KEPUTUSAN KEPALA BADAN PENGAWASAN KEUANGAN DAN PEMBANGUNAN NOMOR: KEP-817/K/JF/2002 TENTANG PROSEDUR KEGIATAN BAKU PENILAIAN DAN PENETAPAN ANGKA KREDIT BAGI JABATAN FUNGSIONAL AUDITOR DI LINGKUNGAN APARAT PENGAWASAN INTERNAL PEMERINTAH KEPALA BADAN PENGAWASAN KEUANGAN DAN PEMBANGUNAN, Menimbang
:
a. bahwa untuk menunjang kelancaran proses penilaian dan penetapan angka kredit bagi jabatan fungsional auditor di lingkungan Aparat Pengawasan Internal Pemerintah, perlu adanya pengaturan prosedur kegiatan baku penilaian dan penetapan angka kredit bagi jabatan fungsional auditor di lingkungan Aparat Pengawasan Internal Pemerintah; b. bahwa
berdasarkan
pertimbangan
sebagaimana
dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Kepala
Badan
Pembangunan
Pengawasan
tentang
Prosedur
Keuangan
dan
Kegiatan
Baku
Penilaian dan Penetapan Angka Kredit Bagi Jabatan Fungsional Auditor di Lingkungan Aparat Pengawasan Internal Pemerintah; Mengingat
:
1.
Undang-undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokokpokok Kepegawaian (Lembaran Negara Tahun 1974 Nomor 55; Tambahan Lembaran Negara Nomor 43) sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 43 Tahun 1999 (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 169; Tambahan Lembaran Negara Nomor 3890);
-22.
Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 1994 tentang Jabatan Fungsional Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Tahun 1994 Nomor 22; Tambahan Lembaran Negara Nomor 3547);
3.
Peraturan Pemerintah Nomor 96 Tahun 2000 tentang Wewenang
Pengangkatan,
Pemindahan,
dan
Pemberhentian Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Tahun 2000 Nomor 193; Tambahan Lembaran Negara 4014); 4.
Peraturan Pemerintah Nomor 99 Tahun 2000 tentang Kenaikan Pangkat Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Tahun 2000 Nomor 196; Tambahan Lembaran Negaran 4017) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan
Pemerintah
Nomor
12
Tahun
2002
(Lembaran Negara Tahun 2002 Nomor 32; Tambahan Lembaran Negara 4193); 5.
Peraturan Pemerintah Nomor 30 Tahun 1980 tentang Peraturan Disiplin Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Tahun 1980 Nomor 50; Tambahan Lembaran Negara 3176);
6.
Keputusan Presiden Nomor 155/M Tahun 1999;
7.
Keputusan Presiden Nomor 103 Tahun 2001 tentang Kedudukan, Tugas, Fungsi, Kewenangan, Susunan Organisasi, dan Tata Kerja Lembaga Pemerintah Non Departemen sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Keputusan Presiden Nomor 46 Tahun 2002;
8.
Keputusan Presiden Nomor 110 Tahun 2001 tentang Unit Organisasi dan Tugas Eselon I Lembaga Pemerintah Non Departemen sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Keputusan Presiden Nomor 48 Tahun 2002;
9.
Keputusan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor: 19/1996 tentang Jabatan Fungsional Auditor dan Angka Kreditnya;
10.
Keputusan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara
Nomor
17/KEP/M.PAN/4/2002
tentang
Penyesuaian Penamaan Jabatan Fungsional Auditor;
-311.
Keputusan Bersama Kepala Badan Administrasi Kepegawaian Negara, Sekretaris Jenderal Badan Pemeriksa Keuangan dan Kepala Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan Nomor: 10 Tahun 1996, Nomor: 49/SK/S/1996, Nomor: KEP-386/K/1996 tentang Petunjuk Pelaksanaan Jabatan Fungsional Auditor dan Angka Kreditnya;
12.
Keputusan Kepala Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan Nomor: 13.00.00-125/K/1997 tentang Petunjuk Teknis Ketentuan dan Pelaksanaan Jabatan Fungsional Auditor dan Angka Kredit di Lingkungan Aparatur Pengawasan Fungsional Pemerintah;
13.
Keputusan Kepala Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan
Nomor:
KEP-06.00.00-080/K/2001
tentang Organisasi dan Tata Kerja Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan; MEMUTUSKAN: Menetapkan :
KEPUTUSAN KEPALA BADAN PENGAWASAN KEUANGAN DAN PEMBANGUNAN TENTANG PROSEDUR KEGIATAN BAKU PENILAIAN DAN PENETAPAN ANGKA KREDIT BAGI JABATAN FUNGSIONAL AUDITOR DI LINGKUNGAN APARAT PENGAWASAN INTERNAL PEMERINTAH. Pasal 1
Prosedur Kegiatan Baku Penilaian dan Penetapan Angka Kredit Bagi Jabatan Fungsional Auditor di Lingkungan Aparat Pengawasan Internal Pemerintah merupakan acuan bagi pejabat yang berwenang menetapkan angka kredit, pejabat pengusul angka kredit, tim penilai angka kredit, dan pejabat fungsional auditor di lingkungan Aparat Pengawasan Internal Pemerintah dalam proses penilaian dan penetapan angka kredit jabatan fungsional auditor . Pasal 2 Prosedur Kegiatan Baku Penilaian dan Penetapan Angka Kredit Bagi Jabatan Fungsional Auditor di Lingkungan Aparat Pengawasan Internal Pemerintah sebagaimana tercantum
-4dalam Lampiran Keputusan ini, merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dari Keputusan ini. Pasal 3 Aparat Pengawasan Internal Pemerintah yang membina karir melalui jabatan fungsional auditor, kenaikan pangkat dan jabatannya tidak lagi didasarkan pada kenaikan pangkat reguler tetapi terutama tergantung pada perolehan angka kredit selama dalam penugasan dan sertifikat peran yang diperoleh sesuai dengan jenjang jabatannya, berlaku Prosedur Kegiatan Baku Penilaian dan Penetapan Angka Kredit Jabatan Fungsional Auditor di Lingkungan Aparat Pengawasan Internal Pemerintah Pasal 4 Penetapan angka kredit dilakukan oleh Pejabat yang Berwenang Menetapkan Angka Kredit melalui Surat Keputusan Penetapan Angka Kredit (SKPAK), berdasarkan usulan dari Pejabat Fungsional Auditor melalui Pejabat Pengusul Angka Kredit. Pasal 5 Ketentuan lebih lanjut yang belum diatur dalam Prosedur Kegiatan Baku Penilaian dan Penetapan Angka Kredit Bagi Jabatan Fungsional Auditor di Lingkungan Aparat Pengawasan Internal Pemerintah ini, akan diatur oleh Sekretaris Utama. Pasal 6 Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan. Ditetapkan di Jakarta pada tanggal 3 Desember 2002 KEPALA BADAN PENGAWASAN KEUANGAN DAN PEMBANGUNAN, ttd ARIE SOELENDRO
PENILAIAN dan PENETAPAN ANGKA KREDIT JABATAN FUNGSIONAL AUDITOR
REPUBLIK INDONESIA
PROSEDUR KEGIATAN BAKU (Standard Operating Procedures) PENILAIAN DAN PENETAPAN ANGKA KREDIT
JABATAN FUNGSIONAL AUDITOR DI LINGKUNGAN APARAT PENGAWASAN INTERNAL PEMERINTAH
Lampiran Keputusan Kepala Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan Nomor: KEP – 817/K/JF/2002 Tanggal: 03 Desember 2002
1
Ringkasan Eksekutif PROSEDUR KEGIATAN BAKU PENILAIAN DAN PENETAPAN ANGKA KREDIT JABATAN FUNGSIONAL AUDITOR DI LINGKUNGAN APARAT PENGAWASAN INTERN PEMERINTAH
I. PENDAHULUAN a. Umum 1. Dalam Kepmenpan 19/1996 tentang Jabatan Fungsional Auditor dan Angka Kreditnya serta ketentuan-ketentuan pelaksanaannya, dinyatakan bahwa perolehan angka kredit Pejabat Fungsional Auditor ditetapkan oleh Pejabat yang Berwenang Menetapkan Angka Kredit setelah melalui proses pengumpulan dan penilaian angka kredit yang melibatkan Pejabat Pengusul, Tim Penilai, Sekretariat Tim Penilai, dan Pejabat Fungsional Auditor yang bersangkutan. 2. Mengingat pentingnya proses penilaian hingga penetapan angka kredit dipandang perlu terdapat suatu prosedur kegiatan baku sebagai acuan bagi pejabat terkait untuk menjamin tercapainya perlakuan yang sama, obyektif, dan profesional sesuai ketentuan yang berlaku, serta terselenggaranya proses penetapan angka kredit secara tepat waktu.. b. Tujuan 1. Terwujudnya penetapan angka kredit secara tepat waktu, sebagai dasar untuk kenaikan pangkat, bahan perencanaan kepesertaan diklat, dan penjenjangan serta pengembangan karir Auditor. 2. Menyediakan acuan bagi Pejabat yang Berwenang Menetapkan Angka Kredit, Pejabat Pengusul, Tim Penilai, Sekretariat Tim Penilai, dan PFA yang bersangkutan mengenai kegiatan yang harus dilaksanakan, waktu pelaksanaan kegiatan dan dokumen-dokumen yang terkait. 3. Menjamin tercapainya transparansi dan keseragaman dalam proses penilaian dan penetapan angka kredit sesuai ketentuan yang berlaku. c. Ruang Lingkup 1. Pedoman Pelaksanaan Pengumpulan dan Penetapan Angka Kredit digunakan untuk Pejabat Fungsional Auditor yang berada di lingkungan BPKP dan APIP lainnya 2. Pedoman ini mengatur mengenai pelaksanaan penetapan angka kredit dengan Penilaian Terpusat dan Penilaian Setempat. 2
3. Penilaian Terpusat adalah penilaian yang dilakukan oleh Tim Penilai Pusat yang berkedudukan di BPKP Pusat untuk Auditor di lingkungan BPKP dan APIP lainnya dengan jabatan Auditor Ahli Madya dan Auditor Ahli Utama. 4. Penilaian Setempat adalah penilaian yang dilakukan oleh Tim Penilai pada masing-masing organisasi/unit pengawasan untuk jabatan Auditor Ahli Pertama sampai dengan Auditor Ahli Muda dan Auditor Pelaksana sampai dengan Auditor Penyelia. d. Sistematika Penyajian.
Deleted: ¶ ¶
Penyajian prosedur-prosedur dalam pedoman ini secara garis besar terdiri dari: a. Uraian pendahuluan yang berisikan garis besar prosedur yang akan dijelaskan. b. Pejabat/pihak-pihak yang terlibat dalam pelaksanaan prosedur. c. Kriteria-kriteria yang digunakan dalam pelaksanaan prosedur. d. Dokumen-dokumen yang digunakan dan dihasilkan dari prosedur yang dilaksanakan. e. Waktu pelaksanaan kegiatan. f. Langkah-langkah kegiatan yang dilaksanakan. g. Bagan alir kegiatan untuk memberikan kemudahan pemahaman dalam pelaksanaan prosedur-prosedur. II. HAL-HAL YANG PERLU DIPERHATIKAN Angka Kredit 1. Angka kredit dalam Jabatan Fungsional Auditor dinilai berdasarkan norma hasil, sesuai dengan jenjang jabatan atau peran PFA yang bersangkutan. Angka kredit dapat diberikan bila PFA yang bersangkutan telah selesai melaksanakan penugasan yang diberikan dengan menunjukkan bukti yang menyatakan bahwa penugasan yang dilaksanakan telah memperoleh suatu hasil. Tugas Limpah 2. Apabila pada suatu unit organisasi tidak terdapat PFA yang sesuai dengan peran yang seharusnya untuk melaksanakan kegiatan pengawasan sebagaimana dimaksud dalam pasal 7 Kep Menpan No. 19/1996 atau berdasarkan pertimbangan lainnya dari Kepala/Pimpinan Unit Organisasi, PFA lain yang setingkat di atas atau di bawahnya, dapat melakukan kegiatan tersebut (tugas limpah) berdasarkan penugasan secara tertulis dari Kepala/Pimpinan Unit Organisasi yang bersangkutan.
3
Atasan Langsung 3. Dalam setiap penugasan yang berbentuk Tim Mandiri, Atasan Langsung PFA yang menandatangani SPMK adalah sebagai berikut: a. Atasan Langsung PFA dengan peran sebagai Anggota Tim dan Ketua Tim adalah Pengendali Teknis. b. Atasan Langsung PFA dengan peran sebagai Pengendali Teknis adalah Pengendali Mutu. c. Atasan Langsung PFA dengan peran sebagai Pengendali Mutu adalah Kepala/Pimpinan Unit Kerja atau Pejabat setingkat eselon I atau eselon II yang membawahkannya. 4. Untuk penugasan yang tidak berbentuk Tim Mandiri, Atasan Langsung PFA yang menandatangani SPMK adalah Atasan Langsung yang telah ditetapkan pada setiap awal tahun oleh Kepala/Pimpinan Unit Kerja atau Pejabat setingkat eselon I atau eselon II yang membawahkannya. Pejabat Pengusul Angka Kredit 5. Pejabat Pengusul Angka Kredit untuk Penilaian Terpusat adalah: a. Kepala Biro Kepegawaian dan Organisasi di lingkungan Sekretariat Utama BPKP b. Direktur di lingkungan Deputi BPKP. c. Sekretaris Inspektorat Jenderal Departemen di lingkungan Inspektorat Jenderal Departemen. d. Sekretaris Inspektorat Utama atau Kepala/Pimpinan unit organisasi (Eselon II) yang membidangi kepegawaian di lingkungan Inspektorat Utama LPND. e. Inspektur di lingkungan Inspektorat LPND. f. Kepala Pusat, dan Kepala Perwakilan di lingkungan BPKP. g. Kepala Bawasda Provinsi/Kabupaten/Kota di lingkungan unit pengawasan Pemerintah Daerah. 6. Pejabat Pengusul Angka kredit untuk Penilaian Setempat adalah: a. Kepala Biro Kepegawaian dan Organisasi di lingkungan Sekretariat Utama BPKP. b. Direktur di lingkungan Deputi BPKP c. Kepala Bagian/Sub-unit organisasi (Eselon III) yang membidangi kepegawaian di lingkungan Inspektorat Jenderal Departemen dan Inspektorat Utama LPND. d. Kepala Sub-bagian TU atau Pejabat di bidang kepegawaian di lingkungan Inspektorat LPND. e. Kepala Bagian Tata Usaha atau pejabat struktural lain di lingkungan Pusat-pusat dan Perwakilan BPKP. f. Kepala Bagian Tata Usaha (TU) atau Sekretaris Bawasda di lingkungan Bawasda Provinsi/Kabupaten/Kota.
4
Pejabat yang Berwenang Menetapkan Angka Kredit 7. Pejabat yang Berwenang Menetapkan Angka Kredit untuk Auditor Ahli Madya dan Auditor Ahli Utama di lingkungan BPKP dan APIP lainnya adalah Sekretaris Utama BPKP. 8. Pejabat yang Berwenang Menetapkan Angka Kredit untuk Auditor Ahli Pertama dan Auditor Ahli Muda serta Auditor Pelaksana, Auditor Pelaksana Lanjutan, dan Auditor Penyelia adalah: a. Sekretaris Utama di lingkungan Sekretariat Utama BPKP. b. Deputi di lingkungan Deputi BPKP. c. Inspektur Jenderal di lingkungan Inspektorat Jenderal Departemen. d. Inspektur Utama di lingkungan Inspektorat Utama LPND. e. Inspektur di lingkungan Inspektorat LPND. f. Kepala Pusat dan Kepala Perwakilan di lingkungan Pusat-pusat dan Perwakilan BPKP g. Kepala Bawasda Provinsi/Kabupaten/Kota. Tim Penilai Angka Kredit 9. Susunan keanggotaan Tim Penilai terdiri dari PFA dan Pejabat Struktural dengan jumlah sekurang-kurangnya 7 (tujuh) orang dengan rincian sebagai berikut: a. Seorang ketua merangkap anggota b. Seorang wakil ketua merangkap anggota c. Seorang sekretaris merangkap anggota d. Sekurang-kurangnya 4 (empat) orang anggota Jumlah Anggota Tim Penilai yang berasal dari PFA harus lebih besar dari jumlah pejabat struktural. 10. Jumlah Anggota Tim Penilai harus ganjil dengan ketentuan 1 (satu) orang Anggota Tim Penilai untuk kurang lebih 50 (lima puluh) orang PFA yang dinilai. Jumlah Anggota Tim Penilai ditentukan berdasarkan kemampuan dalam melakukan penilaian dengan memperhatikan jumlah PFA yang dinilai dan batasan waktu penilaian yang harus dipenuhi sebagaimana diuraikan dalam BAB V. Sekretariat Tim Penilai Angka Kredit 11. Sekretariat Tim Penilai dipimpin oleh Sekretaris Tim Penilai. Jumlah staf sekretariat tim penilai ditetapkan berdasarkan pertimbangan Pejabat yang Berwenang Menetapkan Angka Kredit dengan berdasarkan pada kemampuan dalam melakukan tata administrasi dokumentasi penilaian dan penetapan angka kredit dengan persyaratan harus dapat aktif melakukan kegiatan kesekretariatan.
5
Periode Penilaian Angka Kredit 12. Bulan Januari dan Juli untuk penilaian dan penetapan angka kredit reguler. 13. Bulan Maret dan September atau bulan sebelumnya berdasarkan yang mana yang dianggap memungkinkan berdasarkan keputusan Pejabat yang Berwenang Menetapkan Angka Kredit untuk penilaian dan penetapan angka kredit tambahan. Dalam hal ini perlu dipertimbangkan bahwa SK PAK tersebut harus ditetapkan sebelum tanggal kenaikan pangkat dan batas waktu pengajuan dokumen usulan kenaikan pangkat ke BKN 14. Setiap saat dibutuhkan atau tidak terikat pada periode tertentu untuk penilaian dan penetapan angka kredit keperluan lain, seperti pada saat pembebasan sementara, perpindahan ke jabatan di luar jabatan fungsional auditor, pindah unit kerja, dan pengangkatan pertama atau pengangkatan kembali sebagai PFA. III. INTISARI PEDOMAN a. Prosedur I – Prosedur Prosedur Pengumpulan dan Pengusulan Angka Kredit. 1. Sub-prosedur I.1 - pengumpulan angka kredit oleh PFA i. Pengumpulan angka kredit oleh PFA (flowchart I.1.1.a – e) ii. Pengadministrasian SPMK serta penyampaian DUPAK kepada Pejabat Pengusul Angka Kredit (flowchart I.1.2) 2. Sub-prosedur I.2 - penerimaan dan penelitian usulan angka kredit oleh Pejabat Pengusul Angka Kredit. Penelitian kelengkapan DUPAK serta Penyampaian DUPAK kepada Pejabat yang Berwenang Menetapkan Angka Kredit melalui Sekretariat Tim Penilai (flowchart I.2). b. Prosedur II - Prosedur Penilaian dan Penetapan Angka Kredit. 1. Sub-prosedur II.1 - penilaian angka kredit. i. Penelitian kelengkapan DUPAK (flowchart II.1.1) ii. Penilaian DUPAK oleh Tim Penilai dan Rapat Penilaian Angka Kredit (flowchart II.1.2) 2. Sub-prosedur II.2 - penetapan angka kredit. i. Penyerahan hasil penilaian oleh Sekretariat Tim Penilai kepada Pejabat yang Berwenang Menetapkan Angka Kredit (flowchart II.2.1) ii. Penelaahan dan penandatanganan SK PAK oleh Pejabat yang Berwenang Menetapkan Angka Kredit (flowchart II.2.2)
6
3. Sub-prosedur II.3 – pendistribusian keputusan angka kredit. i. Pendistribusian SK PAK (lihat flowchart II.3.1) ii. Penyusunan Laporan Semester Tim Penilai oleh Sekretariat Tim Penilai (lihat flowchart II.3.2)
7
IV. ALUR KEGIATAN Atasan Langsung PFA
PFA
Pejabat Pengusul Angka Kredit
Pejabat yg Berwenang Menetapkan Angka Kredit
Sekretariat Tim Penilai Angka Kredit
Tim Penilai Angka Kredit
DUPAK dan Berkas Pendukung Terkait
II.1.1 Penelitian Pendahuluan Kelengkapan DUPAK
II.1.2 Penelitian Lanjutan dan Penilaian DUPAK
Melakukan Kegiatan I.1.1.a – d Membuat SPMK dan Bukti Pendukung
I.1.1.a – d Î
Review SPMK
I.1.2 Mengadministrasikan SPMK I.1.2
I.2
Menyusun DUPAK
Penelitian dan Penandatanganan DUPAK
Î
Î
Î
II.1.2 Rapat Tim Penilai II.2.2 Penelaahan dan penandatangan SK PAK
SK PAK Tertandatangani
SK PAK
II.2.1 Í
Î
SK PAK
II.3.1 Penggandaan dan Distribusi SK PAK
SK PAK Pejabat Lain yg Berkepentingan
SK PAK
8
II.1.2 Í
Konsep SK PAK
DAFTAR ISI RINGKASAN EKSEKUTIF ...........................................................................................................
i
DAFTAR ISI .................................................................................................................................... vii DAFTAR TABEL ............................................................................................................................. ix DAFTAR BAGAN ALIR KEGIATAN ........................................................................................
x
DAFTAR LAMPIRAN .................................................................................................................... xi BAB
I
PENDAHULUAN A. B. C. D. E.
BAB
II
UMUM ............................................................................................................ DASAR HUKUM ........................................................................................... TUJUAN .......................................................................................................... RUANG LINGKUP ........................................................................................ SISTEMATIKA ...............................................................................................
KEGIATAN DAN ANGKA KREDIT DALAM JABATAN FUNGSIONAL AUDITOR A. BIDANG KEGIATAN AUDITOR ............................................................... B. ANGKA KREDIT............................................................................................
B A B III
5 7
PEJABAT DAN PROSEDUR TERKAIT A. B. C. D. E. F. G. H. I.
B A B IV
1 1 3 3 4
PEJABAT FUNGSIONAL AUDITOR.......................................................... ATASAN LANGSUNG PFA......................................................................... PEJABAT PENGUSUL ANGKA KREDIT ................................................. PEJABAT YANG BERWENANG MENETAPKAN ANGKA KREDIT ........................................................................................................... TIM PENILAI ANGKA KREDIT ................................................................. SEKRETARIAT TIM PENILAI .................................................................... TIM PENILAI TEKNIS ................................................................................. WAKTU PELAKSANAAN .......................................................................... JARINGAN PROSEDUR ...............................................................................
9 10 11 11 12 13 14 14 16
PROSEDUR PENGUMPULAN DAN PENGUSULAN ANGKA KREDIT (PROSEDUR I) A. UMUM ............................................................................................................ B. PEJABAT TERLIBAT DALAM PROSEDUR ............................................. C. KRITERIA PENGUMPULAN DAN PENGUSULAN ANGKA KREDIT ........................................................................................................... • Kriteria Pengumpulan Angka Kredit oleh PFA ........................... • Kriteria Penerimaan dan Penelitian Usulan Angka Kredit oleh Pejabat Pengusul ...................................................................... vii
18 18 19 19 21
D. DOKUMEN YANG DIPERLUKAN ........................................................... • Dokumen dalam Pengumpulan Angka Kredit yang Disiapkan oleh PFA ......................................................................... • Dokumen dalam Penerimaan dan Penelitian Usulan Angka Kredit oleh Pejabat Pengusul .......................................................... E. WAKTU PELAKSANAAN .......................................................................... • Waktu Pelaksanaan Pengumpulan Angka Kredit oleh PFA ..... • Waktu Pelaksanaan Penerimaan dan Penelitian Usulan Angka Kredit oleh Pejabat Pengusul ............................................. F. KEGIATAN PEMBENTUK PROSEDUR ................................................... • Kegiatan dalam Sub-Prosedur Pengumpulan Angka Kredit oleh PFA (Sub-Prosedur I.1) ............................................................ • Kegiatan dalam Sub-Prosedur Penerimaan dan Penelitian DUPAK oleh Pejabat Pengusul (Sub-Prosedur I.2) ..................... G. BAGAN ALIR KEGIATAN .......................................................................... BAB
V
22 22 26 26 26 27 28 28 29 30
PROSEDUR PENILAIAN DAN PENETAPAN ANGKA KREDIT (PROSEDUR II) A. UMUM ............................................................................................................ B. PEJABAT TERLIBAT DALAM PROSEDUR ............................................. C. KRITERIA PENILAIAN DAN PENETAPAN ANGKA KREDIT .......... • Kriteria Penilaian Angka Kredit...................................................... • Kriteria Penetapan Angka Kredit.................................................... • Kriteria Pendistribusian Keputusan Angka kredit ...................... D. DOKUMEN YANG DIPERLUKAN ........................................................... • Dokumen dalam Penilaian Angka Kredit – yang Diselenggarakan oleh Sekretariat Tim Penilai ............................. • Dokumen dalam Penilaian Angka Kredit – yang Diselenggarakan oleh Tim Penilai ................................................. • Dokumen dalam Penetapan Angka Kredit .................................. • Dokumen dalam Pendistribusian Keputusan Angka Kredit ..... E. WAKTU PELAKSANAAN .......................................................................... • Waktu Pelaksanaan Penilaian Angka Kredit ................................ • Waktu Pelaksanaan Penetapan Angka Kredit ............................. • Waktu Pelaksanaan Pendistribusian Keputusan Angka Kredit .................................................................................................. F. KEGIATAN PEMBENTUK PROSEDUR ................................................... • Kegiatan dalam Sub-Prosedur Penilaian Angka Kredit (Sub-Prosedur II.1) ........................................................................... • Kegiatan dalam Sub-Prosedur Penetapan Angka Kredit (Sub-Prosedur II.2) ........................................................................... • Kegiatan dalam Sub-Prosedur Pendistribusian Keputusan Angka Kredit (Sub-Prosedur II.3) .................................................. G. BAGAN ALIR KEGIATAN ..........................................................................
viii
38 38 39 39 40 40 41 41 41 41 42 42 42 44 45 45 45 47 47 48
DAFTAR TABEL Tabel I.
Pejabat Terkait Dalam Prosedur Kegiatan Baku Penilaian dan Penetapan Angka Kredit Jabatan Fungsional Auditor ................................... 17
Tabel II.
Tabel Waktu Pelaksanaan Kegiatan Penilaian dan Penetapan Angka Kredit Reguler dan Tambahan ........................................................................... 57
ix
DAFTAR BAGAN ALIR KEGIATAN Prosedur Pengumpulan dan Pengusulan Angka Kredit
Sub-Prosedur Pengumpulan Angka Kredit
Kode Flowchart
I.1.1.e
Pengumpulan Angka Kredit Unsur Kegiatan Bidang Pendidikan Pengumpulan Angka Kredit Unsur Kegiatan Bidang Pengawasan Pengumpulan Angka Kredit Unsur Kegiatan Bidang Pengembangan Profesi Pengumpulan Angka Kredit Unsur Kegiatan Bidang Penunjang Review SPMK
I.1.2
Pengadministrasian SPMK
I.1.1.a I.1.1.b I.1.1.c I.1.1.d
Penilaian dan Penetapan Angka kredit
Penerimaan dan Penelitian DUPAK oleh Pejabat Pengusul Penilaian Angka kredit
I.2
II.1.1
II.1.2 Penetapan Angka kredit
II.2.1
II.2.2
Pendistribusian Keputusan Angka kredit
Kegiatan
II.3.1 II.3.2
Penyampaian DUPAK dan berkas terkait lainnya kepada Pejabat Pengusul Penelitian Kelengkapan DUPAK Penyampaian DUPAK dan berkas terkait lainnya kepada Pejabat yg Berwenang Menetapkan Angka Kredit Penelitian pendahuluan kelengkapan berkas DUPAK Penyerahan berkas untuk dinilai oleh Tim Penilai Penelitian lanjutan berkas DUPAK Rapat Tim Penilai Penerimaan kembali berkas penilaian dari Tim Penilai Penyerahan SK PAK kepada Pejabat yg Berwenang Menetapkan Angka kredit. Penelaahan dan Penandatangan SK PAK
Penggandaan dan pendistribusian SK PAK Penyusunan Laporan Semesteran Pelaksanaan Tugas Tim Penilai
x
Pelaksana
Hal
PFA
31
PFA
32
PFA
33
PFA
34
Atasan Langsung PFA PFA
35 36
Pejabat Pengusul Angka kredit
37
Sekretariat Tim Penilai
49
Tim Penilai
50
Sekretariat Tim Penilai
53
Pejabat yg Berwenang Menetapkan Angka kredit Sekretariat Tim Penilai Sekretariat Tim Penilai
54
55 56
DAFTAR LAMPIRAN Lampiran I. Lampiran II. Lampiran III. Lampiran IV. Lampiran Va. Lampiran Vb.
Lampiran VI. Lampiran VII – 1 Lampiran VII – 2 Lampiran VIII. Lampiran IX. Lampiran X. Lampiran XI. Lampiran XII. Lampiran XIII. Lampiran XIV. Lampiran XV. Lampiran XVI. Lampiran XVII. Lampiran XVIII. Lampiran XIX. Lampiran XX. Lampiran XXI. Lampiran XXII. Lampiran XXIII. Lampiran XXIV. Lampiran XXV. Lampiran XXVI. Lampiran XXVII.
Surat Keputusan Pengangkatan Anggota Tim Penilai Surat Keputusan Pengangkatan Anggota Tim Teknis Penilai Surat Keputusan Pengangkatan Sekretaris dan Staf Sekretariat Tim Penilai Surat Pernyataan Melakukan Kegiatan Pendidikan (SPMKPendidikan) Surat Pernyataan Melakukan Kegiatan Pelaksanaan Pengawasan Auditor Trampil (SPMK – Pengawasan I) Surat Pernyataan Melakukan Kegiatan Penggerakkan, Pembinaan, dan Pelaksanaan Kegiatan Pengawasan Auditor Ahli (SPMK – Pengawasan 2) Formulir Anggaran Waktu Pengawasan Pengantar Surat Tugas Surat Tugas Kartu Penugasan Kegiatan Pengawasan Routing Slip – Konsep Laporan Hasil Audit Surat Pernyataan Melakukan Kegiatan Pengembangan Profesi Auditor Trampil/Ahli (SPMK – Pengembangan) Daftar/Laporan Pelaksanaan PKS Surat Pernyataan Melakukan Kegiatan Penunjang Pengawasan (SPMK – Penunjang) Laporan Angka Kredit (LAK) Daftar Usul Penetapan Angka Kredit (DUPAK) Buku Agenda Pejabat Pengusul Surat Pengantar/Nota Dinas Pengantar Penyampaian DUPAK Buku Agenda Sekretariat Tim Penilai Routing Slip Penilaian Angka kredit Daftar Penelitian Pengujian Kelengkapan Dokumen Angka Kredit Kartu Angka Kredit Lembar Perhitungan Angka kredit (LPAK) Daftar Penjelasan Perbedaan Angka kredit (DPPAK) Berita Acara Penilaian Angka Kredit (BAPAK) Surat Keputusan Penetapan Angka kredit (SK PAK) Surat Pengantar Penyampaian Tanda Tangan Pejabat yang Berwenang Menetapkan Angka kredit Surat Pengantar Penyampaian SK Penetapan Angka Kredit Laporan Semester Tim Penilai Angka Kredit
xi
BAB I PENDAHULUAN
A. UMUM
1. Dalam rangka pembinaan Pejabat Fungsional Auditor (PFA) di lingkungan Aparat Pengawasan Internal Pemerintah (APIP), telah ditetapkan Keputusan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor: 19/1996 tentang Jabatan Fungsional Auditor dan Angka Kreditnya. 2. Sebagai petunjuk pelaksanaannya telah diterbitkan Keputusan Bersama, Kepala Badan Administrasi Kepegawaian Negara, Sekretaris Jendral Badan Pemeriksa Keuangan dan Kepala BPKP No. 10 Tahun 1996; No. 49/SK/S/1996; No. KEP-386/K/1996; tanggal 6 Juni 1996, tentang Petunjuk Pelaksanaan Jabatan Fungsional Auditor dan Angka Kreditnya. 3. Sebagai petunjuk teknis pelaksanaannya telah diterbitkan Keputusan Kepala BPKP No. 13.00.00-125/K/1997; tanggal 5 Maret 1997, tentang Petunjuk Teknis Ketentuan dan Pelaksanaan Jabatan Fungsional Auditor dan Angka Kreditnya di Lingkungan Aparat Pengawasan Fungsional Pemerintah. 4. Dalam ketentuan sebagaimana tersebut dalam angka 1 sampai dengan 3 diatas, dinyatakan bahwa perolehan angka kredit Pejabat Fungsional Auditor ditetapkan oleh Pejabat yang Berwenang Menetapkan Angka Kredit setelah melalui proses pengumpulan dan penilaian angka kredit yang melibatkan Pejabat Pengusul, Tim Penilai, Sekretariat Tim Penilai, dan Pejabat Fungsional Auditor yang bersangkutan. 5. Mengingat pentingnya proses penilaian hingga penetapan angka kredit dipandang perlu terdapat suatu prosedur kegiatan baku sebagai acuan bagi pejabat terkait untuk menjamin tercapainya perlakuan yang sama, obyektif, dan profesional sesuai ketentuan yang berlaku, serta terselenggaranya proses penetapan angka kredit secara tepat waktu.
B. DASAR HUKUM
1. Undang-undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-pokok Kepegawaian (Lembaran Negara Tahun 1974 Nomor 55; Tambahan Lembaran Negara Nomor 43) sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 43 Tahun 1999 (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 169; Tambahan Lembaran Negara Nomor 3890). 2. Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 1994 tentang Jabatan Fungsional Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Tahun 1994 Nomor 22; Tambahan Lembaran Negara Nomor 3547). -1-
3. Peraturan Pemerintah Nomor 96 Tahun 2000 tentang Wewenang Pengangkatan, Pemindahan, dan Pemberhentian Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Tahun 2000 Nomor 193; Tambahan Lembaran Negaran 4014); 4. Peraturan Pemerintah Nomor 99 Tahun 2000 tentang Kenaikan Pangkat Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Tahun 2000 Nomor 193; Tambahan Lembaran Negaran 4014) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2002 (Lembaran Negara Tahun 2002 Nomor 32; Tambahan Lembaran Negaran 4193); 5. Peraturan Pemerintah Nomor 30 Tahun 1980 tentang Peraturan Disiplin Pegawai Negeri Sipil. 6. Keputusan Presiden Nomor 155/M Tahun 1999. 7. Keputusan Presiden Nomor 103 Tahun 2001 tentang Kedudukan, Tugas, Fungsi, Kewenangan, Susunan Organisasi dan Tata Kerja Lembaga Pemerintah Non Departemen sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Keputusan Presiden Nomor 46 Tahun 2002. 8. Keputusan Presiden Nomor 110 Tahun 2001 tentang Unit Organisasi dan Tugas Eselon I Lembaga Pemerintah Non Departemen; sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan dengan Keputusan Presiden Nomor 48 Tahun 2002. 9. Keputusan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor 19 Tahun 1996 tentang Jabatan Fungsional Auditor dan Angka Kreditnya. 10. Keputusan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor 17/KEP/M.PAN/4/2002 tentang Penyesuaian Penamaan Jabatan Fungsional Auditor. 11. Keputusan Bersama, Kepala Badan Administrasi Kepegawaian Negara, Sekretaris Jendral Badan Pemeriksa Keuangan, dan Kepala Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan, No. 10 Tahun 1996; No. 49/SK/S/1996; No. KEP-386/K/1996 tentang Petunjuk Pelaksanaan Jabatan Fungsional Auditor dan Angka Kreditnya. 12. Keputusan Kepala Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan Nomor 13.00.00-125/K/1997 tentang Petunjuk Teknis Ketentuan dan Pelaksanaan Jabatan Fungsional Auditor dan Angka Kreditnya di Lingkungan Aparat Pengawasan Fungsional Pemerintah.
-2-
13. Keputusan Kepala Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan Nomor 06.00.00-080/K/2001 tentang Organisasi dan Tata Kerja Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan.
C. TUJUAN
Penyusunan Prosedur Kegiatan Baku Penilaian dan Penetapan Angka Kredit JFA bertujuan untuk : 1. Terwujudnya penetapan angka kredit secara tepat waktu, sebagai dasar untuk kenaikan pangkat, bahan perencanaan kepesertaan diklat, dan penjenjangan serta pengembangan karir Auditor. 2. Menyediakan acuan bagi Pejabat yang Berwenang Menetapkan Angka Kredit, Pejabat Pengusul, Tim Penilai, Sekretariat Tim Penilai, dan PFA yang bersangkutan mengenai kegiatan yang harus dilaksanakan, waktu pelaksanaan kegiatan dan dokumendokumen yang terkait. 3. Menjamin tercapainya transparansi dan keseragaman dalam proses penilaian dan penetapan angka kredit sesuai ketentuan yang berlaku.
D. RUANG LINGKUP
1. Prosedur Kegiatan Baku Penilaian dan Penetapan Angka Kredit JFA (lebih lanjut disebut dengan Prosedur Kegiatan Baku) disusun untuk dilaksanakan dalam lingkungan: a. Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP); b. Inspektorat Jenderal Departemen; c. Inspektorat Utama/Inspektorat pada Lembaga Pemerintah Non Departemen (LPND); d. Badan Pengawasan Daerah (Bawasda) Provinsi dan Kabupaten/Kota; e. Unit Kerja Bidang Pengawasan pada Instansi Pemerintah lainnya . 2. Prosedur Kegiatan Baku ini mencakup proses penilaian dan penetapan angka kredit melalui Penilaian Terpusat dan Penilaian Setempat. 3. Penilaian Terpusat adalah penilaian yang dilakukan oleh Tim Penilai Pusat yang berkedudukan di BPKP Pusat untuk Auditor di lingkungan BPKP dan APIP lainnya dengan jabatan Auditor Ahli Madya dan Auditor Ahli Utama.
-3-
4. Penilaian Setempat adalah penilaian yang dilakukan oleh Tim Penilai pada masing-masing organisasi/unit pengawasan untuk jabatan Auditor Ahli Pertama sampai dengan Auditor Ahli Muda dan Auditor Pelaksana sampai dengan Auditor Penyelia.
E. SISTEMATIKA
1. Prosedur Kegiatan Baku disusun secara sistematis dan terinci untuk memberikan kemudahan bagi para Pejabat Fungsional Auditor dan Pejabat terkait lainnya untuk memahami prosedur-prosedur yang dilaksanakan dan dokumendokumen/informasi-informasi yang dipersiapkan. 2. BAB I menguraikan hal-hal yang bersifat umum, dasar hukum, tujuan, ruang lingkup dan sistematika penyusunan. 3. BAB II menguraikan bidang kegiatan auditor dan angka kredit. 4. BAB III menguraikan pejabat dan prosedur terkait dalam pengumpulan dan penetapan angka kredit. 5. BAB IV menguraikan prosedur pengumpulan dan pengusulan angka kredit. 6. BAB V menguraikan prosedur penilaian dan penetapan angka kredit.
-4-
BAB II KEGIATAN DAN ANGKA KREDIT DALAM JABATAN FUNGSIONAL AUDITOR
F. BIDANG KEGIATAN AUDITOR
1. Bidang kegiatan yang dilaksanakan oleh Pejabat Fungsional Auditor adalah sebagaimana diatur dalam Pasal 5 Kep MENPAN No. 19/1996 tentang Jabatan Fungsional Auditor dan Angka Kreditnya, terdiri dari: •
•
Unsur Utama: a. Pendidikan; b. Pengawasan; dan c. Pengembangan Profesi Pengawasan. Unsur Penunjang: d. Penunjang Tugas Pengawasan.
2. Bidang kegiatan Pendidikan, meliputi: a. Mengikuti pendidikan sekolah dan memperoleh gelar/ijazah; b. Mengikuti pendidikan dan pelatihan kedinasan di bidang pengawasan serta memperoleh Surat Tanda Tamat Pendidikan dan Pelatihan (STTPL) atau sertifikat. 3. Bidang kegiatan Pengawasan, meliputi: a. Pembinaan dan penggerakan pengawasan, yaitu: (1) Menyiapkan perumusan kebijakan pengawasan dan kebijakan lainnya. (2) Menyiapkan Rencana Induk Pengawasan (RIP). (3) Menyiapkan kebijakan pengawasan tahunan. (4) Menyiapkan Rencana Kerja Pengawasan Tahunan (RKPT). (5) Menyiapkan Program Kerja Pengawasan Tahunan (PKPT). (6) Menyusun Pedoman dan atau Sistem Pengawasan. (7) Memutakhirkan Pedoman dan atau Sistem Pengawasan. (8) Menyusun petunjuk pelaksanaan (juklak) dan atau petunjuk teknis (juknis) pengawasan. (9) Memutakhirkan juklak dan atau juknis pengawasan. (10) Menyusun ukuran kinerja di bidang pengawasan. (11) Membina dan menggerakkan Aparat Pengawasan Fungsional (APF). (12) Menelaah peraturan perundang-undangan. (13) Melaksanakan penyuluhan di bidang pengawasan. (14) Melaksanakan asistensi dan konsultasi di bidang pengawasan. -5-
(15) (16) (17) (18) (19) (20) (21) (22) (23) (24) (25) (26)
Membuat laporan akuntabilitas. Mengkaji laporan hasil audit akuntabilitas. Membuat laporan hasil pengawasan. Mengkaji laporan hasil pengawasan. Mengkaji kebijakan keuangan dan pembangunan. Memantau pelaksanaan RKPT. Memantau pelaksanaan PKPT. Mengkaji dan menyempurnakan RIP. Mengkaji aspek strategis. Memaparkan hasil pengawasan. Mengkaji hasil Diklat pengawasan. Gelar Pengawasan.
b. Pelaksanaan Pengawasan, yaitu: (1) Melaksanakan pemeriksaan akuntan. (2) Melaksanakan audit keuangan dan atau ketaatan. (3) Melaksanakan audit operasional. (4) Melaksanakan audit khusus. (5) Melaksanakan audit akuntabilitas. (6) Menguji dan menilai dokumen (melaksanakan audit buril). (7) Melaksanakan penelitian di bidang pengawasan. (8) Mengkaji hasil pengawasan. (9) Mengkompilasi laporan. (10) Meringkas hasil pengawasan untuk pihak yang berkompeten. (11) Mengkaji kinerja obyek pengawasan. (12) Mengkaji sistem pengendalian manajemen obyek pengawasan. (13) Mengkaji hasil audit (peer review). (14) Memantau tindak lanjut hasil pengawasan. (15) Mempersiapkan bahan untuk tujuan tertentu. (16) Mengumpulkan data dan atau informasi intelijen. (17) Memproses penyelesaian Tuntutan Perbendaharaan/ Tuntutan Ganti Rugi (TP/TGR). (18) Memberikan kesaksian dalam peradilan kasus hasil pengawasan. 4. Bidang kegiatan Pengembangan Profesi Pengawasan, meliputi: a. Membuat karya ilmiah/karya tulis di bidang pengawasan. b. Menerjemahkan/menyadur karya tulis ilmiah di bidang pengawasan. c. Berpartisipasi secara aktif dalam penerbitan di bidang pengawasan. d. Melakukan pelatihan di kantor sendiri. e. Berpartisipasi secara aktif dalam pemaparan (ekspose) draft/ pedoman/modul/fatwa di bidang pengawasan. f. Melakukan studi banding di bidang pengawasan.
-6-
5. Bidang kegiatan Penunjang Tugas Pengawasan, meliputi: a. Mengajar/melatih pada pendidikan dan pelatihan pegawai. b. Mengikuti seminar, lokakarya, konferensi, atau kongres di bidang pengawasan. c. Menjadi anggota organisasi profesi. d. Menjadi Tim Penilai Jabatan Fungsional Auditor. e. Memperoleh penghargaan atau tanda jasa. f. Memperoleh gelar kesarjanaan lainnya. g. Duduk dalam kepanitiaan intra atau antar instansi. 6. Kegiatan pengawasan lainnya yang disepadankan Dengan berkembangnya kebutuhan akan pelaksanaan pengawasan dan diversifikasi tugas Auditor, terdapat kegiatan Auditor yang belum termasuk dalam kegiatan-kegiatan pengawasan sebagaimana tersebut diatas. Terhadap hal tersebut akan diterbitkan ketentuan tersendiri yang mengatur mengenai kesetaraan kegiatan dan perolehan angka kreditnya.
G. ANGKA KREDIT
1. Angka Kredit adalah satuan nilai dari tiap butir kegiatan dan atau akumulasi nilai butir-butir kegiatan yang harus dicapai oleh Pejabat Fungsional Auditor (PFA) yang digunakan sebagai salah satu syarat untuk pengangkatan dan kenaikan pangkat dalam Jabatan Fungsional Auditor. 2. Kegiatan yang dinilai dalam memberikan angka kredit Auditor adalah bidang kegiatan sebagaimana dimaksud dalam huruf A di atas, dengan pengelompokan perolehan Angka Kredit sebagai berikut: a. Unsur Utama, terdiri dari: (1) Pendidikan; (2) Pengawasan; dan (3) Pengembangan Profesi Pengawasan. b. Unsur Penunjang. 3. Angka kredit dalam Jabatan Fungsional Auditor dinilai berdasarkan norma hasil, sesuai dengan jenjang jabatan atau peran PFA yang bersangkutan. Angka kredit dapat diberikan bila PFA yang bersangkutan telah selesai melaksanakan penugasan yang diberikan dengan menunjukkan bukti yang menyatakan bahwa penugasan yang dilaksanakan telah memperoleh suatu hasil. 4. Apabila pada suatu unit organisasi tidak terdapat PFA yang sesuai dengan peran yang seharusnya untuk melaksanakan kegiatan pengawasan sebagaimana dimaksud dalam pasal 7 Kep Menpan No. 19/1996 atau berdasarkan pertimbangan lainnya dari Kepala/Pimpinan Unit Organisasi, PFA lain yang setingkat -7-
di atas atau di bawahnya, dapat melakukan kegiatan tersebut (tugas limpah) berdasarkan penugasan secara tertulis dari Kepala/Pimpinan Unit Organisasi yang bersangkutan. 5. Pemberian angka kredit atas hasil penugasan sebagaimana dimaksud pada angka 4 di atas adalah sebagaimana diatur dalam Pasal 9 Kep Menpan No. 19/1996, yaitu sebagai berikut : a. Auditor Ahli yang melaksanakan kegiatan dengan peran setingkat lebih tinggi dari yang seharusnya, angka kredit yang diperolehnya sebesar 110% dari setiap angka kredit butir kegiatan untuk peran yang seharusnya. b. Auditor Ahli yang melaksanakan kegiatan dengan peran setingkat lebih rendah dari yang seharusnya, angka kredit yang diperolehnya sebesar 90% dari setiap angka kredit butir kegiatan untuk peran yang seharusnya. c. Auditor Penyelia, Auditor Pelaksana Lanjutan dan Auditor Pelaksana yang melaksanakan kegiatan pada jenjang setingkat lebih rendah, angka kredit yang diperoleh adalah sebesar angka kredit minimal dari butir kegiatan pada jenjang jabatan yang seharusnya, sedangkan jika setingkat lebih tinggi memperoleh angka kredit maksimal dari butir kegiatan pada jenjang yang seharusnya.
-8-
BAB III PEJABAT DAN PROSEDUR TERKAIT
H. PEJABAT FUNGSIONAL AUDITOR
1. Pejabat Fungsional Auditor (PFA) adalah Pegawai Negeri Sipil yang diberi tugas, tanggung jawab, wewenang, dan hak secara penuh oleh pejabat yang berwenang untuk melaksanakan pengawasan pada instansi pemerintah. 2. Jenjang Jabatan PFA terdiri dari: a. Auditor Ahli, dengan jenjang jabatan tertinggi sampai dengan terendah adalah sebagai berikut: (1) Auditor Ahli Utama; (2) Auditor Ahli Madya; (3) Auditor Ahli Muda; (4) Auditor Ahli Pertama. b. Auditor Trampil, dengan jenjang jabatan tertinggi sampai dengan terendah adalah sebagai berikut: (1) Auditor Penyelia; (2) Auditor Pelaksana Lanjutan; (3) Auditor Pelaksana. 3. Auditor Ahli adalah Auditor yang berijazah serendah-rendahnya Strata 1/ Diploma IV dengan kualifikasi pendidikan yang ditentukan oleh Instansi Pembina, mempunyai sertifikat yang dipersyaratkan sesuai jenjang jabatannya, serta dalam melaksanakan tugas pengawasan dilandasi oleh pengetahuan, metodologi, dan teknik analisis yang didasarkan atas disiplin ilmu pengawasan. 4. Auditor Trampil adalah auditor yang berlatar pendidikan Sekolah Lanjutan Tingkat Atas atau Diploma II/III dengan kualifikasi pendidikan yang ditentukan oleh Instansi Pembina, mempunyai sertifikat masuk auditor trampil, serta dalam melaksanakan tugas pengawasan mempergunakan prosedur dan teknik kerja yang telah ditentukan di bidang pengawasan. 5. Auditor Ahli dan Auditor Trampil dalam pelaksanaan penugasannya bertindak sesuai dengan peran dalam Tim Mandiri sebagai: a. Auditor Ahli Utama, berperan sebagai Pengendali Mutu (PM) untuk kegiatan Pembinaan dan Penggerakan Pengawasan. b. Auditor Ahli Madya, berperan sebagai: (1) Pengendali Teknis (PT) untuk kegiatan Pembinaan dan Penggerakan Pengawasan; atau (2) Pengendali Mutu (PM) untuk kegiatan Pelaksanaan Pengawasan. c. Auditor Ahli Muda, berperan sebagai: -9-
(1) Ketua Tim (KT) untuk kegiatan Pembinaan dan Penggerakan Pengawasan; atau (2) Pengendali Teknis (PT) untuk kegiatan Pelaksanaan Pengawasan. d. Auditor Ahli Pertama, berperan sebagai: (1) Anggota Tim (AT) untuk kegiatan Pembinaan dan Penggerakan Pengawasan; atau (2) Ketua Tim (KT) untuk kegiatan Pelaksanaan Pengawasan. e. Auditor Penyelia, Auditor Pelaksana Lanjutan, Auditor Pelaksana, berperan sebagai Anggota Tim (AT) untuk kegiatan Pelaksanaan Pengawasan. Melakukan tugas secara mandiri adalah melakukan tugas dalam suatu tim pengawas mandiri yang merupakan kerja bersama tetapi tanggung jawab hasil pelaksanaan tugas dan kewenangan pelaksanaan tugas tetap melekat pada masing-masing PFA tersebut. 6. Uraian tugas dan tanggung jawab Pengendali Mutu, Pengendali Teknis, Ketua Tim, dan Anggota Tim mengacu pada ketentuan terkait. 7. Seorang Auditor yang telah mempunyai sertifikat peran sebagai Anggota Tim/Ketua Tim/Pengendali Teknis/Pengendali Mutu tetapi tidak melaksanakan tugas sesuai dengan perannya karena alasan kepentingan penugasan, berlaku ketentuan tugas limpah ke bawah atau ke atas sesuai Kepmenpan No. 19/1996 Pasal 9.
I.
ATASAN LANGSUNG PFA
1. Dalam setiap penugasan yang berbentuk Tim Mandiri, Atasan Langsung PFA yang menandatangani SPMK adalah sebagai berikut: a. Atasan Langsung PFA dengan peran sebagai Anggota Tim dan Ketua Tim adalah Pengendali Teknis. b. Atasan Langsung PFA dengan peran sebagai Pengendali Teknis adalah Pengendali Mutu. c. Atasan Langsung PFA dengan peran sebagai Pengendali Mutu adalah Kepala/Pimpinan Unit Kerja atau Pejabat setingkat eselon I atau eselon II yang membawahkannya. 2.
Untuk penugasan yang tidak berbentuk Tim Mandiri, Atasan Langsung PFA yang menandatangani SPMK adalah Atasan Langsung yang telah ditetapkan pada setiap awal tahun oleh Kepala/Pimpinan Unit Kerja atau Pejabat setingkat eselon I atau eselon II yang membawahkannya.
- 10 -
J.
PEJABAT PENGUSUL ANGKA KREDIT
1. Pejabat Pengusul Angka Kredit adalah pejabat di bidang kepegawaian atau melakukan fungsi pengelolaan kepegawaian yang menandatangani usulan peroleh angka kredit PFA untuk disampaikan kepada Pejabat yang Berwenang Menetapkan Angka Kredit. 2. Pejabat Pengusul Angka Kredit untuk Penilaian Terpusat berbeda dengan Pejabat Pengusul Angka Kredit untuk Penilaian Setempat (Instansi). 3. Pejabat Pengusul Angka Kredit untuk Penilaian Terpusat adalah: a. Kepala Biro Kepegawaian dan Organisasi di lingkungan Sekretariat Utama BPKP b. Direktur di lingkungan Deputi BPKP. c. Sekretaris Inspektorat Jenderal Departemen di lingkungan Inspektorat Jenderal Departemen. d. Sekretaris Inspektorat Utama atau Kepala/Pimpinan unit organisasi (Eselon II) yang membidangi kepegawaian di lingkungan Inspektorat Utama LPND. e. Inspektur di lingkungan Inspektorat LPND. f. Kepala Pusat, dan Kepala Perwakilan di lingkungan BPKP. g. Kepala Bawasda Provinsi/Kabupaten/Kota di lingkungan unit pengawasan Pemerintah Daerah. 4. Pejabat Pengusul Angka kredit untuk Penilaian Setempat adalah: a. Kepala Biro Kepegawaian dan Organisasi di lingkungan Sekretariat Utama BPKP. b. Direktur di lingkungan Deputi BPKP c. Kepala Bagian/Sub-unit organisasi (Eselon III) yang membidangi kepegawaian di lingkungan Inspektorat Jenderal Departemen dan Inspektorat Utama LPND. d. Kepala Sub-bagian TU atau Pejabat di bidang kepegawaian di lingkungan Inspektorat LPND. e. Kepala Bagian Tata Usaha atau pejabat struktural lain di lingkungan Pusat-pusat dan Perwakilan BPKP. f. Kepala Bagian Tata Usaha (TU) atau Sekretaris Bawasda di lingkungan Bawasda Provinsi/Kabupaten/Kota.
K. PEJABAT YANG BERWENANG MENETAPKAN ANGKA KREDIT
1. Pejabat yang Berwenang Menetapkan Angka Kredit adalah Pejabat yang menandatangani keputusan mengenai besaran angka kredit yang diperoleh Auditor. 2. Pejabat yang Berwenang Menetapkan Angka Kredit untuk Auditor Ahli Madya dan Auditor Ahli Utama adalah Sekretaris Utama BPKP. 3. Pejabat yang Berwenang Menetapkan Angka Kredit untuk Auditor Ahli Pertama dan Auditor Ahli Muda serta Auditor - 11 -
Pelaksana, Auditor Pelaksana Lanjutan, dan Auditor Penyelia adalah: a. Sekretaris Utama di lingkungan Sekretariat Utama BPKP. b. Deputi di lingkungan Deputi BPKP. c. Inspektur Jenderal di lingkungan Inspektorat Jenderal Departemen. d. Inspektur Utama di lingkungan Inspektorat Utama LPND. e. Inspektur di lingkungan Inspektorat LPND. f. Kepala Pusat dan Kepala Perwakilan di lingkungan Pusatpusat dan Perwakilan BPKP g. Kepala Bawasda Provinsi/Kabupaten/Kota.
L. TIM PENILAI ANGKA KREDIT
1. Tim Penilai Angka Kredit adalah Tim yang dibentuk oleh Pejabat yang Berwenang Menetapkan Angka Kredit yang bertugas membantu dalam proses penilaian dan penetapan angka kredit Pejabat Fungsional Auditor. 2. Penunjukan Tim Penilai dilakukan dengan keputusan Pejabat yang Berwenang Menetapkan Angka Kredit. Contoh surat keputusan (SK) dapat dilihat pada Lampiran I. 3. Susunan keanggotaan Tim Penilai terdiri dari PFA dan Pejabat Struktural dengan jumlah sekurang-kurangnya 7 (tujuh) orang dengan rincian sebagai berikut: a. b. c. d.
Seorang ketua merangkap anggota Seorang wakil ketua merangkap anggota Seorang sekretaris merangkap anggota Sekurang-kurangnya 4 (empat) orang anggota
4. Jumlah Anggota Tim Penilai yang berasal dari PFA harus lebih besar dari jumlah pejabat struktural. 5. Pejabat yang diangkat sebagai Anggota Tim Penilai harus memiliki jenjang kepangkatan minimal setara dengan PFA yang angka kreditnya dinilai, serta memiliki keahlian dan kemampuan di bidang pengawasan agar kompetensi penilaian dapat dilakukan secara efektif, dan dapat aktif melakukan penilaian. 6. Pejabat yang diangkat sebagai Sekretaris Tim Penilai adalah sebagai berikut: a. Sekretaris Tim Penilai Pusat adalah pejabat di lingkungan Pusat Pembinaan JFA atau pejabat lain yang ditunjuk oleh Sekretaris Utama BPKP. b. Sekretaris Tim Penilai Setempat adalah pejabat yang mengurusi bidang kepegawaian pada unit organisasi masing-masing. - 12 -
7. Jumlah Anggota Tim Penilai harus ganjil dengan ketentuan 1 (satu) orang Anggota Tim Penilai untuk kurang lebih 50 (lima puluh) orang PFA yang dinilai. Jumlah Anggota Tim Penilai ditentukan berdasarkan kemampuan dalam melakukan penilaian dengan memperhatikan jumlah PFA yang dinilai dan batasan waktu penilaian yang harus dipenuhi sebagaimana diuraikan dalam BAB V. 8. Dalam hal jumlah PFA dalam satu unit kerja adalah 50 (lima puluh) orang atau kurang, maka jumlah tim penilai ditetapkan berdasarkan pertimbangan Pejabat yang Berwenang Menetapkan Angka Kredit dengan tidak menutup kemungkinan bergabung dengan tim penilai unit organisasi PFA terdekat. Penggabungan Tim Penilai antar unit kerja pengawasan dapat dilakukan berdasarkan pertimbangan Instansi Pembina. 9. Untuk unit pengawasan yang melakukan penggabungan penilaian angka kredit PFA, maka pembentukan Tim Penilai, Sekretariat Tim Penilai, dan Tim Teknis Penilai dilakukan oleh Pejabat yang Berwenang Menetapkan Angka Kredit pada instansi/unit pengawasan yang jumlah PFA-nya lebih besar. 10. Masa jabatan tim penilai adalah 5 (lima) tahun dan dapat diperpanjang untuk 1 (satu) kali masa jabatan berikutnya. Anggota tim penilai yang telah menduduki 2 (dua) kali masa jabatan berturut-turut, dapat diangkat kembali setelah melampaui tenggang waktu 1 (satu) kali masa jabatan. 11. Pejabat yang Berwenang Menetapkan Angka Kredit dapat mengangkat Anggota Tim Penilai Pengganti dalam hal terdapat Anggota Tim Penilai yang ikut dinilai sepanjang diperlukan untuk memenuhi jumlah minimum Anggota Tim Penilai yang dipersyaratkan. 12. Dalam hal terdapat anggota tim penilai yang berhenti atau karena satu dan lain hal tidak dapat melaksanakan tugas sebagai anggota tim penilai, maka kedudukannya diganti pejabat lain dengan sisa masa kerja dari anggota yang diganti.
M. SEKRETARIAT TIM PENILAI
1. Sekretariat Tim Penilai dibentuk untuk membantu pelaksanaan tugas Pejabat yang Berwenang Menetapkan Angka Kredit dan Tim Penilai dalam bidang administrasi. 2. Pembentukan dan penunjukan pegawai yang bertugas pada Sekretariat Tim Penilai dilakukan dengan keputusan Pejabat yang Berwenang Menetapkan Angka Kredit. Contoh surat keputusan (SK) sebagaimana pada Lampiran III. 3. Sekretariat Tim Penilai dipimpin oleh Sekretaris Tim Penilai. - 13 -
4. Jumlah staf sekretariat tim penilai ditetapkan berdasarkan pertimbangan Pejabat yang Berwenang Menetapkan Angka Kredit dengan berdasarkan pada kemampuan dalam melakukan tata administrasi dokumentasi penilaian dan penetapan angka kredit dengan persyaratan harus dapat aktif melakukan kegiatan kesekretariatan. 5. Pelaksanaan tugas Sekretariat Tim Penilai dipertanggung jawabkan oleh Sekretaris Tim Penilai kepada Ketua Tim Penilai.
N. TIM PENILAI TEKNIS
1. Tim Penilai Teknis adalah Tim yang dibentuk oleh Pejabat yang Berwenang Menetapkan Angka Kredit yang anggotanya terdiri dari para ahli di bidangnya baik PNS atau bukan PNS yang mempunyai keahlian dan kemampuan teknis yang diperlukan dalam penilaian kegiatan yang bersifat khusus. 2. Penunjukan Anggota Tim Penilai Teknis dilakukan dengan keputusan Pejabat yang Berwenang Menetapkan Angka Kredit. Contoh surat keputusan (SK) sebagaimana pada Lampiran II. 3. Tim Penilai Teknis menerima tugas dan bertanggung jawab kepada Ketua Tim Penilai Angka Kredit dengan tugas pokok memberikan pendapat dan masukan dalam memberikan kegiatan yang bersifat khusus. 4. Tim Penilai Teknis dapat berupa suatu Komite yang berkaitan dengan penilaian kegiatan PFA, seperti Komite untuk memberikan rekomendasi pengesahan Karya Tulis/Karya Ilmiah yang disusun oleh PFA.
O. WAKTU PELAKSANAAN
1. Pengumpulan angka kredit merupakan suatu kegiatan yang dilakukan sejalan dengan penugasan PFA. Kegiatan ini dilakukan terus menerus dan sesegera mungkin agar pendokumentasian bahan-bahan penilaian yang diperlukan tertata lebih baik. 2. Penilaian dan penetapan angka kredit dilakukan pada: a. Bulan Januari dan Juli untuk penilaian dan penetapan angka kredit reguler. (1) Penilaian angka kredit reguler dilakukan sesuai dengan ketentuan minimal waktu penilaian angka kredit sebagaimana diatur dalam Kep Menpan No. 19/1996. (2) Periode yang dinilai adalah kegiatan selama satu semester (Januari s.d Juni dan Juli s.d Desember).
- 14 -
(3) Pada kegiatan penilaian angka kredit reguler, semua PFA diwajibkan untuk menyampaikan DUPAK dan berkas pendukungnya. (4) Keputusan penilaian angka kredit reguler dapat digunakan untuk kenaikan pangkat pada periode kenaikan pangkat berikutnya (1 April atau 1 Oktober). b. Bulan Maret dan September atau bulan sebelumnya berdasarkan yang mana yang dianggap memungkinkan berdasarkan keputusan Pejabat yang Berwenang Menetapkan Angka Kredit untuk penilaian dan penetapan angka kredit tambahan. Dalam hal ini perlu dipertimbangkan bahwa SK PAK tersebut harus ditetapkan sebelum tanggal kenaikan pangkat.. (1) Penilaian angka kredit tambahan dilakukan agar PFA yang belum memenuhi angka kredit kumulatif untuk kenaikan pangkat dapat memenuhinya dalam kurun waktu kurang dari dua bulan setelah periode penilaian reguler terakhir. (2) Penilaian angka kredit tambahan hanya diberlakukan bagi PFA yang telah menyampaikan DUPAK reguler periode terakhir. Contoh: PFA yang tidak menyampaikan DUPAK reguler per 31 Desember 2001, tidak dapat menyampaikan DUPAK tambahan walaupun angka kredit sampai dengan periode Januari dan Februari 2002 diperkirakan dapat memenuhi angka kredit kumulatif minimal untuk kenaikan pangkat per 1 April 2002. Penilaian dan penetapan angka kreditnya baru dapat dilakukan pada penilaian reguler Juli 2002. (3) Kegiatan penilaian ini hanya dilakukan untuk usulan dari PFA yang berdasarkan prakiraan dalam kurun waktu kurang dari dua bulan dapat memenuhi angka kredit kumulatif yang dibutuhkan untuk kenaikan pangkat. Contoh: PFA yang angka kreditnya per 31 Desember 2001 berdasarkan SK PAK yang terbit pada bulan Februari 2002 belum mencukupi untuk naik pangkat per 1 April 2002 hanya karena kurang 2 (dua) angka kredit, maka PFA tersebut dapat mengajukan DUPAK tambahan periode Januari dan Februari 2002 apabila selama bulan tersebut telah diselesaikan tugas pengawasan dan memperoleh angka kredit kekurangannya, dengan SK PAK yang ditetapkan selambat-lambatnya tanggal 31 Maret 2002. c. Setiap saat dibutuhkan atau tidak terikat pada periode tertentu untuk penilaian dan penetapan angka kredit keperluan lain, seperti:
- 15 -
(a) Pembebasan sementara karena PFA tidak dapat memperoleh angka kredit kumulatif minimal yang ditentukan dalam jangka waktu yang ditentukan. (b) Pembebasan sementara karena PFA melaksanakan tugas di luar kegiatan JFA untuk jangka waktu lebih dari 6 (enam) bulan, misalnya diangkat dalam jabatan struktural. (c) Pembebasan sementara karena PFA melaksanakan tugas belajar dengan jangka waktu lebih dari 6 (enam) bulan. (d) Pembebasan sementara karena PFA menjalani cuti di luar tanggungan negara bukan karena persalinan. (e) Pembebasan sementara karena PFA dijatuhi hukuman disiplin Pegawai Negeri Sipil berdasarkan PP No. 30/1980 dengan tingkatan hukuman disiplin sedang atau berat. (f) Pembebasan sementara karena PFA dikenakan pemberhentian sementara sebagai Pegawai Negeri Sipil berdasarkan PP No. 4/1966. (g) PFA akan mengikuti pendidikan dan pelatihan yang berkenaan dengan sertifikasi JFA (jika diperlukan untuk memenuhi persyaratan mengikuti sertifikasi). (h) PFA pindah unit kerja. (i) Pengangkatan pertama/pengangkatan kembali sebagai PFA. Periode yang dinilai adalah kegiatan mulai dari periode sebelumnya yang telah dinilai sampai dengan kegiatan terakhir selesai (bagi yang diangkat dalam jabatan struktural sampai dengan tanggal pelantikan) berdasarkan norma hasil.
P. JARINGAN PROSEDUR
1. Prosedur Kegiatan Baku ini berbentuk jaringan prosedur dan sub-prosedur yang terkait satu dengan yang lainnya dalam kegiatan penilaian dan penetapan angka kredit yang harus dilaksanakan oleh PFA dan Pejabat terkait lainnya. 2.
Secara garis besar, prosedur-prosedur yang harus dilaksanakan oleh PFA maupun Pejabat yang terkait lainnya dapat dilihat pada tabel dan uraian sebagai berikut:
- 16 -
TABEL I PEJABAT TERKAIT DALAM PROSEDUR KEGIATAN BAKU PENILAIAN DAN PENETAPAN ANGKA KREDIT JABATAN FUNGSIONAL AUDITOR Jaringan Prosedur
Prosedur I Sub P. I.1
Pejabat Terkait
Sub P. I.2
Prosedur II Sub P. II.1
Sub P. II.2
Sub P. II.3
PFA Atasan Langsung PFA Pejabat Pengusul Pejabat Berwenang Menetapkan Angka kredit Sekretariat Tim Penilai Tim Penilai Pejabat/Pihak Berkepentingan Lainnya, mis. BKN
a. Prosedur I - Prosedur Pengumpulan dan Pengusulan Angka Kredit. 1) Prosedur ini terdiri dari dua sub-prosedur, yaitu: • Sub-prosedur I.1 - pengumpulan angka kredit oleh PFA • Sub-prosedur I.2 - penerimaan dan penelitian usulan angka kredit oleh Pejabat Pengusul Angka Kredit. 2) Pejabat yang terlibat dalam prosedur adalah PFA, Atasan Langsung PFA, dan Pejabat Pengusul Angka Kredit. 3) Prosedur ini secara lengkap diuraikan dalam BAB IV. b. Prosedur II - Prosedur Penilaian dan Penetapan Angka Kredit. 1) Prosedur ini terdiri dari tiga sub-prosedur, yaitu: • Sub-prosedur II.1 - penilaian angka kredit. • Sub-prosedur II.2 - penetapan angka kredit. • Sub-prosedur II.3 – pendistribusian keputusan angka kredit. 2) Pejabat yang terlibat dalam prosedur adalah Pejabat yang Berwenang Menetapkan Angka Kredit, Tim Penilai, dan Sekretariat Tim Penilai. 3) Prosedur ini secara lengkap diuraikan dalam BAB V.
- 17 -
BAB IV PROSEDUR PENGUMPULAN DAN PENGUSULAN ANGKA KREDIT (PROSEDUR I)
A. UMUM
1. Prosedur pengumpulan dan pengusulan angka kredit merupakan rangkaian kegiatan yang melibatkan PFA, Atasan Langsung PFA dan Pejabat Pengusul Angka Kredit, terdiri dari sub-prosedur pengumpulan angka kredit dan subprosedur penerimaan dan penelitian usulan angka kredit. 2. Sub-prosedur pengumpulan angka kredit terdiri dari kegiatankegiatan yang dilakukan oleh PFA dalam mendokumentasikan hasil kegiatan/penugasan dan menghitung angka kredit yang diperoleh, hingga memperoleh persetujuan Atasan Langsung atas angka kredit yang telah dihitung. 3. Sub-prosedur penerimaan dan penelitian usulan angka kredit terdiri dari kegiatan-kegiatan yang dilakukan oleh PFA dalam menyampaikan DUPAK sampai dengan penyampaian DUPAK oleh Pejabat Pengusul Angka Kredit kepada Pejabat yang Berwenang Menetapkan Angka Kredit melalui Sekretariat Tim Penilai. 4. Pengumpulan angka kredit merupakan kegiatan yang dilakukan terus menerus dan sesegera mungkin dengan waktu yang telah ditentukan. Untuk itu pejabat yang terlibat hendaknya mengetahui secara persis kapan harus melaksanakan kegiatankegiatan yang terkait dengan pelaksanaan prosedur. Waktu pelaksanaan kegiatan dapat dilihat pada Tabel II.
B. PEJABAT TERLIBAT DALAM PROSEDUR
1. Pejabat Fungsional Auditor (PFA) a. PFA bertanggung jawab atas terlaksananya tertib administrasi angka kredit masing-masing. b. PFA berkewajiban membuat SPMK Penugasan Unsur Pendidikan, Pengawasan, Pengembangan Profesi, serta Unsur Penunjang Pengawasan segera setelah melaksanakan suatu kegiatan. c. PFA berkewajiban menyusun DUPAK dan melengkapinya dengan bukti pendukung serta menyampaikan kepada Pejabat Pengusul Angka Kredit pada waktu-waktu yang telah ditentukan sebagaimana diatur dalam huruf E.
- 18 -
2. Atasan Langsung PFA a. Perhitungan angka kredit oleh PFA dalam SPMK harus mendapat persetujuan dari Atasan Langsung yang bersangkutan. b. Atasan Langsung PFA bertanggung jawab atas kewajaran perhitungan angka kredit yang diajukan PFA yang berada di bawah supervisinya dan berkewajiban untuk melakukan pemantauan serta mengingatkan PFA untuk menyampaikan SPMK segera setelah melaksanakan suatu kegiatan. 3. Pejabat Pengusul Angka Kredit Pejabat Pengusul Angka Kredit bertanggung jawab: a. Atas penerimaan DUPAK dan bukti pendukung perhitungan angka kredit dari PFA. b. Mengingatkan PFA untuk menyampaikan DUPAK dan meneliti kelengkapan bukti pendukung. c. Menyampaikan DUPAK Kepada Pejabat yang Berwenang Menetapkan Angka Kredit melalui Sekretaris Tim Penilai.
C. KRITERIA PENGUMPULAN & PENGUSULAN ANGKA KREDIT
Kriteria ini diperlukan untuk mengevaluasi apakah angka kredit yang diajukan oleh PFA dapat diterima, baik dari segi pemenuhan norma hasil maupun kelengkapan bukti pendukung.
Kriteria Pengumpulan Angka Kredit Oleh PFA
1. Angka Kredit dari kegiatan mengikuti pendidikan formal dan memperoleh gelar/ijazah dikategorikan sebagai sub unsur pendidikan apabila pendidikan formal yang diselesaikan oleh PFA sesuai dengan bidang tugas yang bersangkutan. Jenis (kualifikasi) pendidikan formal yang sesuai dengan bidang tugas PFA yang bersangkutan, ditetapkan oleh Kepala/Pimpinan Unit Organisasi masing-masing setelah mendapat persetujuan dari instansi pembina. Angka kredit yang diberikan untuk pendidikan formal dengan gelar/ijazah yang setara dengan yang telah dimiliki atau lebih tinggi namun tidak sesuai dengan bidang tugas PFA yang bersangkutan dikategorikan ke dalam angka kredit unsur penunjang (lihat uraian angka 14). 2. Angka kredit dari kegiatan mengikuti pendidikan dan pelatihan kedinasan serta memperoleh Surat Tanda Tamat Pendidikan dan Pelatihan (STTPL) dapat diberikan apabila sesuai dengan bidang tugasnya dan ditugaskan oleh Kepala/Pimpinan Unit Organisasi.
- 19 -
Pendidikan dan pelatihan di luar kedinasan dapat diberikan angka kredit apabila ditugaskan oleh pimpinan unit organisasi dan bertujuan untuk meningkatkan kemampuan dan wawasan PFA sesuai dengan bidang tugasnya. 3. Angka kredit dari kegiatan pengawasan dapat diberikan apabila kegiatan-kegiatan yang dilaksanakan telah diatur atau disepadankan dengan persetujuan Instansi Pembina dengan kegiatan dalam Lampiran 1A dan 1B Kepmenpan No. 19/1996. 4. Angka kredit pengembangan profesi pengawasan dari kegiatan menyusun karya ilmiah/karya tulis di bidang pengawasan dan menerjemahkan/menyadur karya tulis ilmiah di bidang pengawasan dapat diberikan apabila memenuhi kriteria penilaian karya ilmiah/karya tulis dalam Surat Keputusan Kepala BPKP No. KEP-13.00.00-125/K/1997, Angka VII huruf c 1). 5. Angka kredit pengembangan profesi pengawasan dari kegiatan berpartisipasi secara aktif dalam penerbitan buku atau majalah di bidang pengawasan dapat diberikan apabila Auditor yang bersangkutan berpartisipasi secara aktif dalam penerbitan buku dan majalah di bidang pengawasan sebagai Redaktur/Editor ataupun pengurus. 6. Angka kredit pengembangan profesi pengawasan dari kegiatan pelatihan di kantor sendiri (PKS) dapat diberikan apabila materi-materi yang dibahas terkait dengan pengawasan. Rencana waktu kegiatan PKS harus dimasukkan dalam perencanaan awal tahun unit pengawasan yang bersangkutan. 7. Angka kredit pengembangan profesi pengawasan dari kegiatan berpartisipasi secara aktif sebagai pemapar/penyaji dalam pemaparan (ekspose) draft/pedoman/ modul/fatwa di bidang pengawasan apabila diselenggarakan oleh unit pengawasan atau instansi yang bergerak dalam bidang pengawasan atau diselenggarakan untuk mendukung pengembangan profesi pengawasan. 8. Angka kredit pengembangan profesi pengawasan dari kegiatan studi banding di bidang pengawasan dapat diberikan apabila kegiatan tersebut bertujuan untuk mendukung pengembangan profesi pengawasan. 9. Angka kredit penunjang tugas pengawasan dari kegiatan, mengajar/melatih pada pendidikan dan pelatihan pegawai dapat diberikan apabila diklat tersebut diselenggarakan oleh instansi pembina atau yang ditunjuk oleh instansi pembina.
- 20 -
10. Angka kredit penunjang tugas pengawasan dari kegiatan mengikuti seminar, lokakarya, konferensi, atau kongres dapat diberikan apabila dilakukan dalam lingkup bidang pengawasan atau memperluas cakrawala pengawasan dan merupakan penugasan dari Pimpinan Unit Organisasi. 11. Angka kredit penunjang tugas pengawasan dari kegiatan menjadi anggota organisasi profesi dapat diberikan apabila organisasi tersebut merupakan organisasi profesi/keahlian yang beranggotakan individu-individu yang memiliki profesi/ keahlian yang sama/sejenis, bersifat internasional/nasional/ provinsi dan diakui oleh instansi pembina atau Pemerintah. 12. Angka kredit penunjang tugas pengawasan dari kegiatan menjadi Anggota Tim Penilai Jabatan Fungsional Auditor dapat diberikan apabila yang bersangkutan telah bertugas sekurangkurangnya 1 (satu) tahun. 13. Angka kredit penunjang tugas pengawasan dari kegiatan memperoleh penghargaan atau tanda jasa dapat diberikan apabila penghargaan/tanda jasa tersebut diberikan oleh Pemerintah Republik Indonesia atau negara asing atau organisasi ilmiah atau organisasi profesi atas prestasi dalam pengabdian kepada nusa, bangsa, dan negara. 14. Angka kredit penunjang tugas pengawasan untuk memperoleh gelar kesarjanaan lainnya dapat diberikan apabila memperoleh gelar/ijazah setingkat lebih tinggi namun tidak sesuai dengan kriteria kualifikasi pendidikan sebagaimana disebutkan dalam angka 1 di atas atau memperoleh gelar/ijazah yang setara dengan yang telah dimiliki sebelumnya. 15. Angka kredit penunjang tugas pengawasan dari kegiatan duduk dalam kepanitiaan intra atau antar instansi dapat diberikan apabila kepanitiaan tersebut dibentuk oleh instansi pemerintah dan untuk satu kali kepanitiaan dalam satu tahun anggaran. 16. PFA tidak dapat mengajukan angka kredit untuk kegiatan unsur pengawasan, pengembangan profesi pengawasan, dan penunjang pengawasan apabila telah lebih dari satu tahun atau dua kali periode penilaian reguler setelah kegiatan tersebut selesai dilaksanakan. Kriteria Penerimaan & Penelitian Usulan Angka Kredit Oleh Pejabat Pengusul
17. Daftar Usulan Penetapan Angka Kredit (DUPAK) dapat diterima oleh Pejabat Pengusul dari PFA yang bersangkutan apabila dilampiri dengan SPMK yang telah disetujui oleh Atasan Langsung PFA dan dokumen-dokumen pendukung lainnya.
- 21 -
D. DOKUMEN YANG DIPERLUKAN
Dokumen merupakan media perekam suatu kejadian atau kegiatan. Dokumen diperlukan sebagai bukti bahwa kegiatan telah dilaksanakan atau sebagai perintah untuk melaksanakan kegiatan berikutnya. Dokumen tersebut dibuat/disusun sebagai bagian dari kegiatan penugasan Auditor, misalnya surat tugas, formulir KM dan ada yang disusun setelah kegiatan dalam rangka penilaian angka kredit, seperti SPMK dan DUPAK.
Dokumen Dalam Pengumpulan Angka Kredit Yang Disiapkan Oleh PFA
Untuk menciptakan tertib administrasi dan pemrosesan tepat waktu, PFA menyusun Surat Pernyataan Melakukan Kegiatan (SPMK) untuk setiap kegiatan yang telah selesai dilaksanakan dan dilengkapi dokumen pendukung kegiatannya. SPMK disusun sebanyak dua rangkap, lembar pertama digunakan untuk pengajuan DUPAK sedangkan lembar kedua diarsipkan oleh PFA sebagai arsip yang bersangkutan. 1. Dokumen yang diperlukan dalam pendidikan, adalah sebagai berikut:
penilaian
kegiatan
a. Memperoleh gelar/ijazah pendidikan formal: (1) Surat Pernyataan Melakukan Kegiatan Pendidikan (SPMK-Pendidikan), sebagaimana dicontohkan pada Lampiran IV. (2) Foto copy surat ijin mengikuti pendidikan di luar kedinasan atau surat keputusan penugasan belajar bagi yang tugas belajar. (3) Foto copy ijazah/STTB/Diploma/Akte yang disahkan/ dilegalisir oleh pejabat yang berwenang berdasarkan ketentuan pendidikan nasional. (4) Foto copy Surat Keputusan Dirjen Pendidikan Tinggi Depdiknas tentang persamaan ijazah, untuk ijazah/Diploma/Akte yang diperoleh dari luar negeri. b. Mengikuti pendidikan dan pelatihan kedinasan di bidang pengawasan serta memperoleh Surat Tanda Tamat Pendidikan dan Pelatihan Kedinasan (STTPL) atau sertifikat: (1) SPMK – Pendidikan (2) Salinan/foto copy surat tugas. (3) Foto copy dari STTPL/sertifikat yang ditandasahkan oleh penyelenggara diklat atau pejabat pengelola kepegawaian. c. Mengikuti kegiatan pendidikan dan pelatihan berkaitan dengan tugas pengawasan selain dari kedinasan: (1) SPMK – Pendidikan. (2) Salinan/foto copy surat tugas. (3) Foto copy sertifikat/STTPL yang ditandasahkan oleh penyelenggara diklat atau pejabat pengelola kepegawaian.
- 22 -
2. Dokumen yang diperlukan dalam pengawasan, adalah sebagai berikut:
penilaian
kegiatan
a. Penilaian kegiatan pengawasan yang dilaksanakan oleh PFA dalam jenjang trampil: (1) Surat Pernyataan Melakukan Kegiatan Pelaksanaan Pengawasan Auditor Trampil (SPMK – Pengawasan I), sebagaimana dicontohkan pada Lampiran Va. (2) Foto copy formulir anggaran waktu pengawasan, sebagaimana dicontohkan pada Lampiran VI. (3) Foto copy Surat Tugas, sebagaimana dicontohkan pada Lampiran VII. (4) Foto copy Kartu Penugasan Kegiatan Pengawasan, sebagaimana dicontohkan pada Lampiran VIII. (5) Dokumen yang menunjukkan hasil kegiatan pengawasan yang dapat berupa foto copy sampul laporan hasil pengawasan atau routing slip penyusunan laporan hasil pemeriksaan/pengawasan, sebagaimana dicontohkan pada Lampiran IX. (6) Dokumen pendukung lainnya. b. Penilaian kegiatan pengawasan yang dilaksanakan oleh PFA dalam jenjang ahli: (1) Surat Pernyataan Melakukan Kegiatan Penggerakan, Pembinaan, dan Pelaksanaan Kegiatan Pengawasan Auditor Ahli (SPMK – Pengawasan 2) sebagaimana dicontohkan pada Lampiran Vb. (2) Formulir anggaran waktu pengawasan, sebagaimana dicontohkan pada Lampiran VI. (3) Foto copy Surat Tugas, sebagaimana dicontohkan pada Lampiran VII. (4) Kartu Penugasan Kegiatan Pengawasan, sebagaimana dicontohkan pada Lampiran VIII. (5) Dokumen yang menunjukkan hasil kegiatan pengawasan yang dapat berupa foto copy sampul laporan hasil pengawasan atau routing slip penyusunan laporan hasil pemeriksaan/pengawasan. (6) Dokumen pendukung lainnya. c. Routing slip penyusunan laporan hasil pemeriksaan / pengawasan diperlukan sebagai media untuk meyakini bahwa penugasan telah selesai dilaksanakan, dalam rangka memenuhi persyaratan norma hasil. d. Dokumen (1) s.d (4) merupakan dokumen yang wajib dilampirkan dalam berkas SPMK kegiatan pengawasan sedangkan dokumen (5) dan (6) merupakan dokumen alternatif yang dilampirkan jika Tim Penilai merasa bahwa hal tersebut diperlukan sebagai bagian dari proses meyakini perhitungan angka kredit yang disampaikan oleh PFA.
- 23 -
3. Dokumen yang diperlukan dalam penilaian kegiatan pengembangan profesi pengawasan, adalah sebagai berikut: a. Menyusun karya ilmiah/karya tulis di bidang pengawasan: (1) Surat Pernyataan Melakukan Kegiatan Pengembangan Profesi Auditor (SPMK – Pengembangan), sebagaimana dicontohkan pada Lampiran X. (2) Buku asli atau majalah asli atau makalah asli atau guntingan media massa yang memuat tulisan tersebut atau foto copy-nya yang disahkan oleh Kepala/ Pimpinan Unit Organisasi. (3) Surat Keterangan dari pihak penyelenggara pertemuan untuk karya ilmiah/karya tulis yang disampaikan dalam pertemuan ilmiah. b. Menerjemahkan/menyadur karya tulis ilmiah di bidang pengawasan: (1) SPMK – Pengembangan. (2) Buku asli atau majalah asli atau makalah asli atau guntingan media massa yang memuat tulisan tersebut atau foto copy-nya yang disahkan oleh Kepala/ Pimpinan Unit Organisasi. c. Berpartisipasi secara aktif dalam penerbitan di bidang pengawasan: (1) SPMK – Pengembangan. (2) Buku asli atau majalah asli atau guntingan media massa atau surat keterangan dari pihak penerbitan yang memuat peranan/jabatan PFA yang bersangkutan atau foto copy-nya yang disahkan oleh Kepala/Pimpinan Unit Organisasi. d. Melakukan pelatihan di kantor sendiri (PKS): (1) SPMK – Pengembangan. (2) Foto copy daftar/laporan pelaksanaan PKS yang disusun oleh Koordinator PKS pada unit pengawasan yang bersangkutan dan ditandatangani oleh Kepala/ Pimpinan Unit Organisasi. Bentuk daftar/laporan pelaksanaan PKS dapat disusun sesuai dengan kebutuhan atau berdasarkan contoh sebagaimana dalam Lampiran XI. e. Kegiatan berpartisipasi secara aktif dalam pemaparan (ekspose) draft/pedoman/modul/fatwa di bidang pengawasan: (1) SPMK – Pengembangan. (2) Undangan. (3) Foto copy daftar hadir. (4) Draft/pedoman/modul/fatwa yang dipaparkan.
- 24 -
f.
Kegiatan melakukan studi banding di bidang pengawasan: (1) SPMK – Pengembangan. (2) Foto copy surat tugas studi banding. (3) Resume hasil studi banding.
4. Dokumen yang diperlukan dalam penilaian kegiatan penunjang tugas pengawasan, adalah sebagai berikut: a. Mengajar/melatih pada pendidikan dan pelatihan pegawai: (1) Surat Pernyataan Melakukan Kegiatan Penunjang Pengawasan (SPMK – Penunjang), sebagaimana dicontohkan pada Lampiran XII. (2) Foto copy surat dari penyelenggara yang disertai jadwal dan jumlah jam. b. Mengikuti seminar, lokakarya, konferensi, atau kongres: (1) SPMK – Penunjang. (2) Foto copy sertifikat seminar/lokakarya/konfrensi. (3) Foto copy Surat Penugasan. c. Menjadi anggota organisasi profesi: (1) SPMK – Penunjang. (2) Foto copy kartu anggota. (3) Surat keputusan dari organisasi profesi, jika PFA yang bersangkutan merupakan pengurus organisasi profesi tersebut. d. Menjadi Anggota Tim Penilai Angka Kredit Jabatan Fungsional Auditor: (1) SPMK – Penunjang. (2) Foto copy atas salinan keputusan sebagai Tim Penilai yang dilegalisir oleh Pejabat yg Berwenang Menetapkan Angka Kredit atau pejabat lain yang ditunjuk. e. Memperoleh penghargaan atau tanda jasa: (1) SPMK – Penunjang. (2) Foto copy piagam penghargaan atau tanda jasa yang ditandasahkan oleh pejabat yg menangani kepegawaian. f.
Memperoleh gelar kesarjanaan lainnya: (1) SPMK – Penunjang. (2) Foto copy surat ijin mengikuti pendidikan di luar kedinasan. (3) Foto copy ijazah/STTB/Diploma/Akte yang disahkan/ dilegalisir oleh pejabat yang berwenang berdasarkan ketentuan pendidikan nasional. (4) Foto copy Surat Keputusan Dirjen Pendidikan Tinggi Depdiknas tentang persamaan ijazah, untuk ijazah/Diploma/Akte yang diperoleh dari luar negeri.
- 25 -
g. Duduk dalam kepanitiaan intra atau antar instansi: (1) SPMK – Penunjang. (2) Foto copy penugasan kepanitiaan yang ditandasahkan oleh Kepala/ Pimpinan Unit Organisasi. Kepanitiaan yang dapat diusulkan untuk dinilai angka kreditnya adalah hanya satu kali kepanitiaan dalam satu tahun. Dokumen Dalam Penerimaan & Penelitian Usulan Angka Kredit Oleh Pejabat Pengusul
5. Laporan Angka Kredit (LAK) disusun oleh PFA sebagai lembar rekapitulasi dari SPMK dalam satu periode penilaian sebagaimana dicontohkan pada Lampiran XIII. 6. Daftar Usulan Penetapan Angka Kredit (DUPAK) disampaikan oleh PFA sebagaimana dicontohkan pada Lampiran XIV. Setiap penyampaian DUPAK kepada Pejabat Pengusul dilengkapi dengan: a. LAK, SPMK yang telah disetujui oleh Atasan Langsung, dan dokumen pendukung terkait lainnya. b. Foto copy SK PAK periode sebelumnya, untuk PFA yang akan naik pangkat dilampirkan juga dengan foto copy SK PAK yang digunakan pada kenaikan pangkat sebelumnya. 7. Buku Agenda Pejabat Pengusul digunakan untuk mencatat DUPAK yang diterima oleh Pejabat Pengusul. Contoh Buku Agenda Pejabat Pengusul dapat dilihat pada Lampiran XV. 8. Surat Pengantar/Nota Dinas Pengantar Penyampaian DUPAK yang disiapkan oleh Pejabat Pengusul untuk menyampaikan DUPAK kepada Pejabat yang Berwenang Menetapkan Angka Kredit. Contoh Surat Pengantar/Nota Dinas Pengantar Penyampaian DUPAK dapat dilihat pada Lampiran XVI.
E. WAKTU PELAKSANAAN
Waktu pelaksanaan kegiatan pengumpulan dan pengusulan angka kredit ditentukan berdasarkan tahapan kegiatan sesuai dengan sub-sub prosedur yang dilaksanakan dan periode pelaksanaan kegiatan penilaian dan penetapan angka kredit yaitu reguler, tambahan, dan untuk keperluan lain dengan batasanbatasan yang ditetapkan. Batasan waktu yang ditetapkan seharusnya ditepati sehingga proses kegiatan dapat berlangsung secara tertib dan tepat waktu.
Waktu Pelaksanaan Pengumpulan Angka Kredit Oleh PFA
1. Segera setelah selesai melaksanakan kegiatan PFA wajib menyusun SPMK dan menyampaikannya kepada Atasan Langsung untuk memperoleh persetujuan. 2. Untuk penilaian dan penetapan angka kredit reguler, PFA wajib menyampaikan DUPAK paling lambat pada: a. Tanggal 5 Juli (Minggu I bulan Juli) untuk penilaian dan penetapan angka kredit yang akan diadakan pada bulan Juli. Usulan ini berisikan kegiatan PFA yang telah selesai - 26 -
(sesuai dengan norma hasil) dari tanggal 1 Januari sampai dengan 30 Juni tahun berjalan. b. Tanggal 5 Januari (Minggu I bulan Januari) untuk penilaian dan penetapan angka kredit yang akan diadakan pada bulan Januari. Usulan ini berisikan kegiatan PFA yang telah selesai dari tanggal 1 Juli sampai dengan 31 Desember tahun lalu. 3. Untuk penilaian dan penetapan angka kredit tambahan, PFA dapat menyampaikan DUPAK paling lambat pada: a. Tanggal 5 Maret (Minggu I bulan Maret) untuk penilaian dan penetapan angka kredit yang akan diadakan pada bulan Maret. Usulan ini berisikan kegiatan PFA yang telah selesai dari tanggal 1 Januari sampai dengan 31 Januari atau akhir Februari sebagai batas waktu terakhir penyampaian yang ditetapkan oleh Pejabat yang Berwenang Menetapkan Angka Kredit. b. Tanggal 5 September (Minggu I bulan September) untuk penilaian dan penetapan angka kredit yang akan diadakan pada bulan September. Usulan ini berisikan kegiatan PFA yang telah selesai dari tanggal 1 Juli sampai dengan 31 Juli atau akhir Agustus sebagai batas waktu terakhir penyampaian yang ditetapkan oleh Pejabat yang Berwenang Menetapkan Angka Kredit. 4. Untuk penilaian dan penetapan angka kredit keperluan lain, PFA segera menyampaikan DUPAK setelah keputusan yang berkaitan dengan keperluan lain tersebut diterima oleh PFA yang bersangkutan. Waktu Pelaksanaan Penerimaan & Penelitian Usulan Angka Kredit Oleh Pejabat Pengusul
5. Pejabat Pengusul wajib meneliti kelengkapan DUPAK yang disampaikan oleh PFA dan bila terdapat kekurangan data, meminta PFA yang bersangkutan untuk melengkapi dengan batasan waktu sebagai berikut: Penilaian dan Penetapan Angka Kredit Reguler a. Selambat-lambatnya tanggal 10 bulan Juli (Minggu II bulan Juli) untuk penilaian dan penetapan angka kredit yang akan diadakan pada bulan Juli. b. Selambat-lambatnya tanggal 10 bulan Januari (Minggu II bulan Januari) untuk penilaian dan penetapan angka kredit yang akan diadakan pada bulan Januari. Penilaian dan Penetapan Angka Kredit Tambahan a. Selambat-lambatnya tanggal 8 bulan Maret (Minggu II bulan Maret) untuk penilaian dan penetapan angka kredit yang akan diadakan pada bulan Maret. b. Selambat-lambatnya tanggal 8 bulan September (Minggu II bulan September) untuk penilaian dan penetapan angka kredit yang akan diadakan pada bulan September. - 27 -
Penilaian dan Penetapan Angka Kredit Keperluan Lain Selambat-lambatnya dalam waktu 3 (tiga) hari setelah diterima dari PFA. 6. Pejabat Pengusul wajib menyampaikan berkas DUPAK PFA kepada Pejabat yang Berwenang Menetapkan Angka Kredit melalui Sekretariat Tim Penilai dengan batasan waktu penerimaan berkas oleh Sekretariat Tim Penilai sebagai berikut Penilaian dan Penetapan Angka Kredit Reguler a. Selambat-lambatnya tanggal 20 Juli (Minggu III bulan Juli) untuk penilaian dan penetapan angka kredit yang akan diadakan pada bulan Juli. b. Selambat-lambatnya tanggal 20 Januari (Minggu III bulan Januari) untuk penilaian dan penetapan angka kredit yang akan diadakan pada bulan Januari. Penilaian dan Penetapan Angka Kredit Tambahan a. Selambat-lambatnya tanggal 10 Maret (Minggu II bulan Maret) untuk penilaian dan penetapan angka kredit yang akan diadakan pada bulan Maret. b. Selambat-lambatnya tanggal 10 September (Minggu II bulan September) untuk penilaian dan penetapan angka kredit yang akan diadakan pada bulan September. Penilaian dan Penetapan Angka Kredit Keperluan Lain Selambat-lambatnya dalam waktu 3 (tiga) hari setelah selesainya kegiatan penelitan DUPAK tersebut.
B. KEGIATAN PEMBENTUK PROSEDUR Kegiatan Dalam Sub-Prosedur Pengumpulan Angka Kredit Oleh PFA (Sub Prosedur I.1)
1. Kegiatan pengumpulan angka kredit oleh PFA terdiri dari langkah-langkah: PFA (Flowchart I.1.1.a-d) a. Melaksanakan tertib administrasi terhadap dokumendokumen yang dipergunakan dan dibutuhkan dalam penilaian angka kredit. b. Membuat (SPMK) setelah selesai kegiatan dan meyampaikan kepada Atasan Langsung PFA untuk mendapat persetujuan. Atasan Langsung PFA (Flowchart I.1.1.e) a. Memantau dan mengingatkan PFA untuk membuat SPMK b. Meneliti kelengkapan SPMK serta meneliti ketepatan dan kewajaran angka kredit. c. Apabila terdapat keraguan atas perhitungan angka kredit PFA dalam SPMK yang diajukan, Atasan Langsung yang - 28 -
bersangkutan dapat melakukan koreksi dan memberikan catatan pada SPMK dimaksud. d. Menandatangani SPMK yang diajukan oleh PFA. 2. Kegiatan pengadministrasian SPMK serta penyampaian DUPAK dan berkas terkait lainnya kepada Pejabat Pengusul, terdiri dari langkah-langkah:
PFA (Flowchart I.1.2) a. Menerima dan mengarsipkan SPMK yang telah ditandatangani oleh Atasan Langsung. b. Pada waktu-waktu yang telah ditentukan, menyiapkan DUPAK dan dokumen-dokumen terkait lainnya. c. Menyampaikan DUPAK beserta dokumen-dokumen terkait lainnya kepada Pejabat Pengusul. Kegiatan Dalam Sub-Prosedur Penerimaan & Penelitian DUPAK Oleh Pejabat Pengusul (Sub Prosedur I.2)
3. Kegiatan penelitian kelengkapan DUPAK serta Penyampaian DUPAK dan berkas terkait lainnya kepada Pejabat yang Berwenang Menetapkan Angka kredit melalui Sekretariat Tim Penilai, terdiri dari langkah-langkah: Pejabat Pengusul Angka Kredit (Flowchart I.2) a. Mengingatkan PFA untuk menyampaikan DUPAK. b. Menerima DUPAK dan dokumen-dokumen terkait lainnya dari PFA dan mencatat tanggal penerimaannya dalam Buku Agenda Pejabat Pengusul. c. Melakukan penelitian kelengkapan berkas DUPAK yang disampaikan. Jika terdapat kekurangan, meminta PFA untuk melengkapi berkas. d. Dalam hal dijumpai keraguan atau kejanggalan atas hasil kegiatan pengawasan, Pejabat Pengusul dapat menanyakan hal tersebut kepada Atasan Langsung PFA yang bersangkutan dan bila perlu menyampaikan kepada Pimpinan Unit Kerja yang bersangkutan. e. Menandatangani DUPAK. f. Membuat Surat/Nota Dinas Pengantar Penyampaian DUPAK sebanyak 2 (dua) rangkap. g. Menyampaikan berkas DUPAK kepada Pejabat yang Berwenang Menetapkan Angka kredit melalui Sekretariat Tim Penilai. h. Menerima kembali rangkap ke-2 (tembusan) Surat/Nota Dinas Penyampaian DUPAK dari Sekretariat Tim Penilai sebagai tanda bukti penyerahan berkas penilaian angka kredit. i. Mencatat tanggal kirim dan penerimaan DUPAK ke/dari Sekretariat Tim Penilai pada Buku Agenda. j. Untuk Penilaian Terpusat, berkas penilaian disampaikan kepada Sekretaris Utama BPKP melalui Sekretariat Tim Penilai yang berkedudukan di Pusat Pembinaan JFA. Sedangkan untuk Penilaian Setempat, berkas penilaian - 29 -
disampaikan kepada masing-masing Pejabat yang Berwenang Menetapkan Angka kredit melalui Sekretariat Tim Penilai setempat. PFA Memberikan informasi yang diperlukan dan melengkapi dokumen-dokumen lainnya yang diminta oleh Pejabat Pengusul. Atasan Langsung PFA Memberikan informasi yang diperlukan oleh Pejabat Pengusul, jika diminta.
G. BAGAN ALIR KEGIATAN Sub-Prosedur Pengumpulan Angka Kredit Oleh PFA (Sub-Prosedur I.1)
1. Pengumpulan angka kredit oleh PFA a. Kegiatan Pendidikan (lihat flowchart I.1.1.a). b. Kegiatan Pengawasan (lihat flowchart I.1.1.b). c. Kegiatan Pengembangan Profesi (lihat flowchart I.1.1.c). d. Kegiatan Penunjang (lihat flowchart I.1.1.d). e. Reviu SPMK oleh Atasan Langsung (lihat flowchart I.1.1.e). 2. Pengadministrasian SPMK serta Penyampaian DUPAK kepada Pejabat Pengusul (lihat flowchart I.1.2).
Sub-Prosedur Penerimaan dan Penelitian Usulan Angka kredit oleh Pejabat Pengusul (Sub-Prosedur I.2)
3. Penelitian kelengkapan DUPAK serta Penyampaian DUPAK kepada Pejabat yang Berwenang Menetapkan Angka Kredit melalui Sekretariat Tim Penilai (lihat flowchart I.2).
- 30 -
BAB V PROSEDUR PENILAIAN DAN PENETAPAN ANGKA KREDIT (PROSEDUR II)
F. UMUM
1. Prosedur penilaian dan penetapan angka kredit merupakan rangkaian kegiatan yang dilaksanakan oleh Sekretariat Tim Penilai, Tim Penilai Angka kredit dan Pejabat yang Berwenang Menetapkan Angka kredit. 2. Prosedur ini terdiri dari sub-prosedur penilaian angka kredit, sub-prosedur penetapan angka kredit, dan sub-prosedur pendistribusian Surat Keputusan Penetapan Angka Kredit (SK PAK). 3. Sub-prosedur penilaian angka kredit terdiri dari kegiatankegiatan yang dilakukan oleh Sekretariat Tim Penilai dalam mengadministrasikan DUPAK dan penilaian yang dilakukan oleh Tim Penilai. 4. Sub-prosedur penetapan angka kredit terdiri dari kegiatankegiatan yang dilakukan oleh Sekretariat Tim Penilai yang menyerahkan hasil penilaian Tim Penilai kepada Pejabat yang Berwenang Menetapkan Angka Kredit sampai dengan penerbitan SK PAK. 5. Sub-prosedur pendistribusian SK PAK terdiri dari kegiatankegiatan yang dilakukan oleh Sekretariat Tim Penilai dalam mengadministrasikan berkas penilaian dan pendistribusian SK PAK kepada Pejabat yang berkepentingan serta penyampaian Laporan Semester Kegiatan Tim Penilai kepada Pejabat yang Berwenang Menetapkan Angka kredit. 6. Penilaian angka kredit merupakan kegiatan yang dilakukan dalam rangka penetapan jumlah angka kredit yang diperoleh PFA atas kegiatan-kegiatan dan penugasan-penugasan yang telah dilaksanakan. Waktu pelaksanaan kegiatan penilaian, penetapan, dan pendistribusian SK PAK dapat dilihat pada Tabel II.
- 31 -
G. PEJABAT TERLIBAT DALAM PROSEDUR
1. Sekretariat Tim Penilai a. Sekretariat Tim Penilai Bertanggung jawab atas kegiatan tata usaha serta penyimpanan berkas untuk kepentingan penetapan angka kredit PFA. b. Sekretariat Tim Penilai bertugas memberikan bantuan teknis dan administratif untuk kelancaran pelaksanaan tugas Tim Penilai dan Pejabat yang Berwenang Menetapkan Angka kredit. c. Apabila diperlukan, untuk kelancaran kegiatan penilaian dapat ditugaskan Pejabat/Pegawai dalam jangka waktu terbatas untuk memberikan bantuan teknis kepada Tim Penilai, terutama untuk melakukan penelitian pendahuluan atas berkas DUPAK dari PFA. 2. Tim Penilai Angka Kredit a. Tim Penilai Angka Kredit bertanggung jawab terhadap penilaian angka kredit dalam rangka membantu Pejabat yang Berwenang Menetapkan Angka Kredit. b. Tim Penilai memiliki tugas: (1) Meneliti kelengkapan dan kebenaran berkas angka kredit yang diajukan oleh PFA. (2) Melaksanakan penilaian terhadap setiap DUPAK . (3) Menyampaikan berkas dan hasil penilaian kepada Sekretariat Tim Penilai. (4) Melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Pejabat yang Berwenang Menetapkan Angka Kredit yang berhubungan dengan penetapan angka kredit. 3. Pejabat yang Berwenang Menetapkan Angka Kredit a. Pejabat yang Berwenang Menetapkan Angka Kredit harus mengirimkan contoh tanda tangan dan paraf kepada Kepala BKN untuk kepentingan administrasi kepegawaian. b. Dalam hal terjadi perubahan atau pergantian Pejabat yang Berwenang Menetapkan Angka Kredit, maka yang bersangkutan harus segera mengirimkan contoh tanda tangan dan parafnya kepada Kepala BKN.
H. KRITERIA PENILAIAN & PENETAPAN ANGKA KREDIT
Kriteria ini diperlukan untuk menentukan apakah DUPAK yang telah diteliti oleh Tim Penilai dapat diputuskan jumlah angka kreditnya.
Kriteria Penilaian Angka Kredit
1. Penilaian angka kredit dilakukan berdasarkan DUPAK yang diserahkan oleh Pejabat Pengusul.
- 32 -
2. Anggota Tim Penilai menilai DUPAK dari PFA yang pangkat/ jabatannya sama atau lebih rendah dari pangkat/jabatan Anggota Tim Penilai tersebut. 3. Dalam hal terdapat Anggota Tim Penilai yang turut dinilai, Pejabat yang Berwenang Menetapkan Angka kredit dapat mengangkat Anggota Tim Penilai Pengganti. 4. Dalam hal Ketua Tim Penilai yang dinilai, maka Ketua Tim Penilai akan dijabat langsung oleh Pejabat yang Berwenang Menetapkan Angka kredit. 5. Hasil penilaian angka kredit yang dilakukan oleh Tim Penilai merupakan keputusan yang diambil dalam persidangan Tim Penilai. 6. Selama kegiatan penilaian, PFA tidak diperkenankan untuk memberikan informasi atau tanggapan lainnya mengenai berkas DUPAK yang bersangkutan tanpa adanya permintaan dari Anggota Tim Penilai. Kriteria Penetapan Angka Kredit
7. Penetapan angka kredit dilakukan oleh Pejabat yang Berwenang Menetapkan Angka Kredit berdasarkan keputusan yang diambil dalam persidangan Tim Penilai Angka Kredit. 8. Pejabat yang Berwenang Menetapkan Angka Kredit menelaah kembali kebenaran pemberian angka kredit oleh Tim Penilai.
Kriteria Pendistribusian Keputusan Angka Kredit
9. Terhadap keputusan Pejabat yang Berwenang Menetapkan Angka Kredit tentang penetapan angka kredit tidak dapat diajukan keberatan. 10. Surat Keputusan Penetapan Angka Kredit (SK PAK) didistribusikan kepada pihak-pihak yang berkepentingan. 11. Sebagai bagian dari transparansi proses penilaian, dengan seijin Pejabat yang Berwenang Menetapkan Angka Kredit, PFA dapat meminta Sekretariat Tim Penilai untuk memperlihatkan dokumen-dokumen penilaian milik PFA yang bersangkutan. 12. Permintaan untuk melihat dokumen penilaian sebagaimana disebutkan diatas disampaikan secara tertulis kepada Pejabat yang Berwenang Menetapkan Angka Kredit disertai alasan. 13. Apabila dalam kurun waktu lima belas hari kerja setelah diterimanya permintaan tersebut belum diberikan jawaban oleh Pejabat yang Berwenang Menetapkan Angka Kredit, tanpa alasan yang jelas atas keterlambatan tersebut maka permintaan dianggap dapat dipenuhi.
- 33 -
14. Dokumen-dokumen penilaian milik PFA yang diperlihatkan dilakukan pada tempat kedudukan Sekretaris Tim Penilai dengan dihadiri wakil dari Tim Penilai Angka Kredit. 15. Pejabat yang Berwenang Menetapkan Angka Kredit sebelum mengijinkan atau tidak mengijinkan permintaan PFA tersebut diatas, terlebih dahulu hendaknya meminta pertimbangan Tim Penilai Angka kredit terlebih dahulu. Keputusan yang dikeluarkan bersifat final.
I.
DOKUMEN YANG DIPERLUKAN
Dokumen Dalam Penilaian Angka Kredit – yang diselenggarakan oleh Sekretariat Tim Penilai.
Setiap kegiatan yang telah dilaksanakan oleh pejabat-pejabat terkait dalam penilaian dan penetapan angka kredit didokumentasikan secara memadai. 1. Buku Agenda Sekretariat Tim Penilai untuk mencatat tanggal penerimaan berkas DUPAK, nomor serta tanggal SK PAK, sebagaimana tersebut pada Lampiran XVII. 2. Routing Slip Penilaian Angka Kredit merupakan lembar pencatat tahapan yang dilaksanakan dalam penilaian angka kredit yang direkatkan pada Berkas DUPAK. Contoh Routing Slip dapat dilihat pada Lampiran XVIII. 3. Daftar Kelengkapan Dokumen Angka Kredit merupakan lembar pengujian kelengkapan berkas DUPAK, sebagaimana dapat dilihat pada Lampiran XIX. 4. Kartu Angka Kredit JFA, merupakan kartu mengenai perolehan angka kredit untuk masing-masing PFA.Contoh Kartu Angka Kredit dapat dilihat pada Lampiran XX.
Dokumen Dalam Penilaian Angka Kredit – yang diselenggarakan oleh Tim Penilai.
5. Lembar Perhitungan Angka Kredit (LPAK) merupakan lembar untuk mencatat hasil penelitian dan penilaian atas setiap DUPAK. Contoh LPAK dapat dilihat pada Lampiran XXI. 6. Daftar Penjelasan Perbedaan Angka Kredit (DPPAK) merupakan daftar untuk mencatat perbedaan dan penjelasan atas perbedaan yang terjadi antara hasil penilaian oleh Tim Penilai dengan DUPAK yang disampaikan. Contoh DPPAK dapat dilihat pada Lampiran XXII. 7. Berita Acara Penilaian Angka Kredit (BA-PAK) merupakan berita acara pelaksanaan penelitian dan penilaian dalam rangka penetapan angka kredit berdasarkan hasil keputusan persidangan Tim Penilai. Contoh BA-PAK dapat dilihat pada Lampiran XXIII. 8. Kartu Angka Kredit, LPAK, DPPAK, dan BA-PAK dibuat untuk masing-masing PFA.
- 34 -
Dokumen Dalam Penetapan Angka Kredit
9. Surat Keputusan Penetapan Angka Kredit (SK PAK) yang ditandatangani oleh Pejabat yang Berwenang Menetapkan Angka Kredit merupakan lembar penetapan angka kredit berdasarkan hasil penilaian oleh Tim Penilai atas DUPAK yang diusulkan. Contoh SK PAK dapat dilihat pada Lampiran XXIV. 10. Contoh tanda tangan dan paraf dari Pejabat yang Berwenang Menetapkan Angka Kredit disampaikan ke BKN dengan menggunakan surat pengantar sebagaimana tersebut pada Lampiran XXV.
Dokumen Dalam Pendistribusian Keputusan Angka Kredit
11. Sekretariat Tim Penilai menyerahkan SK PAK kepada pihak yang berkepentingan dengan menggunakan surat pengantar sebagaimana tersebut pada Lampiran XXVI . 12. Sekretariat Tim Penilai bertanggung jawab menyusun laporan semester mengenai pelaksanaan tugas Tim Penilai dan setelah ditandatangani oleh Ketua Tim Penilai, menyampaikannya kepada Pejabat yang Berwenang Menetapkan Angka Kredit. Contoh laporan ini dapat dilihat pada Lampiran XXVII.
J.
WAKTU PELAKSANAAN KEGIATAN
Waktu Pelaksanaan Penilaian Angka Kredit
Waktu pelaksanaan kegiatan penilaian dan penetapan angka kredit ditentukan berdasarkan tahapan-tahapan kegiatan sesuai sub-Sub-Prosedur yang dilaksanakan dan periode pelaksanaan penilaian dan penetapan angka kredit yaitu reguler, tambahan, dan untuk keperluan lain. 1. Sekretariat Tim Penilai menyelenggarakan Buku Agenda setiap saat penerimaan berkas DUPAK. 2. Sekretariat Tim Penilai melakukan penelitian pendahuluan atas kelengkapan berkas DUPAK yang disampaikan, jika terdapat kekurangan dapat meminta PFA yang bersangkutan untuk melengkapi dengan batasan waktu sebagai berikut: Penilaian dan Penetapan Angka Kredit Reguler a. Selambat-lambatnya tanggal 25 Juli (Minggu III bulan Juli) untuk penilaian dan penetapan angka kredit yang akan diadakan pada bulan Juli. b. Selambat-lambatnya tanggal 25 Januari (Minggu III bulan Januari) untuk penilaian dan penetapan angka kredit yang akan diadakan pada bulan Januari. Penilaian dan Penetapan Angka Kredit Tambahan a. Selambat-lambatnya tanggal 14 Maret (Minggu II bulan Maret) untuk penilaian dan penetapan angka kredit yang akan diadakan pada bulan Maret.
- 35 -
b. Selambat-lambatnya tanggal 14 September (Minggu II bulan September) untuk penilaian dan penetapan angka kredit yang akan diadakan pada bulan September. Penilaian dan Penetapan Angka Kredit Keperluan Lain Selambat-lambatnya dalam waktu 5 (lima) hari setelah diterimanya DUPAK. 2. Sekretariat Tim Penilai menyiapkan undangan penyelenggaraan rapat Tim Penilai dengan batasan waktu sebagai berikut:
Penilaian dan Penetapan Angka Kredit Reguler a. Selambat-lambatnya tanggal 22 Juli (Minggu III bulan Juli) untuk penilaian dan penetapan angka kredit yang akan diadakan pada bulan Juli. b. Selambat-lambatnya tanggal 22 Januari (Minggu III bulan Januari) untuk penilaian dan penetapan angka kredit yang akan diadakan pada bulan Januari. Penilaian dan Penetapan Angka Kredit Tambahan a. Selambat-lambatnya tanggal 15 Maret (Minggu III bulan Maret) untuk penilaian dan penetapan angka kredit yang akan diadakan pada bulan Maret. b. Selambat-lambatnya tanggal 15 September (Minggu III bulan September) untuk penilaian dan penetapan angka kredit yang akan diadakan pada bulan September. Penilaian dan Penetapan Angka Kredit Keperluan Lain Selambat-lambatnya dalam waktu 3 (tiga) hari setelah selesai kegiatan penelitian kelengkapan berkas DUPAK. 3. Sekretariat Tim Penilai menyerahkan semua berkas DUPAK kepada Tim Penilai selambat-lambatnya pada: Penilaian dan Penetapan Angka Kredit Reguler a. Tanggal 27 Juli (Minggu IV bulan Juli) untuk penilaian dan penetapan angka kredit yang akan diadakan pada bulan Juli. b. Tanggal 27 Januari (Minggu IV bulan Januari) untuk penilaian dan penetapan angka kredit yang akan diadakan pada bulan Januari. Penilaian dan Penetapan Angka Kredit Tambahan a. Tanggal 15 Maret (Minggu III bulan Maret) untuk penilaian dan penetapan angka kredit yang akan diadakan pada bulan Maret. b. Tanggal 15 September (Minggu III bulan September) untuk penilaian dan penetapan angka kredit yang akan diadakan pada bulan September.
- 36 -
Penilaian dan Penetapan Angka Kredit Keperluan Lain Selambat-lambatnya dalam waktu 3 (tiga) hari setelah selesai kegiatan penelitian kelengkapan berkas DUPAK. 4. Tim Penilai melakukan penelitian lanjutan berkas penilaian dan memberikan penilaian terhadap DUPAK, dalam batas waktu antara penyerahan berkas oleh Sekretariat hingga Rapat Penilaian. 5. Tim Penilai menyelenggarakan rapat selambat-lambatnya pada:
Penilaian dan Penetapan Angka Kredit Reguler a. Minggu I bulan Februari; dan b. Minggu I bulan Agustus. Penilaian dan Penetapan Angka Kredit Tambahan a. Minggu III bulan Maret; dan b. Minggu III bulan September. Penilaian dan Penetapan Angka Kredit Keperluan Lain Selambat-lambatnya dalam waktu 5 (lima) hari setelah diterimanya berkas penilaian tersebut dari Sekretariat Tim Penilai. Waktu Pelaksanaan Penetapan Angka Kredit
6. Sekretariat Tim Penilai menyerahkan hasil penilaian kepada Pejabat yang Berwenang Menetapkan Angka Kredit dalam batas waktu sebagai berikut: Penilaian dan Penetapan Angka Kredit Reguler a. Selambat-lambatnya pada tanggal 10 Februari (Minggu II bulan Februari) untuk penilaian dan penetapan angka kredit yang diadakan pada bulan Januari; dan b. Selambat-lambatnya pada tanggal 10 Agustus (Minggu II bulan Agustus) untuk penilaian dan penetapan angka kredit yang diadakan pada bulan Juli. Penilaian dan Penetapan Angka Kredit Tambahan a. Selambat-lambatnya pada tanggal 22 Maret (Minggu IV bulan Maret) untuk penilaian dan penetapan angka kredit yang diadakan pada bulan Maret; dan b. Selambat-lambatnya pada tanggal 22 September (Minggu IV bulan September) untuk penilaian dan penetapan angka kredit yang diadakan pada bulan September. Penilaian dan Penetapan Angka Kredit Keperluan Lain Selambat-lambatnya dalam waktu 3 (tiga) hari setelah selesainya rapat Tim Penilai Angka Kredit. 7. Pejabat yang Berwenang Menetapkan Angka Kredit berkewajiban untuk menelaah dan menandatangani SK PAK - 37 -
selambat-lambatnya satu minggu setelah diterimanya berkas penilaian dari Sekretariat Tim Penilai. SK PAK diberi tanggal yang sama dengan penandatangan BA-PAK. 8. Pejabat yang Berwenang Menetapkan Angka Kredit mengembalikan SK PAK kepada Sekretariat Tim Penilai segera setelah ditandatangani. Waktu Pelaksanaan Pendistribusian Keputusan Angka Kredit
9. Sekretariat Tim Penilai mendistribusikan SK PAK kepada Pejabat/pihak yang berkepentingan dalam batas waktu sebagai berikut: Penilaian dan Penetapan Angka Kredit Reguler a. Selambat-lambatnya tanggal 20 Februari (Minggu III bulan Februari) untuk penilaian dan penetapan angka kredit yang diadakan pada bulan Januari; dan b. Selambat-lambatnya tanggal 20 Agustus (Minggu III bulan Agustus) untuk penilaian dan penetapan angka kredit yang diadakan pada bulan Juli. Penilaian dan Penetapan Angka Kredit Tambahan a. Selambat-lambatnya tanggal 25 Maret (Minggu IV bulan Maret) untuk penilaian dan penetapan angka kredit yang diadakan pada bulan Maret; dan b. Selambat-lambatnya tanggal 25 September (Minggu IV bulan September) untuk penilaian dan penetapan angka kredit yang diadakan pada bulan September. Penilaian dan Penetapan Angka Kredit Keperluan Lain Selambat-lambatnya dalam waktu 3 (tiga) hari setelah ditandatanganinya SK tersebut oleh Pejabat yang Berwenang Menetapkan Angka Kredit. 10. Sekretariat Tim Penilai menyusun dan menyerahkan laporan kegiatan Tim Penilai Angka Kredit setiap semester kepada Pejabat yang Berwenang Menetapkan Angka Kredit, paling lambat pada Minggu II Bulan April dan Minggu II Oktober,.
B. KEGIATAN PEMBENTUK PROSEDUR Kegiatan Dalam Sub-Prosedur Penilaian Angka Kredit (Sub-Prosedur II.1)
1. Kegiatan penelitian kelengkapan DUPAK terdiri dari langkahlangkah: Sekretariat Tim Penilai (Flowchart II.1.1) a. Memantau perolehan angka kredit setiap PFA melalui penatausahaan yang optimal atas Kartu Angka Kredit. b. Menerima DUPAK dari Pejabat Pengusul Angka Kredit, menandatangani Surat/Nota Dinas Penyampaian DUPAK sebagai tanda bukti penerimaan, dan menyerahkan rangkap - 38 -
c.
d.
e.
f. g.
h.
ke-2 (tembusan) dari surat/nota dinas tersebut kepada Pejabat Pengusul Angka Kredit. Mencatat penerimaan DUPAK tersebut dalam Buku Agenda sesuai dengan tanggal penerimaannya, dan melengkapi dengan Routing Slip Penilaian Angka Kredit. Sekretaris Tim Penilai membagikan DUPAK kepada Staf Sekretariat atau Pejabat/Pegawai yang ditugaskan untuk diteliti kelengkapannya. Staf Sekretariat atau Pejabat/Pegawai menuangkan hasil penelitian DUPAK ke dalam Lembar Pengujian Kelengkapan Dokumen Angka Kredit. Jika dari hasil penelitian ditemui adanya kekurangan, maka meminta PFA yang bersangkutan untuk melengkapinya. Staf Sekretariat atau Pejabat/Pegawai mengembalikan hasil penelitian kepada Sekretaris Tim Penilai. Sekretaris Tim Penilai berkoordinasi dengan Ketua Tim Penilai dalam menentukan pembagian tugas penilaian kepada Anggota Tim Penilai. Setiap DUPAK dinilai oleh 2 (dua) orang Anggota Tim Penilai. Menyerahkan DUPAK dan kertas kerja pengujian lainnya kepada masing-masing Anggota Tim Penilai.
2. Kegiatan Penilaian Angka Kredit, terdiri dari langkah-langkah: Sekretariat Tim Penilai. a. Sekretaris Tim Penilai berkoordinasi dengan Ketua Tim Penilai dalam menentukan waktu dan tempat pelaksanaan rapat Tim Penilai. b. Menyelenggarakan rapat sesuai dengan jadual yang ditetapkan. Tim Penilai (Flowchart II.1.2) a. Berkoordinasi dengan Sekretaris Tim Penilai dalam menentukan pembagian tugas penilaian kepada Anggota Tim Penilai atau Anggota Tim Teknis Penilai. b. Melakukan rapat persiapan pelaksanaan penilaian yang ditujukan untuk mengevaluasi pelaksanaan penilaian sebelumnya dan menciptakan kesamaan pandangan dalam melakukan penilaian pada kegiatan berjalan. c. Menerima DUPAK untuk dinilai . d. Meneliti kembali kelengkapan dokumen dan kepatuhan kriteria sebagaimana dipersyaratkan dari setiap usulan kegiatan yang memperoleh angka kredit. e. Melakukan penilaian terhadap DUPAK yang diajukan. Setiap DUPAK akan dinilai oleh 2 (dua) orang Anggota Tim Penilai. f. Apabila terdapat perbedaan hasil penilaian angka kredit yang dilakukan oleh 2 (dua) orang Anggota Tim Penilai, maka keputusan pemberian angka kredit diambil dalam sidang pleno Tim Penilai.
- 39 -
g. Hasil perhitungan angka kredit dituangkan dalam LPAK yang ditandatangani oleh Tim Penilai. h. Apabila terdapat perbedaan yang cukup material antara DUPAK dengan LPAK, Anggota Tim Penilai bersama dengan Sekretariat Tim Penilai mengupayakan untuk melakukan konfirmasi kepada PFA/Atasan Langsung yang bersangkutan. i. Perbedaan antara hasil penilaian Tim Penilai dengan DUPAK dituangkan ke dalam DPPAK yang ditandatangani oleh Ketua Tim Penilai. j. Keputusan sidang pleno Tim Penilai dituangkan dalam BAPAK yang ditandatangani oleh Ketua Tim Penilai dan dijadikan dasar pembuatan konsep SK PAK. k. Menyerahkan konsep SK PAK, BA-PAK, DPPAK, LPAK, LPKDAK dan DUPAK kepada Sekretariat Tim Penilai. Kegiatan Dalam Sub-Prosedur Penetapan Angka Kredit (Sub-Prosedur II.2)
3. Kegiatan penyerahan hasil penilaian kepada Pejabat yang Berwenang Menetapkan Angka Kredit, terdiri dari langkahlangkah: Sekretariat Tim Penilai (Flowchart II.2.1) a. Menerima konsep SK PAK, BA-PAK, DPPAK, LPAK, LPKDAK, dan DUPAK yang telah dinilai oleh Tim Penilai. b. Menuangkan konsep SK PAK dalam surat keputusan. c. Menyampaikan SK PAK, DUPAK, BA-PAK, LPAK, LPKDAK dan DPPAK kepada Pejabat yang Berwenang Menetapkan Angka Kredit untuk ditandatangani. 4. Kegiatan penelaahan dan penandatanganan SK PAK terdiri dari langkah-langkah: Pejabat yg Berwenang Menetapkan AK (Flowchart II.2.2) a. Menerima dan menelaah kembali kebenaran SK PAK yang disampaikan oleh Sekretariat Tim Penilai. b. Dapat mengubah angka kredit yang diberikan oleh Tim Penilai, apabila ternyata setelah ditelaah ulang diketahui terdapat kesalahan dalam pemberian angka kredit. c. Menandatangani SK PAK dan menyerahkan kembali semua dokumen penilaian kepada Sekretaris Tim Penilai.
Kegiatan Dalam Sub-Prosedur Pendistribusian Keputusan Angka kredit (Sub-Prosedur II.3)
5. Kegiatan pendistribusian SK PAK, terdiri dari langkahlangkah: Sekretariat Tim Penilai (Flowchart II.3.1) a. Menerima kembali SK PAK dan berkas lainnya dari Pejabat yang Berwenang Menetapkan Angka kredit. b. Menggandakan SK PAK yang telah ditandatangani dengan jumlah sekurang-kurangnya 6 (enam) rangkap untuk didistribusikan kepada: (1) PFA yang bersangkutan; - 40 -
(2) Pejabat Pengusul; (3) Pusbin JFA; (4) Kepala BKN u.p Deputi Mutasi Kepegawaian/Kanwil BKN yang bersangkutan; (5) Pejabat lain yang berkepentingan; dan (6) Lembar asli, yang yang merupakan arsip pada pada Sekretariat Tim Penilai. c. Mengirimkan SK PAK kepada PFA yang bersangkutan dan para pejabat/pihak yang berkepentingan. d. Mencatat SK PAK dalam Kartu Angka Kredit masingmasing PFA. e. Mengarsipkan SK PAK yang telah ditandatangani, konsep SK PAK, DUPAK, BA-PAK, LPAK, LPKDAK dan DPPAK beserta berkas usulan angka kredit lainnya. f. Menyerahkan berkas yang berhubungan dengan penetapan angka kredit Auditor Pelaksana, Auditor Pelaksana Lanjutan, Auditor Penyelia, Auditor Ahli Pertama dan Auditor Ahli Muda (Auditor dengan Penilaian Setempat) yang dimutasikan ke unit kerja yang lain, kepada Pimpinan Unit Kerja yang lama untuk disampaikan kepada Pimpinan Unit Kerja yang Baru. 6. Kegiatan Penyusunan Laporan Semester Tim Penilai, terdiri dari langkah-langkah: Sekretariat Tim Penilai (Flowchart II.3.2) a. Menyusun Laporan Semester kegiatan Tim Penilai. b. Menyerahkan laporan tersebut kepada Ketua Tim Penilai untuk ditandatangani. c. Menyampaikan laporan semester yang telah ditandatangani Ketua Tim Penilai kepada Pejabat yang Berwenang Menetapkan Angka Kredit yang ditembuskan ke Pusat Pembinaan JFA.
C. BAGAN ALIR KEGIATAN Sub-Prosedur Penilaian Angka Kredit (Sub-Prosedur II.1)
1. Kegiatan penelitian kelengkapan DUPAK (lihat flowchart II.1.1)
Sub-Prosedur Penetapan Angka Kredit (Sub-Prosedur II.2)
3. Penyerahan hasil penilaian oleh Sekretariat Tim Penilai kepada Pejabat yang Berwenang Menetapkan Angka Kredit (lihat flowchart II.2.1).
2. Penilaian DUPAK oleh Tim Penilai dan Rapat Penilaian Angka Kredit (lihat flowchart II.1.2)
4. Penelaahan dan penandatanganan SK PAK oleh Pejabat yang Berwenang Menetapkan Angka Kredit (lihat flowchart II.2.2).
- 41 -
Sub-Prosedur Pendistribusian Keputusan Angka Kredit (Sub-Prosedur II.3)
5. Pendistribusian SK PAK (lihat flowchart II.3.1). 6. Penyusunan Laporan Semester Tim Penilai oleh Sekretariat Tim Penilai (lihat flowchart II.3.2).
- 42 -
LAMPIRAN
LAMPIRAN I KEPUTUSAN KEPALA BADAN PENGAWASAN KEUANGAN DAN PEMBANGUNAN/ SEKRETARIS UTAMA/DEPUTI/KEPALA PUSAT/INSPEKTUR JENDERAL DEPARTEMEN ………/INSPEKTUR UTAMA ………/ INSPEKTUR ………/ KEPALA BADAN PENGAWASAN KEUANGAN DAN PEMBANGUNAN PROVINSI ………/KEPALA BADAN PENGAWASAN DAERAH PROVINSI/KABUPATEN/KOTA ………*) NOMOR: ………………. TENTANG PENGANGKATAN ANGGOTA TIM PENILAI ANGKA KREDIT JABATAN FUNGSIONAL AUDITOR DI LINGKUNGAN…………… KEPALA BADAN PENGAWASAN KEUANGAN DAN PEMBANGUNAN/ SEKRETARIS UTAMA/DEPUTI/KEPALA PUSAT/INSPEKTUR JENDERAL DEPARTEMEN ………/INSPEKTUR UTAMA ………/ INSPEKTUR ………/ KEPALA BADAN PENGAWASAN KEUANGAN DAN PEMBANGUNAN PROVINSI ………/KEPALA BADAN PENGAWASAN DAERAH PROVINSI/KABUPATEN/KOTA ………*) Menimbang
: a. bahwa dalam rangka pelaksanaan jabatan fungsional auditor di lingkungan …………… telah ditunjuk Pejabat Yang Berwenang Menetapkan Angka Kredit bagi Pejabat Fungsional Auditor; b. bahwa dalam menjalankan kewenangannya Pejabat yang Berwenang Menetapkan Angka Kredit bagi pejabat Fungsional Auditor dibantu oleh Tim Penilai Pusat/Sekretariat Utama/Deputi/Pusat Pendidikan dan Pelatihan Pengawasan/Pusat Penelitian dan Pengembangan Pengawasan/Pusat Informasi Pengawasan/Perwakilan Badan Pengawasan dan Pembangunan/Departemen/Lembaga Pemerintah Non Departemen/Badan Pengawasan Daerah; *) c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan b, perlu menetapkan Keputusan Kepala Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan/Sekretaris Utama/Deputi/ Kepala Pusat/Inspektur Jenderal Departemen/Inspektur Utama/ Inspektur/Kepala Badan Pengawasan Keuangan Dan Pembangunan Provinsi/Kepala Badan Pengawasan Daerah Provinsi/Kabupaten/Kota *) tentang pengangkatan anggota Tim Penilai Angka Kredit Jabatan Fungsional Auditor di Lingkungan Pusat/Sekretariat Utama//Pusat Pendidikan dan Pelatihan Pengawasan/Pusat Penelitian dan Pengembangan Pengawasan/Pusat
Informasi Pengawasan/ Perwakilan Badan Pengawasan dan Pembangunan/ Departemen/Lembaga Pemerintah Non Departemen/Badan Pengawasan Daerah; *) Mengingat
: 1. Keputusan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor: 19/1996 tanggal 2 Mei 1996 Tentang Jabatan Fungsional Auditor dan Angka Kreditnya; 2. Keputusan Bersama Kepala Badan Administrasi Kepegawaian Negara, Sekretaris Jenderal Badan Pemeriksa Keuangan dan Kepala Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan; Nomor: 10 tahun 1996, Nomor: 49/SK/S/1996, Nomor: Kep-386/K/1996 tanggal 6 Juni 1996 Tentang Petunjuk Pelaksanaan Jabatan Fungsional Auditor dan Angka Kreditnya; 3. Keputusan Kepala Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan Nomor: 13.00.00-125/K/1997 tanggal 5 Maret 1997 Tentang Petunjuk Teknis Ketentuan dan Pelaksanaan Jabatan Fungsional Auditor dan Angka Kreditnya di Lingkungan Aparan Pengawasan Fungsional Pemerintah. MEMUTUSKAN:
Menetapkan PERTAMA
KEDUA
: :
Mengangkat Anggota Tim Penilai Angka Kredit Jabatan Fungsional Auditor di Lingkungan Pusat/Sekretariat Utama/Deputi/ Pusdiklatwas/ Puslitbangwas/Pusinfowas/ Perwakilan BPKP/ Departemen/LPND/ Bawasda *) yang selanjutnya disebut Tim Penilai dengan susunan Anggota Tim sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini.
: a. Menugaskan Anggota Tim Penilai Pusat/Sekretariat Utama/ Pusdiklatwas / Puslitbangwas / Pusinfowas / Perwakilan BPKP / Departemen/LPND/Bawasda *) untuk: 1) Membantu Kepala BPKP/Sekretaris Utama/Deputi/Kepala Pusat/ Inspektur Jenderal/Inspektur Utama/Inspektur/Kepala Perwakilan BPKP Propinsi/Kepala Bawasda *) selaku Pejabat Yang Berwenang Menetapkan Angka Kredit; 2) Melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Kepala BPKP/Sekretaris Utama/Deputi/Kepala Pusat/ Inspektur Jenderal/Inspektur Utama/Inspektur/Kepala Perwakilan BPKP Propinsi/Kepala Bawasda *) yang berhubungan dengan penetapan angka kredit. b. Untuk melaksanakan tugas tersebut Tim Penilai Pusat/Sekretariat Utama/ Pusdiklatwas / Puslitbangwas / Pusinfowas / Perwakilan BPKP / Departemen/LPND/Bawasda *) mempunyai fungsi:
1) Meneliti kelengkapan dan kebenaran berkas-berkas yang dipersyaratkan dari setiap usulan penetapan angka kredit; 2) Melaksanakan penelitian terhadap setiap usulan penetapan angka kredit; 3) Menyampaikan berkas hasil penilaiannya kepada Sekretariat Tim Penilai untuk dibuatkan SKPAK; 4) Melaksanakan tugas-tugas lain yang berhubungan dengan angka kredit. c. Masa kerja Tim Penilai adalah 5 (lima) tahun. KETIGA
:
Keputusan ini berlaku pada tanggal ditetapkan. Apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam keputusan ini akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya. Ditetapkan di : …………..………………. Pada tanggal : …………………………… a/n. KEPALA BADAN PENGAWASAN KEUANGAN DAN PEMBANGUNAN / SEKRETARIS UTAMA/DEPUTI/KEPALA PUSAT/INSPEKTUR JENDERAL DEPARTEMEN ………/ INSPEKTUR UTAMA ……… / INSPEKTUR ………/ KEPALA PERWAKILAN BADAN PENGAWASAN KEUANGAN DAN PEMBANGUNAN PROVINSI ………/ KEPALA BADAN PENGAWASAN DAERAH PROVINSI/KABUPATEN/KOTA ………*) ……………………………….. NIP …………………………..
Tembusan: 1. Pejabat Yang Berwenang Mengangkat, Membebaskan Sementara, dan Memberhentikan Pejabat Fungsional Auditor; 2. Pejabat yang Berwenang Menetapkan Angka Kredit; 3. Pejabat Pengusul; 4. …; 5. Yang bersangkutan (untuk diindahkan dan dilaksanakan); Pertinggal. *) Coret yang tidak perlu
LAMPIRAN
:
KEPUTUSAN KEPALA BADAN PENGAWASAN KEUANGAN DAN PEMBANGUNAN / SEKRETARIS UTAMA / DEPUTI/KEPALA PUSAT/INSPEKTUR JENDERAL DEPARTEMEN ………/ INSPEKTUR UTAMA ……… / INSPEKTUR ………/ KEPALA PERWAKILAN BADAN PENGAWASAN KEUANGAN DAN PEMBANGUNAN PROVINSI ………/ KEPALA BADAN PENGAWASAN DAERAH PROVINSI/KABUPATEN/KOTA ………*) NOMOR TANGGAL Nomor Urut
NAMA
NIP
Jabatan
1
2
3
4
: …..……………………….. : ….………………………… Pangkat/ Golongan Ruang 5
Jabatan Dalam Tim Penilai 6
Ditetapkan di : …………..………………. Pada tanggal : …………………………… a/n. KEPALA BADAN PENGAWASAN KEUANGAN DAN PEMBANGUNAN / SEKRETARIS UTAMA/DEPUTI/KEPALA PUSAT/INSPEKTUR JENDERAL DEPARTEMEN ………/ INSPEKTUR UTAMA ……… / INSPEKTUR ………/ KEPALA PERWAKILAN BADAN PENGAWASAN KEUANGAN DAN PEMBANGUNAN PROVINSI ………/ KEPALA BADAN PENGAWASAN DAERAH PROVINSI/KABUPATEN/KOTA ………*) ……………………………….. NIP ………………………….. *) Coret yang tidak perlu
LAMPIRAN II KEPUTUSAN KEPALA BADAN PENGAWASAN KEUANGAN DAN PEMBANGUNAN/ SEKRETARIS UTAMA/DEPUTI/KEPALA PUSAT/INSPEKTUR JENDERAL DEPARTEMEN ………/INSPEKTUR UTAMA ………/ INSPEKTUR ………/ KEPALA BADAN PENGAWASAN KEUANGAN DAN PEMBANGUNAN PROVINSI ………/KEPALA BADAN PENGAWASAN DAERAH PROVINSI/KABUPATEN/KOTA ………*) NOMOR: ………………. TENTANG PENGANGKATAN ANGGOTA TIM PENILAI TEKNIS JABATAN FUNGSIONAL AUDITOR DI LINGKUNGAN…………… KEPALA BADAN PENGAWASAN KEUANGAN DAN PEMBANGUNAN/ SEKRETARIS UTAMA/DEPUTI/KEPALA PUSAT/INSPEKTUR JENDERAL DEPARTEMEN ………/INSPEKTUR UTAMA ………/ INSPEKTUR ………/ KEPALA BADAN PENGAWASAN KEUANGAN DAN PEMBANGUNAN PROVINSI ………/KEPALA BADAN PENGAWASAN DAERAH PROVINSI/KABUPATEN/KOTA ………*) Menimbang
: a. bahwa dalam rangka pelaksanaan jabatan fungsional di lingkungan BPKP dan APIP lainnya telah ditunjuk Pejabat Yang Berwenang Menetapkan Angka Kredit bagi Pejabat Fungsional Auditor; b. bahwa dalam menjalankan kewenangannya Pejabat yang Berwenang Menetapkan Angka Kredit bagi Pejabat Fungsional Auditor telah mennjuk Tim Penilai; c. bahwa untuk membantu kelancaran tugas Tim Penilai di Lingkungan Pusat/Sekretariat Utama/Deputi/Pusat Pendidikan dan Pelatihan Pengawasan/Pusat Penelitian dan Pengembangan Pengawasan/Pusat Informasi Pengawasan/ Perwakilan Badan Pengawasan dan Pembangunan/ Departemen/Lembaga Pemerintah Non Departemen/Badan Pengawasan Daerah; *) d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a, b, dan c, perlu menetapkan Keputusan Kepala Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan/Sekretaris Utama/Deputi/ Kepala Pusat/Inspektur Jenderal Departemen/Inspektur Utama/ Inspektur/Kepala Badan Pengawasan Keuangan Dan Pembangunan Provinsi/Kepala Badan Pengawasan Daerah Provinsi/Kabupaten/Kota *) tentang pengangkatan Anggota Tim Penilai Teknis di Lingkungan Pusat/Sekretariat Utama/Deputi/Pusat Pendidikan dan Pelatihan Pengawasan/Pusat Penelitian dan Pengembangan Pengawasan/Pusat Informasi Pengawasan/
Perwakilan Badan Departemen/Lembaga Pengawasan Daerah; *) Mengingat
Pengawasan dan Pembangunan/ Pemerintah Non Departemen/Badan
: 1. Keputusan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor: 19/1996 tanggal 2 Mei 1996 Tentang Jabatan Fungsional Auditor dan Angka Kreditnya; 2. Keputusan Bersama Kepala Badan Administrasi Kepegawaian Negara, Sekretaris Jenderal Badan Pemeriksa Keuangan dan Kepala Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan; Nomor: 10 tahun 1996, Nomor: 49/SK/S/1996, Nomor: Kep-386/K/1996 tanggal 6 Juni 1996 Tentang Petunjuk Pelaksanaan Jabatan Fungsional Auditor dan Angka Kreditnya; 3. Keputusan Kepala Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan Nomor: 13.00.00-125/K/1997 tanggal 5 Maret 1997 Tentang Petunjuk Teknis Ketentuan dan Pelaksanaan Jabatan Fungsional Auditor dan Angka Kreditnya di Lingkungan Aparan Pengawasan Fungsional Pemerintah. MEMUTUSKAN:
Menetapkan
:
PERTAMA
: Mengangkat Anggota Tim Penilai Teknis Jabatan Fungsional Auditor di Lingkungan Pusat/Sekretariat Utama/Deputi/ Pusdiklatwas/ Puslitbangwas/Pusinfowas/ Perwakilan BPKP/ Departemen/LPND/ Bawasda *) yang selanjutnya disebut Tim Penilai Teknis dengan susunan Tim sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini.
KEDUA
: a. Menugaskan kepada Tim Penilai Teknis Pusat / Sekretariat Utama/Deputi/ Pusdiklatwas/ Puslitbangwas/Pusinfowas/ Perwakilan BPKP/ Departemen/LPND/ Bawasda *) untuk: 1) Memberikan pendapat dan masukan kepada Tim Penilai maupun Pejabat yang Berwenang Menetapkan Angka Kredit dalam melakukan penilaian dan penetapan angka kredit; 2) Melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Kepala BPKP/Sekretaris Utama/Deputi/Kepala Pusat/Inspektur Jenderal /Inspektur Utama/ Inspektur/Kepala Perwakilan BPKP Provinsi/Kepala Bawasda yang berhubungan dengan penetapan angka kredit.
b. Untuk melaksanakan tugas tersebut Tim Penilai Teknis Pusat / Sekretariat Utama/Deputi/ Pusdiklatwas/ Puslitbangwas/Pusinfowas/ Perwakilan BPKP/ Departemen/LPND/ Bawasda *) mempunyai fungsi: 1) …………; 2) ………….; 5) …………... c. Masa kerja Tim Penilai Teknis adalah 5 (lima) tahun. KETIGA
:
Keputusan ini berlaku pada tanggal ditetapkan. Apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam keputusan ini akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya. Ditetapkan di : …………..………………. Pada tanggal : …………………………… a/n. KEPALA BADAN PENGAWASAN KEUANGAN DAN PEMBANGUNAN / SEKRETARIS UTAMA/DEPUTI/KEPALA PUSAT/INSPEKTUR JENDERAL DEPARTEMEN ………/ INSPEKTUR UTAMA ……… / INSPEKTUR ………/ KEPALA PERWAKILAN BADAN PENGAWASAN KEUANGAN DAN PEMBANGUNAN PROVINSI ………/ KEPALA BADAN PENGAWASAN DAERAH PROVINSI/KABUPATEN/KOTA ………*) ……………………………….. NIP …………………………..
Tembusan: 1. Pejabat Yang Berwenang Mengangkat, Membebaskan Sementara, dan Memberhentikan Pejabat Fungsional Auditor; 2. Pejabat yang Berwenang Menetapkan Angka Kredit; 3. Pejabat Pengusul; 4. …; 5. Yang bersangkutan (untuk diindahkan dan dilaksanakan); Pertinggal. *) Coret yang tidak perlu
LAMPIRAN
:
KEPUTUSAN KEPALA BADAN PENGAWASAN KEUANGAN DAN PEMBANGUNAN / SEKRETARIS UTAMA / DEPUTI/KEPALA PUSAT/INSPEKTUR JENDERAL DEPARTEMEN ………/ INSPEKTUR UTAMA ……… / INSPEKTUR ………/ KEPALA PERWAKILAN BADAN PENGAWASAN KEUANGAN DAN PEMBANGUNAN PROVINSI ………/ KEPALA BADAN PENGAWASAN DAERAH PROVINSI/KABUPATEN/KOTA ………*) NOMOR TANGGAL Nomor Urut
NAMA
NIP
Jabatan
1
2
3
4
: …..……………………….. : ….………………………… Pangkat/ Golongan Ruang 5
Jabatan Dalam Tim Penilai Teknis 6
Ditetapkan di : …………..………………. Pada tanggal : …………………………… a/n. KEPALA BADAN PENGAWASAN KEUANGAN DAN PEMBANGUNAN / SEKRETARIS UTAMA/DEPUTI/KEPALA PUSAT/INSPEKTUR JENDERAL DEPARTEMEN ………/ INSPEKTUR UTAMA ……… / INSPEKTUR ………/ KEPALA PERWAKILAN BADAN PENGAWASAN KEUANGAN DAN PEMBANGUNAN PROVINSI ………/ KEPALA BADAN PENGAWASAN DAERAH PROVINSI/KABUPATEN/KOTA ………*) ……………………………….. NIP ………………………….. *) Coret yang tidak perlu
LAMPIRAN : III KEPUTUSAN KEPALA BADAN PENGAWASAN KEUANGAN DAN PEMBANGUNAN/ SEKRETARIS UTAMA/DEPUTI/KEPALA PUSAT/INSPEKTUR JENDERAL DEPARTEMEN ………/INSPEKTUR UTAMA ………/ INSPEKTUR ………/ KEPALA BADAN PENGAWASAN KEUANGAN DAN PEMBANGUNAN PROVINSI ………/KEPALA BADAN PENGAWASAN DAERAH PROVINSI/KABUPATEN/KOTA ………*) NOMOR: ………………. T ENTANG PENUNJUKAN PEGAWAI YANG BERTUGAS PADA SEKRETARIAT TIM PENILAI ANGKA KREDIT JABATAN FUNGSIONAL AUDITOR DI LINGKUNGAN ………………… KEPALA BADAN PENGAWASAN KEUANGAN DAN PEMBANGUNAN/ SEKRETARIS UTAMA/DEPUTI/KEPALA PUSAT/INSPEKTUR JENDERAL DEPARTEMEN ………/INSPEKTUR UTAMA ………/ INSPEKTUR ………/ KEPALA BADAN PENGAWASAN KEUANGAN DAN PEMBANGUNAN PROVINSI ………/KEPALA BADAN PENGAWASAN DAERAH PROVINSI/KABUPATEN/KOTA ………*) Menimbang :
bahwa untuk melaksanakan Kepala Badan Pengawasan Keuangan Dan Pembangunan/Sekretaris Utama/Deputi/Kepala Pusat/Inspektur Jenderal /Inspektur Utama/Inspektur/Kepala Badan Pengawasan Keuangan Dan Pembangunan Provinsi/Kepala Badan Pengawasan Daerah *), Nomor: ……… tentang Pengangkatan Anggota Tim Penilai Jabatan Fungsional Auditor
di
Lingkungan
Badan
Pengawasan
Keuangan
dan
Pembangunan/Sekretariat Utama/ Deputi/ Pusat Pendidikan dan Pelatihan Pengawasan/
Pusat Penelitian dan Pengembangan Pengawasan/ Pusat
Informasi Pengawasan/ Perwakilan Badan Pengawasan Keuangan dan Pembagunan/Departemen/Lembaga Pemerintah Non Departemen/Badan Pengawasan Daerah; *) perlu menetapkan Keputusan Kepala Badan Pengawasan Keuangan Dan Pembangunan/ Sekretaris Utama/Deputi/ Kepala Pusat/Inspektur Jenderal /Inspektur Utama/Inspektur/Kepala Badan Pengawasan Keuangan Dan Pembangunan Provinsi/Kepala Badan Pengawasan Daerah *) tentang Penunjukan Pegawai yang Bertugas pada Sekretariat Tim Penilai Angka Kredit Jabatan Fungsional Auditor di
Lingkungan Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan/Sekretariat Utama/ Deputi/ Pusat Pendidikan dan Pelatihan Pengawasan/
Pusat
Penelitian dan Pengembangan Pengawasan/ Pusat Informasi Pengawasan/ Perwakilan
Badan
Pengawasan
Keuangan
dan
Pembagunan/
Departemen/Lembaga Pemerintah Non Departemen/Badan Pengawasan Daerah; *);
Mengingat
: 1. Keputusan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor: 19/1996 tanggal 2 Mei 1996 Tentang Jabatan Fungsional Auditor dan Angka Kreditnya; 2. Keputusan Bersama Kepala Badan Administrasi Kepegawaian Negara, Sekretaris Jenderal Badan Pemeriksa Keuangan dan Kepala Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan; Nomor: 10 tahun 1996, Nomor: 49/SK/S/1996, Nomor: Kep-386/K/1996 tanggal 6 Juni 1996 Tentang Petunjuk Pelaksanaan Jabatan Fungsional Auditor dan Angka Kreditnya; 3. Keputusan Kepala Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan Nomor: 13.00.00-125/K/1997 tanggal 5 Maret 1997 Tentang Petunjuk Teknis Ketentuan dan Pelaksanaan Jabatan Fungsional Auditor dan Angka Kreditnya di Lingkungan Aparan Pengawasan Fungsional Pemerintah. MEMUTUSKAN:
Menetapkan
:
PERTAMA
:
Menunjuk pegawai yang bertugas pada Sekretariat Tim Penilai Pusat/ Sekretariat Utama / Deputi / Pusdiklatwas / Puslitbangwas / Pusinfowas / Perwakilan BPKP/ Departemen / LPND / Bawasda *) dengan susunan Tim sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini.
KEDUA
:
Sekretariat Tim Penilai Pusat/ Deputi / Pusdiklatwas / Puslitbangwas / Pusinfowas / Perwakilan / Departemen / LPND / Bawasda *) bertugas memberikan bantuan teknis dan administrasi untuk kelancaran tugas Tim Penilai.
KETIGA
:
Dalam melaksanakan tugasnya sekretariat mempunyai fungsi: a. Meneliti kelengkapan berkas usul penetapan angka kredit; b. Menyiapkan bahan yang diperlukan untuk penilaian dan penetapan angka kredit; c. Menyiapkan undangan rapat dan penyelenggaraan rapat Tim Penilai; d. Menyampaikan Keputusan Pejabat Yang Berwenang Menetapkan Angka Kredit kepada Kepala/Pimpinan unit kerja Pejabat Fungsional Auditor yang bersangkutan;
e. Menyusun laporan semesteran tentang pelaksanaan tugas Tim Penilai dan menyampaikannya kepada Pejabat Yang Berwenang Menetapkan Angka Kredit dan pejabat lain sesuai dengan ketentuan; f. Melaksanakan tugas lain. KEEMPAT
:
Keputusan ini berlaku pada tanggal ditetapkan. Apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam keputusan ini akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya. Ditetapkan di : …………..………………. Pada tanggal : …………………………… a/n. KEPALA BADAN PENGAWASAN KEUANGAN DAN PEMBANGUNAN / SEKRETARIS UTAMA/DEPUTI/KEPALA PUSAT/INSPEKTUR JENDERAL DEPARTEMEN ………/ INSPEKTUR UTAMA ……… / INSPEKTUR ………/ KEPALA PERWAKILAN BADAN PENGAWASAN KEUANGAN DAN PEMBANGUNAN PROVINSI ………/ KEPALA BADAN PENGAWASAN DAERAH PROVINSI/KABUPATEN/KOTA ………*) ……………………………….. NIP …………………………..
Tembusan: 1. Pejabat Yang Berwenang Mengangkat, Membebaskan Sementara, dan Memberhentikan Pejabat Fungsional Auditor; 2. Pejabat yang Berwenang Menetapkan Angka Kredit; 3. Pejabat Pengusul; 4. …; 5. Yang bersangkutan (untuk diindahkan dan dilaksanakan); Pertinggal. *) Coret yang tidak perlu
LAMPIRAN
:
KEPUTUSAN KEPALA BADAN PENGAWASAN KEUANGAN DAN PEMBANGUNAN / SEKRETARIS UTAMA / DEPUTI/KEPALA PUSAT/INSPEKTUR JENDERAL DEPARTEMEN ………/ INSPEKTUR UTAMA ……… / INSPEKTUR ………/ KEPALA PERWAKILAN BADAN PENGAWASAN KEUANGAN DAN PEMBANGUNAN PROVINSI ………/ KEPALA BADAN PENGAWASAN DAERAH PROVINSI/KABUPATEN/KOTA ………*) NOMOR TANGGAL Nomor Urut
NAMA
NIP
Jabatan
1
2
3
4
: …..……………………….. : ….………………………… Pangkat/ Golongan Ruang 5
Jabatan Dalam Sekretariat Tim Penilai 6
Ditetapkan di : …………..………………. Pada tanggal : …………………………… a/n. KEPALA BADAN PENGAWASAN KEUANGAN DAN PEMBANGUNAN / SEKRETARIS UTAMA/DEPUTI/KEPALA PUSAT/INSPEKTUR JENDERAL DEPARTEMEN ………/ INSPEKTUR UTAMA ……… / INSPEKTUR ………/ KEPALA PERWAKILAN BADAN PENGAWASAN KEUANGAN DAN PEMBANGUNAN PROVINSI ………/ KEPALA BADAN PENGAWASAN DAERAH PROVINSI/KABUPATEN/KOTA ………*) ……………………………….. NIP ………………………….. *) Coret yang tidak perlu
LAMPIRAN IV SURAT PERNYATAAN MELAKUKAN KEGIATAN PENDIDIKAN Masa penilaian : Tgl…………………..s/d tgl………………….. Yang bertandatangan di bawah ini : Nama NIP Pangkat/Golongan ruang Jabatan Unit Kerja
: ............................................... : ................................................ : ............................................... : ................................................ : ................................................
Menyatakan bahwa : Nama NIP Pangkat/Golongan ruang Jabatan Unit Kerja
: ............................................... : ................................................ : ................................................ : ............................................... : ................................................
telah melakukan Kegiatan Pendidikan sebagai berikut : No
Uraian Sub Unsur
Butir Kegiatan
Angka Kredit
Keterangan
1 1. 2. 3. dst.
2
3
4
5
Demikian pernyataan ini telah diteliti dengan seksama dan telah diyakini kebenarannya untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya. ..................,......................... Atasan langsung
NIP
LAMPIRAN Va SURAT PERNYATAAN MELAKUKAN KEGIATAN PELAKSANAAN PENGAWASAN AUDITOR TRAMPIL Masa penilaian : Tgl. ………….. s/d tgl. ……………… Yang bertandatangan di bawah ini : Nama NIP Pangkat/Golongan ruang Jabatan Unit Kerja
: ................................................. : ................................................. : ................................................. : ................................................. : .................................................
Menyatakan bahwa : Nama NIP Pangkat/Golongan ruang Jabatan Unit Kerja
: ................................................. : ................................................. : ................................................. : .................................................. : .................................................
telah melakukan Kegiatan Pelaksanaan Pengawasan sebagai berikut : No 1 1. 2. 3. dst.
Uraian Kegiatan Pelaksanaan Pengawasan 2
Tanggal 3
Satuan Hasil 4
Jumlah Jam 5
Jumlah Kredit 6
Keterangan 7
Pernyataan ini telah diteliti dengan seksama dan telah diyakini kebenarannya untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya. ..........................,.............… Atasan langsung
NIP. ………………………………
LAMPIRAN Vb SURAT PERNYATAAN MELAKUKAN KEGIATAN PENGGERAKAN, PEMBINAAN DAN PELAKSANAAN PENGAWASAN AUDITOR AHLI Masa penilaian : Tgl……………………s/d tgl……………………. Yang bertandatangan tangan di bawah ini : Nama : ................................................................. NIP : ................................................................. Pangkat/Golongan ruang : ................................................................. Jabatan : ................................................................. Unit Kerja : ................................................................. Menyatakan bahwa : Nama NIP Pangkat/Golongan ruang Jabatan Unit Kerja
: ................................................................. : ................................................................. : ................................................................. : ................................................................. : .................................................................
telah melakukan Kegiatan Penggerakan, Pembinaan dan Pelaksanaan Pengawasan sebagai berikut : No 1 1. 2. 3. dst.
Uraian Kegiatan Penggerakan, Pembinaan dan Pelaksanaan Pengawasan 2
Tangga l
Satuan Hasil
Jumlah Jam
Jumlah Kredit
Keterangan
3
4
5
6
7
Pernyataan ini telah diteliti dengan seksama dan telah diyakini kebenarannya untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya. .......................,............................. Atasan langsung
NIP
LAMPIRAN
LAMPIRAN VI KOP SURAT Nama Obyek Audit
:
FORMULIR ANGGARAN WAKTU PENGAWASAN Kegiatan/Program …………………… yang Diaudit :
PERSIAPAN ............s/d........... No
P E L A K S A N A A N Pendahuluan Audit Lanjutan ..........s/d......... ..........s/d..........
Jenis Kegiatan
I
........................
PERSIAPAN AUDIT 1 … 2 … 3 … Sub Jumlah I II PELAKSANAAN AUDIT A. Pendahuluan 1 … 2 … 3 … B. Audit Lanjutan 1 … 2 … 3 … Sub Jumlah II III PENYELESAIAN AUDIT 1 … 2 … 3 … Sub Jumlah III Jumlah Hari Audit yg Dianggarkan
Pengendali Mutu (HP)
Pengenda li Teknis (HP)
PENYELESAIAN ........s/d............ Ketua Tim (HP)
Anggota Tim (HP)
…,……………. 2002 Pengendali Teknis,
…,……………. 2002 Ketua Tim,
............................
.......................
…,……………. 2002 Pengendali Mutu
Menyetujui,*) …,……………. 2002 Kepala ……………
Jumlah (HP)
............................ ............................
Catatan:
*) diisi dengan nama dan jabatan dari Pejabat Struktural sebagai alat perencanaan dan pengendalian tugas-tugas Audit. Untuk tugas-tugas diluar Audit menggunakan formulir anggaran waktu yang disesuaikan dengan kebutuhan.
LAMPIRAN VII - 1 KOP Nomor Lampiran Perihal
: : :
S/ / 1 (satu) Audit ……… atas .....................
SURAT
/200X
……………. 200X
Yth : Kepala ..................... di ………. Bedasarkan Surat Keputusan Kepala ................................... Nomor: ............. tanggal .............. 2000 tentang …, kami menugaskan tim sebagaimana Surat Tugas terlampir, untuk melaksanakan Audit Operasional atas kegiatan ...................... Penugasan ini akan dilaksanakan selama ... (.......) hari kerja mulai tanggal 200X sampai dengan
............ 200X.
Atas perhatian dan kerja sama Saudara, kami sampaikan terima kasih. Kepala,
........................... NIP ...................
......
LAMPIRAN VII - 2 KOP
ST-
SURAT
SURAT TUGAS / / /200X
Kepala .............................................................................. menugaskan kepada: 1 2
Pengendali Mutu Pengendali Teknis
3 4 5
Ketua Tim Anggota Tim Anggota Tim
untuk melaksanakan Audit ……… atas kegiatan ..................................... Jangka waktu pelaksanaan tugas ini adalah selama .. (........) hari kerja mulai tanggal ..... 2002 sampai dengan ...... 2002.
Kepala,
................. NIP .......................
LAMPIRAN VIII (NAMA LEMBAGA) ............................................ KARTU PENUGASAN KEGIATAN PENGAWASAN Nomor: …………………………………………… I. II.
III. IV.
V. VI.
VII.
VIII.
IX. X. XI.
Nama kegiatan pengawasan Identitas obyek pengawasan a. Nama obyek pengawasan b. Alamat dan nomor telepon
: ...................................................................................... : ...................................................................................... : ...................................................................................... ...................................................................................... : ......................................................................................
Rencana pengawasan nomor Uraian singkat kegiatan pengawasan a. Program pengawasan : ..................................................................................... b. Sasaran pengawasan : ...................................................................................... c. Tujuan pengawasan : Laporan dikirimkan/ditujukan kepada : ...................................................................................... Pelaksana pengawasan a. Pengendali Mutu : ...................................................................................... b. Pengendali Teknis : c. Ketua Tim : ...................................................................................... d. Anggota Tim : ...................................................................................... e. Anggota Tim : ...................................................................................... Pengawasan dilakukan berdasarkan Surat Tugas a. Nomor : ...................................................................................... b. Tanggal : ...................................................................................... c. Direncanakan mulai pada tanggal : ...................................................................................... d. Direncanakan selesai pada tanggal : ...................................................................................... e. Realisasi tanggal pelaksanaan : Mulai dari ……………………. s. d ........................... Anggaran waktu hari produktif Tim Pengawasan Dilaksanakan oleh: Anggaran Waktu Realisasi a. Pengendali Mutu : ........................................ ................................ hari ................ hari b. Pengendali Teknis : ........................................ ................................ hari ................ hari c. Ketua Tim : ........................................ ................................ hari ................ hari d. Anggota Tim : ........................................ ................................ hari ................. hari e. Anggota Tim : ........................................ ................................ hari ................ hari Rencana mulai pengawasan bulan : ………..……… Rencana penerbitan laporan bulan : ............................... Realisasi mulai pengawasan bulan : …..…………… Realisasi penerbitan laporan bulan : .............................. Konsep laporan direncanakan selesai selambat-lambatnya pada tanggal : .............................................. Realisasi penyelesaian konsep laporan pada tanggal : Laporan Hasil Pengawasan a. Nomor : ...................................................................................... b. Tanggal : ...................................................................................... Pengendali Mutu,
………………….,……………………… 20.. Pengendali Teknis,
(…………………………………….) NIP ………………….
(…………………………………….) NIP ………………….
Kepal/Pimpinan Unit Organisasi Pengawasan,
(…………………………………….) NIP ………………….
LAMPIRAN X SURAT PERNYATAAN MELAKUKAN KEGIATAN PENGEMBANGAN PROFESI AUDITOR TRAMPIL/AHLI *) Masa penilaian : Tgl……………………s/d tgl……………………. Yang bertandatangan di bawah ini : Nama NIP Pangkat/Golongan ruang Jabatan Unit Kerja
: .................................................... : .................................................... : .................................................... : .................................................... : ...................................................
Menyatakan bahwa : Nama NIP Pangkat/Golongan ruang Jabatan Unit Kerja
: ..................................................... : ..................................................... : ….................................................. : ..................................................... : .....................................................
telah melakukan Kegiatan Pengembangan Profesi sebagai berikut : No
Uraian Kegiatan Pengembangan Profesi
Tanggal
Satuan Hasil
Jumlah Hari
Jumlah Kredit
Keterangan
1 1. 2. 3. dst.
2
3
4
5
6
7
Pernyataan ini telah diteliti dengan seksama dan telah diyakini kebenarannya untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya. .......................,.................. Atasan langsung
NIP *) Coret yang tidak perlu
LAMPIRAN XI DAFTAR/LAPORAN PELAKSANAAN PKS I. Unit Kerja
:i
Formatted: Bullets and Numbering Formatted: Indent: Left: 0.38"
:ii
II. Periode
Formatted: Bullets and Numbering
III. Materi dan Jadwal Pelaksanaan PKS: No. 1. 2. 3. Dst.
Formatted: Bullets and Numbering
Waktu Pelaksanaan PKSiii Jam Pelaksanaan Hari Tanggal Kegiatan
Materi PKS iv
Formatted Table Formatted: Bullets and Numbering Formatted: Bullets and Numbering Formatted: Bullets and Numbering
IV. Rekapitulasi Keterlibatan JFA dalam PKS No. 1. 2. 3. Dst
Nama v
Formatted: Bullets and Numbering
Pelaksanaan PKS
Jabatan vi
vii
Pemrasaran
Notulis
viii
ix
Peserta
x
Jumlah Formatted: Bullets and Numbering Formatted: Bullets and Numbering Formatted: Bullets and Numbering
xi
…………………,…………………….. Mengetahui,
Koordinator PKS
Deleted: ¶ <#>PKS 1: …¶ <#>PKS 2: …¶ dst.¶ ¶ No.
... [1]
Formatted: Centered Formatted Table Formatted: Centered
_______________________ NIP …………………….xii
_______________________ NIP ……………………….xiii
Ket. Daftar ini dilampirkan dengan notulen pelaksanaan PKS
Deleted: ¶ ……………….,……………..¶ ¶ Koordinator¶ ¶ ¶ ¶ ………………….¶ NIP……………¶ Deleted: *) Sebagai Peserta atau Pemrasaran atau Notulis¶ Deleted: Ctt. Dilampirkan dengan rincian pelaksanaan PKS¶
TATA CARA PENGISIAN DAFTAR/LAPORAN PELAKSANAAN PKS
Formatted: Centered Formatted: Font: 12 pt Formatted: Font: Bold
i
Diisi dengan mencantumkan nama unit organisasi (minimal eselon II), misalnya Pusat Pembinaan JFA
Formatted: Font: 12 pt
ii
Diisi dengan periode yang dilaporkan, misalnya Periode Januari s.d Maret 2002; atau Periode Januari s.d Juni 2002 iii
Diisi dengan hari, tanggal, dan jam dimulainya s.d jam berakhirnya pelaksanaan PKS
iv
Diisi dengan judul atau materi yang di-PKS-kan
v
Diisi dengan nama-nama PFA yang berada pada unit organisasi
vi
Diisi dengan jabatan dari PFA yang bersangkutan.
vii
Diisi dengan jumlah PKS dimana PFA yang bersangkutan bertindak sebagai pemrasaran
viii
Diisi dengan jumlah PKS dimana PFA yang bersangkutan bertindak sebagai notulis
ix
Diisi dengan jumlah PKS dimana PFA yang bersangkutan menjadi peserta
x
Diisi dengan jumlah PKS yang diikuti oleh PFA yang bersangkutan (kumulatif dari 7+8+9)
xi
Diisi dengan nama kota, tanggal, bulan, dan tahun disusunnya daftar/laporan pelaksanaan PKS Formatted: Font: 12 pt xii
Diisi dengan Nama/NIP dari Kepala/Pimpinan Unit Organisasi
xiii
Diisi dengan Nama/NIP dari Koordinator PKS pada unit organisasi yang bersangkutan.
LAMPIRAN XII SURAT PERNYATAAN MELAKUKAN KEGIATAN PENUNJANG PENGAWASAN Masa penilaian : Tgl……………………s/d tgl……………………. Yang bertandatangan di bawah ini : Nama NIP Pangkat/Golongan ruang Jabatan Unit Kerja
: ...................................................... : ...................................................... : ...................................................... : ...................................................... : .......................................................
Menyatakan bahwa : Nama NIP Pangkat/Golongan ruang Jabatan Unit Kerja
: ..................................................... : ...................................................... : ..................................................... : ..................................................... : .....................................................
telah melakukan Kegiatan Pengawasan sebagai berikut : No
Uraian Kegiatan Penunjang Pengawasan
Tanggal
Satuan Hasil
Jumlah Jam
Jumlah Kredit
Keterangan
1 1. 2. 3. Dst.
2
3
4
5
6
7
Demikian pernyataan ini telah diteliti dengan seksama dan telah diyakini kebenarannya untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya. ..................,....................…... Atasan langsung
NIP
LAMPIRAN XIII LAPORAN ANGKA KREDIT Masa penilaian : Tgl…………………..s/d tgl………………….. Yang bertandatangan di bawah ini : Nama NIP Pangkat/Golongan ruang Jabatan Unit Kerja
: ............................................................ : ............................................................ : ........................................................... : ............................................................. : ............................................................
telah melakukan Kegiatan sebagai berikut : No
Uraian Sub Unsur
1 I. 1.
2 UNSUR UTAMA Kegiatan Pendidikan a. … b. … Jumlah Kegiatan Pendidikan Kegiatan Penggerakan, Pembinaan dan Pelaksanaan Pengawasan a. … b. … Jumlah Kegiatan Penggerakan, Pembinaan dan Pelaksanaan Pengawasan Kegiatan Pengembangan Profesi a. … b. … Jumlah Pengembangan Profesi Jumlah Unsur Utama
2.
3.
II 4.
Jumlah Angka Kredit 3
Keterangan 4
UNSUR PENUNJANG Kegiatan Penunjang Pengawasan a. … b. … Jumlah Kegiatan Penunjang Pengawasan JUMLAH ..................,....................... NIP
Page 7: [1] Deleted
Hendra Sukmana
11/29/2002 4:33 AM
a.PKS 1: … b.PKS 2: … dst. No.
Nama
1. 2. 3. … … … … dst
No.
Nama
Jabatan
Pelaksanaan PKS PKS 1 PKS 2 PKS … (dst) Waktu Status Waktu Status Waktu Status …hari …..*) …hari …..*) …hari …..*)
Jabatan
…hari
Pelaksanaan PKS Pemrasaran
1. 2. Dst
Jumlah
Notulis
Peserta
Jumlah
Angka Kredit …..
LAMPIRAN XIV DAFTAR USUL PENETAPAN ANGKA KREDIT AUDITOR TRAMPIL/AHLI ……………… 1) NOMOR : ........................ 2) MASA PENILAIAN : TANGGAL ......................, s/d ....................... 3) ORGANISASI : ............................................. 4) I. KETERANGAN PERORANGAN 1 NAMA
5)
2 NIP/NOMOR SERI KARPEG
6)
3 TEMPAT DAN TANGGAL LAHIR
7)
4 JENIS KELAMIN
8)
5 PENDIDIKAN YANG TELAH DIPERHITUNGKAN ANGKA KREDITNYA
9)
6 PANGKAT/GOLONGAN RUANG/TMT
10)
7 JABATAN AUDITOR/TMT
11)
8 MASA KERJA DALAM PANGKAT TERAKHIR
12)
9 UNIT KERJA
13)
II. UNSUR YANG DINILAI No. UNSUR DAN KEGIATAN
1 1
2
3 UNSUR UTAMA
14)
ANGKA KREDIT MENURUT INSTANSI PENGUSUL TIM PENILAI LAMA BARU JUMLAH LAMA BARU JUMLAH 4 5 6 7 8 9 15)
15)
15)
16)
16)
16)
III. LAMPIRAN BAHAN YANG DINILAI :
17)
1. 2. 3. 4. dst
IV. CATATAN PEJABAT PENGUSUL : .............................................. 18) .........................,................. Pejabat Pengusul .......................................... NIP V. PENDAPAT TIM PENILAI : ........................................................19) .........................., ................ Ketua Tim Penilai ........................................... NIP
PETUNJUK PENGISIAN : DAFTAR USUL PENETAPAN ANGKA KREDIT Formulir ini disiapkan oleh Auditor yang akan diusulkan penetapan Angka Kreditnya. Sebelum ditandatangani oleh pejabat pengusul, harus dicek dulu kebenarannya. Formulir ini sekurang-kurangnya terdiri dari 3 (tiga) lembar, lembar ke-2 (dua) yang berisi “UNSUR YANG DINILAI” bisa ditambah apabila tidak mencukupi. NO.
NOMOR URUT
URAIAN
1
1)
Coret yang tidak perlu.
2
2)
Diisi oleh Pejabat Pengusul : Nomor Daftar Usul Penetapan Angka Kredit dari Unit Kerja yang bersangkutan.
3
3)
Tulislah tanggal masa penilaian Angka Kredit sbb. TANGGAL MULAI PENILAIAN a. Bagi Auditor yang belum pernah mendapat penetapan Angka Kredit, diisi Tanggal Mulai Melaksanakan Tugas. b. Bagi Auditor yang sudah mempunyai Penetapan Angka Kredit (PAK), masa penilaian dihitung mulai tanggal 1 bulan berikutnya sesudah masa penilaian PAK terakhir. TANGGAL AKHIR MASA PENILAIAN Diisi dengan tanggal akhir masa penilaian
4
4)
Diisi dengan Organisasi APFP.
5
5)
Tulislah nama Auditor yang
diusulkan PAK-nya sesuai SK
Pengangkatannya. 6
6)
Tulislah NIP dan Nomor Seri Karpeg yang bersangkutan.
7
7)
Tulislah
tempat, tanggal, bulan dan tahun kelahiran Auditor
yang bersangkutan sesuai dengan SK Pengangkatan. 8
8)
Diisi dengan Jenis Kelamin.
9
9)
Diisi
dengan
pendidikan
formal terakhir yang sudah
dicantumkan dalam SK Terakhir atau PAK terakhir. 10
10)
Diisi dengan pangkat, golongan ruang, dan tanggal terhitung mulai menduduki pangkat tersebut.
11
11)
Diisi
dengan Jabatan
Auditor, dan tanggal terhitung mulai
menjabat, sesuai dengan SK. 12
12)
Diisi Masa Kerja dalam pangkat terakhir
13
13)
Tulislah nama unit kerja yang bersangkutan.
14
14)
Diisi dengan Unsur Utama dan atau Unsur Penunjang dengan penomoran angka Arab. Selanjutnya setiap unsur tersebut ditulis rinciannya sesuai
dengan butir kegiatan pengawasan yang
telah dilakukan dan diusulkan PAK- nya pada masa tersebut. Halaman
ini
diisi
sesuai
dengan kebutuhan, dan dapat
ditambahkan halaman lain jika diperlukan. 15
15)
Diisi
dengan
Angka
Kredit
sebelumnya), yang diusulkan
lama
(menurut
PAK
saat ini , dan jumlah lama +
baru berdasarkan data yang ada pada Pejabat Pengusul. 16
16)
Diisi dengan Angka Kredit lama ( menurut PAK sebelumnya), yang diusulkan saat ini, dan jumlah lama + baru berdasarkan data penilaian dari Tim Penilai.
17
17)
Cantumkan nama berkas-berkas yang dilampirkan dalam Daftar Usul Penetapan Angka Kredit ini.
18
18)
dan Diisi dengan catatan Pejabat Pengusul, tempat dan tanggal pengusulan, Nama dan NIP Pejabat Pengusul.
19
19)
dan Diisi dengan Pendapat Tim Penilai, tempat dan tanggal penilaian, Nama dan NIP Ketua Tim Penilai.
LAMPIRAN XV BUKU AGENDA PEJABAT PENGUSUL Kolom-kolomnya terdiri dari: 1. Nomor Urut
:
2. Laporan Angka Kredit
:
•
Diterima Tanggal
:
•
Nama
:
•
Jabatan
:
•
Pangkat/Golongan
:
•
Unit Kerja
:
•
Jumlah Surat Tugas
:
•
Masa Penilaian
:
•
Angka Kredit yg Diusulkan :
3. Diteruskan DUPAK tanggal
:
4. Diterima SK PAK tanggal
:
5. Catatan
:
Kolom-kolom tersebut masih dapat disesuaikan menurut kebutuhan.
LAMPIRAN XVI Kop Surat SURAT PENGANTAR / NOTA DINAS… 1) Nomor :………………………… Kepada Dari Hal
: Sekretaris Tim Penilai …………………2) : Pejabat Pengusul…….…….……………3) : Penyampaian DUPAK
Bersama ini kami kirimkan berkas DUPAK …… sebanyak ……sebagai berikut: No.
Nama
NIP
Periode Penilaian
Keterangan
1. 2.
Demikian untuk diproses lebih lanjut. ………….., ………………. Jabatan
Nama………… NIP…………. Cat. 1) Surat Pengantar digunakan apabila Pejabat Pengusul dan Sekretaris Tim Penilai berbeda unit organisasi Nota Dinas digunakan apabila Pejabat Pengusul dan Sekretaris Tim Penilai dalam unit organisasi yang sama 2) dan 3) lihat Bab III huruf C
LAMPIRAN XVII BUKU AGENDA SEKRETARIAT TIM PENILAI Kolom-kolomnya terdiri dari : 1. Nomor Urut
:
2. Nama
:
3. Jabatan
:
4. Pangkat/Golongan
:
5. Masa Penilaian
:
6. Tanggal diterima DUPAK : 7. Tanggal Berita Acara Penilaian Angka Kredit
:
8. Nomor dan Tanggal SK PAK
:
9. Nomor dan Tanggal Surat Pengantar Penyampaian SK PAK kepada yang berkepentingan : Kolom-kolom tersebut masih dapat disesuaikan menurut kebutuhan
LAMPIRAN XVIII
Routing Slip Penilaian Angka Kredit Tim Penilai ……… Nama PFA
:
NIP
:
Pangkat/Jabatan
:
Unit Kerja
:
No.
Kegiatan
1.
DUPAK diterima di Sekretariat
2.
Penelitian Kelengkapan DUPAK oleh Sekretariat
3.
DUPAK diserahkan ke Tim Penilai
4.
Penyerahan Hasil Penilaian ke Sekretariat
5.
Konsep PAK diserahkan ke Pejabat Penandatangan Angka Kerdit
6.
PAK ditandatangani
7.
PAK dikirmkan ke Unit Kerja Yang Bersangkutan
Penanggung Jawab
1 Tanggal
2 Tanggal
3 Tanggal
4 Tanggal
LAMPIRAN XIX DAFTAR KELENGKAPAN DOKUMEN ANGKA KREDIT
I. Nama NIP Pangkat/Gol. Jabatan II.
: …........................................................... : …........................................................... : ............................................................... :................................................................
IDENTITAS PFA
Unit Kerja TMT Kepangkatan TMT Jabatan
: ................................................ : ................................................ : ................................................
Tanggal
: ................................................
SK PAK TERAKHIR
Nomor Periode
: ................................................................ : ...............................................................
III. KELENGKAPAN DUPAK 1. 2. 3. 4. 5.
Pertanyaan Apakah PFA menyertakan DUPAK dalam usulan angka kreditnya? Apakah table keterangan perorangan pada DUPAK telah diisi dengan lengkap? Apakah table unsure yang dinilai pada DUPAK telah diisi dengan lengkap? Apakah lampiran bahan yang dinilai pada DUPAK telah diisi dengan lengkap? Apakah DUPAK ditandatangani oleh Pejabat Pengusul?
Catatan Tim Penilai Terhadap Formulir Dupak Yang Diajukan:
Ya
Tidak V
IV. KELENGKAPAN BAHAN YANG DINILAI*) (Beri tanda V = Ada & X = Tidak Ada) A. Pendidikan Jenis bukti yang diperlukan (disesuaikan dengan kegiatan yang dilaksanakan, mengacu pada uraian di BAB IV huruf D.1) a. SPMK-Pendidikan b. Foto copi surat penugasan (untuk diklat) c. Surat ijin pendidikan di luar kedinasan (untuk pendidikan formal) d. - Foto copi Ijazah/STTB/Akte (untuk pendidikan formal); atau - Foto copi STTPL (untuk diklat) e. SK Dikti untuk lulusan LN (untuk pendidikan formal Uraian Ringkas Kegiatan Pendidikan dan Check-list Kelengkapan Bukti: Uraian Ringkas Kegiatan
a
b
Jenis Bukti c d
e
1. 2. 3. dst B. Pengawasan Jenis bukti yang diperlukan: (disesuaikan dengan kegiatan yang dilaksanakan, mengacu pada uraian di BAB IV huruf D.2) a. SPMK-Pengawasan b. Foto copy formulir anggaran waktu pengawasan c. Foto copi surat tugas d. Foto copi kartu penugasan kegiatan pengawasan e. Foto copy hasil kegiatan (cover laporan/routing slip laporan) f. Dokumen pendukung lainnya ……. Uraian Ringkas Kegiatan
a
b
Jenis Bukti c d
e
f
1. 2. 3. Dst C. Pengembangan Profesi Pengawasan Jenis bukti yang diperlukan: (disesuaikan dengan kegiatan yang dilaksanakan, mengacu pada uraian di BAB IV huruf D.3) a. SPMK-Pengembangan Profesi b. - Buku/majalah/makalah asli atau foto copinya yang berisi karya ilmiah/karya tulis (untuk kegiatan menyusun atau menerjemahkan/menyadur karya tulis/karya ilmiah) - Buku/majalah/makalah asli atau foto copinya atau surat keterangan yang berisi peranan/jabatan PFA dalam penerbitan di bidang pengawasan (untuk kegiatan berpartisipasi aktif dalam penerbitan di bidang pengawasan). - Foto copy daftar/laporan pelaksanaan PKS (untuk kegiatan PKS) - Draft/pedoman/modul/fatwa yang dipaparkan (untuk kegiatan ekspose) - Foto copy surat tugas studi banding (untuk kegiatan studi banding)
c.
-
Surat keterangan dari pihak penyelenggara pertemuan (untuk karya tulis/karya ilmiah yang disampaikan dalam pertemuan ilmiah) - Undangan (untuk kegiatan ekspose) - Resume hasil studi banding (untuk kegiatan studi banding) d. Foto copy daftar hadir (untuk kegiatan ekspose) Uraian Ringkas Kegiatan
Jenis Bukti b c
a
d
1. 2. 3. dst D. Penunjang Jenis bukti yang diperlukan: (disesuaikan dengan kegiatan yang dilaksanakan, mengacu pada uraian di BAB IV huruf D.4) a. SPMK-Penunjang b. - Foto copy surat dari penyelenggara diklat (untuk kegiatan mengajar) - Foto copy sertifikat seminar (untuk kegiatan mengikuti seminar) - Foto copy kartu anggota organisasi profesi (untuk kegiatan menjadi anggota organisasi profesi) - .Foto copy SK penunjukan sebagai Anggota Tim Penilai (untuk kegiatan menjadi Anggota Tim Penilai) - Foto copy piagam penghargaan atau tanda jasa (untuk kegiatan memperoleh penghargaan atau tanda jasa) - Foto copy surat ijin mengikuti pendidikan di luar kedinasan (untuk kegiatan pendidikan yang tidak termasuk dalam unsur utama) - Foto copy penugasan kepanitiaan (untuk kegiatan kepanitiaan intra atau antar organisasi) c. - Foto copy surat penugasan seminar (untuk kegiatan mengikuti seminar) - Foto copy surat keputusan dari organisasi profesi (untuk kegiatan menjadi pengurus organisasi profesi) - Foto copy ijazah/STTB/Diploma/Akte yang ditandasahkan (untuk kegiatan pendidikan yang tidak termasuk dalam unsur utama) d. - Foto copy surat keputusan Dirjen Dikti Depdiknas tentang persamaan ijazah yang diperoleh dari luar negeri (untuk kegiatan pendidikan yang tidak termasuk dalam unsur utama) Uraian Ringkas Kegiatan
a
Jenis Bukti b c
d
1. 2. 3. dst
Diteliti Oleh
:............................................................ Direview Oleh
:........................................................
Tanggal
:............................................................ Tanggal
:........................................................
Paraf
:............................................................ Paraf
:........................................................
LAMPIRAN XX
KARTU ANGKA KREDIT JABATAN FUNGSIONAL AUDITOR
Nama
:
NIP
:
Karpeg
:
Tempat, Tgl. Lahir
:
Jenis Kelamin
:
Pendidikan tertinggi : Unit Organisasi
:
Jabatan/Pangkat dan Golongan 1. Jabatan : t.m.t Pangkat/golongan 2. Jabatan : t.m.t Pangkat/golongan 3. Jabatan : t.m.t Pangkat/golongan 4. Jabatan : t.m.t Pangkat/golongan
Periode
Pendidikan
Unsur Utama Pengawasan Pengembangan Profesi
Jumlah
Unsur Penunjang
Jumlah Unsur Utama dan Unsur Penunjang
Keterangan
LAMPIRAN XXI LEMBAR PERHITUNGAN ANGKA KREDIT Nama NIP Pangkat/Gol. Ruang/Tmt Jabatan Pendidikan Terakhir No. Urut
Unsur Kegiatan
4)
Sub-unsur Kegiatan
4)
: 1) : 1) : 1) : 1) : 1) Butir Kegiatan
4)
Unit Organisasi Masa Penilaian
Peran
5)
Jam Rencana
Realisasi
6)
7)
: :
2) 3)
Angka Kredit/Jam
Total Angka Kredit
8)
9)
10)
........................,.......11) Ketua Tim Penilai
.................................1) NIP...................
Petunjuk Pengisian Lembar Perhitungan Angka Kredit Lembar Perhitungan angka kredit ini merupakan Kertas Kerja Penilaian yang dibuat untuk setiap auditor dan berisi jumlah angka kredit yang diperoleh auditor dalam masa penilaian tertentu Nomor 1 1
Nomor Urut 2 1)
Uraian
2
2)
Tulislah unit organisasi dimana Auditor bekerja
3
3)
Tulislah masa penilaian yang dilakukan
4
4)
Tulislah unsur kegiatan, sub unsur kegiatan dan butir kegiatan sesuai dengan formulir kendali mutu
5
5)
Tulislah peran Auditor dalam setiap unsur kegiatan
6
6)
Tulislah jumlah jam yang direncanakan akan diperoleh auditor untuk setiap unsur kegiatan
7
7)
Tulislah jumlah realisasi jam yang akan diperoleh auditor untuk setiap unsur kegiatan
8
8)
Tulislah jumlah angka kredit yang dapat diperolehnya setiap jam
9
9)
Tulislah total angka kredit yang diperoleh untuk seluruh jumlah jam yang telah dilaksanakannya
10
10)
Tulislah total angka kredit yang diperoleh selama masa penilaian tersebut
11
11)
Tulislah tempat dan tanggal penetapan penilaian
12
12)
Tulislah nama Ketua Tim Penilai dan NIP-nya
3 Tulislah nama, NIP, pangkat/gol.ruang/tmt, jabatan dan pendidikan terakhir auditor
LAMPIRAN XXII PERBEDAAN ANGKA KREDIT Nama : Instansi : No.
Penetapan Angka Kredit
Masa Penilaian Tgl. ……. s.d ……….. Angka Kredit Menurut Pejabat Tim Perbedaan Pengusul Penilai
1 Unsur Utama a. Pendidikan 1) Pendidikan Formal dan mencapai gelar/ijazah. 2) Pendidikan dan latihan kedinasan dan mendapat surat tanda tamat pendidikan dan latihan kedinasan. b. Pengawasan c. Pengembangan Profesi 2
PENUNJANG Jumlah Penjelasan perbedaan : Lihat Lampiran
Jakarta,
………… 2……
Anggota Tim Penilai,
Anggota Tim Penilai,
…………………………….
……………………………. Ketua Tim Penilai,
…………………………….
PENJELASAN PERBEDAAN ANGKA KREDIT Nama : Instansi : No.
Masalah
I
Diusulkan
Diakui TP
PENDIDIKAN 1
……………………………
2
…………………………….
3
………………………….
II
PELAKSANAAN PENGAWASAN 1
……………………………
2
………………………………..
3
………………………………..
III
PENGEMBANGAN PROFESI 1
…………………………………..
2
……………………………………….
3
………………………………………..
III
PENUNJANG 1
……………………………………………
2
……………………………………..
3
…………………………………………………. Jumlah
Anggota Tim Penilai,
Anggota Tim Penilai,
…………………………….
……………………………. Ketua Tim Penilai,
…………………………….
Selisih
LAMPIRAN XXIII
BERITA ACARA PENILAIAN ANGKA KREDIT Nomor :....................... Pada hari ini, .............s/d hari.......................tanggal.......................s/d ........................, yang bertanda tangan dibawah ini, sesuai dengan surat keputusan Kepala BPKP/ Deputi Kepala BPKP/Kepala Pusat/Kepala Perwakilan BPKP Propinsi *) ...................... Nomor................................., tanggal............................. tentang pengangkatan Tim Penilai Pusat / Deputi/ Pusdiklatwas/ Puslitbangsiswas/Perwakilan telah melakukan penelitian dan penilaian pelaksanaan kegiatan dalam rangka penetapan angka kredit, terhadap : I. KETERANGAN PERORANGAN 1. Nama 2. NIP 3. Nomor Seri KARPEG 4. Pangkat/Golongan ruang, tmt 5. Tempat dan tanggal lahir 6. Jenis Kelamin 7. Pendidikan Tertinggi 8. Jabatan Fungsional Auditor, tmt 9. Unit Kerja hasil penilaian angka kredit tercantum dalam lampiran Berita Acara ini. *) Coret yang tidak perlu Anggota Tim Penilai,
Anggota Tim Penilai,
…………………………….
……………………………. Ketua Tim Penilai,
…………………………….
LAMPIRAN XXIV BADAN PENGAWASAN KEUANGAN DAN PEMBANGUNAN PENETAPAN ANGKA KREDIT JABATAN FUNGSIONAL AUDITOR NOMOR : KEP-…… /……../2002 Masa Penilaian Tanggal …….. 200X s/d ………….200X KETERANGAN PERORANGAN
1 2 3 4 5 6 7 8
Nama NIP/Nomor Seri Karpeg Tempat dan tanggal lahir Jenis kelamin Pendidikan tertinggi Pangkat/Gol. Ruang/TMT Jabatan auditor/TMT Unit kerja PENETAPAN ANGKA KREDIT LAMA
1
UNSUR UTAMA A. Pendidikan B. Pengawasan C. Pengembangan Profesi
-
-
-
-
-
-
-
-
UNSUR PENUNJANG JUMLAH
JUMLAH
JUMLAH
2
BARU
-
-
ANGKA KREDIT UNTUK KENAIKAN PANGKAT
>
-
-
-
-
-
-
-
<
JUMLAH UNSUR UTAMA DAN UNSUR PENUNJANG
DAPAT/TIDAK DAPAT DIPERTIMBANGKAN UNTUK KENAIKAN PANGKAT/JABATAN: ………………………, DENGAN MEMPERHATIKAN PERSYARATAN LAINNYA. TMT: ………………..
Ditetapkan di Pada tanggal
: …… : ……………. 200X
……………………….. Selaku Pejabat Yang Berwenang Menetapkan Angka Kredit, ………………………….. NIP ……………. Kepada Alamat
: ……………………….. : ………………………
Tembusan: 1. Atasan langsung ; 2. Pejabat Pengusul; … …
……………… Arsip.
PETUNJUK PENGISIAN FORMULIR PENETAPAN ANGKA KREDIT
1 2 3
NOMOR URUT 1) 2) 3)
4
4)
5 6 7
5) 6) 7)
8
8)
9 10
9) 10)
11 12 13
11) 12) 13)
14
14)
15
15)
17
17)
NO
U R A I AN Tulislah nama Organisasi APFP dimana Auditor bertugas. Tulislah nomor urut Penetapan Angka Kredit. Tulislah masa penilaian angka kredit, sebagai berikut : TANGGAL MULAI PENILAIAN a. Bagi auditor yang belum pernah mendapat Penetapan Angka Kredit (PAK) , diisi Tanggal Mulai Melaksanakan Tugas. b. Bagi auditor yang sudah mempunyai Penetapan Angka Kredit (PAK), masa penilaian dihitung mulai tanggal 1 bulan berikutnya dari PAK terakhir. TANGGAL AKHIR MASA PENILAIAN Contoh : a. Untuk penilaian s/d Januari, akhir masa penilaian tanggal 31 Januari. b. Untuk penilaian s/d Juli, akhir masa penilaian tanggal 31 Juli. Tulislah nama Pegawai Negeri Sipil yang diusulkan penetapan angka kreditnya sesuai dengan daftar Usul Penetapan Angka Kredit. Tulislah NIP Auditor yang bersangkutan. Tulislah nomor seri KARPEG auditor yang bersangkutan. Tulislah pangkat dan golongan ruang auditor yang bersangkutan terakhir dan tanggal mulai berlakunya pangkat dan golongan ruang tersebut. Tulislah nama Propinsi/Kabupaten/Kodya tempat kelahiran PNS yang bersangkutan, serta tanggal, bulan dan tahun dilahirkan sesuai dengan SK Pertama. Cukup jelas. Tulislah pendidikan tertinggi terakhir auditor sesuai Daftar Usul Penetapan Angka Kredit Tulislah jabatan terakhir auditor dan tanggal mulai berlakunya jabatan tersebut. Tulislah unit kerja auditor yang bersangkutan. Tulislah angka kredit dari sub-unsur Pendidikan yang diperoleh auditor dalam masa penilaian sebelumnya sesuai dengan surat keputusan penetapan angka kredit terakhir (lajur lama), perolehan dalam masa sekarang (lajur baru) dan jumlahnya. Kolom terakhir ( Angka Kredit untuk Kenaikan Pangkat) tidak diisi. Tulislah angka kredit dari sub-unsur Pengawasan yang diperoleh auditor dalam masa penilaian sebelumnya sesuai dengan surat keputusan penetapan angka kredit terakhir (lajur lama), perolehan dalam masa sekarang (lajur baru) dan jumlahnya. Kolom terakhir ( Angka Kredit untuk Kenaikan Pangkat) tidak diisi. Tulislah angka kredit dari sub-unsur Pengembangan Profesi yang diperoleh auditor dalam masa penilaian sebelumnya sesuai dengan surat keputusan penetapan angka kredit terakhir (lajur lama), perolehan dalam masa sekarang (lajur baru) dan jumlahnya. Kolom terakhir ( Angka Kredit untuk Kenaikan Pangkat) tidak diisi. Tulislah angka kredit dari sub-unsur Penunjang yang diperoleh auditor dalam masa penilaian sebelumnya sesuai dengan Surat Keputusan Penetapan Angka Kredit terakhir (lajur lama), perolehan dalam masa sekarang (lajur baru) dan jumlahnya. Isikan kolom terakhir dengan jumlah sebesar 20 % dari jumlah angka kredit kumulatif minimal yang ditentukan, yaitu jumlah maksimal yang dapat diperhitungkan untuk diusulkan kenaikan pangkat / jabatannya.
18
NOMOR URUT 18)
19
19)
20
20)
21
21)
22, 23 24 25
22), 23) 24) 25)
NO
U R A I AN Merupakan penjumlahan dari unsur utama dan unsur penunjang. Kolom terakhir merupakan angka kredit kumulatif minimal yang harus dicapai untuk dapat diusulkan kenaikan pangkat / jabatannya. Diisi dengan “Dapat “ apabila jumlah Angka Kredit yang diperoleh : - Unsur Utama Minimal 80% dari angka kredit kumulatif minimal yang ditentukan. - Unsur Penunjang Minimal 20% dari angka kredit kumulatif minimal yang ditentukan. - Pengembangan Profesi Minimal sesuai ketentuan. Tulislah terhitung mulai tanggal berapa kenaikan pangkat / jabatan tersebut dapat dipertimbangkan. Tulislah tanggal penetapan angka kredit tersebut yang merupakan tanggal ditandatanganinya formulir oleh pejabat yang berwenang. Tulislah nama, NIP pejabat yang berwenang menetapkan angka kredit. Tulislah nama, NIP auditor yang ditetapkan angka kreditnya. Tulislah alamat unit kerja auditor pada saat penetapan angka kredit.
LAMPIRAN XXV Kop Surat SURAT PENGANTAR Nomor :……………… Kepada Dari Hal
:…………………….. :…………………….. : Tanda Tangan Pejabat yang Berwenang Menetapkan Angka Kredit
Bersama ini kami sampaikan contoh tanda tangan Pejabat yang Berwenang Menetapkan Angka Kredit sebagai berikut: No.
Nama
NIP
Tanda Tangan
Paraf
Demikian kami sampaikan untuk diperguanakan sebagaimana mestinya.
…………….., ……………….. Jabatan……………..
Nama………………… NIP……………….
LAMPIRAN XXVI Kop Surat Nomor Lampiran Perihal
: 2) : 3) : Penyampaian Surat Keputusan Penetapan Angka Kredit A.n................4)
…….........................19......1) Kepada Yth. Kepala BAKN/Kanwil BAKN di..........................5)
SURAT PENGANTAR Dengan ini kami sampaikan Surat Keputusan Penetapan Angka Kredit JFA untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya. NO
NAMA/NIP
1
2
NOMOR 3
TANGGAL 4
6)
7)
8)
9)
Diterima tanggal................................. ...................................................12) NIP
PENETAPAN ANGKA KREDIT
KETERANGAN
..................................................10) …….............................................11) NIP
5
PETUNJUK PENGISIAN FORMAT SURAT PENGANTAR NO
NOMOR URUT
URAIAN
1 1
2 1)
3 Tulislah nama kota dan tanggal dibuat/ditetapkan surat pengantar
2
2)
Tulislah nomor dan kode surat pengantar
3
3)
Tulislah banyaknya lampiran secara kualitatif/kuantitatif
4
4)
Tulislah nama auditor pada urutan teratas (apabila kolektif) dengan menyebut jumlah seluruhnya. Apabila perorangan, cukup ditulis auditor yang bersangkutan
5
5)
Tulislah nama kota alamat BAKN yang dituju
6
6)
Tulislah nomor urut sesuai dengan banyaknya PAK yang dikirim
7
7)
Tulislah nama-nama auditor yang diusulkan PAK-nya
8
8)
Tulislah nomor PAK masing-masing auditor yang diusulkan
9
9)
Tulislah tanggal PAK masing-masing auditor yang diusulkan
10
10)
Tulislah nama jabatan secara lengkap pejabat yang berwenang menandatangani surat pengantar
11
11)
Tulislah nama lengkap pejabat menandatangani surat pengantar
12
12)
Diisi oleh penerimaan PAK (oleh petugas BAKN/penerima)
yang
berwenang
LAMPIRAN XXVII Kop Surat Nomor Lampiran Perihal
: : 1 (satu) berkas : Laporan Semester …… Tahun ……… Pelaksanaan Tugas Tim Penilai
Kepada Yth. …………………. Selaku Pejabat Yang Berwenang Menetapkan Angka Kredit Di …………………… Dengan ini kami sampaikan Laporan Semesteran Pelaksanaan Tugas Tim Penilai, semesteran : …………. Tahun takwim …… sebagai berikut : I. II.
III. IV.
V.
Jumlah Pejabat Fungsional Auditor per ………….. 1. Daftar Usul Penetapan Angka Kredit yang sedang dalam penilaian/penelitian terdiri dari : 1) Daftar Usul Penetapan Angka Kredit yang diterima sebelum semester pelaporan 2) Daftar Usul Penetapan Angka Kredit yang diterima dalam semester pelaporan 2. Daftar Usul Penetapan Angka Kredit yang telah selesai dinilai dan diteruskan pada Pejabat Yang Berwenang Menetapkan Angka Kredit 3. Sisa DUPAK Akhir Semester Pelaporan Daftar Usul Penetapan Angka Kredit yang telah disetujui dan diterbitkan Surat Keputusan Penetapan Angka Kredit 1. Jumlah Pejabat Fungsional Auditor yang naik pangkat per …………. 2. Jumlah Pejabat Fungsional Auditor yang tidak naik pangkat 3. Jumlah Pejabat Fungsional Auditro yang diberi Nota Peringatan 4. Jumlah Pejabat Fungsional Auditor yang dibebaskan sementara 5. Jumlah Pejabat Fungsional Auditor yang diberhentikan (Daftar Terlampir) Hal-hal lain yang perlu disampaikan :
…………….
……………... ……………… …………….. …………….. ……………… …………….. …………….. …………….. …………….. …………….
KETUA TIM PENILAI
Pusat/Sekretariat Utama/Deputi/Pusdiklatwas/ Puslitbangwas/Pusinfowas/Perwakilan BPKP/ Departemen/LPND/Bawasda*) …………………………………. NIP…………………………….. Tembusan: Pusat Pembinaan Jabatan Fungsional Auditor – BPKP di Jakarta *) coret yang tidak perlu
LAMPIRAN SURAT Nomor : Tanggal : DAFTAR RINCIAN PENILAIAN PEJABAT FUNGSIONAL AUDITOR PADA ……………(diisi nama unit organisasi) I. Pejabat Fungsional Auditor yang Naik Pangkat per …………. No.
Nama
NIP
Jabatan
Angka Kredit Pengb. Penddk. Pengws. Penjg Profesi
Jumlah
Keterangan
1. 2. Dst II. Pejabat Fungsional Auditor yang Tidak Naik Pangkat No.
Nama
NIP
Jabatan
Angka Kredit Pengb. Penddk. Pengws. Penjg Profesi
Jumlah
Keterangan
1. 2. Dst III. Pejabat Fungsional Auditro yang Diberi Nota Peringatan No.
Nama
NIP
Jabatan
Angka Kredit Pengb. Penddk. Pengws. Penjg Profesi
Jumlah
Alasan Penerbitan Nota Peringatan
1. 2. Dst IV. Pejabat Fungsional Auditor yang Dibebaskan Sementara No.
Nama
NIP
Jabatan
Angka Kredit Pengb. Penddk. Pengws. Penjg Profesi
Jumlah
Alasan Pembebasan Sementara
1. 2. Dst V. Pejabat Fungsional Auditor yang Diberhentikan No. 1. 2. Dst
Nama
NIP
Jabatan
Angka Kredit Pengb. Penddk. Pengws. Penjg Profesi
Jumlah
Alasan Pemberhentian
