w w w .bpkp.go.id
PERATURAN KEPALA BADAN PENGAWASAN KEUANGAN DAN PEMBANGUNAN NOMOR: PER- 432/K/SU/2011 TENTANG PEDOMAN PENYELESAIAN GANTI RUGI IKATAN DINAS Dl LINGKUNGAN BADAN PENGAWASAN KEUANGAN DAN PEMBANGUNAN KEPALA BADAN PENGAWASAN KEUANGAN DAN PEMBANGUNAN, Menimbang : a. bahwa pemberian tugas belajar kepada Pegawai Negeri Sipil (PNS) dengan maksud menambah keahlian tertentu dalam penyelenggaraan Pemerintah, sesudah menyelesaikan tugas belajar maka PNS tersebut wajib bekerja dalam dinas negara dengan ikatan dinas; b. bahwa terhadap PNS lulusan Program Diploma Bidang Keuangan Sekolah Tinggi Akuntansi Negara (STAN) dan tugas belajar dalam negeri serta tugas belajar luar negeri yang tidak melaksanakan perjanjian wajib kerja, wajib membayar ganti rugi; c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Kepala Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan tentang Pedoman Penyelesaian Ganti Rugi Ikatan Dinas di Lingkungan Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan; Mengingat : 1. Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1979 tentang Pemberhentian Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1979 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3149) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2008 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 141); 2. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008 tentang Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 127, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4890); 3. Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 74,Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 135); 4. Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 1961 tentang Pemberian Tugas Belajar; 5. Keputusan Presiden Nomor 68/M Tahun 2010; 6. Keputusan Menteri Pertama Nomor 224/MP/1961 tentang Peraturan Pelaksanaan tentang Pemberian Tugas Belajar di Dalam dan di Luar Negeri; 7. Keputusan Menteri Keuangan Nomor: 252/KM.1/1977 tentang Pemberian Tunjangan Belajar Kepada Mahasiswa Sekolah Tinggi Akuntansi Negara; 8. Keputusan Menteri Keuangan Nomor: 531/KMK.08/1981 tentang Bentuk dan IsiSurat perjanjian Wajib Kerja Sekolah Tinggi Akuntansi Negara di Departemen Keuangan; 9. Keputusan Menteri Keuangan Nomor: 532/KMK.08/1981 tentang Bentuk dan Isi Surat Perjanjian Wajib Kerja Sekolah tinggi Akuntansi Negara dengan Kurikulum Khusus di Departemen Keuangan; 10. Keputusan Menteri Keuangan Nomor: 1274/KMK.08/1992 tentang Ketentuan Wajib Kerja Bagi Calon Pegawai Negeri Sipil/Pegawai Negeri Sipil Yang Mengikuti Pendidikan Program Diploma/Sekolah Tinggi Akuntansi Negara/Program Gelar di lingkungan Departemen Keuangan;
w w w .bpkp.go.id
11. Keputusan Menteri Keuangan Nomor: 289/KMK.014/2004 tentang Ketentuan Ikatan Dinas Bagi Mahasiswa Program Diploma Bidang Keuangan di Lingkungan Departemen Keuangan; 12. Peraturan Menteri Keuangan Nomor: 201/PMK.06/2010 tentang Kualitas Piutang Kementerian Negara/Lembaga dan Pembentukan Penyisihan Piutang Tidak Tertagih; MEMUTUSKAN: Menetapkan : PERATURAN KEPALA BADAN PENGAWASAN KEUANGAN DAN PEMBANGUNAN TENTANG PEDOMAN PENYELESAIAN GANTI RUGI IKATAN DINAS DI LINGKUNGAN BADAN PENGAWASAN KEUANGAN DAN PEMBANGUNAN. Pasal 1 (1) Pedoman Penyelesaian Ganti Rugi Ikatan Dinas bertujuan untuk menangani masalah ganti rugi ikatan dinas terhadap Pegawai Negeri Sipil lulusan Program Diploma Bidang Keuangan STAN dan tugas belajar dalam negeri serta tugas belajar luar negeri yang tidak melaksanakan wajib kerja. (2) Dalam pelaksanaannya, Pedoman Penyelesaian Ganti Rugi Ikatan Dinas mempunyai fungsi untuk meningkatkan disiplin dan tanggung jawab para pegawai/pejabat serta administrasi menjadi lebih tertib. Pasal 2 (1) Tata cara perhitungan Ganti Rugi Ikatan Dinas Diploma Bidang Keuangan STAN berlaku ketentuan Menteri Keuangan tentang ketentuan ikatan dinas bagi mahasiswa Program Diploma Bidang Keuangan atau perjanjian wajib kerja antara Menteri Keuangan/Kepala BPKP dengan Mahasiswa Program Diploma Bidang Keuangan. (2) Kecuali sebagaimana dimaksud pada ayat (1), tatacara perhitungan Ganti Rugi Ikatan Dinas berlaku ketentuan Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 1961 dan Keputusan Menteri Pertama Nomor: 224/MP/1961, atau Perjanjian Ikatan Dinas yang ditandatangani yang bersangkutan dengan Kepala BPKP atau Pejabat Yang Dikuasakan. Pasal 3 (1) Lulusan Program Diploma Bidang Keuangan, Tugas Belajar Dalam Negeri dan Tugas Belajar Luar Negeri yang tidak melaksanakan wajib kerja, wajib membayar ganti rugi ikatan dinas; (2) Ganti Rugi Ikatan Dinas terjadi karena: a. Pemberhentian Dengan Hormat Atas Permintaan Sendiri; b. Pemberhentian Dengan Hormat Tidak Atas Permintaan Sendiri; c. Pemberhentian Tidak Dengan Hormat; Pasal 4 Pembebasan dari kewajiban membayar ganti rugi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) hanya diberikan, karena: a. Mencapai batas usia pensiun; b. Adanya perampingan organisasi; c. Tidak cakap jasmani dan rohani; d. Meninggal dunia atau hilang; Pasal 5 Dalam hal pegawai mengikuti pendidikan tugas belajar Diploma Bidang Keuangan STAN, tugas belajar dalam negeri dan tugas belajar luar negeri, masa pendidikan tersebut tidak dihitung sebagai masa kerja, kecuali bagi pegawai yang tidak dibebastugaskan dari jabatannya.
w w w .bpkp.go.id
Pasal 6 Pedoman Penyelesaian Ganti Rugi Ikatan Dinas di Lingkungan Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan sebagaimana tercantum dalam lampiran ini merupakan satu kesatuan dan bagian yang tidak terpisahkan dari peraturan ini. Pasal 7 Peraturan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.
Ditetapkan di Jakarta pada tanggal 5 Mei 2011 KEPALA BADAN PENGAWASAN KEUANGAN DAN PEMBANGUNAN, ttd MARDIASMO
w w w .bpkp.go.id
LAMPIRAN PERATURAN KEPALA BADAN PENGAWASAN KEUANGAN DAN PEMBANGUNAN NOMOR : PER-432/K/SU/2011 TANGGAL : 5 MEI 2011 BAB I TATA CARA PERHITUNGAN GANTI RUGI IKATAN DINAS A. PERHITUNGAN GANTI RUGI IKATAN DINAS TERHADAP PEGAWAI NEGERI SIPIL BPKP YANG BERASAL DARI STAN Perhitungan Ganti Rugi Ikatan Dinas (GRID) terhadap Pegawai Negeri Sipil BPKP yang berasal dari STAN dilakukan berdasarkan: 1. Keputusan Menteri Keuangan Nomor : 252/KM.1/1977 Perhitungan kewajiban ikatan dinas atau Ganti Rugi Ikatan Dinas (GRID) adalah sebagai berikut: a. Tingkat Diploma III Pegawai lulusan Program Diploma Keuangan Sekolah Tinggi Akuntansi Negara setelah dinyatakan lulus ujian Diploma III dan diangkat sebagai Ajun Akuntan wajib untuk bekerja aktif pada BPKP paling sedikit 6 (enam) kali masa pendidikan yang benar-benar dijalani. Apabila yang bersangkutan tidak dapat menjalankan kewajiban tersebut maka diwajibkan membayar GRID sebesar Rp 10.000.000,00 yang diitung secara proposional. b. Tingkat Diploma IV Pegawai lulusan Program Diploma Bidang Keuangan Sekolah Tinggi Akuntansi Negara setelah dinyatakan lulus ujian Diploma IV dan diangkat sebagai Akuntan wajib untuk bekerja aktif pada BPKP paling sedikit 5 (lima) kali masa pendidikan yang benar-benar dijalani dalam Diploma IV ditambah sisa masa kerja Diploma III yang belum dijalani. Apabila yang bersangkutan tidak dapat menjalankan kewajiban tersebut maka diwajibkan membayar GRID sebesar Rp 20.000.000,00 yang dihitung secara proposional.
2. Keputusan Menteri Keuangan Nomor: 531/KMK.08/1981 Perhitungan kewajiban ikatan dinas atau Ganti Rugi Ikatan Dinas (GRID) adalah sebagai berikut: a. Tingkat Diploma III Pegawai lulusan Program Diploma Bidang Keuangan Sekolah Tinggi Akuntansi Negara setelah dinyatakan lulus ujian Diploma III dan diangkat sebagai Ajun Akuntan wajib untuk bekerja aktif pada BPKP paling sedikit 6 (enam) kali masa pendidikan yang benar-benar dijalani. Apabila yang bersangkutan tidak dapat menjalankan kewajiban tersebut maka diwajibkan membayar GRID sebesar Rp 10.000.000,00 yang dihitung secara proposional. b. Tingkat Diploma IV Pegawai lulusan Program Diploma Bidang Keuangan Sekolah Tinggi Akuntansi Negara setelah dinyatakan lulus ujian Diploma IV dan diangkat sebagai Akuntan wajib untuk bekerja aktif pada BPKP paling sedikit 5 (lima) kali masa pendidikan yang benar-benar dijalani dalam Diploma IV ditambah setengah sisa masa kerja Diploma III yang belum dijalani. Apabila yang bersangkutan tidak dapat menjalankan kewajiban tersebut maka diwajibkan membayar GRID sebesar Rp 30.000.000,00 yang dihitung secara proposional
w w w .bpkp.go.id
3. Keputusan Menteri Keuangan Nomor: 1274/KMK.08/1992 Perhitungan kewajiban ikatan dinas atau Ganti Rugi Ikatan Dinas (GRID) adalah sebagai berikut: a. Tingkat Diploma III Pegawai lulusan Program Diploma Bidang Keuangan Sekolah Tinggi Akuntansi Negara setelah dinyatakan lulus ujian Diploma III dan diangkat sebagai Ajun Akuntan wajib untuk bekerja aktif pada BPKP paling sedikit 3 (tiga) kali masa pendidikan yang benar-benar dijalani ditambah 1 (satu) tahun. Apabila yang bersangkutan tidak dapat menjalankan kewajiban tersebut maka diwajibkan membayar GRID sebesar Rp 25.000.000,00 yang dihitung secara proposional. b. Tingkat Diploma IV Pegawai lulusan Program Diploma Bidang Keuangan Sekolah Tinggi Akuntansi Negara setelah dinyatakan lulus ujian Diploma IV dan diangkat sebagai Akuntan wajib untuk bekerja aktif pada BPKP paling sedikit 3 (tiga) kali masa pendidikan yang benar-benar dijalani ditambah 1 (satu ) tahun. Apabila yang bersangkutan tidak dapat menjalankan kewajiban tersebut maka diwajibkan membayar GRID sebesar Rp50.000.000,00 dihitung secara proposional. 4. Keputusan Menteri Keuangan Nomor: 289/KMK.014/2004 Perhitungan kewajiban ikatan dinas atau Ganti Rugi Ikatan Dinas (GRID) adalah sebagai berikut: a. Tingkat Diploma III Pegawai lulusan Program Diploma Bidang Keuangan Sekolah Tinggi Akuntasi Negara setelah dinyatakan lulus ujian Diploma III dan diangkat sebagai Ajun Akuntan wajib untuk bekerja aktif pada BPKP paling sedikit 3 (tiga) kali masa pendidikan yang benar-benar dijalani ditambah 1 (satu) tahun. Apabila yang bersangkutan tidak dapat menjalankan kewajiban tersebut maka diwajibkan membayar GRID sebesar Rp 30.000.000,00 yang dihitung secara proposional. b. Tingkat Diploma IV Pegawai lulusan Program Diploma Bidang Keuangan Sekolah Tinggi Akuntansi Negara setelah dinyatakan lulus ujian Diploma IV dan diangkat sebagai Akuntan wajib untuk bekerja aktif pada BPKP paling sedikit 3 (tiga) kali masa pendidikan yang benar-benar dijalani ditambah sisa masa kerja Diploma III yang belum dijalani. Apabila yang bersangkutan tidak dapat menjalankan kewajiban tersebut maka diwajibkan membayar GRID sebesar Rp 50.000.000,00 yang dihitung secara proposional.
B. PERHITUNGAN GANTI RUGI IKATAN DINAS TUGAS BELAJAR DALAM NEGERI Bagi PNS yang telah menyelesaikan tugas belajar di dalam negeri (meliputi tingkat pendidikan pada Perguruan Tinggi atau Sekolah Menengah Kejuruan) jika tidak melaksanakan ikatan dinas selama 1 (satu) tahun untuk tiap-tiap tahun atau sebagian tahun dari masa belajarnya sesuai dengan Pasal 5 Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 1961, maka akan dikenakan GRID sebesar biaya pendidikan penuh yang dihitung secara proporsional sesuai dengan masa ikatan dinas yang dijalani ditambah denda 100% (seratus persen) sebagaimana diatur dalam Pasal 8 Keputusan Menteri Pertama Nomor 224/MP/1961.
w w w .bpkp.go.id
Yang dimaksud biaya pendidikan penuh adalah biaya yang telah dikeluarkan untuk PNS yang bersangkutan selama masa tugas belajar terdiri dari: 1. Biaya pembayaran uang kuliah atau uang sekolah dan uang ujian yang dibayar langsung kepada lembaga pendidikan yang bersangkutan. 2. Jumlah biaya pembelian buku dan alat-alat pelajaran yang ditentukan menurut peraturan. 3. Jumlah biaya lain yang dikeluarkan untuk tugas belajar tersebut sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. C. PERHITUNGAN GANTI RUGI IKATAN DINAS TUGAS BELAJAR LUAR NEGERI Bagi PNS yang telah menyelesaikan tugas belajar di luar negeri (meliputi semua jenis pendidikan, misalnya; pelatihan jangka pendek dan semua tingkat perguruan tinggi) dalam jangka waktu lebih dari 3 (tiga) bulan dan untuk selama-lamanya 3 (tiga) tahun, jika tidak melaksanakan ikatan dinas selama 2 (dua) tahun untuk tiap-tiap tahun atau sebagian tahun dari masa belajarnya untuk sekurang-kurangnya 3 (tiga) tahun sesuai dengan Pasal 3 Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 1961, maka akan dikenakan GRID sebesar biaya pendidikan penuh yang dihitung secara proporsional sesuai dengan masa ikatan dinas yang dijalani ditambah denda 100% (seratus persen) sebagaimana diatur dalam Pasal 8 Keputusan Menteri Pertama Nomor 224/MP/1961. Yang dimaksud biaya pendidikan penuh adalah biaya yang telah dikeluarkan untuk PNS yang bersangkutan selama masa tugas belajar terdiri dari: a. Biaya perjalanan pergi-pulang; b. Biaya perlengkapan; c. Tunjangan selama menunaikan tugas belajar, baik kepada pegawai-pelajar, maupun kepada keluarganya yang ditinggalkan; d. Biaya pembelian buku dan alat-alat pelajaran; e. Biaya pembayaran uang kuliah, uang sekolah, uang ujian dan uang study tour yang wajib.
w w w .bpkp.go.id
BAB II PENYELESAIAN GANTI RUGI IKATAN DINAS A. PEMBERHENTIAN DENGAN HORMAT ATAS PERMINTAAN SENDIRI (PDH APS) 1. Berdasarkan permohonan berhenti dari CPNS/PNS, Biro Kepegawaian dan Organisasi menerbitkan perhitungan GRID yang ditandatangani oieh Kepala Biro dan perhitungan tersebut merupakan lampiran dari surat persetujuan berhenti dari Sekretaris Utama. 2. Surat persetujuan Sekretaris Utama tersebut juga berfungsi sebagai Surat Tagihan dengan jangka waktu 1 (satu) bulan. Pembayaran GRID dilakukan dengan menyetor ke rekening Kas Negara, setelah itu bukti setor diserahkan ke Biro Kepegawaian dan Organisasi. 3. Jika CPNS/PNS membayar tagihan GRID dan telah melunasinya, maka proses Surat Keputusan Pemberhentian Dengan Hormat dilanjutkan. Jika CPNS/PNS belum membayar GRID maka akan diterbitkan Surat Tagihan II dengan jangka waktu 2 (dua) minggu, dan apabila masih belum memenuhi kewajibannya maka dilanjutkan dengan Surat Tagihan III dengan jangka waktu 2 (dua) minggu. 4. Pembayaran GRID dilakukan dengan cara melakukan pembayaran ke rekening Kas Negara melalui bank pemertntah yang ditunjuk oleh Menteri Keuangan atau melalui Kantor Pos. Bukti pembayaran berupa Surat Setoran Bukan Pajak (SSBP) dan bukti pembayaran dari bank diserahkan ke Biro Kepegawaian dan Organisasi. Bukti pembayaran yang diserahkan adalah SSBP lembar ke 5 dan copy lembar ke 1 serta copy bukti pembayaran dari bank. 5. Berdasarkan bukti pembayaran GRID tersebut, BPKP menerbitkan Surat Keputusan Pemberhentian Dengan Hormat Atas Permintaan Sendiri (PDH APS). Setelah SK pemberhentian terbit, satu eksempiar SK pemberhentian beserta surat persetujuan berhenti, perhitungan GRID dan bukti pembayaran GRID diserahkan ke Biro Keuangan. 6. Biro Keuangan setelah memvalidasi berkas-berkas tersebut akan menerbitkan surat pernyataan "LUNAS GRID" yang dapat digunakan oleh pegawai bersangkutan untuk mengambil ijazah dan meminta transkrip nilai ke Biro Kepegawaian dan Organisasi c.q. Bagian Perencanaan dan Pengembangan Pegawai. B. PEMBERHENTIAN DENGAN HORMAT TIDAK ATAS PERMINTAAN SENDIRI (PDH TAPS) DAN PEMBERHENTIAN TIDAK DENGAN HORMAT (PTDH) 1. Setelah terbit Surat Keputusan PDH TAPS/PTDH, satu eksempiar SK pemberhentian, perjanjian ikatan dinas serta perhitungan GRID diserahkan ke Biro Keuangan untuk dilakukan pencatatan dan monitoring piutang GRID. Setelah menerima berkas-berkas tersebut, Biro Keuangan akan melakukan penagihan GRID sebanyak 2 (dua) kali dalam jangka waktu 2 (dua) tahun sejak surat keputusan pemberhentian tersebut berlaku. 2. Pembayaran GRID terhadap penagihan tersebut dilakukan dengan cara melakukan pembayaran ke rekening Kas Negara melalui bank pemerintah yang ditunjuk oleh Menteri Keuangan atau melalui Kantor Pos. Bukti pembayaran berupa Surat Setoran Bukan Pajak (SSBP) dan bukti pembayaran dari bank diserahkan ke Biro Keuangan. Bukti pembayaran yang diserahkan adalah SSBP lembar ke 5 dan copy lembar ke 1
w w w .bpkp.go.id
serta copy bukti pembayaran dari bank. 3. Berdasarkan bukti pembayaran tersebut maka Biro Keuangan akan menerbitkan surat pernyataan ”LUNAS GRID" yang dapat digunakan oleh pegawai bersangkutan untuk mengambil ijazah dan meminta transkrip nilai ke Biro Kepegawaian dan Organisasi c.q. Bagian Perencanaan dan Pengembangan Pegawai. 4. Setelah 2 (dua) tahun, jika mantan CPNS/PNS tidak juga melunasi GRID tersebut maka BPKP c.q. Biro Keuangan akan menyerahkan penagihan piutang GRID tersebut kepada Direktorat Jenderal Kekayaan Negara (DJKN) Kementerian Keuangan. 5. Jika penagihan piutang GRID telah diserahkan kepada DJKN dan telah diterbitkan surat Penerimaan Pengurusan Piutang Negara (SP3N) dari Panitia Urusan Piutang Negara maka pembayaran piutang oleh mantan CPNS/PNS dilakukan melalui Panitia Urusan Piutang Negara. 6. Jika piutang telah dilunasi dan Panitia Urusan Piutang Negara telah menerbitkan Surat Pernyataan Piutang Negara Lunas, maka berdasarkan surat tersebut Biro Keuangan akan memutakhirkan daftar piutang dan menerbitkan Surat Pengantar Pernyataan Piutang Negara Lunas ke Biro Kepegawaian dan Organisasi c.q. Bagian Perencanaan dan Pengembangan Pegawai sebagai dasar untuk mengeluarkan ijazah dan transkrip.
KEPALA BADAN PENGAWASAN KEUANGAN DAN PEMBANGUNAN, ttd MARDIASMO
