BADAN PENGAWASAN KEUANGAN DAN PEMBANGUNAN

BADAN PENGAWASAN KEUANGAN DAN PEMBANGUNAN DEPUTI PENGAWASAN INSTANSI PEMERINTAH BIDANG PEREKONOMIAN DIREKTORAT FISKAL DAN INVESTASI Jl. Pramuka No.33, Jakarta Timur 13120 Telp.021-85910031 (hunting), fax 021-85903713 situs: www.bpkp.go.id

Nomor : PED Tanggal :

/2014 Mei 2014

KATA PENGANTAR

Sebagaimana diamanatkan dalam Pasal 49 ayat (2) butir a, Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008 tentang Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP), Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) berwenang untuk melakukan pengawasan terhadap kegiatan yang bersifat lintas sektoral. Dalam tahun 2014 ini, Deputi Pengawasan instansi Pemerintah Bidang Perekonomian melaksanakan beberapa kegiatan pengawasan lintas sektoral, diantaranya berupa kajian atas Ease of Doing Business (Kemudahan Berusaha) di Indonesia Tahun 2014. World Bank melalui International Finance Corporation (IFC) setiap tahun melakukan survei mengenai kemudahan berusaha pada beberapa negara, dan menerbitkan laporan tahunan Doing Business yang berisi pemeringkatan kemudahan berusaha pada negara-negara yang disurvei tersebut. Peringkat Indonesia sejak tahun 2004 berada di atas 100 dari sekitar 180 negara yang disurvei. Dari data tiga tahun terakhir (2011-2013), peringkat Indonesia berada di posisi 122, 126, dan 128. Posisi ini merupakan posisi yang lebih buruk dibandingkan Rwanda, Namibia, Serbia, Zambia, Kenya, dan Uganda yang masing-masing menempati peringkat 66, 67, 88, 90, 95, dan 112. Penilaian IFC menggunakan 10 (sepuluh) indikator, dan setiap indikator melibatkan tanggung jawab dari kementerian/lembaga terkait, antara lain Kementerian Perdagangan, Kementerian Hukum dan HAM, Kementerian PU, Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM), Badan Pertanahan Nasional (BPN), Direktorat Jenderal Pajak (DJP), Direktorat Jenderal Bea dan Cukai (DJBC), unit Pelayanan Terpadu Satu Pintu (PTSP) dan beberapa dinas tertentu di lingkungan Pemerintah Daerah. Kajian Ease of Doing Business Tahun 2014 yang dilakukan oleh Deputi Pengawasan

Instansi

Pemerintah

Bidang

Perekonomian

ini

ditujukan

untuk

menghasilkan bahan strategic recommendations yang ditujukan kepada Pemerintah, dalam upaya untuk meningkatkan peringkat Indonesia dalam kemudahan berusaha. Untuk perolehan data di pemerintah pusat akan dilakukan oleh Tim Kajian Ease of Doing Business BPKP Pusat, sedangkan perolehan data di tingkat pemerintah daerah akan

melibatkan seluruh Perwakilan BPKP, melalui wawancara dan pengisian kuesioner kepada para stakeholders di daerah untuk lima indikator sebagaimana terlampir dalam Pedoman Pelaksanaan Kajian Ease of Doing Business Bagi Perwakilan BPKP Tahun 2014 ini. Diharapkan pedoman ini dapat menjadi acuan demi kesamaan persepsi dan keseragaman langkah bagi Perwakilan BPKP dalam mendukung hasil kajian yang komprehensif di tingkat Nasional, yang akan dituangkan dalam Laporan Hasil Kajian Ease of Doing Business Tahun 2014.

Jakarta,

Mei 2014

Deputi Pengawasan Instansi Pemerintah Bidang Perekonomian

Ardan Adiperdana NIP 19590616 197911 1 001

DAFTAR ISI Kata Pengantar

i

Bagian I

1

Gambaran Umum Ease of Doing Business (EoDB)

1. Profil EoDB di Indonesia ....................................................................

1

2. Kajian EoDB 2014 .............................................................................

2

3. Mekanisme Kajian EoDB 2014 ..........................................................

3

Bagian II

5

Profil Indikator dan Peraturan Terkait

1. Memulai Usaha (Starting a Business)................................................

5

2. Ijin Mendirikan Bangunan (Dealing With Construction Permits)........

10

3. Mendapatkan Sambungan Listrik (Getting Electricity).......................

14

4. Pengurusan Sertifikat Tanah (Registering Property).........................

15

5. Perlindungan Investor (Protecting Investor)......................................

17

Bagian III Petunjuk Pengisian Kuesioner 1. Lokus ..........................................................................................

20 20

2. Responden ................................................................................

20

3. Pengiriman Hasil Pengisian Kuesioner ke BPKP Pusat ............

21

4. Metode Pengumpulan Data .......................................................

21

LAMPIRAN 1. Starting a Business -

SIUP / TDP ............................................................... ........ Lampiran 1/1-2

-

Pendaftaran Tenaga Kerja ............................................... Lampiran 1/2-2

2. Dealing With Construction Permits .......................................... Lampiran 2 3. Registerig Property .................................................................. Lampiran 3 4. Protecting Investors .............................................................. .. Lampiran 4 5. Getting Electricity .................................................................. .. Lampiran 5

BAGIAN I GAMBARAN UMUM EASE OF DOING BUSINESS

1. Profil Ease of Doing Business di Indonesia

Salah satu potret pelayanan masyarakat di bidang pelayanan kepada pengusaha dapat dilihat dari hasil survei International Finance Corporation (IFC) terhadap kemudahan berusaha di suatu negara. Berdasarkan survei tersebut, IFC menerbitkan laporan

tahunan

Doing

Business,

yang

berisi

pemeringkatan

kemudahan berusaha di berbagai negara dengan menggunakan 10 (sepuluh) indikator penilaian, yaitu sebagai berikut:

1. Memulai usaha (starting a business)

2. Pengurusan ijin bangunan (dealing with construction permits)

3. Mendapatakan sambungan listrik (Getting Electricity)

4. Pendaftaran properti (registering property)

5. Memperoleh pinjaman (getting credits)

6. Perlindungan bagi para investor (protecting investors)

7. Pembayaran pajak (paying taxes)

8. Perdagangan lintas batas (trading across borders)

9. Penegakan kontrak melalui pengadilan (enforcing contract)

10. Penutupan usaha (closing business)

Di dalam laporan Doing Business yang diterbitkan oleh IFC tersebut, peringkat Indonesia sejak tahun 2004 tidak mengalami perubahan yang signifikan, yaitu masih berada di atas peringkat 100 dari antara 133 sampai dengan 183 negara yang disurvei sejak tahun 2004 sampai dengan 2013.

1

Sebagai

respon

terhadap

hasil

survei ini,

Pemerintah

telah berupaya

mempermudah iklim berusaha di Indonesia. Sejak tahun 2006 peningkatan iklim kemudahan berusaha menjadi salah satu kebijakan strategis Pemerintah Indonesia. Sebagian usaha perbaikan yang telah dilakukan oleh Pemerintah terkait ke 10 indikator tersebut antara lain dengan diterbitkannya beberapa ketentuan/peraturan oleh Kementerian Perdagangan, Kementerian Hukum dan HAM, PT. Jamsostek, BPN, Ditjen Pajak, Ditjen Bea dan Cukai, serta Peraturan Daerah/Gubernur/ Bupati/Walikota. Selain itu, telah dilakukan juga rapat-rapat koordinasi yang difasilitasi oleh Kantor Setwapres, Menko Perekonomian, dan BKPM. Untuk memperoleh gambaran yang lebih jelas mengenai laporan Doing Business dari IFC, termasuk metodologi surveinya, dapat dilihat dari alamat website IFC: http://www.doingbusiness.org

2. KAJIAN EASE OF DOING BUSINESS 2014

Kajian Ease of Doing Business (EoDB) tahun 2014 akan dilakukan oleh Tim Kajian

Direktorat

Pengawasan

Fiskal

dan

Investasi

Deputi

PIP

Bidang

Perekonomian (selanjutnya disebut Tim Kajian BPKP Pusat) untuk tingkat Pusat, 2

dan oleh seluruh Perwakilan BPKP untuk tingkat daerah. Tim Kajian akan mengambil seluruh indiikator (10 indikator) yang digunakan oleh IFC untuk menilai Ease of Doing Business, yaitu: 1) Memulai usaha (starting a business) 2) Pengurusan ijin bangunan (dealing with construction permits) 3) Mendapatkan sambungan listrik (Getting Electricity) 4) Pendaftaran properti (registering property) 5) Memperoleh pinjaman (getting credits) 6) Perlindungan bagi para investor (protecting investors) 7) Pembayaran pajak (paying taxes) 8) Perdagangan lintas batas (trading across borders) 9) Penegakan kontrak (enforcing contracts) 10) Penutupan usaha (closing business)

3. MEKANISME KAJIAN EASE OF DOING BUSINESS (EoDB) Tahun 2014

Untuk kajian EoDB tahun 2014 yang akan dilakukan oleh Tim Kajian EoDB BPKP Pusat, diperlukan peran aktif dari seluruh Perwakilan BPKP. Peran aktif Perwakilan BPKP tersebut terlihat pada gambar berikut:

PERAN AKTIF PERWAKILAN BPKP DALAM KAJIAN EASE OF DOING BUSINESS 2014

Kepala Perwakilan BPKP Seluruh Indonesia Mengikuti Pengarahan Kajian EoDB Yang Disampaikan Oleh Bapak Deputi PIP Bidang Perekonomian Perwakilan BPKP Melakukan Pengumpulan Data Kajian Di Ibukota Propinsi Melalui Pengisian Kuesioner Yang Didistribusikan oleh Tim Kajian EoDB BPKP Pusat Perwakilan BPKP Mengirimkan Hasil Pengumpulan Data Dan Pengisian Kuesioner Ke Tim Kajian EoDB BPKP Pusat Perwakilan BPKP Mendampingi Tim Kajian EoDB BPKP Pusat dalam hal 17 Validasi Data Di Lapangan (DKI Jakarta, Mataram, Banjarmasin, Bandung)

3

Dari 10 indikator yang akan dikaji oleh Tim Pengkaji Direktorat Pengawasan Fiskal dan Investasi Deputi PIP Bidang Perekonomian,

5 (lima) indikator diantaranya

dilakukan melalui peran aktif Perwakilan BPKP pada 33 Provinsi di Indonesia. Peran aktif Perwakilan BPKP akan dilakukan melalui tahapan sebagai berikut: 1. Kepala Perwakilan BPKP menghadiri pemaparan Tim Kajian BPKP Pusat mengenai Rencana Kajian EoDB 2014. 2. Perwakilan BPKP menerima lembar pengisian kuesioner yang berisikan 5 indikator EoDB. 3. Kepala Perwakilan BPKP menunjuk Kepala Bidang IPP Perwakilan BPKP sebagai koordinator pengumpulan data/pengisian lembar kuesioner. 4. Perwakilan

BPKP

mengunjungi

beberapa

satuan

kerja

pemerintah

daerah/instansi/BUMN yang menjadi responden untuk melakukan wawancara dalam rangka pengisian kuesioner EoDB. 5. Perwakilan BPKP menyerahkan hasil pengisian kuesioner kepada Tim Kajian BPKP Pusat

Berikut adalah lima (5) indikator EoDB yang akan melibatkan peran aktif Perwakilan BPKP.

Memulai usaha (starting a business)

LIMA Indikator EoDB Yang Akan Melibatkan Perwakilan BPKP

Perlindungan bagi para investor (protecting investors)

Pendaftaran properti (registering property)

Pengurusan ijin bangunan (dealing with construction permits)

Mendapatakan sambungan listrik (Getting Electricity)

4

BAGIAN II PROFIL INDIKATOR DAN PERATURAN TERKAIT 1. MEMULAI USAHA (STARTING A BUSINESS)

A.

Gambaran Umum

Menurut IFC, tahapan Starting a Business (memulai usaha) dimulai dari beberapa tahapan, yaitu: - Tahapan persyaratan awal untuk mendapatkan nama perusahaan (hanya akan dikaji di tingkat Pusat) - Tahapan mendapatkan Surat Ijin Usaha Perdagangan (SIUP) dan Tanda Daftar Perusahaan (TDP) - Tahapan Mendaftarkan Pegawai di Dinas Tenaga Kerja

Beberapa hal yang harus dilengkapi oleh pengusaha dalam mendapatkan SIUP dan TDP bervariasi antar kota. Namun secara umum persyaratan tersebut adalah:  Copy Akta Notaris Pendirian Perusahaan  Copy Surat Keputusan Pengesahan Badan Hukum dari Menteri  Ijin Bebas Gangguan  Copy Surat Izin Tempat Usaha  Neraca Awal Perusahaan  Berita Acara Pemeriksaan Perusahaan  Surat Ijin Amdal / Ijin Lingkungan  Surat Keterangan Domisili  Copy NPWP  Copy Bukti Setor TDP

B.

Peraturan Yang Dijadikan Acuan Dalam Menilai Indikator Starting a Business

Dalam memulai usahanya di Indonesia, pengusaha diharuskan untuk mematuhi beberapa peraturan perundang-undangan / Peraturan Pemerintah yang mengatur

5

proses mendapatkan ijin dalam memulai usaha. Peraturan perundang-undangan tersebut diantaranya adalah: a) Peraturan Mengenai Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (PTSP) -

Permendagri Nomor 24 Tahun 2006 tentang Pedoman Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Satu Pintu mewajibkan kepada Bupati/Walikota untuk melakukan penyederhanaan penyelenggaraan pelayanan terpadu satu pintu. Penyelenggaraan pelayanan terpadu satu pintu yang dimaksud tersebut mencakup diantaranya: o Pelayanan atas permohonan perijinan dan non perijinan dilakukan oleh PTSP (Pelayanan Terpadu Satu Pintu); o Percepatan waktu proses penyelesaian pelayanan tidak melebihi standar waktu yang telah ditetapkan dalam peraturan daerah; o Kepastian biaya pelayanan tidak melebihi dari ketentuan yang telah ditetapkan dalam peraturan daerah; o Kejelasan prosedur pelayanan dapat ditelusuri dan diketahui setiap tahapan proses pemberian perijinan dan non perijinan sesuai dengan urutan prosedurnya; o Mengurangi berkas kelengkapan permohonan perijinan yang sama untuk dua atau lebih permohonan perijinan; o Pembebasan biaya perijinan bagi Usaha Mikro Kecil Menengah (UMKM) yang ingin memulai usaha baru sesuai dengan peraturan yang berlaku; dan o Pemberian hak kepada masyarakat untuk memperoleh informasi dalam kaitannya dengan penyelenggaraan pelayanan.

b) Peraturan mengenai Pendaftaran Perusahaan: -

Undang-undang Nomor 40 Tahun 2007 tanggal 16 Agustus 2007 tentang Perseroan Terbatas yang menyebutkan diantaranya: o

Untuk memperoleh Keputusan Menteri Hukum dan Ham mengenai pengesahan

badan

hukum

Perseroan,

pendiri

bersama-sama

mengajukan permohonan melalui jasa teknologi informasi sistem administrasi badan hukum secara elektronik kepada Menteri dengan mengisi format isian. 6

o Permohonan untuk memperoleh Keputusan Menteri

harus diajukan

kepada Menteri paling lambat 60 (enam puluh) hari terhitung sejak tanggal akta pendirian ditandatangani, dilengkapi keterangan mengenai dokumen pendukung informasi sistem administrasi badan hukum secara elektronik kepada Menteri dengan mengisi format isian. o Modal dasar Perseroan terdiri atas seluruh nilai nominal saham paling sedikit Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah), dimana 25% (dua puluh lima persen) dari modal dasar tersebut harus ditempatkan dan disetor penuh.

c) Peraturan mengenai SIUP/TDP -

Undang-undang Nomor 3 Tahun 1982 tanggal 1 Februari 1982 tentang Wajib Daftar Perusahaan yang menyatakan bahwa setiap perusahaan wajib didaftarkan dalam Daftar Perusahaan.

-

Undang-undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, menyatakan bahwa SIUP dan TDP

tidak dipungut

retribusi. -

Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 37/M-DAG/PER/9/2007 tanggal 4 September 2007 tentang penyelenggaraan pendaftaran perusahaan sebagai berikut: o

Setiap perusahaan yang berbentuk Perseroan Terbatas (PT), Koperasi, Persekutuan Komanditer (CV), Firma (Fa), Perorangan, dan Bentuk Usaha Lainnya (BUL), termasuk Perusahaan Asing dengan status Kantor Pusat, Kantor Tunggal, Kantor Cabang, Kantor Pembantu, Anak Perusahaan, Agen Perusahaan, dan Perwakilan Perusahaan yang berkedudukan dan menjalankan usahanya di wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia wajib didaftarkan dalam daftar perusahaan;

o

Kepala

Kantor

Pendaftaran

Perusahaan

(KPP)

Kabupaten/Kota/Kotamadya mensahkan pendaftaran perusahaan dan menerbitkan TDP paling lambat 3 (tiga) hari kerja terhitung sejak formulir

pendaftaran,

dan

dokumen

persyaratan

sebagaimana

dimaksud pada ayat (3) Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 37/M-

7

DAG/PER/9/2007 tanggal 4 September 2007 diterima secara benar dan lengkap. o Perusahaan

wajib

melakukan

pendaftaran

dalam

Daftar

Perusahaan dalam jangka waktu 3 (tiga) bulan terhitung sejak perusahaan mulai menjalankan kegiatan usahanya. o Bupati/Walikota, kecuali Provinsi DKI Jakarta melimpahkan wewenang penerbitan TDP kepada Kepala Dinas yang tugas dan tanggung jawabnya di bidang perdagangan atau pejabat yang bertugas dan bertanggung jawab dalam pelaksanaan Pelayanan Terpadu Satu Pintu setempat; o Pendaftaran dikenakan biaya administrasi sebesar Rp. 0,- (nol rupiah). o Dokumen persyaratan pendaftaran perusahaan baru yang berbentuk Perseroan Terbatas adalah: 1)

Fotokopi Akta Pendirian Perseroan;

2)

Fotokopi Akta Perubahan Pendirian Perseroan (apabila ada);

3)

Asli dan fotokopi Keputusan Pengesahan sebagai Badan Hukum dan persetujuan perubahan bagi PT yang telah berbadan hukum sebelum diberlakukannya Undang-Undang Perseroan Terbatas;

4)

Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atau Paspor pemilik, pengurus, atau penanggung jawab perusahaan;

5)

Fotokopi

Ijin

Usaha

atau

Surat

Keterangan

yang

dipersamakan dengan itu yang diterbitkan oleh Instansi yang berwenang;dan 6)

-

Fotokopi Nomor Pokok Wajib Pajak.

Peraturan Bersama Menteri Dalam Negeri, Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia, Menteri Perdagangan, Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi, dan Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM) Nomor 69 Tahun 2009, Nomor M.HH-08.AH.01.01.2009, Nomor 60.M-DAG/PER/12/2009, Nomor Per.30/MEN/XII/2009 dan Nomor 10 Tahun 2009 tentang Percepatan Pelayanan Perijinan dan Non Perijinan Untuk Memulai Usaha menetapkan 9 prosedur dengan standar waktu penyelesaian pelayanan perijinan selama 8

17 hari. Prosedur pelayanan perijinan dan non perijinan untuk memulai usaha meliputi: o Pendaftaran nama perusahaan dan pembuatan akta pendirian perusahaan; o Pengesahan status badan hukum; o Pembayaran Penerimaan Negara Bukan Pajak PNBP); o Pendaftaran dan pengumuman perseroan terbatas dalam Berita Negara; o Pendaftaran

Nomor

Pokok Wajib

Pajak

(NPWP)

dan

Nomor

Pengukuhan Pengusaha Kena Pajak (NPPKP); o Pengurusan Surat Ijin Usaha Perdagangan (SIUP); o Pengurusan Tanda Daftar Perusahaan (TDP); o Pendaftaran Wajib Lapor ketenagakerjaan di perusahaan; o Pendaftaran untuk program jaminan sosial tenaga kerja (Jamsostek). Prosedur dan Standar Waktu Pelayanan: NO

PROSEDUR

Waktu

1 Pendaftaran nama perusahaan dan pembuatan akta pendirian perusahaan 2 Pengesahan status badan hukum 3 Pembayaran Penerimaan Negara Bukan Pajak( PNBP)

8 Hari Kerja

4 Pendaftaran dan pengumuman perseroan terbatas dalam Berita Negara. 5 Pendaftaran Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) dan Nomor Pengukuhan Pengusaha Kena Pajak (NPPKP). 6 Pengurusan Surat Ijin Usaha Perdagangan (SIUP) 7 Pengurusan Tanda Daftar Perusahaan (TDP) 8 Pendaftaran Wajib Lapor ketenagakerjaan di perusahaan 9 Pendaftaran untuk program jaminan sosial tenaga kerja (Jamsostek)

1 Hari Kerja 3 hari kerja

5 hari kerja

9

d) Peraturan mengenai Pendaftaran Pekerja pada Dinas Tenaga Kerja: -

Undang-undang

Nomor

7

Tahun

1981

tentang

Wajib

Lapor

Ketenagakerjaan di Perusahaan, mengatur bahwa: o

Perusahaan yang memiliki lebih dari 10 orang pekerja atau yang setiap bulannya membayar upah sebesar Rp. 1 juta wajib melakukan pendaftaran pada Kementerian Tenaga Kerja.

o

Pengusaha atau pengurus wajib melaporkan secara tertulis setiap mendirikan perusahaan kepada Menteri atau pejabat yang ditunjuk selambat-lambatnya dalam waktu 30 (tiga puluh) hari setelah mendirikan perusahaan;

o

Pengusaha atau pengurus yang tidak memenuhi kewajiban pelaporan diancam dengan pidana kurungan selama-lamanya 3 (tiga) bulan atau denda setinggi-tingginya Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah).

2.

IJIN

MENDIRIKAN

BANGUNAN

(DEALING

WITH

CONSTRUCTION

PERMITS)

A.

Gambaran Umum Indikator Dealing With Construction Permits terkait dengan pengukuran kinerja untuk proses mendirikan bangunan, yang menyangkut prosedur, waktu dan biayanya. Tujuan yang ingin dicapai dari indikator ini adalah untuk keamanan bangunan, efisiensi pembangunan, dan perolehan penerimaan negara. Menurut Laporan Doing Business Tahun 2013 dari International Finance Corporation (IFC), terdapat 3 tahap yang terkait dengan perijinan konstruksi, yaitu : 1. Tahap before constructions (sebelum konstruksi) 2. Tahap during constructions (pelaksanaan konstruksi) 3. Tahap

after

constructions

and

utilities

(setelah

konstruksi

dan

pemanfaatannya).

Prosedur yang perlu dilakukan untuk setiap tahap antara lain: 1. Tahap before constructions (sebelum konstruksi): a. Obtaining location clearences/ keterangan perolehan lokasi 10

b. On-site inspections/inspeksi di lapangan c. Environmental clearances d. Land ownership verifications/verifikasi kepemilikan lahan (dapat berupa sertifikat yang disahkan notaris, atau surat keterangan dari kepala desa/camat 2. Tahap during constructions (pelaksanaan konstruksi): Inspeksi lapangan 3. Tahap setelah konstruksi dan pemanfaatannya (after constructions and utilities): a. Pendaftaran di Kantor Pajak setempat dan Dinas Perindustrian dan Perdagangan b. Nuisance permit (ijin gangguan) c. Pernyataan konstruksi selesai d. Pernyataan kesesuaian dengan IMB

Berdasarkan survey IFC di Indonesia, untuk tahap-tahap di atas, para pemohon IMB rata-rata harus melalui 10 prosedur dengan waktu selama 45 hari. Beberapa persyaratan dokumen yang diperlukan dalam pengurusan IMB antara lain: I. Persyaratan administrasi : 1) Fotocopy KTP pemohon yang masih berlaku. 2) Fotocopy sertifikat hak atas tanah atau surat bukti kepemilikan tanah lainnya yang sah; 3) Surat persetujuan/kerelaan pemanfaatan hak atas tanah dalam bentuk perjanjian tertulis, apabila tanah yang digunakan bukan hak milik sendiri. 4) Surat pernyataan yang menyatakan tanah tidak dalam sengketa, yang ditandatangani oleh pemohon, pemilik tanah dan calon pemilik bangunan (bermaterai Rp. 6000,-).

II. Persyaratan teknis : 1) Advice planning; 2) Gambar rencana arsitektur atau teknis meliputi : a. Gambar Tapak Bangunan (site plan) yang meliputi: letak bangunan, akses jalan, parkir, penghijauan/RTH dan lain-lain; 11

b. Denah, Tampak Depan dan Tampak Samping; c. Rencana Pondasi; d. Rencana Atap; e. Gambar Potongan; f. Gambar Instalasi dan sanitasi; g. Gambar Struktur meliputi gambar pondasi, kolom, balok, tangga, Plat lantai, rangka atap baja; h. Tanda tangan penanggung jawab gambar; i. Gambar letak sistem deteksi dan proteksi kebakaran yang disahkan oleh instansi teknis, kecuali rumah tinggal tunggal dan rumah deret sederhana. 3) Kajian Lingkungan Hidup sesuai ketentuan peraturan perundangundangan yang berlaku. 4) Bangunan gedung lebih dari 2 (dua) lantai, bangunan 2 (dua) lantai yang menggunakan bentang struktur lebih dari 6 (enam) meter, bangunan basement, selain syarat teknis di atas, perlu dilengkapi dengan : a. Perhitungan struktur meliputi : perhitungan pondasi, kolom, balok, tangga, plat lantai, rangka baja, dan rangka atap baja kecuali baja ringan; b. Hasil penyelidikan tanah, c. Tanda tangan penanggung jawab penghitungan struktur. 5) Rekomendasi kebakaran dari Kantor LINMAS dan Penanggulangan Kebakaran sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku. 6) Penyediaan ruang terbuka hijau privat sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

B. Peraturan Yang Dijadikan Acuan Dalam Menilai Indikator Dealing With Construction Permits Peraturan di tingkat pusat yang terkait dengan perijinan dalam mendirikan bangunan antara lain: 1. Undang-undang Nomor 28 Tahun 2002 tentang Bangunan Gedung

12

a. Bangunan kemanfaatan,

gedung

diselenggarakan

keselamatan,

berlandaskan

keseimbangan,

serta

asas

keserasian

bangunan gedung dengan lingkungannya. b. Pengaturan bangunan gedung bertujuan untuk: -

mewujudkan bangunan gedung yang fungsional dan sesuai dengan tata bangunan gedung yang serasi dan selaras dengan lingkungannya

-

mewujudkan tertib penyelenggaraan bangunan gedung yang menjamin

keandalan

teknis

bangunan

gedung

dari

segi

keselamatan, kesehatan, kenyamanan, dan kemudahan -

mewujudkan kepastian hukum dalam penyelenggaraan bangunan gedung

2. Undang-undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang a. Penyelenggaraan penataan ruang bertujuan untuk mewujudkan ruang wilayah nasional yang aman, nyaman, produktif, dan berkelanjutan b. Wewenang

pemerintah

daerah

kabupaten/kota

dalam

penyelenggaraan penataan ruang meliputi: 

pengaturan,

pembinaan,

dan

pengawasan

terhadap

pelaksanaan penataan ruang wilayah kabupaten/kota dan kawasan strategis kabupaten/kota 

pelaksanaan penataan ruang wilayah kabupaten/kota



pelaksanaan penataan ruang kawasan strategis kabupaten/kota



kerjasama penataan ruang antar kabupaten/kota.

c. Wewenang pemerintah daerah kabupaten/kota dalam pelaksanaan penataan ruang wilayah kabupaten/kota meliputi: 1) perencanaan tata ruang wilayah kabupaten/ kota; 2) pemanfaatan ruang wilayah kabupaten/kota; dan 3) pengendalian pemanfaatan ruang wilayah kabupaten/kota.

3. Undang-undang Nomor 28 Tahun

2009 tentang Pajak Daerah dan

Retribusi Daerah

13

4. Peraturan Pemerintah Nomor 36 Tahun 2005 tentang Peraturan Pelaksanaan

Undang-undang

Nomor

28

Tahun

2002

tentang

Bangunan Gedung 5. Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Nomor 29/PRT/2006 tentang Pedoman Persyaratan Teknis Bangunan Gedung, yang mengatur biaya IMB. Biaya Pelayanan : (Indeks fungsi x Indeks Klasifikasi x Indeks Waktu Penggunaan x Indeks Pembangunan Baru x Harga Satuan Bangunan Gedung x Luas Lantai Bangunan Gedung) + Retribusi Prasarana Bangunan Gedung.

3. MENDAPATKAN SAMBUNGAN LISTRIK (GETTING ELECTRICITY)

A. Gambaran Umum Mendapatkan sambungan listrik bagi pengusaha adalah hal yang penting bagi kelangsungan usaha mereka. Asumsi ukuran bangunan yang digunakan oleh IFC dalam mengukur indikator Getting Electricity adalah: 1) Hanya untuk sambungan listrik bangunan gudang berukuran minimal 929 m2 (luas tanah minimal 1.300,6 m2) 2) Hanya untuk sambungan listrik gudang yang baru pertama kali tersambung listrik. 3) Listrik yang tersambung adalah berdaya minimal 140 KVA. 4) Pemakaian minimal listrik sebulannya minimal 0,07 Gigawatt-hour (GWH). Sedangkan indkator yang digunakan oleh IFC untuk menilai Getting Electricity adalah sebagai berikut: 1) Jumlah prosedur yang dperlukan untuk mendapatkan sambungan listrik 2) Waktu yang diperlukan untuk melengkapi tiap-tiap prosedur 3) Biaya yang dibutuhkan hanya biaya resmi (tidak ada biaya/uang suap) dan diluar PPN

Secara umum tahapan penyambungan listrik di Indonesia yang dijadikan dasar penilaian IFC adalah sebagai berikut: 14

1) Pemohon memasukkan aplikasi pendaftaran penyambungan listrik dan menunggu persetujuan termasuk di dalamnya estimasi biaya dari PT PLN. 2) Pemohon mendapatkan inspeksi sambungan eksternal dari PT PLN 3) Pemohon mendapatkan pekerjaan sambungan eksternal dari Kontraktor PT PLN 4) Pemohon mendapatkan sambungan final dari PT PLN.

B. Peraturan Yang Dijadikan Dasar Dalam Menilai Indikator Getting Electricity 1) Keputusan Menteri ESDM Nomor 45 Tahun 2005 tentang Laporan Uji Kebenaran Pengoperasian Voltase Rendah, Instalasi Listrik, Lampiran VII, yang menyatakan bahwa pemohon penyambungan listrik wajib mendapatkan sertifikat Jaminan Instalasi Listrik dari Asosiasi Kontraktor Listrik Indonesia. (AKLI) 2) Peraturan Pemerintah Nomor 3 Tahun 2005 ayat 21 paragraf 7 dan ayat 22 paragraph 2 yang menggantikan PP Nomor 10 tahun 1989 tentang Penyambungan dan Penyaluran Listrik, yang menyatakan bahwa pemohon mendapatkan inspeksi dan mendapatkan Certificate of Operation Worthiness of the Internal Installation dari Komite Nasional Instalasi Listrik (KONSUIL) 3) Keputusan Dewan Direksi PLN No 617.K/DIR/2010 tentang Memo Kerja yang berisikan instruksi pengurangan security deposit kepada seluruh cabang PLN

4. PENGURUSAN SERTIFIKAT TANAH (REGISTERING PROPERTY)

A. Gambaran Umum Memastikan secara formal kepemilikan hak atas properti tanah adalah hal yang paling mendasar yang harus dipenuhi oleh pengusaha dalam menjalankan usahanya. Hal inilah yang menjadi dasar IFC dalam memasukan pendaftaran properti tanah sebagai salah satu indikator yang dinilai dalam EoDB. Asumsi yang digunakan IFC untuk para pihak (penjual dan pembeli) dalam penilaian indikator pendaftaran properti adalah sebagai berikut: - Salah satu pihak (penjual atau pembeli) berbadan hukum PT, 100% dalam negeri dan milik pribadi. 15

- PT tersebut memiliki minimal 50 pegawai yang semuanya adalah Warga Negara Indonesia. - Para pihak melakukan kegiatan komersial umum. - Properti (dimiliki sepenuhnya oleh penjual): - Properti tanah seluas minimal 557,4 meter persegi Yang diukur oleh IFC dalam indikator registering property: - Pra-pendaftaran registrasi property (misalnya, memeriksa hak gadai, biaya notaris perjanjian penjualan, membayar pajak properti) - Waktu yang dibutuhkan untuk menyelesaikan setiap prosedur (hari kalender) - Biaya yang dibutuhkan untuk menyelesaikan setiap prosedur (% dari nilai properti) - Hanya biaya resmi. Menurut Survey IFC World Bank, prosedur yang dtempuh oleh pelaku usaha untuk indikator registering property dimulai dari: 1) Pengecekan keaslian dan keabsahan sertifikat tanah di kantor BPN 2) Penjual membayar pajak penghasilan 3) Pembeli membayar BPHTB 4) Penandatanganan akta jual beli tanah dihadapan PPAT yang ditunjuk oleh Kepala BPN atau Kecamatan setempat 5) Pendaftaran akta tanah pada Kantor BPN setempat atas nama pembeli 6) Pendaftaran akta tanah pada Kantor Pelayanan PBB atas nama pembeli. B. Peraturan Yang Dijadikan Acuan Dalam Menilai Indikator Registering Property 1) Pasal 7 UU Nomor 20/2000 tentang perubahan UU Nomor 21/1997 tentang Pajak Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan (BPHTB), yang menyatakan nilai BPHTB adalah 5% dari harga jual rumah dikurangi NPOPTKP. Di Jakarta, NPOPTKP adalah Rp. 80.000.000 (menurut Pasal 5 ayat 7 Keputusan Daerah Provinsi DKI Jakarta No 18/2010 tentang Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan (BPHTB). 2) Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah, proses pendaftaran tanah harus diselesaikan dalan waktu 5 hari. Kantor

16

BPN mencoret nama pemilik tanah sebelumnya, dan memasukan nama pembeli, menyetempel dan menandatangani sertifikat yang baru.

5. PERLINDUNGAN INVESTOR (PROTECTING INVESTORS)

A. Gambaran Umum Indikator Protecting Investors

mengukur seberapa jauh kepentingan investor

minoritas mendapat perlindungan hukum dari penyalahgunaan kewenangan manajemen perusahaan (misuse of corporate assets) terkait dengan transaksitransaksi dengan pihak yang mempunyai hubungan istimewa (related party transaction). Atas transaksi yang demikian, ada tiga dimensi yang diukur, pertama indeks kedalaman pengungkapan, kedua indeks kewajiban direksi dan indeks keleluasaan pemegang saham. Indikator pertama sangat terkait dengan kecukupan persyaratan dalam persetujuan dan pengungkapan transaksi hubungan istimewa. Indikator kedua terkait dengan kewajiban CEO dan dewan direksi dalam transaksi hubungan istimewa. Sedangkan indikator ketiga sangat terkait dengan kemudahan para pemegang saham dalam memperoleh bukti-bukti sebelum dan selama proses pengadilan. Lebih spesifik indikator pertama adalah: 1) Proses persetujuan atas transaksi hubungan istimewa; dan 2) Pengungkapan

pemenuhan

persyaratan-persyaratan

transaksi

hubungan

istimewa.

Sedangkan indikator kedua adalah; 1) Kemampuan pemegang saham minoritas untuk mendaftarkan perkara ke pengadilan; 2) Kemampuan pemegang saham minoritas dalam menahan pihak-pihak terkait yang bertanggung jawab dalam transaksi hubungan istimewa yang merugikan perusahaan; 3) ketersediaan ganti rugi secara hukum atas kerusakan/kerugian yang disebabkan oleh transaksi hubungan istimewa.

17

Pada indikator ketiga, beberapa hal yang diukur adalah: 1) Kemudahan akses kepada dokumen perusahaan, secara langsung maupun melalui bantuan pemerintah; 2) Ketersediaan dokumen sebelum dan selama proses pengadilan. Dalam mengimplementasikan pengukuran indikator di atas, IFC berasumsi bahwa perusahaan dimana investor minoritas itu menanamkan investasinya adalah perusahaan publik yang terdaftar di bursa utama negara terkait, atau paling tidak perusahaan tersebut merupakan perusahaan besar yang memiliki banyak pemegang saham. Transaksi yang berpotensi merugikan investor minoritas adalah transaksi yang diusulkan oleh direksi yang merupakan pemegang saham mayoritas untuk membeli aset dari perusahaan lain dimana direksi tersebut juga pemegang saham. Harga yang dibayarkan lebih tinggi dari harga yang normal, segala persetujuan dan persyaratan untuk transaksi tersebut telah dipenuhi, namun kesemuanya merugikan perusahaan. Atas hal-hal di atas kemudian para pemegang saham minoritas menggugat pihak-pihak yang terkait dengan transaksi hubungan istimewa tersebut.

B. Usaha Pemerintah Indonesia dalam Perlindungan Investor Berbeda dengan indikator-indikator yang digunakan oleh IFC,

Pemerintah

Indonesia melakukan perlindungan investasi yang lebih umum dan lebih luas. Perlindungan yang diberikan tidak terbatas pada perlindungan investor minoritas dari investor mayoritas dalam sebuah perusahaan, tetapi perlindungan investor dari peraturan peraturan pemerintah yang merugikan investor. Melalui Persetujuan Peningkatan dan Perlindungan Penanaman Modal (P4M), atau Bilateral Investment Treaties (BIT), yang dimotori oleh Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM), Pemerintah melakukan reviu atas perjanjian investasi bilateral untuk lebih melindungi investor asing di dalam negeri dan investor indonesia di luar negeri. Berdasarkan perjanjian-perjanjian yang akan direviu tersebut, dua negara sepakat untuk saling melindungi setiap bentuk kegiatan penanaman modal yang dilakukan oleh investor antar-kedua negara. BIT menjadi pendorong dua negara untuk saling menyajikan kebijakan yang dapat mendukung dan mempromosikan 18

penanaman modal di masing-masing negara. Komitmen tersebut mereka tuangkan dengan cara saling melindungi setiap bentuk kegiatan penanaman modal dari aksi nasionalisasi, atau pengambilalihan perusahaan oleh negara. Mereka juga menjamin kebebasan investor ketika melakukan transfer dana.

19

BAGIAN III PETUNJUK PENGISIAN KUESIONER 1.

TUJUAN KUESIONER 1) Mengetahui prosedur-prosedur dan persyaratan yang diperlukan dalam mendirikan dan menjalankan usaha di Indonesia 2) Mengetahui waktu dan biaya yang dibutuhkan dalam proses mendirikan dan menjalankan usaha di Indonesia. 3) Menilai keselarasan implementasi regulasi pusat dan daerah terkait dengan proses mendirikan dan menjalankan usaha di Indonesia. 4) Mengidentifikasi permasalahan yang ditemui dalam proses mendirikan dan menjalankan usaha di Indonesia. 5) Mengusulkan penyederhanaan prosedur dan persyaratan, percepatan waktu dan penurunan biaya dalam mendirikan dan menjalankan usaha di Indonesia.

2.

LOKUS

Lokus merupakan lokasi satuan kerja para responden yang akan diwawancarai dari masing-masing indikator. Lokus yang dikunjungi adalah Kantor yang berkedudukan di Ibukota Provinsi (Contoh: Kota Samarinda, Kota Makassar, dll) yaitu antara lain: a. Starting a business :Kantor PTSP/BPPT/Dinas Perijinan Kota, BKPMD Kota, Dinas Tenaga Kerja b. Dealing With Construction Permits: Kantor PTSP Kota/BPPT/Dinas Perijinan, Dinas PU Kota, PDAM, Telkom c.

Registering Property: Kantor BPN Kota

d. Getting electricity: Kantor PLN e. Protecting Investors: Kantor BKPMD Kota 3.

RESPONDEN

Responden yang diwawancarai di setiap daerah bisa berbeda-beda minimal adalah pejabat Eselon III di masing-masing kantor tersebut di atas. Para responden

20

diharapkan dapat memberikan data dan informasi yang menyeluruh mengenai peraturan dan kebijakan terkait dengan usaha-usaha peningkatan peringkat kemudahan berusaha di Indonesia (Ease of Doing Business)

4.

METODE PENGUMPULAN DATA

Metode yang dilakukan Perwakilan BPKP dalam mengumpulkan data adalah dengan melakukan metode wawancara. Pihak Perwakilan BPKP mempelajari pedoman pengisian kuesioner EoDB yang telah disediakan oleh Tim Kajian BPKP Pusat. Tim Perwakilan BPKP kemudian melakukan wawancara kepada responden berdasarkan pertanyaan-pertanyaan yang ada di dalam kuesioner. Hasil wawancara tersebut kemudian dituangkan Tim Perwakilan BPKP ke dalam kolom Jawaban kuesioner. Penanggungjawab Perwakilan BPKP beserta Tim Perwakilan BPKP kemudian menandatangani kuesioner yang telah diisi lengkap. 5.

PENGIRIMAN HASIL PENGISIAN KUESIONER

Hasil pengisian kuesioner berupa hardcopy maupun softcopy dikirimkan dengan disertai Surat Pengantar dari Kepala Perwakilan BPKP. Hasil pengisian kuesioner ini diharapkan sudah diterima selambat-lambatnya tanggal 16 Juni 2014.

Pengiriman jawaban kuesioner dapat dialamatkan ke: Tim Kajian Ease of Doing Business Deputi Pengawasan Instansi Pemerintah Bidang Perekonomian BPKP Jl. Pramuka No. 33 lantai 6 Jakarta Timur 13120, telp. (021) 85910031 ext. 0617, fax. (021) 85912566 email: [email protected] ATAU [email protected]

21

KUESIONER KAJIAN EASE OF DOING BUSINESS 2014 Lampiran 1/ 1-2 Perwakilan BPKP Indikator Unit Responden Nama dan Jabatan Responden

No

: : : :

PERTANYAAN

Perwakilan BPKP Provinsi ........................ Starting a Business (Memulai Usaha) - SIUP / TDP PTSP / BPPT/ Dinas Perijinan Kotamadya .......................... ........... (Minimal Pejabat Eselon III PTSP/BPPT/Dinas Perijinan)

JAWABAN

PENJELASAN

I PERATURAN 1

Peraturan Daerah setempat apa saja yang menjadi dasar hukum pelaksanaan perijinan untuk starting a business di Kota anda? (SIUP, TDP)

Di tanyakan kepada responden, seluruh Perda yang menjadi dasar hukum starting a business

II KELEMBAGAAN 1

Apakah PTSP/BPPT/Dinas Perijinan telah berfungsi sebagaimana mestinya sesuai dengan Permendagri Nomor 24 Tahun 2006?

2

Apakah terdapat kelemahan yang bersifat struktural terkait dengan organisasi PTSP/BPPT/Dinas Perijinan?

3

Apakah terdapat saran perbaikan terhadap dengan kelembagaan organisasi PTSP/BPPT/Dinas Perijinan?

Lihat Profil Indikator dan Peraturan Terkait (Bagian II Pedoman Pelaksanaan Kajian) Di beberapa daerah telah terbentuk PTSP, namun prakteknya persetujuan pemberian ijin harus kembali ke Dinas terkait Sampaikan saran dari Responden atas permasalahan terhadap kelembagaan PTSP

III PROSEDUR 1

Dokumen apa saja yang harus dipenuhi oleh pelaku usaha untuk mendapatkan ijin SIUP? 2 Dokumen apa saja yang harus dipenuhi oleh pelaku usaha untuk mendapatkan ijin TDP? 3 Apakah dokumen yang diserahkan oleh pelaku usaha untuk pengurusan SIUP atau TDP di simpan dengan baik sebagai bank data oleh PTSP, sehingga apabila pelaku usaha ingin mengajukan pengurusan ijin lainnya, tidak perlu memberikan dokumen data lagi? 4

5 6 7 8

CUKUP JELAS CUKUP JELAS

CUKUP JELAS

Apakah proses pendaftaran SIUP dan TDP sudah dapat dilakukan secara online, dalam artian pemohon tidak perlu datang ke PTSP, tetapi cukup mengisi formulir dan menyerahkan persyaratan (scan dokumen) melalui internet? Langkah-langkah apa yang dilakukan PTSP dalam menerbitkan ijin mendapatkan SIUP? Langkah-langkah apa yang dilakukan PTSP dalam menerbitkan ijin mendapatkan TDP? Apakah terdapat fasilitas tracking process (progress) pemohonan SIUP dan TDP? Apakah terdapat usulan perbaikan pelaksanaan prosedur mendapatkan ijin SIUP dan TDP?

CUKUP JELAS

CUKUP JELAS CUKUP JELAS CUKUP JELAS CUKUP JELAS

IV WAKTU 1

Berapa hari yang dibutuhkan oleh pelaku usaha untuk mendapatkan ijin SIUP? Berapa hari yang dibutuhkan oleh pelaku usaha untuk mendapatkan ijin TDP? 3 Apakah terdapat usulan perbaikan terhadap praktek waktu yang dibutuhkan dalam mendapatkan SIUP dan TDP?

CUKUP JELAS

2


V BIAYA 1

Berapa biaya yang dikeluarkan oleh pelaku usaha untuk mendapatkan ijin SIUP? Berapa biaya yang dikeluarkan oleh pelaku usaha untuk mendapatkan ijin TDP? 3 Apakah terdapat usulan perbaikan terhadap biaya yang dikeluarkan oleh pelaku usaha dalam mendapatkan SIUP dan TDP?

CUKUP JELAS

2


......, 2014 Mengetahui, Kepala Bidang IPP Perwakilan BPKP Provinsi.............

Tim Perwakilan BPKP 1 2

Nama NIP........

3

KAJIAN EASE OF DOING BUSINESS 2014 PANDUAN WAWANCARA BAGI PERWAKILAN BPKP Lampiran 1/ 2-2 Perwakilan BPKP Indikator Unit Responden Nama Responden

: : : :

No

PERTANYAAN

Perwakilan BPKP Provinsi ........................ Memulai Usaha (Starting a Busineess) - Pendaftaran Tenaga Kerja Dinas Tenaga Kerja Kota... ........... (Minimal Pejabat Eselon III Dinas Tenaga Kerja)

JAWABAN

PENJELASAN

I PERATURAN 1

II 1

2

Peraturan Daerah setempat apa saja yang menjadi dasar hukum pelaksanaan perijinan untuk starting a business (pendaftaran tenaga kerja) di Kota anda

Di tanyakan kepada responden, seluruh Perda yang menjadi dasar hukum starting a business (pendaftaran tenaga kerja)

KELEMBAGAAN Apa fungsi Disnaker Kota dalam hal Kemudahan Berusaha telah sesuai dengan Undang-undang Nomor 7 Tahun 1981 tentang Wajib Lapor Ketenagakerjaan di perusahaan? Apakah terdapat saran perbaikan terhadap fungsi Disnaker terhadap kemudahan berusaha?


III

PROSEDUR 1 2 3

Langkah-langkah apa yang dilakukan oleh Dinas Tenaga Kerja dalam mengeluarkan ijin pendaftaran tenaga kerjanya di Disnaker? Apakah terdapat fasilitas online yang disediakan untuk pelaku usaha dalam mendaftarkan tenaga kerjanya di Disnaker? Usulan apa yang diperlukan dalam rangka perbaikan pelaksanaan prosedur mendaftarkan tenaga kerjanya di Disnaker?

CUKUP JELAS CUKUP JELAS CUKUP JELAS

IV WAKTU 1 2

Berapa hari yang dibutuhkan oleh pelaku usaha untuk mendaftarkan tenaga kerjanya di Disnaker? Apakah terdapat usulan perbaikan terhadap waktu yang ditetapkan untuk mendaftarkan tenaga kerjanya di Disnaker?


V BIAYA 1 2

Berapa biaya yang dikeluarkan oleh pelaku usaha untuk mendaftarkan tenaga kerjanya di Disnaker? Apakah terdapat usulan perbaikan terhadap biaya yang ditetapkan bagi pelaku usaha untuk mendaftarkan tenaga kerjanya di Disnaker?




Nama NIP........

3

KAJIAN EASE OF DOING BUSINES PANDUAN WAWANCARA BAGI PERW Perwakilan BPKP Indikator Unit Responden Nama Responden Jabatan Responden

: : : : :

Perwakilan BPKP Provinsi ........................ Dealing With Construction Permits PTSP / DINAS PU ........... (Minimal Pejabat Eselon III PTSP / DINAS PU )

No I

Pertanyaan PERATURAN

1 Peraturan Daerah setempat apa saja yang menjadi dasar hukum pelaksanaan perijinan untuk mendapatkan IMB di Kota anda?

II

KELEMBAGAAN 1 Unit apakah yang memverifikasi dan menetapkan disetujui tidaknya IMB? 2 Hambatan apa yang dihadapi oleh unit responden terkait dengan kelembagaan dalam pengurusan IMB? 3 Masukan perbaikan apa yang dapat diperoleh dari unit responden terkait dengan kelembagaan yang menerbitkan IMB?

III

PROSEDUR 1 Dokumen apa saja yang harus dipenuhi oleh pelaku usaha untuk mendapatkan IMB? 2 Apakah dokumen yang diserahkan oleh pelaku usaha untuk pengurusan perijinan lainnya di simpan dengan baik sebagai bank data oleh PTSP, sehingga apabila pelaku usaha ingin mengajukan pengurusan IMB), tidak perlu memberikan dokumen data lagi? 3 Hambatan apa yang dihadapi oleh unit responden terhadap Prosedur Pengurusan IMB?

4 Masukan perbaikan apa yang dapat diperoleh dari unit responden terkait prosedur pengurusan IMB?

IV

WAKTU 1 Berapa waktu yang dibutuhkan oleh pelaku usaha untuk mendapatkan IMB? 2 Berapa waktu yang dibutuhkan oleh pelaku usaha untuk mendapatkan IMB?

3 Berapa waktu yang dibutuhkan dan Biaya yang dikeluarkan oleh pelaku usaha untuk mendapatkan ijin SIUP? 4 Hambatan apa yang dihadapi oleh unit responden terhadap Waktu Pengurusan IMB? 5 Masukan perbaikan apa yang dapat diperoleh dari unit responden terkait Waktu pengurusan IMB?

V

BIAYA 1 Berapa biaya yang dikeluarkan oleh pelaku usaha untuk mendapatkan IMB? 2 Hambatan apa yang dihadapi oleh unit responden terhadap Biaya Pengurusan IMB? 3 Masukan perbaikan apa yang dapat diperoleh dari unit responden terkait Biaya pengurusan IMB?

Mengetahui, Kepala Bidang IPP Perwakilan BPKP Provinsi.............

Nama NIP........

F DOING BUSINESS 2014 ARA BAGI PERWAKILAN BPKP Lampiran 2

Jawaban

Penjelasan CUKUP JELAS







......, 2014 Tim Perwakilan BPKP 1 2 3

KUESIONER KAJIAN EASE OF DOING BUSINESS 2014 Lampiran 3 Perwakilan BPKP Indikator Unit Responden Nama dan Jabatan Responden

: : : :

PERTANYAAN

No

Perwakilan BPKP Provinsi ........................ Mendapatkan Sambungan Listrik (Getting Electricity) PT PLN ........... (Minimal SETARA dengan Pejabat Eselon III PT PLN)

JAWABAN

PENJELASAN

Sambungan listrik yang dimaksudkan di indikator ini HANYA untuk Bangunan Gedung ukuran tertentu (lihat profil indikator) I

PROSEDUR

1

Langkah-langkah apa yang harus ditempuh pengusaha untuk mendapatkan sambungan listrik dari PT PLN Dokumen apa saja yang harus dipenuhi oleh pelaku usaha untuk mendapatkan sambungan listrik PT PLN?

2


II WAKTU 1 2

Berapa hari yang dibutuhkan oleh pelaku usaha untuk masing-masing langkah untuk mendapatkan sambungan listrik PT PLN? Apakah terdapat usulan perbaikan terhadap praktek waktu yang dibutuhkan dalam mendapatkan SIUP dan TDP?


III BIAYA 1

2

Berapa biaya yang dikeluarkan oleh pelaku usaha untuk masing-masing tahapan untuk mendapatkan sambungan listrik?

CUKUP JELAS

Apakah terdapat usulan perbaikan terhadap biaya yang dikeluarkan oleh pelaku usaha dalam mendapatkan sambungan listrik?

CUKUP JELAS



Nama NIP........

3

KAJIAN EASE OF DOING BUSINESS 2014 PANDUAN WAWANCARA BAGI PERWAKILAN BPKP Lampiran 4 Perwakilan BPKP Indikator Unit Responden Nama Responden

No

: : : :

PERTANYAAN

Perwakilan BPKP Provinsi .... REGISTERING PROPERTY KANTOR BPN KOTA.... .............. Minimal Pejabat Eselon III BPN Kota

JAWABAN

PENJELASAN

Pendaftaran Property Tanah pada Kantor BPN yang dimaksudkan di indikator ini HANYA untuk Property ukuran tertentu (lihat profil indikator)

I PROSEDUR 1

Apakah ada peraturan Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah yang saling bertentangan dalam hal pelaku usaha mendaftarkan tanah-nya?

2

Apakah ada peraturan Pemerintah Pusat yang tidak mendukung kemudahan pelaku usaha dalam medaftarkan tanah-nya ? Apakah ada peraturan Pemerintah Daerah yang tidak mendukung kemudahan pelaku usaha dalam mendaftarkan tanah-nya?

3

CUKUP JELAS CUKUP JELAS Contoh Pemda X menambahkan prosedur, contohnya meminta Pemohon menyertakan bukti pembayaran PBB 5 tahun terakhir, sehungga membebani pelaku usaha.

4

Dokumen apa yang harus dilengkapi oleh pelaku usaha dalam mendaftarkan tanahnya di BPN?

CUKUP JELAS

5

Langkah-langkah apa yang dilakukan BPN Kota untuk menguji keaslian dan keabsahan sertifikat tanah di Kantor BPN? Apakah proses pendaftaran tanah oleh pelaku usaha di Kantor BPN sudah dapat dilakukan secara online, dalam artian pemohon tidak perlu datang ke Kantor BPN , tetapi cukup mengisi dan menyerahkan formulir secara online, dan menyerahkan persyaratan (scan document) melalui internet?

Yang dimaksud disini dengan sistem online adalah proses pendaftaran registering property dilakukan dengan sistem komputerisasi

6

7

CUKUP JELAS

Apakah terdapat usulan perbaikan prosedur dalam hal pelaku usaha mendafarkan tanahnya di Kantor BPN?

CUKUP JELAS

II WAKTU 1 2

Berapa hari yang dibutuhkan oleh pelaku usaha untuk mendaftarkan tanahnya (sampai dengan terbit sertifikat tanah)? Apakah terdapat usulan perbaikan terhadap waktu yang diperlukan pelaku usaha untuk mendaftarkan tanahnya di Kantor BPN?


III BIAYA 1 2 3

Berapa biaya yang dikeluarkan oleh pelaku usaha untuk mendaftarkan tanahnya di Kantor BPN (sampai terbit sertifikat)? Bagaimana formula perhitungan tarif BPHTB ? Apakah terdapat usulan perbaikan terhadap biaya yang ditetapkan oleh BPN dalam hal pelaku usaha mendaftarkan tanahnya di Kantor BPN?




Nama NIP........

3

KAJIAN EASE OF DOING BUSINESS 2014 PANDUAN WAWANCARA BAGI PERWAKILAN BPKP Lampiran 5 Perwakilan BPKP Indikator Unit Responden Nama Responden

: : : :

No

PERTANYAAN

Perwakilan BPKP ..................... PROTECTING INVESTORS BADAN KOORDINASI PENANAMAN MODAL DAERAH Minimal Pejabat Eselon III Kantor BKPMD

JAWABAN

PENJELASAN

I KELEMBAGAAN 1

Apa fungsi BKPMD dalam hal melindungi investor (Protecting Investor )?

2

Apakah terdapat saran perbaikan terhadap fungsi BKPMD terhadap perlindungan investor (protecting investor )?


II PROSEDUR 1 2

3

Langkah-langkah apa yang dilakukan oleh BKPMD dalam meningkatkan perlindungan terhadap investor? Apakah terdapat fasilitas online yang disediakan untuk pelaku usaha untuk mengadukan/melaporkan lemahnya perlindungan terhadap investor ?


Usulan apa yang diperlukan dalam rangka peningkatan perlindungan kepada investor?

CUKUP JELAS

III WAKTU 1 2

Berapa hari yang dibutuhkan oleh pelaku usaha untuk mengadukan/melaporkan perlindungan investasinya? Apakah terdapat usulan perbaikan terhadap waktu yang ditetapkan untuk melaporkan kelemahan perlindungan investasinya ?


IV BIAYA 1 2

Berapa biaya yang dikeluarkan oleh pelaku usaha untuk melaporkan/mengadukan lemahnya perlindungan investasinya. Apakah terdapat usulan perbaikan terhadap biaya yang ditetapkan bagi pelaku usaha untuk melaporkan/mengadukan lemahnya perlindungan investasinya?


.............................., 2014 Mengetahui, Kepala Bidang IPP Perwakilan BPKP ............

Pewawancara 1 2

Nama NIP........

3

BADAN PENGAWASAN KEUANGAN DAN PEMBANGUNAN

Recommend Documents