BADAN PENGAWASAN KEUANGAN DAN PEMBANGUNAN PERWAKILAN BPKP PROVINSI KALIMANTAN SELATAN

BADAN PENGAWASAN KEUANGAN DAN PEMBANGUNAN

PERWAKILAN BPKP PROVINSI KALIMANTAN SELATAN

NOMOR : LAP - 41 /PW16/1/2012 TANGGAL : 5 JANUARI 2012

IKHTISAR EKSEKUTIF

A

kuntabilitas sebagai salah satu pilar tata kepemerintahan yang baik, merupakan pertanggungjawaban atas mandat yang melekat pada suatu lembaga. Dengan landasan pemikiran tersebut, Laporan Akuntabilitas

Kinerja Perwakilan BPKP Provinsi Kalimantan Selatan Tahun 2011 ini disusun. LAKIP ini menyajikan capaian kinerja dari Perwakilan BPKP Provinsi Kalimantan Selatan selama tahun 2011 yang merupakan pelaksanaan mandat yang diemban oleh organisasi dan sebagai pelaksanaan dari Inpres 7 Tahun 1999 yang mengharuskan setiap instansi pemerintah menyusun suatu laporan akuntabilitas kinerja. Selain itu LAKIP ini juga merupakan kebutuhan BPKP Provinsi Kalimantan Selatan dalam melakukan analisis dan evaluasi kinerja dalam rangka peningkatan kinerja organisasi secara menyeluruh. Secara keseluruhan, dalam LAKIP ini dilaporkan kinerja dari 4 sasaran akan dicapai melalui 3 program.

Proses penyusunan LAKIP 2011 dimulai melalui upaya

perancangan dan pengumpulan data kinerja, guna memenuhi amanah Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah. LAKIP Perwakilan BPKP Kalimantan Selatan Tahun 2011 ini disusun dengan format yang disesuaikan dengan Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 20 Tahun 2004 tentang Rencana Kerja Pemerintah, PP Nomor 21 Tahun 2004 tentang Penyusunan Rencana Kerja dan Anggaran Kementerian Negara/ Lembaga serta Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 29 Tahun 2010 tentang Pedoman Penyusunan Penetapan Kinerja Dan Pelaporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintahyang pada intinya melaporkan hasil sebagai kinerja program dan keluaran sebagai kinerja kegiatan.

Dari penilaian sendiri (self assessment) atas Rencana Kinerja 2011 Perwakilan BPKP Kalimantan Selatan menunjukkan bahwa rata-rata capaian kinerja dari 4 sasaran adalah berhasil. Capaian yang dikategorikan berhasil ini disumbangkan oleh 4(empat) sasaran yang berhasil mencapai kinerja lebih dari 85% (berhasil). Dilihat dari sisi penugasan, selama tahun 2011 Perwakilan BPKP Provinsi Kalimantan Selatan telah melaksanakan penugasan 1006 PP, yang terdiri dari realisasi PKP2T 557 PP dan realisasi Non PKP2T 449 PP. Jumlah ini lebih tinggi dari target yang telah

LAPORAN AKUNTABILITAS KINERJA TAHUN 2011

i

ditetapkan yaitu sebesar 611 PP (capaian 164,48%). Darijumlah 1006 PP, dihasilkan

Laporan Hasil Pengawasan (LHA/LHE/LHI) sebesar 1125 laporan atau melampaui target sebesar 108 laporan (capaian 185,03 %). Laporan yang telah diterlcitkan terdiri Laporan Intem sebanyak 236 Laporan dan Laporan ekstem sebanyak 889 laporan. Secara rinci capaian sasaran tersebut adafah sebagai berikut:

No

1

2 3

4

Capaian

Sasaran Meningkatnyakualitaspenyelenggaraanpengawasan intem akuntabilitas keuangan negara dan pembinaan penyelenggaraan SPIP pada Kementerian/Lembaga/ Pemerintah Daerah serta penyelenggaraan SPI pada badan usaha milik negara/pemerintah daerah MeningkatnyaVL & Pemda yang Menyelenggarakan SPIP sesuai Ketentuan yang Berlaku Meningkatnya kualitas dukungan manajemen dan kapasitas penyelenggaraan pengawasan intern akuntabilitas keuangan negara dan pembinaan penyelenggaraan SPIP Terpenuhinya kebutuhan sarana dan prasarana aparatur BPKP

92,29%

98,82Va 1$Aa/o

100%

Dari 4 Sasaran di atas, semua dikatagorikan berhasil.

rwakilan,l

-!A

Simarmata 198510 1 001


DAFTAR ISI Ringkasan Eksekutif ................................................................................... i Daftar Isi..................................................................................................... iii Bab I Pendahuluan A. Umum .............................................................................................. 1 B. Aspek Strategis ................................................................................ 4 C. Sistematika LAKIP 2011 .................................................................. 4 Bab II Perencanaan dan Perjanjian Kinerja Tahun 2011 A. Perencanaan Kinerja ....................................................................... 6 B. Penetapan Kinerja 2011 .................................................................. 9 Bab III Akuntabilitas Kinerja A. Akuntabilitas Kinerja Sasaran........................................................ 15 B. Akuntabilitas Kinerja Keuangan..................................................... 49 Bab IV Penutup ....................................................................................... 60


iii

BAB I PENDAHULUAN

BAB I PENDAHULUAN

A. UMUM

B

adan

Pengawasan

Keuangan

dan

Pembangunan

(BPKP)

berdasarkan Keputusan Presiden Nomor 103 Tahun 2003

dibentuk

tanggal 31

Desember 2003 tentang Kedudukan, Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi dan

Tata Kerja Lembaga Pemerintah Non Departemen yang telah diubah terakhir dengan Peraturan Presiden Nomor 64 Tahun 2005, BPKP mempunyai tugas dan fungsi sebagai berikut: 1. Tugas dan Fungsi Melaksanakan tugas pemerintahan di bidang pengawasan keuangan dan pembangunan sesuai dengan ketentuan perundang-undangan Dalam

melaksanakan

tugas

sebagaimana

dimaksud

yang berlaku.

di

atas

BPKP

menyelenggarakan fungsi: a. Pengkajian dan penyusunan kebijakan nasional di bidang pengawasan keuangan dan pembangunan; b. Perumusan dan pelaksanaan kebijakan di bidang pengawasan keuangan dan pembangunan; c. Koordinasi kegiatan fungsional dalam pelaksanaan tugas BPKP; d. Pemantauan, pemberian bimbingan, dan pembinaan terhadap kegiatan pengawasan keuangan dan pembangunan; e. Penyelenggaraan ketatausahaan,

pembinaan organisasi

dan

dan

pelayanan

tatalaksana,

administrasi

kepegawaian,

umum,

keuangan,

kearsipan, hukum, persanksian, perlengkapan, dan rumah tangga. 2. Struktur Organisasi Pelaksanaan tugas Kantor Perwakilan BPKP diatur dalam Surat Kepala BPKP Nomor: Kep-06.00.00-286/K/001 tanggal 30 Mei 2001 sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Keputusan Kepala BPKP Nomor PER955/K/SW/2011 tanggal 15 Agustus 2011. Dalam melaksanakan tugas dan fungsi


1

BAB I PENDAHULUAN

tersebut di atas, BPKP Perwakilan Provinsi Kalimantan Selatan mempunyai struktur organisasi sebagai berikut : KEPALA PERWAKILAN BAGIAN TATA USAHA

SUB BAGIAN PROGRAM

SUB BAGIAN

SUB BAGIAN

DAN PELAPORAN

KEUANGAN

KEPEGAWAIAN

SUB BAGIAN UMUM

BIDANG INSTANSI

BIDANG AKUNTABILITAS

KELOMPOK JABATAN

BIDANG AKUNTAN

BIDANG

PEMERINTAH PUSAT

PEMERINTAH DAERAH

FUNGSIONAL

NEGARA

INVESTIGASI

Adapun uraian tugas pokok dan fungsi adalah sebagai berikut: a. Bagian Tata Usaha, mempunyai tugas melaksanakan penyusunan rencana dan program pengawasan, urusan kepegawaian, keuangan, persuratan, urusan dalam, perlengkapan, rumah tangga, pengelolaan perpustakaan, dan pelaporan hasil pengawasan. b. Bidang Pengawasan Instansi Pemerintah Pusat (PIPP), mempunyai tugas melaksanakan penyusunan rencana, program, pelaksanaan pengawasan instansi pemerintah pusat, dan pinjaman/bantuan luar negeri yang diterima pemerintah pusat serta pengawasan penyelenggaraan akuntabilitas instansi pemerintah pusat dan evaluasi hasil pengawasan. c. Bidang Akuntabilitas Pemerintah Daerah, mempunyai tugas melaksanakan penyusunan rencana, program, dan pengawasan instansi pemerintah daerah, serta pelaksanaan pengawasan penyelenggaraan akuntabilitas, dan evaluasi hasil pengawasan. d. Bidang Akuntan Negara,

mempunyai tugas melaksanakan penyusunan

rencana, program, pelaksanaan pemeriksaan serta evaluasi pelaksanaan good


2

BAB I PENDAHULUAN

corporate governance dan laporan akuntabilitas kinerja Badan Usaha Milik Negara, Pertamina, cabang usaha Pertamina, kontraktor bagi hasil, dan kontrak kerja sama, badan-badan lain yang di dalamnya terdapat kepentingan pemerintah, dan Badan Usaha Milik Daerah atas permintaan daerah, serta evaluasi hasil pengawasan. e. Bidang Investigasi,

mempunyai tugas melaksanakan penyusunan rencana,

program, pelaksanaan pemeriksaan terhadap indikasi penyimpangan

yang

merugikan negara, Badan Usaha Milik Negara, dan badan-badan lain yang di dalamnya terdapat kepentingan pemerintah, pemeriksaan terhadap hambatan kelancaran pembangunan, dan pemberian bantuan pemeriksaan pada instansi penyidik dan instansi pemerintah lainnya.

Jumlah pegawai Perwakilan BPKP Provinsi Kalimantan Selatan Per 31 Desember 2011 adalah 132 orang terdiri dari pejabat struktural sebanyak 10 Orang, dan pejabat fungsional sebanyak 122 orang.

Adapun formasi pegawai berdasarkan Jabatan adalah sebagai berikut : a.

Jabatan Struktural - Eselon II a

1 orang

- Eselon III a

5 orang

- Eselon IV

4 orang

Sub Jumlah b.

10 orang

Jabatan Fungsional - Auditor Ahli Madya

18 orang

- Auditor Ahli Muda

25 orang

- Auditor Ahli Pertama - Auditor Penyelia - Auditor Pelaksana Lanjutan - Auditor Pelaksana

7 orang 15 orang 3 orang 22 orang

- Calon JFA

5 orang

- Arsiparis

2 orang

- Analis Kepegawaian

2 orang


3

BAB I PENDAHULUAN

- Pranata Komputer

1 orang

- Fungsional Umum

22 orang

Sub Jumlah

122 orang

Jumlah Pegawai

132 orang

B. ASPEK STRATEGIS Berdasarkan Keputusan Kepala BPKP Nomor Kep-06.00.00-286/K/2001 tanggal 30 Mei 2001 tentang Organisasi dan Tata Kerja Perwakilan BPKP Provinsi Kalimantan Selatan, merupakan perpanjangan tangan dari Instansi Pusat, karena itu Perencanaan Strategis Perwakilan BPKP Provinsi Kalimantan Selatan sepenuhnya mendukung strategis yang disusun oleh BPKP Pusat. Salah satu Outcome yang hendak dicapai oleh BPKP Pusat dan Perwakilan melalui perencanaan strategi adalah pemerintahan yang

akuntabel

sebagai

implementasi

dari

good

governance,

menuntut

penyelenggaraan pemerintah yang bertumpu pada partisipasi rakyat, keterbukaan, akuntabilitas, dan keadilan. Outcome tersebut diwujudkan melalui pembaharuan manajemen pemerintahan. BPKP berperan serta mewujudkan hal ini melalui core businessnya, yaitu pengawasan kegiatan pemerintah baik pusat maupun daerah secara profesional. C. SISTEMATIKA LAKIP 2011 Sistematika penyajian Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah BPKP Perwakilan BPKP Provinsi Kalimantan Selatan tahun 2011 dapat dikhtisarkan berikut ini:


4

BAB I PENDAHULUAN

Ikhtisar Eksekutif Bab I – Pendahuluan, menyajikan secara ringkas tugas pokok dan fungsi serta struktur organisasi Perwakilan BPKP Provinsi Kalimantan Selatan Bab II – Perencanaan dan Perjanjian Kinerja, menyajikan Rencana Strategis tahun 2010 – 2014 dan penetapan kinerja 2011. Bab III – Akuntabilitas Kinerja 2011, menyajikan analisis pencapaian kinerja tahun 2011. Bab IV – Penutup, menyajikan simpulan dari kinerja tahun 2011 dan strategi peningkatan kinerja di masa datang. Lampiran-lampiran


5

BAB II PERENCANAAN DAN PERJANJIAN KINERJA 2011

BAB II PERENCANAAN DAN PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2011 A. Perencanaan Kinerja

T

ahapan perencanaan kinerja pada Perwakilan BPKP Provinsi Kalimantan Selatan dimulai dengan penyusunan Rencana Strategis (Renstra) Perwakilan BPKP Provinsi Kalimantan Selatan 2010-2014 yang pada

hakikatnya merupakan pernyataan komitmen bersama mengenai upaya terencana dan sistematis untuk meningkatkan kinerja serta cara pencapaiannya melalui pembinaan, penataan, perbaikan, penertiban, penyempurnaan dan pembaharuan terhadap sistem, kebijakan, peraturan perundang-undangan bidang pengawasan termasuk pembinaan terhadap akhlak dan perilaku aparatur pengawasan dan pengendalian manajemen, agar tercapai efektivitas, efisiensi dan produktivitas dalam pelaksanaan pengawasan. Dalam rangka memberikan arah dan sasaran yang jelas serta sebagai pedoman dan tolok ukur kinerja dalam pelaksanaan pengawasan yang diselaraskan dengan arah kebijakan dan program pembangunan nasional yang telah ditetapkan dalam Rencana Pembangunan Jangka Panjang (RPJP) 2005-2025 dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJM) 2010-2014, maupun dalam Kebijakan Strategis Nasional Bidang Pengawasan (Jakwas) 2010-2014, Perwakilan BPKP Provinsi Kalimantan Selatan menetapkan Rencana Strategis 2010-2014 sebagai dasar acuan penyusunan kebijakan, program, dan kegiatan, serta sebagai pedoman dan pengendalian kinerja dalam pelaksanaan program dan kegiatan Perwakilan BPKP Provinsi Kalimantan Selatan dalam pencapaian visi dan misi serta tujuan organisasi pada 2010-2014. Dalam pelaksanaan tugas dan fungsi, Perwakilan BPKP Provinsi Kalimantan Selatan senantiasa bertumpu pada nilai-nilai luhur yang telah disepakati dan ditetapkan dalam rumusan nilai luhur BPKP. Hal ini merupakan perwujudan dari keinginan untuk selalu berinovasi guna menghasilkan produk-produk yang berbeda dari produk para pengawas intern lainnya tetapi yang diyakini diterima karena dibutuhkan oleh para pemangku kepentingan.


6


Visi Perubahan-perubahan yang terjadi di luar maupun di dalam tubuh BPKP mendorong dilakukannya reposisi untuk menemukan paradigma baru yaitu menjadi

suatu

lembaga

pengawasan

internal

pemerintah

yang

mampu

memberikan jalan keluar dalam rangka membantu kelancaran dan keberhasilan tugas-tugas pemerintah dalam pelaksanaan pembangunan. Peran dan posisi Perwakilan BPKP Provinsi Kalimantan Selatan saat ini sejalan dengan peran dan posisi BPKP, sebagaimana visi BPKP yaitu: ” Perwakilan BPKP Provinsi Kalimantan Selatan yang terpercaya dan interaktif ” Penetapan Visi di atas telah menjadi komitmen bersama dari seluruh aparat Perwakilan BPKP Provinsi Kalimantan Selatan. Pada pernyataan visi tersebut di atas makna Perwakilan yang terpercaya dan interaktif berarti dapat diandalkan, bertanggungjawab, dan dapat meaksanakn tugas dengan baik sesuai mandat yang diberikan dan aktif berkomunikasi dua arah dan memberikan hasil kerja yang berkualitas dan bermanfaat bagi stakeholders. Misi Untuk mencapai visi tersebut, ditetapkan misi yang menggambarkan hal yang harus dilaksanakan, yaitu: 1.

Meningkatkan kompetensi aparatur daerah dalam mengimplementasikan SPIP

2.

Meningkatkan kapasitas manajemen dan sumber daya manusia

Misi ini merupakan implementasi visi yang ditetapkan Perwakilan BPKP Provinsi Kalimantan Selatan dalam membantu pemerintah daerah menghadapi perubahan yang begitu cepat berkenaan dengan tuntutan masyarakat yang menginginkan terwujudnya tata kelola pemerintahan yang baik (good public governance) dan akuntabel. Tujuan Tujuan dan strategi Perwakilan BPKP Provinsi Kalimantan Selatan merupakan pengejawantahan visi dan misi yang telah ditetapkan yang berorientasi pada


7


operasionalisasi visi dan misi tersebut yang akan dicapai atau dihasilkan dalam kurun waktu sampai lima tahun mendatang. Untuk

mendukung

misi

Perwakilan

BPKP

Provinsi

Kalimantan

Selatan

“Meningkatkan kompetensi aparatur daerah dalam mengimplementasikan SPIP dan Meningkatkan kapasitas manajemen dan sumber daya Perwakilan BPKP Provinsi Kalimantan selatan

manusia”, maka

menetapkan tujuan yaitu:

Meningkatnya kualitas akuntabilitas keuangan negara dan tata kelola pemerintah daerah yang baik.

Sasaran Tujuan yang telah ditetapkan, perlu dijabarkan menjadi suatu rumusan yang lebih terukur, jelas dan spesifik. Sasaran adalah penjabaran dari tujuan yang ditetapkan setiap tahunnya dengan uraian sebagai berikut : 1.

Meningkatnya kualitas penyelenggaraan pengawasan intern akuntabilitas keuangan

negara

dan

pembinaan

penyelenggaraan

SPIP

pada

Kementerian/Lembaga/ Pemerintah Daerah serta penyelenggaraan SPI pada Badan Usaha Milik Negara/Daerah 2.

Meningkatnya K/L & Pemda yang menyelenggarakan SPIP sesuai ketentuan yang berlaku.

3.

Meningkatnya kualitas dukungan manajemen dan kapasitas penyelenggaraan pengawasan

intern

akuntabilitas

keuangan

negara

dan

pembinaan

penyelenggaraan SPIP 4.

Terpenuhinya kebutuhan sarana dan prasarana aparatur BPKP

Dokumen Renstra Tahun 2010-2014 selanjutnya dijadikan acuan bagi Perwakilan BPKP untuk menetapkan dokumen perencanaan tahunan yaitu Rencana Kerja Tahunan (RKT) atau Rencana Kerja Perwakilan BPKP Provinsi Kalimantan Selatan Tahun 2011. Matriks Renstra 2010-2014 dan RKT/ Renja Perwakilan BPKP Provinsi Kalimantan Selatan dapat dilihat pada lampiran I dan II.


8


B. Penetapan Kinerja 2011 Sesuai dengan Instruksi Presiden Nomor 5 Tahun 2004 Tentang Percepatan Pemberantasan Korupsi dan Surat Edaran Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor 31 Tahun 2004 yang telah diubah terakhir dengan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 29 Tahun 2010 tentang Penyusunan Penetapan Kinerja dan LAKIP, pada tahun 2011 Kepala Perwakilan BPKP Provinsi Kalimantan Selatan telah menandatangani Penetapan Kinerja yang merupakan komitmen seluruh unsur Perwakilan BPKP Provinsi Kalimantan Selatan untuk memenuhi target kinerja yang telah ditetapkan dan sebagai bagian dari upaya memenuhi misi organisasi. Dokumen ini memuat 4 sasaran strategis yang diukur dengan 27 indikator kinerja dengan uraian sebagai berikut : 1. Sasaran strategis pertama yaitu meningkatnya kualitas penyelenggaraan pengawasan

intern

akuntabilitas

keuangan

negara

dan

pembinaan

penyelenggaraan SPIP pada Kementerian/Lembaga/ Pemerintah Daerah serta penyelenggaraan SPI pada Badan Usaha Milik Negara/Daerah diukur dengan 24 indikator kinerja 2. Sasaran strategis kedua yaitu meningkatnya K/L &

Pemda

yang

Menyelenggarakan SPIP sesuai Ketentuan yang Berlaku diukur dengan 1 indikator kinerja 3. Sasaran strategis ketiga yaitu meningkatnya kualitas dukungan manajemen dan kapasitas penyelenggaraan pengawasan intern akuntabilitas keuangan negara dan pembinaan penyelenggaraan SPIP diukur dengan 1 indikator kinerja 4. Sasaran strategis ketiga yaitu terpenuhinya kebutuhan sarana dan prasarana aparatur BPKP diukur dengan 1 indikator kinerja.


9


Adapun uraian lebih lanjut atas dokumen tersebut adalah sebagai berikut: OUTPUT PROGRAM

SASARAN INDIKATOR

1 1

Pengawasan Intern Akuntabilitas Keuangan Negara dan Pembinaan Penyelenggaraan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah

1

TARGET TAHUN BERJALAN

ANGGARAN

2

3

5

6

Meningkatnya kualitas penyelenggaraan pengawasan intern akuntabilitas keuangan negara dan pembinaan penyelenggaraan SPIP pada Kementerian/Lem baga/ Pemerintah Daerah serta penyelenggaraan SPI pada badan usaha milik negara/pemerinta h daerah

Laporan hasil pengawasan lintas sektor Bidang Perekonomian Laporan hasil bimbingan teknis/asistensi penyusunan LKKL Bidang Perekonomian Laporan hasil pengawasan atas penerimaan negara Bidang Perekonomian Laporan hasil pengawasan atas permintaan stakeholder bidang Perekonomian Laporan hasil pengawasan atas Proyek PHLN Laporan hasil pengawasan lintas sektor bidang Polsoskam Laporan hasil pengawasan atas BUN Bidang Polsoskam Laporan hasil pengawasan atas permintaan presiden Bidang Polsoskam Laporan hasil bimbingan teknis/ asistensi penyusunan LKKL bidang Polsoskam Laporan hasil pengawasan atas penerimaan negara bidang Polsoskam Laporan hasil pengawasan atas permintaan stakeholder bidang Polsoskam Laporan hasil pengawasan lintas sektor bidang Keuangan Daerah Laporan hasil pengawasan BUN bidang Keuangan Daerah

7 Laporan

64.114

2 Laporan

11.583

1 Laporan

5.700

12 Laporan

78.216

60 Laporan

366.851

63 Laporan

272.941

0 Laporan

88.412

12 Laporan

19.300

22 Laporan

150.666

3 Laporan

8.500

3 Laporan

55.062

5 Laporan

33.667

114 Laporan

526.956


10


OUTPUT PROGRAM

SASARAN INDIKATOR

2

2

Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya-BPKP

3

Meningkatnya K/L & Pemda yang Menyelenggaraka n SPIP sesuai Ketentuan yang Berlaku Meningkatnya kualitas dukungan manajemen dan kapasitas penyelenggaraan pengawasan intern

Laporan hasil bimtek/ asistensi penyusunan LKPD Laporan hasil pengawasan atas permintaan stakeholder bidang Keuangan Daerah Laporan hasil pengawasan atas kinerja pelayanan publik bidang Keuangan Daerah Laporan hasil bimtek/asistensi GCG/KPI sektor korporat Laporan hasil pengawasan atas kinerja BUMD Laporan hasil bimtek/ asistensi penyusunan LK BUMD Laporan hasil sosialisasi masalah korupsi Laporan hasil bimtek/asistensi implementasi FCP Laporan hasil kajian pengawasan Laporan hasil audit investigasi atas HKP, Eskalasi dan Klaim Laporan hasil audit investigasi, perhitungan kerugian negara, dan pemberian keterangan ahli atas permintaan Instansi Penyidik Laporan evaluasi penerapan tata kelola APIP daerah Laporan dukungan pembinaan penyelenggaraan SPIP bidang Keuangan Daerah Laporan Dukungan Manajemen Perwakilan BPKP



ANGGARAN

17 Laporan

309.935

1 Laporan

9.000

54 Laporan

498.490

2 Laporan

24.452

32 Laporan

207.069

24 Laporan

101.399

1 Laporan

7.840

3 Laporan

16.080

5 Laporan

43.486

7 Laporan

132.684

66 Laporan

586.010

2 Kegiatan

33.230

60 Laporan

298.122

44 Laporan

10.138.793

11


OUTPUT PROGRAM

SASARAN INDIKATOR

3

Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur Negara BPKP

4

akuntabilitas keuangan negara dan pembinaan penyelenggaraan SPIP Terpenuhinya kebutuhan sarana dan prasarana aparatur BPKP

Jumlah Sarana Prasarana


ANGGARAN

4 Unit

1.093.102

15.181.660


12

BAB III AKUNTABILITAS KINERJA


S

ebagaimana dimaksud dalam Peraturan Pemerintah Nomor 8 tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah serta Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan

Reformasi Birokrasi Nomor 29 Tahun 2010 tentang Penyusunan Penetapan Kinerja dan LAKIP, pada setiap akhir periode suatu instansi pemerintah melakukan pelaporan terhadap pengukuran pencapaian target kinerja yang telah ditetapkan dalam Penetapan Kinerja. Dalam pelaporan ini akan dibandingkan antara target kinerja yang telah ditetapkan dengan realisasi kinerja. LAKIP 2011 menyajikan pengukuran capaian indikator kinerja sebagaimana yang dituangkan dalam dokumen Penetapan Kinerja. Penetapan indikator kinerja dan targetnya merupakan prasyarat mutlak agar mekanisme suatu pengukuran kinerja dapat diterapkan sehingga kinerja suatu instansi dapat diketahui tingkat keberhasilannya. Metode pengukuran kinerja yang digunakan adalah membandingkan antara rencana kinerja (performance plan) yang diinginkan dengan realisasi kinerja (performance result) yang dicapai. Realisasi kinerja terdiri dari kegiatan yang telah direncanakan (PKP2T), kegiatan yang belum direncanakan (Non PKP2T) serta penambahan kegiatan-kegiatan baru (PKP2T Revisi). Kegiatan yang belum direncanakan serta perubahan penambahan kegiatan menambah jumlah rencana kinerja (performance plan) yang akan dicapai. Terhadap terjadinya celah kinerja (performance gap), dilakukan analisis penyebab terjadinya serta tindakan perbaikan yang diperlukan untuk meningkatkan kinerja dimasa mendatang. Dalam pengukuran kinerja, Perwakilian BPKP Provinsi Kalimantan Selatan menyajikan rasio kinerja output yaitu perbandingan antara realisasi output denga target output dikalikan 100% sehingga ada indikator yang melebihi dari LAPORAN AKUNTABILITAS KINERJA TAHUN 2011

13


100% capaiannya. Namun untuk kepentingan perhitungan rata-rata capaian kinerja program, capaian kinerja dibatasi maksimal 100% dengan perhitungan sebagai berikut: Realisasi PKP2T + Realisasi Non PKP2T

x 100%

= Capaian Kinerja

PKP2T awal + PKP2T Baru+ Realisasi Non PKP2T

Dalam rangka memberikan kesimpulan pengukuran kinerjanya, Perwakilan BPKP Provinsi Kalimatan Selatan menetapkan kategorisasi pencapaian kinerja berdasarkan capaian rata-rata atas indikator kinerja menjadi empat katagori sebagai berikut: Urutan

Rentang Capaian

Katagori Capaian

I

Lebih dari 85 %

Berhasil

II

70 % sampai 85 %

Cukup Berhasil

III

55 % sampai 70 %

Kurang Berhasil

IV

Kurang dari 55 %

Tidak Berhasil

Pada tahun 2011 Perwakilan BPKP Provinsi Kalimantan Selatan melaksanakan 4 (empat) sasaran yang akan dicapai melalui 3 (tiga) Program. Kegiatan pengawasan yang dilakukan oleh Perwakilan BPKP Provinsi Kalimantan Selatan seluruhnya berjumlah 1006 PP, yang terdiri dari realisasi PKP2T 557 PP dan realisasi Non PKP2T 449 PP. Jumlah ini lebih tinggi dari target yang telah ditetapkan yaitu sebesar 611 PP (capaian 164,48%). Dari jumlah 1006 PP, dihasilkan Laporan Hasil Pengawasan (LHA/LHE/LHI) sebesar 1125 laporan atau melampaui target sebesar 608 laporan (capaian 185,03%). Rencana laporan yang diterbitkan lebih kecil dari rencana penugasan yang dilaksanakan disebabkan adanya penugasan yang semula tidak direncanakan (Non

PKP2T)

karena

proses

Revisi

RKT

menjadi

penugasan

yang

direncanakan akan dilaksanakan (PKP2T) sehingga tidak terdapat target laporan untuk penugasan tersebut. Laporan yang telah diterbitkan terdiri Laporan Intern sebanyak 236 Laporan dan Laporan ekstern sebanyak 889


14


laporan. Rekapitulasi kondisi tersebut berdasarkan bidang pengawasan adalah sebagai berikut:

Jumlah PP

Jumlah LHP

Bidang Pengawasan IPP (Perekonomian) IPP (Polsoskam) Penyelenggaraan Keuangan Daerah Akuntan Negara Investigasi Jumlah

Rencana

Realisasi

92 126

149 204

247 63 83 611

Capaian

Rencana

Realisasi

Capaian

161,96% 161,90%

92 126

187 264

203,26% 209,52%

365

147,77%

247

378

152,23%

137 151 1006

215,87% 181,93% 164,48%

61 82 608

144 152 1125

234,43% 189,36% 185,03%

A. AKUNTABILITAS KINERJA SASARAN

1. Rencana dan Realisasi Kinerja Sesuai dengan dokumen Penetapan Kinerja, Perwakilan BPKP Provinsi Kalimantan Selatan memiliki 4 sasaran yang akan dicapai melalui 3 program yang harus dilaksanakan. Terhadap 4 sasaran yang telah ditetapkan tersebut, tingkat capaian kinerja Perwakilan BPKP Provinsi Kalimantan Selatan dapat diikhtisarkan bahwa 4 (empat) sasaran berkategori berhasil, Uraian capaian masing-masing sasaran adalah sebagai berikut : Tahun 2011 Rata-rata No

Nama Sasaran

Penanggung Jawab

Capaian

Kategori

Program

Pencapaian

(%) 1

2

Meningkatnya kualitas penyelenggaraan pengawasan intern akuntabilitas keuangan negara dan pembinaan penyelenggaraan SPIP pada Kementerian/Lembaga/ Pemerintah Daerah serta penyelenggaraan SPI pada badan usaha milik negara/pemerintah daerah

Bid IPP, APD,

Meningkatnya K/L & Pemda yang Menyelenggarakan SPIP sesuai Ketentuan yang Berlaku

Bid APD

92,29

Berhasil

98,82

Berhasil

AN dan Investigasi


15


Tahun 2011 Rata-rata No

Penanggung Jawab

Nama Sasaran

Capaian

Kategori

Program

Pencapaian

(%) 3

Meningkatnya kualitas dukungan manajemen dan kapasitas penyelenggaraan pengawasan intern akuntabilitas keuangan negara dan pembinaan penyelenggaraan SPIP

Bid. TU

100,00

Berhasil

4


Bid. TU

100,00

Berhasil

Adapun rincian dan analisis terhadap capaian sasaran beserta indikator kinerjanya adalah sebagai berikut:

1

Hasil Pelaksanaan Pengawasan Intern Akuntabilitas Keuangan Negara Dan Pembinaan Penyelenggaraan SPIP

Sasaran ini merupakan sasaran strategis pertama yang didukung dengan program Pengawasan Intern Akuntabilitas Keuangan Negara dan Pembinaan Penyelenggaraan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah. Program ini merupakan program teknis yang mengakomodir seluruh tugas pokok dan fungsi Perwakilan BPKP Provinsi Kalimantan Selatan. Sebagai Penanggung jawab program adalah bidang-bidang teknis di Perwakilan BPKP Provinsi Kalimantan Selatan yaitu Bidang Pengawasan Instansi Pemerintah Pusat (IPP), Bidang Pengawasan Akuntabilitas Pemerintahan Daerah (APD), Bidang Akuntan Negara (AN) serta Bidang Investigasi. Sasaran tersebut mempunyai indikator kinerja dengan target dan realisasi pada tahun 2011 sebagai berikut : No 1.

2. 3.

Indikator Kinerja

Laporan hasil pengawasan lintas sektor Bidang Perekonomian Laporan hasil pengawasan BUN Bidang Perekonomian Laporan hasil bimbingan teknis/ asistensi penyusunan LKKL bidang Perekonomian

Realisasi PKP2T

Non PKP2T

Capaian Output (%)

Capaian Kinerja (%)

7

20

2

328,57

95,00

Lap

0

33

0

n/a

100,00

Lap

2

2

1

150,00

75,00

Target Tapkin

Lap

Satuan


16


No 4.

5.

6. 7. 8. 9.

10.

11.

12.

13.

14. 15. 16.

Indikator Kinerja

Laporan hasil pengawasan atas penerimaan negara Bidang Perekonomian Laporan hasil pengawasan atas permintaan stakeholder bidang Perekonomian Laporan hasil pengawasan atas Proyek PHLN Laporan hasil pengawasan lintas sektor bidang Polsoskam Laporan hasil pengawasan BUN bidang Polsoskam Laporan hasil pengawasan atas permintaan presiden bidang Polsoskam Laporan hasil bimbingan teknis/ asistensi penyusunan LKKL bidang Polsoskam Laporan hasil pengawasan atas penerimaan negara bidang Polsoskam Laporan hasil pengawasan atas permintaan stakeholder bidang Polsoskam Laporan hasil pengawasan lintas sektor bidang Keuangan Daerah Laporan hasil pengawasan BUN bidang Keuangan Daerah Laporan hasil bimtek/ asistensi penyusunan LKPD Laporan hasil pengawasan atas permintaan stakeholder bidang Keuangan Daerah

Realisasi Non PKP2T

Capaian Output (%)

Capaian Kinerja (%)

1

14

1.500,00

100,00

12

9

7

133,33

80,00

Lap

60

56

1

95,00

93,44

Lap

63

42

28

111,11

76,92

Lap

0

66

14

n/a

100,00

Lap

12

10

17

225,00

93,10

Lap

22

29

23

236,36

98,11

Lap

3

3

1

133,33

100,00

Lap

3

6

10

533,33

88,89

Lap

5

5

0

100,00

100,00

Lap

114

97

4

88,60

82,79

Lap

17

16

2

105,88

72,00

Lap

1

3

3

600,00

100,00

Target Tapkin

PKP2T

Lap

1

Lap

Satuan

17.

Laporan hasil pengawasan atas kinerja pelayanan publik bidang Keuangan Daerah

Lap

54

45

4

90,74

84,48

18.

Laporan hasil bimtek/asistensi GCG/KPI sektor korporat Laporan hasil pengawasan atas kinerja BUMD Laporan hasil bimtek/ asistensi penyusunan LK BUMD Laporan hasil sosialisasi masalah korupsi Laporan hasil bimtek/asistensi implementasi FCP Laporan hasil kajian pengawasan Laporan hasil audit investigasi atas HKP, Eskalasi dan Klaim

Lap

2

5

9

650,00

100,00

Lap

32

32

32

200,00

96,97

Lap

24

23

23

191,67

97,87

Lap

1

1

0

100,00

100,00

Lap

3

3

0

100,00

100,00

Lap

5

4

1

100,00

83,33

Lap

7

6

0

85,71

85,71

19. 20. 21. 22. 23. 24.


17


No

Indikator Kinerja

25.

26. 27.

Laporan hasil audit investigasi, perhitungan kerugian negara, dan pemberian keterangan ahli atas permintaan Instansi Penyidik Laporan evaluasi penerapan tatakelola APIP Daerah

Realisasi Non PKP2T

Capaian Output (%)

Capaian Kinerja (%)

62

56

178,79

95,93

2

2

0

100,00

100,00

60

65

103

280,00

98,82

260,69

92,29

Target Tapkin

PKP2T

Lap

66

Lap

Satuan

Laporan dukungan pembinaan Lap penyelenggaraan SPIP bidang Keuangan Daerah Rata-rata capaian target kinerja

Dari tabel di atas terlihat bahwa capaian rata-rata Indikator kinerja utama mencapai 92,29%. Hal ini dapat disimpulkan bahwa sesuai kategori pencapaian kinerja sasaran tersebut adalah “Berhasil”. Untuk mencapai sasaran tersebut, selama tahun 2011 telah dilaksanakan 8 jenis kegiatan

pengawasan,

yaitu

(a)

Audit

Keuangan;

(b)

Bimbingan

Teknis/Konsultasi/Asistensi/Pendampingan (c) Evaluasi/Riviu; (d) Audit Operasional; (e) Audit Kinerja; (f) Audit dengan Tujuan Tertentu; (g) Inventarisasi dan (h) Sosialisasi. Analisis atas capaian kinerja masing-masing indikator kinerja di atas adalah sebagai berikut:

1. Indikator

Output

Laporan

Hasil

Pengawasan

Lintas

Sektor

Bidang

Perekonomian Capaian tahun 2011 untuk Laporan hasil pengawasan lintas sektor Bidang Perekonomian adalah sebanyak 22 laporan. Target laporan atas indikator ini sebanyak 7 laporan namun terdapat penambahan kegiatan yang disebabkan adanya Revisi RKT sehingga menambah jumlah target laporan atas indikator ini. Capaian kinerja atas indikator output ini setelah adanya penambahan target menjadi sebesar 95,00%. Kegiatan yang dilaksanakan untuk mencapai output tersebut adalah Audit Kinerja Ketahanan Pangan dan Interim Audit Operasional Program Pembangunan Infrastruktur Pedesaan (PPIP). Rincian laporan atas output tersebut adalah sebagai berikut:


18


-

Realisasi atas indikator output Audit Kinerja Ketahanan Pangan terdiri dari: No a.

b.

Obyek Pemeriksaan

LHA

Audit Kinerja Ketahanan Pangan 1. Dinas Pertanian Provinsi Kalsel

1

2. Dinas Pertanian Kab Tanah Laut

3

3. Dinas Pertanian Kab Hulu Sungai Tengah

2

4. Dinas Pertanian Kab Kotabaru

3

5. Dinas Pertanian Kab Tanah Bumbu

2

6. Dinas Pertanian Kab Barito Kuala

1

Kompilasi Audit Kinerja Program Peningkatan Ketahanan Pangan Provinsi Kalimantan Selatan

3

Jumlah

-

Realisasi

atas

14

indikator

output

Interim

Audit

Operasional

Program

Pembangunan Infrastruktur Pedesaan (PPIP) terdiri dari: No a.

b.

Obyek Pemeriksaan Interim Audit Operasional Infrastruktur Pedesaan (PPIP)

Program

LHA Pembangunan

1. Satker Prov Kalteng

1

2. Satker Prov Kalsel

1

3. Kab Katingan

1

4. Kab Kapuas

1

5. Kab Hulu Sungai Utara

1

6. Kab Kotabaru

1

Kompilasi Audit Operasional Program Pembangunan Infrastruktur Pedesaan 1. Provinsi Kalsel

1

2. Provinsi Kalteng

1

Jumlah


8

19


2.

Indikator Output Laporan Hasil Pengawasan BUN Bidang Perekonomian Capaian tahun 2011 untuk Indikator Kinerja Output Laporan hasil pengawasan BUN bidang Perekonomian sebanyak 33 laporan. Pada indikator ini tidak terdapat target pada penetapan kinerja perwakilan sehingga target atas indikator ini ditetapkan sebesar jumlah laporan yang diterbitkan. Capaian kinerja atas indikator output ini sebesar 100%. Kegiatan yang dilaksanakan untuk mencapai output tersebut adalah Evaluasi Penyerapan Anggaran Triwulan III pada 33 satker Kabupaten Kota se-Kalimantan Selatan dan Kalimantan Tengah yang seluruhnya merupakan PP revisi RKT 2011. Rincian laporan atas kegiatan Evaluasi Penyerapan Anggaran Triwulan III adalah sebagai berikut: No a. b. c. d. e. f. g. h. i. j. k. l. m. n. o. p. q. r. s. t. u. v. w. x. y. z. aa.

Obyek Pemeriksaan Satker BKSDA Kalsel Satker BPKH Wilayah V Banjarbaru Satker BPPHP Wilayah XI Satker BP-DAS Barito Satker Balithut Banjarbaru Satker BPTH Kalimantan Satker Balai Taman Nasional Tanjung Puting Satker BP DAS Kahayan Satker Taman Nasional Sebangau Satker BKSDA Kalteng Satker BPPT Prov Kalteng Satker Kementerian Kelautan dan Perikanan Prov Kalteng Satker BPTU Kambing, Domba & Itik Pelaihari Satker BPPV Regional V Banjarbaru Satker SPPN Banjarbaru Satker BPTP Kalsel Satker BBAT Mandiangin Satker Balai Karantina Ikan Kelas II Syamsudin Noor Satker ADPEL Banjarmasin Satker Pelabuhan Sei Danau/Satui Satker Pelabuhan Tanjung Batu Satker Pengembangan LLAJ Kalsel Satker Pengembangan LLADP Kalsel Satker Bandar Udara Beringin Satker Bandar Udara Tumbang Samba Satker Bandar Udara Kuala Pembuang Satker Pengembangan LLAJ Kalteng


LHA 1 1 2 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1

20


bb. cc. dd. ee. ff.

3.

Satker Pengembangan LLADP Kalsel Satker Kementerian Perdagangan Prov Kalteng Satker Kementerian Perdagangan Prov Kalsel (Balai Standarisasi Metrologi Legal Regional III Banjarmasin) Satker Kementerian Tenaga Kerja dan Transmigrasi Prov Kalteng Satker Kementerian Tenaga Kerja dan Transmigrasi Prov Kalsel Jumlah

1 1 1 1 1 33

Indikator Output Laporan Hasil Bimbingan Teknis/Asistensi Penyusunan Laporan Keuangan Kementerian/Lembaga Bidang Perekonomian Capaian

tahun

2011

untuk

indikator

Output

Laporan

hasil

bimbingan

teknis/asistensi penyusunan LKKL bidang Perekonomian sebanyak 3 laporan. Target atas indikator ini sebanyak 2 laporan namun terdapat penambahan penugasan sebanyak 1 laporan sehingga target atas output ini menjadi 3 laporan. Capaian kinerja atas output ini setelah adanya penambahan target sebesar 75%. Kegiatan yang dilaksanakan untuk mencapai output ini adalah pendampingan penyusunan laporan keuangan Kementerian Tenaga Kerja dan Transmigrasi dan riviu laporan keuangan satker kementerian kelautan dan perikanan dengan rincian sebagai berikut:

No a. b.

Kegiatan Pendampingan Penyusunan Laporan Keuangan Kementerian Tenaga dan Transmigrasi Riviu Laporan Keuangan Satker Kementerian Kelautan dan Perikanan 1. Wilayah Kalimantan Selatan 2. Wilayah Kalimantan Tengah Jumlah

LHA 1

1 1 3

Tidak tercapainya target output indikator ini disebabkan adanya pembatalan PP pada saat Revisi RKT oleh Rendal terkait sebanyak 1 PP yaitu Pendampingan Penyusunan Laporan Keuangan Kementerian Tenaga dan Transmigrasi wilayah Kalteng.


21


4.

Indikator Output Laporan Hasil Pengawasan Atas Penerimaan Negara Bidang Perekonomian Capaian tahun 2011 untuk Indikator Kinerja Output Laporan hasil pengawasan atas penerimaan negara bidang Perekonomian adalah sebanyak 15 laporan. Target atas indikator ini sebanyak 1 laporan yaitu Optimalisasi Penerimaan Negara pada BPS namun terdapat penambahan penugasan di luar rencana (Non PKP2T) sebanyak 14 PP yaitu Inventarisasi Produksi , Penjualan, PNBP dan Investasi Mineral dan Batubara Pemegang Izin Usaha Pertambangan Tahun 2008 s.d. 2010 dan Audit Operasional PNBP pada ADPEL sehingga target atas output ini menjadi 15 PP. Capaian kinerja atas indikator ini setelah adanya penambahan sebesar 100%. Kegiatan yang telah dilaksanakan untuk mencapai output tersebut adalah Inventarisasi Produksi, Penjualan, PNBP dan Investasi Mineral dan Batubara Pemegang Izin Usaha Pertambangan, Audit Operasional PNBP pada ADPEL serta Optimalisasi Penerimaan Negara pada BPS. Rincian laporan atas kegiatan tersebut adalah sebagai berikut:

No a.

b.

c.

Obyek Pemeriksaan Inventarisasi Produksi, Penjualan, PNBP dan Investasi Mineral dan Batubara Pemegang Izin Usaha Pertambangan Tahun 2008 s.d. 2010 1. Kab Tanah Bumbu 2. Kab Kotabaru 3. Kab Katingan 4. Kab Kotawaringin Barat 5. Kab Banjar 6. Kab Tapin 7. Kab Balangan 8. Kab Tabalong 9. Kab Gunung Mas 10. Kab Tanah Laut 11. Prov Kalsel 12. Prov Kalteng Audit Operasional PNBP pada ADPEL Tahun 2010 dan Semester I 2011 1. ADPEL Sampit 2. ADPEL Banjarmasin Optimalisasi Penerimaan Negara pada BPS Prov Kalsel Jumlah


LHA

1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1

1 1 1 15

22


5.

Indikator Output Laporan Hasil Pengawasan Atas Permintaan Stakeholder Bidang Perekonomian Capaian tahun 2011 untuk Indikator Kinerja Output Laporan hasil pengawasan atas permintaan stakeholder Bidang Perekonomian adalah sebanyak 16 laporan. Target yang ditetapkan sebanyak 12 laporan namun terdapat penambahan penugasan yang tidak direncanakan sebelumnya sebanyak 7 PP sehingga capaian kinerja output indikator ini sebesar 80%. Tidak tercapainya output kegiatan ini disebabkan adanya kegiatan yang dibatalkan pelaksanaannya pada saat Revisi RKT oleh Rendal terkait sebanyak 2 PP yaitu Inventarisasi BMN pada Kementerian Kehutanan dan Kementerian Pertanian. Kegiatan yang dilaksanakan untuk mencapai output tersebut adalah Audit Kinerja PPIP dan Clearance Pembangunan Gedung. Rincian atas output Laporan hasil pengawasan atas permintaan stakeholder bidang Perekonomian adalah sebagai berikut:

No. a.

b.

c. d.

e. f.

g.

Kegiatan Audit Kinerja Program Pembangunan Infrastruktur Pedesaan (PPIP) 1. Provinsi Kalimantan Tengah 2. Provinsi Kalimantan Selatan 3. Kab Tanah Bumbu 4. Kab Kapuas 5. Kab Barito Kuala 6. Kab Katingan 7. Kab Hulu Sungai Utara Konsolidasi/Kompilasi Audit Kinerja Program Pembangunan Infrastruktur Pedesaan 1. Prov Kalimantan Selatan 2. Prov Kalimantan Tengah Narasumber Sosialisasi PPIP Tingkat Provinsi Kalimantan Tengah Clearance Pembangunan Gedung di Lingkungan Kementerian Keuangan 1. Tanah dan Rumah Dinas KPP Pratama 2. Gedung dan Tanah Clearance Pengadaan Tanah pada Badan Pusat Statistik Audit Penyesuaian Harga (Price Adjusment) atas Pekerjaan Perbaikan/Rehabilitasi Jaringan Utama Paket AMS 17 D.I Alabio pada Balai Wilayah Sungai Kalimantan II-SNVT PJPA Kalimantan II Audit Operasional Pekerjaan Perbaikan/Rehabilitasi Jaringan Utama Paket AMS 17 di Alabio Kab Hulu Sungai Utara


LHA

1 1 1 1 1 1 1

1 1 1

1 1 1 1

1

23


h.

Permintaan Quality Assurance atas Penugasan Audit Penyesuaian Harga atas Perbaikan/Rehabilitasi Jaringan Utama Paket AMS 17 D.I Alabio di Kab Hulu Sungai Utara Jumlah

1

16

6. Indikator Output Laporan Hasil Pengawasan Atas Proyek PHLN Capaian tahun 2011 untuk Indikator Kinerja Output Laporan hasil pengawasan atas Proyek PHLN adalah sebanyak 57 laporan. Target indikator output ini sebesar 60 laporan namun terdapat penambahan PP yang menambah target kinerja sebanyak 1 PP yaitu Audit Independen Dukungan EINRIP Balai Besar Pelaksanaan Jalan Nasional sehingga capaian kinerja output atas indikator ini menjadi 93,44%. Realisasi audit kinerja keuangan PHLN terdiri dari: No. Obyek Pemeriksaan a. Audit atas LK RISE JICA IP-543 b. AID atas LK Third Water Supply & Sanitation for Low Income Communities dan PSPAM dan Penyehatan Lingkungan Berbasis Masyarakat (PAMSIMAS) c. Audit Keuangan atas EIRTP II Loan IBRD No 4744 IND pada Dinas Pekerjaan Umum d. AID atas PNPM Mandiri Perdesaan e. Loan 7504 National Program for Comm. in Urban Area (PNPM UPP) f. AID PNPM Perkotaan IDA Cr 4063/4779 3rd Urban Poverty Project g. AID atas Laporan Keuangan Indonesia Managing Higher for Relevance and Efficient Loan IBRD 4789-IND IDA Cr 4077 h. Audit Dukungan atas PNPM Mandiri Perkotaan i. IDA Cr 4076/L 4788 Support for Disadvantage Area (SPADA) j. Second Decentralized Health Services (DHS-2) Loan ADB No 2074-INO and 2075 (SF) k. Audit Loan ADB 2163/4-INO Comm. Water Sanitation Health/CWSH l. IBRD 4786/TF-53555 Urban Sector Dev Reform Project (USDRP) m. Audit IBRD 7427-IND & IDA Cr 4260-IND FEATI n. Grant TF-091895 Basic Education Capacity-GOI Executed o. Audit Keuangan atas Road Rehabilitation 2 Project (Loan ADB No 2184 INO) SNVT Pembangunan Jalan dan Jembatan p. Audit Loan IBRD 7476 IND & IDA Cr 4349 IND (BERMUTU)


LHA 4 4

1 5 1 2 2 2 3 4 3 1 3 3 2 1

24


pada LPMP Kalteng q. Loan 75910/TF-93613 Indonesia BOS r. AID atas Laporan Keuangan EINRIP pada Balai Besar (Loan AIPRD)Pelaksanaan Jalan Nasional VII s. ADB 2416-INO Indonesia Vocational Education Sector Project t. Audit Interim IBRD 7427-IND & IDA Cr 4260-IND FEATI pada BPTP Kalsel Jumlah

11 1 3 1 57

Realisasi pencapaian output atas indikator kinerja Laporan hasil pengawasan atas Proyek PHLN kurang dari 100% disebabkan adanya pembatalan PP pada Forum Revisi RKT oleh Rendal terkait sebanyak 1 PP dan adanya PP yang tidak dilaksanakan sebanyak 2 PP yaitu Interim Audit IBRD 7427-IND FEATI pada Kantor Ketahanan Pangan dan Penyuluh Pertanian Kab Balangan dan Hulu Sungai Tengah.

7. Indikator Output Laporan Hasil Pengawasan Lintas Sektor Bidang Polsoskam Capaian tahun 2011 untuk Indikator Kinerja Output Laporan hasil pengawasan lintas sektor Bidang Polsoskam adalah sebanyak 70 laporan. Target atas indikator output ini sebesar 63 laporan. Namun demikian, terdapat pula penambahan PP yang menambah target sebanyak 19 PP hasil revisi dan 28 PP atas kegiatankegiatan Non PKP2T sehingga capaian kinerja output ini menjadi 76,92%. Kegiatan yang dilaksanakan untuk mencapai output tersebut adalah Inventarisasi BMN Dana TP Ditjen Bina Pelayanan Medik, Audit Operasional Dana Dekonsentrasi, Bimbingan Teknis Penyusunan Laporan Keuangan, Audit Kinerja atas Program Jamkesmas dan Audit Kinerja dan Keuangan BOS. Rincian kegiatan yang dilaksanakan untuk mencapai output tersebut adalah sebagai berikut: No. Kegiatan a. Inventarisasi BMN Dana TP Ditjen Bina Pelayanan Medik 1. Laboratorium Kesehatan Daerah 2. RSUD b. Audit Operasional Dana Dekonsentrasi 1. Perpustakaan Nasional 2. Kementerian Perumahan Rakyat 3. Program Rehabilitasi Sosial Dinas Sosial 4. Program Perlindungan Sosial Dinas Sosial c. Bimbingan Teknis Penyusunan Laporan Keuangan Berbasis


LHA 2 20 2 2 1 1 2

25


d.

e. f.

g.

h.

i.

j.

k.

Resiko pada Satker UAKPA dan UAKPAW di Lingkungan Kementerian Kesehatan Audit Kinerja Program Jamkesmas Kementerian Kesehatan 1. RSUD Puruk Cahu 2. RSUD Pulang Pisau 3. RS Jiwa Sambang Lihum 4. RSUD Hasan Basry 5. RSUD Soemarno Sosroatmojo 6. RSUD DR HM Ansari Saleh Sosialisasi SPIP pada BKKBN Prov Kalsel Audit Kinerja Bantuan Operasional Sekolah 1. Kabupaten Balangan 2. Kabupaten Banjar 3. Kabupaten Tanah Laut 4. Kabupaten Tanah Bumbu 5. Kabupaten Hulu Sungai Utara 6. Kabupaten Pulang Pisau 7. Kabupaten Barito Utara 8. Kabupaten Murung Raya 9. Kabupaten Kotawaringin Timur Kompilasi Audit Kinerja BOS 1. Provinsi Kalimantan Selatan 2. Provinsi Kalimantan Tengah Audit Kinerja BOS pada Kementerian Agama 1. Provinsi Kalimantan Selatan 2. Sosialisasi Pedoman Audit dan Pelatihan Aplikasi BOS Kementerian Agama 3. Kota Palangkaraya 4. Kabupaten Banjar Kompilasi LHA BOS Dikdas Kementerian Agama 1. Provinsi Kalimantan Selatan 2. Provinsi Kalimantan Tengah Audit Operasional Program Pendidikan Menengah Kementerian Agama 1. Provinsi Kalimantan Selatan 2. Kabupaten Balangan 3. Kabupaten Barito Kuala 4. Kabupaten Tabalong 5. Kabupaten Tanah Bumbu Audit Kinerja atas Program Wajar Dikdas 9 Tahun Kementerian Agama 1. Kabupaten Kotabaru


1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1

1 1 1 1 1

1

26


2. Provinsi Kalimantan Tengah l. Audit Operasional atas Program Pendidikan Tinggi pada Kementerian Agama Prov Kalimantan Selatan m. Audit Operasional atas Sertifikasi Guru dalam Jabatan n. Audit Operasional Peningkatan Mutu SD (DAK) 1. Kabupaten Katingan 2. Kabupaten Tanah Bumbu o. Kompilasi Audit Operasional Program Peningkatan Mutu SD (DAK) 1. Kompilasi Kalimantan Selatan 2. Kompilasi Kalimantan Tengah p. Audit Operasional Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Wajib Belajar Dikdas 9 Tahun q. Audit Operasional atas Program Peningkatan Mutu Pendidikan dan Tenaga Kependidikan Kementerian Agama r. Audit Operasional atas Program Manajemen Pelayanan Pendidikan pada Kementerian Agama Jumlah

1 1 1 1 1

1 1 1 1 1 70

Capaian output atas indikator ini kurang dari 100% disebabkan adanya pembatalan PP oleh Rendal terkait sebanyak 21 PP dengan rincian sebagai berikut: a. Audit Operasional atas Dana Dekonsentrasi Kementerian BUDPAR Tahun 2010 sebanyak 1 PP.

b. Audit Operasional atas Program Peningkatan Sarana Prasarana Wajib Belajar Dikdas 9 tahun sebanyak 6 PP.

c. Audit Operasional atas Program Peningkatan Mutu SD (DAK) sebanyak 6 PP. d. Audit Operasional atas Dana Dekonsentrasi Dinas Sosial sebanyak 3 PP. e. Audit Operasional Dana Dekonsentrasi pada BKKBN sebanyak 1 PP. f.

Audit Kinerja atas Program Parenting Education pada BKKBN sebanyak 1 PP.

g. Evaluasi Program Imunisasi Dasar sebanyak 3 PP. 8. Indikator Output Laporan Hasil Pengawasan BUN Bidang Polsoskam Capaian tahun 2011 untuk Indikator Kinerja Output Laporan hasil pengawasan BUN bidang Polsoskam adalah sebanyak 66 laporan. Tidak ada target dalam indikator ini sehingga target atas indikator ini ditetapkan sebesar jumlah kegiatan yang dilaksanakan. Dengan demikian, capaian kinerja atas indikator output ini sebesar 100%.Kegiatan yang dilaksanakan untuk mencapai output tersebut adalah Evaluasi Penyerapan Anggaran Triwulan III Tahun 2011.


27


Rincian kegiatan yang dilaksanakan untuk mencapai output tersebut adalah sebagai berikut:

No a. b. c. d. e. f. g. h. i. j. k. l. m. n. o. p. q. r. s. t. u. v. w. x. y. z. aa. bb. cc. dd. ee. ff. gg. hh. ii. jj. kk.

Obyek Pemeriksaan Satker Kesehatan Pelabuhan Satker Poltekkes Satker BTKL dan PPM Satker Kejaksaan Negeri Satker Kejaksaan Tinggi Satker Kanwil Kementerian Hukum dan HAM Satker Rutan Kementerian Hukum dan HAM Satker LP Anak Kementerian Hukum dan HAM Satker LP Kementerian Hukum dan HAM Satker Narkotika Kementerian Hukum dan HAM Satker Imigrasi Kementerian Hukum dan HAM Polres Polda Satker Pendidikan Nasional (Universitas) Satker LPMP Satker Kopertis Satker BPPF Satker P3J Nasional Kalteng Satker Pelaksanaan Jaringan Sumber Air Kalimantan Satker Pembangunan Infrastruktur Permukiman SNVT Pelaksanaan Jalan Nasional Satker Pelaksanaan Jaringan Air Kalimantan Satker Balai Besar Jalan Nasional Satker Balai Diklat PU Satker Balai Pelatihan Konstruksi Satker PBL Satker Pengembangan Infrastruktur Permukiman SNVT Pelaksanaan Jaringan Pemanfaatan Air Kalimantan Satker Kanwil Kementerian Agama Satker Kementerian Agama Satker MI Negeri Satker MTs Negeri Satker STAHN Tampung Penyang Satker STAKN Palangkaraya Satker MAN Satker Kementerian Sosial Satker IAIN Antasari


LHA 3 2 1 12 2 2 3 1 1 1 1 3 2 2 1 1 1 1 2 1 3 1 1 1 1 1 1 1 2 10 2 4 1 1 3 1 1

28


ll. Satker BPPK Banjarmasin mm. Satker Dinas Sosial Jumlah

1 1 80

9. Indikator Output Laporan Hasil Pengawasan Atas Permintaan Presiden Bidang Polsoskam Capaian tahun 2011 untuk Indikator Kinerja Output Laporan hasil pengawasan atas permintaan presiden bidang Polsoskam adalah sebanyak 27 laporan. Target awal indikator kinerja laporan hasil pengawasan atas permintaan presiden sebesar 12 laporan namun terdapat penambahan PP yang mengakibatkan bertambahnya target output sebanyak 14 PP yaitu Monitoring UKP4 semester I Tahun 2011, Audit Operasional Program Raskin dan Monitoring Kegiatan Penerimaan Peserta Didik Baru sehingga capaian kinerja atas indikator output ini sebesar 93,10%. Kegiatan yang dilaksanakan untuk mencapai output tersebut adalah Audit Operasional RASKIN dan Monitoring UKP4. Rincian kegiatan yang dilaksanakan untuk mencapai output tersebut adalah sebagai berikut:

No a.

b.

c.

Kegiatan Audit Operasional Program RASKIN 1. Kabupaten Pulang Pisau 2. Kabupaten Kapuas 3. Kabupaten Hulu Sungai Tengah 4. Kota Banjarbaru 5. Provinsi Kalimantan Selatan 6. Provinsi Kalimantan Tengah Monitoring UKP4 1. Kota Banjarmasin dan Banjarbaru 2. Kota Palangkaraya dan Katingan 3. Kabupaten Kapuas dan Pulang Pisau 4. Kabupaten Barito Timur dan Barito Selatan 5. Kabupaten Hulu Sungai Tengah dan Hulu Sungai Utara 6. Kabupaten Tanah Laut dan Tanah Bumbu 7. Kabupaten Kotawaringin Barat dan Sukamara 8. Kabupaten Hulu Sungai Selatan dan Tapin 9. Kabupaten Kotawaringin Timur Monitoring Kegiatan Penerimaan Peserta Didik Baru 1. Kota Banjarbaru 2. Kota Banjarmasin


LHA 1 1 1 1 1 1 2 2 3 1 2 2 1 2 1 1 1

29


d.

3. Kota Palangkaraya Kompilasi Monitoring Kegiatan Penerimaan Peserta Didik Baru 1. Provinsi Kalimantan Selatan 2. Provinsi Kalimantan Tengah Jumlah

1

1 1 27

Realisasi output kinerja kurang dari 100% disebabkan adanya pembatalan penugasan pada Revisi RKT oleh Rendal terkait berupa Monitoring UKP4 Bulan Desember Tahun 2010 sebanyak 2 PP.

10. Indikator Output Laporan Hasil Bimbingan Teknis/ Asistensi Penyusunan LKKL Bidang Polsoskam Capaian tahun 2011 untuk Indikator Kinerja Output Laporan hasil bimbingan teknis/ asistensi penyusunan LKKL bidang Polsoskam adalah sebanyak 52 laporan. Target yang ditetapkan atas indikator ini sebesar 22 laporan namun terdapat penambahan PP yang mengakibatkan bertambahnya target output sebanyak 8 PP baru hasil Revisi RKT dan 23 PP yang tidak direncanakan sebelumnya. Capaian kinerja atas indikator output ini setelah adanya penambahan target output menjadi 98,11%. Kegiatan yang dilaksanakan untuk mencapai output tersebut adalah Pendampingan Penyusunan Laporan Keuangan, Pendampingan Reviu Laporan Keuangan dan Bantuan-bantuan Narasumber. Rincian kegiatan yang dilaksanakan untuk mencapai output tersebut adalah sebagai berikut: No a. b.

Obyek Pemeriksaan Pelatihan Pengadaan Barang dan Jasa pada Polda Kalsel Pendampingan Penyusunan Laporan Keuangan

LHA 1

1. Kejaksaan Tinggi

2

2. Kementerian Hukum dan HAM

2

3. Polda

2

4. Kementerian Pekerjaan Umum

7

5. Dinas Sosial

11

6. UAPPA Balai Wilayah Sungai Kalimantan

1

7. UAPPA Balai Pelaksana Jalan Nasional

1

8. Dinas Kebudayaan dan Pariwisata

1

9. Satker Kemenkes

2

10. Dinas Pendidikan

1


30


c. d.

e.

11. LPMP

1

12. Politeknik Negeri

1

13. Universitas

1

14. Balai Bahasa

1

15. Kopertis

1

16. Badan Pertanahan Nasional

4

17. Komisi Pemilihan Umum Pendampingan Penatausahaan Persediaan Kementerian Sosial

2 2

Pendampingan Reviu Laporan Keuangan 1. Kementerian Sosial

2

2. BAPPEDA

1

3. Komisi Pemilihan Umum

2

Bantuan Narasumber 1. Kementerian Agama

1

2. Penyusunan CaLK pada Komisi Pemilihan Umum

1

3. Tindak Lanjut Penertiban BMN Kemendiknas

1

Jumlah

52

Capaian kinerja atas indikator output ini kurang dari 100% disebabkan adanya pembatalan PP oleh Rendal terkait sebanyak 1 PP yaitu Pendampingan Penyusunan Laporan Keuangan pada Kantor BPN Kota Banjarmasin.

11. Indikator Output Laporan Hasil Pengawasan Atas Penerimaan Negara Bidang Polsoskam Capaian tahun 2011 untuk Indikator Kinerja Output Laporan hasil pengawasan atas penerimaan negara bidang Polsoskam adalah sebanyak 4 laporan. Target atas indikator output ini sebesar 3 laporan namun terdapat penambahan PP yang tidak direncanakan sebelumnya sebanyak 1 PP yaitu Audit Operasional atas PNBP dan Aset Asrama Haji pada Kementerian Agama sehingga target output menjadi 4 laporan. Capaian kinerja atas indikator ini setelah adanya penambahan PP sebesar 100%. Kegiatan yang dilaksanakan untuk mencapai output tersebut adalah Audit Operasional atas PNBP. Rincian kegiatan untuk mencapai output tersebut adalah sebagai berikut:


31


No a.

b.

Obyek Pemeriksaan Audit Operasional atas PNBP di Lingkungan Kementerian Hukum dan HAM 1. Kantor Imigrasi Kotabaru 2. Kantor Imigrasi Palangkaraya 3. Kantor Imigrasi Banjarmasin Audit Operasional atas PNBP dan Aset Asrama Haji pada Kementerian Agama Jumlah

LHA

1 1 1 1 4

12. Indikator Output Laporan Hasil Pengawasan Atas Permintaan Stakeholder Bidang Polsoskam Capaian tahun 2011 untuk Indikator Kinerja Output Laporan hasil pengawasan atas permintaan stakeholder bidang Polsoskam adalah sebanyak 16 laporan. Target atas indikator kinerja output ini sebanyak 3 laporan namun terdapat penambahan penugasan hasil dari Revisi RKT sebanyak 5 PP dan penugasan yang tidak direncanakan sebelumnya sebanyak 10 PP sehingga target atas indikator output laporan hasil pengawasan atas permintaan presiden menjadi 16 laporan. Capaian kinerja indikator output ini setelah adanya penambahan PP sebesar 88,89%. Kegiatan yang dilaksanakan untuk mencapai output tersebut adalah Audit Kinerja BOK, Reviu dan Evaluasi atas Rencana Pembangunan Gedung Negara dan Bantuan Narasumber. Rincian kegiatan yang dilaksanakan untuk mencapai output tersebut adalah sebagai berikut: No a.

b.

Kegiatan Audit Kinerja Bantuan Operasional Kesehatan 1. Kabupaten Tapin

LHA 1

2. Kabupaten Banjar

1

3. Kabupaten Hulu Sungai Tengah

1

4. Kabupaten Tanah Laut

1

5. Provinsi Kalimantan Selatan

1

Reviu dan Evaluasi atas Rencana Pembangunan Gedung Negara 1. Lingkungan Kejaksaan Tinggi

2

2. Lingkungan Badan Pertanahan Nasional

1

3. Lingkungan Kementerian Hukum dan HAM

2

4. Balai Besar Pendidikan dan Pelatihan Kesejahteraan

1


32


Sosial c.

Narasumber

1. Pelatihan/Bimtek Keuangan Sekolah 2. Diklat Teknis Tenaga Administrasi UPT PAUDNI 3. Diklat Bendahara Pengeluaran Kantor Kementerian Agama d. Evaluasi Penyelenggaraan Ibadah Haji e. Pendampingan Penyusunan Laporan Keuangan di Lingkungan Universitas Lambung Mangkurat Jumlah Capaian kinerja atas indikator output ini disebabkan adanya pembatalan 2

1 1 1 1 1 16 PP oleh

Rendal terkait yaitu Audit Kinerja atas Keberhasilan PNPM Mandiri di Kementerian Koordinator Kesejahteraan rakyat. 13. Indikator Output Laporan Hasil Pengawasan Lintas Sektor Bidang Keuangan Daerah Capaian kinerja tahun 2011 untuk Indikator Kinerja Output Laporan hasil pengawasan lintas sektor Bidang Keuangan daerah adalah sebanyak 5 laporan atau 100,00% dari target yang ditetapkan sebanyak 5 laporan. Kegiatan yang dilaksanakan untuk mencapai output tersebut adalah Analisis dan Evaluasi. Rincian kegiatan yang dilaksanakan untuk mencapai output tersebut adalah Analisis dan Evaluasi atas Hubungan Program/Kegiatan Pemerintah Daerah dan Pemerintah Pusat pada Pemerintah Daerah Tahun 2011 yang dilaksanakan pada 5 Pemerintah Daerah, terdiri dari: a) Kabupaten Tapin b) Kabupaten Baritio Kuala c) Kabupaten Kotawaringin Timur d) Kabupaten Barito Utara e) Kabupaten Tanah laut 14. Indikator Output Laporan Hasil Pengawasan BUN Bidang Keuangan Daerah Capaian tahun 2011 untuk Indikator Kinerja Output Laporan hasil pengawasan BUN bidang Keuangan Daerah adalah sebanyak 101 laporan. Target atas indikator kinerja output sebesar 114 laporan. Namun terdapat penambahan penugasan baru hasil dari Revisi RKT sebanyak 4 laporan dan atas penugasan yang sebelumnya belum direncanakan sebanyak 4 PP sehingga target awal menjadi 122. Capaian


33


kinerja indikator output ini setelah adanya penambahan target menjadi atau 82,79%. Kegiatan yang dilaksanakan untuk mencapai output tersebut adalah verifikasi, audit, monitoring, dan evaluasi. Rincian kegiatan yang dilaksanakan untuk mencapai output tersebut adalah sebagai berikut: No a. b. c. d. e. f. g.

Obyek Pemeriksaan Verifikasi Advance Payment Dana Alokasi Khusus Bidang Infrastruktur Tahun 2011 Audit/Monitoring DAK dan DPDF & PPD Tahun 2010 Kompilasi Audit/Monitoring DAK dan DPDF & PPD Tahun 2010 Evaluasi Penyerapan APBD pada Pemerintah Daerah Audit Operasional atas Paket Pekerjaan Pembangunan Pelabuhan Laut Teluk Segintung Kab Seruyan (non PKP2T) Pendampingan Seleksi Bantuan Bahan Bangunan (BBR) Dinas Sosial Prov Kalteng (non PKP2T) Kompilasi Verifikasi Advance Payment Dana Alokasi Khusus Bidang Infrastruktur (non PKP2T)

LHA 8 77 8 5 1 1 1 101

Realisasi output untuk indikator ini kurang dari 100% disebabkan pembatalan 21 PP oleh Rendal terkait dengan rincian: 1) Verifikasi Advance Payment Dana Alokasi Khusus Bidang Infrastruktur Tahun 2011sebanyak 7 PP 2) Audit/Monitoring DAK dan DPDF & PPD Tahun 2010 sebanyak 7 PP. 3) Kompilasi Audit/Monitoring DAK dan DPDF & PPD Tahun 2010 sebanyak 6 PP.

15. Indikator Output Laporan Hasil Bimtek/Asistensi Penyusunan LKPD Capaian tahun 2011 untuk Indikator Kinerja Output Laporan hasil bimtek/asistensi penyusunan LKPD adalah sebanyak 18 laporan. Target awal dari indikator output ini sebesar 17 laporan namun terdapat penambahan PP hasil dari Revisi RKT sebanyak 2 PP yaitu Analisis Kinerja Keuangan Pemerintah Daerah dan adanya PP Non PKP2T sebanyak 2 PP sehingga mengakibatkan bertambahnya target awal menjadi sebesar 21 laporan. Capaian kinerja indikator output ini setelah


34


adanya penambahan target sebesar 72,00%. Kegiatan yang dilaksanakan untuk mencapai output tersebut adalah Evaluasi, Kajian, Analisis Kinerja, Bimbingan Teknis, Review dan Sosialisasi. Rincian kegiatan yang dilaksanakan untuk mencapai output tersebut adalah sebagai berikut: No a. b. c. d. e. f.

Obyek Pemeriksaan Evaluasi Penyusunan APBD Tahun Anggaran 2011 Pemda Kompilasi Evaluasi Penyusunan APBD 2011 Kajian Permasalahan Pengadaan Barang dan Jasa oleh APIP Analisis Kinerja Keuangan Pemerintah Daerah dan Kompilasi Laporan Keuangan Pemda se-ProvinsiTA 2010 Bimbingan Teknis Penyusunan RKA TA.2012 pada Provinsi Kalteng (non PKP2T) Pendampingan Reviu LRA Semester Pertama Kabupaten Kapuas TA.2011 (non PKP2T) Jumlah

LHA 8 2 2 4 1 1 18

Capaian indikator output ini kurang dari 100% karena adanya 3 PP yang tidak dilaksanakan pada tahun 2011 yaitu Evaluasi Laporan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah sebanyak 2 PP dan Evaluasi terhadap pelaksanaan urusan pemerintahan daerah dan pengelolaan Keuangan Daerah Kalsel sebanyak 1 PP.

16. Indikator Output Laporan Hasil Pengawasan Atas Permintaan Stakeholder Bidang Keuangan Daerah Capaian tahun 2011 untuk Indikator Kinerja Output Laporan hasil pengawasan atas permintaan stakeholder bidang Keuangan Daerah adalah sebanyak 6 laporan. Target awal atas indikator output laporan hasil pengawasan atas permintaan stakeholder bidang keuangan daerah sebesar 1 laporan namun terdapat penambahan PP sebagai hasil Revisi RKT sebanyak 2 PP dan adanya PP Non PKP2T sebanyak 3 PP sehingga target atas indikator ini menjadi 6 laporan. Capaian atas indikator ini setelah adanya penambahan sebesar 100%. Kegiatan yang telah dilaksanakan untuk mencapai output tersebut adalah Pendampingan, Bimbingan Konsultasi dan Kajian Current Issues. Rincian kegiatan yang dilaksanakan untuk mencapai output tersebut adalah sebagai berikut:


35


No a. b. c. d. e.

Kegiatan Pendampingan Implementasi SIMDA Keuangan pada Pemerintah Kab. HSS Bimbingan dan Konsultasi Pengelolaan Keuangan Daerah pada DPPKA KAb. Barito Utara Prov. Kalteng Kajian Current Issues E-KTP pada Pemda Kajian Current Issues E-KTP pada Pemda (non PKP2T) Kajian Current Issue atas Rencana Pembangunan Rel Kereta Api di Kalimantan Tengah (non PKP2T) Jumlah

LHA 1 1 1 2 1 6

17. Indikator Output Laporan Hasil Pengawasan Atas Kinerja Pelayanan Publik Bidang Keuangan Daerah Capaian tahun 2011 untuk Indikator Kinerja Output Laporan hasil pengawasan atas kinerja pelayanan publik bidang Keuangan Daerah adalah sebanyak 49 laporan. Target awal yang ditetapkan atas indikator output ini sebesar 54 laporan namun terdapat penambahan output laporan yang tidak direncanakan sebelumnya sebanyak 9 laporan serta adanya PP Non PKP2T sebanyak 4 PP sehingga target atas indikator output ini menjadi 67 laporan. Capaian kinerja atas indikator ini setelah adanya penambahan target menjadi 84,48%. Rincian kegiatan yang dilaksanakan untuk mencapai output tersebut adalah sebagai berikut: No a. b. c. d.

e.

Kegiatan Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP) Percepatan Penyelesaian Laporan Hasil Evaluasi Kinerja Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (EKPPD) Audit Kinerja Pelayanan Pemerintah Daerah Bimbingan/Advis Terhadap Rencana Aksi Menindaklanjuti LHP BPK atas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah Kabupaten Tanah Bumbu Tahun 2010 Permohonan tenaga auditor untuk Evaluasi Kinerja SKPD di Lingkungan Pemprov Kalteng (non PKP2T) Jumlah

LHA 9 26 12 1

1 49

Capaian kinerja untuk indikator ini kurang dari 100% karena pembatalan oleh Rendal terkait sebanyak 18 PP pada Revisi RKT dengan rincian : 1) Audit Kinerja Pelayanan Pemdasebanyak 12 PP 2) Evaluasi AKIPsebanyak 6 PP


36


18. Indikator Output Laporan Hasil Bimtek/Asistensi GCG/KPI Sektor Korporat Capaian tahun 2011 untuk Indikator Kinerja Output Laporan hasil Laporan hasil bimtek/asistensi GCG/KPI sektor korporat adalah sebanyak 14 laporan. Target awal atas indikator output ini sebesar 2 laporan namun terdapat penambahan target yang disebabkan adanya penambahan output atas penugasan PKP2T sebanyak 4 laporan dan adanya PP Non PKP2T sebanyak 8 PP. Capaian atas indikator output ini setelah adanya penambahan target sebesar 100%. Rincian atas kegiatan yang dilaksanakan untuk mencapai output tersebut adalah sebagai berikut: No a. b. c. d. e.

f. g. h. i. j.

Kegiatan Implementasi Penatausahaan Keuangan BLUD RSUD Hadji Boejasin Pelaihari Pendampingan Kegiatan Studi Pengembangan Perusahaan Daerah Tahun Anggaran 2011 Lamandau Asistensi Penyusunan Dokumen Persyaratan Administratif PPK BLUD pada RSUD Kota Banjarbaru Asistensi Penyusunan Pedoman Pengadaan Barang dan Jasa RSUD Ulin Banjarmasin Pendampingan Penyusunan Dokumen Persyaratan Administrasi Pola Pengelolaan Keuangan BLUD pada RSUD Puruk Cahu Penyusunan profil BUMD/BLUD se Kalimantan Selatan dan Kalimantan Tengah Tahun Buku 2010. Pendampingan Implementasi Aplikasi SIA PDAM pada PDAM Kabupaten Tapin di Rantau Pendataan Profil BUMD/BLU se-Kalimantan Selatan dan Kalimantan Tengah Tahun Buku 2010 Bimbingan Teknis Pemnatapan Pelaksanaan Kegiatan PPKBLUD RSUD Hadji Boejasin Pelaihari Pembimbingan Remunerasi di Lingkungan RSUD Dr Dorris Sylvanus Jumlah

LHA 1 1 1 1 1

5 1 1 1 1 14

19. Indikator Output Laporan Hasil Pengawasan Atas Kinerja BUMD Capaian tahun 2011 untuk Indikator Kinerja Output Laporan hasil pengawasan atas kinerja BUMD adalah sebanyak 64 laporan. Target awal atas indikator output ini ditetapkan sebesar 32 laporan namun terdapat penambahan PP Revisi RKT sebanyak 2 PP dan adanya PP Non PKP2T sebanyak 32 PP sehingga target atas


37


indikator ini menjadi 66 laporan. Capaian kinerja atas indikator output ini setelah adanya penambahan target sebesar 96,97%. Rincian atas kegiatan yang dilaksanakan untuk mencapai output tersebut adalah sebagai berikut:

No a. b. c. d. e.

f. g.

h. i. j. k. l. m. n. o. p. q. r. s. t. u.

Kegiatan Audit Kinerja Bank Kalimantan Selatan Audit Kinerja PDAM Inventarisasi BMN yang berasal dari KKKS PT. Pertamina EPEBEB Tanjung Inventarisasi Piutang Rekening Air dan Persediaan Bahan Instalasi PDAM Kab. Tanah Bumbu Review atas Proses Pelelangan / Pengadaan dan Validasi Pelaksanaan Pekerjaan IPA II Pramuka pada PDAM Bandarmasih Kota Banjarmasin Tahun 2011 Audit atas Laporan Keuangan pada Perusahaan Daerah Melaksanakan Reviu Pedoman Pengadaan Barang dan Jasa Penyesuaian dengan Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 pada Bank Kalsel Pemeriksaan dengan tujuan tertentu atas Kebenaran Penyajian Laba setelah pajak PD Baramarta Tahun Buku 2009. Audit Independen atas Laporan Keuangan PDAM Pendampingan Perhitungan Harga Pokok Air PDAM Kabupaten Tanah Bumbu di Batulicin Inventarisasi Data PDAM Kabupaten Barito Kuala Tahun 2010 Pendampingan penyusunan Corporate PlanPDAM Pendampingan BLUD RSUD Audit Operasional atas Pengelolaan KSO CT Scan pada RSUD Ulin Banjarmasin Audit operasional atas implementasi kerjasama Pemko Banjarmasin dengan PT. GJW Banjarmasin Audit Kinerja PD PAL Audit Tujuan Tertentu atas kelangsungan usaha PD Bersujud, PD Baratama Bersujud, dan PD Samudera Bersujud Penyusunan Pedoman Pengadaan Barang dan Jasa PD PAL Kota Banjarmasin Pendampingan Pelaksanaan Pekerjaan Uprating IPA II Pramuka pada PDAM Bandarmasih Kota Banjarmasin Tahap II Sosialisasi tentang BLUD pada RSUD Sosialisasi Manajemen Aset


LHA 1 30 1 1 1

2 1

1 2 1 2 3 2 1 1 1 1 1 1 4 1

38


v.

Narasumber Sosialisasi/Advokasi BLUD RSUD Sultan Imanuddin Pangkalan Bun w. Narasumber pada kegiatan penyusunan laporan keuangan penyertaan modal daerah Provinsi Kalimantan Selatan x. Sosialisasi corporate Plan di Barabai y. Narasumber PKS penerapan PPK-BLUD z. Pendampingan Inventarisasi aset pada PDAM Jumlah Rincian laporan atas Audit Kinerja PDAM adalah sebagai berikut: No Obyek Pemeriksaan 1. Kabupaten Banjar 2. Kabupaten HSS 3 Kabupaten Sukamara 4 Kabupaten Balangan 5 Kota Palangkaraya 6 Kabupaten Tapin 7 Kabupaten Tabalong 8 Kabupaten Lamandau 9 Kabupaten Gunung Mas 10 Kabupaten Tanah Laut 11 Kabupaten Kotawaringin Timur 12 Kabupaten Murung Raya 13 Kota Banjarmasin 14 Kabupaten Tanah Bumbu 15 Kabupaten Katingan 16 Kabupaten Barito Timur 17 Kabupaten Seruyan 18 Kabupaten Kotabaru 19 Kabupaten Barito Utara 20 Kotawaringin Barat 21 Kabupaten Hulu Sungai Utara 22 Kabupaten Pulang Pisau 23 Kabupaten Barito Selatan 24 Kabupaten Hulu Sungai Tengah 25 Kabupaten Kapuas 26 Kabupaten Barito Kuala Sub Jumlah

1 1

1 1 64 LHA 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 3 1 1 2 1 1 1 1 2 1 30

Capaian atas indikator output ini kurang dari 100% karena terdapat 2 PP yang tidak dapat dilaksanakan pada tahun 2011 yaitu Audit Kinerja BPD dan Audit Kinerja Perusahaan Daerah.


39


20. Indikator Output Laporan Hasil Bimtek/ Asistensi Penyusunan LK BUMD Capaian tahun 2011 untuk Indikator Kinerja Output Laporan hasil bimtek/asistensi penyusunan LK BUMD adalah sebanyak 45 laporan. Target awal atas indikator output ini sebesar 24 laporan namun terdapat penambahan target yang disebabkan adanya PP Non PKP2T sebanyak 23 PP sehingga target atas indikator output ini menjadi 47 laporan. Capaian kinerja atas indikator output ini sebesar 97,87%. Rincian atas kegiatan yang dilaksanakan untuk mencapai output tersebut adalah sebagai berikut: No a. b. c. d. e. f. g.

h. i. j.

k. l.

m. n. o. p.

Kegiatan Audit Independen atas Laporan Keuangan PDAM Audit Independen atas Laporan Keuangan dan Audit Kinerja Bank Kalimantan Selatan Audit Kepatuhan pada PDAM Kota Palangkaraya Audit Independen atas Laporan Keuangan Perusahaan Daerah (PD) Pendampingan implementasi Akuntansi Keuangan (SAK) di Palangkaraya Asistensi penyusunan Laporan Keuangan PDAM Kabupaten Kapuas Tahun 2010 Audit dengan Tujuan Tertentu atas Dana Hibah Pemerintah Kabupaten Tapin kepada Lembaga Penyiaran Publlik Lokal (LPPL) Tapin TV Tahun 2011 Pendampingan Implementasi PPK-BLUD di RSUD Pendampingan implementasi aset Tahap II Kota Banjarmasin Pendampingan Penyusunan Laporan Keuangan Tahun buku 2010 dan Laporan Keuangan Interim per 31 Oktober 2011 Perusahaan daerah Argo Bersujud. Asistensi Penyusunan Rencana Bisnis dan Anggaran (RBA) Tahun 2012 pada RSUD Kota Banjarbaru Asistensi/Pendampingan Inventarisasi Aset dan Piutang Rekening Air serta Penyelesaian Penyusunan Laporan Keuangan Tahun 2010 Bimbingan Mekanisme Penatausahaan Keuangan BLUD RSUD Dr.Doris Sylvanus Provinsi Kalimantan Selatan Raker Deputi Akuntan Negara dengan Bidang Akuntan Negara di Bandung Pendampingan Kegiatan Pasca BLUD pada RSUD Brigjend H.Hasan Basry Kandangan Pendampingan perbaikan aplikasi SIA PDAM Pulang Pisau


LHA 27 1 1 2 1 1 1

3 1 1

1 1

1 1 1 1

40


q.

Pendampingan atas Pengadaan Barang dan Jasa dan Jadwal Kegiatan Lelang Pembangunan Gedung PT. Askes Cabang Barabai Sub Jumlah

1

46

Rincian laporan atas Audit Independen atas Laporan Keuangan PDAM adalah sebagai berikut: No 1. 2. 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25

Obyek Pemeriksaan

LHA Kabupaten Banjar 1 Kabupaten HSS 1 Kabupaten Sukamara 1 Kabupaten Balangan 1 Kota Palangkaraya 1 Kabupaten Tapin 1 Kabupaten Tabalong 1 Kabupaten Lamandau 1 Kabupaten Gunung Mas 1 Kabupaten Tanah Laut 1 Kabupaten Kotawaringin Timur 1 Kabupaten Murung Raya 1 Kota Banjarmasin 1 Kabupaten Tanah Bumbu 1 Kabupaten Katingan 1 Kabupaten Barito Timur 1 Kabupaten Seruyan 2 Kabupaten Kotabaru 1 Kabupaten Barito Utara 1 Kotawaringin Barat 2 Kabupaten Hulu Sungai Utara 1 Kabupaten Pulang Pisau 1 Kabupaten Hulu Sungai Tengah 1 Kabupaten Kapuas 1 Kabupaten Barito Kuala 1 Sub Jumlah 27 Capaian atas indikator output kurang dari 100% karena terdapat 2 PP yang tidak dapat dilaksanakan pada tahun 2011 yaitu Audit Keuangan BPD dan Audit Keuangan Perusahaan Daerah Lainnya.


41


21. Indikator Output Laporan Hasil Sosialisasi Masalah Korupsi Capaian tahun 2011 untuk Indikator Kinerja Output Laporan hasil sosialisasi masalah korupsi adalah sebanyak 1 laporan atau 100,00% dari target yang ditetapkan sebanyak 1 laporan. Kegiatan yang dilaksanakan untuk mencapai output tersebut adalah Sosialisasi Anti Korupsi, dengan sasaran peserta sebanyak 3 focus group. Kegiatan tersebut dilaksanakan pada tanggal 3 Oktober 2011 di Hotel Palem Banjarmasin. 22. Indikator Output Laporan Hasil Bimtek/Asistensi Implementasi FCP Capaian tahun 2011 untuk Indikator Kinerja Output Laporan hasil bimtek/asistensi implementasi FCP adalah sebanyak 3 laporan atau 100,00% dari target yang ditetapkan sebanyak 3 laporan. Rincian atas kegiatan yang dilaksanakan untuk mencapai output tersebut adalah sebagai berikut: No a. b.

Kegiatan Sosialisasi FCP Bimbingan Teknis FCP Jumlah

LHA 2 1 3

Sosialisasi FCP dilaksanakan pada RSUD Muara Teweh dan Inspektorat Barito Utara sedangkan Bimbingan Teknis FCP dilaksanakan pada Inspektorat Barito Utara. 23. Indikator Output laporan Hasil Kajian Pengawasan Dalam tahun 2011 telah dilakukan kajian pengawasan sebanyak 5 kali dengan output sebanyak 5 laporan. Target awal atas indikator output ini sebesar 5 laporan namun terdapat penambahan PP Non PKP2T sebanyak 1 PP sehingga menambah target atas indikator output menjadi 6 laporan. Capaian atas indikator output setelah adanya penambahan target menjadi 83,33%. Rincian atas kegiatan yang dilaksanakan untuk mencapai output tersebut adalah sebagai berikut: No Kegiatan LHA a. Pemantauan Hasil Pengawasan 4 b. Penyelesaian TPTD 1 c. Kajian Peraturan Perundang-undangan 0 Jumlah 5 Realisasi pemantauan hasil pengawasan berupa Koordinasi dengan Biro Hukum dan Humas BPKP Pusat sebanyak 2 kali, Pemantauan dan Input TP-III Tahun


42


Anggaran 2010 dan Pemantauan Hasil Pemeriksaan pada Kejaksaan Tinggi Provinsi Kalimantan Tengah. Capaian kinerja atas indikator output kurang dari 100% karena terdapat 1 PP yang tidak dapat dilaksanakan tahun 2011 yaitu Kajian Peraturan Perundang-undangan.

24. Indikator Output Laporan Hasil Audit Investigasi Atas HKP, Eskalasi Dan Klaim Capaian untuk Indikator Kinerja Output Laporan hasil audit atas HKP, Eskalasi dan Klaim pada Tahun 2011 adalah sebanyak 6 laporan atau sebesar 85,71% dari target yang ditetapkan sebanyak 7 laporan. Kegiatan yang dilaksanakan untuk mencapai output tersebut adalah: No a. b. c.

Kegiatan Audit Hambatan Kelancaran Pembangunan Audit Eskalasi Audit Klaim Jumlah

Realisasi 4 2 0 6

Realisasi Audit Hambatan Kelancaran Pembangunan antara lain Audit Hambatan Kelancaran Pembangunan Jalan Lingkar Kecamatan Simpang 4 pada Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Tanah Bumbu TA 2011, Audit Hambatan Kelancaran Pembangunan RSUD Tanah Bumbu Kabupaten Tanah Bumbu TA 2010, Audit Hambatan Kelancaran Pembangunan Jalan Lingkar Batu Licin pada Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Tanah Bumbu TA 2010 dan Audit Hambatan Kelancaran Pembangunan atas Penyelesaian Proses Balik Nama Sertifikat Tanah pada PDAM Bandarmasih Kota Banjarmasin, sedangkan realisasi Audit Eskalasi berupa Audit Lanjutan atas Penyesuaian Harga Paket Kontrak Pembangunan Jalan KM 65/Pundu-Sampit untuk tahap II dan Audit Eskalasi Harga Satuan dan Nilai Kontrak untuk Pekerjaan Pembangunan Pelabuhan Laut Teluk Segintung. Realisasi capaian kinerja untuk indikator ini kurang dari 100% disebabkan tidak adanya permintaan untuk Audit Klaim.


43


25. Indikator Output Laporan Hasil Audit Investigasi, Perhitungan Kerugian Negara, Dan Pemberian Keterangan Ahli Atas Permintaan Instansi Penyidik Capaian indikator kinerja output laporan hasil audit investigasi, perhitungan kerugian negara, dan pemberian keterangan ahli atas permintaan Instansi Penyidik tahun 2011 sebesar 118 laporan. Target awal atas indikator output sebesar 66 laporan namun terdapat penambahan PP Revisi RKT sebanyak 1 PP dan PP Non PKP2T sebesar 56 PP sehingga target atas indikator ini menjadi 123 laporan. Capaian kinerja atas indikator output ini setelah adanya penambahan target sebesar 95,93%. Rincian kegiatan yang dilaksanakanuntuk mencapai output tersebut adalah, No a. b. c.

Kegiatan Audit Investigasi Penghitungan Kerugian Keuangan Negara Pemberian Keterangan Ahli Jumlah

LHA 9 37 72 118

Capaian kinerja atas indikator output ini kurang dari 100% karena terdapat PP yang tidak dilaksanakan yaitu Audit Investigasi BUMN/D sebanyak 2 PP dikarenakan tidak ada permintaan untuk Audit Investigasi BUMN/D. 26. Indikator Output Laporan Evaluasi Penerapan Tata Kelola APIP Daerah Capaian indikator output Laporan evaluasi penerapan tata kelola APIP daerah tahun 2011 sebesar 2 laporan atau 100% dari target kinerja yang ditetapkan yaitu sebesar 2 laporan. Realisasi kegiatan ini adalah Evaluasi Tata Kelola APIP di Lingkungan Inspektorat Kota Palangkaraya dan Kabupaten Hulu Sungai Selatan.

2

Meningkatnya

Kementerian/Lembaga

dan

Pemda

Yang

Menyelenggarakan SPIP Sesuai Ketentuan Yang Berlaku

Sasaran ini merupakan sasaran strategis kedua yang didukung dengan program Pengawasan Intern Akuntabilitas Keuangan Negara dan Pembinaan Penyelenggaraan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah. Sasaran tersebut mempunyai satu indikator kinerja yaitu

Laporan dukungan pembinaan penyelenggaraan SPIP bidang


44


Keuangan Daerah dengan target sebesar 60 laporan dan terealisasi pada tahun 2011sebanyak 168 laporan. Meskipun capaian atas indikator output telah melebihi target awal namun persentase capaian atas indikator sebesar 98,82%. Rincian laporan atas kegiatan pembinaan penyelenggaraan SPIP Bidang Keuangan Daerah adalah sebagai berikut : No 1 2 3 4 5 6

Kegiatan Bimbingan Teknis (Bimtek) SPIP Bimbingan dan Konsultasi (Binkon) Lainnya Pembinaan SPIP Penyusunan Pedoman Sosialisasi SPIP Sosialisasi Lainnya Jumlah

Satuan Laporan Laporan

Realisai 10 107

Laporan Laporan Laporan Laporan

12 2 6 31 168

Penjelasan lebih lanjut sebagai berikut: 1.

Bimtek SPIP meliputi kegiatan Bimtek Penyusunan Perkada

2.

Bimkon Lainnya meliputi kegiatan asistensi/Pendampingan mengenai SAKIP, Pengelolaan Keuangan Daerah, Pengelolaan Barang Milik Daerah, Audit Kinerja dan Bimkon hasil Diagnostic Assesment.

3.

Pembinaan SPIP meliputi kegiatan Monitoring perbaikan SPI, Diagnostic Assesment SPIP, dan Narasumber Bimtek SPIP.

4.

Penyusunan Pedoman meliputi kegiatan penyusunan Kebijakan Akuntansi, Penyusunan Program Kerja Audit (PKA) kegiatan pemeriksaan/pengawasan dan Penyusunan SOP Pengelolaan BMD.

5.

Sosialisasi Lainnya meliputi kegiatan Sosialisasi Perpres 54/2010, Sosialisasi Permenpan 29/2010, Sosialisasi Audit PBJ, Sosialisasi Kegiatan Pengelolaan Keuangan Daerah dan Sosialisasi Juklak Evaluasi LAKIP.

Capaian kinerja atas indikator output kurang dari 100% karena terdapat 2 PP yang dibatalkan pelaksanaannya oleh Rendal terkait yaitu Bimtek Penyusunan Perkada. Hal ini dapat disimpulkan bahwa sesuai kategori pencapaian kinerja sasaran tersebut adalah “Berhasil”.


45


3

Meningkatnya Kualitas Hasil Penyelenggaraan Dukungan Manajemen Perwakilan BPKP

Sasaran ini merupakan sasaran strategis kedua yang didukung dengan program Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya-BPKP. Program ini merupakan program non teknis yang dilaksanakan oleh Bagian Tata Usaha (TU) pada Perwakilan BPKP Provinsi Kalimantan Selatan. Sasaran tersebut mempunyai satu indikator kinerja yaitu Laporan Dukungan Manajemen Perwakilan BPKPdengan target sebanyak 44 laporan dan terealisasi pada tahun 2011 sebanyak 44 laporan atau 100,00% dari target yang ditetapkan. Rincian kegiatan yang telah dilaksanakan adalah sebagai berikut :

No 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

Kegiatan Rencana Kerja Tahunan Penetapan Kinerja Laporan Akuntabilitas Kinerja Pemerintah Laporan Budaya Kerja Laporan Gerakan Disiplin Nasional Laporan Kenaikan Pangkat Terpadu RKA-KL yang Sesuai Pagu Laporan Keuangan (Bulanan, Semester, Tahunan) Rencana Kebutuhan (Tahunan) Laporan BMN Laporan Penghematan Energi Laporan Kehumasan Jumlah

Target 1 1 1 2 12 2 3 14 1 1 2 4 44

Satuan Dokumen Dokumen Laporan Laporan Laporan Laporan Laporan Laporan Laporan Laporan Laporan Laporan

Realisasi 1 1 1 2 12 2 3 14 1 2 4 4 47

Hal ini dapat disimpulkan bahwa sesuai kategori pencapaian kinerja sasaran tersebut adalah “Berhasil”. Selain output di atas pada Perwakilan BPKP Kalimantan Selatan juga terdapat outputoutput yang bukan merupakan target kinerja, namun merupakan output atas kegiatankegiatan yang dilaksanakan oleh Perwakilan BPKP Kalimantan Selatan. Output tersebut yaitu:


46


a. Laporan Bulanan Realisasi RKT b. Laporan Bulanan SIM-HP c. Laporan Triwulanan Kinerja d. Laporan Triwulanan Form A PP 39 e. Laporan Semester BMN f. Laporan Triwulanan Penghematan Energi g. Laporan Triwulanan PKS

4

Terpenuhinya Kebutuhan Sarana Dan Prasarana Aparatur BPKP

Sasaran ini merupakan sasaran strategis ketiga yang didukung dengan program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur Negara BPKP. Sasaran tersebut mempunyai satu indikator kinerja yaitu Jumlah Sarana Prasarana dengan target sebesar 4 paket dan terealisasi pada tahun 2011 sebanyak 4 paket atau 100,00% dari target yang ditetapkan. Capaian target tersebut diperoleh dari output realisasi kegiatan sebagai berikut: a.

Penyelesaian Pembangunan Kantor Penghubung dan Pembuatan Siring Kantor Penghubung di Palangkaraya Realisasi Penyelesaian Pembangunan Kantor Penghubung terealisir seluas 354m2 dari target seluas 300 m2 sedangkan Pembuatan Siring Kantor Penghubung terealisir sebanyak 354 m3 dari target sebanyak 354 m3 sehingga sampai dengan 31 Desember 2011 kegiatan ini telah dilaksanakan 100%.

b.

Rehab Aula Kantor Banjarbaru Realisasi kegiatan rehab aula kantor Banjarbaru sebesar 1 paket senilai Rp196.914.000,00. Sampai dengan 31 Desember 2011 kegiatan ini telah dilaksanakan 100%.

c.

Pengadaan Meubeulair Kegiatan ini merupakan kegiatan pengadaan untuk keperluan Kantor Penghubung di Palangkaraya. Rincian Pengadaan Meubeulair adalah sebagai berikut:


47


No

Jenis Meubeulair

Satuan

Rencana

Realisasi

1

Meja Direktur

Buah

1

1

2

Kursi Direktur

Buah

2

2

3

Meja Tulis ½ Biro

Buah

14

14

4

Lemari Arsip

Buah

4

4

5

Filling Cabinet

Buah

4

4

6

Rak Cabinet

Buah

6

6

7

Rak Besi

Buah

1

1

8

Lemari Kayu

Buah

1

1

9

Sofa Tamu + Meja

Set

1

1

10

Meja Rapat Kayu

Buah

1

1

11

Kursi Rapat

Buah

12

12

12

Rak TV Kayu

Buah

2

2

13

Meja Kecil

Buah

1

1

14

Kursi Lipat

Buah

30

30

15

Loker Besi 6 Pintu

Buah

4

4

d. Pengadaan Komputer Kegiatan ini merupakan kegiatan pengadaan komputer dan realiasi kegiatan ini berupa 1 paket komputer terdiri dari 1 Desktop PC, 1 Printer Laser, dan 1 iPad 2 dari target sebanyak 1 paket komputer. Sampai dengan 31 Desember 2011 kegiatan ini telah dilaksanakan 100%. Hal ini dapat disimpulkan bahwa sesuai kategori pencapaian kinerja sasaran tersebut adalah “Berhasil”.


48


B. AKUNTABILITAS KINERJA KEUANGAN

Untuk mencapai target kinerja yang telah disepakati bersama, secara keseluruhan Perwakilan BPKP Provinsi Kalimatan Selatan menganggarkan dana kegiatan sebesar Rp.15.181.660.000,00 yang realisasinya sebesar Rp14.813.582.348,00 atau 97,58%. Adapun rincian lebih lanjut anggaran dan realisasinya adalah sebagai berikut: (Dalam Ribuan) Target Indikator Kinerja Laporan hasil pengawasan lintas sektor Bidang Perekonomian Laporan hasil pengawasan BUN Bidang Perekonomian Laporan hasil bimbingan teknis/asistensi penyusunan LKKL Bidang Perekonomian Laporan hasil penerimaan Negara Bidang Perekonomian Laporan hasil pengawasan atas permintaan stakeholder bidang Perekonomian Laporan hasil pengawasan atas Proyek PHLN Laporan hasil pengawasan lintas sektor bidang Polsoskam Laporan hasil pengawasan BUN bidang Polsoskam Laporan hasil pengawasan atas permintaan presiden bidang Polsoskam Laporan hasil bimbingan teknis/ asistensi penyusunan LKKL bidang Polsoskam Laporan hasil pengawasan atas penerimaan negara bidang Polsoskam Laporan hasil pengawasan atas permintaan stakeholder bidang Polsoskam

Realisasi Unit Beban Lainnya Obrik

Anggaran

Unit Pelaksana

64.114

86.706

-

3.600

90.306

-

56.027

-

-

56.027

11.583

21.125

-

8.400

29.525

5.700

5.400

-

-

5.400

78.216

103.703

-

-

103.703

366.851

294.326

-

25.700

320.026

272.941

270.268

-

-

270.268

88.412

49.490

-

-

49.490

19.300

47.032

-

-

47.032

150.666

128.250

-

-

128.250

8.500

29.746

-

-

29.746

55.062

60.260

-

-

60.260


Jumlah

49


Target Indikator Kinerja Laporan hasil pengawasan lintas sektor bidang Keuangan Daerah Laporan hasil pengawasan BUN bidang Keuangan Daerah Laporan hasil bimtek/ asistensi penyusunan LKPD Laporan hasil pengawasan atas permintaan stakeholder bidang Keuangan Daerah Laporan hasil pengawasan atas kinerja pelayanan publik bidang Keuangan Daerah Laporan dukungan pembinaan penyelenggaraan SPIP bidang Keuangan Daerah Laporan hasil bimtek/asistensi GCG/KPI sektor korporat Laporan hasil pengawasan atas kinerja BUMD Laporan hasil bimtek/ asistensi penyusunan LK BUMD Laporan hasil sosialisasi masalah korupsi Laporan hasil bimtek/asistensi implementasi FCP Laporan hasil kajian pengawasan Laporan hasil audit investigasi atas HKP, Eskalasi dan Klaim Laporan hasil audit investigasi, perhitungan kerugian negara, dan pemberian keterangan ahli atas permintaan Instansi Penyidik Laporan evaluasi penerapan tata kelola APIP Daerah


Anggaran

Unit Pelaksana

33.667

33.667

-

-

33.667

526.956

446.070

-

-

446.070

309.935

288.009

-

-

288.009

9.000

37.858

-

-

37.858

498.490

175.047

-

20.840

195.887

298.122

518.982

-

10.729

529.711

24.452

25.594

-

53.389

78.983

207.069

220.234

-

13.200

233.434

101.399

60.591

-

132.639

193.230

7.840

5.850

-

-

5.850

16.080

11.794

-

-

11.794

43.486

25.263

-

-

25.263

132.684

77.386

-

-

77.386

586.010

653.146

-

11.000

664.146

33.230

18.630

-

-

18.630


Jumlah

50


Target Indikator Kinerja Laporan Dukungan Manajemen Perwakilan BPKP Jumlah Sarana Prasarana Jumlah


Anggaran

Unit Pelaksana

10.138.793

10.007.205

-

- 10.007.205

1.055.923 15.181.660 14.813.582

-

1.055.923 279.497 15.093.079

1.093.102

Jumlah

(Rincian pada Lampiran 4)

C. DUKUNGAN TERHADAP PENCAPAIAN OUTCOME PUSAT Dalam rangka pencapaian outcome BPKP, perwakilan BPKP Provinsi Kalimantan Selatan telah melaksanakan kegiatan pembinaan dan pengawasan untuk mendukung pencapaian outcome BPKP secara keseluruhan. Kegiatan / output perwakilan yang dapat mendukung pencapaian masing-masing indikator outcome pusat sebagai berikut: 1. Persentase Kementerian/Lembaga yang laporan keuangannya memperoleh opini minimal WDP (Perekonomian) Untuk mendukung pencapaian outcome tersebut Perwakilan telah melakukan pendampingan penyusunan laporan keuangan pada 3 (tiga) Kementerian/ Lembaga (Perekonomian) yang memperoleh opini minimal WDP yaitu sebagai berikut: a. Kementerian Pekerjaan Umum 

Ditjen Cipta Karya Provinsi Kalimantan Selatan



Ditjen Cipta Karya Provinsi Kalimantan Tengah



Ditjen Bina Marga Provinsi Kalimantan Selatan



Ditjen Bina Marga Provinsi Kalimantan Tengah



Balai SDA Provinsi Kalimantan Tengah



UAPPA Balai Pelaksanaan Jalan Nasional VII



UAPPA Balai Wilayah Sungai Kalimantan II

b. Kementerian Tenaga Kerja dan Transmigrasi c. Kementerian Kelautan dan Perikanan


51


2.



Kementerian Kelautan dan Perikanan Wilayah Kalimantan Selatan



Kementerian Kelautan dan Perikanan Wilayah Kalimantan Tengah

Persentase jumlah laporan audit atas proyek PHLN yang opini auditnya WTP. Untuk mendukung outcome tersebut Perwakilan telah melakukan audit atas proyek PHLN sebanyak 57 proyek dengan 56 proyek atau 98,25% memperoleh opini WTP. Proyek PHLN tersebut adalah sebagai berikut yaitu:

a. Audit atas LK RISE JICA IP-543 b. AID atas LK Third Water Supply & Sanitation for Low Income Communities dan PSPAM dan Penyehatan Lingkungan Berbasis Masyarakat (PAMSIMAS) c. Audit Keuangan atas EIRTP II Loan IBRD No 4744 IND pada Dinas Pekerjaan Umum d. AID atas PNPM Mandiri Perdesaan e. Loan 7504 National Program for Comm. in Urban Area (PNPM UPP) f.

AID PNPM Perkotaan IDA Cr 4063/4779 3rd Urban Poverty Project

g. AID atas Laporan Keuangan Indonesia Managing Higher for Relevance and Efficient Loan IBRD 4789-IND IDA Cr 4077 h. Audit Dukungan atas PNPM Mandiri Perkotaan i.

IDA Cr 4076/L 4788 Support for Disadvantage Area (SPADA)

j.

Second Decentralized Health Services (DHS-2) Loan ADB No 2074-INO and 2075 (SF)

k. Audit Loan ADB 2163/4-INO Comm. Water Sanitation Health/CWSH l.

IBRD 4786/TF-53555 Urban Sector Dev Reform Project (USDRP)

m. Audit IBRD 7427-IND & IDA Cr 4260-IND FEATI n. Grant TF-091895 Basic Education Capacity-GOI Executed o. Audit Keuangan atas Road Rehabilitation 2 Project (Loan ADB No 2184 INO) SNVT Pembangunan Jalan dan Jembatan p. Audit Loan IBRD 7476 IND & IDA Cr 4349 IND (BERMUTU) pada LPMP Kalteng q. Loan 75910/TF-93613 Indonesia BOS r.

AID atas Laporan Keuangan EINRIP pada Balai Besar (Loan AIPRD) Pelaksanaan Jalan Nasional VII


52


s. ADB 2416-INO Indonesia Vocational Education Sector Project t. 3.

Audit Interim IBRD 7427-IND & IDA Cr 4260-IND FEATI pada BPTP Kalsel

Persentase Kementeria/Lembaga yang Laporan Keuangannya memperoleh opini minimal WDP (Polsoskam). Dalam tahun 2011 Perwakilan telah melakukan pendampingan penyusunan laporan keuangan pada 9 Kementerian/ Lembaga (Polsoskam) yang memperoleh opini minimal WDP yaitu sebagai:

a. Kepolisian 

Polda Provinsi Kalimantan Selatan



Polda Provinsi Kalimantan tengah

b. Kementerian Sosial 

Pendampingan Dana Dekonsentrasi Sekretariat Jenderal Kementerian Sosial pada Dinas Sosial Provinsi Kalteng



Pendampingan Dana Dekonsentrasi dan Tugas Pembantuan Ditjen Pemberdayaan Sosial Penanggulangan Kemiskinan pada Dinas Sosial Prov Kalteng



Pendampingan Dana Dekonsentrasi Ditjen Rehabilitasi Sosial TA 2010 pada Dinas Sosial Prov Kalteng



Pendampingan Dana Dekonsentrasi dan Tugas Pembantuan Ditjen Perlindungan dan Jaminan Sosial TA 2010 pada Dinas Sosial Prov Kalteng



Pendampingan Penyusunan Laporan Keuangan Dana Dekonsentrasi Sekretariat Jenderal Kementerian Sosial TA 2010



Pendampingan Penyusunan Laporan Keuangan Dana Dekonsentrasi dan Tugas Pembantuan Ditjen Pemberdayaan Sosial Penanggulangan Kemiskinan TA 2011 pada Dinas Sosial Provinsi Kalimantan Selatan



Pendampingan Penyusunan Laporan Keuangan Dana Dekonsentrasi Ditjen Rehabilitasi Sosial



Pendampingan Penyusunan Laporan Keuangan Dana Dekonsentrasi dan Tugas Pembantuan Ditjen Perlindungan dan Jaminan Sosial



Pendampingan Penatausahaan Persediaan Kementerian Sosial RI pada Dinas Sosial Prov. Kalsel tahun 2010


53

BAB III AKUNTABILITAS KINERJA 

Pendampingan Penatausahaan persediaan Kementerian Sosial RI pada Dinas Sosial Prov Kalteng tahun 2010



Pendampingan Reviu Laporan Keuangan Dana Dekonsentrasi Semester I Tahun 2011 Kementerian Sosial RI di Prov Kalimantan Tengah



Pendampingan Penyelesaian Barang Persediaan/buffer stock Tahun 2011 pada Dinas Sosial Prov Kalsel

c. Badan Pertanahan Nasional (BPN) 

BPN Kalimantan Selatan



BPN Kalimantan Tengah

d. Kejaksaan Agung 

Kejaksaan Tinggi Kalimantan Selatan



Kejaksaan Tinggi Kalimantan Tengah

e. Kementerian Hukum dan HAM 

Kementerian Hukum dan HAM Provinsi Kalimantan Selatan



Kementerian Hukum dan HAM Provinsi Kalimantan Tengah

f. KPU 

KPU Kalimantan Selatan



KPU Kalimantan Tengah

g. Kementerian Pendidikan Nasional 

Asistensi Penyusunan Laporan Keuangan pada Kopertis Kalimantan Selatan



Asistensi Penyusunan Laporan Keuangan pada Universitas Lambung Mangkurat Provinsi Kalimantan Selatan



Asistensi Penyusunan Laporan Keuangan pada Dinas Balai Bahasa Banjarbaru



Asistensi Penyusunan Laporan Keuangan pada Politeknik Negeri Banjarmasin



Pendampingan Penyusunan Laporan Keuangan di Lingkungan Universitas Lambung Mangkurat Tahun 2011



Asistensi Penyusunan Laporan Keuangan pada LPMP Kalimantan Selatan



Asistensi Penyusunan Laporan Keuangan pada Dinas Pendidikan Provinsi

h. Kalimantan Selatan Kementerian Kesehatan 

Pendampingan Penyusunan LK Satker Kemenkes Prov.Kalsel


54

BAB III AKUNTABILITAS KINERJA 

Pendampingan Penyusunan LK Satker Kemenkes Prov Kalteng



Bimbingan Teknis Penyusunan Laporan Keuangtan Berbasis Resiko pada Satkeer UAKPA dan UAKPAW di Lingkungan Kementerian Kesehatan Provinsi Kalimantan Selatan



Bimbingan Teknis Penyusunan Laporan Keuangan Berbasis Resiko pada Satker UAKPA dan UAKPAW di Lingkungan Kementerian Kesehatan Provinsi Kalimantan Tengah

i. Kementerian Kebudayaan dan Pariwisata

Disamping melakukan pendampingan penyusunan laporan keuangan Perwakilan juga melakukan Reviu atas Laporan Keuangan Kementerian / Lembaga yaitu: a. KPU 

Pendampingan Reviu Laporan Keuangan pada KPU Kalimantan Selatan



Pendampingan Reviu Laporan Keuangan pada KPU Kalimantan Tengah

b. BPN 

BPN Kalimantan Selatan



BPN Kalimantan Tengah

c. Kementerian Perumahan Rakyat 

Reviu Laporan Keuangan Kemenpera pada BAPPEDA Provinsi Kalimantan Selatan.

4.

Persentase Pemda yang Laporan Keuangannya memperoleh opini minimal WDP. Jumlah pemerintah daerah di wilayah kerja Perwakilan BPKP Provinsi Kalimantan Selatan sebanyak 29 pemda yang terdiri dari Provinsi Kalimantan Selatan sebanyak 14 pemda dan Provinsi Kalimantan Tengah sebanyak 15 pemda. Opini BPK atas LKPD TA 2010 adalah sebagai berikut: Opini WTP WDP TW TMP Jumlah

Prov. Kalsel 0 13 1 0 14

Prov. Kalteng 0 8 4 3 15


Jumlah 0 21 5 3 29

55


Dari tabel di atas terlihat bahwa sebanyak 21 pemda dari 29 pemda telah memperoleh opini WDP atau sebesar 72.41%.

5.

BUMD yang kinerjanya memperoleh minimal predikat baik Dalam tahun 2011 Perwakilan melaksanakan audit kinerja atas 20 PDAM yang terdiri dari 11 PDAM di wilayah Provinsi Kalimantan Tengah dan 9 PDAM di wilayah Kalimantan Selatan. Dari hasil audit tersebut sebanyak 7 PDAM yang kinerjanya ber predikat baik.

6.

BUMD yang laporan keuangannya memperoleh opini minimal WDP Dari 20 PDAM yang diaudit pada tahun 2011, opini yang diperoleh atas laporan keuangan PDAM sebagai berikut: sebanyak 18 PDAM memperoleh opini WTP dan 2 PDAM memperoleh opini WDP.

7.

Persentase pemahaman dan kepedulian atas permasalahan korupsi. Untuk mendukung outcome tersebut perwakilan melaksanakan kegiatan sebagai berikut : a.

Sosialisasi Program Anti Korupsi di Banjarmasin

b.

Forum Investigasi Tahun 2011

c.

Evaluasi atas kinerja ACAP EINRIP Loan Agreemen NoAIPRD L002 Thun 2010 dan 2011 (Per 30 Juni 2011)

d.

Sosialisasi Audit PKKN dan Penjelasan Keppres 54 Tahun 2010 pada kegiatan Coaching Crame Penyidikan Polda Kalsel Tahun 2011

8.

IPP/IPD/BUMN/BUMD beresiko fraud mengimplementasikan FCP Dalam tahun 2011 untuk mendukung pencapaian outcome tersebut Perwakilan telah melaksanakan Sosialisasi FCP sebanyak 2 kegiatan pada Inpektorat dan RSUD Kabupaten Barito Utara, serta Bimtek FCP sebanyak 1 kegiatan pada Inspektorat Kabupaten Barito utara.

9.

Persentase terselesaikannya kasus HKP,Klaim dan eskalasi. Untuk mendukung outcome tersebut, pada tahun 2011 perwakilan melaksanakan kegaitan sebagai berikut: a. Audit Investigatif Kasus HKP


56


Telah dillaksanakan kegiatan audit investigatif kasus HKP sebanyak 4 kegiatan dengan output sebanyak 4 laporan. Terhadap ke empat laporan tersebut pihak pihak yang bermasalah telah menyepakati solusi alternatif. b. Audit eskalasi Telah dillaksanakan kegiatan audit investigatif klaim dan eskalasi sebanyak 2 kegiatan , dengan realisasi output sebanyak 2 laporan. Dari 2 laporan audit eskalasi, terdapat 1 laporan hasil audit eskalasi yang belum ditindaklanjuti karena belum ada kesepakatan.

Audit HKAP, klaim, dan eskalasi telah ditindaklanjuti, kecuali audit eskalasi pembangunan

pelabuhan

laut

teluk

Segintung

masih

belum

mendapat

kesepakatan.

10. Persentase penyerahan kasus kepada instansi penegak hukum Atas dukungan untuk pencapaian outcome tersebut dalam tahun 2011 dapat digambarkan kegiatan perwakilan sebagai berikut: a. Audit Investigasi atas Kasus Berindikasi TPK. Telah dilaksanakan kegiatan audit investigasi atas kasus berindikasi TPK sebanyak 8 kegiatan dengan output sebanyak

8 laporan. Audit investigasi

dilaksanakan berdasarkan atas permintaan dasar permintaan dari aparat penegak hukum dengan rincian sebagai berikut : (1) Permintaan dari Kepolisian sebanyak 5 lapran, (2) Permintaan dari Kejaksaan sebanyak 3 laporan, Dari jumlah laporan hasil audit sebanyak 8 laporan, telah diserahkan ke Instansi penegak hukum sebanyak 7 laporan, sedangkan 1 laporan belum diserahkan disebabkan sedang dalam proses penyelesaian audit.

b. Melakukan Perhitungan Kerugian Keuangan Negara untuk keperluan Instansi Penegak Hukum. Telah dilaksanakan kegiatan audit Perhitungan Kerugian Keuangan Negara senbanyak 29 kegiatan dengan output 29 laporan. Dari jumlah laporan hasil perhitungan kerugian keuangan negara sebanyak 29 laporan, telah diserahkan kepada penyidik sebanyak 29 laporan atau 100%,


57


Sehingga jumlah kasus yang diserahkan kepada penyidik adalah sebanyak 36 laporan, atau 97,29%. 11. Hasil audit investigasi yang ditindaklanjuti oleh instansi berwenang Untuk mendukung capaian outcome ini perwakilan melaksanakan kegiatan Pemberian Keterangan Ahli (PKA) untuk keperluan Instansi Penegak Hukum. Dalam tahun 2011 kegitan PKA yang dilaksanakan sebanyak 71 kegiatan yang dapat dirinci PKA yang dilakukan pada instansi penyidik sebanyak 44 kegiatan dan pada pengadilan sebanyak 27 kegaitan. 12. Review terhadap laporan dan pengaduan masyarakat yang ditindaklanjuti Untuk mendukung outcome tersebut perwakilan melaksanakan kegaitan audit investigasi atas dasar pengaduan masyarakat, dengan gambaran sebagai berikut: Jumlah pengaduan masyarakat pada tahun 2011 adalah sebesanyak 11 surat pengaduan, namun surat pengaduan yang layak ditindak lanjuti dengan audit investigasi adalah sebanyak 1 laporan pengaduan, pengaduan diserahkan kepada Instansi lain sebanyak 3 surat pengaduan, sedangkan sebanyak 7 surat pengaduan tidak layak audit.

Ketidaklayakan

laporan

pengaduan

untuk

ditindak

lanjuti

dengan

audit

disebabkan: a.

Informasi kurang jelas

b.

Bukti pendukung tidak ada

c.

Surat pengaduan yang disampaikan berupa tembusan.

d.

Sumber dana APBD

e.

Instansi penegak hukum sudah menangani kasus yang diadukan

f.

Jumlah kerugian negara tidak material

Selain outcome di atas, perwakilan BPKP Kalimantan Selatan telah melaksanakan kegiatan yang secara tidak langsung menunjang pencapaian outcome BPKP Pusat. Kegiatan tersebut antara lain: 1. Dalam

rangka

dukungan

terhadap

Kementerian/Lembaga

yang

menyelenggarakan SPIP sesuai PP 60/2008 telah dilaksanakan sosialisasi


58


SPIP terhadap 2 Kementerian/Lembaga yaitu BKKBN dan Pengadilan Tinggi Negeri Banjarmasin. 2. Persentase penerimaan Negara dari hasil pengawasan selama tahun 2011 ditemukan permasalahan yang merupakan temuan dengan kode 01 sebesar Rp2.098.001.591 dengan jumlah kejadian sebanyak 167 kejadian dan kode 02 sebesar Rp1.907.018.977 dengan jumlah kejadian sebanyak 82 kejadian. 3. Implementasi MoU dengan Universitas Lambung Mangkurat telah diwujudkan ke dalam kegiatan: a. Evaluasi penyerapan anggaran per 31 Okober 2011 b. Bimbingan teknis updating/pemutakhiran data BMN hasil revaluasi DJKLN tahun 2006 c. Pendampingan penyusunan laporan keuangan 2011 4.

Implementasi MoU dengan Polda Kalsel diwujudkan dalam kegiatan: a. Pendampingan penyusunan laporan keuangan 2010 b. Pelatihan/diklat sertifikasi panitia pengadaan barang dan jasa c. Pengawasan dan pemeriksaan regular (wasrik) semester I dan semester II tahun 2010 d. Memberikan masukan (narasumber) pemanfaatan dana pihak ketiga oleh Direktorat Pengamanan Obyek Vital (DitPam ObVit) Polda Kalsel

5.

Implementasi MoU dengan Kemensos, BPN, BPS dan Kementerian Hukum dan HAM diwujudkan dalam bentuk kegiatan clearance atas rencana pembangunan gedung Negara dalam RKA-KL masing-masing Kementerian Lembaga.

6.

Pemetaan (Diagnostic Assessment) penyelenggaraan SPIP pada 4 Pemda dan Monitoring Perbaikan Penyelenggaraan SPIP.

7.

Evaluasi penyerapan anggaran per 30 September 2011 pada 4 Pemda.


59

BAB IV PENUTUP

BAB IV PENUTUP A. SIMPULAN

P

enyusunan LAKIP Tahun 2011 ini sebagai wujud pertanggungjawaban Kepala Perwakilan BPKP Provinsi Kalimatan Selatan kepada Kepala BPKP yang telah memberi amanah dan tugas.

Terdapat 4 sasaran

yang harus dipertanggungjawabkan oleh Perwakilan BPKP

Provinsi Kalimatan Selatan melalui indikator kinerja yang telah ditetapkan dalam dokumen Penetapan Kinerja 2011. Dengan penilaian secara mandiri, Perwakilan BPKP Provinsi Kalimantan Selatan memperoleh kategori capaian Berhasil. Namun demikian disadari bahwa dengan tingkat capaian tersebut di atas masih terdapat beberapa hal yang memerlukan penyempurnaan lebih lanjut di tahun mendatang. Keterbatasan jumlah personil yang dimiliki oleh Perwakilan BPKP Provinsi Kalimantan

Selatan

menjadi

salah

satu

hal

penting

untuk

memerlukan

penyempurnaan, khususnya mengantisipasi adanya penugasan yang diluar rencana (non PKP2T) dan adanya RMP yang menumpuk pada bulan-bulan tertentu.

B. STRATEGI PENINGKATAN KINERJA Berdasarkan kondisi tersebut di atas untuk meningkatkan kinerja Perwakilan BPKP Provinsi Kalimatan Selatan perlu dibuat strategi pada tahun 2012 sebagai berikut : 1. Memonitor Rencana Aksi WTP yang telah dibuat dengan Pemerintah Daerah. 2. Perlu sosialisasi PKP2T dan Tapkin oleh penanggung jawab program kepada para pegawai agar dipahami kinerja output atau outcome yang harus dicapai. 3. Meningkatkan koordinasi dengan Inpektorat Provinsi/Kabupaten/Kota baik dalam pelaksanaan penugasan pengawasan, penugasan non pengawasan maupun dalam memantau tindak lanjut hasil pengawasan. 4. Meningkatkan kualitas dan kuantitas

komunikasi internal dan eksternal agar

tercipta penugasan yang harmonis dan peningkatan mutu pengawasan. 5. Membenahi metode dan sarana pengarsipan yang memudahkan pihak internal dan eksternal dalam memperoleh data dan informasi. 6. Dalam meningkatkan kinerja organisasi pada tahun 2012 akan diujicobakan sasaran Kinerja Individu (SKI).


60

PERWAKILAN BPKP KALIMANTAN SELATAN

Lampiran 1/1 - 2

RENCANA STRATEGIS Tahun 2010 s.d 2014 Instansi Visi Misi

: Perwakilan BPKP Provinsi Kalimantan Selatan : Perwakilan BPKP Provinsi Kalimantan Selatan yang terpercaya dan interaktif : 1. Meningkatkan kompetensi aparatur daerah dalam mengimplementasikan SPIP 2. Meningkatkan kapasitas manajemen dan sumber daya manusia Sasaran

Tujuan Meningkatnya kualitas akuntabilitas keuangan negara, dan tata kelola pemerintah daerah yang baik

1

Uraian Meningkatnya kualitas penyelenggaraan pengawasan intern akuntabilitas keuangan negara dan pembinaan penyelenggaraan SPIP

Program Indikator

1.1

1.2

1.3

1.4 1.5 1.6 1.7 1.8

1.9

Laporan hasil pengawasan lintas sektor Bidang Perekonomian Laporan hasil bimbingan teknis/ asistensi penyusunan LKKL bidang Perekonomian Laporan hasil pengawasan atas penerimaan negara Bidang Perekonomian Laporan hasil pengawasan atas permintaan stakeholder bidang Perekonomian Laporan hasil pengawasan atas Proyek PHLN Laporan hasil pengawasan lintas sektor bidang Polsoskam Laporan hasil pengawasan BUN Bidang Polsoskam Laporan hasil pengawasan atas permintaan presiden Bidang Polsoskam Laporan hasil bimbingan teknis/ asistensi penyusunan LKKL bidang Polsoskam

1.10

Laporan hasil pengawasan atas penerimaan negara bidang Polsoskam

1.11

Laporan hasil pengawasan atas permintaan stakeholder bidang Polsoskam

1.12

Laporan hasil pengawasan lintas sektor bidang Keuangan Daerah

1.13 1.14 1.15

1.16

1.17 1.18 1.19 1.20 1.21 1.22

Laporan hasil pengawasan BUN bidang Keuangan Daerah Laporan hasil bimtek/ asistensi penyusunan LKPD Laporan hasil pengawasan atas permintaan stakeholder bidang Keuangan Daerah Laporan hasil pengawasan atas kinerja pelayanan publik bidang Keuangan Daerah Laporan dukungan pembinaan penyelenggaraan SPIP bidang Keuangan Daerah Laporan hasil bimtek/asistensi GCG/KPI sektor korporat Laporan hasil pengawasan atas kinerja BUMD Laporan hasil bimtek/ asistensi penyusunan LK BUMD Laporan hasil sosialisasi masalah korupsi Laporan hasil bimtek/asistensi implementasi FCP

1.23

Laporan hasil kajian pengawasan

1.24

Laporan hasil audit investigasi atas HKP, Eskalasi dan Klaim

Pengawasan Intern Akuntabilitas Keuangan Negara dan Pembinaan Penyelenggaraan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah

Keterangan


Lampiran 1/2 - 2 Sasaran

Tujuan Uraian Meningkatnya kualitas akuntabilitas keuangan negara, dan tata kelola pemerintah daerah yang baik

Meningkatnya kualitas penyelenggaraan pengawasan intern akuntabilitas keuangan negara dan pembinaan penyelenggaraan SPIP

Program Indikator Pengawasan Intern Akuntabilitas Keuangan Negara dan Pembinaan Penyelenggaraan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah

1.25

Laporan hasil audit investigasi, perhitungan kerugian negara, dan pemberian keterangan ahli atas permintaan Instansi Penyidik

1.26

Laporan evaluasi penerapan tatakelola APIP Daerah

2


2.1

Laporan Dukungan Manajemen Perwakilan BPKP


3


3.1



Keterangan


Lampiran 2/1 - 2

PENETAPAN KINERJA

Instansi : Perwakilan BPKP Provinsi Kalimantan Selatan Tahun Anggatan: 2011 SASARAN 1 1 Meningkatnya kualitas penyelenggaraan 1.1 pengawasan intern akuntabilitas keuangan negara dan pembinaan penyelenggaraan 1.2 SPIP

1.3

1.4 1.5 1.6

INDIKATOR KINERJA

TARGET

2

3

Laporan hasil pengawasan lintas sektor Bidang Perekonomian

7 Laporan

Laporan hasil bimbingan teknis/ asistensi penyusunan LKKL bidang Perekonomian

2 Laporan

Laporan hasil pengawasan atas penerimaan negara Bidang Perekonomian

1 Laporan

Laporan hasil pengawasan atas permintaan stakeholder bidang Perekonomian

12 Laporan

Laporan hasil pengawasan atas Proyek PHLN

60 Laporan

Laporan hasil pengawasan lintas sektor bidang Polsoskam

63 Laporan

Laporan hasil pengawasan BUN Bidang Polsoskam

0 Laporan

Laporan hasil pengawasan atas permintaan presiden Bidang Polsoskam

12 Laporan

1.9

Laporan hasil bimbingan teknis/ asistensi penyusunan LKKL bidang Polsoskam

22 Laporan

3 Laporan

Laporan hasil pengawasan atas permintaan stakeholder bidang Polsoskam

3 Laporan

366.851

19.300


5 Laporan

55.062

33.667

526.956

Laporan hasil pengawasan BUN bidang Keuangan Daerah

114 Laporan

Laporan hasil bimtek/ asistensi penyusunan LKPD

17 Laporan

Laporan hasil pengawasan atas permintaan stakeholder bidang Keuangan Daerah

1 Laporan

Laporan hasil pengawasan atas kinerja pelayanan publik bidang Keuangan Daerah

54 Laporan

Laporan dukungan pembinaan penyelenggaraan SPIP bidang Keuangan Daerah

60 Laporan

Laporan hasil bimtek/asistensi GCG/KPI sektor korporat

2 Laporan

Laporan hasil pengawasan atas kinerja BUMD

32 Laporan

Laporan hasil bimtek/ asistensi penyusunan LK BUMD

24 Laporan

Laporan hasil sosialisasi masalah korupsi

1 Laporan

Laporan hasil bimtek/asistensi implementasi FCP

3 Laporan


5 Laporan

Laporan hasil audit investigasi atas HKP, Eskalasi dan Klaim

7 Laporan

309.935

9.000

498.490

1.17

298.122

1.18

24.452

207.069

1.19

101.399

1.21

7.840

1.22

16.080

43.486

1.23

1.24

78.216

8.500 Laporan hasil pengawasan atas penerimaan negara bidang Polsoskam

1.16

1.20

11.583

150.666

1.14

1.15

64.114

88.412

1.11

1.13

5

272.941

1.10

1.12

4 Pengawasan Intern Akuntabilitas Keuangan Negara dan Pembinaan Penyelenggaraan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah

ANGGARAN

5.700

1.7

1.8

PROGAM

132.684


SASARAN 1 Meningkatnya kualitas penyelenggaraan 1.25 pengawasan intern akuntabilitas keuangan negara dan pembinaan penyelenggaraan SPIP 1.26 2

3


2.1


3.1

Lampiran 2/2 - 2

INDIKATOR KINERJA

TARGET

2

3


66 Laporan

Laporan evaluasi penerapan tatakelola APIP Daerah

2 Laporan



PROGAM 4 Pengawasan Intern Akuntabilitas Keuangan Negara dan Pembinaan Penyelenggaraan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah

ANGGARAN 5 586.010

33.230


10.138.793


1.093.102

44 Laporan

4 Unit

15.181.660


Lampiran 3/1 - 2

RENCANA KINERJA TAHUNAN

Instansi : Perwakilan BPKP Provinsi Kalimantan Selatan Tahun Anggatan: 2010 SASARAN 1 1 Meningkatnya kualitas penyelenggaraan pengawasan intern akuntabilitas keuangan negara dan pembinaan penyelenggaraan SPIP

INDIKATOR KINERJA

1.1 1.2

1.3

1.4 1.5

2 Laporan hasil pengawasan lintas sektor Bidang Perekonomian Laporan hasil bimbingan teknis/ asistensi penyusunan LKKL bidang Perekonomian Laporan hasil pengawasan atas penerimaan negara Bidang Perekonomian Laporan hasil pengawasan atas permintaan stakeholder bidang Laporan hasil pengawasan atas Proyek PHLN

TARGET 3 7 Laporan 2 Laporan

1 Laporan 12 Laporan 60 Laporan

1.6 Laporan hasil pengawasan lintas sektor bidang Polsoskam

63 Laporan

Laporan hasil pengawasan BUN Bidang Polsoskam

0 Laporan

Laporan hasil pengawasan atas permintaan presiden Bidang Polsoskam Laporan hasil bimbingan teknis/ asistensi penyusunan LKKL bidang Polsoskam

12 Laporan

Laporan hasil pengawasan atas penerimaan negara bidang Polsoskam 1.11 Laporan hasil pengawasan atas permintaan stakeholder bidang Polsoskam 1.12 Laporan hasil pengawasan lintas sektor bidang Keuangan Daerah 1.13 Laporan hasil pengawasan BUN bidang Keuangan Daerah 1.14 Laporan hasil bimtek/ asistensi penyusunan LKPD Laporan hasil pengawasan atas 1.15 permintaan stakeholder bidang Keuangan Daerah 1.16 Laporan hasil pengawasan atas kinerja pelayanan publik bidang Keuangan Daerah 1.17 Laporan dukungan pembinaan

3 Laporan

1.7

1.8

1.9

22 Laporan

1.10

penyelenggaraan SPIP bidang Keuangan Daerah

3 Laporan

5 Laporan 114 Laporan

17 Laporan 1 Laporan

54 Laporan

60 Laporan


Lampiran 3/2 - 2

SASARAN

INDIKATOR KINERJA

TARGET

1 Meningkatnya kualitas penyelenggaraan pengawasan intern akuntabilitas keuangan negara dan pembinaan penyelenggaraan SPIP

2

3

1.18

1.19


2 Laporan


32 Laporan


24 Laporan

1.20

1.21 Laporan hasil sosialisasi masalah korupsi 1.22 Laporan hasil bimtek/asistensi implementasi FCP 1.23 Laporan hasil kajian pengawasan 1.24 Laporan hasil audit investigasi atas

1 Laporan 3 Laporan 5 Laporan 7 Laporan

HKP, Eskalasi dan Klaim 1.25 Laporan hasil audit investigasi, perhitungan kerugian negara, dan pemberian keterangan ahli atas permintaan Instansi Penyidik 1.26 Laporan evaluasi penerapan tatakelola

66 Laporan

APIP Daerah Laporan Dukungan Manajemen Perwakilan BPKP

44 Laporan

2

Meningkatnya kualitas dukungan 2.1 manajemen dan kapasitas penyelenggaraan pengawasan intern akuntabilitas keuangan negara dan pembinaan penyelenggaraan SPIP

3


3.1


2 Laporan

4 Unit

Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah 2011 PERWAKILAN BPKP PROVINSI KALIMANTAN SELATAN

Unit Organisasi Eselon II Tahun Anggaran Sasaran Strategis 1.

Lampiran 4/1 - 4

: Perwakilan BPKP Provinsi Kalimantan Selatan : 2011 Indikator Kinerja

Laporan hasil pengawasan lintas Meningkatnya kualitas penyelenggaraan pengawasan intern akuntabilitas keuangan sektor Bidang Perekonomian negara dan pembinaan penyelenggaraan SPIP pada Kementerian/Lembaga/Pemerintah Daerah serta penyelenggaraan SPI pada badan usaha milik negara/pemerintah daerah

Laporan hasil pengawasan atas permintaan stakeholder bidang Perekonomian

Laporan hasil pengawasan atas penerimaan negara Laporan hasil bimbingan teknis/ asistensi penyusunan LKKL bidang Perekonomian Laporan hasil pengawasan atas Proyek PHLN

Laporan hasil pengawasan lintas sektor bidang Polsoskam

Laporan hasil pengawasan BUN bidang Polsoskam Laporan hasil pengawasan atas permintaan Presiden bidang Polsoskam


Jenis Kegiatan Audit Kinerja Ketahanan Pangan Audit Kinerja Program Infrastruktur Pedesaan Evaluasi Kebijakan & evaluasi Program Pengentasan Kemiskinan EVALUASI : Lainnya Bimtek : Inventarisasi BMN Pengelolaan Info: Pemantauan Tindak Lanjut Jumlah

HP 216 368 0 12 200 20

Input Dana

Output

51.225.000 7.485.000 5.404.000

Laporan

HP

6 8

178 240

1

40

1 14 1

12 200 20

% 82,41 65,22

Dana

% Laporan

73.817.000 -

144,10

12.889.000 100,00 100,00 100,00

%

15 9

250,00 112,50

3

300,00 100,00 100,00 100,00

7.485.000 5.404.000

100,00 100,00

1 14 1

816

64.114.000

31

458

147,62

86.706.000

135,24

27

87,10

Audit Kinerja Program Infrastruktur Pedesaan

190

70.062.000

11

361

190,00

101.078.000

144,27

20

181,82

BIMTEK: Inventarisasi BMN Bimtek : Lainnya SOSIALISASI : Lainnya Pengelolaan Info: Pemantauan Tindak Lanjut Jumlah Audit Kinerja : Penerimaan Negara

0 40 9 21

8.154.000

2 1 3 2

0 40 9 11

2.652.000

0,00

100,00 100,00 52,38

32,52

0 1 3 3

0,00 100,00 100,00 150,00

260 19

78.216.000 5.700.000

19 1

421 332

161,92 1.747,37

103.730.000 5.400.000

132,62 94,74

27 15

142,11 1500,00

19 12 46

5.700.000 8.583.000 3.000.000

1 1 3

332 12 63

1.747,37 100,00 136,96

5.400.000 94,7368421 13.326.000 155,26 7.799.000 259,97

15 1 4

1.500 100,00 133,33

Jumlah Pemaparan info: Forum Kedeputian IPP BIMTEK: Penyusunan Laporan Keuanganpada K/L AUDIT KINERJA: Keuangan PHLN

58 1925

11.583.000 366.851.000

4 60

75 1847

129,31 95,95

21.125.000 294.326.000

182,38 80,23

5 73

125,00 121,67

SOSIALISASI : Lainnya Jumlah AUDIT KINERJA: Bidang Pendidikan AUDIT KINERJA: Dana Dekonsentrasi AUDIT KINERJA: K/L AUDIT KINERJA: Manajemen Pendidikan

24 1925 549 189 76 220

366.851.000 113.448.000 35.570.000 17.000.000 75.199.000

4 60 26 6 2 10

24 1847 400 151 43 255

100,00 95,95 72,86 79,89 56,58 115,91

294.326.000 116.604.000 36.209.000 10.695.000 83.238.000

80,23 102,78 101,80 62,91 110,69

4 73 21 6 6 12

100,00 121,67 80,77 100,00 300,00 120,00

AUDIT KINERJA: Program Jamkesnas EVALUASI : Lainnya Jumlah EVALUASI : Lainnya

228 116 1378 308

31.724.000 272.941.000 88.412.000

6 12 62 14

356 480 1685 181

156,14 413,79 122,28 58,77

23.522.000 270.268.000 49.490.000

74,15 99,02 55,98

7 35 87 66

116,67 291,67 140,32 471,43

Jumlah Evaluasi: Program Raskin Pemantauan: Pelaksanaan Prioritas Pembangunan Nasional Pemantauan: Pelaksanaan Prioritas Pembangunan Nasional Jumlah BIMTEK: Lainnya

308 163 308

88.412.000 19.300.000 -

49.490.000 26.359.000 20.673.000

471 88

19.300.000 25.548.000

Reviu: Laporan Keuangan Pemerintah Pusat

44

12.774.000

152

14 6 10

181 196 415

59 120,25 134,74

8

152

100,00

16 4

611 72

130 81,82

47.032.000 7.032.000

243,69 27,52

2

32

72,73

10.078.000

78,89

-

55,98 136,58

66 10 22

471,43 166,67 220,00

8

100,00

22 4

137,50 100,00

2

100,00

-


Lampiran 4/2 - 4


Sasaran Strategis

Indikator Kinerja

Jenis Kegiatan PEMAPARAN INFO: Forum Kedeputian IPP

Laporan hasil pengawasan atas penerimaan negara bidang Polsoskam Laporan hasil pengawasan atas permintaan stakeholder bidang Polsoskam


Laporan hasil pengawasan BUN bidang Keuangan Daerah

Laporan hasil bimtek/ asistensi penyusunan LKPD

Laporan hasil pengawasan atas permintaan stakeholder bidang Keuangan Daerah

HP

Input Dana

Output Laporan

HP

%

Dana

% Laporan

%

6

7.700.000

1

3

50,00

3.383.000

43,94

1

100,00

BIMTEK: Penyusunan Laporan Keuangan pada K/L

316

75.101.000

21

699

221,20

99.844.000

132,95

20

95,24

Bimtek : Pendampingan Reviu Laporan Keuangan pada Kementerian/Lembaga

18

8.269.000

20

18

100,00

8.269.000

100,00

20

100,00

Bimtek : Pengawasan Pengadaan Barang dan Jasa

14

1

14

100,00

0,00

1

100,00

Reviu: Laporan Keuangan Pemerintah Pusat

44

12.774.000

2

31

70,45

61,95

2

100,00

Pengelolaan Info: Pemantauan Tindak Lanjut

16

8.500.000

1

10

62,50

0,00

1

100,00

Jumlah AUDIT KINERJA: Penerimaan Negara

530 154

142.166.000 8.500.000

51 3

869 99

163,96 64,29

128.250.000 29.746.000

90,21 349,95

51 5

100,00 166,67

Jumlah AUDIT KINERJA : K/L

154 151

8.500.000 35.500.000

3 7

99 140

64,29 92,72

29.746.000 29.938.000

349,95 84,33

5 6

166,67 85,71

0

0,00

273,74 100,00 163,64 100,00

30.322.000 60.260.000 33.667.000

155,00

18 1 25 5

450,00 100,00 1,79 100,00

0

-

0

4 1 14 5

271 3 414 132

-

132

33.667.000

5

132

33.667.000

100,00

5

100,00

Evaluasi Lainnya

160

47.520.000

4

348

217,50

85.508.000

179,94

7

175,00

19.562.000 55.062.000 33.667.000

2

7.913.000

AUDIT KINERJA: Program Utama/ Prioritas K/L Evaluasi : Lainnya SOSIALISASI : Lainnya Jumlah Analisis dan Evaluasi Keselarasan RKPD dan RKP serta RPJMD dan RPJMN pada Pemda Jumlah

99 3 253 132

-

-

-

100,00

109 100,00

Audit/ Monitoring Dak dan DPDF & PPD

972

427.879.000

86

1110

114,20

313.365.000

73,24

85

98,84

Verifikasi advance payment DAK Jumlah Evaluasi Pelaksanaan urusan Pemerintahan daerah dan Pengelolaan Keuangan Daerah Evaluasi Penyusunan APBD Forum Kedeputian IPD Analisis Kinerja Keuangan Pemerintah Pemda Kajian Permasalahan Barang dan jasa BIMTEK : Pengelolaan Keuangan Daerah

133 1265 39

51.557.000 526.956.000 6.600.000

15 105 1

133 1591 50

100,00 125,77 128,21

47.197.000 446.070.000 -

91,54 84,65 0,00

8 100 2

53,33 95,24 200,00

286 212 121

72.404.000 137.059.000 44.415.000

10 9 4

303 121 106

105,94 57,08 87,60

71.048.000 107.665.000 27.604.000

98,13 78,55 62,15

10 7 4

100,00 77,78 100,00

59 152

12.737.000 -

2 6

45 152

76,27 100,00

12.217.000 -

95,92

2 6

100,00 100,00

Bimtek : Lainnya Sosialisasi : Pengelolaan Keuangan Daerah Pengelolaan Info lainnya Pengelolaan info pemantauan tindak lanjut

48 9

3 1

48 9

100,00 100,00

3 1

100,00 100,00

28 28

18.360.000 18.360.000

1 1

44 105

157,14 375,00

25.790.000 43.685.000

140,47 237,94

5 5

500,00 500,00

Jumlah

982

309.935.000

38

474

48,27

288.009.000

92,93

45

118,42

BIMTEK : Pengelolaan Keuangan Daerah

172

2

52

30,23

Litbang: Kajian Current Issues

47

1

135

287,23

-

9.000.000

-

37.858.000

420,64

4

200,00

3

300,00 100,00

Bimtek : Lainnya

131

-

4

131

100,00

-

4

EVALUASI : Lainnya

95

-

1

95

100,00

-

1

100,00

Jumlah

445

8

413

92,81

12

150,00

9.000.000

37.858.000

420,64


Sasaran Strategis

Lampiran 4/3 - 4

Indikator Kinerja Laporan hasil pengawasan atas kinerja pelayanan publik bidang Keuangan Daerah

Laporan evaluasi penerapan tatakelola APIP Laporan dukungan pembinaan penyelenggaraan SPIP bidang Keuangan Daerah




Laporan hasil sosialisasi masalah korupsi Laporan hasil bimtek/asistensi implementasi FCP


Jenis Kegiatan

HP

Input Dana

Output Laporan

HP

%

Dana

% Laporan

%

Audit Kinerja: Pelayanan Pemda Evaluasi: AKIP Evaluasi: Laporan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah Bimtek : Lainnya Jumlah Binkon: Lainnya

92 414 1341

28.750.000 122.740.000 347.000.000

2 9 27

235 465 474

255,43 112,32 35,35

62.337.000 73.760.000 38.950.000

216,82 60,09 11,22

12 9 28

600,00 100,00 103,70

92 1939 102

498.490.000 33.230.000

2 40 5

92 1266 68

100,00 403,1003793 66,67

175.047.000 18.630.000

288,14 56,06

2 51 4

100,00 127,50 80,00

Jumlah Binkon: Lainnya

102 483

33.230.000 -

5 18

68 486

66,66666667 100,62

18.630.000 4.824.000

4 18

80,00 100,00

Binkon: Bimtek Pembangunan SPIP Binkon: Lainnya Binkon: Pembinaan SPIP Sosialisasi: SPIP Sosialisasi: Lainnya Jumlah Pengelolaan Info: Penyusunan Profil BUMN/D Bimtek : Assessment Pengembangan BLUD Jumlah Audit Kinerja : BUMD

92 1021 452 135 193 2376 191

50.235.000 49.322.000 90.000.000 27.524.000 81.041.000 298.122.000 24.452.000

10 27 5 5 21 86 6

136 2951 477 61 303 4414 544

147,83 289,03 105,53 45,19 156,99 845,1885446 284,82

30 104 13 6 28 199 18

300,00 385,19 260,00 120,00 133,33 1298,51852 300,00

-

45.105.000 89,79 248.117.000 503,06 96.894.000 107,66 19.559.000 71,06 104.483.000 128,93 518.982.000 900,491146 25.594.000 104,67

4

197

100,00

191 1023

24.452.000 151.299.000

6 29

544 1064

284,82 104,01

25.594.000 127.020.000

66 31 38 15 15

15.000.000

0 1 1 1 1

862 31 38 15 43

1.306,06 100,00 100,00 100,00 286,67

64 9 9

26.370.000 7.200.000 7.200.000

5 1 1

95 215 68

148,44 2.388,89 755,56

Jumlah

1270

207.069.000

40

2431

Audit Kinerja : Keuangan BUMD

1114

71.974.000

29

1700

152,60

Audit Kinerja : Keuangan BUMD Audit Kinerja : Lainnya Audit Tertentu : Lainnya EVALUASI : Lainnya PEMAPARAN INFO: Pemantauan Tindak Lanjut Sosialisasi: BLUD Sosialisasi: Corporate Plan Sosiallisasi: Manajemen Aset pada BUMD

197

191,42

56,06

-

4

100,00

104,67 83,95

18 37

300,00 127,59

21.410.000 5.745.000

38,30

14 1 1 1 3

100,00 100,00 100,00 300,00

35.020.000 20.079.000 10.960.000

132,80 278,88 152,22

7 7 3

140,00 700,00 300,00

220.234.000

106,36

74

185,00

28.651.000

39,81

49

168,97

Audit Kinerja : BLU

4

-

1

4

100,00

-

1

100,00

Audit Tertentu : Lainnya

16

-

1

16

100,00

-

1

100,00

Bimtek : SIA

12

-

1

12

100,00

-

1

100,00

PEMAPARAN INFO: Forum Kedeputian Akuntan Negara Jumlah Sosialisasi Program Anti Korupsi

569

29.425.000

5

577

101,41

31.940.000

108,55

4

80,00

1715 132

101.399.000 7.840.000

37 2

2309 35

134,64 26,52

60.591.000 5.850.000

59,76 74,62

56 2

151,35 100,00

Jumlah BIMTEK / Asistensi Implementasi FCP

132 28

7.840.000 5.360.000

2 1

35 17

26,52 60,71

5.850.000 5.340.000

74,62 99,63

2 1

100,00 100,00

SOSIALISASI : Lainnya Jumlah EVALUASI : Lainnya PEMAPARAN INFO Koordinasi Jumlah

40 68 28 56 84

10.720.000 16.080.000 9.600.000 33.886.000 43.486.000

2 3 1 4 5

34 51 33 74 74

85,00 75,00 117,86 132,14 132,14

6.454.000 11.794.000 25.263.000 25.263.000

60,21 79,92 0,00 74,55 74,55

1 2 1 4 4

50,00 75,00 100,00 100,00 100,00


Sasaran Strategis

Lampiran 4/4 - 4

Indikator Kinerja Laporan hasil audit investigasi atas HKP, Eskalasi dan Klaim


Jenis Kegiatan



4.



Input Dana

Output Laporan

HP

%

Dana

% Laporan

%

AUDIT TERTENTU : Investigasi atas HKP

300

81.621.000

1

222

74,00

49.970.000

61,22

5

500,00

AUDIT TERTENTU : Investigasi Eskalasi/Klaim

169

51.063.000

4

83

49,11

27.416.000

53,69

3

75,00

Jumlah AUDIT TERTENTU: Investigasi berindikasi TPK

469 1119

132.684.000 220.716.000

5 15

305 714

65,03 63,81

77.386.000 169.624.000

58,32 76,85

8 10

160,00 66,67

AUDIT TERTENTU : Perhitungan Kerugian Negara

865

197.499.000

19

1238

44,74

271.598.000

137,52

33

173,68

PEMAPARAN INFO : Pemberian Keterangan Ahli

229

164.992.000

40

387

169,00

211.924.000

128,45

81

202,50

1

8

100,00

1

100,00

1

6

100,00

1

100,00

Pemaparan Info : Forum Kedeputian Investigasi

8

Pengelolaan Info : Pemantauan Tindak Lanjut

6

Jumlah

3.

HP

2.803.000

76

2.803.000

100,00

2.353

478

653.146.000

4901

10.138.793.000

1

5900

120,38

10.007.205.000

98,70

1

100,00

Jumlah

4901

100,00

Jumlah

586.010.000

-

Dukungan Manajemen

Penyelesaian Pembangunan Kantor Penghubung di Palangkaraya Pembuatan Siring Kantor Penghubung di Palangkaraya Rehab Aula Kantor Banjarbaru Pengadaan Meubeulair Pengadaan Komputer

2.227

-

126

10.138.793.000

1

5900

10.007.205.000

98,70

1

25

420.000.000

0

51

204,00

419.311.000

99,84

0

25

354.000.000

0

89

356,00

327.443.000

92,50

0

30 30 10 120

200.000.000 102.602.000 16.500.000

0 0 0 0

19 4 4 167

196.914.000 95.755.000 16.500.000

98,46 93,33 100,00 96,60

0 0 0

1.093.102.000

120,38

443

63,33 13,33 40,00 139,17

1.055.923.000

-

643

lampiran 5 DAFTAR OPINI BPK ATAS LAPORAN KEUANGAN PEMDA TAHUN 2010

No I

Nama Pemda

jml pemda 2010

MoU BPKP

Asistensi WTP jumlah

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14

Kalimantan Selatan Provinsi Kalimantan Selatan Kota Banjarmasin Kota Banjarbaru Kab. Banjar Kab. Tapin Kab. Hulu Sungai Selatan Kab. Hulu Sungai Tengah Kab. Hulu Sungai Utara Kab. Balangan Kab. Tabalong Kab. Tanah Laut Kab. Tanah Bumbu Kab. Kotabaru Kab. Barito Kuala

1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1

1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1

1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15

Kalimantan Tengah Provinsi Kalimantan Tengah Kota Palangka Raya Kab. Kapuas Kab. Pulang Pisau Kab. Gunung Mas Kab. Katingan Kab. Kotawaringin Timur Kab. Kotawaringin Barat Kab. Seruyan Kab. Lamandau Kab. Sukamara Kab. Barito Timur Kab. Barito Selatan Kab. Barito Utara Kab. Murung Raya

1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1

1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1

1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1

II

WDP jumlah

2010 TW jumlah

TMP jumlah

1 1 1

SIMDA

1 1 1

1 1 1 1 1

1 1 1 1 1 1 1 1 1 1

1 1 1 1 1

1

1 1

1 1

1 1

1 1 1

1 1 1 1 1 1 1 1 1 1

1 1 1 1 1 1

lampiran 6 DAFTAR PEMDA YANG TELAH MEMILIKI PERKADA SPIP

No

Nama Pemda

Perkada SPIP

No Perkada SPIP Nomor

I

Tanggal

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14

Kalimantan Selatan Provinsi Kalimantan Selatan Kota Banjarmasin Kota Banjarbaru Kab. Banjar Kab. Tapin Kab. Hulu Sungai Selatan Kab. Hulu Sungai Tengah Kab. Hulu Sungai Utara Kab. Balangan Kab. Tabalong Kab. Tanah Laut Kab. Tanah Bumbu Kab. Kotabaru Kab. Barito Kuala

1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1

22 Tahun 2010 28 Tahun 2010 2 Tahun 2011 18 Tahun 2010 09 Tahun 2010 14 Tahun 2010 1 Tahun 2011 11 Tahun 2010 22 Tahun 2010 18 Tahun 2010 69 Tahun 2010 18 Tahun 2010 31 Tahun 2010 12 Tahun 2010

28/06/10 28/06/10 14/01/11 05/07/10 15/07/10 23/08/10 17/01/11 26/08/10 14/06/10 20/09/10 21/07/10 15/11/10 30/08/10 05/07/10

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15

Kalimantan Tengah Provinsi Kalimantan Tengah Kota Palangka Raya Kab. Kapuas Kab. Pulang Pisau Kab. Gunung Mas Kab. Katingan Kab. Kotawaringin Timur Kab. Kotawaringin Barat Kab. Seruyan Kab. Lamandau Kab. Sukamara Kab. Barito Timur Kab. Barito Selatan Kab. Barito Utara Kab. Murung Raya

1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1

41 Tahun 2009 53 Tahun 2010 15 Tahun 2010 09 Tahun 2010 25 Tahun 2009 24 Tahun 2010 16 Tahun 2010 10 Tahun 2011 14 Tahun 2011 17 Tahun 2011 05 Tahun 2011 81 Tahun 2010 11 Tahun 2011 18 Tahun 2010 12 Tahun 2010

31/12/10 26/10/10 14/07/10 07/01/10 30/12/09 14/12/10 31/05/10 20/04/11 20/04/11 07/02/11 04/04/11 28/12/10 09/03/11 01/03/10 01/10/10

II

lampiran 7 PDAM BEROPINI WTP DAN WDP TAHUN BUKU 2010 No I

Nama PDAM

Opini 2010

1 2 3 4 5 6 7 8 9

Kalimantan Selatan PDAM Bandarmasih PDAM Intan Banjar PDAM Kab. Balangan PDAM Kab. Hulu Sungai Selatan PDAM Kab. Kotabaru PDAM Kab. Tabalong PDAM Kab. Tanah Bumbu PDAM Kab. Tanah Laut PDAM Kab. Tapin

WTP WTP WTP WTP WTP WTP WTP WTP WTP

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11

Kalimantan Tengah PDAM Kab. Lamandau PDAM Kab. Sukamara PDAM Kota Palangka Raya PDAM Kab. Gunung Mas PDAM Kab. Murung Raya PDAM Kab. Barito Timur PDAM Kab. Kotawaringin Timur PDAM Kab. Katingan PDAM Kab. Kotawaringin Barat PDAM Kab. Seruyan PDAM Kab. Barito Utara

WDP WTP WTP WTP WTP WTP WTP WTP WTP WTP WTP

II

lampiran 8 DAFTAR PDAM/BUMD BERKINERJA BAIK TAHUN BUKU 2010 No I

Capaian Kinerja

Kalimantan Selatan PDAM Bandarmasih PDAM Kab. Intan Banjar PDAM Kab. Hulu Sungai Selatan PDAM Kab. Tabalong PDAM Kab. Tapin

65,26 61,53 61,56 60,33 63,91

Kalimantan Tengah 1 PDAM Kab. Kotawaringin Timur 2 PDAm Kab. Barito Utara

62,64 66,16

1 2 3 4 5 II

Nama PDAM

BADAN PENGAWASAN KEUANGAN DAN PEMBANGUNAN PERWAKILAN BPKP PROVINSI KALIMANTAN SELATAN

Recommend Documents