BADAN PENGAWASAN KEUANGAN DAN PEMBANGUNAN

BADAN PENGAWASAN KEUANGAN DAN PEMBANGUNAN PERATURAN KEPALA BADAN PENGAWASAN KEUANGAN DAN PEMBANGUNAN NOMOR : PER-687/K/D4/2012 TENTANG PEDOMAN PENYUSUNAN DESAIN PENYELENGGARAAN SISTEM PENGENDALIAN INSTANSI PEMERINTAH (SPIP)

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA KEPALA BADAN PENGAWASAN KEUANGAN DAN PEMBANGUNAN, Menimbang

: a. bahwa untuk kemudahan dan kelancaran penyelenggaraan SPIP, perlu adanya pengintegrasian antar unsur SPIP dan pengaturan langkah-langkah konkret yang dilaksanakan dalam bentuk desain penyelenggaraan; b. bahwa agar penyusunan desain penyelenggaraan SPIP memenuhi standar dan panduan yang ada, maka perlu dibuatkan Pedoman Penyusunan Desain penyelenggaraan SPIP; c.

bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan b, perlu menetapkan Peraturan Kepala Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan tentang Pedoman Penyusunan Desain Penyelenggaraan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah;

Mengingat

: 1. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008 tentang Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (Lembaran Negara Tahun 2008 Nomor 127, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4890); 2. Keputusan Presiden Nomor 103 Tahun 2001 tentang Kedudukan, Organisasi

Tugas, dan

Fungsi,

Tata

Kerja

Kewenangan, Lembaga

Susunan Pemerintah

Non-Departemen sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Presiden Nomor 64 Tahun 2005; 3. Keputusan Presiden Nomor 110 Tahun 2001 tentang Unit Organisasi dan Tugas Eselon I Lembaga Pemerintah Non-Departemen sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Presiden Nomor 52 Tahun 2005; 4. Keputusan Presiden Nomor 68/M Tahun 2010;

-25. Peraturan Kepala Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan

Nomor

PER-1326/K/LB/2009

tentang

Pedoman Teknis Penyelenggaraan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah;

MEMUTUSKAN: Menetapkan

: PERATURAN KEPALA BADAN PENGAWASAN KEUANGAN DAN PEMBANGUNAN TENTANG PEDOMAN PENYUSUNAN DESAIN PENYELENGGARAAN SISTEM PENGENDALIAN INTERN PEMERINTAH.

BAB I KETENTUAN UMUM Pasal 1 Dalam Peraturan Kepala Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) ini, yang dimaksud dengan: (1)

Desain Penyelenggaraan Sistem

Pengendalian Intern Pemerintah adalah

kerangka bentuk atau rancangan proses pengintegrasian antar unsur SPIP dan pengaturan langkah-langkah yang dilaksanakan dalam mengembangkan masingmasing unsur sebagai bentuk konkret penyelenggaraan SPIP. (2)

Instansi Pemerintah adalah unsur penyelenggara pemerintahan pusat atau unsur penyelenggara pemerintahan daerah.

(3)

Level entitas Penyelenggaraan SPIP adalah Penyelenggaraan SPIP pada tingkatan Kementerian/ Lembaga/ Pemda atau unit eselon I/ II atau unit mandiri yang meliputi aspek strategis dan organisasional.

(4)

Level aktivitas Penyelenggaraan SPIP adalah Penyelenggaraan SPIP pada tingkatan aktivitas yang berkaitan dengan aspek operasional.

(5)

Aspek strategis adalah aspek yang menjadi tanggung jawab menteri, kepala lembaga, gubernur atau bupati/walikota.

(6)

Aspek organisasional adalah aspek yang bersifat manajerial yang menjadi tanggung jawab eselon I, eselon II atau eselon mandiri lainnya (entitas pelaporan).

(7)

Aspek operasional adalah pada tingkat kegiatan operasional.

(8)

Quick win Penyelenggaraan SPIP adalah tujuan Penyelenggaraan SPIP yang akan dicapai dalam jangka waktu 3 bulan atau 100 hari.

(9)

Tujuan jangka pendek Penyelenggaraan SPIP adalah tujuan Penyelenggaraan SPIP yang akan dicapai dalam jangka waktu 1 tahun.

(10) Tujuan jangka menengah Penyelenggaraan SPIP adalah tujuan Penyelenggaraan SPIP yang akan dicapai dalam jangka waktu 5 tahun.

-3BAB II TUJUAN DAN RUANG LINGKUP DESAIN PENYELENGGARAAN SPIP Pasal 2 (1)

Penyusunan desain penyelenggaraan SPIP bertujuan untuk: a.

Mengintegrasikan rencana pengembangan SPIP di lingkungan kementerian atau lembaga (K/L) dan pemerintah daerah (Pemda) sesuai dengan PP 60 Tahun 2008;

b.

Memberikan gambaran bagi K/L/Pemda tentang strategi penerapan SPIP;

c.

Menjadi substansi (lampiran) Keputusan Menteri atau Kepala Lembaga tentang penerapan SPIP di organisasinya;

d.

Mendorong instansi pemerintah pusat dan daerah untuk melakukan percepatan penyelenggaraan SPIP;

e.

Mengarahkan

aktivitas

pengembangan

dan

mengukur

keberhasilan

penyelenggaraan SPIP. (2)

Ruang lingkup Pedoman Penyusunan Desain Penyelenggaraan SPIP terdiri atas penyelenggaraan SPIP pada level entitas dan level aktivitas institusi K/L/Pemda.

(3)

Level entitas meliputi aspek strategis dan organisasional, sedangkan level aktivitas berkaitan dengan aspek operasionalnya.

BAB III SASARAN PENYUSUNAN DESAIN PENYELENGGARAAN SPIP Pasal 3 Sasaran Penyusunan Desain Penyelenggaraan SPIP meliputi: a. Penyiapan prakondisi rencana penerapan SPIP dioperasionalkan; b. Rencana pengembangan SPIP; c. Tahap-tahap pengembangan detil SPIP; d. Identifikasi tentang tahap-tahap pengembangan SPIP dan tentang semua unit organisasi (khususnya unit mandiri) yang akan mengembangkan SPIP; e. Dasar perencanaan dan penganggaran penyelenggaraan SPIP K/L/Pemda; f. Hal-hal yang perlu menjadi perhatian seluruh K/L/Pemda, termasuk tentang perlunya komitmen bersama untuk melaksanakan penyelenggaraan SPIP.

BAB IV PENYUSUNAN DESAIN PENYELENGGARAAN SPIP Bagian Kesatu Pendahuluan

-4-

Pasal 4 Desain Penyelenggaraan SPIP harus disesuaikan dengan karakteristik, fungsi, sifat, tujuan, dan kompleksitas unit kerja dan perencanaan penganggarannya.

Pasal 5 Untuk kemudahan dan kelancaran penyelenggaraan SPIP, harus ada pengintegrasian antar unsur SPIP dan pengaturan langkah-langkah yang dilaksanakan dalam mengembangkan masing-masing unsur sebagai bentuk konkret penyelenggaraan SPIP. Bagian Kedua Strategi Penyelenggaraan SPIP Pasal 6 (1) Para penanggung jawab tugas pada K/L/Pemda wajib memahami tugas dan fungsi organisasi sebagai dasar pelaksanaan tugas dan pencapaian tujuan organisasi. (2) Untuk mendesain SPIP diperlukan pemahaman terhadap ketatalaksanaan dan ketatausahaan (bussiness process) K/L/Pemda serta struktur organisasinya. Pasal 7 Untuk memudahkan operasionalisasi dan komunikasi konsep kepada semua personel dalam menerapkan SPIP, harus dibuat gambar visual tentang konsep SPIP dan adaptasi definisi SPIP ke suatu organisasi.

Pasal 8 Ruang lingkup penyelenggaraan SPIP disusun secara spesifik dan memadai, dengan prakondisi unit organisasi K/L/Pemda harus sudah memiliki analisis lingkungan, rencana kinerja, serta batasan tentang kegiatan utama yang akan dilakukan dalam menjalankan perannya atau mencapai kinerjanya. Pasal 9 K/L/ Pemda wajib merumuskan tujuan penyelenggaraan SPIP dan menetapkan prioritas pencapaian tujuan SPIP sesuai dengan kondisi dan kebutuhan K/L/Pemda dan masingmasing unit kerjanya. Pasal 10 (1) K/L/Pemda wajib mengetahui dengan jelas tujuan jangka pendek, jangka menengah, dan quick win penerapan SPIP yang akan dicapai berdasarkan telaahan yang dilakukan. (2) Pertimbangan yang perlu dilakukan meliputi permasalahan yang dihadapi, unit kerja terkait yang melaksanakan ketercapaian tahapan tujuan SPIP, dan sumber daya yang dimiliki.

-5(3) Pertimbangan tersebut dilakukan agar permasalahan yang dihadapi K/L/Pemda saat ini dapat teratasi, demikian pula potensi atas risiko berulangnya permasalahan tersebut dapat diantisipasi. Bagian Ketiga Rencana Kerja Penyelenggaraan SPIP Pasal 11 (1) Efektivitas

Lingkungan

Pengendalian

harus

dinilai

untuk

mengenali

risiko

bawaannya dengan tujuan untuk mengidentifikasi dan menganalisis aspek-aspek dalam Lingkungan Pengendalian yang berpengaruh dalam penilaian risiko. (2) Lingkungan Pengendalian terkait dengan faktor manusia, sehingga penilaian harus dilaksanakan secara obyektif untuk mendapatkan hasil yang optimal. (3) Hasil penilaian efektivitas Lingkungan Pengendalian merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari risiko yang teridentifikasi.

Pasal 12 (1) Pimpinan K/L/Pemda wajib melakukan penilaian risiko pada level entitas dan level kegiatannya. (2) Penilaian risiko mencakup identifikasi dan analisis risiko-risiko yang dihadapi Instansi Pemerintah dalam pencapaian tujuannya. (3) Identifikasi dan analisis risiko dilakukan dengan metodologi yang sesuai dengan karakteristik kegiatan utama organisasi. Pasal 13 (1) Penguatan Lingkungan Pengendalian harus dilakukan untuk menindaklanjuti temuan tentang inefektivitas Lingkungan Pengendalian dan mengaitkannya dengan risiko yang telah dipetakan pada penilaian risiko. (2) Penguatan

Lingkungan

pengendalian,

khususnya

Pengendalian tentang

merupakan

penegakan

bagian

aturan

yang

dari

aktivitas

menunjukkan

penambahan kesadaran (kultur) pengendalian dalam suatu unit kerja K/L/Pemda. (3) Unsur-unsur yang harus dikuatkan oleh unit kerja tergantung dari hasil penilaian efektivitas Lingkungan Pengendalian. Pasal 14 (1) Kegiatan pengendalian adalah kebijakan dan prosedur yang dapat membantu memastikan dilaksanakannya arahan pimpinan K/L/Pemda untuk mengurangi risiko yang telah diidentifikasi selama proses penilaian risiko. (2) Kegiatan pengendalian dirancang dengan mempertimbangkan aspek biaya dan manfaat (cost-benefit). (3) Kegiatan pengendalian dilakukan untuk membantu pimpinan instansi/unit kerja memastikan dilaksanakannya arahan pimpinan untuk mengurangi risiko yang telah

-6diidentifikasi selama penilaian risiko. Pasal 15 Untuk memastikan pencapaian tujuan penyelenggaraan SPIP dan tujuan penyusunan rencana kerja penerapan SPIP, pengembangan SPIP harus dipantau secara terusmenerus.

Bagian Keempat Penutup Pasal 16 K/L/Pemda atau unit organisasi yang mengembangkan SPIP perlu memperhatikan manfaat-biaya pengembangan SPIP, sifat kekhususan desain penyelenggaraan SPIP, dan keterbatasan kompetensi auditor internal dalam menguatkan penyelenggaraan SPIP. Pasal 17 (1) Komitmen dari manajemen puncak merupakan dukungan yang sangat ideal untuk menyelenggarakan SPIP pada tingkat K/L/ Pemda secara menyeluruh. (2) Dalam

hal

dukungan

dari

manajemen

puncak

belum

diperoleh,

maka

pengembangan SPIP dapat dilakukan dari unit eselon I, eselon II atau unit mandiri yang mau menjadi pionir pengembangan pada suatu K/L/Pemda, dengan tetap mengupayakan

dukungan

pimpinan

puncak

agar

dapat

mengupayakan

pengembangan SPIP secara menyeluruh.

BAB V KETENTUAN PENUTUP Pasal 18 Pedoman

Penyusunan

Desain

Penyelenggaraan

Sistem

Pengendalian

Intern

Pemerintah di Lingkungan Instansi Pemerintah Pusat dan Daerah, sebagaimana tercantum dalam Lampiran Peraturan ini, merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Kepala BPKP ini. Pasal 19 Peraturan Kepala BPKP ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan. Ditetapkan di Jakarta pada tanggal 25 Mei 2012 KEPALA BADAN PENGAWASAN KEUANGAN DAN PEMBANGUNAN,

MARDIASMO

PEDOMAN PENYUSUNAN Desain PENYELENGGARAAN SISTEM PENGENDALIAN INTERN PEMERINTAH

PERATURAN KEPALA BPKP NOMOR : Per–687/k/d4/2011 Tanggal 25 Mei 2012

i

KATA PENGANTAR Sistem Pengendalian Intern Pemerintah, yang selanjutnya disingkat SPIP, adalah Sistem Pengendalian Intern yang harus diselenggarakan secara menyeluruh di lingkungan pemerintah pusat dan pemerintah daerah. Penyelenggaraan SPIP yang dilakukan di Kementerian/ Lembaga (K/L) dan Pemerintah Daerah (Pemda) mencakup kegiatan perencanaan, pelaksanaan, pengawasan sampai dengan pertanggungjawaban.

Penyelenggaraan

SPIP

juga

harus

dilakukan

secara

menyeluruh dan terintegrasi dengan kegiatan operasional K/L dan pemda. BPKP sebagai pembina penyelenggaraan SPIP, sebagaimana diatur dalam Pasal 59 Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008, telah menyusun pedoman teknis penyelenggaraan SPIP, sebagaimana tertuang dalam dalam Peraturan Kepala BPKP Nomor PER-1326/K/LB/2009 tanggal 7 Desember 2009 tentang Pedoman Teknis Umum Penyelenggaraan SPIP. Pedoman ini juga telah dilengkapi dengan 25 buah Pedoman Teknis Penyelenggaraan unsur-unsur SPIP. Pedoman Penyusunan Desain Penyelenggaraan SPIP ini adalah salah satu upaya untuk mengintegrasikan antar unsur SPIP. Pedoman ini memuat langkahlangkah konkret yang diperlukan dalam mengembangkan masing-masing unsur sebagai bentuk konkrit penyelenggaraan SPIP. Eksistensi Desain Penyelenggaraan SPIP sebagai hasil implemetasi pedoman ini diharapkan dapat mendorong instansi pemerintah pusat dan daerah untuk melakukan percepatan penyelenggaraan SPIP. Pedoman ini masih jauh dari sempurna sehingga, masukan dan saran perbaikan dari para pengguna sangat diharapkan sebagai bahan penyempurnaan. Jakarta,25 Mei 2012 Kepala BPKP,

Mardiasmo NIP 19580510 198303 1 004

ii

DAFTAR ISI KATA PENGANTAR ......................................................................................... II DAFTAR ISI ................................................................................................ III BAB I PENDAHULUAN ...................................................................................... 1 A. LATAR BELAKANG......................................................................................... 1 B. TUJUAN DAN MANFAAT PEDOMAN......................................................................... 2 C. SISTEMATIKA PEDOMAN ................................................................................... 2 BAB II STRATEGI PENYELENGGARAAN SPIP ............................................................ 4 A. MEMBANGUN KEPEDULIAN TENTANG PERAN ORGANISASI................................................... 4 1. PRINSIP DAN TUJUAN .................................................................................. 4 2. OUTPUTKEGIATAN..................................................................................... 5 3. LANGKAH KERJA UTAMA ............................................................................... 5 B. OPERASIONALISASI SPIP SESUAI UNIT ORGANISASI........................................................... 6 1. PRINSIP DAN TUJUAN .................................................................................. 6 2. OUTPUT ............................................................................................... 6 3. LANGKAH KERJA UTAMA ............................................................................... 6 C. PERUMUSAN TUJUAN PENYUSUNAN DESAIN PENYELENGGARAAN SPIP ...................................... 7 1. PRINSIP DAN TUJUAN .................................................................................. 7 2. OUTPUT ............................................................................................... 7 3. LANGKAH KERJA UTAMA ............................................................................... 8 D. PERUMUSAN LINGKUP DESAIN PENYELENGGARAAN SPIP .................................................... 8 1. PRINSIP DAN TUJUAN .................................................................................. 8 2. OUTPUT ............................................................................................... 9 3. LANGKAH KERJA UTAMA ............................................................................... 9 E. PERUMUSAN DAN PENENTUAN PRIORITAS TUJUAN SPIP UNIT ORGANISASI ................................. 1. PRINSIP DAN TUJUAN ................................................................................ 2. OUTPUT ............................................................................................. 3. LANGKAH KERJA UTAMA ............................................................................. F.

10 10 10 10

PENETAPAN TAHAP-TAHAP PENGEMBANGAN SPIP........................................................ 12

G. PRIORITAS PENERAPAN SPIP UNIT MANDIRI ............................................................... 1. PRINSIP DAN TUJUAN ................................................................................ 2. OUTPUT KEGIATAN .................................................................................. 3. LANGKAH KERJA UTAMA .............................................................................

13 13 14 14

H. PETA STRATEGIS (STRATEGIC MAP) UNTUK EFEKTIVITAS DAN EFISIENSI KEGIATAN OPERASIONAL ........ 15 BAB III RENCANA KERJA PENYELENGGARAAN SPIP .................................................. 16 A. RENCANA KERJA PENILAIAN EFEKTIVITAS LINGKUNGAN PENGENDALIAN ................................... 1. PRINSIP DAN TUJUAN ................................................................................ 2. PRAKONDISI PENILAIAN LINGKUNGAN PENGENDALIAN ................................................. 3. OUTPUT KEGIATAN .................................................................................. 4. LANGKAH KERJA UTAMA .............................................................................

16 16 17 17 17

B. RENCANA KERJA PENILAIAN RISIKO INSTANSI PEMERINTAH ................................................ 1. PRINSIP DAN TUJUAN ................................................................................ 2. PRAKONDISI PENILAIAN RISIKO ....................................................................... 3. OUTPUT KEGIATAN .................................................................................. 4. LANGKAH KERJA UTAMA .............................................................................

18 18 19 19 19

iii

C. RENCANA KERJA PENGUATAN LINGKUNGAN PENGENDALIAN ............................................. 1. RK PENEGAKAN INTEGRITAS DAN NILAI ETIKA ........................................................ a. Prinsip dan Tujuan .......................................................................... b. Output ........................................................................................ c. Langkah Kerja ............................................................................... 2. RK PENERAPAN STANDAR KOMPETENSI............................................................... a. Prinsip dan Tujuan .......................................................................... b. Output ........................................................................................ c. Langkah Kerja ............................................................................... 3. RK KEPEMIMPINAN YANG KONDUSIF .................................................................. a. Prinsip dan Tujuan .......................................................................... b. Output ........................................................................................ c. Langkah Kerja ............................................................................... 4. RK PEMBENTUKAN ORGANISASI SESUAI KEBUTUHAN .................................................. a. Prinsip dan Tujuan .......................................................................... b. Output ........................................................................................ c. Langkah Kerja ............................................................................... 5. RK PENDELEGASIAN WEWENANG DAN TANGGUNG JAWAB YANG TEPAT ............................... a. Prinsip dan tujuan .......................................................................... b. Output ........................................................................................ c. Langkah Kerja ............................................................................... 6. RK PENYUSUNAN DAN PENERAPAN KEBIJAKAN YANG SEHAT TENTANG PEMBINAAN SUMBER DAYA MANUSIA ............................................................................................ a. Prinsip dan tujuan .......................................................................... b. Output ........................................................................................ c. Langkah Kerja ............................................................................... 7. RK PEMBINAAN APIP YANG EFEKTIF ................................................................. a. Prinsip dan Tujuan .......................................................................... b. Output ........................................................................................ c. Langkah Kerja ............................................................................... 8. RK PEMBINAAN HUBUNGAN KERJA ................................................................... a. Prinsip dan tujuan .......................................................................... b. Output ........................................................................................ c. Langkah Kerja ...............................................................................

28 29 29 29 30 31 31 31 32 32 33 33

D. RENCANA KERJA PENYELENGGARAAN KEGIATAN PENGENDALIAN ......................................... 1. PRINSIP DAN TUJUAN KEGIATAN PENGENDALIAN ..................................................... 2. PRA KONDISI PENYELENGGARAAN KEGIATAN PENGENDALIAN .......................................... 3. OUTPUT KEGIATAN .................................................................................. 4. LANGKAH KERJA UTAMA .............................................................................

33 34 34 35 35

E. RENCANA KERJA PENEMBANGAN INFORMASI DAN KOMUNIKASI............................................ 1. PRINSIP DAN TUJUAN ................................................................................ 2. PRAKONDISI PENGEMBANGAN INFOKOM .............................................................. 3. OUTPUT KEGIATAN .................................................................................. 4. LANGKAH KERJA UTAMA .............................................................................

36 36 37 38 38

F.

38 39 39 40 40

RENCANA KERJA PENYELENGGARAAN PEMANTAUAN SPIP ................................................ 1. PRINSIP DAN TUJUAN ................................................................................ 2. PRAKONDISI PENGEMBANGAN PEMANTAUAN SPIP .................................................... 3. OUTPUT KEGIATAN .................................................................................. 4. LANGKAH KERJA UTAMA .............................................................................

20 21 21 21 21 22 22 23 23 23 24 24 24 25 25 25 26 26 27 27 28

BAB IV PENUTUP ......................................................................................... 41 A. HAL-HAL YANG PERLU DIPERHATIKAN ................................................................... 41 1. PRINSIP COST AND BENEFIT .......................................................................... 41 2. PENYUSUNAN DESAIN TIDAK BISA DILAKUKAN SECARA GENERALISASI ................................. 41

iv

3. KETERBATASAN KOMPETENSI INTERNAL AUDITOR ..................................................... 42 B. KOMITMEN DALAM PENYELENGGARAAN SPIP ............................................................. 42 LAMPIRAN 1. PERAGA PENYUSUNAN STRATEGI PENYELENGGARAAN SPIP....................... 44 LAMPIRAN 2. PERAGA PENYUSUNAN RENCANA KERJA PENYELENGGARAAN SPIP............... 49

v

PEDOMAN PENYUSUNAN DISAIN PENYELENGGARAAN SPIP TERINTEGRASI BAB I PENDAHULUAN

BAB I PENDAHULUAN Menyelenggarakan

suatu

kegiatan

di

Instansi

Pemerintah,

termasuk

menyelenggarakan SPIP, memerlukan proses perencanaan dan penganggaran yang cukup panjang, mengikuti prosedur perencanaan dan penganggaran yang berlaku di Instansi Pemerintah tersebut. Bab I ini memberikan latar belakang dan tujuan penyusunan Pedoman Penyusunan Desain Penyelenggaraan SPIP termasuk di dalamnya untuk mengisi kebutuhan perencanaan dan penganggaran dimaksud.

A. LATAR BELAKANG Sesuai Pasal 59 ayat (1) PP Nomor 60 Tahun 2008, salah satu tugas pembinaan penyelenggaraan SPIP adalah menyusun pedoman teknis penyelenggaraan SPIP. Sehubungan dengan hal tersebut, BPKP telah menerbitkan pedoman, yang dituangkan dalam dalam Peraturan Kepala BPKP Nomor PER-1326/K/LB/2009 tanggal 7 Desember 2009 tentang Pedoman Teknis Umum Penyelenggaraan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah. Pedoman ini juga telah dilengkapi dengan 25 buah Pedoman Teknis Penyelenggaraan unsur-unsur SPIP tersebut. Selanjutnya, disadari dalam penerapannya, Pedoman Teknis Penyelenggaraan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah tersebut masih perlu disesuaikan dengan karakteristik, fungsi, sifat, tujuan, dan kompleksitas unit kerja dan perencanaan

penganggarannya.

Demikian

pula

untuk

kemudahan

dan

kelancaran penyelenggaraannya, perlu adanya pengintegrasian antar unsur SPIP dan

pengaturan

langkah-langkah

konkrit

yang

dilaksanakan

dalam

mengembangkan masing-masing unsur sebagai bentuk konkrit penyelenggaraan SPIP. Oleh karena itu, dipandang perlu untuk menyusun Pedoman Penyusunan Desain Penyelenggaraan SPIP Terintegrasi.

1


B. TUJUAN DAN MANFAAT PEDOMAN Pedoman

ini

disusun

sebagai

upaya

untuk

mengintegrasikan

rencana

pengembangan SPIP di lingkungan kementerian atau lembaga (K/L) dan pemerintah daerah (Pemda) sesuai dengan PP 60 Tahun 2008. Perencanaan ini mengintegrasikan proses pengembangan bagi K/L/Pemda yang organisasinya cukup kompleks. Secara khusus, tujuan penyusunan pedoman ini adalah memberikan gambaran bagi K/L/Pemda tentang strategi penerapan SPIP, terutama tentang tahaptahap

pengembangan

detil

SPIP.

Identifikasi

tentang

tahap-tahap

pengembangan SPIP dan tentang semua unit organisasi (khususnya unit mandiri) yang akan mengembangkan SPIP diharapkan menjadi dasar perencanaan dan penganggaran

untuk

penyelenggaraan

SPIP

K/L/Pemda.

Desain

Penyelenggaraan SPIP K/L/Pemda ini diharapkan dapat menjadi substansi (lampiran) Keputusan Menteri atau Kepala Lembaga tentang Penerapan SPIP di organisasinya. Penggunaan Pedoman Penyusunan Desain Penyelenggaraan SPIP Terintegrasi diharapkan dapat mendorong instansi pemerintah pusat dan daerah untuk melakukan percepatan penyelenggaraan SPIP.

C. SISTEMATIKA PEDOMAN Sistematika penyajian pedoman dibagi dalam empat bab. Setelah Bab Pendahuluan ini, Strategi Penerapan SPIP akan diuraikan di Bab II yang berisi penyiapan persyaratan sebelum rencana penerapan SPIP dioperasionalkan. Untuk itu, bab ini menguraikan bagaimana membangun kepedulian dari setiap personel tentang peran organisasi, amanat penerapan SPIP, perumusan tujuan dan ruang lingkup pedoman, penetapan dan perumusan tujuan SPIP bagi unit organisasi, penetapan tahapan pengembangan SPIP, penetapan unit organisasi yang menjadi prioritas pengembangan SPIP, serta peta strategis untuk efisiensi dan efektivitas kegiatan operasional. Bab III, Rencana Pengembangan SPIP yang berisi lima subbab, akan menguraikan

langkah-langkah

yang

lebih

konkrit

tentang

perencanaan

2


pengembangan unsur-unsur SPIP. Penempatan sub bab Rencana Kerja Penilaian Terhadap Efektivitas Pengendalian dan sub bab Rencana Kerja Penilaian Risiko sebelum sub bab Rencana Kerja Kerja Penguatan Lingkungan Pengendalian dan Rencana Kerja Penyelenggaraan Kegiatan Pengendalian, menunjukkan upaya pengembangan SPIP secara terintegrasi terutama oleh risiko yang terkandung di dalamnya. Setelah itu, dirancang Rencana Kerja Pemantauan Pengembangan Penyelenggaraan SPIP. Bab IV, Penutup, akan menyajikan pesan penting tentang hal-hal yang perlu menjadi perhatian seluruh K/L/Pemda, termasuk pesan tentang perlunya komitmen bersama untuk melaksanakan penyelenggaraan SPIP.

3

PEDOMA AN PENYUSUNAN DESAIN PE ENYELENGGA ARAAN SPIP TE ERINTEGRASI BAB B II STRATEGI PENYELENGG GARAAN SPIP

BA AB II ST TRATE EGI PENYE P ELENG GGARA AAN SPIP S Dalam rangka pen nyelenggara aan SPIP, K/L/Pemda K perlu men nyusun terle ebih dahulu u garan SPIP dengan me emperhatika an karakterristik K/L/P Pemda yang g Desain Penyelengg meliputti komplekssitas organ nisasi, SDM,, dan perspektif penggembangan nnya. Untuk k bisa me enyusun de esain penyelenggaraan dimaksud d, K/L/Pem mda harus memahami fungsi

organisasi,

an kemudia

mendefinisikan

S SPIP

sesua ai

fungsi

organisasi.

Berdasa arkan pend definisian SPIP S tersebut, K/L/Pe emda perlu u menetapk kan tujuan, manfaa at dan lingk kup desain penyelengg garaan SPIP P termasuk menetapkan prioritass dan stra ategi penge embangan SPIP. S

A. ME EMBANGU UN KEPED DULIAN TE ENTANG PE ERAN ORG GANISASII Kesa adaran settiap person nel dalam organisasi tentang pe eran organisasi dalam m kehidupan

o organisasi

(lingkunga an)

adalah h

modal

awal

yang

perlu u

umbuhkemb bangkan da alam menyu usun strate egi penerap pan SPIP (liihat peraga a ditu 2.1)). Kepeduliian tentang g peran ini perlu diba angun, agar arah pen ngembangan n tuju uan organissasi sesuaii dengan visi v dan misinya. m Bia asanya, kessadaran ini dike etahui dari kesesuaian n tugas dan fungsi dengan visi, misi, tujuan dan dengan n kegiatan yang dilaksanak kan organissasi dalam mencapai tujuan terrsebut serta a epedulian personel p dalam melaku ukan evalua asi terhadap tugas dan n darii adanya ke fung gsi organisa asi agar selalu berada a dalam arrah yang te elah ditetap pkan dalam m RPJM dan Rensstra baik K/ /L dan Pemd da.

1. Pr rinsip dan an Tujuan n Para

penanggung gjawab

hami memah

tugass

dan

tu ugas

pada a

K/L/Pem mda

fungsi

organ nisasi

seba agai

wajib b dasar

pelaksa anaan tugass dan penccapaian tujuan organiisasi. Untuk k memastikan penc capaian tujuan ini, diiperlukan SPIP. S Untuk k mendessain

SPIP P

diperlu ukan

pemahaman

terhadap p

4


ketatalaksanaan

dan

keta atausahaan

(businesss

process)

emda dan sttruktur orga anisasinya. K/L/Pe

2 2. OutputK Kegiatan n Output yang diha asilkan darri langkah ini adalah h ringkasan n tugas dan d fungsi, kegiatan utama da an strukturr organisassi serta wujud w kepe edulian ma anajemen dan seluru uh persone el dalam organisasi o untuk u menyyelenggarakkan SPIP.

3. Lang gkah Kerjja Utama a Langkah kerja uttama untuk k mendapa atkan outpu ut tersebutt adalah sebagai berikut: a. Dap patkan kep putusan te entang pem mbentukan organisassi K/L L/Pemda. Contoh: C Pe erpres untu uk K/L ata au UndangUnd dang untuk Pemda; b. Ring gkaskan tugas dan fu ungsi utam ma K/L/Pem mda sampa ai ting gkat unit ke erja mandirri (eselon II atau eselo on III). Lihatt Peraga 2.2; patkan stru uktur orga anisasi K/L L/Pemda sa ampai unitt c. Dap kerjja mandirii dalam bentuk b baggan organiisasi. Lihatt Peraga 2.3; patkan kepu utusan tenttang Penye elenggaraan n SPIP pada a d. Dap K/L L/Pemda be erupa Peratturan Mentteri, Peratu uran Kepala a Lem mbaga

atau Peratura an Kepala D Daerah dan n keputusan n

tentang Satuan n Tugas Pen nyelenggara aan SPIP; patkan inforrmasi pelak ksanaan Sossialisasi dan n Diklat SPIP P e. Dap yang

telah

diselenggarrakan

pad da

K/L/Pe emda

yang g

berssangkutan.

5


B. OPE ERASIONA ALISASI SP PIP SESUA AI UNIT OR RGANISAS SI Aga ar lebih efe ektif dan terkendali, t pengemba angan SPIP di suatu K/L/Pemda a perllu dilakuka an secara gradual, g me enurut unitt organisassinya. Oleh karena itu u setiiap unit organisasi o dalam K/ /L/Pemda, termasuk unit man ndiri perlu u mellakukan upa aya menerjemahkan definisi SPIP sampai kepada taraf operasional sesu uai dengan kegiatan m masing-masing organisa asi pelaksan na.

1. Pr rinsip dan an Tujuan n Mengha adirkan ga ambar visu ual tentan ng konsep SPIP dan n mengad daptasi

de efinisi

SPIP

ke

sua atu

organ nisasi

akan n

memud dahkan ope erasionalisa asi dan ko omunikasi konsep ke e semua personel da alam menerrapkan SPIP P.

2. 2 Outputt Output yang diha asilkan darii langkah iini adalah (1) gambar visual SPIP S dan (2)) definisi op perasional SSPIP unit orrganisasi.

3. Lang gkah Kerjja Utama a Langkah kerja uttama untuk k mendapa atkan outpu ut tersebutt adalah sebagai berikut: a. Iden ntifikasi

unit

anisasi orga

da an

kegiatan

utama a

K/L L/Pemda se erta adapta asi ke KUBU US SPIP. Liihat Peraga a 2.4;; b. Sep pakati rumu usan atau definisi d SPIP sesuai dengan d unitt orga anisasi yang g akan ber-SPIP. Lihat Peraga 2.7 7. Unttuk dapat merumuskan m n langkah-langkah imp plementasi konsep ini, unit kerja a suda ah memah hami SPIP melalui so osialisasi da an diklat SPIP. Pene entuan unitt orga anisasi dan n kegiatan utama K/L L/Pemda diilakukan de engan mem mperhatikan n tuga as dan fung gsi utama (core busine ess), faktorr risiko pada a tingkat makro, m serta a quicck win yang ingin dicapai d ole eh masing-masing K/L/Pemda. Selain itu,

6


keempat tujua an dalam definisi d SPIIP unit kerrja menjadi arah pen ngembangan n ntahapan atau penenttuan priorita as) dan pen nerapan SPIP di unit ke erja. (pen Pen nerapan un nsur SPIP sebagaima ana dimakssud dalam PP 60 Tahun T 2008 8 dilaksanakan menyatu dan d menja adi bagian integral d dari kegiata an Instanssi merintah, oleh o karena a itu dikena al adanya level entita as dan level aktivitass. Pem Dala am pedoma an ini level entitas meliputi m asp pek strateggis dan organisasional,

seda angkan leve el aktivitas adalah berrkaitan den ngan aspek operasionalnya. Aspek k stra ategis adala ah aspek ya ang menjadi tanggung jawab men nteri, kepalla lembaga, gub bernur atau u bupati/w walikota; asspek organisasional a adalah aspe ek kegiatan n yang bersifat manajerial m yang menjadi tanggung jawab E Eselon I, Ese elon II atau u elaporan); aspek operrasional ad dalah aspek k eselon mandirri lainnya (entitas pe asional. kegiatan opera

C. PER RUMUSAN N TUJUAN N PENYUSU UNAN DES SAIN PENY NYELENGG GARAAN

SPIIP Sala ah satu hassil penerapa an pedoma an ini adala ah perumusan tujuan penyusunan n Desain Penyelenggaraan SPIP. Tuju uan ini harrus ekplisit dinyatakan di dalam m enggaraan SPIP. S Desain Penyele

1. Pr rinsip dan an Tujuan n Tujuan penyusun nan Desain n Penyelen nggaraan SPIP perlu u dilakuk kan

bukan n

hanya

untuk

me engarahkan n

aktivitass

pengem mbangannya a tetapi jug ga untuk me engukur keb berhasilan.

2. 2 Outputt Output

kegiatan

ini

ada alah

rumusan

tenta ang

tujuan n

penyusu unan Desain Penyelen nggaraan SP PIP antara lain l sebaga ai berikutt: a. Mem mberikan da asar pengem mbangan SP PIP secara menyeluruh h hing gga terciptta keterpa aduan anta ara sub-sub b unsurnya a (harrd control)) dan penciiptaan kulttur pengend dalian (soft control) dalam m aktivitas sehari-hari; s

7


b. Mem mberikan

basis

perrencanaan

dan

pe enganggaran n

Pen nyelenggara aan SPIP; c. Mem mberikan basis b pendo okumentasiian, peman ntauan dan n pen ngukuran prrogres penyelenggaraan SPIP; d. Mem mberikan

basis

n pemantauan

dan

pengukuran n

keb berhasilan penyelengga p araan SPIP.

3. Lang gkah Kerjja Utama a Langkah kerja utama untuk k mendapattkan outpu ut dimaksud d adalah sebagai berikut: a. Yak kinkan seluruh tim pe erumus ba ahwa perum musan yang g tepat tentang tujuan Pen nyusunan De esain Penye elenggaraan n P akan men ngefektifkan n pencapaia an tujuan kegiatan k itu u SPIP sendiri; b. Bua atkan rumusan tujuan yang palin ng sesuai dengan d Unitt Kerjja, dengan n mengacu pada keempat butirr tujuan di atass. Con ntoh rumussan tujuan penyusunan p n desain pe enyelenggarraan SPIP dapat dilihatt pad da Peraga 2.8. 2

D. PER RUMUSAN N LINGKU UP DESAIN N PENYELE ENGGARA AAN SPIP Sesu uai karakte eristik SPIP,, ruang Lin ngkup penye elenggaraan n SPIP sang gatlah luas. Nam mun, langka ah pengemb bangan SPIP P per unit organisasi m memberikan arah bag gi unitt organisassi untuk m mengembangkan SPIP dalam ruang lingku up kegiatan n ope erasional yang lebih spesifik dengan d ma asing-masin ng unit orrganisasi di ling gkungan sua atu K/L/Pem mda.

1. Pr rinsip dan an Tujuan n Untuk bisa menja adikan ruan ng lingkup lebih spessifik secara a dai, unit org ganisasi KL dan Pemda a harus sudah memilik ki memad

8


analisiss lingkunga an, rencana a kinerja sserta batassan tentang g kegiata an utama yang akan dilakukan n dalam menjalankan m n perannyya atau me encapai kine erjanya.

2. 2 Outputt Output yang diha asilkan darii langkah iini adalah adanya (1) hasil

analisis

liingkungan

yang

telah

ukan dilaku

(bisa a

unakan me etode SWOT T, Value C Chain, Crittical Success menggu Factor (CSF) atau metode perencana aan stratejjik lainnya) sudah sesuai s deng gan tujuan strategisnyya, (2) renc cana kinerja a dan program yang logis unttuk mencapai kinerja a, serta (3) batasan n tentang aktivitas uta ama dengan n tujuan yan ng jelas.

3. Lang gkah Kerjja Utama a Langkah kerja uttama untuk k mendapa atkan outpu ut tersebutt adalah sebagai berikut: a. Pastikan bahwa analisis liingkungan yyang sudah dibuat oleh h K/L L/Pemda sudah sesuai dengan tujuan strateg gisnya. b. Pastikan bahw wa program m dan keggiatan dala am rencana a erja adalah logis dan SMART. S Liha at Peraga 2.5. kine c. Pastikan bahw wa semua kegiatan k uta ama K/L/Pemda telah h efinisikan karakteristiik dan tujjuannya (lihat peraga a dide 2.9)). Pembua atan flowcchart sanggat dianjurrkan untuk k perssiapan peniilaian risiko o. d. Jika a tidak, buat perenca anaan dan penganggarran tentang g ana alisis lingku ungan, peru umusan ren nstra, dan perumusan n bata asan tentan ng masing-m masing kegiatan utama a.

9


E. PER RUMUSAN N DAN PEN NENTUAN N PRIORIT TAS TUJUA AN SPIP UN NIT OR RGANISASII Emp pat tujuan SPIP yaitu efisiensi da an efektivittas kegiata an, keandalan laporan, pen ngamanan aset, a dan ke etaatan pelaksanaan kegiatan k terrhadap kete entuan yang g berllaku tidak selalu bisa a dicapai dalam d satu masa pen ngembangan n SPIP atau u tida ak bisa dite erapkan un ntuk setiap unit organ nisasi atau kegiatan karena k sifatt ketiidakmandiriannya dalam pengelolaan atau u karena ha al lainnya. Atau, jika a tida ak semua unit u mandirri dapat me encapai kee empat tuju uan SPIP, maka m tujuan n SPIP P suatu K/L L/Pemda jug ga belum te ercapai. Jika a suatu un nit organisa asi tidak bertanggung b g jawab se ecara langssung dalam m pen ncapaian keempat k tu ujuan SPIP P, maka unit u organiisasi dimaksud perlu u merrumuskan tujuan t yang g relevan dan dalam kendali p pelaksanaan n tugas dan n fung gsi unitnya..

1. Pr rinsip dan an Tujuan n K/L/ Pemda wajib merumusskan tujuan n penerapa an SPIP dan n apkan priorritas pencapaian tujua an SPIP sessuai dengan n meneta kondisi dan kebutuhan K/L/ /Pemda da an masing-m masing unitt kerjanyya.

2. 2 Outputt Output yang dihasilkan dari langkah ini adala ah rumusan n tentang g tujuan penerapan p SPIP dan a adanya prioritas yang g didahullukan penge embangannya.

3. Lang gkah Kerjja Utama a Langkah kerja uttama untuk k mendapa atkan outpu ut tersebutt adalah sebagai berikut: a. Dap patkan kepu utusan tentang prioriitas tujuan penerapan n SPIP P

sesuai

dengan

kebutuhan n

K/L/Pemda

yang g

berssangkutan

10


b. Dala am hal pencapaian tujuan t pela aporan keuangan yang g men njadi fokus pengemban ngan SPIP: 1) Pastikan ba ahwa semua unit kerja a mandiri merumuskan m n tujuan SP PIP di uniitnya men ngikuti prio oritas unitt organisasi. danya pene etapan tentang apa saja laporan n 2) Pastikan ad keuangan yang y akan dihasilkan d o oleh unik ke erja apakah h laporan keuangan K/L L/ Pemda ittu sendiri atau a laporan n k unitt utamanya dukungan kepada 3) Pastikan adanya a gambaran allur perenc canaan dan n penganggaran

kegiatan,

pengguna aan

dan n

ngjawaban keuangan p pada setiap p unit kerja a pertanggun hingga K/L L/ Pemda; 4) Buatkan re encana kerja a anggaran jika belum m ada. c. Lak kukan hal serupa s dallam hal pe engamanan aset yang g men njadi fokus pengemban ngan SPIP: d. Lak kukan

hal

serupa

d dalam

hal

ketaatan n

terhadap p

perundang-und dangan yan ng menjadi fokus pen ngembangan n SPIP P: e. Dala am hal efissiensi dan efektivitas sudah me enjadi fokuss utama pengem mbangan SPIIP: 1) nyatakan dalam Dessain Penye elenggaraan n mengena ai n efektivita as pengerah han sumber batasan effisiensi dan daya yang dimiliki K/L K dan Pe emda deng gan maksud d erasinya se ecara efisie en (sumber mencapai tujuan ope daya yang g digunaka an setara dengan ou utput yang g diharapkan n) dan efek ktif (menga arah pada tercapainya t a tujuan)

11


2) pastikan

adanya

in ndikator

p pengukuran

efisiensi,

asing-masin ng unit kerrja mandirri efektivitas untuk ma atau kegiattan danya sistem pengump pulan data pengukuran n 3) pastikan ad efisiensi da an efektivittas a pe enetapan ttentang la aporan dan n 4) pastikan adanya pelaporan efisiensi da an efektivita as 5) buatkan re encana kerja anggaran n jika keempat butir di atas belum m ada.

F. PEN NETAPAN N TAHAP-T TAHAP PEN NGEMBAN NGAN SPIP P Pen nyelenggara aan SPIP dirancang d mengikuti kegiatan operasiona al (businesss proccess) dari setiap s unit organisasi o suatu s K/L/P Pemda. Tah hap pengem mbangan SP PI mullai dari tah hap knowin ng, diagnozzing (mappiing), intern nalizing (no orming dan n form ming) serta a performing yang te elah ditetapkan dalam m 25 pedo oman tekniss haru us dipastik kan telah dilaksanaka an walaupu un termasu uk sebelum m pedoman n terssebut ada. Desain Pe enyelenggaraan ini se ekaligus m menetapkan bahwa 25 5 Ped doman Tekn nis Penyelen nggaraan SPIP menjad di standar a acuan bagi K/L/Pemda a dala am pengem mbangan 25 5 subunsur SPIP. Peng gembangan SPIP pada suatu unitt orga anisasi atau u kegiatan tidak haruss dimulai da ari tahap p pemahaman (knowing), nam mun terganttung dengan n kondisi pe enerapan SP PIP yang telah dilaksan nakan. Pen netapan Ta ahapan Pen ngembangan n SPIP pad da K/L da an Pemda disesuaikan n den ngan priorittisasi tujua an dan bu usiness proccess unit o organisasi. Prioritisassi tuju uan juga terkait t den ngan komplleksitas keg giatan unitt organisassi, sehingga a pen netapan tah hapan dan rentang wa aktu implementasi ma asing-masin ng tahapan, dan unit organ nisasi pada setiap K/L dan Pemda a dapat berrbeda-beda. Gambaran n but dapat ditunjukkan d n oleh hasill Diagnosticc Assesment (DA) yang g atass hal terseb tela ah dilakuka an, yang merupakan m bagian da ari tahapan n mapping g. Hasil DA A terssebut meru upakan pottret Areas of Impro ovement ya ang selanju utnya akan n men njadi dasar penetapan tahap-taha ap pengemb bangan SPIP P berikutnyya.

12


G. PRI RIORITAS PENERAPA P AN SPIP UNIT U MAND DIRI Pen ncapaian em mpat tujua an SPIP ya aitu ketaattan pada p peraturan perundangund dangan, pen ngamanan aset, keandalan laporan keuanggan, dan effisiensi dan n efek ktivitas operasi di su uatu K/L atau a Pemd da menuntu ut dikemba angkan dan n dise elenggaraka annya SPIP P di selurruh organiisasi. Seba agaimana konsepnya, pen nyelenggara aan kelima unsur SPIIP berjenja ang mulai dari kegia atan hingga a lem mbaga yang melaksana akannya. Semakin S be esar organiisasi, sema akin banyak k unitt-unit atau u kegiatann nya, dan semakin s me emerlukan pembangu unan sistem m pen ngendalian

yang

leb bih

besar

karena

dikembanggkan

sesuai

dengan n

kara akteristik masing-masi m ing unit org ganisasi. Men ngingat bah hwa penca apaian selu uruh tujuan tersebutt akan me embutuhkan n sum mber daya dan d waktu yang y besar,, mengingatt keterbata asan sumber daya, dan n men ngingat pen ngembangan SPIP haru us tetap te erintegrasi maka perlu u dilakukan n pen nentuan priioritas (prio oritisasi) pemilihan p tujuan yangg akan dicapai dalam m periiode tertentu berdassarkan keb butuhan K/L/Pemda dan pene entuan unitt orga anisasi yang g mendahullui pengemb bangannya.. Pen nentuan prrioritas tu ujuan SPIP P terkait dengan kkompleksitas kegiatan n K/L L/Pemda, sehingga s pe enetapan tahapan t da an rentangg waktu im mplementassi massing-masing g tahapan,d dan unit org ganisasi pad da tiap K/L/ /Pemda aka an berbedabed da tergantu ung karakte eristik K/L/ /Pemda, ya ang melipu uti permasa alahan yang g diha adapi K/L/P Pemda, kom mpleksitas organisasi, o anisasi. dan sumberr daya orga Pen netapan prioritas tujua an SPIP yang akan diccapai K/L/Pemda dalam periode e terttentu merupakan ‘quiick win’ K/L/Pemda dalam d pene erapan SPIP P dan dapatt dila akukan

eva aluasi

unttuk

menen ntukan

tujjuan

lain

yang

aka an

dicapa ai

sela anjutnya.

1. Pr rinsip dan an Tujuan n K/L/Pe emda mengetahui den ngan jelas ttujuan jang gka pendek k dan jangka mene engah pene erapan SPIIP yang ak kan dicapa ai arkan telaa ahan yang dilakukan. Pertimba angan yang g berdasa perlu dilakukan d akan terka ait dengan n permasalahan yang g

13


dihadap pi, unit kerrja terkait yang melakksanakan ke etercapaian n tahapan n tujuan SP PIP, dan su umber daya a yang dimiliki. Hal ini perlu dilakukan un ntuk memasstikan quick win yang diharapkan n t se ehingga permasalahan yang sedan ng dihadap pi dapat tercapai K/L/Pe emda dapatt teratasi, demikian d pula potensii atas risiko o berulan ngnya permasalahan te ersebut.

2.. Output Kegiatan K n Output yang dihassilkan dari langkah ini adalah po opulasi unitt organisasi yang wajib me embangun SPIP (biasanya unitt D Unit Organisassi yang dip prioritaskan n mandiri) serta Daftar pemban ngunan SPIPnya. Dalam penetap pan prioritissasi, tujuan n yang

akan

apai dica

ditettapkan

te erlebih

da ahulu

baru u

erkait yangg akan me elaksanakan n diidentifikasi unitt kerja te langkah h-langkah penerapan p SPIP untu uk pencapa aian tujuan n priorita as tersebut..

3. Lang gkah Kerjja Utama a Langkah kerja uttama untuk k mendapa atkan outpu ut tersebutt adalah sebagai berikut: a. Iden ntifikasi unit organisassi yang wajiib ber-SPIP mandiri; b. Iden ntifikasi pe ermasalaha an K/L/Pem mda di level entitass berdasarkan data hasill Diagnosttic Assessm ment SPIP, muan BPK, temuan inspektoratt, Profil Risiko R atau u tem info ormasi

laiin

yang

dapat

memberikan

informassi

permasalahan K/L/Pemda a ompokkan permasala ahan berda asarkan em mpat jeniss c. Kelo tuju uan SPIP d. Ten ntukan prio oritas tujua an SPIP ya ang akan dicapai d unitt orga anisasi K/L/Pemda be erdasarkan pertimbang gan langkah h a da an b serta sumber s dayya yang ada di K/L/Pem mda.

14


e. Iden ntifikasi un nit mandiri yang ada a di K/L/P Pemda dan n permasalahan yang ada di butir b f.

Ten ntukan prio oritas unit mandiri m (je enis dan ju umlah) yang g haru us segera menerapkan m n SPIP berd dasarkan pe ertimbangan n ban nyak dan je enis permassalahan serrta sumberr daya yang g dim miliki unit ke erja mandirri tersebut.

H. PET TA STRAT TEGIS (STR RATEGIC MAP) UNT TUK EFEK KTIVITAS DAN EFIISIENSI KE EGIATAN OPERASIO O ONAL Pen nyelenggara aan SPIP de engan tujua an tertentu u dapat sa aja dilakuka an jika ada a unitt organisasi yang berrsedia seba agai pelopo ornya. Penccapaian em mpat tujuan n SPIP P yaitu kettaatan pada peratura an perundang-undanga an, pengam manan aset, keandalan lapo oran keuangan, dan efisiensi dan n efektivita as operasi di d suatu K/L L u Pemda sulit dilak ksanakan sekaligus s jika prasya arat tidak terpenuhi. atau Biassanya terca apainya tujjuan “keandalan lapo oran keuanggan” adalah prasyaratt utam ma untuk mencapai m tu ujuan “efisiensi dan effektivitas op perasi”. Dala am hal tujjuan SPIP meningkat pada “efiisiensi dan efektivita as operasi”, K/L L/Pemda pe erlu merum muskan petta strategiis (strategiic map) ya ang hendak k dica apai oleh suatu s instansi pemerintah. Peta strategis memuat ru umusan dan n jaringan kinerjja yang hendak dicap pai oleh ma asing-masing unit orga anisasi yang g akan

mengarrahkan

K/L/Pemda

pada

e efektivitas

pencapaia an

tujuan n

anisasinya yang y disusu un, dimonito or dan dike endalikan da alam empatt perspektiff orga (ballanced scorrecard). Lihat Peraga 2.6. 2 Peraga 2-1 sampai Peraga 2..9 untuk Pe enyusunan Desaian Pe enyelenggarraan SPIP di atas diccontohkan untuk Biro Perencana aan Pengaw wasan BPKP P sebagaima ana terlihatt dalam Lampiran L 1.

15

PEDOMAN PENYUSUNAN DISAIN PENYELENGGARAAN SPIP TERINTEGRASI BAB III RENCANA KERJA PENYELENGGARAAN SPIP

BAB III RENCANA KERJA PENYELENGGARAAN SPIP Penyelenggaraan SPIP yang dilakukan di K/L dan Pemda mencakup kegiatan perencanaan, pelaksanaan, pengawasan sampai dengan pertanggungjawaban kegiatan.

Penyelenggaraan

SPIP

harus

dilakukan

secara

menyeluruh

dan

terintegrasi pada kegiatan operasional K/L dan Pemda sesuai karakteristik kelima unsur SPIP yang saling memengaruhi satu dengan yang lain.

A. RENCANA KERJA PENILAIAN EFEKTIVITAS LINGKUNGAN PENGENDALIAN Salah satu langkah mendasar penyelenggaraan SPIP adalah memastikan adanya lingkungan pengendalian yang kuat, untuk memastikan adanya perilaku yang positif dan aktif melaksanakan pengendalian melekat sesuai dengan kondisi dan aktivitas keseharian setiap unit organisasi pemerintah. Dalam rangka membangun pondasi atau kultur pengendalian yang bersifat soft ini, instansi pemerintah harus mampu mengidentifikasi area-area lingkungan pengendalian yang masih lemah dan membutuhkan penguatan lebih lanjut. Mengingat pentingnya penyelenggara untuk mendapatkan informasi tentang lingkungan pengendalian secara utuh dan mengingat informasi ini akan menjadi bahan masukan dalam penilaian risiko, maka diperlukan langkah kerja untuk menilai efektivitas lingkungan pengendalian.

1. Prinsip dan Tujuan Efektivitas Lingkungan Pengendalian harus dinilai untuk mengenali

risiko

mengidentifikasi

bawaannya dan

dengan

menganalisis

tujuan

untuk

aspek-aspek

dalam

lingkungan pengendalian yang berpengaruh dalam penilaian risiko. Lingkungan pengendalian banyak terkait dengan faktor

16


manusianya sehingga penilaian harus dilaksanakan secara obyektif untuk mendapatkan hasil yang optimal. Hasil

penilaian

efektivitas

lingkungan

pengendalian

merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari risiko yang teridentifikasi.

2. Prakondisi Penilaian Lingkungan Pengendalian Lingkungan Pengendalian dalam suatu instansi pemerintah banyak mengandung muatan yang bersifat soft yaitu berupa komitmen,

arahan,

perilaku,

teladan,

dan

tindakan

manajemen lainya dalam melaksanakan tugas dan fungsi untuk mencapai tujuan instansi pemerintah. Karakteristik soft

dalam

kompleksitas

lingkungan dalam

pengendalian

melakukan

ini

menimbulkan

penilaian

efektivitas

lingkungan pengendalian. Penilaian

efektivitas

dilaksanakan

secara

lingkungan optimal

jika

pengendalian prakondisi

dapat

penilaian

terpenuhi. Prakondisi dimaksud adalah: a. Adanya kebijakan secara menyeluruh atau terpisah yang berkaitan dengan lingkungan pengendalian. b. Adanya pemahaman tentang pentingnya soft control dalam pelaksanaan pengendalian intern.

3. Output Kegiatan Output yang dihasilkan dari langkah ini adalah Rencana Kerja Penilaian Efektivitas Lingkungan Pengendalian di tingkat unit organisasi dan kegiatan pada K/L atau Pemda.

4. Langkah Kerja Utama Langkah kerja utama untuk mendapatkan output tersebut adalah sebagai berikut:

17


a. Menyusun

program

kerja

dalam

TOR

pelaksanaan

Diagnostic Assessment atas Lingkungan Pengendalian. TOR meliputi kegiatan: 1) Jadwal DA 2) Pembentukan tim pelaksana 3) Pelatihan

tim

satgas

K/L

dan

Pemda

terkait

pelaksanaan DA 4) Pendanaan DA 5) Penetapan responden DA b. Rencana Pelaksanaan program kerja yang disiapkan dalam TOR yang meliputi: 1) Penyebaran Kuesioner 2) Wawancara responden 3) Analisis data 4) Penetapan

Areas

of

Improvement

Lingkungan

Pengendalian 5) Pembicaraan hasil DA dengan pihak manajemen 6) Identifikasi kelemahan Lingkungan Pengendalian yang tidak efektif (Pelaporan DA).

B. RENCANA KERJA PENILAIAN RISIKO INSTANSI PEMERINTAH Penilaian risiko direncanakan dilakukan untuk setiap aktivitas utama unit kerja. Aktivitas utama dimaksud dapat dikategorikan dalam tindakan manajerial dan kegiatan teknis unit kerja.

1. Prinsip dan Tujuan Dalam melaksanakan tugas dan fungsinya, K/L dan Pemda menghadapi risiko yang dapat menghambat pencapaian tujuannya. Oleh karena itu, pimpinan K/L dan Pemda wajib melakukan penilaian risiko atas pencapaian tujuannya. Penilaian risiko mencakup identifikasi dan analisis risikorisiko yang dihadapi Instansi Pemerintah dalam pencapaian

18


tujuannya. Identifikasi dan analisis risiko dilakukan terutama terhadap kegiatan utama suatu unit organisasi.

2. Prakondisi Penilaian Risiko Prasyarat pelaksanaan penilaian risiko adalah sebagai berikut: a. Penetapan

kebijakan

umum

terkait

penilaian

dan

pengendalian risiko di K/L dan Pemda; b. Penetapan tujuan Instansi Pemerintah yang akan menjadi acuan penilaian risiko: 1) Pada tingkat lembaga (K/L dan Pemda), Instansi Pemerintah menetapkan prioritas tujuan yang akan dicapai

yaitu

pengamanan keandalan

salah aset,

satu

atau

kepatuhan

laporan

keuangan,

gabungan pada

dan

dari

peraturan,

efisiensi

dan

efektivitas operasi. Hal ini dengan sendirinya akan menjadi tujuan di level eselon I dan II Instansi Pemerintah tersebut. 2) Tujuan yang diprioritaskan tersebut sudah memenuhi syarat SMART (visi, misi, indikator kinerjanya selaras Æ misalnya RKAKL selaras dengan dengan RKP). Apabila

belum

penetapan

memenuhi

ulang

tujuan

syarat perlu

SMART,

maka

dilakukan

agar

memenuhi syarat.

3. Output Kegiatan Output yang dihasilkan dari langkah ini adalah Rencana Kerja Penilaian risiko di tingkat unit organisasi dan kegiatan K/L atau Pemda.

4. Langkah Kerja Utama Langkah kerja utama untuk mendapatkan output tersebut adalah sebagai berikut:

19


a. Membuat persiapan penilaian risiko yang meliputi: 1) Inventarisasi

kegiatan

utama

yang

perlu

dinilai

risikonya (Lihat Peraga 2.5) 2) Inventarisasi Prakondisi yang belum dan yang sudah terpenuhi 3) Penyepakatan atas Prakondisi yang belum terpenuhi 4) Menyusun TOR identifikasi dan analisis risiko. Rencana Kerja Penilaian Risiko terhadap seluruh kegiatan utama K/L dan Pemda dituangkan dalam TOR. TOR dimaksud memuat antara lain:

a) Metodologi penilaian risiko b) Identifikasi keterkaitan pengaruh kelemahan pada unsur-unsur

lingkungan

pengendalian

dalam

penilaian risiko

c) Pembentukan tim pelaksana d) Pelatihan tim satgas K/L dan Pemda terkait penilaian risiko

e) Sosialisasi metodologi penilaian risiko f) Jadwal waktu dan pendanaan b. Membuat Rencana Pelaksanaan Penilaian Risiko yang meliputi: a) Identifikasi risiko b) Analisis risiko c) Penetapan pemilik risiko d) Penyusunan peta risiko Instansi Pemerintah baik di tingkat unit organisasi maupun di tingkat kegiatan e) Pembicaraan hasil penilaian risiko dengan pemilik risiko dan manajemen terkait.

C. RENCANA KERJA PENGUATAN LINGKUNGAN PENGENDALIAN Menindaklanjuti temuan tentang inefektivitas lingkungan pengendalian dan mengaitkannya dengan risiko, jika telah dipetakan pada penilaian risiko,

20


penguatan lingkungan pengendalian berikut ini merupakan bagian dari aktivitas pengendalian, khususnya tentang

penegakan aturan

yang menunjukkan

penambahan kesadaran (kultur) pengendalian dalam suatu unit kerja K/L dan Pemda. Penguatan dimaksud dalam pedoman ini disiapkan untuk masing-masing subunsur. Unsur-unsur yang harus dikuatkan oleh Unit kerja akan tergantung dari hasil nyata penilaian efektivitas lingkungan pengendalian.

1. RK Penegakan Integritas dan Nilai Etika Apabila dalam diagnosis tidak ditemukan adanya aturan perilaku,

maka

langkah

yang

harus

dilakukan

adalah

membangun aturan perilaku tersebut. Kemungkinan adanya aturan perilaku pada K/L dan Pemda yang substansinya tidak memuat persyaratan minimal juga mengharuskan organisasi untuk menyempurnakan substansinya. Kemungkinan lainnya adalah adanya aturan perilaku (baik lengkap atau belum lengkap

muatan

substansinya)

yang

belum

ditegakkan

pelaksanaannya di organisasi. Pada situasi tersebut maka yang

harus

dilakukan

adalah

menciptakan

suatu

kondisi/mekanisme penegakan integritas dan aturan perilaku. a. Prinsip dan Tujuan

Dalam penguatan lingkungan pengendalian harus ada aturan dan etika etika/perilaku bagi pegawai K/L dan Pemda untuk dijalankan dan ditegakkan di organisasi. b. Output

Output kegiatan ini adalah adanya Rencana Kerja (termasuk TOR)

penyusunan/penyempurnaan

aturan

perilaku

atau

mekanisme penegakan aturan perilaku K/L dan Pemda. c. Langkah Kerja

Langkah kerja utama untuk menghasilkan output ini adalah: 1) Menganalisis hasil diagnostic assessment (DA) atas sub unsur penegakan integritas dan nilai etika

21


2) Menganalisis permasalahan etika yang ditemukan di K/L dan Pemda baik didapat dari hasil temuan BPK, auditor internal/inspektorat,

maupun

penilaian

efektivitas

lingkungan pengendalian 3) Menentukan langkah perbaikan yang harus dilakukan K/L dan Pemda dalam penegakan aturan perilaku 4) Membuat TOR penyusunan/perbaikan aturan perilaku atau mekanisme penegakan aturan perilaku.

2. RK Penerapan Standar Kompetensi Kompetensi akan sangat memengaruhi kinerja seseorang. Oleh karena itu, instansi pemerintah yang akan menerapkan persyaratan kompetensi terhadap pegawainya, memerlukan suatu komitmen dari pimpinan untuk menempatkan atau menugaskan

pegawainya

sesuai

dengan

persyaratan

kompetensi yang dimiliki masing-masing pegawai, yakni disesuaikan dengan pengetahuan dan keahliannya. a. Prinsip dan Tujuan

Penyelenggaraan suatu standar kompetensi untuk setiap tugas dan fungsi pada masing-masing posisi, secara kultural merupakan basis penguatan pengendalian bagi K/L dan Pemda yang bersangkutan, karena eksistensi persyaratan minimal dalam standar tersebut menjadi bahan untuk mencari dan menempatkan orang yang tepat pada posisi yang tepat. Komitmen terhadap kompetensi ditunjukkan dengan kemauan pimpinan

dan

pegawai

untuk

bersama-sama

bertanggungjawab dalam mewujudkan visi, misi dan tujuan instansinya dengan melakukan tugas/jabatan sesuai dengan peran dan fungsinya dengan pengetahuan dan keahliannya.

22


Tujuan penerapan standar kompetensi adalah agar dilakukan penempatan orang yang tepat pada tempat yang tepat pula. b. Output

Output kegiatan ini adalah adanya Rencana Kerja (termasuk TOR) penyusunan standar kompetensi K/L dan Pemda. c. Langkah Kerja

Langkah kerja utama untuk menghasilkan output ini adalah: 1) Inventarisasi tugas dan fungsi K/L dan Pemda 2) Identifikasi

tugas-tugas

yang

dibutuhkan

untuk

menjalankan tugas dan fungsi yang telah diinventarisir 3) Analisis pengetahuan, keahlian, dan kemampuan yang dibutuhkan dari seorang pegawai untuk melaksanakan tugas yang diembannya 4) Inventarisir pendidikan dan pelatihan yang diperlukan untuk tugas dan fungsi yang telah diinventarisir 5) Menetapkan kebijakan terkait standar kompetensi pada masing-masing tugas dan fungsi. Langkah kerja tersebut di atas kemudian dituangkan dalam formulir rencana kerja.

3. RK Kepemimpinan yang Kondusif Dalam

konteks

penerapan

SPIP,

kepemimpinan

yang

diperlukan adalah kepemimpinan yang mampu membawa perubahan atau transformational leaders, karena penerapan SPIP akan membawa perubahan sikap dan perilaku setiap anggota organisasi sehinga menciptakan suasana lingkungan yang kondusif dan efektif dalam mengarahkan seluruh sumber daya dan potensi organisasi, termasuk melakukan perubahan, dalam

mencapai

kinerja

yang

lebih

baik.

Penerapan

23


kepemimpinan yang kondusif memerlukan orientasi pada penerapan manajemen berbasis kinerja termasuk dengan menetapkan target kinerja. a. Prinsip dan Tujuan

Dalam penguatan lingkungan pengendalian, target kinerja menjadi alat pengendali dengan sendirinya bagi personel yang berpeduli kinerja. Target kinerja untuk organisasi maupun untuk individu harus ada agar pimpinan K/L dan Pemda dapat menerapkan manajemen berbasis kinerja dengan mempertimbangkan risiko b. Output

Output kegiatan ini adalah adanya Rencana Kerja (termasuk TOR) penyusunan/penyempurnaan target pencapaian kinerja yang berbasis risiko. c. Langkah Kerja

Langkah kerja utama untuk menghasilkan output ini adalah: 1) Inventarisasi tugas dan fungsi K/L dan Pemda 2) Identifikasi

target

kinerja

pada

masing-masing

unit

organisasi 3) Nilai risiko atas target kinerja pada masing-masing unit kerja 4) Dapatkan

penetapan

kebijakan

terkait

pelaksanaan

penilaian risiko pada masing-masing unit kerja. Catatan: Langkah kerja ini dapat juga mengadopsi pada langkah kerja penilaian risiko. Langkah kerja tersebut di atas kemudian dituangkan dalam formulir rencana kerja.

24


4. RK Pembentukan Organisasi Sesuai Kebutuhan Struktur

organisasi

sangat

penting

karena

merupakan

infrastruktur dasar bagi instansi pemerintah untuk menjalankan tugas dan fungsinya. Pembentukan struktur organisasi yang sesuai dengan kebutuhan diharapkan dapat memberikan kepastian ruang gerak bagi seluruh sumber daya manusia yang

dimiliki

instansi

dalam

mencapai

kinerja

yang

diharapkan, serta sebagai sarana pendistribusian sumber daya lainnya.seperti peralatan, keuangan, dan informasi. a. Prinsip dan Tujuan

Dalam penguatan lingkungan pengendalian, organisasi yang tepat setidaknya memastikan (1) Adanya struktur organisasi yang tepat sesuai dengan ukuran dan sifat kegiatan instansi pemerintah dalam rangka pencapaian tujuan; (2) Adanya kejelasan wewenang dan tanggung jawab, (3) Adanya kejelasan hubungan dan jenjang pelaporan intern, (4) Adanya evaluasi

dan

organisasi

penyesuaian

sehubungan

periodik

dengan

terhadap

perubahan

struktur

lingkungan

strategis; dan (5) Penetapan jumlah pegawai yang sesuai, terutama untuk posisi pimpinan. Tujuan pembentukan struktur organisasi sesuai kebutuhan adalah untuk mendukung tugas dan fungsi dalam rangka mengemban amanah visi dan misi sesuai Renstra dan RPJM K/L dan Pemda. b. Output


untuk

memastikan

bahwa

pembentukan

struktur

organisasi telah dilakukan dengan tepat sesuai dengan kebutuhan.

25


c. Langkah Kerja

Langkah kerja utama untuk menghasilkan output ini adalah memastikan bahwa: 1) Telah

dimilikinya

peraturan

yang

melandasinya

pembentukan struktur organisasi dan tata kerja (SOTK) 2) Peraturan/kebijakan yang ada tersebut telah sesuai dengan

ketentuan

di

atasnya,

yang

mengatur

pembentukan organisasi dan tata kerja K/L dan Pemda; 3) Peraturan/kebijakan tersebut telah dijabarkan lebih lanjut ke dalam Struktur Organisasi dan Tata Kerja (SOTK)

atau

pedoman

untuk

dapat

melaksanakan

peraturan tersebut; 4) SOTK atau pedoman dimaksud telah sesuai dengan peraturan yang ada dan atau yang akan dibangun; 5) SOTK atau pedoman pelaksanaan kegiatan atau bagian dari kegiatan tersebut telah dilaksanakan/diterapkan dan didokumentasikan dengan baik.

5. RK Pendelegasian Wewenang dan Tanggung Jawab yang Tepat Pendelegasian wewenang dan tanggung jawab yang tepat oleh setiap unsur manajemen dan pegawai dalam organisasi, akan membuat pelaksanaan tugas dan fungsi organisasi menjadi lebih lancar dan cepat. Kejelasan delegasi wewenang dan tanggung jawab akan mendorong tercapainya keputusan yang lebih baik dan menghindarkan terjadinya konflik dalam organisasi.

Pada

akhirnya,

hal

ini

diharapkan

akan

menimbulkan suasana yang kondusif bagi berjalannya SPIP sehingga tujuan organisasi dapat tercapai secara efektif. Oleh karena itu, pendelegasian wewenang dan tanggung jawab

hendaknya

ditata

secara

berjenjang

dengan

26


mempertimbangkan pendelegasian

dan

tingkatan

risiko

kapasitas

dari

staf

masing-masing

yang

menerima

pendelegasian tersebut. Kewenangan dapat didelegasikan kepada staf di tingkat yang lebih rendah, namun pelaporan dan akuntabilitasnya harus ditetapkan dengan jelas karena tanggung jawab akhir tetap ada pada tangan pimpinan organisasi. a. Prinsip dan tujuan

Dalam penguatan lingkungan pengendalian adanya organisasi yang tepat dan pendelegasian wewenang dan tanggung jawab setidaknya

memastikan

sekurang-kurangnya

bahwa

(1)

Wewenang telah diberikan kepada pejabat/pegawai yang tepat sesuai dengan tingkat tanggungjawabnya dalam rangka pencapaian tujuan; (2) Pejabat/pegawai yang mendapat wewenang dan tanggung jawab harus memahami bahwa wewenang dan tanggungjawab yang diberikan terkait dengan pihak lain, (3) Pejabat/pegawai yang mendapat wewenang dan

tanggung

jawab

harus

memahami

pelaksanaan

tanggungjawab dan wewenangnya terkait dengan penerapan sistem pengendalian intern. Tujuan pendelegasian wewenang dan tanggungjawab adalah untuk penyebaran dan pelimpahan tanggungjawab penugasan dalam rangka kemudahan pengendalian mengingat beban dan cakupan kegiatan yang cukup banyak atau luas. b. Output


yang

dapat

memastikan

bahwa

pendelegasian

kewenangan telah dilakukan dengan tepat sesuai dengan kebutuhan

(misal

pendelegasian

penjatuhan

hukuman,

penetapan angka kredit, penilaian pegawai).

27


c. Langkah Kerja

Langkah kerja utama untuk menghasilkan output ini adalah memastikan bahwa: 1) Telah

dimilikinya

peraturan

yang

melandasinya

pendelegasian wewenang dan tanggung jawab 2) Peraturan/kebijakan yang ada tersebut telah sesuai dengan ketentuan di atasnya, yang mengatur wewenang dan tanggung jawab yang didelegasikan; 3) Peraturan/kebijakan tersebut telah dijabarkan lebih lanjut ke dalam Standard Operating Procedures (SOP) atau pedoman untuk dapat melaksanakan peraturan tersebut; 4) SOP

atau

pedoman

dimaksud

telah

sesuai

dengan

peraturan yang ada dan atau yang akan dibangun; 5) SOP atau pedoman pelaksanaan kegiatan atau bagian dari kegiatan tersebut telah dilaksanakan/diterapkan dan didokumentasikan dengan baik.

6. RK Penyusunan dan Penerapan Kebijakan yang Sehat Tentang Pembinaan Sumber Daya Manusia Penerapan Kebijakan yang Sehat tentang Pembinaan Sumber Daya

Manusia

ditujukan

bagi

terwujudnya

penerapan

kebijakan manajemen dan praktik pembinaan SDM yang sehat, sejak tahap rekrutmen sampai dengan pemberhentian pegawai, serta terwujudnya penerapan sistem supervisi kepegawaian yang memadai, yang memungkinkan perolehan pegawai dengan pengetahuan dan kompetensi, serta memiliki integritas

dan etika yang

dipersyaratkan untuk dapat

melaksanakan tanggung jawabnya dalam rangka mencapai tujuan organisasi, pada saat kini maupun pada masa yang akan datang.

28


a. Prinsip dan tujuan

Dalam

penguatan

lingkungan

pengendalian

Pembinaan

Pegawai yang matang, transparan, konsisten, akan menuntun sikap dan perilaku semua pegawai dalam pencapaian tujuan organisasi. SPIP harus memastikan ada dan diberlakukannya (1) kebijakan dan prosedur sejak rekrutmen sampai dengan pemberhentian dan pemensiunan pegawai, (2) Penelusuran latar belakang calon pegawai dalam proses rekrutmen; (3) Supervisi periodik yang memadai terhadap pegawai. Tujuan dari adanya Kebijakan Pembinaan Sumber daya manusia yang sehat adalah terwujudnya penerapan kebijakan manajemen dan praktik pembinaan SDM yang sehat, sejak tahap rekrutmen sampai dengan pemberhentian pegawai, serta terwujudnya penerapan sistem supervisi kepegawaian yang memadai, yang memungkinkan memperoleh pegawai dengan

pengetahuan

integritas

dan

dan etika yang

kompetensi,

serta

memiliki

dipersyaratkan untuk dapat

melaksanakan tanggung jawabnya dalam rangka mencapai tujuan organisasi, pada saat kini maupun pada masa yang akan datang b. Output


penyusunan/penyempurnaan

Kebijakan

Pembinaan

Sumber Daya manusia yang sehat. c. Langkah Kerja

Langkah kerja utama untuk menghasilkan output ini adalah memastikan adanya: 1) Peraturan atau Keputusan mengenai kebijakan rekrutmen 2) Mekanisme

mengenai

perhitungan

formasi

yang

dituangkan dalam SOP

29


3) Mekanisme pengecekan pelaksanaan SOP tersebut 4) Pengumuman penerimaan pegawai yang sesuai dengan ketentuan 5) Pengecekan kesesuaian rekrutmen dengan formasi yang tersedia 6) Pengecekan Tahapan dalam proses rekrutmen telah sesuai dengan rencana kerjanya 7) Penyusunan SOP atau rencana kerja mengenai proses rekrutmen 8) Pengecekan kepastian tidak terdapat KKN dalam proses rekrutmen 9) Penyusunan pedoman audit atau evaluasi atas aktivitas rekrutmen 10) Penyusunan laporan rekrutmen pegawai 11) Lakukan proses yang sama untuk kegiatan penempatan, pembinaan karier, mutasi, promosi, pemberhentian serta pensiun pegawai.

7. RK Pembinaan APIP yang Efektif Berfungsinya peran APIP dalam mengevaluasi penerapan SPIP secara terpisah di K/L dan Pemda akan sangat mendukung penerapan SPIP yang efektif. Selain melakukan evaluasi, APIP juga harus berfungsi sebagai unit kerja yang berfungsi sebagai mitra unit kerja lain pada K/L dan Pemda bersangkutan dalam membenahi penerapan SPIP. Dalam menjalankan tugasnya tersebut APIP memerlukan dukungan yang memadai atas akses informasi/data/sumber daya, persamaan persepsi dalam

penentuan

fokus/bidang/sektor

ruang

lingkup

30


pengawasan, rekomendasi tindak lanjut, dan penilaian kinerja atas pelaksanaan SPIP. a. Prinsip dan Tujuan

Dalam penguatan lingkungan pengendalian berperannya APIP akan mengefektifkan pengendalian yang telah dilaksanakan baik oleh manajemen sendiri, maupun oleh mekanisme pengendalian yang sengaja dibangun untuk itu. APIP dapat mengefektifkan early warning system K/L dan Pemda. Dukungan yang memadai atas pelaksanaan tugas APIP diimplementasikan dalam bentuk konkrit berupa kebijakan dukungan pelaksanaan tugas APIP yang dipahami oleh unitunit kerja terkait sehubungan dengan pelaksanaan tugas APIP termasuk dalam menguatkan SPIP unit kerja. b. Output

Output kegiatan ini adalah adanya Rencana Kerja (termasuk TOR) evaluasi tentang efektivitas APIP bagi K/L dan Pemda. Efektivitas APIP ditandai dengan adanya pernyataan tentang peran APIP di lingkungannya (sejenis Piagam audit atau audit charter), dokumen tertulis formal yang berisi visi, misi, tujuan,

kewenangan,

tanggung

jawab

dan

pertanggungjawaban (responsibilitas dan akuntablitas), ruang lingkup pengawasan, dan standar pelaksanaan pekerjaan APIP serta

adanya

pelaksanaan

dukungan

akses

penugasan,

dan

yang

memadai

dalam

persetujuan/pengesahan

pimpinan tertinggi di lingkungan Instansi Pemerintah. c. Langkah Kerja

Langkah kerja utama untuk menghasilkan output ini adalah: 1) Menganalisis hasil diagnostic assessment (DA) atas sub unsur peran APIP yang efektif.

31


2) Menganalisis permasalahan efektivitas peran APIP yang ditemukan di K/L dan Pemda baik didapat dari hasil temuan BPK, maupun penilaian efektivitas lingkungan pengendalian 3) Menentukan ruang lingkup perbaikan yang harus dilakukan K/L dan Pemda dalam efektivitas peran APIP 4) Membuat TOR penyusunan/perbaikan Audit Charter atau mekanisme pelaksanaan Audit Charter.

8. RK Pembinaan Hubungan Kerja Hubungan kerja yang baik dengan instansi pemerintah terkait merupakan hubungan antar instansi pemerintah dalam rangka sinkronisasi

dan

harmonisasi

pelaksanaan

program

dan

kegiatan instansi pemerintah. Hubungan kerja yang baik tersebut diciptakan melalui koordinasi dan kerja sama yang konstruktif

dan

berkesinambungan

di

antara

Instansi

Pemerintah. Koordinasi dan kerja sama sesama instansi pemerintah

tersebut

dimulai

sejak

tahap

perencanaan

program/kegiatan melalui media musyawarah perencanaan pembangunan sampai dengan tahap pelaporan. a. Prinsip dan tujuan

Dalam penguatan lingkungan pengendalian kualitas hubungan kerja internal dan eksternal adalah faktor signifikan dalam mencapai tujuan. Gangguan hubungan kerja merupakan risiko signifikan yang dapat mengganggu interaksi kerja eksternal. Hubungan kerja yang baik dengan Instansi Pemerintah terkait merupakan suatu kebutuhan bagi tercapainya tujuan Instansi Pemerintah dengan baik. Kondisi yang diharapkan tercipta adalah adanya kondisi saling mendukung, mekanisme saling uji, dan saling berkoordinasi antar Instansi Pemerintah.

32


b. Output

Output kegiatan ini adalah adanya Rencana Kerja (termasuk TOR) penyusunan/penyempurnaan aturan baku interaksi organisasi dengan instansi lain antara lain tentang (1) Proses rekonsiliasi data keuangan dan non keuangan; (2) Musyawarah perencanaan pembangunan, (3) Rapat koordinasi, atau (4) Forum komunikasi antar K/L dan Pemda. c. Langkah Kerja

Langkah kerja utama untuk menghasilkan output ini adalah: 1) Menganalisis hasil diagnostic assessment (DA) atas sub unsur

Hubungan

Kerja

yang

Baik

dengan

Instansi

Pemerintah terkait 2) Menganalisis permasalahan Hubungan Kerja yang Baik dengan Instansi Pemerintah Terkait yang ditemukan di K/L dan Pemda baik didapat dari hasil temuan BPK, internal audit/inspektorat maupun penilaian efektivitas lingkungan pengendalian 3) Menentukan ruang lingkup perbaikan yang harus dilakukan K/L dan Pemda dalam efektivitas Hubungan Kerja yang Baik dengan Instansi Pemerintah terkait 4) Membuat TOR penyusunan/perbaikan atau mekanisme Hubungan Kerja yang Baik dengan Instansi Pemerintah terkait.

D. RENCANA KERJA PENYELENGGARAAN KEGIATAN PENGENDALIAN Kegiatan pengendalian meliputi pengendalian atas risiko dan atas pencapaian tujuan. Rencana Kerja penyelenggaraan kegiatan pengendalian meliputi rumusan tujuan kegiatan pengendalian, prakondisi, prinsip dalam merancang kegiatan pengendalian (control design) dan langkah kerja utama sebagai berikut:

33


1. Prinsip dan Tujuan Kegiatan Pengendalian Kegiatan pengendalian adalah kebijakan dan prosedur yang dapat

membantu

memastikan

dilaksanakannya

arahan

pimpinan K/L dan Pemda untuk mengurangi risiko yang telah diidentifikasi

selama

proses

penilaian

risiko.

Kegiatan

pengendalian dirancang dalam suatu control design dengan mempertimbangkan aspek biaya dan manfaat (cost-benefit). Kegiatan Pengendalian dilakukan untuk membantu pimpinan untuk mengurangi risiko yang telah diidentifikasi selama penilaian risiko.

2. Pra kondisi Penyelenggaraan Kegiatan Pengendalian Kondisi yang harus ada dalam penyelenggaraan Kegiatan Pengendalian adalah sebagai berikut:

a. Kegiatan pokok instansi pemerintah telah direncanakan berdasarkan tujuan Instansi Pemerintah

b. Kegiatan pokok tersebut di atas telah memuat pernyataan dan arahan yang spesifik, terukur, dan dapat dicapai, realistis, dan terikat waktu

c. Indikator kinerja utama (IKU) atas Kegiatan Pokok yang akan dikendalikan telah disepakati

d. Kegiatan utama yang diidentifikasi risikonya sudah ditetapkan

e. Peta risiko sebagai hasil penilaian risiko merupakan risiko atas kegiatan pokok /utama instansi pemerintah telah tersedia

f. SOP untuk seluruh business process sudah dibuat g. SOP pada masing-masing unit telah ditetapkan dan dievaluasi secara periodik

34


h. Kebijakan pimpinan terhadap risiko yang telah dipetakan sudah jelas (ada Risk Philosophy).

3. Output Kegiatan Output dari kegiatan ini adalah Rencana Kerja kegiatan pengendalian dan integrasi kegiatan pengendalian dengan bussines proces unit yang telah ditetapkan.

4. Langkah Kerja Utama Langkah kerja utama untuk mendapatkan output tersebut adalah sebagai berikut: a. Membuat

persiapan

aktivitas

pengendalian

yang

mencakup kegiatan: 1) Inventarisasi/Menilai Pra-kondisi yang telah terpenuhi 2) Penyepakatan pelaksanaan kegiatan atas Pra kondisi yang belum terpenuhi 3) Penyepakatan unit kerja yang akan didesain kegiatan pengendaliannya 4) Penyusunan TOR kegiatan pengendalian. Rencana Kerja Kegiatan Pengendalian Risiko dituangkan dalam TOR. TOR dimaksud memuat antara lain: •

Pembentukan tim pelaksana (boleh sama dengan tim satgas SPIP).

•

Sosialisasi kegiatan pengendalian

•

Jadwal waktu dan pendanaan

b. Membuat

rencana

Penyusunan

Rancangan

Kegiatan

Pengendalian yang meliputi: 1) Identifikasi kegiatan pengendalian yang ada

35


2) Penilaian efektivitas kegiatan pengendalian yang sudah ada 3) Penetapan pemilik risiko 4) Penetapan

kebijakan

atau

prosedur

dengan

memperhatikan penyebab, kemungkinan terjadinya, dan dampak risiko. 5) Penyepakatan kegiatan pengendalian dengan pemilik risiko 6) Kodefikasi

kegiatan

pengendalian

yang

telah

disepakati 7) Integrasi antara kegiatan pengendalian yang dirancang dengan proses kegiatan yang ada pada Standar Operating Procedure (SOP) pemilik risiko. 8) Dokumentasi kegiatan pengendalian (informasi dan komunikasi) 9) Kodifikasi

kegiatan

pengendalian

beserta

daftar

kegiatan pengendalian yang telah dikodifikasi. Bila kegiatan pengendalian yang direncanakan merupakan kebijakan atau keputusan pimpinan, dilampiri draft Surat Keputusan yang diperlukan.

E. RENCANA KERJA PENEMBANGAN INFORMASI DAN KOMUNIKASI Informasi

dan

diselenggarakan

Komunikasi untuk

(infokom)

memastikan

sebagai

seluruh

unsur

kinerja

keempat

K/L

dan

SPIP Pemda

terkomunikasikan kepada seluruh pimpinan dan pegawai. Hal-hal yang perlu diinfokomkan adalah (1) Rencana kinerja dalam bentuk visi, misi, tujuan dan sasaran; (2) risiko yang mengambat pencapaian kinerja tersebut, (3) kegiatan pengendalian yang dilaksanakan untuk mengatasi risiko tersebut.

1. Prinsip dan Tujuan Penyelenggaraan

Infokom

pada

prinsipnya

menyediakan

sarana dan prasarana unuk mengolah, menyediakan dan mengkomunikasikan data dan informasi tentang proses dan

36


hasil penyelenggaraan SPIP dan pencapaian tujuan baik pada tingkat kegiatan maupun tingkat entitas. Informasi tersebut harus

dapat

diakses

oleh

seluruh

pegawai

sesuai

kewenangannya. Penyelenggaraan Infokom juga mengidentifikasi kebutuhan informasi

dan

metode

sistematis

untuk

menghasilkan

informasi yang baik telah diterapkan oleh K/L dan Pemda. Setidaknya semua unit organisasi telah menggunakan sistem informasi yang dibangun oleh K/L dan Pemda dalam menyelenggarakan pelaporannya (SAI, SIMAK BMN) atau sistem informasi yang dibangun sendiri sesuai kebutuhan. Sistem informasi yang dikembangkan dapat menyajikan data kinerja : •

Perseorangan

•

Tim

•

Bagian/ Bidang

•

Eselon II / I, dan

•

IP secara keseluruhan

2. Prakondisi Pengembangan Infokom Persyaratan yang diharapkan ada dalam pengembangan Informasi dan Komunikasi dalam Sistem Infokom SPIP adalah sebagai berikut

a. Adanya kebijakan umum K/L dan Pemda tentang Penyelenggaraan

SPIP

yang

menunjukkan

komitmen

pimpinan K/L dan Pemda untuk mengembangkan atau menyelenggarakan SPIP

b. Adanya

Simpulan

tentang

Efektivitas

Lingkungan

Pengendalian

c. Tersedianya Register Risiko dan Peta Risiko 37


d. Tersedianya Rancangan Kegiatan Pengendalian (Control Design) dalam bentuk Kebijakan dan SOP yang dibangun berdasarkan peta risiko

3. Output Kegiatan Output yang dihasilkan dari langkah ini adalah Rencana Kerja Pengembangan Sistem Infokom SPIP K/L atau Pemda.

4. Langkah Kerja Utama Langkah kerja utama untuk mendapatkan output tersebut adalah sebagai berikut: a. Membuat

Perencanaan

pengembangan

sistem

yang

melalui kegiatan Penyusunan TOR sistem pemantauan pengembangan/ penyelenggaraan SPIP. TOR diharapkan memuat antara lain: •


b.

•

Sosialisasi Infokom SPIP

•


Membuat Rencana Pelaksanaan Pengembangan Sistem Infokom

yang

meliputi

sosialisasi

metodologi

pengembangan Sistem Infokom SPIP, identifikasi dan analisis kebutuhan Infokom (user requirement) c.

Rencana uji coba sistem pemantauan termasuk output yang dikeluarkan sistem Infokom.

F. RENCANA KERJA PENYELENGGARAAN PEMANTAUAN SPIP Rencana Kerja pemantauan SPIP diawali melalui pemantauan implementasi Desain Penyelenggaraan SPIP. Langkah awal ini diarahkan untuk memastikan pencapaian tujuan yang telah ditetapkan dalam Desain Penyelenggaraan SPIP.

38


Pemantauan harus dilakukan secara terus menerus oleh Satuan Tugas atau oleh unit yang ditugaskan untuk itu.

1. Prinsip dan Tujuan Pemantauan Pengembangan SPIP pada hakekatnya bertujuan untuk mengukur keberhasilan penyelenggaraan SPIP melalui pengukuran

output

(milestone)

implementasi

Desain

Penyelenggaraan SPIP yang telah disusun sebelumnya. Hasilpengukuran penyelenggaraan SPIP dapat berbentuk dashboard sehingga dapat diakses dengan mudah oleh seluruh pegawai sesuai kewenangannya dan dengan dashboard tersebut personel terkait terdorong untuk mengendalikan kegiatannya ke arah pencapaian kinerja organisasi. Tingkat ketersediaan informasi dan keterkaitan (integral) informasi di dashboard organisasi dan adanya tindakan pengendalian yang otomatis diambil oleh manajemen atau personel dalam egiatan sehari-hari dalam K/L dan Pemda menunjukkan

arah

pencapaian

maturity

level

penyelenggaraan SPIP suatu K/L dan Pemda.

2. Prakondisi Pengembangan Pemantauan SPIP Prakondisi yang diharapkan ada dalam pengembangan sistem pemantauan penyelenggaraan SPIP, khususnya maturity level SPIP, adalah sebagai berikut

a. Adanya kebijakan umum K/L dan Pemda tentang Penyelenggaraan

SPIP

yang

menunjukkan

komitmen

pimpinan K/L dan Pemda untuk mengembangkan atau menyelenggarakan SPIP

b. Adanya

Simpulan

tentang

Efektivitas

Lingkungan

Pengendalian

c. Tersedianya Register Risiko dan Peta Risiko

39


d. Tersedianya dan dilaksanakannya Rancangan Kegiatan Pengendalian (Control Design)

e. Terselenggarakannya sistem informasi dan komunikasi. 3. Output Kegiatan Output yang dihasilkan dari langkah ini adalah Rencana Kerja Pemantauan Pengembangan/ Penyelenggaraan SPIP K/L atau Pemda.

4. Langkah Kerja Utama Langkah kerja utama untuk mendapatkan output tersebut adalah sebagai berikut: a. Membuat Rencana Kerja penentuan laporan pemantauan, format

komunikasi

tentang

penyelenggaraan

SPIP

termasuk sarana dan prasarana informasi dan komunikasi melalui kegiatan Penyusunan TOR sistem pemantauan pengembangan/ penyelenggaraan SPIP. TOR diharapkan memuat antara lain memuat: •


•

Sosialisasi Rencana Pengembangan Pemantauan SPIP

•


b. Membuat Rencana Uji Coba Pelaksanaan Pemantauan SPIP. Peraga 3-1 sampai Peraga 3.9 untuk Penyusunan Rencana Kerja Penyelenggaraan SPIP di atas dicontohkan untuk Biro Perencanaan Pengawasan BPKP sebagaimana terlihat dalam Lampiran 2.

40

PEDOMAN PENYUSUNAN DISAIN PENYELENGGARAAN SPIP TERINTEGRASI BAB IV PENUTUP

BAB IV PENUTUP Penyelenggaraan SPIP yang dilakukan di K/L danPemda tidak terlepas kondisi lingkungan yang dihadapi masing-masing organisasi. Oleh karena itu dalam menyusun Desain Penyelenggaraan SPIP masih diperlukan adanya perhatian pada hal-hal berikut ini:

A. HAL-HAL YANG PERLU DIPERHATIKAN Kebutuhan SPIP berkembang sesuai perkembangan dan kompleksitas organisasi instansi pemerintah. Untuk itu, K/L dan Pemda atau unit organisasi yang mengembakan SPIP perlu memperhatikan manfaat-biaya pengembangan SPIP, generalisasi Desain Penyelenggaraan SPIP dan keterbatasan kompetensi auditor dalam menguatkan penyelenggaraan SPIP.

1. Prinsip Cost and Benefit Penyelenggaraan SPIP tidak bisa lepas dari prinsip cost and benefit. Tidak ada biaya yang dikeluarkan melebihi manfaat yang diperoleh. Setiap pengeluaran biaya penyelenggaraan SPIP harus bisa diukur kemanfaatannya.

2. Penyusunan Desain Tidak Bisa dilakukan secara Generalisasi Penyusunan

Desain

Penyelenggaraan

SPIP

untuk

satu

organisasi berbeda dengan organisasi yang lain. Setiap organisasi memiliki sifat yang spesifik yang membedakannya dengan organisasi lainya. Baik dari sisi SDM, geografis, teknologi yang digunakan, maupun ukuran dan lingkup tugas dan

fungsi

masing-masing

organisasi

menjadikan

penyelenggaraan SPIP harus didesain sesuai kebutuhan organisasi

yang

bersangkutan.

Oleh

karenanya

Desain

41


Penyelenggaraan SPIP dari suatu K/L atau Pemda tidak bisa serta merta diterapkan pada K/L atau Pemda lainnya.

3. Keterbatasan Kompetensi Internal Auditor Penyusunan

Desain

Penyelenggaran

SPIP

membutuhkan

dukungan dari berbagai macam kompetensi dan keahlian. Internal Auditor sebagai pelopor dalam penyelenggaraan SPIP di suatu organisasi memiliki keterbatasan. Kompetensi utama internal auditor hanya meliputi bidang manajemen risiko, pengendalian dan governance. Selebihnya kompetensi dan keahlian

lain

diperlukan

dalam

melakukan

desain

penyelenggaraan SPIP. Dalam hal internal auditor menjumpai kondisi memerlukan kompetensi atau keahlian lain (seperti Manajemen Sumber Daya Manusia, Penyusunan SOTK, Analisis Jabatan) maka harus dipastikan tenaga ahli lain dilibatkan sesuai dengan kompetensi dan keahlian masing-masing.

B. KOMITMEN DALAM PENYELENGGARAAN SPIP Hal yang paling penting dalam pelaksanaan penyelenggaraan SPIP adalah adanya komitmen dari pimpinan organisasi untuk menyelenggarakan SPIP di unit kerjanya. Bentuk komitmen ini berupa tekad yang disosialisasikan kepada seluruh personel yang ditindaklanjuti dengan langkah nyata berupa action plan yang jelas dalam Desain Penyelenggaraan SPIP. Dukungan SDM yang memadai, pemanfaatan teknologi, pendanaan dan pemantauan terhadap aktivitas pengembangan penyelenggaraan SPIP merupakan bagian komitmen pimpinan atas penyelenggaraan SPIP. Komitmen dari manajemen puncak merupakan dukungan yang sangat ideal untuk menyelenggarakan SPIP pada tingkat K/L/ Pemda secara menyeluruh. Dalam hal dukungan dari manajemen puncak belum diperoleh, maka pengembangan SPIP dapat dilakukan dari unit eselon I, eselon II atau unit mandiri yang mau menjadi pionir pengembangan pada suatu K/L dan Pemda

42


tertentu, dengan tetap mengupayakan pengembangan secara menyeluruh dengan dukungan pimpinan puncak.

43

LAMPIRAN 1 : PERAGA PENYUSUNAN RENCANA KERJA PENYELENGGARAAN SPIP Peraga 2.1 Peran Assurance & Consultancy BPKP Memberikan assurance kpd Menteri/Kepala Daerah bahwa pelaksanaan control, risk & proses governance sudah sesuai kualitas Memberikan assurance kpd Presiden bahwa “Laporan” Menteri/Kepala Daerah sudah Kredibel Memberikan advis penyempurnaan kepada Menteri/Kepala Lembaga/ Pemda tentang control, risk & proses governance

Peraga 2.2 Tugas dan Fungsi Biro Perencanaan Pengawasan Sinkronisasi penyusunan kebijakan pengawasan intern pemerintah dan kebijakan teknis pengawasan di lingkungan BPKP

Sinkronisasi dan penyusunan PKPT di lingkungan BPKP dan APIP lainnya

Pemantauan dan penyiapan evaluasi pelaksanaan PKPT di lingkungan BPKP dan APIP lainnya

Peraga 2.4 Perspe ektif SPIP P Biro perrencanaa an pengaw wasan

45 |

Peraga 2.5. Alur Logika Program Perencanaan Pengawasan MISI

TUJUAN

OUTPUT

PROGRAM DAN KEGIATAN 1. Penyusunan Renstra/RPJM

100% RKT selaras KAP Jakwas &Renstra

1. Penyusunan Jakwas Dokumen Renwas

1. Penyusunan KAP 1. Penyusunan Renja/Renkin 1. Penyusunan RKT

Perencanaan efektif

2. Evaluasi Prioritas RKP 90% Output RKT selaras IKU

2. Evaluasi/Standarisasi Ren Lap Eval Renwas

2. Monev Program RKT 2. Monev KAP/Jakwas 2. Evaluasi Renstra/IKU

100% Tapkin Renwas Tercapai

Perencanaan KinAng Biro 8 Dok & 26 LHE

Pantau & Pengukuran KinAng

Pertanggungjawaban KinAng

1. Program Penyusunan Perencanaan 2. Program Evaluasi Perencanaan

Peraga 2.6. Peta Tujuan Strategis Biro Perencanaan Terwujudnya perencanaan pengawasan yang sinergis dan terarah ke Visi

Stakeholders

Internal Process

Learn and Growth

Financial

Termonitornya pelaksanaan program pengawasan yg selaras dg Visi

Tersusunnya dokumen perencanan pengawasan tepat waktu

Terwujudnya perancanaan pengawasan berpeduli risiko

Peningkatan Kompetensi

Terselenggaranya komunikasi yang efektif dgn stakehoders

Optimalisasi Budaya Kerja

penganggaran yang sesuai kebutuhan

Terpenuhinya kepatuhan terhadap proses governance

Penerapan IPMS

1

46 |

Peraga 2.7. Definisi SPIP Biro perencanaan Sistem Pengengendalian Intern Biro Perencanaan Pengawasan merupakan suatu proses yang integral pada tindakan manajerial pejabat struktural dan kegiatan teknis Perencanaan Pengawasan yang dilakukan secara terus menerus oleh seluruh pejabat struktural dan seluruh pegawai Biro Perencanaan Pengawasan, untuk memberikan keyakinan yang memadai atas tercapainya tujuan Biro Perencanaan Pengawasan melalui kegiatan yang efektif dan efisien, ketaatan terhadap peraturan perundangundangan, pengamanan aset dan keandalan laporan realisasi anggara di lingkungan Biro Perencanaan Pengawasan.

Peraga 2.8. Tujuan Penyusunan Design Penyelenggaraan SPIP Biro Perencanaan Pengawasan Tujuan penyusunan desain SPIP Biro Perencanaan Pengawasan adalah terumuskannya strategi dan rencana kerja penyelenggaraan SPIP Biro Perencanaan Pengawasan yang dapat mengarahkan pengembangan penyelenggaraan SPIP lebih efektif, antara lain melalui pemetaan kegiatan yang menjadi prioritas penyelenggaraan SPIP dan secara kongkrit dari penyusunan rencana penyelenggaraan SPIP.

47 |

Peraga 2.9. Pendefinisian Kegiatan Utama (Penyusunan Renstra BPKP suatu contoh)

Penyusunan Renstra BPKP adalah penyusunan rencana jangka menengah (5 tahunan) yang berisi visi, misi, tujuan, program dan kegiatan BPKP. Rencana yang tertuang dalam Renstra adalah rencana kinerja utama, indikator kinerja, target kinerja dan rencana kebutuhan pendanaan pengawasan BPKP. Renstra menjadi dasar perencanaan kegiatan tahunan pengawasan bagi seluruh unit kerja BPKP. Pada periode transisi (satu tahun menjelang awal periode Renstra), Rancangan Renstra sudah harus tersedia, agar dapat dijadikan sebagai acuan penyusunan baseline anggaran. Sedangkan Renstra final diselesaikan setelah melalui tahap pembahasan dan sinkronisasi dengan RPJMN yang disiapkan oleh Bappenas, sekitar bulan Desember sebelum awal periode Renstra.

48 |

LAMP PIRAN 2. P PERAGA PENYUSU UNAN RE ENCANA K KERJA PENYE ELENGGA ARAAN SPIP Peraga 3 3.1 Skor Pem mahaman Peegawai Tenttang SPIP

3,50 3,00 2,50 Sko or

2,00 1,50 1,00 0,50 ‐ Langkah Penerapan SPIP 2,35

Peran dan Tanggung Jawab Pimpinan 3,07

Peran APIP

Rata‐rata Aspek Pemahaman

3,06

2,83

Peragga 3.2 Areas of Im mprovement Lin ngkungan Pengen ndalian Unsur U Bidang Yangg Perlu Dikuatkaan Penegakkan nghargaan kepad da pegawai berb basis etika dan iintegritas belum m ada; Integritaas dan Nilai Pen Etika Pen negakan disipliin masih perllu ditingkatkan n, termasuk pemantauan p teerhadap pegaw wai yang men ninggalkan tugaas pada jam kerja, serta pemberrian sanksi secara tepat; Ped doman yang men ngatur pertangggungjawaban disskresi pimpinan n atas pengendaalian intern belu um ada. Komitmen Beb ban kerja belum m adil dan meraata, sehingga terdapat pegawaii dengan jabataan sama memiliiki beban terhadap kerjja lebih banyak dari lainnya; Kompetensi Keb butuhan diklat p pegawai sesuai d dengan tugas daan fungsi belum disusun; Sebagian pimpinan n perlu ditingkattkan kemampuaan leadership maupun manajer m rialnya. Kepemim mpinan Petaa risiko belum ssepenuhnya dijaadikan dasar pen netapan kebijak kan dan pelaksaanaan kegiatan; yang Kondusif Pejaabat fungsional auditor relatif m masih kurang kaarena mutasi. ntukan Pemben Tuggas dan fungsi Subbagian S Bimb bingan Perencanaan, yang mem mpunyai tugas memberikan biimbingan Strukturr Organisasi tekn nis penyusunan n PKPT di lingku ungan APIP lainn nya dan Subbaggian Evaluasi Perencanaan APIP P lainnya, yang Sessuai yang mempunyai tugas t melaksan nakan pemantau uan dan penyiaapan bahan evalluasi pelaksanaaan PKPT dengan Kebutuhan APIP lainnya tidak dapat dilaksanaakan karena ketterbatasan keweenangan dan perkembangan lin ngkungan Pendeleegasian Wewenaang dan Terdapat pegawai y yang; Tanggun ng Jawab yang Tep pat Belu um memahami tugas dan tangggung jawabnya; Belu um melaksanak kan tugas sesuai dengan tanggung jawab yang d dibebankan; Bersifat pasif dalam m melaksanakan n tugas sehari‐h hari. Penyusu unan dan nduan penilaian kinerja belum disosialisasikan n, sehingga peniilaian yang dilak kukan cenderun ng belum Pan Penerap pan Kebijakaan yang objeektif, hanya dilaakukan pada akh hir tahun, dan masih m bersifat fo ormalitas untuk k memenuhi perrsyaratan Sehat teentang terttentu. Pembinaaan SDM Mek kanisme peringatan dini dan peningkatan p efek ktivitas manajemen risiko atass penyelenggaraaan tugas Perwuju udan Peran dan n fungsi belum ada a yang disebabkan belum adaanya evaluasi/rreviu Inspektoraat terhadap pelaaksanaan APIP yan ng Efektif kegiatan; njut atas hasil teemuan belum dibakukan ke dallam suatu SOP. Prosedur tindak lan

49 |

Peraga 3.3 Rencana Kerrja Penguatan LLingkungan Pengendalian

Peraga 3.4 Reencana Kerja Penilaian Risiko No. Reencana Kegiataan Output 1 Penilaian risiko atas p penyusunan rencana kinerja Daftaar dan Peta Rissiko termasu uk anggaran 2 3 4 5

6

Penilaian risiko atas p pengukuran daan pemantauan n kinerja d dan pelaksanaaan anggaran Penilaian risiko atas p pertanggungjaw waban pencap paian dan penggunaaan anggaran kinerja d Penilaian risiko atas p penyusunan Reenstra BPKP uk RPJM pengaawasan termasu

Penilaian risiko atas p penyusunan Keerangka Acuan n Pengawaasan (KAP) Penilaian risiko atas p penyusunan Reencana Kinerjaa Tahunan n (Renja, Renk kin, dan Tapkin n)

8

Penilaian risiko atas p penyusunan RK KT

9

Penilaian risiko atas aanalisis prioritaas RKP sebagaai bahan penyusunan Jak kwas Penilaian risiko atas aanalisis atau sttandarisasi HP dan biaya peenugasan

11

Penilaian risiko atas m monitoring dan n evaluasi Proggram Pengawaasan dalam RK KT

12

Penilaian risiko atas evaluasi Jakwas dan KAP

13

Penilaian risiko atas evaluasi Renstrra dan Indikator Kinerja U Utama (IKU) B BPKP Penilaian Risiko atas R Revitalisasi AP PIP

14

Daftaar dan Peta Rissiko Dafttar dan Peta Riisiko

Penilaian risiko atas p penyusunan Keebijakan Pengaawasan Daftaar dan Peta Rissiko n (Jakwas)) termasuk Keebijakan Teknis Pengawasan (Jatekwaas)

7

10

Dafttar dan Peta Riisiko

Dafttar dan Peta Riisiko Daftaar dan Peta Rissiko Dafttar dan Peta Riisiko Daftaar dan Peta Rissiko Dafttar dan Peta Riisiko Daftaar dan Peta Rissiko Dafttar dan Peta Riisiko Daftaar dan Peta Rissiko Dafttar dan Peta Riisiko

Waktu u 2012 2 2012 2 2012 2 2012 2 2012 2

2012 2 2012 2 2012 2 2012 2 2012 2 2012 2 2012 2 2012 2 2013 3

50 |

Peraga 3.5 Areas of Improvement Kegiatan Pengendalian Uraian Areas of Improvement Kebijakan dan prosedur tertulis belum sepenuhnya dikaitkan dengan risiko teridentifikasi, dan belum adanya monitoring terhadap efektivitas pengendalian intern

Analisis C

2

Belum ada sistem pengembangan kompetensi pegawai yang sistimatis dan terstruktur...

UC

3

Penilaian risiko yang dilakukan baru pada tingkat kegiatan, dan belum dilakukan terhadap risiko sistem informasi.

N/A

4

Belum terdapat ruangan untuk penyimpanan aset, khususnya aset penting seperti hardware, software , dan back-up data .

UC

5

Hasil reviu atas ukuran dan indikator kinerja ... belum dijadikan sebagai ukuran kinerja yang baru.

C

6

Biro Renwas belum mempunyai kebijakan tertulis dan SOP tentang mekanisme otorisasi terhadap transaksi/kejadian penting

C

7

Belum ada Surat Keputusan pejabat berwenang tentang level akses, serta belum dilaksanakannya reviu atas pembatasan akses

C

8

Kepala Biro belum melakukan reviu secara berkala terhadap penugasan pegawai yang menangangi inventaris, sistem informasi dan database

C

9

Proses dan kejadian yang berkaitan dengan efektivitas pengendalian intern belum sepenuhnya didokumentasikan secara tertib

C

No 1

Peraga 3.6 Rencana Kerja untuk Kegiatan Pengendalian No. Rencana Kegiatan 1 Pengembangan Control Design atas penyusunan rencana kinerja termasuk anggaran Pengembangan Control Design atas pengukuran dan pemantauan 2 kinerja dan pelaksanaan anggaran 3 Pengembangan Control Design atas pertanggungjawaban pencapaian kinerja dan penggunaan anggaran Pengembangan Control Design atas penyusunan Renstra BPKP termasuk 4 RPJM pengawasan 5 Pengembangan Control Design atas penyusunan Kebijakan Pengawasan (Jakwas) termasuk Kebijakan Teknis Pengawasan (Jatekwas) 6 7 8 9 10 11 12 13 14

Pengembangan Control Design atas penyusunan Kerangka Acuan Pengawasan (KAP) Pengembangan Control Design atas penyusunan Rencana Kinerja Tahunan (Renja, Renkin, dan Tapkin) Pengembangan Control Design atas penyusunan RKT Pengembangan Control Design atas analisis prioritas RKP sebagai bahan penyusunan Jakwas Pengembangan Control Design atas analisis atau standarisasi HP dan biaya penugasan Pengembangan Control Design atas monitoring dan evaluasi Program Pengawasan dalam RKT Pengembangan Control Design atas evaluasi Jakwas dan KAP Pengembangan Control Design atas evaluasi Renstra dan Indikator Kinerja Utama (IKU) BPKP Pengembangan Control Design atas Revitalisasi APIP

Output KSOP

Waktu 2012

KSOP

2012

KSOP

2012

KSOP

2013

KSOP

2013

KSOP

2013

KSOP

2013

KSOP KSOP

2013 2013

KSOP

2012

KSOP

2013

KSOP KSOP

2013 2013

KSOP

2013

51 |

Peraga 3.7 Areas of Improvement Informasi dan Komunikasi No Uraian Areas of Improvement 1 Masih dijumpai kelemahan tentang informasi, terutama penerbitan laporan kegiatan dan kinerja yang sebagian masih belum tepat waktu.

Analisis C

2

Belum ada saluran/media untuk menampung masukan atau pengaduan, serta penanganan/respon terhadap masukan dari unit kerja lain belum sepenuhnya memadai.

C

3

Adanya sarana komunikasi untuk seluruh pegawai, meskipun belum seluruh pegawai memanfaatkan sarana komunikasi tersebut

C

Catatan: C=Controllabel oleh Biro Perencanaan

Peraga 3.8 Rencana Kerja Penyelenggaraan Informasi dan Komunikasi No. Rencana Kegiatan Output 1 Analisis Kebutuhan User di Biro Perencanaan User Specification 2 Analisis Efektivitas Sistem Informasi yang ada Laporan Analisis 3 Penyusunan Desain Sistem Informasi SPIP Biro Perencanaan Design Sistem Informasi SPIP Pengembangan Aplikasi Sistem Informasi SPIP Biro 4 Aplikasi Perencanaan 5 Penyusunan SOP untuk Penyelenggaraan SPIP Biro SOP Perencanaan LAN dan Perangkat 6 Penyediaan Sarana Sistem Informasi SPIP Biro Perencanaan Sistem 7 Penggunaan Sistem Informasi SPIP dalam mengolah dan Form, SOP, dan menginformasikan kinerja, risiko, dan kendali dalam kegiatan Laporan sehari‐hari Peraga 3.9 Areas of Improvement Pemantauan SPIP No Uraian Areas of Improvement Biro Renwas belum menelusuri dan menindaklanjuti terhadap penyajian 1 data yang tidak akurat 2 3 4

Biro Renwas belum memiliki SOP tentang tata cara menjawab pertanyaan dari forum monev Belum ada upaya untuk menjaring masukan dari pihak eksternal Belum sepenuhnya dilakukan internal cek maupun rekonsiliasi akibat tidak pernah terjadi perputaran tugas.

Waktu 2012 2013 2013 2013 2013 2013 2013

Analisis C C C C

5

Belum secara khusus melakukan rapat berkala terkait dengan pengendalian unit kerja, dan belum seluruh masukan dari pegawai direspon positif oleh pimpinan

C

6

Biro Perencanaan Pengawasan belum melakukan evaluasi terpisah atas sistim pengendalian intern.

C

Peraga 3.10 Rencana Kerja Pemantauan No. Rencana Kegiatan Output 1 Pelaksanaan Evaluasi Terpisah atas SPIP Biro Laporan Evaluasi S Perencanaan 2 Control Self Assessment SPIP Biro Perencanaan AOI SPIP 3 Pengukuran Maturity Level SPIP Biro Perencanaan Level Efektivitas SPIP

Waktu 2012 2013 2013

52 |

BADAN PENGAWASAN KEUANGAN DAN PEMBANGUNAN

Recommend Documents