BADAN PENGAWASAN KEUANGAN DAN PEMBANGUNAN

NOMOR : LAP - 067/D4/2011 TANGGAL : 14 FEBRUARI 2011

BADAN PENGAWASAN KEUANGAN DAN PEMBANGUNAN DEPUTI PENGAWASAN BIDANG PENYELENGGARAAN KEUANGAN DAERAH Jl. Pramuka No.33 – Jakarta Timur 13120 Telepon 021-8584863 Faxsimile 021-85910302

ejak bergulirnya reformasi di Indonesia, tuntutan masyarakat terhadap penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan publik yang lebih baik telah

direspon

oleh

pemerintah

dengan

terus

dilakukannya

penyempurnaan kebijakan di bidang keuangan negara dan manajemen pemerintahan. Berbagai perangkat aturan hukum telah dan terus digulirkan seiring dengan perubahan tersebut. Diawali dengan paket undang-undang tentang keuangan negara, yang kemudian diikuti peraturan perundangan tentang reformasi pemerintahan

daerah

dan

keuangan

daerah,

serta

berbagai

peraturan

pelaksanaannya, diharapkan akan mampu membawa bangsa dan negara ke arah yang lebih baik. Keberhasilan reformasi manajemen keuangan negara dan manajemen pemerintahan tersebut di atas, baru dapat dicapai jika seluruh tingkat pimpinan instansi menyelenggarakan kegiatan pengendalian atas seluruh kegiatan di instansinya masing-masing, mulai dari perencanaan, pelaksanaan, pengawasan, sampai dengan pertanggungjawabannya, secara tertib, terkendali, efisien dan efektif. Untuk itu dibutuhkan suatu sistem yang dapat memberi keyakinan memadai bahwa penyelenggaraan kegiatan di suatu instansi pemerintah dapat mencapai tujuannya secara efisien dan efektif, melaporkan pengelolaan keuangan negara secara andal, mengamankan

aset

negara,

dan

mendorong

ketaatan

terhadap

peraturan

perundang-undangan. Sejalan dengan kebutuhan tersebut dan ketentuan dalam Pasal 58 ayat (1) dan ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara yang

memerintahkan

pengaturan

lebih

lanjut

ketentuan

mengenai

sistem pengendalian intern pemerintah secara menyeluruh, maka pada tanggal 28 Agustus 2008 pemerintah menerbitkan Peraturan Pemerintah RI Nomor 60 Tahun 2008 tentang Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP). Unsur Sistem Halaman i


Pengendalian Intern dalam Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008 ini, mengacu pada unsur Sistem Pengendalian Intern yang telah dipraktikkan di lingkungan

pemerintahan

di

berbagai

negara,

yang

meliputi

lingkungan

pengendalian, penilaian risiko, kegiatan pengendalian, informasi dan komunikasi, serta pemantauan pengendalian intern. BPKP sebagai auditor intern pemerintah yang juga sebagai pembina penyelenggaraan SPIP sebagaimana disebutkan dalam pasal 59 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008 tersebut, mempunyai tugas untuk mengawal dan mewarnai perkembangan manajemen sektor publik dan manajemen keuangan negara melalui pengawasan intern. Pengawasan intern merupakan salah satu bagian dari kegiatan pengendalian intern yang berfungsi sebagai alat untuk menilai independensi atas pelaksanaan tugas dan fungsi instansi pemerintah. Lingkup pengaturan pengawasan intern mencakup kelembagaan, lingkup tugas, kompetensi sumber daya manusia, kode etik, standar audit, pelaporan, dan telaahan sejawat. Dalam

melakukan

pembinaan

penyelenggaraan

SPIP

yang

meliputi

penyusunan pedoman teknis penyelenggaraan, sosialisasi, pendidikan dan pelatihan, bimbingan dan konsultansi SPIP, serta peningkatan kompetensi auditor aparat pengawasan intern pemerintah, Deputi Pengawasan Bidang Penyelenggaraan Keuangan Daerah tidak hanya melakukan kegiatan audit tetapi juga kegiatan evaluasi, monitoring, reviu, sosialisasi, asistensi,dan kegiatan lainnya sebagai bagian dari fungsi pengawasan seutuhnya. Beberapa peran aktif Deputi Pengawasan Bidang Penyelenggaraan Keuangan Daerah terkait dengan kegiatan-kegiatan tersebut di atas, khususnya di bidang Manajemen Keuangan Negara dan Manajemen Sektor Publik antara lain adalah pengembangan Program Aplikasi Sistem Informasi Manajemen Daerah (SIMDA), penyusunan Petunjuk Fasilitasi Penyelenggaraan SPIP pada Pemerintah Daerah, Pedoman Audit Kinerja Pelayanan Pemerintah Daerah, Pedoman Evaluasi Kinerja Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah, Pedoman Asistensi Pemanfaatan Anggaran Halaman ii


dan Asistensi Menjalankan Peraturan Terkait dengan Pemanfaatan Anggaran, Pedoman

Monitoring

Dana

Alokasi

Khusus

(DAK)

dan

Dana

Penguatan

Desentralisasi Fiskal dan Percepatan Pembangunan Daerah (DPDF-PPD), Pedoman Evaluasi atas Proses Penyusunan dan Penetapan APBD, dan beberapa kajian di bidang pengelolaan keuangan daerah. Laporan Akuntabilitas Kinerja Pemerintah ini menginformasikan secara rinci semua upaya yang telah dilakukan dalam rangka pencapaian visi dan misi yang telah ditetapkan, berdasarkan pada sumber daya keuangan, sumber daya manusia, dan sarana prasarana yang dimiliki secara transparan. Dengan harapan, laporan ini akan dapat memenuhi kebutuhan informasi berbagai pihak yang berkepentingan. Semoga upaya yang telah dan akan terus dilakukan, mendapat rahmat dan hidayahNya.

Halaman iii


Halaman Kata Pengantar

i

Daftar Isi

iv

Ringkasan Eksekutif

v

Bab I

Pendahuluan A. Data Umum Organisasi B. Struktur Organisasi C. Sistematika Penyajian

Bab II

Bab III

Bab IV

Perencanaan dan Perjanjian Kinerja

1 1 2 4 6 6

A. Rencana Stratejik 2010 - 2014 1. Pernyataan Visi 2. Pernyataan Misi 3. Tujuan dan Strategi 4. Program Tahun 2010-2014

10

B. Rencana Kinerja Tahun 2010

15

Akuntabilitas Kinerja

27

A. B. C. D.

27 71 79 83

Capaian Kinerja Program Utama Capaian Kinerja Program Pendukung Akuntabilitas Keuangan Sumber Daya Manusia

Penutup

6 11 12

85

Lampiran 1. Pengukuran Pencapaian Program Tahun 2010 2. Pengukuran Kinerja Kegiatan Tahun 2010

Halaman iv


elaporan

akuntabilitas

kinerja

tahun

2010

dimaksudkan

untuk

menginformasikan capaian kinerja dalam tahun 2010 yang dikaitkan dengan pencapaian tujuan dan program Deputi Pengawasan Bidang Penyelenggaraan Keuangan Daerah. Capaian kinerja tersebut menggunakan tolok ukur pada penetapan kinerja tahun 2010. Penetapan kinerja tahun 2010 disusun dengan memperhatikan pembaharuan manajemen sektor publik dan manajemen keuangan negara, sehingga tujuan dan program yang ditetapkan sesuai dengan perkembangan yang ada. Berdasarkan penetapan kinerja tahun 2010, terdapat satu program utama dan satu program pendukung, yang sebagian besar telah dilaksanakan. Capaian indikator kinerja program utama Deputi IV dapat dilihat dalam tabel berikut: Capaian Program Utama PROGRAM PERSENTASE CAPAIAN

URAIAN

INDIKATOR HASIL

TARGET

REALISASI

Program pengawasan intern akuntabilitas keuangan negara dan pembinaan penyelenggaraa n sistem pengendalian intern pemerintah

1. Persentase hasil pengawasan lintas sektor yang dijadikan bahan pengambilan keputusan oleh stakeholders

50%

63,79%

127,58%

2. Persentase hasil pengawasan kebendaharaan umum negara yang dijadikan bahan pengambilan keputusan oleh Menteri Keuangan

50%

57,78%

115,56%

3. Persentase masukan yang direspon Presiden

75%

100%

133,33%

4. Persentase IPD yang laporan keuangannya memperoleh opini minimal WDP

75%

76,34%

101,79%

Halaman v


PROGRAM URAIAN

PERSENTASE CAPAIAN

INDIKATOR HASIL

TARGET

REALISASI

5. Persentase hasil pengawasan atas permintaan stakeholders yang dijadikan bahan pengambilan keputusan oleh stakeholders

100%

100%

100%

6. Jumlah IPD yang melaksanakan pelayanan sesuai Standar Pelayanan Minimal/Pelayanan Prima

50 IPD

48 IPD

96%

Rata-rata Capaian Outcome

112,38%

Dari seluruh indikator hasil tersebut di atas, dapat diketahui bahwa seluruh target tahun 2010 telah tercapai. Selain hal tersebut di atas, perlu kami tambahkan informasi bahwa terdapat kinerja/hasil kegiatan Deputi Pengawasan Bidang Penyelenggaraan Keuangan Daerah yang didukung Perwakilan BPKP yang belum tercantum sebagai capaian kinerja, yaitu: No

Kinerja

2009

2010

1.

Jumlah pemda yang telah mengimplementasikan program aplikasi SIMDA

223 Pemda

273 Pemda

2.

Jumlah MOU antara BPKP dengan Pemda

322 Pemda

442 Pemda

3.

Jumlah Perkada tentang SPIP

22 Pemda

285 Pemda

4.

Penghematan atas hasil pengawasan

N/A

Rp248,8 M US$5.000

5.

Penerimaan Negara dari hasil pengawasan

N/A

Rp31,30 M US$1.080

Halaman vi


Selain capaian kinerja program utama di atas, juga terdapat capaian kinerja program pendukung yang indikator kinerjanya adalah sebagai berikut : 1. Persentase jumlah rencana pengawasan yang terealisasi. 2. Persentase jumlah pegawai yang kompeten dan profesional di setiap bidang kompetensi yang dibutuhkan. 3. Persepsi kepuasan atas layanan pengelolaan kepegawaian dan organisasi. 4. Persepsi kepuasan pengguna atas pencairan anggaran yang diajukan sesuai prosedur. 5. Tingkat opini auditor eksternal terhadap laporan keuangan BPKP. 6. Persepsi publik yang positif terhadap BPKP. 7. Persepsi auditor intern pemerintah yang kompeten. 8. Persentase tingkat penerapan PFA. 9. Tingkat kepuasan penerima layanan. 10. Indeks efektifitas pengelolaan aset. Pencapaian indikator kinerja program pendukung tersebut menjadi tanggung jawab unit kerja lainnya di lingkungan BPKP. Deputi Pengawasan Bidang Penyelenggaraan Keuangan Daerah selama tahun 2010 melaksanakan sub-sub kegiatan yang sifatnya hanya mendukung capaian indikator kinerja tersebut. Kinerja kegiatan-kegiatan tersebut sebagian besar dapat dicapai dengan baik. Program utama dan program pendukung tersebut dilaksanakan dengan menggunakan dana sebesar Rp9.587.223.742,00 atau 90,21% dari anggaran yang disediakan DIPA Nomor : 0001.0/089-01.0/-/2010 tanggal 31 Desember 2009 sebesar

Rp10.627.279.550,00.

Sisa

dana

Belanja

Barang

sebesar

Rp1.040.055.808,00 tidak direalisasikan karena secara umum kegiatan yang tertuang dalam RKT sudah dilaksanakan. Disamping itu, beberapa indikator lain yang menunjukkan keberhasilan pelaksanaan program-program Deputi IV antara lain:

Halaman vii


•

Dari 15 pemda yang memperoleh opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) atas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah Tahun 2009 yang diaudit BPK, diantaranya termasuk 13 pemda yang diasistensi oleh BPKP.

•

Dari 320 pemda yang memperoleh opini Wajar Dengan Pengecualian (WDP) atas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah Tahun 2009 yang diaudit BPK, diantaranya termasuk 229 Pemda yang diasistensi oleh BPKP.

•

Pemda yang paling awal menyelesaikan dan menyampaikan Perda APBD Tahun 2010 adalah Pemda yang diasistensi oleh BPKP dengan menggunakan Aplikasi SIMDA. Kegiatan-kegiatan penting lainnya yang telah dilakukan oleh Deputi IV antara

lain sebagai berikut: •

Berpartisipasi aktif dalam Ikatan Akuntan Indonesia.

•

Sosialisasi pengelolaan keuangan daerah

kepada Pimpinan Daerah Tingkat

Provinsi, Kabupaten, dan Kota. •

Pembicara /narasumber dalam Rakorwas Departemen/LPND.

•

Pembicara/narasumber

mengenai

pengawasan

keuangan

daerah

pada

pertemuan Forum Asosiasi Pemerintah Daerah. •

Pembicara/narasumber pada berbagai seminar mengenai penyelenggaraan pemerintahan daerah.

Halaman viii

Laporan Akuntabilitas Kinerja Pemerintah Deputi Pengawasan Bidang Penyelenggaraan Keuangan Daerah Tahun 2010

Bab

1

PENDAHULUAN

A niissaassii gaan Orrg mO um mu Um Daattaa U A.. D eputi Pengawasan Bidang Penyelenggaraan Keuangan Daerah sebagai salah satu unit dari BPKP, dibentuk sesuai dengan Keputusan Presiden RI Nomor 103 Tahun 2001 Tentang Kedudukan, Tugas, Fungsi, Kewenangan, Susunan Organisasi, dan Tata Kerja Lembaga Pemerintah Non Departemen sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 64 Tahun 2005, serta keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 110 Tahun 2001 Tentang Unit Organisasi dan Tugas Eselon I Lembaga Pemerintah Non Departemen. Berdasarkan Surat Keputusan Kepala BPKP No. KEP-06.00.00-080/K/2001 tentang Organisasi dan Tata Kerja BPKP, Deputi Pengawasan Bidang Penyelenggaraan Keuangan Daerah mempunyai tugas melaksanakan perumusan kebijakan di bidang pengawasan penyelenggaraan keuangan daerah. Selanjutnya berdasarkan pasal 155 Surat Keputusan Kepala BPKP tersebut di atas ditetapkan bahwa untuk melaksanakan tugas dimaksud, Deputi Pengawasan Bidang Penyelenggaraan Keuangan Daerah menyelenggarakan fungsi-fungsi, sebagai berikut: 1. Perumusan kebijakan teknis pengawasan dan penyusunan rencana pengawasan di bidang penyelenggaraan keuangan daerah; 2. Penyusunan pedoman teknis pemeriksaan dan pemberian bimbingan teknis pengawasan di bidang penyelenggaraan keuangan daerah terhadap kegiatan pengawasan BPKP dan APIP lainnya;

Halaman

1


3. Pengawasan terhadap anggaran pendapatan dan belanja daerah, pengurusan barang

milik/kekayaan

pemerintah

daerah,

serta

pemerintahan yang bersifat strategis dan/atau

penyelenggaraan

lintas

wilayah

tugas

di bidang

penyelenggaraan keuangan daerah atas permintaan daerah; 4. Pemantauan tindak lanjut hasil pengawasan di bidang penyelenggaraan keuangan daerah; 5. Evaluasi dan penyusunan laporan hasil pengawasan di bidang penyelenggaraan keuangan daerah; 6. Analisis, evaluasi, dan penyusunan laporan hasil dari butir 4 diatas di lingkungan BPKP dan APIP lainnya.

B. Struktur Organisasi Untuk dapat menjalankan tugas yang telah dibebankan, Deputi Pengawasan Bidang Penyelenggaraan Keuangan Daerah membawahi beberapa direktorat sebagai berikut: 1. Direktorat Pengawasan Penyelenggaraan Keuangan Daerah Wilayah I 2. Direktorat Pengawasan Penyelenggaraan Keuangan Daerah Wilayah II 3. Direktorat Pengawasan Penyelenggaraan Keuangan Daerah Wilayah III Wilayah I meliputi wilayah Sumatera dan Kalimantan, wilayah II meliputi wilayah Jawa dan Bali, serta wilayah III meliputi wilayah Sulawesi, Nusa Tenggara, Maluku dan Papua. Tugas direktorat adalah melaksanakan penyiapan bahan perumusan kebijakan teknis, penyusunan pedoman, pemberian bimbingan teknis pengawasan, penyiapan bahan penyusunan rencana dan pengendalian pengawasan terhadap anggaran pendapatan dan belanja daerah, pengurusan barang milik/kekayaan daerah, dan penyelenggaraan tugas pemerintahan yang bersifat strategis dan/atau lintas wilayah, pemantauan tindak lanjut, evaluasi dan penyusunan laporan kegiatan, analisis, evaluasi, dan penyusunan laporan hasil pengawasan di bidang penyelenggaraan keuangan daerah. Fungsi direktorat-direktorat adalah sebagai berikut: Halaman

2


1. Penyiapan

bahan

perumusan

kebijakan

teknis

pengawasan

di

bidang

penyelenggaraan keuangan daerah; 2. Penyusunan pedoman teknis pemeriksaan dan pemberian bimbingan teknis pengawasan di bidang penyelenggaraan keuangan daerah terhadap kegiatan pengawasan BPKP dan APIP lainnya; 3. Penyiapan bahan penyusunan rencana dan pengendalian pengawasan terhadap anggaran pendapatan dan belanja daerah, pengurusan barang milik/kekayaan daerah, serta penyelenggaraan tugas pemerintahan yang bersifat strategis dan/atau lintas wilayah di bidang penyelenggaraan keuangan daerah; 4. Pemantauan tindak lanjut hasil pengawasan di bidang penyelenggaraan keuangan daerah; 5. Evaluasi kegiatan pengawasan di bidang penyelenggaraan keuangan daerah; 6. Analisis, evaluasi, dan penyusunan laporan hasil dari butir 4 di atas di lingkungan BPKP dan APIP lainnya. Untuk

menunjang

tugas

pokok

dan

fungsinya,

Deputi

Pengawasan

Bidang

Penyelenggaraan Keuangan Daerah dibantu oleh Kepala Sub Bagian Tata Usaha Perbantuan IV yang merupakan perbantuan dari Biro Umum dengan tugas mengkoordinasi kegiatan Tata Usaha Deputi Pengawasan Bidang Penyelenggaraan Keuangan Daerah.

Halaman

3


Struktur organisasi di atas dapat digambarkan dalam bagan berikut;

STRUKTUR ORGANISASI DEPUTI PENGAWASAN BIDANG PENYELENGGARAAN KEUANGAN DAERAH DEPUTI PENGAWASAN BIDANG PENYELENGGARAAN KEUANGAN DAERAH

DITWAS PKD WIL. I

DITWAS PKD WIL. II

DITWAS PKD WIL. III

KASUBDIT

KASUBDIT

KASUBDIT

KASUBDIT

WIL.I.1

WIL.I.2

WIL.III.1

WIL.III.2

KELOMPOK PFA

KASUBDIT

KASUBDIT

WIL.II.1

WIL.II.2

KELOMPOK PFA

KELOMPOK PFA

C n nyyaajjiiaan Peen maattiikkaa P Siisstteem C.. S Laporan akuntabilitas ini disusun dengan sistematika penyajian sebagai berikut: Ringkasan Eksekutif

Mengemukakan tujuan dan program yang telah ditetapkan dalam rencana stratejik dan sejauh mana Deputi Pengawasan Bidang Penyelenggaraan Keuangan Daerah telah mencapai tujuan dan program tersebut, serta kendala-kendala yang dihadapi dalam pencapaiannya. Disebutkan pula langkahlangkah apa yang telah dilakukan untuk mengatasi kendala

Halaman

4


tersebut dan langkah antisipatif untuk menanggulangi kendala yang mungkin akan terjadi pada tahun mendatang. Bab I

Pendahuluan yang memuat hal-hal umum tentang Deputi Pengawasan Bidang Penyelenggaraan Keuangan Daerah serta uraian singkat mandat yang dibebankan kepada Deputi Pengawasan Bidang Penyelenggaraan Keuangan Daerah.

Bab II

Perencanaan dan perjanjian kerja yang memuat uraian singkat mengenai rencana stratejik dan rencana kinerja. Uraian singkat rencana stratejik menggambarkan visi, misi, tujuan, serta kebijakan dan program Deputi. Uraian singkat rencana kinerja menggambarkan rencana kinerja pada tahun yang bersangkutan, terutama menyangkut kegiatankegiatan dalam rangka mencapai target program pada tahun tersebut serta pencapaian indikator keberhasilannya.

Bab III

Akuntabilitas kinerja yang memuat uraian hasil pengukuran kinerja, evaluasi dan analisis akuntabilitas kinerja, serta akuntabilitas keuangan termasuk di dalamnya uraian secara sistematis keberhasilan dan kegagalan, hambatan/kendala, dan permasalahan yang dihadapi serta langkah-langkah antisipatif yang akan diambil.

Bab IV

Penutup yang mengemukakan tinjauan secara umum tentang keberhasilan dan kegagalan, permasalahan dan kendala utama yang berkaitan dengan kinerja Deputi Pengawasan Bidang Penyelenggaraan Keuangan Daerah, serta strategi pemecahan masalah yang akan dilaksanakan di tahun mendatang.

Halaman

5


Bab

PERENCANAAN DAN PERJANJIAN KINERJA

2

erencanaan dan perjanjian kinerja dimulai dari penetapan rencana strategis (renstra) Deputi Pengawasan Bidang Penyelenggaraan Keuangan Daerah yang merupakan suatu proses yang meliputi serangkaian rencana dan program mendasar yang dibuat oleh manajemen puncak agar dapat di implementasikan oleh seluruh jajaran organisasi dalam rangka mencapai tujuan yang telah ditetapkan. Agar Renstra Deputi IV dapat menjadi acuan kinerja bagi seluruh pegawainya, maka dalam penyusunan renstra tersebut telah diupayakan untuk mengikutsertakan seluruh pegawainya untuk berpartisipasi menentukan apa yang akan dicapai oleh organisasi dimasa depan. Untuk memudahkan pelaksanaan kegiatan tahunan maka renstra tersebut dijabarkan ke dalam perencanaan kinerja tahunan yang memuat sasaran-sasaran yang ingin dicapai dalam periode waktu satu tahunan dan strategi yang digunakan untuk mewujudkan pencapaian sasaran tersebut serta tolok ukur dan target kinerja apa saja yang akan digunakan untuk menunjukkan kualitas pencapaian sasaran yang bersangkutan. Rencana strategis (Renstra) Deputi IV Tahun 2010 – 2014 masih dalam bentuk draf yang memerlukan penyempurnaan lebih lanjut.

A Sttrraatteejjiikk 22001100--22001144 naa S nccaan Reen A.. R 1. Pernyataan Visi Sejalan dengan perubahan lingkungan strategis, termasuk terbitnya mandat baru sesuai PP No. 60 Tahun 2008, BPKP cq

Deputi Pengawasan Bidang

Halaman 6


Penyelenggaraan Keuangan Daerah menegaskan jati dirinya sebagai Auditor

Presiden.

Konsekuensinya,

BPKP

cq

Deputi

Pengawasan

Bidang

Penyelenggaraan Keuangan Daerah dituntut untuk dapat memberikan informasi yang berharga bagi Presiden dari hasil pengawasan yang dilakukan dan mampu memberikan solusi atas permasalahan yang dihadapi pemerintah. Kontribusi BPKP cq Deputi Pengawasan Bidang Penyelenggaraan Keuangan Daerah tersebut dimaksudkan untuk membantu pemerintah mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik, bersih dan akuntabel. Akuntabilitas keuangan daerah yang berkualitas merupakan tujuan akhir yang ingin dicapai Deputi Pengawasan Bidang Penyelenggaraan Keuangan Daerah yang merepresentasikan manfaat yang dapat diberikan Deputi Pengawasan Bidang Penyelenggaraan Keuangan Daerah kepada stakeholdersnya. Komitmen tersebut selanjutnya dituangkan dalam pernyataan Visi Deputi Pengawasan Bidang Penyelenggaraan Keuangan Daerah sebagai berikut:

VISI Auditor Presiden yang Responsif, Interaktif, dan Terpercaya, untuk Mewujudkan Akuntabilitas Keuangan Negara yang Berkualitas di Bidang Penyelenggaraan Keuangan Daerah

Dalam pernyataan visi tersebut di atas terdapat kata-kata kunci sebagai berikut : a. Auditor Presiden Frasa Auditor Presiden dipilih untuk menunjukkan artikulasi dan kesan yang kuat bahwa Deputi Pengawasan Bidang Penyelenggaraan Keuangan Daerah merupakan aparat pengawasan intern pemerintah yang bertanggung jawab langsung kepada Presiden melalui Kepala BPKP, dan memiliki kompetensi yang mumpuni dan dipercaya oleh Presiden untuk membantu dalam menjalankan

fungsi

pengawasan.

Sebagai

Auditor

Presiden,

Deputi

Halaman 7


Pengawasan Bidang Penyelenggaraan Keuangan Daerah merupakan mata dan telinga Presiden yang melihat dan mendengar secara langsung fakta, data maupun informasi dan segera merespon melalui suatu sistem peringatan dini yang memberikan manfaat kepada Presiden. Oleh karena itu, lingkup pengawasan yang menjadi perhatian Deputi Pengawasan Bidang Penyelenggaraan Keuangan Daerah adalah hal-hal yang bersifat strategis, makro, lintas sektoral dan berskala nasional. Kegiatan pengawasan difokuskan kepada pengawasan keuangan negara yang menyentuh rakyat banyak, terutama yang pro growth, pro job dan pro poor. Visi Deputi Pengawasan Bidang Penyelenggaraan Keuangan Daerah sebagai Auditor Presiden merupakan visi yang strategis dalam rangka meningkatkan prinsip independensi, baik in fact maupun in appearance terhadap semua instansi di bawah Presiden yaitu pemerintah daerah. Dengan demikian diharapkan informasi yang dihasilkan dari proses/kegiatan pengawasan oleh Auditor Presiden bersifat obyektif, tidak bias dan tidak diintervensi oleh pihak-pihak lain yang menciderai penegakan prinsip independensi. b. Responsif Responsif berarti cepat memberikan respon (tanggapan), dan bereaksi secara tepat dan simpatik kepada seseorang atau suatu peristiwa. Auditor Presiden yang responsif mengandung makna bahwa dalam menjalankan perannya, Auditor Deputi Pengawasan Bidang Penyelenggaraan Keuangan Daerah tanggap terhadap permasalahan yang dihadapi pemerintah dan segera memberikan respon/masukan kepada pengambil kebijakan. c. Interaktif Sifat interaktif memiliki makna saling aktif atau komunikasi dua arah. Interaktif merupakan perkembangan lebih lanjut dari tahapan sebelumnya yang bersifat reaktif dan proaktif. Dari reaktif yang berarti bereaksi setelah adanya Halaman 8


suatu

kejadian,

kemudian

berkembang

menjadi

proaktif

yang

mengedepankan inisiatif untuk bertindak namun masih melihat dari sisi Deputi Pengawasan Bidang Penyelenggaraan Keuangan Daerah (satu sisi), dan kini bersifat interaktif yang mengandung nuansa bahwa Deputi Pengawasan

Bidang

Penyelenggaraan

memperhatikan/mendengarkan

Keuangan

kepentingan/kebutuhan

Daerah

stakeholders.

Dengan pengertian tersebut maka komunikasi antara Deputi Pengawasan Bidang Penyelenggaraan Keuangan Daerah dengan stakeholders ataupun pelanggan haruslah selalu terjalin dengan baik dan efektif. Oleh karena itu, Deputi Pengawasan Bidang Penyelenggaraan Keuangan Daerah harus membuka saluran-saluran komunikasi yang efektif, menjalin

kemitraan

dengan stakeholders dan APIP lain dalam menjalankan perannya. d. Terpercaya Terpercaya berarti dapat diandalkan, bertanggung jawab, dan dapat melaksanakan tugas dengan baik sesuai dengan mandat yang diberikan. Deputi Pengawasan Bidang Penyelenggaraan Keuangan Daerah telah menyatakan dalam visinya sebagai Auditor Presiden yang terpercaya, yang berarti Deputi Pengawasan Bidang Penyelenggaraan Keuangan Daerah memiliki integritas yang tinggi yang didukung profesionalisme yang tinggi sehingga dapat diandalkan untuk memberikan hasil kerja yang berkualitas, bermanfaat dan sesuai dengan harapan shareholders. e. Akuntabilitas Keuangan Negara

Akuntabilitas didefinisikan sebagai suatu perwujudan kewajiban untuk mempertanggungjawabkan keberhasilan dan kegagalan pelaksanaan misi organisasi

dalam mencapai tujuan-tujuan dan sasaran-sasaran yang telah

ditetapkan, melalui suatu media pertanggungjawaban, yang dilaksanakan secara periodik. Sedangkan keuangan negara sebagaimana dinyatakan dalam Undang-Undang No. 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara, berarti semua hak dan kewajiban negara yang dapat dinilai dengan uang, Halaman 9


serta segala sesuatu baik berupa uang maupun berupa barang yang dapat dijadikan milik negara berhubung dengan pelaksanaan hak dan kewajiban tersebut. f. Berkualitas Akuntabilitas keuangan negara yang berkualitas ditunjukkan dengan tiga ciri yaitu

akuntabel, transparan dan partisipatif. Hal ini berarti bahwa

pertanggungjawaban

keuangan

negara

harus

dapat

diandalkan,

mengungkapkan secara terbuka informasi yang material dan relevan serta berasal dari suatu proses yang melibatkan berbagai pihak terkait. Akuntabilitas keuangan negara yang berkualitas mendukung akuntabilitas Presiden sebagai pemegang kekuasaan pengelolaan keuangan Negara. 2. Pernyataan Misi Terwujudnya visi yang dikemukakan di atas merupakan tantangan yang harus

dihadapi

oleh

segenap

jajaran

Deputi

Pengawasan

Bidang

Penyelenggaraan Keuangan Daerah baik di pusat maupun perwakilan. Sebagai bentuk nyata dari visi tersebut, ditetapkanlah empat misi Deputi Pengawasan Bidang Penyelenggaraan Keuangan Daerah yang menggambarkan hal-hal yang seharusnya terlaksana, sehingga hal-hal yang masih abstrak terlihat pada visi akan lebih nyata terlihat pada misi. Keempat misi Deputi IV yang pencapainnya diagendakan dalam tahun 2010 – 2014 adalah : MISI 1. Menyelenggarakan pengawasan intern terhadap akuntabilitas keuangan daerah yang mendukung tata kepemerintahan yang baik. 2.

Membina penyelenggaraan sistem pengendalian intern pemerintah daerah.

3. Meningkatkan sinergi pengawasan di lingkungan Instansi Pemerintah Daerah. 4.

Memberikan layanan konsultatif sebagai dukungan pengambilan keputusan yang andal bagi pemerintah daerah.

Halaman 10


Keempat misi tersebut pada dasarnya ditetapkan dengan kesadaran akan perlunya keseimbangan antara pencapaian kinerja yang berorientasi pada manfaat dari keberadaan Deputi Pengawasan Bidang Penyelenggaraan Keuangan Daerah bagi stakeholders-nya dan kinerja-kinerja aspek pendukung berupa inovasi dan kualitas proses kerja internal serta peningkatan kapasitas sumber daya manusia dan sarana dan prasarana. Dengan pendekatan ini, kedua misi pertama merupakan misi yang terkait dengan perspektif stakeholders utama (pemerintah daerah) . Misi ketiga merupakan misi pendukung bagi peningkatan koordinasi dan penggalangan partisipasi stakeholders lainnya (misalnya legislator, BPK, APIP lainnya)

sedangkan misi keempat terkait dengan

perspektif-perspektif proses internal serta pertumbuhan dan pembelajaran. 3. Tujuan Penetapan tujuan organisasi merupakan pengejawantahan visi dan misi yang telah ditetapkan, dan berorientasi pada operasionalisasi visi dan misi. Tujuan merupakan penjabaran atau implementasi dari pernyataan misi, yang akan dicapai atau dihasilkan dalam jangka waktu satu sampai dengan lima tahun. Pada dasarnya tujuan tidak harus dinyatakan dalam bentuk kualitatif akan tetapi harus dapat menunjukkan suatu kondisi yang ingin dicapai dimasa yang akan datang dan mengarahkan perumusan strategi pencapaian tujuan dalam rangka merealisasikan misi. Dalam

penetapan

tujuan-tujuan

strategis,

Deputi

Pengawasan

Bidang

Penyelenggaraan Keuangan Daerah mengadopsi konsep Balanced Scorecard (BSC) dengan beberapa modifikasi disesuaikan dengan karakteristik organisasi publik. yaitu memodifikasi Perspektif Keuangan menjadi Perspektif Manfaat Bagi Stakeholders dan Perspektif Pelanggan menjadi Perspektif Manfaat Bagi Auditan/Pengguna

Jasa.

Tujuan

utama

Deputi

Pengawasan

Bidang

Penyelenggaraan Keuangan Daerah tercermin dalam tujuan-tujuan strategis yang terdapat pada perspektif Manfaat bagi Stakeholder yaitu: Halaman 11


TUJUAN 1. Meningkatnya kualitas akuntabilitas keuangan daerah yang mendukung tata kepemerintahan yang baik. 2. Tercapainya efektifitas penyelenggaraan sistem pengendalian intern pemerintah daerah. 3. Meningkatnya sinergi pengawasan di lingkungan Instansi Pemerintah Daerah. 4. Terpenuhinya layanan konsultatif sebagai dukungan pengambilan keputusan yang andal bagi pemerintah daerah.

Sasaran strategis merupakan ukuran pencapaian dari tujuan dan mencerminkan berfungsinya outcome dari semua program yang telah ditetapkan.

SASARAN 1. Peningkatan kualitas akuntabilitas keuangan daerah dan Peningkatan tata pemerintahan yang baik 2. Tercapainya efektivitas penyelenggaraan sistem pengendalian intern pemerintah daerah. 3. Tercapainya sinergi pengawasan dengan APIP (Inspektorat Jenderal Depdagri, Inspektorat Provinsi/Kabupaten/Kota) 4. Terpenuhinya layanan konsultatif sebagai dukungan pengambilan keputusan yang andal bagi pemerintah daerah.

4. Program Tahun 2010-2014 Keberhasilan penerapan rencana strategis tergantung pada kemampuan mengelola data kinerja. Kemampuan ini pada gilirannya akan sangat dipengaruhi oleh kejelasan penanggung jawab pencapaian kinerja masing-masing program. Oleh karena itu, setelah program-program utama dan pendukung diidentifikasi, Halaman 12


rencana strategis ini pun menetapkan lebih lanjut penanggung jawab masingmasing program. Dengan demikian, aliran logika program dalam empat perspektif berimbang dapat dikaitkan dengan setiap penanggung jawab masingmasing. Kaitan ini tampak dalam tabel berikut: PENANGGUNG JAWAB PROGRAM No

Uraian Program

Penanggungjawab

1.

Pengawasan Intern Akuntabilitas Keuangan Negara/ Daerah dan Pembinaan SPIPDaerah

Deputi IV

No 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13.

PENANGGUNG JAWAB KEGIATAN Uraian Kegiatan Penanggungjawab Pengawasan atas kegiatan lintas sektoral Eselon II pada Deputi IV Pengawasan atas kegiatan Kebendaharaan Eselon II pada Deputi IV Umum Negara Pengawasan atas penugasan Presiden Eselon II pada Deputi IV Pengawasan atas permintaan stakeholders Pengawasan penerimaan daerah Bimtek, pengembangan sistem pelaporan keuangan daerah Pembinaan JFA Penyusunan dan evaluasi rencana Pengelolaan kepegawaian dan organisasi

Eselon II pada Deputi IV, Eselon II pada Deputi IV Eselon II pada Deputi IV

Pusbin JFA Biro Perencanaan Biro Kepegawaian dan Organisasi Pengelolaan hukum dan kehumasan Biro Hukum dan Humas Pengelolaan anggaran dan sistem akuntansi Biro Keuangan pemerintah Pengadaan dan penyaluran sarana dan Biro Umum prasarana-BPKP Pembinaan administrasi dan pengelolaan Biro Umum perlengkapan

Keberhasilan penerapan rencana strategis tergantung pada kemampuan mengelola data kinerja. Kemampuan ini pada gilirannya akan sangat dipengaruhi oleh kejelasan penanggung jawab pencapaian kinerja masing-masing program. Oleh karena itu, setelah program-program utama dan pendukung diidentifikasi, rencana strategis ini pun menetapkan lebih lanjut penanggung jawab masingHalaman 13


masing program. Dengan demikian, aliran logika program dalam empat perspektif berimbang dapat dikaitkan dengan setiap penanggung jawab masingmasing. Kaitan ini tampak dalam tabel berikut: Distribusi indikator kinerja perspektif stakeholder dikaitkan dengan pilihan strategi pengawasan preventif dan pengawasan represif disajikan pada tabel berikut : DISTRIBUSI INDIKATOR KINERJA PERSPEKTIF STAKEHOLDERS / AUDITAN 1. Persentase

hasil

pengawasan

lintas

sektor

yang

dijadikan

bahan

pengambilan keputusan oleh stakeholders 2. Persentase hasil pengawasan BUN yang dijadikan bahan pengambilan keputusan Menkeu 3. Persentase masukan yang direspon Presiden/ Pimpinan Kementerian/ Lembaga 4. Persentase IPD yang laporan keuangannya memperoleh opini minimal WDP 5. Persentase hasil pengawasan atas permintaan stakeholders yang dijadikan bahan pengambilan keputusan oleh stakeholders 6. Jumlah IPD

yang melaksanakan pelayanan sesuai Standar Pelayanan

Minimal/ Pelayanan Prima Penetapan indikator-indikator kegiatan utama tersebut menjadi dasar bagi penetapan

dan

indikator-indikator

kegiatan-kegiatan

penunjang.

Logika

pengembangan indikator-indikator penunjang ini diletakkan pada suatu peta strategi yang menggambarkan kaitan sebab-akibat yang menyeimbangkan pengembangan aspek manajemen internal seperti kapasitas kelembagaan dan proses internal dengan aspek pemasaran yang akan meningkatkan penerimaan (akseptansi) pihak eksternal atas peran dan fungsi BPKP cq Deputi Pengawasan Bidang Penyelenggaraan Keuangan Daerah. Seluruh indikator kinerja kegiatankegiatan penunjang ini diletakkan pada perspektif pendekatan terhadap

Halaman 14


pelanggan (pemasaran), peningkatan kualitas proses internal dan peningkatan kapasitas kelembagaan.

B n 22001100 un hu Taah neerrjjaa T Kiin naa K nccaan Reen B.. R Pada tahun anggaran 2010 sasaran yang akan dicapai mencakup pelaksanaan 82 kegiatan dalam satu program utama dan satu program pendukung untuk mencapai empat tujuan stratejik. Kegiatan tersebut merupakan kegiatan berdasarkan revisi RKT tahun 2010. Matrik berikut ini menjabarkan kegiatan-kegiatan dalam rangka mencapai tujuan sesuai

dengan

program

pada

tahun

2010

serta

indikator

keberhasilan

pencapaiannya.

Halaman 15


RENCANA KINERJA TAHUN 2010 DEPUTI PENGAWASAN BIDANG PENYELENGGARAAN KEUANGAN DAERAH (dalam ribuan) KEGIATAN PROGRAM

INDIKATOR KINERJA URAIAN

1 Program Pengawasan Intern Akuntabilitas Keuangan Negara dan Pembinaan Penyelenggaraan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah

JENIS

URAIAN 4

SATUAN

RENCANA TINGKAT CAPAIAN (TARGET)

2 Pengawasan terhadap pengembangan kawasan daerah strategis dan cepat tumbuh/kawasan pengembangan ekonomi terpadu

3 Input

6

SDM

5 OH

Dana

Rp

54.900

Output

Jumlah Laporan

evaluasi kerja sama antar daerah

Input

SDM

OH

215

Dana

Rp

54.900

laporan

1

Output

Jumlah Laporan

Penyusunan Pedoman Asistensi Kerja Sama Antar Daerah

Input

SDM

OH

105

Dana

Rp

38.800

Output

Jumlah Pedoman

kompilasi laporan analisis dan evaluasi keselarasan RKPD dan RKP serta RPJMD dan RPJMN

Input Output

Jumlah Laporan

Monitoring Pelaksanaan Audit DAK/DBH/DAU, kompilasi dan validasi audit dana perimbangan (DAK/DBH/DAU)

Input

SDM

OH

594

Dana

Rp

224.573

Output

Jumlah Laporan

Pengembangan Pedoman Audit Dana Perimbangan (DAK/DBH/DAU)

Input Output

laporan

300

1

Pedoman

1

SDM

OH

31

Dana

Rp

90.450

laporan

1

laporan

18

SDM

OH

215

Dana

Rp

57.700

Jumlah Pedoman

Pedoman

Halaman 16

1


KEGIATAN PROGRAM


1

2 updating profil pemda

JENIS 3 Input

URAIAN 4

SATUAN

SDM

5 OH

Dana

Rp


231 118.500

Output

Jumlah Laporan

Kompilasi Evaluasi atas Penyusunan dan Penetapan APBD tahun 2010

Input

SDM

OH

140

Dana

Rp

43.280

Output

Jumlah Laporan

Penyusunan Database Akuntabilitas Keuangan Pemda

Input

SDM

OH

150

Dana

Rp

88.740

Output

Jumlah Laporan

Kompilasi LKPD dan Analisis Kinerja Keuangan Pemda

Input

SDM

OH

140

Dana

Rp

38.850

Pengolahan Data Laporan bulanan Bidang APD

Monev Bidang APD pada Perwakilan BPKP

laporan

6

laporan

laporan

laporan

3

1

1

Output

Jumlah Laporan

Input

SDM

OH

760

Dana

Rp

146.568

Output

Jumlah Laporan

Input

SDM

OH

265

Dana

Rp

50.760

Output

Jumlah Laporan SDM

laporan

1

laporan

12

OH

775

Rp

-

Asistensi Implementasi Program Aplikasi Komputer SIMDA

Input Output

Jumlah Laporan

Melakukan Asistensi Pengelolaan Keuangan Negara pada Kementerian Dalam Negeri

Input

SDM

OH

Dana

Rp

Dana

Output

Jumlah Laporan

4

laporan

laporan

Halaman 17

78

150 1


KEGIATAN PROGRAM


1

JENIS

URAIAN

2 Evaluasi atas Pelayanan Perwakilan BPKP kepada Pemda

3 Input Output

Jumlah Laporan

Memberikan bahan hasil pengawasan Deputi IV

Input

Perekaman data dan kegiatan operasi TI

Reviu Proses PBJ oleh APIP

SDM

5 OH

Dana

Rp

3

SDM

OH

50

Dana

Rp

15.000

Input

SDM

OH

120

Dana

Rp

-

2

Kegiatan

4

Jumlah Kegiatan

Input

SDM

OH

190

Dana

Rp

90.450

Input

Jumlah Laporan SDM

Output

Jumlah Kajian

Input

Input Output Input

Input

2

OH

328

Rp

142.808 6

SDM

OH

90

Dana

Rp

30.180

Jumlah Laporan SDM Jumlah Laporan SDM Jumlah Laporan SDM Dana

Output

laporan

Kajian

Dana Output

Penyusunan TOR Revitalisasi OTDA

laporan

Output

Dana

Validasi Hasil Evaluasi LAKIP

113.260

Jumlah Laporan

Output Evaluasi LPPD

120

laporan

Dana Kompilasi pemetaan dan penyelesaian TPB depdagri

6

Output

Output Kajian Current Issue

4

SATUAN


Jumlah Laporan

laporan

1

OH

1.914

Rp

405.402

laporan

34

OH

1.826

Rp

200.117

laporan

19

OH

56

Rp

35.335

laporan

Halaman 18

1


KEGIATAN PROGRAM


1

JENIS

URAIAN

2 Survey dalam rangka Evaluasi terhadap mekanisme & realisasi penyusunan Peraturan Per Uuan di Tingkat Pusat (Termasuk Penyusunan Pedoman)

3 Input Output

Jumlah Laporan

Survey dalam rangka Evaluasi terhadap hubungan antar strata pemerintahan (Termasuk Penyusunan Pedoman)

Input

SDM

OH

134

Dana

Rp

47.865

Output

Jumlah Laporan

Survey dalam rangka Evaluasi terhadap Sumber Daya (Kapasitas fiskal minimum dan Kebijakan Sumber Daya) Pemerintah Daerah

Input

SDM

OH

134

Dana

Rp

47.865

Output

Jumlah Laporan

Penyusunan Pedoman Pengumpulan Data Evaluasi terhadap Sumber Daya Pemda

Input

SDM

OH

135

Dana

Rp

31.910

Output

Jumlah Pedoman

Penyusunan Pedoman Pengumpulan Data evaluasi terhadap pelaksanaan urusan pemerintahan daerah dan pengelolaan keuangan daerah

Input

SDM

OH

135

Dana

Rp

34.455

Output

Jumlah Pedoman

Evaluasi percepatan Pembangunan Provinsi Sulawesi Tengah ( Inpres no.7 tahun 2008)

Input

SDM

OH

135

Dana

Rp

50.954

Output

Jumlah Laporan

Penyusunan TOR Evaluasi terhadap kondisi pengelolaan keuangan daerah dalam masa transisi RPJMN 2004-2009 ke 20092014

Input Output

4

SATUAN

RENCANA TINGKAT CAPAIAN (TARGET) 6

SDM

5 OH

Dana

Rp

31.910

laporan

laporan

laporan

Pedoman

Pedoman

134 1

1

1

1

1

laporan

1

SDM

OH

90

Dana

Rp

-

laporan

1

Jumlah Laporan

Halaman 19


KEGIATAN PROGRAM


1

2 Audit/Monitoring/Optimalisasi PAD

JENIS 3 Input Output

Pengembangan Pedoman Audit Kinerja Pelayanan Pemda

Input

Kompilasi Audit Kinerja Pelayanan Pemda

Input

4

Output

SDM Dana

Rp

-

laporan

1

OH

80

Rp

38.880

Jumlah Laporan SDM Jumlah Laporan SDM Dana

Input

Jumlah Laporan SDM Dana

Penyusunan Laporan Semesteran SPIP

laporan

6 194

1

OH

1.568

Rp

104.710

laporan

32

OH

660

Rp

348.789

Output

Jumlah Laporan

Input

SDM

OH

185

Dana

Rp

59.730

Output Penilaian Risiko Direktorat

SATUAN 5 OH

Dana

Output Pengembangan SIMDA

URAIAN


Input


laporan

laporan

1

4

OH

282

Rp

89.910

Output

Jumlah Laporan

Pengembangan Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah

Input

SDM

OH

230

Dana

Rp

45.787

Output

Jumlah Pedoman

Pengembangan Pedoman Akuntansi Keuangan Daerah

Input

SDM

OH

340

Dana

Rp

38.850

Bimtek SPIP pada Kementerian Dalam Negeri

laporan

Pedoman

1

Output

Jumlah Pedoman

Input

SDM

OH

345

Dana

Rp

29.135

Output

Jumlah Laporan

Pedoman

3

laporan

Halaman 20

1

2


KEGIATAN PROGRAM


1

JENIS

2 Memberikan masukan atas Pedoman/Modul/Juknis Kegiatan Pengawasan

3 Input

Forum komunikasi Bidang APD

Input

Output

URAIAN 4 SDM

5 OH

Dana

Rp

-

laporan

2


Output Penyusunan Renja Satgas Penyelenggaraan SPIP Deputi IV

Input

Supervisi/ Quality Assurance Bimtek SPIP pada Perwakilan BPKP

Input

Penyusunan Juknis SPIP

Input

Jumlah Kegiatan SDM Dana

Output


Output


Output Penyusunan Laporan Sosialisasi SPIP pada Perwakilan

Input

Penyusunan Infrastruktur/ Kebijakan/ Unsur-unsur Penyelenggaraan SPIP

Input

Pelaksanaan & Pengolahan Diagnostik Assesment Evaluasi SPIP

Penyelenggaraan

Kompilasi Laporan Supervisi Bimtek SPIP Pemda


Output

SATUAN



6 25

OH

385

Rp

276.550

Kegiatan

2

OH

70

Rp

-

laporan

1

OH

515

Rp

203.772

laporan

18

OH

310

Rp

58.050

laporan

1

OH

330

Rp

33.840

laporan

17

OH

165

Rp

-

laporan

1

Output

Jumlah Laporan

Input

SDM

OH

95

Dana

Rp

-

laporan

1

Output

Jumlah Laporan

Input

SDM

OH

99

Dana

Rp

-

laporan

1

Output

Jumlah Laporan

Input

SDM

OH

190

Dana

Rp

30.180

Output

Jumlah Laporan

laporan

Halaman 21

1


KEGIATAN PROGRAM


1

JENIS

2 Pengembangan Pedoman OPAD

Sosialisasi Pedoman OPAD

3 Input

URAIAN 4

6

SDM

5 OH

Dana

Rp

59.991

Jumlah Pedoman

Input

SDM

OH

264

Dana

Rp

-

Jumlah Laporan

Penyusunan Laporan Sosialisasi Pengelolaan Keuangan Daerah

Input

Pengembangan GLG

Input

Output

Output Input

Input

SDM

OH

398

Dana

Rp

33.840

Jumlah Laporan SDM

Forum Manajemen Data

Jumlah Laporan SDM Jumlah Laporan SDM Dana

Output Input


Output Bimtek SPIP Pemda

Input


Output

TOTAL PKPT

1

17

Dana Output

Pedoman

laporan

Dana

sosialisasi SPIP pada perwakilan/pemda

170

Output

Output

Pengembangan Pedoman EPPD

SATUAN


Jumlah Laporan

laporan

18

OH

195

Rp

30.180

laporan

1

OH

160

Rp

38.880

laporan

2

OH

160

Rp

-

laporan

17

OH

-

Rp

-

laporan

1

OH

-

Rp

-

laporan

2

OH

17.077

Rp

3.806.606

Output

Halaman 22

354


KEGIATAN PROGRAM


1 Program Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya - BPKP

2 Mengikuti PKS/Sosialisasi/Seminar


Penyusunan Laporan PKS

Input

URAIAN 4 SDM

5 OH

Dana

Rp


Mengikuti Diklat

Output

Jumlah Laporan

Input Output

Penyusunan Laporan Bulanan RKT dan GDN

Penyusunan dan Revisi RKT

Penyusunan/Revisi TAPKIN

Input

-

Kegiatan

25

OH

148

Rp

21.600

SDM

OH

85

Dana

Rp

-

Kegiatan

4

Jumlah Kegiatan SDM Jumlah Laporan

Input

OH

600

Rp

36.768

laporan

48

SDM

OH

70

Dana

Rp

37.360

Output

Jumlah Laporan

Input

SDM

OH

112

Dana

Rp

74.720

Input


Input


Output Forum Kehumasan dan website

350

12

Output

Output Penyusunan Laporan Budaya Kerja

6

laporan

Dana

Output Penyusunan Laporan Triwulanan Kinerja

SATUAN


Input


Output

Jumlah Kegiatan

laporan

laporan

2

2

OH

220

Rp

21.600

laporan

12

OH

77

Rp

22.800

laporan

6

OH

8

Rp

16.920

Kegiatan

Halaman 23

1


KEGIATAN PROGRAM


1

2 Rapat Kerja BPKP


Rapat Kerja Deputi

Input

URAIAN 4

6

SDM

5 OH

Dana

Rp

53.060


Output Pembinaan Deputi ke Perwakilan

Input

Penyusunan Jakwas dan Jatekwas Deputi Tahun 2011

Input

Penyusunan LAKIP Deputi Tahun 2010

Input

Output


Input


Output Forum Kepegawaian


Output Penyelenggaraan kegiatan Budaya kerja


Output

Input


Output Penilaian Angka Kredit dan penerbitan PAK

Penyusunan RKAKL 2011

Input


Output

Jumlah Laporan

Input Output

SATUAN


20

Kegiatan

2

OH

20

Rp

53.060

Kegiatan

2

OH

45

Rp

81.855

Kegiatan

6

OH

42

Rp

37.360

laporan

1

OH

180

Rp

71.190

laporan

1

OH

288

Rp

72.289

Kegiatan

1

OH

12

Rp

16.920

Kegiatan

1

OH

76

Rp

62.400

laporan

2

SDM

OH

54

Dana

Rp

38.270

Jumlah Laporan

laporan

Halaman 24

1


KEGIATAN PROGRAM


1

JENIS

2 Penyusunan Laporan Keuangan

3 Input Output

Rekonsiliasi Laporan Keuangan dengan Biro Keuangan

Input

Pembenahan Arsip

Input

URAIAN 4

6

SDM

5 OH

Dana

Rp

69.480


Output


Output Pengelolaan BMN dan Barang Persediaan

Input

Proses kenaikan pangkat dan jabatan

Input


Output Forum Arsiparis


Output

Input


Output Pengadaan perlengkapan kantor (ATK,Barang cetak dll)

Input


Output

SATUAN


Jumlah Kegiatan

Total PKAU

120

laporan

12

OH

54

Rp

16.920

Kegiatan

1

OH

60

Rp

12.380

laporan

1

OH

60

Rp

15.620

Kegiatan

1

OH

44

Rp

16.160

Kegiatan

2

OH

8

Rp

16.920

Kegiatan

1

OH

5

Rp

35.000

Kegiatan

1

OH

2.758

Rp

900.652

Output

Total PKPT DAN PKAU

148

OH

19.835

Rp

4.707.258

Output

Halaman 25

502


Untuk dapat melaksanakan kegiatan-kegiatannya, Deputi Pengawasan Bidang Penyelenggaraan Keuangan Daerah

dalam tahun 2010 didukung dengan

pendanaan yang diperoleh dari DIPA Nomor : 0001.0/089-01.0/-/2010 tanggal 31

Desember

2009

dengan

jumlah

anggaran

seluruhnya

sebesar

Rp10.627.279.550,00. Jumlah tersebut termasuk anggaran untuk belanja pegawai (gaji dan tunjangan).

Halaman 26


Bab

3

AKUNTABILITAS KINERJA

aporan Akuntabilitas Kinerja ini merupakan bentuk pertanggungjawaban kinerja Deputi Pengawasan Bidang Penyelenggaraan Keuangan Daerah selama tahun 2010 yang disusun berdasarkan Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi No. 29 Tahun 2010 tanggal 31 Desember 2010 tentang Pedoman Penyusunan Penetapan Kinerja dan Pelaporan Akuntabilitas Instansi Pemerintah. Dalam Bab III ini akan disajikan akuntabilitas kinerja, termasuk akuntabilitas keuangan. Deputi Pengawasan Bidang Penyelenggaraan Keuangan Daerah melaksanakan dua program kegiatan yaitu program utama dan program pendukung. Program utama merupakan program yang sesuai dengan tujuan dan fungsi Deputi IV dalam mendukung kinerja BPKP, sedangkan program pendukung merupakan program yang dilaksanakan dalam mendukung kinerja unit lain di lingkungan BPKP yang bertujuan untuk memperlancar pelaksanaan tugas, baik penyusunan anggaran, rencana kerja, meningkatkan kapasitas pegawai, pengadaan sarana prasarana dan lain-lain.

A maa uttaam mu grraam og prro neerrjjaa p Kiin nK paaiiaan Caap A..C Capaian kinerja merupakan dasar untuk menilai keberhasilan dan kegagalan pelaksanaan kegiatan sesuai tujuan dan sasaran yang ditetapkan dalam rangka mewujudkan visi dan misi Deputi Pengawasan Bidang Penyelenggaraan Keuangan Daerah.

Halaman 27


Pengukuran kinerja dilakukan sebagai hasil dari proses penilaian yang terencana dan sistematis berdasarkan kelompok indikator kinerja kegiatan berupa indikator input, output, maupun outcome untuk mengukur kehematan, efisiensi, efektivitas, dan kualitas pencapaian program.. Pengukuran kinerja mencakup dua hal sebagai berikut: 1. Kinerja program merupakan tingkat pencapaian target dari masing-masing indikator program. Pengukuran tingkat pencapaian program didasarkan pada data hasil pengukuran kinerja kegiatan. 2. Kinerja kegiatan merupakan tingkat pencapaian target dari masing-masing kelompok indikator kinerja kegiatan. Dalam Renstra BPKP Tahun 2010-2014, telah ditetapkan program serta indikator program yang harus dilaksanakan oleh Deputi IV. Program utama Deputi Pengawasan

Bidang

Pengawasan

Intern

Penyelenggaraan Akuntabilitas

Keuangan Keuangan

Daerah Negara

adalah dan

“Program Pembinaan

Penyelenggaraan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah”. Program utama tersebut ditetapkan dan dilaksanakan oleh Deputi IV untuk mendukung keberhasilan kinerja BPKP yang pencapaian indikator keberhasilan dilaksanakan oleh 25 Perwakilan BPKP. Untuk membantu pelaksanaan tugas Perwakilan BPKP, Deputi IV, yang berfungsi sebagai perencana dan pengendali, melaksanakan kegiatan penyusunan pedoman-pedoman yang diperlukan Perwakilan BPKP, serta melakukan sosialisasi ke Perwakilan BPKP. Guna mewujudkan akuntabilitas keuangan negara dan terselenggaranya Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP) pada pemerintah daerah. Deputi Pengawasan

Bidang

Penyelenggaraan

Keuangan

Daerah

merencanakan untuk

melaksanakan secara bertahap program ini selama lima tahun dimulai tahun 2010. Pentahapan ini diperlukan karena terwujudnya penyelenggaraan SPIP pada pemerintah daerah tergantung pada beberapa faktor yaitu kesiapan sumber daya

Halaman 28


manusia, tersedianya sarana dan prasarana, serta tersedianya perangkat peraturan perundang-undangan yang mendukung penerapan SPIP. Kinerja program peningkatan pengawasan intern akuntabilitas keuangan negara dan pembinaan penyelenggaraan SPIP diukur dengan 7 (tujuh) indikator outcome Pencapaian kinerja program utama terhadap target yang direncanakan dalam tahun 2010 dapat dilihat pada tabel berikut :

Capaian Indikator Outcome atas Program Utama PROGRAM URAIAN Program pengawasan intern akuntabilitas keuangan negara dan pembinaan penyelenggaraa n sistem pengendalian intern pemerintah

INDIKATOR HASIL

PERSENTASE CAPAIAN

TARGET

REALISASI

1. Persentase hasil pengawasan lintas sektor yang dijadikan bahan pengambilan keputusan oleh stakeholders

50%

63,79%

127,58%

2. Persentase hasil pengawasan kebendaharaan umum negara yang dijadikan bahan pengambilan keputusan oleh Menteri Keuangan

50%

57,78%

115,56%

3. Persentase masukan yang direspon Presiden

75%

100%

133,33%

4. Persentase IPD yang laporan keuangannya memperoleh opini minimal WDP

75%

76,34%

101,79%

5. Persentase hasil pengawasan atas permintaan stakeholders yang dijadikan bahan pengambilan keputusan oleh stakeholders

100%

100%

100%

6. Jumlah IPD yang melaksanakan pelayanan sesuai Standar Pelayanan Minimal/Pelayanan Prima

50 IPD

48 IPD

96%

Rata-rata Capaian Program

112,38%

Halaman 29


Selain hal tersebut di atas, perlu kami tambahkan informasi bahwa terdapat kinerja/hasil kegiatan Deputi Pengawasan Bidang Penyelenggaraan Keuangan Daerah yang didukung Perwakilan BPKP yang belum tercantum sebagai capaian kinerja, yaitu: No

Kinerja

2009

2010

1.

Jumlah pemda yang telah mengimplementasikan program aplikasi SIMDA

223 Pemda

273 Pemda

2.

Jumlah MOU antara BPKP dengan Pemda

322 Pemda

442 Pemda

3.

Jumlah Perkada tentang SPIP

22 Pemda

285 Pemda

4.

Penghematan atas hasil pengawasan

N/A

Rp248,8 M US$5.000

5.

Penerimaan Negara dari hasil pengawasan

N/A

Rp31,30 M US$1.080

Uraian masing-masing indikator outcome adalah sebagai berikut : a. Persentase Hasil Pengawasan Lintas Sektor yang Dijadikan Bahan Pengambilan Keputusan Oleh Stakeholders Target indikator outcome “persentase hasil pengawasan lintas sektor yang dijadikan bahan pengambilan keputusan oleh stakeholders” tahun 2010 adalah sebesar 50 % yang diharapkan dapat dicapai melalui kegiatan pengawasan lintas sektor bidang keuangan daerah. Realiasi persentase hasil pengawasan lintas sektor yang dijadikan bahan pengambilan keputusan oleh stakeholders adalah sebesar 63,79%. Capaian ini diperoleh dari persentase kebijakan yang dihasilkan sebagai tindak lanjut atas atensi (rekomendasi) yang disampaikan oleh BPKP kepada kepala daerah. Dengan demikian, capaian kinerja outcome ini dalam tahun 2010 adalah sebesar 127,58%. Halaman 30


Namun demikian terdapat beberapa kegiatan yang bersifat lintas sektor yang belum ada pencapaian outcomenya yaitu: 1)

Pengawasan terhadap Pengembangan Kawasan Daerah Strategis dan Cepat Tumbuh/Kawasan Pengembangan Ekonomi Terpadu (KAPET) Kegiatan ini dilaksanakan dalam bentuk evaluasi terhadap penerapan kebijakan Kawasan Pengembangan Ekonomi Terpadu. Tujuan evaluasi adalah untuk memberikan informasi awal kepada para pembuat keputusan, berkaitan dengan permasalahan yang mungkin timbul dan memerlukan harmonisasi antara Kebijakan KAPET, yang awalnya bersifat sentralistik, dengan kebijakan desentralisasi dan otonomi daerah. Kegiatan ini menghasilkan satu laporan atau 100% dari rencana sebanyak satu laporan. Laporan tersebut baru terbit pada bulan Desember 2010. Realisasi anggaran adalah Rp30.155.000,00 atau 55% dari anggaran yang tersedia sebesar Rp54.900.000,00 dengan realisasi SDM adalah 56 OH atau 19% dari yang direncanakan sebesar 300 OH.

2) Evaluasi Kerjasama Antar Daerah Kegiatan ini dilaksanakan dalam bentuk evaluasi terbatas yang bertujuan memberikan masukan kepada para pembuat keputusan berkaitan dengan: a) Pemahaman konsep dan landasan kerjasama sebagai kebijakan pemerintahan dalam kerangka hubungan antar strata pemerintahan secara vertikal dan horizontal b) Panduan implementasi kebijakan yang mungkin dapat dilakukan dalam kerjasama antara daerah dalam kerangka pengembangan kawasan (zona ekonomi) Kegiatan evaluasi telah sepenuhnya dapat dilakukan dengan menghasilkan satu laporan hasil evaluasi atau 100% dari rencana sebanyak satu laporan. Kegiatan tersebut dilakukan pada bulan Desember 2010. Realisasi anggaran adalah Rp32.970.000,00 atau 60% dari anggaran yang tersedia

Halaman 31


sebesar Rp54.900.000,00 dengan realisasi SDM adalah 110 OH atau 51% dari yang direncanakan sebesar 215 OH. 3) Analisis dan Evaluasi atas Dukungan Pemerintah Daerah terhadap 11 Prioritas Pembangunan Pemerintah Analisis dan evaluasi (anev) dilakukan pada 113 pemerintah daerah, terdiri dari 31 pemerintah provinsi,

63

pemerintahan kabupaten, dan

19

pemerintah kota dengan hasil sebagai berikut: a) Dokumen

Perencanaan

Pembangunan

Jangka

Menengah

(RPJMD/Renstra) yang berlaku tahun 2010-2014 dan dokumen perencanaan tahun 2010 (RKPD/Renja) seluruh pemerintah daerah belum sepenuhnya mengacu

pada 11 prioritas pembangunan

sebagaimana ditetapkan dalam RPJMN 2010-2014. b) Dokumen perencanaan jangka menengah dan tahunan pemerintah daerah belum difungsikan sebagai bentuk komitmen tertulis terhadap arah dan fokus pembangunan, dan capaian kinerja c) Perumusan sasaran/program pembangunan yang dinyatakan dalam dokumen perencanaan tahunan tidak konsisten dengan yang dinyatakan dalam dokumen jangka menengahnya d) Sasaran/program/kegiatan

yang

ditetapkan

dalam

dokumen

perencanaan belum seluruhnya dilengkapi dengan target dan indikator kinerja, baik yang bersifat jangka menengah, maupun tahunan e) Lima urusan wajib yang harus diselenggarakan oleh pemerintah daerah belum didukung dengan program pembangunan oleh pemerintah daerah yaitu pertanahan, statistik, perumahan, penataan ruang dan kearsipan, serta keluarga berencana dan kesejahteraan sosial f) Prioritas “Daerah Tertinggal, Terdepan, Terluar dan Pascakonflik” adalah substansi rumusan

yang paling sedikit dinyatakan sebagai prioritas

dalam dokumen RPJMD,

dan juga paling banyak tidak dinyatakan

Halaman 32


sebagai prioritas pembangunan, serta paling sedikit mendapat dukungan pemerintah daerah dalam bentuk adanya penetapan program g) Penetapan tugas pokok, fungsi dan kewenangan organisasi perangkat daerah belum secara utuh merangkum seluruh urusan wajib yang harus diselenggarakan

dan

urusan

pilihan

yang

ditetapkan

untuk

diselenggarakan oleh pemerintah daerah. h) Seluruh

pemerintah

daerah

yang

dianev

belum

dibangun

dan

dikembangkan database kinerja, tidak secara konsisten ditetapkan target kinerja dan indikator kinerja sehingga sulit untuk dilakukan pengukuran atas hasil capaian kinerja yang diperoleh i) Secara keseluruhan pemerintah daerah yang dianev belum melakukan penyusunan indeks kepuasan masyarakat

secara berkala dan

berkelanjutan Terhadap permasalahan tersebut di atas BPKP memberikan atensi kepada Menteri Dalam Negeri untuk menerbitkan surat edaran, ditujukan kepada seluruh

pemerintah

daerah

baik

tingkat

provinsi

maupun

tingkat

kabupaten/kota agar sebagai berikut: a) Meriviu masing-masing dokumen perencanaan strategis, mengacu kepada RPJMN 2010-2014. Selain itu perlu dipetegas pula agar pada dokumen perencanaan pemerintah daerah ditetapkan target jangka menengah,

tahunan

dan

indikator

kinerja

outcome/input yang

diinginkan, penuangan sasaran/program selaras antara satu dokumen perencanaan dengan dokumen perencanaan lainnya b) Meriviu kembali seluruh penetapan kepala daerah tentang organisasi perangkat daerah, antara lain dengan mengevaluasi tugas pokok, fungsi dan kewenangan masing-masing perangkat kerja sehingga diperoleh keyakinan bahwa seluruh urusan wajib yang harus dilaksanakan dan urusan pilihan yang telah ditetapkan untuk diselenggarakan pemerintah daerah telah seluruhnya dijelaskan dan ditegaskan sesuai dengan struktur organisasi yang dibangun dengan Halaman 33


memperhatikan organisasi kementerian/lembaga, dan tetap mengacu pada PP 41 No 47 tahun 2007 c) Meminta seluruh pemerintah daerah agar menaati Keputusan Menteri Negara PAN Nomor 25/KEP/M.PAN/2/2004 tanggal 24 Februari 2004, tentang kewajiban pemerintah daerah untuk melakukan penyusunan indeks

kepuasan

masyarakat,

dilakukan

secara

berkala

dan

berkelanjutan. Dengan demikian diketahui tingkat kinerja pelayanan secara berkala sehingga dapat digunakan untuk penetapan kebijakan guna peningkatan kualitas pelayanan publik Analisis dan evaluasi atas dukungan pemerintah terhadap 11 prioritas pembangunan pemerintah menghasilkan laporan kompilasi sebanyak satu laporan atau 100% dari rencana sebanyak satu laporan. Realisasi anggaran adalah Rp90.673.000,00 atau 100,2% dari anggaran yang tersedia sebesar Rp90.450.000,00 dengan realisasi SDM sebanyak 30 OH atau 97% dari yang direncanakan sebanyak 31 OH.

b. Persentase Hasil Pengawasan Kebendaharaan Umum Negara yang Dijadikan Bahan Pengambilan Keputusan oleh Menteri Keuangan Target indikator outcome ‘’Persentase hasil pengawasan kebendaharaan umum negara yang dijadikan bahan pengambilan keputusan oleh Menteri Keuangan’’ pada tahun 2010 adalah sebesar 50% yang diharapkan dapat dicapai melalui kegiatan kebendaharaan umum negara berupa kegiatan audit/monitoring DAK dan DPDF-PPD. Pada tahun 2010, realisasi persentase hasil pengawasan kebendaharaan umum negara yang dijadikan bahan pengambilan keputusan oleh Menteri Keuangan mencapai 57,78%. Capaian ini diperoleh dari persentase rekomendasi hasil pengawasan kebendaharaan umum negara oleh BPKP yang ditindaklanjuti oleh Menteri Keuangan dan Kepala Daerah. Dengan demikian, capaian indikator kinerja outcome ini dalam tahun 2010 sebesar 115,56%. Halaman 34


Pencapaian outcome tersebut, diperoleh dari kegiatan pengawasan BUN berupa Audit/Monitoring DAK dan DPDF-PPD yang merupakan permintaan Menteri Keuangan. Monitoring DAK dilakukan pada 170 Pemerintah Daerah dari 506 Pemerintah Daerah yang menerima DAK. Sementara dari 263 Pemerintah Daerah yang menerima Dana Penguatan Desentralisasi Fiskal dan Percepatan Pembangunan Daerah (DPDF-PPD), telah dilakukan monitoring terhadap 107 Pemerintah Daerah. Secara umum hasil dari monitoring adalah sebagai berikut : 1. Terdapat sisa DAK dan DPDF-PPD yang tidak dimanfaatkan dan tersimpan di Kas Umum Daerah. 2. Terdapat pengajuan pencairan DAK dan DPDF-PPD yang tidak sesuai dengan ketentuan yang berlaku. 3. Terdapat ketidaksesuaian antara jumlah dana yang dicairkan dengan prestasi kerja (fisik) 4. Terdapat ketidaktepatan sasaran dalam penggunaan DAK dan DPDF-PPD. 5. Terdapat sebagian kecil hasil kegiatan dari DAK dan DPDF-PPD yang belum dimanfaatkan. 6. Pelaksanaan monitoring terhadap kegiatan dan pengelolaan DAK dan DPDFPPD pada sebagian besar pemerintah daerah tidak/belum dilakukan oleh Kementerian

Keuangan,

Kementerian

Teknis,

dan

Kementerian

PPN/Bappenas. 7. Ketaatan

terhadap

ketentuan

dalam

pelaksanaan

pelaporan

dan

pertanggungjawaban masih rendah. Berdasarkan hasil tersebut, BPKP menyarankan kepada Menteri Keuangan halhal sebagai berikut : 1) Menyusun peraturan berisi rancangan sistem yang memungkinkan Menteri Keuangan

melaksanakan

fungsi

verifikasi

atas

kebenaran

laporan

penyerapan dana sebagai dasar pengajuan pencairan setiap tahapan. 2) Menyusun peraturan berisi rancangan sistem yang dapat memastikan bahwa DAK dan DPDF-PPD seluruhnya telah dijabarkan dalam DPA, sehingga dapat dihindari adanya sisa DAK dan DPDF-PPD yang tidak dapat Halaman 35


dimanfaatkan pada akhir tahun atau digunakan untuk pembiayaan di luar peruntukan DAK dan DPDF-PPD. 3) Memberikan sanksi kepada Pemerintah Daerah berupa : (a) Penundaan, pemotongan atau pembatalan anggaran DAK dan DPDFPPD apabila Pemerintah Daerah tidak membuat laporan realisasi penyerapan DAK dan DPDF-PPD tiap tahap sesuai dengan bukti pengeluaran/realisasi

pembayaran

kepada

SKPD/Pihak

III

yang

sebenarnya. (b) Penundaan, pemotongan atau pembatalan anggaran DAK dan DPDFPPD

apabila

Pemerintah

Daerah

melakukan

penyimpangan

atas

penggunaan dana DAK dan DPDF-PPD 4) Mendorong Kementerian Teknis agar mempercepat penerbitan pedoman teknis/petunjuk pelaksanaan masing-masing bidang DAK dan DPDF-PPD pada awal tahun anggaran sehingga pelaksanaan kegiatan DAK dan DPDFPPD dapat diselesaikan dan dapat dimanfaatkan hasilnya pada tahun anggaran berjalan. 5) Meminta kepada kementerian/lembaga teknis terkait untuk melakukan pengendalian terhadap perencanaan yang dilakukan oleh pemerintah daerah. Kegiatan audit DAK merupakan kegiatan monitoring DAK dan DPDF-PPD dan telah menghasilan 25 laporan atau 139% dari rencana sebanyak 18 laporan. Realisasi anggaran adalah Rp201.160.000,00 atau 90% dari anggaran yang tersedia sebesar Rp224.573.000,00 dengan realisasi SDM adalah 490 OH atau 82% dari yang direncanakan sebesar 594 OH. Dalam mendukung kegiatan monitoring DAK dan DPDF-PPD, telah dihasilkan pedoman monitoring DAK dan DPDF-PPD sebanyak satu pedoman atau100% dari

rencana

Rp86.540.000,00

sebanyak atau

satu 150%

pedoman. dari

Realisasi

anggaran

yang

anggaran

adalah

tersedia

sebesar

Rp57.700.000,00 dengan realisasi SDM adalah 345 OH atau 160% dari yang direncanakan sebesar 215 OH.

Halaman 36


c. Persentase masukan yang direspon Presiden Target indikator outcome ‘’Persentase masukan yang direspon presiden’’ tahun 2010 adalah sebanyak 75% yang diharapkan dapat dicapai melalui kegiatan penugasan presiden bidang keuangan daerah.. Pada tahun 2010, realisasi persentase masukan yang direspon presiden adalah sebesar 100%. Capaian ini diperoleh dari tercapainya seluruh target atas kegiatan terkait tindak lanjut Rapat Kerja Nasional III di Bogor. Dengan demikian, capaian kinerja outcome ini dalam tahun 2010 adalah sebesar 133,33%. Pencapaian outcome tersebut, diperoleh dari kegiatan terkait dengan Unit Kerja Presiden untuk Pengawasan dan Pengendalian Pembangunan (UKP4). Dalam Rapat Kerja Nasional III di Bogor tanggal 5-6 Agustus 2010, Presiden menginstruksikan BPKP untuk melakukan asistensi kepada pemerintah daerah dalam penggunaan anggaran daerah. Sebagai tindak lanjut atas instruksi tersebut, telah dibuat rencana aksi kegiatan yang dilaksanakan sampai dengan Desember 2010 dengan uraian sebagai berikut : 1) Rencana Aksi & Ukuran Keberhasilan. a) Rencana aksi dan ukuran keberhasilan yang harus dicapai oleh BPKP secara keseluruhan meliputi : (1) Merumuskan mekanisme asistensi kepada daerah dalam pemanfaatan anggaran daerah dan menjalankan peraturan. (2) Merumuskan

mekanisme

percepatan

peningkatan

kualitas

akuntabilitas keuangan negara/daerah. Untuk melaksanakan rencana aksi nomor (1) telah ditetapkan tiga ukuran keberhasilan yaitu : (1) Pembentukan

mekanisme

asistensi

kepada

daerah

dalam

kepada

daerah

dalam

pemanfaatan anggaran daerah, (2) Pembentukan

mekanisme

asistensi

menjalankan peraturan tentang pemanfaatan anggaran daerah, (3) Pembentukan

mekanisme

asistensi

kepada

daerah

tentang

perubahan ketentuan prosedur pengadaan barang/ jasa. Halaman 37


Sedangkan ukuran keberhasilan untuk pelaksanaan rencana aksi nomor (2) adalah terbitnya Inpres Tentang Percepatan Peningkatan Kualitas Akuntabilitas Keuangan Negara/Daerah. b) Ukuran Keberhasilan dari seluruh rencana aksi tersebut, yang menjadi target di bulan Desember 2010 meliputi : Target 1 Target 2 Target 3

: Pelaksanaan asistensi pemanfaatan anggaran daerah di 25 provinsi : Pelaksanaan asistensi penerapan peraturan terkait pemanfaatan anggaran daerah di 25 provinsi : 1) Sosialisasi Perpres 54 Tahun 2010 di 25 provinsi 2) Pelaksanaan

asistensi persiapan pelaksanaan perubahan ketentuan pengadaan di 6 provinsi

2) Tindak Lanjut atas Rencana Aksi BPKP Kegiatan yang telah dilaksanakan oleh BPKP sampai dengan posisi bulan Desember 2010 atas rencana aksi sebagaimana dikemukakan pada butir b) di atas adalah sebagai berikut: a)

Target 1, pelaksanaan asistensi pemanfaatan anggaran daerah telah dilaksanakan pada 33 provinsi atau 132 % dari target sebanyak 25 provinsi.

Kegiatan yang dilaksanakan meliputi : bimbingan teknis

implementasi

penatausahaan

dan

akuntansi

keuangan

daerah,

pendampingan penyusunan RAPBD, memfasilitasi penyusunan rencana kinerja, dan pendampingan penerapan program aplikasi Sistem Informasi Manajemen Daerah (SIMDA). b) Target

2,

pelaksanaan

asistensi

penerapan

peraturan

terkait

pemanfaatan anggaran daerah telah dilaksanakan pada 33 provinsi atau 132 % dari target sebanyak 25 provinsi. Kegiatan yang dilaksanakan meliputi : asistensi penerapan peraturan terkait pemanfaatan APBD, asistensi penerapan Sistem Akuntansi Keungan Daerah (SAKD), dan memberikan

asistensi, help desk, dan bimbingan dalam penerapan

peraturan terkait pelaksanaan pengadaan barang dan jasa.

Halaman 38


c) Target 3 : (1) Sosialisasi Perpres 54 Tahun 2010 telah dilaksanakan bersama-sama dengan LKPP pada 33 provinsi atau 132 % dari target 25 provinsi. Kegiatan yang dilaksanakan adalah memberikan pemahaman tentang perbedaan antara Keppres 80/2003 dengan Perpres 54/2010 , agar dalam pengadaan barang/jasa pemerintah lebih efisien dan efektif, serta mempermudah dalam penyerapan anggaran dengan tetap memperhatikan good governance. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 54 Tahun 2010 mulai berlaku tanggal 1 Januari 2010. (2) Pelaksanaan asistensi persiapan pelaksanaan perubahan ketentuan pengadaan, telah dilaksanakan pada 9 provinsi atau 150 % dari target 6 provinsi. Kegiatan yang dilaksanakan meliputi : mendorong terbentuknya

Layanan

Pengadaan

memfasilitasi

penyusunan

organisasi

Secara ULP

Elektronik dan

(LPSE),

LPSE,

serta

penyusunan pedoman pelaksanaan pengadaan barang/jasa . Dengan demikian seluruh rencana aksi telah direalisasikan 100% dan telah memenuhi target yang ditetapkan. Dalam mendukung pecapaian target tersebut di atas, Deputi Pengawasan Bidang Penyelenggaraan Keuangan Daerah melakukan kegiatan sebagai berikut : 1) Penyusunan Modul Asistensi Pemanfaatan Anggaran Kegiatan penyusunan tersebut telah menghasilkan satu modul dengan realisasi anggaran sebesar Rp26.240.000,00 serta realisasi SDM sebanyak 70 OH. 2) Penyusunan

Pedoman

Asistensi

Menjalankan

Peraturan

Terkait

Pemanfaatan Anggaran Tahap I Kegiatan penyusunan pedoman ini telah menghasilan satu pedoman dengan realisasi anggaran sebesar Rp10.950.000,00 serta realisasi SDM sebanyak 18 OH. Halaman 39


3) Perumusan Tugas Deputi Pengawasan Bidang Penyelenggaraan Keuangan Daerah Dalam Mendukung Pemantauan UKP4 Kegiatan Perumusan tersebut telah menghasilkan dua laporan dan realisasi anggaran sebesar Rp11.540.000,00 serta realisasi SDM sebanyak 60 OH. 4) Mapping Kegiatan Deputi Pengawasan Bidang Penyelenggaraan Keuangan Daerah Dalam Rangka Sinergi Dengan UKP4 Kegiatan mapping tersebut telah menghasilan dua laporan dengan realisasi anggaran adalah Rp8.725.000,00 serta realisasi SDM sebanyak 38 OH. 5) Penyusunan Bahan Retreat Dengan Tema Penyusunan APBN dan APBD yang Sehat Kegiatan penyusunan tersebut telah menghasilan satu laporan dengan realisasi anggaran adalah Rp2.320.000,00 serta realisasi SDM sebanyak 10 OH. 6) Sosialisasi Direktif Presiden dan Perpres No. 54 Tahun 2010 Kegiatan Sosialisasi tersebut telah menghasilan satu laporan dengan realisasi anggaran sebesar Rp7.609.000,00 serta realisasi SDM sebanyak 3 OH.

d. Persentase IPD yang laporan keuangannya memperoleh opini minimal WDP Target indikator outcome ‘’Persentase IPD yang laporan keuangannya memperoleh opini minimal WDP’’ tahun 2010 adalah sebanyak 75%, diharapkan dapat dicapai melalui kegiatan bimtek/asistensi penyusunan LKPD. Pada tahun 2010, persentase IPD yang laporan keuangannya memperoleh opini minimal WDP telah mencapai 76,34%. Capaian ini diperoleh dari persentase pemda yang diasistensi BPKP yang opini laporan keuangannya minimal WDP dari BPK. Opini BPK diperoleh berdasarkan hasil audit BPK atas laporan keuangan pemerintah daerah tahun 2009. Dengan demikian, capaian kinerja outcome ini dalam tahun 2010 adalah sebesar 101,79%. Halaman 40


Keberhasilan ini diperoleh melalui kegiatan sosialisasi/asistensi/bimbingan teknis oleh Perwakilan BPKP dengan rincian kegiatan sebagai berikut: 1) Asistensi APBD mulai dari penetapan KAU dan PPAS sampai dengan penetapan Perda APBD dan Perkada Penjabaran APBD. 2) Asistensi SAKD yang meliputi penyusunan Perda Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan

Daerah,

Laporan

Keuangan

Pemerintah

Daerah

(LKPD),

Kebijakan Akuntansi, Sistem dan Prosedur Akuntansi, Inventarisasi aset daerah, Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPJ) Kepala Daerah, Sosialisasi Peraturan tentang Pengelolaan Keuangan Daerah, dan Lainnya. 3) Asistensi SIMDA yang dimulai dari implementasi program aplikasi SIMDA, baik itu SIMDA Keuangan, SIMDA BMD, maupun SIMDA Gaji; sistem dan prosedur (sisdur) program aplikasi SIMDA; sampai dengan penatausahaan keuangan daerah dengan menggunakan program aplikasi tersebut baik untuk keperluan penganggaran, penyusunan RKA, DPA, dan lain-lain; serta bimtek kepada pengelola keuangan daerah misalnya bendahara dan pejabat penatausahaan keuangan (PPK) 4) Asistensi SAKIP yang meliputi Penyusunan RPJPD, RPJMD, RKPD, Renstra SKPD, Renja SKPD, Indikator Kinerja Utama (IKU), Penetapan Kinerja (PK), Standar Pelayanan Minimal (SPM), LAKIP, LPPD, dan Lainnya 5) Asistensi Lainnya yang meliputi asistensi reviu laporan keuangan pemda, asistensi reviu PBJ, Sosialisasi dan asistensi OPAD. Selama tahun 2010, Perwakilan BPKP telah melakukan asistensi/bimtek APBD/SAKD/SIMDA/SAKIP terhadap 453 pemerintah daerah (pemda) atau 86,45% dari 524 pemda yang ada dengan materi asistensi meliputi Sistem Akuntansi Keuangan Daerah (SAKD), Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD), Sistem Infomasi Manajemen Daerah (SIMDA), Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP), dan materi lainnya seperti asistensi reviu atas laporan keuangan pemda, asistensi pengadaan barang/jasa, dan lain-lain.

Halaman 41


Dari 524 pemda tersebut masih terdapat 71 pemda yang belum diasistensi dengan berbagai alasan antara lain sebagai berikut : -

Pemerintah daerah tidak menganggarkan kegiatan asistensi/bimtek.

-

Kegiatan asistensi/bimtek telah dilakukan oleh pihak lain selain BPKP

-

Pemerintah daerah belum memberi perhatian terhadap tanggung jawab yang melekat.

Frekuensi asistensi/bimtek yang telah dilakukan oleh Perwakilan BPKP selama tahun 2010 adalah sebanyak 2.057 kali pada 453 pemda, dengan rincian per materi asistensi sebagai sebagai berikut: No

Materi Asistensi

Frekuensi (Kali)

Persentase Frekuensi (%)

1

APBD

72

3,50

2

SAKD

650

31,60

3

SIMDA

582

28,29

4

SAKIP

432

21,00

5

Lainnya

321

15,61

Jumlah

2.057

100,00

Halaman 42


Rincian jumlah pemda yang diasistensi oleh Perwakilan BPKP per materi asistensi, dibandingkan dengan jumlah pemda yang diasistensi dan jumlah pemda yang ada, adalah sebagai berikut:

No

Materi Asistensi

Jumlah Pemda yang diasistensi

Persentase terhadap seluruh Pemda yang diasistensi (453 pemda) (%)

Persentase terhadap seluruh Pemda (524 pemda) (%)

1

APBD

56

12,36

10,68

2

SAKD

316

69,75

60,30

3

SIMDA

225

49,66

42,93

4

SAKIP

228

50,33

50,33

5

Lainnya

228

50,33

43,51

Asistensi APBD relatif kecil karena kegiatan penyusunan APBD secara umum telah dilakukan oleh pemda secara mandiri. Selain kegiatan sosialisasi/asistensi/bimbingan teknis oleh Perwakilan BPKP, Deputi

Pengawasan

Bidang

Penyelenggaraan

Keuangan

Daerah

juga

Halaman 43


melaksanakan kegiatan sosialisasi/ asistensi/bimbingan teknis SIMDA Versi 2.1 langsung ke pemerintah daerah atas permintaan Perwakilan BPKP. Kegiatan yang dilaksanakan sehubungan dengan aplikasi SIMDA Versi 2.1 tersebut adalah sosialisasi/asistensi/bimbingan teknis SIMDA pada 225 pemerintah daerah. Untuk kegiatan asistensi, implementasi dan bimbingan teknik SIMDA Versi 2.1 ke 225 pemerintah daerah, seluruh biaya asistensi meggunakan dana dari pemerintah daerah yang bekerja sama dengan BPKP dalam rangka penerapan Program Aplikasi SIMDA. Jumlah realisasi anggaran pemerintah daerah untuk Tim Satgas SIMDA Pusat sebesar Rp. 996.872.000,00 dengan realisasi SDM adalah 1.424 OH. Selain itu Deputi IV juga melakukan sosialisasi/asistensi/bimbingan teknis penyusunan laporan keuangan Kementerian Dalam Negeri dengan realisasi SDM sebanyak 360 OH Disamping itu, beberapa indikator lain yang menunjukkan keberhasilan pelaksanaan program-program Deputi Pengawasan Bidang Penyelenggaraan Keuangan Daerah antara lain: 1) Dari 15 pemda yang memperoleh opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) atas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah Tahun 2009 yang di audit BPK, di antaranya termasuk 13 Pemda yang diasistensi oleh BPKP. 2) Dari 320 pemda yang memperoleh opini Wajar Dengan Pengecualian (WDP) atas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah Tahun 2009 yang diaudit BPK, diantaranya termasuk 229 pemda yang diasistensi oleh BPKP 3) Pemda yang paling awal menyelesaikan dan menyampaikan Perda APBD Tahun

2009

adalah

Pemda

yang

diasistensi

oleh

BPKP

dengan

menggunakan Aplikasi SIMDA. Dalam mendukung pecapaian outcome di atas, Deputi Pengawasan Bidang Penyelenggaraan Keuangan Daerah melakukan kegiatan sebagai berikut :

Halaman 44


1) Updating Profil Pemda Profil

pemda

dimaksudkan

untuk

memperoleh

informasi

mengenai

pemerintah daerah secara komprehensif khususnya dikaitkan dengan akuntabilitas keuangan pemerintah daerah. Profil pemda setiap periodik dilakukan pemutahiran (updating) agar informasi yang disajikan dapat menggambarkan kondisi sebenarnya.

Dari informasi tersebut diharapkan

dapat diperoleh perbaikan ke depan dalam meningkatankan akuntabilitas keuangan pemda. Kegiatan Updating Profil Pemda telah menghasilkan tiga laporan profil pemda atau 100% dari rencana sebanyak tiga laporan. Realisasi anggaran adalah Rp66.468.000,00 atau 56% dari anggaran yang tersedia sebesar Rp118.500.000,00 dengan realisasi SDM sebanyak 153 OH atau 66% dari yang direncanakan sebanyak 231 OH. 2) Evalusasi atas Penyusunan dan Penetapan APBD Tahun Anggaran 2010. Evaluasi atas proses penyusunan dan penetapan APBD tahun anggaran 2010 terhadap 119 pemerintah daerah (8 provinsi, 96 kabupaten, 15 kota) dengan hasil bahwa penyebab utama keterlambatan penyusunan dan penetapan APBD Tahun 2010 terjadi pada seluruh tahapannya. Penyebab utama keterlambatan penyusunan dan penetapan APBD Tahun 2010 terbesar terjadi pada tahap penyusunan dan penetapan KUA dan PPAS pemda yaitu sebanyak 98 pemda atau 82,35% dari pemda yang terlambat. Keterlambatan penyusunan dan penetapan APBD Tahun 2010 tersebut disebabkan sebagai berikut: (a) Kelalaian aparatur pemerintah daerah pada 102 pemda (b) Kelalaian anggota dewan dalam penetapan KUA dan PPAS maupun persetujuan bersama Raperda pada 66 pemda. (c) Keterbatasan SDM baik kuantitas maupun kualitas pada 18 pemda. (d) Menunggu penetapan dana perimbangan (DAU/DAK/DBH) pada 14 pemda. Halaman 45


(e) Pergantian pejabat bupati dan atau pejabat eselon II, III, IV pada 11 pemda. (f) Kurangnya komitmen aparatur pemerintah daerah pada 10 pemda. (g) Penataan ulang struktur kelembagaan pada 6 pemda (h) Menunggu penetapan APBD tahun 2009 pada 6 pemda. (i) Menunggu hasil musrenbang provinsi/nasional atau RKPD provinsi/RKP nasional pada 3 pemda. (j) Menunggu penetapan APBD Provinsi (dana bantuan keuangan) pada 2 pemda (k) Adanya pemekaran wilayah pada 2 pemda, dan (l) Penambahan jumlah SKPD baru; adanya proses hukum terhadap pejabat daerah; dan kegiatan SKPD sangat banyak, masing-masing pada 1 pemda. Sehubungan dengan hal-hal tersebut, telah diberikan saran-saran kepada Menteri Dalam Negeri sebagai berikut : (a) Meningkatkan

pembinaan

kepada

pemerintah

daerah

(provinsi/kabupaten/kota) dalam penyelenggaraan pengelolaan keuangan daerah (b) Meminta kepada gubernur/bupati/walikota untuk lebih mengoptimalkan pelaksanaan proses penyusunan dan penetapan APBD secara tepat waktu sesuai dengan ketentuan yang berlaku serta meningkatkan koordinasinya dengan DPRD terkait. (c) Menciptakan

suatu

sistem

monitoring

atas

penyusunan

APBD

provinsi/kabupaten/kota agar mutu dan ketepatan waktu penetapan APBD lebih baik. Kegiatan evaluasi atas proses penyusunan dan penetapan APBD Tahun 2010 oleh Deputi IV adalah kompilasi nasional atas laporan hasil evaluasi yang dilaksanakan oleh perwakilan BPKP. Kompilasi hasil evaluasi atas kegiatan ini telah menghasilkan output satu laporan hasil kompilasi atau 100% dari yang direncanakan sebanyak satu laporan. Realisasi anggaran Halaman 46


untuk kegiatan ini adalah Rp47.863.000,00 atau 111% dari anggaran yang tersedia sebesar Rp43.280.000,00

dengan realisasi SDM adalah 266 OH

atau 190% dari yang direncanakan sebesar 140 OH. 3) Database Akuntabilitas Pemerintah Daerah Untuk mendukung kegiatan analisis kinerja keuangan pemerintah daerah, Deputi IV telah melakukan penyusunan Database Akuntabilitas Kinerja Keuangan Pemerintah Daerah. Kegiatan ini telah menghasilkan output satu laporan atau 100% dari yang direncanakan sebanyak satu laporan. Realisasi anggaran untuk kegiatan ini adalah Rp10.800.000,00 atau 12% dari anggaran yang tersedia sebesar Rp88.740.000,00 dengan realisasi SDM adalah 140 OH atau 93% dari yang direncanakan sebanyak 150 OH.

4) Kompilasi Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) dan Analisis Kinerja Keuangan Pemerintah Daerah Penyusunan kompilasi Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) oleh Deputi IV berupa kompilasi nasional atas kompilasi LPKD provinsi yang dilakukan oleh perwakilan BPKP. Kompilasi atas analisis LKPD ini telah menghasilkan output satu laporan hasil kompilasi nasional atau 100% dari target satu laporan. Realisasi anggaran untuk kegiatan ini adalah Rp 40.748.000,00 atau 105% dari anggaran yang tersedia sebesar Rp 38.850.000,00 dengan realisasi SDM adalah 108 OH atau 77% dari yang direncanakan sebanyak 140 OH 5) Pengolahan Data Laporan Bulanan Bidang APD Deputi IV sebagai perencana dan pengendalian (rendal) terhadap Bidang Akuntabilitas Pemerintah Daerah (APD) pada Perwakilan BPKP, melakukan koordinasi mengenai pelaksanaan kegiatan bidang APD. Hasil kegiatan bidang APD tersebut dirangkum menjadi database kinerja Deputi IV.

Halaman 47


Database ini diperlukan guna memenuhi kebutuhan-kebutuhan antara lain sebagai berikut : •

Untuk mengetahui performance perwakilan BPKP berkaitan dengan pengelolaan keuangan daerah

•

Mengetahui kinerja Deputi IV, dan

•

Sebagai salah satu sumber data penyusunan bahan laporan ke presiden.

Database ini dituangkan dalam bentuk laporan bulanan kegiatan APD yang kemudian dikompilasi menjadi laporan triwulanan bidang APD. Realisasi kegiatan ini adalah sebanyak empat laporan kompilasi triwulanan atau 100% dari yang direncanakan sebanyak empat laporan. Realisasi anggaran untuk kegiatan ini adalah Rp257.810.000 atau 176% dari anggaran yang tersedia sebesar Rp 146.568.000,00 dengan realisasi SDM adalah 777 OH atau 102% dari yang direncanakan sebanyak 760 OH.

6) Monev Kegiatan Pemeriksaan dan Pengawasan Bidang Keuangan Daerah Monev bertujuan untuk mengetahui sejauh mana peran Perwakilan BPKP dalam memasarkan produk-produk Deputi IV untuk membantu pemerintah daerah di wilayahnya menyelenggarakan pengelolaan keuangan daerah. Kegiatan monitoring dan evaluasi dilaksanakan pada Perwakilan BPKP dengan output 18 laporan atau 100% dari yang ditargetkan sebanyak 18 laporan.

Realisasi

anggaran

untuk

kegiatan

tersebut

sebesar

Rp

15.825.000,00 atau 31% dari anggaran yang tersedia sebesar Rp 50.760.000,00 dengan realisasi SDM adalah 166 OH atau 63% dari yang direncanakan sebanyak 265 OH. 7) Asistensi Implementasi Program Aplikasi Komputer SIMDA Asistensi implementasi program aplikasi komputer SIMDA merupakan kegiatan yang sifatnya permintaan dari pemerintah daerah yang bertujuan

Halaman 48


untuk menghasilkan laporan keuangan pemerintah daerah secara tepat waktu. Kegiatan asistensi telah menghasilkan output sebanyak 115 laporan atau 147% dari yang ditargetkan sebanyak 78 laporan. Anggaran untuk kegiatan tersebut merupakan beban pemerintah daerah yang bersangkutan dengan realisasi SDM adalah 1.424 OH atau 184% dari yang direncanakan sebesar 775 OH. 8) Asistensi Pengelolaan Keuangan Negara pada Kemendagri Asistensi tersebut merupakan kegiatan atas permintaan dari Kemendagri dalam meningkatkan kualitas laporan keuangan Kemendagri. Kegiatan asistensi ini telah menghasilkan output sebanyak satu laporan atau 100% dari yang ditargetkan sebanyak satu laporan. Anggaran untuk kegiatan tersebut merupakan beban Kemendagri dengan realisasi SDM sebanyak 360 OH atau 240% dari yang direncanakan sebesar 150 OH.

9) Evaluasi atas Pelayanan Perwakilan BPKP kepada Pemda Dalam rangka melakukan kegiatan pengawasan secara preventif dan edukatif, salah satu bentuk yang dilakukan oleh BPKP adalah kegiatan asistensi. Agar pelaksanaan kegiatan asistensi (khususnya yang terkait dengan pengelolaan keuangan daerah) dapat berjalan dengan seragam, transparan, dan akuntabel, Deputi Pengawasan Bidang Penyelenggaraan Keuangan Daerah telah mengeluarkan Prosedur Kegiatan Baku (Standard Operating Procedure/SOP) Kerjasama Perwakilan BPKP dengan Pemerintah Daerah melalui Surat Edaran Deputi Pengawasan Bidang Penyelanggaraan Keuangan Daerah Nomor: SE-211/D4/03/2008 tanggal 28 Agustus 2008. Untuk memastikan bahwa kegiatan asistensi yang dilakukan oleh Perwakilan BPKP telah berjalan sesuai dengan SOP di atas, serta telah memberikan hasil dan manfaat sebagaimana yang diharapkan, Deputi Pengawasan Bidang Penyelenggaraan Keuangan Daerah melakukan evaluasi atas Halaman 49


pelayanan kerjasama asistensi Perwakilan BPKP kepada Pemerintah Daerah. Melalui evaluasi ini diharapkan dapat memberikan masukan bagi perbaikan kualitas pelayanan kerjasama asistensi. Realisasi kegiatan ini adalah sebanyak empat buah laporan atau 133% dari yang direncanakan sebanyak tiga laporan. Realisasi anggaran untuk kegiatan ini adalah Rp 41.644.000,00 atau 37% dari anggaran yang tersedia sebesar Rp 113.260.000,00 dengan realisasi SDM adalah 52 OH atau 43% dari yang direncanakan sebesar 120 OH. 10) Memberikan bahan hasil pengawasan Deputi IV Realisasi kegiatan ini berupa penyediaan data terkait kinerja deputi IV dalam rangka penyusunan Laporan Presiden yang dikoordinir oleh Pusat Informasi Pengawasan BPKP. Kegiatan ini menghasilkan output sebanyak 2 laporan (100%) dari yang direncanakan sebanyak 2 laporan. Kegiatan ini dilaksanakan tidak menggunakan anggaran dengan realisasi SDM sebanyak 25 OH atau 50% dari 50 OH yang direncanakan

11) Perekaman data dan kegiatan operasi TI Asistensi tersebut merupakan kegiatan atas perekaman data yang terkait dengan kegiatan pengembangan aplikasi SIMDA. Kegiatan asistensi ini telah menghasilkan output sebanyak empat laporan atau 100% dari yang ditargetkan sebanyak empat laporan dengan realisasi SDM sebanyak 128 OH atau 107% dari yang direncanakan sebesar 100 OH. 12) Reviu proses PBJ oleh APIP Realisasi kegiatan ini adalah sebanyak dua laporan atau 100% dari yang direncanakan sebanyak dua laporan. Realisasi anggaran untuk kegiatan ini adalah Rp83.570.000,00 atau 92% dari anggaran yang tersedia sebesar Rp90.450.000,00 dengan realisasi SDM sebanyak 190 OH atau 100% dari yang direncanakan sebanyak 190 OH. Halaman 50


e. Persentase

Hasil

Pengawasan

atas

Permintaan

Stakeholders

yang

Dijadikan Bahan Pengambilan Keputusan oleh Stakeholders Target indikator outcome ‘’Persentase hasil pengawasan atas permintaan stakeholders yang dijadikan bahan pengambilan keputusan oleh stakeholders’’ tahun 2010 adalah sebanyak 100% yang diharapkan dapat dicapai melalui kegiatan pengawasan atas permintaan stakeholder bidang keuangan daerah. Pada tahun 2010, realisasi persentase hasil pengawasan atas permintaan stakeholders yang dijadikan bahan pengambilan keputusan oleh stakeholders adalah 100%. Realisasi ini diperoleh dari persentase hasil pengawasan oleh BPKP yang dimanfaatkan oleh stakeholders. Dengan demikian, capaian kinerja outcome ini dalam tahun 2010 adalah sebesar 100%. Pencapaian outcome tersebut, diperoleh dari kegiatan pengawasan yang bersifat permintaan stakeholder antara lain sebagai berikut: 1) Audit

atas

Pembelanjaan

yang

Berkaitan

dengan

Program

Pengembangan Sistem Informasi Administrasi Kependudukan Atas permintaan Menteri Dalam Negeri, BPKP melakukan audit atas pembelanjaan yang berkaitan dengan program pengembangan Sistem Informasi Administrasi Kependudukan (SIAK) tahun anggaran 2003 – 2009 dan audit atas Teknologi Informasi pada Data Center (DC) dan Disaster Recovery Center (DRC). Audit pembelanjaan bertujuan untuk menilai efektivitas, efisiensi, dan ekonomi (3-E) atas pembelanjaan yang dilaksanakan sejak 2003-2009; dan menilai ketaatan pada ketentuan yang berlaku serta memberikan masukan dalam rangka penyempurnaannya. Sementara audit atas teknologi informasi bertujuan sebagai berikut: 

Meyakinkan bahwa pengembangan SIAK didasarkan atas grand design atau dokumen lainnya yang dipersamakan, dan telah memperoleh pengesahan dari pejabat yang berwenang

Halaman 51




Meyakinkan bahwa pengorganisasian penanggungjawab dan pengelola pengembangan SIAK telah menganut asas-asas umum yang berlaku dalam TI dan sistem pengendalian intern yang memadai.



Meyakinkan bahwa proses pengadaan infrastruktur TI (perangkat keras, perangkat lunak, dan perangkat pendukung lainnya) telah melalui proses yang transparan, akuntabel, dan sesuai dengan ketentuan peraturan perundangan.



Meyakinkan bahwa pembangunan SIAK telah memanfaatkan dan mengintegrasikan secara optimal hasil pembangunan sistem informasi yang telah ada sebelumnya di pemerintah daerah



Meyakinkan bahwa tata kelola TI dalam penerapan SIAK telah diterapkan secara efektif

Simpulan atas hasil audit tersebut di atas adalah sebagai berikut : 1. Grand design pengembangan SIAK masih lemah 2. Penerapan e-KTP belum sepenuhnya mengacu pada undang-undang 3. Pemilihan software database oleh Direktorat Jenderal Administrasi Kependudukan belum dilakukan berdasarkan kajian kebijakan yang memadai 4. Pengelolaan data SIAK tersebar pada beberapa sub direktorat pada Direktorat Jenderal Administrasi Kependudukan 5. Implementasi Aplikasi SIAK belum dapat menghindari duplikasi penerbitan Nomor Induk Kependudukan (NIK) 6. Beberapa pemerintah provinsi/kabupaten/kota belum menggunakan Aplikasi SIAK sehingga struktur database kependudukan secara nasional menjadi berbeda-beda 7. Kompetensi administrator dan operator SIAK kurang memadai 8. Infrastruktur DC Direktorat Jenderal Administrasi Kependudukan belum dimanfaatkan secara optimal 9. Infrastruktur DRC belum dimanfaatkan Halaman 52


10. Pembangunan dan pengelolaan DRC belum mengacu standar 11. Pengoperasian data di Direktorat Jenderal Administrasi Kependudukan belum didukung dengan contingency plan 12. Perangkat e-KTP yang diadakan kurang dimanfaatkan 13. Pada saat pemeriksaan berlangsung (Juni 2010), uji petik penerapan eKTP yang berjalan di 6 kecamatan pada 6 kabupaten/kota tidak terhubungkan dengan jaringan server terpusat sebagai alat kendali 14. Stimulan perangkat teknologi informasi untuk menjalankan SIAK belum seluruhnya dimanfaatkan oleh pemerintah provinsi/kabupaten/kota/ kecamatan Dari hasil audit ini, BPKP telah memberikan 14 jenis rekomendasi perbaikan yang

ditujukan

kepada

Direktur

Jendral

Administrasi

Kependudukan

Kementerian Dalam Negeri. Kegiatan audit tersebut telah menghasilkan dua laporan hasil audit dengan realisasi SDM adalah 382 OH. Disamping kegiatan tersebut, kegiatan lain terkait yang mendukung adalah kegiatan audit dan bimtek pelaksanaan NIK dan e-KTP pada Dinas Kependudukan dan Capil, kegiatan reviu RAB penerbitan NIK dan penerapan KTP TA 2010 pada Ditjen Adminduk Kemendagri, serta kegiatan penyusunan TOR reviu, audit dan pendampingan pengadaan barang dan jasa pada Ditjen Adminduk pada Kemendagri. Kegiatan tersebut menghasilkan output sebanyak 12 laporan dengan realisasi SDM sebanyak 406 OH. Realisasi anggaran untuk kegiatan ini adalah Rp347.845.600,00 atau 43,51% dari anggaran yang tersedia sebesar Rp799,546.000,00. Anggaran tersebut menggunakan droping dana dari Sekretariat Utama BPKP. 2) Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Daerah (AKIP) Dalam tahun 2010 telah dilakukan validasi atas evaluasi kinerja atas instansi pemerintah terhadap 215 kabupaten/ kota sebagaimana disajikan dalam Halaman 53


laporan No : LHE- 210 /D4/01/2010 tanggal 22 Oktober 2010. Pelaksanaan evaluasi kami laksanakan berdasarkan Peraturan Menteri PAN dan Reformasi Birokrasi Nomor 13 Tahun 2010. Evaluasi dilakukan terhadap seluruh tahapan yang harus diterapkan dalam Sistem Akuntabilitas Kinerja Pemerintah (SAKIP), meliputi komponen perencanaan kinerja, pengukuran kinerja, pelaporan kinerja, dan evaluasi kinerja, serta pencapaian kinerja. SAKIP sudah mulai dikembangkan sejak tahun 1999 berdasarkan Inpres Nomor 7 Tahun 1999. Hal ini diperkuat dengan terbitnya UU Nomor 17 tahun 2003 tentang Keuangan Negara yang mengamanahkan adanya transparansi kinerja dalam melaporkan prestasi yang berhasil dicapai oleh Pengguna Anggaran

sehubungan

dengan

anggaran

yang

telah

digunakan.

Pengungkapan informasi tentang kinerja ini adalah relevan dengan perubahan paradigma penganggaran pemerintah yang ditetapkan dengan mengidentifikasikan secara jelas keluaran (output) setiap kegiatan berikut hasil (outcome) ataupun sasaran dari setiap program. Namun melihat hasil penilaian evaluasi tersebut di atas menunjukkan bahwa perkembangan SAKIP masih jauh dari yang diharapkan. Secara keseluruhan, atas 215 kabupaten/kota yang dievaluasi tidak terdapat kabupaten/ kota yang memperoleh kategori sangat memuaskan dan sangat baik. Kategori baik diperoleh satu kota atau 0,46%, kategori cukup baik diperoleh dua kabupaten atau 0,93%. Selebihnya dengan kategori agak kurang diperoleh 95 kabupaten/kota atau 44,19%, dan dengan kategori kurang diperoleh 117 kabupaten/kota atau 54,42%. Realisasi kegiatan ini adalah sebanyak 215 laporan atau 1.132% dari yang direncanakan sebanyak 19 laporan. Realisasi anggaran untuk kegiatan ini adalah Rp210.133.000,00 atau 105% dari anggaran yang tersedia sebesar Rp200.117.000,00 dengan realisasi SDM adalah 1.606 OH atau 88 % dari yang direncanakan sebesar 1.826 OH.

Halaman 54


3) Evaluasi Kinerja Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (EKPPD) Dalam tahun 2010 telah dilakukan validasi EKPPD atas hasil tim daerah di 33 provinsi sebanyak 439 kabupaten/kota serta melakukan evaluasi LPPD atas 33 pemerintah provinsi. Realisasi kegiatan ini adalah sebanyak 34 laporan atau 100% dari yang direncanakan sebanyak 34 laporan. Realisasi anggaran adalah Rp398.589.000,00 atau 98% dari anggaran yang tersedia sebesar Rp405.402.000,00 dengan realisasi SDM adalah 279 OH atau 15% dari yang direncanakan sebesar 1.914 OH. Disamping kegiatan di atas, kegiatan lain yang turut medukung pencapaian outcome adalah: 1) Kajian Current Issues Untuk mendukung pelaksanaan pengawasan yang dilakukan, Deputi Pengawasan Bidang Penyelenggaraaan Keuangan Daerah BPKP melakukan beberapa kajian di bidang pengelolaan keuangan negara/daerah sebagai berikut : •

Kajian terhadap UU no. 28 tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah

•

Kajian atas hasil pemeriksaan BPK semester I dan II Tahun 2009

•

Kajian Permendagri Nomor 55 Tahun 2008 Tentang Tata Cara Penatausahaan

dan

Penyusunan

Laporan

Pertanggungjawaban

Bendahara serta Penyampaiannya •

Telaah atas honor dan tambahan penghasilan bagi PNS di Kabupaten Pangkajene Kepulauan

•

Kajian Pengawalan terhadap Grand Design Revitalisasi Desentralisasi dan Otonomi Daerah

•

Kajian atas Dana Abadi pada Pemerintah Aceh Halaman 55


Realisasi

anggaran

Rp57.560.000,00

untuk

atau

40%

kegiatan dari

Kajian

anggaran

Current yang

Issue

tersedia

adalah sebesar

Rp142.808.000,00 dengan realisasi SDM adalah 330 OH atau 101% dari yang direncanakan sebesar 328 OH. 2) Kompilasi pemetaan dan penyelesaian TPB Kemendagri Kegiatan ini dilakukan dalam bentuk rekonsiliasi antara data dari Pusat Informasi Pengawasan dengan data yang dimiliki oleh Deputi Pengawasan Bidang Penyelenggaraan Keuangan Daerah atas hasil pengawasan pada Kementerian Dalam Negeri, Pemerintah Daerah, dan BUMD. Dari hasil rekonsiliasi

dapat

ditelusuri

perbedaan

saldo

temuan

yang

belum

ditindaklanjuti dari kedua sumber data tersebut. Selain itu juga dilakukan pemetaan terhadap temuan hasil pemeriksaan yang diklasifikasikan dalam kelompok temuan yang valid dan temuan yang sudah tidak valid. Terhadap temuan yang sudah tidak valid, direkomendasikan kepada Kepala Perwakilan untuk memprosesnya menjadi temuan pemeriksaan yang tidak dapat ditindaklanjuti (TPTD) berdasarkan ketentuan yang berlaku. Realisasi kegiatan ini adalah sebanyak satu laporan atau 100% dari yang direncanakan sebanyak satu laporan. Realisasi anggaran adalah Rp22.900.000,00 atau 76% dari anggaran yang tersedia sebesar Rp30.180.000,00 dengan realisasi SDM adalah 187 OH atau 208% dari yang direncanakan sebesar 90 OH. 3) Penyusunan TOR Revitalisasi OTDA Penyusunan TOR ini dilakukan untuk memberikan acuan dalam pelaksanaan pembuatan kegiatan dan/atau instrumen yang diperlukan dalam rangka Rencana Pengawalan Revitalisasi Desentralisasi dan Otonomi Daerah. Tujuannya adalah untuk memberikan masukan kepada para pembuat keputusan berkaitan dengan penyempurnaan kebijakan desentralisasi dan

Halaman 56


otonomi daerah. Kegiatan tersebut telah dapat diselesaikan dengan menghasilkan satu dokumen TOR atau 100% dari target satu dokumen. Realisasi anggaran adalah Rp62.287.000,00 atau 176% dari anggaran yang tersedia sebesar Rp35.335.000,00 dengan realisasi SDM adalah 82 OH atau 146% dari yang direncanakan sebesar 56 OH. 4) Kajian Dalam Rangka Revitalisasi Desentralisasi dan Otonomi Daerah Kajian ini bersifat terbatas dan merupakan langkah awal dan sebagai bagian dari kegiatan dalam rangka rencana pengawalan revitalisasi desentralisasi dan otonomi daerah. Kajian dilaksanakan melalui beberapa kegiatan survei dalam bentuk studi literatur, yaitu sebagai berikut: (a) Survei dalam rangka evaluasi terhadap mekanisme dan realisasi penyusunan Peraturan perundang-undangan di tingkat pusat. Kegiatan ini menghasilkan output satu laporan dengan realisasi anggaran sebesar Rp42.380.000 atau 133% dari anggaran sebesar Rp31.910.000,00 serta realisasi SDM sebesar 62 OH atau 46% dari yang direncanakan sebesar 134 OH. (b) Survei

dalam

rangka

evaluasi

terhadap

hubungan

antar

strata

pemerintahan. Kegiatan ini menghasilkan output satu laporan dengan realisasi anggaran sebesar Rp43.878.000 atau 92% dari anggaran sebesar Rp47.865.000,00 serta realisasi SDM sebesar 66 OH atau 49% dari yang direncanakan sebesar 134 OH (c) Survei dalam rangka evaluasi terhadap sumber daya pemerintah daerah. Kegiatan ini dilaksanakan secara bersama-sama dengan kegiatan survei di atas. Kegiatan ini menghasilkan output satu laporan dengan realisasi anggaran sebesar Rp14.310.000 atau 30% dari anggaran sebesar Rp47.865.000,00 serta realisasi SDM sebesar 25 OH atau 19% dari yang direncanakan sebesar 134 OH. Kajian terbatas ini telah dilaksanakan dengan hasil berupa satu dokumen Laporan Kajian Awal Dalam Rangka Revitalisasi Desentralisasi dan Otonomi Halaman 57


Daerah, dengan mengindikasikan berbagai permasalahan yang terkait dengan kebijakan, hubungan antara strata pemerintahan (kelembagaan), dan tata kerja pelaksanaan desentralisasi dan otonomi daerah. Dari hasil ini disimpulkan perlunya melakukan evaluasi terhadap berbagai indikasi permasalahan tersebut, dan untuk itu juga telah disusun 3 jenis pedoman sebagai berikut: (a) Petunjuk pelaksanaan evaluasi kebijakan dalam rangka revitalisasi desentralisasi dan otonomi daerah. (b) Petunjuk pelaksanaan evaluasi aransemen kelembagaan dalam rangka revitalisasi desentralisasi dan otonomi daerah. (c) Petunjuk pelaksanaan evaluasi tata kerja dalam rangka revitalisasi desentralisasi dan otonomi daerah 5) Penyusunan Pedoman Pengumpulan Data Evaluasi terhadap Sumber Daya Pemda. Penyusunan pedoman ini dimaksudkan untuk memberikan acuan dalam proses pengumpulan data yang akan mendukung pelaksanaan kegiatan evaluasi tata kerja yang dilakukan oleh Deputi Pengawasan Bidang Penyelenggaraan Keuangan Daerah BPKP dalam rangka revitalisasi desentralisasi dan otonomi daerah. Ruang lingkup pengumpulan data yang diatur dalam pedoman ini adalah pengelolaan sumber daya keuangan dan sumber daya non keuangan pemda. Pengelolaan sumber daya keuangan mencakup kriteria dan kondisi kecukupan fiskal minimum pemda. Sedangkan pengelolaan sumber daya non keuangan meliputi pengelolaan aset dan sumber daya manusia pemda. Kegiatan tersebut telah dapat diselesaikan dengan menghasilkan satu pedoman atau 100% dari target satu pedoman. Realisasi adalah Rp19.600.000,00 atau 61% dari anggaran yang tersedia sebesar Rp31.910.000,00 dengan realisasi SDM adalah 30 OH atau 22% dari yang direncanakan sebesar 135 OH

Halaman 58


6) Penyusunan

Pedoman

Pengumpulan

Data

Evaluasi

Terhadap

Pelaksanaan Urusan Pemerintahan Daerah dan Pengelolaan Keuangan Daerah. Penyusunan pedoman ini masih berkaitan dengan penyiapan dukungan untuk pelaksanaan evaluasi dalam rangka revitalisasi desentralisasi dan otonomi daerah. Ruang lingkup dari pengumpulan data meliputi pelaksanaan urusan wajib dan urusan pilihan, serta bagian dari urusan pemerintahan yang dilaksanakan berdasarkan pengaturan tertentu, seperti urusan yang terkait dengan penyerahan kewenangan dekonsentrasi, tugas perbantuan, dan lainlain. Kegiatan tersebut telah dapat diselesaikan dengan menghasilkan satu pedoman atau 100% dari target satu pedoman. Realisasi anggaran adalah Rp37.500.000,00 atau 109% dari anggaran yang tersedia sebesar Rp34.455.000,00 dengan realisasi SDM adalah 65 OH atau 48% dari yang direncanakan sebesar 135 OH 7) Penyusunan TOR Evaluasi Terhadap Kondisi Pengelolaan Keuangan Daerah Dalam Masa Transisi RPJMN 2004 - 2009 ke 2010 - 2014 Tujuan dari penyusunan TOR ini adalah memberikan kerangka acuan bagi rencana pelaksanaan evaluasi terhadap kondisi pengelolaan keuangan daerah dalam masa transisi RPJMN 2004 - 2009 ke 2010 – 2014, yang diharapkan dapat dilaksanakan pada tahun 2011. Pada TOR ini dijelaskan tentang gambaran umum kegiatan, desain kegiatan yang terdiri dari metode, pertanyaan, dan kriteria evaluasi, serta anggaran kegiatan. Kegiatan tersebut telah dapat diselesaikan dengan menghasilkan satu dokumen TOR atau 100% dari target satu laporan. Realisasi anggaran adalah Rp32.425.000,00 dengan realisasi SDM adalah 55 OH atau 61% dari yang direncanakan sebesar 90 OH

Halaman 59


8) Pengumpulan Data realisasi transfer DBH SDA Gas Bumi atas Sumur Suban 4 dari Tahun 2001 s.d 2007 yang diterima oleh Kab. Musi Banyuasin Kegiatan ini menghasilkan output sebanyak 1 laporan. Kegiatan ini menggunakan SDM sebanyak 35 OH.

f.

Jumlah IPD yang Melaksanakan Pelayanan sesuai Standar Pelayanan Minimal/Pelayanan Prima Target indikator outcome ‘’Jumlah IPD yang melaksanakan pelayanan sesuai Standar Pelayanan Minimal/Pelayanan Prima’’ yang ditetapkan untuk tahun 2010 adalah sebanyak 50 yang diharapkan dapat dicapai melalui kegiatan pengawasan atas kinerja pelayanan publik bidang keuangan daerah. Pada tahun 2010, jumlah IPD yang melaksanakan pelayanan sesuai standar pelayanan minimal/pelayanan prima mencapai 48 IPD atau 96% dari target 50 IPD. Pencapaian outcome tersebut tidak tercapai seluruhnya disebabkan pemerintah daerah belum melaksanakan SPM sesuai dengan ketentuan. Untuk mencapai target indikator program ”Jumlah IPD yang melaksanakan pelayanan sesuai Standar Pelayanan Minimal/Pelayanan Prima” Deputi IV melaksanakan kegiatan dengan uraian sebagai berikut : 1) Pengembangan Pedoman Audit Kinerja Pelayanan Pemda Terhadap pedoman audit kinerja pelayanan yang pengembangan

pedoman.

Realisasi

hasil

telah kegiatan

ada dilakukan penyusunan

pengembangan pedoman mencapai 100% dari target yang telah ditetapkan, yaitu menghasilkan 1 pedoman audit kinerja pelayanan pemerintah daerah untuk 6 bidang pelayanan, yaitu bidang pendidikan , kesehatan, koperasi dan usaha kecil menengah, ketenagakerjaan, kependudukan dan catatan sipil serta bidang pekerjaan umum. Realisasi anggaran untuk kegiatan ini Halaman 60


adalah

Rp34.411.000,00

atau

89%

dari

dana

yang

disediakan

Rp38.880.000,00 dengan realisasi SDM sebanyak 56 OH atau 70% dari 80 OH yang disediakan 2) Kompilasi Audit Kinerja Pelayanan Pemda Kegiatan ini menghasilkan output sebanyak 6 laporan atau 19% dari yang direncanakan sebanyak 32 laporan. Realisasi anggaran untuk kegiatan ini

adalah

Rp177.720.000,00

atau

170%

dari

dana

yang

disediakan

Rp104.710.000,00 dengan realisasi SDM sebanyak 1.320 OH atau 84% dari 1.568 OH yang disediakan.

g. Persentase K/L dan Pemda yang telah Menyelenggarakan SPIP sesuai PP 60 Tahun 2008 Target

indikator

outcome

‘’persentase

K/L

dan

pemda

yang

telah

menyelenggarakan SPIP sesuai PP 60 Tahun 2008’’ merupakan tanggungjawab Deputi Bidang Perekonomian. Kegiatan yang dilaksanakan oleh Deputi IV berupa laporan dukungan pembinaan penyelenggaraan SPIP bidang keuangan daerah dalam menunjang outcome tersebut di atas. Dalam

mendukung

pencapaian

outcome,

kegiatan

pengawasan

atas

pelaksanaan pembinaan penyelenggaraan SPIP bidang keuangan daerah dilakukan melalui sosialisasi, diklat, dan bimbingan teknis SPIP pada pemda. Selama tahun 2010, Perwakilan BPKP telah melakukan Sosialisasi SPIP pada 417 pemda atau 79,58% dari 524 pemda yang ada, serta pelaksanaan Diklat sebanyak 111 kali kegiatan dengan peserta yang mencakup 419 Pemda atau 79,96% dari 524 pemda yang ada. Bimbingan teknis penyelenggaraan SPIP kepada pemerintah daerah didahului dengan asistensi penyusunan PERKADA SPIP dan pelaksanaan pemetaan SPIP (diagnostic assessment). Dari hasil bimtek SPIP tersebut, Pemda yang telah menerbitkan Perkada SPIP adalah sebanyak 285 Perkada atau 54% dari keseluruhan pemda yang ada, sehingga Halaman 61


telah terjadi peningkatan 263 pemda dari 22 pemda yang menerbitkan perkada dalam tahun 2010, sedangkan jumlah pemda yang telah melakukan pemetaan SPIP sebanyak 50 pemerintah daerah pada masing-masing 3 SKPD. Deputi Keuangan Daerah mempunyai tugas dan fungsi melakukan pembinaan di Kementerian Dalam Negeri. Dalam tahun 2010, telah dilakukan pemetaan SPIP pada 3 satker eselon I yaitu Direktorat Jenderal Kependudukan dan Pencatatan Sipil, Ditjen Pemberdayaaan Masyarakat dan Desa, dan Setjen Kementerian Dalam Negeri. Bimbingan teknis penyelenggaraan SPIP baru dilakukan pada Ditjen Dukcapil pasca pemetaan SPIP tersebut. Di samping kegiatan tersebut di atas, dalam mendukung pencapaian target indikator

program ”persentase K/L dan pemda yang telah menyelenggarakan SPIP sesuai PP 60 Tahun 2008”, Deputi IV melaksanakan kegiatan dengan uraian sebagai berikut : 1) Pengembangan SIMDA Kegiatan pengembangan SIMDA yang dilakukan oleh satgas SIMDA pada Tahun 2010 adalah sebagai berikut: a) Update/maintenance perubahan aturan penggajian pada aplikasi SIMDA Gaji b) Update/maintenance Aplikasi SIMDA Versi 2.1 sesuai Permendagri 55 Tahun 2008. c) Update/maintenance manajemen aset pada aplikasi SIMDA BMD d) Bimtek administrator SIMDA e) Uji Coba SIMDA BMD Versi 2 Realisasi

anggaran

Rp287.717.000,00

untuk

atau

kegiatan

82%

dari

pengembangan

anggaran

yang

SIMDA tersedia

adalah sebesar

Rp348.789.000,00 dengan realisasi SDM adalah 1.353 OH atau 205% dari yang direncanakan sebesar 660 OH

Halaman 62


2) Penyusunan Laporan Semesteran SPIP Laporan ini disusun sebagai media akuntabilitas Deputi Kepala BPKP Bidang Pengawasan Penyelenggaraan Keuangan Daerah serta bahan pemantauan dan evaluasi atas penyelenggaraan SPIP di lingkungan Deputi Pengawasan Bidang Penyelenggaraan Keuangan Daerah tahun 2010. Informasi yang disampaikan dalam laporan mencakup penyelenggaraan SPIP yang terdiri dari tahap persiapan dan pelaksanaan di tingkat kedeputian. Tahap persiapan terdiri dari pemberian pemahaman dan pemetaan, sedangkan tahap

pelaksaan

meliputi

kegiatan

penilaian

risiko,

pembangunan

infrastruktur dan internalisasi/implementasi. Kegiatan ini menghasilkan output sebanyak 4 laporan atau 67% dari yang direncanakan sebanyak 6 laporan. Realisasi anggaran untuk kegiatan Penyusunan Laporan Semesteran SPIP adalah Rp45.858.000,00 atau 77% dari anggaran yang tersedia sebesar Rp59.730.000,00 dengan realisasi SDM adalah 78 OH atau 42% dari yang direncanakan sebesar 185 OH. 3) Penilaian Risiko Direktorat Kegiatan penilaian risiko yang dilakukan baru sebatas penyusunan prototype profil risiko dan pelaksanaanya bersifat piloting (percontohan) pada Direktorat Pengawasan PKD Wilayah II. Penyusunan prototype penilaian risiko ini dilakukan terhadap kegiatan utama

yang dilaksanakan oleh Direktorat.

Meskipun masih dalam bentuk kerangka awal, hasil penilaian risiko ini telah mencoba mengidentifikasi risiko atas pencapaian tujuan kegiatan dan kemungkinan bentuk dampaknya.

Diharapkan pada tahun 2011, proses

penilaian risiko ini dapat lebih disempurnakan dengan metode yang memadai serta cakupan yang lebih luas pada seluruh direktorat yang ada pada Deputi Pengawasan Bidang Penyelenggaraan Keuangan Daerah. Kegiatan ini menghasilkan output sebanyak 3 laporan atau 100% dari yang direncanakan sebanyak 3 laporan. Realisasi anggaran untuk kegiatan Halaman 63


Penilaian Risiko adalah Rp10.080.000,00 atau 11% dari anggaran yang tersedia sebesar Rp89.910.000,00 dengan realisasi SDM adalah 25 OH atau 9% dari yang direncanakan sebesar 282 OH. 4) Pengembangan Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah Dalam rangka memenuhi tuntutan pertanggungjawaban keuangan daerah sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku, pada tahun 2010 Deputi IV telah menerbitkan draft Modul Pengelolaan Dana Bergulir sebagai acuan bagi Perwakilan BPKP dalam membantu pemda menyajikan perlakuan akuntansi dana bergulir dalam laporan keuangan sesuai Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP). Realisasi kegiatan ini adalah sebanyak satu buah draft Modul Dana Bergulir atau 100% dari yang direncanakan sebanyak satu buah. Realisasi anggaran adalah Rp43.065.000,00 atau 94% dari anggaran yang tersedia sebesar Rp45.787.000,00 dengan realisasi SDM adalah 119 OH atau 52% dari yang direncanakan sebesar 230 OH 5) Pengembangan Pedoman Akuntansi Keuangan Daerah Dengan terbit ketentuan peraturan perundang-undangan yang mengatur penerapan sistem akuntansi pemerintahan yang berbasis akrual, maka Deputi IV menyususun draft modul sistem akuntansi pemerintahan berbasis akrual sebagai acuan bagi Perwakilan BPKP dalam melaksanakan asistensi penerapan akuntansi pemerintahan berbasis akrual pada pemerintah daerah. Realisasi kegiatan ini adalah sebanyak satu buah draft pedoman atau 100 % dari yang telah direncanakan sebanyak satu buah pedoman. Realisasi anggaran untuk kegiatan ini adalah Rp12.600.000,00 atau 32% dari anggaran yang direncanakan sebesar Rp 38.850.000,00 dengan realisasi SDM adalah 210 OH atau 62% dari yang direncanakan sebesar 340 OH

Halaman 64


6) Bimtek SPIP pada Depdagri Bimbingan teknis ini diikuti oleh pejabat dan staf pada Direktorat Jendral Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kementerian Dalam Negeri sebagai tindak lanjut dari pemetaan (diagnostic assessment) yang telah dilakukan sebelumnya. Materi bimtek diarahkan pada upaya untuk meningkatkan pemahaman peserta terhadap penyelenggaraan SPIP serta meyusun rencana tindak pada area yang perlu diperbaiki. Secara khusus juga dibahas rencana pembentukan satgas penyelenggaraan SPIP pada Direktorat Jendral Kependudukan dan Pencatatan Sipil. Realisasi kegiatan ini adalah sebanyak satu buah laporan atau 100 % dari yang telah direncanakan sebanyak satu buah laporan. Realisasi anggaran untuk kegiatan ini adalah Rp14.945.000,00 atau 51% dari anggaran yang direncanakan sebesar Rp29.135.000,00 dengan realisasi SDM adalah 377 OH atau 109% dari yang direncanakan sebesar 345 OH. 7) Memberikan

masukan

atas

pedoman/modul/juknis

kegiatan

pengawasan Kegiatan ini merupakan memberi masukan atas pedoman audit kinerja sektor publik dan TOR/revisi (kerja sama antara BPKP, LKPP, dan AusAID) pengembangan pengadaan (layanan pengadaan secara elektronik). Realisasi kegiatan ini adalah sebanyak dua buah laporan atau 100 % dari yang telah direncanakan sebanyak dua buah laporan. Realisasi SDM adalah 42 OH atau 168% dari yang direncanakan sebesar 25 OH. 8) Forum Komunikasi Bidang APD Forum komunikasi bidang APD diikuti oleh Kepala Bidang APD dari seluruh Perwakilan BPKP. Forum ini bertujuan untuk mengkomunikasikan rencana kegiatan Bidang APD serta berbagai pedoman yang disusun oleh Deputi IV sebagai bentuk pelaksanaan fungsi perencanaan dan pengendalian. Di dalam forum juga diagendakan penjaringan masukan dari Perwakilan BPKP Halaman 65


serta pembahasan berbagai isu dan masalah penting yang dihadapi oleh Perwakilan BPKP khususnya Bidang APD dalam menjalankan tugastugasnya. Selama tahun 2010, telah dilaksanakan forum komunikasi bidang APD sebanyak dua kali penyelenggaraan dan seluruh hasil forum telah didokumentasikan

dalam

bentuk

prosiding

yang

disebarluaskan

ke

Perwakilan BPKP di seluruh Indonesia Realisasi anggaran untuk kegiatan forum komunikasi Bidang APD adalah Rp281.475.000,00 atau 102% dari anggaran yang tersedia sebesar Rp276.550.000,00 dengan realisasi SDM adalah 190 OH atau 49% dari yang direncanakan sebesar 385 OH. 9) Penyusunan Renja Satgas Penyelenggaraan SPIP Deputi IV Kegiatan ini merupakan penyusunan rencana kerja penyelenggaraan SPIP pada Deputi IV. Realisasi kegiatan ini adalah sebanyak satu buah dokumen renja penyelenggaraan SPIP atau 100 % dari yang telah direncanakan sebanyak satu buah dokumen. Realisasi anggaran adalah Rp12.400.000,00 dengan realisasi SDM adalah 45 OH atau 64% dari yang direncanakan sebesar 70 OH. 10) Supervisi/Quality Assurance Bimtek SPIP pada Perwakilan BPKP Realisasi kegiatan ini adalah sebanyak 18 buah laporan atau 100 % dari yang telah direncanakan sebanyak 18 buah laporan. Realisasi anggaran untuk kegiatan Supervisi/Quality Assurance Bimtek SPIP pada Perwakilan BPKP adalah Rp159.355.000,00 atau 78% dari anggaran yang tersedia sebesar Rp203.772.000,00 dengan realisasi SDM adalah 364 OH atau 71% dari yang direncanakan sebesar 515 OH. 11) Penyusunan Juknis SPIP Penyusunan juknis terkait dengan SPIP yang dilakukan oleh Deputi IV pada tahun 2010 ini adalah dalam bentuk Petunjuk Fasilitasi Penyelenggaraan Halaman 66


SPIP pada Pemerintah Daerah. Petunjuk fasilitasi ini digunakan sebagai acuan untuk melakukan berbagai kegiatan fasilitasi yang dilakukan oleh Perwakilan BPKP dalam membantu penerapan SPIP pada pemerintah daerah. Beberapa aspek yang diatur dalam petunjuk fasilitasi adalah sebagai berikut: a) Fasilitasi penyusunan Perkada Penyelenggaraan SPIP b) Fasilitasi penyusunan Juklak Perkada Penyelenggaraan SPIP c) Fasilitasi penerapan awal SPIP d) Fasilitasi penyusunan rencana aksi Pemda Realisasi kegiatan ini adalah sebanyak satu buah laporan atau 100 % dari yang telah direncanakan sebanyak satu buah laporan. Realisasi anggaran adalah Rp79.138.000,00 atau 136% dari anggaran yang tersedia sebesar Rp58.050.000,00 dengan realisasi SDM adalah 126 OH atau 41% dari yang direncanakan sebesar 310 OH. 12) Penyusunan

Infrastruktur/Kebijakan/Unsur-unsur

Penyelenggaraan

SPIP Pelaksanaan kegiatan ini bertujuan untuk mengidentifikasi dan menjabarkan pokok-pokok isi dan substansi dari infrastruktur serta kebijakan yang perlu dibangun dalam penyelenggaraan SPIP di lingkungan Deputi Pengawasan Bidang Penyelenggaraan Keuangan Daerah. Hal ini dimaksudkan sebagai kerangka

awal

untuk

penyusunan

infrastruktur

dan

kebijakan

yang

sebenarnya. Penyusunan atau penyempurnaan infrastruktur dan kebijakan pada dasarnya dapat merujuk pada hasil pemetaan dan penilaian risiko, namun kerangka awal yang disusun saat ini hanya mengacu pada hasil pemetaan (diagnostic assessment), mengingat penilaian risiko juga masih dalam tahap awal pelaksanaannya. Kegiatan ini menghasilkan satu laporan atau 100% dari yang telah direncanakan sebanyak satu laporan dengan realisasi anggaran sebesar

Halaman 67


Rp10.700.000 serta realisasi SDM sebesar 30 OH atau 18% dari yang direncanakan sebesar 165 OH. 13) Pelaksanaan dan Pengolahan Diagnostik Assessment Tujuan dari pelaksanaan diagnostic assessment ini adalah menyajikan hasil pemetaan berupa gambaran kondisi penerapan SPIP, serta memberikan saran perbaikan atas kelemahan yang ditemukan. Ruang lingkup pemetaan mencakup aspek pemahaman konsepsi pengendalian intern dan penerapan unsur-unsur SPIP yang mencakup lingkungan pengendalian, penilaian risiko, kegiatan pengendalian, informasi dan komunikasi serta pemantauan. Metode pengumpulan data yang dilakukan dalam pemetaan ini adalah dengan kuesioner, reviu dokumen, wawancara dan observasi. Atas pengolahan data yang diperoleh tersebut, telah dapat diidentifikasi area of improvement serta saran-saran perbaikan yang perlu dilakukan. Realisasi kegiatan ini adalah sebanyak lima buah laporan atau 500 % dari yang telah direncanakan sebanyak satu buah laporan dengan realisasi SDM adalah 782 OH atau 823% dari yang direncanakan sebesar 95 OH. 14) Evaluasi Penyelenggaraan SPIP Tujuan evaluasi penyelenggaraan SPIP adalah untuk memastikan apakah sistem

pengendalian

intern

pada

Deputi

Pengawasan

Bidang

Penyelenggaraan Keuangan Daerah telah berjalan sebagaimana yang diharapkan, serta apakah perbaikan-perbaikan yang perlu dilakukan telah dilaksanakan sesuai dengan perkembangan. Evaluasi dilakukan terhadap pelaksanaan rencana kinerja (renja) penyelenggaraan SPIP dan atas pelaksanaan tindak lanjut dari pemetaan (diagnostic assessment). Dari hasil evaluasi terhadap pelaksanaan renja disimpulkan bahwa penyelenggaraan SPIP di lingkungan Deputi Pengawasan Bidang Penyelenggaraan Keuangan Daerah telah terealisasi 100% sesuai dengan road map dalam Renja SPIP Deputi Pengawasan Bidang Penyelenggaraan Keuangan Daerah. Sementara Halaman 68


hasil evaluasi terhadap tindak lanjut hasil pemetaan menyimpulkan bahwa belum seluruh area of improvement yang diidentifikasi ditindaklanjuti sesuai dengan saran yang diberikan Realisasi kegiatan ini adalah sebanyak satu buah laporan atau 100 % dari yang telah direncanakan sebanyak satu buah laporan. Realisasi anggaran adalah Rp11.300.000,00 dengan realisasi SDM adalah 20 OH atau 20% dari yang direncanakan sebesar 99 OH. 15) Kompilasi Laporan Supervisi Bimtek SPIP Pemerintah Daerah Penyusunan kompilasi laporan supervisi Bimtek SPIP pada pemerintah daerah menghasilkan informasi tentang frekuensi dan jumlah pemerintah daerah yang telah diberikan bimbingan teknis. Sampai dengan bulan Desember tahun 2010 diketahui bahwa telah dilaksanakan 300 kali bimbingan teknis pada 224 Pemerintah Daerah.. Realisasi kegiatan ini adalah sebanyak tujuh buah laporan atau 43 % dari yang telah direncanakan sebanyak 17 buah laporan. Realisasi anggaran adalah Rp19.525.000,00 atau 65% dari anggaran yang tersedia sebesar Rp30.840.000,00dengan realisasi SDM adalah 36 OH atau 19% dari yang direncanakan sebesar 190 OH. 16) Penyusunan Laporan Sosialisasi SPIP pada Perwakilan Realisasi kegiatan ini adalah sebanyak 17 buah laporan atau 100% dari yang telah direncanakan sebanyak 17 buah laporan. Realisasi anggaran adalah Rp29.600.000,00

atau

87%

dari

anggaran

yang

tersedia

sebesar

Rp33.840.000,00dengan realisasi SDM adalah 141 OH atau 43% dari yang direncanakan sebesar 330 OH. 17) Pengembangan Pedoman Optimalisasi PAD Realisasi kegiatan ini adalah sebanyak satu buah pedoman atau 100% dari yang telah direncanakan sebanyak satu pedoman.

Realisasi anggaran Halaman 69


adalah Rp33.085.000,00 atau 55% dari anggaran yang tersedia sebesar Rp59.991.000,00 dengan realisasi SDM adalah 118 OH atau 69% dari yang direncanakan sebesar 170 OH. 18) Penyusunan Laporan Sosialisasi Pengelolaan Keuangan Daerah Dalam melaksanaan kegiatan bidang APD, Deputi Pengawasan Bidang Penyelenggaraan Keuangan Daerah telah menerbitkan pedoman terkait pengelolaan keuangan daerah sebagai acuan bagi Perwakilan BPKP dalam melakukan asistensi ke pemda. Untuk itu, Deputi Pengawasan Bidang Penyelenggaraan Keuangan Daerah telah melakukan diseminasi/sosialiasi pedoman agar perwakilan BPKP dapat memahami pedoman yang telah disusun tersebut yang

dilaksanakan melalui forum APD karena tidak

tersedianya dana untuk melakukan sosialisasi ke masing-masing perwakilan. Realisasi kegiatan ini adalah sebanyak 2 Kali kegiatan tanpa menggunakan anggaran. Realisasi kegiatan ini adalah sebanyak 18 buah laporan atau 100% dari yang telah direncanakan sebanyak 18 dengan realisasi SDM adalah 43 OH atau 11% dari yang direncanakan sebesar 398 OH. 19) Pengembangan Pedoman EPPD Realisasi kegiatan ini adalah sebanyak dua buah laporan atau 100% dari yang telah direncanakan sebanyak dua buah laporan. Realisasi anggaran adalah Rp37.550.000,00 atau 97% dari anggaran yang tersedia sebesar Rp38.880.000,00 dengan realisasi SDM adalah 155 OH atau 97% dari yang direncanakan sebesar 160 OH. 20) Sosialisasi Pedoman Optimalisasi PAD Realisasi kegiatan ini adalah sebanyak tujuh buah laporan atau 100% dari yang telah direncanakan sebanyak tujuh buah laporan dengan realisasi SDM adalah 30 OH atau 125% dari yang direncanakan sebesar 24 OH

Halaman 70


21) Sosialisasi SPIP pada Perwakilan/Pemda Realisasi kegiatan ini adalah sebanyak tujuh buah laporan atau 100% dari yang telah direncanakan sebanyak tujuh buah laporan. Realisasi anggaran adalah Rp4.588.000,00 dengan realisasi SDM adalah 2 OH. 22) Rapat Koordinasi/workshop Pedoman Pemetaan SPIP Realisasi kegiatan ini adalah sebanyak satu buah laporan dengan realisasi anggaran Rp5.963.000,00 dan realisasi SDM 29 OH. 23) Rapat Koordinasi/workshop Pedoman Pemetaan SPIP Realisasi kegiatan ini adalah sebanyak satu buah laporan dengan realisasi anggaran Rp5.963.000,00 dan realisasi SDM 29 OH. 24) Menghadiri MoU BPKP dengan Pemda Kegiatan ini merupakan acara penandatangan MoU antara BPKP dengan pemda di lingkungan Provinsi Sumatra Barat, Sulawesi Utara, Papua dan Papua Barat. Realisasi kegiatan ini adalah sebanyak tiga kegiatan dengan realisasi anggaran Rp38.838.000,00 dan realisasi SDM 8 OH. 25) Rencana Konferensi Nasional APIP Tahun 2010 Realisasi kegiatan ini adalah sebanyak satu kegiatan dengan realisasi anggaran Rp6.900.000,00 dan realisasi SDM 8 OH. 26) Bimtek SPIP Pemda Kegiatan bimtek SPIP dilaksanakan pada Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur dan Pemerintah Kabupaten Rokan Hilir. Realisasi kegiatan ini adalah sebanyak dua buah laporan atau 100% dari yang telah direncanakan sebanyak dua buah laporan dengan realisasi SDM 6 OH.

Halaman 71


27) FGD

Rancangan

Struktur

Organisasi

BPKP

dan

Rancangan

Pengembangan Keahlian Pejabat Realisasi kegiatan ini adalah sebanyak satu buah laporan dengan realisasi anggaran Rp525.000,00 dan realisasi SDM 4 OH. 28) Tabulasi Hasil Kuisioner Pemetaan SPIP Tabulasi hasil kuisioner pemetaan SPIP merupakan bagian dari kegiatan diagnostic assessment yang dilakukan pada Kementerian Dalam Negeri. Realisasi kegiatan ini adalah sebanyak satu buah laporan dengan realisasi anggaran Rp14.400.000,00 dan realisasi SDM 24 OH. 29) Penyusunan Memori Masa Jabatan Deputi Keuangan Daerah Realisasi kegiatan ini adalah sebanyak satu buah laporan dengan realisasi anggaran Rp13.975.000,00 dan realisasi SDM 28 OH 30) Pembinaan ke Perwakilan BPKP Provinsi Sulawesi Selatan Realisasi kegiatan ini adalah sebanyak satu buah laporan dengan realisasi anggaran Rp11.401.000,00 dan realisasi SDM 2 OH 31) Forum Manajemen Data Realisasi kegiatan ini adalah sebanyak satu buah laporan dengan realisasi anggaran Rp5.450.000,00 dan realisasi SDM 5 OH. 32) Narasumber diskusi terbatas pengelolaan BMN/D Realisasi kegiatan ini adalah sebanyak satu buah laporan dengan realisasi anggaran Rp3.581.000,00 dan realisasi SDM 2 OH.

Halaman 72


B g ng un ukku du nd Peen mP grraam og Prro neerrjjaa P Kiin nK paaiiaan Caap B..C Seperti disebutkan diatas bahwa ada satu program pendukung ditetapkan dan dilaksanakan oleh Deputi Pengawasan Bidang Penyelenggaraan Keuangan Daerah untuk mendukung kinerja unit kerja lainnya di lingkungan internal BPKP yang bertujuan untuk memperlancar pelaksanaan tugas, baik penyusunan anggaran, rencana kerja, meningkatkan kapasitas pegawai, pengadaan sarana prasarana dan lain-lain.

Program pendukung Deputi Pengawasan Bidang Penyelenggaraan Keuangan Daerah adalah “Program Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya BPKP”. Capaian indikator pendukung menjadi tanggungjawab unit kerja lainnya di lingkungan BPKP karena Deputi Pengawasan Bidang Penyelenggaraan Keuangan Daerah hanya melaksanakan sub-sub kegiatan yang mendukung capaian indikator kinerja tersebut. Kinerja Program Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis LainnyaBPKP diukur dengan indikator keberhasilan sebagai berikut : 1. Persentase jumlah rencana pengawasan yang terealisasi 2. Persentase jumlah pegawai yang kompeten dan profesional di setiap bidang kompetensi yang dibutuhkan 3. Persepsi kepuasan atas layanan pengelolaan kepegawaian dan organisasi 4. Persepsi kepuasan pengguna atas pencairan anggaran yang diajukan sesuai prosedur 5. Tingkat opini auditor eksternal terhadap laporan keuangan BPKP 6. Persepsi publik yang positif terhadap BPKP 7. Persepsi auditor intern pemerintah yang kompeten 8. Persentase tingkat penerapan JFA 9. Tingkat kepuasan penerima layanan 10. Indeks efektivitas pengelolaan aset

Halaman 73


Kegiatan Deputi Pengawasan Bidang Penyelenggaraan Keuangan Daerah dalam mendukung indikator keberhasilan ini adalah sebagai berikut : 1. Persentase Jumlah Rencana Pengawasan yang Terealisasi Keberhasilan pencapaian indikator program ini menjadi tanggung jawab Biro Perencanaan Pengawasan BPKP. Kegiatan yang direncanakan Deputi Pengawasan Bidang Penyelenggaraan Keuangan Daerah untuk mendukung capaian indikator hasil program ini adalah : a. Penyusunan/Revisi TAPKIN Deputi IV Tahun 2010 Kegiatan ini menghasilkan output sebanyak tiga laporan atau 75% dari yang direncanakan sebanyak empat laporan. Realisasi anggaran untuk kegiatan ini adalah Rp21.470.000,00 atau 29% dari dana yang disediakan Rp74.720.000,00 dengan realisasi SDM sebanyak 48 OH atau 43% dari 112 OH yang direncanakan. b. Penyusunan Lapbul RKT Kegiatan ini menghasilkan output sebanyak 36 laporan atau 100% dari yang direncanakan sebanyak 36 laporan. Realisasi anggaran untuk kegiatan ini adalah Rp59.732.000,00 atau 162% dari dana yang disediakan Rp36.768.000,00 dengan realisasi SDM sebanyak 374 OH atau 62% dari 600 OH yang direncanakan. c. Penyusunan dan Revisi RKT Tahun 2010 Kegiatan ini menghasilkan output sebanyak dua laporan dari yang direncanakan sebanyak dua laporan. Realisasi anggaran untuk kegiatan ini adalah Rp48.004.000,00 atau 128% dari dana yang disediakan Rp37.360.000,00 dengan realisasi SDM sebanyak 120 OH atau 171% dari 70 OH yang direncanakan. d. Penyusunan Jakwas dan Jatekwas Deputi Tahun 2011 Kegiatan ini menghasilkan output sebanyak satu buah laporan atau 100% dari yang direncanakan sebanyak satu buah laporan. Realisasi anggaran untuk kegiatan ini adalah Rp50.775.000,00 atau 136% dari dana yang disediakan

Halaman 74


Rp37.360.000,00 dengan realisasi SDM sebanyak 97 OH atau 231% dari 42 OH yang direncanakan. e. Penyusunan LAKIP Deputi Tahun 2010 Kegiatan ini menghasilkan output sebanyak satu buah laporan atau 100% dari yang direncanakan sebanyak satu buah laporan. Realisasi anggaran untuk kegiatan ini adalah Rp59.582.000,00 atau 84% dari dana yang disediakan Rp71.190.000,00 dengan realisasi SDM sebanyak 162 OH atau 90% dari 180 OH yang direncanakan. f. Laporan Triwulanan Kinerja Kegiatan ini menghasilkan output sebanyak 12 laporan atau 100% dari yang direncanakan sebanyak 12 laporan. Realisasi anggaran untuk kegiatan ini adalah Rp33.631.000,00 atau 156% dari dana yang disediakan Rp21.600.000,00 dengan realisasi SDM sebanyak 174 OH atau 79% dari 220 OH yang direncanakan. g. Rapat Kerja BPKP Kegiatan ini menghasilkan output sebanyak dua laporan atau 100% dari yang direncanakan sebanyak dua laporan. Realisasi anggaran untuk kegiatan ini adalah

Rp110.251.000,00

atau

208%

dari

dana

yang

disediakan

Rp53.060.000,00 dengan realisasi SDM sebanyak 139 OH atau 695% dari 20 OH yang direncanakan.

h. Rapat Kerja Deputi Kegiatan ini menghasilkan output sebanyak dua laporan atau 100% dari yang direncanakan sebanyak dua laporan. Realisasi anggaran untuk kegiatan ini adalah Rp21.117.000,00 atau 40% dari dana yang disediakan Rp53.060.000,00 dengan realisasi SDM sebanyak 2 OH atau 10% dari 20 OH yang direncanakan. i.

Pembinaan Deputi ke Perwakilan Kegiatan ini menghasilkan output sebanyak enam laporan atau 100% dari yang direncanakan sebanyak enam laporan. Realisasi anggaran untuk kegiatan ini

Halaman 75


adalah Rp73.136.000,00 atau 89% dari dana yang disediakan Rp81.855.000,00 dengan realisasi SDM sebanyak 2 OH atau 10% dari 20 OH yang direncanakan. 2. Persentase Jumlah Pegawai yang Kompeten dan Profesional di Setiap Bidang Kompetensi yang Dibutuhkan Keberhasilan pencapaian indikator program ini menjadi tanggung jawab Biro Kepegawaian BPKP. Kegiatan yang direncanakan Deputi IV untuk mendukung capaian indikator hasil program ini adalah : a. Proses kenaikan pangkat dan jabatan Kegiatan ini menghasilkan output sebanyak dua laporan atau 100% dari yang direncanakan sebanyak dua laporan. Realisasi anggaran untuk kegiatan ini adalah Rp17.222.000,00 atau 107% dari dana yang disediakan Rp16.160.000,00 dengan realisasi SDM sebanyak 41 OH atau 93% dari 44 OH yang direncanakan b. Pelaksanaan PKS Kegiatan ini menghasilkan output sebanyak 21 laporan atau 84% dari yang direncanakan sebanyak 25 laporan dengan realisasi SDM sebanyak 208 OH atau 59% dari 350 OH yang direncanakan c. Mengikuti Diklat Kegiatan ini menghasilkan output sebanyak empat laporan atau 100% dari yang direncanakan sebanyak empat laporan dengan realisasi SDM sebanyak 35 OH atau 41% dari 85 OH yang direncanakan. 3. Persepsi Kepuasan Atas Pelayanan Pengelolaan Kepegawaian dan Organisasi Keberhasilan Pencapaian Indikator Program ini Menjadi Tanggung Jawab Biro Kepegawaian BPKP. Kegiatan yang direncanakan Deputi Pengawasan Bidang Penyelenggaraan Keuangan Daerah untuk mendukung capaian indikator hasil program ini adalah :

a. Laporan Semesteran Budaya Kerja

Halaman 76


Kegiatan ini menghasilkan output sebanyak enam laporan atau 100% dari yang direncanakan sebanyak enam laporan. Realisasi anggaran untuk kegiatan ini adalah Rp24.501.000,00 atau 107% dari dana yang disediakan Rp22.800.000,00 dengan realisasi SDM sebanyak 70 OH atau 91% dari 77 OH yang direncanakan. b. Penyelenggaraan Kegiatan Budaya kerja Kegiatan ini menghasilkan output sebanyak satu laporan atau 100% dari yang direncanakan sebanyak satu laporan. Realisasi anggaran untuk kegiatan ini adalah Rp14.752.000,00 atau 20% dari dana yang disediakan Rp72.289.000,00 dengan realisasi SDM sebanyak 206 OH atau 72% dari 288 OH yang direncanakan. c. Forum Kepegawaian Kegiatan ini menghasilkan output sebanyak satu laporan atau 100% dari yang direncanakan sebanyak satu laporan. Realisasi anggaran untuk kegiatan ini adalah Rp15.176.000,00 atau 90% dari dana yang disediakan Rp16.920.000,00 dengan realisasi SDM sebanyak 16 OH atau 133% dari 12 OH yang direncanakan. 4. Persepsi Kepuasan Pengguna Atas Pencairan Anggaran yang Diajukan Sesuai Prosedur Keberhasilan pencapaian indikator program ini menjadi tanggung jawab Biro Keuangan BPKP. Kegiatan yang direncanakan Deputi IV untuk mendukung capaian indikator hasil program ini adalah penyusunan RKA-KL 2011. Kegiatan ini menghasilkan output sebanyak satu laporan atau 100% dari yang direncanakan sebanyak satu laporan. Realisasi anggaran untuk kegiatan ini adalah Rp78.239.000,00 atau 204% dari dana yang disediakan Rp38.270.000,00 dengan realisasi SDM sebanyak 126 OH atau 233% dari 54 OH yang direncanakan.

Halaman 77


5. Tingkat Opini Auditor Eksternal terhadap Laporan Keuangan BPKP Keberhasilan pencapaian indikator program ini menjadi tanggung jawab Biro Keuangan BPKP. Kegiatan yang direncanakan Deputi Pengawasan Bidang Penyelenggaraan Keuangan Daerah untuk mendukung capaian indikator hasil program ini adalah : a. Penyusunan Laporan Keuangan Kegiatan ini menghasilkan output sebanyak 12 laporan atau 100% dari yang direncanakan sebanyak 12 laporan. Realisasi anggaran untuk kegiatan ini adalah Rp81.351.000,00 atau 117% dari dana yang disediakan Rp69.480.000,00 dengan realisasi SDM sebanyak 138 OH atau 115% dari 120 OH yang direncanakan. b. Rekonsiliasi Laporan Keuangan dengan Biro Keuangan Kegiatan ini menghasilkan output sebanyak satu laporan atau 100% dari yang direncanakan sebanyak satu laporan. Realisasi anggaran untuk kegiatan ini adalah Rp8.947.000,00 atau 53% dari dana yang disediakan Rp16.920.000,00 dengan realisasi SDM sebanyak 12 OH atau 22% dari 54 OH yang direncanakan. 6. Persepsi Publik yang Positif Terhadap BPKP Keberhasilan pencapaian indikator program ini menjadi tanggung jawab Biro Hukum dan Humas BPKP. Kegiatan yang direncanakan Deputi Pengawasan Bidang Penyelenggaraan Keuangan Daerah untuk mendukung capaian indikator hasil program ini adalah Forum Kehumasan dan Website. Kegiatan ini menghasilkan output sebanyak satu laporan atau 100 % dari yang direncanakan sebanyak satu laporan. Realisasi anggaran untuk kegiatan ini adalah Rp13.221.000,00 atau 78% dari dana yang disediakan Rp16.920.000,00 dengan realisasi SDM sebanyak 20 OH atau 250% dari 8 OH yang direncanakan.

Halaman 78


7. Persentase Auditor Intern Pemerintah yang Kompeten Keberhasilan pencapaian indikator program ini menjadi tanggung jawab Pusat Pendidikan dan Latihan Pengawasan BPKP. Kegiatan yang direncanakan Deputi Pengawasan Bidang Penyelenggaraan Keuangan Daerah untuk mendukung capaian indikator hasil program ini adalah Laporan Triwulanan PKS. Kegiatan ini menghasilkan output sebanyak 12 laporan atau 100 % dari yang direncanakan sebanyak 12 laporan. Realisasi anggaran untuk kegiatan ini adalah Rp23.780.000,00 atau 110% dari dana yang disediakan Rp21.600.000,00 dengan realisasi SDM sebanyak 130 OH atau 88% dari 148 OH yang direncanakan. 8. Persentase Tingkat Penerapan JFA Keberhasilan pencapaian indikator program ini menjadi tanggung jawab Pusat pembinaan Jabatan Fungsional Auditor BPKP. Kegiatan yang direncanakan Deputi Pengawasan Bidang Penyelenggaraan Keuangan Daerah untuk mendukung capaian indikator hasil program ini adalah penilaian angka kredit dan penerbitan SK PAK. Kegiatan ini menghasilkan output sebanyak dua laporan atau 100 % dari yang direncanakan sebanyak dua laporan. Realisasi anggaran untuk kegiatan ini adalah Rp62.655.000,00 atau 100% dari dana yang disediakan Rp62.400.000,00 dengan realisasi SDM sebanyak 121 OH atau 159% dari 76 OH yang direncanakan. 9. Tingkat Kepuasan Penerima Layanan Keberhasilan pencapaian indikator program ini menjadi tanggung jawab Biro Umum BPKP. Kegiatan yang direncanakan Deputi Pengawasan Bidang Penyelenggaraan Keuangan Daerah untuk mendukung capaian indikator hasil program ini adalah : a. Pembenahan Arsip Kegiatan ini menghasilkan output sebanyak satu laporan atau 100 % dari yang direncanakan sebanyak satu laporan. Realisasi anggaran untuk kegiatan ini Halaman 79


adalah Rp19.450.000,00 atau 157% dari dana yang disediakan Rp12.380.000,00 dengan realisasi SDM sebanyak 68 OH atau 113% dari 60 OH yang direncanakan. b. Forum Arsiparis Kegiatan ini menghasilkan output sebanyak satu laporan atau 100 % dari yang direncanakan sebanyak satu laporan. Realisasi anggaran untuk kegiatan ini adalah Rp8.887.000,00 atau 53% dari dana yang disediakan Rp16.920.000,00 dengan realisasi SDM sebanyak 18 OH atau 225% dari 8 OH yang direncanakan. 10. Indeks Efektivitas Pengelolaan Aset Keberhasilan pencapaian indikator program ini menjadi tanggung jawab Biro Umum BPKP. Kegiatan yang direncanakan Deputi Pengawasan Bidang Penyelenggaraan Keuangan Daerah untuk mendukung capaian indikator hasil program ini adalah : a. Pengelolaan BMN dan barang persediaan Kegiatan ini menghasilkan output sebanyak satu laporan atau 100 % dari yang direncanakan sebanyak satu laporan. Realisasi anggaran untuk kegiatan ini adalah Rp15.239.000,00 atau 98% dari dana yang disediakan Rp15.620.000,00 dengan realisasi SDM sebanyak 18 OH atau 30% dari 60 OH yang direncanakan. b. Pengadaan perlengkapan kantor (ATK, barang cetak dll) Kegiatan ini menghasilkan output sebanyak satu laporan atau 100 % dari yang direncanakan sebanyak satu laporan. Realisasi anggaran untuk kegiatan ini adalah Rp34.510.000,00 atau 99% dari dana yang disediakan Rp35.000.000,00 dengan realisasi SDM sebanyak 1 OH atau 20% dari 5 OH yang direncanakan.

Halaman 80


C n gaan ng uaan Keeu biilliittaass K nttaab un Akku C..A Untuk

dapat

melaksanakan

kegiatan-kegiatan,

Deputi

Pengawasan

Bidang

Penyelenggaraan Keuangan Daerah dalam tahun 2010 didukung dengan pendanaan yang diperoleh dari DIPA Nomor :001.1/089-01/-/2010 tanggal 31 Desember 2009 dengan jumlah anggaran sebesar Rp10.627.279.550,00. Anggaran ini terdiri dari: • Murni anggaran Deputi IV (sesuai RKT)

Rp

4.707.258.000,00

• Belanja Pegawai (gaji dan tunjangan)

Rp

4.131.679.650,00

• Tambahan (penggunaan dana sekretariat utama)

Rp

1.788.341.900,00

Jumlah

Rp 10.627.279.550,00

Rekapitulasi anggaran dan realisasi tahun 2010 adalah sebagai berikut: URAIAN

Belanja Barang (Rp)

Belanja Pegawai (Rp)

Jumlah (Rp)

Anggaran

6.495.599.900,00 4.131.679.650,00

10.627.279.550,00

Realisasi penarikan dana

5.455.544.092,00 4.131.679.650,00

9.587.223.742,00

Sisa Dana per 31

1.040.055.808,00

1.040.055.808,00

0,00

Desember 2010

Sisa dana belanja barang sebesar Rp1.040.055.808,00 tidak direalisasikan karena secara umum kegiatan-kegiatan yang tertuang dalam RKT sudah dilaksanakan. Belanja pegawai tidak dianggarkan per kedeputian, namun dianggarkan secara menyeluruh oleh Kantor Pusat BPKP. Dengan demikian realisasi anggaran belanja pegawai diasumsikan sama dengan anggarannya. Keseluruhan anggaran tersebut dialokasikan untuk kegiatan-kegiatan mendukung program utama dan kegiatan-kegiatan program penunjang yang dilaksanakan oleh Deputi Pengawasan Bidang Penyelenggaraan Keuangan Daerah.

Halaman 81


Kegiatan-kegiatan tersebut terinci sebagai berikut : No. A

KEGIATAN

ANGGARAN (Rp)

REALISASI (Rp)

%

DANA DEPUTI

3

KEGIATAN PADA PROGRAM UTAMA Audit Kinerja Pelayanan Pemda (Termasuk Validasi Audit Kinerja) Pengembangan Pedoman Audit Kinerja Pelayanan Pemda Evaluasi LAKIP (Termasuk Validasi LAKIP)

4

Evaluasi LPPD (Termasuk Lap. Kompilasi)

5

Pengembangan Pedoman EKPPD

38.880.000,00

37.550.000,00

96,58

6


90.450.000,00

83.570.000,00

92,39

7

Profil Pemda (Meliputi 3 Wilayah)

118.500.000,00

68.787.500,00

58,05

8

Pedoman Asistensi Kerja Sama antar Daerah Kompilasi Laporan Anev RKP dan RKPD

38.800.000,00

15.002.700,00

38,67

90.450.000,00

90.672.600,00 100,25

90.450.000,00

97.206.600,00 107,47

59.992.000,00

61.264.000,00 102,12

59.992.000,00 59.992.000,00

56.370.000,00 93,96 64.260.000,00 107,11

26.645.000,00

22.980.000,00

86,25

224.573.000,00

222.525.712,00

99,09

403.920.000,00

379.738.010,00

94,01

1 2

9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20

Evaluasi Efektivitas Program (Rev Ev. LAKIP) Bimtek SPIP pada Depdagri Optimalisasi Penerimaan Daerah Pengembangan Pedoman Optimalisasi Penerimaan Daerah Sosialisasi Pedoman Optimalisasi Penerimaan Daerah Audit Operasional atas Dana Perimbangan (DAK/DBH/DAU) meliputi 3 Wilayah) Supervisi/QA Bimtek SPIP pada Perwakilan (3 Wilayah) Pengembangan Pedoman Asistensi Pembentukan BLUD

104.710.000,00

177.720.000,00 169,73

38.880.000,00

34.411.000,00

88,51

109.667.000,00

107.907.473,00

98,40

405.399.000,00

408.389.172,00 100,74

59.992.000,00

71.975.000,00 119,97

Pengembangan Pedoman Audit Perimbanagn (DAK/DBH/DAU) Penyusunan Juknis SPIP

57.700.000,00

65.175.000,00 112,95

58.050.000,00

60.288.000,00 103,86

Penyusunan Laporan Sosialisasi SPIP pada Perwakilan/Pemda

50.760.000,00

50.360.000,00

99,21

Halaman 82


No.

KEGIATAN

21

35 36 37

Kompilasi Pemetaan dan Penyelesaian TPB Depdagri Penyusunan Laporan Semesteran SPIP (3 Wilayah) Penilaian Risiko Direktorat (3 Direktorat) Bimtek SPIP Daerah Pengawasan terhadap Pengembangan Kawasan Daerah Strategis dan Cepat Tumbuh/Kawasan Ekonomi Terpadu Evaluasi Kerja Sama antar Daerah Kompilasi Evaluasi Penyusunan APBD Kompilasi LKPD dan Analisis Kinerja Keuangan Pemda Pengembangan Pedoman Akuntansi Keuangan Daerah Pengembangan Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah Penyusunan Database Akuntabilitas Pemda Penyusunan Laporan Triwulan Bidang APD Kajian Current Issue Penyusunan Laporan Sosialisasi Pengelolaan Keuangan Daerah (3 Wilayah) Pengembangan GLG Evaluasi Kebijakan Pengembangan SIMDA

38

Forum Komunikasi Bidang APD

22 23 24 25

26 27 28 29 30 31 32 33 34

Sub Total

ANGGARAN (Rp)

REALISASI (Rp)

%

30.180.000,00

26.500.000,00

87,81

85.650.000,00

48.817.500,00

57,00

89.910.000,00 30.180.000,00 54.900.000,00

10.080.000,00 29.513.700,00 30.155.000,00

11,21 97,79 54,93

54.900.000,00 43.280.000,00 38.850.000,00

76.848.700,00 139,98 36.862.500,00 85,17 30.947.500,00 79,66

38.850.000,00

28.850.000,00

45.787.000,00

50.025.000,00 109,26

88.740.000,00 146.568.000,00 60.000.000,00 50.760.000,00

96.460.000,00 108,70 143.550.000,00 97,94 65.525.000,00 109,21 23.790.000,00 46,87

30.180.000,00 53.970.000,00 348.789.000,00

32.625.000,00 108,10 51.942.000,00 96,24 305.681.350,00 87,64

276.550.000,00

281.475.000,00 101,78

3.755.846.000,00 3.545.801.017,00

74,26

94,41

1

KEGIATAN PADA PROGRAM PENDUKUNG Penilaian Angka Kredit dan Penerbitan PAK

62.400.000,00

62.655.000,00 100,41

2 3

Proses Kenaikan Pangkat Terpadu Forum Komunikasi Kepegawaian

16.160.000,00 16.920.000,00

17.222.500,00 106,57 15.176.800,00 89,70

4

Forum Komunikasi Arsiparis

16.920.000,00

16.087.500,00

95,08

5

Forum Komunikasi Humas/Website

16.920.000,00

13.221.500,00

78,14

6

Pengembangan Budaya Kerja

72.289.000,00

14.752.200,00

20,41

7

Penyususunan Jakwas & Jetekwas Deputi Tahun 2011

37.360.000,00

32.725.000,00

87,59

Halaman 83


No.

KEGIATAN

ANGGARAN (Rp)

REALISASI (Rp)

%

8 9 10

Revisi Tapkin Deputi 2010 Penyusunan Tapkin Deputi 2010 Penyusunan dan Revisi RKT

37.360.000,00 37.360.000,00 37.360.000,00

38.817.500,00 103,90 30.470.000,00 81,56 44.950.000,00 120,32

11

36.768.000,00

36.470.000,00

99,19

43.200.000,00

40.480.000,00

93,70

13

Penyusunan Laporan Bulanan RKT dan GDN Penyusunan Laporan Triwulan Kinerja dan PKS Penyusunan Laporan Semesteran Buka

22.800.000,00

19.100.000,00

83,77

14 15 16 17

Penyusunan LAKIP Deputi 2010 Pembinaan Deputi ke Perwakilan Rapat Kerja BPKP dan Rapat Kerja Deputi Penyusunan RKA-KL 2011

71.190.000,00 81.855.000,00 106.120.000,00 38.270.000,00

59.580.000,00 83,69 73.137.050,00 89,35 113.268.700,00 106,74 37.375.000,00 97,66

18

Penyusunan. Laporan Keuangan

69.480.000,00

71.050.000,00 102,26

19

Rekonsilisasi Laporan Keuangan dengan Biro Keuangan Pengelolaan BMN dan Barang Persediaan Pembenahan Arsip Kebutuhan Alat Tulis Kantor

16.920.000,00

16.147.500,00

95,43

15.620.000,00 12.380.000,00 35.000.000,00

15.237.500,00 12.250.000,00 34.510.025,00

97,55 98,95 98,60

50.760.000,00

0,00

0,00

951.412.000,00

814.683.775,00

85,63

4.707.258.000,00 4.360.484.792,00

92,63

12

20 21 22 23

Penyusunan Laporan Monev Kegiatan Pemeriksaan dan Pengawasan Bidang Keuangan Daerah Sub. Jumlah TOTAL (A)

B 1 2

DANA SEKRETARIAT UTAMA Pengembangan SIMDA Monitoring DAK

3 4

EKPPD Adminduk Ditjen Kemendagri (Penerbitan NIK dan e-KTP) TPP-PBJ (Tim Pelaksanaan Harian Pengawasan PBJ) TOTAL (B)

JUMLAH ( A + B )

5

280.000.000,00 203.682.500,00

279.871.600,00 107.795.500,00

99,95 52,92

260.113.400,00 799.546.000,00

177.026.400,00 347.845.600,00

68,06 43,51

245.000.000,00

182.520.200,00

74,50

1.788.341.900,00 1.095.059.300,00

61,23

6.495.599.900,00 5.455.544.092,00

83,99

Halaman 84


D ussiiaa nu Maan Daayyaa M beerr D mb um Su D..S Sumber daya manusia Deputi Pengawasan Bidang Penyelenggaraan Keuangan Daerah per 31 Desember 2010 sebanyak 92 orang dapat diklasifikasikan berdasarkan golongan, jabatan, dan pendidikan sebagai berikut : 1. Berdasarkan Golongan No

Uraian

Posisi Awal (31 Des 2009)

Mutasi Tahun 2010 Tambah

Kurang

Posisi Akhir (31 Des 2010)

1

Golongan IV

24

7

10

21

2

Golongan III

59

15

11

63

3

Golongan II

11

0

3

8

4

Golongan I

0

0

0

0

JUMLAH

94

22

24

92

2. Berdasarkan Jabatan No

Uraian


Mutasi Tahun 2010 Tambah Kurang 1 1


1

Eselon I

1

1

2

Eselon II

3

2

2

3

3 4

Eselon III Eselon IV

6 1

2 0

2 0

6 1

5 6

PFA Staf TU JUMLAH

62 21 94

12 5 22

14 5 24

60 21 92

3. Berdasarkan Pendidikan No

Uraian



Kurang


1

S3

1

0

0

1

2

S2

9

5

4

10 Halaman 85


No

Uraian



Kurang


3

S1

53

11

15

49

4

Sarmud/ D3

18

2

0

20

5

D1

0

0

0

0

6

SLTA

13

4

5

12

JUMLAH

94

22

24

92

Halaman 86


Bab

4

PENUTUP

engan dilaksanakannya satu program utama dan program pendukung dalam tahun 2010 dapat dikatakan bahwa secara umum rencana kinerja yang ditetapkan oleh Deputi Pengawasan Bidang Penyelenggaraan Keuangan Daerah telah dapat dilaksanakan. Target program tahun 2010 telah seluruhnya tercapai. Pencapaian ini terwujud berkat peran serta dan komitmen yang kuat dari segenap jajaran pimpinan maupun staf Deputi Pengawasan Bidang Penyelenggaraan Keuangan Daerah telah ditunjukkan untuk memaksimalkan sumber daya yang ada dalam melaksanakan seluruh program dan kegiatan yang telah ditetapkan. Untuk masa yang akan datang, diperlukan peran penting Perwakilan BPKP di daerah dalam kegiatan-kegiatan yang berkaitan dengan pendampingan pemerintah provinsi, kabupaten, dan kota dalam membangun sistem pengendalian intern sesuai dengan amanat dalam PP No. 60 Tahun 2008. Berkaitan dengan hal tersebut, pedoman penerapan SPIP yang telah dikembangkan oleh Deputi Pengawasan Bidang Penyelenggaraan Keuangan Daerah perlu disempurnakan dan disesuaikan dengan pengembangan yang dilakukan oleh Tim Satgas PP SPIP BPKP Pusat serta disesuaikan dengan kebutuhan penerapan pada instansi pemerintah daerah. Disamping itu, terdapat beberapa kegiatan yang masih perlu dilaksanakan dan disempurnakan dalam tahun 2011, yaitu pengembangan SIMDA sesuai dengan perkembangan dan perubahan peraturan perundang-undangan yang berlaku serta dapat memenuhi kebutuhan stakeholder. Hal ini bertujuan agar aplikasi SIMDA selain Halaman

87


menghasilkan informasi keuangan, juga diharapkan dapat menghasilkan data kinerja yang dibutuhkan dalam penyusunan laporan penyelenggaraan pemerintah daerah. Aplikasi ini akan memerlukan penyempurnaan jika terdapat perubahan terhadap peraturan yang berlaku. Sebagai penutup, LAKIP 2010 ini diharapkan dapat memenuhi kewajiban akuntabilitas Deputi Pengawasan Bidang Penyelenggaraan Keuangan Daerah, dan sebagai sumber informasi penting dalam pengambilan keputusan guna peningkatan kinerja yang lebih baik. Peningkatan komitmen, semangat kepemimpinan dan etos kerja tetap harus dipertahankan terutama dalam rangka mendukung kebijakan pimpinan BPKP mewujudkan peran BPKP sebagai auditor presiden yang responsif, interaktif, dan terpercaya untuk mewujudkan akuntabilitas keuangan Negara yang berkualitas.

Halaman

88

Laporan Akuntabilitas Kinerja ‐ 2010 Lampiran I/1 ‐ 12

PENGUKURAN KINERJA KEGIATAN TAHUN 2010 DEPUTI PENGAWASAN BIDANG PENYELENGGARAAN KEUANGAN DAERAH

INDIKATOR HASIL PROGRAM INDIKATOR

SATUAN

1

2 3 Persentase hasil pengawasan lintas Persentase Program Pengawasan Intern Akuntabilitassektor yang dijadikan bahan pengambil keputusan oleh stakeholders Keuangan Negara dan Pembinaan Penyelenggaraan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah

RENCANA TK CAPAIAN (TARGET) 4 50

REALIS ASI

5 63.79

PERSENTASE PENCAPAIAN RENCANA TK CAPAIAN (TARGET) 6 127.58

KEGIATAN INDIKATOR URAIAN

8

9

10

Pengawasan terhadap Input pengembangan kawasan daerah strategis dan cepat Output tumbuh/kawasan pengembangan ekonomi terpadu

SDM Dana Jumlah Pedoman

OH Rp laporan

300 54,900 1

56 30,155 1

19 55 100

evaluasi kerja sama antar daerah Input

SDM Dana Jumlah Laporan

OH Rp laporan

215 54,900 1

110 32,970 1

51 60 100


OH Rp laporan

105 38,800 1

-

‐ ‐ ‐


OH Rp laporan

31 90,450 1

30 90,673 1

97 100 100

OH Rp output

651 239,050 4

196 153,798 3

30 64 75

7

Output

kompilasi laporan analisis dan Input evaluasi keselarasan RKPD dan RKP serta RPJMD dan RPJMN Output

Subtotal

57.78

Persentase

75

100

11

12

13

Input 115.56 Monitoring Pelaksanaan Audit DAK/DBH/DAU, kompilasi dan validasi audit dana perimbangan Output (DAK/DBH/DAU)


OH Rp laporan

594 224,573 18

490 201,160 25

82 90 139

Pengembangan Pedoman Audit Input Dana Perimbangan (DAK/DBH/DAU) Output


OH Rp laporan

215 57,700 1

345 86,540 1

160 150 100

OH Rp output

809 282,273 19

835 287,700 26

82 102

OH Rp laporan

-

70 26,240 1

Subtotal Persentase masukan yang direspon Presiden

KET

URAIAN

Penyusunan Pedoman Asistensi Input Kerja Sama Antar Daerah

50

REALISASI

PERSENTASE PENCAPAIAN RENCANA TINGKAT CAPAIAN (TARGET)

JENIS

Output

Persentase hasil pengawasan kebendaharaan umum negara yang Persentase dijadikan bahan pengambilan keputusan oleh Menteri Keuangan

SATUAN


133.33 Penyusunan modul asistensi pemanfaatan anggaran

Input Output


#DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0!

14


INDIKATOR HASIL

INDIKATOR

SATUAN

RENCANA TK CAPAIAN (TARGET)

2

3

4

PROGRAM

1

REALIS ASI

5

KEGIATAN

PERSENTASE PENCAPAIAN RENCANA TK CAPAIAN (TARGET)

INDIKATOR URAIAN

6

7

JENIS

URAIAN

8

9

12

13


OH Rp laporan

-

18 10,950 1

Perumusan tugas Deputi 4 dalam Input mendukung pamantauan UKP4


OH Rp laporan

-

60 11,540 3

#DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0!


OH Rp laporan

-

38 8,725 2

#DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0!

Input Penyusunan bahan retreat dengan tema penyusunan APBN dan APBD yang sehat Output


OH Rp laporan

-

10 2,320 1

#DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0!

Sosialisasi Direktif Presiden dan Input Perpres No.54 Tahun 2010


OH Rp laporan

-

3 7,609 1

#DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0!

OH Rp output

-

199 67,384 9

#DIV/0! #DIV/0! #DIV/0!


OH Rp laporan

231 118,500 3

153 66,468 3

66 56 100


OH Rp laporan

140 43,280 1

266 47,863 1

190 111 100


OH Rp laporan

150 88,740 1

140 10,800 1

93 12 100

OH Rp

140 38,850

108 40,748

77 105

1

1

100

Output

Output

Subtotal 76.34

11

KET

Penyusunan pedoman asistensi Input menjalankan peraturan terkait pemanfaatan anggaran tahap I Output

Mapping kegiatan Deputi 4 dalam Input rangka sinergi dengan UKP4

75

10

REALISASI


#DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0!

Output

Persentase Persentase Pemda yang laporan keuangannya memperoleh opini minimal WDP

SATUAN


101.79 updating profil pemda

Input Output



Input Output

Input Output

Kompilasi LKPD dan Analisis Kinerja Keuangan Pemda

Input

SDM Dana

Output

Jumlah Laporan

laporan

14


INDIKATOR HASIL

INDIKATOR

SATUAN


2

3

4

PROGRAM

1

REALIS ASI

5

KEGIATAN


INDIKATOR URAIAN

6

7

JENIS

URAIAN

8

9

12

13

760 146,568 4

777 257,810 4

102 176 100


OH Rp laporan

265 50,760 18

166 15,825 18

63 31 100


OH Rp laporan

775 78

1,424 115

184 #DIV/0! 147

Melakukan Asistensi Pengelolaan Input Keuangan Negara pada Kementerian Dalam Negeri Output

SDM Dana Jumlah Kajian

OH Rp Kajian

150 1

360 1

240 #DIV/0! 100

Input Evaluasi atas Pelayanan Perwakilan BPKP kepada Pemda


OH Rp laporan

120 113,260 3

52 41,644 4

43 37 133


OH Rp laporan

50 15,000 2

25 2

50 ‐ 100


OH Rp Kegiatan

120 4

128 4

107 #DIV/0! 100


OH Rp Kegiatan

190 90,450 2

190 83,570 2

100 92 100

OH Rp output

3,091 705,408 118

3,789 564,727 156

123 80 132


OH Rp laporan

328 142,808 6

330 57,560 6

101 40 100


OH Rp laporan

90 30,180 1

187 22,900 1

208 76 100


Input Output

Asistensi Implementasi Program Input Aplikasi Komputer SIMDA Output

Output


Input Output


Input Output


Input Output

Subtotal

100

11

KET

OH Rp laporan

Input Output

100

10

REALISASI




Persentase hasil pengawasan atas permintaan stakeholders yang dijadikan Persentase bahan pengambilan keputusan oleh stakeholders

SATUAN


100 Kajian Current Issue

Input Output

Kompilasi pemetaan dan penyelesaian TPB depdagri

Input Output

14


INDIKATOR HASIL

INDIKATOR

SATUAN


2

3

4

PROGRAM

1

REALIS ASI

5

KEGIATAN


INDIKATOR URAIAN

6

7

JENIS

URAIAN

8

9

SATUAN

10


REALISASI

12


KET

13


OH Rp laporan

1,914 405,402 34

279 398,589 34

15 98 100


OH Rp laporan

1,826 200,117 19

1,606 210,133 215

88 105 1,132


OH Rp laporan

56 35,335 1

82 62,287 1

146 176 100

Survey dalam rangka Evaluasi Input terhadap mekanisme & realisasi penyusunan Peraturan Per Uuan Output di Tingkat Pusat (Termasuk Penyusunan Pedoman)


OH Rp laporan

134 31,910 1

62 42,380 1

46 133 100


Input


OH Rp laporan

134 47,865 1

66 43,878 1

49 92 100


Input


OH Rp laporan

134 47,865 1

25 14,310 1

19 30 100


OH Rp laporan

135 31,910 1

30 19,600 1

22 61 100


OH Rp laporan

135 34,455 1

65 37,500 1

48 109 100


OH Rp laporan

135 50,954 1

-

‐ ‐ ‐

Evaluasi LPPD

Input Output


Input Output


Input Output

Output

Output

Penyusunan Pedoman Pengumpulan Data Evaluasi terhadap Sumber Daya Pemda

Input


Input

Output

Output

Input Evaluasi percepatan Pembangunan Provinsi Sulawesi Tengah ( Inpres no.7 tahun 2008) Output

14


INDIKATOR HASIL

INDIKATOR

SATUAN


2

3

4

PROGRAM

1

REALIS ASI

5

KEGIATAN


INDIKATOR URAIAN

6

7

JENIS

URAIAN

8

9

Penyusunan TOR Evaluasi terhadap kondisi pengelolaan keuangan daerah dalam masa transisi RPJMN 2004-2009 ke 2009-2014

Input

Audit dan Bimtek pelaksanaan NIK dan e-KTP pada Dinas Kependudukan & Capil

Input

SATUAN

10


REALISASI


12

KET

13

61 #DIV/0! 100


OH Rp laporan

90 1

55 32,425 1


OH Rp laporan

-

100 10

#DIV/0! #DIV/0! #DIV/0!


OH Rp laporan

-

104 42,589 1

#DIV/0! #DIV/0! #DIV/0!

Reviu RAB Penerbitan NIK dan Input Penerapan KTP TA 2010 pada Ditjen Adminduk Kementererian Output Dalam Negeri


OH Rp laporan

-

202 1

#DIV/0! #DIV/0! #DIV/0!

Input Audit Pembelanjaan yang berkaitan dengan Program Pengembangan SIAK TA 2003 Output s.d 2009 pada Ditjen Adminduk, Kementerian Dalam Negeri


OH Rp laporan

-

287 1

#DIV/0! #DIV/0! #DIV/0!


OH Rp laporan

-

95 1

#DIV/0! #DIV/0! #DIV/0!


OH Rp laporan

-

35 1

#DIV/0! #DIV/0! #DIV/0!


OH Rp laporan

194 1

-

‐ #DIV/0! ‐

OH Rp Output

5,305 1,058,801 69

3,610 984,151 278

68 93 403

Penyusunan TOR Reviu, Audit dan Pendampingan Pengadaan Barang dan Jasa pada Ditjen Adminduk Depdagri

Audit TI pada Data Center dan Disaster Recovery Center (DRC) pada Ditjen Adminduk Kementerian Dalam Negeri

Output

Output

Input Output

Input Output

Input Pengumpulan Data realisasi transfer DBH SDA Gas Bumi atas Sumur Suban 4 dari tahun Output 2001 s.d 2007 yang diterima oleh Kab Musi Banyuasin

Audit/Monitoring/Optimalisasi PAD

Input Output

Subtotal

14


INDIKATOR HASIL

INDIKATOR

1

2 Jumlah IPD yang melaksanakan pelayanan sesuai Standar Pelayanan Minimal/Pelayanan Prima

REALIS ASI

SATUAN


3

4

5

IPD

50

48

PROGRAM

KEGIATAN


INDIKATOR URAIAN

6

7

JENIS

URAIAN

8

9

96 Pengembangan Pedoman Audit Input Kinerja Pelayanan Pemda Output

Input


Output

10

11

REALISASI

12


KET

13


OH Rp laporan

80 38,880 1

56 34,411 1

70 89 100


OH Rp laporan

1,568 104,710 32

1,320 177,720 6

84 170 19

OH Rp Output

1,648 143,590 33

1,376 212,131 7

83 148 21


OH Rp laporan

660 348,789 1

1,353 287,717 1

205 82 100


OH Rp laporan

185 59,730 6

78 45,858 4

42 77 67


OH Rp laporan

282 89,910 3

25 10,080 3

9 11 100


OH Rp laporan

230 45,787 1

119 43,065 1

52 94 100


OH Rp laporan

340 38,850 1

210 12,600 1

62 32 100


OH Rp laporan

345 29,135 2

377 14,945 2

109 51 100


OH Rp laporan

25 2

42 2

168 #DIV/0! 100

Subtotal Persentase K/L dan pemda yang telah menyelenggarakan SPIP sesuai PP 60 Tahun 2008

SATUAN


Persentase Pengembangan SIMDA

Input Output


Input Output

Penilaian Risiko Direktorat

Input Output


Input Output


Input Output


Input Output

Input Memberikan masukan atas Pedoman/Modul/Juknis Kegiatan Pengawasan Output

14


INDIKATOR HASIL

INDIKATOR

SATUAN


2

3

4

PROGRAM

1

REALIS ASI

5

KEGIATAN


INDIKATOR URAIAN

6

7 Forum komunikasi Bidang APD

JENIS

URAIAN

8

9

Input Output

Penyusunan Renja Satgas Input Penyelenggaraan SPIP Deputi IV Output


Output


Input

Input

Output

Penyusunan Laporan Sosialisasi Input SPIP pada Perwakilan Output


Input Output

Input Pelaksanaan & Pengolahan Diagnostik Assesment

Output

Evaluasi Penyelenggaraan SPIP Input Output


Input Output

Pengembangan Pedoman OPAD Input Output


Input Output

SATUAN

10


REALISASI

12


KET

13


OH Rp laporan

385 276,550 2

190 281,475 2

49 102 100


OH Rp laporan

70 1

45 12,400 1

64 #DIV/0! 100


OH Rp laporan

515 203,772 18

364 159,355 18

71 78 100


OH Rp laporan

310 58,050 1

126 79,138 1

41 136 100


OH Rp laporan

330 33,840 17

141 29,600 17

43 87 100


OH Rp laporan

165 1

30 10,700 1

18 #DIV/0! 100


OH Rp laporan

95 1

782 5

823 #DIV/0! 500


OH Rp laporan

99 1

20 11,300 1

20 #DIV/0! 100


OH Rp laporan

190 30,180 1

36 19,525 1

19 65 100


OH Rp laporan

170 59,991 1

118 33,085 1

69 55 100


OH Rp laporan

24 7

-

‐ #DIV/0! ‐

14


INDIKATOR HASIL

INDIKATOR

SATUAN


2

3

4

PROGRAM

1

REALIS ASI

5

KEGIATAN


INDIKATOR URAIAN

6

7

JENIS

URAIAN

8

9

Penyusunan Laporan Sosialisasi Input Pengelolaan Keuangan Daerah Output

Pengembangan GLG

Input Output

Pengembangan Pedoman EPPD Input Output


Input Output


Input Output

Rapat koordinasi SPIP/workshop Input pedoman pemetaan SPIP Output

Narasumber diskusi terbatas pengelolaan BMN/D

Input Output

Menghadiri MOU BPKP dengan Input Pemda Sumbar Output

Rencana Konferensi Nasional APIP Tahun 2010

Input Output

Bimtek SPIP Pemda

Input Output

FGD rancangan struktur Input organisasi BPKP dan Rancangan b k hli j b

SATUAN

10


REALISASI


12

KET

13


OH Rp laporan

398 33,840 18

43 18

11 ‐ 100


OH Rp laporan

195 30,180 1

-

-


OH Rp laporan

160 38,880 2

155 37,550 2

97 97 100


OH Rp laporan

7

2 4,588 7

#DIV/0! #DIV/0! 100


OH Rp laporan

-

5 5,450 1

#DIV/0! #DIV/0! #DIV/0!


OH Rp laporan

-

29 5,963 1

#DIV/0! #DIV/0! #DIV/0!


OH Rp laporan

-

2 3,581 1

#DIV/0! #DIV/0! #DIV/0!


OH Rp laporan

-

4 8,102 1

#DIV/0! #DIV/0! #DIV/0!


OH Rp laporan

-

8 6,900 1

#DIV/0! #DIV/0! #DIV/0!


OH Rp laporan

2

6 2

OH Rp

-

4 525

SDM Dana

#DIV/0! #DIV/0! 100

#DIV/0! #DIV/0!

14


INDIKATOR HASIL

INDIKATOR

SATUAN


2

3

4

PROGRAM

1

REALIS ASI

5

KEGIATAN


INDIKATOR URAIAN

6

JENIS

URAIAN

10 laporan

11 -

Tabulasi hasil kuesioner pemetaan SPIP


OH Rp laporan

-

24 14,400 1

#DIV/0! #DIV/0! #DIV/0!


OH Rp laporan

-

28 13,975 1

#DIV/0! #DIV/0! #DIV/0!


OH Rp laporan

-

2 11,401 1

#DIV/0! #DIV/0! #DIV/0!


OH Rp laporan

-

2 13,726 1

#DIV/0! #DIV/0! #DIV/0!


OH Rp laporan

-

10 17,964 1

#DIV/0! #DIV/0! #DIV/0!

OH Rp output OH Rp output

5,173 1,377,484 97 16,677 3,806,606 340

4,380 1,194,967 102 14,385 3,464,857 581

85 87 105 86 91 171


OH Rp laporan

112 74,720 4

48 21,470 3

43 29 75


OH Rp laporan

600 36,768 36

374 59,732 36

62 162 100


OH Rp laporan

70 37,360 2

120 48,004 2

171 128 100


OH Rp laporan

42 37,360 1

97 50,775 1

231 136 100

Input

Input Output

Pembinaan ke perwakilan BPKP Input Prov Sulsel Output

Penandatanganan MoU dengan Input Gubernur Sulut Output

MoU peningkatan akuntabilitas Input keuangan pada prov Papua dan Papua Barat Output

Subtotal

TOTAL PKPT


Input Output


Input Output


Input Output

Penyusunan Jakwas dan Jatekwas Deputi Tahun 2011

Input Output

12 1

KET

9 Jumlah Laporan

Penyusunan memori masa jabatan deputi PKD

Persentase jumlah rencana pengawasan yang terealisasi

REALISASI


7 8 pengembangan keahlian pejaba Output

Output

Program Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya BPKP

SATUAN


13

#DIV/0!

14


INDIKATOR HASIL

INDIKATOR

SATUAN


2

3

4

PROGRAM

1

REALIS ASI

5

KEGIATAN


INDIKATOR URAIAN

6

7

JENIS

URAIAN

8

9

Penyusunan LAKIP Deputi Tahun Input 2010 Output

Penyusunan Laporan Triwulanan Input Kinerja Output

Rapat Kerja BPKP

Input Output

Rapat Kerja Deputi

Input Output

Pembinaan Deputi ke Perwakilan Input Output


Input Output

Mengikuti PKS/Sosialisasi/Seminar

Input Output

Mengikuti Diklat

Input Output

Penyusunan Laporan Semesteran Budaya Kerja

Input Output

11

12

KET

13

OH Rp laporan

180 71,190 1

162 59,582 1

90 84 100


OH Rp laporan

220 21,600 12

174 33,631 12

79 156 100


OH Rp laporan

20 53,060 2

139 110,251 2

695 208 100


OH Rp laporan

20 53,060 2

2 21,117 2

10 40 100


OH Rp laporan

45 81,855 6

29 73,136 6

64 89 100

OH Rp output

1,309 466,973 66

1,145 477,698 65

87 102 98


OH Rp laporan

44 16,160 2

41 17,222 2

93 107 100


OH Rp Kegiatan

350 25

208 21

59 #DIV/0! 84


OH Rp laporan

85 4

35 4

41 #DIV/0! 100

OH Rp output

479 16,160 31

284 17,222 27

OH Rp laporan

77 22,800 6

70 24,501 6

Subtotal Persepsi kepuasan atas pelayanan pengelolaan kepegawaian dan organisasi

10

REALISASI



Subtotal Persentase jumlah pegawai yang kompeten dan prosfesional di setiap bidang kompetensi yang dibutuhkan

SATUAN



91 107 100

14


INDIKATOR HASIL

INDIKATOR

SATUAN


2

3

4

PROGRAM

1

REALIS ASI

5

KEGIATAN


INDIKATOR URAIAN

6

7 Penyelenggaraan kegiatan Budaya kerja

JENIS

URAIAN

8

9

Input Output

Input

Forum Kepegawaian

Output


Input Output

Penyusunan Laporan Keuangan Input Output

Rekonsiliasi Laporan Keuangan Input dengan Biro Keuangan Output

Forum Kehumasan dan website Input Output

Penyusunan Laporan Triwulanan Input PKS Output

Subtotal

13

206 14,752 1

72 20 100


OH Rp laporan

12 16,920 1

16 15,176 1

133 90 100

OH Rp output

377 112,009 8

292 54,429 8

OH Rp laporan

54 38,270 1

126 78,239 1

233 204 100

OH Rp output

54 38,270 1

126 78,239 1

233 204 100


OH Rp laporan

120 69,480 12

138 81,351 12

115 117 100


OH Rp laporan

54 16,920 1

12 8,947 1

22 53 100

OH Rp output

174 86,400 13

150 90,298 13

86 105 100

OH Rp laporan

8 16,920 1

20 13,221 1

250 78 100

OH Rp output

8 16,920 1

20 13,221 1

250 78 100

OH Rp laporan

148 21,600 12

130 23,780 12

88 110 100

OH Rp output

148 21,600 12

130 23,780 12

88 110 100



Subtotal Persentase auditor intern pemerintah yang kompeten

12

288 72,289 1

Subtotal Persepsi publik yang positif terhadap BPKP

11

KET

OH Rp laporan

Subtotal Tingkat opini auditor eksternal terhadap laporan keuangan BPKP

10

REALISASI



Subtotal Persepsi kepuasan pengguna atas pencairan anggaran yang diajukan sesuai prosedur

SATUAN



14


INDIKATOR HASIL

SATUAN


3

4

PROGRAM INDIKATOR

1

2 Persentase tingkat penerapan JFA

REALIS ASI

5

KEGIATAN


INDIKATOR URAIAN

6

7 Penilaian Angka Kredit dan penerbitan PAK

JENIS

URAIAN

8

9

Input Output

SATUAN

10


REALISASI

12


KET

13

OH Rp laporan

76 62,400 2

121 62,655 2

159 100 100

OH Rp output

76 62,400 2

121 62,655 2

159 100 100


OH Rp laporan

60 12,380 1

68 19,450 1

113 157 100


OH Rp laporan

8 16,920 1

18 8,887 1

225 53 100

OH Rp output

68 29,300 2

86 28,337 2

126 97 100


OH Rp laporan

60 15,620 1

18 15,239 1

30 98 100


OH Rp laporan

5 35,000 1

1 34,510 1

20 99 100

OH Rp output OH Rp output OH Rp output

65 50,620 2 2,758 900,652 138 19,435 4,707,258 478

19 49,749 2 2,373 895,628 133 16,758 4,360,485 714

29 98 100 86 99 96 86 93 149


Subtotal Tingkat kepuasan penerima layanan Input

Pembenahan Arsip

Output

Input

Forum Arsiparis

Output

Subtotal Indeks efektivitas pengelolaan aset Pengelolaan BMN dan Barang Persediaan

Input Output

Pengadaan perlengkapan kantor Input (ATK,Barang cetak dll) Output

Subtotal

Total PKAU

Total PKPT DAN PKAU

14


PENGUKURAN KINERJA KEGIATAN TAHUN 2010 DEPUTI PENGAWASAN BIDANG PENYELENGGARAAN KEUANGAN DAERAH

KEGIATAN INDIKATOR

PROGRAM URAIAN 1 Program Pengawasan Intern Akuntabilitas Keuangan Negara dan Pembinaan Penyelenggaraan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah

7 Pengawasan terhadap pengembangan kawasan daerah strategis dan cepat tumbuh/kawasan pengembangan ekonomi terpadu

9

10

SDM Dana Jumlah Pedoman

OH Rp laporan

300 54,900 1

56 30,155 1

19 55 100


OH Rp laporan

215 54,900 1

110 32,970 1

51 60 100


OH Rp laporan

105 38,800 1

-

‐ ‐ ‐


OH Rp laporan

31 90,450 1

30 90,673 1

97 100 100


OH Rp laporan

594 224,573 18

490 201,160 25

82 90 139


OH Rp laporan

215 57,700 1

345 86,540 1

160 150 100


OH Rp laporan

-

70 26,240 1

#DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0!

Input

Input

Input

Input Output

Monitoring Pelaksanaan Audit DAK/DBH/DAU, kompilasi dan validasi audit dana perimbangan (DAK/DBH/DAU)

Input Output

Pengembangan Pedoman Audit Dana Perimbangan (DAK/DBH/DAU)

Input Output

Penyusunan modul asistensi pemanfaatan anggaran

12

8

Output

kompilasi laporan analisis dan evaluasi keselarasan RKPD dan RKP serta RPJMD dan RPJMN

11

URAIAN

Output

Penyusunan Pedoman Asistensi Kerja Sama Antar Daerah

REALISASI

PERSENTASE PENCAPAIAN RENCANA TINGKAT CAPAIAN (TARGET) 13

JENIS

Output

evaluasi kerja sama antar daerah

SATUAN


Input Output

KET

14


KEGIATAN INDIKATOR

PROGRAM URAIAN 1

7

JENIS

URAIAN

8

9

Penyusunan pedoman asistensi menjalankan peraturan terkait pemanfaatan anggaran Input tahap I Output

Perumusan tugas Deputi 4 dalam mendukung pamantauan UKP4

Input Output

Mapping kegiatan Deputi 4 dalam rangka sinergi dengan UKP4

Input Output

Penyusunan bahan retreat dengan tema penyusunan APBN dan APBD yang sehat

Input Output

Sosialisasi Direktif Presiden dan Perpres No.54 Tahun 2010

Input Output

updating profil pemda

Input Output


Input Output


Input Output

SATUAN 10


REALISASI

11

12



OH Rp laporan

-

18 10,950 1

#DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0!


OH Rp laporan

-

60 11,540 3

#DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0!


OH Rp laporan

-

38 8,725 2

#DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0!


OH Rp laporan

-

10 2,320 1

#DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0!


OH Rp laporan

-

3 7,609 1

#DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0!


OH Rp laporan

231 118,500 3

153 66,468 3

66 56 100


OH Rp laporan

140 43,280 1

266 47,863 1

190 111 100


OH Rp laporan

150 88,740 1

140 10,800 1

93 12 100

KET

14


KEGIATAN

REALISASI

10

11

12

OH Rp

140 38,850

108 40,748

77 105

INDIKATOR

PROGRAM URAIAN 1

7 Kompilasi LKPD dan Analisis Kinerja Keuangan Pemda


JENIS

URAIAN

8

9 SDM Dana

Output

Jumlah Laporan

laporan

1

1

100

Input


OH Rp laporan

760 146,568 4

777 257,810 4

102 176 100


OH Rp laporan

265 50,760 18

166 15,825 18

63 31 100


OH Rp laporan

775 78

1,424 115

184 #DIV/0! 147

SDM Dana Jumlah Kajian

OH Rp Kajian

150 1

360 1

240 #DIV/0! 100


OH Rp laporan

120 113,260 3

52 41,644 4

43 37 133


OH Rp laporan

50 15,000 2

25 2

50 ‐ 100


OH Rp Kegiatan

120 4

128 4

107 #DIV/0! 100


OH Rp Kegiatan

190 90,450 2

190 83,570 2

100 92 100

OH Rp

328 142,808

330 57,560

101 40

Input Output

Asistensi Implementasi Program Aplikasi Komputer SIMDA

Input Output

Melakukan Asistensi Pengelolaan Keuangan Negara pada Kementerian Dalam Negeri Input Output

Evaluasi atas Pelayanan Perwakilan BPKP kepada Pemda

Input Output


Input Output


Input Output


Input Output

Kajian Current Issue

SATUAN

Input

Output




Input

SDM Dana

KET

14


KEGIATAN INDIKATOR

PROGRAM URAIAN 1

7

Kompilasi pemetaan dan penyelesaian TPB depdagri

JENIS 8

11

12

laporan

6

6

100

Input


OH Rp laporan

90 30,180 1

187 22,900 1

208 76 100


OH Rp laporan

1,914 405,402 34

279 398,589 34

15 98 100


OH Rp laporan

1,826 200,117 19

1,606 210,133 215

88 105 1,132


OH Rp laporan

56 35,335 1

82 62,287 1

146 176 100


OH Rp laporan

134 31,910 1

62 42,380 1

46 133 100


OH Rp laporan

134 47,865 1

66 43,878 1

49 92 100


OH Rp laporan

134 47,865 1

25 14,310 1

19 30 100

Output


Input Output


Input Output

Survey dalam rangka Evaluasi terhadap mekanisme & realisasi penyusunan Peraturan Input Per Uuan di Tingkat Pusat (Termasuk Penyusunan Pedoman) Output


Input Output


Input Output

10

REALISASI

Jumlah Laporan

Input

9

SATUAN


Output

Output

Evaluasi LPPD

URAIAN


KET

14


KEGIATAN INDIKATOR

PROGRAM URAIAN 1

7 Penyusunan Pedoman Pengumpulan Data Evaluasi terhadap Sumber Daya Pemda

JENIS

URAIAN

8

9

Input Output


Input Output

Evaluasi percepatan Pembangunan Provinsi Sulawesi Tengah ( Inpres no.7 tahun 2008)

Input Output

Penyusunan TOR Evaluasi terhadap kondisi pengelolaan keuangan daerah dalam masa transisi RPJMN 2004-2009 ke 2009-2014

Input Output

Audit dan Bimtek pelaksanaan NIK dan e-KTP pada Dinas Kependudukan & Capil

Input Output

Penyusunan TOR Reviu, Audit dan Pendampingan Pengadaan Barang dan Jasa pada Input Ditjen Adminduk Depdagri Output

Reviu RAB Penerbitan NIK dan Penerapan KTP TA 2010 pada Ditjen Adminduk Kementererian Dalam Negeri

Input Output

SATUAN 10


REALISASI

11

12



OH Rp laporan

135 31,910 1

30 19,600 1

22 61 100


OH Rp laporan

135 34,455 1

65 37,500 1

48 109 100


OH Rp laporan

135 50,954 1

-

‐ ‐ ‐


OH Rp laporan

90 1

55 32,425 1

61 #DIV/0! 100


OH Rp laporan

-

100 10

#DIV/0! #DIV/0! #DIV/0!


OH Rp laporan

-

104 42,589 1

#DIV/0! #DIV/0! #DIV/0!


OH Rp laporan

-

202 1

#DIV/0! #DIV/0! #DIV/0!

KET

14


KEGIATAN INDIKATOR

PROGRAM URAIAN 1

7 Audit Pembelanjaan yang berkaitan dengan Program Pengembangan SIAK TA 2003 s.d 2009 pada Ditjen Adminduk, Kementerian Dalam Negeri

JENIS

URAIAN

8

9

Input Output

Audit TI pada Data Center dan Disaster Recovery Center (DRC) pada Ditjen Adminduk Kementerian Dalam Negeri

Input Output

Pengumpulan Data realisasi transfer DBH SDA Gas Bumi atas Sumur Suban 4 dari tahun 2001 s.d 2007 yang diterima oleh Kab Musi Banyuasin

Input Output

Audit/Monitoring/Optimalisasi PAD

Input Output

Pengembangan Pedoman Audit Kinerja Pelayanan Pemda

Input Output


Input Output

Pengembangan SIMDA

Input Output


Input Output

SATUAN 10


REALISASI

11

12



OH Rp laporan

-

287 1

#DIV/0! #DIV/0! #DIV/0!


OH Rp laporan

-

95 1

#DIV/0! #DIV/0! #DIV/0!


OH Rp laporan

-

35 1

#DIV/0! #DIV/0! #DIV/0!


OH Rp laporan

194 1

-

‐ #DIV/0! ‐


OH Rp laporan

80 38,880 1

56 34,411 1

70 89 100


OH Rp laporan

1,568 104,710 32

1,320 177,720 6

84 170 19


OH Rp laporan

660 348,789 1

1,353 287,717 1

205 82 100


OH Rp laporan

185 59,730 6

78 45,858 4

42 77 67

KET

14


KEGIATAN INDIKATOR

PROGRAM URAIAN 1

7 Penilaian Risiko Direktorat

JENIS

URAIAN

8

9

Input Output


Input Output


Input Output


Input Output

Memberikan masukan atas Pedoman/Modul/Juknis Kegiatan Pengawasan

Input Output

Forum komunikasi Bidang APD

Input Output

Penyusunan Renja Satgas Penyelenggaraan SPIP Deputi IV

Input Output


Input Output


Input Output

Penyusunan Laporan Sosialisasi SPIP pada Perwakilan

Input

SATUAN 10


REALISASI

11

12



OH Rp laporan

282 89,910 3

25 10,080 3

9 11 100


OH Rp laporan

230 45,787 1

119 43,065 1

52 94 100


OH Rp laporan

340 38,850 1

210 12,600 1

62 32 100


OH Rp laporan

345 29,135 2

377 14,945 2

109 51 100


OH Rp laporan

25 2

42 2

168 #DIV/0! 100


OH Rp laporan

385 276,550 2

190 281,475 2

49 102 100


OH Rp laporan

70 1

45 12,400 1

64 #DIV/0! 100


OH Rp laporan

515 203,772 18

364 159,355 18

71 78 100


OH Rp laporan

310 58,050 1

126 79,138 1

41 136 100

330

141

43

SDM

OH

KET

14


KEGIATAN INDIKATOR

PROGRAM URAIAN 1

7

JENIS 8 Output


Input Output

Input Pelaksanaan & Pengolahan Diagnostik Assesment

Evaluasi Penyelenggaraan SPIP

Output

Input Output


Input Output

Pengembangan Pedoman OPAD

Input Output


Input Output

Penyusunan Laporan Sosialisasi Pengelolaan Keuangan Daerah

Input Output

Pengembangan GLG

Input Output

URAIAN 9

SATUAN 10


REALISASI


KET

11

12

Dana Jumlah Laporan

Rp laporan

33,840 17

29,600 17

87 100

14


OH Rp laporan

165 1

30 10,700 1

18 #DIV/0! 100


OH Rp laporan

95 1

782 5

823 #DIV/0! 500


OH Rp laporan

99 1

20 11,300 1

20 #DIV/0! 100


OH Rp laporan

190 30,180 1

36 19,525 1

19 65 100


OH Rp laporan

170 59,991 1

118 33,085 1

69 55 100


OH Rp laporan

24 7

-

‐ #DIV/0! ‐


OH Rp laporan

398 33,840 18

43 18

11 ‐ 100


OH Rp laporan

195 30,180 1

-

-


KEGIATAN INDIKATOR

PROGRAM URAIAN 1

7 Pengembangan Pedoman EPPD

JENIS

URAIAN

8

9

Input Output


Input Output


Input Output

Rapat koordinasi SPIP/workshop pedoman pemetaan SPIP

Input Output

Narasumber diskusi terbatas pengelolaan BMN/D

Input Output

Menghadiri MOU BPKP dengan Pemda Sumbar

Input Output

Rencana Konferensi Nasional APIP Tahun 2010

Input Output

Bimtek SPIP Pemda

Input Output

FGD rancangan struktur organisasi BPKP dan Rancangan pengembangan keahlian pejabat

Input Output

SATUAN 10


REALISASI

11

12



OH Rp laporan

160 38,880 2

155 37,550 2

97 97 100


OH Rp laporan

7

2 4,588 7

#DIV/0! #DIV/0! 100


OH Rp laporan

-

5 5,450 1

#DIV/0! #DIV/0! #DIV/0!


OH Rp laporan

-

29 5,963 1

#DIV/0! #DIV/0! #DIV/0!


OH Rp laporan

-

2 3,581 1

#DIV/0! #DIV/0! #DIV/0!


OH Rp laporan

-

4 8,102 1

#DIV/0! #DIV/0! #DIV/0!


OH Rp laporan

-

8 6,900 1

#DIV/0! #DIV/0! #DIV/0!


OH Rp laporan

2

6 2


OH Rp laporan

-

4 525 1

#DIV/0! #DIV/0! 100

#DIV/0! #DIV/0! #DIV/0!

KET

14


KEGIATAN INDIKATOR

PROGRAM URAIAN 1

7

JENIS

URAIAN

8

9

Input

Tabulasi hasil kuesioner pemetaan SPIP

Output

Input

Penyusunan memori masa jabatan deputi PKD

Output

Input

Pembinaan ke perwakilan BPKP Prov Sulsel

Output

Penandatanganan MoU dengan Gubernur Sulut

Input Output

MoU peningkatan akuntabilitas keuangan pada prov Papua dan Papua Barat

Input Output


Input Output


Input Output


Input Output

10

REALISASI

11

12



OH Rp laporan

-

24 14,400 1

#DIV/0! #DIV/0! #DIV/0!


OH Rp laporan

-

28 13,975 1

#DIV/0! #DIV/0! #DIV/0!


OH Rp laporan

-

2 11,401 1

#DIV/0! #DIV/0! #DIV/0!


OH Rp laporan

-

2 13,726 1

#DIV/0! #DIV/0! #DIV/0!


OH Rp laporan

-

10 17,964 1

#DIV/0! #DIV/0! #DIV/0!

OH Rp output

16,677 3,806,606 340

14,385 3,464,857 581

86 91 171


OH Rp laporan

112 74,720 4

48 21,470 3

43 29 75


OH Rp laporan

600 36,768 36

374 59,732 36

62 162 100


OH Rp laporan

70 37,360 2

120 48,004 2

171 128 100

TOTAL PKPT Program Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya BPKP

SATUAN


KET

14


KEGIATAN INDIKATOR

PROGRAM URAIAN 1

7 Penyusunan Jakwas dan Jatekwas Deputi Tahun 2011

JENIS

URAIAN

8

9

Input Output

Penyusunan LAKIP Deputi Tahun 2010

Input Output

Penyusunan Laporan Triwulanan Kinerja

Input Output

Rapat Kerja BPKP

Input Output

Rapat Kerja Deputi

Input Output

Pembinaan Deputi ke Perwakilan

Input Output


Input Output

Mengikuti PKS/Sosialisasi/Seminar

Input Output

Mengikuti Diklat

Input Output

SATUAN 10


REALISASI

11

12



OH Rp laporan

42 37,360 1

97 50,775 1

231 136 100


OH Rp laporan

180 71,190 1

162 59,582 1

90 84 100


OH Rp laporan

220 21,600 12

174 33,631 12

79 156 100


OH Rp laporan

20 53,060 2

139 110,251 2

695 208 100


OH Rp laporan

20 53,060 2

2 21,117 2

10 40 100


OH Rp laporan

45 81,855 6

29 73,136 6

64 89 100


OH Rp laporan

44 16,160 2

41 17,222 2

93 107 100


OH Rp Kegiatan

350 25

208 21

59 #DIV/0! 84


OH Rp laporan

85 4

35 4

41 #DIV/0! 100

KET

14


KEGIATAN INDIKATOR

PROGRAM URAIAN 1

7 Penyusunan Laporan Semesteran Budaya Kerja

JENIS

URAIAN

8

9

Input Output

Penyelenggaraan kegiatan Budaya kerja

Input Output

Forum Kepegawaian

Input Output


Input Output

Penyusunan Laporan Keuangan

Input Output

Rekonsiliasi Laporan Keuangan dengan Biro Keuangan

Input Output

Forum Kehumasan dan website

Input Output

Penyusunan Laporan Triwulanan PKS

Input Output

Penilaian Angka Kredit dan penerbitan PAK

Input Output

SATUAN 10


REALISASI

11

12



OH Rp laporan

77 22,800 6

70 24,501 6

91 107 100


OH Rp laporan

288 72,289 1

206 14,752 1

72 20 100


OH Rp laporan

12 16,920 1

16 15,176 1

133 90 100


OH Rp laporan

54 38,270 1

126 78,239 1

233 204 100


OH Rp laporan

120 69,480 12

138 81,351 12

115 117 100


OH Rp laporan

54 16,920 1

12 8,947 1

22 53 100


OH Rp laporan

8 16,920 1

20 13,221 1

250 78 100


OH Rp laporan

148 21,600 12

130 23,780 12

88 110 100


OH Rp laporan

76 62,400 2

121 62,655 2

159 100 100

KET

14


KEGIATAN INDIKATOR

PROGRAM URAIAN 1

7

JENIS

URAIAN

8

9

Input

Pembenahan Arsip

Output

Input

Forum Arsiparis

Output

Input

Pengelolaan BMN dan Barang Persediaan

Output

Pengadaan perlengkapan kantor (ATK,Barang cetak dll)

Input Output

Total PKAU

Total PKPT DAN PKAU

SATUAN 10


REALISASI

11

12



OH Rp laporan

60 12,380 1

68 19,450 1

113 157 100


OH Rp laporan

8 16,920 1

18 8,887 1

225 53 100


OH Rp laporan

60 15,620 1

18 15,239 1

30 98 100


OH Rp laporan

5 35,000 1

1 34,510 1

20 99 100

OH Rp output OH Rp output

2,758 900,652 138 19,435 4,707,258 478

2,373 895,628 133 16,758 4,360,485 714

86 99 96 86 93 149

KET

14

© Tim Penyusun LAKIP Deputi Pengawasan Bidang Penyelenggaraan Keuangan Daerah

BADAN PENGAWASAN KEUANGAN DAN PEMBANGUNAN

Recommend Documents