BADAN PENGAWASAN KEUANGAN DAN PEMBANGUNAN KEPUTUSAN KEPALA BADAN PENGAWASAN KEUANGAN DAN PEMBANGUNAN REPUBLIK INDONESIA NOMOR TAHUN 2015 TENTANG GRAND DESIGN PENINGKATAN KAPABILITAS APARAT PENGAWASAN INTERN PEMERINTAH 2015 – 2019 DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA KEPALA BADAN PENGAWASAN KEUANGAN DAN PEMBANGUNAN REPUBLIK INDONESIA Menimbang :
a. bahwa dalam rangka mempercepat pencapaian tujuan reformasi
birokrasi
pada
area
pengawasan,
untuk
meningkatkan penyelenggaraan pemerintahan yang bersih dan bebas dari korupsi, kolusi dan nepotisme di seluruh Kementerian/Lembaga/Pemerintah Daerah,
diperlukan
perwujudan peran Aparat Pengawasan Intern Pemerintah (APIP) yang efektif di seluruh Kementerian/Lembaga/ Pemerintah Daerah; b. bahwa dalam mewujudkan peran APIP yang efektif diperlukan pelaksanaan peningkatan kapabilitas APIP di seluruh Kementerian/Lembaga/Pemerintah Daerah; c. bahwa dalam mewujudkan peningkatan kapabilitas APIP di
seluruh
Kementerian/Lembaga/Pemerintah
Daerah
diperlukan Grand Design Peningkatan Kapabilitas Aparat Pengawasan Intern Pemerintah 2015 – 2019; d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu ditetapkan Peraturan Peningkatan
Kepala
BPKP
Kapabilitas
tentang
Aparat
Grand
Pengawasan
Design Intern
Pemerintah 2015 – 2019. Mengingat
:
‐
2 ‐
Mengingat
:
1. Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 60 Tahun 2008 tentang Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP); 2. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 81 Tahun 2010 tanggal 21 Desember 2010 tentang Grand Design Reformasi Birokrasi 2010-2025; 3. Peraturan Presiden Nomor 192 Tahun 2014 tentang Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan; 4. Peraturan Presiden Nomor 2 Tahun 2015 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2015 2019; 5. Instruksi Presiden Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2011
tentang
Percepatan
Peningkatan
Peningkatan
Kualitas Akuntabilitas Keuangan Negara; 6. Instruksi Presiden Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 2014 tentang Peningkatan Kualitas Sistem Pengendalian Intern
Dan
Pengawasan
Keandalan Intern
Penyelenggaraan
Dalam
Rangka
Fungsi
Mewujudkan
Kesejahteraan Rakyat; 7. Keputusan Kepala Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan Nomor: KEP.06.00.00-080/K/2001 tentang Organisasi dan Tata Kerja Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan; 8. Peraturan Kepala Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan Nomor 13 Tahun 2014 tentang Organisasi dan Tata Kerja Perwakilan Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan;
MEMUTUSKAN:
Menetapkan : PERATURAN
KEPALA
BPKP
TENTANG
GRAND
DESIGN
PENINGKATAN KAPABILITAS APARAT PENGAWASAN INTERN PEMERINTAH TAHUN 2015 – 2019.
Menetapkan . . .
‐
3 ‐
Pasal 1 Menetapkan Grand Design Peningkatan Kapabilitas Aparat Pengawasan Intern Pemerintah 2015 – 2019 sebagaimana terlampir dalam Peraturan Kepala BPKP ini. Pasal 2 Grand Design Peningkatan Kapabilitas Aparat Pengawasan Intern Pemerintah 2015 – 2019 sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 menjadi acuan bagi Kementerian/Lembaga/ Pemerintah Daerah dalam melakukan Peningkatan Kapabilitas Aparat Pengawasan Intern Pemerintah. Pasal 3 Pelaksanaan operasional Grand Design Peningkatan Kapabilitas Aparat Pengawasan Intern Pemerintah 2015-2019 akan dituangkan dalam peraturan Kepala BPKP tentang Pedoman Teknis Peningkatan Kapabilitas Aparat Pengawasan Intern Pemerintah. Pasal 4 Peraturan Kepala Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan ini mulai berlaku sejak tanggal diundangkan.
Ditetapkan di Jakarta, pada tanggal Mei 2015 KEPALA BADAN PENGAWASAN KEUANGAN DAN EMBANGUNAN
ARDAN ADIPERDANA
LAMPIRAN I KEPUTUSAN KEPALA BPKP NOMOR : KEP- …….… /2015 TANGGAL : … Mei 2015
GRAND DESIGN PENINGKATAN KAPABILITAS APARAT PENGAWASAN INTERN PEMERINTAH 2015 – 2019
1.
Latar Belakang Berbagai upaya perlu terus dilakukan untuk mengatasi persoalan bangsa, seperti
kesejahteraan
masyarakat
yang
belum
merata;
banyaknya
penyelenggara negara yang tersangkut kasus korupsi; indeks persepsi korupsi di Indonesia yang masih rendah; serta kinerja organisasi kementerian, lembaga, dan pemerintah daerah yang belum optimal. Penguatan fungsi pengawasan intern pemerintah merupakan salah satu upaya yang perlu terus dilakukan untuk mendukung peningkatan kinerja pemerintah melalui manajemen penyelenggaraan pemerintahan yang sehat dan kuat, yang dapat dijadikan sebagai modal dalam mengatasi persoalan-persoalan bangsa. Pengawasan intern pemerintah, sebagai salah satu fungsi manajemen pada organisasi penyelenggaraan pemerintahan, memegang peran penting dalam mengawal dan mengoptimalkan kinerja dan pencapaian tujuan organisasi kementerian, lembaga, dan pemerintah daerah serta mencegah dilakukannya tindakan-tindakan yang tidak sesuai dengan kaidah-kaidah penyelenggaraan organisasi yang baik dan amanah (good governance). Kapabilitas aparat pengawasan intern pemerintah yang memadai sesuai praktik terbaik yang berlaku secara internasional masih menjadi impian bangsa Indonesia. Pemerintah melalui Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) 2015-2019 telah menargetkan kapabilitas APIP di tahun 2019 berada pada Level-3 dari skor Level 1-5 sesuai kriteria penilaian internasional. Sementara itu, kondisi tingkat kapabilitas APIP saat ini sebagian besar (85,23%) masih berada pada Level-1. Pada level yang demikian ini terkandung risiko bahwa APIP tidak dapat secara optimal memberikan nilai tambah dari kontribusinya dibidang pengawasan intern bagi keberhasilan penyelenggaraan kegiatan pemerintahan
‐2‐
Mewujudkan kapabilitas APIP berkelas dunia yang ditandai dengan kondisi kapabilitas APIP pada level yang lebih tinggi sesuai dengan Visi Reformasi Birokrasi Tahun 2010 – 2025 sesuai Peraturan Presiden Nomor 81 Tahun 2010 menghendaki terwujudnya pemerintahan berkelas dunia, dimana perubahan pada area pengawasan bertujuan untuk mewujudkan pemerintahan yang bersih dan bebas dari KKN menuju clean government. Tujuan reformasi birokrasi pada area pengawasan tersebut selaras dengan arahan Presiden untuk mendorong peran Aparat Pengawasan Intern Pemerintah (APIP) yang efektif sebagaimana pasal 11 PP 60 tahun 2008 tentang Sistem Pengendalian Intern Pemerintah, yaitu: a.
Memberikan keyakinan yang memadai atas ketaatan, kehematan, efisiensi, dan efektivitas pencapaian tujuan penyelenggaraan tugas dan fungsi instansi pemerintah;
b. Memberikan peringatan dini dan meningkatkan efektivitas manajemen risiko dalam penyelenggaraan tugas dan fungsi instansi pemerintah, dan c.
Memberikan masukan yang dapat memelihara dan meningkatkan kualitas tata kelola penyelenggaraan tugas dan fungsi instansi pemerintah.
2.
Kondisi APIP saat ini dan harapan kedepan Berdasarkan hasil penilaian tingkat kapabilitas pada 474 APIP Kementerian, Lembaga, dan Pemerintah daerah per 31 Desember 2014, sebanyak 404 APIP atau 85,23% berada pada Level-1, 69 APIP atau 14,56% Level-2, dan baru 1 APIP atau 0,21% yang berada pada Level-3. Untuk itu diharapkan seluruh APIP telah berada pada Level-3 pada tahun 2019, sesuai dengan target RPJMN 20152019.
3.
Peningkatan Kapabilitas APIP Peningkatan Kapabilitas APIP sesuai kriteria internasional menggunakan metode IA-CM. Metode ini sudah disahkan oleh The Institute of Internal Auditor (IIA) dan dipraktikkan secara internasional. Kapabilitas APIP berdasarkan kriteria penilaian IA-CM dikelompokkan ke dalam 5 Level, yaitu: Level 1 (Initial), Level 2 (Infrastructure), Level 3 (Integrated), Level 4 (Managed), dan Level 5 (Optimizing). Setiap Level terdiri dari 6 Elemen, yaitu: Peran dan Layanan Pengawasan Intern, Pengelolaan SDM, Praktik
‐3‐
Profesional, Manajemen dan Akuntabilitas Kinerja, Hubungan dan Budaya Organisasi, dan Struktur Tata Kelola. Untuk berada dalam level-level tersebut, APIP harus memenuhi 41 kriteria atau (Key Process Area). 4.
Strategi Peningkatan Kapabilitas APIP Memperhatikan kondisi peran, tugas, dan fungsi APIP saat ini, strategi peningkatan kapabilitas APIP meliputi: (1) Penyiapan Grand Design Peningkatan Kapabilitas APIP Berkelas Dunia. Grand Design diharapkan akan menjadi acuan bersama bagi seluruh APIP Kementerian, Lembaga, dan Pemerintah Daerah dalam peningkatan kapabilitasnya. (2) Peningkatan kesadaran Aparat Pengawasan Intern Pemerintah untuk memiliki tingkat kapabilitas berkelas dunia. Untuk
meningkatkan
kapabilitas
APIP
diperlukan
dukungan
dan
komitmen dari seluruh pimpinan Kementerian, Lembaga, Pemerintah Daerah sebagai shareholders APIP, serta pimpinan APIP sendiri. Mengingat, terdapat tiga variable utama yang mempengaruhi kapabilitas APIP, yaitu aktivitas audit internal, lingkungan organisasi di mana unit audit internal bernaung, dan lingkungan sektor publik di suatu negara/pemerintahan. (3) Penilaian secara mandiri (self assessment) kapabilitas APIP sesuai kriteria internasional, yaitu dengan menggunakan Internal Audit Capability Model (IACM). Mengingat IACM pada dasarnya merupakan tools yang digunakan APIP sendiri
menuju ke organisasi yang lebih efektif, dalam upaya
meningkatkan kapabilitasnya, APIP perlu melakukan penilaian mandiri (self assessment) terhadap area proses kunci (key process areas) yang harus dipenuhi sehingga diketahui kondisi APIP saat ini, serta diketahui area yang memerlukan perbaikan (areas of improvement) untuk menuju ke level kapabilitas yang lebih tinggi. Dalam melakukan self assessment ini BPKP menyediakan pedoman teknis self assessment yang akan didukung dengan aplikasi serta bantuan quality assurance oleh BPKP. (4) Proses penjaminan kualitas (quality assurance) oleh BPKP terhadap proses pengembangan kapabilitas APIP.
‐4‐
Bantuan BPKP dalam proses peningkatan kapabilitas APIP, khususnya dalam melakukan self assessment, akan diberikan dalam bentuk quality assurance terhadap proses tersebut. (5) Pengembangan
secara
mandiri
(self improvement)
kapabilitas
APIP
berdasarkan hasil self assessment. Berdasarkan hasil self assessment, APIP akan mengetahui area yang memerlukan perbaikan (areas of improvement-AoI)
untuk menuju pada
Level kapabilitas yang lebih tinggi. AoI tersebut digunakan oleh APIP sebagai dasar untuk menyusun actions plan dan selanjutnya APIP melaksanakan action plan tersebut (dengan menyusun/memperbaiki infrastruktur,
melaksanakannya
secara
berkesinambungan
hingga
menghasilkan outcome dari suatu area proses kunci tersebut). Selama proses self improvement berlangsung APIP yang bersangkutan akan melakukan monitoring perkembangan pelaksanaan action plan yang telah disusun sebelumnya. Selanjutnya BPKP melakukan monitoring terhadap perkembangan kapabilitas secara regional dan nasional. Struktur IACM sampai dengan 5 level kapabilitas terdiri atas 41 Key Process Area (KPA). Key Process Area merupakan suatu tatanan utama (building blocks) yang menentukan level kapabilitas suatu unit audit internal, dimana setiap KPA menggambarkan suatu kumpulan kegiatan terkait yang jika dilaksanakan
bersama-sama
akan
mencapai
tujuan
(purpose)
dan
menghasilkan output langsung dan outcome jangka panjang. Dalam melakukan self improvement kapabilitas APIP tersebut, BPKP akan menyediakan panduan peningkatan kapabilitas APIP disertai fasilitas layanan (help desk) pada setiap unit kerja BPKP termasuk Perwakilan BPKP, sehingga memudahkan APIP untuk berkonsultasi. (6) Peningkatan kompetensi APIP melalui e-Learning. Sebagai upaya meningkatkan kompetensi SDM agar mampu melaksanakan pengembangan kapabilitas APIP (ability to perform), BPKP menyediakan diklat-diklat JFA dan diklat teknis substansi yang didukung dengan modul diklat e-learning bagaimana melakukan: compliance auditing; performance audit/value for money audit, yang bertujuan untuk meningkatkan kinerja
‐5‐
(ekonomis, efisien, dan efektif); serta pemberian layanan practice advisory untuk perbaikan governance process, risk, control organisasi. Termasuk pola penyediaan diklat teknis peningkatan kapabilitas bagi seluruh APIP. 5. Area Perubahan Peningkatan Kapabilitas APIP Dengan memiliki kapabilitas pada Level 3 (Integrated), APIP diharapkan telah melakukan pembangunan infrastruktur sehingga proses audit dilakukan secara tetap (rutin) dan berulang, walau baru sebagian yang selaras dengan standar audit. Sedangkan APIP yang memiliki kapabilitas pada Level 3 (Integrated) diharapkan telah menetapkan praktik profesional audit internal secara seragam dan telah telah selaras dengan standar audit. Area perubahan yang diharapkan dalam rangka peningkatan kapabiliats APIP mencakup pemenuhan Key Process Area Level 2 dan Level 3 sebagai berikut: NO 1
ELEMEN Peran dan Layanan
KRITERIA KPA LEVEL 2
KRITERIA KPA LEVEL 3
1. APIP memberikan jasa 1. APIP melaksanakan value for pengawasan ketaatan money audit/ audit kinerja untuk menilai keekonomisan, efisiensi, (compliance auditing) efektivitas.
2. APIP memberikan jasa konsultansi (advisory services).
2 Manajemen SDM
2. APIP mengidentifikasi dan 3. Adanya koordinasi SDM APIP merekrut tenaga SDM yang (Workforce), sehingga rencana kompeten, sehingga kegiatan pengawasan (PKPT) sesuai dengan pengawasan dilaksanakan oleh ketersediaan SDM. auditor yang kompeten.
3. APIP telah pengembangan individu auditor PKS/PPM, dan pengembangan lainnya.
melakukan 4. Tersedianya staf APIP yang profesi bagi profesional, yang dikukuhkan melalui Diklat, dengan sertifikasi dari organisasi bentuk‐bentuk profesi. profesi yang 5. Pengembangan kompetensi SDM APIP berbasis tim (team building).
3 Praktik Profesional
4. Perencanaan pengawasan 6. Perencanaan audit berbasis risiko, disusun berdasarkan pada yang difokuskan pada skala prioritas manajemen/ pemangku prioritas pada risiko tertinggi. kepentingan.
5. APIP memiliki kerangka kerja 7. APIP memiliki kerangka kerja praktik profesional berikut untuk mengelola kualitas prosesnya (menetapkan standar kegiatan pengawasannya (QAIP). audit yang digunakan, kode etik, pedoman audit, SOP pelaksanaan audit).
4 Akutabilitas Dan Manajeman Kinerja
6. Adanya Rencana Kerja 8. APIP memiliki kebijakan, sistem dan prosedur pelaporan Tahunan/Renja (business plan). manajemen kegiatan pengawasan (misalnya; SIMONEV, AKIP).
‐6‐
NO
ELEMEN
KRITERIA KPA LEVEL 2 7. Tersedianya operasional pengawasan.
KRITERIA KPA LEVEL 3
anggaran 9. Adanya sistem informasi kegiatan keuangan/biaya, yang mengacu pada standar biaya yang berlaku.
10. Adanya sistem pengukuran kinerja (Tapkin dan LAKIP)
5 Hubungan 8. Adanya pengelolaan tugas pokok 11. APIP meruapakan bagian dari Dan Budaya komponen Tim Manajemen K/L/D dan fungsi di internal APIP Organisasi yang Integral
12. Terselenggaranya koordinasi dengan pihak lain (other review groups) yang memberikan jasa konsultansi dan penjaminan (assurance and advisory services)
6 Struktur Tata 9. Hubungan pelaporan Kelola terbangun.
telah 13. APIP memiliki mekanisme pendanaan yang dapat mengidentifikasi dampak pembatasan sumber daya terhadap cakupan tugas pokok dan fungsinya
10. APIP memiliki akses penuh 14. Dilakukannya pengawasan terhadap informasi, aset, dan manajemen terhadap kegiatan personil unit organisasi APIP (oversight body) K/L/Pemda.
Dengan memiliki kapabilitas pada Level 3 (Integrated) APIP diharapkan mampu melakukan
performance audit/value for money audit yang dapat meningkatkan
kinerja (ekonomis, efisiensi, dan efektifitas) serta memberikan layanan practice advisory
untuk
perbaikan
governance
process,
risk,
control
organisasi
Kementerian/Lembaga/Pemerintah Daerah dimana APIP berada, di samping terus memberikan layanan compliance auditing untuk memberikan keyakinan yang memadai atas ketaatan pada ketentuan, mampu mencegah, mendeteksi dan menangkal tindak pelanggaran terhadap ketentuan.
6. Target Peningkatan Kapabilitas Target kumulatif dan target tahunan peningkatan kapabilitas APIP Kementerian/Lembaga/ Provinsi/Kabupaten/Kota adalah sebagai berikut:
‐7‐
TARGET KUMULATIF Unit APIP
Kondisi s.d 2014 L1
L2
L3
K/L
66
19
1
Prov
28
Kab/Kota Jumlah
Target Kumulatif Level 2
Target Kumulatif Level 3
Jum s.d 2015 2016 2017 2018 2019 2015 2016 2017 2018 2019 2024 lah 86
22
40
53
70
78
4
17
33
52
69
86
6
34
7
11
18
28
30
2
4
10
17
26
34
461
44
505
76
100
128
150
175
10
40
80
112
128
505
555
69
625
105
151
199
248
283
16
61
101
181
223
625
1
TARGET TAHUNAN Kondisi s.d 2014
Unit APIP
L1
L2
L3
K/L
66
19
1
Prov
28
Kab/Kota Jumlah
Target Tahunan Level 2
Target Tahunan Level 3
Jum s.d 2015 2016 2017 2018 2019 2015 2016 2017 2018 2019 2024 lah 86
3
18
13
17
8
4
13
16
19
17
86
6
34
1
4
7
10
2
2
2
6
7
9
34
461
44
505
32
24
28
22
25
10
30
40
32
16
505
555
69
625
36
46
48
49
35
16
45
40
80
42
625
1
