BADAN PENGAWASAN KEUANGAN DAN PEMBANGUNAN PERWAKILAN PROVINSI SULAWESI SELATAN

BADAN PENGAWASAN KEUANGAN DAN PEMBANGUNAN PERWAKILAN PROVINSI SULAWESI SELATAN

LAPORAN AKUNTABILITAS KINERJA (LAKIP) TAHUN 2012

Nomor : LAP-132/PW21/1/2013 Tanggal : 16 Januari 2013

KATA PENGANTAR Berdasarkan Instruksi Presiden Republik Indonesia (Inpres) Nomor 7 Tahun 1999 tentang Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah, setiap instansi pemerintah diwajibkan untuk melaporkan pertanggungjawaban atas pelaksanaan tugas pokok dan fungsinya selama satu tahun dalam Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP). Sehubungan dengan hal tersebut, serta dilandasi dengan kesadaran bahwa LAKIP merupakan media akuntabilitas kinerja dan alat umpan balik pengambilan keputusan yang bermanfaat bagi terwujudnya good governance, maka Perwakilan BPKP Provinsi Sulawesi Selatan sebagai salah satu instansi pemerintah berkewajiban juga untuk menyusun LAKIP Perwakilan BPKP Provinsi Sulawesi Selatan tahun 2012. LAKIP tersebut dimaksudkan sebagai Laporan Kinerja yang telah dilaksanakan oleh Perwakilan BPKP Provinsi Sulawesi Selatan selama Tahun 2012. LAKIP Perwakilan BPKP Provinsi Sulawesi Selatan tahun 2012 menginformasikan pencapaian kinerja output kegiatan yang telah ditetapkan dan upaya-upaya yang telah dilakukan dalam rangka pencapaian kinerja output tersebut. DI samping itu di dalam LAKIP ini juga diungkapkan sumbangan (andil) pencapaian indikator outcome yang dapat diukur di Perwakilan BPKP Provinsi Sulawesi Selatan pada saat ini, berdasarkan sumber daya keuangan, sumber daya manusia, dan sarana-prasarana yang dimiliki secara transparan dan akuntabel. Semoga LAKIP Perwakilan BPKP Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2012 ini menjadi bagian dari kecukupan Akuntabilitas Kinerja Perwakilan BPKP Provinsi Sulawesi Selatan, serta bermanfaat bagi Perwakilan BPKP Provinsi Sulawesi Selatan dalam rangka meningkatkan kinerja di masa-masa mendatang dan bagi BPKP secara keseluruhan serta pihak yang berkepentingan dalam menilai Akuntabilitas Perwakilan BPKP Provinsi Sulawesi Selatan. Makassar, 16 Januari 2013 Kepala Perwakilan,

Hamonangan Simarmata NIP 19551204 198510 1 001

Laporan Akuntabilitas Kinerja Tahun 2012

DAFTAR ISI Hal. KATA PENGANTAR

i

DAFTAR ISI DAFTAR LAMPIRAN DAFTAR TABEL DAFTAR GRAFIK DAFTAR GAMBAR RINGKASAN EKSEKUTIF BAB I

BAB II

BAB III

BAB IV

ii iii iv v vi vii

PENDAHULUAN

1

TUGAS DAN FUNGSI

1

ASPEK STRATEGIS

3

A. ASPEK STRATEGIS EKSTERNAL

3

B. ASPEK STRATEGIS INTERNAL

5

STRUKTUR ORGANISASI

8

SISTEMATIKA PENYAJIAN

9

PERENCANAAN DAN PERJANJIAN KINERJA

11

RENCANA STRATEGIS 2010-2014

11

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2012

11

AKUNTABILITAS KINERJA

18

CAPAIAN KINERJA 2012

18

ANALISIS CAPAIAN KINERJA

19

AKUNTABILITAS KEUANGAN

58

PENUTUP

60

Perwakilan BPKP Provinsi Sulawesi Selatan - ii


DAFTAR LAMPIRAN Lampiran 1

Rencana Strategis Tahun 2010-2014 Perwakilan BPKP Provinsi Sulawesi Selatan.

Lampiran 2

Penetapan Kinerja Tahun 2012 Perwakilan BPKP Provinsi Sulawesi Selatan.

Lampiran 3

Perwakilan BPKP Provinsi Sulawesi Selatan Capaian Kinerja Output.

Lampiran 4

Anggaran dan Realisasi Keuangan Tahun 2012 Perwakilan BPKP Provinsi Sulawesi Selatan.

Lampiran 5

Perbandingan Capaian Kinerja Tahun 2012 dan Tahun 2011 Perwakilan BPKP Provinsi Sulawesi Selatan.

Lampiran 6

Daftar Opini Laporan Keuangan Pemerintah Daerah Di Wilayah Provinsi Sulawesi Selatan.

Perwakilan BPKP Provinsi Sulawesi Selatan - iii


DAFTAR TABEL Tabel 1.1

Komposisi Pegawai Menurut Jabatan Per 31 Desember 2012

Tabel 1.2

Komposisi Pegawai Menurut Golongan Per 31 Desember 2012

Tabel 1.3

Luas Tanah, Jumlah Bangunan dan Kendaraan

Tabel 1.4

Rincian Dana DIPA Perwakilan BPKP Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2012 Per Program

Tabel 1.5

Perubahan Manajemen Perwakilan BPKP Provinsi Sulawesi Selatan pada Tahun 2012

Tabel 3.1

Kategori Capaian Kinerja

Tabel 3.2

Capaian Indikator Kinerja Output Program Pengawasan Intern Akuntabilitas Keuangan Negara dan Pembinaan Penyelenggaraan SPIP

Tabel 3.3

Rincian Target dan Realisasi Hasil Pengawasan BUN Bidang Keuangan Daerah

Tabel 3.4

Rincian Kegiatan AI, PKKN, dan PKA

Tabel 3.5

Rincian Laporan Terbit per Instansi Penyidik

Tabel 3.6

Rincian Kerugian Keuangan Negara

Tabel 3.7

Target dan Realisasi Program Dukungan Manajemen

Tabel 3.8

Temuan, TL, dan Saldo Temuan Tahun 2012

Tabel 3.9

Rincian, TL, dan Saldo Temuan s.d. Tahun 2012

Tabel 3.10

Temuan Hasil Pengawasan Inspektorat dan BPK RI Tahun 2012

Perwakilan BPKP Provinsi Sulawesi Selatan - iv


DAFTAR GRAFIK Grafik 1.1

Komposisi Pegawai Menurut Jenjang Pendidikan Per 31 Desember 2012

Grafik 3.1

Target dan Realisasi Bidang Perekonomian

Grafik 3.2

Penggunaan Dana dan Pemakaian OH Bidang Perekonomian

Grafik 3.3

Target dan Realisasi Bidang Polsoskam

Grafik 3.4

Penggunaan Dana dan Pemanfaatan OH Bidang Polsoskam

Grafik 3.5

Target dan Realisasi Bidang Keuangan Daerah

Grafik 3.6

Penggunaan dana dan Pemakaian OH Bidang Keuangan Daerah

Grafik 3.7

Target dan Realisasi Bidang Akuntan Negara

Grafik 3.8

Penggunaan Dana dan Pemanfaatan OH Bidang Akuntan Negara

Grafik 3.9

Target dan Realisasi Bidang Investigasi

Grafik 3.10 Penggunaan Dana dan Pemanfaatan OH Bidang Investigasi

Perwakilan BPKP Provinsi Sulawesi Selatan - v


DAFTAR GAMBAR Gambar 1.1

Bagan Struktur Organisasi Perwakilan BPKP Provinsi Sulawesi Selatan

Perwakilan BPKP Provinsi Sulawesi Selatan - vi


RINGKASAN EKSEKUTIF La aporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) Perwakilan BPKP Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2012 merupakan pertanggungjawaban atas kinerja yang telah ditetapkan dalam dokumen Penetapan Kinerja (Tapkin) Tahun 2012. Hasil capaian atas pelaksanaan Rencana Kinerja BPKP tahun 2012 menunjukkan bahwa rata-rata capaian kinerja dari 3 sasaran yang telah ditetapkan adalah 139,61% atau sangat baik, yang terdiri dari Sasaran Pengawasan Intern Akuntabilitas Keuangan Negara dan Pembinaan Penyelenggaraan SPIP mencapai 218,82%, Sasaran Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya mencapai 100%, dan Sasaran Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur Negara mencapai 100%. Hasil konkrit dari peran pengawasan yang dilakukan Perwakilan BPKP Sulawesi Selatan sebagai Internal Auditor Presiden melalui kegiatan audit, reviu, evaluasi, sosialisasi dan asistensi/bimbingan teknis antara lain: a.

Nilai penyelamatan uang negara sebesar Rp3.768.715.318,51 dari temuan hasil audit dan monitoring.

b.

Sebanyak 3 Pemda berhasil memperoleh opini WTP dan 16 Pemda mendapatkan opini Wajar Dengan Pengecualian dari hasil Audit BPK-RI.

c.

Sebanyak 25 Kabupaten/Kota dan Provinsi telah menerbitkan Peraturan Kepala Daerah tentang SPIP.

d.

Penandatanganan Rencana Aksi perbaikan kualitas laporan keuangan pemerintah daerah sebanyak 5 Kabupaten/Kota.

e.

Sebanyak 8 PDAM mendapat predikat Sehat dan yang berkinerja baik sebanyak 3 PDAM.

f.

Nilai

koreksi

penyesuaian

harga

dan

klaim

tahun

2012

sebesar

Rp3.891.234.483,90 Perwakilan BPKP Provinsi Sulawesi Selatan - vii


g.

Jumlah kerugian negara dari hasil Audit Investigasi dan Perhitungan Kerugian Keuangan

Negara

yang

diserahkan

ke

Instansi

Penyidik

sebesar

Rp26.090.480.643,37. Selain itu, keberhasilan

lain dalam tahun 2012 berupa penghargaan-

penghargaan yang diperoleh Perwakilan BPKP Provinsi Sulsel dan pegawainya, sebagai berikut: a.

Juara I pembentukan opini terbaik

b.

Juara III kategori majalah internal

c.

Juara III kategori cindera mata

d.

Terbaik IV Penghargaan Adi Pakarti Keberhasilan ini dicapai berkat dukungan seluruh pegawai organisasi dan kerja

sama dengan pihak-pihak lain (stake holders) dalam memberikan layanan jasa pengawasan kepada pemerintah daerah, instansi penyidik, dan pemangku kepentingan lainnya. Hal ini sejalan dengan perubahan paradigma BPKP sebagai auditor internal pemerintah yang dapat memberikan jasa konsultasi perbaikan manajemen, khususnya sebagai auditor yang mendukung akuntabilitas Presiden. Laporan akuntabilitas kinerja Perwakilan BPKP Provinsi Sulawesi Selatan merupakan refleksi dari kegiatan-kegiatan yang dilaksanakan selama tahun 2012 oleh segenap jajaran pegawai, untuk mendukung pelaksanaan tugas dan fungsi BPKP secara keseluruhan. Capaian kinerja yang diperoleh dan dapat dilaksanakan tak luput dari berbagai kendala yang dihadapi dan dengan itu kami akan terus berupaya mengatasi hambatan untuk lebih meningkatkan kinerja pada masa mendatang. Kepala Perwakilan,

Hamonangan Simarmata NIP 19551204 198510 1 001

Perwakilan BPKP Provinsi Sulawesi Selatan - viii


BAB I PENDAHULUAN Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) Perwakilan BPKP Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2012, disusun dalam rangka mewujudkan dukungan terhadap sistem administrasi di bidang pengawasan yang mampu menjamin kelancaran dan keterpaduan pelaksanaan tugas dan fungsi yang makin andal, profesional, efektif serta tanggap terhadap aspirasi rakyat dan dinamika perubahan lingkungan strategis. Komitmen menyelenggarakan akuntabilitas kinerja yang baik diawali dengan tersedianya perencanaan kinerja sebagai tahapan penting dalam melaksanakan rencana strategis, yang akan menuntun manajemen dan seluruh anggota organisasi dalam mencapai kinerja yang diinginkan. Perencanaan kinerja Perwakilan BPKP Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2012 disusun dengan memperhatikan Penugasan dari BPKP Pusat (KF1) dan perencanaan penugasan usulan Perwakilan berdasarkan kondisi lingkungan strategis Perwakilan BPKP Provinsi Sulawesi Selatan (KF3).

TUGAS DAN FUNGSI Perwakilan BPKP Provinsi Sulawesi Selatan merupakan unit perwakilan dari BPKP berdasarkan Keppres Nomor 103 Tahun 2001 tentang Kedudukan, Tugas, Fungsi, Kewenangan, Susunan Organisasi dan Tata Kerja Lembaga Pemerintah Non Departemen yang telah diubah dan terakhir dengan Peraturan Presiden Nomor 64 Tahun 2005 tentang Lembaga Pemerintah Non Departemen. Selanjutnya sesuai dengan Keputusan Kepala BPKP Nomor KEP-06.00.00-286/K/2001 tanggal 30 Mei 2001 tentang Organisasi dan Tata Kerja Perwakilan BPKP sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Kepala BPKP Nomor 61/K/SU/2012 tanggal 2 Februari 2012, Perwakilan merupakan unsur pelaksana BPKP Pusat di daerah yang bertanggung jawab kepada Perwakilan BPKP Provinsi Sulawesi Selatan - 1 dari 60


Kepala BPKP. Wilayah kerja Perwakilan BPKP Provinsi Sulawesi Selatan mencakup satu provinsi yaitu Provinsi Sulawesi Selatan yang terdiri dari satu pemerintah provinsi, tiga pemerintah kota, dan 21 pemerintah kabupaten. Tugas Perwakilan BPKP Provinsi Sulawesi Selatan adalah melaksanakan pengawasan keuangan dan pembangunan serta penyelenggaraan akuntabilitas di daerah sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Untuk menyelenggarakan tugas tersebut Perwakilan BPKP Provinsi Sulawesi Selatan mempunyai fungsi yaitu : 1) Penyiapan rencana dan program kerja pengawasan; 2) Pengawasan terhadap pengelolaan anggaran pendapatan dan belanja negara dan pengurusan barang milik/kekayaan negara; 3) Pengawasan terhadap pengelolaan anggaran pendapatan dan belanja daerah serta pengurusan barang milik/kekayaan daerah atas permintaan daerah; 4) Pengawasan terhadap penyelenggaraan tugas pemerintahan yang bersifat strategis dan/atau lintas departemen/lembaga/wilayah; 5) Pemberian asistensi penyusunan laporan akuntabilitas kinerja pemerintah pusat dan daerah; 6) Evaluasi atas laporan akuntabilitas kinerja instansi pemerintah pusat dan daerah; 7) Pemeriksaan terhadap badan usaha milik negara, Pertamina, cabang usaha Pertamina, kontraktor bagi hasil dan kontrak kerja sama, badan-badan lain yang di dalamnya terdapat kepentingan pemerintah, dan badan usaha milik daerah atas permintaaan daerah, sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku; 8) Evaluasi terhadap pelaksanaan good governance dan laporan akuntabilitas kinerja pada Badan Usaha Milik Negara, Pertamina, cabang usaha Pertamina, kontraktor bagi hasil kontrak kerja sama, badan-badan lain yang di dalamnya terdapat kepentingan pemerintah, dan badan usaha milik daerah atas permintaan daerah, sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku; Perwakilan BPKP Provinsi Sulawesi Selatan - 2 dari 60


9) Investigasi terhadap indikasi penyimpangan yang merugikan keuangan negara pada instansi pemerintah, Badan Usaha Milik Negara dan badan-badan lain yang didalamnya terdapat kepentingan negara/pemerintah, pemeriksaan terhadap hambatan kelancaran pembangunan, dan pemberian bantuan audit pada instansi penyidik dan instansi lainnya. 10) Pelaksanaan analisis dan penyusunan laporan hasil pengawasan serta pengendalian mutu pengawasan. 11) Pelaksanaan administrasi Perwakilan BPKP. Selain, tugas dan fungsi tersebut di atas, sesuai dengan mandat Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008 tentang Sistem Pengendalian Intern Pemerintah, Perwakilan BPKP Provinsi Sulawesi Selatan melakukan pembinaan penyelenggaraan SPIP pada Instansi Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah di wilayah Provinsi Sulawesi Selatan.

ASPEK STRATEGIS A. ASPEK STRATEGIS EKSTERNAL Wilayah kerja Perwakilan BPKP Provinsi Sulawesi Selatan mencakup wilayah Provinsi Sulawesi Selatan yang terdiri atas: 1. Pemerintah Provinsi Sulsel 2. Pemerintah Kota Makassar 3. Pemerintah Kota Palopo 4. Pemerintah Kota Parepare 5. Pemerintah Kabupaten Gowa 6. Pemerintah Kabupaten Maros 7. Pemerintah Kabupaten Pangkajene dan Kepulauan 8. Pemerintah Kabupaten Takalar 9. Pemerintah Kabupaten Jeneponto Perwakilan BPKP Provinsi Sulawesi Selatan - 3 dari 60


10. Pemerintah Kabupaten Bantaeng 11. Pemerintah Kabupaten Bulukumba 12. Pemerintah Kabupaten Sinjai 13. Pemerintah Kabupaten Bone 14. Pemerintah Kabupaten Wajo 15. Pemerintah Kabupaten Barru 16. Pemerintah Kabupaten Pinrang 17. Pemerintah Kabupaten Kep. Selayar 18. Pemerintah Kabupaten Enrekang 19. Pemerintah Kabupaten Tana Toraja 20. Pemerintah Kabupaten Toraja Utara 21. Pemerintah Kabupaten Luwu 22. Pemerintah Kabupaten Luwu Timur 23. Pemerintah Kabupaten Luwu Utara 24. Pemerintah Kabupaten Soppeng 25. Pemerintah Kabupaten Sidenreng Rappang Keduapuluh lima pemerintah daerah tersebut telah menandatangani kerja sama (MoU) pengelolaan keuangan daerah dengan Perwakilan BPKP Provinsi Sulawesi Selatan. Di luar pemerintah daerah, juga terdapat 5 BUMN yang berkantor pusat di wilayah Provinsi Sulawesi Selatan dan 29 BUMD serta 30 Rumah Sakit Umum Daerah. Perwakilan BPKP Provinsi Sulawesi Selatan juga telah berkerja sama dengan beberapa Perguruan Tinggi Negeri (UNM, Universitas Hasanuddin, Politeknik Negeri Ujung Pandang, dan UIN Alauddin), Pengadilan Tinggi Agama, KPU Provinsi Sulawesi Selatan, dan beberapa Instansi vertikal yang ada di wilayah Provinsi Sulawesi Selatan. Guna mendukung pelaksanaan kepemerintahan yang bersih, BPKP juga telah menandatangani kerja sama (MoU) dengan instansi penyidik untuk membantu penyidik dalam menangani kasus-kasus berindikasi TPK.

Perwakilan BPKP Provinsi Sulawesi Selatan - 4 dari 60


B. ASPEK STRATEGIS INTERNAL Guna mendukung tugas pokok dan fungsi, Perwakilan BPKP Provinsi Sulawesi Selatan memiliki tiga aspek strategis internal yang berasal dari sumber daya manusia, sarana dan prasarana serta sumber dana. 1. SUMBER DAYA MANUSIA Keseluruhan pegawai Perwakilan BPKP Provinsi Sulawesi Selatan per 31 Desember 2012 berjumlah 193 orang yang dapat diklasifikasikan berdasarkan jabatan dan golongan kepangkatan sebagai berikut : a.

Komposisi Pegawai Menurut Jabatan Per 31 Desember 2012 Komposisi pegawai pada Perwakilan BPKP Provinsi Sulawesi Selatan per 31 Desember 2012 menurut jabatannya tercermin pada tabel 1.1. Tabel 1.1. Komposisi Pegawai Menurut Jabatan Per 31 Desember 2012 Posisi per No.

Jenjang Jabatan

II. A.

Posisi per 31-12-2012

(Orang)

Tambah

Kurang

10

4

4

10

1. Eselon II

1

1

1

1

2. Eselon III

5

3

3

5

3. Eselon IV

4

1

1

4

Fungsional Auditor

117

57

30

144

1. Auditor Madya

18

3

4

17

2. Auditor Muda

26

10

4

32

3. Auditor Pertama

7

1

6

4. Auditor Penyelia

24

3

7

20

5. Auditor Pelaksana Lanjutan

19

2

7

14

6. Auditor Pelaksana

16

12

7. Calon Auditor

7

27

Struktural

I.

31-12-2011

Mutasi – 2012

(Orang)

Fungsional Tertentu

28 7

27



B.

III.

Fungsional Tertentu Lainnya

5

1

4

1. Analis Kepegawaian Pelaksana

1

-

-

1

2. Arsiparis Pelaksana Lanjutan

3

-

-

3

3. Prakom Pelaksana

1

-

1

-

Fungsional Umum

42

-

7

35

1. Fungsional Umum

42

-

7

35

174

62

42

193

Jumlah

b. Komposisi Pegawai Menurut Golongan Per 31 Desember 2012 Komposisi pegawai pada Perwakilan BPKP Provinsi Sulawesi Selatan per 31 Desember 2012 menurut golongan sebagaimana tertuang dalam tabel 1.2.

Tabel 1.2. Komposisi pegawai menurut golongan Per 31 Desember 2012 Posisi per Uraian

No.

31-12-2011

Mutasi selama 2012

Posisi per 31-12-2012

(Orang)

Tambah

Kurang

(Orang)

1.

Golongan IV

24

6

7

23

2.

Golongan III

107

13

14

106

3.

Golongan II

36

4

3

37

4.

Golongan I

-

-

-

-

5.

CPNS

7

27

7

27

174

50

31

193

Jumlah

Jumlah pegawai tersebut menurut jenjang pendidikan dapat terlihat pada grafik 1.1. Grafik 1.1. Komposisi pegawai menurut jenjang pendidikan per 31 Desember 2012



Jumlah pegawai menurut jenjang pendidikan 15,10%

1,04%

S1/D-IV 36,98%

S2 D-III SLTA

41,67%

SLTP 5,21%

Disamping itu, untuk membantu kelancaran pelaksanaan tugas, dipekerjakan tenaga harian lepas sebanyak 29 (dua puluh sembilan) orang yang ditempatkan disetiap Sub Bagian pada Bagian Tata Usaha. 2. SARANA DAN PRASARANA Sarana dan prasarana yang mendukung pelaksanaan tugas Perwakilan BPKP Provinsi Sulawesi Selatan meliputi tanah, bangunan, inventaris / peralatan kantor, kendaraan dinas dan perlengkapan lainnya. Luas tanah, jumlah bangunan dan kendaraan terlihat pada tabel 1.3. Tabel 1.3. Luas tanah, jumlah bangunan dan kendaraan. Uraian

No

Satuan

Jumlah 35.982

m2

Bangunan

67

Unit

Kendaraan Dinas

12

Unit

1

Tanah

2 3

Selain ruang untuk bekerja, bangunan kantor yang ada telah dilengkapi dengan sarana olah raga, ruang untuk poliklinik, perpustakaan, arsip, aula, dan sarana ibadah. 3. SUMBER DANA Dana yang tersedia untuk melaksanakan tugas dan fungsi sebesar Rp.20.072.730.000,00 bersumber dari DIPA Perwakilan BPKP Provinsi Sulawesi Selatan tahun 2012 dengan rincian sebagaimana yang disajikan dalam tabel 1.4. Perwakilan BPKP Provinsi Sulawesi Selatan - 7 dari 60


Tabel 1.4. Rincian dana DIPA Perwakilan BPKP Provinsi Selawesi Selatan tahun 2012 per program. Anggaran (Ribuan Rp)

Program

No 1

Pengawasan Intern Akuntabilitas Keuangan Negara dan Pembinaan Penyelenggaraan SPIP

2

Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya – BPKP

3

Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur Negara– BPKP Jumlah

5.020.859 14.326.871 725.000 20.072.730

STRUKTUR ORGANISASI Sesuai dengan Keputusan Kepala BPKP Nomor Kep 06.00.00-286/K/2001 tentang Organisasi dan Tata Kerja Perwakilan BPKP sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Kepala BPKP Nomor 61/K/SU/2012 tanggal 2 Februari 2012, Perwakilan BPKP Provinsi Sulawesi Selatan dipimpin oleh seorang Kepala Perwakilan yang dalam melaksanakan tugasnya dibantu oleh: 1). Bagian Tata Usaha 2). Bidang Pengawasan Instansi Pemerintah Pusat 3). Bidang Akuntabilitas Pemerintah Daerah 4). Bidang Akuntan Negara 5). Bidang Investigasi 6). Kelompok Jabatan Fungsional Bagan Struktur Organisasi Perwakilan BPKP Provinsi Sulawesi Selatan terurai pada gambar 1.1. Gambar 1.1.



B AG AN S T R UK TUR OR G ANIS A S I P E R WAK IL AN B P K P P R OVINS I S UL AWE S I S E L ATA N

K epala P erwakilan B agian Tata Us aha

S ub B agian K euangan

S ub B agian K epegawaian

S ub B agian Umum

S ub B agian P rogram dan P elaporan

B idang P engawas an Ins tans i P emerintah P us at

B idang Akuntabilitas P emerintah Daerah

B idang Akuntan Negara

B idang Inves tigas i

K elompok J abatan F ungs ional

Selama tahun 2012 terdapat perubahan manajemen pada Perwakilan BPKP Provinsi Sulawesi Selatan sebagaimana termuat dalam table 1.5. Tabel 1.5. Perubahan manajemen Perwakilan BPKP Provinsi Sulsel pada tahun 2012. No

Jabatan

Pejabat Lama

Pejabat Baru

Tanggal Pelantikan

1

Kepala Perwakilan

Abi Rusman Tjokronolo

Hamonangan Simarmata

12 Juni 2012

2

Kepala Bidang Investigasi

Iman Ahmad Nugraha

Joko Suprianto

3

Kepala Bidang IPP

Mangaradja S. Hutagaol

Gandamana Rantjalobo

28 September 2012

4

Kepala Bidang APD

Jamason Sinaga

Suryadi

30November 2012

5

Kepala Subbagian Prolap

Alfiandry

Wahyu Utomo

28 September 2012

15 Maret 2012



SISTEMATIKA PENYAJIAN Sistematika penyajian Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Perwakilan BPKP Provinsi Sulawesi Selatan tahun 2012 dapat diikhtisarkan sebagai berikut ini : Bab I

Menjelaskan

Pendahuluan

secara

ringkas

mengenai

Perwakilan BPKP Provinsi Sulawesi Selatan. Bab II

Perencanaan dan

Menjelaskan

muatan

Rencana

Kinerja

Perjanjian Kinerja

Perwakilan BPKP Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2012.

Bab III

Akuntabilitas Kinerja

Menjelaskan

analisis

pencapaian

Perwakilan

BPKP

Provinsi

kinerja Sulawesi

SelatanTahun 2012 dari sudut akuntabilitas kinerja dan akuntabilitas keuangan. Bab IV

Penutup

Menjelaskan

simpulan

menyeluruh

dari

Laporan Akuntabilitas Kinerja Pemerintah Perwakilan BPKP Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2012 dan strategi peningkatan kinerja di masa datang.



BAB II PERENCANAAN DAN PERJANJIAN KINERJA RENCANA STRATEGIS 2010 – 2014 Perencanaan strategis Perwakilan BPKP Provinsi Sulawesi Selatan periode tahun 2010-2014 berikut revisinya telah disusun dalam bentuk dokumen Rencana Strategis (Renstra) yang mengacu pada Rencana Strategis BPKP tahun 2010-2014 dan telah digunakan sebagai acuan dalam menyusun perencanaan tahun 2012. Lebih lanjut Renstra Perwakilan BPKP Provinsi Sulawesi Selatan untuk tahun 2010 - 2014 dapat diuraikan sebagai berikut:

1. PERNYATAAN VISI Sejalan dengan perubahan lingkungan strategis, termasuk terbitnya mandat baru sesuai PP Nomor 60 Tahun 2008, BPKP menegaskan jati dirinya sebagai Auditor Presiden. Konsekuensinya, BPKP dituntut untuk dapat memberikan informasi yang berharga bagi Presiden dari hasil pengawasan yang dilakukan dan mampu memberikan solusi atas permasalahan yang dihadapi pemerintah. Kontribusi BPKP tersebut dimaksudkan untuk membantu pemerintah mewujudkan tata kelola kepemerintahan yang baik (good governance). Akuntabilitas keuangan negara yang berkualitas merupakan tujuan akhir yang ingin dicapai BPKP yang merepresentasikan manfaat yang dapat diberikan BPKP kepada shareholder. Perubahan lingkungan strategis tersebut, berpengaruh terhadap harapan dan arahan organisasi Perwakilan BPKP Provinsi Sulawesi Selatan. Oleh karena itu, Perwakilan BPKP Provinsi Sulawesi Selatan berkomitmen untuk mengakomodasi dan mengantisipasi hal-hal yang terjadi dan akan terjadi akibat dari perubahan tersebut. Perwakilan BPKP Provinsi Sulawesi Selatan - 11 dari 60


Komitmen tersebut selanjutnya dituangkan dalam pernyataan visi Perwakilan BPKP Provinsi Sulawesi Selatan, sebagai berikut:

VISI Auditor Presiden yang Responsif, Interaktif, dan Terpercaya, untuk Mewujudkan Akuntabilitas Keuangan Negara yang Berkualitas di Sulawesi Selatan

Pernyataan visi tersebut diatas, mengandung beberapa kata kunci, yaitu : a. Auditor Presiden Sebagai Auditor Presiden, BPKP merupakan mata dan telinga Presiden yang melihat dan mendengar secara langsung fakta, data maupun informasi dan segera merespon melalui suatu sistem peringatan dini yang memberikan manfaat kepada Presiden b. Responsif Responsif berarti tanggap atas permasalahan yang dihadapi Pemerintah secara cepat dan tepat c. Interaktif Sifat interaktif memiliki makna saling aktif atau komunikasi dua arah. Interaktif merupakan perkembangan lebih lanjut dari tahapan sebelumnya yang bersifat reaktif dan proaktif d. Terpercaya Terpercaya berarti dapat diandalkan, bertanggung jawab, dan dapat melaksanakan tugas dengan baik sesuai dengan mandat yang diberikan e. Akuntabilitas Keuangan Negara Akuntabilitas didefenisikan sebagai suatu perwujudan kewajiban untuk mempertanggungjawabkan keberhasilan dan kegagalan pelaksanaan misi Perwakilan BPKP Provinsi Sulawesi Selatan - 12 dari 60


organisasi dalam mencapai tujuan-tujuan dan sasaran-sasaran yang telah ditetapkan, melalui suatu media pertanggungjawabkan, yang dilaksanakan secara periodik. f. Berkualitas Akuntabilitas keuangan negara yang berkualitas ditunjukkan dengan tiga ciri yaitu akuntabel, transparan dan partisipatif.

2. PERNYATAAN MISI Misi yang ditetapkan untuk mencapai visi Perwakilan BPKP Provinsi Sulawesi Selatan tahun 2010-2014 adalah sebagai berikut:

MISI 1. Menyelenggarakan pengawasan intern terhadap akuntabilitas keuangan negara yang mendukung tata kepemerintahan yang baik dan bebas KKN. 2. Membina secara efektif penyelenggaraan sistem pengendalian intern pemerintah. 3. Mengembangkan kapasitas pengawasan intern pemerintah yang profesional dan kompeten. 4. Menyelenggarakan sistem dukungan pengambilan keputusan yang andal bagi presiden/pemerintah.

Misi Pertama berkaitan dengan aktualisasi peran Perwakilan BPKP Provinsi Sulawesi Selatan sebagai Auditor Presiden dalam melaksanakan pengawasan intern atas akuntabilitas keuangan negara di Provinsi Sulawesi Selatan.Selain itu, misi ini menegaskan peran BPKP untuk membantu Presiden selaku shareholder BPKP dalam mendorong terwujudnya tata kepemerintahan yang baik dan upaya pencegahan KKN.Misi ini terkait dengan kegiatan pengawasan intern pemerintah yang pada hakekatnya bertujuan memberikan nilai tambah (value added) melalui dua peran utama yaitu aktivitas assurance dan consulting. Dengan peran tersebut, fungsi utama Perwakilan BPKP Provinsi Sulawesi Selatan adalah memberikan masukan kepada Perwakilan BPKP Provinsi Sulawesi Selatan - 13 dari 60


Presiden/Pemerintah untuk memastikan tercapainya efektivitas kinerja pemerintah dan pengelolaan keuangan negara diProvinsi Sulawesi Selatan. Fungsi lain yang sejalan dengan peran BPKP adalah memberikan rekomendasi perbaikan penerapan tata kelola kepemerintahan yang baik (good governance) dan membantu pemerintah dalam mencapai tujuannya. Misi Kedua terkait dengan tugas pembinaan penyelenggaraan SPIP terhadap seluruh instansi pemerintah yang diamanatkan kepada BPKP sesuai dengan pasal 50 PP Nomor 60 Tahun 2008. Peran BPKP dalam pembinaan SPIP tidak terlepas dari posisi strategis BPKP yang langsung berada di bawah Presiden dan membantu Presiden untuk memastikan tercapainya akuntabilitas kinerja Presiden yang merupakan suatu kesatuan akumulatif-integratif dari kinerja berbagai Kementerian/Lembaga dan juga Pemerintah Daerah. Untuk itu perlu dipastikan efektivitas penyelenggaraan SPIP pada seluruh instansi pemerintah baik di pusat maupun daerah. Misi Ketiga ditetapkan dalam rangka perwujudan pengawasan yang terpadu, terarah,

dan

memberi

nilai

tambah

yang

dapat

mendukung

perwujudan

kepemerintahan yang baik, bersih dan kredibel, serta berorientasi pada peningkatan kesejahteraan masyarakat.Kinerja APIP yang maksimal dapat diperoleh jika pemberdayaan APIP dijalankan dalam semangat profesionalitas dan kesetaraan antar APIP. Namun, efektivitas sinergi akan menjadi lebih besar jika pihak-pihak yang bersinergi memiliki kemampuan yang tinggi dalam melaksanakan tugas dan fungsinya masing-masing. Oleh karena itu, misi ketiga diperlukan sebagai dasar dalam menetapkan strategi pemberdayaan, pembelajaran, dan pertumbuhan kapasitas Perwakilan BPKP Provinsi Sulawesi Selatan sendiri maupun kapasitas APIP secara umum di Provinsi Sulawesi Selatan. Misi Keempat merupakan aktualisasi peran Perwakilan BPKP Provinsi Sulawesi Selatan sebagai Auditor Presiden di Provinsi Sulawesi Selatan dalam rangka membangun sistem dukungan pengambilan keputusan Presiden/Pemerintah yang efektif melalui suatu Sistem Akuntabilitas Presiden (President Accountability Systems) atau yang dikenal sebagai PASs. PASs adalah alat kendali (control) bagi Presiden terhadap implementasi akuntabilitas Presiden dalam pengelolaan keuangannegara di Perwakilan BPKP Provinsi Sulawesi Selatan - 14 dari 60


Provinsi Sulawesi Selatan, yang berbasis web, on-line, dengan data yang sedapat mungkin real-time, yang menampilkan informasi secara utuh (integrated) tentang implementasi akuntabilitas Presiden. Dengan sistem seperti ini Presiden akan memperoleh informasi mengenai capaian kinerjanya yang mendekati real-time sehingga dapat melakukan tindakan korektif yang cepat jika terdapat perbedaan antara realisasi dengan rencana pada saat tertentu.

3. TUJUAN STRATEGIS Tujuan strategis Perwakilan BPKP Provinsi Sulawesi Selatan merupakan pengejawantahan visi dan misi yang telah ditetapkan yang berorientasi pada operasionalisasi visi dan misi tersebut yang akan dicapai atau dihasilkan dalam kurun waktu sampai lima tahun mendatang. Tujuan strategis berdasarkan Renstra Perwakilan BPKP Sulawesi Selatan 2010-2014 adalah sebagai berikut:

TUJUAN 1. Meningkatnya kualitas akuntabilitas keuangan negara 2. Meningkatnya tata kelola pemerintahan yang baik 3. Terciptanya iklim yang mencegah kecurangan dan memudahkan pengungkapan kasus yang merugikan keuangan negara 4. Tercapainya efektivitas penyelenggaraan sistem pengendalian intern pemerintah 5. Meningkatnya kapasitas aparat pengawasan intern pemerintah yang profesional dan kompeten di Provinsi Sulawesi Selatan 6. Terselenggaranya sistem dukungan pengambilan keputusan yang andal bagi pemerintah di Provinsi Sulawesi Selatan

4. PERNYATAAN VISI Program dan kegiatan yang dilakukan Perwakilan BPKP Provinsi Sulawesi Selatan mencakup empat domain dalam pengawasan akuntabilitas keuangan negara yang meliputi 4C yaitu Capacity Building (expertise), Current Issues, Clearing House, dan Check and Balance. Perwakilan BPKP Provinsi Sulawesi Selatan - 15 dari 60


Program pada Perwakilan BPKP Provinsi Sulawesi Selatan terdiri dari Program Teknis sebanyak satu program (Program Pengawasan Intern Akuntabilitas Keuangan dan Pembinaan Penyelenggaraan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP) dan Program Generik sebanyak dua program (Program Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya, dan Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur Negara). Program-program tersebut terdiri dari kegiatan-kegiatan yang merupakan sekumpulan tindakan pengerahan sumber daya berupa personil, barang modal termasuk peralatan dan teknologi, dana dan atau kombinasi dari beberapa atau untuk semua jenis sumber daya tersebut sebagai masukan (input) untuk menghasilkan keluaran (output) dalam bentuk barang/jasa. Rincian program dan kegiatan pada Perwakilan BPKP Provinsi Sulawesi Selatan adalah sebagai berikut : 1) Program

Pengawasan

Intern

Akuntabilitas

Keuangan

dan

Pembinaan

Penyelenggaraan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP) Kegiatan yang mendukung program ini yaitu pengawasan atas kegiatan lintas sektoral; pengawasan atas kegiatan kebendaharaan umum negara; pengawasan berdasarkan penugasan Presiden; pengawasan atas permintaan stakeholders; pengawasan penerimaan negara; pengawasan PHLN; Assessment, Evaluasi GCG, KPI, MR; pengawasan investigative; bimtek, pengembangan sistem pelaporan keuangan; penyusunan pedoman SPIP; sosialisasi SPIP; Diklat SPIP dan Bimbingan Teknis SPIP. 2) Program Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya Kegiatan yang mendukung program ini yaitu penyusunan dan evaluasi rencana; pengelolaan kepegawaian dan organisasi; pengelolaan anggaran dan sistem akuntansi pemerintah; pengelolaan kehumasan; pembinaan administrasi dan pengelolaan perlengkapan serta pembayaran gaji/tunjangan; pendidikan dan pelatihan

pengawasan;

penelitian

dan

pengembangan

pengawasan;

penyelenggaraan sistem dukungan pengambilan keputusan Pemerintah dan



internal BPKP; pembinaan JFA dan tata kelola APIP; fasilitasi dukungan manajemen Perwakilan BPKP. 3) Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur Negara Kegiatan yang mendukung program ini yaitu pengadaan sarana dan prasarana; pemeliharaan sarana dan prasarana; penataan administrasi sarana dan prasarana.

5. INDIKATOR KINERJA UTAMA Keberhasilan pencapaian program dan kegiatan diukur dengan menggunakan indikator keluaran (output). Indikator kinerja Perwakilan BPKP Provinsi Sulawesi Selatan merupakan indikator kinerja yang berada pada perspektif manfaat bagi stakeholders yang menunjukkan peran utama Perwakilan BPKP Provinsi Sulawesi Selatan dalam pengawasan akuntabilitas keuangan negara dan pembinaan SPIP. Rincian atas indikator kinerja tersebut tertuang dalam Rencana Strategis Perwakilan BPKP Provinsi Sulawesi Selatan periode tahun 2010–2014 sebagaimana termuat dalam lampiran 1.

PERJANJIAN KINERJA 2012 Untuk dapat mengetahui keberhasilan implementasi Rencana Kinerja tahun 2012, Perwakilan BPKP Provinsi Sulawesi Selatan telah menetapkan target untuk masing-masing indikator kinerja yang harus dicapai dengan didasarkan Dokumen Penetapan Kinerja Perwakilan BPKP Provinsi Sulawesi Selatan yang telah ditetapkan Kepala BPKP. Target output yang ingin dicapai pada tahun 2012 adalah 580 Laporan dan pengadaan sarana dan prasarana sebanyak 1.267,25 unit dengan anggaran sebesar Rp20.072.730.000,00. Sesuai dengan perubahan PKP2T Tahun 2012 target output yang ditetapkan dalam PKP2T adalah sebanyak 544 laporan, namun perubahan PKP2T tersebut tidak mengubah Target Kinerja Tahun 2012. Target Kinerja Tahun 2012 dapat dilihat pada Lampiran 2.



BAB III AKUNTABILITAS KINERJA Keberhasilan program dan kegiatan dilakukan melalui pengukuran keberhasilan setiap indikator dengan membandingkan antara target dan realisasi. Keberhasilan pencapaian kinerja digolongkan sesuai dengan table 3.1. Tabel 3.1. Kategori Capaian kinerja Urutan

Rentang Capaian

Kategori Capaian

I II III IV

Lebih besar dari 85% 70% sampai dengan 85% 55% sampai 70% Kurang dari 55%

Sangat Baik Baik Cukup Kurang

CAPAIAN KINERJA 2012 Sesuai dengan Target Kinerja Tahun 2012, Penetapan Kinerja Tahun 2012 mencakup pelaksanaan atas 32 indikator kinerja keluaran dalam tiga program. Hasil capaian atas pelaksanaan Rencana Kinerja Perwakilan BPKP tahun 2012 menunjukkan bahwa rata-rata capaian kinerja dari tiga program yang telah ditetapkan adalah sebesar 139,61% atau tergolong “Sangat Baik” yang terinci sebagai berikut: No

Program

1

Pengawasan Intern AkuntabilitasKeuangan Negara dan Pembinaan PenyelenggaraanSPIP

2

Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya –BPKP

Capaian (%) 218,82 100



3

100

Peningkatan Sarana danPrasarana Aparatur Negara

139,61

Rata-Rata

ANALISIS CAPAIAN KINERJA 2012 Sebagaimana telah diuraikan sebelumnya dari tiga program yang ditetapkan di dalam rencana kinerja tahun 2012, tingkat capaian kinerja Perwakilan BPKP Provinsi Sulawesi Selatan tergolong sangat baik. Secara rinci capaian kinerja untuk masing-masing program tersebut dapat dijelaskan pada bagian berikut ini:

1. PROGRAM PENGAWASAN INTERN AKUNTABILITAS KEUANGAN NEGARA DAN PEMBINAAN PENYELENGGARAAN SPIP Keberhasilan program ini didukung oleh 30 indikator kinerja output. Ringkasan capaian output kegiatan tertuang dalam table 3.2. Tabel 3.2 : Capaian Indikator Kinerja output Program Pengawasan Intern Akuntabilitas Keuangan Negara dan Pembinaan Penyelenggaraan SPIP No

Indikator Kinerja Output

Satuan

Target

Realisas i

%

1

Laporan hasil pengawasan lintas sectoral Bidang Perekonomian

Laporan

21

17

80,95

2

Laporan hasil pengawasan BUN bidang perekonomian

Laporan

7

18

257,14

3

Laporan hasil bimbingan teknis/asistensi penyusunan LKKL Bidang Perekonomian

Laporan

4

11

275

4

Laporan hasil pengawasan atas penerimaan negara Bidang Perekonomian

Laporan

1

5

500

5

Laporan hasil pengawasan atas permintaan stakeholder Bidang Perekonomian

Laporan

1

2

200

6

Laporan hasil pengawasan atas Proyek PHLN

Laporan

83

99

119

7

Laporan hasil pengawasan lintas sectoral Bidang Polsoskam

Laporan

33

37

112

8

Laporan hasil pengawasan BUN bidang Polsoskam

Laporan

18

88

489



Laporan hasil pengawasan atas permintaan presiden Bidang Polsoskam

Laporan

11

30

273

10

Laporan hasil bimbingan teknis/asistensi penyusunan LKKL Bidang Polsoskam

Laporan

10

18

180

11

Laporan hasil pengawasan atas penerimaan negara Bidang Polsoskam

Laporan

3

28

933

12

Laporan hasil pengawasan atas permintaan stakeholder Bidang Polsoskam

Laporan

2

2

100

13

Laporan hasil pengawasan lintas sector bidang Keuangan Daerah

Laporan

6

8

133

Laporan

85

111

131

Laporan

48

139

290

Laporan

5

17

340

Laporan

24

42

175

9

14 15 16 17

Laporan hasil pengawasan BUN Bidang Keuangan Daerah Laporan hasil bimtek/ asistensi penyusunan LKPD Laporan hasil pengawasan atas permintaan stakeholder masing-masing Bidang Keuangan Daerah Laporan hasil pengawasan atas kinerja pelayanan publik Bidang Keuangan Daerah

18

Laporan dukungan pembinaanpenyelenggaraan SPIP Bidang Keuangan Daerah

Laporan

27

38

141

19

Laporan hasil bimtek/asistensi GCG/KPI sektor korporat

Laporan

5

13

260

20

Laporan hasil pengawasan atas kinerjaBUMD

Laporan

12

39

325

21

Laporan hasil bimtek dan asistensi penyusunan laporan keuangan BUMD

Laporan

8

24

300

22

Laporan hasil sosialisasi masalah korupsi

Laporan

5

4

80

23

Laporan hasil bimtek/asistensi implementasi FCP

Laporan

4

3

75

24

Laporan hasil kajian pengawasan

Laporan

1

0

0

25

Laporan hasil audit investigasi atas HKP,Eskalasi dan Klaim

Laporan

6

16

267

26

Laporan hasil audit investigasi,perhitungan kerugian negara, danpemberian keterangan ahli atas permintaan Instansi Penyidik

Laporan

75

97

128

27

Laporan hasil audit investigasi atas permintaan instansi lainnya

Laporan

1

1

100

Kegiatan

2

2

100

Kegiatan

10

10

100

Laporan

2

2

100

520

921

219

28 29 30

jumlah sosialisasi dan bimtek penerapan JFA APIP Daerah Jumlah sosialisasi dan bimtek penerapan tatakelola APIP Daerah Laporan evaluasi penerapan tatakelola APIP Daerah Sub Jumlah



Capaian untuk masing-masing kegiatan dapat dilihat pada lampiran 3. Penjelasan atas pelaksanaan masing-masing indikator kinerja adalah sebagai berikut: 1) Laporan hasil pengawasan lintas sektoral bidang Perekonomian Penugasan yang mendukung capaian kinerja ini adalah Audit Kinerja Program Pembangunan Infrastruktur Perdesaan (PPIP) Tahun Anggaran 2011 dan Audit Interim PPIP Tahun Anggaran 2012. Audit Kinerja PPIP dilaksanakan pada 8 Pemerintah Daerah yaitu Kabupaten Bulukumba, Barru, Luwu Utara, Bone, Pinrang, Luwu Timur, Enrekang, Provinsi Sulawesi Selatan dan 1 kegiatan Kompilasi Laporan Audit Kinerja PPIP Tahun 2011 Provinsi Sulawesi Selatan. Audit Interim PPIP dilaksanakan pada 6 kabupaten yakni Kabupaten Bone, Barru, Bulukumba, Pangkajene dan Kepulauan, Jeneponto, Luwu, Provinsi Sulawesi Selatan dan 1 kegiatan Kompilasi Laporan Audit Interim PPIP Tahun 2012 Provinsi Sulawesi Selatan. Selain itu dilaksanakan pula Evaluasi Kegiatan Lintas Sektor Program Pokok Swasembada Beras Tahun Anggaran 2010 sampai dengan Triwulan III Tahun Anggaran 2012. Jumlah laporan terbit dari seluruh kegiatan tersebut sebanyak 17 laporan dari target sebanyak 21 laporan atau mencapai 80,95% dari target. Target output yang belum terealisasi sebanyak 11 (sebelas) laporan disebabkan adanya pembatalan anggaran. Target PP setelah adanya pembatalan anggaran sebesar 9 PP sehingga jika dibandingkan dengan realisasi sebanyak 17 Laporan maka capaian kinerja Tahun 2012 adalah sebesar 188,88%. Dibandingkan capaian kinerja tahun 2011 (107%) untuk indikator output yang sama, maka capaian kinerja pada tahun 2012 mengalami kenaikan 81,88%. Dibandingkan realisasi tahun 2011 untuk indikator output yang sama, jumlah realisasi laporan terbit pada tahun 2012 mengalami kenaikan 6,25% (realisasi tahun 2011 sebanyak 16 laporan).



2) Laporan hasil pengawasan BUN bidang Perekonomian Capaian kinerja indikator ini didukung oleh kegiatan Evaluasi Penyerapan Anggaran DIPA Tahun Anggaran 2012 pada Satuan Kerja Pemerintah Pusat antara lain Balai Pengelolaan DAS Saddang Toraja, Balai Latihan Transmigrasi Makassar, Unit Induk Pembangunan Pembangkit Sulawesi, Balai Pengelolaan Sumber Daya Pesisir Laut Makassar, Kantor Administrasi Pelabuhan Parepare, Kantor Imigrasi Parepare, Devisi Pelaksanaan Jalan Nasional Metropolitan Makassar, Kementerian Perhubungan, Balai Pembenihan Tanaman Hutan Sulawesi, Balai Besar Wilayah Sungai Pompengan Jeneberang, Imigrasi Ujung Pandang dan pada Badan Lingkungan Hidup Daerah Sulawesi Selatan. Jumlah seluruh laporan terbit sebanyak 18 laporan dari target 7 laporan atau dengan capaian sebesar 257,14%. Dibandingkan capaian kinerja tahun 2011 (300%) untuk indikator output yang sama, maka capaian kinerja pada tahun 2012 mengalami penurunan 42,86%. Dibandingkan realisasi tahun 2011 untuk indikator output yang sama, jumlah realisasi laporan terbit pada tahun 2012 mengalami kenaikan 100% (realisasi tahun 2011 sebanyak 9 laporan). 3) Laporan

hasil

bimbingan

teknis/asistensi

penyusunan

LKKL

Bidang

Perekonomian Kegiatan yang mendukung capaian ini adalah Asistensi Penyusunan Laporan Keuangan dan Reviu Laporan Keuangan pada Satker Vertikal di Wilayah Provinsi Sulawesi Selatan. Kegiatan asistensi penyusunan laporan keuangan kementerian dan lembaga antara lain dilaksanakan pada Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi, Badan Pusat Statistik, dan Dinas Pertanian Provinsi Sulawesi Selatan. Selain itu juga dilakukan kegiatan pendampingan reviu laporan keuangan Kementerian Kelautan pada Dinas Kelautan dan Perikanan, Dinas Kehutanan, dan Dinas Pertanian Provinsi Sulawesi Selatan. Perwakilan BPKP Provinsi Sulawesi Selatan - 22 dari 60


Jumlah laporan terbit atas kegiatan ini sebanyak 11 laporan dari target 4 laporan atau mencapai 275,00% dari target. Dibandingkan capaian kinerja tahun 2011 (100%) untuk indikator output yang sama, maka capaian kinerja pada tahun 2012 mengalami kenaikan 175%. Dibandingkan dengan realisasi penerbitan laporan tahun 2011 untuk indikator output yang sama, jumlah realisasi output tahun 2012 mengalami kenaikan sebesar 22,22% (realisasi tahun 2011 sebanyak 9 laporan). 4) Laporan hasil pengawasan atas penerimaan negara Bidang Perekonomian Kegiatan yang mendukung capaian kinerja output ini adalah Audit Operasional PNBP dan Monitoring Pengumpulan Data Tindak Lanjut Hasil Pengawasan Perwakilan BPKP Provinsi Sulawesi Selatan. Audit Operasional dilakukan pada Balai Besar Meteorologi dan Geofisika Wilayah IV Makassar, Stasiun Meteorologi Maritim Kelas III Paotere, Balai Karantina Pertanian Makassar, Stasiun Geofisika Kelas II Gowa, dan Otoritas Bandar Udara Wilayah V Makassar Tahun Anggaran 2011 dan Semester I tahun 2012. Sedangkan Monitoring Pengumpulan Data Tindak Lanjut Hasil Pengawasan Perwakilan BPKP Provinsi Sulawesi Selatan dilaksanakan pada Kementerian Pertanian, Kehutanan, Kelautan dan Perikanan, Pekerjaan Umum, serta Kementerian Perumahan Rakyat di Dinas-dinas/Instansi Provinsi Sulawesi Selatan. Laporan atas penugasan ini telah terbit sebanyak 5 laporan dari target 1 laporan, atau mencapai 500,00%. Dibandingkan capaian kinerja tahun 2011 (100%) untuk indikator output yang sama, maka capaian kinerja pada tahun 2012 mengalami kenaikan 400%. Dibandingkan dengan realisasi penerbitan laporan tahun 2011 untuk indikator output yang sama, jumlah realisasi output tahun 2012 mengalami kenaikan sebesar 400,00% (realisasi tahun 2011 sebanyak 1 laporan).



5) Laporan hasil pengawasan atas permintaan stakeholder Bidang Perekonomian Kegiatan yang mendukung capaian kinerja output ini adalah Audit Kinerja atas Program Peningkatan Fasilitas Penempatan dan Perlindungan TKI Sulawesi Selatan Tahun 2011 dan audit operasional progress pekerjaan LOAN EINRIP per 30 September 2011. Laporan telah terbit sebanyak 2 laporan dari target 1 laporan atau mencapai 200,00%. Dibandingkan capaian kinerja tahun 2011 (373,00%) untuk indikator output yang sama, maka capaian kinerja pada tahun 2012 mengalami penurunan 173,00%. Dibandingkan dengan realisasi penerbitan laporan tahun 2011 untuk indikator output yang sama, jumlah realisasi output tahun 2012 mengalami penurunan sebesar 96,42% (realisasi tahun 2011 sebanyak 56 laporan). 6) Laporan hasil pengawasan atas Proyek PHLN Kegiatan yang dilaksanakan untuk mendukung capaian kinerja indikator ini adalah melakukan audit terhadap Program Pembangunan yang dibiayai dari dana PHLN yang bersumber dari Loan IBRD, IDA, ADB, dan JICA. Kegiatan audit PHLN yang dilaksanakan, antara lain : (1)

Audit Dukungan atas Laporan Keuangan Second Eastern Indonesia Region Transport Project (EIRTP-II) Tahun Anggaran 2011 pada Satker EIRTP-II Kabupaten Wajo, Bone, Tana Toraja, SNVT Pembangunan Jalan dan Jembatan, dan SNVT Pembinaan Penanganan Jalan Provinsi Sulawesi Selatan.

(2)

Audit Keuangan atas IBRD Loan No. 4740-IND/IDA Cr. No. 3910-IND dan Grant GEF No. TF 053350-IND Coral Reef Rehabilitation and Management Project Phase II (COREMAP II) di Provinsi Sulawesi Selatan, Kabupaten Selayar, Pangkajene dan Kepulauan.

(3)

Audit Dukungan atas Laporan Keuangan JICA IP 543 Regional Infrastructure for Social Economic (RISE) Kabupaten Enrekang, Bone, Jeneponto, dan Sinjai. Perwakilan BPKP Provinsi Sulawesi Selatan - 24 dari 60


(4)

Audit Keuangan atas IBRD Loan No. 4789 IND, IDA Credit 4077 IND (IMHERE) Politeknik Negeri Ujung Pandang, Politeknik Pertanian Negeri Pangkajene dan Kepulauan, dan Universitas Hasanuddin Makassar.

(5)

Audit Keuangan atas Grant-TF-091895 Basic Education Capacity Provinsi Sulawesi Selatan dan Kabupaten Tana Toraja.

(6)

Audit Keuangan EINRIP Loan AIPRD L.002 Satker Jalan Nasional Wilayah I Provinsi Sulawesi Selatan.

(7)

Audit

Keuangan

HPEQ

Universitas

Muslim

Indonesia,

Universitas

Hasanuddin dan Universitas Muhammadiyah Makassar. Jumlah realisasi output kinerja kegiatan ini adalah sebanyak 99 laporan dari target sebanyak 83 laporan atau mencapai 119,28 % dari target. Dibandingkan capaian kinerja tahun 2011 (117,00%) untuk indikator output yang sama, maka capaian kinerja pada tahun 2012 mengalami kenaikan 2,28%. Dibandingkan dengan realisasi penerbitan laporan tahun 2011 untuk indikator output yang sama, jumlah realisasi output tahun 2012 mengalami penurunan sebesar 37,34% (realisasi tahun 2011 sebanyak 158 laporan). Nilai penyelamatan uang negara sebesar Rp.2.669.038.295,45 dari 151 kejadian atas temuan hasil audit proyek PHLN. Target dan realisasi indikator kinerja untuk bidang Perekonomian digambarkan pada grafik 3.1. sebagai berikut:



Grafik 3.1. Target dan realisasi bidang Perekonomian

Sedangkan penggunaan dana dan pemakaian OH dalam mendukung realisasi indikator kinerja bidang Perekonomian sebagaimana termuat dalam grafik 3.2 berikut: Grafik 3.2. Pengunaan Dana dan Pemakaian OH bidang Perekonomian

7) Laporan hasil pengawasan lintas sektoral Bidang Polsoskam Kegiatan yang telah dilaksanakan untuk mendukung capaian kinerja indikator ini antara lain: Perwakilan BPKP Provinsi Sulawesi Selatan - 26 dari 60


(1)

Audit atas Sub Program Peningkatan Akses dan Mutu Madrasah Aliyah Tahun Anggaran 2011.

(2)

Audit kinerja Bantuan Operasional Kesehatan.

(3)

Audit kinerja Bantuan Operasional Sekolah.

(4)

Audit operasional atas Program Bimbingan Masyarakat Islam.

(5)

Audit Operasional atas Program Pendidikan Islam pada Sub Program Peningkatan Akses Mutu Kesejahteraan dan Subsidi RA/BA.

(6)

Audit Dana Dekonsentrasi pada Perpustakaan Nasional Provinsi Sulawesi Selatan.

(7)

Audit Operasional pada Balai Diklat Kementerian Agama Provinsi Sulawesi Selatan.

(8)

Validasi hasil audit di lingkungan Kementerian Agama tahun 2011.

(9)

Audit Operasional atas Dana Dekonsentrasi Kementerian Sosial Tahun 2011.

Jumlah laporan terbit atas seluruh penugasan ini sebanyak 37 laporan dari target 33 laporan atau mencapai 112,12% dari target. Dibandingkan capaian kinerja tahun 2011 (100,00%) untuk indikator output yang sama, maka capaian kinerja pada tahun 2012 mengalami kenaikan 12,12%. Dibandingkan dengan realisasi penerbitan laporan tahun 2011 untuk indikator output yang sama, jumlah realisasi output tahun 2012 mengalami penurunan sebesar 54,87% (realisasi tahun 2011 sebanyak 82 laporan). 8) Laporan hasil pengawasan BUN Bidang Polsoskam Kegiatan yang mendukung capaian kinerja indikator ini antara lain melalui Evaluasi Penyerapan Anggaran DIPA TA 2012 (s.d. Triwulan II), Audit Dana Dekonsentrasi, Reviu (Clearance) Pembangunan Gedung pada Pengadilan Agama Kelas 1.A Makassar, Pengadilan Agama Makale, Rumah Sakit Pendidikan UIN Alaudin Makassar, Gedung Kantor Badan Pertanahan Nasional Kabupaten Bulukumba, Perwakilan BPKP Provinsi Sulawesi Selatan - 27 dari 60


Pendampingan Reviu Laporan Keuangan Semester I Tahun 2012 KPU Provinsi Sulawesi Selatan serta Evaluasi Pengelolaan Keuangan Pemilu Daerah pada KPU Kabupaten Takalar. Jumlah laporan yang terbit atas penugasan ini sebanyak 88 laporan dari target 18 laporan, atau mencapai 488,89% dari target. Capaian tahun ini tidak dapat dibandingkan dengan capaian tahun 2011 karena tahun 2011 tidak ada penetapan kinerja atas indikator hasil pengawasan BUN Bidang Polsoskam. 9) Laporan hasil pengawasan atas permintaan presiden Bidang Polsoskam Kegiatan yang mendukung capaian kinerja indikator ini adalah melalui Audit Kinerja atas Program Raskin Tahun 2011 Kabupaten Gowa dan Monitoring Prioritas Pembangunan Nasional (UKP-4) pada kegiatan Kementerian Koperasi dan UKM, Kementerian Agama, Kementerian Pendidikan Nasional, Kementerian Sosial dan BPN periode Januari-Juni 2012 di Kabupaten Sinjai, Jeneponto, Bulukumba, Pinrang, Bantaeng, Takalar, Gowa, Bone, dan Pangkajene dan Kepulauan. Selain itu dilakukan pula Monitoring Program Strategis Pengawasan Penerimaan Peserta Didik Baru Tahun Ajaran 2012/2013 pada Dinas Pendidikan Kota Makassar dan Kabupaten Jeneponto, dan Verifikasi data keuangan tenaga honorer (k-1). Jumlah laporan yang terbit sebanyak 30 laporan dengan target sebanyak 11 laporan dengan capaian kinerja mencapai 272,73%. Dibandingkan capaian kinerja tahun 2011 (242,00%) untuk indikator output yang sama, maka capaian kinerja pada tahun 2012 mengalami kenaikan 30,73%. Dibandingkan dengan realisasi penerbitan laporan tahun 2011 untuk indikator output ini meningkat sebesar 3,44% (realisasi tahun 2011 sebanyak 29 laporan). 10) Laporan hasil bimbingan teknis/asistensi penyusunan LKKL bidang Polsoskam Capaian kinerja indikator ini dilakukan melalui kegiatan Bimtek, asistensi dan Pendampingan Penyusunan Laporan Keuangan. Perwakilan BPKP Provinsi Sulawesi Selatan - 28 dari 60


Kegiatan Bimtek, Asistensi dan Pendampingan Penyusunan Laporan Keuangan yang telah dilaksanakan adalah pada Dinas Kesehatan, Kanwil Kementerian Hukum dan HAM, Kejaksaan Tinggi, Dinas Sosial, Dinas Kebudayaan dan Pariwisata, KPUD, dan Kanwil BPN Provinsi Sulawesi Selatan. Selain itu, untuk mendukung capaian kinerja indikator ini dilaksanakan kegiatan Reviu atas Rencana dan Pendampingan Kegiatan Pembangunan Gedung Pendidikan LPMP tahun anggaran 2012, serta Pendampingan Dalam Proses Pengadaan Barang/Jasa Kegiatan Paket-2 Pada Pengembangan Fakultas Teknik Universitas Hasanuddin Tahun Anggaran 2012. Jumlah seluruh laporan terbit sebanyak 18 laporan sehingga dengan target 10 laporan capaian kinerja indikator ini sebesar 180,00%. Dibandingkan capaian kinerja tahun 2011 (253,00%) untuk indikator output yang sama, maka capaian kinerja pada tahun 2012 mengalami penurunan73,00%. Dibandingkan dengan realisasi penerbitan laporan tahun 2011 untuk indikator output yang sama, jumlah realisasi output tahun 2012 mengalami penurunan sebesar 62,50% (realisasi tahun 2011 sebanyak 48 laporan). 11) Laporan hasil pengawasan ataspenerimaan negara BidangPolsoskam Kegiatan yang telah dilaksanakan untuk mendukung capaian kinerja indikator ini adalah Monitoring/Pengumpulan Data Tindak Lanjut Hasil Pengawasan Perwakilan BPKP Provinsi Sulawesi Selatan di Lingkungan Kementerian Kesehatan, Kemenkokesra, Kemendiknas, Kementerian Sosial, BPN, dan beberapa kabupaten pada Dinas-dinas/Instansi di Provinsi Sulawesi Selatan. Selain monitoring data tindak lanjut, dilaksanakan pula Audit Operasional atas Pengelolaan Penerimaan Negara Bukan Pajak pada STAIN Parepare. Jumlah laporan terbit atas penugasan tersebut sebanyak 28 laporan dari target sebanyak 3 laporan atau mencapai 933,33% dari target. Dibandingkan capaian kinerja tahun 2011 (133,00%) untuk indikator output yang sama, maka capaian kinerja pada tahun 2012 mengalami kenaikan 800,33%. Perwakilan BPKP Provinsi Sulawesi Selatan - 29 dari 60


Dibandingkan dengan realisasi penerbitan laporan tahun 2011 untuk indikator output yang sama, jumlah realisasi output tahun 2012 mengalami kenaikan sebesar 600,00% (realisasi tahun 2011 sebanyak 4 laporan). 12) Laporan hasil pengawasan atas permintaan stakeholder Bidang Polsoskam Capaian kinerja indikator ini didukung oleh kegiatan Audit Operasional Penyelenggaraan Ibadah Haji Tahun 1433 H/2012 M. Jumlah seluruh laporan terbit atas pelaksanaan kegiatan sebanyak 2 laporan dari target sebanyak 2 laporan atau mencapai 100,00% dari target. Dibandingkan capaian kinerja tahun 2011 (390,00%) untuk indikator output yang sama, maka capaian kinerja pada tahun 2012 mengalami penurunan 290,00%. Dibandingkan dengan realisasi penerbitan laporan tahun 2011 untuk indikator output yang sama, jumlah realisasi output tahun 2012 mengalami penurunan sebesar 94,78% (realisasi tahun 2011 sebanyak 39 laporan). Target dan realisasi indikator kinerja untuk bidang Polsoskam digambarkan pada grafik 3.3. Grafik 3.3. Target dan realisasi bidang Polsoskam



Penggunaan dana dan pemakaian OH dalam mendukung realisasi indikator kinerja bidang Polsoskam sebagaimana termuat dalam grafik 3.4. Grafik 3.4. Penggunaan dana dan pemanfaatan OH bidang Polsoskam.

Disamping penggunaan dana DIPA Perwakilan BPKP Provinsi Sulawesi Selatan, dalam melaksanakan penugasannya bidang polsoskam juga didukung dengan pembiayaan

dari

Itjen

Kemeterian

Pendidikan

Nasional

sebesar

Rp30.667.000,00. 13) Laporan hasil pengawasan lintas sektor Bidang Keuangan Daerah Kegiatan Evaluasi AKIP dilakukan untuk menilai implementasi sistem AKIP dan menilai akuntabilitas kinerja pemerintah. Dalam tahun 2012 evaluasi dilakukan terhadap 6 Pemda yaitu Kabupaten Luwu, Soppeng, Bone, Enrekang, Bulukumba dan Selayar. Selain itu terdapat bimbingan teknis evaluasi LAKIP pada Inspektorat Kabupaten Bone dengan jumlah laporan terbit sebanyak dua laporan. Jumlah laporan terbit pada kegiatan ini sebanyak 8 laporan dari target sebanyak 6 laporan atau mencapai 133,00%. Dibandingkan capaian kinerja tahun 2011 (100,00%) untuk indikator output yang sama, maka capaian kinerja pada tahun 2012 mengalami kenaikan 33,00%. Perwakilan BPKP Provinsi Sulawesi Selatan - 31 dari 60


Dibandingkan dengan realisasi penerbitan laporan tahun 2012 untuk indikator output yang sama, mengalami kenaikan sebesar 160,00% (realisasi tahun 2011 sebanyak 5 laporan dan realisasi tahun 2012 sebanyak 8 laporan). Kelemahan implementasi Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) yang dievaluasi menunjukkan banyaknya kelemahan dalam implementasi, diantaranya sebagai berikut: • Pemerintah daerah belum menyusun Penetapan Kinerja • RPJMD/Renstra/RKPD/Renja tidak memuat Indikator Kinerja Utama (IKU) • Target kinerja belum ditetapkan dengan baik • Pemerintah daerah maupun SKPD belum memiliki sistem pengumpulan data kinerja. 14) Laporan hasil pengawasan BUN Bidang Keuangan Daerah Kegiatan yang mendukung capaian laporan hasil pengawasan bidang Keuangan Daerah adalah Evaluasi Penyerapan APBD, Monitoring OPAD dan Monitoring DAK. Jumlah laporan dukungan hasil pengawasan BUN bidang Keuangan Daerah terbit sebanyak 111 laporan dari target sebanyak 85 laporan atau mencapai 131,00%. Rincian Target dan realisasi dari indikator ini sebagaimana termuat dalam tabel 3.3. Tabel 3.3. Rincian target dan realisasi hasil pengawasan BUN bidang Keuangan Daerah. No

Kegiatan

Target

Realisasi

%

1

Evaluasi Penyerapan APBD

7

8

114,29

2

Audit/ Monitoring/ Optimalisasi OPAD

1

1

100

3

Monitoring DAK

77

102

132,46

Jumlah

85

111

131



Penjelasan target dan realisasi masing-masing kegiatan sebagai berikut: a)

Evaluasi Penyerapan APBD Kegiatan bertujuan untuk memperoleh informasi penyerapan anggaran APBD dan mengidentifikasi permasalahan yang menghambat penyerapan anggaran pemerintah daerah. Kegiatan dilaksanakan di 7 pemda yaitu Kabupaten Tana Toraja, Kabupaten Bone, Kabupaten Luwu Utara, Kabupaten Barru, Kabupaten Jeneponto, Kota Palopo dan Provinsi Sulawesi Selatan dengan jumlah laporan terbit sebanyak 7 laporan. Disamping itu diterbitkan 1 laporan kompilasi evaluasi penyerapan APBD sehingga jumlah output sebanyak 8 laporan dari target 7 laporan atau mencapai 114,29%.

b)

Audit/Monitoring/Optimalisasi OPAD Kegiatan monitoring Optimalisasi Pendapatan Asli Daerah (OPAD) bertujuan untuk memetakan potensi-potensi PAD yang dapat ditingkatkan sehingga dapat mengurangi ketergantungan sumber pembiayaan dari pemerintah pusat. Kegiatan optimalisasi OPAD terlaksana di Pemerintah Kota Parepare bersinergi dengan Inspkektorat Kota Parepare. Jumlah laporan terbit sebanyak 1 Laporan atau sebesar 100 % dari target 1 laporan.

c)

Monitoring DAK Kegiatan Monitoring Dana Alokasi Khusus (DAK) dan Dana Transfer lainnya mencakup 7 bidang meliputi bidang Pendidikan, Kesehatan, Infrastruktur Air Minum dan Sanitasi, Infrastruktur Jalan dan Irigasi, Infrastruktur dan Prasarana Pedesaan, Kehutanan dan Perikanan dan Kelautan pada 7 Pemerintah Daerah yaitu di Kabupaten Pinrang , Gowa, Bone, Maros, Palopo, Kepulauan Selayar, dan Toraja Utara. Jumlah

laporan

hasil

pengawasan

yang

terbit

termasuk

laporan

kompilasinya sebanyak 83 laporan. Selain itu, terdapat kegiatan Non PKP2T Perwakilan BPKP Provinsi Sulawesi Selatan - 33 dari 60


yang mendukung capaian kegiatan yaitu inventarisasi saldo dana percepatan pembangunan infrastruktur (DPPID) pada 14 Kabupaten dan monitoring dana percepatan pembangunan infrastruktur daerah pada 4 kabupaten, dengan jumlah laporan terbit sebanyak 19 laporan. Dengan demikian jumlah laporan dari kegiatan monitoring DAK sebanyak 102 laporan dari target 77 laporan atau mencapai 132,46%. Permasalahan yang ditemui dari hasil monitoring Dana Alokasi Khusus dan Dana Transfer Lainnya antara lain sebagai berikut: •

Pemda tidak melaporkan penyerapan dana DAK/ Dana Transfer lainnya kepada Menteri Keuangan sesuai ketentuan.

•

Hasil kegiatan belum dapat dimanfaatkan secata optimal.

•

Terdapat alokasi dana DAK digunakan untuk membiayai kegiatan non DAK.

•

Pekerjaaan tidak sesuai dengan realisasi fisik.

•

Pemda tidak menyediakan dana pendamping sesuai dengan ketentuan.

Dibandingkan capaian kinerja tahun 2011 (116,00%) untuk indikator output yang sama, maka capaian kinerja pada tahun 2012 mengalami kenaikan 15,00%. Dibandingkan dengan realisasi penerbitan laporan tahun 2011 untuk indikator output yang sama, jumlah realisasi output tahun 2012 mengalami penurunan sebesar 8% (realisasi tahun 2011 sebanyak 121 laporan). 15) Laporan Hasil Bimtek/Asistensi Penyusunan LKPD Kegiatan yang dilakukan untuk mendukung capaian kinerja ini adalah evaluasi atas proses penyusunan dan penetapan APBD TA 2012, asistensi penyusunan LKPD TA 2011, asistensi reviu LKPD TA 2011 pada APIP, sosialisasi pengelolaan keuangan daerah, dan asistensi pengelolaan aset pemerintah daerah. Jumlah seluruh laporan yang terbit sebanyak 139 dari target sebanyak 48 laporan atau mencapai 289,00%. Rincian dari realisasinya sebagai berikut: Perwakilan BPKP Provinsi Sulawesi Selatan - 34 dari 60


(1) Evaluasi atas Proses Penyusunan dan Penetapan APBD TA 2012 Kegiatan evaluasi penyusunan APBD dilakukan untuk menganalis tahapantahapan dalam penyusunan APBD Tahun Anggaran 2012 oleh Pemerintah Daerah yang terlambat menetapkan Perda APBD-nya. Evaluasi dilaksanakan pada 5 (lima) Pemerintah Daerahyaitu Kabupaten Toraja Utara, Soppeng, Takalar, Kota Parepare, dan Kota Palopo. Jumlah laporan yang terbit sebanyak 5 (lima) laporan. Penyebab keterlambatan penyusunan APBD yang diperoleh dari hasil evaluasi penyusunan APBD adalah: a.

Keterlambatan penetapan RKPD, KUA dan PPAS.

b.

Keterlambatan musrenbang

c.

Keterlambatan penyerahan renja SKPD ke Bappeda

(2) Analisis Kinerja Keuangan Pemerintah Daerah Kegiatan Analisis Kinerja Keuangan Pemerintah Daerah dilaksanakan berupa kompilasi atas laporan keuangan Pemerintah Daerah se-Provinsi Sulawesi Selatan. Jumlah laporan terbit sebanyak 1 laporan. Dari 25 LKPD tahun 2011 di Wilayah Provinsi Sulawesi Selatan yang dikompilasi, dapat dijelaskan kinerja keuangan Pemerintah Daerah, sebagai berikut: a.

Rata-rata pertumbuhan Total Aset adalah sebesar 7,99%;

b.

Rata-rata pertumbuhan Aset Tetap adalah sebesar 7,49%;

d.

Rata-rata pertumbuhan SiLPA adalah sebesar 34,42%;

e.

Derajat Desentralisasi Kabupaten/ Kota secara umum dibawah 21% sedangkan Provinsi Sulawesi Selatan sebesar 3%.

f.

Derajat ketergantungan daerah untuk Kabupaten/Kota secara umum dibawah 70% sedangkan Provinsi Sulawesi Selatan sebesar 37%.

g.

Derajat kemandirian daerah untuk Kabupaten/Kota secara umum antara Perwakilan BPKP Provinsi Sulawesi Selatan - 35 dari 60


2% s.d. 26%, sedangkan Provinsi Sulawesi Selatan sebesar 170,24%. h.

Rasio Belanja Operasional terhadap Total Belanja rata-rata adalah sebesar 77,27%.

i.

Rasio Belanja Modal terhadap Total Belanja rata-rata adalah sebesar 22,62%.

j.

Rasio Belanja Pegawai terhadap Total Belanja rata-rata adalah sebesar 55,19%.

(3) Asistensi Penyusunan Laporan Keuangan Pemerintah Daerah Kegiatan pendampingan penyusunan LKPD dilaksanakan pada 8 Kabupaten yaitu Maros, Parepare, Luwu Timur, Kepulauan Selayar, Pangkajene dan Kepulauan, Bantaeng, Takalar, dan Bulukumba. Selain itu dilakukan juga asistensi penyusunan LKPD melalui aplikasi SIMDA pada Kota Palopo, Kabupaten Wajo, Luwu Utara, dan Toraja Utara serta Pendampingan Rekonsiliasi Neraca pada Pemerintah Kabupaten Pangkajene dan Kepulauan. Jumlah laporan terbit dari seluruh kegiatan tersebut sebanyak 15 laporan. (4) Pendampingan Reviu Laporan Keuangan Pemerintah Daerah Tahun Anggaran 2011 pada Inspektorat. Kegiatan pendampingan reviu LKPD dilaksanakan pada Inspektorat Kabupaten Soppeng, Bantaeng, Toraja Utara, Bulukumba, Luwu Timur, Luwu, Pangkajene dan Kepulauan, Sinjai, dan Kota Makassar. Jumlah laporan terbit dari seluruh kegiatan tersebut sebanyak 9 laporan. (5) Sosialisasi Pengelolaan Keuangan Daerah Kegiatan ini dimaksudkan untuk meningkatkan pemahaman dan wawasan para pegawai Pemerintah Daerah terkait dengan pengelolaan keuangan daerah melalui kegiatan sosilisasi antara lain, berupa: a) Sosialisasi bantuan sosial pada Kabupaten Tana Toraja, Luwu Timur, Jeneponto, dan Pangkajene dan Kepulauan. Perwakilan BPKP Provinsi Sulawesi Selatan - 36 dari 60


b) Sosialisasi Penyusunan TAPKIN dan LAKIP pada Kabupaten Tana Toraja dan Jeneponto. c)

Narasumber Workshop Penatausahaan Pengelolaan Keuangan Daerah bagi PPK SKPD Kabupaten Wajo.

d) Narasumber Pendampingan Pengelolaan Keuangan Daerah pada Pemerintah Kabupaten Luwu Timur. Jumlah laporan terbit dari seluruh kegiatan tersebut sebanyak 74 laporan. (6) Asistensi Pengelolaan Aset Pemerintah Daerah Kegiatan yang dilaksanakan untuk mendukung capaian kinerja output ini antara lain: a) Bimbingan Teknis SIMDA BMD pada Kabupaten Wajo, Barru, dan Toraja Utara. b) Perbaikan Database SIMDA BMD Kabupaten Takalar dan Kota Palopo. c)

Sosialisasi Implementasi SIMDA BMD Kabupaten Wajo.

d) Pendampingan Penataan Kembali Asset Tetap dan Asset Lainnya pada Pemerintah Provinsi Sulawesi Selatan. e) Asistensi Pengelolaan Aset pada Pemerintah Kabupaten Pangkajene dan Kepulauan, Barru, Bantaeng, Tana Toraja, Enrekang, dan Soppeng, termasuk menjadi Fasilitator Pelaksanaan Inventarisasi BMD Kabupaten Bulukumba. Jumlah laporan terbit dari seluruh kegiatan tersebut sebanyak 37 laporan. Dibandingkan capaian kinerja tahun 2011 (329,00%) untuk indikator output yang sama, maka capaian kinerja pada tahun 2012 mengalami penurunan 160,00%.



Kegiatan lain yang terkait dengan capaian kinerja ini adalah penandatanganan Rencana Aksi perbaikan kualitas laporan keuangan Pemerintah Daerah sebagai realisasi pelaksanaan Inpres Nomor 4 tahun 2011 tentang Percepatan Peningkatan Kualitas Akuntabilitas Keuangan Negara/Daerah. Perwakilan BPKP Provinsi Sulawesi Selatan telah menandatangani Rencana Aksi atas perbaikan kualitas laporan keuangan Pemerintah Daerah dengan 5 (lima) Pemerintah Daerah di wilayah Provinsi Sulawesi Selatan. Rencana aksi tersebut memuat langkah-langkah perbaikan yang harus dilakukan Pemerintah Daerah terkait dengan permasalahan yang diungkapkan BPK RI dalam hasil audit LKPD tahun 2011. Outcome dari kegiatan ini adalah Laporan Keuangan Pemerintah Daerah yang mendapat opini WTP dan WDP dari BPK RI. Pada tahun 2012 terdapat 3 pemerintah daerah yang memperoleh WTP, yaitu Pemerintah Kabupaten Luwu Timur, Gowa, dan Pemerintah Provinsi Sulawesi Selatan. Jumlah Pemerintah Daerah yang mendapatkan opini Wajar Dengan Pengecualian sebanyak 16 pemerintah daerah. 16) Laporan hasil pengawasan atas permintaan stakeholder Bidang Keuangan Daerah Kegiatan yang mendukung capaian indikator laporan hasil pengawasan atas permintaan stakeholder bidang Keuangan Daerah adalah Audit operasional atas Pasar Tradisional Modern Buttasalewangan Kabupaten Maros, Supervisi dan Monitoring Pencegahan Korupsi atas Pengadaan Barang dan Jasa Pemerintah Provinsi Sulawesi Selatan, Kota Makassar dan Asistensi Peningkatan Kapasitas APIP melalui penerapan Probity Audit pada Pemerintah Kabupaten Bantaeng dan Luwu Timur, serta Asistensi Probity Audit APBJ pada Pemerintah Provinsi Sulawesi Selatan. Selain itu terdapat penugasan non-PKPT yang turut mendukung capaian indikator antara lain: (1) Narasumber pada Rapat Konsultasi Pemkot Parepare bersama dengan DPRD serta elemen masyarakat Kota Parepare. Perwakilan BPKP Provinsi Sulawesi Selatan - 38 dari 60


(2) Pendampingan evaluasi proyek Kabupaten Luwu Timur TA 2012. (3) Monitoring Progress Pekerjaan Pengadaan Barang/Jasa (Belanja Modal Tahun Anggaran 2011) pada Pemerintah Provinsi Sulawesi Selatan dan Kabupaten Pangkep yang Tidak Selesai per 31 Desember 2011. (4) Audit ketaatan pada ketentuan atas pengajuan pencairan dan penggunaan pinjaman daerah tahun 2009 dan 2010 Kabupaten Pinrang. (5) Joint Audit atas Pembangunan Gedung Kantor pada Pemerintah Kabupaten Luwu Timur. Jumlah laporan hasil pengawasan atas permintaan stakeholder bidang Keuangan Daerah tersebut diatas sebanyak 17 laporan dari target sebanyak 5atau mencapai 340,00%. Dibandingkan capaian kinerja tahun 2011 (103,00%) untuk indikator output yang sama, maka capaian kinerja pada tahun 2012 mengalami kenaikan 237,00%. Dibandingkan dengan realisasi penerbitan laporan tahun 2011 untuk indikator output yang sama, jumlah realisasi output tahun 2012 mengalami penurunan sebesar 56,41% (realisasi tahun 2011 sebanyak 39 laporan). 17) Laporan Hasil Pengawasan atas Kinerja Pelayanan Publik Bidang Keuangan Daerah Kegiatan yang mendukung capaian indikator laporan hasil pengawasan atas kinerja pelayanan publik bidang keuangan daerah adalah Audit Kinerja Pelayanan Pemerintah Daerah, Evaluasi Kinerja Penyelenggaraan Pemerintah Daerah, Pendampingan Penyusunan LAKIP, serta Supervisi dan Monitoring Pelayanan Publik. (1) Audit Kinerja Pelayanan Pemerintah Daerah Audit kinerja meliputi bidang Pendidikan dan Kesehatan. Audit yang dilakukan adalah dengan menilai sejauh mana capaian bidang-bidang tersebut terhadap target Standar Pelayanan Minimal (SPM) yang telah ditetapkan oleh Perwakilan BPKP Provinsi Sulawesi Selatan - 39 dari 60


pemerintah pusat, dan menilai akuntabilitas dan transparansi atas pelayanan yang diberikan. Hasil analisis menunjukkan kondisi sebagai berikut: a) Target SPM belum dituangkan dalam dokumen perencanaan. b) Transparansi dan akuntabilitas pelayanan masih harus ditingkatkan, khususnya terkait standar waktu maupun biaya pelayanan. c)

SKPD belum menyusun Indeks Kepuasan Masyarakat.

Jumlah laporan terbit sebanyak 6 laporan. (2) Evaluasi Kinerja Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Kegiatan Evaluasi Kinerja Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah dilakukan pada 12 Kabupaten dan Kota di Provinsi Sulawesi Selatan. Kegiatan ini dilakukan oleh Perwakilan BPKP Provinsi Sulawesi Selatan bekerja sama dengan Inspektorat dan Biro Pemerintahan Daerah Provinsi Sulawesi Selatan. Jumlah laporan terbit sebanyak 12 laporan. (3) Pendampingan Penyusunan LAKIP dan TAPKIN Kegiatan pendampingan penyusunan LAKIP dilakukan pada Kabupaten Pinrang, Bantaeng, Luwu Utara, Luwu Timur, Soppeng, dan Kota Parepare. Sedangkan pendampingan penyusunan TAPKIN dilaksanakan di Kabupaten Bantaeng, Luwu Timur, dan Soppeng. Perwakilan BPKP Provinsi Sulawesi Selatan juga menjadi narasumber dalam kegiatan sosialisasi maupun diklat penyusunan LAKIP/TAPKIN di Kota Makassar, Palopo, Parepare, Kabupaten Bulukumba, Kepulauan Selayar, Toraja Utara, Maros, Bantaeng, serta Pusat Pengelolaan Ekoregion Sulawesi, Maluku, dan Papua di Makassar. Jumlah laporan terbit pada kegiatan ini sebanyak 17 laporan. (4) Supervisi dan Monitoring Pelayanan Publik Kegiatan supervisi dan monitoring pelayanan publik dilaksanakan pada Pemerintah Provinsi Sulawesi Selatan dan Kota Makassar, termasuk Supervisi Perwakilan BPKP Provinsi Sulawesi Selatan - 40 dari 60


Pencegahan Korupsi pada Pelayanan Publik Kantor Pertanahan dan Kantor Imigrasi Kelas 1 Makassar. Laporan yang telah terbit sebanyak 7 laporan. Jumlah seluruh laporan hasil pengawasan pelayanan publik sebanyak 42 laporan atau mencapai 175,00% dari target 24 laporan. Dibandingkan capaian kinerja tahun 2011 (100,00%) untuk indikator output yang sama, maka capaian kinerja pada tahun 2012 mengalami kenaikan 75,00%. Dibandingkan dengan realisasi penerbitan laporan tahun 2011 untuk indikator output yang sama, jumlah realisasi output tahun 2012 mengalami kenaikan sebesar 350,00% (realisasi tahun 2011 sebanyak 12 laporan). 18) Laporan Dukungan Pembinaan Penyelenggaraan SPIP Bidang Keuangan Daerah Kegiatan yang mendukung capaian indikator kinerja ini adalah Bimbingan Teknis Penyusunan Peraturan Kepala Daerah tentang Penyelenggaraan SPIP, Monitoring dan Bimtek Perbaikan Implementasi SPIP, Asistensi Perencanaan Pembangunan Daerah, dan Pemetaan Penerapan SPIP. Jumlah laporan yang terbit sebanyak 38 laporan dari target 27 laporan atau mencapai 140,74%. Target dan realisasi indikator ini, sebagai berikut: (1) Bimbingan

Teknis

Penyusunan

Peraturan

Kepala

Daerah

tentang

Penyelenggaraan SPIP Kegiatan bimtek penyusunan perkada telah dilaksanakan ke seluruh Pemda dan sampai dengan tahun 2012 seluruh Pemda telah menerbitkan perkada SPIP. Jumlah laporan terbit sebanyak 2 laporan. (2) Monitoring dan Bimtek Perbaikan Implementasi SPIP Kegiatan monitoring perbaikan SPIP dilaksanakan pada Kabupaten Bantaeng, Sinjai, dan Pangkep. Sedangkan Bimtek Perbaikan Implementasi SPIP dilaksanakan pada Pemerintah Kota Palopo, Makassar, Parepare, serta Kabupaten Takalar, Pangkep, dan Bantaeng. Jumlah seluruh laporan terbit dari kegiatan ini sebanyak 23 laporan.



(3) Asistensi Perencanaan Pembangunan Daerah Kegiatan asistensi perencanaan pembangunan daerah dilaksanakan di Kabupaten Bantaeng, Pangkep, Luwu Timur, dan Soppeng dengan jumlah laporan terbit dari kegiatan ini sebanyak 6 laporan. (4) Pemetaan atas Penerapan SPIP Kegiatan pemetaan telah dilaksanakan pada 7 pemerintah daerah, yaitu Provinsi Sulawesi Selatan, Kabupaten Pinrang, Tana Toraja, Enrekang, Luwu Timur, Luwu Utara, dan Toraja Utara. Pemetaan dimaksudkan untuk melihat area of improvement atas sistem pengendalian intern yang sudah dibangun oleh pemerintah daerah yang difokuskan pada proses manajemen pengelolaan

keuangan

daerah

yaitu

perencanaan,

penganggaran,

pelaksanaan/penatausahaan, pelaporan dan monitoring/ evaluasi. Hasil pemetaan menunjukkan adanya infrastruktur yang harus dibangun untuk

meningkatkan

efektivitias

penyelenggaraan

SPIP

dan

telah

direkomendasikan kepada masing-masing kepala daerah. Laporan atas pemetaan penerapan SPIP ini telah terbit sebanyak 7 laporan. Dibandingkan capaian kinerja tahun 2011 (230,00%) untuk indikator output yang sama, maka capaian kinerja pada tahun 2012 mengalami penurunan 90,74%. Dibandingkan dengan realisasi penerbitan laporan tahun 2011 untuk indikator output yang sama, jumlah realisasi output tahun 2012 mengalami penurunan sebesar 59% (realisasi tahun 2011 sebanyak 92 laporan). Target dan realisasi indikator kinerja untuk bidang Keuangan Daerah dapat digambarkan sebagai berikut :



Grafik 3.5. Target dan realisasi bidang Keuangan Daerah

Penggunaan dana dan pemakaian OH dalam mendukung realisasi indikator kinerja bidang Keuangan Daerah sebagaimana termuat dalam grafik 3.5. Grafik 3.6. Penggunaan dan dan pemakaian OH bidang Keuangan Daerah

Untuk mendukung output laporan, selain dibiayai dengan sumber dana DIPA BPKP, penugasan (PP) juga dibiayai oleh pihak ketiga dengan jumlah dana untuk bidang Keuangan Daerah sebesar Rp916.236.500,00. Perwakilan BPKP Provinsi Sulawesi Selatan - 43 dari 60


19) Jumlah Laporan Bimtek/Asistensi GCG/KPI Sektor Korporat Dalam Tahun 2012, realisasi laporan bimtek/asistensi GCG/KPI sektor korporat sebanyak 13 laporan atau 260% dari target sebanyak 5 laporan. Realisasi sebanyak 13 laporan tersebut terdiri dari 6 laporan atas penugasan PKP2T dan 7 laporan atas penugasan non PKP2T. Capaian indikator keluaran ini dicapai antara lain melalui kegiatan sosialisai GCG pada PDAM Kota Palopo, Bimtek penerapan GCG pada PDAM Kota Palopo, Assesment penerapan GCG pada PT Pelindo IV Makassar, sosialisasi KPI pada PTPN XIV (persero), sosialisasi GCG pada PT Kawasan Industri Makassar. Berdasarkan hasil evaluasi, BUMN/BUMD yang penerapan Good Corporate Governance mendapat skor baik dapat mendorong pencapaian target dan prioritas pembangunan nasional dalam tahun 2012. Dibandingkan capaian kinerja tahun 2011 (275,00%) untuk indikator output yang sama, maka capaian kinerja pada tahun 2012 mengalami penurunan 15,00%. Dibandingkan dengan realisasi penerbitan laporan tahun 2011 untuk indikator output yang sama, jumlah realisasi output tahun 2012 mengalami kenaikan sebesar 18,18% (realisasi tahun 2011 sebanyak 11 laporan). 20) Laporan Hasil Pengawasan atas Kinerja BUMD Dalam Tahun 2012, realisasi laporan hasil pengawasan atas kinerja BUMD sebanyak 39 laporan atau 325% dari target sebanyak 12 laporan. Realisasi sebanyak 39 laporan tersebut terdiri dari 18 laporan atas penugasan PKP2T dan 21 laporan atas penugasan non PKP2T yang dicapai melalui kegiatan : (1) Audit Kinerja pada 18 PDAM Kabupaten/Kota yaitu PDAM Kabupaten Bone, Jeneponto, Pangkep, Parepare, Gowa, Enrekang, Takalar, Palopo, Tana Toraja, Barru, Maros, Wajo, Sinjai, Soppeng, Pinrang, Sidrap, Bulukumba, dan Kota Makassar dengan jumlah laporan terbit sebanyak 18 laporan dan 1 laporan kompilasi audit kinerja PDAM. Perwakilan BPKP Provinsi Sulawesi Selatan - 44 dari 60


PDAM di Kabupaten/Kota yang telah dilakukan audit kinerja, yang memiliki kinerja minimal Cukup atau Baik sebanyak 66,67%, dengan tingkat kesehatan sebanyak 44.44% dalam kondisi sehat sebagai berikut : a. Kinerja PDAM Kabupaten/Kota NO.

TINGKAT KESEHATAN

SKOR

1

Baik Sekali

> 75,00

0

0,00

2

Baik

61,00 75,00

3

16,67

PDAM Kota Palopo, Parepare, dan Kota Makassar

50,00

PDAM Kabupaten Gowa, Barru, Maros, Enrekang, Takalar, Sinjai, Wajo, Jeneponto, dan Sidrap PDAM Kabupaten Pangkep, Tana Toraja, Soppeng, Bone, dan Bulukumba

JUMLAH

%

Cukup

46,00 60,00

4

Kurang

31,00 45,00

5

27,78

5

Tidak Baik

< 30

1

5,56

18

100,00

3

9

Jumlah

KETERANGAN

PDAM Kabupaten Pinrang

b. Tingkat Kesehatan PDAM Kabupaten/Kota

NO.

1

2

TINGKAT KESEHATAN

SKOR

Sehat

> 2,80

Kurang Sehat

> 2,20 2,80

JUMLAH

8

4

%

KETERANGAN

44,44

PDAM Kabupaten Gowa, Palopo, Enrekang, Takalar, Jeneponto, Parepare, Sinjai, dan Kota Makassar

22,22

PDAM Kabupaten Barru, Maros, Pangkep, dan Wajo



Sakit

3

< 2,20

Jumlah

6

33,33

18

100,00

PDAM Kabupaten Tana Toraja, Soppeng, Bone, Pinrang, Sidrap, Bulukumba

(2) Evaluasi Kinerja pengelolaan BLUD pada 2 RSUD, yaitu pada RSUD Andi Makassau di Kota Parepare dan RSUD Tenriawaru Kabupaten Bone. (3) Audit kinerja keuangan perusahaan daerah Sulawesi Selatan. (4) Sosialisasi pemenuhan persyaratan administratif PPK-BLUD pada 2 RSUD Kabupaten/Provinsi dalam bentuk asistensi/bimbingan teknis pemenuhan persyaratan administratif PPK-BLUD RSUD dengan jumlah laporan terbit sebanyak 3laporan. Dengan adanya asistensi pemenuhan persyaratan administratif PPK-BLUD, terdapat 2 RSUD pada Kabupaten/Provinsi di Provinsi Sulawesi Selatan telah siap dinilai dokumen persyaratan administratifnya oleh Tim Penilai yang dibentuk Pemerintah Daerah terkait, yaitu RSUD Siwa Kabupaten Wajo dan RSKD Provinsi Sulawesi Selatan. (5) Post audit pembangunan Terminal Peti Kemas (TPK) Kariangau, Balikpapan (paket B, dan Paket A dan Paket C lanjutan) pada PT. Pelabuhan Indonesia IV (Persero). (6) Pre audit pelelangan pekerjaan pembangunan Terminal Peti Kemas Kariangau Pelabuhan Balikpapan (Paket A lanjutan dan C lanjutan). (7) Reviu dan verifikasi atas pos hutang gaji pegawai, pos hutang pajak, dan kewajiban pensiun, serta hutang Jamsostek pada PT IKI (Persero) (8) Verifikasi pekerjaan tambah PLTU Sulsel Barru. (9) Evaluasi/reviu terhadap BPYBDS menjadi tambahan PMN dalam saham PT Pelabuhan Indonesia IV (Persero) atas hasil pekerjaan satuan kerja Perwakilan BPKP Provinsi Sulawesi Selatan - 46 dari 60


pembangunan fasilitas pelabuhan Laut Bitung. (10) Reviu kajian konsultan BPP-SPAM atas kerja sama PT Traya Tirta Makassar, PT Bahana Cipta, dan PT Multi Engka Utama. (11) Asistensi implementasi SIA PDAM pada 1 PDAM, yaitu PDAM Kab. Wajo. (12) Reviu atas aset BPYBDS Perum Bulog pada divisi regional Sulsel dan Sulbar. (13) Reviu dan verifikasi atas LK (pos hutang dan penggunaannya) pada pabrik gula Takalar. Dibandingkan capaian kinerja tahun 2011 (358,00%) untuk indikator output yang sama, maka capaian kinerja pada tahun 2012 mengalami penurunan 33,00%. Dibandingkan dengan realisasi penerbitan laporan tahun 2011 untuk indikator output yang sama, jumlah realisasi output tahun 2012 mengalami penurunan sebesar 42,65% (realisasi tahun 2011 sebanyak 68 laporan). 21) Laporan Hasil Bimtek dan Asistensi Penyusunan Laporan Keuangan BUMD Dalam Tahun 2012, realisasi laporan hasil Bimtek dan asistensi penyusunan laporan keuangan BUMD sebanyak 24 laporan atau 300,00% dari target sebanyak 8 laporan. Realisasi sebanyak 24 laporan tersebut terdiri dari 8 laporan atas penugasan PKP2T dan 16 laporan atas penugasan non PKP2T. Capaian indikator keluaran kegiatan ini dicapai melalui kegiatan bimbingan teknis penyusunan laporan keuangan pada PDAM berdasarkan SAK ETAP, meliputi PDAM Enrekang, Pangkep, Maros, Takalar, Jeneponto, Sinjai, Makassar dan Gowa. Selain itu juga dicapai melalui kegiatan bimtek implementasi dan pemeliharaan SIA PDAM, Bimtek penyusunan dokumen persyaratan administrative BLUD, serta penyusunan rencana bisnis dan anggaran, dan penyusunan rencana pengadaan barang dan jasa pada RSUD. Dibandingkan capaian kinerja tahun 2011 (213,00%) untuk indikator output yang sama, maka capaian kinerja pada tahun 2012 mengalami kenaikan 187,00%.



Dibandingkan dengan realisasi penerbitan laporan tahun 2011 untuk indikator output yang sama, jumlah realisasi output tahun 2012 mengalami penurunan sebesar 29,41% (realisasi tahun 2011 sebanyak 34 laporan). Target dan realisasi indikator kinerja untuk bidang Akuntan Negara dapat digambarkan pada grafik 3.7. Grafik 3.7. Target dan realisasi bidang Akuntan Negara

Sedangkan penggunaan dana dan pemakaian OH dalam mendukung realisasi indikator kinerja bidang Akuntan Negara sebagaimana termuat dalam grafik 3. Grafik 3.8. Penggunaan dan dan pemanfaatan OH bidang Akuntan Negara



Untuk mendukung output laporan, selain dibiayai dengan sumber dana DIPA Perwakilan BPKP Provinsi Sulawesi Selatan, penugasan (PP) juga dibiayai oleh pihak ketiga dengan jumlah dana untuk Bidang Akuntan Negara sebesar Rp1.120.371.000,00. 22) Laporan Hasil Sosialisasi Masalah Korupsi Capaian target kinerja laporan hasil sosialisasi masalah korupsi dilakukan melalui kegiatan Sosialiasi Anti Korupsi dan Koordinasi Hasil Pengawasan. Uraian untuk kegiatan tersebut sebagai berikut: a)

Sosialisasi Anti Korupsi Sosialisasi Anti Korupsi bertujuan untuk memberikan pemahaman kepada masyarakat tentang korupsi yaitu mengenai penanganan, penyebab dan dampaknya bagi masyarakat. Sosialisasi ditujukan pada 3 (tiga) fokus grup yaitu Pelajar, Mahasiswa dan Kepala Madrasah di lingkungan Pemerintah Kota Makassar. Jumlah peserta yang hadir sebanyak 204 orang dari target sebanyak 250 orang atau sebesar 81,60% dari target.

b) Koordinasi Hasil Pengawasan Kegiatan koordinasi hasil pengawasan dilakukan melalui kegiatan penyamaan persepsi tentang terpenuhinya unsur-unsur Tindak Pidana Korupsi (TPK) berupa gelar kasus dan gelar perkara kepada instansi penyidik yakni Kejaksaan Tinggi/Negeri dan Kepolisian Daerah/Resort. Kegiatan koordinasi hasil pengawasan direkapitulasi setiap bulan dan dilaporkan dalam Laporan Koordinasi Hasil Pengawasan secara Triwulanan. Jumlah laporan yang terbit sebanyak 4 laporan dalam tahun 2012 atau terealisasi sebesar 80% dari target sebanyak 5 laporan. Hasil ekspose selama tahun 2012 dari instansi penyidik sejumlah 76 kali terdiri dari kejaksaan 42 kali dan kepolisian 34 kali. Hasil ekspose yang telah ditindaklanjuti sejumlah 43 penugasan terdiri dari kejaksaan 20 penugasan dan kepolisian 23 penugasan. Hasil ekspose tidak seluruhnya bisa ditindaklanjuti Perwakilan BPKP Provinsi Sulawesi Selatan - 49 dari 60


disebabkan masih belum memenuhi unsur-unsur tindak pidana korupsi dan kelengkapan bukti-bukti yang masih dianggap kurang. Dibandingkan capaian kinerja tahun 2011 (100,00%) untuk indikator output yang sama, maka capaian kinerja pada tahun 2012 mengalami penurunan 20,00%. Dibandingkan dengan realisasi penerbitan laporan tahun 2011 untuk indikator output yang sama, jumlah realisasi output tahun 2012 mengalami penurunan sebesar 20,00% (realisasi tahun 2011 sebanyak 5 laporan). Penurunan ini disebabkan oleh adanya laporan koordinasi hasil pengawasan triwulan IV yang carry overke Tahun 2013. 23) Laporan Hasil Bimbingan Teknis / Asistensi Implementasi FCP. Target laporan kegiatan Bimbingan Teknis/Asistensi Implementasi FCP sebanyak 4 laporan melalui kegiatan Sosialisasi, Diagnostic Assesment dan Bimbingan Teknis Fraud Control Plan (FCP). Realisasi sebanyak 4 kegiatan dan telah terbit laporannya sebanyak 3 laporan terdiri dari 2 laporan sosialisasi FCP dan 1 laporan Diagnostic Assesment atau tercapai sebesar 75% dari target. Kegiatan Sosialisasi FCP sebanyak 2 kali dilaksanakan di Dinas Kesehatan dan Dinas Pendapatan Daerah Kota Parepare dengan jumlah peserta sebanyak 27 orang di Dinas Kesehatan dan 26 orang di Dinas Pendapatan. Kegiatan Diagnostic Assessment dilaksanakan pada RSUD Kota Parepare sedangkan kegiatan Bimbingan Teknis FCP dilaksanakan pada RSUD Kota Parepare. Dibandingkan capaian kinerja tahun 2011 (133,00%) untuk indikator output yang sama, maka capaian kinerja pada tahun 2012 mengalami penurunan 58,00%. Dibandingkan dengan realisasi penerbitan laporan tahun 2011 untuk indikator output yang sama, jumlah realisasi output tahun 2012 mengalami penurunan sebesar 25% (realisasi tahun 2011 sebanyak 4 laporan). Penurunan ini disebabkan oleh adanya laporan bimbingan teknis FCP pada Dinas Kesehatan Kota Parepare yang carry over ke tahun 2013. Perwakilan BPKP Provinsi Sulawesi Selatan - 50 dari 60


24) Laporan Hasil Kajian Pengawasan Kegiatan kajian pengawasan dilaksanakan melalui kajian peraturan perundangundangan yang berindikasi TPK. Target laporan hasil kajian pengawasan sebanyak 1 laporan. Kegiatan ini tidak terealisasi pada tahun 2012, karena belum ditemukan peraturan perundang-undangan yang memenuhi kriteria untuk dilakukan kajian. Dibandingkan capaian kinerja tahun 2011 (100,00%) untuk indikator output yang sama, maka capaian kinerja pada tahun 2012 mengalami penurunan 100,00%. Dibandingkan dengan realisasi penerbitan laporan tahun 2011 untuk indikator output yang sama, jumlah realisasi output tahun 2012 mengalami penurunan sebesar 100,00% (realisasi tahun 2011 sebanyak 1 laporan). 25) Laporan Hasil Audit Investigasi atas HKP, Eskalasi dan Klaim. Jumlah kasus Hambatan Kelancaran Pembangunan (HKP), Eskalasi dan Klaim yang ditangani dalam tahun 2012 sebanyak 16 kasus dengan jumlah laporan yang sudah terbit 16 laporan, dengan rincian sebanyak 14 laporan merupakan laporan atas penugasan tahun 2012 dan 2 laporan merupakan carry over dari tahun 2011. Jika dibandingkan dengan target sebesar 6 laporan, maka capaian kinerja indikator ini mencapai 267,00%. Total nilai koreksi audit dibandingkan dengan pengajuan instansi yang mengajukan penyesuaian harga dan klaim (penghematan) adalah sebesar Rp3.891.234.483,90. Audit Hambatan Kelancaran Pembangunan (HKP) dilaksanakan sebanyak 2 kegiatan yaitu pada keterlambatan kegiatan Pembangunan Pasar Besar Kota Palopodan keterlambatan penyelesaian Proyek Pembangunan Fakultas Teknik Universitas Hasanuddin. Audit Eskalasi dilaksanakan atas 10 paket pekerjaan, dan laporan yang terbit sebanyak 10 laporan.



Sementara Audit Klaim dilaksanakan atas 2 (dua) kegiatan yaitu pada Proyek Pengembangan Fakultas Teknik Universitas Hasanuddin dan proyek Power Plant pada PT Semen Tonasa. Dibandingkan capaian kinerja tahun 2011 (186,00%) untuk indikator output yang sama, maka capaian kinerja pada tahun 2012 mengalami kenaikan 81,00%. Dibandingkan dengan realisasi penerbitan laporan tahun 2011 untuk indikator output yang sama, jumlah realisasi output tahun 2012 mengalami kenaikan sebesar 123% (realisasi tahun 2011 sebanyak 13 laporan). 26) Laporan Hasil Audit Investigasi, Perhitungan Kerugian Negara dan Pemberian Keterangan Ahli atas Permintaan Instansi Penyidik Jumlah penugasan atas Audit Investigasi, Perhitungan Kerugian Negara dan Pemberian Keterangan Ahli atas Permintaan Instansi Penyidik selama tahun 2012 sebanyak 95 penugasan dari target 75 laporan dan laporan yang sudah diterbitkan sebanyak 82 laporan, sebagaimana termuat dalam tabel 3.4. Tabel 3.4. Rincian Kegiatan AI, PKKN dan PKA No

Kegiatan

1 2 3

AI PKKN PKA Jumlah

Realisasi Penugasan 10 26 59 95

8 21 46

Realisasi (Laporan) 4 21 57

75

82

Target

Dari 95 penugasan yang dilaksanakan, terdapat 82 laporan yang sudah diterbitkan, sedangkan sisanya sebanyak 13 laporan merupakan carry over ke tahun 2013. Dari 82 laporan yang diterbitkan, 4 laporan merupakan Laporan Hasil Audit Investigatif, 21 laporan merupakan Laporan Hasil Perhitungan Kerugian Keuangan Negara, dan 57 Laporan Hasil Pemberian Keterangan Ahli.



Selain itu, terdapat 15 laporan yang terbit merupakan laporan carry over dari tahun 2011 dengan rincian 12 laporan hasil Audit Investigatif, 2 laporan hasil perhitungan Kerugian Keuangan Negara dan 1 laporan pemberian keterangan ahli. Dengan demikian jumlah seluruh laporan terbit sebanyak 97 laporan atau 129,33% dari target 75 laporan. Berdasarkan instansi pemohon bantuan penugasan perhitungan kerugian keuangan negara dan penugasan audit investigasi laporan yang terbit dapat dirinci sebagaimana pada tabel 3.5. Tabel 3.5. Rincian laporan terbit per instansi Penyidik No

Kegiatan

1

AI

2

PKKN Jumlah

Kejaksaan

Pengembangan Audit Reguler

Instansi Lain

Jumlah

6

8

2

0

16

11

11

0

1

23

17

19

2

1

39

Kepolisian

Jumlah kerugian negara dari penugasan Audit Investigasi (AI) dan PKKN sebesar Rp19.774.460.012,47 terdiri dari penugasan AI sebesar Rp5.015.843.543,72 dan penugasan PKKN sebesar Rp14.669.722.871,75. Berdasarkan instansi peminta bantuan, nilai kerugian negara, dapat dilihat pada tabel 3.6. Tabel 3.6. Rincian kerugian Keuangan Negara Kepolisian

Kejaksaan

Instansi Lain

Pengembangan Audit Reguler

Jumlah

No

Penugasan

1

AI

3.070.017.242,38

722.489.745,80

2

PKKN

3.166.034.474,31

11.148.101.034,44

444.480.960

3

Jumlah

6.236.051.716,69

11.870.590.780,24

444.480.960 1.223.336.555,54 19.774.460.012,47

0

1.223.336.555,54

5.015.843.543,72

0

14.669.722.871,75

Dibandingkan capaian kinerja tahun 2011 (90,41%) untuk indikator output yang sama, maka capaian kinerja pada tahun 2012 mengalami kenaikan 38,92%. Perwakilan BPKP Provinsi Sulawesi Selatan - 53 dari 60


Dibandingkan dengan realisasi penerbitan laporan tahun 2011 untuk indikator output yang sama, jumlah realisasi output tahun 2012 mengalami kenaikan sebesar 126% (realisasi tahun 2011 sebanyak 77 laporan). 27) Laporan hasil audit investigasi yang ditindaklanjuti oleh instansi berwenang Capaian atas indikator ini diperoleh melalui penugasan Audit Investigasi atas Dugaan Penyalahgunaan Wewenang dan Kekuasaan dalam Jabatan dan atau Penggelapan Emas dan Uang di Brankas Pegadaian Unit Attapange Sengkang Kabupaten Wajo tahun 2011. Jumlah

nilai

kerugian

keuangan

negara

dari

penugasan

ini

sebesar

Rp.6.516.322.296,00. Jumlah laporan terbit untuk indikator ini sebanyak 1 laporan dari target sebanyak 1 laporan atau 100%. Capaian atas indikator tahun 2012 tidak dapat diperbandingkan dengan capaian tahun 2011 untuk indikator yang sama, karena pada tahun 2011 tidak ada target untuk indikator tersebut. Target dan realisasi indikator kinerja untuk bidang Investigasi dapat digambarkan pada grafik 3.9. Grafik 3.9. Target dan realisasi bidang Investigasi



Sedangkan dana dan pemakaian OH dalam mendukung realisasi indikator kinerja bidang Investigasi sebagaimana termuat dalam grafik 3.10. Grafik 3.10. Penggunaan dana dan pemanfaatan OH bidang Investigasi

28) Jumlah Sosialisasi dan Bimtek Penerapan JFA APIP Daerah Kegiatan yang dilaksanakan untuk mendukung capaian indikator ini adalah Workshop Pedoman Pembayaran Kabupaten Wajo, Bimtek Penerapan JFA pada Inspektorat Kota Parepare, dan Bimtek Pembinaan JFA pada Inspektorat Kabupaten Pinrang. Jumlah kegiatan yang telah dilaksanakan sebanyak 2 kegiatan atau mencapai 100% dari target sebanyak 2 kegiatan. Capaian atas indikator tahun 2012 tidak dapat diperbandingkan dengan capaian tahun 2011 untuk indikator yang sama, karena pada tahun 2011 tidak ada target untuk indikator tersebut. 29) Jumlah Sosialisasi dan Bimtek Penerapan Tatakelola APIP Daerah Kegiatan Sosialisasi dan Bimtek Penerapan Tatakelola APIP Daerah dilaksanakan pada 10 APIP Daerah yaitu Inspektorat Kabupaten Sidrap, Luwu Timur, Luwu, Barru, Toraja Utara, Soppeng, Gowa, Bone, Bulukumba, dan Kota Parepare. Dengan demikian kegiatan yang telah dilaksanakan berjumlah 10 kegiatan atau mencapai 100% dari target 10 kegiatan. Perwakilan BPKP Provinsi Sulawesi Selatan - 55 dari 60


Capaian atas indikator tahun 2012 tidak dapat diperbandingkan dengan capaian tahun 2011 untuk indikator yang sama, karena pada tahun 2011 tidak ada target untuk indikator tersebut 30) Laporan Evaluasi Penerapan Tatakelola APIP Daerah Evaluasi Penerapan Tatakelola APIP Daerah dilaksanakan pada 2 Inspektorat Kabupaten yaitu Kabupaten Jeneponto dan Kabupaten Sinjai. Laporan yang terbit sebanyak 2 laporan, atau mencapai 100% dari target 2 laporan. Capaian atas indikator tahun 2012 tidak dapat diperbandingkan dengan capaian tahun 2011 untuk indikator yang sama, karena pada tahun 2011 tidak ada target untuk indikator tersebut.

2. HASIL PENYELENGGARAAN DUKUNGAN MANAJEMEN PERWAKILAN BPKP PROVINSI SULAWESI SELATAN Jumlah laporan hasil penyelenggaraan dukungan manajemen Perwakilan BPKP Provinsi Sulawesi Selatan terbit sebanyak 60 laporan dari target 60 laporan atau mencapai 100% dengan target dan realisasi sebagaimana terlihat pada tabel 3.7. Tabel 3.7. Target dan realisasi Program Dukungan Manajemen No

Indikator

Output Target

Realisasi

%-tase

1 2

Rencana Kerja Tahunan Penetapan Kinerja Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah

1 1

1 1

100,00 100,00

1

1

100,00

4

Laporan Budaya Kerja (semester)

2

2

100,00

5

Laporan GDN (bulanan)

12

12

100,00

6

Kenaikan Pangkat Terpadu (semester)

2

2

100,00

7

RKA – KL (sesuai pagu) Laporan Keuangan (bulanan, semesteran, tahunan)

3

3

100,00

14

14

100,00

3

8 9

Perencanaan Kebutuhan (tahunan)

1

1

100,00

10

Laporan BMN (tahunan)

1

1

100,00



11

Laporan Penghematan Penggunaan Energi (semester)

2

2

100,00

12

Laporan Kehumasan (triwulanan)

4

4

100,00

13

Laporan Tindak Lanjut Hasil Pengawasan (bulanan)

12

12

100,00

14

Laporan Pelaksanaan PKS (triwulanan)

4

4

100,00

Jumlah

60

60

100,00

Temuan hasil pengawasan dalam tahun 2012 sebanyak 314 kejadian dengan nilai Rp.3.768.715.318,51 dan telah ditindaklanjuti sebanyak 49 kejadian (15,61%) dengan nilai Rp492.508.878,70 (13,07%) sehingga saldo temuan yang belum ditindaklanjuti sebanyak 265 kejadian (84,39%) dengan nilai Rp.3.276.206.439,81 (86,93%). Temuan, tindak lanjut dan saldo temuan tahun 2012 terinci pada tabel 3.8. Tabel 3.8. Temuan, TL dan saldo temuan tahun 2012

Nilai (Rp)

Kej Instansi Vertikal Instansi Pemerintah Daerah BUMN BUMD Total

Saldo

Tindak Lanjut

Temuan

Instansi

Nilai (Rp)

Kej

Kej

Nilai (Rp)

289

3,618,609,745.51

45

436,298,515.70

244

3,182,311,229.81

17

70,905,573.00

4

56,210,363.00

13

14,695,210.00

0 8 314

0 79,200,000.00 3,768,715,318.51

0 0 49

0 0 492,508,878.70

0 8 265

0 79,200,000.00 3,276,206,439.81

Saldo temuan yang belum ditindaklanjuti sampai dengan 31 Desember 2012 sebanyak 1.495 kejadian(14,79%) dengan nilai Rp.59.161.771.729,84 (11,24%). Rincian atas saldo tersebut dapat dilihat pada tabel 3.9. Tabel 3.9. Rincian temuan, TL dan saldo temuan s/d tahun 2012 Instansi Instansi Vertikal Instansi Pemerintah

Nilai (Rp)

Kej

7.044

215.124.897.288,83

5.808

1.787

71.053.294.427,27

1.685

Kej

Saldo

Tindak Lanjut

Temuan

Nilai (Rp)

Kej

Nilai (Rp)

172.095.594.036,95 1.236

43.029.303.251,88

102

5.172.242.895,58

65.881.051.531,69



Daerah BUMN

730

179.832.863.474,27

696

174.268.428.210,23

34

5.564.435.264,04

BUMD

545

60.151.929.194,77

428

54.756.138.876,43

117

5.395.790.318,34

10.106

526.162.984.385,14

8.617

467,001,212,655.30 1.495

59.161.771.729,84

Total

Dalam tahun 2012, Perwakilan BPKP Provinsi Sulawesi Selatan juga telah menindaklanjuti temuan hasil pengawasan Inspektorat BPKP Pusat dan hasil pemeriksaan BPK RI seperti diungkapkan dalam tabel 3.9. Tabel 3.10. Temuan hasil pengawasan Inspektorat dan BPK – RI tahun 2012 Temuan Tahun

Temuan

Sisa Temuan belum

2012

Ditindaklanjuti

ditindaklanjuti

Inspektorat

3 kejadian

3 kejadian

0

BPK RI

-

-

-

No

Pengawas

1 2

3. HASIL PENGADAAN DAN PENYALURAN SARANA DAN PRASARANA PERWAKILAN BPKP Kegiatan yang dilaksanakan untuk mendukung capaian sasaran adalah melalui pengadaan meubelair kantor dan peralatan pengolah data. Target kegiatan sebanyak 1.267 unit/m2 dan telah terealisasi sebanyak 1.267 unit/m2 atau 100%.Hasil kegiatan telah dipergunakan dalam mendukung pelaksanaan tugas pokok dan memberikan dukungan dalam kenyamanan bekerja.

AKUNTABILITAS KEUANGAN Dana yang tersedia pada DIPA Perwakilan BPKP Provinsi Sulawesi Selatan untuk melaksanakan tugas pokok dan fungsi sebesar Rp.20.072.730.000,00 dan terealisasi



sebesar Rp19.071.199.424,00 atau sebesar 95,01%. Rincian dari anggaran dan realisasi dana dapat dilihat pada lampiran 4. Sementara

dana

yang

berasal

dari

dropping

BPKP

Pusat

sebesar

Rp30.667.000,00 terealisasi sebesar Rp30.667.000,00 atau sebesar 100% untuk pembiayaan kegiatan audit bersama dengan pihak Inspektorat Kementerian Pendidikan Nasional. Dana yang berasal dari Pemerintah Daerah sebesar Rp916.236.500,00 merupakan dana yang terealisasi untuk pembiayaan bimbingan teknis dan pendampingan dalam pengelolaan keuangan daerah atas dasar permintaan pemerintah daerah. Selain

dana-dana

tersebut

diatas,

dalam

pelaksanaan

penugasannya

Perwakilan BPKP Provinsi Sulawesi Selatan juga memperoleh pembayaran dari pihak ketiga untuk membiayai penugasan-penugasan pada bidang Akuntan Negara sebesar Rp.1.120.371.000,00.



BAB IV PENUTUP Evaluasi atas pelaksanaan program dan kegiatan bermanfaat untuk mengetahui keberhasilan dan kegagalan dalam mendukung tujuan organisasi serta memberikan masukan dalam perbaikan perencanaan serta pelaksanaan program dan kegitaan di masa mendatang.Berdasarkan hasil evaluasi Perwakilan BPKP Provinsi Sulawesi Selatan dapat mencapai program yang telah ditetapkan dalam Rencana Kinerja Tahun 2012 dengan sangat baik. Capaian rata-rata pelaksanaan 3 program dan mencakup 30 kegiatan yang ditetapkan adalah sebesar 139,61% tergolong dalam kriteria sangat baik. Capaian di atas menunjukkan bahwa Perwakilan BPKP Provinsi Sulawesi Selatan turut berkontribusi dalam melaksanakan pengawasan yang akuntabel, transparan dan independen sebagaimana visi BPKP. Sebagai penutup, Pimpinan beserta segenap pegawai Perwakilan BPKP Provinsi Sulawesi Selatan berharap LAKIP Tahun 2012 dapat memenuhi kewajiban berakuntabilitas dan dapat digunakan sebagai sumber informasi dalam pengambilan keputusan.


BADAN PENGAWASAN KEUANGAN DAN PEMBANGUNAN PERWAKILAN PROVINSI SULAWESI SELATAN

Recommend Documents