w w w .bpkp.go.id
PERATURAN KEPALA BADAN PENGAWASAN KEUANGAN DAN PEMBANGUNAN NOMOR: PER- 875 /K/D4/2011 TENTANG PEDOMAN MONITORING DANA ALOKASI KHUSUS (DAK), DANA PENGUATAN DESENTRALISASI FISKAL DAN PERCEPATAN PEMBANGUNAN DAERAH (DPDF-PPD), DANA PENGUATAN INFRASTRUKTUR DAN PRASARANA DAERAH (DPIPD), SERTA DANA PERCEPATAN PEMBANGUNAN INFRASTRUKTUR PENDIDIKAN (DPPIP) TAHUN ANGGARAN 2010 KEPALA BADAN PENGAWASAN KEUANGAN DAN PEMBANGUNAN, Menimbang : a. bahwa seiring dengan meningkatnya kepercayaan dari Kementerian Keuangan kepada Badan engawasan Keuangan dan Pembangunan untuk melakukan monitoring atas Dana Alokasi Khusus dan Dana Penyesuaian diperlukan persiapan yang lebih baik dalam pelaksanaan monitoring; b. bahwa agar monitoring dapat mencapai hasil yang optimal, maka diperlukan penataan kegiatan monitoring yang diuraikan lebih lanjut di dalam suatu pedoman monitoring.daiam rangka menjamin transparansi, mutu, keseragaman prosedur monitoring dan pelaporan hasil monitoring; c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam butir a dan b periu menetapkan Peraturan Kepala Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan tentang Pedoman Monitoring Dana Alokasi Khusus (DAK), Dana Penguatan Desentralisasi Fiskal dan Percepatan Pembangunan Daerah (DPDF-PPD), Dana Penguatan Infrastruktur dan Prasarana Daerah (DPIPD), serta Dana Percepatan Pembangunan Infrastruktur Pendidikan (DPPIP) Tahun Anggaran 2010; Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286); 2. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355); 3. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438); 4. Peraturan Pemerintah Nomor 55Tahun 2005 tentang Dana Perimbangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 137, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4575); 5. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah, (Lembaran. Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578); 6. Peraturan Pemerintah Nomor 60 tahun 2008 tentang Sistem Pengendalian Intern Pemerintah; 7. Keputusan Presiden Nomor 103 Tahun 2001 tentang Kedudukan, Tugas, Fungsi, Kewenangan, Susunan Organisasi dan Tata Kerja Lembaga Pemerintah Non Departemen, sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Keputusan Presiden Nomor 64 Tahun 2005; 8. Keputusan Presiden Nomor 110 Tahun 2001 tentang Unit Organisasi dan Tugas Eselon I Lembaga Pemerintah Non Departemen, sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Presiden Nomor 52 Tahun 2005; 9. Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 68/M Tahun 2010 tentang Pengangkatan Kepala BPKP;
w w w .bpkp.go.id
10. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 126/PMK.07/2010 tentang Pelaksanaan Dan Pertanggungjawaban Anggaran Transfer Ke Daerah; 11. Keputusan Kepala Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan Nomor: KEP-06.00.00-080/K/2001 tentang Organisasi dan Tata Kerja Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan; 12. Keputusan Kepala Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan Nomor: KEP-06.00.00~286/K/2001 tentang Organisasi dan Tata Kerja Perwakilan. Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Keputusan Kepala Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan Nomor: KEP-713/K/SU/2002. MEMUTUSKAN: Menetapkan
:
PERTAMA :
Memberlakukan Pedoman Monitoring Dana Alokasi Khusus (DAK), Dana Penguatan Desentralisasi Fiskal dan Percepatan Pembangunan Daerah (DPDF-PPD), Dana Penguatan Infrastruktur dan Prasarana Daerah (DPIPD), serta Dana Percepatan Pembangunan Infrastruktur Pendidikan (DPPIP) Tahun Anggaran 2010 sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang tidak terpisahkan dari keputusan ini;
KEDUA
:
Pedoman Monitoring Dana Alokasi Khusus (DAK), Dana Penguatan Desentralisasi Fiskal dan Percepatan Pembangunan Daerah (DPDF-PPD), Dana Penguatan Infrastruktur dan Prasarana Daerah (DPIPD), serta Dana Percepatan Pembangunan Infrastruktur Pendidikan (DPPIP) Tahun Anggaran 2010 sebagaimana dimaksud dalam Diktum PERTAMA digunakan sebagai landasan kegiatan monitoring Perwakilan BPKP pada Pemerintah Daerah penerima alokasi DAK, DPDF-PPD, DPIPD, dan DPPIP di wilayahnya masingmasing;
KETIGA
:
Pedoman monitoring ini mencakup dan mengatur tentang tujuan, ruang lingkup, prosedur, jadwal kegiatan dan pelaporan hasil monitoring baik untuk tim di Perwakilan BPKP maupun satuan tugas BPKP Pusat;
KEEMPAT :
Hal-hal lain yang belum diatur Pedoman Monitoring Dana Alokasi Khusus (DAK), Dana Penguatan Desentralisasi Fiskal dan Percepatan Pembangunan Daerah (DPDF-PPD), Dana Penguatan Infrastruktur dan Prasarana Daerah (DPIPD), serta Dana Percepatan Pembangunan Infrastruktur Pendidikan (DPPIP) Tahun Anggaran 2010 ini akan ditetapkan lebih lanjut oleh Kepala Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan.
KELIMA
Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.
:
Ditetapkan di Jakarta pada tanggal 28 Juli 2011 KEPALA, ttd MARDIASMO
w w w .bpkp.go.id
BAB I PENDAHULUAN A.
Latar Belakang Sejak tahun 2008, Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan telah melakukan monitoring Dana Alokasi Khusus (DAK) dan Dana Penyesuaian yang selalu berganti nomenklaturnya mulai Dana Penyesuaian Infrastruktur Jalan dan Lainnya (DPIL) Tahun 2007, Dana Infrastruktur Sarana Prasarana (DISP) Tahun 2008, serta Dana Penguatan Desentralisasi Fiskal dan Percepatan Pembangunan Daerah (DPDF-PPD) Tahun 2009, yang dilakukan berdasarkan permintaan dari Menteri Keuangan. Dari hasil monitoring tersebut, ditemukan berbagai permasalahan utama yang perlu mendapat perhatian karena selalu terjadi pada setiap periode, antara lain : 1. Penyusunan Laporan Realisasi Penyerapan DAK per Tahap yang tidakberdasarkan bukti pengeluaran yang sebenarnya. 2. Penyerapan DAK yang besar dan terjadi secara serempak pada periodeNovember dan Desember yang ditandai dengan Penyampaian Laporan Realisasi Penyerapan DAK Tahap I, II dan III oleh Pemerintah Daerah kepada Menteri Keuangan pada periode tersebut. 3. Adanya ketidaksesuaian antara jumlah dana yang dicairkan dengan prestasikerja (fisik): a. Realisasi fisik lebih besar dari realisasi keuangan, yang antara laindisebabkan oleh keterlambatan penyampaian laporan penyerapanDAK/DPDF-PPD ke Kementerian Keuangan sehingga pencairan dana dari Kas Negara ke Kas Daerah, berakibat terdapat kekurangan bayar kepada pelaksana pekerjaan. b. Realisasi fisik lebih kecil dari realisasi keuangan, yang antara lainditunjukkan dengan adanya dana diblokir, pekerjaan fiktif, dan pekerjaan kurang. 4. Ketidaktepatan sasaran penggunaan DAK, DPIL, DISP, dan DPDF-PPD. 5. Rendahnya penyerapan DAK, DPIL, DISP, dan DPDF-PPD di beberapa daerah pada akhir tahun anggaran, sehingga per 31 Desember masih terdapat kontrak/pekerjaan fisik yang belum selesai 100% dan/atau yang belum terbayar sepenuhnya sementara pembiayaan dari KPPN/DJPK sudah dihentikan. Kondisi di atas akhirnya menimbulkan hutang kepada rekanan/pelaksana pekerjaan, sedangkan untuk pembayaran hutang tersebut tidak tersedia lagi dananya sehingga memunculkan kemungkinan Pemerintah Daerah mengajukan klaim kurang bayar. 6. Terdapat Pemerintah Daerah yang hanya mencairkan DAK dan Dana Penyesuaian Tahap I saja dan tidak memakainya seseuai pedoman sehingga hanya menjadi SILPA pada akhir tahun anggaran Jenis permasalahan di lapangan yang hampir sama dan selalu timbul dalam pengelolaan DAK, DPIL, DISP dan DPDF-PPD, memungkinkan bahwa risiko yang sama akan muncul dalam pengelolaan DAK dan Dana Penyesuaian Tahun 2010. Untuk tahun anggaran 2010, Dana Penyesuaian meliputi DPDF-PPD, Dana Penguatan Infrastruktur dan Prasarana Daerah (DPIPD), serta Dana Percepatan Pembangunan Infrastruktur Pendidikan (DPPIP). Berdasarkan telaahan atas Peraturan Menteri Keuangan yang mengatur pelaksanaan dan pertanggungjawaban DAK, DPDF-PPD, DPIPD, dan DPPIP Tahun 2010 tampak bahwa mekanisme pencairannya belum memungkinkan Menteri Keuangan melaksanakan fungsi verifikasi atas kebenaran laporan penyerapan dana sebagai dasar pengajuan pencairan tahap II dan III. Format laporan realisasi penyerapan DAK dan Dana Penyesuaian Tahun Anggaran 2010 yang tidak mewajibkan pemerintah daerah untuk menyertakan data rincian SP2D, menimbulkan risiko bahwa laporan yang dibuat pemerintah daerah tidak sesuai dengan realisasi fisik dan keuangan yang sebenarnya.
w w w .bpkp.go.id
BPKP dalam laporan monitoring DAK Tahun Anggaran 2008 dan 2009 telah menginformasikan kelemahan sistem tersebut dan merekomendasikan kepada Menteri Keuangan untuk dilakukan penyempurnaannya, namun sampai saat ini belum ada tindak lanjut. Disisi lain, dari penelaahan data realisasi penyerapan DAK, DPDF-PPD, DPIPD, dan DPPIP menunjukkan adanya 70 (tujuh puluh) Pemerintah Daerah yang hanya mencairkan tahap I saja dan sebagian besar Pemerintah Daerah mencairkan DAK, DPDF-PPD, DPIPD, dan DPPIP Tahap II dan III pada bulan November dan Desember 2010. Mengingat hasil monitoring sebelumnya masih menunjukkan adanya penyimpangan yang cukup signifikan dan masih besarnya risiko dalam pengelolaan DAK, DPDFPPD, DPIPD, dan DPPIP tersebut, BPKP bermaksud melakukan pengawasan terhadap pengelolaan DAK, DPDF-PPD, DPIPD, dan DPPIP Tahun Anggaran 2010. Dari kegiatan pengawasan ini diharapkan akan diperoleh informasi penyebab utama pola penyimpangan pengelolaan DAK, DPDF-PPD, DPIPD, dan DPPIP serta solusi yang tepat atas permasalahan tersebut. Sehubungan hal tersebut, BPKP telah melakukan koordinasi dengan Kementerian Keuangan dalam rangka merealisasikan rencana pengawasan atas pengelolaan Dana Alokasi Khusus dan Dana Penyesuaian Tahun 2010. Selanjutnya, Menteri Keuangan cq. Direktur Jenderal Perimbangan Keuangan melalui Surat No. S-359/PK/2011 tanggal 31 Mei 2011 meminta BPKP untuk melakukan Pemantauan DAK, DPDF-PPD, DPIPD dan DPPIP Tahun Anggaran 2010 dalam rangka penyempurnaan kebijakan penganggaran dan penyaluran DAK dan Dana Transfer ke Daerah dengan 2 fokus utama yaitu : 1. Penggunaan Dana Alokasi Khusus (DAK), Dana Penyesuaian Desentralisasi Fiskal Dan Percepatan Pembangunan Daerah (DPDFPPD), Dana Penguatan Infrastruktur Dan Prasarana Daerah (DPIPD), serta Dana Percepatan Pembangunan Infrastruktur Pendidikan (DPPIP) Tahun Anggaran 2010 oleh daerah-daerah penerima. 2. Penganggaran dan penggunaan dana pendamping DAK Tahun Anggaran 2010 dalam APBD Tahun Anggaran 2010. Agar kegiatan monitoring DAK, DPDF-PPD, DPIPD dan DPPIP Tahun Anggaran 2010 dapat mencapai hasil yang optimal, maka diperlukan penataan kegiatan monitoringyang akan diuraikan lebih lanjut di dalam suatu pedoman monitoring. B.
Peraturan Perundang-undangan Terkait Peraturan perundang-undangan yang terkait dengan DAK, DPDF-PPD, DPIPD dan DPPIP Tahun Anggaran 2010 adalah : 1. Undang-undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara. 2. Undang-undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara. 3. Undang-undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah. 4. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005 tentang Dana Perimbangan. 5. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah. 6. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008 tentang Sistem Pengendalian Intern Pemerintah. 7. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 126/PMK.07/2010 tentang Pelaksanaan Dan Pertanggungjawaban Anggaran Transfer Ke Daerah. 8. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 175/PMK.07/2009 Tentang Alokasi dan Pedoman Umum Dana Alokasi Khusus Tahun Anggaran 2010. 9. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 113/PMK.07/2011 tentang Pedoman Umum dan Alokasi Dana Penguatan Infrastruktur dan Prasarana Daerah Tahun Anggaran 2010.
w w w .bpkp.go.id
10. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 114/PMK.07/2011 tentang Pedoman Umum dan Alokasi Dana Percepatan Pembangunan Infrastruktur Pendidikan Tahun Anggaran 2010. 11. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 118/PMK.07/2011 tentang Pedoman Umum dan Alokasi Dana Penguatan Desentralisasi Fiskal Dan Percepatan Pembangunan Daerah Tahun Anggaran 2010. 12. Peraturan Menteri Teknis tentang Petunjuk Teknis Penggunaan Dana Alokasi Khusus masing masing bidang.
w w w .bpkp.go.id
BAB II GAMBARAN UMUM DANA ALOKASI KHUSUS (DAK), DANA PENGUATAN DESENTRALISASI FISKAL DAN PERCEPATAN PEMBANGUNAN DAERAH (DPDFPPD), DANA PENGUATAN INFRASTRUKTUR DAN PRASARANA DAERAH (DPIPD), SERTA DANA PERCEPATAN PEMBANGUNAN INFRASTRUKTUR PENDIDIKAN (DPPIP) A.
DANA ALOKASI KHUSUS (DAK) Dana Alokasi Khusus (DAK) adalah dana yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara yang dialokasikan kepada Daerah tertentu dengan tujuan untuk membantu mendanai kegiatan khusus yang merupakan urusan Daerah dan sesuai dengan prioritas nasional. Dana Alokasi Khusus (DAK) dialokasikan untuk membantu daerah mendanai kebutuhan fisik sarana dan prasarana dasar yang merupakan prioritas nasional di bidang pendidikan, kesehatan (pelayanan dasar dan pelayanan rujukan), jalan, irigasi, air minum, sanitasi, prasarana pemerintahan, kelautan dan perikanan, pertanian, lingkungan hidup, keluarga berencana, kehutanan, sarana dan prasarana perdesaan, serta perdagangan. DAK Bidang Pendidikan dialokasikan untuk menunjang pelaksanaan Program Wajib Belajar (Wajar) Pendidikan Dasar 9 Tahun yang bermutu dan merata untuk Sekolah Dasar (SD) dan Sekolah Menengah Pertama (SMP) sebagai berikut : 1. Untuk Sekolah Dasar (SD) dengan lingkup kegiatan : a) pembangunan ruang perpustakaan/pusat sumber belajar SD/SDLB; b) perabot pendukung perpustakaan; c) pengadaan sarana peningkatan mutu pendidikan SD/SDLB, meliputi alat peraga, kit multimedia, buku pengayaan, buku referensi, ICT pendidikan, dan alat elektronik pendidikan. 2. Untuk Sekolah Menengah Pertama (SMP) dengan lingkup kegiatan : a) pembangunan Ruang Kelas Baru (RKB) untuk menampung siswasiswa SMP yang belum tertampung dan rasionalisasi jumlah siswa per kelas; b) pembangunan ruang perpustakaan atau pusat sumber belajar untuk SMP beserta perabotnya; c) pemenuhan kebutuhan buku referensi, pengayaan dan panduan sesuai standar BSNP (Badan Standar Nasional Pendidikan); d) pemenuhan kebutuhan alat-alat peraga dan pembelajaran bagi sekolah yang belum mempunyai alat tersebut yaitu alat laboratorium Bahasa, alat laboratorium Ilmu Pengetahuan Alam (IPA), dan Alat Matematika. DAK Bidang Kesehatan dialokasikan untuk meningkatkan akses dan kualitas kegiatan bidang kesehatan pelayanan dasar dan rujukan terutama dalam rangka percepatan penurunan angka kematian ibu dan anak, perbaikan gizi masyarakat pengendalian penyakit, pelayanan kesehatan bagi penduduk miskin dan penduduk di daerah tertinggal, terpencil perbatasan dan kepulauan. Lingkup kegiatan Bidang Kesehatan Pelayanan Dasar terdiri dari kegiatan : 1. pembangunan Pos Kesehatan Desa (poskesdes); 2. pembangunan puskesmas, puskesmas perawatan; 3. melengkapi puskesmas perawatan mampu Pelayanan Obstreti Neonatal Emergency Dasar (PONED) minimal 4 (empat) puskesmas perawatan per kabupaten/kota melalui pengadaan alat medis; 4. pengadaan roda 2 (dua) untuk petugas, Puskesmas dan Bidan di desa; 5. pengadaan pusling perairan dan roda 4 (empat); 6. pengadaan sarana pendukung penyimpanan vaksin/obat di instansi farmasi; dan 7. pengadaan obat generik dalam rangka untuk memenuhi kebutuhan obat generic pada pelayanan kesehatan.
w w w .bpkp.go.id
Lingkup kegiatan Bidang Kesehatan Pelayanan Rujukan terdiri dari kegiatan: 1. peningkatan fasilitas tempat tidur kelas III rumah sakit yang terdiri dari pembangunan bangsal rawat inap kelas III dan pemenuhan set tempat tidurkelas III dan kelengkapannya; 2. pemenuhan peralatan Unit Transfusi Darah RS; 3. pemenuhan peralatan Instalasi Gawat Darurat RS; 4. pembangunan sarana prasarana dan pemenuhan peralatan Pelayanan Obstreti Neonatal Emergency Komprehensif (PONEK) RS; 5. pemenuhan Peralatan Kultur untuk M. Tbc di BLK Propinsi. DAK Bidang Infrastruktur Jalan dialokasikan untuk mempertahankan dan meningkatkan tingkat pelayanan prasarana jalan provinsi, kabupaten, dan kota dalam rangka memperlancar distribusi penumpang, barang, dan jasa, serta hasil Pedoman Monitoring DAK , DPDF-PPD, DPIPD, dan DPPIP Tahun 2010. 7 produksi yang diprioritaskan untuk mendukung sektor pertanian, industri, dan pariwisata sehingga dapat memperlancar pertumbuhan ekonomi regional berupa kegiatan pemeliharaan berkala, peningkatan dan pembangunan jalan provinsi, jalan kabupaten/kota yang telah menjadi urusan daerah. DAK Bidang Infrastruktur Irigasi dialokasikan untuk mempertahankan dan meningkatkan tingkat pelayanan prasarana sistem irigasi termasuk jaringan reklamasi rawa dan jaringan irigasi desa yang menjadi urusan kabupaten/kota dan provinsi khususnya di daerah lumbung pangan nasional dan daerah tertinggal dalam rangka mendukung program peningkatan ketahanan pangan. DAK Bidang Infrastruktur Air Minum dialokasikan untuk meningkatkan cakupan dan kehandalan pelayanan air minum untuk meningkatkan kualitas kesehatan masyarakat. DAK Bidang Infrastruktur Sanitasi dialokasikan untuk penyempurnaan sistem dan pelayanan eksisting (air limbah, persampahan dan drainase), pengembangan pelayanan sistem dan pelayanan baru (air limbah, persampahan dan drainase), perluasan jaringan dan peningkatan sambungan pelayanan air limbah untuk masyarakat miskin dan/atau kumuh melalui pengembangan sistem air limbah komunal; serta dukungan pada kegiatan 3 R (reduce, reuse, recycle). DAK Bidang Pertanian dialokasikan untuk meningkatkan sarana dan prasarana pertanian di tingkat usaha tani dan desa dalam rangka peningkatan produksi bahan pangan dalam negeri guna mendukung ketahanan pangan nasional. DAK Bidang Kelautan dan Perikanan dialokasikan untuk meningkatkan sarana dan prasarana produksi, pengolahan, peningkatan mutu, pemasaran, dan pengawasan serta penyediaan sarana dan prasarana pemberdayaan di wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil yang terkait dengan peningkatan produksi perikanan dan peningkatan kesejahteraan nelayan, pembudidaya, pengolah, pemasaran hasil perikanan, dan masyarakat pesisir lainnya yang didukung dengan penyuluhan. DAK Bidang Prasarana Pemerintahan dialokasikan untuk meningkatkan kinerja pemerintahan daerah dalam menyelenggarakan pelayanan publik di daerah pemekaran dan daerah yang terkena dampak pemekaran sampai dengan tahun 2009 dan daerah lainnya yang prasarana pemerintahannya sudah tidak layak.Prioritas diberikan kepada daerah pemekaran tahun 2008 dan tahun 2009. DAK Bidang Lingkungan Hidup dialokasikan untuk mendorong pelaksanaan Standar Pelayanan Minimal bidang Lingkungan Hidup serta mendorong penguatan kapasitas kelembagaan di daerah, dengan prioritas meningkatkan
w w w .bpkp.go.id
sarana dan prasarana lingkungan hidup yang difokuskan pada kegiatan pencegahan pencemaran air, pencegahan pencemaran udara, dan informasi status kerusakan daerah. DAK Bidang Keluarga Berencana dialokasikan untuk meningkatkan akses dan kualitas pelayanan keluarga berencana berupa daya jangkau dan kualitas penyuluhan, penggerakan, dan pembinaan program KB tenaga lini lapangan; sarana dan prasarana fisik pelayanan KB; sarana dan prasarana fisik pelayanan komunikasi, informasi, dan edukasi (KIE) Program KB; serta sarana dan prasarana fisik pembinaan tumbuh kembang anak. DAK Bidang Kehutanan dialokasikan untuk meningkatkan fungsi Daerah AliranSungai (DAS) terutama di daerah hulu dalam rangka mempertahankan dan meningkatkan daya dukungnya melalui kebijakan rehabilitasi hutan lindung dan lahan kritis, kawasan mangrove serta meningkatkan pengelolaan Taman Hutan Raya (Tahura) dan Hutan Kota yang menjadi tanggungjawab Pemerintah Daerah. DAK Bidang Sarana dan Prasarana Perdesaan dialokasikan untuk meningkatkan aksesibilitas dan ketersediaan prasarana dan sarana dasar, memperlancar arus angkutan penumpang, bahan pokok, dan produk pertanian lainnya dari daerah pusat-pusat produksi di perdesaan ke daerah pemasaran, serta mendorong peningkatan kualitas produktivitas, dan diversifikasi ekonomi terutama di perdesaan melalui kegiatan pembangunan infrastruktur yang diutamakan di daerah pesisir dan pulau-pulau kecil daerah perbatasan dengan negara lain, daerah tertinggal/terpencil. DAK Bidang Perdagangan dialokasikan untuk meningkatkan ketersediaan sarana perdagangan yang memadai sebagai upaya untuk memperlancar arus barang antar wilayah serta meningkatkan ketersediaan dan kestabilan harga bahan pokok,terutama di daerah perdesaan, tertinggal, terpencil, perbatasan, pulau-pulau kecil terluar, dan paska bencana dan daerah pemekaran. Berdasarkan Pasal 41 Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah, dan Pasal 61 Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005 tentang Dana Perimbangan, Daerah penerima DAK wajib menyediakan Dana Pendamping untuk mendanai kegiatan fisik sekurang-kurangnya 10% (sepuluh persen) dari nilai DAK yang diterimanya. DanaPendamping tersebut wajib dianggarkan dalam APBD Tahun Anggaran 2010. DAK tidak dapat dipergunakan untuk membiayai belanja administrasi umum, biaya penyiapan proyek fisik, biaya penelitian, biaya pelatihan, biaya perjalanan pegawai daerah, dan lain-lain biaya umum sejenis. Biaya untuk keperluan di atas dapat dibebankan pada APBD di luar dana pendamping. DAK disalurkan dengan cara pemindahbukuan dari Rekening Kas Umum Negara ke Rekening Kas Umum Daerah. Hasil kegiatan fisik yang dibiayai melalui DAK Tahun Anggaran 2010 harus sudah selesai dan dapat dimanfaatkan pada akhir Tahun Anggaran 2010. Mekanisme penyaluran DAK tahun anggaran 2010 sama dengan tahun anggaran 2009 sebagai berikut : 1. Penyaluran DAK tahun 2010 untuk Tahap I paling cepat pada bulan Februari. Penyalurannya dilaksanakan secara bertahap sebagai berikut : 1) Tahap I : 30% setelah Perda APBD Tahun 2010, Laporan Penyerapan Penggunaan DAK Tahun Anggaran 2009, dan Surat Pernyataan Penyediaan Dana Pendamping telah diterima Kementerian Keuangan 2) Tahap II : 45% setelah penyerapan dana DAK Tahap I telah mencapai 90% 3) Tahap III : 25% setelah penyerapan dana DAK Tahap II telah mencapai 90% 2. Penyaluran DAK dilaksanakan secara bertahap dan tidak dapat dilaksanakan secara sekaligus serta tidak melampaui tahun anggaran berjalan.
w w w .bpkp.go.id
3. Data penyerapan DAK sebagai dasar penyaluran DAK tahap II dan III oleh daerah disajikan dalam laporan realisasi penyerapan DAK Tahap I dan II yang dikirimkan kepada Kementerian Keuangan. 4. Laporan penyerapan penggunaan DAK disampaikan setelah penggunaan DAK 5. telah mencapai 90% (sembilan puluh persen) dari penerimaan DAK sampai dengan tahap sebelumnya. 6. Laporan realisasi penyerapan DAK tahap I dan/atau II diterima paling lambat 7(tujuh) hari kerja sebelum tahun anggaran berakhir. Setelah tahun anggaran berakhir, daerah penerima DAK wajib menyampaikan laporan penyerapan penggunaan DAK tahun sebelumnya. Laporan penyerapan penggunaan DAK sebagaimana dimaksud merupakan kumulatif penyerapan DAK yang telah dilakukan sampai dengan tanggal 31 Desember tahun anggaran berjalan. Khusus Bidang Pendidikan, berlaku ketetapan yang diatur dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2010 Tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2009 Tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Dana Alokasi Khusus Di Daerah yang mengatur hal-hal sebagai berikut : 1. Pengelolaan Keuangan DAK Bidang Pendidikan Tahun Anggaran 2010 yang dianggarkan melalui mekanisme belanja hibah/transfer sebelum diberlakukannya Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2010 mengikuti ketentuan sebagai berikut: a) Pejabat Pengelola Keuangan Daerah (PPKD) yang belum menyalurkan dana ke masing-masing rekening sekolah melakukan pergeseran anggaran dari belanja hibah/transfer di PPKD ke belanja langsung per kegiatan di SKPD/Dinas Pendidikan; dan b) PPKD yang sudah menyalurkan dana ke masing-masing rekening sekolah tetap melaksanakan sampai dengan tahun anggaran 2010 berakhir. 2. Pengelolaan Keuangan DAK Bidang Pendidikan Tahun Anggaran 2011 dan seterusnya dianggarkan melalui mekanisme belanja langsung per kegiatan di SKPD/Dinas Pendidikan dan mengikuti mekanisme Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan (Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah. 3. Dalam hal terdapat sisa DAK Bidang Pendidikan pada Kas daerah saat Tahun Anggaran 2010 berakhir, maka sisa DAK Tahun Anggaran 2010 digunakan untuk mendanai kegiatan DAK Bidang Pendidikan pada Tahun Anggaran 2011. 4. Pelaksanaan sisa DAK Bidang Pendidikan tahun anggaran 2010 yang dilaksanakan tahun anggaran 2011 mengacu pada petunjuk teknis DAK Bidang Pendidikan Tahun Anggaran 2010. Mekanisme Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah atas pelaksanaan sisa dana DAK Bidang Pendidikan Tahun Anggaran 2010 yang pelaksanaannya pada Tahun Anggaran 2011 mengikuti ketentuan peraturan perundang-undangan. Daerah penerima DAK melakukan optimalisasi penggunaan DAK dengan merencanakan dan menganggarkan kembali kegiatan DAK dalam APBD Perubahan tahun berjalan apabila terjadi akumulasi nilai kontrak pada suatu bidang DAK lebih kecil dari pagu bidang DAK tersebut. Optimalisasi penggunaan DAK dilakukan untuk kegiatan-kegiatan pada bidang DAK yang sama dan sesuai dengan petunjuk teknis yang ditetapkan. Dalam hal terdapat sisa DAK pada Kas Daerah saat tahun anggaran berakhir, daerah menggunakan sisa DAK tersebut untuk mendanai kegiatan DAK pada bidang yang sama tahun anggaran berikutnya sesuai dengan petunjuk teknis tahun anggaran sebelumnya dan/atau tahun anggaran berjalan. Sisa DAK ini tidak dapat digunakan sebagai dana pendamping DAK. Dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2009 sebagai diubah terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2010
w w w .bpkp.go.id
Tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Dana Alokasi Khusus Di Daerah, di atur optimalisasi pelaksanaan anggaran DAK di SKPD dengan ketentuan sebagai berikut: 1. Dalam hal pelaksanaan anggaran DAK sampai dengan batas akhir tahun anggaran belum dapat terselesaikan, dapat dilanjutkan melalui mekanisme Dokumen Pelaksanaan Anggaran Lanjutan (DPA-L) dengan kriteria sebagai berikut : a) Sisa DAK yang akan dilanjutkan melalui mekanisme DPA-L telah disalurkan dari kas negara ke kas daerah. b) Telah memiliki ikatan perjanjian kontrak dan dimungkinkan dilakukan adendum kontrak;dan c) Diakibatkan bukan kelalaian dari pengguna anggaran/baranga atau pihak rekanan, namun akibat force majeure. 2. Untuk melanjutkan kegiatan DAK melalui proses DPA-L, perlu dipersiapkan dokumen pelaksanaan dengan tahapan sebagai berikut : a) Paling lambat pertengahan Desember, Kepala SKPD menyampaikan laporan akhir realisasi pelaksanaan kegiatan fisik, dan non fisik maupun keuangan DAK kepada PPKD, termasuk laporan kegiatan DAK yang diestimasi tidak dapat terselesaikan sampai akhir tahun anggaran. b) PPKD melakukan pengujian terhadap : (1) Sisa DPA-SKPD yang belum diterbitkan SPD dan/atau belum diterbitkan SP2D atas kegiatan yang bersangkutan; (2) Sisa SPD yang belum diterbitkan SP2D;dan (3) SP2D yang belum diuangkan. c) PPKD mengesahkan DPA-SKPD tersebut dengan anggaran sejumlah sisa dana yang belum dicairkan menjadi DPAL-SKPD. d) Sisa DAK pada akhir tahun anggaran dicatat sebagai Sisa Perhitungan Anggaran (SILPA) dan dicantumkan sebagai bagian dari Lampiran 1.9 Peraturan Daerah tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD. e) DPA-L SKPD yang telah disahkan, dapat dijadikan dasar pelaksanaan penyelesaian pekerjaan dan penyelesaian pembayaran setelah disesuaikan dengan perubahan terhadap dokumen (adendum) kontrak yang ditandatangani bersama antara PA/KPA dengan Pihak Ketiga. f) Berdasarkan DPA-L SKPD yang telah disahkan sebagaimana dimaksud pada huruf e, dapat langsung dilaksanakan tanpa menunggu penetapan APBD tahun berikutnya. g) Lebih lanjut, kegiatan DPA-L SKPD tersebut dicantumkan dalam Perda tentang Perubahan APBD. 3. Dalam hal terjadi sisa tender atas pelaksanaan kegiatan DAK, maka penggunaan sisa tender tersebut diarahkan untuk kegiatan yang bersifat fisik sejalan dengan petunjuk teknis DAK yang ditetapkan. 4. Sisa tender yang akan dimanfaatkan dalam tahun anggaran berjalan dilaksanakan mendahului perubahan APBD dengan merubah peraturan kepala daerah tentang penjabaran APBD yang terlebih dahulu berkonsultasi dan mendapat persetujuan Pimpinan DPRD. 5. Untuk dasar penganggaran dan pelaksanaan sisa tender, SKPD menyusun RKASKPD dan DPA-SKPD yang baru. 6. 6. Dalam hal sisa tender belum dilaksanakan setelah ditetapkannya Perda tentang Perubahan APBD, dapat langsung dilaksanakan dan disesuaikan dalam laporan realisasi anggaran. 7. Untuk tertib dan disiplin anggaran serta menjamin ketersediaan dana atas pelaksanaan sisa tender, SKPD selaku Pengguna Anggaran telah menyelesaikan administrasi kegiatan paling lambat pada awal bulan Oktober. 8. Pengadaan barang dan jasa atas kegiatan yang bersumber dari dana sisa tender baik dilaksanakan secara swakelola maupun mekanisme kontrak berpedoman pada peraturan perundang-undangan yang terkait.dengan pelaksanaan PengadaanBarang/Jasa Pemerintah.
w w w .bpkp.go.id
B. DANA PENGUATAN DESENTRALISASI PEMBANGUNAN DAERAH (DPDF-PPD).
FISKAL
DAN
PERCEPATAN
Dana Penguatan Desentralisasi Fiskal dan Percepatan Pembangunan Daerah (DPDF- PPD) yang dialokasikan kepada daerah provinsi dan kabupaten/kota adalah bagian dari Dana Penyesuaian Tahun Anggaran 2010 sebagaimana ditetapkan dalam Undang-Undang Nomor 47 Tahun 2009 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2010 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2010. Alokasi DPDF-PPD ditetapkan sebesar Rp 7.100.000.000.000,00 (tujuh triliun seratus milyar rupiah). DPDF-PPD dialokasikan untuk membantu mendukung penguatan desentralisasi fiskal dan untuk percepatan pembangunan daerah melalui penyediaaan dan pengembangan bidang infrastruktur, dan non infrastruktur, serta sarana pendukung lainnya yang menjadi urusan daerah. Pemerintah Provinsi dan Pemerintah Kabupaten/Kota yang menerima DPDF – PPD beserta besaran alokasinya ditetapkan dalam rapat Panitia Kerja Belanja Negara atau Badan Anggaran Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia. DPDF-PPD tahun 2010 terdiri dari 12 bidang yaitu infrastruktur jalan dan jembatan, infrastruktur irigasi/normalisasi sungai atau laut, infrastruktur air bersih, kesehatan, pertanian/perkebunan, perhubungan/transportasi, perdagangan, prasarana pemerintah daerah, sarana dan prasarana pedesaan, pasar (termasuk pasar tradisional), kelautan dan perikanan (termasuk reklamasi pantai), serta lingkungan hidup. Dalam pelaksanaannya, petunjuk teknis yang menjadi acuan Pemerintah Daerah dalam merealisasikan kegiatan DPIPD adalah Peraturan Menteri Keuangan No. Pedoman Monitoring DAK , DPDF-PPD, DPIPD, dan DPPIP Tahun 2010. 14 118/PMK.07/2010 tentang Pedoman Umum dan Alokasi Dana Penguatan Desentralisasi Fiskal Dan Percepatan Pembangunan Daerah Tahun Anggaran 2010. Oleh karena tidak ada petunjuk teknis tertentu dari Kementerian Teknis, Pemerintah Daerah menggunakan petunjuk teknis DAK sebagai referensinya. Daerah yang menerima alokasi DPDF-PPD lebih dari satu bidang tidak diperbolehkan melakukan pergeseran alokasi antar bidang. DPDF dan PPD merupakan bagian dari Pendapatan Daerah dan dianggarkan dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Tahun Anggaran 2010 atau APBD Perubahan Tahun Anggaran 2010. Daerah dapat memilih kegiatan di atas sesuai dengan bidang yang menjadi kebutuhan daerah. Kegiatan yang tidak dapat didanai dari DPDF-PPD meliputi dana pendamping Dana Alokasi Khusus (DAK), sewa (contoh: gedung kantor, kendaraan operasional), administrasi kegiatan (contoh : gaji, honor, lembur, alat tulis kantor), penelitian, pelatihan, dan perjalanan dinas pegawai daerah. Penyaluran DPDF-PPD Tahun Anggaran 2010 dilakukan dengan cara pemindahbukuan dari Rekening Kas Umum Negara ke Rekening Kas Umum Daerah sebagai berikut : 1) Penyaluran DPDF-PPD dilakukan secara bertahap, dengan rincian sebagai berikut: a. Tahap I sebesar 45% b. Tahap II sebesar 45% c. Tahap III sebesar 10% Penyaluran dilakukan secara bertahap dan tidak dapat dilaksanakan secarasekaligus. 2) Penyaluran Tahap I dapat dilaksanakan setelah daerah penerima menyampaikan Peraturan Daerah APBD atau APBD Perubahan Tahun Anggaran 2010 dengan melampirkan Surat Pernyataan Kesanggupan dan Jadwal Rencana Penyelesaian Kegiatan kepada Menteri Keuangan c.q. Direktur Jenderal Perimbangan Keuangan.
w w w .bpkp.go.id
3) Surat Pernyataan Kesanggupan dan Jadwal Rencana Penyelesaian Kegiatan DPDF-PPD diterima paling lambat pada tanggal 31 Juli 2010. Pedoman Monitoring DAK , DPDF-PPD, DPIPD, dan DPPIP Tahun 2010. 15 4) Penyaluran Tahap II dan Tahap III dapat dilaksanakan setelah laporan penyerapan penggunaan DPDF-PPD tahap sebelumnya diterima oleh Menteri Keuangan c.q. Direktur Jenderal Perimbangan Keuangan. 5) Laporan penyerapan penggunaan DPDF-PPD disampaikan setelah penggunaan dana telah mencapai 90% (sembilan puluh persen) dari dana yang telah ditransfer ke Rekening Kas Umum Daerah. 6) Laporan penyerapan penggunaan DPDF-PPD Tahap I atau Tahap II, diterima paling lambat pada tanggal 15 Desember 2010. Pelaksanaan kegiatan yang didanai DPDF-PPD harus selesai paling lambat pada tanggal 31 Desember 2010. Hasil dari kegiatan yang didanai DPDF-PPD sudah dapat dimanfaatkan pada akhir Tahun Anggaran 2010. Daerah penerima DPDF-PPD melakukan optimalisasi penggunaan atas besaran dana yang diterimanya. Optimalisasi hanya dapat dilakukan untuk bidang yang sama. C. DANA PENGUATAN INFRASTRUKTUR DAN PRASARANA DAERAH (DPIPD). DPIPD adalah dana yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara yang dialokasikan kepada daerah dalam rangka peningkatan pelayanan public melalui penyediaan infrastruktur dan prasarana daerah, yang ditujukan untuk mendorong percepatan pembangunan daerah dan merupakan bagian dari Dana Penyesuaian Tahun Anggaran 2010 sebagaimana ditetapkan dalam Undang-Undang Nomor 47 Tahun 2009 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2010 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2010. Alokasi DPIPD ditetapkan sebesar Rp5.500.000.000.000,00 (lima triliun lima ratus miliar rupiah). DPIPD merupakan bagian dari Pendapatan Daerah dan dianggarkan dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2010 atau Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Perubahan Tahun Anggaran 2010. Daerah yang menerima alokasi DPIPD tidak diperbolehkan melakukan pergeseran alokasi antar bidang. DPIPD Tahun Anggaran 2010 terdiri dari 8 (delapan) bidang yaitu jalan/jembatan, irigasi, air minum, sanitasi, pelayanan kesehatan rujukan, pelabuhan daerah, prasarana pemda, dan sistem informasi pengelolaan keuangan daerah. Alokasi DPIPD Tahun Anggaran 2010 untuk provinsi dipergunakan untuk: 1. Mendukung pemeliharaan berkala, peningkatan dan pembangunan jalan/jembatan provinsi; 2. Menunjang peningkatan pelayanan jaringan irigasi provinsi; 3. Infrastruktur pelayanan kesehatan rujukan rumah sakit provinsi, meliputi: 4. Penambahan tempat tidur kelas III; 5. Pelayanan unggulan; 6. Peralatan medis. 7. Prasarana pemerintahan daerah; 8. Penyediaan prasarana Sistem Informasi Pengelolaan Keuangan Daerah (SIPKD). Alokasi DPIPD Tahun Anggaran 2010 untuk kabupaten/kota dipergunakan untuk: 1. Pemeliharaan berkala, peningkatan dan pembangunan jalan/jembatan; 2. Pemeliharaan berkala, peningkatan dan pembangunan jaringan irigasi; 3. Penyempurnaan, pembangunan, pengembangan, dan perluasan jaringan system air minum, persampahan, limbah, dan drainase; 4. Sanitasi;
w w w .bpkp.go.id
5. Infrastruktur pelayanan kesehatan rujukan rumah sakit kabupaten/kota,
meliputi: a) Penambahan tempat tidur kelas III; b) Instalasi Gawat Darurat (IGD); c) Unit Transfusi Darah (UTD); d) Instalasi Pengelolaan Air Limbah (IPAL); e) Peralatan medis. 6. Menunjang penyediaan prasarana pelabuhan daerah; 7. Penyediaan prasarana Sistem Informasi Pengelolaan Keuangan Daerah (SIPKD); 8. Penyediaan prasarana pemerintahan daerah. Daerah dapat memilih kegiatan di atas sesuai dengan bidang yang menjadi kebutuhan daerah. Kegiatan yang tidak dapat didanai dari DPIPD meliputi dana pendamping Dana Alokasi Khusus (DAK), sewa (contoh: gedung kantor, kendaraan operasional), administrasi kegiatan (contoh : gaji, honor, lembur, alat tulis kantor), penelitian, pelatihan, dan perjalanan dinas pegawai daerah. Penyaluran DPIPD Tahun Anggaran 2010 dilakukan dengan cara pemindahbukuan dari Rekening Kas Umum Negara ke Rekening Kas Umum Daerah sebagai berikut : 1. Penyaluran DPIPD dilakukan secara bertahap, dengan rincian sebagai berikut : a) Tahap I sebesar 45% b) Tahap II sebesar 45% c) Tahap III sebesar 10% Penyaluran dilakukan secara bertahap dan tidak dapat dilaksanakan secara sekaligus. 2. Penyaluran Tahap I dapat dilaksanakan setelah daerah penerima menyampaikan Peraturan Daerah APBD atau APBD Perubahan Tahun Anggaran 2010 dengan melampirkan Surat Pernyataan Kesanggupan dan Jadwal Rencana Penyelesaian Kegiatan kepada Menteri Keuangan c.q. Direktur Jenderal Perimbangan Keuangan. 3. Surat Pernyataan Kesanggupan dan Jadwal Rencana Penyelesaian Kegiatan DPIPD diterima paling lambat pada tanggal 31 Juli 2010. 4. Penyaluran Tahap II dan Tahap III dapat dilaksanakan setelah laporan penyerapan penggunaan DPIPD tahap sebelumnya diterima oleh Menteri Keuangan c.q. Direktur Jenderal Perimbangan Keuangan. 5. Laporan penyerapan penggunaan DPIPD disampaikan setelah penggunaan dana telah mencapai 90% (sembilan puluh persen) dari dana yang telah ditransfer ke Rekening Kas Umum Daerah. 6. Laporan penyerapan penggunaan DPIPD Tahap I atau Tahap II, diterima paling lambat pada tanggal 15 Desember 2010. Pelaksanaan kegiatan yang didanai DPIPD harus selesai paling lambat pada tanggal 31 Desember 2010. Hasil dari kegiatan yang didanai DPIPD sudah dapat dimanfaatkan pada akhir Tahun Anggaran 2010. Daerah penerima DPIPD melakukan optimalisasi penggunaan atas besaran dana yang diterimanya. Optimalisasi hanya dapat dilakukan untuk bidang yang sama. D. DANA PERCEPATAN (DPPIP).
PEMBANGUNAN
INFRASTRUKTUR
PENDIDIKAN
DPPIP adalah dana yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara yang dialokasikan kepada daerah dalam rangka peningkatan pelayanan public melalui penyediaan infrastruktur dan prasarana daerah, yang ditujukan untuk Pedoman Monitoring DAK , DPDF-PPD, DPIPD, dan DPPIP Tahun 2010. 18 mendorong percepatan pembangunan daerah dan merupakan bagian dari Dana Penyesuaian Tahun Anggaran 2010 sebagaimana ditetapkan dalam Undang-Undang Nomor 47 Tahun 2009 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2010 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2010.
w w w .bpkp.go.id
Alokasi DPPIP ditetapkan sebesar Rp1.250.000.000.000,00 (satu triliun dua ratus lima puluh miliar rupiah). DPPIP merupakan bagian dari Pendapatan Daerah dan dianggarkan dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2010 atau Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Perubahan Tahun Anggaran 2010. Alokasi DPPIP Tahun Anggaran 2010 untuk kabupaten/kota dipergunakan untuk: 1. Rehabilitasi dan/pembangunan ruang kelas SD/SDLB/MI; 2. Rehabilitasi ruang kelas dan pengadaan sarana/alat pembelajaran SMP/SMPLB/MTs; 3. Rehabilitasi ruang kelas dan pengadaan sarana/alat pembelajaran SMA/SMK/MA/MA Kejuruan/SMALB; dan 4. Rehabilitasi ruang kelas dan pengadaan sarana/alat pembelajaran SLB. Kegiatan yang tidak dapat didanai dari DPPIP meliputi dana pendamping Dana Alokasi Khusus (DAK), sewa (contoh: gedung kantor, kendaraan operasional), administrasi kegiatan (contoh : gaji, honor, lembur, alat tulis kantor), penelitian, pelatihan, dan perjalanan dinas pegawai daerah. Penyaluran DPPIP Tahun Anggaran 2010 dilakukan dengan cara pemindahbukuan dari Rekening Kas Umum Negara ke Rekening Kas Umum Daerah sebagai berikut : 1. Penyaluran DPPIP dilakukan secara bertahap, dengan rincian sebagai berikut a) Tahap I sebesar 45% a) Tahap II sebesar 45% b) Tahap III sebesar 10% c) Penyaluran dilakukan secara bertahap dan tidak dapat dilaksanakan secara sekaligus. 2. Penyaluran Tahap I dapat dilaksanakan setelah daerah penerima menyampaikan Peraturan Daerah APBD atau APBD Perubahan Tahun Anggaran 2010 dengan melampirkan Surat Pernyataan Kesanggupan dan Jadwal Rencana Penyelesaian Kegiatan kepada Menteri Keuangan c.q. Direktur Jenderal Perimbangan Keuangan. 3. Surat Pernyataan Kesanggupan dan Jadwal Rencana Penyelesaian Kegiatan DPPIP diterima paling lambat pada tanggal 31 Juli 2010. 4. Penyaluran Tahap II dan Tahap III dapat dilaksanakan setelah laporan penyerapan penggunaan DPPIP tahap sebelumnya diterima oleh Menteri Keuangan c.q. Direktur Jenderal Perimbangan Keuangan. 5. Laporan penyerapan penggunaan DPPIP disampaikan setelah penggunaan dana telah mencapai 90% (sembilan puluh persen) dari dana yang telah ditransfer ke Rekening Kas Umum Daerah. 6. Laporan penyerapan penggunaan DPPIP Tahap I atau Tahap II, diterima paling lambat pada tanggal 15 Desember 2010. Pelaksanaan kegiatan yang didanai DPPIP harus selesai paling lambat pada tanggal 31 Desember 2010. Hasil dari kegiatan yang didanai DPPIP sudah dapat dimanfaatkan pada akhir Tahun Anggaran 2010. Daerah penerima DPPIP melakukan optimalisasi penggunaan atas besaran dana yang diterimanya. Optimalisasi hanya dapat dilakukan untuk bidang yang sama. Adapun mekanisme penyaluran DAK, DPDF-PPD, DPIPD, dan DPPIP Tahun Anggaran 2010 dari Rekening Kas Umum Negara ke Rekening Kas Umum Daerah, dan realisasi penggunaan DAK, DPDF-PPD, DPIPD, dan DPPIP Tahun Anggaran 2010 dari Rekening Kas Umum Daerah ke SKPD/Pihak III tergambar sebagai berikut :
w w w .bpkp.go.id
Gambar
Penerbitan dan pengajuan SPP-LS dilakukan oleh PPTK dan Bendahara Pengeluaran untuk memperoleh persetujuan dari Pengguna Anggaran/Kuasa Pengguna Anggaran melalui PPK-SKPD dalam rangka pembayaran langsung (LS) pengadaan barang dan jasa kepada pihak ke-III berdasarkan kontrak. Setelah dokumen SPP-LS dinyatakan lengkap dan sah melalui verifikasi PPK-SKPD, Pengguna Anggaran/Kuasa Pengguna Anggaran menerbitkan Surat Perintah Membayar (SPM). Setelah SPM diterbitkan, Kepala SKPD mengajukannya kepada BUD/Kuasa BUD untuk menerbitkan Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) sebagai dasar pencairan dana. Kuasa BUD menyerahkan SP2D untuk keperluan pembayaran/pencairan dana kebutuhan LS kepada masing-masing SKPD/Pihak ke-III yang berhak.
w w w .bpkp.go.id
BAB III KERANGKA KERJA PELAKSANAAN MONITORING
A. Tujuan, Sasaran dan Ruang Lingkup Monitoring DAK, DPDF-PPD, DPIPD, dan DPPIP Tahun Anggaran 2010. 1. Tujuan 1) Memberikan masukan kepada Menteri Keuangan sebagai bahan pertimbangan dalam rangka penyempurnaan kebijakan penganggaran dan penyaluran Dana Transfer ke Daerah di masa mendatang. 2) Memberikan informasi kepada Menteri Keuangan dan Gubernur/Bupati/Walikota tentang kesesuaian pelaksanaan pengelolaan DAK, DPDF-PPD, DPIPD, dan DPPIP dibandingkan dengan peraturan perundang-undangannya. 3) Memberikan saran kepada Menteri Keuangan dan Gubernur /Bupati/Walikota untuk peningkatan akuntabilitas pengelolaan dan penggunaan DAK, DPDF-PPD, DPIPD, dan DPPIP. 2. Sasaran Sasaran monitoring adalah pelaksanaan seluruh bidang kegiatan yang dibiayai dari DAK, DPDF-PPD, DPIPD, dan DPPIP Tahun Anggaran 2010. Jumlah pemerintah daerah yang dilakukan monitoring sebagai berikut : 1) Sesuai dengan jumlah yang telah ditetapkan dalam PKPPT Perwakilan atau sebanyak 25 % dari jumlah Pemerintah Daerah yang ada dalam wilayah kerja Perwakilan BPKP. Apabila 25 % dari jumlah Pemerintah Daerah yang ada dalam wilayah kerja Perwakilan BPKP tersebut kurang dari 5 Pemerintah Daerah, maka uji petik harus dilakukan minimal pada 5 Pemerintah Daerah yang ada dalam wilayah kerja Perwakilan BPKP, termasuk kewajiban monitoring pada pemerintah provinsi yang menerima alokasi DAK, DPDFPPD, DPIPD, dan DPPIP. 2) Monitoring dilakukan pada Pemerintah Daerah yang menerima DAK, DPDFPPD, DPIPD, dan DPPIP dan diutamakan yang pencairan masing-masing dana dari Kas Umum Negara ke Kas Umum Daerah per 31 Desember 2010 di bawah 100%. (Lihat lampiran 2 Pedoman). 3) Penetapan bidang yang dilakukan monitoring lapangan berupa pengujian subtansi dokumen realisasi penyerapan DAK, DPDF-PPD, DPIPD, dan DPPIP, Kontrak/SPK/Swakelola dan pemeriksaan fisik sebagai berikut : (a) DAK diprioritaskan untuk Bidang Pendidikan, Kesehatan Pelayanan Dasar, Kesehatan Pelayanan Rujukan, Infrastruktur Jalan, Infrastruktur Irigasi, Infrastruktur Air Minum, Infrastruktur Sanitasi, Prasarana Pemda, Kehutanan, serta Kelautan dan Perikanan. (b) DPDF-PPD diprioritaskan untuk Bidang Infrastruktur Jalan dan Jembatan, Infrastruktur Irigasi/Normalisasi Sungai atau Laut, Infrastruktur Air Bersih, Kesehatan, dan Prasarana Pemerintah Daerah. (c) DPIPD diprioritaskan untuk jalan/jembatan, irigasi, pelayanan kesehatan rujukan, pelabuhan daerah, prasarana pemda. Khusus DAK Bidang Pendidikan, apabila telah diaudit oleh tim gabungan BPKP dan Itjen Kementerian Pendidikan Nasional maka tidak perlu dilakukan monitoringnya. Namun demikian, hasil audit tersebut di atas harus dicantumkan juga sebagai bagian dari laporan hasil monitoring DAK Bidang Pendidikan pada Pemerintah Daerah tersebut sesuai dengan format laporan hasil monitoring DAK.
w w w .bpkp.go.id
3. Ruang Lingkup 1) Ruang lingkup monitoring meliputi pengelolaan DAK, DPDF-PPD, DPIPD, dan DPPIP adalah DAK, DPDF-PPD, DPIPD, dan DPPIP tahun 2010 bagi seluruh daerah penerima, termasuk daerah yang DAK, DPDF-PPD, DPIPD, dan DPPIP yang belum tersalur 100% sampai dengan akhir tahun anggaran 2010, meliputi: (1) Pengajuan pencairan DAK Tahap I dikaitkan dengan pengesahan APBD, laporan penyerapan penggunaan DAK 2009, dan Surat Pernyataan Penyediaan Dana Pendamping. (2) Pengajuan pencairan DPDF-PPD, DPIPD, dan DPPIP Tahap I dikaitkan dengan pengesahan APBD/APBD Perubahan yang mencantumkan penerimaan DPDF-PPD, DPIPD, dan DPPIP dan Surat Pernyataan Kesanggupan melaksanakan Kegiatan DPDFPPD, DPIPD, dan DPPIP. (3) Laporan penyerapan penggunaan DAK, DPDF-PPD, DPIPD, DPPIP akhir tahun anggaran. (4) Pelaksanaan kegiatan fisik pekerjaan dan realisasi pembayaran masingmasing kontrak /pekerjaan/swakelola sampai dengan 31 Desember 2010 yang dibagi dalam : a. Kegiatan fisik/kontrak yang per 31 Desember 2010 telah dinyatakan selesai 100%. b. Kegiatan fisik/kontrak yang per 31 Desember 2010 belum selesai 100%, dan kegiatan tersebut tetap dilanjutkan dan telah selesai pada tahun 2010 (saat monitoring). c. Kegiatan fisik/kontrak yang per 31 Desember 2010 maupun per saat monitoring belum selesai. (5) Penggunaan DAK, DPDF-PPD, DPIPD, dan DPPIP Tahun Anggaran 2010 oleh Pemerintah Daerah telah tepat sasaran. (6) Pemanfaatan hasil kegiatan DAK, DPDF-PPD, DPIPD, dan DPPIP Tahun 2010. 2) Ruang lingkup monitoring terhadap Dana Pendamping DAK di semua daerah penerima DAK, meliputi: (1) Penganggaran Dana Pendamping DAK sebesar 10% dalam APBD 2010, dan pencairannya (pasal 61 ayat 1 dan 2 PP 55 tahun 2005 dan pasal 6 PMK No. 175/PMK.07/2009). (2) Pelaksanaan kegiatan fisik pekerjaan dan realisasi pembayaran masingmasing kontrak/pekerjaan/swakelola yang dibiayai dari dana pendamping DAK sampai dengan 31 Desember 2010 (apabila kontrak/pekerjaan terpisah dari kontrak/pekerjaan yang dibiayai DAK). Untuk mencakup semua lingkup ini, data yang diperlukan dapat diperoleh dari : 1) Kementerian Keuangan, yaitu pada Direktorat Jenderal Perimbangan Keuangan dan Direktorat Jenderal Perbendaharaan, berupa data anggaran dan realisasi penyaluran DAK, DPDF-PPD, DPIPD, dan DPPIP Tahun Anggaran 2010 ke seluruh Pemerintah Provinsi/Kabupaten/Kota per 31 Desember 2010. 2) Petunjuk teknis bidang DAK tahun 2010 yang ditetapkan Kementerian teknis terkait. 3) Pemerintah Provinsi/Kabupaten/Kota yang menerima DAK, DPDFPPD, DPIPD, dan DPPIP Tahun Anggaran 2010 serta SKPD terkait dalam bidang DAK, DPDF-PPD, DPIPD, dan DPPIP Tahun Anggaran 2010 yang meliputi : a) APBD yang telah disahkan yang memuat alokasi DAK dan penganggaran dana pendamping 10% dari total alokasi DAK untuk Tahun Anggaran 2010. b) Realisasi peruntukan dan pencairan DAK dari Rekening Kas Umum Daerah/BUD ke SKPD/pihak ketiga untuk Tahun Anggaran 2010.
w w w .bpkp.go.id
c) Alokasi DPDF-PPD, DPIPD, dan DPPIP Tahun Anggaran 2010, surat pernyataan kesanggupan menyelesaikan pekerjaan, jadual pelaksanaan kegiatan DPDF-PPD, DPIPD, dan DPPIP Tahun Anggaran 2010. d) Realisasi dan peruntukan pencairan DPDF-PPD, DPIPD, dan DPPIP dari Rekening Kas Umum Daerah/BUD ke SKPD/pihak ketiga untuk Tahun Anggaran 2010. B. Rencana dan Jadwal Kegiatan Jadwal waktu pelaksanaan monitoring pelaksanaan DAK, DPDF-PPD, DPIPD, dan DPPIP Tahun Anggaran 2010 sebagai berikut: JADWAL RENCANA KERJA MONITORING DAK, DPDF-PPD, DPIPD, DAN DPPIP TAHUN ANGGARAN 2010 No
Kegiatan
Penyusunan Draft Pedoman DAK 2. Due Process Draft Pedoman 3. Finalisasi Pedoman DAK 4. Diseminasi Pedoman bagi Pwk 5. Pelaksanaan Monitoring DAK oleh Pwk 6. QA Pelaksanaan Monev Rendal 7. Penyusunan dan Pengiriman Draft laporan dari PWK ke Pusat 8. Validasi dan Kompilasi Hasil Monitoring 9. Penyusunan draft Laporan Monitoring Nasional 10. Pembahasan dan finalisasi LHM Nasional
Juni Juli Agustus Sep mg mg mg mg mg mg mg mg mg mg mg mg mg mg m 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 5 1 2
1.
C U T I L E B A R A N
w w w .bpkp.go.id
11. Pengiriman LHM ke Menteri Keuangan
C. Permasalahan dalam Pengelolaan DAK, DPDF-PPD, DPIPD, dan DPPIPTahun Anggaran 2010. Seluruh tujuan dan sasaran monitoring di atas ditetapkan dengan menyadari bahwa pengelolaan dana DAK, DPDF- PPD, DPIPD, dan DPPIP rentan terhadap risiko, antara lain: 1. Keterlambatan pengesahan APBD/APBD-P. 2. Proses pencairan DAK, DPDF-PPD, DPIPD, dan DPPIP Tahun 2010 tidak didasarkan pada Laporan Penyerapan DAK, DPDF dan PPD tahap sebelumnya yang sebenarnya. 3. Laporan Penyerapan DAK, DPDF-PPD, DPIPD, dan DPPIP Tahun 2010 tiap tahap tidak berdasarkan dengan dokumen sumber yang valid (SPM/SP2D). 4. Keterlambatan penyusunan, sosialisasi dan penyampaian Juknis DAK per bidang dari masing-masing Kementerian Teknis kepada daerah penerima DAK. 5. Diskresi pimpinan daerah yang tidak kondusif. 6. Proses pengadaan barang/jasa yang lambat. 7. Penyedia Barang dan Jasa yang tidak kompeten. 8. SDM Pemda yang tidak kompeten. 9. Gangguan alam. 10. Dan Lain-lain D. Output dan Outcome yang diharapkan 1. Output Output yang diharapkan dari kegiatan monitoring ini adalah : a. Laporan hasil monitoring pengelolaan DAK, DPDF-PPD, DPIPD, dan DPPIP per bidang (DPA SKPD) Tahun Anggaran 2010. (bentuk surat) b. Laporan kompilasi hasil monitoring pengelolaan DAK, DPDF-PPD, DPIPD, dan DPPIP per Pemerintah Provinsi/Kabupaten/Kota Tahun Anggaran 2010.(bentuk bab) c. Laporan kompilasi hasil monitoring pengelolaan DAK, DPDF-PPD, DPIPD, dan DPPIP tingkat nasional Tahun Anggaran 2010. (bentuk bab) 2. Outcome Outcome yang diharapkan dari kegiatan monitoring ini adalah dimanfaatkannya laporan tersebut oleh pengambil keputusan, dalam hal ini Menteri Keuangan, dalam rangka penyempurnaan kebijakan dan peningkatan akuntabilitas pengelolaan dana DAK, DPDF-PPD, DPIPD, dan DPPIP ke depan. E. Pembiayaan Kegiatan Monitoring Seluruh tenaga dan biaya untuk melaksanakan monitoring DAK, DPDFPPD, DPIPD, dan DPPIP Tahun Anggaran 2010 sampai dengan tahap penyusunan laporan oleh Perwakilan BPKP menjadi beban Perwakilan BPKP. Sedangkan seluruh tenaga dan biaya untuk melaksanakan perencanaan sampai penyusunan laporan di tingkat nasional menjadi beban BPKP Pusat. F. Tahapan Pelaksanaan Monitoring DAK, DPDF-PPD, DPIPD, dan DPPIP. 1. Tim BPKP Pusat 1) Persiapan Monitoring a) Survei Pendahuluan. Survei dilakukan untuk mendapatkan gambaran bagaimana mekanisme pengelolaan DAK, DPDF-PPD, DPIPD, dan DPPIP Tahun Anggaran sesuai ketentuan peraturan perundangan yang berlaku, di Pemerintah Daerah dan
w w w .bpkp.go.id
Kementerian Keuangan. Survey meliputi penelaahan peraturan perundangan yang terkait, gambaran realisasi pencairan DAK, DPDFPPD, DPIPD, dan DPPIP di Kementerian Keuangan, dan survey lapangan pada dua Pemerintah Kabupaten/Kota dan dua Pemerintah Provinsi. b) Penyusunan Pedoman Monitoring DAK, DPDF-PPD, DPIPD, dan DPPIP Tahun Anggaran 2010. Dari hasil survey penyusunan pedoman monitoring DAK dan Dana Transfer ke Daerah Lainnya beserta aplikasi sederhana sebagai acuan bagi tim Perwakilan BPKP dalam melakukan monitoring. c) Workshop/Focus Group Discussion membahas Pedoman Monitoring. Tim BPKP Pusat memaparkan draft Pedoman Monitoring dengan mengundang Perwakilan BPKP dan Direktorat PKD Wilayah I dan III. Hasil yang diharapkan dari diskusi ini adalah adanya masukkan untuk perbaikan dan penyempurnaan pedoman ini. d) Diseminasi pedoman monitoring dan Dana Transfer ke Daerah Lainnya. Diseminasi pedoman dilakukan melalui korespondensi elektronik yaitu email, pengaktifan konten forum monitoring DAK dalam jejaring intern lotus notes, dengan tujuan memperoleh persamaan persepsi mengenai pelaksanaan dan pelaporan hasil Monitoring DAK, DPDF-PPD, DPIPD, dan DPPIP Tahun Anggaran 2010. Diseminasi juga dilakukan dalam acara forum pertemuan antara BPKP Pusat dan Perwakilan BPKP. 2) Monitoring dan Evaluasi Tim BPKP Pusat merencanakan untuk melaksanakan monitoring dan evaluasi terhadap pelaksanaan monitoring DAK, DPDF-PPD, DPIPD, dan DPPIP Tahun Anggaran 2010 di beberapa Perwakilan guna memastikan bahwa langkah monitoring yang dilaksanakan oleh tim Perwakilan BPKPtelah sesuai pedoman, dan membahas berbagai permasalahan/kendala yang dihadapi tim di lapangan. Untuk keperluan pengendalian kegiatan, Perwakilan BPKP membuat laporan mingguan pelaksanan monitoring DAK, DPDF-PPD, DPIPD, dan DPPIP dengan format yang telah ditentukan. 3) Validasi Hasil Monitoring Untuk menjamin bahwa laporan hasil monitoring (LHM) yang dikirim perwakilan BPKP memiliki keseragaman mutu, Tim BPKP Pusat akan melakukan validasi. Kegiatan validasi ini meliputi validasi kesesuaian LHM dengan pedoman, kesesuaian hard copy LHM dan softcopy, kesesuaian LHM dengan aplikasi monitoring, dan pengisian aplikasi monitoring. 4) Kompilasi BPKP Pusat membentuk Tim Kompilasi untuk menyusun laporan kompilasi tingkat nasional hasil monitoring pengelolaan DAK, DPDFPPD, DPIPD, dan DPPIP Tahun Anggaran 2010 tingkat nasional, untuk disampaikan kepada Menteri Keuangan. 2. Tingkat Perwakilan BPKP Tahapan pelaksanaan monitoring DAK, DPDF-PPD, DPIPD, dan DPPIP Tahun Anggaran 2010 yang dilakukan di Perwakilan BPKP adalah: 1) Perencanaan 2) Persiapan monitoring 3) Pelaksanaan monitoring 4) Pelaporan hasil monitoring Secara rinci tahapan monitoring yang akan dilaksanakan sebagai berikut: a. Perencanaan Pada tahap perencanaan, kegiatan-kegiatan yang dilaksanakan Perwakilan BPKP meliputi:
w w w .bpkp.go.id
1) Melakukan diseminasi pedoman monitoring DAK, DPDF-PPD, DPIPD, dan DPPIP Tahun Anggaran 2010 serta pelaporannya kepada seluruh tim yang akan ditugaskan dan mempelajari secara seksama pedoman monitoring DAK, DPDF-PPD, DPIPD, dan DPPIP Tahun Anggaran 2010 serta pelaporan yang diterbitkan oleh Perwakilan BPKP. 2) Melakukan koordinasi dengan Pemerintah Daerah mengenai rencana pelaksanaan monitoring DAK, DPDF-PPD, DPIPD, dan DPPIP Tahun Anggaran 2010. 3) Melakukan pengumpulan data/informasi yang terkait dengan pengelolaan DAK, DPDF-PPD, DPIPD, dan DPPIP Tahun Anggaran 2010. b. Persiapan Monitoring Pada tahap persiapan monitoring, kegiatan-kegiatan yang dilaksanakan Perwakilan BPKP meliputi: 1) Menyusun tim dan mempersiapkan Surat Tugas Tim Monitoring DAK, DPDF-PPD, DPIPD, dan DPPIP Tahun Anggaran 2010 sesuai kondisi wilayah/daerah dan sumber daya tersedia (Contoh ST pada lampiran 14 Pedoman). 2) Dalam menentukan pemerintah daerah yang dilakukan monitoring lapangan (diuji petik), Perwakilan BPKP harus memperhatikan halhal sebagai sebagai berikut : (1) Uji petik Sesuai dengan jumlah yang telah ditetapkan dalam PKPPTPerwakilan atau sebanyak 25 % dari jumlah Pemerintah Daerah yang ada dalam wilayah kerja Perwakilan BPKP. Apabila 25 % dari jumlah Pemerintah Daerah yang ada dalam wilayah kerja Perwakilan BPKP tersebut kurang dari 5 Pemerintah Daerah, maka uji petik harus dilakukan minimal pada 5 Pemerintah Daerah yang ada dalam wilayah kerja Perwakilan BPKP, termasuk kewajiban monitoring pada pemerintah provinsi yang menerima alokasi DAK, DPDF-PPD, DPIPD, dan DPPIP (2) Monitoring dilakukan pada Pemerintah Daerah yang menerima DAK, DPDF-PPD, DPIPD, dan DPPIP dan diutamakan yang pencairan masing-masing dana per 31 Desember 2010 di bawah 100%. (3) Penetapan bidang yang dilakukan pemantauan lebih lanjut berupa pengujian subtansi dokumen realisasi penyerapan DAK, DPDF-PPD, DPIPD, dan DPPIP dan pemeriksaan lapangan sebagai berikut : a. DAK diprioritaskan untuk bidang Pendidikan, Kesehatan Pelayanan Dasar, Kesehatan Pelayanan Rujukan, Infrastruktur Jalan, Infrastruktur Irigasi, Infrastruktur Air Minum, Infrastruktur Sanitasi, Prasarana Pemda, Kehutanan, serta Kelautan dan Perikanan. b. DPDF-PPD diprioritaskan untuk bidang infrastruktur jalan dan jembatan, infrastruktur irigasi/normalisasi sungai atau laut, infrastruktur air bersih, kesehatan, dan prasarana pemerintah daerah. c. DPIPD diprioritaskan untuk jalan/jembatan, irigasi, pelayanan kesehatan rujukan, pelabuhan daerah, prasarana pemda 3) Melakukan pembicaraan pendahuluan dengan Kepala Daerah/Pengguna Anggaran/Kuasa Pengguna Anggaran/BUD/Kepala SKPD yang berhubungan dengan masingmasing bidang yang sumber dananya berasal dari DAK, DPDFPPD, DPIPD, dan DPPIP tahun 2010. c. Pelaksanaan Monitoring Ruang lingkup monitoring pengelolaan dana DAK, DPDF-PPD, DPIPD,
w w w .bpkp.go.id
dan DPPIP, adalah DAK, DPDF-PPD, DPIPD, dan DPPIP Tahun Anggaran 2010 bagi seluruh daerah penerima, termasuk daerah yang DAK, DPDF-PPD, DPIPD, dan DPPIP sampai dengan akhir tahun anggaran 2010 belum tersalur 100%. Pada tahap ini dilakukan monitoring terhadap pemerintah Provinsi/ Kabupaten/Kota secara uji petik. Langkah monitoring tersebut adalah sebagai berikut: Ruang Lingkup : 1.1,1.2 dan 1.3 (Pelaksanaan ruang lingkup no. 1 angka 1,2, dan 3 pedoman
Pencairan DAK, DPDF-PPD, DPIPD, dan DPPIP Tahun Anggaran 2010 tahap I dikaitkan dengan pengesahan APBD atau APBD-P, laporan pelaksanaan DAK 2009, dan Surat Pernyataan Penyediaan Dana Pendamping, serta Surat Pernyataan Kesanggupan melaksanakan Kegiatan DPDFPPD, DPIPD, dan DPPIP Tahun Anggaran 2010.
Tujuan 1
• Untuk meyakini bahwa pencairan DAK, DPDF-PPD, DPIPD, dan DPPIP Tahun Anggaran 2010 dari Rekening Kas Umum Negara/BUN ke Rekening Kas Umum Daerah/BUD telah sesuai ketentuan. • Untuk meyakini bahwa pencairan DAK, DPDF-PPD, DPIPD, dan DPPIP Tahun Anggaran 2010 dari Rekening Kas Umum Daerah/BUD kepada SKPD/Pihak III telah sesuai dengan ketentuan.
:
: Langkah - langkah Monitoring : 1) Telusuri dasar pencairan DAK, DPDF-PPD, DPIPD, dan DPPIP Tahun Anggaran 2010 tahap I yaitu: (1) Dapatkan informasi Perda APBD dan Perda APBDPerubahan tahun 2010. (2) Catat tanggal pengesahan APBD/APBD-P dan tanggal pengiriman Perda APBD/APBD-P kepada Dirjen Perimbangan Keuangan. (3) Dapatkan laporan pelaksanaan DAK 2009, dan Surat Pernyataan Penyediaan Dana Pendamping DAK Tahun 2010, serta Surat Pernyataan Kesanggupan melaksanakan Kegiatan DPDF-PPD,DPIPD, dan DPPIP Tahun Anggaran 2010 yang memuat jadwal pelaksanaan (time schedule) kegiatan DPDF-PPD, DPIPD, dan DPPIP Tahun Anggaran 2010. (4) Teliti apakah pencairan Tahap I Kegiatan DAK, DPDF-PPD, DPIPD,dan DPPIP Tahun Anggaran 2010 dilaksanakan setelah Pemerintah Daerah memenuhi syarat dalam butir (1), (2) dan (3) di atas. 2) Dapatkan Rekening Kas Umum Daerah yang menampung transfer DAK, DPDF-PPD, DPIPD, dan DPPIP Tahun Anggaran 2010, catat nomor rekening dan pastikan bahwa rekening tersebut adalah rekening yang seharusnya dikirimkan kepada Menteri Keuangan cq Dirjen Perimbangan Keuangan dengan Nomenklatur “ Rekening Kas Umum Daerah
w w w .bpkp.go.id
3)
4)
5)
6)
7)
8)
9)
10)
11)
12)
Provinsi/Kabupaten/Kota XXXX “. Jika menggunakan rekening dengan nama lain, catat namanya. Teliti apakah penyampaian nomor rekening pada butir 2) telah dilampiri Asli rekening koran dari Rekening Kas Umum Daerah, dan salinan Keputusan Kepala Daerah mengenai penunjukan bank tempat menampung Rekening Kas Umum Daerah. {pasal 31 ayat (2) PMK No. 126/PMK/2010} Pastikan bahwa paling lambat 120 (seratus dua puluh) hari setelah ditetapkannya/diberlakukannya Peraturan Menteri Keuangan Nomor 126/PMK.07/2010 (berlaku sejak tanggal diundangkan 13 Juli 2010), Bendaharawan Umum Daerah/Kuasa Bendaharawan Umum Daerah telah membuka dan menyampaikan rekening dengan nama Rekening Kas Umum Daerah. Jika masih menggunakan rekening dengan nama lain dan belum membuka dan menyampaikan rekening dengan nama Rekening Kas Umum Daerah, tanyakan penyebabnya. (Dirjen PK akan melakukan penundaan penyaluran DAU atau DBH PPh periode berikutnya sebesar 10% dari besaran penyaluran per periode, sampai dengan diterimanya dokumen tersebut. Jika Pemerintah Daerah memiliki lebih dari satu Rekening Kas Umum Daerah maka pastikan bahwa rekeningrekening tersebut telah ditetapkan dengan Keputusan Kepala Daerah dan disampaikan secara resmi ke Kementerian Keuangan. Hal ini tidak berimplikasi pengenaan sanksi penundaan penyaluran DAU atau DBH PPh) Dapatkan data transfer DAK, DPDF-PPD, DPIPD, dan DPPIP Tahun Anggaran 2010 tiap tahap sampai dengan 31 Desember 2010 yang telah diterima oleh Pemda, yakinkan apakah telah masuk dalam rekening Kas Umum Daerah, catat tanggal penerimaan dan besaran transfer tiap tahap pencairan. Buat rekap anggaran dan transfer dana DAK, DPDF-PPD, DPIPD, dan DPPIP Tahun Anggaran 2010 dari Rekening Kas Umum Negara/BUN ke Rekening Kas Umum Daerah/BUD per tahap. Dapatkan Laporan Realisasi Penyerapan DAK Tahun Anggaran 2010 (format pada Lampiran II PMK 126/PMK.07/2010) setiap tahap yang disusun oleh Pemda yang menjadi dasar penyaluran DAK Tahap II dan III oleh DJPK, serta Laporan Penyerapan Penggunaan DAK (disusun pada akhir tahun dengan format pada Lampiran IV PMK 126/PMK.07/2010) yang dibuat oleh Gubernur /Bupati/ Walikota (dilakukan oleh Tim Kompilasi Prov/Kab/Kota). Pastikan bahwa laporan penyerapan penggunaan tahap I dan/atau II dikirim dan diterima DJPK paling lambat 7 (tujuh) hari kerja sebelum tahun anggaran berakhir. Dapatkan laporan penyerapan penggunaan DPDF-PPD, DPIPD dan DPPIP Tahun 2010 setiap tahap yang disusun oleh Pemda yang menjadi dasar penyaluran DPDF-PPD tahap berikutnya oleh DJPK. (Format laporan tersaji pada Lampiran III PMK No. 113/PMK.07/2010, PMK No. 114/PMK.07/2010 dan PMK No. 118/PMK.07/2010) Pastikan bahwa laporan penyerapan penggunaan DPDF-PPD Tahap I atau Tahap II, laporan penyerapan penggunaan DPIPD Tahap I atau Tahap II, laporan penyerapan penggunaan DPPIP Tahap I atau Tahap II diterima paling lambat pada tanggal 15 Desember 2010 Lakukan analisis atas tanggal-tanggal laporan pada angka 6) dan 8) di atas untuk mengetahui apakah laporan-laporan tersebut disusun pada periode mendekati tanggal deadline (diperlukan untuk mengindentifikasi terjadinya
w w w .bpkp.go.id
penumpukan/lonjakan penyerapan DAK, DPDF-PPD, DPIPD dan DPPIP di akhir tahun 2010). 13) Lakukan pengujian kebenaran laporan penyerapan penggunaan DAK, DPDF-PPD, DPIPD dan DPPIP Tahun 2010 pada butir 7) dan 9) yang disampaikan kepada DJPK, dengan cara menelusurinya ke SP2D-SP2D (catatan : perlu diperhatikan jika ada dokumen koreksi terhadap belanja DAK, DPDF-PPD, DPIPD, DPPIP) yang dikeluarkan BUD dan/atau SPM yang diajukan oleh SKPD. 14) Catat dan buatkan ikhtisar seluruh SP2D-SP2D yang telah diterbitkan oleh BUD untuk seluruh bidang DAK, DPDF-PPD, DPIPD dan DPPIP Tahun 2010 dengan cut off tanggal-tanggal pada laporan butir 7) dan 9) di atas. Bandingkan angka realisasi penyerapan DAK, DPDF-PPD, DPIPD, dan DPPIP Tahun 2010 hasil ikhtisar yang dibuat tim dengan angka realisasi penyerapan DAK, DPDF-PPD, DPIPD dan DPPIP Tahun 2010. Buat simpulannya (dilakukan oleh Tim Kompilasi Prov/Kab/Kota). 15) Untuk Pemerintah Daerah yang realisasi pencairan DPDF-PPD, DPIPD dan DPPIP Tahun 2010 per 31 Desember 2010 di bawah 100% (baru menerima tahap I dan/atau II saja), lakukan hal-hal sebagai berikut : a. Untuk Pemerintah Daerah mencairkan DAK, DPDF-PPD, DPIPD dan DPPIP Tahun 2010 Tahap I saja, maka : Teliti apakah dana tersebut telah dimanfaatkan sesuai peraturan perundangan atau hanya menjadi SILPA di akhir tahun. Identifikasi penyebab Pemerintah Daerah tidak mencairkan Tahap II dan III berikutnya. Jika Pemerintah Daerah tetap melaksanakan kegiatannya dengan pembiayaan dari APBD yang tidak bersumber dari DAK, DPDFPPD, DPIPD dan DPPIP (memakai dana talangan), identifikasikan kurang bayar yang dapat dipertimbangkan untuk diinformasikan ke Kementerian Keuangan. b. Untuk Pemerintah Daerah mencairkan DPDF-PPD, DPIPD dan DPPIP Tahun 2010 Tahap I dan II saja, maka : Teliti apakah dana tersebut telah dimanfaatkan sesuai peraturan perundangan atau hanya menjadi SILPA di akhir tahun. Identifikasi penyebab Pemerintah Daerah tidak mencairkan Tahap III (tahap akhir). Jika Pemerintah Daerah tetap melaksanakan kegiatannya dengan pembiayaan dari APBD yang tidak bersumber dari DAK, DPDFPPD, DPIPD dan DPPIP (memakai dana talangan), identifikasikan kekurangan bayar yang dapat dipertimbangkan untuk diklaimkan ke Kementerian Keuangan. Langkah 5) sampai dengan 14) di atas agar dituangkan dalam kertas kerja monitoring (lihat lampiran 4 Pedoman untuk DAK, lampiran 5 Pedoman untuk DPDF-PPD/DPIPD, dan lampiran 6 pedoman untuk DPPIP). 16) Dapatkan DPA masing-masing bidang DAK, DPDF-PPD, DPIPD, dan DPPIP Tahun Anggaran 2010, dan teliti apakah DPA dari setiap SKPD pelaksana bidang DAK, DPDF-PPD, DPIPD, dan DPPIP Tahun Anggaran 2010 tersebut telah disahkan. 17) Teliti apakah pagu di DPA DAK per bidang telah sama/sesuai dengan pagu DAK dalam PMK Nomor 175/PMK.07/2009 Tentang Alokasi dan Pedoman Umum Dana Alokasi Khusus Tahun Anggaran 2010. 18) Teliti besaran dana pendamping yang ditetapkan dalam DPA, apakah telah mencapai minimal sebesar 10% dari alokasi DAK
w w w .bpkp.go.id
19)
20)
21)
22)
23)
24)
tahun 2010 untuk kegiatan fisik DAK (Pasal 61 ayat 1 dan 2 PP Nomor 55 Tahun 2005). Bila tidak ada dana pendamping, lakukan pengujian apakah Pemda tersebut memenuhi kriteria daerah dengan kemampuan fiskal tertentu, yaitu daerah yang selisih antara penerimaan umum APBD dan belanja pegawainya sama dengan nol atau negatif. Teliti apakah pagu di DPA DPDF-PPD, DPIPD, dan DPPIP per bidang telah sama/sesuai dengan pagu DPDF-PPD, DPIPD, dan DPPIP dalam Peraturan Menteri Keuangan Nomor 113/PMK.07/2010 tentang Pedoman Umum dan Alokasi DPIPD Tahun Anggaran 2010, 114/PMK.07/2010 tentang Pedoman Umum dan Alokasi DPPIP Tahun Anggaran 2010, dan 118/PMK.07/2010 tentang Pedoman Umum dan Alokasi DPDFPPD Tahun Anggaran 2010. Dapatkan dan catat semua data SP2D per DPA masing-masing Bidang DAK dan DPDF-PPD, DPIPD, dan DPIPP (Untuk memperoleh data informasi aliran keuangan seluruh bidang). Dapatkan kontrak/SPK/Swakelola pada Bidang DAK, DPDFPPD, DPIPD, dan DPIPP dan buatkan daftarnya, khusus untuk bidang-bidang yang ditetapkan untuk dilakukan monitoring lebih lanjut berupa pengujian subtansi dokumen pembayaran (SP2D), dokumen Kontrak/SPK/Swakelola dan pemeriksaan fisik lapangan, tidak termasuk proses pelelangan pengadaan barang/jasa. Teliti data SP2D sehingga dapat ditrasir ke data kontrak/SPK/Swakelola di atas per masing-masing Bidang DAK, DPDF-PPD, DPIPD, dan DPIPP, khusus untuk bidang-bidang yang ditetapkan untuk dilakukan monitoring lebih lanjut dalam angka 21 di atas. Langkah 14) sampai dengan 20) (lihat lampiran 7 Pedoman untuk DAK, lampiran 8 Pedoman untuk DPDF-PPD/DPIPD, dan lampiran 9 pedoman untuk DPPIP). Buat simpulan dari langkah-langkah kerja tersebut di atas.
Tujuan 2
:
• Untuk mengetahui penyebab rendahnya pencairan DAK, DPDF-PPD, DPIPD, dan DPPIP tahun 2010. • Untuk mengetahui penyebab sisa DAK, DPDFPPD, DPIPD, dan DPPIP tahun 2010 di Kas Umum Daerah
Langkah- langkah Monitoring : 1) Teliti tanggal pengesahan Perda APBD/APBD-P dan pengirimannya ke Kementerian Keuangan untuk mengetahui adanya penyebab keterlambatan pencairan DAK, DPDF-PPD, DPIPD, dan DPPIP tahap I dengan langkah sebagai berikut : (1) Dapatkan Perda APBD/APBD-P dan catat tanggal pengesahannya. (2) Teliti tanggal pengiriman Perda APBD/APBD-P ke KementerianKeuangan cq Direktorat Jenderal Perimbangan Keuangan. (3) Analisis tanggal-tanggal di atas, apakah dapat dijadikan alasan keterlambatan pencairan DAK, DPDF-PPD, DPIPD, dan DPPIP tahap I.
w w w .bpkp.go.id
(4) Buat simpulan. 2) Teliti proses penyusunan DPA/DPPA sampai diterimanya DPA/DPPA oleh SKPD untuk mengetahui adanya penyebab keterlambatan pelaksanaan kegiatan DAK, DPDF-PPD, DPIPD, dan DPPIP serta pencairan dana dari BUD ke SKPD/Pihak III dengan langkah sebagai berikut : (1) Catat tanggal pemberitahuan PPKD kepada Kepala SKPD agar menyusun rancangan DPA/DPPA-SKPD paling lama 3 (tiga) hari kerja setelah peraturan daerah tentang APBD ditetapkan. Catat tanggalnya. (2) Teliti apakah rancangan DPA/DPPA-SKPD telah merinci sasaran yang hendak dicapai, program, kegiatan, anggaran yang disediakan untuk mencapai sasaran tersebut, dan rencana penarikan dana tiap-tiap SKPD serta pendapatan yang diperkirakan. (3) Catat tanggal penyerahan rancangan DPA/DPPA-SKPD oleh Kepala SKPD kepada PPKD (paling lambat enam hari kerja setelah pemberitahuan dari PPKD). (4) Teliti apakah DPA/DPPA-SKPD atau dokumen pelaksana anggaran sejenis lainnya memuat kegiatan dan alokasi DAK dan Dana Pendampingnya serta memuat kegiatan dan alokasi DPDF-PPD, DPIPD, DPPIP. Bila terdapat ketidaksesuaian antara DPA/DPPASKPD atau dokumen pelaksana anggaran sejenis lainnya dengan Permenkeu No. 175/PMK.07/2009 (alokasi DAK), No. 113/PMK.07/2010 (alokasi DPIPD), No. 114/PMK.07/2010 (alokasi DPPIP) dan Permenkeu No. 118/PMK.07/2010 (alokasi DPDF-PPD), jelaskan penyebabnya. (5) Catat tanggal penyerahan DPA-SKPD yang telah disahkan kepada kepala SKPD selaku pengguna anggaran/barang, (selambatlambatnya tujuh hari kerja sejak tanggal disahkan). (6) Analisis tanggal-tanggal di atas, apakah dapat dijadikan alas an keterlambatan pencairan DAK, DPDF-PPD, DPIPD, DPPIP. (7) Buat simpulan dari langkah tersebut diatas. 3) Teliti proses SK Penunjukan dan Pengukuhan Pejabat pengelola DAK DPIPD, DPPIP, dan DPDF-PPD untuk mengetahui adanya penyebab keterlambatan pelaksanaan kegiatan DAK, DPIPD, DPPIP, dan DPDFPPD dengan langkah sebagai berikut : (1) Catat tanggal SK Penunjukan dan Pengukuhan Pejabat pengelola dana DAK, DPDF-PPD, DPIPD, dan DPPIP. (2) Dapatkan tanggal-tanggal mulai pelelangan sampai dengan penetapan pemenang lelang untuk mengetahui keterlambatan/rendahnya penyerapan DAK, DPDF-PPD, DPIPD, dan DPPIP yang disebabkan oleh lamanya proses pengadaan barang/jasa. (3) Dapatkan progres report pekerjaan yang dibuat oleh Pejabat pengelola DAK, DPDF-PPD, DPIPD, dan DPPIP. (4) Pelajari apakah ada indikasi bahwa pekerjaan berlangsung lambat, berhenti dalam waktu yang cukup material. (5) Apabila indikasi di atas dijumpai, dapatkan berkas surat teguran dan/atau tindakan yang dilakukan pejabat yang berwenang. (6) Apabila, berkas dan/atau tindakan dari pejabat tersebut tidak dijumpai ajukan pertanyaan kepada pejabat yang berwenang, mengapa yang bersangkutan tidak melakukan peneguran dan/atau mengambil tindakan yang diperlukan. (7) Buat simpulan dari langkah tersebut di atas. 4) Teliti tanggal penerimaan dan diseminasi petunjuk teknis dari Kementerian teknis untuk mengetahui adanya penyebab keterlambatan pelaksanaan kegiatan DAK, DPDF-PPD, DPIPD, dan DPPIP dengan langkah sebagai berikut :
w w w .bpkp.go.id
5)
6)
7)
8)
9)
(1) Catat tanggal penerimaan petunjuk teknis dari Kementerian Teknis (2) Catat tanggal, jumlah, dan tempat pelaksanaan diseminasi petunjuk teknis oleh Kementerian Teknis. (3) Analisis kesesuaian point (1) dan (2) di atas, apakah dapat dijadikan alasan bagi keterlambatan pencaitan DAK, DPDFPPD, DPIPD, dan DPPIP. Dapatkan dan catat realisasi pencairan DAK, DPDF-PPD, DPIPD, dan DPPIP dari Rekening Kas Umum Negara (BUN) dan besaran pembagian (breakdown) ke masing-masing Bidang DAK dan DPDFPPD oleh masing-masing Pemerintah Daerah. (Catatan : setelah Pemda menerima pencairan DAK, DPDF-PPD, DPIPD, dan DPPIP dari Rekening Kas Umun Negara (BUN) tiap tahap, Pemda selanjutnya membagi (breakdown) ke masing-masing bidang sesuai dengan prioritasnya) Dapatkan dan catat Realisasi Penyerapan (Realisasi Pembayaran Dari Dari Rekening Kas Umum Daerah Kepada Pihak Ketiga/SKPD melalui SP2D Daerah) per bidang DAK, DPDF-PPD, DPIPD, dan DPPIP. Hitung Sisa DAK, DPDF-PPD, DPIPD, dan DPPIP di Rekening Kas Umum Daerah dan dirinci per bidang. Langkah 5), 6), dan 7) tuangkan dalam KKA (lihat lampiran 7 Pedoman untuk DAK, lampiran 8 Pedoman untuk DPDFPPD/ DPIPD, dan lampiran 9 pedoman untuk DPPIP). Lakukan wawancara dengan pihak-pihak yang bertanggungjawab untuk mengetahui penyebab rendahnya dan keterlambatan pencairan DAK, DPDF-PPD, DPIPD, dan DPPIP serta adanya sisa DAK, DPDF-PPD, DPIPD, dan DPPIP di Kas Umum Daerah. Buat simpulan dari langkah-langkah kerja tersebut di atas.
Ruang Lingkup : 1.4 (pelaksanaan ruang lingkup no. 1 angka 4 pedoman)
• Pelaksanaan kegiatan fisik pekerjaan dan realisasi pembayaran masing masing kontrak /pekerjaan/swakelola sampai dengan 31 Desember 2010.
Tujuan 1
Untuk meyakini pelaksanaan pembayaran telah sesuai dengan realisasi fisik
:
1) Dapatkan kontrak/SPK/data swakelola untuk bidang DAK, DPDFPPD, DPIPD, dan DPPIP yang ditetapkan untuk dilakukan pemantauan lebih lanjut berupa pengujian subtansi dokumen realisasi penyerapan, Kontrak/SPK/Swakelola dan pemeriksaan lapangan. 2) Pelajari ketentuan pembayaran termijn yang terdapat dalam kontrak/SPK/data swakelola. 3) Catat dan teliti SP2D sebagai pembayaran termijn sampai dengan per 31 Desember 2010. 4) Bandingkan butir 3) dengan nilai kontrak secara keseluruhan, dan dapatkan sisa pembayaran termijn yang belum dibayarkan tiap kontrak per masing-masing bidang DAK, DPDF-PPD, DPIPD, dan DPPIP per 31 Desember 2010. 5) Jika masih ada sisa pembayaran termijn yang belum dibayarkan tiap kontrak per 31 Desember 2010, identifikasikan apakah termasuk dalam : (a) kegiatan fisik/kontrak yang per 31 Desember 2010 belum selesai 100%, namun kegiatan tersebut tetap dilanjutkan dan telah selesai pada tahun 2010 (saat monitoring). (b) kegiatan fisik/kontrak yang per 31 Desember 2010 maupun per saat monitoring belum selesai.
w w w .bpkp.go.id
6) Jika termasuk dalam butir 5a) dan 5b) di atas, telusuri dan teliti cara pembayaran sisa termyn apakah menggunakan APBD yang tidak bersumber dari DAK, DPDF-PPD, DPIPD dan DPPIP (memakai dana talangan)? Pedoman Monitoring DAK , DPDF-PPD, DPIPD, dan DPPIP Tahun 2010. 41 7) Teliti apakah pengajuan SP2D dilakukan dengan melampirkan antara lain berita acara kemajuan fisik, pemenuhan kewajiban pajak dan syarat-syarat lainnya sesuai ketentuan yang berlaku di daerah. 8) Teliti apakah seluruh pengajuan SP2D pencairan DAK, DPDF-PPD, DPIPD, dan DPPIP di atas dilakukan bertahap atau sekaligus yang mengakibatkan lonjakan penarikan pada Triwulan IV tahun 2010. 9) Bila terjadi lonjakan penarikan DAK, DPDF-PPD, DPIPD, dan DPPIP pada Triwulan IV tersebut, telusuri penyebab utamanya. 10) Bila terjadi lonjakan penarikan dana DAK dan DPDF-PPD pada Triwulan IV tersebut, buat catatan kemajuan fisik yang dilaporkan dalam pengajuan SP2D sebagai bahan melakukan langkah monitoring fisik lapangan. 11) Buat simpulan dari langkah-langkah kerja tersebut di atas. Tujuan 2
:
Untuk meyakini realisasi fisik atas pelaksanaan pekerjaan DAK, DPDF-PPD, DPIPD, dan DPPIP.
Langkah Monitoring 1) Dapatkan laporan kemajuan fisik per 31 Desember 2010 dan per saat monitoring dari masing-masing kegiatan fisik/kontrak yang dilaksanakan per bidang pada Bidang DAK, DPDF-PPD, DPIPD, dan DPPIP (khusus untuk bidang-bidang yang dilakukan monitoring lapangan sebagaimana diuraikan dalam sasaran angka 3 hal 22). 2) Lakukan pengujian atas laporan kemajuan fisik per 31 Desember 2010 dari masing-masing kegiatan fisik/kontrak yang dilaksanakan per Bidang DAK, DPDF-PPD, DPIPD, dan DPPIP dengan data pendukung sebagai dasar pengujian fisik di lapangan (khusus untuk bidang-bidang yang dilakukan monitoring lapangan sebagaimana diuraikan dalam sasaran angka 3 hal 22). 3) Lakukan pengujian atas laporan kemajuan fisik tersebut yang dijadikan dasar untuk mengajukan permintaan pembayaran termijn dan bahan pendukung laporan realisasi penyerapan DAK, DPDF-PPD, DPIPD, dan DPPIP per tahap. 4) Lakukan monitoring fisik lapangan secara uji petik atas pekerjaan yang dikontrakkan untuk bidang DAK, DPDF-PPD, DPIPD, dan DPPIP dan buat berita acara monitoring fisik. Uraikan bila dalam hasil monitoring fisik ditemukan pekerjaan fiktif, kekurangan volume pekerjaan, kelebihan perhitungan volume RAB kontrak, kelebihan realisasi pembayaran dibandingkan dengan kemajuan fisik pekerjaan pada saat monitoring, kemahalan harga, kekurangan kewajiban penyetoran pajak, serta keterlambatan penyelesaian pekerjaan yang belum dipungut dendanya (Format lihat lampiran 7 Pedoman untuk DAK, lampiran 8 Pedoman untuk DPDF-PPD/DPIPD, dan lampiran 9 pedoman untuk DPPIP). 5) Hitung nilai rupiah dari pekerjaan fiktif, kekurangan volume pekerjaan, kelebihan perhitungan volume RAB kontrak, kelebihan realisasi pembayaran dibandingkan dengan kemajuan fisik pekerjaan pada saat monitoring, kemahalan harga, kekurangan kewajiban penyetoran pajak, serta keterlambatan penyelesaian pekerjaan yang belum dipungut dendanya jika ada, untuk selanjutnya diperhitungkan ke dalam pembayaran termijn berikutnya apabila pelaksanaan kegiatan fisik/kontrak belum
w w w .bpkp.go.id
6)
7)
8)
9)
dibayar seluruhnya dan/atau disetorkan ke Kas Daerah bila kegiatan fisik/kontrak telah dibayar seluruhnya. Pada pemerintah daerah yang dapat mengajukan klaim kurang bayar, nilai rupiah dari pekerjaan fiktif, kekurangan volume pekerjaan, kelebihan perhitungan volume RAB kontrak, kelebihan realisasi pembayaran dibandingkan dengan kemajuan fisik pekerjaan pada saat monitoring, serta kemahalan harga menjadi faktor pengurang nilai klaim kurang bayarnya. Khusus DAK bidang Pendidikan, jika penyerapannya dilaporkan telah 100% pada akhir tahun 2010, agar dicermati mengingat petunjuk teknisnya baru diperoleh pada bulan Oktober 2010. Ada indikasi di beberapa pemerintah daerah, membuat berita acara fiktif untuk dapat mencairkan DAK Bidang Pendidikan pada akhir tahun 2010. Hal yang sama juga berlaku untuk DPDF-PPD, DPIPD, dan DPIPP yang penetapan alokasi dan petunjuk pelaksanaanya baru diterbitkan pada tanggal 14 Juni 2010 dan diterima oleh pemerintah daerah bulan Juli - Agustus 2010. Ada indikasi di beberapa pemerintah daerah, membuat berita acara fiktif untuk dapat mencairkan DPDF-PPD, DPIPD, dan DPPIP pada akhir tahun 2010. Buat simpulan dari langkah langkah tersebut di atas.
Ruang Lingkup : (pelaksanaan ruanglingkup no. 1 angka 5 dan 6 pedoman)
Penggunaan DAK, DPDF-PPD, DPIPD, dan DPPIP Tahun Anggaran 2010 oleh Pemerintah Daerah telah tepat sasaran dan pemanfaatan hasil kegiatan DAK, DPDF-PPD, DPIPD, dan DPPIP Tahun 2010 oleh Pemerintah Daerah.
Tujuan
Untuk menilai ketepatan sasaran dan pemanfaatan hasil kegiatan DAK, DPDF-PPD, DPIPD, dan DPPIP Tahun 2010
:
Langkah Monitoring 1) Teliti apakah kegiatan telah memperhatikan daerah tertinggal (kecamatan dan desa), daerah dekat perbatasan, daerah tertinggal/terpencil, rawan bencana, ketahanan pangan, dan daerah pariwisata. 2) Teliti apakah kegiatan telah sesuai dengan kriteria teknis masingmasing bidang (lihat petunjuk teknis dari Kementerian Teknis terkait). 3) Lakukan monitoring ketepatan sasaran kegiatan. 4) Lakukan penilaian apakah pekerjaan yang telah dinyatakan selesai 100% pada saat monitoring, telah dapat dimanfaatkan sesuai peraturan perundang-undang dan petunjuk teknisnya. 5) Untuk pekerjaan yang pada saat monitoring lapangan realisasi fisiknya ternyata tidak mencapai 100%, lakukan penelaahan : (1) apakah hasil pekerjaan yang tidak mencapai fisik 100% tersebut, dapat dimanfaatkan atau tidak. (2) apakah hasil pekerjaan yang tidak mencapai fisik 100% tersebut akan memberikan manfaat bila pekerjaan tersebut dilanjutkan. 6) Buat simpulan dari langkah langkah tersebut di atas. G. Pelaporan hasil monitoring 1) Perwakilan BPKP Perwakilan BPKP berkewajiban menyusun laporan monitoring DAK, DPDF-PPD, DPIPD, dan DPPIP Tahun 2010 berupa :
w w w .bpkp.go.id
a. Laporan monitoring per bidang DAK, DPDF-PPD, DPIPD, dan DPPIP Tahun 2010 (untuk bidang prioritas) pada masing-masing Pemerintah Provinsi/Kabupaten/Kota yang disampaikan kepada Pimpinan SKPD pelaksana kegiatan dengan tembusan kepada Gubernur/Bupati/Walikota dan Deputi Pengawasan Bidang Penyelenggaran Keuangan Daerah (format laporan lihat lampiran 10, 11, dan 12 Pedoman). b. Laporan kompilasi monitoring seluruh bidang DAK, DPDF-PPD, DPIPD, dan DPPIP pada Pemerintah Provinsi/Kabupaten/Kota yang disampaikan kepada Gubernur/Bupati/Walikota dengan tembusan kepada Deputi Pengawasan Bidang Penyelenggaraan Keuangan Daerah BPKP. (Kompilasi dari butir a) (format laporan lihat lampiran 13 Pedoman). Temuan-temuan hasil monitoring DAK, DPDF-PPD, DPIPD, dan DPPIP tahun 2010 dituangkan dalam berita acara kesepakatan tindak lanjut, dipantau dan dicatat dalam program SIM HP. Penyusunan laporan beserta lampiran monitoring dilakukan secara manual. Perwakilan berkewajiban mengisi program aplikasi sederhana berbasis excel baik untuk monitoring DAK, DPDF-PPD, DPIPD, DPPIP tahun 2010 dijadikan sebagai bahan untuk kompilasi nasional. Untuk itu, masing-masing perwakilan agar menyiapkan operator yang bertugas untuk menginput data laporan monitoring DAK, DPDF-PPD, DPIPD, dan DPPIP ke aplikasi tersebut. Laporan dalam bentuk softcopy dan hardcopy disampaikan kepada Deputi Pengawasan Penyelenggaraan Keuangan Daerah c.q Direktorat Pengawasan Penyelenggaraan Keuangan Daerah Wilayah II. Khusus untuk penyampaian softcopy dikirimkan melalui forum monitoring DAK dan ke alamat email
[email protected],
[email protected], atau
[email protected] Untuk mempercepat proses validasi laporan Perwakilan dan penyusunan kompilasi laporan tingkat nasional, kami harapkan softcopy laporan, Pedoman Monitoring DAK , DPDF-PPD, DPIPD, dan DPPIP Tahun 2010. 45 khususnya lampiran laporan, dapat segera dikirim via email terlebih dahulu setelah selesai direviu oleh Kepala Bidang (DL3). Penyampaian laporan kepada Deputi Pengawasan Bidang Penyelenggaraan Keuangan Daerah diharapkan sesuai dengan jadual waktu yang telah ditetapkan sebagaimana diuraikan pada Bab III huruf B di atas. Penyampaian laporan hasil monitoring kepada Gubernur/ Bupati /Walikota /Kepala SKPD dilakukan setelah validasi oleh Tim BPKP Pusat sesuai dengan jadwal yang ditetapkan. 2) BPKP Pusat Melaksanakan penyusunan laporan kompilasi nasional hasil monitoring pengelolaan DAK, DPDF-PPD, DPIPD, dan DPPIP pada Pemerintah Provinsi/Kabupaten/Kota seluruh Indonesia untuk disampaikan kepada Menteri Keuangan.
w w w .bpkp.go.id
BAB IV PENUTUP
Pedoman monitoring DAK, DPDF-PPD, DPIPD, dan DPPIP Tahun Anggaran 2010 ini disusun sedemikian rupa agar dapat mengakomodasi tujuan utama monitoring dan sesuai dengan ruang lingkup yang diminta oleh Menteri Keuangan. Penyusunan pedoman ini merupakan bukti respon BPKP atas permintaan Menteri Keuangan untuk melakukan monitoring pengelolaan DAK dan Dana Transfer ke Daerah Lainnya di daerah dari tahun ke tahun, dan akan digunakan sebagai acuan bagi Perwakilan BPKP dalam melakukan monitoring terhadap kegiatan DAK, DPDF-PPD, DPIPD, dan DPPIP Tahun Anggaran 2010 yang dilaksanakan Pemerintah Provinsi /Kabupaten/Kota. Pelaksanaan monitoring selain untuk memberikan masukan kepada Menteri Keuangan sebagaimana diutarakan di atas, juga mengidentifikasi permasalahan yang menghambat pencapaian tujuan pemberian dana dan mendeteksi apakah dana DPDFPPD, DPIPD, dan DPPIP Tahun 2010 telah digunakan untuk kebutuhan fisik sarana dan prasarana dasar yang merupakan prioritas nasional. Disamping itu, hasil monitoring diharapkan dapat memberikan informasi kepada Menteri Keuangan dan Gubernur/Bupati/Walikota tentang kesesuaian pelaksanaan pengelolaan DAK, DPDF-PPD, DPIPD, dan DPPIP dibandingkan dengan peraturan perundang-undangannya dan memberikan saran kepada Menteri Keuangan dan Gubernur/Bupati/Walikota untuk peningkatan akuntabilitas pengelolaan DAK dan Dana Transfer Lainnya pada masa mendatang. Kami menyadari bahwa pedoman ini masih jauh dari sempurna, oleh karena itu kami mengharapkan saran dan masukan dari berbagai pihak guna penyempurnaan pedoman ini. Akhirnya, semoga output dari pedoman ini dapat dimanfaatkan sebagaimana mestinya.
