BADAN PENGAWASAN KEUANGAN DAN PEMBANGUNAN SEKRETARIAT UTAMA Jalan Pramuka Nomor 33 Jakarta 13120 Telepon (021) 85910031 (Hunting), Faksimile (021) 85901328
SURAT EDARAN Nomo : SE- 34/K.SU /JF/2009 Tentang PERATURAN PERALIHAN PENILAIAN ANGKA KREDIT JABATAN FUNGSIONAL AUDITOR DALAM RANGKA PENERAPAN PERMENPAN NOMOR : PER/220/M.PAN/7/2008
Yth. 1. Inspektur Jenderal Departemen 2. Inspektur Utama/ Inspektur LPND 3. Inspektur/ Kepala Bawas Prov./ Kab./ Kota 4. Sekretaris Utama BPKP 5. Deputi di lingkungan BPKP 6. Kepala Perwakilan BPKP 7. Kepala Pusat di lingkungan BPKP 8. Inspektur BPKP di seluruh Indonesia
Sehubungan telah diterbitkannya Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor : PER/220/M.PAN/7/2008 Tanggal 04 Juli 2008 tentang Jabatan Fungsional Auditor dan Angka Kreditnya (sebagai pengganti Keputusan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor : 19 Tahun 1996) dan Peraturan Bersama antara BPKP dan Badan Kepegawaian Negara Nomor: PER:1310/K/JF/2008 dan Nomor : 24 Tahun 2008 tentang Petunjuk Pelaksanaan Jabatan Fungsional Auditor dan Angka Kreditnya, perlu dilakukan pengaturan penilaian dan penetapan angka kredit Jabatan Fungsional Auditor (JFA) sebagai berikut: 1. Pisah Batas (cut off) Periode Penilaian dan Penetapan Angka Kredit. Berdasarkan pasal 27 (2) Peraturan Bersama di atas dinyatakan bahwa kenaikan pangkat per 1 Oktober 2009 dapat dipertimbangkan dengan menggunakan persyaratan sebagaimana diatur dalam Keputusan Menpan Nomor 19 Tahun 1996 tentang Jabatan Fungsional Auditor dan Angka kreditnya. Oleh karena itu diperlukan pengaturan pisah batas periode penilaian dan penetapan angka kredit sebagai berikut : a. Masa penilaian 1 Juli 2008 s.d. 31 Desember 2008 dan 1 Januari 2009 s.d. 30 Juni 2009 menggunakan peraturan Keputusan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor :19 Tahun 1996; b. Masa penilaian 1 Juli 2009 s.d. 31 Desember 2009 menggunakan peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor : PER/220/M.PAN/7/2008 Tanggal 04 Juli 2008.
1
2. Kewajiban Pengumpulan DUPAK Auditor yang belum ditetapkan angka kreditnya dalam PAK s.d. masa penilaian 31 Desember 2008 diwajibkan mengumpulkan DUPAK selambat-lambatnya dalam dua masa penilaian sebagaimana dimaksudkan pada angka 1 huruf a di atas. Contoh Nomor 1 : yang ketinggalan dua semester - Auditor Pertama pada Inspektorat KLM diangkat dengan Inpassing tmt 1 Oktober 2003 - PAK terakhir untuk periode penilaian 1 Juli 2007 s.d. 31 Desember 2007. Kepada yang bersangkutan diwajibkan mengumpulkan DUPAK 1 Januari 2008 s.d. 31 Desember 2008 (dua semester) yang disampaikan selambatlambatnya pada penilaian bulan Januari 2009 atau bulan Juli 2009. Pejabat yang berwenang menetapkan angka kredit menerbitkan sebanyak dua PAK untuk periode penilaian yang tertinggal yaitu 1 Januari 2008 s.d. 31 Desember 2008, Contoh Nomor 2 : yang ketinggalan tiga semester - Auditor Muda pada Inspektorat DEP diangkat dengan Inpassing tmt 1 Oktober 2003 - PAK terakhir untuk periode penilaian 1 Januari 2007 s.d. 30 Juni 2007. Kepada yang bersangkutan diwajibkan mengumpulkan DUPAK 1 Juli 2007 s.d. 31 Desember 2008 (tiga semester) yang disampaikan selambatlambatnya pada penilaian bulan Januari 2009 atau bulan Juli 2009. Pejabat yang berwenang menetapkan angka kredit menerbitkan sebanyak tiga PAK untuk periode penilaian yang tertinggal yaitu 1 Juli 2007 s.d. 31 Desember 2008, Contoh Nomor 3 : yang ketinggalan lebih dari tiga semester - Auditor Pelaksana Lanjutan pada Inspektorat DIA diangkat dengan Inpassing tmt 1 Oktober 2003 - PAK terakhir untuk periode penilaian 1 Juli 2005 s.d. 31 Desember 2005. Kepada yang bersangkutan diwajibkan mengumpulkan DUPAK enam semester periode 1 Januari 2006 s.d. 31 Desember 2008 yang disampaikan selambat-lambatnya pada penilaian bulan Januari 2009 atau bulan Juli 2009. Pejabat yang berwenang menetapkan angka kredit menerbitkan sebanyak enam PAK untuk periode penilaian yang tertinggal yaitu 1 Januari 2006 s.d. 31 Desember 2008. 3. Kegiatan Yang Dapat Diajukan Untuk Dilakukan Penilaian a. Dalam masa penilaian 1 Juli 2008 s.d. 31 Desember 2008 (penilaian bulan Januari 2009) kegiatan pengawasan yang dapat diajukan untuk dinilai adalah kegiatan yang dilaksanakan dalam tiga semester yaitu 1 Juli 2007 s.d. 31 Desember 2008; Dokumen yang belum lengkap dan belum dinilai yang diberi tanda *) (bintang) pada masa penilaian 1 Juli 2007 s.d. 31 Desember 2007 (Penilaian Januari 2008) dan masa penilaian 1 Januari 2008 s.d. 30 juni 2008 (Penilaian Juli 2008) sudah harus diajukan selambat-lambatnya dalam DUPAK masa penilaian 1 Juli 2008 s.d. 31 Desember 2008 atau 1 Januari 2009 s.d. 30 Juni 2009. 2
Contoh Nomor 4 : - Sony, SE jabatan Auditor Muda - PAK terakhir periode 1 Januari 2008 s.d.30 Juni 2008, - Dalam PAK tersebut telah diajukan kegiatan audit operasional dengan ST-123 tanggal 2 April 2008 yang belum diberikan angka kredit dan dalam penjelasan perbedaan diberi tanda *) (bintang) karena belum dilengkapi dokumen hasil kegiatan yang disahkan pejabat yang berwenang. Dalam hal ini Sdr. Sony dapat mengajukan kembali Nomor ST-123 tanggal 2 April 2008 selambat-lambatnya pada masa penilaian 1 Juli 2008 s.d. 31 Desember 2008 atau 1 Januari 2009 s.d. 30 Juni 2009 dengan melengkapi dokumen hasil kegiatan yang sudah disahkan oleh pejabat yang berwenang. b. Dalam masa penilaian 1 Januari 2009 s.d. 30 Juni 2009 (penilaian bulan Juli 2009) kegiatan pengawasan yang dapat diajukan untuk dinilai adalah kegiatan yang dilaksanakan dalam tiga semester yaitu 1 Januari 2008 s.d. 30 Juni 2009. c. Kegiatan pengawasan yang berakhir s.d. 30 Juni 2009 tidak dapat diajukan (termasuk kekurangan kelengkapan berkas pendukung DUPAK yang pada periode sebelumnya tidak disampaikan) untuk dilakukan penilaian pada masa penilaian 1 Juli 2009 s.d. 31 Desember 2009 (penilaian bulan Januari 2010). 4. Hari Pengawasan (HP) yang dapat diperhitungkan dalam penilaian. a. HP maksimal 237 HP untuk unit kerja yang menerapkan 5 hari kerja seminggu dan 289 HP untuk unit kerja yang menerapkan 6 hari kerja seminggu. b. Hari Sabtu (untuk unit kerja yang menerapkan 5 hari kerja seminggu), Minggu,dan hari Libur serta cuti tidak dihitung. c. Sisa HP yang dapat diperhitungkan pada masa penilaian 1 Juli 2008 s.d.31 Desember 2008 adalah sisa HP dari periode th 2007 dan 2008. d. Sisa HP yang dapat diperhitungkan pada masa penilaian 1 Januari 2009 s.d. 30 Juni 2009 adalah sisa HP tahun 2008 dan Semester I 2009 (119 HP). e. Sisa HP yang dapat diperhitungkan pada masa penilaian 1 Juli 2009 s.d. 31 Desember 2009 (Penilaian bulan Januari 2010) adalah sejumlah HP yang diperhitungkan dalam Semester I untuk penugasan yang dimulai dari semester I hingga berakhir setelah tanggal 30 Juni 2009, dengan memperhatikan sisa HP semester I tahun 2009. Contoh Nomor 5 : - Unit kerja menggunakan 5 hari kerja seminggu. - Penugasan audit Akuntabilitas dari 22 Juni 2009 s.d. 10 Juli 2009. - Sisa HP semester I 2009 = 10 HP Maka pada penilaian Januari 2010 dapat diperhitungkan 7 HP dari sisa HP semester I 2009, ditambah dengan HP realisasi antara 1 Juli 2009 s.d. 10 Juli 2009. Contoh Nomor 6 : - Unit kerja menggunakan 5 hari kerja seminggu. - Penugasan audit Akuntabilitas dari 22 Juni 2009 s.d. 10 Juli 2009. - Pemakaian HP semester I tahun 2009 sebanyak 119 HP - Sisa HP semester I 2009 = 0 HP 3
Maka pada penilaian Januari 2010 atas penugasan tersebut tidak dapat menggunakan sisa HP semester I tahun 2009. Atas penugasan tersebut dinilai sebanyak HP realisasi antara 1 Juli 2009 s.d. 10 Juli 2009. 5. Penilaian untuk ST yang menyeberang dimulai dari sebelum 1 Juli 2009 dan selesai setelah 1 Juli 2009. a. Penugasan Pengawasan yang dimulai sebelum dan berakhir sesudah 1 Juli 2009 dinilai dengan menggunakan ketentuaan yang diatur dalam Permenpan Nomor : PER/220/M.PAN/7/2008. b. Perhitungan angka kredit dengan menggunakan HP realisasi pelaksanaan penugasan sebelum 1 Juli 2009 yaitu dengan menggunakan sisa HP Sm.I 2009 ditambah realisasi pelaksanaan penugasan setelah 1 Juli 2009. c. Penugasan pengawasan yang berakhir sebelum 1 Juli 2009 namun dokumen hasil kegiatan selesai setelah 1 Juli 2009 harus dilaporkan dalam DUPAK pada periode 1 Januari 2009 s.d. 30 Juni 2009 dan dinilai dengan satuan angka kredit sesuai KepMenpan Nomor 19/1996. Contoh Nomor 7 : - Unit kerja menggunakan 5 hari kerja seminggu. - Penugasan audit Akuntabilitas dari 22 Juni 2009 s.d. 10 Juli 2009. - Pemakaian HP semester I tahun 2009 sebanyak 119 HP - Sisa HP semester I 2009 = 15 HP Maka pada penilaian Januari 2010 atas penugasan tersebut dinilai sebanyak 15 HP (sisa HP semester I tahun 2009 sebanyak 7 HP dan realisasi semester II tahun 2009 sebanyak 8 HP) dengan menggunakan satuan angka kredit 0,030 per jam untuk Auditor Madya. (Audit Akuntabilitas pada KepMenpan Nomor 19/1996 adalah sebesar 0,0307 per jam). 6. Kelengkapan dokumen berkas DUPAK a. Pada masa penilaian 1 Juli 2008 s.d. 31 Des 2008 dan 1 Jan 2009 s.d. 30 Juni 2009 kelengkapan dokumen pendukung sesuai dengan SK Kepala BPKP Nomor : KEP-817/K/JF/2002 tentang Prosedur Kegiatan Baku Penilaian dan Penetapan Angka Kredit Bagi Jabatan Fungsional Auditor di Lingkungan Aparat Pengawasan Internal Pemerintah (lihat lampiran). b. Apabila dokumen pendukung yang disampaikan tidak sesuai dengan yang dimaksud pada huruf a maka tidak dapat dilengkapkan dalam DUPAK periode 1 Juli 2009 s.d. 31 Desember 2009 dan periode selanjutnya. c. Atas kegiatan pengawasan yang kurang dilengkapkan dokumen pendukungnya pada DUPAK periode 1 Juli 2008 s.d. 31 Desember 2008 (Penilaian bulan Januari 2009) dan 1 Januari 2009 s.d. 30 Juni 2009 (Penilaian bulan Juli 2009), maka dilakukan penilaian sebagai berikut : - Dokumen yang dilampirkan dalam DUPAK : SPMK dan Surat Penugasan tanpa bukti pendukung lainnya - Diberikan nilai sebesar 80% dari angka kredit yang seharusnya Lebih lanjut lihat di lampiran. 4
7. Angka Kredit Diklat Sertifikasi Auditor a. Angka kredit kegiatan Diklat Sertifikasi Auditor diberikan pada saat kelulusannya dengan menggunakan hari pengawasan sesuai dengan periode DUPAK diajukan. b. Angka kredit Diklat Sertifikasi Auditor dapat diajukan sebagai unsur pengembangan profesi di jabatan/pangkat sampai dengan auditor yang bersangkutan diberikan kenaikan jabatan/pangkat. c. Kegiatan Diklat Sertifikasi Penjenjangan Auditor yang diikuti oleh Auditor dan telah memperoleh kelulusan tidak dapat diperhitunghkan angka kredit di pangkat terakhirnya (delta) apabila sertifikat dimaksud tersebut telah digunakan untuk memenuhi persyaratan kenaikan jabatan / pangkat terakhir. Angka kredit atas sertifikat kelulusannya diperhitungkan sebagai angka kredit kumulatif pada unsur pengembangan profesi. d. Kegiatan Diklat Sertifikasi Auditor yang belum dinilai s.d. masa penilaian 1 Januari 2009 s.d. 30 Juni 2009 (Penilaian bulan Juli 2009) dapat diajukan untuk dinilai pada masa penilaian 1 Juli 2009 s.d. 31 Desember 2009 (Penilaian bulan Januari 2010). 8. Angka Kredit kegiatan Diklat. a. Kegiatan Diklat yang diselenggarakan sebelum 1 Juli 2009 harus dilaporkan dalam DUPAK selambat-lambatnya dalam masa penilaian 1 Januari 2009 s.d. 30 Juni 2009 (Penilaian bulan Juli 2009). b. Perhitungan angka kredit kegiatan Diklat pada angka (1) diatas dengan menggunakan hari pengawasan sesuai dengan periode DUPAK diajukan. c. Kegiatan Diklat yang diselenggarakan sebelum 1 Juli 2009 tidak dapat diajukan untuk dinilai pada masa penilaian 1 Juli 2009 s.d. 31 Desember 2009 (Penilaian bulan Januari 2010). 9. Pemutihan penilaian dan penetapan angka kredit. a. Auditor yang memperoleh kemudahan pemutihan. 1). Auditor yang belum pernah memasukan DUPAK sejak diangkat menjadi auditor sampai dengan masa penilaian 1 Januari 2008 s.d. 30 Juni 2008, harus mengusulkan angka kreditnya pada masa penilaian 1 Juli 2008 s.d. 31 Desember 2008 (Penilaian bulan Januari 2009). Contoh Nomor 8 : - Auditor Madya pada Bawasda XYZ diangkat dengan Inpassing tmt 1 Oktober 2003 - Sejak diangkat tidak pernah menyampaikan DUPAK. Kepada yang bersangkutan berhak untuk memperoleh pemutihan penilaian angka kredit untuk periode 1 Oktober 2003 s.d. 30 Juni 2009. Contoh nomor 9 : - Auditor Madya pada Inspektorat BGC diangkat dengan Perpindahan tmt 1 Agustus 2005 - Yang bersangkutan sejak diangkat tidak pernah mengumpulkan DUPAK. 5
Kepada yang bersangkutan berhak untuk memperoleh pemutihan penilaian angka kredit untuk periode 1 Agustus 2005 s.d. 30 Juni 2009. 2). Auditor yang telah ditetapkan angka kreditnya dalam PAK namun selanjutnya tidak mengajukan DUPAK s.d. masa penilaian 1 Januari 2007 s.d. 30 Juni 2007. Contoh Nomor 10 : - Auditor Madya pada Bawasda XYZ diangkat dengan Inpassing tmt 1 Oktober 2003 - PAK terakhir yang ditetapkan adalah periode penilaian 1 Juli 2005 s.d. 31 Desember 2005. Kepada yang bersangkutan berhak untuk memperoleh pemutihan penilaian angka kredit untuk periode 1 Januari 2006 s.d. 30 Juni 2009. Contoh Nomor 11 : - Auditor Madya pada Inspektorat BGC diangkat dengan Perpindahan tmt 1 Agustus 2005 - PAK terakhir yang ditetapkan adalah periode penilaian 1 Januari 2006 s.d. 30 Juni 2006. Kepada yang bersangkutan berhak untuk memperoleh pemutihan penilaian angka kredit untuk periode 1 Juli 2006 s.d. 30 Juni 2009. b. Kegiatan pengawasan yang telah dinyatakan kedaluwarsa dalam PAK yang telah diterbitkan tidak dapat lagi diajukan angka kreditnya dengan kemudahan pemutihan ini. Contoh Nomor 12 : Auditor A mempunyai PAK periode 1 Januari 2005 s.d. 30 Juni 2005 yang didalamnya telah diajukan kegiatan penugasan audit tanggal 1 September 2003 s.d. 20 September 2003 sehingga atas kegiatan tersebut tidak diberikan angka kredit karena kedaluwarsa. Atas penugasan yang telah dinyatakan kedaluwarsa tersebut tidak dapat lagi diajukan untuk memperoleh angka kredit melalui pemutihan. Contoh nomor 13 : Auditor B mempunyai PAK periode 1 Januari 2008 s.d. 30 Juni 2008 yang didalamnya telah diajukan kegiatan penugasan audit tanggal 1 Maret 2006 s.d. 20 April 2006 sehingga atas kegiatan tersebut tidak diberikan angka kredit karena kedaluwarsa. Atas penugasan yang telah dinyatakan kedaluwarsa tersebut tidak dapat lagi diajukan untuk memperoleh angka kredit melalui pemutihan. c. Penggunaan HP dalam penghitungan angka kredit Dalam penilaian angka kredit tetap memperhatikan penggunaan HP maksimal sebagaimana diatur di atas. Penghitungan angka kredit dengan menggunakan HP sesuai dengan masa penugasannya.
6
d. Kelengkapan Dokumen. 1) Dokumen yang diajukan dalam DUPAK harus sesuai dengan ketentuan dalam SK Kepala BPKP Nomor : KEP-817/K/JF/2002 tentang Prosedur Kegiatan Baku Penilaian dan Penetapan Angka Kredit Bagi Jabatan Fungsional Auditor di Lingkungan Aparat Pengawasan Internal Pemerintah 2) Dalam pengajuan angka kreditnya harus disusun setiap semester masing-masing dalam satu DUPAK. e. Penilaian dan Penetapan Angka Kredit. 1) Satuan angka kredit dan ketentuan penilaian menggunakan Kepmenpan No.19 tahun 1996. 2) Dalam hal dokumen pengajuan angka kredit tidak memenuhi kelengkapan maka kegiatan pengawasan yang diajukan dinilai dengan menggunakan ketentuan angka 6 huruf c di atas. 3) Penetapan angka kredit untuk tiap semesternya dituangkan dalam satu PAK yang ditandatangani oleh Pejabat Yang Berwenang Menetapkan Angka Kredit pada saat DUPAK diterima. Contoh Nomor 14 : - Auditor Pertama pada Inspektorat Provinsi XYZ diangkat dengan Inpassing tmt 1 Oktober 2003 - Sejak diangkat tidak pernah menyampaikan DUPAK. - Dalam masa 1 Oktober 2003 s.d. 30 Juni 2009 Pejabat Pengusul dan Pejabat yang Berwenang Menetapkan Angka Kredit telah berganti tiga kali mutasi dan yang terakhir masing-masing adalah Sdr. B dan Sdr.C Kepada yang bersangkutan berhak untuk memperoleh pemutihan penilaian angka kredit untuk periode 1 Oktober 2003 s.d. 30 Juni 2009 dengan Pejabat Pengusul adalah Sdr. B dan Pejabat yang Berwenang Menetapkan Angka Kredit adalah Sdr. C. Atas perhatian dan kerja sama yang baik kami ucapkan terima kasih. Jakarta, 9 Januari 2009 a.n. Kepala Sekretaris Utama
Kuswono Soeseno NIP 060044711 Tembusan : 1. Kepala BPKP (sebagai Laporan); 2. Kepala Badan Kepegawaian Negara, di Jakarta; 3. Kepala Kantor Regional BKN di Seluruh Indonesia. 7
Lampiran 1 - 1 Surat Edaran Nomor :SE-34/K.SU/JF/2009 Tanggal 9 Januari 2009
Dokumen Yang Diperlukan Untuk Kelengkapan Berkas DUPAK Uraian
No
100%
Diberi Nilai 90% 80%
0%
1. Dokumen yang diperlukan dalam kegiatan pendidikan, adalah sebagai
berikut: a.Memperoleh Gelar/Ijasah pendidikan formal (1) SPMK-Pendidikan). (2) Foto copy surat ijin mengikuti pendidikan di luar kedinasan atau surat keputusan penugasan belajar bagi yang tugas belajar. (3) Foto copy ijazah/STTB/Diploma/ Akte yang disahkan/dilegalisir oleh pejabat yang berwenang berdasarkan ketentuan pendidikan nasional. (4) Foto copy Surat Keputusan Dirjen Pendidikan Tinggi Depdiknas tentang persamaan ijazah, untuk ijazah/Diploma/Akte yang diperoleh dari luar negeri. (5) Surat Keterangan Pengakuan secara Kedinasan dari Pejabat yang Berwenang Catatan : Apabila tidak terpenuhi angka (1) s.d. (5) maka tidak diberikan angka kredit
V V
V
V
V
b. Mengikuti pendidikan dan pelatihan kedinasan di bidang pengawasan serta Memperoleh Surat Tanda Tamat Pendidikan dan Pelatihan Kedinasan (STTPL) atau ertifikat: (1) (2) (3)
SPMK - Pendidikan Salinan/foto copy surat tugas. Foto copy dari STTPL/sertifikat yang ditandasahkan oleh penyelenggara diklat atau pejabat pengelola kepegawaian.
V
V
V
X
V
V
V
V
V
X
V
V
V
V
V
V
V
V
X
X
V
X
V
X
V
V
V
X
c. Mengikuti kegiatan pendidikan dan pelatihan berkaitan dengan tugas pengawasan selain dari kedinasan: (1) (2) (3)
SPMK – Pendidikan. Salinan/foto copy surat tugas. Foto copy sertifikat/STTPL yang ditandasahkan oleh penyelenggara diklat atau pejabat pengelola kepegawaian.
2. Dokumen yang diperlukan dalam kegiatan pengawasan, adalah sebagai
berikut: (1) (2) (3) (4)
Surat Pernyataan Melakukan Kegiatan Penggerakan, Pembinaan, dan Pelaksanaan Kegiatan Pengawasan (SPMK). Formulir anggaran waktu pengawasan. Foto copy Surat Tugas. Kartu Penugasan Kegiatan Pengawasan.
Lampiran 1 - 2 Surat Edaran Nomor :SE-34/K.SU/JF/2009 Tanggal 9 Januari 2009
Uraian
No
(5)
Dokumen yang menunjukkan hasil kegiatan pengawasan yang dapat berupa foto copy sampul laporan hasil pemeriksan/pengawasan yang ditandasahkan oleh Kepala/Pimpinan Unit Organisasi atau laporan hasil pengawasan yang dilengkapi dengan lembar laporan yang ditandatangani oleh Kepala/Pimpinan Unit Organisasi atau routing slip penyusunan laporan hasil pemeriksaan/pengawasan.
100%
Diberi Nilai 90% 80%
V
V
X
V
V
V
0%
V
3. Dokumen yang diperlukan dalam penilaian kegiatan pengembangan
profesi pengawasan, adalah sebagai berikut: a. Menyusun karya ilmiah/karya tulis di bidang pengawasan: (1) Surat Pernyataan Melakukan Kegiatan Pengembangan Profesi Auditor (SPMK – Pengembangan Profesi). (2) Buku asli atau majalah asli atau makalah asli atau guntingan media massa yang memuat tulisan tersebut atau foto copy-nya yang ditandasahkan oleh Kepala/Pimpinan Unit Organisasi. (3) Pengesahan Pengujian dari Pejabat yang Berwenang
V V
FC tp tdk FC tp tdk ada ada pengesah pengesah an an V X
b. Menerjemahkan/menyadur karya tulis ilmiah di bidang pengawasan: (1)
SPMK – Pengembangan Profesi. Buku asli atau majalah asli atau makalah asli atau guntingan media massa yang memuat tulisan tersebut atau foto copy-nya yang ditandasahkan oleh Kepala/Pimpinan Unit Organisasi. (3) Pengesahan Pengujian dari Pejabat yang Berwenang
V
V
V FC tp tdk ada pengesah an V
V
V
V
FC tp tdk ada pengesah an
(2)
V
V V X
c. Berpartisipasi secara aktif dalam penerbitan di bidang pengawasan: (1) (2)
SPMK – Pengembangan Profesi. Buku asli atau majalah asli atau guntingan media massa atau surat keterangan dari pihak penerbitan yang memuat peranan/jabatan PFA yang bersangkutan atau foto copy-nya yang ditandasahkan oleh Kepala/Pimpinan Unit Organisasi.
d. Melakukan pelatihan di kantor sendiri (PKS): (1) SPMK – Pengembangan Profesi. (2) Undangan atau pengumuman atau surat tugas. Foto copy Daftar hadir yang disahkan oleh Pejabat yang (3) Berwenang (4) Foto copy Notulen. (5) Foto copy bahan yang dipaparkan/di-PKS-kan (bagi penyaji). (6) Bagi unit kerja yang sudah dibentuk kordinator PKS, maka dokumen yng diperlukan berupa foto copy daftar/laporan pelaksanaan PKS yang disusun oleh Koordinator PKS pada unit pengawasan yang bersangkutan dan ditandatangani oleh Kepala/Pimpinan Unit Organisasi.
X
X
V
V
V
V
X
X
V V
V
V
V
X
V
X
X
X
V
V
X
X
V
X
Lampiran 1 - 3 Surat Edaran Nomor :SE-34/K.SU/JF/2009 Tanggal 9 Januari 2009
Uraian
No
e. Kegiatan berpartisipasi secara aktif (menyajikan) dalam pemaparan (ekspose) draft/pedoman/modul/fatwa di bidang pengawasan: (1) SPMK – Pengembangan Profesi. (2) Undangan atau pengumuman atau surat tugas. Foto copy Daftar hadir yang disahkan oleh Pejabat yang (3) Berwenang (4) Draft/pedoman/modul/fatwa yang dipaparkan. (Yang menghadiri ekspose dinilai sebagai PKS) f. Kegiatan melakukan studi banding di bidang pengawasan: (1) SPMK – Pengembangan Profesi. (2) Foto copy surat tugas studi banding (3) Resume / Laporan hasil studi banding.
100%
Diberi Nilai 90% 80%
0%
V
V
V
V
V
X
X
V
V
V
V
V
V
X
X
V
V
V
V
V
X
V
X
X
V
V
V
V
X
X
V
V
X
V
V
V
V
V
X
V
X
X
V
V
V
V
X/V
X
V
V/X
X
4. Dokumen yang diperlukan dalam penilaian kegiatan penunjang tugas
pengawasan, adalah sebagai berikut: a. Mengajar/melatih pada pendidikan dan pelatihan pegawai: (1) SPMK –Penunjang). (2) Foto copy penugasan / undangan. (3) Foto copy jadwal dan jumlah jam. b. Mengikuti seminar, lokakarya, konferensi, atau kongres: (1) SPMK – Penunjang. (2) Foto copy sertifikat seminar/lokakarya/konfrensi. (3) Foto copy Surat Penugasan. c Menjadi anggota organisasi profesi: (1) SPMK – Penunjang. (2) Foto copy kartu anggota. (3) Surat keputusan dari organisasi profesi, jika Auditor yang bersangkutan merupakan pengurus organisasi profesi tersebut.
X
d.Menjadi Anggota Tim Penilai Angka Kredit Jabatan Fungsional Auditor: (1) (2)
SPMK – Penunjang. Foto copy atas salinan keputusan sebagai Tim Penilai yang dilegalisir oleh Pejabat Yang Berwenang Menetapkan Angka Kredit atau pejabat lain yang ditunjuk.
e. Memperoleh penghargaan atau tanda jasa: (1) SPMK – Penunjang. (2)
Foto copy piagam penghargaan atau tanda jasa yang ditandasahkan oleh pejabat yg menangani kepegawaian.
V
V
V X
V
V
V X
Lampiran 1 - 4 Surat Edaran Nomor :SE-34/K.SU/JF/2009 Tanggal 9 Januari 2009 No
Uraian f. Memperoleh gelar kesarjanaan lainnya: (1) SPMK – Penunjang. (2) Foto copy surat ijin mengikuti pendidikan di luar kedinasan. (3) Foto copy ijazah/STTB/Diploma/Akte yang disahkan/dilegalisir oleh pejabat yang berwenang berdasarkan ketentuan pendidikan nasional. (4) Foto copy Surat Keputusan Dirjen Pendidikan Tinggi Depdiknas tentang persamaan ijazah, untuk ijazah/Diploma/Akte yang diperoleh dari luar negeri. g. Duduk dalam kepanitiaan intra atau antar instansi: (1) SPMK – Penunjang. (2) Foto copy penugasan kepanitiaan.
100%
Diberi Nilai 90% 80%
0%
V
V
V
V
V
V
X
X
V
V
FC Ijazah FC Ijazah tidak tidak dilegalisir dilegalisir
X
FC Ijazah FC Ijazah tidak tidak dilegalisir dilegalisir
X
V
V
V
X
