BADAN PENGAWASAN KEUANGAN DAN PEMBANGUNAN PERWAKILAN PROVINSI SULAWESI SELATAN LAPORAN KEHUMASAN TRIWULAN I TAHUN 2016

BADAN PENGAWASAN KEUANGAN DAN PEMBANGUNAN PERWAKILAN PROVINSI SULAWESI SELATAN

LAPORAN KEHUMASAN TRIWULAN I TAHUN 2016

LHUM - 730 /PW21/1/2016 TANGGAL 8 APRIL 2016

Laporan Kehumasan Triwulan I 2016

PERWAKILAN BPKP PROVINSI SULAWESI SELATAN

KATA PENGANTAR

Era transparansi dan perkembangan teknologi informasi telah menjadikan masyarakat lebih kritis dan cenderung terjadi perubahan yang cepat di masyarakat. Kondisi seperti ini menuntut instansi/organisasi untuk mengakomodasi dan mengantisipasi keinginan masyarakat/publik untuk memperoleh informasi. Perkembangan teknologi informasi telah melahirkan perkembangan yang cukup pesat pada media massa, cetak, dan elektronik. Menjamurnya berbagai media massa dan derasnya arus informasi yang menerpa masyarakat belum merupakan jaminan akan memberi pencerahan kepada masyarakat. Dengan kondisi tersebut, diperlukan kelembagaan Humas (Hubungan Masyarakat) dalam setiap instansi pemerintah untuk mengimbangi arus informasi di masyarakat yang sewaktu-waktu dapat merugikan instansi pemerintah. Humas atau yang lebih dikenal istilah Public Relation (PR) merupakan salah satu metode komunikasi untuk menciptakan citra positif dari mitra organisasi/instansi atas dasar menghormati kepentingan bersama. Pembentukan Humas Instansi berfungsi untuk menerjemahkan kebijakan kepada para pegawainya atau masyarakat/publik dan untuk memonitor setiap sikap dan tingkah laku publik/masyarakat untuk disampaikan kepada pimpinan instansi sebagai bahan pengambilan keputusan. Laporan ini merupakan kumpulan kegiatan kehumasan yang telah dilaksanakan oleh Satgas Kehumasan Perwakilan BPKP Provinsi Sulawesi Selatan selama bulan Januari sampai dengan Maret 2016. Diharapkan melalui laporan ini dapat memberikan umpan balik (feed back) yang positif bagi pengelolaan kegiatan kehumasan di Perwakilan BPKP Provinsi Sulawesi Selatan. Makassar, 8 April 2016

Laporan Humas Triwulan I Tahun 2016

i



DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR ...................................................................................................

i

DAFTAR ISI ...............................................................................................................

ii

RINGKASAN EKSEKUTIF ...........................................................................................

1

URAIAN KEGIATAN KEHUMASAN ............................................................................

4

1.

Pemantauan Berita Media Massa (Kliping dan analisis berita) .....................

4

2.

Penyampaian Informasi ke Masyarakat/Publik .............................................

23

3.

Pengelolaan Website BPKP ............................................................................

39

4.

Peliputan Kegiatan Kantor .. ..........................................................................

40

5.

Pembinaan Kehumasan .................................................................................

41

6.

Menjalin Hubungan dengan Media Massa dan Instansi Lain ........................

41

7.

Anggaran dan Realisasi keuangan kegiatan kehumasan Perwakilan BPKP ............................................................................................

42

Koordinasi dengan Biro Hukum dan Humas (Kejadian dan Bentuknya) ..............................................................................

42

8.

LAMPIRAN -

Fotokopi kliping koran berita yang terkait dengan BPKP (42 berita)

-

Berita Bergambar dari hasil peliputan Triwulan I Tahun 2016 (16 do kumentasi)


ii



BADAN PENGAWASAN KEUANGAN DAN PEMBANGUNAN PERWAKILAN PROVINSI SULAWESI SELATAN Jalan Tamalanrea Raya No. 3 Bumi Tamalanrea Permai (BTP) Makassar Telp.: (0411) – 590591 Fax : 0411 – 590595 PO BOX 176 email: [email protected]

RINGKASAN EKSEKUTIF

Laporan ini disusun sesuai dengan surat Sekretaris Utama BPKP nomor S-61/SU/04/2010 tanggal 18 Januari 2010 tentang Penyempurnaan Sistem Pengelolaan Kehumasan yang memuat pedoman penyusunan laporan triwulanan kegiatan kehumasan bagi unit kerja perwakilan tahun 2010. Pedoman tersebut merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Keputusan Kepala BPKP Nomor KEP-277/K/SU/2009 tentang Sistem Pengelolaan Kehumasan di lingkungan BPKP. Dalam rangka meningkatkan citra BPKP, kegiatan kehumasan yang telah dilaksanakan Sekretariat Humas Perwakilan BPKP Provinsi Sulawesi Selatan selama periode Triwulan I Tahun 2016 adalah sebagai berikut: 1. Pemantauan Berita Media Massa (Kliping dan Analisis Berita) Telah dilakukan pemantauan berita media massa dalam bentuk kliping dan analisis berita terhadap pemberitaan yang berhubungan langsung dengan Perwakilan BPKP Provinsi Sulawesi Selatan. Selama periode Triwulan I Tahun 2016 jumlah berita yang dipantau dengan membuat kliping dan analisis berita sebanyak 46 berita. Media cetak yang menjadi sumber kliping tersebut berjumlah empat buah yang terdiri dari harian Fajar, Tribun Timur,Koran Sindo dan Koran Tempo Makassar. Selain itu, ada beberapa berita yang bersumber dari internet, yaitu korankabarmakassar.com, makassarterkini.com dan rakyatku.com.

2. Penyampaian Informasi ke Masyarakat/Publik Penyampaian informasi ke masyarakat/publik yang telah dilaksanakan selama periode Triwulan I Tahun 2016 adalah sebanyak 157 kegiatan, yakni dalam bentuk sosialisasi tugas pokok dan fungsi serta produk BPKP dan lain-lain sebanyak 85 kali kegiatan, pemberian keterangan ahli sebanyak 32 kali kegiatan, ekspose kasus 24 kali kegiatan, peliputan kegiatan kantor 16 kali kegiatan. Laporan Humas Triwulan I Tahun 2016

1



3. Pengelolaan Website BPKP Dalam rangka meningkatkan citra BPKP, Perwakilan BPKP Provinsi Sulawesi Selatan telah melakukan kegiatan pengelolaan website. Kegiatan yang dilaksanakan pada periode Triwulan I Tahun 2016 terdiri dari upload content 9 kali kegiatan. Saat ini kegiatan pengelolaan website masih terus berlangsung untuk mendapatkan bentuk ideal tampilan sebuah website yang informatif, akomodatif, dinamis, dan bermutu. Update terhadap content website akan selalu dilakukan dengan menyesuaikan perkembangan informasi yang terjadi sehingga selalu up to date (terkini). 4. Peliputan Kegiatan Kantor Kegiatan-kegiatan kantor yang telah diliput oleh pengelola Humas selama Triwulan I Tahun 2016 sebanyak 16 kegiatan, antara lain diklat investigasi, kunjungan kerja, serah terima jabatan Kepala Perwakilan dan kegiatan lainnya.

5. Pembinaan Kehumasan Selama Triwulan I Tahun 2016, Perwakilan BPKP Provinsi Sulawesi Selatan melaksanakan kegiatan pembinaan kehumasan dalam bentuk rapat staf dan rapat Satgas Kehumasan, serta ikut dalam diklat jurnalistik multimedia.

6. Menjalin Hubungan dengan Media Massa dan Instansi Lain Guna membangun citra institusi, Perwakilan BPKP Provinsi Sulawesi Selatan dalam Triwulan I Tahun 2016 senantiasa menjalin hubungan baik dengan media massa sebagai salah satu mitra kerjanya. Bentuk hubungan dengan media massa dilaksanakan dengan menghubungi pihak penerbit media serta memberi apresiasi atas beberapa berita terkait BPKP, serta menunjuk contact person yang dapat dihubungi oleh media massa dan meminta media massa menunjuk contact person (wartawan/redaktur/reporter) yang menjadi penghubung antara Sekretariat Humas Perwakilan BPKP Provinsi Sulawesi Selatan dan media massa yang diwakilinya, serta bersedia menemui wartawan yang datang untuk meliput berita di kantor. 7. Anggaran dan Realisasi Keuangan Kegiatan Kehumasan Perwakilan Terdapat anggaran khusus dalam DIPA Tahun Anggaran 2016 yang diperuntukkan untuk pengelolaan Majalah Paraikatte sebesar Rp44.040.000,00 untuk 4 kali terbit.


2



8. Koordinasi dengan Biro Hukum dan Humas (kejadian dan bentuknya) Menyampaikan laporan triwulanan dengan akurat dan tepat waktu serta koordinasi dengan Biro Hukum dan Humas terus dilaksanakan untuk lebih mengefektifkan pengelola kegiatan di perwakilan. Koordinasi umumnya dilaksanakan dalam bentuk pengeditan dan pengiriman berita yang akan di-upload di content BPKP pusat serta pengiriman laporan kehumasan perwakilan.


3


PERWAKILAN BPKP PROVINSI SULAWESI SELATAN URAIAN KEGIATAN KEHUMASAN

1. Pemantauan Berita Media Massa (Kliping dan Analisis Berita) Dalam rangka pemantauan berita media massa, pengelola kehumasan membuat kliping dan analisis berita terhadap pemberitaan yang berhubungan langsung dengan Perwakilan BPKP Provinsi Sulawesi Selatan. Selama periode Triwulan I Tahun 2016 jumlah berita yang dipantau dengan membuat kliping dan ringkasan berita sebanyak 46 berita. Media cetak yang menjadi sumber kliping adalah: - Harian Fajar; - Harian Tribun Timur; - Harian Seputar Indonesia (Sindo); - Harian Koran Tempo Makassar. Selain itu, ada beberapa berita yang bersumber korankabarmakassar.com, makassarterkini.com dan rakyatku.com.

dari

internet,

yaitu

Adapun berita yang dipantau adalah sebagai berikut: No.

Tanggal Terbit

Koran / Harian

Judul Berita

Isi Berita

1

2

3

4

5

4 Kasus Korupsi Jadi Prioritas

Empat kasus dugaan korupsi di lingkup Pemerintah Kabupaten Bulukumba menjadi prioritas penyelidikan Kepolisian pada 2016. Kasus-kasus tersebut yakni, proyek pengadaan TIK Dinas Pendidikan senilai Rp2,1 miliar, Alkes Dinas Kesehatan Bulukumba dengan anggaran Rp20 miliar, bantuan bedah ruma Kecamatan Kajang Dinas Tata Ruang dan Cipta Karya senilai Rp27 miliar dan dugaan penyelewengan anggaran Alokasi Dana Desa dan Bantuan Dana Desa Somba Paloi, Kecamatan Kindang. Penanganan kasus korupsi membutuhkan waktu sedikit lama karena ada proses dan tahapan yang dilalui sebelum akhirnya

1

Sabtu, 2 Januari 2016

Koran Sindo


4



dilimpahkan, khususnya hasil audit BPKP.

2

Selasa, 29 Desember 2016

Koran Sindo

Korupsi Logistik Pemilu : Berkas Perkara dilimpahkan ke Kejari

Penyidik Polres Maros melimpahkan berkas dugaan korupsi pengadaan logistic KPU untuk pemilu 2014 ke Kejari Maros. Kasus tersebut bergulir sekitar satu tahun lalu. Berdasarkan hasil Audit BPKP, kerugian negara sebesar Rp 227 juta dari total anggaran untuk pengadaan logistik sosialisasi pemilu sebesar Rp 358 juta

3

Rabu, 6 Januari 2016

Koran Sindo

Eks Pejabat BNI Dituntut 10 Tahun Bui

Pimpinan BNI KCU Bulukumba 20112012 dituntut pidana penjara 10 tahun. Terdakwa dinilai terbukti telah mengajukan, mencairkan, menyetujui dan menyalurkan fasilitas kredit modal kerja, Kredit Usaha Rakyat fiktif di BNI Cabang Bulukumba. Total kredit yang dikucurkan BNI KCU Bulukumba saat itu sebesar Rp 57,5 miliar lebih selanjutnya oleh BPKP Perwakilan Sulsel ditetapkan sebagau kerugian negara

4


Koran Tempo Makassar

Bekas Pimpinan BNI Dituntu 10 Tahun Bui

Mantan pimpinan BNI Bulukumba dituntut 10 tahun bui karena dinilai terbukti melakukan korupsi kredit pengembangan untuk budi daya ubi kayu di bulukumba. Jaksa menyatakan dana kredit yang dicairkan sebesar Rp 54,7 miliar. Dana itu ditujukan untuk 100 petani ubi kayu dan 28 petani traktor. Namun ternyata dana itu tidak dipergunakan sebagai mana mestinya. Tidak ada satu pun petani yang mendapatkannya. Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan Sulawesi Selatan menyatakan Negara dirugikan Rp 54,7 miliar. Hingga kini belum sepeserpun uang dikembalikan ke Negara.


5



5

Kamis. 7 Januari 2016

Koran Sindo

18 Eks Legislator Dituntut 2 Tahun Bui

Jaksa Penuntut Umum (JPU) Kejari Parepare meminta majelis hakim Pengadilan Tipikor Makassar dengan menjatuhkan hukuman dua tahun pejara kepada 18 anggota DPRD Kota Parepare periode 2004-2009. 18 mantan legislator tersebut terbukti bersalah melakukan tindak pidana korupsi secara bersama-sama dan berkelanjutan pada tunjangan perumahan Kotamadya Parepare. Akibat perbuatan para terdakwa Negara mengalami kerugian sebesar Rp 332 juta, berdasarkan audit BPKP Perwakilan Sulsel.

6

Kamis, 7 Januari 2016


Kasus Tunjangan Perumahan : 18 Terdakwa Dituntut 2 Tahun Bui

Tuntutan jaksa tidak sesuai dengan fakta yang terungkap di persidangan. Sebanyak 18 terdakwa kasus dugaan korupsi dana tunjangan Perumahan DPRD Kota Parepare dituntut 2 tahun penjara. Terdakwa terbukti telah melakukan korupsi secara bersamasama. Menurut Jaksa Penuntut, dari bukti yang terungkap di persidangan, terdakwa diketahui memalsukan perjanjian sewa rumah. Bukti sewamenyewa itu digunakan seolah-olah dana itu digunakan sesuai dengan peruntukan. Hasil audit Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan Sulawesi Selatan menemukan kerugian Negara mencapai Rp 332 juta.

7

Selasa, 12 Januari 2016

Koran Sindo

Jaksa Tunggu Pelimpahan Kasus PNUP

Kejari Makassar menunggu polissi melimpahkan tersangka dan barang bukti dugaan korupsi pembebasan lahan dan pembangunan gedung Kampus Politeknik Negeri Ujung Pandang (PNUP). Berdasarkan audit Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) Perwakilan Sulsel, Negara dirugikan Rp 1,6 miliar. Kerugian itu timbul akibat pembayaran yang tidak berhak menerima dana itu.


6



8


Koran SIndo

Sulsel Raih Predikat Clean and Clear

9



Sulawesi Selatan Laporan Hasil Pemeriksaan Keuangan Raih Predikat dan Pembangunan tahun 2015 Clear and Clean Sulawesi Selatan meraih predikat clear and clean. Menurut Kepala BPKP Sulsel, ada empat hal yang dinilai yakni pengawalan pembangunan, peningkatan ruang fiscal mengenai Optimalisasi Pendapatan Asli Daerah (PAD), pengelolaan APBD yang efisien dan pengamanan aset daerah

10

Jumat, 15 Januari 2016


Kejaksaan Telisik Kasus Menara Masjid Agung

Kejari Parepare menelisik kasus robohnya menara Masjid Agung Parepare. Kejari curgia ada tindak pidana korupsi di balik penyebab robohnys menara itu yang terjadi pada 8 Oktober 2014. Menara yang semula setinggi 75 meter itu merupakan satu bagian dengan Masjid Agung yang dibangun PT Nindya Karya pada 2014. Dari total anggaran Rp 24,8 miliar, sebanyak Rp 800juta di antaranya digunakan untuk membangun menara itu. Berbagai upaya sudah dilakukan Dinas PU, termasuk menyurati perusahaan kontraktor serta konsultasi dengan DPRD hingga BPKP

11


Koran Sindo

BPKP Didesak Audit Proyek Galian Pipa Air Bersih

Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) diminta mengaudit proyek pemasangan pipa jaringan distribusi air bersih di Kota Makale. Diduga kedalaman galian tidak sesuai dengan spesifikasi yang


Pemerintah Provinsi Sulsel meraih predikat clean and clear dari Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) Perwakilan Sulsel. Hasil tersebut diperoleh setelah BPKP Perwakilan Sulsel melakukan pengawasan terhadap kualitas akuntabilitas keuangan daerah Provinsi Sulsel pada 2015, dengan fokus pada empat dimensi utama

7



ditentukan. Pihak PSDA menyatakan standar galian pipa untu jaringan distribusi air bersih rata-rata 70 cm hingga 90cm. Namun berdasarkan hasil pantauan di lapangan, galian pipa air bersih di Kota Makale di beberapa titik kedalamannya hanya berkisaR 50cm hingga 60cm. Dangkalnya galian akan mempengaruhi ketahanan pipa. 12

Senin, 18 Januari 2016


Ahli ikut Usut Dugaan Korupsi Dana Koperasi

Kepala Cabang Kejakasaan Negeri Makassardi Pelabuhan menyatakan akan melibatkan ahli guna mengusut dugaan korupsi atas bantuan dana bergulir untuk koperasi dan usaha mikro, kecil, dan menengah dari Kementerian Koperasi. Ahli diharapkan dapat menguatkan adanya dugaan pelanggaran dalam pengelolaan dana tersebut. Saat ini kejaksaan masih menungu hasil penghitungan kerugian negara dari Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan Sulawesi Selatan. Setelah ada hasilnya, jaksa akan segera menetapkan tersangka

13



Kejaksaan Akan Periksa Kepala Dinas Tata Ruang

Penyidik Tindak Pidana Khusus Kejari Parepare menjadwalkan pemeriksaan Kepala Dinas Tata Ruang dan Pengawasan Pembangunan Kota Parepare, Kadarusman. Kadarusman akan dimintai keterangan tentang dugaan korupsi dana pengadaan penerangan jalan umum (PJU) pada 2014 senilai Rp 1,850 miliar. Penyidik masih menunggu BPKP untuk memastikan jumlah kerugian Negara.

14


Fajar

Tersangka Sekretaris dan Mantan Ketua KPUD Kembalikan Maros dijadwalkan mulai menjalani Kerugian Negara siding di Pengadilan Tipikor. Keduanya ditahan Kejari Maros dalam kasus korupsi pengadaan alat peraga Pemilu 2014. Berdasarkan audit Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP), kerugian


8



Negara dalam kasus itu mencapai Rp 227 juta dari total anggaran Rp 358 juta 15


Tribun Timur

4 Tersangka Didakwa Korupsi Rp 1,9M

Pengadilan Tipikor Makassar menggelar siding perdana kasus dugaan korupsi dana rehabilitasi 37 Sekolah Dasar (SD) di Kota Parepare. Proyek rehabilitasi yang berlangsung tahun 2012 lalu, diduga terjadi pemotongan anggaran pada setiap sekolah. Pemotongan anggaran diduga sebagai syarat untuk mendapat dana bantuan rehabilitasi tersebut. Menurut jaksa, setiap sekolah anggarannya di potong hingga 15 persen. Rinciannya, 10 persen disebutkan masuk ke Kementerian Pendidikan RI dan 5 persen masuk ke Dinas Pendidikan Parepare. Pemotongan anggaran 15 persen ini dianggap sebagai fee atau bonus. Berdasarkan hasil audit Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan Sulsel, kerugian Negara mencapai Rp 1,9 miliar

16


Fajar

Korupsi: Kasus Koperasi Terhambat Audit

Kasus dugaan penyalahgunaan pengelolaan bantuan dana bergulir koperasi dan usaha makro, kecil dan menengah menunggu hasil audit BPKP Sulsel. Hasil audit kerugian Negara ini digunakan untuk menetapkan tersangka dalam kasus ini

17

Jumat, 29 Januari 2016


Eks Komisioner Maros Bantah Korupi

Bekas KPUD Kabupaten Maros dan bekas sekretarisnya meminta majelis hakim menolak seluruh dakwaan jaksa penuntut umum. Menurut pengacara terdakwa, jaksa tidak menguraikan secara cermat dan jelas peran kliennya yang didakwa korupsi spanduk dan baliho sosialisasi Pemilu Legislatif 2014. Audit BPKP Sulawesi Selatan menyebutkan perbuatan terdakwa merugikan Negara Rp 227 juta


9



18



Eks Pemimpin BNI Bulukumba Divonis 7 Tahun Bui

Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Makassar menghukum bekas pimpinan BNI Bulukmba 7 tahun penjara. Terdakwa terbukti melakukan korupsi pencairan kredit pengembangan budi daya ubi kayu di bulukumba dan menyalahgunakan wewenang karena menyetujui pencairan kredit yang menggunakan data fiktif. Berdasarkan hasil audit Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan Sulawesi Selatan, Negara dirugikan sebesar Rp 54,7 miliar. Hingga kini belum sepeserpun uang dikembalikan ke negara

19

Selasa, 26 Janauri 2016

Koran Sindo

Eks Pincab BNI Dihukum 7 Tahun Bui

Mantan Pimpinan BNI KCU Bulukumba dihukum tujuh tahun penjara oleh majelis hakim Pengadilan Tipikor Makassar. Terdakwa dinyatak terbukti bersalah dalam kasus dugaan korupsi fasilitas kredit modal kerja, kredit usaha rakyat (KM-KUR) fiktif pada 20112012. Total kredit yang dikucurkan BNI KCU Bulukumba saat itu sebesar Rp 57,5 miliar lebih. Selanjutnya BPKP Perwakilan Sulsel menetapkan angka itu sebagai kerugian negara

20

Jumat, 5 Februari 2016

Koran SIndo

Cabjari Makassar Bidik Oknum di Diskop

Cabang Kejari Makassar membidik oknum Dinas Koperasi Kota Makassar terkait dugaan korupsi pengelolaan bantuan dana bergulir koperasi dan usaha mikro, kecil dan menengah pada 2014 lalu. Terjadinya penyelewengan dana bergulir bantuan Kementerian Koperasi ini diawali dengan tindakan pemalsuan rekomendasi dan tanda tangan terkait status koperasi penerima bantuan. Status perkara ini telah berada di tingkat penyidikan namun belum menetapkan tersangka sebab masih menunggu hasil audit BPKP Perwakilan Sulsel

21

Selasa, 16

Koran Tempo

Eks Direktur

Jubir Pengadilan Tipikor Makassar


10



Februari 2016

Makassar

Rumah Sakit Jeneponto Segera Diadili

Ibrahim Palino, menyatakan pihaknya telah menjadwalkan sidang perdana bagi eks Direktur Rumah Sakit Lanto Daeng Passewang Kabupaten Jeneponto, Saharuddin yang terjerat dalam kasus korupsi dana Badan Penyelenggaraan Jaminan Sosial (BPJS). Rumah Sakit Lanto Daeng Passewang mengelola dana BPJS sebesar Rp 16,5 miliar pada tahun 2014. Terdakwa Saharuddin dituding telah menyalahgunakan anggaran yang seharusnya diperuntukkan menutupi biaya BPJS di Jeneponto. Perkara yang diusut penyidik Polda Sulselbar ditemukan bukti bahwa dana BPJS dipakai oleh Saharuddin untuk kepentingan pribadi. Berdasarkan audit dari BPKP Sul Sel, ditemukan kerugian mencapai Rp 2,9 miliar.

22

Rabu, 17 Februari 2016


Diduga Korupsi, Pegawai Dinas Pendidikan Pinrang di Tahan

Aparat Kepolisian Resor Kabupaten Pinrang menahan satu dari dua pegawai Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga Kabupaten Pinrang dalam kaitan kasus korupsi pengadaan sarana dan prasarana wajib belajar 9 tahun dari APBN 2012. Nilai kerugian negara yang ditimbulkan Rp 1,2 miliar berdasarkan hasil audit BPKP Sul Sel. Tersangka merupakan pejabat struktural di Dinas Pendidikan, sebagai Kepala Sub Bagian Perencanaan. Sedangkan tersangka lainnya merupakan pejabat pembuat komitmen dari kasus pengadaan sarana dan prasarana wajib belajar 9 tahun. Bupati Pinrang Andi Aslan Patonangi, pihaknya tidak memberikan bantuan hukum kepada pegawainya yang terlibat kasus korupsi.

23

Selasa, 23 Februari


Penahanan Eks Direktur Politeknik

Majelis Hakim Pengadilan Tipikor Makassar masih mempertimbangkan untuk menangguhkan penahanan


11

PERWAKILAN BPKP PROVINSI SULAWESI SELATAN 2016

24

Selasa, 23 Februari 2016




Belum di Tanggguhkan

terhadap Pirman bekas Direktur Poltek Negeri Ujung Pandang. Pirman terdakwa korupsi pembebasan lahan kampus Politeknik. Lahan pembangunan Gedung Politeknik Ujung Pandang yang dibebaskan seluas 29 hektare. Lokasinya diperbatasan Kota MakassarKabupaten Maros. Proyek itu menggunakan anggaran Kementerian Pendidikan sebesar Rp 20 miliar pada tahun 2009. Berdasarkan audit BPKP Sulawesi Selatan kerugian negara sebesar Rp 1,6 miliar. Dalam kasus yang diusut Kepolisian Resor Kota Besar Makassar, telah ditetapkan tujuh tersangka. Enam tersangka lainnya adalah ketua panitia pembebasan tanah Suradi; sekretaris panitia, Dachsan Hasan; bendahara panitia Surachman; warga penerima dana Juliar, pejabat pembuat komitmen A.M. Anzarih; dan Kepala Desa Pemmenjangan, Abdul Hamid.

BPKP Terapkan Aplikasi Pengawas Dana Desa

BPKP Provinsi Sulawesi Selatan merancang sistem manajemen digital untuk pengelolaan keuangan daerah di tingkat desa. Sistem itu akan dibuat dalam aplikasi berbasis komputer ramah pakai untuk memudahkan perencanaan dana yang dikelola perangkat desa. Kami ingin memudahkan teman-teman di desa. Jadi tinggal dilatih beberapa hari, mereka sudah bisa menggunakan aplikasinya, jelas Didik Krisdiyanto, Kepala Perwakilan BPKP Provinsi Sulawesi. Sebelumnya BPKP telah menggunakan sistem serupa untuk mengawasi keuangan pemerintah daerah. Penerapan sistem desa, di tingkat desa ini untuk mengurangi kemungkinan kesalahan penggunaan dana desa yang tidak sesuai dengan rencana. Gubernur Sul Sel Syahrul Yasin Limpo menanggapi positif rencana BPKP 12



untuk menerapkan aplikasi pengawasan dana desa. Gubernur menjamin jajaranya mendukung penuh setiap upaya BPKP untuk memastikan dana pemerintah dikelola secara transparan. 25

Minggu, 21 Februari 2016


Kejaksaan Hitung Sendiri Kerugian Kasus Barombong

Kejaksaan Negeri Makassar tak melibatkan BPKP dalam menghitung kerugian negara dalam korupsi pembebasan lahan Stadion Barombong. Penghitungan dilakukan sendiri oleh tim penyidik kejaksaan. Kejari Makassar Deddy Suwardy Surachman mengatakan perhitungan kerugian negara tak harus melibatkan BPKP. Dedy mengatakan perhitungan kerugian oleh timnya tidak terlalu sulit dan hasil perhitungannya di nilai akurat. Perkara itu berawal dari pembebasan lahan Stadion Barombong, yang di bangun Pemerintah Provinsi Sulawesi Selatan pada tahun 2010. Rencana itu diajukan ke Kementerian Pemuda dan Olah Raga untuk tahap awal, dicairkan anggaran sebesar Rp 14 miliar.

26


Koran Sindo Makassar

Eks Direktur RSUD Lanto Daeng Pasewang Jeneponto Didakwa Pasal Berlapis

Direktur Rumah Sakit Umum Daerah Lando Daeng Pasewang (RSUD-LDP) Jeneponto pada 2014, dr. Saharuddin didakwa dengan pasal berlapis. JPU mendakwa Saharuddin bersalah mempergunakan anggaran BPJS Kabupaten Jeneponto serta menyalahgunakan wewenangnya dalam kapasitas sebagai Direktur Rumah Sakit. Jaksa, Anton Sulaiman Hasnawi menguraikan kronologi perbuatan terdakwa bermula ketika BPJS Kesehatan menjalin kerja sama dengan RSUD-LDP pada 2014. Selanjutnya disepakati dana BPJS masuk ke rekening rumah sakit sebesar Rp 16,7 miliar. Seharusnya semua dana itu disetorkan ke kas daerah Kabupaten Jeneponto, namun nyatanya sebagian dana


13



dipergunakan pribadi oleh terdakwa. Kerugian Negara ditetapkan sebesar Rp 2,9 miliar oleh BPKP Perwakilan Sul Sel.

27

Kamis, 25 Februari 2016

Koran Fajar Makassar

Kejari Tahan Rekanan Proyek Alat Kesehatan (Alkes)

Candra tersangka kasus korupsi pengadaan Alat Kesehatan (Alkes) dan Kamar Bersalin di RS Andi Makkasau tahun 2014. Candra adalah rekanan Rumah Sakit Andi Makassau Parepare dalam proyek bernilai Rp 19,8 milair. Candra lewat perusahaannya adalah pemenang tender Alkes senilai Rp 19,8 miliar. Candra langsung ditetapkan sebagai tersangka dan langsung ditahan. Berdasarkan hasil audit BPKP, kasus ini diduga merugikan negara sebesar Rp 9 miliar, yang digelembungkan hampir 50 persen dari anggaran pengadaan Alkes tersebut.

28

Kamis, 25 Februari 2016


Kejari Pare-Pare Menetapkan Dua Tersangka Dalam Dugaan Korupsi Pengadaan Alat Kesehatan (Alkes) Pada RSUD Andi Makassau

Keduanya adalah Direktur PT Pahlawan Rota Candra Pratama, yang merupakan rekanan pelaksana proyek senilai Rp 19,8 miliar tersebut serta PNS di RSUD Andi Makkasau selaku PPK, Uwais. Dalam kasus tersebut, diduga kuat terjadi pencucian uang dan markup dalam bentuk penggelembungan harga item alat kesehatan yang dianggarkan melalui APBN 2014 lalu. Candra adalah pemenang tender dari pengadaaan Alkes dari total anggaran sebesar Rp 19,8 miliar. Berdasarkan hasil audit BPKP, kasus ini diduga merugikan negara sebesar Rp 9 miliar atau hampir 50 persen dari anggaran pengadaan Alkes.


14



29

Rabu, 2

Koran Tempo Maret 2016 Makassar

BPKP, Korupsi di Kepala Perwakilan BPKP Provinsi Rumah Sakit Sulawesi Selatan Didik Krisdiyanto, Haji Minim Bukti menyatakan dugaan korupsi dana Badan Layanan Umum 2014 di Rumah Sakit Haji Makassar, masih minim bukti. Penyidik Kepolisian Resor Kota Besar Makassar belum melengkapi dokumen sebagai bahan untuk menghitung kerugian negara dalam kasus tersebut. Didik menyatakan proses audit kerugian negara sangat bergantung pada kelengkapan bukti yang ada. Dugaan korupsi atas dana BLU itu berkaitan dengan Jamkesda, BPJS, Jamkesmas, dan pasien umum. Dana itu juga berkaitan dengan anggaran kesejahteraan pegawai rumah sakit. Polisi sangat berhati-hati dalam menentukan tersangka. Itu sebabnya hasil audit menjadi dasar utama dalam menentukan pihak-pihak yang patut bertanggung jawab.

30

Rabu, 2

Tersangka Alat Kesehatan (Alkes) Belopa di Tahan

Koran Sindo Maret 2016 Makassar


Irsan Syarifuddin dijebloskan ke dalam sel tahanan karena sebelumnya pernah menjadi Daftar Pencarian Orang (DPO) Kejari Belopa. Tersangka Irsan menjadi boronan setelah Kejari Belopa menangani kasus dugaan korupsi pengadaan Alkes pada Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) Batara Guru. Diketahui, proyek pengadaan Alkes di RSUD Batara Guru, Belopa Kabupaten Luwu bersumber dari anggaran APBD dan APBN tahun 2012-2013 senilai Rp 33,2 miliar. Proyek Alkes tersebut diduga terindikasi penggelembungan sehingga mengakibatkan kerugian negara sebesar Rp Rp 8 miliar, berdasarkan hasil audit BPKP Sul Sel. Selain Irfan Syarifuddin ditetapkan sebagai tersangka, penyidik telah menetapkan PPK Kasmar sebagai tersangka dalam kasus ini. 15



31

Kamis, 3

Koran Tempo Maret 2016 Makassar

Kejaksaaan Tinggi Ambil Alih Kasus GOR Sudiang

Jubir Kejati Sulselbar Salahuddin, mengatakan Bidang Penyelidikan Pidana Khusus Kejati akan mengambil alih pengusutan kasus dugaan korupsi pembebasan lahan GOR Sudiang Kota Makassar. Salahudin mengatakan tim satuan khusus Kejati mengambil alih penyidikan perkara itu karena belum semua pihak yang terlibat disentuh hukum. Kasus tersebut telah menyeret dua pejabat, yaitu bekas Karo Perlengkapan Pemprov Sul Sel, Alimuddin Wellang; dan Lurah Sudiang Raya, Amri Indar. Keduanya divonis bersalah di Pengadilan Tipikor Makassar pada Agustus 2014. Masih ada pihak lain yang ikut bertanggung jawab. Audit BPKP Sul Sel terhadap kasus pembebasan GOR Sudiang menyatakan kerugian negara mencapai Rp 3 miliar.

32

Sabtu, 12 Koran Tempo Maret 2016 Makassar

Kasus Laboratorium UNM, Rektor Akui Proyek Tidak Sesuai Perencanaan

Rektor Universitas Negeri Makassar (UNM) Arismunandar mengakui bahwa jangka waktu pembangunan laboratorium terpadu di Fakultas Teknik tidak sesuai dengan perencanaan. Bangunan berlantai empat itu seharusnya sudah rampung seluruhnya pada akhir bulan Maret ini. Tapi sampai sekarang pekerjaan konstruksi belum rampung. Proyek tersebut mendapat anggaran Rp 40 miliar. Jumlah itu ucap Arismunandar dibagi dalam beberapa komponen, yakni pembangunan fisik sebesar Rp 35 miliar serta sisanya untuk biaya konsultan dan manajemen konstruksi. Kepala Sub Direktorat Bidang Tindak Pidana Korupsi AKB Adip Rojikan secepatnya akan akan menyelesaikan proses verifikasi kasus tersebut dan akan berkoordinasi dengan BPKP Sul Sel untuk persiapan audit.


16

PERWAKILAN BPKP PROVINSI SULAWESI SELATAN 33

Rabu, 16 Maret 2016

34

35



Polres Pinrang Minta Keterangan Ahli

Penyidik Kepolisian Resor Pinrang terus mengembangkan penyelidikan kasus dugaan korupsi dana pembangunan kembali jembatan Bamba pada 2011. Kasus itu menyeret mantan Kadis PU Pinrang, Suardi Saleh, yang saat itu menjabat Wakil Bupati Barru. Keterangan ahli sangat diperlukan karena dana Rp 1,5 miliar yang seharusnya digunakan untuk membangun kembali jembatan Bamba justru sebagian besar habis dipakai menyewa jembatan dari Zipur. Penyidik juga meminta BPKP Sulawesi Selatan melakukan audit guna mengetahui jumlah kerugian negara.

Kamis, 17 Koran Tempo Maret 2016 Makassar

Hakim Memvonis Bebas 19 Eks Legislator Parepare

Ketua Majelis Hakim Muhammad Damis memvonis bebas 19 anggota DPRD Parpare periode 2004-2009 dalam sidang putusan kasus korupsi tunjangan perumahan DPRD Parepare di Pengadilan Tipikor Makassar. Mereka dinilai tidak terbukti melakukan tindak pidana korupsi seperti disebutkan dalam dakwaan JPU dari Kejari Parepare. Damis juga meminta agar nama baik dan hak-hak terdakwa dipulihkan. Menurut Damais, para terdakwa juga tidak pernah meminta bantuan tersebut. Namun pembayaran itu dilakukan berdasarkan SK Walikota mengenai pembayaran tunjangan perumahan bagi pimpinan dan anggota DPRD Parepare. Hasil audit BPKP Sulawesi Selatan menyatakan kerugian negara mencapai Rp 332 juta.

Kamis, 17 Maret 2016

19 Eks DPRD Parepare Lolos Dari Jerat Korupsi

Hakim Pengadilan Tipikor Makassar kembali membebaskan terdakwa kasus dugaan korupsi. Kali ini 19 terdakwa korupsi tunjangan perumahaan anggota DPRD Parepare

Koran Tribun Timur Makassar


17



divonis bebas Rabu (16/3). Salah satu dari 19 terdakwa kasus korupsi yang divonis bebas adalah Sjamsu Alam mantan Wali Kota Parepare, selebihnya adalah mantan anggota DPRD Parepare periode 2004-2009. Dalam amar putusannya, Majelis Hakim yang dipimpin Muh Damis menyatakan, terdakwa dinyatakan tidak terbukti melakukan tindak pidana korupsi, dan jaksa diminta untuk melakukan pemulihan nama baik terdakwa. Tunjangan Perumahan (TP) ini diindikasi ada penyimpangan setelah adanya Rekomendasi BPKP. Rekomendasi itu menyatakan, Tunjangan Perumahan (TP) harus dikelola pihak ketiga. Sebab, anggaran tersebut tertuang sebagai belanja barang, sehingga penggunaan anggarannya diperlukan laporan pertanggungjawaban, seperti kwitansi. 36



Eks Wali Kota, 18 Legislator Divonis Bebas

Dalam sidang agenda putusan di Pengadilan Tipikor Makasaar, tanggal 16 Maret 2016 majelis hakim yang terdiri atas Muhammad Damis selaku ketua, serta Bonar Harianja dan Rostansar selaku hakim anggota menyatakan, para terdakwa tidak terbukti melakukan tindak pidana korupsi, menyalahgunakan kewenangan dan merugikan keuangan negara sebagaimana yang dituduhkan atas tunjangan perumahan oleh JPU Kejari Parepare. Atas vonis bebas tersebut JPU, Lili M. menyatakan mengajukan kasasi ke Mahkamah Agung. Total anggaran sebesar Rp 332 juta, tidak dipergunakan sesuai peruntukkannya. Tindakan melawan hukum pada kasus ini adalah para tersangka memalsukan perjanjian sewa rumah. Berdasarkan audit BPKP Perwakilan Sul Sel, perjanjian


18



sewa rumah itu adalah fiktif. Kerugian negara pada kasus ini sebesar Rp 332 juta. 37

Selasa, 22 Maret 2016


Tersangka Korupsi Bedah Rumah Segera Ditetapkan

Penyidik Polres Bulukumba segera menetapkan tersangka kasus dugaan korupsi proyek Bantuan Swadaya Pemberdayaan Stimulan (BSPS) atau bedah rumah Kecamatan Kajang. Saat ini penyidik sedang menunggu hasil audit Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) yang rencananya terbit pada April mendatang. Kepala Bagian (Kabag) Humas Polres Bulukumba, AKP Syarifuddin, mengungkapkan, jika audit BPKP keluar, polisi akan meningkatkan status kasus ke tahap penyidikan. Kalau tidak ada halangan April sudah keluar auditnya. Kita akan tahu berapa jumlah kerugian negara dari anggaran Rp 27 miliar.

38



Polemik Proyek Hambalang, Pemerintah Fokus Penyelamatan Aset

(Jakarta) Pemerintah akan melakukan audit secara komprehensif sebelum memutuskan apakah proyek Hambalang akan dilanjutkan, dihentikan, atau dialihfungsikan. Pada prinsipnya, pemerintah fokus pada bagaimana menyelamatkan aset negara dalam proyek yang anggarannya triliunan rupiah itu. Presiden akan meminta Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) untuk melakukan audit secara menyeluruh terkait proyek tersebut. Apakah nanti akan digunakan untuk wisma atlet yang sedang dibutuhkan atau untuk yang lain tergantung hasil kajian Menteri PUPR dan BPKP.

39

Rabu, 23 Maret 2016

Tribun Tmur Makassar

Kejati Isyaratkan Buka Kembali Kasus Gedung Olah Raga (GOR) Sudiang

Penyidik Kejati Sulselbar akan mengevaluasi kembali kasus dugaan korupsi pembebasan lahan Gedung Olah Raga (GOR) Sudiang. Evaluasi ini mungkin memunculkan tersangka baru. Kasus ini sebelumnya sudah


19



ditelisik oleh penyidik Kejari Makassar dan menyeret dua tersangka yakni, mantan Kepala Biro Perlengkapan Pemprov Sul Sel, Alimuddin Wellang dan Amri Indar, mantan Lurah Sudiang Raya. Keduanya divonis dua tahun penjara. Rencana dibukanya kasus ini kembali tentu akan menambah catatan panjang penanganan kasus dugaan korupsi pembebasan lahan Gedung Olah Raga (GOR) Sudiang tahun 2007. Berdasarkan audit BPKP Sulawesi Selatan negara mengalami kerugian Rp 3,1 miliar dalam pembebasan lahan GOR Sudiang.

40


Koran Fajar Makassar

Istri Tersangka Alat Kesehatan (Alkes) Bawa Tunai Rp 4 Miliar

Uang disita dari tersangka pengadaan Alkes RSUD Batara Guru Belopa, Kabupaten Luwu, Irsan Syarifuddin yang juga Direktur Utama PT Erlang Perkasa. Uang itu disita setelah pihak tersangka datang menyerahkannya langsung. Uang tersebut di serahkan oleh istri tersangka, Hamsina dalam bentuk tunai. Terkait pengembalian kerugian negara tersebut Kejari Belopa Zet Tadung Allo, menegaskan bahwa kasus tersebut tetap berjalan. Walaupun kerugian negara telah dikembalikan tapi tidak akan menghapus perbuatan pidananya. Sebagaimana diketahui proyek pengadaan Alkes RSUD Batara Guru bersumber dari APBD dan APBN 2012-2013 sebesar Rp Rp 33,2 milair. Proyek ini diduga terindikasi mark up, sehingga mengakibatkan kerugian negara sebesar Rp 8 miliar, berdasarkan hasil audit BPKP Sul Sel.

41


Koran Tribun TimurMakassar

Pemerintah Kaji Ulang Kelanjutan Proyek

(Jakarta) Presiden Joko Widodo meminta Kementerian dan Lembaga yang berhubungan dengan kelangsungan pembangunan Pusat


20



Hambalang

Pendidikan, Pelatihan, dan Sekolah Olahraga Nasional Hambalang agar mengkaji secara berhati-hati sebelum memutuskan nasib proyek tersebut. Joko Widodo mengingatkan agar kajian juga meliputi aspek teknis dan finansial. KPK telah menyerahkan kelanjutan proyek itu kepada Pemerintah. KPK hanya sita dokumen proyeknya guna penanganan masalah hukum. KPK menyarankan beberapa hal, yakni melibatkan ahli dalam membuat kajian yang di dampingi KPK dan badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP).

42



Dituntut 4 Tahun, Eks Kadis TPH Soppeng Bebas

Mantan Kadis Tanaman Pangan dan Holtikultura (TPH), Kabupeten Soppeng, Yuliana dibebaskan oleh hakim Tipikor Makassar dari seluruh dakwaan JPU. Hal itu diputuskan majelis hakim dalam sidang pembacaan vonis kasus korupsi penyaluran dana bantuan sosial (Bansos) pengembangan kedelei Dinas TPH di Kecamatan Marioriawo kabupaten Soppeng pada 2013 di Pengadilan Tipikor Makassar. Kasus korupsi perekayasaan data petani dalam penyaluran dana Bansos pengembangan kedelei Dinas Tanaman Pangan dan Holtikuktura (TPH) di Kecamatan Marioriawo Kabupaten Soppeng pada 2013 digulir Kejari Soppeng karena menemukan potensi kerugian keuangan negara sebesar Rp 3,5 miliar, berdasarkan audit BPKP Perwakilan Sul Sel.

43

Selasa, 12 Koran Kabar Januari 2016 Makassar

Sulsel Raih Penghargaan Pertama di Tahun 2016 dari BPKP

Pemerintah Provinsi Sulsel kembali meraih penghargaan melalui predikat clean and clear dari Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) Perwakilan Sulsel. Penghargaan tersebut merupakan yang pertama bagi Sulsel


21


PERWAKILAN BPKP PROVINSI SULAWESI SELATAN di tahun 2016 ini.

Hal tersebut terungkap berdasarkan hasil pemeriksaan keuangan dan pembangunan yang telah diserahkan Kepala BPKP Perwakilan Sulsel Deni Suardini kepada Gubernur Sulsel Syahrul Yasin Limpo. Deni Suardini mengatakan BPKP Perwakilan Sulsel telah melakukan pengawasan terhadap kualitas akuntabilitas keuangan daerah Provinsi Sulsel tahun 2015.

44

Senin, 22 Februari 2016

Koran Kabar Makassar

Didik Gantikan Deni Pimpin BPKP Sulsel

Badan Pengawas Keuangan dan Pembangunan (BPKP) Sulsel kini berganti nahkoda, dari sebelumnya Deni Suardini, kini dijabat Didik Krisdianto. Serah terima jabatan ini dilangsungkan di Ruang Pola Kantor Gubernur Sulsel yang dihadiri Gubernur Sulsel, Syahrul Yasin Limpo dan Kepala BPKP Pusat Ardan Adiperdana serta sejumlah pejabat Pemerintah Daerah Sulsel.

45


Rakyatku.com

Dugaan Korupsi RS Haji, Polisi Tunggu Audit BPKP Sulsel

Penanganan kasus dugaan korupsi dana Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS)Kesehatan di RSUD Haji Makassar masih bergulir di kepolisian. Polrestabes Makassar kesulitan meningkatkan kasus itu dari status penyidikan. Karena hingga hari ini, audit jumlah kerugian negara dari kasus itu belum dikeluarkan Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) Sulawesi Selatan.

46


Makassar Terkini BPKP awasi dana desa dengan system ini


Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) Provinsi Sulawesi Selatan saat ini sedang merancang sistem manajemen khusus pengelolaan keuangan daerah di tingkat desa. 22



Sistem ini akan dibuat dalam aplikasi berbasis komputer ramah pakai, untuk memudahkan perencanaan, pelaksanaan, dan pengawasan dana yang dikelola perangkat desa. “Kita ingin memudahkan temanteman didesa. Jadi tinggal dilatihan beberapa hari mereka sudah bias menggunakan aplikasinya,” kata Kepala Kantor BPKP Sulsel Didik Kristianto usai upacara serah terima jabatannya di Makassar.

2. Penyampaian Informasi ke Masyarakat/Publik Kegiatan penyampaian informasi berkaitan dengan tugas pokok dan fungsi BPKP kepada publik eksternal BPKP, dilakukan melalui: -

Hak jawab/ klarifikasi tidak ada. Press Release tidak ada. Sosialisasi, tugas, fungsi dan produk BPKP sebanyak 85 kali. Pemberian keterangan ahli sebanyak 32 kali. Ekspose kasus pada Bidang Investigasi sebanyak 24 kali. Uploading content sebanyak 9 kali. Kegiatan peliputan sebanyak 16 kali.

Kategori

Kegiatan

Tanggal Pelaksanaan

Keterangan

-

-

-

-

-

-

-

-

-

8 Maret 2016

Pemerintah Kabupaten Wajo

8 Maret 2016

Pemerintah Kabupaten Barru

a. Penanganan atas media massa: - Hak jawab/klarifika si/pelurusan berita/koreksi - Press Conference - Press Release b. Promosi: - Sosialisasi tugas, fungsi, dan produk BPKP

01. Pendampingan Penyusunan Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) dengan Aplikasi SIMDA pada Kabupaten Wajo T.A 2015 02. Pendampingan Penyusunan Laporan Keuangan


23


PERWAKILAN BPKP PROVINSI SULAWESI SELATAN Pemerintah Daerah (LKPD) dengan Aplikasi SIMDA pada Kabupaten Barru T.A 2015 03. Pendampingan Penyusunan LAKIP Kabupaten Toraja Utara 04. Narasumber dalam Rapat Kerja Teknis terkait Pemberantasan TPK dan TPPU TA 2016 05. Pemateri APIP dalam Upaya Pencegahan Terhadap Penyimpangan Pengelolaan Keuangan Daerah 06. Pendampingan Penyusunan Laporan Keuangan pada Kementerian Hukum dan HAM Provinsi Sulawesi Selatan tahun 2015 07. Pendampingan Penyusunan Laporan Keuangan pada Pengadilan Tinggi Sulawesi Selatan tahun 2015 08. Pendampingan Penyusunan Laporan Keuangan pada Dinas Pariwisata Provinsi Sulawesi Selatan 09. Pendampingan Penyusunan Laporan Keuangan pada Dinas Tenaga Kerja Provinsi Sulawesi Selatan 10. Pendampingan Penyusunan Laporan Keuangan pada Bawaslu Provisi Sulawesi Selatan 11. Pendampingan Penyusunan Laporan Keuangan Dit Jen Bina Marga Kementerian PU dan Perumahan Rakyat di Wilayah Provinsi Sul Sel Tahun 2015 12. Pendampingan Penyusunan Laporan Keuangan Dit Jen Cipta Karya Kementerian PU dan Perumahan Rakyat di Wilayah Provinsi Sul Sel Tahun 2015 Laporan Humas Triwulan I Tahun 2016

11 Maret 2016

Pemerintah Kabupaten Toraja Utara

2 Februari 2016

Polda Sulselbar

19 Januari 2016

Pemerintah Kota Palopo

20 Januari 2016

Kementerian Hukum dan HAM Provinsi Sulawesi Selatan

20 Januari 2016

Pengadilan Tinggi Sulawesi Selatan

15 Januari 2016

Dinas Pariwisata Provinsi Sulawesi Selatan

15 Januari 2016

Dinas Tenaga Kerja Provinsi Sulawesi Selatan

10 Februari 2016

Bawaslu Provisi Sulawesi Selatan

4 Januari 2016

Dit Jen Bina Marga Kementerian PU dan Perumahan Rakyat Provinsi Sulawesi Selatan

4 Januari 2016

Dit Jen Cipta Karya Kementerian PU dan Perumahan Rakyat Provinsi Sul Sel

24


PERWAKILAN BPKP PROVINSI SULAWESI SELATAN 13. Pendampingan Perencanaan dan Persiapan Pelelangan Pembangunan Gedung Pendidikan (Lanjutan)dan Pekerjaan Jalan Kompleks T.A 2016 di Lingkungan LPMP Prov.Sul Sel 14. Reviu Hasil Kegiatan Pengadaan Belanja Modal APBN-P Lanjutan Pengembangan Fasilitas Pelabuhan Laut Paotere Pada Kantor Otoritas Pelabuhan Utama Makassar T.A 2015 15. Reviu Hasil Pekerjaan Pembangunan Fasilitas Pelabuhan Laut Jeneponto T.A 2015 16. Reviu atas Dukungan Pengadaan Pekerjaan Pembangunan Gedung Bimtar, Jaringan Listrik, Air dan Telepon Tahap III Kampus Baru ATKP Makassar T.A 2016 17. Reviu Dokumen Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah pada ATKP Makassar Tahun Anggaran 2016 18. Pendampingan Penyusunan Laporan Keuangan Tkt Wilayah (UAPPA/II-W) Tahun 2015 pada PTUN Makassar 19. Pendampingan Penyusunan Laporan Keuangan Tahun 2015 pada PN Makassar 20. Pendampingan Penyusunan Laporan Keuangan Tahun 2015 pada PTA Makassar 21. Pendampingan Pengelolaan Keuangan dan Penyusunan Laporan Keuangan pada Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Provinsi Sul Sel T.A 2015 22. Pendampngan /Narasumber Laporan Humas Triwulan I Tahun 2016

21 Januari 2016

LPMP Provinsi Sulsel

27 Januari 2016

Kantor Otoritas Pelabuhan Utama Makassar

10 Februari 2016

Pelabuhan Laut Jeneponto

24 Februari 2016

Kampus Baru ATKP Makassar

12 Februari 2016

ATKP Makassar

22 Januari 2016

Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Makassar

22 Januari 2016

Pengadilan Negeri Makassar

22 Januari 2016

Pengadilan Tinggi Agama Makasssar

8 Januari 2016

Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Provinsi Sulawesi Selatan

18 Januari

Kementerian Pertanian 25


PERWAKILAN BPKP PROVINSI SULAWESI SELATAN Workshop Konsolidasi ( Verifikasi dan Reviu ) Laporan Keuangan Tingkat Wilayah (UAPPA/B-W) Semester II T.A 2015 pada Kementerian Pertanian Provinsi Sulawesi Selatan 23. Pendampingan Perencanaan Anggaran Pilkada Kabupaten Takalar T.A 2017 24. Reviu rencana anggaran Biaya (RAB) Pembangunan Gedung Perpustakaan Aula dan Gedung Fakultas IAIN Palopo TA 2016 25. Narasumber pada Acara pertemuan Penyusunan Perencanaan 2017 pada Kantor Kesehatan Pelabuhan Kelas I Makassar 26. Reviu Pengadaan Barang dan Jasa untuk tender Pra DIPA/DIPA pada Pemerintah Prov. Sul. Sel dan Seluruh Pemerintah Kabupaten/Kota di Sul Sel 27. Asistensi/Bimbingan Teknis Pengelolaan Keuangan Desa dan Instalasi SIMDA Keuangan Desa pada Peemerintah Kabupaten Gowa 28. Asistensi Self Assesment Peningkatan Kapabilitas pada Inspektorat Provinsi Sulawesi Selatan 29. Asistensi Self Assesment Peningkatan Kapabilitas pada Inspektorat Kota Makassar 30. Asistensi Self Assesment Peningkatan Kapabilitas pada Inspektorat Kabupaten Pangkep


2016

Provinsi Sulawesi Selatan

15 Maret 2016

Pemerintah Kabupaten Takalar

21 Maret 2016

IAIN Palopo

23 Maret 2016

Kantor Kesehatan Pelabuhan Kelas I Makassar

25 Januari 2016


4 Januari 2016

Pemerintah Kabupaten Gowa

15 Januari 2016

Inspektorat Provinsi Sulawesi Selatan

15 Januari 2016

Inspektorat Kota Makassar

15 Januari 2016

Inspektorat Kabupaten Pangkep

26


PERWAKILAN BPKP PROVINSI SULAWESI SELATAN 31. Asistensi Self Assesment Peningkatan Kapabilitas pada Inspektorat Kabupaten Barru 32. Asistensi Self Assesment Peningkatan Kapabilitas pada Inspektorat Kabupaten Takalar 33. Asistensi Self Assesment Peningkatan Kapabilitas pada Inspektorat Kabupaten Gowa 34. Narasumber Aplikasi Sistem Pengelolaan Keuangan Desa pada Pemerintah Kabupaten Maros 35. Tenaga Pengajar pada Diklat Teknis Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun Penyusunan Laporan Keuangan pada Pemerintah Kabupaten Wajo 36. Tenaga Pengajar pada Diklat Teknis Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun Penyusunan Laporan Keuangan pada Pemerintah Kabupaten Wajo 37. Narasumber pada Bimbingan Teknis Sistem Informasi Manajemen Pengelolaan Keuangan Daerah berbasis Akrual pada Seluruh SKPD Kab Bulukumba 38. Pendampingan SIMDA BMD pada Pemerintah Kab Wajo 39. Narasumber Bimtek Penatausahaan Pengelolaan Keuangan Daerah pada Pemerintah Kab.Toraja Utara 40. Pendampingan Penyusunan Laporan Keuangan Berbasis Akrual pada Pemerintah Kab Toraja Utara 41. Tenaga Pengajar pada Diklat Laporan Humas Triwulan I Tahun 2016

15 Januari 2016

Inspektorat Kabupaten Barru

15 Januari 2016

Inspektorat Kabupaten Takalar

15 Januari 2016

Inspektorat Kabupaten Gowa

18 Januari 2016

Pemerintah Kabupaten Maros

18 Januari 2016


19 Januari 2016


22 Januari 2016

Pemerintah Kabupaten Bulukumba

25 Januari 2016


28 Januari 2016


1 Februari 2016


1 Februari

Pusdiklat Kemendagri 27


PERWAKILAN BPKP PROVINSI SULAWESI SELATAN Teknis Penyusunan Laporan Keuangan Pemerintah berbasis Akrual pada Pusdiklat Kemendagri Regional Makassar 42. Pendampingan Rekonsiliasi Barang Milik Daerah pada Pemerintah Kab Takalar 43. Tenaga Pengajar Diklat Penyusunan LAKIP Pemerintah Kabupaten Luwu Timur pada Badan Pendidikan dan Pelatihan Prov.Sul Sel 44. Pendampingan Penyusunan Laporan Keuangan T.A 2015 dengan Aplikasi SIMDA Keuangan berbasis Akrual pada Pemerintah Kabupaten Pangkep 45. Pendampingan evaluasi penggunaan SIMDA keuangan desa pada pemerintah Kab. Gowa 46. Bimbingan teknis penyusunan APB Desa TA 2016 melalui aplikasi SIMDA Desa pada Pemerintah Kab. Kepulauan Selayar 47. Pendampingan penyusunan Laporan Keuangan Pemerintah Daerah dan SKPD pada Pemerintah Kab. Takalar TA 2015 48. Pendampingan instalasi dan implementasi aplikasi SIMDA Keuangan Desa pada Pemerintah Kab. Luwu 49. Pendampingan Sensus Barang Milik Daerah pada Pemerintah Kabupaten Pangkep 50. Pendampingan Perbaikan Database BMD Tahun 2015 pada Pemerintah Kab Sidrap 51. Pendampingan Peningkatan Kapasitas APIP pada Inspektorat Kab Luwu Laporan Humas Triwulan I Tahun 2016

2016

Regional Makassar

2 Februari 2016

Pemerintah Kabupaten Takalar

5 Februari 2016

Badan Pendidikan dan Pelatihan Provinsi Sulawesi Selatan

10 Februari 2016

Pemerintah Kabupaten Pangkep

12 Februari 2016


12 Februari 2016

Pemerintah Kabupaten Kepulauan Selayar

15 Februari 2016

Pemeritnah Kabupaten Takalar

15 Februari 2016

Pemerintah Kabupaten Luwu

16 Februari 2016

Pemerintah Kabupaten Pangkep

16 Februari 2016

Pemerintah Kabupaten Sidrap

16 Februari 2016

Inspektorat Kabupaten Luwu 28


PERWAKILAN BPKP PROVINSI SULAWESI SELATAN 52. Narasumber Implementasi SIMDA BMD 2.0.7.1 Lingkup Pemerintah Kab Luwu Utara 53. Narasumber Perjanjian Kinerja tahun 2016 pada Pemerintah Kota Makassar 54. Tenaga Pengajar Kegiatan In house Training pada Inspektorat Kab Kepulauan Selayar 55. Pendampingan Penyusutan Asset Tetap Melalui SIMDA BMD pada Pemerintah Kab Wajo 56. Pendampingan Proses Input Data BMD dan Penyusutan ke dalam aplikasi SIMDA BMD V 2.0.7.1 pada Pemerintah Kabupaten Maros 57. Pendampingan Pelaksanaan Penyusunan Aset Tetap T.A 2015 pada Pemerintah Provinsi Sulawesi Selatan 58. Pendampingan Penyusunan Laporan Keuangan berbasis Akrual Tahun 2015 pada Pemerintah Kabupaten Luwu Timur 59. Pendampingan Penyusunan Laporan Aset Tetap T.A 2015 pada Pemerintah Kab Barru 60. Pendampingan Audit dengan tujuan tertentu pada Menara Masjid Raya Kota Pare Pare 61. Pendampingan Penyusunan Saldo awal dan saldo akhir Tetap Tahun 2015 pada Peemerintah Kabupaten Sidrap 62. Pendampingan Penyusunan Laporan Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD T.A 2015 pada Pemerintah Kabupaten Barru 63. Narasumber Sosialisasi Laporan Humas Triwulan I Tahun 2016

15 Februari 2016

Pemerintah Kabupaten Luwu Utara

23 Februari 2016

Pemerintah Kota Makassar

25 Februari 2016

Inspektorat Kabupaten Kepulauan Selayar

25 Februari 2016


29 Februari 2016

Pemerintah Kabupaten Maros

29 Februari 2016


2 Maret 2016

Pemerintah Kabupaten Luwu Timur

8 Maret 2016


8 Maret 2016

Pemerintah Kota Parepare

15 Maret 2016

Pemerintah Kabupaten Sidrap

18 Maret 2016


21 Maret

Provinsi Sulawesi Selatan 29


PERWAKILAN BPKP PROVINSI SULAWESI SELATAN Peraturan Gubernur Sul Sel Nomor 23 Tahun 2015 tentang Kapitalisasi dan Penyusunan Aset Tetap Milik Pemerintah Provinsi Sulawesi Selatan 64. Pendampingan Penyusutan BMD pada Pemerintah Kab Tana Toraja 65. Pendampingan penyusunan Penyusutan Aset Tetap SIMDA BMD pada Kabupaten Luwu Timur 66. Narasumber reviu Laporan Kinerja pada Pemerintah Kab. Soppeng TA 2015 67. Narasumber reviu LAKIP pada Pemerintah Kota Makassar 68. Narasumber Peningkatan Kapasitas Kepala Desa 69. Pendampingan Kegiatan Lanjutan Pengimputan Saldo Awal dengan Aplikasi SIMDA Keuangan pada Pemerintah Kabupaten Gowa T.A 2015 70. Reviu terhadap Dokumen Pelelangan Pembangunan Pelabuhan Bitung dan Sorong pada PT Pelabuhan Indonesia IV ( Persero ) 71. Reviu terhadap Dokumen Pelelangan Pembangunan Pelabuhan Pemilihan Mitra Kerjasama Penyediaan dan Pengoperasian Kapal Tunda pada Pelabuhan Samarida,Ambon,Tarakan, Pantoloan, Pare Pare dan UPK Bontang 72. Reviu terhadap Dokumen Pelelangan Pembangunan Pelabuhan Pemilihan Mitra Kerjasama Penyediaan dan Pengoperasian Alat Bongkar Muat Petikemas Pelabuhan Ambon pada PT Pelabuhan Indonesia IV ( Persero ) Laporan Humas Triwulan I Tahun 2016

2016

21 Maret 2016

Pemerintah Kabupaten Tana Toraja

22 Maret 2016

Pemerintah Kabupaten Luwu Timur

22 Maret 2016

Pemerintah Kabupaten Soppeng

24 Maret 2016


24 Maret 2016


24 Maret 2016


4 Januari 2016

PT Pelabuhan Indonesia IV (Persero)

7 Januari 2016

Pelabuhan Samarida,Ambon,Tarakan , Pantoloan, Pare Pare dan UPK Bontang

7 Januari 2016


30


PERWAKILAN BPKP PROVINSI SULAWESI SELATAN 73. Narasumber Self Assesment atas Penerapan Good Corporate Gavernace (GCG) untuk tahun Buku 2015 pada PT KIMA ( Persero ) 74. Reviu thd Dokumen Adddendum Kegiatan PaketA Makassar New Port pada PT Pelindo IV (Persero) 75. Reviu thd Proses Pelelangan Pembangunan Sistem Enterprise Resourse Program (ERP) PT Pelabuhan Indonesia IV ( Persero ) 76. Narasumber Penyusunan SOP dan Revisi Pedoman Pengadaan Barang /Jasa PT KIMA (Persero) 77. Narasumber Pembekalan bagi Assesor Risk Assesment Maturity Level PT Semen Tonasa ( Persero ) 78. Reviu terhadap penjabaran Perhitungan Pendapatan Konsesi pada PT Pelabuhan Indonesia IV ( Persero ) 79. Reviu terhadap proses pelelangan Elektronik PSC PT Pelindo IV 80. Narasumber pada Kegiatan Persiapan Penyusunan Laporan Kinerja BLUD pada RSUD H.Andi Sultan Dg. Radja Bulukumba 81. Narasumber Penggunaan Dana PNM PT IKI ( Persero ) Tahun 2015 82. Reviu terhadap Peraturan Direksi No 19 Tahun 2015 pada PT Pelabuhan Indonesia IV ( Persero ) 83. Reviu Aset PT Pelabuhan Indonesia IV ( Persero) terkait dengan Perjanjian Konsesi pada Pelabuhan Pare Pare 84. Narasumber pada Kegiatan Workshop Reviu Strandard Laporan Humas Triwulan I Tahun 2016

14 Januari 2016

PT KIMA (Persero)

22 Januari 2016


28 Januari 2016


28 Januari 2016

PT KIMA (Persero)

3 Februari 2016

PT Semen Tonasa (Persero)

3 Februari 2016


12 Februari 2016


16 Februari 2016

RSUD H.Andi Sultan Dg. Radja Bulukumba

16 Februari 2016

PT IKI (Persero)

24 Februari 2016

Pelabuhan Indonesia IV ( Persero )

8 Maret 2016

Pelabuhan Indonesia IV ( Persero )

21 maret 2016

PT Bank Sulselbar 31


PERWAKILAN BPKP PROVINSI SULAWESI SELATAN Operating Prosedure (SOP) Pengadaan Barang dan Jasa PT Bank Sulselbar 85. Reviu terhadap Dokumen Pekerjaan Replacement Dermaga Pelabuhan Jayapura - Pemberian 01. PKA di Persidangan atas keterangan ahli Perkara Dugaan TPK Pengadaan Komputer pada Dinas Pendidikan Nasional Kabupaten Selayar TA 2008 02. PKA di Persidangan atas Perkara Dugaan Penyimpangan Anggaran Pekerjaan Pembangunan Gedung Kantor Dinas Pertanian dan Peternakan Kabupaten Wajo TA 2011 03. PKA di Persidangan atas perkara Tipikor Penyalahgunaan Dana Kapitasi BPJS pada Dinas Kesehatan Kabupaten Sinjai 04. PKA di Persidangan pra peradilan atas Dugaan Tipikor Penggunaan Dana Jasa Pelayanan Kesehatan NON PNS Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) pada Puskesmas Tanasitolo Kabupaten Wajo Tahun 2014 05. PKA di Persidangan atas perkara Tipikor Penyalahgunaan Penggunaan Dana Proyek Pengembangan Pengelolaan Tanaman Terpadu (PTT) Kedelai Kecamatan Keera Kabupaten Wajo TA 2013 06. PKA di persidangan atas perkara Tipikor Penyalahgunaan Dana BOS Semester II Tahun 2014 di SMAN I Bangkala Kabupaten Jeneponto 07. PKA di persidangan atas perkara Tipikor PNPM-MP Laporan Humas Triwulan I Tahun 2016

24 Maret 2016

Pelabuhan Jayapura

2 Februari 2016

Laporan Kirim

1 Februari 2016

Laporan Kirim

4 Januari 2016

Laporan Kirim

6 Januari 2016

Laporan Kirim

11 Januari 2016

Laporan Kirim

11 Januari 2016

Laporan Kirim

15 Januari 2016

Laporan Kirim 32


PERWAKILAN BPKP PROVINSI SULAWESI SELATAN Kecamatan Takalala Kabupaten Wajo TA 20072013 08. PKA di Persidangan atas perkara Tipikor Pembangunan Kantor Desa Ussu Kecamatan Malili Kabupaten Luwu Timur TA 2010, 2011 dan 2012 09. PKA di Hadapan Penyidik Kejaksaan atas Dugaan Penyimpangan Dana Biaya Operasional Mobilitas TA 2002, Biaya Pemberdayaan Perempuan dan Biaya Belanja Barang dan Jasa TA 2003 pada DPRD Kab. Tana Toraja 10. PKA di Persidangan atas Perkara dugaan TPK DAK Bidang Pendidikan untuk Pembangunan Rehabilitasi SD/SDLB dan SMP/SMPLB TA 2012 di Kep. Selayar 11. PKA di Persidangan atas Perkara Dugaan TPK Pembangunan Gedung Olahraga Kab. Luwu Timur TA 2012 12. PKA di Persidangan atas Perkara Dugaan TPK Penyaluran BSPS Kementerian Perumahan Rakyat TA 2013 di Desa Malleleng Kec. Kajang Kab. Bulukumba 13. PKA di Persidangan atas Perkara Dugaan TPK Pelaksanaan PNPM-MP Kec. Takalalla Kab. Wajo TA 20072013 14. PKA di Persidangan atas Perkara Dugaan TPK Barang Pusat Sumber Belajar Virtual TA 2011 pada Dinas Pendidikan Olahraga dan Pemuda Kab. Luwu Utara 15. PKA di Persidangan atas Laporan Humas Triwulan I Tahun 2016

18 Januari 2016

Laporan Kirim

26 Januari 2016

Laporan Kirim

2 Februari 2016

Laporan Kirim

24 Februari 2016

Dalam Proses

10 Februari 2016

Laporan Kirim

12 Februari 2016

Dalam Proses

16 Februari 2016

Laporan Kirim

3 Februari

Laporan Kirim 33


PERWAKILAN BPKP PROVINSI SULAWESI SELATAN Perkara Dugaan TPK Penyelewengan Raskin Kec. Baroko Kab. Enrekang Periode Januari 2012 s/d Desember 2014 16. PKA di Persidangan atas Perkara Dugaan TPK Penyelewengan Dana Bantuan Pelaksanaan Revitalisasi Peralatan Bengkel dan Pembelajaran pada SMKN RSBI BPPKT Prov Sulsel Kota Makassar TA 2010 17. PKA di Persidangan atas Perkara Dugaan TPK Pengadaan Instalasi Listrik di Desa Laiya Kecamatan Cenrana pada Dinas Pertambangan dan Energi Kab. Maros TA 2008 18. PKA di Persidangan Perkara Dugaan TPK Pengadaan Baliho dan Spanduk Sosialisasi Pemilu Legislatif Tahun 2014 pada KPU Kab. Maros 19. PKA di Persidangan atas Perkara Dugaan TPK Penyalahgunaan Anggaran Program Block Grant Pembangunan Unit Sekolah Baru SMPN 9 Kecamatan Bangkala Barat Kab. Jeneponto TA 2011 dan 2012 20. PKA di Hadapan Penyidik atas Dugaan TPK Penyalahgunaan Dana Proyek PTT Kedelai Kecamatan Keera Kab. Wajo TA 2013 21. PKA di Hadapan Penyidik atas Dugaan TPK Pengadaan Bak Sampah pada Kantor Lingkungan Hidup Kebersihan dan Pertamanan Kab. Enrekang TA 2014 Laporan Humas Triwulan I Tahun 2016

2016

19 Februari 2016

Dalam Proses

11 Maret 2016

Laporan Kirim

22 Maret 2016

Sedang Periksa

15 Maret 2016

Dalam Proses

21 Maret 2016

Sedang Periksa

1 Maret 2016

Dalam Proses

34


PERWAKILAN BPKP PROVINSI SULAWESI SELATAN 22. PKA di Persidangan atas perkara dugaan TPK Penyalahgunaan Dana PUAP di Gapoktan Hijau Lestari Desa Mandalle Kecamtan Bajeng Barat Kab. Gowa TA 2011 23. PKA di Persidangan atas Perkara Dugaan TPK Penyalahgunaan Dana BPJS Tahun 2014 Pada Dinas Kesehatan Kab. Barru 24. PKA di hadapan Penyidik dugaan Tipikor Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendidikan Wajib Belajar 9 Tahun (DAK) pada Dinas Pemuda dan Olahraga Kabupaten Pinrang TA 2012 25. PKA di Hadapan Penyidik dugaan Tipikor Penggunaan Dana Program Bantuan Kepada KSU Cempaka Raya Kota Parepare dari Kementerian Koperasi dan UKM RI TA 2013 26. PKA di hadapan Penyidik atas Dugaan Tipikor Pembangunan 4 Unit Kapal Penangkap Ikan 10 GT, Alat Tangkap dan Mesinnya pada Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten Kepulauan Selayar TA 2013 27. PKA di Hadapan Penyidik atas Dugaan Tipikor Pekerjaan Instalasi Pengelolaan Air Limbah oleh Dinas Kesehatan Kota Makassar 28. PKA di Hadapan Penyidik atas Dugaan Tipikor Penyelewengan Dana Pengadaan Baliho dan Spanduk Sosialisasi Pemilu DPR, DPD dan DPRD Kabupaten Maros TA 2013 di KPU Kabupaten Maros Laporan Humas Triwulan I Tahun 2016

26 Februari 2016

Dalam Proses

2 Maret 2016

Dalam Proses

15 Januari 2016

Laporan Kirim

7 Januari 2016

Laporan Kirim

15 Januari 2016

Laporan Kirim

18 Januari 2016

Dalam Proses

19 Januari 2016

Laporan Kirim

35



- Ekspose kasus

29. PKA di Hadapan Penyidik Dugaan TPK Pekerjaan Pengembangan Sarana Penangkapan Ikan Berupa Bagan Apung pada Dinas Kelautan dan Perikanan Kab. Luwu TA 2013 30. PKA dihadapan Penyidik atas Dugaan TPK Pengadaan Teknologi Informasi dan Komunikasi (TIK) untuk SD/SDLB pada Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga Kab. Bulukumba TA 2012 31. PKA dihadapan Penyidik atas Dugaan TPK Penggunaan Dana BLM PUAP TA 2012 32. PKA di Persidangan TPK Pengadilan Tipikor Jakarta Pusat 01. Dugaan Tindak Pidana Korupsi Pengadaan Alat Peraga Pendidikan pada Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kota Makassar TA 2014 02. Dugaan penyelewengan dana BOS Tahun 2013 s.d. 2015 pada SMAN 1 Anggeraja Kabuparen Enrekang 03. Dugaan Tindak Pidana Korupsi Pembangunan Pengembangan dan Pengelolaan Pelabuhan Pendaratan Ikan Birea pada Dinas Perikanan dan Kelautan Kabupaten Bantaeng TA 2014 04. Dugaan Penyalahgunaan Bantuan Paket Sarana Produksi Kedelai Melalui Bansos Dengan Program/Kegiatan PAT-PIP TA 2015 Kabupaten Gowa 05. Dugaan TiIndak Pidana Korupsi Pengadaan dan Pemasangan Lampu Jalan Paket di Kabupaten Bantaeng


10 Februari 2016

Dalam Proses

25 Februari 2016

Laporan Kirim

24 Februari 2016

Dalam Proses

21 Januari 2016

Dalam Proses

7 Januari 2016

Kepolisian Daerah Sulawesi Selatan

15 Januari 2016

Kepolisian Resort Enrekang

20 Januari 2016

Kepolisian Resort Bantaeng

2 Februari 2016

Kepolisian Resort Gowa

5 Februari 2016

Kepolisian Daerah Sulawesi Selatan 36


PERWAKILAN BPKP PROVINSI SULAWESI SELATAN TA 2014 06. Dugaan Tindak Pidana Korupsi Penyimpangan Dan Pengelolaan Keuangan KPU Kabupaten Luwu Timur TA 2014 07. Dugaan Tindak Pidana Korupsi Pembangunan Kantor Camat Pasimansungu Kabupaten Kepaulauan Selayar TA 2014 08. Dugaan Tindak Pidana Korupsi Penyalahgunaan Dana ADD Desa Barana Kec. Bangkala Barat Kab. Jeneponto TA 2011-2013 09. Dugaan Tindak Pidana Korupsi Penyalahgunaan Wewenang Pengadaan Pakan Ternak dan Penjualan Hasil Telur pada UPTD Pembibitan Ternak Unggul Desa Baruga Kabupaten Bantaeng TA 2013 dan 2014 10. Dugaan Tindak Pidana Korupsi Dana Bantuan Sosial Penguatan Modal Usaha Kelompok (PMUK) Kepada Kelompok Tani Tebu Yang Tergabung Dalam Wadah Koperasi Primer Tebu Rakyat (KPTR) Kabupaten Wajo Tahun 2012 11. Dugaan PenyalahgunaDana Bantuan Hibah Terhadap Program Pamsimas Wilayah Kabupaten Luwu Pada Dinas Cipta Karya Dan Tata Ruang Kabupaten Luwu TA 2014 12. Dugaan Tindak Pidana Korupsi Pengembangan Pemukiman Transmigrasi Kabupaten Toraja Utara TA 2014 13. Dugaan Tindak Pidana Korupsi Dana APBN TA 2014 pada Pekerjaan Pembangunan Jalan dan Laporan Humas Triwulan I Tahun 2016

5 Februari 2016

Kepolisian Resort Luwu Timur

9 Februari 2016

Kepolisian Resort Kepulauan Selayar

11 Februari 2016

Kepolisian Resort Jeneponto

17 Februari 2016

Kepolisian Resort Bantaeng

17 Februari 2016

Kepolisian Resort Wajo

19 Februari 2016

Kepolisian Resort Luwu

8 Maret 2016


8 Maret 2016

Kepolisian Daerah Sulawesi Selatan 37


PERWAKILAN BPKP PROVINSI SULAWESI SELATAN Jembatan Pangala' Awan Kabupaten Toraja Utara 14. Dugaan Penyelewengan Dana Bencana TA 2011 Dalam Kegiatan Rehabilitasi Jembatan Bamba Kecamatan Batulappa Kabupaten Pinrang 15. Dugaan Tindak Pidana Korupsi Pembangunan, Peningkatan Jalan Kabupaten Ruas Lembang Jaya Lopi-Lopi pada Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Kepulauan Selayar 16. Dugaan Tindak Pidana Korupsi Pengadaan Program Modul Eksperimen Sains Berbasis IT dan Program Life Science Kabupaten Luwu Utara TA 2011 17. Dugaan Tindak Pidana Korupsi Kegiatan Wakelola Pemeliharaan Rutin Jalan dan Jembatan Dinas PU dan SDA Kabupaten Bone TA 2014 18. Dugaan Penyalahgunaan Wewengan Terhadap Biaya Penyambungan Baru Ke Rumah Calon Pelanggan Baru (Non Air) Atau Sambungan Baru Distribusi Pelayanan Pada Unit Pelayanan Biru PDAM Kabupaten Bone 19. Dugaan Tindak Pidana Korupsi Penyalahgunaan Dana Pembangunan Taman/Relief dan Patung Coliq Pojie pada Dinas PU Kabupaten Barru TA 2014 20. Dugaan Tindak Pidana Korupsi Pembangunan Pembangkit Tenaga Mikro Hidro (PLTMH) oleh Kementerian Pembangunan Daerah Tertinggal pada Program Pengingkatan Prasarana dan Sarana Pedesaan Satuan Kerja Laporan Humas Triwulan I Tahun 2016

10 Maret 2016

Kepolisian Resort Pinrang

10 Maret 2016


18 Maret 2016


18 Maret 2016

Kepolisian Resort Bone

18 Maret 2016

Kepolisian Resort Bone

21 Maret 2016

Kepolisian Resort Barru

19 Januari 2016

Kejaksaan Negeri Bulukumba

38


PERWAKILAN BPKP PROVINSI SULAWESI SELATAN Peningkatan Infrastruktur TA 2009 di Dusun Tabboakang Desa Kahaya Kecamatan Kindang Kabupaten Bulukumba 21. Dugaan Penyimpangan Pekerjaan Pengadaan Bank Sampah TA 2014 22. Dugaan Tindak Pidana Korupsi pada Proyek Pembangunan Stadion Olah Raga Malili Kabupaten Luwu Timur TA 2011 - 2013 23. Dugaan Tindak Pidana Korupsi pada Pengelolaan Bantuan Dana Bergulir (Stimulan) Program Pemberdayaan Masyarakat Pedesaan (P2MP) Desa Beringin Jaya Kecamatan Tomoni Kabupaten Luwu Timur Tahun 2009 s.d. 2013 24. Dugaan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadaan Puskesmas Keliling Perairan pada Dinas Kesehatan Kabupaten Sinjai TA 2014 c. Wawancara d. Penerbitan majalah/tabl oid/buletin internal e. Liputan Televisi -

21 Januari 2016

Kejaksaan Negeri Enrekang

3 Februari 2016

Kejaksaan Tinggi Sulawesi Selatan

24 Februari 2016

Cabang Kejaksaan Negeri Malili di Wotu

3 Maret 2016

Kejaksaan Negeri Sinjai

-

-

-

-

-

-

3. Pengelolaan Website BPKP No.

Hari/Tanggal Publish

Kegiatan

1

Updating Content

2

Updating Content

3

Updating Content

Materi Upload

Provinsi Sulawesi Selatan Semakin Akuntabel Syahrul Kukuhkan Didik 23 Februari 2016 Krisdiyanto Pimpin BPKP Sulawesi Selatan Harapan Wakil Walikota 17 Maret 2016 Makassar kepada Perwakilan 13 Januari 2016


Keterangan

Berita Berita Berita 39



BPKP Provinsi Sulawesi Selatan 4

Editing Content

31 Maret 2016

Sarana dan Prasarana

Halaman

5 6

Editing Content Editing Content

30 Maret 2016 30 Maret 2016

Sambutan Kepala Perwakilan Visi dan Misi

Halaman Halaman

7

Editing Content

30 Maret 2016

Sumber Daya Manusia

Halaman

8 9

Editing Content Editing Content

30 Maret 2016 17 Maret 2016

Struktur Organisasi Pejabat Struktural

Halaman Blok

Dalam rangka meningkatkan citra BPKP, Perwakilan BPKP Provinsi Sulawesi Selatan telah melakukan kegiatan pengelolaan website. Kegiatan yang dilaksanakan pada periode Triwulan I Tahun 2016 terdiri dari upload content 9 kali kegiatan. Saat ini kegiatan pengelolaan website masih terus berlangsung untuk mendapatkan bentuk ideal tampilan sebuah website yang informatif, akomodatif, dinamis, dan bermutu. Update terhadap content website akan selalu dilakukan dengan menyesuaikan perkembangan informasi yang terjadi sehingga selalu up to date (terkini). 4. Peliputan Kegiatan Kantor Kegiatan peliputan yang dilaksanakan Sekretariat Humas Perwakilan BPKP Provinsi Sulawesi Selatan dalam Triwulan I Tahun 2016 meliputi peliputan terhadap kegiatan yang perlu didokumentasikan dan/atau memiliki nilai berita telah dilakukan sebanyak 16 kali. Kegiatan yang berhasil diliput yakni sebagai berikut:

No.

Hari/Tanggal Peliputan

Bidang

1


Perwakilan

2


Perwakilan

3


Perwakilan

4


Tata Usaha

5


Tata Usaha

6


Perwakilan

7 8

Selasa, 23 Februari 2016 Selasa, 23 Februari 2016


Perwakilan Perwakilan

Kegiatan Judul Kegiatan Penyampaian Laporan Hasil Pengawasan kepada Gubernur Sulawesi Selatan Silaturahmi dengan Direktur Utama PT Pelindo IV Rapat Koordinasi dengan BPK RI Ulang Tahun Kepala Bagian Tata Usaha, Gandamana Rantjalobo Acara Perpisahan Jun Suwarno dan Syahrir Samarenda Pengukuhan dan Serah Terima Jabatan Kepala Perwakilan BPKP Provinsi Sulawesi Selatan Serah Terima Jabatan Dharma Wanita Perwakilan Pisah Sambut Kepala Perwakilan BPKP Provinsi Sulawesi Selatan

Keterangan

40


9

Rabu, 24 Februari 2016 Jum’at, 26 Februari 2016 Jumat, 26 Februari 2016

10 11

Perwakilan Perwakilan Perwakilan

12


Perwakilan

13


Perwakilan

14


Perwakilan

15


Perwakilan

16

Senin, 28 Maret 2016

Perwakilan


Pelantikan Kepala Sub Bagian Perwakilan BPKP Provinsi Sulawesi Selatan Jum’at Sehat bersama Kepala Perwakilan Baru Arisan Dharma Wanita Persatuan BPKP Sulawesi Selatan Penandatanganan Pakta Integritas Pegawai Perwakilan BPKP Sulawesi Selatan Kunjungan Kerja Wakil Bupati Luwu Utara terpilih Muh. Thahar Rum, S.H. ke Perwakilan BPKP Provinsi Sulawesi Selatan Melayat ke rumah duka Almarhum Ribin Pamewah Purnabhakti BPKP Kunjungan Wakil Walikota Makassar Pembukaan Diklat Audit Investigasi Bagi Pegawai APIP di Lingkup Inspektorat

5. Pembinaan Kehumasan Selama Triwulan I Tahun 2016, BPKP Perwakilan Provinsi Sulawesi Selatan melaksanakan kegiatan pembinaan kehumasan dalam bentuk rapat staf, rapat Satgas Kehumasan dan mengikuti Forum Kehumasan. 6. Menjalin Hubungan dengan Media Massa dan Masyarakat Guna membangun citra institusi, Perwakilan BPKP Provinsi Sulawesi Selatan dalam Triwulan I Tahun 2016 senantiasa menjalin hubungan baik dengan media massa sebagai salah satu mitra kerjanya. Bentuk hubungan dengan media massa: a.

Hubungan dengan instansi pers 1) Menghubungi kantor redaksi media massa lokal serta apresiasi atas berita terkait BPKP yang dimuat di media cetak tersebut. 2) Mengadakan kontak dengan pemimpin redaksi surat kabar secara aktif. 3) Menunjuk contact person yang dapat dihubungi oleh media massa dan meminta media massa menunjuk contact person (wartawan/redaktur/reporter) yang menjadi


41



penghubung antara Sekretaris Humas BPKP Perwakilan Provinsi Sulawesi Selatan dan media massa yang diwakilinya. 4) Mengajukan permintaan peliputan kegiatan kantor. b. Hubungan dengan wartawan 1) Menjalin hubungan dengan wartawan dari media massa yang berpengaruh melalui komunikasi aktif. 2) Membuat contact person dengan wartawan. 3) Menerima wartawan sehubungan dengan pemberitaan yang akan ditulisnya dan tidak melakukan diskriminasi terhadap wartawan. 4) Memfasilitasi, mengundang wartawan dalam klarifikasi berita. 5) Memberikan press release sehubungan dengan suatu kegiatan yang perlu diberitakan. 6) Menjadi fasilitator/mediator/penghubung antara wartawan dan pejabat yang akan ditemui. 7) Mendampingi pejabat saat diwawancarai wartawan media cetak maupun elektronik.

7. Anggaran dan Realisasi Keuangan Kegiatan Kehumasan BPKP Perwakilan Provinsi Sulawesi Selatan Terdapat anggaran khusus dalam DIPA Tahun Anggaran 2016 yang diperuntukkan untuk pengelolaan Majalah Paraikatte sebesar Rp44.040.000,00 untuk 4 kali terbit. 8. Koordinasi dengan Biro Hukum dan Humas (Kejadian dan Bentuknya) Menyampaikan laporan triwulanan dengan akurat dan tepat

waktu serta

meningkatkan koordinasi dengan Biro Hukum dan Humas terus dilakukan untuk lebih mengefektifkan pengelola kegiatan di perwakilan. Koordinasi umumnya dilaksanakan dalam bentuk pengeditan dan pengiriman berita yang akan di-upload di content BPKP pusat.


42

LAMPIRAN DOKUMENTASI KEGIATAN 1.


Penyampaian Laporan Hasil Pengawasan kepada Gubernur Sulawesi Selatan (12 Januari 2016)

2. Silaturahmi dengan Direktur Utama PT Pelindo IV (13 Januari 2016)

3. Rapat Koordinasi dengan BPK RI (14 Januari 2016)

43

LAMPIRAN DOKUMENTASI KEGIATAN


4. Ulang Tahun Kepala Bagian Tata Usaha, Gandamana Rantjalobo (Senin, 18 Januari 2016)

5. Acara Perpisahan Jun Suwarno dan Syahrir Samarenda (Rabu, 10 Februari 2016)

6. Pengukuhan dan Serah Terima Jabatan Kepala Perwakilan BPKP Provinsi Sulawesi Selatan (Senin, 22 Februari 2016)

44

LAMPIRAN DOKUMENTASI KEGIATAN 7.


Serah Terima Jabatan Dharma Wanita Perwakilan (Selasa, 23 Februari 2016)

8. Pisah Sambut Kepala Perwakilan BPKP Provinsi Sulawesi Selatan (Selasa, 23 Februari 2016)

9. Pelantikan Kepala Sub Bagian Perwakilan BPKP Provinsi Sulawesi Selatan (Rabu, 24 Februari 2016)

45



10. Jum’at Sehat bersama Kepala Perwakilan Baru (Jumat, 26 Februari 2016)

11. Arisan Dharma Wanita Persatuan BPKP Sulawesi Selatan (Jumat, 26 Februari 2016)

12. Penandatanganan Pakta Integritas Pegawai Perwakilan BPKP Sulawesi Selatan (Senin, 29 Februari 2016)

46



13. Kunjungan Kerja Wakil Bupati Luwu Utara terpilih Muh. Thahar Rum, S.H. ke Perwakilan BPKP Provinsi Sulawesi Selatan (29 Februari 2016)

14. Melayat ke rumah duka Almarhum Ribin Pamewah - Purnabhakti BPKP (Kamis, 10 Maret 2016)

15. Kunjungan Wakil Walikota Makassar (Rabu, 16 Februari 2016)

47



16. Pembukaan Diklat Audit Investigasi Bagi Pegawai APIP di Lingkup Inspektorat (Senin, 28 Maret 2016)

48

BADAN PENGAWASAN KEUANGAN DAN PEMBANGUNAN PERWAKILAN PROVINSI SULAWESI SELATAN LAPORAN KEHUMASAN TRIWULAN I TAHUN 2016

Recommend Documents