w w w .bpkp.go.id
KEPUTUSAN KEPALA BADAN PENGAWASAN KEUANGAN DAN PEMBANGUNAN NOMOR : KEP- 1406/K.SU/05/2011 TENTANG PELIMPAHAN SEBAGIAN WEWENANG KEPALA BADAN PENGAWASAN KEUANGAN DAN PEMBANGUNAN SEBAGAI PENGGUNA BARANG MILIK NEGARA KEPADA KEPALA PERWAKILAN, KEPALA PUSAT, KEPALA BIRO UMUM DAN INSPEKTUR Dl LINGKUNGAN BADAN PENGAWASAN KEUANGAN DAN PEMBANGUNAN UNTUK DAN ATAS NAMA KEPALA BADAN PENGAWASAN KEUANGAN DAN PEMBANGUNAN MENANDATANGANI SURAT KEPALA BADAN PENGAWASAN KEUANGAN DAN PEMBANGUNAN KEPALA BADAN PENGAWASAN KEUANGAN DAN PEMBANGUNAN, Menimbang
: a. bahwa dalam melaksanakan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 96/PMK.06/2007 tentang Tata Cara Pelaksanaan Penggunaan, Pemanfaatan, Penghapusan dan Pemindahtanganan Barang Milik Negara, Kepala BPKP perlu menunjuk pejabat pada instansi vertikal di lingkungan BPKP untuk melaksanakan sebagian kewenangan dan tanggung jawab Pengguna Barang; b. bahwa Keputusan Kepala Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan Nomor KEP-701/K.SU/05/2009 sudah tidak sesuai lagi dengan perkembangan pengelolaan barang milik negara di lingkungan Badan Keuangan dan Pembangunan sehingga perlu diganti; c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Kepala Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan tentang Pelimpahan Sebagian Wewenang Kepala Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan selaku Pengguna Barang Milik Negara kepada Kepala Perwakilan, Kepala Pusat, Kepala Biro Umum dan Inspektur di Lingkungan Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan untuk dan atas Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan menandatangani Surat Kepala Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan;
Mengingat
: 1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286); 2. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355); 3. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2006 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 20, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4609) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2008 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4855); 4. Keputusan Presiden Nomor 68/M Tahun 2010; 5. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 96/PMK.06/2007
w w w .bpkp.go.id
Tata Cara Pelaksanaan Penggunaan, Pemanfaatan, Penghapusan, dan Pemindahtanganan Barang Milik Negara; 6. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 120/PMK.06/2007 tentang Penatausahaan Barang Milik Negara; 7. Keputusan Kepala Badan Pengawasan Keuangan Pembangunan Nomor KEP-06.00.00-080/K/2001 tentang Organisasi dan Tata Kerja Badan Pengawasan Keuangan Pembangunan; 8. Keputusan Kepala Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan Nomor KEP-06.00.00-286/K/2001 tentang Organisasi dan Tata Kerja Perwakilan Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Kepala Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan Nomor: PER-955/K/SU/2011; MEMUTUSKAN: Menetapkan PERTAMA
KEDUA
KETIGA
: : Melimpahkan sebagian wewenang kepada Kepala Perwakilan, Kepala Pusat, Kepala Biro Umum dan Inspektur di lingkungan Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan untuk dan atas nama Kepala Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan menandatangani Surat Kepala Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan sebagaimana tersebut dalam Lampiran Keputusan Kepala Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan ini yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan Kepala Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan ini. : Menyatakan Keputusan Kepala Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan Nomor KEP701/K.SU/05/2009 tanggal 16 Maret 2009 dicabut dan tidak berlaku. : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan.
Ditetapkan di Jakarta pada tanggal 17 November 2011 KEPALA BADAN PENGAWASAN KEUANGAN DAN PEMBANGUNAN, ttd MARDIASMO
w w w .bpkp.go.id
LAMPIRAN KEPUTUSAN KEPALA BPKP NOMOR : KEP1406/K/SU/2011 TANGGAL : 17 NOVEMBER 2011 PELIMPAHAN WEWENANG KEPADA KEPALA PERWAKILAN, KEPALA PUSAT, KEPALA BIRO UMUM DAN INSPEKTUR NO. 1
2
MATERI YANG DILIMPAHKAN Mengajukan usulan kepada Kantor Wilayah DJKN atas penetapan status penggunaan Barang Milik Negara (BMN) berupa: a. Tanah dan/atau bangunan dengan nilai perolehan BMN per bidang tanah dan/atau unit bangunan lebih dari Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah) sampai dengan Rp2.500.000.000,00 (dua miliar lima ratus juta rupiah); b. Selain tanah dan/atau bangunan, yaitu: 1) Barang-barang yang mempunyai bukti kepemilikan seperti sepeda motor, mobil, kapal, dan pesawat terbang dengan nilai perolehan BMN per unit lebih dari Rp250.000.000,00 (dua ratus lima puluh juta rupiah) sampai dengan Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah); 2) Barang-barang dengan nilai perolehan BMN per unit lebih dari Rp250.000.000,00 (dua ratus lima puluh juta rupiah) sampai dengan Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah). a. Mengajukan usulan kepada Kantor Wilayah DJKN atas pemanfaatan BMN berupa tanah dan/atau bangunan: 1) dalam bentuk sewa dengan pembayaran sewa yang dibayar sekaligus untuk jangka waktu paling lama 5 tahun dengan nilai tanah berdasarkan Surat Keterangan Nilai Jual Objek Pajak (NJOP) lebih dari Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah) sampai dengan Rp5.000.000.000,00 (lima miliar rupiah); 2) dalam bentuk pinjam pakai untuk jangka waktu paling lama 2 tahun dengan nilai tanah berdasarkan Surat Keterangan NJOP lebih dari Rp2.000.000.000,00 (dua miliar rupiah) sampai dengan Rp10.000.000.000,00 (sepuluh miliar rupiah); 3) dalam bentuk kerjasama pemanfaatan untuk jangka waktu paling lama 30 tahun dengan nilai tanah berdasarkan Surat Keterangan NJOP lebih dari Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah) sampai dengan Rp2.500.000.000,00 (dua miliar lima ratus juta rupiah). b. Mengajukan usulan kepada Kantor Wilayah DJKN atas pemanfaatan BMN berupa selain tanah dan/atau bangunan: 1) dalam bentuk sewa dengan pembayaran sewa yang dibayar sekaligus untuk jangka waktu paling lama 5 tahun dengan nilai perolehan BMN lebih dari Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah) sampai dengan Rp500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah); 2) dalam bentuk pinjam pakai untuk jangka waktu paling lama 2 tahun dengan nilai perolehan BMN lebih dari Rp500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah) sampai dengan Rp2.500.000.000,00 (dua miliar lima ratus juta rupiah); 3) dalam bentuk kerjasama pemanfaatan untuk jangka waktu paling lama 30 tahun dengan nilai perolehan BMN lebih dari Rp250.000.000 (dua ratus lima puluh juta rupiah) sampai dengan Rp1.000.000.000, (satu miliar rupiah).
w w w .bpkp.go.id
3
4
5
6
Mengajukan usulan kepada Kantor Wilayah DJKN atas penghapusan BMN yang tidak ditindaklanjuti dengan pemindahtanganan berupa : a. tanah dan/atau bangunan dengan nilai perolehan BMN per paket usulan lebih dari Rp250.000.000,00 (dua ratus lima puluh juta rupiah) sampai dengan Rp500.000.000.00 (lima ratus juta rupiah); b. selain tanah dan/atau bangunan dengan nilai perolehan BMN per paket usulan lebih dari Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah) sampai dengan Rp250.000.000,00 (dua ratus lima puluh juta rupiah). Mengajukan usulan kepada Kantor Wilayah DJKN atas pemindahtanganan BMN berupa: a. tanah dan/atau bangunan yang tidak memerlukan persetujuan Presiden atau DPR dengan nilai tanah berdasarkan Surat Keterangan NJOP lebih dari Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah) sampai dengan Rp2.500.000.000,00 (dua miliar lima ratus juta rupiah); b. selain tanah dan/atau bangunan yang tidak memerlukan persetujuan Presiden atau DPR dengan nilai perolehan BMN lebih dari Rp500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah) sampai dengan Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah). Mengajukan usulan kepada Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang (KPKNL) atas penetapan status penggunaan Barang Milik Negara (BMN) berupa: a. Tanah dan/atau bangunan dengan nilai perolehan BMN per bidang tanah dan/atau unit bangunan sampai dengan Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah); b. Selain tanah dan/atau bangunan, yaitu: 1) Barang-barang yang mempunyai bukti kepemilikan seperti sepeda motor, mobil, kapal, dan pesawat terbang dengan nilai perolehan BMN per unit sampai dengan Rp250.000.000,00 (dua ratus lima puluh juta rupiah); 2) Barang-barang dengan nilai perolehan BMN per unit lebih dari Rp25.000.000,00 (dua puluh lima juta rupiah) sampai dengan Rp250.000.000,00 (dua ratus lima puluh juta rupiah). a. Mengajukan usulan kepada Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang (KPKNL) atas pemanfaatan BMN berupa tanah dan/atau bangunan: 1) dalam bentuk sewa dengan pembayaran sewa yang dibayar sekaligus untuk jangka waktu paling lama 5 tahun dengan nilai tanah berdasarkan Surat Keterangan Nilai Jual Objek Pajak (NJOP) sampai dengan Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah); 2) dalam bentuk pinjam pakai untuk jangka waktu paling lama 2 tahun dengan nilai tanah berdasarkan Surat Keterangan NJOP sampai dengan Rp2.000.000.000,00 (dua miliar rupiah); 3) dalam bentuk kerjasama pemanfaatan untuk jangka waktu paling lama 30 tahun dengan nilai tanah berdasarkan Surat Keterangan NJOP sampai dengan Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah). b. Mengajukan usulan kepada Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang (KPKNL) atas pemanfaatan BMN berupa selain tanah dan/atau bangunan: 1) dalam bentuk sewa dengan pembayaran sewa yang dibayar sekaligus untuk jangka waktu paling lama 5 tahun dengan nilai perolehan BMN sampai dengan Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah); 2) dalam bentuk pinjam pakai untuk jangka waktu paling lama 2 tahun dengan nilai perolehan BMN sampai dengan Rp500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah);
w w w .bpkp.go.id
7
8
3) dalam bentuk kerjasama pemanfaatan untuk jangka waktu paling lama 30 tahun dengan nilai perolehan BMN sampai dengan Rp250.000.000,00 (dua ratus lima puluh juta rupiah). Mengajukan usulan kepada Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang (KPKNL) atas penghapusan BMN yang tidak ditindaklanjuti pemindahtanganan berupa: a. tanah dan/atau bangunan dengan nilai perolehan BMN per paket usulan sampai dengan Rp250.000.000,00(dua ratus lima puluh juta rupiah) b. selain tanah dan/atau bangunan dengan nilai perolehan BMN per paket usulan sampai dengan Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah). Mengajukan usulan kepada Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang (KPKNL) atas pemindahtanganan BMN berupa: a. tanah dan/atau bangunan yang tidak memerlukan persetujuan Presiden atau DPR dengan nilai tanah berdasarkan Surat Keterangan NJOP sampai dengan Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah); b. selain tanah dan/atau bangunan yang tidak memerlukan persetujuan Presiden atau DPR dengan nilai perolehan BMN sampai dengan Rp500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah).
KEPALA BADAN PENGAWASAN KEUANGAN DAN PEMBANGUNAN, ttd MARDIASMO
