan Surat Pernyataan Kepala Perwakilan BPKP Provinsi

Kepulauan

Riau

Nomor

S-3801/PW28/1/2013

tanggal

1

November 2013. Rincian Aset Lain-lain berdasarkan nilai perolehan, akumulasi penyusutan dan nilai buku tersaji pada Lampiran A1 Laporan Keuangan ini.


- 25 -

Laporan Keuangan Perwakilan BPKP Provinsi Kepulauan Riau Tahun 2013 Akumulasi Penyusutan/ Amortisasi Aset Lainnya (Rp8,071,595)

C.3.2.


Saldo Akumulasi Penyusutan/Amortisasi Aset Lainnya per 31 Desember 2013 dan 2012 adalah masing-masing Rp8.071.595. dan Rp0. Akumulasi Penyusutan/Amortisasi Aset Lainnya merupakan kontra akun Aset Lainnya yang disajikan berdasarkan pengakumulasian atas penyesuaian nilai sehubungan dengan penurunan kapasitas dan manfaat Aset Lainnya. Rangkuman Akumulasi Penyusutan/Amortisasi Aset Lainnya per 31 Desember 2013 disajikan pada Tabel 19. Tabel 19 Rincian Akumulasi Penyusutan/Amortisasi Aset Lainnya

No

Aset Lainnya

1 Aset Lain-lain Akumulasi Penyusutan

Nilai Perolehan

Akm. Penyusutan

Nilai Buku

Rp

25,682,333 Rp

8,071,595 Rp

17,610,738

Rp

25,682,333 Rp

8,071,595 Rp

17,610,738

KEWAJIBAN Kewajiban Jangka Pendek Rp27.981.254

C.4. Kewajiban Jangka Pendek Nilai Kewajiban Jangka Pendek per 31 Desember 2013 dan 2012 tersaji sebesar Rp27.981.254. dan Rp5.949.324. Kewajiban Jangka Pendek merupakan kelompok kewajiban yang diharapkan segera diselesaikan dalam waktu kurang dari 12 (dua belas) bulan setelah tanggal pelaporan. Rincian Kewajiban Jangka Pendek pada Perwakilan BPKP Provinsi Kepulauan Riau per 31 Desember 2013 disajikan pada Tabel 20. Tabel 20 Rincian Kewajiban Jangka Pendek

No. Aset Lancar 1 Utang kepada Pihak Ketiga Jumlah Utang

kepada

Pihak

Jumlah Rp 27.981.254 Rp 27.981.254

C.4.1 Utang kepada Pihak Ketiga

Ketiga Rp27.981.254

Nilai Utang kepada Pihak Ketiga per 31 Desember 2013 dan 2012 masingmasing sebesar Rp27.981.254. dan Rp5.949.324. Utang kepada Pihak Ketiga merupakan belanja yang masih harus dibayar dan merupakan kewajiban yang harus segera diselesaikan kepada pihak ketiga lainnya dalam waktu kurang dari 12 (dua belas) bulan.


- 26 -

Laporan Keuangan Perwakilan BPKP Provinsi Kepulauan Riau Tahun 2013 Adapun rincian Utang Pihak Ketiga pada Perwakilan BPKP Provinsi Kepulauan Riau per tanggal pelaporan disajikan pada Tabel 21. Tabel 21 Rincian Utang kepada Pihak Ketiga No

Uraian

Jumlah

1

Belanja Pegawai yang Masih Rp Harus Dibayar

2

Belanja barang yang masih harus dibayar

Rp

Rp

Total

Penjelasan

Kekurangan pembayaran gaji pengangkatan PNS 25 19.653.688 orang pegawai bulan November dan Desember 2013 Penggunaan langganan 8.327.566 daya dan jasa yang belum dibayar

27.981.254

Nilai Utang kepada Pihak Ketiga pada 31 Desember 2013 sebesar Rp27.981.254. akan diselesaikan pembayaran dan penyalurannya kepada pihak ketiga yang berhak pada periode triwulan I TA 2014.

EKUITAS Ekuitas Dana Lancar Rp200.383.836.

C.5 Ekuitas Dana Lancar Ekuitas Dana Lancar merupakan pasangan beberapa akun yang ada di Aset Lancar dan di Kewajiban Jangka Pendek dengan rincian nilai Ekuitas Dana Lancar per 31 Desember 2013 dan 31 Desember 2012 tersaji pada Tabel 22. Tabel 22 Rincian Ekuitas Dana Lancar No. 1 2

3

Aset Lancar Cadangan Persediaan Dana yang Harus Disediakan untuk Pembayaran Utang Jk. Pendek Barang/Jasa yang Masih Harus Diterima Jumlah

Cadangan Persediaan Rp136.990.090

TA 2013

TA 2012

Rp

136.990.090

Rp

Rp

(27.981.254) Rp

Rp Rp

91.375.000 200.383.836

Rp Rp

83.526.270

(5.949.324) 82.200.000 159.776.946

C.5.1. Cadangan Persediaan Nilai Cadangan Persediaan per 31 Desember 2013 dan 2012 masing-masing sebesar Rp136.990.090. dan Rp83.526.270. Cadangan Persediaan merupakan jumlah ekuitas dana lancar Perwakilan BPKP Provinsi Kepulauan Riau dalam bentuk persediaan.


- 27 -

Laporan Keuangan Perwakilan BPKP Provinsi Kepulauan Riau Tahun 2013 Dana yang Harus

C.5.2 Dana yang harus disediakan untuk pembayaran Utang Jangka

Disediakan untuk

Pendek

Pembayaran Utang Jangka Pendek

Nilai Dana yang harus Disediakan untuk Pembayaran Utang Jangka Pendek

(Rp27.981.254)

disajikan per 31 Desember 2013 dan 2012 masing-masing sebesar minus Rp27.981.254 dan minus Rp5.949.324. Dana yang harus disediakan untuk pembayaran Utang Jangka Pendek merupakan bagian dari ekuitas dana yang disediakan untuk pembayaran utang jangka pendek.

Belanja/Jasa yang Masih Harus

Diterima

Rp91.375.000

C.5.3 Barang/Jasa yang Masih Harus Diterima Nilai Barang/Jasa yang Masih Harus Diterima per 31 Desember 2013 dan 2012 masing-masing sebesar Rp91.375.000. dan Rp82.200.000. Barang/Jasa yang Masih Harus Diterima merupakan ekuitas dana lancar berupa barang/jasa yang akan diterima dari pihak lain.

C.6 Ekuitas Dana Investasi Diinvestasikan dalam Aset Tetap Rp2.197.123.890

C.6.1

Diinvestasikan Dalam Aset Tetap

Nilai Diinvestasikan dalam Aset Tetap per 31 Desember 2013 dan 2012 adalah masing-masing sebesar Rp2.197.123.890. dan Rp2.231.071.775. Diinvestasikan dalam Aset Tetap merupakan jumlah ekuitas dana yang diinvestasikan dalam bentuk Aset Tetap.

Diinvestasikan dalam

C.6.2

Diinvestasikan dalam Aset Lainnya

Aset Lainnya Rp17.610.738

Nilai Diinvestasikan dalam Aset Lainnya per 31 Desember 2013 dan 2012 adalah masing-masing sebesar Rp17.610.738. dan nihil. Diinvestasikan dalam Aset Lainnya merupakan jumlah ekuitas dana yang diinvestasikan dalam bentuk Aset Lainnya. D. PENGUNGKAPAN PENTING LAINNYA D.1 KEJADIAN-KEJADIAN PENTING SETELAH TANGGAL NERACA Tidak terdapat kejadian-kejadian penting setelah tanggal neraca yang mempengaruhi neraca Perwakilan BPKP Provinsi Kepulauan Riau per 31 Desember 2013. D.2 PENGUNGKAPAN LAIN-LAIN D.2.1

Informasi Umum

Berdasarkan Keputusan Kepala Perwakilan BPKP Provinsi Kepulauan Riau


- 28 -

Laporan Keuangan Perwakilan BPKP Provinsi Kepulauan Riau Tahun 2013 Nomor

KEP-1547/PW28/1/2013 tentang

Perubahan Penetapan Pejabat

Pengelola Anggaran pada Perwakilan BPKP Provinsi Kepulauan Riau Tahun Anggaran 2013, Pejabat yang diberi Kewenangan untuk Melakukan Tindakan Yang Mengakibatkan Pengeluaran Anggaran Belanja/Penanggung Jawab Kegiatan/ Pembuat komitmen, Pejabat Yang Diberi Kewenangan Untuk menguji Tagihan Kepada Negara dan Menandatangani SPM, dan Bendahara Pengeluaran pada Perwakilan BPKP Provinsi Kepulauan Riau maka pada tanggal 28 Mei 2013 telah dilakukan penggantian Pejabat Pengelola Anggaran, Semula: Kuasa Pengguna Anggaran

: Yono Andi Atmoko

Pejabat Pembuat Komitmen

: Hartanto Sapto Priyono

PejabatPenandatangan/Penguji SPM

: Safinda Yusuf Setiadi

Bendahara

: Nur Satiyo Rahayu

Menjadi: Kuasa Pengguna Anggaran

: Yono Andi Atmoko

Pejabat Pembuat Komitmen

: Hartanto Sapto Priyono

PejabatPenandatangan/Penguji SPM

: Fadjar Pramudito

Bendahara

: Nur Satiyo Rahayu

D.2.2

Informasi Dana Mitra

Dalam rangka mendukung pelaksanaan tugas, Perwakilan BPKP Provinsi Kepulauan Riau membutuhkan pendanaan yang cukup besar. Salah satu sumber pendanaan kegiatan tersebut adalah dana yang bersumber dari pihak ketiga atau dana mitra kerja (DMK). Sampai dengan 31 Desember 2013 realisasi penerimaan dana mitra kerja pada Perwakilan BPKP Provinsi Kepulauan Riau berjumlah Rp1.237.175.400 dengan rincian sebagai berikut: Tabel 23 Rincian Realisasi Penerimaan Dana Mitra Kerja Nama Bidang

Jumlah Penugasan

Jumlah LHP

IPP - Perekonomian

8

8

Rp

52,158,000

14 49 11

14 49 11

Rp

176,193,100

Rp

800,925,500

Rp

207,898,800

82

82

Rp

1,237,175,400

IPP - Polsoskam APD Akuntan Negara

Total

Realisasi Dana

Jumlah dana tersebut seluruhnya dikelola dan dipertanggungjawabkan oleh pihak mitra kerja sesuai dengan mekanisme yang berlaku pada masing-masing


- 29 -

Laporan Keuangan Perwakilan BPKP Provinsi Kepulauan Riau Tahun 2013 mitra kerja. Pegawai BPKP yang diberi tugas oleh pimpinan, diterbitkan Surat Perintah Dinas (SPD) Nihil dengan beban anggaran mitra kerja., dan pada akhir kegiatan/penugasan

pegawai

dimaksud

menerima

menerima

dan

menandatangani kuitansi penggantian biaya perjalanan dinas/transport lokal, dan selanjtnya dipertanggungjawabkan sesuai dengan mekanisme yang berlaku pada masing-masing mitra kerja.

D.2.2

Informasi Revisi Anggaran

Jumlah anggaran per jenis belanja sebelum dan setelah revisi anggaran adalah sebagai berikut :

1

Belanja Pegawai

Anggaran Sebelum Revisi(Rp) 2.728.808.000

2

Belanja Barang

3.614.535.000

3.508.427.000

(106.108.000)

3

Belanja Modal

230.020.000

227.520.000

(2.500.000)

Jumlah

6.573.363.000

6.464.755.000

108.608.000

No.

Jenis Belanja


Anggaran Setelah Revisi (Rp) 2.728.808.000

Bertambah / (Berkurang) (Rp) 0

- 30 -


Lampiran A1 Perwakilan BPKP Provinsi Kepulauan Riau Rincian Nilai Perolehan, Akumulasi Penyusutan dan Nilai Buku Aset Tetap Untuk Periode yang Berakhir pada 31 Desember 2013 No

Aset Tetap

Masa Manfaat

Nilai Perolehan


Nilai Buku

A

Peralatan dan Mesin

916,092,705

272,592,735

643,499,970

1

Alat Angkutan Darat Bermotor

7

308,562,000

76,717,713

231,844,287

2

Alat Kantor

5

75,564,000

24,669,600

50,894,400

3

Alat Rumah Tangga

5

291,974,166

92,635,849

199,338,317

4

Alat Studio

5

13,700,000

4,820,000

8,880,000

5

Alat Komunikasi

5

16,698,278

2,482,813

14,215,465

6

Komputer Unit

4

125,399,152

40,846,863

84,552,289

7

Peralatan Komputer

4

82,445,109

30,128,230

52,316,879

8

Peralatan Olah Raga

3

1,750,000

291,667

1,458,333

B

Gedung dan Bangunan

512,127,000

18,304,080

493,822,920

512,127,000

18,304,080

493,822,920

25,682,333

8,071,595

17,610,738

25,682,333

8,071,595

17,610,738

1,428,219,705

290,896,815

1,137,322,890

1,453,902,038

298,968,410

1,154,933,628

1 E 1

Bangunan Gedung Tempat Kerja Aset Tetap yang Tidak Digunakan Alat Rumah Tangga

50

5

Jumlah Akm Penyusutan Aset Tetap Jumlah Akumulasi Penyusutan Aset Tetap dan Aset Lainnya


- 31 -

Lampiran A2

PERWAKILAN BPKP PROVINSI KEPULAUAN RIAU INFORMASI PENDAPATAN DAN BELANJA SECARA AKRUAL UNTUK PERIODE YANG BERAKHIR 31 DESEMBER 2013 BA/UAPA UAPPA-E1 UAPPAW UAKPA

No. 1 2 3 4 5 6 7 8 8

: 089 : 01 : 3200 : 689224

Kode Akun 423141 423221 423752 423911 423913 423921 423922 423991 423999

BADAN PENGAWASAN KEUANGAN DAN PEMBANGUNAN BADAN PENGAWASAN KEUANGAN DAN PEMBANGUNAN PERWAKILAN BPKP PROVINSI KEPULAUAN RIAU PERWAKILAN BPKP PROVINSI KEPULAUAN RIAU Pendapatan/Belanja Uraian Pendapatan Pendapatan Sewa Tanah Gedung dan Bangunan Pendapatan Jasa Lembaga Keuangan (Jasa Giro) Pendapatan Denda Keterlambatan Penyelesaian Pekerjaan Pemerintah Penerimaan Kembali Belanja Pegawai Pusat TAYL Penerimaan Kembali Belanja Lainnya RM TAYL Pendapatan Pelunasan Piutang Non Bendahara Pendapatan Pelunasan Ganti Rugi atas Kerugian yg diderita oleh Negara Peneriman kembali persekot / uang muka gaji Pendapatan Anggaran Lain-lain Jumlah Pendapatan Belanja

Realisasi Menurut Basis Kas (Rp) 340,500.00 340,500.00

Penyesuaian Akrual (Rp) Tambah Kurang

Realisasi Menurut Basis Akrual (Rp)

Dokumen Sumber

340,500.00

-

-

19,653,688.00

340,500.00

1 2

511111 511119

Belanja Gaji Pokok PNS Belanja Pembulatan Gaji PNS

1,712,589,920.00 31,677.00

3

511121

Belanja Tunj. Suami/Istri PNS

110,285,260.00

110,285,260.00

4 5 6 7

511122 511123 511124 511125

Belanja Tunj. Anak PNS Belanja Tunj. Struktural PNS Belanja Tunj. Fungsional PNS Belanja Tunj. PPh PNS

38,046,066.00 65,990,000.00 149,905,000.00 33,585,707.00

38,046,066.00 65,990,000.00 149,905,000.00 33,585,707.00

8 9 10 11

511126 511129 511151 512211

Belanja Tunj. Beras PNS Belanja Uang Makan PNS Belanja Tunjangan Umum PNS Belanja Uang Lembur Sub Jumlah Belanja Pegawai

105,867,500.00 222,910,000.00 70,715,000.00 25,965,000.00 2,535,891,130.00

105,867,500.00 222,910,000.00 70,715,000.00 25,965,000.00 2,555,544,818.00

19,653,688.00

1,732,243,608.00 SPM, SP2D 31,677.00

-

No.

Kode Akun

Pendapatan/Belanja Uraian

12 13 14 15 16 17

521111 521114 521115 521119 521213 521219

Belanja Keperluan Perkantoran Belanja Pengiriman Surat Dinas Pos Pusat Belanja Honor Operasional Satuan Kerja Belanja Barang Operasional Lainnya Belanja Honor Output Kegiatan Belanja Barang Non Operasional Lainnya

18

522111

Belanja Langganan Listrik

19

522112

Belanja Langganan Telepon

20 21 22 23 24 25 26 27 28

522113 522141 522151 523111 523121 524111 524113 524114 524119

29 30

532111 533111

Belanja Langganan Air Belanja Sewa Belanja Jasa Profesi Belanja Biaya Pemeliharaan Gedung dan Bangunan Belanja Biaya Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Belanja Perjalanan Biasa Belanja Perjalanan Transport Dalam Kota Belanja Perjalanan Dinas Paket Meeting Dalam Kota Belanja Perjalanan Lainnya Sub Jumlah Belanja Barang Belanja Modal Peralatan dan Mesin Belanja Modal Gedung dan Bangunan Sub Jumlah Belanja Modal Jumlah Belanja

Realisasi Menurut Basis Kas (Rp)

Penyesuaian Akrual (Rp) Tambah Kurang

218,961,223.00 14,142,500.00 86,600,000.00 33,652,810.00 18,760,000.00 103,264,150.00

Realisasi Menurut Basis Akrual (Rp)

Dokumen Sumber

218,961,223.00 14,142,500.00 86,600,000.00 33,652,810.00 18,760,000.00 103,264,150.00

79,637,513.00

6,812,805.00

4,943,574.00

2,633,436.00

327,911.00

131,500.00

12,150,300.00 186,950,000.00 2,000,000.00 90,222,400.00 73,525,000.00 1,841,901,997.00 62,920,000.00 108,412,000.00 544,307,900.00 3,480,041,229.00 153,670,000.00 72,700,000.00 226,370,000.00 6,242,302,359.00

1,186,850.00 50,883,116.00

874,250.00 91,375,000.00

59,210,682.00

97,324,324.00

78,864,370.00

97,324,324.00

Surat tagihan langganan 81,506,744.00 listrik Surat tagihan langganan 2,829,847.00 telepon

12,462,900.00 Surat tagihan langganan air 146,458,116.00 SPK, SPM, SP2D 2,000,000.00 90,222,400.00 73,525,000.00 1,841,901,997.00 62,920,000.00 108,412,000.00 544,307,900.00 3,441,927,587.00 153,670,000.00 72,700,000.00 226,370,000.00 6,223,842,405.00

Kuasa Pengguna Anggaran,

Yono Andi Atmoko NIP 19611125 198203 1 001

LAPORAN REALISASI ANGGARAN SATUAN KERJA UNTUK TAHUN YANG BERAKHIR 31 DESEMBER 2013 DAN 2012 (DALAM RUPIAH) KEMENTERIAN NEGARA/LEMBAGA ESELON I WILAYAH/PROPINSI SATUAN KERJA JENIS KEWENANGAN

: : : : :

089 01 3200 689224

BADAN PENGAWASAN KEUANGAN DAN PEMBANGUNAN BADAN PENGAWASAN KEUANGAN DAN PEMBANGUNAN PROP. KEPULAUAN RIAU PERWAKILAN BPKP PROVINSI KEPULAUAN RIAU

KD

KANTOR DAERAH 2013

No

1

2

A

PENDAPATAN NEGARA DAN HIBAH

A.I

PENDAPATAN NEGARA DAN HIBAH TRANSAKSI KAS

2012

ANGGARAN

REALISASI

REALISASI DI ATAS (BAWAH) ANGGARAN

3

4

5

URAIAN

: LRAST : 02 Januari 2014 1 : : lu_pastkt

Kode Lap. Tanggal Halaman Prog.Id

% REAL. ANGG.

ANGGARAN

REALISASI


% REAL. ANGG.

6

7

8

9

10

0

340,500

340,500

0.00

0

384,110

384,110

0.00

PENERIMAAN NEGARA

0

340,500

340,500

0.00

0

384,110

384,110

0.00

A.I.1.a

Penerimaan Perpajakan

0

0

0

0.00

0

0

0

0.00

A.I.1.b

Penerimaan Negara Bukan Pajak

0

340,500

340,500

0.00

0

384,110

384,110

0.00

0

0

0

0.00

0

0

0

0.00

0

0

0

0.00

0

0

0

0.00

PENERIMAAN NEGARA NON KAS

0

0

0

0.00

0

0

0

0.00

A.II.1.a

Penerimaan Perpajakan Non Kas

0

0

0

0.00

0

0

0

0.00

A.II.1.b

Penerimaan Negara Bukan Pajak Non Kas

0

0

0

0.00

0

0

0

0.00

0

0

0

0.00

0

0

0

0.00

0

340,500

340,500

0.00

0

384,110

384,110

0.00

6,464,755,000

6,242,302,359

(

222,452,641)

96.56

4,061,734,000

3,615,838,725

(

445,895,275)

89.02

6,464,755,000

6,242,302,359

(

222,452,641)

96.56

4,061,734,000

3,615,838,725

(

445,895,275)

89.02

A.I.1

A.I.2 A.II A.II.1

A.II.2

HIBAH PENDAPATAN NEGARA DAN HIBAH TRANSAKSI NON KAS

HIBAH NON KAS

JUMLAH PENDAPATAN DAN HIBAH (A.I + A. II) B

BELANJA NEGARA

B.I

BELANJA TRANSAKSI KAS

B.I.1

Rupiah Murni

B.I.1.a

Belanja Pegawai

2,728,808,000

2,535,891,130

(

192,916,870)

92.93

1,128,737,000

1,055,692,770

(

73,044,230)

93.53

B.I.1.b

Belanja Barang

3,508,427,000

3,480,041,229

(

28,385,771)

99.19

2,682,997,000

2,314,645,955

(

368,351,045)

86.27

B.I.1.c

Belanja Modal

227,520,000

226,370,000

(

1,150,000)

99.49

250,000,000

245,500,000

4,500,000)

98.20

B.I.1.d

Pembayaran Bunga Utang

0

0

0

0.00

0

0

0

0.00

B.I.1.e

Subsidi

0

0

0

0.00

0

0

0

0.00

B.I.1.f

Hibah

0

0

0

0.00

0

0

0

0.00

B.I.1.g

Bantuan Sosial

0

0

0

0.00

0

0

0

0.00

B.I.1.h

Belanja Lain-lain

0

0

0

0.00

0

0

0

0.00

Pinjaman dan Hibah

0

0

0

0.00

0

0

0

0.00

B.I.2.a

Belanja Pegawai

0

0

0

0.00

0

0

0

0.00

B.I.2.b

Belanja Barang

0

0

0

0.00

0

0

0

0.00

B.I.2.c

Belanja Modal

0

0

0

0.00

0

0

0

0.00

B.I.2.d


0

0

0

0.00

0

0

0

0.00

B.I.2.e

Subsidi

0

0

0

0.00

0

0

0

0.00

B.I.2.f

Hibah

0

0

0

0.00

0

0

0

0.00

B.I.2.g

Bantuan Sosial

0

0

0

0.00

0

0

0

0.00

B.I.2

(

LAPORAN REALISASI ANGGARAN SATUAN KERJA UNTUK TAHUN YANG BERAKHIR 31 DESEMBER 2013 DAN 2012 (DALAM RUPIAH) KEMENTERIAN NEGARA/LEMBAGA ESELON I WILAYAH/PROPINSI SATUAN KERJA JENIS KEWENANGAN

: : : : :

089 01 3200 689224


KD

KANTOR DAERAH 2013

No

1 B.I.2.h

2

ANGGARAN

REALISASI

3

4

5

% REAL. ANGG.

ANGGARAN

REALISASI


% REAL. ANGG.

6

7

8

9

10

0

0

0

0.00

0

0

0

0.00

BELANJA TRANSAKSI NON KAS

0

0

0

0.00

0

0

0

0.00

B.II.1

Belanja Pegawai Non Kas

0

0

0

0.00

0

0

0

0.00

B.II.2

Belanja Barang Non Kas

0

0

0

0.00

0

0

0

0.00

B.II.3

Belanja Modal Non Kas

0

0

0

0.00

0

0

0

0.00

B.II.4

Pembayaran Bunga Utang Non Kas

0

0

0

0.00

0

0

0

0.00

B.II.5

Subsidi Non Kas

0

0

0

0.00

0

0

0

0.00

B.II.6

Hibah Non Kas

0

0

0

0.00

0

0

0

0.00

B.II.7

Bantuan Sosial Non Kas

0

0

0

0.00

0

0

0

0.00

B.II.8

Belanja Lain-lain Non Kas

0

0

0

0.00

0

0

0

0.00

6,464,755,000

6,242,302,359

222,452,641)

96.56

4,061,734,000

3,615,838,725

445,895,275)

89.02

B.II

Belanja Lain-lain

2012 REALISASI DI ATAS (BAWAH) ANGGARAN

URAIAN

: LRAST : 02 Januari 2014 2 : : lu_pastkt


JUMLAH BELANJA (B.I + B. II) C

PEMBIAYAAN

C.I

PEMBIAYAAN DALAM NEGERI (NETO)

(

(

0

0

0

0.00

0

0

0

0.00

C.I.1

Perbankan Dalam Negeri

0

0

0

0.00

0

0

0

0.00

C.I.2

Non Perbankan Dalam Negeri (Neto)

0

0

0

0.00

0

0

0

0.00

PEMBIAYAAN LUAR NEGERI (NETO)

0

0

0

0.00

0

0

0

0.00

C.II.1

Penarikan Pinjaman Luar Negeri

0

0

0

0.00

0

0

0

0.00

C.II.1

Pembayaran Cicilan Pokok Utang Luar Negeri

0

0

0

0.00

0

0

0

0.00

0

0

0

0.00

0

0

0

0.00

C.II

JUMLAH PEMBIAYAAN (C.1 +C.2)

Batam, 31 Desember 2013 Kepala Perwakilan



LAPORAN REALISASI ANGGARAN SATUAN KERJA UNTUK SEMESTER YANG BERAKHIR 31 DESEMBER 2013

: LRASS : 08-01-14 1 : : lu_pastk

(DALAM RUPIAH) KEMENTERIAN NEGARA/LEMBAGA ESELON I WILAYAH/PROPINSI SATUAN KERJA JENIS KEWENANGAN No

089 01 3200 689224 KD

BADAN PENGAWASAN KEUANGAN DAN PEMBANGUNAN BADAN PENGAWASAN KEUANGAN DAN PEMBANGUNAN PROP. KEPULAUAN RIAU PERWAKILAN BPKP PROVINSI KEPULAUAN RIAU KANTOR DAERAH

URAIAN

ANGGARAN

REALISASI


2

3

4

5

1 A

: : : : :

1. PENERIMAAN DALAM NEGERI

0

340,500

340,500

0.00

0

340,500

340,500

0.00

a. Penerimaan Perpajakan

0

0

0

0.00

b. Penerimaan Negara Bukan Pajak

0

340,500

340,500

0.00

0

0

0

0.00

0

0

0

0.00

0

0

0

0.00

a. Penerimaan Perpajakan Non Kas

0

0

0

0.00

b. Penerimaan Negara Bukan Pajak Non Kas

0

0

0

0.00

0

0

0

0.00

0

340,500

340,500

0.00

2. HIBAH II PENDAPATAN NEGARA DAN HIBAH TRANSAKSI NON KAS 1. PENERIMAAN DALAM NEGERI NON KAS

2. HIBAH NON KAS

JUMLAH PENDAPATAN DAN HIBAH (A I + A II) BELANJA I BELANJA TRANSAKSI KAS

6,464,755,000

6,242,302,359

(

222,452,641)

96.56

Belanja Pegawai

2,728,808,000

2,535,891,130

(

192,916,870)

92.93

Belanja Barang

3,508,427,000

3,480,041,229

(

28,385,771)

99.19

(

Belanja Modal

227,520,000

226,370,000

1,150,000)

99.49


0

0

0

0.00

Subsidi

0

0

0

0.00

Hibah

0

0

0

0.00

Bantuan Sosial

0

0

0

0.00

Belanja Lain-lain

0

0

0

0.00

0

0

0

0.00

Belanja Pegawai Non Kas

0

0

0

0.00

Belanja Barang Non Kas

0

0

0

0.00

Belanja Modal Non Kas

0

0

0

0.00

Pembayaran Bunga Utang Non Kas

0

0

0

0.00

Subsidi Non Kas

0

0

0

0.00

Hibah Non Kas

0

0

0

0.00

Bantuan Sosial Non Kas

0

0

0

0.00

II BELANJA TRANSAKSI NON KAS

Belanja Lain-lain Non Kas

JUMLAH BELANJA (B I + B II) C

6

PENDAPATAN NEGARA DAN HIBAH I PENDAPATAN NEGARA DAN HIBAH TRANSAKSI KAS

B

% REALISASI ANGGARAN

0

0

6,464,755,000

6,242,302,359

(

0

0.00

222,452,641)

96.56

PEMBIAYAAN 1. PEMBIAYAAN DALAM NEGERI (NETO)

0

0

0

0.00

a. Perbankan Dalam Negeri

0

0

0

0.00

b. Non Perbankan Dalam Negeri (Neto)

0

0

0

0.00

2. PEMBIAYAAN LUAR NEGERI (NETO)

0

0

0

0.00

a. Penarikan Pinjaman Luar Negeri

0

0

0

0.00

b. Pembayaran Cicilan Pokok Utang Luar Negeri

0

0

0

0.00

0

0

0

0.00

JUMLAH PEMBIAYAAN (C.1 +C.2)



LAPORAN REALISASI ANGGARAN BELANJA BELANJA SATUAN KERJA MELALUI KPPN UNTUK BULAN YANG BERAKHIR 31 DESEMBER 2013 (dalam rupiah) KEMENTERIAN NEGARA/LEMBAGA : 089

BADAN PENGAWASAN KEUANGAN DAN PEMBANGUNAN BADAN PENGAWASAN KEUANGAN DAN PEMBANGUNAN

SATUAN KERJA

: 01 : 3200 : 689224

JENIS SATUAN KERJA

: KD

KANTOR DAERAH

ESELON I WILAYAH/PROPINSI


PROP. KEPULAUAN RIAU PERWAKILAN BPKP PROVINSI KEPULAUAN RIAU

: LRBSB 02 : 08 Januari 2014 1 : : lu_lrabstkb

REALISASI BELANJA URAIAN

KODE

1

2

ANGGARAN SEMULA

3

ANGGARAN SETELAH REVISI

4

JUMLAH S/D BULAN INI

BULAN INI

5

6


JUMLAH NETO S/D BULAN INI

PENGEMBALIAN S/D BULAN INI

7

8

9

SISA ANGGARAN

10

TRANSAKSI KAS 01

RUPIAH MURNI

0

RM

01

PELAYANAN UMUM

01

LEMBAGA EKSEKUTIF DAN LEGISLATIF, KEUANGAN DAN FISKAL, SERTA URUSAN LUAR NEGERI

01

Program Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya BPKP

3676

Fasilitas Dukungan Manajemen Perwakilan BPKP

002

Laporan Kegiatan Pengelolaan Sumber Daya Pengawasan

52

BELANJA BARANG

5211 521119

5212

Belanja Barang Operasional Belanja Barang Operasional Lainnya

93,064,000

29,992,000

0

29,991,500

0

29,991,500

100.00

500

JUMLAH SUB KELOMPOK BELANJA 5211

93,064,000

29,992,000

0

29,991,500

0

29,991,500

100.00

500

55,400,000

0

0

0

0

0

0.00

0


521213

Belanja Honor Output Kegiatan

521219

Belanja Barang Non Operasional Lainnya

205,388,000

0

0

0

0

0

0.00

0


260,788,000

0

0

0

0

0

0.00

0

Belanja Jasa Profesi

15,000,000

5,000,000

500,000

2,000,000

0

2,000,000

40.00

3,000,000


15,000,000

5,000,000

500,000

2,000,000

0

2,000,000

40.00

3,000,000

0

1,980,000

1,430,000

1,980,000

0

1,980,000

100.00

0

0

97,412,000

0

97,412,000

0

97,412,000

100.00

0

416,994,000

545,354,000

0

544,307,900

0

544,307,900

99.81

1,046,100

5221 522151

5241

Belanja Jasa


524113

Belanja Perjalanan Transport Dalam Kota

524114

Belanja Perjalanan Dinas Paket Meeting Dalam Kota

524119

Belanja Perjalanan Lainnya



SATUAN KERJA

: 01 : 3200 : 689224

JENIS SATUAN KERJA

: KD

KANTOR DAERAH






KODE

1

ANGGARAN SEMULA

2

3

4

BULAN INI

5




6

7

8


9

SISA ANGGARAN

10


416,994,000

644,746,000

1,430,000

643,699,900

0

643,699,900

99.84

1,046,100

JUMLAH KELOMPOK BELANJA 52

785,846,000

679,738,000

1,930,000

675,691,400

0

675,691,400

99.40

4,046,600

JUMLAH BELANJA OUTPUT 3676.002

785,846,000

679,738,000

1,930,000

675,691,400

0

675,691,400

99.40

4,046,600

JUMLAH BELANJA KEGIATAN

785,846,000

679,738,000

1,930,000

675,691,400

0

675,691,400

99.40

4,046,600

3676

3676


994

Layanan Perkantoran

51

BELANJA PEGAWAI

5111


Belanja Gaji dan Tunjangan PNS

511111

Belanja Gaji Pokok PNS

1,020,269,000

1,718,653,000

143,840,520

1,712,589,920

511119

Belanja Pembulatan Gaji PNS

19,000

62,000

24,142

50,892

0

1,712,589,920

99.65

6,063,080

19,215)

31,677

82.08

11,108

511121


94,782,000

117,887,000

9,104,720

110,285,260

0

110,285,260

93.55

7,601,740

511122

Belanja Tunj. Anak PNS

34,168,000

41,157,000

3,070,792

38,046,066

0

38,046,066

92.44

3,110,934

511123

Belanja Tunj. Struktural PNS

511124

Belanja Tunj. Fungsional PNS

511125

(

23,400,000

67,770,000

6,130,000

67,070,000

(

1,080,000)

65,990,000

98.97

700,000

141,765,000

192,270,000

11,840,000

153,665,000

(

3,760,000)

149,905,000

79.92

38,605,000

Belanja Tunj. PPh PNS

49,157,000

68,100,000

1,399,883

33,585,707

0

33,585,707

49.32

34,514,293

511126

Belanja Tunj. Beras PNS

42,881,000

111,780,000

12,785,000

105,867,500

0

105,867,500

94.71

5,912,500

511129

Belanja Uang Makan PNS

121,500,000

261,184,000

59,732,000

222,910,000

0

222,910,000

85.35

38,274,000

511151

Belanja Tunjangan Umum PNS

9,490,000

111,263,000

5,960,000

70,715,000

0

70,715,000

63.56

40,548,000

1,537,431,000

2,690,126,000

253,887,057

2,514,785,345

4,859,215)

2,509,926,130

93.48

175,340,655

Belanja Uang Lembur

38,682,000

38,682,000

13,064,000

25,965,000

0

25,965,000

67.12

12,717,000


38,682,000

38,682,000

13,064,000

25,965,000

0

25,965,000

67.12

12,717,000

JUMLAH SUB KELOMPOK BELANJA 5111 5122 512211

5124

(

Belanja Lembur

Belanja Tunj. Khusus & Belanja Pegawai Transito



SATUAN KERJA

: 01 : 3200 : 689224

JENIS SATUAN KERJA

: KD

KANTOR DAERAH






KODE

1 512412

52 5211

2

ANGGARAN SEMULA

3


4


BULAN INI

5

6




7

8

9

SISA ANGGARAN

10

Belanja Pegawai Transito

1,152,695,000

0

0

0

0

0

0.00

0


1,152,695,000

0

0

0

0

0

0.00

0


2,728,808,000

2,728,808,000

266,951,057

2,540,750,345

4,859,215)

2,535,891,130

93.11

188,057,655

205,224,000

200,974,000

41,847,073

200,961,223

0

200,961,223

99.99

12,777

(

BELANJA BARANG Belanja Barang Operasional

521111

Belanja Keperluan Perkantoran

521113

Belanja Penambah Daya Tahan Tubuh

2,400,000

0

0

0

0

0

0.00

0

521114

Belanja Pengiriman Surat Dinas Pos Pusat

7,200,000

15,696,000

1,128,000

14,142,500

0

14,142,500

90.10

1,553,500

521115

Belanja Honor Operasional Satuan Kerja

104,280,000

87,000,000

14,100,000

86,600,000

0

86,600,000

99.54

400,000

521119

Belanja Barang Operasional Lainnya

800,000

750,000

0

750,000

0

750,000

100.00

0

319,904,000

304,420,000

57,075,073

302,453,723

0

302,453,723

99.35

1,966,277


0

10,080,000

660,000

9,060,000

0

9,060,000

89.88

1,020,000


0

10,080,000

660,000

9,060,000

0

9,060,000

89.88

1,020,000

60,000,000

80,313,000

6,846,882

79,637,513

0

79,637,513

99.16

675,487

6,000,000

6,000,000

193,328

2,633,436

0

2,633,436

43.89

3,366,564


5221


Belanja Jasa

522111


522112


522113

Belanja Langganan Air

18,000,000

18,000,000

1,044,950

12,150,300

0

12,150,300

67.50

5,849,700

522141

Belanja Sewa

205,000,000

186,950,000

89,000,000

186,950,000

0

186,950,000

100.00

0


289,000,000

291,263,000

97,085,160

281,371,249

0

281,371,249

96.60

9,891,751

106,300,000

92,266,000

8,489,000

90,222,400

0

90,222,400

97.79

2,043,600

12,330,000

0

0

0

0

0

0.00

0

5231

Belanja Pemeliharaan

523111

Belanja Biaya Pemeliharaan Gedung dan Bangunan

523119

Belanja Biaya Pemeliharaan Gedung dan Bangunan Lainnya



SATUAN KERJA

: 01 : 3200 : 689224

JENIS SATUAN KERJA

: KD

KANTOR DAERAH






KODE

1 523121

53

ANGGARAN SEMULA

2

3

Belanja Biaya Pemeliharaan Peralatan dan Mesin


4


BULAN INI

5

6




7

8

9

SISA ANGGARAN

10

44,025,000

73,530,000

7,990,000

73,525,000

0

73,525,000

99.99

5,000


162,655,000

165,796,000

16,479,000

163,747,400

0

163,747,400

98.76

2,048,600


771,559,000

771,559,000

171,299,233

756,632,372

0

756,632,372

98.07

14,926,628

0

30,020,000

0

29,170,000

0

29,170,000

97.17

850,000

BELANJA MODAL

5321

Belanja Modal Peralatan dan Mesin

532111


532121

Belanja Penambahan Nilai Peralatan dan Mesin

30,020,000

0

0

0

0

0

0.00

0


30,020,000

30,020,000

0

29,170,000

0

29,170,000

97.17

850,000


30,020,000

30,020,000

0

29,170,000

0

29,170,000

97.17

850,000


3,530,387,000

3,530,387,000

438,250,290

3,326,552,717

(

4,859,215)

3,321,693,502

94.23

203,834,283


3676

3,530,387,000

3,530,387,000

438,250,290

3,326,552,717

(

4,859,215)

3,321,693,502

94.23

203,834,283

JUMLAH BELANJA PROGRAM

01.01.01

4,316,233,000

4,210,125,000

440,180,290

4,002,244,117

(

4,859,215)

3,997,384,902

95.06

207,880,883

02

Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur BPKP

3678

Pengadaan dan Penyaluran Sarana dan Prasarana Perwakilan BPKP

995

Kendaraan Bermotor

53

BELANJA MODAL

5321


532111


30,000,000

29,700,000

0

29,700,000

0

29,700,000

100.00

0


30,000,000

29,700,000

0

29,700,000

0

29,700,000

100.00

0


30,000,000

29,700,000

0

29,700,000

0

29,700,000

100.00

0


30,000,000

29,700,000

0

29,700,000

0

29,700,000

100.00

0

996

Perangkat Pengolah Data dan Komunikasi



SATUAN KERJA

: 01 : 3200 : 689224

JENIS SATUAN KERJA

: KD

KANTOR DAERAH






KODE

1 53

ANGGARAN SEMULA

2

3


4


BULAN INI

5

6



7

8


9

SISA ANGGARAN

10

BELANJA MODAL

5321


532111


49,000,000

47,100,000

0

47,100,000

0

47,100,000

100.00

0


49,000,000

47,100,000

0

47,100,000

0

47,100,000

100.00

0


49,000,000

47,100,000

0

47,100,000

0

47,100,000

100.00

0


49,000,000

47,100,000

0

47,100,000

0

47,100,000

100.00

0

997

Peralatan dan Fasilitas Perkantoran

53

BELANJA MODAL

5321


532111


48,000,000

47,700,000

0

47,700,000

0

47,700,000

100.00

0


48,000,000

47,700,000

0

47,700,000

0

47,700,000

100.00

0


48,000,000

47,700,000

0

47,700,000

0

47,700,000

100.00

0


48,000,000

47,700,000

0

47,700,000

0

47,700,000

100.00

0

998

Gedung/Bangunan

53

BELANJA MODAL

5331

Belanja Modal Gedung dan Bangunan

533111


73,000,000

73,000,000

0

72,700,000

0

72,700,000

99.59

300,000


73,000,000

73,000,000

0

72,700,000

0

72,700,000

99.59

300,000


73,000,000

73,000,000

0

72,700,000

0

72,700,000

99.59

300,000


06

73,000,000

73,000,000

0

72,700,000

0

72,700,000

99.59

300,000


3678

200,000,000

197,500,000

0

197,200,000

0

197,200,000

99.85

300,000


01.01.02

200,000,000

197,500,000

0

197,200,000

0

197,200,000

99.85

300,000

Program Pengawasan Intern Akuntabilitas Keuangan Negara dan Pembinaan Penyelenggaraan Sistem Pengendalian Intern



SATUAN KERJA

: 01 : 3200 : 689224

JENIS SATUAN KERJA

: KD

KANTOR DAERAH






KODE

1

ANGGARAN SEMULA

2

3


4


BULAN INI

5

6



7

8


9

SISA ANGGARAN

10

Pemerintah 3689

Pengendalian/Pelaksanaan Pengawasan Intern Akuntabilitas Keuangan Negara dan Pembinaan Penyelenggaraan SPIP K/L Bidang Fiskal dan Investasi-SPIP

003

Jumlah Entitas yang Mendapatkan Konsultasi dan Bimtek

52

BELANJA BARANG

5211

Belanja Barang Operasional

521111


18,000,000

18,000,000

0

18,000,000

0

18,000,000

100.00

0

521119


2,972,000

2,972,000

0

2,911,310

0

2,911,310

97.96

60,690

20,972,000

20,972,000

0

20,911,310

0

20,911,310

99.71

60,690


9,875,000

9,875,000

0

9,700,000

0

9,700,000

98.23

175,000


9,875,000

9,875,000

0

9,700,000

0

9,700,000

98.23

175,000

Belanja Perjalanan Biasa

7,500,000

7,500,000

0

7,440,000

0

7,440,000

99.20

60,000


7,500,000

7,500,000

0

7,440,000

0

7,440,000

99.20

60,000


38,347,000

38,347,000

0

38,051,310

0

38,051,310

99.23

295,690


38,347,000

38,347,000

0

38,051,310

0

38,051,310

99.23

295,690


3689

38,347,000

38,347,000

0

38,051,310

0

38,051,310

99.23

295,690


01.01.06

38,347,000

38,347,000

0

38,051,310

0

38,051,310

99.23

295,690


5241 524111

06



Program Pengawasan Intern Akuntabilitas Keuangan Negara dan Pembinaan Penyelenggaraan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah

3701

Pelaksanaan Pengawasan Intern Akuntabilitas Keuangan Negara dan Pembinaan Penyelenggaraan Spip

001

Laporan Hasil Pengawasan



SATUAN KERJA

: 01 : 3200 : 689224

JENIS SATUAN KERJA

: KD

KANTOR DAERAH






KODE

1 52 5212 521219

5241

ANGGARAN SEMULA

2

3


4


BULAN INI

5



6

7

8


9

SISA ANGGARAN

10

BELANJA BARANG Belanja Barang Non Operasional Belanja Barang Non Operasional Lainnya

179,662,000

107,612,000

28,170,000

103,264,150

0

103,264,150

95.96

4,347,850


179,662,000

107,612,000

28,170,000

103,264,150

0

103,264,150

95.96

4,347,850


524111


1,839,121,000

1,839,121,000

278,034,400

1,834,461,997

0

1,834,461,997

99.75

4,659,003

524113


0

61,050,000

770,000

60,940,000

0

60,940,000

99.82

110,000

524114


0

11,000,000

0

11,000,000

0

11,000,000

100.00

0


1,839,121,000

1,911,171,000

278,804,400

1,906,401,997

0

1,906,401,997

99.75

4,769,003


2,018,783,000

2,018,783,000

306,974,400

2,009,666,147

0

2,009,666,147

99.55

9,116,853


2,018,783,000

2,018,783,000

306,974,400

2,009,666,147

0

2,009,666,147

99.55

9,116,853


3701

2,018,783,000

2,018,783,000

306,974,400

2,009,666,147

0

2,009,666,147

99.55

9,116,853


01.01.06

2,018,783,000

2,018,783,000

306,974,400

2,009,666,147

0

2,009,666,147

99.55

9,116,853

01.01

6,573,363,000

6,464,755,000

747,154,690

6,247,161,574

(

4,859,215)

6,242,302,359

96.63

217,593,426

6,573,363,000

6,464,755,000

747,154,690

6,247,161,574

(

4,859,215)

6,242,302,359

96.63

217,593,426

6,573,363,000

6,464,755,000

747,154,690

6,247,161,574

(

4,859,215)

6,242,302,359

96.63

217,593,426

JUMLAH BELANJA SUB FUNGSI JUMLAH BELANJA FUNGSI

01

JUMLAH BELANJA CARA PENARIKAN

0

JUMLAH BELANJA SUMBER DANA

01

6,573,363,000

6,464,755,000

747,154,690

6,247,161,574

(

4,859,215)

6,242,302,359

96.63

217,593,426

JUMLAH BELANJA JENIS SATKER

KD

6,573,363,000

6,464,755,000

747,154,690

6,247,161,574

(

4,859,215)

6,242,302,359

96.63

217,593,426

JUMLAH TRANSAKSI KAS

6,573,363,000

6,464,755,000

747,154,690

6,247,161,574

(

4,859,215)

6,242,302,359

96.63

217,593,426

JUMLAH BELANJA (TRANSAKSI KAS DAN TRANSAKSI NON KAS

6,573,363,000

6,464,755,000

747,154,690

6,247,161,574

(

4,859,215)

6,242,302,359

96.63

217,593,426

LAPORAN REALISASI PENGEMBALIAN BELANJA PENGEMBALIAN BELANJA SATUAN KERJA MELALUI KPPN UNTUK BULAN YANG BERAKHIR 31 DESEMBER 2013 (dalam rupiah) KEMENTERIAN NEGARA/LEMBAGA : 089


SATUAN KERJA

: 01 : 3200 : 689224

JENIS SATUAN KERJA

: KD

KANTOR DAERAH




: LRBSB 02 : 03-01-14 1 : : lu_lrapbstkb

REALISASI PENGEMBALIAN BELANJA URAIAN

KODE

1

ANGGARAN SEMULA

2

3


4

JUMLAH S/D BULAN YANG LALU

BULAN INI


5

6

7


SISA ANGGARAN

8

9

TRANSAKSI KAS 01

RUPIAH MURNI

0

RM

01

PELAYANAN UMUM

01

LEMBAGA EKSEKUTIF DAN LEGISLATIF, KEUANGAN DAN FISKAL, SERTA URUSAN LUAR NEGERI

01

Program Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya BPKP

3676


994

Layanan Perkantoran

51

PENGEMBALIAN BELANJA PEGAWAI

5111

Pengembalian Belanja Gaji dan Tunjangan PNS

511119

Pengembalian Belanja Pembulatan Gaji PNS

0

0

11,931

7,284

19,215

0.00

0

511123

Pengembalian Belanja Tunj. Struktural PNS

0

511124

Pengembalian Belanja Tunj. Fungsional PNS

0

0

0

1,080,000

1,080,000

0.00

0

0

2,495,000

1,265,000

3,760,000

0.00

0

JUMLAH PENGEMBALIAN SUB KELOMPOK BELANJA 5111

0

0

2,506,931

2,352,284

4,859,215

0.00

0

JUMLAH PENGEMBALIAN KELOMPOK BELANJA 51

0

0

2,506,931

2,352,284

4,859,215

0.00

0

JUMLAH PENGEMBALIAN BELANJA OUTPUT 3676.994

0

0

2,506,931

2,352,284

4,859,215

0.00

0

JUMLAH PENGEMBALIAN BELANJA KEGIATAN

0

0

2,506,931

2,352,284

4,859,215

0.00

0

01.01.01

0

0

2,506,931

2,352,284

4,859,215

0.00

0

01.01

0

0

2,506,931

2,352,284

4,859,215

0.00

0

0

0

2,506,931

2,352,284

4,859,215

0.00

0

0

0

2,506,931

2,352,284

4,859,215

0.00

0

JUMLAH PENGEMBALIAN BELANJA PROGRAM

3676

JUMLAH PENGEMBALIAN BELANJA SUB FUNGSI JUMLAH PENGEMBALIAN BELANJA FUNGSI

01

JUMLAH PENGEMBALIAN BELANJA CARA PENARIKAN

0

JUMLAH PENGEMBALIAN BELANJA SUMBER DANA

01

0

0

2,506,931

2,352,284

4,859,215

0.00

0

JUMLAH PENGEMBALIAN BELANJA JENIS SATKER

KD

0

0

2,506,931

2,352,284

4,859,215

0.00

0

LAPORAN REALISASI PENGEMBALIAN BELANJA PENGEMBALIAN BELANJA SATUAN KERJA MELALUI KPPN UNTUK BULAN YANG BERAKHIR 31 DESEMBER 2013 (dalam rupiah) KEMENTERIAN NEGARA/LEMBAGA : 089


SATUAN KERJA

: 01 : 3200 : 689224

JENIS SATUAN KERJA

: KD

KANTOR DAERAH




: LRBSB 02 : 03-01-14 2 : : lu_lrapbstkb

REALISASI PENGEMBALIAN BELANJA KODE

1

URAIAN

2

ANGGARAN SEMULA

3


4

JUMLAH S/D BULAN YANG LALU

BULAN INI


5

6

7


SISA ANGGARAN

8

9

JUMLAH PENGEMBALIAN TRANSAKSI KAS

0

0

2,506,931

2,352,284

4,859,215

0.00

0

JUMLAH PENGEMBALIAN BELANJA (TRANSAKSI KAS DAN TRANSAKSI NON KAS

0

0

2,506,931

2,352,284

4,859,215

0.00

0

LAPORAN REALISASI ANGGARAN PENDAPATAN NEGARA DAN HIBAH PENDAPATAN NEGARA DAN HIBAH SATUAN KERJA MELALUI KPPN UNTUK BULAN YANG BERAKHIR 31 DESEMBER 2013 (DALAM RUPIAH) KEMENTERIAN NEGARA/LEMBAGA : : ESELON I : WILAYAH/PROPINSI : SATUAN KERJA : JENIS SATKER

089 01 3200 689224 : KD

BADAN PENGAWASAN KEUANGAN DAN PEMBANGUNAN BADAN PENGAWASAN KEUANGAN DAN PEMBANGUNAN PROP. KEPULAUAN RIAU PERWAKILAN BPKP PROVINSI KEPULAUAN RIAU KANTOR DAERAH

KODE

URAIAN

ESTIMASI PENDAPATAN

1

2

3

KD. LAPORAN : LRPS.B02 : 29/01/14 TANGGAL : 1 HAL : lu_pendsatk PROG. ID : REALISASI BULAN INI 4

PENDAPATAN

JUMLAH SAMPAI DENGAN BULAN INI 5

PENGEMBALIAN SAMPAI DENGAN BULAN INI 6

JUMLAH NETTO SAMPAI DENGAN BULAN INI 7

% REAL. PEND 8

TRANSAKSI KAS I

Penerimaan Dalam Negeri

42

PENERIMAAN NEGARA BUKAN PAJAK

423

PENDAPATAN PNBP LAINNYA

4239

Pendapatan Lain-lain

42391

Pendapatan dari Penerimaan Kembali Tahun Anggaran Yang Lalu

423913

Penerimaan Kembali Belanja Lainnya TAYL

Jumlah Penerimaan 42391 Jumlah Penerimaan 4239 Jumlah Penerimaan 423 Jumlah Penerimaan 42

0

0

340,500

0

340,500

0.00

0

0

340,500

0

340,500

0.00

0

0

340,500

0

340,500

0.00

0

0

340,500

0

340,500

0.00

0

0

340,500

0

340,500

0.00

Jumlah Penerimaan Dalam Negeri

0

0

340,500

0

340,500

0.00

JUMLAH PENDAPATAN DAN HIBAH

0

0

340,500

0

340,500

0.00

JUMLAH PENDAPATAN TRANSAKSI KAS

0

0

340,500

0

340,500

0.00

JUMLAH PENDAPATAN DAN HIBAH ( TRANSAKSI KAS DAN TRANSAKSI NON KAS)

0

0

340,500

0

340,500

0.00

LAPORAN REALISASI PENGEMBALIAN PENDAPATAN NEGARA DAN HIBAH PENDAPATAN NEGARA DAN HIBAH SATUAN KERJA MELALUI KPPN UNTUK BULAN YANG BERAKHIR 31 DESEMBER 2013 (DALAM RUPIAH) KEMENTERIAN NEGARA/LEMBAGA : : ESELON I : WILAYAH/PROPINSI : SATUAN KERJA : JENIS SATKER

089 01 3200 689224 : XX

BADAN PENGAWASAN KEUANGAN DAN PEMBANGUNAN BADAN PENGAWASAN KEUANGAN DAN PEMBANGUNAN PROP. KEPULAUAN RIAU PERWAKILAN BPKP PROVINSI KEPULAUAN RIAU Cek Tabel

KD. LAPORAN : LPPS.B02 : 13/02/14 TANGGAL : 1 HAL : lue_penblank PROG. ID : REALISASI PENGEMBALIAN PENDAPATAN

KODE

URAIAN

ESTIMASI PENDAPATAN

1

2

3

JUMLAH SAMPAI DENGAN BULAN LALU 4

---------------- Tidak Ada Data Yang Dicetak ------------------

BULAN INI 5

JUMLAH SAMPAI DENGAN BULAN INI 6

% REAL. PEND 7

Kode Laporan: Tanggal : Halaman :

NERACA PERCOBAAN TINGKAT SATUAN KERJA PER 31 DESEMBER 2013 ( DALAM RUPIAH ) KEMENTERIAN NEGARA/ LEMBAGA ESELON I WILAYAH/PROPINSI SATUAN KERJA

: : : :

KODE KODE TRANS PERKIRAAN

089 01 3200 689224

NPSAIKT 05-02-14 1


NAMA PERKIRAAN 3

DEBET

KREDIT

4

5

1

2

0

114112

Belanja barang yang dibayar dimuka (prepaid)

0

115612

Piutang dari KPPN

222,452,641

0

117111

Barang Konsumsi

134,910,090

0

117131

Bahan Baku

0

131111

Tanah

0

132111

Peralatan dan Mesin

916,092,705

0

133111

Gedung dan Bangunan

512,127,000

0

137111

Akumulasi Penyusutan Peralatan dan Mesin

0

137211

Akumulasi Penyusutan Gedung dan Bangunan

0

166112

Aset Tetap yang tidak digunakan dalam operasi pemerintahan

0

169122

Akumulasi Penyusutan Aset Tetap yang tidak digunakan dalam operasi

10,272,933

0

212111

Belanja pegawai yang masih harus dibayar

19,653,688

0

212112

Belanja barang yang masih harus dibayar

0

219711

Utang Kepada KUN

0

311411

Cadangan Persediaan

0

311611

Dana yang harus disediakan untuk pembayaran Utang Jangka Pendek

0

312111

Barang/Jasa Yang Harus Diterima

0

321211

Diinvestasikan Dalam Aset Tetap

0

321311

Diinvestasikan Dalam Aset Lainnya

2

511111

Allotment Belanja Gaji Pokok PNS

2

511119

Allotment Belanja Pembulatan Gaji PNS

62,000

2

511121

Allotment Belanja Tunj. Suami/Istri PNS

117,887,000

2

511122

Allotment Belanja Tunj. Anak PNS

41,157,000

2

511123

Allotment Belanja Tunj. Struktural PNS

67,770,000

2

511124

Allotment Belanja Tunj. Fungsional PNS

2

511125

Allotment Belanja Tunj. PPh PNS

2

511126

Allotment Belanja Tunj. Beras PNS

111,780,000

2

511129

Allotment Belanja Uang Makan PNS

261,184,000

2

511151

Allotment Belanja Tunjangan Umum PNS

111,263,000

2

512211

Allotment Belanja Uang Lembur

2

521111

Allotment Belanja Keperluan Perkantoran

2

521114

Allotment Belanja Pengiriman Surat Dinas Pos Pusat

15,696,000

2

521115

Allotment Belanja Honor Operasional Satuan Kerja

87,000,000

2

521119

Allotment Belanja Barang Operasional Lainnya

33,714,000

2

521213

Allotment Belanja Honor Output Kegiatan

19,955,000

91,375,000

2,080,000 1,059,801,000

269,888,788 18,304,080 25,682,333

8,327,566 340,500 136,990,090 27,981,254 91,375,000 2,199,827,837 15,409,400 1,718,653,000

192,270,000 68,100,000

38,682,000 218,974,000



: : : :

089 01 3200 689224


NPSAIKT 05-02-14 2


NAMA PERKIRAAN 3

DEBET

KREDIT

4

5

1

2

2

521219

Allotment Belanja Barang Non Operasional Lainnya

2

522111

Allotment Belanja Langganan Listrik

2

522112

Allotment Belanja Langganan Telepon

2

522113

Allotment Belanja Langganan Air

2

522141

Allotment Belanja Sewa

2

522151

Allotment Belanja Jasa Profesi

2

523111

Allotment Belanja Biaya Pemeliharaan Gedung dan Bangunan

92,266,000

2

523121

Allotment Belanja Biaya Pemeliharaan Peralatan dan Mesin

73,530,000

2

524111

Allotment Belanja Perjalanan Biasa

2

524113

Allotment Belanja Perjalanan Transport Dalam Kota

2

524114

Allotment Belanja Perjalanan Dinas Paket Meeting Dalam Kota

108,412,000

2

524119

Allotment Belanja Perjalanan Lainnya

545,354,000

2

532111

Allotment Belanja Modal Peralatan dan Mesin

154,520,000

2

533111

Allotment Belanja Modal Gedung dan Bangunan

3

423913

Penerimaan Kembali Belanja Lainnya TAYL

3

511111

Belanja Gaji Pokok PNS

3

511119

Belanja Pembulatan Gaji PNS

3

511119

Pengembalian Belanja Pembulatan Gaji PNS

3

511121


3

511122

Belanja Tunj. Anak PNS

38,046,066

3

511123

Belanja Tunj. Struktural PNS

67,070,000

3

511123

Pengembalian Belanja Tunj. Struktural PNS

3

511124

Belanja Tunj. Fungsional PNS

3

511124

Pengembalian Belanja Tunj. Fungsional PNS

3

511125

Belanja Tunj. PPh PNS

3

511126

Belanja Tunj. Beras PNS

105,867,500

3

511129

Belanja Uang Makan PNS

222,910,000

3

511151

Belanja Tunjangan Umum PNS

70,715,000

3

512211

Belanja Uang Lembur

25,965,000

3

521111


3

521114

Belanja Pengiriman Surat Dinas Pos Pusat

14,142,500

3

521115

Belanja Honor Operasional Satuan Kerja

86,600,000

3

521119


33,652,810

3

521213


18,760,000

3

521219

Belanja Barang Non Operasional Lainnya

107,612,000 80,313,000 6,000,000 18,000,000 186,950,000 5,000,000

1,846,621,000 63,030,000

73,000,000 340,500 1,712,589,920 50,892 19,215 110,285,260

1,080,000 153,665,000 3,760,000 33,585,707

218,961,223

103,264,150



: : : :

089 01 3200 689224


NPSAIKT 05-02-14 3


NAMA PERKIRAAN 3

DEBET

KREDIT

4

5

1

2

3

522111


3

522112


3

522113

Belanja Langganan Air

3

522141

Belanja Sewa

3

522151

Belanja Jasa Profesi

3

523111

Belanja Biaya Pemeliharaan Gedung dan Bangunan

90,222,400

3

523121

Belanja Biaya Pemeliharaan Peralatan dan Mesin

73,525,000

3

524111


3

524113


3

524114


108,412,000

3

524119

Belanja Perjalanan Lainnya

544,307,900

3

532111


153,670,000

3

533111


79,637,513 2,633,436 12,150,300 186,950,000 2,000,000

1,841,901,997

JUMLAH

62,920,000

72,700,000 9,240,004,097

9,240,004,097

NERACA TINGKAT SATUAN KERJA PER 31 DESEMBER 2013 DAN 2012 (DALAM RUPIAH) KEMENTERIAN NEGARA/LEMBAGA UNIT ORGANISASI WILAYAH/PROPINSI SATUAN KERJA JENIS KEWENANGAN

: : : :

089 01 3200 689224

: KD

Kode Laporan: : Tanggal : Halaman

NSAIE1T 11/02/14 1

BADAN PENGAWASAN KEUANGAN DAN PEMBANGUNAN BADAN PENGAWASAN KEUANGAN DAN PEMBANGUNAN PROP. KEPULAUAN RIAU PERWAKILAN BPKP PROVINSI KEPULAUAN RIAU KANTOR DAERAH Kenaikan (Penurunan)

JUMLAH NAMA PERKIRAAN 1

2013

2012

Jumlah

%

2

3

4

5

ASET ASET LANCAR Belanja Dibayar Dimuka (prepaid)

91,375,000

82,200,000

9,175,000

11.16

136,990,090

83,526,270

53,463,820

64.00

228,365,090

165,726,270

62,638,820

37.79

1,059,801,000

1,059,801,000

0

0.00

Peralatan dan Mesin

916,092,705

731,843,775

184,248,930

25.17

Gedung dan Bangunan

512,127,000

439,427,000

72,700,000

16.54

290,896,815)

0

290,896,815)

0.00

2,197,123,890

2,231,071,775

25,682,333

0

8,071,595)

0

17,610,738

Persediaan JUMLAH ASET LANCAR ASET TETAP Tanah


(

JUMLAH ASET TETAP

( (

33,947,885)

(

1.52)

ASET LAINNYA Aset Lain-lain

25,682,333

0.00

8,071,595)

0.00

0

17,610,738

0.00

2,443,099,718

2,396,798,045

46,301,673

1.93

27,981,254

5,949,324

22,031,930

370.32

JUMLAH KEWAJIBAN JANGKA PENDEK

27,981,254

5,949,324

22,031,930

370.32

JUMLAH KEWAJIBAN

27,981,254

5,949,324

22,031,930

370.32

136,990,090

83,526,270

53,463,820

64.00

22,031,930)

370.32


(

JUMLAH ASET LAINNYA JUMLAH ASET

(

KEWAJIBAN KEWAJIBAN JANGKA PENDEK Utang kepada Pihak Ketiga

EKUITAS DANA EKUITAS DANA LANCAR Cadangan Persediaan Dana yang harus disediakan untuk pembayaran Utang Jangka Pendek Barang/Jasa yang Harus Diterima

(

27,981,254)

(

5,949,324)

(

91,375,000

82,200,000

9,175,000

11.16

200,383,836

159,776,946

40,606,890

25.41

2,197,123,890

2,231,071,775

17,610,738

0

JUMLAH EKUITAS DANA INVESTASI

2,214,734,628

2,231,071,775

JUMLAH EKUITAS DANA

2,415,118,464

2,390,848,721

JUMLAH EKUITAS DANA LANCAR EKUITAS DANA INVESTASI Diinvestasikan Dalam Aset Tetap Diinvestasikan Dalam Aset Lainnya

(

33,947,885)

(

17,610,738 (

16,337,147) 24,269,743

1.52) 0.00

(

0.73) 1.01

NERACA TINGKAT SATUAN KERJA PER 31 DESEMBER 2013 DAN 2012 (DALAM RUPIAH) KEMENTERIAN NEGARA/LEMBAGA UNIT ORGANISASI WILAYAH/PROPINSI SATUAN KERJA JENIS KEWENANGAN

: : : :

089 01 3200 689224

: KD

Kode Laporan: : Tanggal : Halaman

NSAIE1T 11/02/14 2

BADAN PENGAWASAN KEUANGAN DAN PEMBANGUNAN BADAN PENGAWASAN KEUANGAN DAN PEMBANGUNAN PROP. KEPULAUAN RIAU PERWAKILAN BPKP PROVINSI KEPULAUAN RIAU KANTOR DAERAH Kenaikan (Penurunan)

JUMLAH NAMA PERKIRAAN 1 JUMLAH KEWAJIBAN DAN EKUITAS DANA

2013

2012

Jumlah

%

2

3

4

5

2,443,099,718

2,396,798,045



46,301,673

1.93

BERITA ACARA REKONSILIASI BAR- 1 396A/VpB.04/Kp.05 40 t2O1 3

Pada hari ini SENIN tanggal ENAM bulan JANUAHI tahun DUA RtBU EMPAT BELAS tetah disetenggarakan rekonsiliasi Laporan Realisasi Anggaran antara satuan kerja PERWAKILAN pRovlNsl

BpKp

KEPULAUAN

RIAU (KD'089'01.689224) yang selanjutnya disebut Kuasa Pengguna Anggaran (KpA), dengan KANT6R PELAYANAN PERBENDAHARAAN NEGARA B A T A M (137) yang setanjutnya disebut Kuasa Bendahara

Umum Negara.

'1.

2. 3. 4.

dimaksud merupakan

Kesalahan/ketidakcocokan data yang tertuang dalam BAR dan Laporan Hasil Rekonsiliasi, menjadi dasar dilakukannya perbaikan terhadap data dan laporan Kuasa Pengguna Anggaran dan Kuasa Bendaharawan Umum Negara. Demikian berita acara ini dibuat untuk dilaksanakan.

A.n. Kuasa Bendahara Umum Negara

, 1 9601

1 1 41

985031 001

BADAN PENGAWASAN KEUANGAN dan PEMBANGUNAN (BPKP)

Recommend Documents