TRIWULAN I 2016 KANTOR PERWAKILAN BANK INDONESIA PROVINSI SULAWESI SELATAN

Kajian Ekonomi dan Keuangan Regional Provinsi Sulawesi Selatan TRIWULAN I 2016

KANTOR PERWAKILAN BANK INDONESIA PROVINSI SULAWESI SELATAN

Publikasi ini beserta publikasi Bank Indonesia yang lain dapat diakses secara online pada: www.bi.go.id/web/id/Publikasi/ Salinan publikasi ini juga dapat diperoleh dengan menghubungi: Divisi Advisory Ekonomi dan Keuangan Daerah Kantor Perwakilan Bank Indonesia Provinsi Sulawesi Selatan Jl. Jenderal Sudirman No. 3 Makassar 90113, Indonesia Telepon: 0411 – 3615188/3615189 Faksimili: 0411 – 3615170

KATA PENGANTAR

Kata Pengantar Laporan Kajian Ekonomi dan Keuangan Regional (KEKR) Provinsi Sulawesi Selatan (Sulsel) disusun dan disajikan setiap triwulan oleh Kantor Perwakilan Bank Indonesia Provinsi Sulawesi Selatan, mencakup aspek pertumbuhan ekonomi, keuangan pemerintah, inflasi, sistem keuangan dan pengembangan akses keuangan, sistem pembayaran dan pengelolaan uang rupiah, ketenagakerjaan dan kesejahteraan masyarakat, serta prospek perekonomian ke depan. Kajian ekonomi dan keuangan ini disamping bertujuan untuk memberikan masukan bagi Kantor Pusat Bank Indonesia dalam merumuskan kebijakan moneter, makroprudensial, stabilitas sistem keuangan, serta sistem pembayaran dan pengelolaan uang rupiah, juga diharapkan dapat menjadi salah satu referensi bagi para stakeholders di daerah dalam membuat keputusan. Dengan demikian, keberadaan Kantor Perwakilan Bank Indonesia (KPw BI) Provinsi Sulsel diharapkan dapat semakin berperan sebagai economic advisor dan strategic partner bagi stakeholders di wilayah kerjanya. Ekonomi Sulsel pada triwulan I 2016 tumbuh membanggakan 7,41% (yoy), lebih tinggi dari pencapaian pertumbuhan ekonomi nasional (4,92%; yoy). Kami mencatat beberapa sektor masih tumbuh meningkat, antara lain sektor industri pengolahan, sektor transportasi dan pergudangan, serta sektor penyediaan akomodasi dan makan minum. Namun demikian, kondisi eksternal yang belum sepenuhnya membaik, masih berimbas pada kinerja ekspor komoditas unggulan Sulsel di awal tahun 2016 ini. Harga internasional komoditas unggulan ekspor Sulsel, menurut outlook World Bank, baru membaik pada akhir tahun 2016. Kami berharap, realisasi penyerapan anggaran belanja pemerintah pada triwulan I 2016 yang relatif tinggi, tetap berjalan optimal setiap triwulan, karena terbukti mampu menjadi penopang bagi ekonomi Sulsel. Oleh karena itu, tampaknya perlu terus digenjot dalam hal percepatan infrastruktur, peningkatan nilai tambah ekspor, dan pembangunan kota yang nyaman, serta pengembangan pembayaran nontunai. Selain itu, tekanan inflasi masih relatif kuat, kami perkirakan akan dalam tren menurun hingga berada di rentang sasaran inflasi hingga akhir tahun 2016 yaitu 4±1%. Dengan kondisi inflasi yang rendah dan stabil tersebut, maka daya beli masyarakat akan tetap terjaga. Menurut hemat kami, fokus pengendalian harga, diarahkan kepada komoditas penyumbang inflasi terbesar di Sulsel. Dalam penyusunan laporan ini, Bank Indonesia memanfaatkan data dan informasi yang sudah tersedia dari berbagai institusi, serta dari hasil survei dan liaison Bank Indonesia. Sehubungan dengan hal tersebut, kami mengucapkan terima kasih dan penghargaan yang tinggi kepada semua pihak, terutama bagi Bapak/Ibu yang telah berkontribusi dalam sharing pemikiran dan penyediaan data serta informasi yang akurat dan terkini. Saran serta masukan dari para stakeholders sangat kami harapkan agar kedepan laporan yang kami susun menjadi semakin lebih baik.

Makassar, Mei 2016 KEPALA PERWAKILAN BANK INDONESIA PROVINSI SULAWESI SELATAN ttd Mokhammad Dadi Aryadi Direktur Eksekutif

Kajian Ekonomi dan Keuangan Regional Provinsi Sulawesi Selatan | Triwulan I 2016 Mendorong Nilai Tambah Kota dan Komoditas Unggulan Sulsel

iii

VISI BANK INDONESIA Menjadi lembaga bank sentral yang kredibel dan terbaik di regional melalui penguatan nilai-nilai strategis yang dimiliki serta pencapaian inflasi yang rendah dan nilai tukar yang stabil.

MISI BANK INDONESIA 1. Mencapai stabilitas nilai rupiah dan menjaga efektivitas transmisi kebijakan moneter untuk mendorong pertumbuhan ekonomi yang berkualitas. 2. Mendorong sistem keuangan nasional bekerja secara efektif dan efisien serta mampu bertahan terhadap gejolak internal dan eksternal untuk mendukung alokasi sumber pendanaan/pembiayaan dapat berkontribusi pada pertumbuhan dan stabilitas perekonomian nasional. 3. Mewujudkan sistem pembayaran yang aman, efisien, dan lancar yang berkontribusi terhadap perekonomian, stabilitas moneter, dan stabilitas sistem keuangan dengan memperhatikan aspek perluasan akses dan kepentingan nasional. 4. Meningkatkan dan memelihara organisasi dan SDM Bank Indonesia yang menjunjung tinggi nilai-nilai strategis dan berbasis kinerja, serta melaksanakan tata kelola (governance) yang berkualitas dalam rangka melaksanakan tugas yang diamanatkan UU.

NILAI-NILAI STRATEGIS Merupakan nilai-nilai yang menjadi dasar Bank Indonesia, manajemen, dan pegawai untuk bertindak dan atau berperilaku, yang terdiri atas:Trust and Integrity – Professionalism – Excellence – Public Interest – Coordination and Teamwork.

iv

Kajian Ekonomi dan Keuangan Regional Provinsi Sulawesi Selatan|Triwulan I 2016 Mendorong Nilai Tambah Kota dan Komoditas Unggulan Sulsel

DAFTAR ISI

Daftar Isi

KATA PENGANTAR

III

DAFTAR ISI

V

RINGKASAN EKSEKUTIF

1

TABEL INDIKATOR EKONOMI

5

1.

9

PERTUMBUHAN EKONOMI

1.1. PERTUMBUHAN EKONOMI 1.2. SISI PENGELUARAN 1.3. SISI LAPANGAN USAHA

10 10 18

2.

KEUANGAN PEMERINTAH

31

2.1. 2.2. 2.3. 2.4. 2.5.

STRUKTUR ANGGARAN PERKEMBANGAN REALISASI ANGGARAN APBD PROVINSI PERKEMBANGAN REALISASI BELANJA APBD KABUPATEN/KOTA SE-SULSEL PERKEMBANGAN REALISASI BELANJA APBN DI SULSEL PERAN REALISASI KEUANGAN PEMERINTAH DALAM PDRB

32 32 35 36 37

3.

INFLASI DAERAH

41

3.1. 3.2. 3.3. 3.4. 3.5.

INFLASI UMUM INFLASI KELOMPOK BARANG DAN JASA INFLASI MENURUT KOTA IHK DISAGREGASI INFLASI KOORDINASI PENGENDALIAN INFLASI

42 42 47 49 50

4.

SISTEM KEUANGAN DAN PENGEMBANGAN AKSES KEUANGAN

53

4.1. KONDISI UMUM PERBANKAN 4.2. STABILITAS SISTEM KEUANGAN 4.3. PENGEMBANGAN AKSES KEUANGAN

54 58 61

5.

65

SISTEM PEMBAYARAN DAN PENGELOLAAN UANG

5.1. PERKEMBANGAN SISTEM PEMBAYARAN 5.2. PENGELOLAAN UANG TUNAI

66 67

6.

KETENAGAKERJAAN DAN KESEJAHTERAAN

71

6.1. 6.2. 6.3. 6.4.

TENAGA KERJA PENDUDUK MISKIN RASIO GINI NILAI TUKAR PETANI

72 73 75 75 Kajian Ekonomi dan Keuangan Regional Provinsi Sulawesi Selatan | Triwulan I 2016 Mendorong Nilai Tambah Kota dan Komoditas Unggulan Sulsel

v

DAFTAR ISI

7.

PROSPEK PEREKONOMIAN DAN REKOMENDASI KEBIJAKAN

79

7.1. PROSPEK PERTUMBUHAN EKONOMI 7.2. PROSPEK INFLASI 7.3. REKOMENDASI KEBIJAKAN

80 85 87

LAMPIRAN

91

DAFTAR BOKS BOKS 1.A. AGLOMERASI KAWASAN PERKOTAAN MAMMINASATA

29

BOKS 2.A. FORUM FISKAL-MONETER: PERKUAT EKONOMI REGIONAL

39

BOKS 3.A. IDENTIFIKASI FAKTOR-FAKTOR PEMBENTUK HARGA BERAS DI SULSEL DALAM KAITANNYA DENGAN UPAYA PENGENDALIAN INFLASI

51

BOKS 4.A DAMPAK PELONGGARAN GIRO WAJIB MINIMUM (GWM) PRIMER DALAM RUPIAH TERHADAP PEREKONOMIAN

63

BOKS 5.A SMART CITY (KOTA CERDAS) BERKEMBANG BERSAMA GERAKAN NASIONAL NON TUNAI (GNNT)

69

BOKS 6.A. BANK INDONESIA IKUT MENINGKATKAN KUALITAS SUMBER DAYA MANUSIA

vi


77

RINGKASAN EKSEKUTIF

Ringkasan Eksekutif Mendorong Nilai Tambah Kota dan Komoditas Unggulan Sulsel Gambaran Umum Perekonomian Sulsel triwulan I 2016 tumbuh meningkat dibandingkan triwulan sebelumnya

Perekonomian Sulsel triwulan I 2016 tumbuh 7,41% (yoy), meningkat dibandingkan pertumbuhan triwulan sebelumnya. Secara sektoral, meningkatnya pertumbuhan disebabkan oleh peningkatan kinerja di sektor sekunder, yaitu sektor industri pengolahan, sektor transportasi dan pergudangan, serta sektor penyediaan akomodasi dan makan minum. Di sisi pengeluaran, meningkatnya pertumbuhan disebabkan oleh masih kuatnya konsumsi rumah tangga dan cukup tingginya pertumbuhan investasi (PMTB). Sementara itu, pertumbuhan ekspor masih mengalami tekanan seiring dengan belum pulihnya pasar global. Pada triwulan laporan, kinerja perbankan dalam kondisi baik dan sistem pembayaran yang meningkat. Peluang ekonomi Sulsel di tahun 2016 akan terjadi apabila ekonomi global membaik dan terjadi koordinasi yang semakin erat antara pemerintah pusat dan daerah. Tekanan inflasi Sulsel meningkat, dimana pada triwulan laporan tercatat 5,70% (yoy). Meskipun inflasi Sulsel berada di atas rentang sasaran inflasi nasional 4±1%, namun inflasi Sulsel diperkirakan dapat berada di rentang sasaran inflasi hingga akhir tahun 2016. Peningkatan inflasi Sulsel terjadi dikarenakan tekanan harga kelompok bahan makanan yang masih cukup tinggi, akibat bergesernya musim panen padi, terbatasnya pasokan cabe dan bawang merah. Selain itu, pasokan terbatas akibat tingginya permintaan dari wilayah di luar Sulsel karena gagal panen di beberapa wilayah. Penurunan harga BBM dan tarif tenaga listrik (TTL) menjaga inflasi tidak terdorong lebih tinggi. Kunci keberhasilan dalam mengendalikan inflasi di Sulsel tersebut tidak lepas dari peran serta, komunikasi, dan koordinasi yang berjalan baik di antara anggota TPID, terutama dalam kaitannya dengan upaya menjaga ketersediaan dan kelancaran arus distribusi bahan pangan ke berbagai daerah di Sulsel.

Pertumbuhan Ekonomi Konsumsi rumah tangga dan investasi yang masih kuat serta kinerja sektor sekunder telah mendorong ekonomi Sulsel di triwulan I 2016

Peningkatan pertumbuhan perekonomian Sulsel terutama disebabkan oleh masih kuatnya konsumsi rumah tangga dan cukup tingginya pertumbuhan investasi (PMTB). Pada triwulan I 2016, konsumsi rumah tangga dan rumah tangga tumbuh lebih rendah dibandingkan periode sebelumnya. Konsumsi rumah tangga tercatat tumbuh dari 5,36% (yoy) menjadi 5,28% pada periode laporan. Sementara investasi tumbuh 9,52% (yoy) dari periode sebelumnya (11,10%; yoy). Sedangkan secara sektoral, pertumbuhan disebabkan oleh meningkatnya kinerja sektor industri pengolahan, sektor transportasi dan pergudangan, serta sektor penyediaan akomodasi dan makan minum. Sektor-sektor tersebut mengalami peningkatan karena penguatan sektor-sektor sekunder dan tersier yang mencerminkan daya beli konsumen yang terjaga di Sulsel.


1

RINGKASAN EKSEKUTIF

Keuangan Pemerintah Nominal realisasi belanja APBD Provinsi dan APBN menunjukkan peningkatan.

Realisasi penyerapan anggaran APBD dan APBN di Sulsel mendorong peningkatan ekonomi Sulsel triwulan I 2016. Realisasi belanja APBD Provinsi Sulsel triwulan I 2016 mencapai Rp926,33 miliar atau 13,75% dari yang ditargetkan sebesar Rp6,74 triliun. Sumber belanja berasal dari belanja operasional dan belanja transfer, dengan nilai yang lebih besar dibandingkan tahun sebelumnya. Sedangkan realisasi belanja APBN di Sulsel mencapai Rp2,38 triliun atau 12,5% dari yang dianggarkan sebesar Rp19,03 triliun, dengan peningkatan terbesar pada belanja modal dan belanja pegawai. Inflasi

Tekanan harga meningkat, terutama berasal dari inflasi kelompok volatile food dan administered price.

Laju inflasi Sulsel pada triwulan I 2016 tercatat 5,70% (yoy) lebih tinggi dari akhir 2015 (4,49%, yoy), terutama berasal dari bahan makanan (volatile food). Peningkatan inflasi pada kelompok bahan makanan disebabkan oleh terbatasnya pasokan bahan pangan akibat belum masuknya musim panen di beberapa sentra pangan Sulsel. Selain itu, juga tercatat peningkatan tekanan inflasi pada kelompok transportasi, komunikasi, dan jasa keuangan. Dengan perkembangan tersebut, berdasarkan agregasinya, peningkatan inflasi Sulsel di triwulan I 2016 terutama bersumber dari penurunan tekanan inflasi di kelompok administered price dan volatile food, masing-masing karena kenaikan tarif angkutan udara dan pergeseran musim panen. Penanggulangan inflasi dilaksanakan melalui TPID dengan meningkatkan koordinasi dan komunikasi. Pelaksanaan koordinasi TPID di sepanjang periode laporan dilakukan dengan melibatkan Pemerintah Provinsi/Kabupaten/Kota dan instansi lainnya melalui pelaksanaan rapat koordinasi TPID Provinsi Sulsel. Selain itu, Bank Indonesia juga aktif dalam melakukan komunikasi dan program pengembangan UMKM dan klaster komoditas pangan.

Sistem Keuangan dan Pengembangan Akses Keuangan Intermediasi perbankan berjalan dengan baik, dengan kualitas kredit terjaga pada level aman

Kinerja perbankan di Sulsel pada triwulan I 2016 mengalami perlambatan dibandingkan triwulan sebelumnya, terpantau dari perlambatan aset, dana pihak ketiga (DPK), dan kredit/pembiayaan yang disalurkan, dengan Makassar menjadi motor pertumbuhan industri perbankan. Risiko kredit terpantau relatif aman. Secara kelembagaan, jumlah bank di Sulsel mengalami penambahan. Pada triwulan I 2016, dinamika aktivitas perbankan diwarnai dengan meningkatnya penyaluran kredit yang lebih tinggi dibandingkan penghimpunan dana pihak ketiga (DPK). Kondisi demikian mendorong intermediasi perbankan meningkat dengan rasio LDR 122,94% lebih tinggi dibandingkan triwulan lalu (121,05%). Searah dengan pertumbuhan perbankan umum, kinerja perbankan syariah juga menunjukkan perlambatan, namun disisi lain kinerja BPR mengalami percepatan pertumbuhan. Dari sisi stabilitas sistem keuangan, ketahanan sektor korporasi maupun rumah tangga di Sulsel masih kuat, yang tercermin dari perkembangan penyaluran kredit dan penghimpunan DPK. Kualitas kredit di sektor korporasi sedikit mengalami penurunan dibandingkan triwulan sebelumnya, tercermin dari NPL sedikit meningkat menjadi 6,81% pada triwulan I 2016. Penyaluran kredit ke sektor UMKM juga terus tumbuh, sehingga pangsa kredit UMKM terhadap total kredit tetap terjaga di atas 30%.

2


RINGKASAN EKSEKUTIF

Sistem Pembayaran dan Pengelolaan Uang Rupiah Sesuai siklus ekonomi, kinerja sistem pembayaran meningkat di triwulan I 2016. Kebutuhan uang kartal diindikasikan menurun sebagaimana tercermin dari arus layanan uang tunai yang mengalami net inflow.

Perkembangan kinerja Sistem Pembayaran dan Pengelolaan Uang Rupiah (SPPUR) meningkat pada triwulan I 2016. Transaksi keuangan melalui Sistem Kliring Nasional Bank Indonesia (SKNBI) mengalami peningkatan. Hal ini sejalan dengan diimplementasikannya ketentuan batas minimal transaksi melalui BI-RTGS sebesar Rp500 juta dan diberlakukannya kebijakan penambahan waktu pelayanan SKNBI menjadi 5 (lima) kali sehari. Sementara di sisi pengelolaan uang rupiah (PUR) terjadi net inflow sebesar Rp4,74 triliun. Di sisi lain, jumlah uang yang keluar (outflow) dengan nilai yang menurun mengindikasikan adanya penurunan kebutuhan uang kartal, sementara tingginya net inflow merupakan siklus di awal tahun setelah momen libur natal dan tahun baru. 1

Bank Indonesia selalu meningkatkan pelayanan SPPUR yang efektif dan handal. Upaya tersebut dimaksudkan untuk meningkatkan layanan ketersediaan uang layak edar, dengan senantiasa terus mendorong clean money policy melalui kegiatan pengelolaan uang tunai, dengan melakukan pembukaan layanan penukaran uang, kas keliling, remise, pemusnahan uang tidak layak edar, dan edukasi ciri-ciri keaslian mata uang rupiah. Tenaga Kerja dan Kesejahteraan Penyerapan tenaga kerja di Sulsel meningkat

Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) di Sulsel mencapai 5,11% (Februari 2016) lebih rendah dibandingkan periode yang sama di tahun 2015 (5,80%). Penyerapan tenaga kerja yang baik tersebut, ditengarai sebagai implikasi dari dampak kebijakan pemerintah (dana desa dan paket kebijakan ekonomi). Di samping itu, tingkat kesejahteraan petani yang diukur dari Nilai Tukar Petani (NTP) hingga triwulan I 2016 secara tahunan terpantau membaik dibandingkan triwulan I 2015. Sementara itu, jumlah penduduk miskin di Sulsel hingga September 2015 meningkat dibanding September 2014 baik di kota maupun di desa. Persentase penduduk miskin di Sulsel (10,12%), tergolong cukup rendah jika dibandingkan Provinsi lain di Sulampua maupun Nasional. Prospek Perekonomian

Perekonomian Sulsel pada triwulan II 2016 dan keseluruhan 2016 diprakirakan tumbuh lebih tinggi dari pertumbuhan Nasional

Perekonomian Sulsel pada triwulan II 2016 diperkirakan tumbuh pada kisaran 7,6% 8,0% (yoy). Demikian pula untuk keseluruhan 2016 diperkirakan tumbuh pada kisaran 7,6% - 8,0% (yoy), membaik dibandingkan 2015. Jika dibandingkan dengan ekonomi nasional, pertumbuhan ekonomi Sulsel triwulan II 2016 diperkirakan tetap lebih tinggi. Di sisi permintaan, pertumbuhan ekonomi diperkirakan masih akan ditopang oleh semua komponen sisi pengeluaran (konsumsi, investasi, dan ekspor luar negeri). Di sisi lapangan usaha, peningkatan pertumbuhan diperkirakan akan terjadi pada sektor pertanian, sektor pengadaan listrik/gas, sektor konstruksi, dan sektor jasa kesehatan/kegiatan sosial. Faktor risiko yang perlu diwaspadai ke depan adalah berlanjutnya ketidakpastian ekonomi global, rebound-nya harga minyak dunia, pergerakan nilai tukar rupiah, dan permasalahan harmonisasi kebijakan ekonomi pemerintah pusat dan daerah. Tekanan harga triwulan II 2016 dan sampai dengan akhir 2016 diperkirakan melemah, didukung peningkatan produksi pangan serta lanjutan tren penurunan harga minyak dunia, sehingga terjadi penyesuaian harga administered price. Oleh karena itu, inflasi 2016 diprakirakan tetap terkendali dan berada dalam rentang target

1

Penyingkatan SPPUR merupakan singkatan baru yang diterapkan pada tahun 2015, sebelumnya penyebutan Sistem Pembayaran tunai. Sementara penyebutan SP mengarahkan pada Sistem pembayaran Non Tunai. Kajian Ekonomi dan Keuangan Regional Provinsi Sulawesi Selatan| Triwulan I 2016 Mendorong Nilai Tambah Kota dan Komoditas Unggulan Sulsel

3

RINGKASAN EKSEKUTIF

inflasi nasional. Namun demikian, koordinasi tetap menjadi kata kunci keberhasilan dalam mengendalikan inflasi, terutama dalam kaitannya dengan upaya menjaga ketersediaan dan kelancaran arus distribusi bahan pangan ke berbagai daerah di Sulsel. Rekomendasi Kebijakan Percepatan infrastruktur, peningkatan nilai tambah, dan optimalisasi belanja pemerintah menjadi kunci pertumbuhan perekonomian Sulsel 2016. Selain itu, juga perlu diiringi dengan pengendalian harga terutama untuk komoditas penyumbang inflasi terbesar di Sulsel.

Untuk mendorong Sulsel sebagai Pilar Utama Pembangunan Nasional dan Simpul Jejaring Akselerasi Kesejahteraan, berikut ini beberapa kebijakan yang dapat disarankan kepada pemerintah daerah: (a) Melakukan pembangunan infrastruktur perhubungan secara tepat waktu; (b) Program peningkatan ekspor diiringi dengan peningkatan kualitas transportasi dan infrastruktur darat dan laut yang memadai, mulai dari kawasan industri hingga ke dan di pelabuhan; (c) Mendorong terciptanya industri dasar hingga menengah (low medium technology) terutama untuk kebutuhan rumah tangga, baik dari sisi ketersediaan investor, tenaga kerja, hingga pemasarannya; (d) Belanja pemerintah yang masih menjadi penopang pertumbuhan Sulsel, perlu dilakukan penyerapan yang makin optimal dan merata sepanjang tahun; (e) Penerapan smart city, perlu diiringi dengan pembangunan infrastruktur dasar kota, seperti pedestrian yang nyaman, penerangan jalan utama yang memadai, taman yang tertata, pengelolaan drainase dan saluran air yang terpadu, pengelolaan sampah dan limbah yang mampu menjaga kelestarian lingkungan, serta penggunaan pembayaran nontunai. Sementara rekomendasi kebijakan yang dapat dirumuskan untuk pengendalian harga terutama komoditas penyumbang inflasi terbesar di Sulsel adalah sebagai berikut: (a) Meyakinkan kepada para pemangku kebijakan terutama di tingkat daerah, bahwa terdapat indikasi telah terjadi praktik pembentukan harga beras yang jauh dari prinsip-prinsip pasar persaingan sempurna; (b) Mendorong pemerintah pusat dan daerah (Provinsi/Kabupaten/Kota) agar merumuskan kebijakan dan mengambil langkah-langkah konkrit untuk meminimalisir dampak market failures; (c) Mendorong Pemerintah Provinsi untuk menerapkan kebijakan domestic market obligation (DMO); (d) Memberikan masukan kepada pemerintah agar mengevaluasi kembali Harga Pembelian Pemerintah (HPP) gabah dan beras yang rasional dan obyektif; (e) Mendorong Pemerintah Daerah (Provinsi/Kabupaten/Kota) untuk memberikan bantuan dengan menyalurkan beras kepada kelompok miskin terutama pada saat operasi pasar Perum BULOG dinilai kurang berjalan efektif; (f) Pemerintah perlu merevitalisasi Koperasi Unit Desa (KUD) dan Kelompok-kelompok Tani agar mampu berperan efektif sebagai mitra Perum BULOG dalam pengadaan gabah dan beras di lapangan; (g) Memberikan masukan kepada Pemerintah Daerah (Provinsi/Pemkab/Pemkot) agar tidak mengeluarkan peraturan yang kontra produktif misalnya retribusi/pungutan atau bentuk kebijakan lainnya; (h) Mengundang investor atau menggandeng swasta untuk mendirikan pabrik beras di Sulsel yang mampu menghasilkan beras kualitas premium; (i) Menyiapkan sistem informasi yang simetris dan berkualitas yang mampu menyediakan informasi mengenai data stok dan harga beras di tingkat regional, nasional maupun internasional, yang dapat diakses dengan mudah oleh seluruh pelaku usaha di bidang perberasan, terutama petani; (j) Mendorong perbankan atau lembaga pembiayaan lainnya di Sulsel agar lebih giat dalam melaksanakan program/kegiatan layanan keuangan inklusif.

4




Tabel Indikator Ekonomi A. INFLASI DAN PRODUK DOMESTIK REGIONAL BRUTO (PDRB) 2013* INDIKATOR I

II

2014** III

IV

I

II

2015** III

IV

I

II

2016** III

IV

I

MAKRO Indeks Harga Konsumen -

Sulawesi Selatan Sulawesi Utara Gorontalo Papua Papua Barat Maluku Sulawesi Tengah Sulawesi Tenggara Sulawesi Barat Maluku Utara

139.01 136.86 141.62 133.82 155.28 141.12 143.27 141.41 140.21 138.49

139.26 136.16 140.95 135.00 158.31 144.46 142.88 144.15 140.78 138.68

145.51 141.73 142.53 140.14 167.44 156.03 151.42 151.32 145.61 148.77

144.60 144.59 147.46 143.68 163.87 153.14 153.12 149.50 146.41 150.25

109.16 109.39 108.24 113.54 108.41 110.38 111.45 108.00 108.92 112.16

109.71 110.28 109.32 112.66 109.26 111.97 113.64 109.77 110.28 114.28

111.72 110.90 109.62 114.05 113.93 112.31 115.12 111.72 112.54 117.01

116.89 118.61 115.26 121.17 115.18 115.86 120.21 117.67 116.85 122.30

116.95 118.13 113.96 121.30 116.00 120.40 117.34 116.43 116.20 121.04

118.55 119.91 115.98 121.90 118.27 121.88 120.46 117.84 118.65 123.67

121.06 121.26 117.72 121.71 120.89 120.41 121.29 118.00 119.84 124.73

122.13 125.20 120.22 125.51 121.33 122.98 125.22 120.34 122.78 127.83

123.62 123.92 120.50 125.86 122.41 123.07 124.42 121.96 122.23 127.64

4.61 6.83 5.18 5.89 7.62 2.58 5.97 3.02 4.19 3.97

4.36 4.94 3.59 6.07 5.79 1.70 3.89 3.76 4.30 2.93

7.24 7.72 3.39 8.58 9.70 9.86 7.28 7.30 5.85 9.65

6.21 8.12 5.84 8.27 7.25 8.81 7.57 5.92 5.91 9.78

5.88 5.67 5.10 9.57 5.77 8.95 8.42 5.60 6.24 8.80

5.92 6.26 5.82 7.40 5.27 8.85 10.37 4.84 6.65 9.75

3.72 4.00 3.59 4.51 5.32 2.79 5.46 1.83 4.46 5.40

8.61 9.67 6.14 9.11 6.56 7.19 8.84 8.45 7.89 9.35

7.13 7.99 5.28 6.83 7.00 9.08 5.28 7.81 6.68 7.92

8.06 8.73 6.09 8.20 8.25 8.85 6.00 7.35 7.59 8.22

8.36 9.34 7.39 7.63 6.11 7.64 5.36 6.86 6.49 6.6

4.48 5.56 4.30 3.59 5.34 6.15 4.17 2.27 5.07 4.52

5.70 4.90 5.74 3.76 5.53 2.22 6.03 4.75 5.19 5.45

51,268 10,729 3,016 7,322 49 71 6,019 7,114 2,020 710 3,332 1,884 1,919 230 2,471 2,789 927 665

54,406 11,880 3,292 7,769 49 75 6,343 7,645 2,103 730 3,440 1,944 1,969 233 2,510 2,781 959 682

57,699 14,029 3,496 7,696 50 75 6,720 7,806 2,166 742 3,485 1,902 2,019 238 2,644 2,932 1,004 693

54,217 9,809 3,436 7,758 51 74 6,948 7,624 2,164 771 3,511 1,896 2,026 237 2,667 3,416 1,131 696

55,565 12,293 3,450 7,648 51 75 6,494 7,775 2,061 765 3,492 1,950 2,068 245 2,510 2,916 1,065 707

57,882 13,015 3,498 8,162 55 77 6,789 8,088 2,094 797 3,592 2,017 2,124 249 2,575 2,929 1,093 728

62,159 15,191 3,793 8,577 56 77 7,044 8,619 2,181 806 3,733 2,008 2,164 252 2,698 3,105 1,107 747

58,393 10,582 3,971 8,890 60 73 7,340 7,881 2,260 815 3,743 2,090 2,209 254 2,772 3,523 1,169 761

58,742 12,722 3,533 8,091 51 75 6,961 8,212 2,150 804 3,749 2,144 2,252 256 2,648 3,176 1,144 773

62,488 14,526 3,780 8,773 51 77 7,188 8,623 2,243 829 3,860 2,077 2,284 261 2,758 3,195 1,177 788

66,878 15,982 4,251 8,951 53 75 7,689 9,405 2,407 855 4,036 2,194 2,320 270 2,949 3,402 1,232 808

62,621 10,727 4,304 9,692 58 76 8,129 8,675 2,389 877 4,069 2,248 2,341 273 3,027 3,606 1,292 839

63,095 12,842 3,623 9,126 56 79 7,610 8,973 2,427 881 4,055 2,350 2,411 277 2,864 3,420 1,253 849

51,268

54,406

57,699

54,217

32,784 21,526 13,148 16,191

36,021 24,330 12,827 18,772

36,851 21,015 15,256 15,423

40,586 20,074 11,132 17,575

35,255 20,668 14,947 15,306

37,835 23,151 14,401 17,505

38,891 23,343 15,995 16,069

42,129 22,160 14,405 20,301

37,158 23,068 13,861 15,344

39,735 25,335 13,733 16,315

41,045 26,744 14,663 15,574

44,894 27,333 10,301 19,907

39,000 25,544 8,204 9,653

Total PDRB (Rp Miliar) Pertumbuhan PDRB (%, yoy)

51,268 6.02

54,406 7.01

57,699 9.25

54,217 8.06

55,565 8.38

57,882 6.39

62,159 7.73

58,393 7.70

58,742 5.72

62,488 7.96

66,878 7.59

62,621 7.24

63,095 7.41

Nilai Ekspor (X) Luar Negeri Non-migas (US$ Juta) Volume Ekspor Luar Negeri Non-migas (Juta Ton) Nilai Impor (M) Luar Negeri Non-migas (US$ Juta) Volume Impor Luar Negeri Non-migas (Juta Ton) Neraca Perdagangan (X - M) Non-migas (US$ Juta)

403.02 171.92 300.72 160.04 102.30

389.29 198.44 404.71 472.75 (15.43)

417.56 499.94 218.81 216.67 198.76

386.19 230.41 126.06 271.29 260.13

360.34 167.44 139.10 221.11 221.25

452.96 182.55 181.87 258.82 271.09

490.63 193.36 149.05 266.39 341.58

444.80 209.93 129.39 217.60 315.40

344.16 163.96 163.90 326.31 180.26

382.89 194.52 172.50 317.63 210.39

381.25 216.82 271.92 264.12 109.33

333.28 172.10 149.65 273.69 183.62

229.37 163.02 123.71 284.89 105.66

Laju Inflasi Tahunan (%, yoy) -

Sulawesi Selatan Sulawesi Utara Gorontalo Papua Papua Barat Maluku Sulawesi Tengah Sulawesi Tenggara Sulawesi Barat Maluku Utara

PDRB Penawaran - Harga Konstan (Rp Miliar) Tahun Dasar 2010 & SNA 2008 Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan Pertambangan dan Penggalian Industri Pengolahan Pengadaan Listrik, Gas Pengadaan Air Konstruksi Perdagangan Besar dan Eceran, dan Reparasi Mobil dan Sepeda Motor Transportasi dan Pergudangan Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum Informasi dan Komunikasi Jasa Keuangan Real Estate Jasa Perusahaan Administrasi Pemerintahan, Pertahanan dan Jaminan Sosial Wajib Jasa Pendidikan Jasa Kesehatan dan Kegiatan Sosial Jasa lainnya PDRB Permintaan - Harga Konstan (Rp Miliar) *** 1. Konsumsi 2. Investasi 3. Ekspor 4. Impor

Sumber : BPS & Ditjen Bea Cukai Catatan: *) Angka sementara untuk data PDRB; data IHK menggunakan tahun dasar 2007 **) Angka sangat sementara untuk data PDRB; data IHK menggunakan tahun dasar 2012

Kajian Ekonomi dan Keuangan Regional Provinsi Sulawesi Selatan| Triwulan I 2016 Mendorong Nilai Tambah Kota dan Komoditas Unggulan Sulsel

5


B. PERBANKAN (KREDIT LOKASI BANK, DPK LOKASI BANK PELAPOR) INDIKATOR

2012

2013

2014

2015**** III

IV

II

III

IV

I

II

III

IV

BANK UMUM : Total Aset (Rp Miliar)

67,573

72,554

74,754

79,307

80,876

86,366

90,288

90,932

90,909

97,572

99,571

101,351

DPK - Lokasi Bank Pelapor (Rp Miliar) Giro Tabungan Deposito

45,734 7,471 25,004 13,259

48,024 7,282 27,206 13,536

49,917 7,257 28,545 14,115

53,717 7,345 31,466 14,907

52,302 7,770 29,321 15,211

53,457 8,092 30,068 15,297

57,359 9,221 32,076 16,062

60,444 7,845 35,007 17,592

58,162 7,990 32,446 17,726

61,402 9,730 33,168 18,504

64,339 9,693 34,828 19,819

66,112 7,995 37,428 20,690

75,874 27,257 14,642 33,974 130.45%

79,336 29,062 15,467 34,807 129.21%

80,463 29,847 15,457 35,159 125.06%

83,560 31,442 16,241 35,877 126.39%

Kredit - Lokasi Bank (Rp Miliar) - Modal Kerja - Investasi - Konsumsi LDR

54,585 59,035 61,090 66,221 68,371 72,937 75,014 75,388 20,516 22,850 22,385 25,506 25,980 26,659 26,160 27,231 10,025 10,588 10,997 11,380 12,232 14,486 15,769 14,494 24,044 25,597 27,707 29,335 30,158 31,793 33,085 33,663 119.35% 122.93% 122.38% 123.28% 130.72% 136.44% 130.78% 124.72%

I

II

I

Kredit - Lokasi Bank (Rp Miliar) - Pertanian - Pertambangan - Industri pengolahan - Listrik, Gas, dan Air - Konstruksi - Perdagangan - Pengangkutan - Jasa Dunia Usaha - Jasa Sosial Masyarakat - Lain-lain

54,585 906 312 3,468 137 2,065 15,459 1,744 2,917 1,570 26,007

59,035 1,128 363 3,904 124 2,448 17,631 1,730 3,178 1,485 27,045

61,090 1,171 375 4,008 135 2,582 17,741 1,794 3,131 1,372 28,781

66,221 1,215 399 5,250 141 2,674 19,027 2,321 3,105 1,404 30,684

68,371 1,403 447 5,335 133 2,565 19,933 2,631 3,240 1,619 31,065

72,937 1,396 449 5,579 116 2,780 22,957 2,763 3,433 1,650 31,814

75,014 1,385 444 5,631 121 2,966 23,360 2,864 3,414 1,733 33,096

75,388 1,400 397 4,186 191 3,034 24,132 2,923 3,550 1,780 33,794

75,874 1,405 377 3,918 218 3,043 24,334 2,960 3,747 1,828 34,043

79,336 1,499 560 4,210 245 3,666 25,587 2,950 3,598 1,968 35,053

80,463 1,435 537 4,283 232 4,173 25,748 2,951 3,581 2,115 35,408

83,560 1,506 509 4,747 350 4,366 27,033 2,820 3,662 2,340 36,226

Kredit UMKM - Lokasi Bank (Rp Miliar)

18,349

19,582

18,240

20,270

21,818

24,162

24,221

24,684

24,823

26,489

26,768

27,675

Kredit Mikro* (Rp Miliar) - Modal Kerja - Investasi - Konsumsi

3,533 3,151 382 -

3,939 3,489 449 -

3,628 3,159 469 -

3,672 3,206 467 -

3,994 3,484 510 -

4,211 3,558 653 -

4,412 3,648 764 -

4,499 3,768 731 -

4,648 3,827 821 -

5,114 4,088 1,027 -

5,297 4,249 1,048 -

5,883 4,479 1,404 -

Kredit Kecil ** (Rp Miliar) - Modal Kerja - Investasi - Konsumsi

8,932 5,564 3,369 -

8,933 5,848 3,085 -

8,433 5,455 2,978 -

8,938 5,760 3,178 -

9,290 5,678 3,612 -

9,819 6,492 3,328 -

9,877 5,624 4,253 -

10,037 5,750 4,287 -

10,123 5,862 4,261 -

10,329 6,076 4,253 -

10,885 6,408 4,478 -

11,035 6,683 4,353 -

Kredit Menengah *** (Rp Miliar) - Modal Kerja - Investasi - Konsumsi

5,884 4,759 1,125 -

6,710 5,478 1,232 -

6,180 4,833 1,347 -

7,660 5,644 2,016 -

8,534 6,186 2,349 -

10,132 7,205 2,927 -

9,932 6,872 3,060 -

10,148 7,278 2,870 -

10,052 7,079 2,972 -

11,046 7,822 3,224 -

10,586 7,680 2,906 -

10,757 7,802 2,954 -

NPL Total gross - Lokasi Bank (%)

3.05%

3.08%

2.87%

2.74%

2.94%

2.83%

2.91%

2.85%

3.14%

3.54%

3.57%

3.13%

NPL UMKM gross - Lokasi Bank (%)

4.12%

4.23%

4.18%

3.96%

4.25%

3.95%

4.57%

4.38%

4.87%

4.98%

5.42%

4.81%

BANK UMUM SYARIAH Total Aset (Rp Miliar)

3,377

3,689

3,977

4,524

4,802

5,085

5,420

5,576

5,586

5,580

5,619

5,906

DPK - Lokasi Bank Pelapor (Rp Miliar) Giro Tabungan Deposito

1,578 196 756 626

1,635 199 803 633

1,817 200 844 773

2,063 296 984 783

2,138 253 969 916

2,138 232 974 932

2,594 243 1,162 1,188

2,884 338 1,307 1,239

2,742 221 1,261 1,260

2,795 262 1,261 1,272

2,878 346 1,337 1,195

2,991 380 1,479 1,132

4,453 684 488 3,282 162.40%

4,869 776 670 3,423 174.20%

4,926 985 670 3,270 171.16%

5,141 1,135 825 3,181 171.91%

Pembiayaan - Lokasi Bank (Rp Miliar) - Modal Kerja - Investasi - Konsumsi FDR

104,945 66,420 10,154 34,147 22,118 85,304 32,776 16,482 36,045 128.43% 85,304 1,630 427 5,035 382 4,746 27,920 2,782 3,733 2,473 36,174 27,428 6,221 4,674 1,548 10,893 6,596 4,296 10,313 7,488 2,825 3.36% 5.21% -

II

2016**** III

108,309 68,867 11,820 34,881 22,166 87,563 34,627 16,500 36,436 127.15% 87,563 1,788 390 5,109 413 4,902 29,003 2,693 4,037 2,681 36,547 28,301 6,679 5,038 1,642 11,161 6,860 4,300 10,461 7,698 2,763 3.16% 5.14% -

IV

I

113,101

117,572

120,832

72,433 12,471 37,491 22,472 89,911 34,876 17,476 37,558 124.13%

78,467 13,165 42,221 23,091

78,342 12,894 38,589 26,859

89,911 2,303 383 5,304 398 5,417 29,373 2,672 4,024 2,388 37,648 28,501 6,880 5,144 1,735 11,580 7,039 4,541 10,042 7,272 2,770 3.85% 5.40% -

94,981 96,310 36,730 37,510 20,538 20,041 37,713 38,759 121.05% 122.94% 94,981 96,310 2,461 2,681 410 430 7,487 7,239 379 306 5,491 5,483 31,424 31,959 2,781 2,824 4,221 4,117 2,549 2,462 37,777 38,809 30,641

31,110

7,892 5,542 2,351 -

8,698 6,329 2,369 -

12,412 7,188 5,224 -

12,433 7,265 5,169

10,337 7,577 2,760 -

9,979 7,198 2,781

3.19%

3.36%

4.26%

4.43%

6,975

7,018

3,853 598 1,765 1,490

3,517 339 1,761 1,417

0

2,759 2,953 3,076 3,502 3,870 4,157 4,265 4,374 647 645 656 674 673 688 651 631 224 212 228 284 329 362 359 438 1,887 2,096 2,192 2,544 2,868 3,107 3,255 3,304 174.80% 180.63% 169.33% 169.77% 181.04% 194.41% 164.44% 151.65%

Catatan: * (
6

I


6,000 3,187 547 1,488 1,153 5,239 1,292 865 3,081 164.36%

6,184 3,287 554 1,570 1,162 5,582 1,535 1,015 3,033 169.84%

6,489 3,382 355 1,667 1,360 5,750 1,572 1,170 3,008 170.02%

5,684 5,817 1,526 1,659 1,152 1,143 3,006 3,015 147.53% 165.43%


C. SISTEM PEMBAYARAN DAN PENGELOLAAN UANG RUPIAH INDIKATOR

2013 I

2014

II

III

IV

I

2015

II

III

IV

I

2016***

II

III

IV

I

KAS Inflow (Rp Miliar) Uang Kertas Uang Logam Outflow (Rp Miliar) Uang Kertas Uang Logam Pemusnahan Uang (Rp Miliar)

4,410 4,410 0.03 1,715 1,715 0.28 350

3,236 3,236 0.08 2,885 2,885 0.78 502

4,872 4,872 0.08 5,313 5,310 2.51 989

4,075 4,075 0.10 4,162 4,159 2.63 708

5,299 5,299 0.14 2,346 2,343 2.20 748

4,069 4,069 0.04 3,829 3,826 3.22 620

5,562 5,561 0.23 5,641 5,637 3.93 269

4,304 4,304 0.01 4,098 4,096 2.07 403

6,184 6,184 0.004 2,248 2,247 1.74 925

3,777 3,777 0.001 3,703 3,699 4.03 943

4,815 4,815 0.034 4,930 4,927 3.59 719

3,791 3,791 0.003 3,208 3,202 5.84 790

TRANSAKSI RTGS From / Outgoing (Rp Miliar) To / Incoming (Rp Miliar) From - To (Rp Miliar)

14,448 32,767 4,245

17,402 36,120 4,921

18,770 37,614 6,755

20,540 41,480 7,299

15,660 27,887 4,748

21,374 33,669 9,765

22,719 38,096 10,970

25,647 41,348 11,845

19,951 21,897 3,778

26,709 31,935 4,272

19,338 40,378 3,478

14,217

9,737 284,030

9,976 285,559

10,239 280,922

10,670 290,332

9,483 260,069

9,616 266,025

9,716 260,914

11,198 280,987

9,757 262,477

10,492 279,265

11,363 296,973

13,952 314,492

18,226 346,867

557 36,457 9 608

576 34,774 10 580

874 37,895 15 632

1,050 41,130 17 663

675 29,191 11 487

637 28,625 11 477

675 30,355 11 490

805 32,940 13 515

887 34,547 15 566

1,027 32,940 17 540

1,617 53,395 27 875

4,280 86,793 68 1,378

8,917 132,841 146 2,178

TRANSAKSI KLIRING Nominal Kliring* (Rp Miliar) Volume Kliring* (Lembar) Kliring Kredit Nominal Kliring Kredit (Rp Miliar) Volume Kliring Kredit (Lembar) RRH** Nominal Kliring Kredit (Rp Miliar) RRH Nominal Kliring Kredit (Lembar) Kliring Debet Penyerahan Nominal Kliring Debet (Rp Miliar) Volume Kliring Debet (Lembar) RRH Nominal Kliring Debet (Rp Miliar) RRH Nominal Kliring Debet (Lembar)

6,229 6,229 0.002 1,490 1,485 4.45 1,316

9,180

9,400

9,365

9,620

8,809

8,978

9,041

10,393

8,870

9,465

9,746

9,673

9,309

247,573

250,785

243,027

249,202

230,878

237,400

230,559

248,047

227,930

246,325

243,578

227,699

214,026

153

157

156

155

147

150

146

162

145

155

160

154

153

4,126

4,180

4,050

4,019

3,848

3,957

3,719

3,876

3,737

4,038

3,993

3,614

3,509

Kliring Debet Pengembalian Nominal Kliring Pengembalian (Rp Miliar) Volume Kliring Pengembalian (Lembar)

322

352

402

325

317

387

287

343

320

312

300

311

304

7,549

7,531

7,092

6,659

7,114

7,119

6,765

6,008

6,048

6,621

6,274

6,003

6,040

RRH Nominal Kliring Pengembalian (Rp Miliar) RRH Nominal Kliring Pengembalian (Lembar)

5

6

7

5

5

6

5

5

5

5

5

5

5

126

126

118

107

119

119

109

94

99

109

103

95

99

Cek/BG Kosong Nominal Kliring Cek/BG Kosong (Rp Miliar) Volume Kliring Cek/BG Kosong (Lembar)

221

259

307

251

230

328

231

270

229

212

218

242

221

5,904

6,187

5,674

5,411

5,695

5,832

5,313

4,552

4,787

5,301

5,012

4,702

4,686

RRH Nominal Kliring Cek/BG Kosong (Rp Miliar) RRH Nominal Kliring Cek/BG Kosong (Lembar)

4

4

5

4

4

5

4

4

4

3

4

4

4

98

103

95

87

95

97

86

71

78

87

82

75

77

*) Jumlah transaksi kliring kredit dan kliring debet penyerahan **) Rata-Rata harian: jumlah rata-rata transaksi setiap hari ***) Angka sementara


7


D. GRAFIK INDIKATOR 15%

11%

13%

Pertumbuhan Ekonomi Sulsel (yoy)

10%

Rasio PDRB KTI terhadap PDB Nasional

9%

11%

11.27%

9%

7.41%

8% 7%

7%

6%

5%

2.92%

Rasio PDRB Sulsel terhadap PDB Nasional

3%

5%

4.92%

4%

1%

Pertumbuhan Ekonomi Nasional (yoy)

3%

-1%

I

I II III IV I II III IV I II III IV I II III IV I II III IV I II III IV I

2010

2011

2012

2013

2014*

III IV

I

II

2012

III IV

I

II

2013

III IV

I

II

2014

III IV

2015

Konsumi LNPRT

Konsumsi Pemerintah

Pertanian

Industri Pengolahan

Konstruksi

PMTB

Perubahan Stok

Net Ekspor

Perdagangan

Sektor Lainnya

PDRB

I

12

II III IV 2010

I

II III IV 2011

I

II III IV

I

2012

II III IV

I

2013

II III IV 2014

I

II III IV 2015

10% 9% 8% 7% 6% 5% 4% 3% 2% 1% 0%

12

10

10

8

8

6

6

4

4

2

2

0

0

-2

I

Inflasi Nasional (yoy)

2016

I

II III IV

I

II III IV

2011

2012

I

II III IV

I

II III IV

2013

2014

I

II III IV 2015

Sumber: Badan Pusat Statistik, diolah Sumbangan SektorEkonomi bagi Pertumbuhan Ekonomi Sulsel

140

BI Rate

(Rp Triliun)

Aset

200% 190% 180% 170% 160% 150% 140% 130% 120% 110% 100%

100 80

Kredit Lokasi Bank

60

Inflasi Sulsel (yoy)

DPK Lokasi Bank Pelapor

40

LDR - Skala Kanan

20 0 II III IV I

II III IV I

II III IV I

II III IV I

II III IV I

2011

2012

2013

2014

2015

10%

Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) - Skala Kanan

8800

9%

8600

8%

Jumlah Penduduk

7%

II III IV I

II III IV I

II III IV I

II III IV I

2012

2013

2014

2015

2016

(Ribu Orang) 1000

% Penduduk Miskin - Skala Kanan Jumlah Penduduk Miskin

950

5% 4%

7800

3%

7600

2%

7400

1%

7200

0% 2011

2012

2013

2014*

2015**

8% 6% 800

4%

750

2%

700

0% 2009

2010

2011

2012

2013

2014*

*) Data September 2015 Sumber: Badan Pusat Statistik, diolah Persentase Penduduk Miskin


12%

850

2016**

*) Data Februari 2016 Sumber: Badan Pusat Statistik, diolah Pengangguran Terbuka

14%

10%

900

6%

8000

2010

II III IV I 2011

Sumber: Laporan Bank, diolah Perbankan Sulsel

(Ribu Orang)

2009

I

2016

Sumber: Badan Pusat Statistik, diolah Inflasi dan BI Rate

I 2016

120

I

I

%yoy

2016

Sumber: Badan Pusat Statistik, diolah Sumbangan Komponen Penggunaan bagi Pertumbuhan Ekonomi Sulsel

8

II

Konsumsi Rumah Tangga

30 25 20 15 10 5 0 -5 -10 -15 -20 -25

8200

I

Sumber: Badan Pusat Statistik, diolah *) PDRB TD 2010 Pertumbuhan Ekonomi (PDRB ADHK)

PDRB

8400

III IV

2011

2015** 2016**

Sumber: Badan Pusat Statistik, diolah *) PDRB TD 2010 Kontribusi Perekonomian (PDRB ADHK)

9000

II

2015**

1.

Bab 1 Pertumbuhan Ekonomi

Perekonomian Sulsel pada triwulan I 2016 bila diukur berdasarkan PDRB nilainya mencapai Rp87.989 milyar (ADHB) atau Rp63.095 milyar (ADHK), tumbuh 7,41% (yoy) lebih tinggi dari pertumbuhan triwulan IV 2015 (7,24%; yoy). Peningkatan pertumbuhan perekonomian terutama disebabkan oleh peningkatan kinerja di sektor sekunder. Pada triwulan I 2016perlambatan pertumbuhan ekspor tidak sedalam impor. Volume maupun nilai ekspor menurun signifikan, terutama ekspor barang pertambangan. Disisi lain, terjaganya daya beli menjadi salah satu faktor pendorong pertumbuhan ekonomi di triwulan I 2016. Secara sektoral, pertumbuhan dikarenakan meningkatnya kinerja sektor industri pengolahan, transportasi dan pergudangan, penyediaan akomodasi dan makan minum, serta jasa keuangan dan pendidikan mengalami penguatan. Adapun penahan pertumbuhan berasal dari sektor primer, terutama perlambatan sektor pertanian dan pertambangan dan penggalian dimana sektor-sektor tersebut mengalami perlambatan akibat pergeseran panen dan tren penurunan harga komoditars internasional khususnya nikel.


9

BAB 1 PERTUMBUHAN EKONOMI D

1.1. Pertumbuhan Ekonomi Perekonomian Sulawesi Selatan (Sulsel) mengalami peningkatan pertumbuhan di triwulan I 2016. Pada triwulan laporan, ekonomi Sulsel tumbuh 7,41% (yoy) lebih tinggi dibandingkan pertumbuhan 7,24% (yoy) pada triwulan IV 2015. Peningkatan pertumbuhan disebabkan oleh meningkatnya kinerja di beberapa sektor antara lain industri pengolahan, transportasi dan pergudangan, penyediaan akomodasi dan makan minum, serta jasa keuangan dan pendidikan. Di sisi lain, kuatnya sektor unggulan Sulsel yaitu sektor konstruksi dan perdagangan besar dan eceran mampu mendorong pertumbuhan ekonomi lebih tinggi. Dari sisi pengeluaran, pertumbuhan disebabkan oleh meningkatnya konsumsi rumah tangga dan investasi. Peningkatan konsumsi rumah tangga terjadi dikarenakan daya beli masyarakat tetap terjaga dengan baik. Selain itu, pertumbuhan investasi yang meningkat pada triwulan 1 2016 didorong oleh kebijakan pemerintah yang telah memulai sebagian lelang proyek di akhir tahun 2015.

12 10

10.34 8.50 8.64 8.11

8

9.25 6.02

8.06 8.38

7.01

7.96 7.59 7.24 7.41

7.73 7.70 6.39

5.72

6 4 2

6.11 6.21 5.94 5.87 5.54 5.59 5.52 5.58 5.14 4.96 4.97 5.04 4.73 4.66 4.74 5.04 4.92

0 I %

II

III IV

I

II

2012

III IV

2013

I

II

III IV

I

2014*

yoy Nasional

II

III IV

2015**

I

2016**

yoy Sulsel

Sumber: Badan Pusat Statistik *) Angka sementara **) Angka sangat sementara Grafik 1.1. Pertumbuhan Ekonomi Sulawesi Selatan

1.2. Sisi Pengeluaran Dari sisi pengeluaran, pertumbuhan ekonomi di triwulan I 2016 terutama disebabkan oleh masih kuatnya konsumsi rumah tangga dan investasi. Pada triwulan I 2016 konsumsi rumah tangga tercatat tumbuh 5,28% (yoy), meskipun lebih rendah dari triwulan sebelumnya yang tumbuh 5,36% (yoy). Kelompok pengeluaran lain yang mengalami pertumbuhan yaitu konsumsi LNPRT (4,66%; yoy), konsumsi pemerintah (2,08%; yoy), investasi (PMTB) (9,52%; yoy) dan perubahan inventori (55,01%; yoy). Ekspor dan impor masih mengalami kontraksi pada periode laporan. Pada triwulan I 2016 ekspor tercatat tumbuh negatif -40,81% (yoy), lebih rendah dibandingkan triwulan sebelumnya -28,49% (yoy). Demikian pula impor juga mengalami kontraksi yang cukup dalam, dari sebelumnya tumbuh -1,94% (yoy) menjadi menjadi -37,09% (yoy) di triwulan laporan. Tabel 1.1. Pertumbuhan (yoy) Ekonomi Menurut Komponen Pengeluaran (triwulanan)* I 1. Pengeluaran Konsumsi Rumah Tangga 2. Pengeluaran Konsumsi LNPRT 3. Pengeluaran Konsumsi Pemerintah 4. Pembentukan Modal Tetap Bruto 5. Perubahan Inventori 6. Ekspor 7. Impor PDRB

6.55 16.60 15.50 12.43 -125.90 13.68 -5.47 8.03

II 6.18 16.07 -2.19 9.07 -74.02 12.27 -6.75 7.34

2014* III 5.50 8.27 5.38 5.91 195.94 4.84 4.19 8.23

IV 5.49 4.93 -2.12 8.34 11.10 29.40 15.51 7.71

Sumber: Badan Pusat Statistik *) Angka Sangat Sementara

10


TOTAL 5.92 11.26 1.88 8.82 -124.47 14.10 1.80 7.57

I 5.32 -2.49 7.83 5.26 193.14 -7.27 0.25 5.36

II 5.51 -2.13 3.17 6.23 76.37 -4.64 -6.80 7.79

2015** III 5.03 2.90 8.69 10.34 201.48 -8.33 -3.08 7.34

IV 5.36 6.28 11.09 11.10 132.85 -28.49 -1.94 7.24

TOTAL 5.31 1.13 8.15 8.34 -579.81 -12.04 -2.95 7.15

2016** I 5.28 4.66 2.08 9.52 55.01 -40.81 -37.09 7.41

BAB 1 PERTUMBUHAN EKONOMI

Perubahan Inventori, 1.7%

Share PDRB Tw I 2016

PMTB, 38.5%

Konsumsi Pemerintah, 6.3%

Apabila dilihat dari andil terhadap PDRB, komponen konsumsi RT dan PMTB masih menjadi penyumbang terbesar baik di triwulan I 2016 maupun secara keseluruhan 2015. Pangsa konsumsi RT mencapai di atas 50% dari total PDRB, sementara pangsa PMTB mencapai diatas 30% pada triwulan I 2016. Kelompok pengeluaran lain yang memiliki share cukup tinggi diatas 5% adalah konsumsi pemerintah (di atas 5%). Sementara kelompok pengeluaran yang memiliki pangsa di bawah 5% adalah net ekspor-impor (-4,14%), konsumsi LNPRT (1%) dan perubahan inventori (1%).

Net Exim, -4.14%

Konsumsi RT, 56.4%

Konsumsi LNPRT, 1.3%

Sumber: Badan Pusat Statistik Grafik 1.2. Pangsa PDRB Sulsel Menurut Pengeluaran (ADHB)

1.2.1 Konsumsi Secara agregat, pengeluaran konsumsi tumbuh positif, di antaranya didorong oleh konsumsi rumah tangga. Total konsumsi triwulan I 2016 tumbuh 4,96% (yoy), lebih rendah dibandingkan triwulan sebelumnya 6,56% (yoy). Konsumsi rumah tangga berperan dalam pertumbuhan konsumsi di triwulan ini dengan pertumbuhan 5,28% (yoy, sedikit menurun dibandingkan triwulan sebelumnya 5,36% (yoy). Sementara itu, konsumsi pemerintah tercatat tumbuh 2,08% (yoy), melambat dibandingkan triwulan sebelumnya yang tumbuh mencapai 11,09% (yoy). Konsumsi rumah tangga pada triwulan I 2016 menopang pertumbuhan ekonomi. Konsumsi rumah tangga yang relatif terjaga menjadi salah satu penopang pertumbuhan ekonomi periode laporan. Harga BBM yang relatif stabil dan TTL yang turun pada turut mendorong konsumsi rumah tangga. Paket kebijakan pemerintah pusat dan daerah yang agresif, didorong oleh sejumlah proyek multiyear mendorong optimisme dan keyakinan masyarakat terhadap kondisi ekonomi sehingga daya beli terjaga. Hal ini terkonfirmasi dari nilai rata-rata Indeks Keyakinan Konsumen (IKK) pada triwulan I 2016 yang meningkat (>100) sebesar 116,44 dari sebelumnya 108,37. Serupa dengan IKK, nilai rata-rata Indeks Penjualan Eceran (IPE) mengalami kenaikan sebesar 120,95 dari periode sebelumnya 120,37. Realisasi belanja pemerintah daerah lebih tinggi dibandingkan triwulan I 2015. Realisasi belanja daerah pada triwulan I 2016 tercatat 13,75% atau sebesar Rp637,88 miliar dari yang ditargetkan Rp6,74 triliun. Secara nominal realisasi belanja triwulan I 2016 lebih tinggi dari triwulan I 2015, yang tercatat sebesar Rp631,09 miliar atau 9,53% dari target Rp6,62 triliun. Disisi lain, sampai dengan triwulan I 2016, realisasi anggaran pendapatan daerah mencapai 22,83%, lebih rendah dibandingkan triwulan I 2015 yang terealisasi 25,87%. Secara nominal, realisasi anggaran pendapatan daerah pada triwulan laporan mencapai Rp1,56triliun dari total target pendapatan tahunan sebesar Rp6,85 triliun. Indeks

160

Indeks Keyakinan Konsumen (IKK) Growth yoy (%) - Skala Kanan

150 140 130

20

140

15

120

10

100

5

120

0

110

-5

60 40

-15

20

90

-20

0

80

-25 I

II

III IV

2012

I

II

III IV

2013

I

II

III IV

2014

I

II

III IV

2015

Sumber: Survei Konsumen Grafik 1.3. Indeks Keyakinan Konsumen

I 2016

YOY

80

-10

100

Indeks

I

II

III IV

2012

I

II

III IV

I

2013

Indeks Penjualan Eceran

II

III IV

2014

I

II

III IV

2015

30% 25% 20% 15% 10% 5% 0% -5% -10% -15%

I 2016

gIndeks - Skala Kanan

Sumber: Survei Penjualan Eceran Grafik 1.4. Indeks Penjualan Eceran


11


40.00 30.00

2013

2014

2015

%, yoy

20 15 10 5 0 II

III IV

I

2012

II

III IV

I

2013

II

III IV

I

II

2014

III IV

2015

I 2016

Sumber: Laporan Bank, lokasi proyek, diolah Grafik 1.5. Penyaluran Kredit Konsumsi

14

50.00

12

40.00

10

20.00

8

10.00

6

0.00

4

-10.00

2

-20.00

-

30.00 20.00 10.00 0.00 -10.00 I

2016

II III IV I

II III IV I

II III IV I

II III IV I

2012

2013

2014

2015

2016

Kredit Kendaraan Bermotor (KKB)

Kredit Pemilikan Rumah/Apartemen (KPR/A)

Pertumbuhan Kredit - Skala Kanan

Pertumbuhan Kredit - Skala Kanan

Sumber: Laporan Bank, lokasi proyek, diolah Grafik 1.6. Penyaluran Kredit Kendaran Bermotor (KKB)

30 25

I

I II III IV I II III IV I II III IV I II III IV I 2012

gKredit Konsumsi - Skala Kanan

Rp Triliun

% (yoy)

50.00

Kredit Konsumsi 45 40 35 30 25 20 15 10 5 0

Rp Triliun

5 5 4 4 3 3 2 2 1 1 -

% (yoy)

Rp Triliun

Penyaluran kredit konsumsi menunjukkan kinerja yang meningkat. Kredit konsumsi di triwulan I 2016 tercatat tumbuh 9,22% (yoy) meningkat dibandingkan pertumbuhan di triwulan sebelumnya yang mencapai 7,36% (yoy). Peningkatan terjadi pada pertumbuhan kredit di hampir seluruh sektor, kecuali Kredit Kendaraan Bermotor (KKB). Kredit perlengkapan rumah tangga tumbuh 17,45% (yoy) lebih tinggi dari triwulan IV 2015 sebesar 3,89% (yoy). Kredit rumah tangga lainnya tumbuh signifikan menjadi 12,93% (yoy), dibandingkan periode sebelumnya yang tumbuh 4,73%. Kredit Pemilikan Rumah/Apartemen (KPR/A) tumbuh dari 4,40% (yoy) menjadi 5,65% (yoy), dan kredit multiguna tumbuh dari 4,73% (yoy) menjadi 12,93% (yoy) pada periode laporan. Adapun KKB mengalami kontraksi -10,62% (yoy).

Sumber: Laporan Bank, lokasi proyek, diolah Grafik 1.7. Penyaluran KPR/A

1.2.2 Investasi Pertumbuhan investasi tetap kuat di triwulan I 2016. Investasi yang tercermin dari Pembentukan Modal Tetap Bruto (PMTB) tumbuh 9,52% (yoy) lebih rendah dibandingkan triwulan IV 2015 (11,10%; yoy). Realisasi belanja modal APBD di Sulsel tercatat tumbuh lebih lambat 0,12% atau Rp1,05 miliar pada triwulan I 2016 dibandingkan triwulan I 2015 yang mencapai 0,14%. Di sisi lain, belanja modal APBN mengalami peningkatan pada periode laporan. Belanja modal APBN tercatat terealisasi sebesar Rp397,22 miliar atau 7,86% (yoy) dari target Rp19,03 triliun pada triwulan I 2016, lebih tinggi dibanding triwulan I 2015 yang terealisasi Rp120,36 miliar atau 1,56% (yoy) dari target Rp22,5 triliun. Belanja modal APBN didorong oleh penyerapan di sejumlah proyek oleh satuan kerja. Perlambatan investasi juga terkonfirmasi dari kinerja impor barang modal dan kredit investasi. Impor barang modal tercatat tumbuh -22,46% (yoy) terkontraksi dibandingkan periode sebelumnya 33,42% (yoy). Impor peralatan transportasi (industri) menurun cukup dalam sehingga menjadi salah satu faktor pertumbuhan negatif impor barang modal di periode laporan. Sementara dari sisi pembiayaan, perlambatan investasi juga tercermin dari melambatnya penyaluran kredit investasi di periode laporan yang tumbuh 17,72% (yoy).

12



Impor Barang Modal 140

gImpor Barang Modal

US$ Juta

Kredit Investasi 250 200 150 100 50 0 (50) (100) (150)

%, yoy

120 100 80 60 40 20

0 I

II

III IV

I

II

2012

III IV

I

II

2013

III IV

I

II

2014

III IV

2015

25

%, yoy

50 40

20

30

15

20 10

10

5

0

0

(10) I

I

II

III IV

2012

2016

Sumber: Bea Cukai, diolah Grafik 1.8. Impor Barang Modal

gKredit Investasi - Skala Kanan

Rp Triliun

I

II

III IV

2013

I

II

III IV

2014

I

II

III IV

2015

I 2016

Sumber: Laporan Bank, diolah Grafik 1.9. Penyaluran Kredit Investasi

Selain dari sektor pemerintah, investasi yang dilakukan oleh pihak swasta juga menurun. Rendahnya investasi swasta di triwulan I 2016 terlihat dari rencana proyek baru. Berdasarkan data BCI Asia, jumlah proyek infrastruktur yang dimulai di triwulan I 2016 sebagian besar berupa pembangunan gedung dan jalan. Proyek infrastruktur swasta yang di mulai pada triwulan laporan yaitu batas Kota Makassar - batas Kabupaten Bone road improvement dan ship building Kapal Ro-Ro 750 GT (lintas Kupang - Ndao). Pada komponen perubahan inventori, perlambatan pertumbuhan didorong oleh menurunnya inventori hasil olahan industri nikel. Komponen perubahan inventori di periode pelaporan tumbuh 134,69% (yoy), lebih rendah dari pertumbuhan posisi inventori nikel sebesar 856,41% (yoy) di triwulan IV 2015, yang disebabkan harga nikel yang terus menurun dan mengakibatkan harga realisasi rata-rata penjualan nikel turun, sehingga perusahaan utama nikel di Sulsel menahan pengiriman barang. Rp Milyar

Nilai Proyek Infrastruktur Baru Pertumbuhan Nilai Proyek - Skala Kanan

16,000

4000 3500 3000 2500 2000 1500 1000 500 0 -500

14,000 12,000 10,000 8,000 6,000 4,000 2,000 I

II

III IV

2012

I

II

III IV

2013

I

II

III IV

2014

I

II

III IV

2015

I

2016

Sumber: BCI Asia, diolah Grafik 1.10. Nilai Proyek Investasi Infrastruktur Sulsel

Sumber: Produsen, diolah Grafik 1.11. Perubahan Inventori Produsen Nikel

Proyek-proyek multiyears masih akan menjadi motor investasi di Sulsel. Banyaknya proyek infrastruktur berskala besar di Sulsel diperkirakan masih akan menjadi motor pertumbuhan investasi di Sulsel, yang salah satunya adalah pembangunan Makassar New Port. Groundbreaking proyek ini telah dilakukan oleh Presiden RI pada bulan Mei 2015. Mega proyek dengan total investasi mencapai lebih dari Rp8 triliun ini direncanakan akan dibagi menjadi beberapa tahap, yaitu:

Tahap IA •2015-2018 •Panjang Dermaga 320 m •Lapangan Kontainer 16 Ha •Kapsitas 50.000 TEUs •Total Investasi Rp. 1,8 T

Tahap IB dan IC

Tahap II

•2019-2025 •panjang dermaga IB 330 m •Panjang Dermaga IC 350 m •Kapasitas 1 juta TEUs •Total Investasi Rp 7,5 T

•2026-2030 •Panjang Dermaga 1.000 m •Luas 112 ha •Kapsitas 2 Juta TEUs

Sumber: berbagai sumber, diolah


13


Sampai dengan saat ini, realisasi proyek Kereta Api Makassar – Parepare masih terkendala pembebasan lahan, sementara pembangunan smelter oleh beberapa perusahaan diperkirakan mulai produksi pada bulan Oktober 2016, sedangkan Pembangkit Listrik Tenaga Angin dan Pembangkit Listrik Tenaga Uap dalam tahap pengembangan. Tabel 1.2. Perkembangan Proyek Multiyears di Sulsel

No 1

Nama Proyek Proyek KA MakassarParepare

Rencana Pengembangan  Merupakan bagian dari proyek perkeretaapian Trans Sulawesi ditargetkan akan sepanjang 2.000 km dari Makassar ke Manado.  Rencana pembangunan 23 stasiun darim total panjang 145,23 km

2

PLTU Jeneponto tahap II

3

Smelter PT. A

 Tahap I telah dioperasikan pada tahun 2012  Kapasitas PLTU Jeneponto tahap II 2x135 MW (gross capacity) atau 2x125 (net capacity).  Rencana pembangunan 18 bulan  Nilai proyek (turn key) sebesar Rp 3 triliun  Total Investasi : 6 Triliun Rupiah  Produk utama : Feronikel.  Kapasitas Produksi : 1 Juta metrik ton per tahun

4

Smelter PT. B

 Total Investasi : USD 130 Juta  Produk utama : Feronikel.  Kapasitas Produksi : 50.000 metrik ton per tahun

5

Smelter PT. C

6

PLT Tenaga Angin

7

Pembangunan Underpass Simpang Mandai

 Total Investasi : USD 300 Juta  Produk utama : Feronikel.  Kapasitas Produksi : 300 ribu metrik ton per tahun  Rencana lokasi di Kab. Jeneponto dan Sidrap.  Sumber dan APBD  Rencana kapasitas 80-250 KW tenaga listrik  Total Investasi: Rp175 Miliar  Underpass: 1.050 M

8

Pelebaran Jalan MarosWatampone

 Total Investasi: 125,520 Milyar / 1,85 T (alokasi/kebutuhan)

9

Pembangunan Elevated Road Segmen I

 Total Investasi: 169,745 Milyar / 473,954 Milyar (alokasi/kebutuhan)

10

Pembangunan Jalan dan Jembatan Bypass Mamminasata Pembangunan Jalan dan Jembatan Middle Ring Road

 Total Investasi: 251,249 Milyar / 1.351 T (alokasi/kebutuhan)

11

 Total Investasi: 219,836 Milyar / 526,98 Milyar (alokasi/kebutuhan)

Perkembangan Terakhir  Konstruksi telah mencapai 10 Km.  Pembebasan lahan tahap I sepanjang 30 Km telah selesai 90%.  Alokasi anggaran 2015 - APBD Rp100 milyar - APBN Rp971 milyar  Alokasi anggaran 2016 - APBN Rp1,3 triliun  Progres: pemasangan rel kereta api  Groundbreaking pada bulan Maret 2015

 Progress terakhir : Pematangan Lahan  Estimasi selesai pembangunan: Februari 2016  Estimasi uji coba: Februari 2016  Estimasi produksi: April 2016  Progress terakhir : Proses Konstruksi  Estimasi selesai pembangunan: Februari 2016  Estimasi uji coba: Februari 2016  Estimasi produksi: Oktober 2016  Progress terakhir : Pembebasan Lahan  Estimasi produksi : 2016  Studi Kelayakan  Target selesai: 2018  Progress terakhir : Pengeboran Underpass  Estimasi Pembangunan: 2015-2017  Progress terakhir :1.5 Km Sudah Teraspal dari Target 15, 84 Km  Estimasi Pembangunan: 2015-2017  Progress terakhir :Land Clearing dan Persiapan Pemancangan  Estimasi Pembangunan: 2015-2017  Progress terakhir : penimbunan, dan land clearing  Estimasi Pembangunan: 2015-2018  Progress terakhir : land clearing, pembebasan lahan, dan pemasangan batu dan persiapan pembangunan jembatan  Estimasi Pembangunan: 2015-2018

Sumber: Pelindo, Balai Besar Pelaksanaan Jalan Nasional VI, dan berbagai sumber lainnya

Proyek ketahanan pangan pada dasarnya merupakan proyek multiyear yang diperkirakan akan mendorong ekonomi Sulsel ke depan, antara lain Bendung Baliase, Bendungan Karalloe, Bendungan Paselloreng, dan Waduk Tunggu Nipa Nipa. Total anggaran proyek multiyear bersumber dari APBN diperkirakan sebesar Rp1,9 triliun.

14



Tabel 1.3. Perkembangan Proyek Multiyears di Sulsel

No 1

Nama Proyek Bendung Baliase

Rencana Pengembangan  Lokasi : Kabupaten Luwu Utara  Target : Desember 2015 – Desember 2019  APBN : ±200 Miliar

Perkembangan Terakhir  Ags 2015: Penandatanganan MOU  Sept 2015 : Pembebasan Lahan  Des 2015: Persiapan pembangunan (tenaga kerja, peralatan, dan material)

2

Bendungan Karalloe

3

Bendungan Paselloreng

 Lokasi : Kabupaten Gowa  Target : Desember 2013 – Desember 2017 APBN : ±500 Miliar  Lokasi : Kabupaten Wajo  Target : Juni 2015 – Desember 2019  APBN : ±800 Miliar

 Groundbreaking pada bulan Maret 2014  2015: Pengadaan lahan (109,32 ha dari 215 ha)  Progress terakhir : Pembebasan Lahan  Estimasi Pembangunan: 2016

4

Waduk Tunggu Nipa Nipa

 Lokasi : Kabupaten Maros dan Gowa  Target : Desember 2015 – Desember 2017  APBN : ±400 Miliar

 Progress terakhir : Pembebasan Lahan  Estimasi Pembangunan: 2016

Sumber: Balai Besar Wilayah Sungai Pompengan Jeneberang

1.2.3 Ekspor dan Impor Ekspor Sulsel di triwulan I 2016 kembali terkontraksi. Nilai ekspor terkontraksi -40,81% (yoy), lebih dalam dibandingkan dari kontraksi di triwulan IV 2015 yang tercatat mencapai -28,49% (yoy). Kontraksi ekspor terjadi pada ekspor dengan tujuan luar negeri (LN). Ekspor LN yang sebagian besar ditopang oleh ekspor non migas, mengalami kontraksi -32,27% (yoy) lebih dalam dibandingkan kontraksi di triwulan sebelumnya yang mencapai -15,55% (yoy). Tidak berbeda dengan eskpor luar negeri, ekspor dalam negeri (DN) juga mengalami kontraksi. Di periode laporan, ekspor DN terkontraksi -44,09% (yoy), jauh lebih dalam dibandingkan kondisi di triwulan sebelumnya yang tercatat tumbuh negatif -39,94% (yoy). Ekspor DN sepanjang triwulan I 2016 sebagian besar diperkirakan terjadi antar wilayah di pulau Sulawesi yang dimuat melalui jalur darat, mengingat volume muat barang dalam negeri di Pelabuhan Makassar masih mengalami kontraksi 1,05% (yoy) meskipun tidak sedalam kontraksi di periode sebelumnya -22,54% (yoy). Volume Ekspor gNilai Ekspor - Skala Kanan 600

gVolume Ekspor - Skala Kanan

Volume Muat Barang Dalam Negeri

Ribu Ton

%; yoy

250 200

500

150

400

100

300

50

200

0

100

(50)

0

(100) I

II

III IV

2012

I

II

III IV

2013

I

II

III IV

2014

I

II

III IV

2015

Sumber: Bea Cukai, diolah Grafik 1.12. Volume Ekspor Nonmigas

I 2016

1,600 1,400 1,200 1,000 800 600 400 200 0

gVolume Muat - Skala Kanan %; yoy

Ribu Ton

40

30 20 10 0 (10) (20) (30) I

II

III IV

2012

I

II

III IV

2013

I

II

III IV

2014

I

II

III IV

2015

I 2016

Sumber: Kantor Administrasi Pelabuhan Grafik 1.13. Volume Barang yang Dimuat

Penurunan kinerja ekspor tersebut tidak lepas dari penurunan kinerja ekspor Nikel. Ekspor Nikel sebagai komoditas yang menyumbang 47,40% dari total ekspor LN Sulsel di triwulan I 2016 mengalami perlambatan. Nilai ekspor nikel tercatat mengalami kontraksi -48,69% (yoy) lebih dalam dibandingkan dengan kontraksi di periode sebelumnya yang mencapai -33,67% (yoy). Hal ini tidak terlepas dari masih melemahnya harga komoditas nikel di pasar internasional. Sepanjang triwulan I 2016, harga nikel mengalami kontraksi -40,89% (yoy), meskipun menguat dibanding triwulan sebelumnya yang mencapai -40,59% (yoy).


15


Ekspor Nikel Matte 40.0

gEkspor - Skala Kanan

25,000.0

%, yoy

Ribu Ton

140 120 100 80 60 40 20 0 (20) (40) (60)

35.0 30.0

25.0 20.0 15.0 10.0 5.0 0.0 I

II

III IV

I

II

2012

III IV

I

II

2013

III IV

I

2014

II

III IV

2015

Nikel

$/mt

40%

30% 20,000.0

20% 10%

15,000.0

0% -10%

10,000.0

-20% -30%

5,000.0

-40% 0.0

I

-50% I

II

2016

III IV

I

2012

*) Data Sementara Sumber: Bea Cukai, diolah Grafik 1.14. Nilai Ekspor Nikel Matte

%, yoy

gHarga - Skala Kanan

II

III IV

I

2013

II

III IV

I

II

2014

III IV

2015

I 2016

Sumber: World Bank Grafik 1.15. Perkembangan Harga Nikel

Selain nikel, beberapa komoditas unggulan Sulsel juga mengalami kontraksi di periode laporan. Beberapa komoditas seperti rumput laut, olahan kakao dan biji kakao tercatat mengalami kontraksi nilai ekspor. Nilai ekspor komoditas olahan kakao dan biji kakao mengalami kontraksi meskipun membaik -34,43% (yoy) dan -48,80% (yoy) dari triwulan sebelumnya -74,28% (yoy) dan -70,38% (yoy). Sementara nilai ekspor rumput laut menurun cukup dalam dari -18,38% (yoy) menjadi -35,02% (yoy). Menurunnya permintaan dari mitra dagang menjadi penyebab penurunan kinerja ekspor komoditas tersebut. Menurunnya permintaan ekspor terkait dengan kondisi ekonomi negara mitra dagang utama yang masih lemah. Bila mengacu pada Purchasing Manager Index (PMI) yang dirilis oleh Markit Survey, diketahui bahwa negara mitra dagang utama Sulsel seperti Jepang, Zona Eropa, dan Korea Selatan menunjukkan penurunan kinerja ekonomi di triwulan I 2016. 150%

YOY

Jepang

100%

58

50%

56

Tiongkok

AS

Zona Eropa

Korea Selatan

Indeks

54

0%

52

-50%

50

-100%

48

-150% I

II

III

IV

I

2012 Rumput Laut

II

III

IV

I

2013 Olahan Kakao

II

III

IV

2014 Biji Kakao

I

II

III

IV

2015

I

46 I

2016

II

III 2013

IV

I

II

III 2014

IV

I

II

III 2015

IV

I 2016

Udang

Sumber: Bea Cukai, diolah Grafik 1.16. Pertumbuhan Nilai Ekspor Komoditas Unggulan

Sumber: Bloomberg Grafik 1.17. Purchasing Managers Index

Di sisi lain, impor Sulsel di triwulan I 2016 mengalami penurunan dibandingkan triwulan sebelumnya, dan masih dalam fase kontraksi. Impor di periode laporan tercatat mengalami kontraksi -37,09% (yoy) lebih rendah dibandingkan kondisi di triwulan sebelumnya yang tercatat mengalami kontraksi -1,94% (yoy). Penurunan impor terkonfirmasi dari penurunan impor luar negeri (LN) yang didominasi oleh komponen non migas. Nilai impor LN tercatat tumbuh -15,72% (yoy) turun cukup dalam dibandingkan triwulan sebelumnya yang mencapai 12,33% (yoy). Di sisi lain, impor dalam negeri (DN) tercatat tumbuh negatif -39,94% (yoy) lebih rendah dibanding triwulan sebelumnya yang terkontraksi -3,43%. Impor dalam negeri sebagian besar diperkirakan berasal dari wilayah Sulawesi yang dimuat melalui jalur darat, mengingat volume kegiatan bongkar barang dalam negeri di pelabuhan Makassar menurun. Volume bongkar di periode laporan mencapai 1,4 juta ton atau tumbuh 2,92% (yoy) lebih tinggi dibandingkan pertumbuhan di triwulan sebelumnya 0,74% (yoy).

16



Total Volume Impor 600

Volume Bongkar Barang Dalam Negeri

gVolume Impor (yoy) - Skala Kanan

Juta Ton

%, yoy

gNilai Impor (yoy) - Skala Kanan

500

2,000 1,800 1,600 1,400 1,200 1,000 800 600 400 200 0

250

200 150

400

100

300

50

200

0

100

(50)

0

(100) I

II

III IV

2012

I

II

III IV

2013

I

II

III IV

2014

I

II

III IV

2015

I

%; yoy

Ribu Ton

I

2016

II III IV 2012

Sumber: Bea Cukai, diolah Grafik 1.18. Volume Impor Nonmigas

gVolume Bongkar - Skala Kanan

I

II III IV 2013

I

II III IV 2014

I

II III IV 2015

30 25 20 15 10 5 0 (5) (10) (15) (20)

I 2016

Sumber: Kantor Administrasi Pelabuhan Grafik 1.19. Volume Barang yang Dibongkar

Struktur ekspor maupun impor luar negeri Sulsel di triwulan I 2016 relatif tidak mengalami perubahan dibandingkan periode sebelumnya. Produk industri masih menjadi komoditas yang dominan dalam komposisi barang dari Sulsel yang dijual ke luar negeri, yang kemudian diikuti komoditas pertanian. Nilai impor bahan baku tercatat mencapai USD88,78 juta atau 71,76% dari total nilai impor Sulsel di triwulan laporan. Sedangkan impor barang modal dan barang konsumsi memiliki pangsa masing-masing 27,09% dan 1,15%. 1.15% 0.48%

Pangsa Triwulan I 2016 21.65%

Pangsa Triwulan I 2016 27.09%

Komoditas Pertanian: US$49,7 Juta

Barang Modal: US$33,51 juta

Komoditas Industri: US$178,6 Juta

Bahan Baku: US$88,78 juta

Komoditas Pertambangan: US$1,1 Juta

Barang Konsumsi: US$1,42 juta

71.76%

77.87%

Sumber: Bea Cukai, diolah Grafik 1.20. Pangsa Ekspor Menurut Komoditas

Sumber: Bea Cukai, diolah Grafik 1.21. Pangsa Impor Menurut Kategori

Jika dilihat secara lebih rinci, nikel matte masih merupakan komoditas dengan pangsa terbesar dalam struktur ekspor, sedangkan gandum menjadi penyumbang terbesar dalam impor di triwulan I 2016. Pada triwulan I 2016, komoditas nikel matte mengambil pangsa 47,40% dalam struktur ekspor luar negeri Sulsel diikuti oleh coklat olahan dan ganggang laut dengan pangsa masing-masing 8,62% dan 7,97%. Untuk impor luar negeri, gandum merupakan komoditas impor terbesar di triwulan I 2016. Pangsa gandum mencapai 28,97% dari total impor di triwulan I 2016, makanan ternak lainnya (10,97%), dan mesin (boilers) penghasil tenaga uap (7,34%).

No 1 2 3 4

Tabel 1.4. Peringkat Ekspor Menurut Komoditas Nilai Ekspor Komoditas (HS) Triwulan I 2016 (USD) NIKEL 108,715,192 COKLAT OLAHAN 19,769,146 GANGGANG LAUT 18,288,971 BUAH/SAYURAN OLAHAN 15,784,366

5 UDANG SEGAR/BEKU 6 IKAN OLAHAN 7 KAYU LAPIS 8 IKAN LAINNYA 9 INDUSTRI LAINNYA 10 BIJI COKLAT Sumber: Bea Cukai, diolah

12,090,540 10,002,773 7,948,489 6,037,430 5,372,788 4,904,176

Tabel 1.5. Peringkat Impor Menurut Komoditas

Pangsa

No

47.40% 8.62% 7.97% 6.88%

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

5.27% 4.36% 3.47% 2.63% 2.34% 2.14%

Nilai Impor Triwulan I 2016 Pangsa (USD) GANDUM 35,841,332 28.97% MAKANAN TERNAK LAINNYA 13,572,712 10.97% MESIN (BOILERS) PENGHASIL TENAGA UAP 9,086,135 7.34% KAPAL LAUT DAN SEJENISNYA 8,625,236 6.97% BESI/BAJA 8,309,885 6.72% MESIN LAINNYA UNTUK INDUSTRI TERTENTU 5,189,508 4.19% PERALATAN (MESIN) PEMANAS DAN PENDINGIN 5,137,202 4.15% PRODUK KERAMIK 4,058,143 3.28% BAHAN KIMIA AN ORGANIK 3,346,901 2.71% PUPUK 3,207,783 2.59% Komoditas (HS)

Sumber: Bea Cukai, diolah


17


Berdasarkan negara tujuan, mayoritas ekspor Sulsel masih ditujukan ke Jepang, sedangkan untuk impor didominasi oleh komoditas yang berasal dari Tiongkok. Di triwulan I 2016, nilai ekspor Sulsel ke Jepang mencapai 51,40% dari total ekspor Sulsel diikuti oleh Amerika Serikat (11,13%), dan Tiongkok (8,18%). Dari sisi impor, sebagian besar barang yang masuk ke Sulsel berasal dari Tiongkok yang mencapai 34,51% dari total impor Sulsel diikuti oleh Australia (20,54%) dan Argentina (14,90%). Tabel 1.6. Negara Tujuan Utama Ekspor

No 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

Tabel 1.7. Negara Asal Utama Impor

Total Ekspor FOB (USD) 117,902,677 25,540,260 18,754,631 16,028,468 6,390,934 5,152,599 4,015,231 4,006,748 3,898,311 3,648,599 229,370,001

Negara Tujuan JAPAN UNITED STATES OF AMERICA R.R.C. MALAYSIA VIETNAM NETHERLANDS HONGKONG SOUTH KOREA GERMANY SAUDI ARABIA TOTAL EKSPOR

Pangsa

No

51.40% 11.13% 8.18% 6.99% 2.79% 2.25% 1.75% 1.75% 1.70% 1.59% 100.00%

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10


Negara Asal R.R.C. AUSTRALIA ARGENTINA ITALY CANADA THAILAND SAUDI ARABIA JAPAN UNITED STATES OF AMERICA UNITED KINGDOM TOTAL IMPOR

Total Impor CIF (USD) 42,693,114 25,410,445 18,433,351 6,624,376 6,495,859 4,656,762 3,236,855 2,777,977 2,367,157 1,253,312 123,713,055

Pangsa 34.51% 20.54% 14.90% 5.35% 5.25% 3.76% 2.62% 2.25% 1.91% 1.01% 100.00%


Defisit neraca perdagangan Sulsel menurun di triwulan I 2016. Defisit neraca perdagangan Sulsel pada periode pelaporan mencapai Rp3,64 triliun, lebih rendah dari periode sebelumnya yang mencapai Rp15,1triliun. Defisit neraca perdagangan pada triwulan berjalan terjadi dikarenakan tingginya impor barang-barang konsumsi seperti gandum dan makanan ternak , serta barang-barang yang dipersiapkan untuk mendukung proyek pembangunan infrastruktur Sulsel di tahun 2016 seperti besi/baja, peralatan sipil dan konstruksi. Ekspor ADHK

Impor ADHK

Neraca Perdagangan Bersih - Skala Kanan

25,000 20,000 15,000 10,000 5,000 0 (5,000) (10,000) (15,000) (20,000) (25,000) Rp Miliar

0 (2,000) (4,000)

(6,000) (8,000) (10,000) (12,000) I

II

III IV

2012

I

II

III IV

2013

I

II

III IV

2014

I

II

III IV

2015

I

Rp Miliar

2016

Sumber: BPS Grafik 1.22. Neraca Perdagangan Bersih

Sumber: Bea Cukai, diolah Grafik 1.23. Neraca Perdagangan Bersih Luar Negeri

1.3. Sisi Lapangan Usaha Meningkatnya beberapa sektor termasuk sektor utama yaitu industri pengolahan, menjadi salah pendorong pertumbuhan ekonomi di triwulan I 2016. Sektor pengadaan listrik dan gas, industri pengolahan, transportasi dan pergudangan dan jasa pendidikan tercatat tumbuh lebih tinggi masing-masing mencapai 8,21% (yoy), 12,79% (yoy), 12,86% (yoy) dan 7,69% (yoy). Sektor lain yang tercatat tumbuh meningkat adalah sektor pengadaan air (8,21%; yoy), penyediaan akomodasi dan makan minum (9,55%; yoy), jasa keuangan dan asuransi (9,58%; yoy), real estate (7,04%; yoy) dan jasa perusahaan (7,89%; yoy). Kinerja sektor pertanian, pertambangan dan penggalian, serta perdagangan besar melambat di triwulan I 2016. Sektor pertanian tumbuh 0,97% (yoy), lebih rendah dibandingkan pertumbuhan di triwulan sebelumnya yang tumbuh tinggi mencapai 1,37% (yoy). Sektor lain yang tumbuh melambat yaitu pertambangan dan penggalian dari 8,38% (yoy) menjadi 2,55% (yoy), konstruksi dari 10,75% (yoy) menjadi 9,32% (yoy) dan perdagangan besar dari 10,08% (yoy) menjadi 9,27% (yoy), administrasi pemerintah, pertahanan dan jaminan sosial dari 9,21% (yoy) menjadi 8,18% (yoy), jasa kesehatan dan kegiatan sosial dari 10,55% (yoy) menjadi 9,55% (yoy), dan jasa lainnya dari 10,20% (yoy) menjadi 9,71% (yoy).

18



Tabel 1.8. Pertumbuhan Ekonomi Menurut Sektor Ekonomi Sektor Berdasarkan Tahun Dasar 2010 A B C D E F G H I J K L M,N O P Q R,S,T,U

2013

Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan Pertambangan dan Penggalian Industri Pengolahan Pengadaan Listrik dan Gas Pengadaan Air, Pengelolaan Sampah, Limbah dan Daur Ulang Konstruksi Perdagangan Besar dan Eceran, dan Reparasi Mobil dan Sepeda Motor Transportasi dan Pergudangan Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum Informasi dan Komunikasi Jasa Keuangan dan Asuransi Real Estate Jasa Perusahaan Administrasi Pemerintahan, Pertahanan dan Jaminan Sosial Wajib Jasa Pendidikan Jasa Kesehatan dan Kegiatan Sosial Jasa lainnya PDRB

I 14.58 14.40 4.45 5.12 5.54 7.88 9.28 1.99 7.78 4.81 3.51 7.79 6.20 1.56 4.57 14.91 6.25 8.38

4.93 5.68 9.22 8.04 5.50 10.57 7.23 6.36 6.76 14.07 8.88 8.98 6.97 3.07 7.72 8.25 7.14 7.62

II 9.55 6.23 5.06 12.20 2.38 7.04 5.79 -0.44 9.13 4.42 3.75 7.84 7.22 2.58 5.31 13.88 6.79 6.39

2014* III 8.29 8.49 11.44 11.59 1.99 4.83 10.42 0.70 8.66 7.10 5.58 7.18 6.19 2.05 5.88 10.21 7.74 7.73

IV 7.88 15.56 14.59 17.54 -1.25 5.64 3.36 4.42 5.61 6.61 10.22 9.03 7.41 3.94 3.13 3.32 9.44 7.70

TOTAL 9.98 11.11 8.94 11.69 2.13 6.29 7.20 1.68 7.77 5.75 5.76 7.97 6.76 2.55 4.65 10.23 7.57 7.54

I 3.49 2.40 5.79 0.01 0.58 7.20 5.62 4.36 5.10 7.34 9.96 8.88 4.77 5.50 8.90 7.41 9.42 5.72

II 11.61 8.06 7.49 -6.86 -0.26 5.88 6.61 7.09 4.03 7.46 2.95 7.55 4.48 7.08 9.07 7.75 8.16 7.96

2015** III 5.21 12.07 4.35 -5.59 -2.54 9.16 9.12 10.38 5.99 8.11 9.24 7.21 6.79 9.29 9.56 11.35 8.16 7.59

IV 1.37 8.38 9.02 -3.34 3.74 10.75 10.08 5.70 7.66 8.69 7.56 6.01 7.40 9.21 2.35 10.55 10.20 7.24

TOTAL 5.63 7.85 6.70 -4.00 0.34 8.32 7.89 6.91 5.71 7.92 7.41 7.39 5.87 7.83 7.25 9.31 8.99 7.15

2016** I 0.94 2.55 12.79 8.21 5.49 9.32 9.27 12.86 9.55 8.18 9.58 7.04 7.89 8.18 7.69 9.55 9.71 7.41

Sumber: Badan Pusat Statistik *) Angka sementara **) Angka sangat sementara

Perta nian

22%

Non Sektor Uta ma

38%

Share PDRB Tw I 2016

Industri Pengolahan

14% Perda gangan Kons truksi

13%

13%

Sumber: Badan Pusat Statistik Grafik 1.24. Pangsa PDRB Sulsel Menurut Lapangan Usaha (ADHB)

Apabila dilihat dari andil terhadap PDRB, sektor Pertanian masih menjadi penyumbang terbesar di triwulan I 2016. Pangsa Sektor Pertanian terhadap total PDRB di periode pelaporan mencapai 22%. Sektor lainnya yang menjadi tumpuan perekonomian Sulsel adalah sektor Perdagangan, Industri Pengolahan, dan Konstruksi, yang masing-masing memiliki pangsa terhadap total PDRB di atas 10%. Sementara untuk sektor non utama merupakan gabungan dari sektor lainnya.

1.3.1 Lapangan Usaha Pertanian, Kehutananan, dan Perikanan. Dampak El Nino pada tahun 2015 mengakibatkan perlambatan di sektor pertanian, kehutanan dan perikanan di triwulan I 2016. Fenomena El Nino di Sulsel menyebabkan mundurnya musim tanam menjadi bulan November – Desember 2015 sehingga menyebabkan panen pertama menjadi bulan Maret 2016 dan panen raya menjadi bulan April – Mei 2016. Mundurnya musim panen tersebut memengaruhi produksi beras di wilayah Sulawesi Selatan dan kinerja sektor ini. Penurunan sektor pertanian, kehutanan dan perikanan juga disebabkan oleh perlambatan kinerja di subsekor perkebunan. Volume ekspor komoditas kakao sebagai salah satu indikator subsektor perkebunan masih mengalami penurunan dari -10,06% (yoy) dari triwulan IV 2015 menjadi -38,08% (yoy) di triwulan I 2016. Secara nilai, total ekspor kakao juga masih menunjukkan kontraksi -19,28% (yoy) atau sebesar USD24,67 juta. 35

Juta Ton

YOY

30

150%

25

100%

20

50%

15

0%

10

-50%

5

-100%

0

-150% I

II

III IV

2012

I

II

III IV

2013

I

II

III IV

2014

Ekspor Kakao dan Produk Olahannya

I

II

III IV

2015

Kakao

200%

I

3.5

$/kg

40% 30%

20%

2.5

10%

2.0

0% 1.5

-10%

1.0

-20%

0.5

-30%

0.0

-40% I

2016

%, yoy

gHarga - Skala Kanan

3.0

II

III

2012

IV

I

II

III

2013

IV

I

II

III

2014

IV

I

II

III

2015

IV

I 2016

Pertumbuhan - Skala Kanan

Sumber: Bea Cukai, diolah Grafik 1.25. Volume Ekspor Kakao dan Produk Olahannya

Sumber: World Bank Grafik 1.26. Harga Internasional Kakao


19


Di sisi lain, perbaikan kinerja sub sektor perikanan menjadi faktor penahan perlambatan di sektor pertanian. Salah satu indikator yang menunjukkan perbaikan kinerja di subsektor perikanan adalah peningkatan ekspor komoditas perikanan. Peningkatan ekspor perikanan tercatat baik dari sisi volume maupun nilai. Secara volume, ekspor meningkat cukup signifikan 41,06% (yoy) pada triwulan laporan, lebih tinggi dari periode sebelumnya (20,95% yoy). Secara nilai, ekspor perikanan tercatat tumbuh 14,97% (yoy) lebih tinggi dibandingkan triwulan IV 2015 yang tumbuh 11,17% (yoy). Peningkatan ekspor diperkirakan terjadi akibat pengaruh cuaca yang membaik sehingga tangkapan ikan meningkat. 5 5 4 4 3 3 2 2 1 1 0

JutaTon

YOY

20%

0% -20%

-40% -60%

-80% -100%

-120% I

II

III IV

2012

I

II

III IV

2013 Ekspor Ikan

I

II

III IV

I

II

2014

III IV

2015

Juta USD

45 40 35 30 25 20 15 10 5 0

40%

YOY

20% 10% 0%

-10% -20% -30% -40% I

I

II

III IV

I

2012

2016

II

III IV

2013

I

II

III IV

2014

Ekspor Ikan


Sumber: Bea Cukai, diolah Grafik 1.27. Volume Ekspor Komoditas Ikan

30%

I

II

III IV

2015

I 2016


Sumber: Bea Cukai, diolah Grafik 1.28. Nilai Ekspor Komoditas Ikan

Meskipun sektor pertanian mengalami perlambatan, hal ini searah dengan kinerja penyaluran kredit ke sektor pertanian. Di triwulan I 2016, kredit yang disalurkan ke sektor pertanian tumbuh 41,37% (yoy) atau mencapai Rp2,37 triliun. Angka pertumbuhan ini lebih rendah dibandingkan dengan periode yang sama tahun 2015 yang tumbuh 42,04% (yoy). Pertanian

2.5

gKredit Pertanian %, yoy

Rp Triliun

90 80 70 60 50 40 30 20 10 0

2.0 1.5 1.0 0.5 0.0 I

II

III IV

2012

I

II

III IV

2013

I

II

III IV

2014

I

II

III IV

2015

I 2016

Grafik 1.29. Perkembangan Kredit di Sektor Pertanian

1.3.2 Lapangan Usaha Pertambangan dan Penggalian Lapangan usaha pertambangan dan penggalian melambat di triwulan I 2016. Lapangan usaha ini tercatat tumbuh 2,40% (yoy), lebih rendah dari pertumbuhan di triwulan sebelumnya 15,56% (yoy). Meskipun nilai dan volume pertambangan mengalami perbaikan, namun masih tumbuh negatif. Total nilai ekspor pertambangan mencapai USD 1,09 juta atau tumbuh -50,12% (yoy) pada periode laporan, dari -51,53% (yoy) pada triwulan sebelumnya. Volume ekspor pertambangan tumbuh dari -52,97% (yoy) menjadi -50,37% (yoy) pada triwulan I 2016 atau 8,07 juta ton.

20


BAB 1 PERTUMBUHAN EKONOMI Ekspor Pertambangan 80

Ekspor Pertambangan


Juta Ton

%, yoy

70

200

60

150

50

100

40

50

30

0

20

(50)

10

(100)

0

(150)

I

II

III

IV

I

II

2012

III

IV

I

2013

II

III

IV

I

2014

II

III

IV

2015

%, yoy

200 150 100 50 0 (50) (100)

I

I

II

III

IV

I

II

2012

2016

Sumber: Bea Cukai, diolah Grafik 1.30. Volume Ekspor Pertambangan


Juta USD

9 8 7 6 5 4 3 2 1 0

250

III

IV

I

II

2013

III

IV

I

II

2014

III

IV

2015

I

2016

Sumber: Bea Cukai, diolah Grafik 1.31. Nilai Ekspor Pertambangan

Volume produksi hasil tambang mengalami kontraksi meski membaik dibandingkan triwulan sebelumnya. Harga komoditas masih menjadi penyebab utama penurunan kinerja sektor pertambangan. Hampir seluruh komoditas tambang termasuk nikel terus mengalami penurunan harga sejak pertengahan tahun 2014. Rata-rata harga komoditas Nikel di triwulan IV 2015 berada pada level USD8.507 per metrik ton turun -40,89% (yoy) dibandingkan rata-rata harga di triwulan sebelumnya yang turun -40,59% (yoy).

yoy (%) - Skala Kanan

25

Penjualan Nikel dalam Matte (Ton Metrik)

70 60 50 40 30 20 10 0 -10 -20 -30

20 15 10 5

0 I

II III IV

I

2012

II III IV

I

II III IV

2013

I

2014

II III IV 2015

Ribu

Ribu

Produksi Nikel dalam Matte (Ton Metrik)

yoy (%) - Skala Kanan

25

60 50 40 30 20 10 0 -10 -20 -30

20 15

10 5 0 I

I

II III IV

I

II III IV

2012

2016

Sumber: Industri Pengolahan Nikel Grafik 1.32. Produksi Nikel dalam Matte

I

II III IV

2013

I

II III IV

2014

2015

I 2016

Sumber: Industri Pengolahan Nikel Grafik 1.33. Penjualan Nikel dalam Matte

Perlambatan sektor pertambangan dan penggalian seiring dengan penurunan kinerja produksi nikel. Perlambatan pertumbuhan diperkirakan berasal dari penurunan kinerja industri pengolahan Nikel, dimana salah satu produksidan penjualan Nikel terbesar di Sulsel menurun di triwulan I 2016. Total produksi Nikel dalam Matte mencapai sekitar 16.894 metrik ton atau tumbuh -3,33% (yoy), lebih rendah dari peningkatan di periode sebelumnya yang mencapai 8,34% (yoy). Sejalan dengan hasil produksi yang menurun, hasil penjualan Nikel dalam matte terkontraksi -8,94% (yoy) dari sebelumnya tumbuh 12,13% (yoy). Meskipun masih mengalami kontraksi, namun kredit di sektor pertambangan menunjukkan pertumbuhan poisitif di triwulan I 2016. Di periode triwulan I 2016, kredit sektor tambang tumbuh 1,50% (yoy) setelah pada triwulan sebelumnya mengalami kontraksi -14,82% (yoy). 40%

gYOY

Pertambangan

30%

0.7

20%

0.6

10%

0.5

0%

0.4

-10% -20%

I

II

III

IV

2012

I

II

III

2013

IV

I

II

III

IV

I

2014

II

III

2015

IV

I

0.3

2016

0.2

gKredit Pertambangan

%, yoy

Rp Triliun

80 60 40 20 0 (20)

0.1

-30%

0.0

-40%

(40) I

-50%

II

III IV

2012

Nikel

Timah

Seng

I

II

III IV

2013

I

II

III IV

2014

I

II

III IV

2015

I 2016

Timah Hitam

Sumber: World Bank Grafik 1.34. Harga Komoditas Tambang

Sumber: LBU, diolah Grafik 1.35. Kredit Sektor Pertambangan


21


1.3.3 Lapangan Usaha Industri Pengolahan Lapangan usaha industri pengolahan tumbuh meningkat di triwulan I 2016. Sektor industri pengolahan tumbuh 12,79% (yoy), lebih tinggi dari triwulan IV 2015 yang mencapai 9,02% (yoy). Industri Besar dan Sedang (IBS) serta Industri Mikro dan Kecil (IMK) ditengarai menjadi pendorong pertumbuhan. Hal ini terindikasi dari peningkatan Indeks Industri Besar dan Sedang (IBS) yang semula tumbuh 1,87% (yoy) di triwulan IV 2015 naik menjadi 2,32% (yoy) di periode laporan. IMK 25

500 450 400 350 300 250 200 150 100 50 0

IBS

%, yoy

20 15 10 5 0 (5) (10) (15) I

II

III

2012

IV

I

II

III

2013

IV

I

II

III

IV

I

2014

II

III

IV

2015

60%

40% 20% 0% -20% -40% -60% I

I

II

III IV

I

2012

2016

II

III IV

I

2013

II

III IV

I

2014

Ekspor Industri

Sumber: Badan Pusat Statistik Grafik 1.36. Pertumbuhan Industri

80%

YOY

Juta USD

II

III IV

2015

I

2016


Sumber: Bea Cukai, diolah Grafik 1.37. Nilai Ekspor Hasil Industri

Meskipun sektor industri pengolahan mengalami peningkatan, namun kredit sektor industri pengolahan justru mengalami perlambatan. Kredit yang disalurkan ke industri pengolahan tercatat mencapai Rp7,98 triliun atau tumbuh 36,95% (yoy), melambat dibandingkan pertumbuhan di triwulan sebelumnya 53,80% (yoy). Perlambatan diindikasikan masih tersedianya stok di tahun 2015, sehingga perusahaan industri pengolahan belum meningkatkan produksinya di triwulan I 2016.

Industri Pengolahan 9.0 8.0 7.0 6.0 5.0 4.0 3.0 2.0 1.0 0.0

gKredit Industri Pengolahan

%, yoy

Rp Triliun

I

II

III IV

2012

I

II

III IV

2013

I

II

III IV

2014

I

II

III IV

2015

60 50 40 30 20 10 0 (10) (20) (30) (40) I

2016

Sumber: LBU Grafik 1.38. Kredit Industri Pengolahan

Ekspor komoditas hasil industri mengalami perlambatan. Sejalan dengan kredit sektor industri pengolahan, nilai ekspor hasil industri di triwulan I 2016 terkontraksi cukup dalam dari -25,78% (yoy) pada triwulan IV 2015 menjadi -35,35% (yoy) atau sebesar USD178,60 juta.

1.3.4 Lapangan Usaha Pengadaan Listrik dan Gas Kinerja lapangan usaha pengadaan listrik dan gas tumbuh positif. Lapangan usaha ini tercatat mengalami peningkatan 16,14% (yoy) pada triwulan laporan. Angka ini lebih baik dibandingkan periode sebelumnya yang tercatat tumbuh 13,57% (yoy). Pertumbuhan sektor ini terkonfirmasi dari hasil liaison kepada PT PLN Wilayah Sulserabar yang menyatakan bahwa terjadi peningkatan jumlah pelanggan dan jumlah daya yang terjual di periode laporan. Meskipun demikian, penyaluran kredit ke sektor Listrik, Gas dan Air (LGA) mengalami perlambatan. Perlambatan dapat disebabkan oleh proyek sektor listrik baru akan dimulai pada triwulan III 2016.

22



Listrik, Gas, dan Air 3.0

gKredit Listrik, Gas, dan Air 250

%, yoy

Rp Triliun

2.5

200

2.0

150

1.5

100

1.0

50

0.5

0

0.0

(50) I

II

III IV

2012

I

II

III IV

2013

I

II

III IV

I

II

2014

III IV

2015

I 2016

Sumber: LBU Grafik 1.39. Kredit Sektor Listrik, Gas, dan Air

1.3.5 Lapangan Usaha Pengadaan Air Lapangan usaha pengadaan air tercatat mengalami pertumbuhan. Lapangan usaha ini tumbuh 5,49% (yoy), lebih tinggi dibandingkan pertumbuhan triwulan sebelumnya yang tumbuh 3,74% (yoy). Peningkatan ini diperkirakan terkait dengan telah masuknya musim hujan pada bulan November – Maret 2016 sehingga sumber air tersedia dalam jumlah yang cukup.

1.3.6 Lapangan Usaha Konstruksi Pada triwulan I 2015, Lapangan Usaha Konstruksi tumbuh lebih rendah dibandingkan triwulan sebelumnya, seiring dengan siklus belanja pemerintah yang menurun di awal tahun. Di triwulan laporan, sektor ini tumbuh 9,32% (yoy) lebih rendah dari pertumbuhan di periode sebelumnya yang mencapai 10,75% (yoy). Melambatnya sektor konstruksi dan indikator pendukung lainnya didorong oleh realisasi belanja modal pemerintah yang minim. Hingga akhir periode triwulan I 2016, realisasi belanja APBD mencapai Rp926 milyar atau 13,75% dari pagu anggaran. Meskipun demikian, angka ini lebih tinggi dibandingkan realisasi di periode yang sama tahun 2015 yang mencapai 9,53%. Di sisi lain, realisasi belanja APBN meningkat sebesar Rp2,38 triliun, lebih tinggi dari triwulan I 2015 sebesar Rp2,08 triliun. Realisasi belanja APBN yang tinggi menjaga pertumbuhan sektor konstruksi.

Semen 60%

% YOY

50% 40% 30% 20% 10% 0% -10%

I

II

III

2012

IV

I

II

III

2013

IV

I

II

III

IV

I

2014

II

III

2015

IV

I

2016

Sumber: Survei Penjualan Eceran Grafik 1.40. Penjualan Eceran Semen

Perlambatan sektor konstruksi searah dengan realisasi pengadaan semen dan hasil Survei Penjualan Eceran. Realisasi pengadaan semen di triwulan I 2016 mencapai 542 ribu ton, tumbuh 14,63% (yoy) lebih rendah dibandingkan periode triwulan IV 2016 (16,19%; yoy). Sementara penyaluran kredit ke sektor konstruksi tumbuh melambat di angka 9,38% (yoy), dari triwulan IV 2015 yang tercatat 27,19% (yoy). Selain itu, penurunan juga terkonfirmasi dari hasil penjualan eceran komoditas semen yang menunjukkan penurunan di triwulan laporan. Indeks penjualan eceran semen tumbuh 50,84% (yoy), lebih rendah dari pertumbuhan periode sebelumnya 55,95% (yoy).


23


900 800 700 600 500 400 300 200 100 0

Realisasi Pengadaan Semen Sulsel (Ton) gRealisasi - Skala Kanan

Konstruksi %, yoy

Ribu Ton

7.0

15

6.0

35

5.0

30

10 5 0 (5) I

II

III IV

I

2012

II

III IV

I

II

2013

III IV

I

II

2014

III IV

2015

gKredit Konstruksi

20

%, yoy

Rp Triliun

25

4.0

20

3.0

15

2.0

10

1.0

5

0.0

I

0 I

II

2016

III IV

I

II

2012

Sumber: Asosiasi Semen Indonesia Grafik 1.41. Pengadaan Semen

40

III IV

I

II

2013

III IV

I

2014

II

III IV

2015

I 2016

Sumber: Laporan Bank, diolah Grafik 1.42. Kredit kepada Sektor Konstruksi

1.3.7 Lapangan Usaha Perdagangan Besar dan Eceran; Reparasi Mobil dan Sepeda Motor Lapangan usaha perdagangan besar dan eceran tercatat tumbuh melambat di triwulan I 2016. Di triwulan laporan, lapangan usaha ini tumbuh 9,27% (yoy), lebih rendah dibandingkan pertumbuhan di periode sebelumnya yang tercatat 10,08% (yoy). Hal ini searah dengan penyaluran pembiayaan ke sektor perdagangan yang menunjukkan perlambatan pertumbuhan. Kredit ke sektor perdagangan tercatat mencapai Rp32,48 triliun atau tumbuh 12,93% (yoy), lebih rendah dibandingkan pertumbuhan di triwulan IV 2015 sebesar 13,58% (yoy). Kembalinya masyarakat ke aktivitas normal setelah rangkaian perayaan hari besar keagamaan (tahun baru Islam dan natal) diperkirakan menjadi faktor perlambatan pertumbuhan di sektor ini. Pertumbuhan sektor perdagangan juga terkonfirmasi dari hasil Survei Penjualan Eceran, terutama untuk penjualan produk di kelompok bahan bakar kendaraan bermotor, kelompok barang lainnya seperti alas kaki, tas, dan farmasi, serta kelompok barang budaya dan rekreasi seperti kertas karton dan alat tulis. Perdagangan 35.0

gKredit Perdagangan

%, yoy

Rp Triliun

40

30.0

35

40%

25.0

30

30%

25

20%

20.0

20

15.0

15

10.0

10

5.0

5

0.0

0 I

II

III IV

2012

I

II

III IV

2013

I

II

III IV

2014

I

II

III IV

2015

I 2016

Sumber: Laporan Bank, diolah Grafik 1.43. Perkembangan Kredit Perdagangan

Bahan Bakar Kendaraan Bermotor

%YOY

Barang Lainnya Barang Budaya & Rekreasi

10% 0% -10% -20%

I

II

III

2012

IV

I

II

III

2013

IV

I

II

III

IV

I

2014

II

III

2015

IV

I 2016

-30% -40%

Sumber: Survei Penjualan Eceran Grafik 1.44. Penjualan Barang Eceran Riil

1.3.8 Lapangan Usaha Transportasi dan Penggudangan Lapangan transportasi dan penggudangan tumbuh meningkat di triwulan laporan. Lapangan usaha ini tercatat tumbuh 12,86% (yoy), lebih tinggi dari triwulan sebelumnya yang mencapai 5,70% (yoy). Hal ini searah dengan penyaluran kredit ke sektor pengangkutan tercatat tumbuh positif 3,87% (yoy), setelah pada periode sebelumnya tumbuh 0,90% (yoy). Aktivitas pergudangan mengalami peningkatan. Aktivitas penggudangan meningkat seiring dengan peningkatan volume bongkar muat barang di pelabuhan Makassar. Aktivitas pergudangan diindikasikan mendorong pertumbuhan sektor ini. Di sisi lain, moda transportasi udara mengalami penurunan yang cukup tinggi. Sepanjang triwulan I 2016, angkasa pura dan otoritas pelabuhan Makassar mencatat adanya perbedaan pola pertumbuhan penumpang. Lalulintas penumpang pesawat udara menunjukkan peningkatan yang signifikan, berkebalikan arah dengan pertumbuhan penumpang angkutan laut yang justru mengalami kontraksi.

24



Pengangkutan

%, yoy

Rp Triliun

3.0

2.0 1.5 1.0 0.5 0.0 II

III IV

I

II

2012

III IV

I

II

2013

III IV

I

II

2014

III IV

2015

Ribu

80 70 60 50 40 30 20 10 0 (10) (20)

2.5

I

Volume Bongkar Barang Dalam Negeri

1,200

50

1,000

40

2012

I

0

200

-10

0

I

-20 I

2016

II III IV I

II III IV I

II III IV I

II III IV I

2012

2013

2014

2015

2016

Sumber: PT Angkasa Pura I Grafik 1.46. Lalu Lintas Penumpang Pesawat Udara Kedatangan Dalam Negeri

Keberangkatan Dalam Negeri

gPenumpang - Skala Kanan

%, yoy

III IV

10

400

Volume Muat Barang Dalam Negeri

Ribu Ton

II

20

600

gTotal Bongkar & Muat

I

30

800

Sumber: Laporan Bank, diolah Grafik 1.45. Perkembangan Kredit Pengangkutan

3,500 3,000 2,500 2,000 1,500 1,000 500 0

Penumpang Penerbangan Domestik (Orang) yoy (%) - Axis Kanan

gKredit Pengangkutan

II

III IV

I

2013

II

III IV

I

2014

II

III IV

2015

450 400 350 300 250 200 150 100 50 0

25 20 15 10 5 0 (5) (10) (15)

Ribu Orang

30 10 0 (10)

(20) (30) II

III IV

I

2012

2016

Sumber: Otoritas Pelabuhan Makassar Grafik 1.47. Lalu Lintas Barang di Pelabuhan Makassar

40 20

I

I

%, yoy

II

III IV

2013

I

II

III IV

2014

I

II

III IV

2015

I 2016

Sumber: Otoritas Pelabuhan Makassar Grafik 1.48. Lalu Lintas Penumpang di Pelabuhan Makassar

1.3.9 Lapangan Usaha Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum Lapangan usaha penyediaan akomodasi dan makan minum tumbuh lebih tinggi pada triwulan I 2016. Di triwulan laporan lapangan usaha ini tumbuh 9,55% (yoy), lebih tinggi dibandingkan pertumbuhan triwulan sebelumnya 7,66% (yoy). Berlangsungnya perayaan tahun baru cina (imlek), hari besar keagamaan lain (hari raya nyepi) menjadi faktor pendorong pertumbuhan sektor ini. 202

Indeks

30%

YOY

25% 152

20% 15%

102

10% 5%

52

0% -5%

2

-10% I

-48

II

III IV

2012

I

II

III IV

I

2013

II

III IV

2014

Makanan, Minuman & Tembakau

I

II

III IV

2015

I

-15%

2016 -20%


Sumber: Survei Penjualan Eceran, diolah Grafik 1.49. Perkembangan Penjualan Pada Komoditas Makanan Jadi, Minuman, Rokok, dan Tembakau

Peningkatan kinerja lapangan usaha penyediaan akomodasi dan makan minum tidak lepas dari peningkatan kinerja sektor pariwisata. Meskipun pertumbuhan jumlah kedatangan wisatawan manca Negara masih mengalami kontraksi, namun mengalami perbaikan. Jumlah kedatangan wisatawan manca Negara di Sulsel mencapai 2.813 orang atau tumbuh -6,70% (yoy) dari periode sebelumnya tumbuh -15,23% (yoy). Di sisi lain, berdasarkan hasil liaison, jumlah hotel yang semakin meningkat, mendorong hotel untuk menjaring konsumen dengan mengadakan promo dan menekan harga jual kamar.


25


Jumlah Kedatangan Wisman 6,000

Orang

4,000 3,000 2,000 1,000 0 II

III IV

2012

I

II

III IV

I

2013

II

III IV

I

2014

II

III IV

2015

%

50.00

70 60 50 40 30 20 10 0 (10) (20) (30) (40)

%, yoy

5,000

I

60.00

gWisman - Skala Kanan

40.00 30.00 20.00 10.00

I

TPK Sulsel

0.00 I

2016

II

III IV

I

2012

Sumber: BPS, diolah Grafik 1.50. Jumlah Wisatawan Mancanegara

II

III IV

2013

I

II

III IV

2014

I

II

III IV

2015

I 2016

Sumber: BPS, diolah Grafik 1.51. Rata-Rata Tingkat Hunian Kamar Hotel Berbintang

1.3.10 Lapangan Usaha Informasi dan Komunikasi Lapangan usaha informasi dan komunikasi tumbuh melambat di triwulan laporan. Lapangan usaha ini tercatat tumbuh 8,18% (yoy) di periode laporan, lebih rendah dari triwulan IV 2015 yang tumbuh 8,69% (yoy). Perlambatan sektor ini diindikasi pengaruh dari traffic layanan SMS dan suara yang melambat pasca kegiatan natal dan tahun baru. Hal ini dikonfirmasi dari hasil Survei Konsumen, pada pengeluaran konsumen sektor transport, komunikasi dan jasa keuangan yang menunjukkan perlambatan dari 191,27 pada triwulan IV 2016 menjadi 183,03 pada triwulan laporan.

1.3.11 Lapangan Usaha Jasa Keuangan Lapangan usaha jasa keuangan tumbuh 9,58% (yoy), lebih tinggi dibandingkan periode sebelumnya (7,56%; yoy). Terjaganya kinerja sektor jasa keuangan lebih dipengaruhi oleh kinerja positif perbankan di Sulsel pada triwulan I 2016 yang mengalami peningkatan dibandingkan triwulan sebelumnya. Indikator utama yang menguat yaitu aset dan kredit/pembiayaan yang disalurkan. Total aset mencapai Rp120,83 triliun atau tumbuh 15,14% (yoy) lebih tinggi dibandingkan dengan totalaset pada triwulan sebelumnya 117,57 triliun. Sementara kredit tercatat tumbuh 12,68% (yoy) menjadi Rp102,28 triliun lebih tinggi dari triwulan sebelumnya sebesar 101,26triliun. 250

% YOY

Indeks

200

150 100 50 0 I

II

III IV

2012

I

II

III IV

2013

I

II

III IV

2014

Transpor, Komunikasi, dan Jasa Keuangan

I

II

III IV

2015

25 20 15 10 5 0 -5 -10 -15

I 2016


Sumber: Survei Konsumen, diolah Grafik 1.52. Perkembangan Pengeluaran Konsumen Pada Sektor Transpor, Komunikasi dan Jasa Keuangan

1.3.12 Lapangan Usaha Real Estate Lapangan usaha real estate tercatat menguat. Di periode laporan, lapangan usaha ini tumbuh 7,04% (yoy) lebih tinggi dibandingkan pertumbuhan di triwulan sebelumnya yang mencapai 6,01% (yoy). Peningkatan di sektor ini sejalan dengan menguatnya kondisi ekonomi di periode laporan yang berimplikasi terhadap permintaan rumah atau properti residensial. Hasil Survei Harga Properti Residensial (SHPR) menunjukkan Indeks Harga Properti Residensial (IHPR) menguat menjadi 309,03 pada triwulan I 2016 dibandingkan triwulan sebelumnya (304,26). Peguatan terjadi pada seluruh rumah tipe kecil, menengah dan besar.

26



10

%, qtq

8

6 4

2 0 -2 I

II III IV I

II III IV I

II III IV I

II III IV I

II III IV I*

2011

2012

2013

2014

2015

Umum

Kecil

Menengah

2016

Besar

Sumber: Survei Harga Properti Residensial, diolah Grafik 1.53. Perkembangan Indeks Harga Properti Residensial

1.3.13 Lapangan Usaha Jasa Perusahaan Lapangan usaha jasa perusahaan tumbuh lebih tinggi di periode laporan. Lapangan usaha ini tercatat tumbuh 7,89% (yoy) di triwulan I 2016, lebih tinggi dari periode sebelumnya tahun 2015 yang tecatat 7,40% (yoy). Hal ini searah dengan pertumbuhan kredit kepada jasa dunia usaha yang menunjukkan peningkatan menjadi 14,62% (yoy), dari periode sebelumnya hanya tumbuh 10,89% (yoy). Jasa Dunia Usaha 5.0 4.5 4.0 3.5 3.0 2.5 2.0 1.5 1.0 0.5 0.0

gKredit Jasa Dunia Usaha %, yoy

Rp Triliun

I

II

III IV

2012

I

II

III IV

2013

I

II

III IV

2014

I

II

III IV

2015

70 60 50 40 30 20 10 0 (10) (20) I

2016

Sumber: Laporan Bank, diolah Grafik 1.54. Perkembangan Kredit Jasa Dunia Usaha

1.3.14 Lapangan Usaha Administrasi Pemerintahan, Pertahanan dan Sosial Wajib Lapangan usaha administrasi pemerintahan tumbuh melambat di periode laporan. Searah dengan kinerja keuangan daerah yang stabil pada triwulan laporan, lapangan usaha administrasi pemerintahan tumbuh 8,18% (yoy), melambat dibandingkan pertumbuhan sebelumnya 9,21% (yoy). Keuangan pemerintah sendiri tercatat tumbuh melambat di triwulan I 2016, baik dari sisi realisasi pendapatan maupun belanja. Hingga triwulan I 2015, realisasi anggaran pendapatan daerah telah mencapai 22,83%, menurun jika dibandingkan dengan triwulan yang sama tahun 2015 yang mencapai 25,87%. Secara nominal, realisasi anggaran pendapatan daerah hingga triwulan I 2016 telah mencapai Rp1,56 triliun dari total target pendapatan tahunan sebesar Rp6,85 triliun. Dari sisi belanja, hingga triwulan I 2016, realisasi pengeluaran telah mencapai 13,75% atau sebesar Rp926miliar. Meskipun secara persentase hal ini lebih tinggi jika dibandingkan dengan realisasi belanja pada triwulan I 2015 yang tercatat 9,53% atau Rp631 miliar dari target belanja Rp6,62 triliun.

1.3.15 Lapangan Usaha Jasa Pendidikan Lapangan usaha jasa pendidikan tumbuh lebih meningkat di periode laporan. Lapangan usaha ini tercatat tumbuh 7,69% (yoy) di triwulan I 2016, tumbuh signifikan dibandingkan periode triwulan IV 2015 yang tumbuh 2,35% (yoy). Peningkatan pertumbuhan sektor jasa pendidikan terjadi seiring dengan dimulainya tahun ajaran baru pada bulan Januari


27


2016 di beberapa tingkat sekolah dasar dan sekolah menengah. Hal ini terkonfirmasi dari hasil Survei Penjualan Eceran, yang menunjukkan penjualan kertas, karton dan cetakan, serta alat tulis yang meningkat. 200 180 160 140 120 100 80 60 40 20 0

Indeks

60%

YOY

120

50%

Indeks

30%

YOY

100

20%

80

10%

60

0%

40

-10%

20

-20%

40% 30% 20% 10% 0% -10% -20% I

II

III IV

2012

I

II

III IV

2013 Alat Tulis

I

II

III IV

I

2014

II

III IV

2015

0

I

-30% I

2016

II

III IV

I

2012


II

III IV

I

2013

III IV

2014

Kertas, Karton, Cetakan

Sumber: Survei Penjualan Eceran, diolah Grafik 1.55. Perkembangan Penjualan Alat Tulis

II

I

II

III IV

2015

I

2016


Sumber: Survei Penjualan Eceran, diolah Grafik 1.56. Perkembangan Penjualan Kertas, Karton dan Cetakan

1.3.16 Lapangan Usaha Jasa Kesehatan dan Kegiatan Sosial Lapangan usaha jasa kesehatan dan kegiatan sosial tumbuh melambat. Lapangan usaha ini tercatat tumbuh 9,55% (yoy) di triwulan I 2016, lebih rendah dibandingkan periode sebelumnya yang tumbuh 10,55% (yoy). Perlambatan diperkirakan berasal dari penurunan kebutuhan masyarakat terhadap jasa kesehatan. Sementara kegiatan sosial juga mengalami penurunan, yang dikonfirmasi menurunnya kredit yang disalurkan ke sektor jasa sosial masyarakat . Jasa Sosial Masyarakat 3.0

gKredit Jasa Sosial Masyarakat %, yoy

Rp Triliun

50 40

2.5

30

2.0

20

1.5

10

1.0

0

0.5

(10)

0.0

(20) I

II

III IV

2012

I

II

III IV

2013

I

II

III IV

2014

I

II

III IV

2015

I

2016

Sumber: Laporan Bank, diolah Grafik 1.57. Perkembangan Kredit Jasa Sosial Masyarakat

28



Boks 1.A.

Aglomerasi Kawasan Perkotaan Mamminasata

Konsep aglomerasi didasari dari Marshall (1920) mengenai penghematan aglomerasi atau industri yang terlokalisir (localized industries). Aglomerasi ekonomi muncul ketika sebuah industri memilih lokasi untuk kegiatan produksinya yang memungkinkan dapat berlagsung lama dalam jangka panjang sehingga masyarakat dapat memperoleh keuntungan jika mendirikan usaha disekitar lokasi tersebut. Aglomerasi ekonomi dapat mendorong pertumbuhan ekonomi di wilayah tersebut karena tercipta efisiensi produksi. Selain itu, menurut Perroux (1955) dalam growth pole theory (teori kutub pertumbuhan), pertumbuhan tidak muncul di berbagai daerah dalam waktu yang sama. Pertumbuhan hanya terjadi di beberapa tempat sebagai pusat pertumbuhan meski dengan intensitas berbeda. Sesuai dengan Perpres 55 tahun 2011, Sulawesi Selatan memiliki kawasan metropolitan Mamminasata (Kota Makassar, Maros, Sungguminasa, dan Takalar) menjadi proyek percontohan pengembangan tata ruang terpadu di Indonesia. Luas kawasan ini dipersiapkan untuk menjadi pusat pertumbuhan ekonomi di Indonesia Timur. Konsep pusat kegiatan pengembangan Mamminasata dipusatkan menjadi 4 yaitu (1) Pusat Logistik dan Industri Pengolahan; (2) Pusat Industri Jasa dan Informasi Komunikasi; (3) Pusat Perikanan dan Kelautan; (4) Pusat Real Estate. Konsep Pusat Logistik dan Industri Pengolahan berada di kawasan New Port Makassar, Kawasan Industri Maros (KIROS), Kawasan Industri Makassar-Maros (KIMAMA II), dan kawasan aerocity. Konsep Pusat Industri Jasa dan Informasi Komunikasi berada di Kawasan Center Point of Indonesia, sementara Konsep Pusat Perikanan dan Kelautan berada di Kawasan Industri Takalar (KITA), dan Konsep 2 Pusat Real Estate berada di Kota Baru Mamminasata dan Kawasan Pendidikan Terpadu Mamminasata . Pengembangan kawasan Mamminasata sebagai pusat pertumbuhan ekonomi di Indonesia Timur mendorong migrasi di 3 wilayah ini. Jika dilihat penduduk migrasi kawasan Mamminasata tahun 2014 berasal dari Sulsel, Sultra, Kaltim, Sulut dan 4 Papua Barat, dengan sebagian besar berpendidikan SD dan SMA . Sektor jasa dan Sektor perdagangan, hotel, dan restoran menjadi lapangan kerja utama bagi penduduk migran. Pekerja yang terserap pada sektor Jasa umumnya adalah migran dengan karaktersitik pendidikan tinggi. Sementara itu, mayoritas migran (umumnya pendidikan rendah) akan 5 terserap pada sektor diluar jasa dengan tingkat pendapatan di bawah UMK .

dki, 2.5

Lainnya, 14.8

ntt, 2.7

Kawasan Aglomerasi Mamminasata

sulteng, 2.7 pap, 3.2

Total TotalMigrasi Migrasi

±60.000 65.807

pabar, 3.4

sulsel, 56.7

sulut, 3.9 kaltim, 4.2 sultra, 5.9

Gambar 1.A.1. Tujuan Migrasi Kawasan Mamminasata dibawah UMK

D4/S1 23%

S2/S3 2%

SD 27%

Jasa

Keuangan

Trasportasi & Komunikasi

Perdagangan

Konstruksi

Listrik

Industri Pengolahan

Pertambangan

D1/D2/D3 4% Pertanian

100% 90% 80% 70% 60% 50% 40% 30% 20% 10% 0%

Grafik1.A.1. Tujuan Migrasi Kawasan Mamminasata

diatas UMK

SMA 28%

Grafik1.A.2. Pendapatan Migran berdasarkan Sektor

SMP 16%

Grafik1.A.3. Pendidikan Migran

2

Dinas Tata Ruang Provinsi Sulawesi Selatan Migrasi Risen: tempat tinggal saat ini berbeda dengan tempat tinggal 5 tahun lalu 4 Sumber data: Susenas (2014), diolah 5 UMK : Rp1.800.000 (BPS, 2014) 3


29


HALAMAN INI SENGAJA DI KOSONGKAN

30


2. KEUANGAN PEMERINTAH

Bab 2 Keuangan Pemerintah

Realisasi belanja APBD Provinsi Sulsel triwulan I 2016 mencapai Rp926,33 miliar atau 13,75% dari anggaran sebesar Rp6,74 triliun. Sumber realisasi belanja sebagian besar berasal dari belanja operasional dan transfer dengan nilai yang lebih besar dibandingkan tahun sebelumnya. Sedangkan realisasi belanja APBN di Sulsel mencapai Rp2,38 triliun atau 12,5% dari yang dianggarkan sebesar Rp19,03 triliun, dengan peningkatan terbesar pada belanja modal dan belanja pegawai. Dengan kondisi demikian, maka realisasi penyerapan anggaran APBD dan APBN di Sulsel mendorong peningkatan ekonomi Sulsel triwulan I 2016.


31

BAB 2 Keuangan Daerah

2.1. Struktur Anggaran Keuangan Pemerintah di Sulsel terdiri atas keuangan pemerintah daerah (Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah/APBD Provinsi dan Kabupaten/Kota) dan keuangan pemerintah pusat di daerah (APBN di Sulsel), dengan porsi terbesar adalah APBD Kabupaten/Kota. Pada tahun anggaran 2016, pagu anggaran belanja keuangan pemerintah daerah dan pemerintah pusat di Sulsel diperkirakan mencapai Rp60,51 triliun yang terbagi atas APBD Provinsi 11,1%, APBD Kabupaten/Kota 57,4%, dan APBN di Sulsel 31,4% (Grafik 2.1).

APBN; Rp19.028; 31,4%

APBD KAB/ KOTA; Rp34.749; 57,4%

APBN; Rp2.379; 32,8%

ANGGARAN 2016

APBD KAB/ KOTA; Rp3.954,4 ; 54,5%

(Rp miliar)

REALISASI TW I 2016 (Rp miliar)

APBD PROVINSI; Rp6.735; 11,1%

APBD PROVINSI; Rp926; 12,8%

Grafik 2.1. Struktur Anggaran Belanja Keuangan Pemerintah di Sulsel Tahun 2016 (* Angka Anggaran Kab./Kota berdasarkan Historis 5 Tahun Terakhir)

Grafik 2.2. Struktur Realisasi Belanja Keuangan Pemerintah di Sulsel Triwulan I 2016 (* Angka Realisasi Kab./Kota berdasarkan Historis 5 Tahun Terakhir)

Sampai dengan triwulan I 2016, realisasi belanja APBD Kab/Kota memiliki porsi paling besar dibandingkan kelompok belanja pemerintah lainnya. Realisasi APBD Kab/Kota pada triwulan I 2016 mencapai Rp3,95 triliun atau 54,5% dari total realisasi belanja pemerintah di Sulsel, sementara realisasi APBN di Sulsel mencapai Rp2,38 triliun atau 32,8% dari total realisasi belanja. Sedangkan APBD Provinsi mencapai Rp926 miliar atau 12,8% dari total realisasi belanja (Grafik 2.2).

2.2. Perkembangan Realisasi Anggaran APBD Provinsi 2.2.1 Pendapatan 2.2.1.1. Struktur Realisasi Pendapatan Nilai realisasi pendapatan Provinsi Sulsel pada triwulan I 2016 mengalami penurunan. Jumlah realisasi pendapatan pada triwulan I 2016 mencapai Rp1,56 triliun lebih rendah dari periode yang sama 2015 (Rp1,67 triliun). Secara nominalpendapatan asli daerah (PAD) mencapai Rp623,18miliar atau 39,86% dari total pendapatan. Nilai PAD yang masih rendah mengindikasikan bahwa pertumbuhan ekonomi pada awal tahun 2016 masih belum signifikan terhadap penambahan PAD Sulsel. Sementara di sisi lain, nilai realisasi pendapatan transfer mencapai Rp940,2 miliar meningkat lebih tinggi dibandingkan tahun sebelumnya Rp698,76 miliar. Peningkatan yang cukup tinggi ini, mengindikasikan bahwa transfer dana dari pemerintah pusat kepada Sulsel telah turut menopang ekonomi Sulsel di triwulan I 2016. 100% 90%

Rp miliar

80% 70%

Rp636

Rp599

Rp634

Rp699

Rp474

Rp510

Rp597

Rp664

Rp940

60% 50% 40% 30% 20%

Rp623

10% 0% Tw I-2012 Tw I-2013 Tw I-2014 Tw I-2015 Tw I-2016 Pendapatan Transfer Pendapatan Asli Daerah Sumber:Badan Pengelola Keuangan dan Aset Provinsi Sulsel, diolah Grafik 2.3. Proporsi Realisasi Pendapatan APBD Provinsi Sulsel

32



2.2.1.2. Perkembangan Realisasi Pendapatan 6

Persentase realisasi pendapatan APBD Provinsi Sulsel pada triwulan I 2016 baru mencapai 22,83% dari target yang dianggarkan. Persentase realisasi pendapatan ini lebih rendah dari pencapaian triwulan I tahun lalu sebesar 25,87%. Secara nominal, realisasi pendapatan daerah pada triwulan I 2016 sebesar Rp1,56 triliun, lebih rendah dari triwulan I tahun lalu (Rp1,67 triliun). Penurunan pendapatan bersumber dari realisasi PAD, terutama komponan lain-lain PAD yang sah (dengan komponen pendapatan hibah) sebesar Rp15,51 miliar (8,3%) lebih rendah dari triwulan I 2015 (Rp72,11 miliar atau 39,39% dari target). Namun untuk pendapatan pajak dan pendapatan retribusi masing mengalami peningkatan secara nominal, masing-masing menjadi Rp588,41 miliar (18,71%) dan Rp19,26 miliar (22,21%). Tabel 2.1. Anggaran dan Realisasi Pendapatan APBD Provinsi Sulsel (Rp Miliar)

URAIAN

ANGGARAN REALISASI TRIWULAN I 2015 2015 NOMINAL % REALISASI


PENDAPATAN PENDAPATAN ASLI DAERAH

3.432,70

663,54

19,33%

3.511,64

623,18

17,75%

- Pendapatan Pajak Daerah

3.067,50

578,72

18,87%

3.145,44

588,41

18,71%

- Pendapatan Retribusi Daerah

93,12

12,72

13,66%

86,71

19,26

22,21%

- Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yg Dipisahkan

89,01

-

0,00%

92,58

-

0,00%

183,06

72,11

39,39%

186,91

15,51

8,30%

2.988,42

698,76

- Lain-lain PAD yang Sah PENDAPATAN TRANSFER - Dana Bagi Hasil Pajak dan Bukan Pajak

281,79

- DAU

1.180,01

- DAK

278,36

23,38%

3.328,11

940,20

28,25%

-

0,00%

281,79

67,53

23,97%

393,34

33,33%

1.394,15

464,72

33,33%

-

0,00%

425,08

0,12

0,03% 33,24%

Transfer Pemerintah Pusat-Lainnya

1.248,26

305,43

24,47%

1.227,09

407,83

LAIN-LAIN PENDAPATAN YANG SAH

24,66

0,06

0,25%

11,82

0,83

7,01%

6.445,78

1.667,79

25,87%

6.851,57

1.564,21

22,83%

JUMLAH PENDAPATAN

Keterangan: angka sementara (APBD Provinsi Sulawesi Selatan Unaudited) Sumber: Badan Pengelola Keuangan dan Aset Provinsi Sulsel

Realisasi pendapatan transfer pada triwulan I 2016 mengalami peningkatan baik secara nominal maupun persentase dibandingkan dengan triwulan I tahun lalu. Persentase realisasi pendapatan transfer tahun lalu 23,38% dengan nominal Rp698,76 miliar, sementara realisasi tahun ini 28,25% dengan nominal sebesar Rp940,2 miliar. Semua komponen pendapatan transfer mengalami peningkatan, yakni dana bagi hasil (DBH) pajak dan bukan pajak, dana alokasi umum (DAU), dana alokasi khusus (DAK), dan transfer pemerintah pusat lainnya. DBH triwulan I 2016 telah mencapai Rp67,53 miliar (23,97%), sementara triwulan I tahun lalu belum terealisasi. DAU telah mencapai Rp464,72 miliar (33,33%), meningkat dari triwulan I tahun lalu sebesar Rp393,34 miliar (33,33%). DAK baru mencapai Rp120juta (0,03%), sementara triwulan I tahun lalu belum terealisasi. Transfer pemerintah pusat lainnya telah mencapai Rp407,83 miliar (33,24%), sementara triwulan I tahun lalu sebesar Rp305,43 miliar (24,47%). Demikian pula pada pos lain-lain pendapatan yang sah, tercatat sebesar Rp830 juta (7,01%), lebih tinggi dari triwulan I 2015 yang baru sebesar Rp60 juta (0,25%).

2.2.2 Belanja 2.2.2.1. Struktur Realisasi Belanja Porsi realisasi belanja transfer triwulan I 2016 meningkat dibandingkan triwulan I tahun sebelumnya. Porsi realisasi belanja transfer menunjukkan peningkatan menjadi 26,2% (Rp242,78 miliar), lebih tinggi dari realisasi triwulan I 2015 sebesar 13,8% (Rp 87,19 miliar). Pada triwulan I 2016, porsi belanja operasional menjadi 73,7% (Rp682,49 miliar) lebih rendah dari triwulan I 2015 sebesar 86,0% (Rp542,47 miliar). Sementara kontribusi belanja modal masih relatif rendah, 0,11% atau senilai Rp 1,05 miliar, lebih rendah dari porsi realisasi triwulan I 2015 sebesar 0,23% atau Rp1,44 miliar.

6

Persentase realisasi menunjukkan kinerja (performance) realisasi dibandingkan dengan anggaran (perencanaan). Kajian Ekonomi dan Keuangan Regional Provinsi Sulawesi Selatan| Triwulan I 2016 Mendorong Nilai Tambah Kota dan Komoditas Unggulan Sulsel

33


100% 90% 80%

Rp135

Rp31 Rp0

Rp201

Rp87

Rp243

Rp1

Rp4

Rp9

70%

Rp1

60% 50% 40%

Rp488

Rp574

Rp527

Rp542

Rp682

Tw I-2015

Tw I-2016

30% Rp miliar

20% 10% 0% Tw I-2012 Transfer

Tw I-2013

Tw I-2014

Belanja Modal

Belanja Operasional

Sumber: Badan Pengelola Keuangan dan Aset Provinsi Sulsel Grafik 2.4. Proporsi Realisasi Belanja APBD Provinsi Sulsel

2.2.2.2. Perkembangan Realisasi Belanja Nilai realisasi belanja APBD Provinsi Sulsel pada triwulan I 2016 lebih tinggi dibandingkan dengan triwulan I 2015. Realisasi belanja pada triwulan I 2016 tercatat sebesar Rp926,33 miliar atau 13,75% dari yang ditargetkan sebesar Rp6,74 triliun. Dengan demikian realisasi ini lebih besar jika dibandingkan dengan realisasi belanja triwulan I 2015 sebesar Rp631,09 miliar atau secara persentase 9,53% dari target sebesar Rp6,62 triliun. Tabel 2.2. Anggaran dan Realisasi Belanja APBD Provinsi Sulsel (Rp Miliar)

URAIAN



BELANJA BELANJA OPERASIONAL

4.340,27

542,47

12,50%

4.444,69

682,49

15,36%

- Belanja Pegawai

1.158

188,08

16,24%

1.235,45

197,95

16,02%

- Belanja Barang

1.405

51,87

3,69%

1.445,46

55,84

3,86%

29

6,51

22,38%

39,50

6,31

15,97%

1.269

296,00

23,32%

1.324,05

422,39

31,90%

478,23

-

0,00%

400,22

-

0,00%

- Belanja Bunga - Belanja Hibah - Belanja Bantuan Keuangan BELANJA MODAL

1,44

0,14%

882,28

1,05

0,12%

- Belanja Tanah

112,03

-

0,00%

25,25

-

0,00%

- Belanja Peralatan & Mesin

158,60

1,13

0,71%

149,95

1,01

0,68%

- Belanja Gedung dan Bangunan

154,41

0,05

0,03%

143,85

-

0,00%

- Belanja Jalan, Irigasi dan Jaringan

561,82

0,02

0,00%

544,85

0,03

0,01%

1,19

0,00

0,02%

1,52

-

0,00%

17,51

0,23

1,33%

16,86

0,00

0,02%

4,50

-

0,00%

24,75

-

0,00%

- Belanja Aset Tetap Lainnya - Aset Lainnya BELANJA TIDAK TERDUGA

1.005,56

JUMLAH BELANJA

5.350,33

543,90

10,17%

5.351,72

683,54

12,77%

TRANSFER

1.269,19

87,19

6,87%

1.383,43

242,78

17,55%

TOTAL BELANJA

6.619,51

SURPLUS / (DEFISIT)

(173,73)

631,09

9,53%

6.735,15

926,33

13,75%

1.036,70

-596,71%

116,42

637,88

547,91%

PEMBIAYAAN PENERIMAAN PEMBIAYAAN DAERAH

309,73

153,24

49,47%

50,00

-

0,00%

PENGELUARAN PEMBIAYAAN DAERAH

136,00

34,00

25,00%

50,00

-

0,00%

JUMLAH PEMBIAYAAN

173,73

119,24

68,63%

-

-

0,00%

Keterangan: angka sementara (APBD Provinsi Sulawesi Selatan Unaudited) Sumber: Badan Pengelola Keuangan dan Aset Provinsi Sulsel

Realisasi belanja operasional triwulan I 2016 yang bersifat rutin, tercatat lebih tinggi dari triwulan I 2015. Total pos belanja operasional hingga awal 2016 terealisasi Rp682,49 miliar (15,36%), meningkat dibandingkan triwulan I 2015 sebesar Rp542,47 miliar (12,5%). Persentase realisasi belanja operasional yang lebih tinggi terjadi pada belanja barang

34



dan hibah masing-masing Rp55,84 miliar (3,86%) dan Rp422,39 miliar (31,9%) dari Rp51,87 miliar (3,69%) dan Rp296 miliar (23,32%). Sementara untuk belanja operasional yang cenderung menurun antara lain belanja pegawai dan belanja belanja bunga menjadi masing-masing Rp197,95 miliar (16,02%) dan Rp6,31 miliar (15,97%) dari Rp188,08 miliar (16,24%) dan Rp6,51 miliar (22,38%). Pembangunan infrastruktur yang bersumber dari realisasi belanja modal pada triwulan I 2016 lebih kecil dibandingkan realisasi pada triwulan I 2015. Pada triwulan I 2016 realisasi belanja modal baru mencapai 0,12% atau sebesar Rp1,05 miliar, lebih rendah dibandingkan triwulan I tahun lalu sebesar 0,14% atau Rp1,44 miliar. Belanja modal yang telah terealisasi antara lain belanja peralatan/mesin dan belanja jalan/irigasi/jaringan, dengan nilai realisasi yang masih relatif minimal, masing-masing sebesar Rp1,01 miliar (0,68%)dan Rp30 juta (0,01%). Di sisi lain, realisasi transfer berupa bagi hasil pajak, retribusi, dan pendapatan ke Kabupaten/Kota, mengalami peningkatan. Realisasi transfer pada triwulan I 2016 tercatat 17,55% (Rp242,78 miliar), lebih tinggi dari triwulan I tahun sebelumnya 6,87% (Rp87,19 miliar). Peningkatan transfer ke Kabupaten/Kota diharapkan juga diserap dengan baik dan akan meningkatkan ekonomi di daerah masing-masing. Pada triwulan I 2016, masih terjadi surplus Rp637,88 miliar. Surplus tersebut lebih tinggi dibandingkan yang direncanakan (Rp116,42 miliar). Hal ini disebabkan karena penyerapan belanja masih belum optimal, sementara dari sisi pendapatan transfer telah diperoleh sesuai dengan polanya.

2.3. Perkembangan Realisasi Belanja APBD Kabupaten/Kota se-Sulsel7 2.3.1 Struktur Realisasi Belanja Di tingkat Kabupaten dan Kota, realisasi belanja operasional mendominasi pengeluaran dibanding komponen lainnya. Porsi belanja operasional 2015 mencapai Rp18,58 triliun (73,7%), sementara belanja modal sebesar Rp6,14 triliun (24,3%), transfer sebesar Rp470,83 miliar (1,9%), dan belanja tidak terduga sebesar Rp16,66 miliar (0,1%). Belanja Modal Rp6,14T (24,3%)

Belanja tidak terduga Rp16,66M (0,1%)

Transfer RP470,83M (1,9%)

Belanja Operasi Rp18,58 T (73,7%)

Grafik 2.5. Proporsi Realisasi Belanja APBD Kabupaten/Kota di Sulsel

2.3.2 Perkembangan Realisasi Belanja Persentase realisasi total belanja APBD Kabupaten/Kota pada 2015 tergolong relatif tinggi. Persentase realisasi belanja mencapai Rp25,22 triliun (83,52%) dari yang dianggarkan Rp30,20 triliun.Pendorong cukup tingginya persentase realisasi belanja terutama berasal dari belanja operasional sebesar Rp18,58 triliun. Penyerapan tertinggi (>90%) terdapat di Kab. Luwu Timur, Kota Palopo, Kab. Pangkep, Kab. Kepulauan Selayar, Kab. Sidenreng Rappang, Kab. Luwu Utara, Kab. Maros, dan Kab. Gowa. Sementara itu, realisasi belanja modal mencapai Rp6,14 triliun. Penyerapan tertinggi (>90%) terdapat di Kab. Pangkep, Kab Gowa dan Kab. Pinrang.

7

Realisasi untuk triwulan I 2016 belum diperoleh. Pembahasan masih dari realisasi 2015, dari 21 Kabupaten dan Kota di Sulsel, antara lain Kab. Luwu Timur, Kab. Luwu Utara, Kab.Toraja Utara, Kab.Tana Toraja, Kota Palopo, Kab. Luwu, Kab. Enrekang, Kab. Pinrang, Kab. Sidrap, Kota Parepare, Kab.Barru, Kab. Soppeng, Kab. Bone, Kab. Wajo, Kab. Bulukumba, Kab. Selayar, Kab. Pangkep, Kab. Maros, Kota Makasar, Kab. Gowa, dan Kab. Takalar. Kajian Ekonomi dan Keuangan Regional Provinsi Sulawesi Selatan| Triwulan I 2016 Mendorong Nilai Tambah Kota dan Komoditas Unggulan Sulsel

35


Tabel 2.3.Pagu Realisasi Anggaran Per Jenis Belanja 2015 APBD Kabupaten dan Kota se-Sulsel Anggaran 2015 (Rp miliar) Realisasi 2015 (Rp miliar) Realisasi Anggaran 2015 (%) Kabupaten/Kota

Belanja Operasi

Belanja Modal

Total Belanja

Belanja Operasi

Belanja Modal

Total Belanja

Belanja Operasi

Belanja Modal

Total Belanja

Ka b. Luwu Ti mur Ka b. Pa ngkep Ka b. Gowa Ka b. Pi nra ng Ka b. Luwu Utara Ka b. Kepul a ua n Sel a ya r Ka b. Ba ntaeng*

868,71 888,38 1.152,59 937,48 918,77 613,60 602,39

482,42 440,04 413,98 350,39 186,98 223,36 79,96

1.352,63 1.329,43 1.569,35 1.290,37 1.108,41 838,37 683,35

875,52 820,06 1.038,71 837,00 830,70 564,16 532,91

427,64 404,46 382,33 317,04 158,30 182,50 61,83

1.303,16 1.224,99 1.421,05 1.155,83 991,01 747,75 604,53

100,78 92,31 90,12 89,28 90,41 91,94 88,47

88,65 91,91 92,35 90,48 84,66 81,70 77,32

96,34 92,14 90,55 89,57 89,41 89,19 88,47

Ka b. Bone

1.467,87

336,57

2.020,02

1.252,20

301,18

1.760,52

85,31

89,49

87,15

Ka b. Bul ukumba

1.124,64

385,60

1.519,33

999,75

322,05

1.321,80

88,90

83,52

87,00

Ka b. Si nja i *

579,26

135,73

717,98

512,45

104,95

619,27

88,47

77,32

86,25

Ka b. Jeneponto*

759,39

200,63

965,93

671,80

155,14

831,92

88,47

77,32

86,13

76,05

86,00

Ka b. Ma ros

854,07

362,79

1.218,36

771,51

275,90

1.047,73

90,33

Ka b. Enreka ng

711,14

323,99

1.035,88

629,79

256,89

886,68

88,56

79,29

85,60

Kota Pa l opo

657,31

229,01

887,30

621,85

137,38

759,23

94,61

59,99

85,57

Ka b. Luwu

844,26

315,20

1.289,02

737,45

221,68

1.085,63

87,35

70,33

84,22

Ka b. Si denreng Ra ppa ng

746,23

465,67

1.249,52

678,04

333,13

1.045,78

90,86

71,54

83,69

2.893,63

82,58

85,74

83,25

Kota Ma ka s s a r

2.683,61

779,06

3.475,89

2.216,07

667,96

Ka b. Tora ja Utara

638,82

Ka b. Wa jo

961,41

199,47

840,33

550,18

135,66

687,43

86,12

68,01

81,80

469,10

1.499,02

801,79

324,71

1.194,81

83,40

69,22

Ka b. Soppeng

79,71

812,48

283,00

1.096,87

584,32

223,97

808,41

71,92

79,14

73,70

Ka b. Ba rru

685,47

372,36

1.060,83

502,95

263,96

766,90

73,37

70,89

72,29

Ka b. Ta na Tora ja

700,55

340,74

1.042,79

554,65

175,26

730,06

79,17

51,43

70,01

Ka b. Ta ka l a r

852,93

263,85

1.156,71

647,43

133,66

807,51

75,91

50,66

69,81

Kota Pa re-Pa re

647,32

299,14

949,46

353,70

171,30

525,18

54,64

57,26

55,31

Total 21.708,69 7.939,05 30.197,16 *) Angka perkiraan Sumber: Badan Pengelola Keuangan dan Aset Provinsi Sulsel

18.584,98

6.138,86

25.220,84

85,61

77,32

83,52

Sebagian besar Kabupaten/Kota merealisasikan APBD-nya relatif tinggi. Rata-rata persentase realisasi APBD Kabupaten/Kota mencapai 83,52%, dimana 16 Kabupaten/Kota diantaranya mampu merealisasikan di atas persentase rata-rata. Persentase realisasi APBD tertinggi dicapai oleh Kabupaten Luwu Timur (96,34%), sementara realisasi terendah dicapai oleh Kota Parepare (55,31%). Penyerapan belanja Kabupaten dan Kota menjadi kunci untuk mendorong pertumbuhan ekonomi Sulsel yang lebih tinggi.

2.4. Perkembangan Realisasi Belanja APBN di Sulsel 2.4.1 Struktur Realisasi Belanja Realisasi belanja modal pada APBN di Sulsel triwulan I 2016 mengalami peningkatan dibandingkan triwulan I 2015. Pada triwulan I 2016, porsi belanja modal mengalami peningkatan menjadi 16,7% (Rp397,22 miliar), dari triwulan I tahun lalu 5,77% (Rp120,36 miliar). Sementara porsi belanja pegawai mencapai 57,61% dari total keseluruhan realisasi belanja APBN di Sulsel sebesar Rp6,89 triliun. Porsi belanja pegawai ini relatif turun dibandingkan triwulan I 2015 yang mencapai 58,85% (Rp1,23 triliun). Sementara, porsi belanja barang tercatat 25,52%, relatif naik dibandingkan triwulan I 2015 (20,25%). Sementara itu, porsi belanja untuk bantuan sosial pada triwulan I 2016 turun signifikan di kisaran 0,17% (Rp4,06 miliar) pada triwulan I 2016 dari realisasi triwulan I 2015 sebesar Rp315,41 miliar.

36



100%

Rp49,89

Rp166,48

90%

Rp280,56

Rp204,06

80%

Rp132,93 Rp120,85

Rp397,22

Rp120,36

70%

Rp451,39

Rp304,79

Rp421,96

Rp607,01

Rp1.226,54

Rp1.370,43

Tw I 2015

Tw I 2016

Rp390,42

60%

Rp4,06

Rp315,41

50% 40% 30%

Rp886,22

Rp1.104,11

Rp978,42

20%

Rp miliar

10% 0% Tw I 2012

Tw I 2013

Belanja Bantuan Sosial

Tw I 2014

Belanja Modal

Belanja Barang

Belanja Pegawai

Sumber: DJPbN Prov. Sulsel, diolah Grafik 2.6. Proporsi Belanja APBN di Sulsel

2.4.2 Perkembangan Realisasi Belanja Persentase realisasi belanja APBN Sulsel pada triwulan I 2016 lebih tinggi jika dibandingkan dengan triwulan I 2015. Pada triwulan I 2016, realisasi belanja APBN di Sulsel mencapai 12,5%, lebih tinggi dari pencapaian triwulan I 2015 (9,25%). Jika dilihat dari segi nominal, realisasi belanja APBN di Sulsel pada triwulan I 2016 tercatat Rp2,38 triliun, lebih besar dari realisasi triwulan I tahun lalu sebesar Rp2,08 triliun. Peningkatan nominal penyerapan anggaran belanja APBN di Sulsel ini dikarenakan himbauan untuk penyelesaian pembayaran dan optimalisasi penyerapan untuk belanja rutin sesuai polanya. Nominal realisasi anggaran per jenis belanja APBN di Sulsel masih didominasi oleh belanja pegawai. Pada triwulan I 2016, nominal realisasi belanja pegawai APBN di Sulsel mencapai Rp1,37 triliun atau 19,88% dari pagu anggaran. Realisasi belanja pegawai ini lebih tinggi dibanding pencapaian triwulan I tahun lalu, baik secara persentase (18,4%) maupun secara nominal (Rp1,23 triliun). Demikian pula, realisasi persentase belanja barang dan belanja modal masing-masing 8,64% dan7,86%, meningkat dibandingkan triwulan I tahun lalu masing-masing 6,43%dan 1,56%. Sementara itu, belanja bantuan sosial mengalami penurunan menjadi sebesar 7,87% (Rp4,06miliar), dari realisasi triwulan I tahun lalu sebesar 19,9% 8 (Rp315,41 miliar). Sementara itu, realisasi transfer untuk Dana Desa belum terealisasi sesuai tahapan . Tabel 2.4. Realisasi Belanja APBN Provinsi Sulsel Triwulan I Per Jenis Belanja

URAIAN

ANGGARAN 2015

Realisasi s/d Triwulan I 2015 Nominal

ANGGARAN 2016

% Realisasi

Realisasi s/d Triwulan I 2016 Nominal

% Realisasi

Belanja Pegawai

6.666,25

1.226,54

18,40%

6.893,72

1.370,43

19,88%

Belanja Barang

6.562,07

421,96

6,43%

7.029,32

607,01

8,64%

Belanja Modal

7.722,19

120,36

1,56%

5.053,65

397,22

7,86%

Belanja Bantuan Sosial

1.584,60

315,41

19,90%

51,62

4,06

7,87%

22.535,11

2.084,28

9,25%

19.028,31

2.378,72

12,50%

JUMLAH BELANJA

Sumber: DJPbN Prov. Sulsel, diolah

2.5. Peran Realisasi Keuangan Pemerintah Dalam PDRB 9

Peran realisasi komponen pendapatan terhadap ekonomi daerah pada triwulan I 2016 cenderung meningkat dibandingkan periode yang sama tahun sebelumnya, terutama peran transfer pemerintah pusat. Rasio pendapatan transfer terhadap PDRB atas dasar harga berlaku (ADHB) pada triwulan I 2016 tercatat 1,07%, lebih tinggi dari triwulan I 2015 yang tercatat 0,89%. Sementara itu, rasio PAD terhadap PDRB ADHB memperlihatkan sedikit penurunan pada

8

9

Berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan RI No. 93/PMK.07/2015 tentang Tata Cara Pengalokasian, Penyaluran, Penggunaan, Pemantauan, dan Evaluasi Dana Desa disebutkan bahwa penyaluran Dana Desa dilakukan dalam 3 tahap, yaitu tahap I pada bulan April sebesar 40% (empat puluh per seratus); tahap II pada bulan Agustus sebesar 40% (empat puluh per seratus); dan tahap III pada bulan Oktober sebesar 20% (dua puluh per seratus). Dihitung dengan rumus realisasi komponen pendapatan APBD dibagi dengan PDRB ADHB kumulatif. Kajian Ekonomi dan Keuangan Regional Provinsi Sulawesi Selatan| Triwulan I 2016 Mendorong Nilai Tambah Kota dan Komoditas Unggulan Sulsel

37


triwulan I 2016 (0,71%) dibandingkan triwulan I 2015 sebesar 0,85% (Grafik 2.7). Hal ini sebagai indikator bahwa peran transfer dari pemerintah pusat (dana perimbangan) mampu mendorong peningkatan ekonomi Sulsel triwulan I 2016. 1,20

3,40

% 1,18 1,07

1,01

1,00

0,92

0,45

%

0,35 0,30

3,00

0,60

0,88

0,86

0,87

0,71

0,85

Tw I-2012

Tw I-2013

Tw I-2014

Pendapatan Asli Daerah

Tw I-2015

Tw I-2016

0,20

0,19

2,80

2,60 -

0,25

2,90

2,70

0,20

0,16

3,29

3,05

3,09

2,79

0,15

3,03

2,50

Pendapatan Transfer

Grafik 2.7. Rasio Realisasi Pendapatan APBD Terhadap PDRB ADHB

0,45 0,40

0,39

3,10

0,80

0,40

0,50

0,47

3,30 3,20

0,89

%

0,10 0,05 -

Tw I-2012

Tw I-2013 Belanja Operasi

Tw I-2014

Tw I-2015

Tw I-2016

Belanja Modal - sisi kanan

Grafik 2.8. Rasio Realisasi Belanja APBD Terhadap PDRB ADHB 10

Peran realisasi komponen belanja APBD dan APBN di Sulsel pada triwulan I 2016, untuk stimulus ekonomi daerah cenderung meningkat. Rasio belanja operasional terhadap PDRB ADHB pada triwulan I 2016 sebesar 3,03%, lebih tinggi dari triwulan I 2015 yang tercatat 2,79%. Tingginya rasio belanja operasional searah dengan masih kuatnya investasi pemerintah pada triwulan I 2016. Rasio belanja modal terhadap PDRB ADHB pada triwulan I 2016 meningkat menjadi 0,45% dari 0,16% pada triwulan I 2015. Realisasi pembangunan jaringan irigasi, jalan nasional, bendungan, dan kawasan permukiman yang dilakukan pada awal 2016 telah mendorong peran belanja modal.

10

Dihitung dengan rumus realisasi komponen belanja APBD dibagi dengan PDRB ADHB kumulatif.

38



Boks 2.A.

Forum Fiskal-Moneter: Perkuat Ekonomi Regional

Kantor Perwakilan Bank Indonesia (KPw BI) Provinsi Sulawesi Selatan bekerjasama dengan Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Perbendaharaan (DJPB) Provinsi Sulawesi Selatan menyelenggarakan kegiatan capacity building mengenai ekonomi moneter dan fiskal pada 5 April 2016. Kegiatan ini merupakan salah satu bentuk sinergitas yang mencerminkan terjalinnya koordinasi yang baik antara Sektor Moneter dan Fiskal di daerah. Kegiatan tersebut diperuntukkan khusus bagi pegawai terutama pejabat di lingkungan Pemerintah Provinsi/Kabupaten/Kota, serta staf ahli DPRD. Capacity building ini rencananya akan diselenggarakan di 5 kota besar di Sulsel yang dilakukan secara bergiliran. Pembagian wilayah mengacu pada wilayah zona Inflasi Sulsel yaitu Zona Makassar (Kab. Pangkep, Maros, Gowa, Takalar dan Kota Makassar), Zona Bone (Kab. Soppeng, Wajo, Sinjai dan Bone), Zona Palopo (Kab. Luwu, Luwu Timur dan Utara, Toraja, Tana Toraja dan Kota Palopo), Zona Parepare (Kab. Enrekang, Pinrang, Sidrap, Barru dan Kota Parepare) dan Zona Bulukumba (Kab. Bantaeng, Jeneponto, Selayar dan Bulukumba). Sebagai kota dengan bobot inflasi terbesar di Sulawesi Selatan (mencapai sekitar 70%), Kota Makassar dan wilayah zona inflasinya, didaulat sebagai zona pertama yang mengawali kegiatan capacity building. Melalui kegiatan capacity building diharapkan para pegawai/pejabat dimaksud memiliki bekal pemahaman yang cukup mengenai ekonomi, moneter dan fiskal. Dengan pemahaman yang cukup, diharapkan mampu merumuskan/menyusun kebijakan daerah dengan baik, dalam arti memiliki bobot strategis yang tinggi, tidak berbenturan atau tumpang tindih (overlap) dengan kebijakan pemerintah pusat/Nasional dan dapat diimplementasikan dengan mudah. Selain itu, dengan memiliki bekal pemahaman moneter yang baik, mereka juga diharapkan dapat berkontribusi positif dalam upaya pengendalian Inflasi di daerah. Sedangkan terkait dengan aspek fiskal, para pegawai/pejabat pemerintah daerah diharapkan mampu menggali potensi sumber pendapatan asli daerah, dan dapat mendorong percepatan penyerapan/realisasi anggaran belanja secara optimal, baik yang bersumber dari APBD maupun APBN yang dialokasikan di daerah. Dengan demikian, setiap belanja yang direalisasikan memiliki multiplier effect yang tinggi, sehingga mampu mengakselerasi pertumbuhan ekonomi Sulsel.

Gambar 2.A.1. Keynote Speech Kepala Perwakilan BI Provinsi Sulsel

Gambar 2.A.2. Kegiatan Capacity Building

Gambar 2.A.3. Peserta Kegiatan Capacity Building


39


HALAMAN INI SENGAJA DIKOSONGKAN

40


3. INFLASI DAERAH

Bab 3 Inflasi Daerah

Laju inflasi Sulsel pada triwulan I 2016 tercatat 5,70% (yoy) lebih tinggi dari akhir 2015 (4,48%, yoy), yang secara umum disebabkan oleh kelompok bahan makanan. Peningkatan inflasi pada kelompok bahan makanan disebabkan oleh terbatasnya pasokan bahan pangan akibat belum masuknya musim panen di beberapa sentra pangan Sulsel.Selain itu, juga tercatat peningkatan tekanan inflasi pada kelompok transportasi, komunikasi, dan jasa keuangan. Berdasarkan agregasinya, peningkatan inflasi Sulsel di triwulan I 2016 terutama bersumber dari penurunan tekanan inflasi di kelompok administered price dan volatile food, masing-masing karena kenaikan tarif angkutan udara dan pergeseran musim panen. Pelaksanaan koordinasi TPID di sepanjang periode laporan dilakukan dengan melibatkan Pemerintah Provinsi/Kabupaten/Kota dan instansi lainnya melalui pelaksanaan rapat koordinasi TPID Provinsi Sulsel. Selain itu, Bank Indonesia juga aktif dalam melakukan komunikasi dan program pengembangan UMKM dan klaster komoditas pangan.


41

BAB 3INFLASI

3.1. Inflasi Umum Laju inflasi Sulsel pada triwulan I 2016 meningkat, searah dengan peningkatan inflasi Nasional. Inflasi Sulsel di triwulan I 2016 tercatat 5,70% (yoy), lebih tinggi dibandingkan inflasi di akhir tahun 2015 yang tercatat 4,48% (yoy). Angka inflasi Sulsel di triwulan laporan tercatat lebih tinggi dari inflasi Nasional sebesar 4,45% (yoy). Secara umum, peningkatan tekanan inflasi disebabkan oleh peningkatan harga di kelompok Bahan Makanan. Peningkatan inflasi pada kelompok Bahan Makanan disebabkan oleh terbatasnya pasokan bahan pangan akibat belum masuknya musim panen di beberapa sentra pangan Sulsel. Selain kelompok Bahan Makanan, kelompok komoditas lain yang tercatat mengalami peningkatan tekanan inflasi adalah kelompok Transportasi, Komunikasi, dan Jasa Keuangan. Sementara itu, penurunan harga di tiga kelompok komoditas lainnya menjadi faktor penahan inflasi Sulsel tidak bergerak lebih tinggi.

Sumber: Badan Pusat Statistik Grafik 3.1. Perkembangan Inflasi Sulawesi Selatan

3.2. Inflasi Kelompok Barang dan Jasa11 Berdasarkan kelompok komoditas, peningkatan harga di kelompok Bahan Makanan menjadi penyebab peningkatan tekanan inflasi di triwulan I 2016. Inflasi kelompok Bahan Makanan tercatat 12,46% (yoy) lebih tinggi dibandingkan triwulan sebelumnya 8,78% (yoy). Kelompok komoditas lain yang tercatat mengalami peningkatan tekanan inflasi adalah kelompok Transportasi, Komunikasi, dan Jasa Keuangan. Sementara itu, tiga kelompok komoditas lainnya yaitu kelompok Makanan Jadi, kelompok Perumahan, Kelompok Sandang, kelompok Kesehatan, dan kelompok Transpor mengalami penurunan tekanan inflasi diperiode laporan. Tabel 3.1. Inflasi Kelompok Barang dan Jasa

Sumber: Badan Pusat Statistik

11

Terdapat 7 (tujuh) kelompok barang dan jasa dalam perhitungan inflasi

42


BAB 3 INFLASI

3.2.1 Kelompok Bahan Makanan Pada triwulan I 2016, inflasi kelompok bahan makanan mengalami peningkatan dibandingkan triwulan sebelumnya. Tekanan inflasi meningkat dari 8,78% (yoy) pada akhir tahun 2015 menjadi 12,46% (yoy) di triwulan I 2016. Peningkatan tekanan inflasi terjadi pada 5 subkelompok, yaitu subkelompok bumbu-bumbuan, subkelompok sayur-sayuran, subkelompok bahan makanan, subkelompok ikan segar, subkelompok daging dan hasil-hasilnya, dan subkelompok buah-buahan. Inflasi peningkatan inflasi tertinggi terjadi di subkelompok bumbu-bumbuan dari -19,73% (yoy) di akhir tahun 2015 menjadi 33,94% (yoy) di triwulan I 2016.

Sumber: Badan Pusat Statistik Grafik 3.2. Inflasi Kelompok Bahan Makanan

Lebih rinci di tingkat komoditas, beras dan cabai menjadi komoditas utama pendorong penurunan tekanan inflasi di triwulan I 2016. Beras tercatat inflasi 9,17% (yoy) dan memberikan andil 0,45% dari total dari total inflasi tahunan Sulsel diakhir triwlan I 2016. Sementara cabai rawit tercatat inflasi 76,32% (yoy) dan memberikan andil 0,25%. Varian cabai lainnya, yaitu cabai merah juga mengalami inflasi sebesar 61,02% (yoy) dengan andil inflasi 0,09%. Selain tiga komoditas tersebut, komoditas lain yang tercatat memberikan andil inflasi adalah tomat sayur dan ikan bandeng. Kedua komoditas ini memberikan andil inflasi masing-masing 0,20% dan 0,19% dari total dari total inflasi tahunan Sulsel diakhir triwulan I 2016. Terbatasnya pasokan akibat siklus pertanian yang belum memasuki masa panen menjadi penyebab meningkatnya tekanan inflasi di kelompok bahan makanan. Mundurnya musim tanam komoditas pangan utama khususnya beras akibat kemarau panjang di akhir tahun berdampak pada mundurnya musim panen di awal tahun 2016. Padi diperkirakan baru akan memasuki musim panen di akhir Maret hingga awal April 2016. Selain beras, komoditas lain yang mengalami kendala pasokan di periode laporan adalah bawang merah dan cabai. Sama dengan beras, kedua komoditas ini juga terkendala akibat siklus pertanian yang baru memasuki musim tanam di periode laporan. Beras masih menjadi masalah utama inflasi di awal tahun 2016. Diperiode laporan, beras tercatat mengalami inflasi 9,17% (yoy). Meskipun lebih rendah dibandingkan inflasi di akhir tahun 2015 (18,32%; yoy), namun beras masih menjadi penyumbang inflasi terbesar dengan andil inflasi 0,45% (yoy) terhadap inflasi tahunan Sulsel. Selain itu, tingginya inflasi beras juga disebabkan oleh belum optimalnya manajemen stok baik di tingkat provinsi maupun kabupaten/kota. Kekuatan pedagang dalam menentukan harga, banyaknya pedagang dari luar Sulsel yang langsung membeli beras di petani, dan fungsi Sulsel sebagai pemasok Beras di berbagai provinsi turut mengerek tingkat harga Beras di Sulsel (lihat boks 3.A).

3.2.2 Kelompok Makanan Jadi, Minuman, Rokok, dan Tembakau Tekanan inflasi kelompok makanan jadi, minuman, rokok, dan tembakau pada akhir triwulan I 2016 tercatat menurun dibandingkan triwulan sebelumnya. Kelompok ini mencatat laju inflasi tahunan 0,88% (yoy) pada triwulan laporan, lebih rendah dibandingkan triwulan sebelumnya yang tercatat 4,82% (yoy) (Grafik 3.3). Penurunan tekanan inflasi terjadi di seluruh subkelompok dengan penurunan tertinggi terjadi di subkelompok minuman non alkohol dari 7,37% (yoy) di triwulan IV 2015 menjadi 6,20% (yoy) di triwulan I 2016.

Sumber: Badan Pusat Statistik Grafik 3.3. Inflasi Kelompok Makanan Jadi


43

BAB 3INFLASI

Lebih rinci ke tingkat komoditas, 26 dari 49 komoditas di kelompok makanan jadi, minuman, dan rokok mengalami penurunan tekanan inflasi. Komoditasketupat/lontong sayur, rendang, roti manis, kembang gula dan coklat bubuk instan tercatat sebagai lima komoditas utama pendorong penurunan tekanan inflasi di periode laporan. Di sisi lain, penurunan tekanan inflasi ini tertahan oleh kenaikan harga di beberapa komoditas terutama di lima komoditas penyumbang inflasi terbesar yaitumie, martabak, nasi dengan lauk, gula pasir, dan estercatat sebagai lima komoditas utama penyumbang inflasi di periode laporan.

3.2.3 Kelompok Perumahan, Air, Listrik, Gas, dan Bahan Bakar Pada triwulan I 2016, laju inflasi kelompok perumahan, air, listrik, gas, dan bahan bakar mengalami penurunan dibandingkan akhir tahun 2015. Laju inflasi kelompok tersebut tercatat 3,40% (yoy), lebih rendah dari triwulan sebelumnya yang tercatat 4,13% (yoy). Penurunan tekanan inflasi terjadi di subkelompok biaya tempat tinggal dan subkelompok bahan bakar, penerangan, dan air. Di periode laporan, kedua subkelompok ini mengalami inflasi masingmasing sebesar 2,85% (yoy) dan 1,43% (yoy) lebih rendah dibandingkan inflasi di periode sebelumnya yang secara berurutan mengalami inflasi masing-masing 3,87% (yoy) dan 3,86% (yoy). Di sisi lain, dua subkelompok lainnya yaitu subkelompok perlengkapan rumah tangga dan subkelompok penyelenggaraan rumah tangga tercatat mengalami peningkatan tekanan inflasi di periode laporan dari masing-masing 4,80% (yoy) dan 5,05% (yoy) di akhir tahun 2015 menjadi 6,65% (yoy) dan 5,09% (yoy) di triwulan I 2016. Lebih rinci per komoditas, 33 dari 65 komoditas pada kelompok perumahan, air, listrik, gas, dan bahan bakar mengalami penurunan tekanan inflasi di periode laporan. Lima komoditas utama yang mendorong penurunan tekanan inflasi adalah kusen, pasir, jasa pembuangan sampah, piring, dan lampu neon. Andil inflasi kelima komoditas ini turun signifikan dari masing-masing 0,121% (yoy), 0,120% (yoy), 0,080% (yoy), 0,052% (yoy), 0,029% (yoy) di triwulan IV 2015 menjadi masing-masing 0,009% (yoy), 0,041% (yoy), 0,013% (yoy), 0,006% (yoy), dan 0,001% (yoy) di triwulan laporan. Selain itu, terdapat dua komoditas yang mengalami penurunan harga yaitu besi beton dan batu bata/batu tela dengan tingkat inflasi masing-masing sebesar -1,90% (yoy) dan -0,01% (yoy). Di sisi lain, penurunan tekanan inflasi di kelompok ini tertahan oleh peningkatan tekanan inflasi di 32 komoditas. Lima komoditas yang mengalami peningkatan tekanan inflasi tertinggi adalah tukang bukan mandor, kontrak rumah, bahan bakar rumah tangga, tempat tidur, dan lemari pakaian. Andil kelima komoditas ini meningkat dari masing-masing 0,006% (yoy), -0,007% (yoy), 0,009% (yoy), 0,002% (yoy), dan 0,011% (yoy) di triwulan IV 2015 menjadi masing-masing 0,135% (yoy), 0,046% (yoy), 0,055% (yoy), 0,041% (yoy), dan 0,046% (yoy).

Sumber: Badan Pusat Statistik Grafik 3.4. Inflasi Kelompok Perumahan, Air, Gas, dan Bahan Bakar

Sumber: Survei Harga Properti Residensial Grafik 3.5.Indeks Harga Properti Residensial

Penurunan tekanan inflasi di perumahan, air, listrik, gas, dan bahan bakarsecara langsung disebabkan olehpenurunan tarif listrik, harga bensin, dan harga solar. Pada awal 2016, pemerintah mengeluarkan kebijakan penurunan harga BBM bersubsidi seiring dengan penurunan harga minyak dunia dan relatif stabilnya nilai tukar rupiah. BBM bersubsidi jenis Solar dan Bensin turun masing-masing dari Rp 6.700/liter dan Rp7.300/liter menjadi Rp5.950/liter (turun 4,79%) dan Rp Rp7.150/liter (turun 15,67%). Selain itu, penurunan juga terjadi pada tarif listrik di beberapa golongan per 1 Februari 2016. Pada golongan 1.300 VA dan 2.200 VA terjadi penurunan sebesar Rp17 per kilowatt hour (kWh) atau sebesar Rp1.392 per kWh dari tarif Januari sebesar Rp1.409 per kWh. Sementara, tarif listrik tarif listrik pada tegangan menengah untuk bisnis skala besar, kantor pemerintah skala besar, dan industri skala menengah turun Rp13 per kWh, menjadi

44


BAB 3 INFLASI

Rp1.007,15 per kWh, dari Rp1.071 per kWh. Penurunan tarif listrik disebabkan oleh perhitungan Indonesia Crude Price (ICP) pada periode Desember 2015 yang menjadi dasar perhitungan tarif listrik periode Februari 2016 mengalami penurunan. ICP Desember turun dari USD41,44 per barel menjadi USD39 per barel. Penurunan tekanan inflasi di kelompok ini terkonfirmasi juga dari hasil Survei Harga Properti Residensial (SHPR) yang dilaksanakan Bank Indonesia. Hasil SHPR triwulan I 2016 menunjukkan terjadinya perlambatan Indeks Harga Properti Residensial (IHPR) dibandingkan periode sebelumnya. IHPR di triwulan laporan tercatat sebesar 309,03 dengan pertumbuhan 9,87% (yoy), lebih lambat dibandingkan pertumbuhan di triwulan sebelumnya 13,12% (yoy).

3.2.4 Kelompok Sandang Inflasi kelompok sandang menurun dibandingkan triwulan sebelumnya. Di periode laporan, tingkat inflasi kelompok ini tercatat 5,89% (yoy) lebih rendah dibandingkan inflasi di triwulan IV 2015 yang tercatat 6,01% (yoy). Penurunan tekanan inflasi berasal dari subkelompok sandang laki-laki, subkelompok sandang wanita, dan subkelompok sandang anak-anak. Inflasi ketiga subkelompok ini tercatat secara berurut 5,87% (yoy), 6,18% (yoy), dan 7,17% (yoy) di periode laporan, lebih rendah dibandingkan periode sebelumnya yang tercatat secara berurut 6,24% (yoy), 6,54% (yoy), dan 8,82% (yoy). Sementara itu, subkelompok barang pribadi dan sandang lain tercatat menalami peningkatan tekanan inflasi dari 3,61% (yoy) di triwulan IV 2015 menjadi 4,83% (yoy) di periode laporan. Lebih rinci per komoditas, 32 dari 69 komoditas pada kelompok sandang mengalami penurunan tekanan inflasi di periode laporan. Lima komoditas utama yang mendorong penurunan tekanan inflasi adalahgaun/terusan, celana panjang jeans, pembalut wanita, kaos kaki, dan popok bayi. Andil inflasi kelima komoditas ini turun dari masing-masing 0,067% (yoy), 0,067% (yoy), 0,067% (yoy), 0,032% (yoy), dan 0,029% (yoy) di periode laporan menjadi masing-masing 0,002% (yoy), 0,010% (yoy),0,032% (yoy), 0,003% (yoy), dan 0,000% (yoy). Di sisi lain, penurunan tekanan inflasi kelompok sandang tertahan oleh peningkatan tekanan inflasi di 37 komoditas lainnya. Lima komoditas yang mengalami peningkatan tekanan inflasi terbesar adalah baju kaos berkerah, tas tangan wanita, emas perhiasan, blus, celana dalam wanita. Andil kelima komoditas ini meningkat dari masing-masing 0,002% (yoy), 0,012% (yoy), 0,000% (yoy), 0,001% (yoy), dan 0,001% (yoy) di triwulan IV 2015 nenjadi masing-masing 0,064% (yoy), 0,044% (yoy), 0,020% (yoy), 0,016% (yoy), dan 0,014% (yoy). Peningkatan harga emas perhiasan dipengaruhi oleh pergerakan harga emas internasional.Peningkatan harga emas disebabkan oleh trend harga emas global yang mulai meningkat dalam 2 triwulan terakhir. Meskipun masih tercatat kontraksi, harga emas dunia tercatat mengalami peningkatan dari -7,91% (yoy) di triwulan IV 2015 menjadi -3,12% (yoy) di angka USD1.180/troy oz pada triwulan laporan.

Sumber: Badan Pusat Statistik Grafik 3.6 Inflasi Kelompok Sandang

Sumber: World Bank Grafik 3.7.Perubahan Harga Emas Internasional

3.2.5 Kelompok Kesehatan Tekanan inflasi kelompok kesehatan mengalami penurunan pada triwulan I 2016.Pada triwulan laporan, kelompok ini tercatat mengalami inflasi 2,87% (yoy), lebih rendah dibandingkan triwulan sebelumnya yang mencapai 5,02% (yoy). Penurunan tekanan inflasi berasal dari subkelompok jasa kesehatan, subkelompok obat-obatan, dan subkelompok


45

BAB 3INFLASI

perawatan jasmani dan kosmetika. Di periode laporan, ketiga subkelompok ini tercatat mengalami inflasi masing-masing 3,14% (yoy); 1,81% (yoy); dan 3,30% (yoy); lebih rendah dibandingkan inflasi sebelumnya yang tercatat masing-masing 15,08% (yoy); 4,52% (yoy); dan 3,69% (yoy). Penurunan inflasi dikelompok ini tertahan oleh peningkatan tekanan inflasi pada subkelompok jasa perawatan jasmani dari 1,68% (yoy) di triwulan IV 2015 menjadi 10,06% (yoy) di periode laporan. Lebih rinci per komoditas, 22 dari 40 komoditas pada kelompok kesehatan mengalami penurunan tekanan inflasi di periode laporan. Lima komoditas utama yang mendorong penurunan tekanan inflasi di kelompok ini adalah kaca mata plus/minus, tarip gunting rambut wanita, obat dengan resep, tarip puskesmas, dan deodorant. Kelima komoditas ini mengalami penurunan andil inflasi dari masing-masing 0,042% (yoy); 0,042% (yoy); 0,025% (yoy); 0,011% (yoy); dan 0,012% (yoy) di triwulan IV 2015 menjadi masing-masing 0,001% (yoy); 0,013% (yoy); 0,002% (yoy); 0,000% (yoy); dan 0,002% (yoy) diperiode laporan. Di sisi lain, dari 18 komoditas yang mengalami peningkatan inflasi, 5 komoditas yang mengalami peningkatan andil inflasi terbesar adalah bedak, dokter spesialis, tarip gunting rambut pria, dokter umum, dan creambath. Kelima komoditas tersebut mengalami peningkatan andil inflasi dari 0,001% (yoy); 0,004% (yoy); 0,000% (yoy); 0,001% (yoy); dan 0,000% (yoy) di triwulan IV 2015 menjadi 0,024% (yoy); 0,021% (yoy); 0,016% (yoy); 0,014% (yoy); dan 0,006% (yoy).

3.2.6 Kelompok Pendidikan, Rekreasi, dan Olahraga Kelompok pendidikan, rekreasi, dan olahraga juga mengalami penurunan tekanan inflasi di triwulan I 2016.Penurunan tekanan inflasi didorong oleh penurunan inflasi di subkelompok pendidikan, subkelompok perlengkapan/perlengkapan pendidikan, subkelompok rekreasi, dan subkelompok olahraga. Keempat subkelompok tersebut tercatat mengalami penurunan inflasi dari masing-masing 3,83% (yoy); 0,94% (yoy); 1,62% (yoy); dan 3,88% (yoy) di triwulan IV 2015 menjadi masing-masing 3,64% (yoy); 0,45% (yoy); 1,11% (yoy); dan 3,08% (yoy) di periode laporan. Di sisi lain, penurunan tekanan inflasi di kelompok ini tertahan oleh peningkatan inflasi di subkelompok kursus/kursus dan pelatihan. Subkelompok ini mengalami peningkatan tekanan inflasi dari 2,89% (yoy) di triwulan IV 2015 menjadi 2,97% (yoy) di triwulan laporan. Lebih rinci per komoditas, 19 dari 44 komoditas pada kelompok pendidikan, rekreasi dan olahraga mengalami penurunan tekanan inflasi pada periode laporan. Lima komoditas utama yang mendorong penurunan tekanan inflasi di kelompok ini adalah tabloid, biaya foto copy, pakaian olah raga anak, majalah berkala/dewasa, dan personal komputer/desktop. Kelima komoditas ini mengalami penurunan andil inflasi dari masing-masing 0,001% (yoy); 0,007% (yoy); 0,001% (yoy); 0,001% (yoy); dan 0,003% (yoy) di triwulan IV 2015 menjadi masing-masing 0,000% (yoy); 0,003% (yoy); 0,000% (yoy); 0,001% (yoy); dan 0,000% (yoy) di periode laporan. Di sisi lain, penurunan tekanan inflasi di kelompok ini tertahan oleh inflasi di 11 komoditas, dimana 5 komoditas dengan peningkatan andil terbesar adalah taman kanakkanak, kursus komputer, sepeda anak, flash disk, dan vcd / dvd player. Kelima komoditas ini mengalami peningkatan andil inflasi dari masing-masing 0,008% (yoy); 0,001% (yoy); 0,000% (yoy); 0,000% (yoy); dan 0,005% (yoy) di triwulan IV 2015 menjadi masing-masing 0,010% (yoy); 0,002% (yoy); 0,001% (yoy); 0,000% (yoy); dan 0,006% (yoy) di periode laporan. Sementara itu, 14 komoditas lainnya tidak mengalami perubahan harga dibandingkan periode sebelumnya.

Sumber: Badan Pusat Statistik Grafik 3.8. Inflasi Kelompok Kesehatan

46


Sumber: Badan Pusat Statistik Grafik 3.9. Inflasi Kelompok Pendidikan, Rekreasi dan Olahraga

BAB 3 INFLASI

3.2.7 Kelompok Transpor, Komunikasi, dan Jasa Keuangan Pada triwulan I 2016, tekanan inflasi kelompok transpor, komunikasi, dan jasa keuangan meningkat dibandingkan triwulan sebelumnya. Di periode laporan, kelompok ini tercatat mengalami inflasi 2,80% (yoy) lebih tinggi dibandingkan triwulan sebelumnya yang tercatat mengalami deflasi 0,99% (yoy). Peningkatan tekanan inflasi di kelompok ini didorong oleh inflasi di subkelompok transport dan jasa keuangan. Inflasi kedua subkelompok diperiode laporan mencapai 3,37% (yoy) dan 1,53% (yoy) lebih tinggi dibandingkan periode sebelumnya yang tercatat mencapai -2,26% (yoy) dan 0,00% (yoy). Peningkatan tekanan inflasi di kelompok ini tertahan oleh penurunan harga di subkelompok komunikasi dan pengiriman dan subkelompok sarana dan penunjang transport yang tercatat mengalami penurunan tekanan inflasi dari 0,01% (yoy) dan 9,38% (yoy) di triwulan IV 2015 menjadi -0,05% (yoy) dan 7,04% (yoy) di periode laporan. Lebih rinci per komoditas, 10 dari 38 komoditas pada kelompok transport, komunikasi dan jasa keuangan mengalami peningkatan tekanan inflasi di periode laporan. Lima komoditas utama yang mendorong peningkatan inflasi di kelompok ini adalah bensin, angkutan dalam kota, biaya administrasi kartu atm, tarip sewa motor, dan angkutan antar kota. Kelima komoditas tersebut mengalami peningkatan andil inflasi masing-masing dari -0,64% (yoy); -0,19% (yoy); 0,00% (yoy); 0,03% (yoy); dan -0,02% (yoy) di triwulan IV 2015 menjadi masing-masing 0,02% (yoy); 0,05% (yoy); 0,01% (yoy); 0,05% (yoy); dan 0,00% (yoy). Di sisi lain, dari 14 komoditas yang mengalami penurunan tekanan inflasi, lima komoditas utama yang memberikan andil penurunan inflasi adalah angkutan udara, mobil, pemeliharaan/service, tarip parkir, kendaraan dan carter/rental. Kelima komoditas tersebut mengalami penurunan tekanan inflasi masing-masing dari 0,233% (yoy); 0,154% (yoy); 0,020% (yoy); 0,024% (yoy); dan 0,079% (yoy) di triwulan IV 2015 menjadi masing-masing 0,113% (yoy); 0,086% (yoy); 0,011% (yoy); 0,017% (yoy); dan 0,073% (yoy) di periode laporan.

Sumber: Badan Pusat Statistik Grafik 3.10. Inflasi Kelompok Transpor, Komunikasi, dan Jasa Keuangan

3.3. Inflasi Menurut Kota IHK12 Secara spasial, peningkatan inflasi Sulsel di triwulan I 2016 disebabkan oleh peningkatan tekanan inflasi hampir di seluruh kabupaten/kota IHK di Sulsel. Di triwulan laporan, Makassar, Palopo, Parepare, dan Watampone tercatat mengalami peningkatan inflasi. Keempat kab/kota tersebut tercatat mengalami inflasi masing-masing 6,38% (yoy); 4,47% (yoy); 3,82% (yoy); dan 1,94% (yoy), lebih tinggi dibandingkan triwulan sebelumnya yang tercatat masing-masing 5,18% (yoy); 3,38% (yoy); 1,58% (yoy); dan 0,97% (yoy). Di sisi lain, peningkatan inflasi Sulsel tertahan oleh Bulukumba yang tercatat mengalami penurunan tekanan inflasi dari 2,17% (yoy) di triwulan IV 2015 menjadi 2,16% di periode laporan. Tekanan inflasi yang tinggi di daerah perkotaan (Makassar, Palopo, dan Parepare) mencerminkan karakteristik daerah perkotaan yang memiliki permintaan tinggi, namun produksi relatif rendah, khususnya untuk komoditas pangan. Kondisi ini menyebabkan daerah perkotaan harus dipasok dari daerah lain, dengan jalur distribusi yang relatif panjang.

12

Mulai Januari 2014, inflasi Sulsel dihitung dari agregasi lima kota/kabupaten, yaitu Makassar, Palopo, Parepare, Watampone (Bone), dan Bulukumba. Kajian Ekonomi dan Keuangan Regional Provinsi Sulawesi Selatan| Triwulan I 2016 Mendorong Nilai Tambah Kota dan Komoditas Unggulan Sulsel

47

BAB 3INFLASI

Tabel 3.2. Inflasi Sulawesi Selatan Menurut Kota 2012

2013

2014

2015

2016

Kota I

II

III

IV

I

II

III

IV

I

II

III

IV

I

II

III

IV

I

Makassar

4.10

3.91

4.61

4.57

4.76

4.54

7.41

6.24

5.46

5.38

3.57

8.51

7.34

8.61

8.95

5.18

6.38

Palopo

4.27

3.99

4.15

4.11

4.34

3.03

5.33

5.25

6.22

7.36

4.03

8.95

6.95

6.89

7.19

3.38

4.47

Parepare

2.00

2.54

3.78

3.49

4.67

4.49

7.41

6.31

5.58

5.57

3.04

9.38

6.53

6.98

7.02

1.58

3.82

Watampone

5.69

4.42

3.94

3.65

2.90

3.28

6.72

6.86

7.86

8.14

4.55

8.22

5.66

4.27

4.33

0.97

1.94

13.94

14.10

7.30

9.45

6.21

6.12

6.63

2.17

2.16

4.06

3.85

4.48

4.40

4.61

4.36

7.24

6.22

5.88

5.92

3.72

8.61

7.13

8.06

8.36

4.48

5.70

Bulukumba Sulawasi Selatan

Sumber: Badan Pusat Statistik, diolah Tabel 3.3. Sumbangan Inflasi Sulawesi Selatan Menurut Kota 2012

Kota

2013

2014

2015

2016

I

II

III

IV

I

II

III

IV

I

II

III

IV

I

II

III

IV

I

Makassar

3.42%

3.24%

3.77%

3.71%

3.88%

3.68%

6.10%

5.25%

4.27%

4.20%

2.79%

6.65%

5.73%

6.73%

6.99%

4.05%

4.98%

Palopo

0.22%

0.21%

0.25%

0.24%

0.25%

0.24%

0.40%

0.34%

0.40%

0.47%

0.26%

0.57%

0.44%

0.44%

0.46%

0.22%

0.29%

Parepare

0.22%

0.21%

0.24%

0.24%

0.24%

0.23%

0.39%

0.33%

0.39%

0.39%

0.21%

0.66%

0.46%

0.49%

0.46%

0.11%

0.27%

Watampone

0.20%

0.19%

0.22%

0.22%

0.23%

0.22%

0.36%

0.31%

0.45%

0.47%

0.26%

0.47%

0.33%

0.25%

0.25%

0.06%

0.11%

0.38%

0.39%

0.20%

0.26%

0.17%

0.17%

0.23%

0.06%

0.06%

4.06%

3.85%

4.48%

4.40%

4.61%

4.36%

7.24%

6.22%

5.88%

5.92%

3.72%

8.61%

7.13%

8.07%

8.39%

4.48%

5.70%

Bulukumba Sulawasi Selatan

Sumber: Badan Pusat Statistik, diolah

Bulukumba kembali menunjukan perbaikan pengendalian inflasi. Semenjak dimasukkan sebagai salah satu kota inflasi di awal tahun 2014, Bulukumba secara konsisten berhasil menurunkan tingkat inflasinya. Setelah berhasil menurunkan inflasi dari 14,10% (yoy) di awal 2014 menjadi 2,17% (yoy) di akhir 2015, inflasi Bulukumba kembali tercatat membaik di awal tahun 2016 ini di angka 2,16% (yoy). Meskipun secara level inflasi Bulukumba bukan yang terendah, namun daerah ini merupakan daerah paling progresif dalam perbaikan inflasi. Sementara itu, Kota Makassar yang merupakan kota dengan bobot inflasi terbesar di Sulsel (78,12%) masih memiliki inflasi tertinggi di Sulsel di triwulan I 2016 yaitu 6,38% (yoy). Di triwulan laporan, komoditas utama yang menjadi penyebab peningkatan inflasi di Makassar adalah beras, cabai rawit, bendeng, dan ikan layang.

Sumber: Badan Pusat Statistik Grafik 3.11. Inflasi Sulawesi Selatan Menurut Kota

Secara umum, peningkatan tekanan inflasi disebabkan oleh penurunan pasokan bahan makanan khususnya beras. Di tiga kota IHK, yaitu Makassar, Parepare, dan Bulukumba, beras masuk dalam lima komoditas utama penyumbang inflasi di kota tersebut. Mundurnya musim tanam akibat kemarau panjang di akhir tahun berdampak pada mundurnya musim panen di awal tahun 2016. Padi diperkirakan baru akan memasuki musim panen di akhir Maret hingga awal April 2016. Tabel 3.4. Lima Komoditas Utama Penyumbang Inflasi Per Kab/Kota IHK di Sulsel

No 1 2 3 4 5

Makassar Beras Cabai Rawit Bandeng/Bolu Layang/Benggol Tomat Sayur

48

Parepare Mie Angkutan Dalam Kota Beras Nasi dengan Lauk Bahan Bakar Rumah Tangga

Watampone Bandeng/Bolu Pisang Cabai Rawit Layang/Benggol Asam


Bulukumba Beras Rokok Kretek Rokok Kretek Filter Mobil Pisang

Palopo Tomat Sayur Bawang Merah Angkutan Antar Kota Bahan Bakar Rumah Tangga Daging Ayam Ras

BAB 3 INFLASI

3.4. Disagregasi Inflasi13 Peningkatan inflasi Sulsel di triwulan I 2016 terutama bersumber dari penurunan tekanan inflasi di kelompok administered price dan volatile food. Kelompok administered price dan volatile food tercatat mengalami peningkatan tekanan inflasi dari masing-masing -1,74% (yoy) dan 9,29% (yoy) di triwulan IV 2015 menjadi 1,98% (yoy) dan 13,24% (yoy) di periode laporan. Sementara itu, kelompok inflasi inti (core) tercatat relatif stabil, dimana kelompok komoditas ini mencatatkan inflasi 4,32% (yoy) di periode laporan.

Sumber: Badan Pusat Statistik Grafik 3.12. Inflasi Sulawesi Selatan Menurut Komponen Disagregasi

Peningkatan inflasi kelompok administered price didorong oleh peningkatan tarif angkutan udara. Angkutan udara tercatat mengalami inflasi 15,22% (yoy) dengan andil 0,23% (yoy). Banyaknya libur panjang akhir pekan di penghujung triwulan I 2016 mengakibatkan peningkatan permintaan disektor angkutan udara. Komoditas lain yang tercatat menjadi penyumbang inflasi tertinggi di kelompok administered price adalah Bahan Bakar Rumah Tangga, Angkutan Dalam Kota, dan Rokok Kretek Filter. Ketiga komoditas ini tercatat mengalami inflasi masing-masing 3,43% (yoy); 2,81% (yoy); dan 1,11% (yoy) dengan andil masing-masing 0,06% (yoy), 0,05% (yoy), dan 0,02% (yoy) terhadap total inflasi tahunan Sulsel. Penurunan tarif listrik, harga bensin, dan harga solar menahan peningkatan inflasi kelompok administered price di periode laporan. Pemerintah mengeluarkan kebijakan penurunan harga BBM bersubsidi seiring dengan penurunan harga minyak dunia dan relatif stabilnya nilai tukar rupiah pada triwulan I 2016. BBM bersubsidi jenis Solar dan Bensin turun masing-masing dari Rp 6.700/liter dan Rp7.300/liter menjadi Rp5.950/liter (turun 4,79%) dan Rp Rp7.150/liter (turun 15,67%). Selain itu, penurunan juga terjadi pada tarif listrik di beberapa golongan per 1 Februari 2016. Pada golongan 1.300 VA dan 2.200 VA terjadi penurunan sebesar Rp17 per kilowatt hour (kWh) atau sebesar Rp1.392 per kWh dari tarif Januari sebesar Rp1.409 per kWh. Sementara, tarif listrik tarif listrik pada tegangan menengah untuk bisnis skala besar, kantor pemerintah skala besar, dan industri skala menengah turun Rp13 per kWh, menjadi Rp1.007,15 per kWh, dari Rp1.071 per kWh. Penurunan tariff listrik disebabkan oleh perhitungan Indonesia Crude Price (ICP) pada periode Desember 2015 yang menjadi dasar perhitungan tarif listrik periode Februari 2016 mengalami penurunan. ICP Desember turun dari USD41,44 per barel menjadi USD39 per barel.

Sumber: Pertamina Grafik 3.13 Perkembangan Harga BBM Jenis Premium dan Solar

Sumber: World Bank Grafik 3.14. Harga Minyak Mentah Global

Pada kelompok volatile food, faktor musim mempengaruhi tingkat inflasi bahan pangan utama, khususnya beras. Mundurnya musim tanam komoditas pangan utama khususnya beras akibat kemarau panjang di akhir tahun berdampak pada mundurnya musim panen di awal tahun 2016. Padi diperkirakan baru akan memasuki musim panen di akhir Maret hingga awal April 2016. Selain beras, komoditas lain yang mengalami kendala pasokan di periode laporan adalah bawang

13

Analisis disagregasi membagi inflasi menjadi inflasi inti (core inflation) dan inflasi noninti (volatile food dan administered prices). Hal ini dilakukan untuk menghasilkan indikator inflasi yang lebih menggambarkan pengaruh dari faktor yang bersifat fundamental. Kajian Ekonomi dan Keuangan Regional Provinsi Sulawesi Selatan| Triwulan I 2016 Mendorong Nilai Tambah Kota dan Komoditas Unggulan Sulsel

49

BAB 3INFLASI

merah dan cabai. Sama dengan beras, kedua komoditas ini juga terkendala akibat siklus pertanian yang baru memasuki musim tanam di periode laporan. Pada inflasi inti (core), tekanan inflasi relatif stabil (4,32%; yoy). Secara umum, inflasi di kelompok ini masih berasal dari subkelompok makanan jadi, perumahan, dan sandang akibat peningkatan permintaan. Selain itu, masih tingginya biaya bahan baku impor juga menjadi salah satu sumber tekanan inflasi di kelompok inti, khususnya komoditas berbahan baku kedelai yang sebagian besar merupakan hasil impor.

3.5.

Koordinasi Pengendalian Inflasi

Koordinasi pengendalian inflasi di Sulsel terus dilakukan secara intensif melalui melalui TPID Provinsi maupun TPID Kabupaten/Kota. Selama triwulan I 2016, terdapat beberapa kegiatan yang mencakup penguatan kerjasama dan koordinasi di TPID Provinsi dan TPID Kabupaten/Kota se-Sulawesi Selatan (Tabel 3.5). Tabel 3.5.Kegiatan TPID Triwulan I 2016 NO 1

TPID Provinsi Sulawesi Selatan

KEGIATAN TEMPAT

TANGGAL

Hotel Grand Clarion Makassar

3 Maret 2016

KET Rapat Teknis

Pada 3 Maret 2016, telah dilaksanakan Rapat Teknis TPID Provinsi Sulsel untuk pertama kali di Tahun 2016. Rapat tersebut mengagendakan pembahasan persiapan kegiatan HLM TPID Provinsi Sulsel dan Kab/Kota se Sulsel. Selain itu, pada rapat teknis ini juga membahas konsep roadmap TPID Sulsel yang akan digunakan sebagai acuan pengambilan kebijakan pengendalian inflasi di Sulawesi Selatan.

50


BAB 3 INFLASI

Boks 3.A.

Identifikasi Faktor-faktor Pembentuk Harga Beras di Sulsel Dalam Kaitannya Dengan Upaya Pengendalian Inflasi

Inflasi di Sulsel selama ini lebih banyak dipicu dari sisi supply. Kenaikan harga pada komoditas volatile food tertentu yang sering memicu inflasi diantaranya adalah ikan (bandeng), cabe merah, bawang merah dan beras. Faktor pemicu kenaikan harga untuk tiga komoditi pertama lebih dikarenakan kurangnya pasokan (supply shock) terutama pada bulanbulan tertentu, sebagai akibat dari gagal panen atau penurunan hasil panen yang disebabkan oleh faktor musim atau gangguan hama. Sementara itu, kenaikan harga beras yang juga sering memicu inflasi di Sulsel selalu menimbulkan pertanyaan, mengingat Sulsel sebenarnya merupakan salah satu daerah penghasil/sentra produksi beras di Indonesia. Untuk mengurai penyebab inflasi yang bersumber dari kenaikan harga beras, tentu diperlukan data dan informasi yang akurat mengenai faktor-faktor yang menjadi penyebab kenaikan harga beras, antara lainsistem produksi, pengadaan, manajemen stok serta distribusi, sistem pemasaran beras yang tidak sempurna, atau bergesernya pola konsumsi beras seiring dengan meningkatnya pendapatan masyarakat. Harga Gabah Kering Panen (GKP) di tingkat petani lebih tinggi dari harga pembelian GKP yang ditetapkan pemerintah. Harga rata-rata GKP yang diterima petani Sulsel (2015) dari pedagang pengumpul (swasta) tercatat sebesar Rp4.327,00 per kilogram, lebih tinggi dari harga pembelian GKP yang ditetapkan oleh pemerintah sebesar Rp3.700,00 sebagai patokan Perum BULOG dalam menyerap gabah petani. Adanya selisih harga yang relatif tinggi menyebabkan petani Sulsel umumnya lebih memilih menjual gabah kepada pedagang pengumpul (swasta) dibanding menjual ke Perum BULOG. Selain itu juga didorong faktor sosio-psikologis petani kepada pedagang pengumpul, yang umumnya juga sebagai pihak pemberi pinjaman/modal usaha, serta terbatasnya pengetahuan petani terhadap jalur pemasaran beras. Alasan lainpetani lebih senang menjual dalam bentuk GKP karena selain segera mendapatkan pembayaran secara tunai, dan petani tidak perlu mengeluarkan tenaga/ongkos pengeringan dan ongkos angkut ke penggilingan. 5.500

Harga Gabah Dunia (Paddy Glutinous) Harga GKP Penggilingan

Rp/Kg

5.000

10.000 9.000

Harga Beras Konsumen Sulsel

Rp/Kg

8.000

4.500 4.000 3.500 3.000

Harga GKP Petani

7.000

HPP GKP Petani (Rp3.700/kg)

6.000

Harga Gabah Dunia (Paddy White Rice)

5.000

HPP Beras Bulog (Rp7.300/kg) Harga Beras Dunia (Thai Broken 5%)

4.000

2.500

Harga Beras Dunia (Vietnam 5%)

3.000 1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

2015

Grafik 3.A.1. Perkembangan Harga GKP Di Petani dan Harga Gabah Dunia

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

2015

Grafik 3.A.2. Perkembangan Harga Beras Di Konsumen Dan Harga Beras Dunia

Harga beras di Sulsel pada 2015 jauh lebih tinggi dari harga beras dunia. Harga rata-rata beras di tingkat konsumen sebesar Rp8.923,00 per kilogram, jauh lebih mahal jika dibandingkan dengan harga beras dunia yang hanya sebesar Rp4.638,00 (lihat Grafik 3.A.2). Harga beras yang harus dibayar konsumen di Sulsel ini 15,0% lebih tinggi dari harga beras di tingkat penggilingan. Sementara bila dibandingkan dengan harga GKP di tingkat petani (Rp4.327,00), harga beras di tingkat konsumen telah mengalami lonjakan harga yang sangat mencolok yaitu naik sebesar Rp4.596,00 atau 106,2%. Selisih harga yang sangat lebar antara harga GKP yang diterima petani dengan harga beras yang harus dibayar konsumen, mencerminkan proses pembentukan harga beras di Sulsel tidak berjalan efisien. Inefisiensi terjadi tidak hanya di tingkat petani (kepemilikan lahan kecil-kecil, harga pupuk dan obat-obatan mahal, produktivitas rendah), akan tetapi justru sebagian besar terjadi di tingkat penggilingan dan perdagangan. Hal demikian dapat terjadi dikarenakan pasar beras di Sulsel diindikasikan tidak bekerja secara sempurna. Dalam pembelian GKP pasar cenderung monopsonis, sementara dalam sistem pemasaran beras di Sulsel diindikasikan terjadi praktik yang mengarah pada oligopoli. Sistem perdagangan beras yang terindikasi mengarah ke pratik oligopoli terlihat dari cara “penetapan” harga beras. Pihak Grosir selaku pemasok beras ke pengecer di Sulsel dan juga pemasok ke Provinsi lain/antar pulau, dalam “menetapkan” harga jual beras di tingkat konsumen di Sulsel tampaknya selalu melihat kondisi pasar, terutama perkembangan harga beras di Provinsi lain/antar pulau, selain juga mempertimbangkan kebijakan impor beras yang ditempuh pemerintah. Hal ini dapat dibuktikan dari pola pergerakan harga beras di Sulsel yang cenderung berjalan searah


51

BAB 3INFLASI

dengan pola pergerakan harga beras di Provinsi lain/antar pulau yang selama ini menjadi target pemasaran beras dari Sulsel (Grafik 3.A.3). 14.000

14.000 Rp/kg

13.000

13.000

12.000

12.000

11.000

11.000

10.000

10.000

9.000

9.000

Rp/kg

8.000

8.000 1

2 Sulsel Ambon

3

4

5

6

7

2015 Surabaya Jayapura

8

9

10

11

12

Samarinda

1

2

3

4

5

6

7

Sulsel

2015 Palu

Manado

Gorontalo

8

9

10

11

12

Kendari

Grafik 3.A.3. Perbandingan Harga Beras Di Tingkat Konsumen Di Sulsel Dan Harga Beras Di Wilayah Lain

Sementara itu, dari hasil analisis sisi permintaan (demand) disimpulkan kenaikan pendapatan belum merubah pola pengeluaran. Pendapatan per kapita masyarakat Sulsel meningkat seiring dengan pertumbuhan perekonomian Sulsel yang relatif baik (Tahun 2015 tumbuh 7,15%), namun peningkatan pendapatan tersebut belum merubah pola pengeluaran masyarakat terhadap konsumsi bahan makanan, yang tercatat masih stabil di kisaran 51,2% (lihat Grafik 5). Hal ini berarti separo lebih dari pendapatan masyarakat Sulsel masih dibelanjakan untuk pemenuhan kebutuhan primer berupa bahan makanan, termasuk diantaranya beras. Dengan demikian, dalam konteks Sulsel, tampaknya belum berlaku 14 hukum Engel’s . Melihat pola konsumsi masyarakat Sulsel yang belum berubah, maka permintaan terhadap bahan makanan (termasuk beras) pada kondisi saat ini dan beberapa tahun ke depan diprediksikan masih tetap tinggi. Oleh karena itu, agar tidak terjadi excess demand terhadap bahan pangan yang berpotensi dapat memicu inflasi, maka Pemerintah Provinsi Sulsel harus mampu menjaga kecukupan pasokan bahan makanan (khususnya beras), dengan harga yang dapat dijangkau oleh masyarakat, terutama kelompok masyarakat berpendapatan rendah.

Grafik 3.A.4. Pendapatan Per Kapita dan Pola Konsumsi Masyarakat Sulsel

14

Engel’s Law menyatakan bahwa seiring dengan meningkatnya pendapatan, maka konsumsi terhadap pangan pangsanya akan semakin menurun dari total konsumsi dan pendapatan.

52


4. SISTEM KEUANGAN DAN PENGEMBANGAN AKSES KEUANGAN

Bab 4 Sistem Keuangan dan Pengembangan Akses Keuangan Kinerja perbankan di Sulsel pada triwulan I 2016 mengalami perlambatan dibandingkan triwulan sebelumnya, terpantau dari perlambatan aset, dana pihak ketiga (DPK), dan kredit/pembiayaan yang disalurkan, dengan Makassar menjadi motor pertumbuhan industri perbankan. Risiko kredit terpantau relatif aman. Secara kelembagaan, jumlah bank di Sulsel mengalami penambahan, namun terdapat penguranganjumlah kantor. Pada triwulan I 2016, dinamika aktivitas perbankan diwarnai dengan meningkatnya penyaluran kredit yang lebih tinggi dibandingkan penghimpunan dana pihak ketiga (DPK). Kondisi demikian mendorongintermediasi perbankan meningkat dengan rasio LDR 122,94% lebih tinggi dibandingkan triwulan lalu (121,05%). Searah dengan pertumbuhan perbankan umum, kinerja perbankan syariah juga menunjukkan perlambatan, namun disisi lain kinerja BPR mengalami percepatan pertumbuhan. Dari sisi stabilitas sistem keuangan, ketahanan sektor korporasi maupun rumah tangga di Sulsel masih kuat, yang tercermin dari perkembangan penyaluran kredit dan penghimpunan DPK.Kualitas kredit di sektor korporasi sedikit mengalami penurunan dibandingkan triwulan sebelumnya, tercermin dari NPLsedikitmeningkat menjadi 6,81%pada triwulan I 2016. Penyaluran kredit ke sektor UMKM juga terus tumbuh, sehingga pangsa kredit UMKM terhadap total kredit tetap terjaga di atas 30%.


53

BAB 4 SISTEM KEUANGAN DAN PENGEMBANGAN AKSES KEUANGAN

4.1. Kondisi Umum Perbankan15 4.1.1 Perkembangan Kelembagaan Dari sisi kelembagaan, pada triwulan I 2016, jumlah bank umum di Sulsel mengalami penambahan dibandingkan triwulan sebelumnya. Jumlah bank umum pada triwulan I 2016 tercatat sebanyak 52 bank, sedangkan jumlah BPR masih tetap sebanyak 29 bank. Jumlah kantor mengalami pengurangan pada triwulan I 2016. Jumlah kantor keseluruhan mencapai 977 kantor, menurun dibandingkan triwulan sebelumnya 985 kantor. Pengurangan tersebut terdiri dari 8 (delapan) Kantor Cabang (Tabel 4.1). Tabel 4.1. Perkembangan Kelembagaan Bank Umum dan BPR 2012

RINCIAN

I

Bank Umum (Konv. + Syariah) Konvensional

II

2013 III

IV

I

II

2014 III

IV

I

II

2015 III

IV

I

II

2016 III

IV

I

41

41

41

41

42

44

45

46

46

47

47

48

48

50

50

50

52

35

35

35

35

36

38

39

40

40

41

41

41

41

43

43

43

44

UUS

5

5

5

5

5

5

5

5

5

7

7

7

7

7

7

7

8

Syariah

6

6

6

6

6

6

6

6

6

6

6

7

7

7

7

7

8

848

895

925

936

940

950

959

971

974

979

980

972

973

978

978

985

977

27

27

28

28

28

29

29

29

29

29

29

29

29

29

29

29

29

Jumlah Kantor BPR

4.1.2 Aset Perbankan Pertumbuhan total aset bank umum pada triwulan I 2016 mengalami perlambatan dibandingkan triwulan sebelumnya. Aset perbankan tercatat sebesar Rp120,83 triliun, tumbuh 15,14% (yoy) lebih rendah dari pertumbuhan triwulan sebelumnya 16,01% (yoy) (Tabel 4.2). Perlambatan pertumbuhan disebabkan oleh perlambatan aset di kelompok bank swasta nasional yang tumbuh 6,20% (yoy), lebih rendah dibandingkan triwulan sebelumnya 8,71%. Sementara itu, total aset kelompok bank pemerintah tercatat tumbuh 21,85% (yoy), relatif stabil dibandingkan triwulan sebelumnya. Sedangkan total aset bank asing dan bank campuran justru mengalami kontraksi -23,57% (yoy), sedikit lebih baik dibandingkan kontraksi di triwulan sebelumnya -21,91% (yoy). Tabel 4.2. Aset Bank Umum Menurut Kelompok Bank Pertumbuhan (%, yoy) Aset Menurut Kelompok Bank

2014 I

Total Aset Bank Pemerintah Bank Swasta Nasional Bank Asing dan Bank Campuran

II

12.41

12.97

Nominal (Rp Miliar) 2015

III 10.28

IV

I

II

2016 III

IV

I

2014 I

II

2015 III

2016

IV

I

II

III

IV

I

12.25

15.41

11.00

13.59

16.01

15.14

90,909

97,572

99,571

101,350

104,944

108,309

113,101

117,572

120,832

8.97

11.72

9.76

9.13

16.46

10.70

15.34

21.85

21.85

52,670

57,579

58,500

58,165

61,182

63,739

67,472

70,874

74,549

17.82

14.87

11.16

16.84

14.41

11.73

11.65

8.71

6.20

37,606

39,391

40,398

42,462

43,112

44,012

45,104

46,161

45,786

2.01

12.12

3.98

11.76

(9.54)

(7.19)

(21.91)

(25.86)

(23.57)

633

602

673

723

649

558

525

536

496

4.1.3 Intermediasi Perbankan Dana Pihak Ketiga (DPK) yang dihimpun oleh bank umum pada triwulan I 2016 mengalami perlambatan pertumbuhan dibandingkan triwulan sebelumnya. Dana yang dihimpun mencapai Rp78,34 triliun atau tumbuh 17,95% (yoy), lebih rendah dibandingkan dengan pertumbuhan pada triwulan sebelumnya 18,69% (yoy) (Tabel 4.3). Perlambatanpertumbuhan disebabkan oleh perlambatan pada komponen Giro yang tumbuh 26,98% (yoy), lebih rendah dibandingkan triwulan sebelumnya 64,69%.Namun demikian, tabungan mengalami pertumbuhan menjadi 13,01% pada triwulan pelaporan. Sementara deposito tumbuh 21,44% (yoy), lebih tinggi dibandingkan triwulan sebelumnya 11,61% (yoy).Menurunnya DPK diperkirakan efek dari pencairan dana di rekening giro untuk pembiayaan proyek-proyek pembangunan. Kredit yang disalurkan perbankan juga tercatat mengalami perlambatan pertumbuhan pada triwulan I 2016. Kredit tercatat tumbuh 12,90% (yoy) menjadi Rp96,31 triliun lebih rendah dari pertumbuhan triwulan sebelumnya yang tumbuh 13,67% (yoy). Secara penggunaan, perlambatan pertumbuhan disebabkan oleh perlambatan penyaluran kredit di kelompok investasi dan modal kerja. Kelompok kredit tersebut tumbuh masing-masing 21,59% (yoy) dan 14,44% (yoy), lebih rendah dari pertumbuhan di triwulan sebelumnya yang tercatat masing-masing 26,47% (yoy) dan 16,82% (yoy). 15

Dimulai dengan publikasi pada triwulan I 2014, asesmen perkembangan indikator perbankan menggunakan data lokasi bank untuk kredit yang disalurkan serta menggunakan data lokasi bank pelapor untuk DPK yang dihimpun

54



Sementara itu, kredit konsumsi tumbuh 7,53% (yoy) lebih tinggi dibandingkan triwulan sebelumnya 5,12%. Secara sektoral, perlambatan pertumbuhan kredit antara lain disebabkan oleh perlambatan penyaluran kredit disektor industri pengolahan dan perdagangan yang tumbuh masing-masing 43,77% (yoy) dan 14,47% (yoy) pada triwulan I 2016, lebih rendah dibandingkan triwulan sebelumnya masing-masing 57,71% (yoy) dan 16,25% (yoy). Di sisi lain, kredit sektor listrik/gas/air mengalami kontraksi -19,81% (yoy) di triwulan pelaporan. Tabel 4.3. Penghimpunan Dana dan Penyaluran Kredit Bank Umum Pertumbuhan (%, yoy) Komponen

2014 I

DPK a. Giro

II


III

IV

I

II

2016 III

IV

I

11.20

14.86

12.17

9.38

14.20

12.16

12.58

18.69

17.95

2014 I

II

58,162

2015 III

61,402

IV

64,339

I

II

2016 III

IV

I

66,112

66,419

68,867

72,433

78,467

78,342

2.83

20.24

5.11

1.89

27.09

21.48

28.66

64.69

26.98

7,990

9,730

9,693

7,994

10,154

11,820

12,471

13,165

12,894

b. Tabungan

10.66

10.31

8.58

6.92

5.24

5.16

7.65

12.81

13.01

32,446

33,168

34,828

37,428

34,147

34,881

37,491

42,221

38,589

c. Deposito

16.53

20.97

23.39

17.61

24.78

19.79

13.39

11.61

21.44

17,726

18,504

19,819

20,689

22,118

22,166

22,472

23,091

26,859

10.97

8.77

7.26

10.84

12.43

10.37

11.74

13.67

12.90

75,874

79,336

80,463

83,560

85,303

87,563

89,911

94,981

96,310

4.92

9.01

14.09

15.46

20.25

19.15

16.85

16.82

14.44

27,257

29,062

29,847

31,442

32,776

34,627

34,876

36,730

37,510

b. Investasi

19.70

6.77

(1.98)

12.04

12.57

6.68

13.07

26.47

21.59

14,642

15,467

15,457

16,240

16,482

16,500

17,476

20,538

20,041

c. Konsumsi

12.65

9.48

6.27

6.58

6.10

4.68

6.82

5.12

7.53

33,974

34,807

35,159

35,877

36,045

36,436

37,558

37,713

38,759

130.45

129.21

125.06

126.39

128.43

127.15

124.13

121.05

122.94

3.14

3.54

3.57

3.13

3.36

3.16

3.85

3.19

3.36

Kredit a. Modal Kerja

LDR (%) NPLs Gross (%)

Dengan pertumbuhan kredit yang lebih tinggi dibandingkan pertumbuhan DPK, indikator intermediasi perbankan (LDR) dan risiko perbankan (NPL) terlihat sedikit meningkat. Kedua indikator tersebut tercatat masing-masing 122,94% dan 3,36% pada triwulan I 2016, lebih tinggi dibandingkan triwulan IV 2015 yang tercatat masing-masing 121,05% dan 3,19% (Tabel 4.3). Tabel 4.4. Kredit Bank Umum Menurut Sektor Ekonomi Pertumbuhan (%, yoy) Komponen

2014 I

Kredit Pertanian

10.97


II

III

IV

I

8.77

7.26

10.84

12.43

II 10.37

2016 I

2015

2014 I

II

III

IV

I

II

2016

III

IV

III

IV

11.74

13.67

12.90

75,874

79,336

80,463

83,560

85,303

87,563

89,911

94,981

96,310

I

2,681

0.18

7.37

3.59

7.60

16.01

19.25

60.46

63.36

64.50

1,405

1,499

1,435

1,506

1,630

1,788

2,303

2,461

Pertambangan

(15.62)

24.84

21.10

28.39

13.16

(30.41)

(28.74)

(19.45)

0.61

377

560

537

509

427

390

383

410

430

Industri Pengolahan

(26.55)

(24.54)

(23.94)

13.41

28.49

21.37

23.85

57.71

43.77

3,918

4,210

4,283

4,747

5,035

5,109

5,304

7,487

7,239

Listrik, Gas, Air

63.77

111.80

91.49

83.27

75.06

68.62

71.61

8.24

(19.81)

218

245

232

350

382

413

398

379

306

Konstruksi

18.62

31.89

40.69

43.92

55.97

33.70

29.82

25.78

15.53

3,043

3,666

4,173

4,366

4,746

4,902

5,417

5,491

5,483

Perdagangan

22.08

11.45

10.23

12.02

14.73

13.35

14.08

16.25

14.47

24,334

25,587

25,748

27,033

27,920

29,003

29,373

31,424

31,959

Pengangkutan

12.48

6.76

3.02

(3.52)

(6.00)

(8.71)

(9.45)

(1.38)

1.52

2,960

2,950

2,951

2,820

2,782

2,693

2,672

2,781

2,824

Jasa Dunia Usaha

15.65

4.79

4.88

3.17

(0.37)

12.20

12.40

15.25

10.29

3,747

3,598

3,581

3,662

3,733

4,037

4,024

4,221

4,117

Jasa Sosial Masyarakat

12.94

19.27

22.03

31.42

35.29

36.25

12.91

8.96

(0.43)

1,828

1,968

2,115

2,340

2,473

2,681

2,388

2,549

2,462

9.58

10.18

6.99

7.19

6.26

4.26

6.33

4.28

(100.00)

34,043

35,053

35,408

36,226

36,173

36,547

37,648

37,777

-

Lain-lain

4.1.4 Bank Syariah Aset perbankan syariah mengalami perlambatan pertumbuhan dibandingkan periode sebelumnya. Aset perbankan syariah pada triwulan I 2016 tercatat tumbuh 16,96% (yoy) menjadi Rp7,02 triliun, lebih rendah dari triwulan IV 2015 yang tumbuh 18,10% (yoy) (Tabel 4.5). Perlambatan pertumbuhan aset perbankan syariah pada periode triwulan laporan disebabkan oleh melambatnya pertumbuhan aset pada kelompok bank swasta nasional. Pangsa aset perbankan syariah terhadap total aset perbankan sedikit mengalami penurunan menjadi 5,49% dari triwulan sebelumnya 5,60%. Kinerja indikator perbankan syariah Sulsel pada triwulan I 2016 menunjukkan perlambatan dibandingkan triwulan sebelumnya. Penghimpunan DPK menunjukkan perlambatan pertumbuhan di periode pelaporan. DPK tumbuh10,33% (yoy) lebih rendah dari pertumbuhan triwulan sebelumnya 28,83% (yoy). Perlambatan pertumbuhan DPK disebabkan oleh penurunan kinerja diseluruh komponen baik Giro, Tabungan, dan Deposito yang tumbuh masing-masing -38,04% (yoy), 18,36% (yoy), dan 22,90% (yoy), lebih rendah dari triwulan sebelumnya masing-masing 57,57% (yoy), 19,34% (yoy), dan31,58% (yoy). Di sisi lain, pembiayaan mengalami peningkatan dari 10,56% (yoy) pada triwulan IV 2015 menjadi 11,05% (yoy) pada triwulan I 2016. Dengan pertumbuhan pembiayaan yang lebih tinggi dibandingkan dengan pertumbuhan DPK, mengakibatkan Financing to Deposit Ratio (FDR) mengalami peningkatan. Di triwulan I 2016, FDR mencapai 165,43% lebih rendah dari triwulan sebelumnya 147,53%. Sementara itu, kualitas pembiayaan terlihat relatif baik meskipun sedikit mengalami peningkatannon performing financing (NPF) dari 3,97% di triwulan IV 2015 menjadi 4,39% pada triwulan pelaporan.


55


Tabel 4.5. Perkembangan Indikator Bank Umum Syariah Pertumbuhan (%, yoy) Komponen

2014 II

III

IV

I

16.31

9.72

3.68

5.92

7.42

Bank Pemerintah

15.27

9.78

6.81

9.93

Bank Swasta Nasional

16.55

9.71

2.94

4.99

DPK

28.28

30.73

10.96

a. Giro

(12.64)

12.69

b. Tabungan

30.17

29.51

c. Deposito

37.60

36.51

0.56

Pembiayaan

15.07

17.14

15.49

I Aset


II

2016

2014

III

IV

I

II

10.84

15.49

18.10

16.96

5,586

4.65

7.70

11.90

41.36

50.55

8.06

11.57

16.37

12.50

9.42

3.70

16.22

17.59

18.55

28.83

10.33

42.14

12.31

147.17

111.60

22.23

57.57

(38.04)

15.06

13.13

18.01

24.53

23.74

19.34

2015 III

IV

5,580

5,619

5,906

6,000

1,052

1,051

1,103

1,149

4,534

4,529

4,516

4,758

2,742

2,795

2,878

221

262

18.36

1,261

I

I

2016

II

III

IV

I

6,184

6,489

6,975

7,018

1,101

1,132

1,235

1,624

1,657

4,899

5,052

5,255

5,352

5,360

2,991

3,187

3,287

3,411

3,853

3,517

346

380

547

554

423

598

339

1,261

1,337

1,479

1,488

1,570

1,654

1,765

1,761 1,417

(8.60)

(8.54)

(8.63)

11.68

31.58

22.90

1,260

1,272

1,195

1,132

1,153

1,162

1,335

1,490

17.55

17.63

14.65

16.73

10.56

11.05

4,453

4,869

4,926

5,141

5,239

5,582

5,750

5,684

5,817

162.40

174.20

171.16

171.91

164.36

169.84

168.54

147.53

165.43

1.65

2.97

3.27

2.74

3.80

2.81

4.17

3.97

4.39

FDR (%) NPF Gross (%)

4.1.5 Bank Perkreditan Rakyat Kinerja BPR (termasuk BPR Syariah) mengalami percepatan pertumbuhan di periode pelaporan. Dari indikator aset, aset BPR di triwulan I 2016 tumbuh 19,01% (yoy), lebih tinggi dibandingkan triwulan sebelumnya 15,01% (yoy). DPK tumbuh 40,12% (yoy), lebih tinggi dibandingkan triwulan sebelumnya 31,75% (yoy), sementara Kredit tercatat tumbuh 20,76% (yoy) lebih tinggi dibandingkan triwulan sebelumnya 15,60% (yoy) (Grafik 4.1 dan Grafik 4.2). Dengan peningkatan aset yang lebih tinggi dari peningkatan kredit tersebut, loan to deposit ratio (LDR) mengalami penurunan. Pada periode pelaporan LDR BPR tercatat 123,73%, sedikit lebih tinggi dibandingkan triwulan sebelumnya 132,28%. 1,800

Aset

Rp Miliar

DPK

80

%, yoy

70

1,400

1,400

60

1,200

1,200

50

1,000

1,000

40

800

30

600

20

400

10

400

200

0

200

1,600

gAset - Skala Kanan

0

(10) I

II III IV 2011

I

II III IV 2012

I

II III IV 2013

I

II III IV 2014

I

II III IV 2015

Kredit

LDR - Skala Kanan

%

Rp Miliar

250 200

800

150

600

100 50

0

I 2016

Grafik 4.1. Perkembangan Aset BPR

0 I

II III IV

2011

I

II III IV

2012

I

II III IV

2013

I

II III IV

2014

I

II III IV

2015

I

2015

Grafik 4.2. Perkembangan Intermediasi BPR

4.1.6 Perbankan per Kabupaten/Kota Perbankan di Kabupaten Luwu Utara mencatat pertumbuhan aset tertinggi di triwulan I 2016. Namun demikian, perbankan di Kota Makassar dengan kepemilikan aset yang paling besar tetap menjadi pendorong utama perekonomian di Sulsel. Total aset perbankan di Makassar pada triwulan I 2016 mencapai Rp86,28 triliun atau porsinya 71,41% dari total aset perbankan di Sulsel. Sementara pangsa aset perbankan di 23 kab/kota lainnya terhitung relatif masih sangat kecil, rata-rata kurang dari 5% dari total aset perbankan di Sulsel. Pertumbuhan aset perbankan di Kota Makassar tercatat 16,84% (yoy). Pertumbuhan aset 5 daerah tertinggi lainnya terjadi di Kabupaten Luwu Utara (31,08%; yoy), Luwu (31,02%; yoy), Gowa (29,12%; yoy), Barru (27,52%; yoy), dan Tana Toraja (24,42%; yoy). Kabupaten Luwu Utara merupakan daerah dengan pertumbuhan kredit tertinggi di triwulan I 2016. Kredit di Kab. Luwu Utara tumbuh 31,25% (yoy) lebih tinggi dibandingkan triwulan sebelumnya yang mencapai 26,79% (yoy). Daerah lain yang memiliki pertumbuhan kredit di atas 20% adalah Kabupaten Maros (25,54%; yoy), Gowa (25,46%; yoy), Soppeng (23,29%; yoy), Bulukumba (22,68%; yoy), Jeneponto (22,06%; yoy), dan Bantaeng (20,84%; yoy). Namun, bila dilihat dari sisi pangsa kredit, delapan daerah ini hanya menyumbang 8,97% dari total kredit Sulsel. Kredit terbesar masih berada di Kota Makassar dengan total portfolio sebesar Rp65,93 triliun atau 68,46% dari total kredit di Sulsel. Di triwulan I 2016 ini kredit di Makassar tumbuh 12,80% (yoy) lebih rendah dibandingkan pertumbuhan triwulan sebelumnya 15,27% (yoy). Hal ini menunjukkan, konsentrasi pertumbuhan ekonomi masih terpusat di Kota Makassar.

56



Tabel 4.6. Perkembangan Aset Perbankan per Kabupaten/Kota ASET - Rp Juta Kabupaten/Kota Makassar Pinrang Gowa Wajo Bone Tana Toraja Maros Luwu Sinjai Bulukumba Bantaeng Jeneponto Selayar Takalar Barru Sidrap Pangkep Soppeng Enrekkang Luwu Timur Luwu Utara Parepare Palopo TOTAL

2014 I 63,193,234 1,378,048 1,333,884 1,872,823 2,355,814 1,045,636 1,012,129 243,671 864,552 1,419,979 519,713 789,638 476,574 1,032,922 631,415 992,577 1,015,646 741,441 759,154 771,774 1,100,220 4,269,413 3,088,860 90,909,117

II 68,456,575 1,408,966 1,469,332 1,957,611 2,478,921 1,111,721 1,038,080 256,836 931,303 1,485,698 554,626 813,536 522,988 1,081,355 637,442 1,039,742 985,815 812,491 855,338 782,208 1,150,183 4,456,449 3,284,835 97,572,051

III 69,403,511 1,443,501 1,457,978 2,014,949 2,580,276 1,200,044 1,075,916 248,006 952,001 1,521,701 565,444 835,308 530,241 1,123,347 694,797 1,134,360 1,062,605 909,068 861,189 877,836 1,199,810 4,494,344 3,384,907 99,571,139

IV 71,132,434 1,298,572 1,371,424 1,913,810 2,743,499 1,180,292 1,100,454 241,218 920,800 1,614,990 565,995 863,357 489,733 1,124,058 706,553 1,206,153 1,011,552 902,299 876,152 760,727 1,274,398 4,609,794 3,442,604 101,350,868

I 73,848,748 1,404,261 1,456,946 1,925,314 2,572,693 1,137,758 1,225,641 278,749 1,120,833 1,494,683 580,437 878,584 541,127 1,159,579 720,682 1,198,835 1,111,143 944,645 886,831 895,955 1,283,859 4,697,122 3,580,207 104,944,632

gASET - % (YOY) 2015 II III 75,845,382 78,466,554 1,349,728 1,508,561 1,602,648 1,735,899 1,991,624 2,215,356 2,692,550 2,809,802 1,218,190 1,328,488 1,213,205 1,268,432 343,429 393,380 1,149,123 1,265,144 1,589,904 1,648,019 606,633 646,758 919,596 961,742 552,018 580,130 1,230,935 1,338,075 740,815 876,392 1,243,009 1,400,104 1,061,717 1,143,839 1,063,938 1,189,063 964,605 1,112,177 986,298 890,271 1,424,624 1,512,535 4,938,228 5,114,166 3,580,883 3,696,556 108,309,082 113,101,443

IV 84,043,381 1,401,600 1,702,710 2,171,439 2,517,841 1,405,397 1,343,087 291,958 1,181,006 1,762,233 674,923 1,021,145 548,753 1,310,387 850,054 1,275,917 1,105,549 1,141,686 1,008,206 721,345 1,628,286 4,949,089 3,516,382 117,572,374

2016 I 86,282,791 1,581,980 1,881,165 2,015,265 2,515,701 1,415,571 1,401,880 365,208 1,340,117 1,673,596 696,179 1,075,324 578,208 1,299,120 919,010 1,277,412 1,310,146 1,123,580 1,048,695 738,070 1,682,885 5,036,294 3,574,170 120,832,367

I 11.21% 13.89% 10.66% 14.41% 18.08% 17.08% 11.16% -0.61% 9.34% 21.39% 17.36% 13.68% 22.78% 17.09% 16.54% 14.37% 13.01% 8.21% 15.09% 9.19% 22.13% 17.78% 14.25% 12.41%

2014 II 12.22% 11.11% 13.02% 13.79% 19.34% 16.78% 7.49% 13.32% 13.78% 15.84% 16.32% 11.33% 24.56% 15.47% 11.98% 12.74% 10.92% 12.63% 18.06% 4.60% 17.57% 17.77% 15.19% 12.97%

III 9.35% 9.53% 10.29% 7.44% 13.62% 14.17% 8.37% 11.14% 12.24% 15.05% 14.34% 9.91% 16.02% 15.64% 13.25% 16.49% 10.81% 13.29% 12.90% 8.74% 16.53% 12.02% 14.70% 10.28%

IV 12.12% 2.09% 11.77% 2.51% 14.06% 12.88% 9.21% 11.54% 7.97% 9.74% 10.31% 11.81% 20.61% 11.12% 17.64% 20.73% -3.68% 17.84% 15.12% 7.81% 18.85% 5.65% 10.93% 11.46%

I 16.86% 1.90% 9.23% 2.80% 9.21% 8.81% 21.10% 14.40% 29.64% 5.26% 11.68% 11.26% 13.55% 12.26% 14.14% 20.78% 9.40% 27.41% 16.82% 16.09% 16.69% 10.02% 15.91% 15.44%

2015 II 10.79% -4.20% 9.07% 1.74% 8.62% 9.58% 16.87% 33.72% 23.39% 7.01% 9.38% 13.04% 5.55% 13.83% 16.22% 19.55% 7.70% 30.95% 12.77% 26.09% 23.86% 10.81% 9.01% 11.00%

III 13.06% 4.51% 19.06% 9.95% 8.90% 10.70% 17.89% 58.62% 32.89% 8.30% 14.38% 15.14% 9.41% 19.12% 26.14% 23.43% 7.64% 30.80% 29.14% 1.42% 26.06% 13.79% 9.21% 13.59%

IV 18.15% 7.93% 24.16% 13.46% -8.23% 19.07% 22.05% 21.03% 28.26% 9.12% 19.25% 18.28% 12.05% 16.58% 20.31% 5.78% 9.29% 26.53% 15.07% -5.18% 27.77% 7.36% 2.14% 16.01%

2016 I 16.84% 12.66% 29.12% 4.67% -2.22% 24.42% 14.38% 31.02% 19.56% 11.97% 19.94% 22.39% 6.85% 12.03% 27.52% 6.55% 17.91% 18.94% 18.25% -17.62% 31.08% 7.22% -0.17% 15.14%

2015 II 10.58% -0.50% 7.90% 2.98% 9.23% 3.81% 12.65% 15.22% 22.24% 6.98% 11.83% 12.16% 16.89% 9.11% 10.60% 18.71% 10.55% 14.02% 9.17% 24.35% 21.34% 8.58% 7.70% 10.37%

III 11.84% 1.59% 9.79% 3.33% 10.54% 5.00% 16.61% 18.13% 24.26% 12.62% 15.90% 12.76% 16.08% 11.91% 11.19% 18.78% 4.40% 17.50% 10.06% 21.35% 24.38% 10.63% 9.23% 11.74%

IV 15.27% 7.38% 15.82% 0.90% 0.41% 9.70% 21.27% 17.78% 27.37% 16.69% 19.22% 16.36% 14.07% 16.65% 14.50% 3.93% 4.24% 21.75% 15.41% 17.67% 26.79% 6.71% -0.73% 13.67%

2016 I 12.80% 18.03% 25.46% 3.30% 2.61% 17.35% 25.54% 16.52% 17.23% 22.68% 20.84% 22.06% 17.95% 12.63% 18.59% 7.45% 15.94% 23.29% 18.18% 14.93% 31.25% 6.19% 2.36% 12.90%

Tabel 4.7. Perkembangan Kredit Perbankan per Kabupaten/Kota KREDIT - Rp Juta Kabupaten/Kota Makassar Pinrang Gowa Wajo Bone Tana Toraja Maros Luwu Sinjai Bulukumba Bantaeng Jeneponto Selayar Takalar Barru Sidrap Pangkep Soppeng Enrekkang Luwu Timur Luwu Utara Parepare Palopo TOTAL

I 51,339,005 1,249,856 1,185,818 1,654,611 1,995,211 865,246 987,885 208,448 852,924 1,100,470 499,116 782,364 258,359 1,015,635 593,920 980,989 874,350 634,870 576,703 424,468 1,088,647 4,044,773 2,659,891 75,873,559

2014 II III 54,053,483 54,605,953 1,264,142 1,286,816 1,257,610 1,295,780 1,707,624 1,704,340 2,019,433 2,042,789 894,250 904,520 1,009,614 1,041,948 215,509 223,192 872,262 883,476 1,142,943 1,146,980 521,060 532,122 796,730 821,830 261,319 273,267 1,052,448 1,075,470 611,381 632,991 1,009,458 1,051,507 889,789 967,513 647,342 660,062 593,161 610,207 443,882 465,520 1,121,187 1,170,893 4,196,144 4,244,009 2,755,306 2,821,428 79,336,077 80,462,613

IV 57,202,225 1,263,434 1,292,792 1,709,338 2,074,673 911,839 1,062,776 229,738 900,419 1,166,858 543,466 846,776 284,956 1,100,046 649,976 1,104,850 973,139 678,512 625,347 494,431 1,206,009 4,318,282 2,920,360 83,560,242

I 58,449,372 1,210,324 1,290,086 1,710,673 2,126,680 903,610 1,082,675 234,922 1,036,999 1,172,101 559,107 859,893 291,130 1,114,386 657,486 1,135,338 969,151 707,957 632,834 520,079 1,239,634 4,420,933 2,978,330 85,303,700

gKREDIT - % (YOY) 2015 II III 59,770,786 61,070,966 1,257,828 1,307,321 1,356,996 1,422,694 1,758,469 1,761,154 2,205,792 2,258,128 928,282 949,726 1,137,342 1,215,002 248,318 263,663 1,066,222 1,097,804 1,222,741 1,291,757 582,687 616,715 893,649 926,728 305,451 317,218 1,148,274 1,203,601 676,217 703,814 1,198,286 1,248,932 983,688 1,010,101 738,096 775,593 647,567 671,580 551,973 564,929 1,360,437 1,456,400 4,556,238 4,695,131 2,967,569 3,081,776 87,562,908 89,910,733

IV 65,937,699 1,356,638 1,497,291 1,724,665 2,083,175 1,000,293 1,288,852 270,589 1,146,907 1,361,630 647,900 985,320 325,054 1,283,220 744,219 1,148,314 1,014,397 826,100 721,700 581,815 1,529,152 4,607,896 2,898,975 94,981,801

2016 I 65,931,747 1,428,524 1,618,590 1,767,148 2,182,117 1,060,369 1,359,159 273,727 1,215,702 1,437,917 675,627 1,049,571 343,376 1,255,090 779,698 1,219,971 1,123,606 872,835 747,900 597,716 1,626,984 4,694,476 3,048,644 96,310,494

I 9.47% 12.18% 9.85% 11.29% 17.41% 16.38% 11.41% 9.43% 8.10% 8.37% 19.74% 13.70% 10.80% 18.34% 16.09% 17.64% 11.17% 4.88% 14.56% 11.91% 23.84% 18.47% 12.88% 10.97%

2014 II 7.48% 6.60% 10.33% 8.52% 10.71% 13.45% 8.27% 9.00% 6.76% 6.67% 16.04% 9.38% 5.77% 14.49% 11.61% 12.96% 10.63% 4.22% 14.27% 11.57% 17.44% 17.84% 11.42% 8.77%

III 6.04% 4.75% 9.96% 5.47% 8.22% 9.41% 8.57% 12.32% 5.44% 7.25% 13.32% 9.54% 6.39% 13.85% 9.78% 13.05% 13.36% 4.79% 12.74% 13.62% 15.65% 11.81% 10.94% 7.26%

IV 11.77% 1.30% 10.08% 3.09% 7.50% 7.08% 9.36% 12.60% 6.66% 7.93% 11.71% 9.95% 13.89% 10.91% 11.50% 15.12% 12.02% 8.11% 10.24% 17.57% 16.75% 6.81% 10.30% 10.84%

I 13.85% -3.16% 8.79% 3.39% 6.59% 4.43% 9.60% 12.70% 21.58% 6.51% 12.02% 9.91% 12.68% 9.72% 10.70% 15.73% 10.84% 11.51% 9.73% 22.52% 13.87% 9.30% 11.97% 12.43%

Kabupaten Takalar merupakan daerah dengan pertumbuhan DPK tertinggi di triwulan I 2016. Kabupaten Takalar mencatatkan diri sebagai wilayah dengan pertumbuhan DPK tertinggi yaitu 86,72% (yoy) diikuti oleh Sinjai (70,15%; yoy), Pinrang (51,00%; yoy), Luwu (44,05%; yoy), dan Gowa (33,25%; yoy). Sementara itu, DPK perbankan di Kota Makassar tumbuh 19,28% (yoy), relatif stabil dibandingkan pertumbuhan triwulan sebelumnya 19,39% (yoy). Total DPK di Kota Makassar mencapai Rp51,21 triliun atau 65,37% dari total DPK Sulsel sebesar Rp78,34 triliun. Sementara itu, pangsa DPK di 23 kabupaten/kota lainnya masih relatif kecil. Tercatat hanya terdapat 2 kabupaten/kota yang memiliki pangsa DPK di atas 3%, yaitu Palopo (3,49%) dan Parepare (3,20%). Melihat potensi perekonomian yang dimiliki beberapa Kabupaten di Sulsel yang relatif besar, perbankan dapat meningkatkan upaya penghimpunan DPK di luar Kota Makassar, melalui inovasi produk yang semakin menarik atau pengembangan branchless banking. Tabel 4.8. Perkembangan DPK Perbankan per Kabupaten/Kota DPK - Rp Juta Kabupaten/Kota Makassar Pinrang Gowa Wajo Bone Tana Toraja Maros Luwu Sinjai Bulukumba Bantaeng Jeneponto Selayar Takalar Barru Sidrap Pangkep Soppeng Enrekkang Luwu Timur Luwu Utara Parepare Palopo TOTAL

I 38,444,057 760,396 1,053,497 1,624,206 1,982,879 977,207 724,848 206,096 429,279 1,165,322 338,046 395,043 444,986 341,318 570,160 698,228 746,226 685,880 685,666 737,025 801,562 2,222,365 2,127,461 58,161,753

2014 II III 40,202,526 42,418,354 801,186 870,317 1,184,727 1,209,472 1,713,045 1,767,127 2,061,530 2,165,411 1,019,270 859,224 770,000 764,615 238,657 222,801 443,310 492,960 1,260,349 1,298,810 393,348 373,800 486,577 508,578 484,146 484,954 356,206 376,936 589,408 636,242 771,196 823,683 716,789 738,304 756,247 828,286 808,593 801,073 753,966 802,329 886,464 909,699 2,400,925 2,534,938 2,303,426 2,451,413 61,401,891 64,339,326

IV 44,363,230 869,725 1,172,086 1,739,434 2,183,934 1,036,690 733,908 125,839 570,987 1,258,031 355,712 414,258 434,831 438,929 601,846 819,416 843,764 749,967 761,391 666,715 918,436 2,579,445 2,473,589 66,112,163

I 42,932,358 811,798 1,177,269 1,747,744 2,152,597 1,075,740 1,083,324 241,214 655,968 1,355,908 409,647 504,163 495,356 386,664 670,709 917,739 1,001,816 890,907 840,342 855,220 1,017,692 2,613,764 2,582,006 66,419,945

gDPK - % (YOY) 2015 II III 43,906,451 45,891,183 852,610 942,380 1,297,704 1,372,836 1,879,970 2,066,062 2,282,034 2,357,929 1,146,823 1,213,516 1,003,166 1,068,595 324,626 252,387 913,535 1,041,542 1,379,750 1,399,517 431,000 505,393 604,097 670,170 512,310 530,937 398,499 440,658 696,718 810,731 926,559 1,113,253 946,210 1,009,420 1,004,401 1,107,310 835,730 1,048,176 954,231 839,837 1,160,131 1,162,034 2,813,141 2,909,004 2,597,787 2,680,471 68,867,483 72,433,341

IV 52,965,328 1,007,942 1,509,299 2,033,112 2,111,519 1,259,943 999,843 231,280 972,721 1,386,440 421,760 537,269 464,125 682,926 751,260 952,149 930,694 1,041,695 921,389 585,057 1,179,794 2,766,350 2,755,086 78,466,981

2016 I 51,208,442 1,225,840 1,568,661 1,975,850 2,277,691 1,275,190 1,100,462 347,474 1,116,108 1,464,564 541,147 638,349 549,079 721,964 878,799 1,032,992 1,144,485 1,095,568 999,369 701,764 1,243,318 2,503,176 2,731,479 78,341,771

I 10.07% 15.71% 2.52% 15.45% 15.50% 16.80% 3.26% -1.68% -14.79% 20.04% 0.03% 14.46% 24.21% 14.99% 18.62% 13.17% 6.19% 8.34% 26.95% 10.02% 22.03% 16.40% 18.51% 11.20%

2014 II 13.44% 12.70% 14.60% 19.59% 17.37% 14.77% 16.32% 16.70% -11.12% 21.66% 11.40% 30.22% 25.38% 15.69% 17.97% 22.98% -0.30% 14.91% 28.33% 5.43% 31.46% 20.09% 24.44% 14.86%

III 11.27% 17.47% 19.05% 10.47% 10.73% -9.26% 8.77% 14.38% 16.75% 13.52% 1.57% 37.32% 16.81% 13.34% 15.18% 17.96% -1.10% 13.72% 19.05% 5.28% 29.35% 18.14% 21.44% 12.17%

IV 8.01% 6.47% 20.97% 8.80% 12.37% 12.88% 11.08% 43.39% 8.61% 10.57% 14.38% 23.87% 16.75% 0.04% 15.51% 26.06% -4.50% 18.39% 20.48% -1.29% 28.66% 9.36% 13.00% 9.38%

I 11.67% 6.76% 11.75% 7.61% 8.56% 10.08% 49.46% 17.04% 52.81% 16.35% 21.18% 27.62% 11.32% 13.29% 17.64% 31.44% 34.25% 29.89% 22.56% 16.04% 26.96% 17.61% 21.37% 14.20%

2015 II 9.21% 6.42% 9.54% 9.74% 10.70% 12.51% 30.28% 36.02% 106.07% 9.47% 9.57% 24.15% 5.82% 11.87% 18.21% 20.15% 32.01% 32.81% 3.36% 26.56% 30.87% 17.17% 12.78% 12.16%

III 8.19% 8.28% 13.51% 16.92% 8.89% 41.23% 39.76% 13.28% 111.28% 7.75% 35.20% 31.77% 9.48% 16.91% 27.42% 35.16% 36.72% 33.69% 30.85% 4.67% 27.74% 14.76% 9.34% 12.58%

IV 19.39% 15.89% 28.77% 16.88% -3.32% 21.54% 36.24% 83.79% 70.36% 10.21% 18.57% 29.69% 6.74% 55.59% 24.83% 16.20% 10.30% 38.90% 21.01% -12.25% 28.46% 7.25% 11.38% 18.69%

2016 I 19.28% 51.00% 33.25% 13.05% 5.81% 18.54% 1.58% 44.05% 70.15% 8.01% 32.10% 26.62% 10.85% 86.72% 31.03% 12.56% 14.24% 22.97% 18.92% -17.94% 22.17% -4.23% 5.79% 17.95%

Kualitas kredit relatif terjaga di seluruh kab/kota, dengan sebagian besar kabupaten/kota merupakan daerah lending (LDR > 100%). Kualitas kredit yang tercermin dari tingkat NPL di seluruh kabupaten/kota masih dalam level aman. Seluruh kab/kota memiliki tingkat NPL di bawah angka psikologis (5%). Sementara dari sisi intermediasi perbankan, lebih dari separuh daerah merupakan daerah lending, yang tercermin dari LDR lebih dari 100%. Terdapat 12 Kabupaten/Kota yang Kajian Ekonomi dan Keuangan Regional Provinsi Sulawesi Selatan| Triwulan I 2016 Mendorong Nilai Tambah Kota dan Komoditas Unggulan Sulsel

57


memiliki LDR di atas 100% yaitu Makassar, Pinrang, Gowa, Maros, Sinjai, Bantaeng, Jeneponto, Takalar, Sidrap, Luwu Utara, Parepare, dan Palopo. Untuk perbankan yang berlokasi di 13 kabupaten/kota tersebut, masih memiliki potensi untuk penghimpunan DPK, terutama yang berupa dana murah (tabungan). Sementara daerah funding, dengan LDR kurang dari 100%, masih memiliki potensi yang besar untuk mendorong kredit/pembiayaan. Tabel 4.9. Perkembangan NPL dan Intermediasi Perbankan per Kabupaten/Kota NPL - % Kabupaten/Kota I Makassar Pinrang Gowa Wajo Bone Tana Toraja Maros Luwu Sinjai Bulukumba Bantaeng Jeneponto Selayar Takalar Barru Sidrap Pangkep Soppeng Enrekkang Luwu Timur Luwu Utara Parepare Palopo

3.31% 2.24% 2.46% 2.06% 3.93% 0.69% 0.73% 0.56% 2.50% 2.67% 1.19% 3.38% 0.39% 2.65% 2.32% 2.04% 2.27% 1.20% 0.83% 1.97% 1.21% 4.76% 4.13%

2014 II 3.81% 2.30% 2.53% 2.45% 3.89% 1.02% 1.04% 0.55% 2.46% 2.89% 1.07% 3.27% 0.47% 2.61% 2.40% 2.01% 2.08% 1.05% 1.16% 1.83% 1.35% 5.02% 4.64%

LDR - % 2015

III 3.79% 2.09% 2.86% 4.02% 3.94% 0.95% 1.01% 0.60% 2.21% 3.18% 1.21% 2.95% 0.71% 2.19% 1.97% 2.07% 1.73% 1.02% 1.02% 1.66% 1.23% 5.65% 4.57%

IV 3.38% 1.33% 2.80% 3.77% 2.66% 0.62% 0.78% 0.42% 1.65% 2.00% 0.92% 2.19% 0.51% 2.44% 1.45% 1.64% 1.44% 0.74% 0.74% 1.64% 0.85% 5.24% 3.96%

I

II 3.62% 1.79% 3.54% 4.35% 3.06% 0.93% 0.81% 0.22% 2.17% 1.96% 1.26% 2.70% 0.53% 3.42% 1.41% 1.84% 1.67% 0.86% 1.10% 1.58% 1.19% 4.64% 4.06%

3.41% 1.49% 2.89% 5.63% 3.12% 1.06% 0.70% 0.26% 2.08% 2.15% 0.94% 2.37% 0.39% 2.99% 1.32% 2.13% 1.50% 1.00% 1.25% 1.08% 1.00% 4.30% 3.10%

III 4.55% 1.20% 1.78% 5.80% 3.14% 0.73% 0.56% 0.30% 1.72% 2.07% 0.70% 1.64% 0.26% 2.22% 0.96% 2.22% 1.23% 0.71% 1.12% 1.09% 0.89% 4.01% 3.01%

IV 3.93% 0.86% 0.84% 2.32% 3.79% 0.48% 0.46% 0.33% 1.16% 1.61% 0.57% 1.32% 0.17% 1.30% 0.61% 0.76% 0.86% 0.51% 0.72% 0.91% 0.68% 2.64% 1.70%

2016 I 4.20% 0.91% 0.99% 2.30% 4.28% 0.61% 0.57% 0.37% 1.32% 1.58% 0.85% 1.30% 0.36% 1.25% 0.63% 0.84% 0.71% 0.54% 0.76% 0.96% 0.68% 2.37% 1.79%

2014 II 134.45% 157.78% 106.15% 99.68% 97.96% 87.73% 131.12% 90.30% 196.76% 90.68% 132.47% 163.74% 53.98% 295.46% 103.73% 130.90% 124.14% 85.60% 73.36% 58.87% 126.48% 174.77% 119.62%

I 133.54% 164.37% 112.56% 101.87% 100.62% 88.54% 136.29% 101.14% 198.69% 94.43% 147.65% 198.05% 58.06% 297.56% 104.17% 140.50% 117.17% 92.56% 84.11% 57.59% 135.82% 182.00% 125.03%

III 128.73% 147.86% 107.14% 96.45% 94.34% 105.27% 136.27% 100.18% 179.22% 88.31% 142.35% 161.59% 56.35% 285.32% 99.49% 127.66% 131.05% 79.69% 76.17% 58.02% 128.71% 167.42% 115.09%

IV 128.94% 145.27% 110.30% 98.27% 95.00% 87.96% 144.81% 182.57% 157.70% 92.75% 152.78% 204.41% 65.53% 250.62% 108.00% 134.83% 115.33% 90.47% 82.13% 74.16% 131.31% 167.41% 118.06%

2015 II 136.13% 147.53% 104.57% 93.54% 96.66% 80.94% 113.38% 76.49% 116.71% 88.62% 135.19% 147.93% 59.62% 288.15% 97.06% 129.33% 103.96% 73.49% 77.49% 57.84% 117.27% 161.96% 114.23%

I 136.14% 149.09% 109.58% 97.88% 98.80% 84.00% 99.94% 97.39% 158.09% 86.44% 136.49% 170.56% 58.77% 288.21% 98.03% 123.71% 96.74% 79.46% 75.31% 60.81% 121.81% 169.14% 115.35%

III 133.08% 138.73% 103.63% 85.24% 95.77% 78.26% 113.70% 104.47% 105.40% 92.30% 122.03% 138.28% 59.75% 273.14% 86.81% 112.19% 100.07% 70.04% 64.07% 67.27% 125.33% 161.40% 114.97%

IV 124.49% 134.59% 99.20% 84.83% 98.66% 79.39% 128.91% 117.00% 117.91% 98.21% 153.62% 183.39% 70.04% 187.90% 99.06% 120.60% 108.99% 79.30% 78.33% 99.45% 129.61% 166.57% 105.22%

2016 I 128.75% 116.53% 103.18% 89.44% 95.80% 83.15% 123.51% 78.78% 108.92% 98.18% 124.85% 164.42% 62.54% 173.84% 88.72% 118.10% 98.18% 79.67% 74.84% 85.17% 130.86% 187.54% 111.61%

4.2. Stabilitas Sistem Keuangan 4.2.1 Ketahanan Sektor Korporasi16 Daerah Pada triwulan I 2016, penyaluran kredit korporasi masih didominasi oleh sektor perdagangan. Kredit korporasi pada triwulan I 2016 tercatat sebesar Rp20,72 triliun, dengan pangsa terbesar adalah sektor perdagangan (50,66%). Adapun untuk porsi kredit yang ditujukan pada sektor penyumbang utama PDRB yaitu sektor pertanian masih relatif kecil tercatat 1,05%. Rendahnya porsi sektor pertanian menunjukkan bahwa peran perbankan bagi sektor utama masih berada di bawah kapasitas potensialnya (Grafik 4.3). Kredit korporasi tercatat tumbuh 9,91% (yoy), mengalami perlambatan pertumbuhan dibandingkan triwulan IV 2015 16,81% (yoy). Perlambatan pertumbuhan kredit tersebut terjadi hampir di seluruh sektor, kecuali sektor pertambangan dan pengangkutan disebabkan melambatnya pertumbuhan ekonomi di lima sektor yaitu Industri Pengolahan (13,35%; yoy), LGA (6,11%; yoy), Konstruksi (24,85%; yoy), Jasa Dunia Usaha (12,82%, yoy), dan Jasa Sosial Masyarakat (73,25%; yoy). Sementara itu, pangsa kredit korporasi di sektor pertanian hanya 1,65% dari total kredit korporasi telah mengalami percepatan pertumbuhan dari -22,59% (yoy) ditriwulan III 2015 menjadi 75,01% (yoy) di periode pelaporan. Sedangkan, tiga sektor yang mengalami pertumbuhan negatif di triwulan laporan adalah sektor Pertambangan (-22,18%; yoy), Pengangkutan (-20,12%; yoy), dan Lain-lain (-49,40%; yoy). Pertanian (1.05%)

70%

Total - Skala Kanan Konstruksi Perdagangan

YOY

Pertambangan (1.54%) Industri pengolahan (8.19%)

Listrik,Gas dan Air (1.20%) Konstruksi (22.8%) Perdagangan (50.6%) Pengangkutan (2.83%) Jasa Dunia Usaha (8.09%)

Jasa Dunia Usaha Industri pengolahan YOY

30%

50%

25%

30%

20%

10%

15%

-10%

10%

-30%

5%

-50%

Jasa Sosial Masyarakat (3.05%) Lain-lain (0.51%)

Grafik 4.3. Pangsa Kredit Menurut Sektor Korporasi

0% I

II

III IV

2012

I

II

III IV

2013

I

II

III IV

2014

I

II

III IV

2015

I 2016

Grafik 4.4. Pertumbuhan Kredit Korporasi

Dari sisi kualitas, penyaluran kredit korporasi menunjukkan penurunan kinerja dibandingkan triwulan sebelumnya. Pada triwulan laporan, kualitas penyaluran kredit yang diukur dari NPL tercatat 6,81%, sedikit lebih tinggi dibandingkan triwulan sebelumnya 6,29% (Grafik 4.5). Penurunan kualitas kredit disebabkan oleh meningkatnya kredit bermasalah di

16

Bukan lembaga keuangan dan sektor swasta lainnya.

58



sektor pertambangan dan industri pengolahan. NPL di sektor pertambangan meningkat dari 7,40% di triwulan IV 2015 menjadi 17,09% di periode pelaporan. Selain itu, rasio NPL di sektor industri pengolahan juga mengalami peningkatan dari 30,32% pada triwulan IV 2015 menjadi 33,48%pada triwulan pelaporan. Total - Skala Kanan Konstruksi Perdagangan

40%

35%

Jasa Dunia Usaha Industri pengolahan

9% 8% 7%

30%

6%

25%

5%

20%

4%

15%

3%

10%

2%

5%

1%

0%

0% I

II

III IV

I

2012

II

III IV

2013

I

II

III IV

I

II

2014

III IV

2015

I 2016

Grafik 4.5. NPL Kredit Korporasi

Sementara itu, penghimpunan dana pihak ketiga dari sektor korporasi juga mengalami perlambatan pertumbuhan pada triwulan I 2016. DPK sektor korporasi tercatat sebesar Rp6,73 triliun atau tumbuh 44,14% (yoy) lebih rendah dibandingkan pertumbuhan triwulan sebelumnya 65,79% (yoy). Perlambatan pertumbuhan tersebut terutama disebabkan oleh perlambatan pertumbuhan Tabungan. Komponen Tabungan mengalami penurunan pertumbuhan dari 56,77% (yoy) di triwulan IV 2015 menjadi 26,63% (yoy) di triwulan pelaporan. Selain itu Giro juga mengalami penurunan dari semula 82,19% (yoy) di triwulan IV 2015 menjadi 52,89% (yoy) di triwulan pelaporan. Sementara itu Deposito mengalami percepatan pertumbuhan dari semula 33,58% (yoy) di triwulan IV 2015 menjadi 34,09% (yoy) di triwulan pelaporan. 160%

100% 90% 80% 70% 60% 50% 40% 30% 20% 10% 0%

YOY

140% 120% 100% 80% 60% 40% 20% 0% -20% -40%

I

II

III

IV

2012

I

II

III

2013 DPK

Giro

IV

I

II

III

2014 Tabungan

IV

I

II

III

2015

IV

I

I

2016

II

III

2012

Deposito

IV

I

II

Giro

Grafik 4.6. Pertumbuhan DPK Korporasi

III

IV

I

2013 Tabungan

II

III

IV

I

2014

II

III

IV

2015

I 2016

Deposito

Grafik 4.7. Komposisi DPK Korporasi

4.2.2 Ketahanan Sektor Rumah Tangga Daerah Kredit multiguna dan kredit pemilikan rumah (KPR) masih menjadi pangsa yang terbesar dalam struktur kredit rumah tangga. Dari total kedit yang disalurkan kepada rumah tangga yang pada triwulan I 2016 tercatat sebesar Rp38,81 triliun, kredit multiguna dan KPR memiliki pangsa paling tinggi mencapai 77,64%, disusul kredit kendaraan bermotor (KKB) dan terakhir kredit rumah tangga lainnya, termasuk di dalamnya adalah kredit untuk perlengkapan/peralatan rumah tangga maupun kebutuhan rumah tangga lainnya (Grafik 4.8). Adapun kredit lain-lain merupakan kredit bukan lapangan usaha, serta kredit yang belum diklasifikasikan secara jelas.


59


PANGSA TRIWULAN I 2016 Kredit Multiguna (43.4%) Kredit Pemilikan Rumah, KPR (34.2%) Kredit Lain-lain (13.4%) Kredit Kendaraan Bermotor, KKB (6.63%)

Kredit Rumah Tangga Lainnya (2.23%)

Grafik 4.8. Pangsa Jenis Kredit Rumah Tangga

Penyaluran kredit kepada sektor rumah tangga mengalami percepatan pertumbuhan dibandingkan triwulan sebelumnya. Di triwulan I 2016, kredit sektor rumah tangga tumbuh 7,29% (yoy), lebih tinggi dari triwulan sebelumnya tumbuh 4,29% (yoy). Percepatan pertumbuhan terjadi di jenis Kredit Multiguna dan Kredit Pemilikan Rumah (KPR).Kredit Multiguna mengalami percepatan pertumbuhan dari semula 15,60% (yoy) menjadi 17,66% (yoy) di triwulan pelaporan.Sementara itu peningkatan KPR didorong oleh peningkatan pertumbuhan kredit kepemilikan rumah tipe 21, tipe 22 s.d. 70, tipe di atas 70, dan kredit rumah toko (ruko) atau rumah kantor (rukan). Di sisi lain, Kredit Kendaraan Bermotor (KKB) masih menunjukkan tren kontraksi dari semula -36,75% (yoy) menjadi -36,45% (yoy) di triwulan pelaporan (Grafik 4.9). Kualitas kredit ke sektor rumah tangga tetap terjaga pada tingkat yang aman. Seluruh jenis kredit rumah tangga memiliki rasio NPL di bawah batas aman 5%. Secara umum, rasio NPL relatif stabil dari 1,80% menjadi 1,83% pada triwulan pelaporan. Berdasarkan kondisi ini, dapat dikatakan bahwa ketahanan sektor rumah tangga Sulsel masih cukup baik hingga triwulan I 2016 (Grafik 4.10). Total KKB Multiguna - Skala Kanan

%, yoy 50 40 30 20 10 0 (10) (20) (30) (40) (50) (60)

KPR %, yoy RT Lainnya - Skala Kanan 450 350 250 150 50 (50)

I

II

III

2012

IV

I

II

III

2013

IV

I

II

III

2014

IV

I

II

III

IV

2015

I

Total 5.0 4.5 4.0 3.5 3.0 2.5 2.0 1.5 1.0 0.5 0.0

2016

I

II

III

2012

Grafik 4.9. Pertumbuhan Kredit Rumah Tangga

KPR

KKB

RT Lainnya

Multiguna

%

IV

I

II

III

2013

IV

I

II

III

IV

I

2014

II

III

2015

IV

I 2016

Grafik 4.10. NPL Kredit Rumah Tangga

Penghimpunan dana pihak ketiga (DPK) dari sektor rumah tangga mengalami percepatan pertumbuhan dibandingkan triwulan sebelumnya. DPK sektor rumah tangga tercatat tumbuh 15,53% (yoy) pada triwulan I 2016, lebih tinggi dibandingkan triwulan IV 2015 yang tumbuh 11,84% (yoy). Percepatan pertumbuhan DPK rumah tangga terjadi pada seluruh komponen yaitu Giro, Tabungan, dan Deposito yang tercatat masing-masing 14,19% (yoy), 13,77% (yoy), dan 19,04% (yoy) pada triwulan I 2016, lebih tinggi dibandingkan triwulan sebelumnya yang tercatat masing-masing 3,84% (yoy), 12,16% (yoy), dan 12,48% (yoy). Secara komposisi, DPK rumah tangga masih didominasi oleh tabungan (61,27%) diikuti oleh deposito (33,97%) dan giro (4,77%). Hal ini berarti sebagian besar sumber pendanaan perbankan didominasi oleh dana jangka pendek (Grafik 4.12).

60


BAB 4 SISTEM KEUANGAN DAN PENGEMBANGAN AKSES KEUANGAN 80.00%

100% 90% 80% 70% 60% 50% 40% 30% 20% 10% 0%

YOY

60.00% 40.00% 20.00% 0.00% I

II

-20.00%

III IV

I

2012

II

III IV

I

II

2013

III IV

I

II

2014

III IV

2015

I

2016

I

II

III

2012

-40.00% Total DPK

Giro

Tabungan

Deposito

IV

I

II

Giro

Grafik 4.11. Pertumbuhan DPK Rumah Tangga

III

IV

I

2013 Tabungan

II

III

IV

I

2014

II

III

IV

2015

I 2016

Deposito

Grafik 4.12. Komposisi DPK Rumah Tangga

Pengeluaran rumah tangga untuk konsumsi menurun dibandingkan triwulan sebelumnya. Berdasarkan Survei Konsumen Bank Indonesia pada Maret 2016, mayoritas pengeluaran rumah tangga pada triwulan I 2016 masih digunakan untuk konsumsi (59,72%), meskipun sedikit terjadi penurunan porsi konsumsi dibandingkan triwulan sebelumnya 62,08%. Sementara itu, porsi untuk cicilan utang/kredit relatif stabil di kisaran 16,65%. Di sisi lain, porsi tabungan mengalami peningkatan dari 21,59% di triwulan IV 2015 menjadi 23,63% pada periode pelaporan.

Tabungan, 21.59%

Tabungan, 23.63%

Konsumsi, 62.08%

Cicilan, 16.33%

Cicilan, 16.65%

Grafik 4.13. Komposisi Pengeluaran Rumah Tangga Tw IV - 2015

Konsumsi, 59.72%

Grafik 4.14 Komposisi Pengeluaran Rumah Tangga Tw I - 2016

4.3. Pengembangan Akses Keuangan Penyaluran kredit bagi UMKM pada triwulan I 2016 mengalami peningkatan pertumbuhan dibandingkan triwulan sebelumnya. Kredit UMKM di triwulan IV 2015 tercatat sebesar Rp31,11 triliun, tumbuh 13,43% (yoy) dibandingkan periode sebelumnya 10,72% (yoy). Pangsa kredit UMKM (produktif) terhadap total kredit adalah 32,30%. Dari nilai tersebut, sekitar 66,83% merupakan kredit UMKM yang digunakan untuk modal kerja sedangkan sisanya digunakan untuk investasi (Grafik 4.16). Angka rasio NPL kredit UMKM masih berada di bawah batas aman (5,0%) pada triwulan I 2016 sebesar 4,43%, sedikit meningkat dibandingkan rasio NPL pada triwulan sebelumnya4,26% (Grafik 4.15). Secara sektor ekonomi, UMKM pada sektor pertambangan, konstruksi, dan jasa dunia usaha perlu mendapatkan perhatian khusus dikarenakan memiliki rasio NPL di atas batas aman. NPLs UMKM 6

Pertumbuhan Kredit UMKM - Skala Kanan

Pangsa Kredit UMKM 35

%, yoy

%

Modal Kerja

30

5

25

4

20

3

15

2

10

1

5

0

0 I

II

III IV

2012

I

II

III IV

2013

I

II

III IV

2014

I

II

III IV

2015

Grafik 4.15. Pertumbuhan dan NPL Kredit UMKM

Total Kredit Non-UMKM 68%

Total Kredit UMKM Produktif + Konsumtif 32%

Investasi

33%

67%

I 2016

Grafik 4.16. Pangsa Kredit UMKM


61


Indikator akses keuangan di Sulsel terutama dari sisi penghimpunan dana mengalami peningkatan. Rasio jumlah rekening DPK terhadap penduduk angkatan kerja di Sulsel menunjukkan tren peningkatan, dimana pada triwulan laporan rasio tersebut tercatat 158,08%. Rasio yang lebih besar dari 100% menunjukkan bahwa terdapat penduduk angkatan kerja di Sulsel yang memiliki rekening simpanan lebih dari satu. Meskipun memiliki rasio yang tinggi, namun akses keuangan di Sulsel belum merata terlihat dari adanya ketimpangan. Terdapat kabupaten/kota yang memiliki rasio yang tinggi seperti Kota Makassar, Parepare dan Palopo, sementara Luwu, Luwu Timur, Gowa dan Jeneponto merupakan kabupaten yang memiliki rasio yang cukup rendah. Indikator akses keuangan di Sulsel dari sisi kredit cenderung stagnan. Rasio jumlah rekening kredit terhadap penduduk angkatan kerja di Sulsel cenderung tidak mengalami perubahan dan masih rendah di hampir semua Kabupaten/kota terkecuali Makassar, Parepare, dan Palopo. Kondisi tersebut antara lain mengindikasikan masih kurangnya kegiatan usaha/wirausaha baru yang didukung sektor perbankan atau dengan kata lain ekspansi kredit masih terkonsentrasi pada debitur yang sudah ada. %

%

155

% 29

135

27

115

25

300

95

23

250

75

21

200

55

19

35

17

50

15

15

0

450 400

350

150 100

Feb Agust Feb Agust Feb Agust Feb Agust Feb Agust Feb Agust Feb

2010

2011

2012

2013

2014

2015

2016

* Data Kredit & DPK menggunakan Lokasi Bank

Rasio kredit thd penduduk angk kerja yg bekerja - rhs

Rasio DPK thd penduduk angk kerja yg bekerja

Rasio kredit thd penduduk angk kerja yg bekerja

Grafik 4.17. Perkembangan Akses Keuangan Sulsel

62


Rasio DPK thd penduduk angk kerja yg bekerja

Grafik 4.18. Akses Keuangan di Kab/Kota di Sulsel


Boks 4.A

Dampak Pelonggaran Giro Wajib Minimum (GWM) Primer Dalam Rupiah Terhadap Perekonomian

Rapat Dewan Gubernur (RDG) Bank Indonesia tanggal 18 Februari 2016 memutuskan untuk menurunkan kewajiban Giro Wajib Minimum (GWM) Primer dalam Rupiah bagi Bank Umum Konvensional. Setelah menurunkan rasio kewajiban Giro Wajib Minimum (GWM) Primer dalam Rupiah sebesar 0,5% dari 8% menjadi 7,5% dari DPK dalam Rupiah yang berlaku efektif mulai 1 Desember 2015 yang lalu, Bank Indonesia kembali menurunkan rasio kewajiban Giro Wajib Minimum (GWM) Primer dalam Rupiah menjadi 6,5% yang berlaku efektif sejak 16 Maret 2016.Penurunan GWM tersebut didasarkan oleh beberapa pertimbangan, antara lain: a. Kondisi stabilitas makroekonomi semakin baik, khususnya laju inflasi yang terkendali, sehingga memberikan ruang untuk dilakukan pelonggaran kebijakan moneter. b. Tantangan dari sisi eksternal yang utamanya bersumber dari kemungkinan kenaikan Suku Bunga Kebijakan Bank Sentral Amerika Serikat (Federal Funds Rate, FFR) semakin mereda. Pemulihan ekonomi Amerika Serikat yang belum solid mengakibatkan perkiraan kenaikan FFR bergeser mundur dengan besaran kenaikan yang lebih rendah. c. Menurunnya tekanan kenaikan FFR yang tidak seagresif perkiraan sebelumnya, juga menurunkan risiko yang mungkin timbul dari keberagaman kebijakan moneter global mengingat beberapa maju di Kawasan Eropa dan Jepang masih menerapkan kebijakan moneter yang longgar melalui quantitative easing (QE).

GWM RUPIAH TURUN 1%

Likuiditas Perbankan

Kapasitas Penyaluran Kredit

KREDIT BI RATE TURUN 0,25%

Suku Bunga Perbankan

PDRB

Permintaan Kredit

6,75% Gambar 4.A.1 Transmisi Penurunan GWM Primer Rupiah

Penurunan GWM primer dalam rupiah yang diiringi oleh penurunan suku bunga acuan BI diharapkan dapat memperkuat upaya mendorong pertumbuhan ekonomi nasional, melalui: a. Menjaga kecukupan likuditas perbankan untuk mendorong pertumbuhan kredit.DPK Bank Konvesional di Sulsel dalam rupiah pada triwulan I – 2016 tercatat sebesar Rp72,21 trilun atau 96,50% dari total DPK Bank Konvensional yang tercatat sebesar Rp74,83 triliun. Porsi DPK Bank Konvensional dalam rupiah terhadap total DPK Bank Konvensional relatif stabil pada kisaran 95% s.d 97% (Grafik 4.A.1). Secara keseluruhan Sulsel, pelonggaran GWM rupiah 1% dapat 17 menambah potensi likuiditas perbankan di Sulsel sekitar Rp722 milyar . Penambahan likuiditas tersebut dapat dimanfaatkan oleh perbankan di Sulsel untuk mendorong pertumbuhan kredit. Meskipun LDR Perbankan di Sulsel cukup tinggi (122,94%), namun potensi penyaluran kredit di Sulsel masih tinggi terlihat dari rasio kredit terhadap PDRB yang masih rendah (27,44%) dan risiko kredit yang masih terkendali tercermin dari NPL (3,36%) yang masih dalam batas aman. Peningkatan kapasitas pembiayaan akan diharapkan dapat menambah kemampuan perbankan dalam menyalurkan kredit untuk mendorong kegiatan dunia usaha. b. Kombinasi penurunan BI rate dan GWM primer dalam rupiah akan memperkuat dan mempercepat transmisi moneter ke perekonomian. Suku bunga kredit dan DPK perbankan di Sulsel pada tahun 2016 mengalami tren penurunan sejalan dengan penurunan BI Rate(Grafik 4.A.2).Kebijakan Bank Indonesia menurunkan GWM primer dalam rupiah akan menambah likuiditas perbankan sehingga penurunan BI rate akan lebih cepat direspon oleh perbankan melalui penurunan suku bunga kredit maupun DPK. Dengan suku bunga yang relatif menurun diharapkan akan meningkatkan minat masyarakat dan gairah pelaku usaha untuk mengembangkan bisnisnya dengan menggunakan sumber pembiayaan dari kredit perbankan untuk menggerakkan roda ekonomi.

17

Dihitung dari 1% (penurunan GWM rupiah) dikali Rp72,21 triliun (DPK Bank Umum Konvensional Dalam Rupiah di bulan Maret 2016). Kajian Ekonomi dan Keuangan Regional Provinsi Sulawesi Selatan| Triwulan I 2016 Mendorong Nilai Tambah Kota dan Komoditas Unggulan Sulsel

63


Rp triliun 75

74,83 Porsi Rupiah - rhs

96,50

Rupiah 65

60

55

50

1

2

3

4

% 8,0

13,4

7,5

13,3

72,21 96,8

Total

70

% 97,0

5

6

7 2015

8

9

10

11

12

1

2

DPK

%

KREDIT - rhs

96,6

7,0

96,4

6,5

96,2

6,0

13,1

96,0

5,5

13,0

95,8

5,0

95,6

4,5

95,4

4,0

95,2

3,5

95,0

3,0

3

13,2

6,75

12,9

12,89

12,7 12,6 1

2

3

4

5

6

7

2015

8

9

10

11

12

1

2

3

2016

Grafik 4.A.2 Perkembangan BI Rate, Suku Bunga DPK dan Kredit


12,8

3,65

2016

Grafik 4.A.1 Perkembangan DPK Bank Konvensional di Sulsel

64

BI Rate

5. SISTEM PEMBAYARAN DAN PENGELOLAAN UANG

Bab 5 Sistem Pembayaran dan Pengelolaan Uang Perkembangan kinerja sistem pembayaran meningkat pada triwulan I2016, mengikuti siklus perekonomian Sulsel.Hal ini tercermin dari nilai transaksi keuangan melalui Sistem Kliring Nasional Bank Indonesia (SKNBI) yang mengalami peningkatan. Meningkatnya transaksi SKNBI sejalan dengan diimplementasikannyaketentuan batas minimal transaksi melalui BI-RTGS sebesar Rp500 juta dan disisi diberlakukannya kebijakan penambahan waktu pelayanan SKNBI menjadi 5 (lima) kali sehari. Sementara di sisi layanan uang tunai, jumlah outflow yang menurun dan kenaikan jumlah uang yang masuk ke Bank Indonesia (inflow) menyebabkannet inflowsebesar Rp4,74 triliun. Jumlah uang yang keluar (outflow) dengan nilai yang menurun mengindikasikan adanya penurunan kebutuhan uang kartal, sementara tingginya net inflowmerupakan siklus musiman di awal tahun setelah momen libur natal dan tahun baru. Untuk meningkatkan layanan ketersediaan uang layak edar, Bank Indonesia senantiasa terus mendorongclean money policy melalui kegiatan pengelolaan uang tunai dengan melakukan pembukaan layanan penukaran uang, kas keliling, remise, pemusnahan uang tidak layak edar, dan edukasi ciri-ciri keaslian mata uang rupiah.


65

BAB 5 SISTEM PEMBAYARAN DAN PENGELOLAAN UANG

5.1. Perkembangan Sistem Pembayaran 5.1.1 Perkembangan Transaksi Kliring Transaksi non-tunai melalui sarana kliring mengalami peningkatan pada triwulan I 2016 (Tabel 5.1). Jumlah warkat yang dikliringkan pada periode laporan tercatat sebanyak 347 ribu lembar dengan nominal sebesar Rp18,23 triliun. Nilai kliring pada triwulan laporan mengalami peningkatan pertumbuhan mencapai 86,7% (yoy) lebih tinggi dibandingkan pertumbuhan di triwulan sebelumnya yang tercatat 24,6% (yoy). Peningkatan ini juga terindikasi dari pertumbuhan nominal rata-rata perputaran harian transaksi kliring dari 18,9% (yoy) menjadi 34,9% (yoy) di angka Rp0,30 triliun.Sementara itu, rasio Penolakan Cek/BG Kosong (terhadap Kliring Debet Penyerahan) menunjukkan sedikit penurunan pada triwulan I 2016 menjadi 2,37% dari triwulan sebelumnya 2,50%. Tabel 5.1. Perputaran Kliring dan Cek/BG Kosong URAIAN Total Perputaran Kliring Kredit dan Kliring Debet Penyerahan - Nominal (triliun rupiah) - Lembar (ribuan) Rata-rata Harian Total Perputaran Kliring Kredit dan Debet Penyerahan - Nominal (triliun rupiah) - Lembar (ribuan) Nisbah Rata-rata Penolakan Cek/BG Kosong (terhadap Kliring Debet Penyerahan) - Nominal (%) - Lembar (%)

2013

2014

2015

I

II

III

IV

I

II

III

IV

I

II

III

IV

2016 I

9.74 284

9.98 286

10.24 281

10.67 290

9.48 260

9.62 266

9.72 261

11.20 281

9.76 262

10.49 285

11.36 297

13.95 314

18.23 347

0.16 4.73

0.17 4.76

0.17 4.68

0.17 4.68

0.16 4.33

0.16 4.43

0.16 4.21

0.18 4.53

0.16 4.30

0.17 4.67

0.19 4.87

0.22 4.99

0.30 5.69

2.41 2.38

2.75 2.47

3.28 2.33

2.60 2.17

2.61 2.47

3.66 2.46

2.56 2.30

2.60 1.84

2.70 2.27

2.22 2.15

2.24 2.06

2.50 2.07

2.37 2.19

5.1.2 Perkembangan Transaksi RTGS18 Pada triwulan III 2015, transaksi non tunai melalui sistem RTGS masih tumbuh negatif dibandingkan pertumbuhan triwulan sebelumnya. Secara total, nilai transaksi BI-RTGS Sulsel pada Triwulan III 2015 sebesar Rp63,19 triliun tumbuh 13,96% (yoy) lebih rendah dibandingkan pertumbuhan di triwulan sebelumnya tercatat -1,80% (yoy). Transaksi BI-RTGS pada periode laporan masih didominasi aliran transaksi yang masuk (to/incoming) ke perbankan Sulsel dengan nilai Rp40,38 triliun, lebih tinggi dari aliran transaksi yang keluar (from/outgoing) dari perbankan Sulsel yang tercatat sebesar Rp19,34 triliun, serta dari aliran transaksi antarbank yang ada di Sulsel (from-to) sebesar Rp3,48 triliun. Pada triwulan III 2015, aliran dana masuk (RTGS-To) mengalami percepatan sementara aliran dana keluar (RTGS-From) dan aliran dana antar wilayah (RTGS-From/To) mengalami perlambatan pertumbuhan. Transaksi RTGS-To tercatat tumbuh 3,5% (yoy) lebih tinggi dari pertumbuhan di triwulan sebelumnya yang tercatat -2,95% (yoy). Sementara transaksi RTGS-From dan RTGS-From/To tercatat mengalami perlambatan, secara berurut dari 24,93% (yoy) dan -55%,27% (yoy) di triwulan III 2015 menjadi -16,92% (yoy) dan -69,29% (yoy) pada triwulan II 2015.

Grafik 5.1. Transaksi RTGS From/Outgoing (dari Bank di Sulsel)

18

Grafik 5.2. Transaksi RTGS From-To (antarbank di Sulsel)

Sejak implementasi RTGS Gen II (16 November 2016), data regional RTGS hanya bisa dipilah untuk data from per propinsi. Data To dan data From-To tidak dapat lagi disediakan.

66



Grafik 5.3. Transaksi RTGS To/Incoming (ke Bank di Sulsel)

Grafik 5.4. Aliran Uang Kartal Inflow

5.2. Pengelolaan Uang Tunai 5.2.1 Perkembangan Aliran Uang Kartal Perkembangan aliran uang kartal di Sulsel pada triwulan I 2016 menunjukkan net inflow. Aliran uang masuk (inflow) tercatat sebesar Rp6,23 triliun meningkat dari triwulan sebelumnya sebesar Rp3,79 triliun atau secara triwulanan meningkat hingga -64,31% (Grafik 5.6). Meskipun demikian, aliran uang yang keluar (outflow) dari Bank Indonesia mengalami penurunan dari Rp3,20 triliun pada triwulan IV 2015 menjadi Rp1,49 triliun pada triwulan laporan, sehingga tercatat net inflow sebesar Rp4,74 triliun (Grafik 5.5). Untuk meningkatkan kualitas layanan distribusi uang kartal, Bank Indonesia pada akhir Tahun 2015 telah membuka kantor layanan kas titipan di Kota Parepare. Layanan tersebut turut menunjang pemenuhan kebutuhan uang kartal wilayah Kota Parepare dan sekitarnya setelah sebelumnya Bank Indonesia juga memiliki layanan serupa di Kota Palopo. 7

Rp Triliun

Outflow

gOutflow - Skala Kanan

%, yoy

6

100

7

80

6

60

5

Inflow

gInflow - Skala Kanan

%, yoy

60

4 40

20

3

3

0

2

0 I

II

III

2013

IV

I

II

III

IV

I

II

2014

III

IV

2015

20

2

(20)

1

100

80

5

40

4

Rp Triliun

(40)

1

(60)

0

0

(20) I

I

II

III

IV

I

II

2013

2016

III

2014

Grafik 5.5. Aliran Uang Kartal Outflow

IV

I

II

III

2015

IV

I 2016

Grafik 5.6. Aliran Uang Kartal Inflow

5.0 4.0

Rp Triliun

3.0 2.0 1.0 0.0 (1.0) I

II

III 2013

IV

I

II

III 2014

IV

I

II

III 2015

IV

I 2016

Grafik 5.7. Selisih Inflow dan Outflow


67


5.2.2 Penyediaan Uang Layak Edar Bank Indonesia senantiasa menyelenggarakan layanan penukaran uang demi menjaga ketersediaan uang layak edar (ULE) di masyarakat. Dalam rangka renovasi gedung Kantor Perwakilan Bank Indonesia Provinsi Sulawesi Selatan, sejak tanggal 28 April 2015, Bank Indonesia membuka pelayanan penukaran uang di luar kantor. Pelayanan tersebut telah dilakukan secara rutin setiap hari Selasa-Rabu-Kamis dengan jam operasi 09.00 s.d. 13.00 WITA di Wisma Bank Indonesia, Jalan Pasar Ikan No. 8, Makassar. Selain itu, kegiatan kas keliling keluar Kota Makassar juga telah dilakukan di beberapa daerah yaitu Kabupaten Jeneponto, Bantaeng, Sinjai, Watampone, Soppeng, Bulukumba, Selayar, Wajo, Enrekang dan Luwu Timur. Dalam rangka penerapan clean money policy, kegiatan remise ke luar dari Sulsel juga ditempuh Kantor Perwakilan Bank Indonesia Provinsi Sulawesi Selatan. Selama periode triwulan I 2016, telah dilakukan sebanyak 5 (lima) kali kegiatan remise ke daerah lain di Kawasan Timur Indonesia (KTI) yaitu ke Provinsi Maluku, Sulawesi Tenggara, Nusa Tenggara Timur, Sulawesi Barat, dan Papua masing-masing sebanyak 1 (satu) kali. Bank Indonesia juga melakukan kegiatan pemusnahan uang tidak layak edar (UTLE). Kegiatan pemusnahan UTLE pada triwulan I 2016 tercatat sebesar Rp1,32 triliun, meningkat dibandingkan triwulan sebelumnya sebesar Rp0,79 triliun (Grafik 5.8).

5.2.3 Perkembangan Temuan Uang Palsu Pecahan besar yang mendominasi peredaran uang palsu ditemukan sebanyak 576 lembar pada triwulan I 2016. Pecahan uang palsu yang paling banyak ditemukan pada triwulan laporan adalah pecahan Rp50.000 (65%), diikuti Rp100.000 (31%) dan pecahan lainnya sebesar 4% (Grafik 5.10). Sebagai upaya untuk mengantisipasi peredaran uang palsu sekaligus memberikan edukasi bagi masyarakat mengenai ciri-ciri keaslian uang rupiah, Kantor Perwakilan Bank Indonesia Provinsi Sulawesi Selatan senantiasa telah melakukan kegiatan sosialisasi ciri-ciri keaslian uang rupiah. Nominal UTLE

Rp Triliun 1.4

gUTLE - Skala Kanan

%, yoy 2,000

1.2

1,600

1.0

1,200

0.8 0.6 0.4

0.2 0.0 I

II

III

2013

IV

I

II

III

2014

IV

I

II

III

2015

IV

Temuan Uang Palsu

800

200%

700

160%

600

120%

500

80%

800

400

40%

400

300

0%

0

200

-40%

(400)

100

-80%

I

0

2016

-120% I

II

III

IV

I

2013

III

IV

I

II

31%

Pecahan 100.000

Pecahan 50.000 65%

Pecahan Lainnya

Grafik 5.10. Temuan Uang Palsu Per Nominal

Kajian Ekonomi dan Keuangan Regional Provinsi Sulawesi Selatan|Triwulan I 2016

III

2015

Grafik 5.9. Temuan Uang Palsu

4%

Mendorong Nilai Tambah Kota dan Komoditas Unggulan Sulsel

II

2014

Grafik 5.8. Pemusnahan Uang Tidak Layak Edar (UTLE)

68

Y.O.Y.

IV

I 2016


Boks 5.A

Smart City (Kota Cerdas) Berkembang Bersama Gerakan Nasional Non Tunai (GNNT)

Menurut Bappenas, konsep smart city dapat ditinjau dari 3 aspek, smart economy, smart society, dan smart environment. Dalam smart economy, sebuah kota dituntut untuk mencari branding misalnya sebagai kota pariwisata, dst. Selain itu, tingkat pendidikan dalam mendorong kualitas SDM, pengembangan industri dan kewirausahaan, serta pemanfaatan sumber daya yang efisien menjadi utama dalam aspek ini. Smart society, suatu kota dituntut untuk memberikan kemudahan akses terhadap pelayanan publik (kesehatan dan transportasi) maupun jaminan keamanan. Sementara smart environment, terkait pengelolaan lingkungan dan pengembangan energi terbarukan menjadi syarat utama kota cerdas. Kota Makassar menjadi salah satu percontohan kota cerdas, hal tersebut tercermin dari visi Kota Makassar 2014-2019 yaitu “menjadi kota dunia dengan peningkatan layanan publik untuk kota cerdas“. Latar Belakang Pengembangan kota cerdas di Makasssar antara lain jumlah penduduk yang tinggi (mencapai 1,7 juta jiwa), jumlah warga miskin (92,7 ribu), warga tanpa pekerjaan (166 ribu), terdapat 54 SKPD, 18.103 PNS, 1,7 juta warga, 92,7 ribu warga miskin, 166 ribu warga 2 tanpa pekerjaan tetap, potensi bencana (banjir, dst) dan luas wilayah 175 km . Selain itu, kontribusi ekonomi kota 1 Makassar mencapai /3 ekonomi Sulsel, dengan bobot inflasi tertinggi dibanding kota di Sulsel lainnya. Sulsel membutuhkan kota cerdas dalam optimalisasi peran pemerintah dan sumber daya. Penerapan kota cerdas sejalan dengan daya dukung yang dibutuhkan oleh Sulsel semakin meningkat, karena selama 5 tahun terakhir, pertumbuhan ekonomi Sulsel selalu di atas pertumbuhan ekonomi nasional. Bahkan, nilai produksi barang dan jasa Sulsel tahun 2015, bila dilihat dari PDRB (Produk Domestik Regional Bruto) mencapai Rp341,75 triliun. Perkembangan ini akan menjadi tugas Bank Sentral untuk menyediakan sistem pembayaran yang aman, efisien, dan lancar. Transaksi ekonomi yang besar tersebut akan semakin ringan apabila dilakukan secara non-tunai. Pengembangan smart economy sejalan dengan Gerakan Nasional Non Tunai (GNNT), yang di launching secara Nasional pada 14 Agustus 2014. Dan untuk wilayah Sulsel, kick off GNNT telah dilaksanakan pada tanggal 9 September 2014. Pengembangan GNNT dan smart city yang juga saling bersinggungan antara lain Sosialisasi/roadshow GNNT ke sekolahsekolah; Makassar Smart Card yang berfungsi sebagai kartu identitas, ATM, debet dan e-money; pembayaran pajak secara online; Layanan Keuangan Digital (LKD) yang saat ini sudah mencapai 2.225 agen; dan electronic money yang diterbitkan oleh provider telekomunikasi maupun perbankan. Pemanfaatan electronic money sangat berguna untuk efisiensi pembayaran di pintu toll Makassar. Saat ini sudah ada 4 (empat) bank yang ikut serta dalam pembayaran dengan E-Toll. Ceruk transaksi e-toll ini memang masih cukup dalam. Menurut pengelola toll di Makassar selama tahun 2015, volume lalulintas untuk seksi I dan II rerata sebesar 57.150 kendaraan per hari, sementara untuk Seksi IV arah Bandara, 42.450 kendaraan perhari. Apabila dinilai dapat mencapai Rp539 juta per hari. Tentu nilai yang tidak sedikit apabila harus bertransaksi secara tunai. Selain itu, transaksi secara non tunai, atau menggunakan e-toll, tentunya akan lebih cepat dan efisien, sehingga akan mengurangi penumpukan kendaraan di pintu toll.

Gambar 5.A.2. Launching E-Toll Card di Makassar

Gambar 5.A.2. Control Room Smart City Makassar


69



70


6. KETENAGAKERJAAN DAN KESEJAHTERAAN

Bab 6 Ketenagakerjaan dan Kesejahteraan Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) di Sulsel mencapai 5,11% (Februari 2016) lebih rendah dibandingkan periode yang sama di tahun 2015 (5,80%). Kemudian, tingkat kesejahteraan petani yang diukur dari Nilai Tukar Petani (NTP) hingga triwulan I 2016 secara tahunan terpantau membaik dibandingkan triwulan I 2015. Sementara itu, jumlah penduduk miskin di Sulsel hingga September 2015 meningkat dibanding September 2014 baik di kota maupun di desa. Persentase penduduk miskin di Sulsel (10,12%), tergolong cukup rendah jika dibandingkan Provinsi lain di Sulampua maupun Nasional.


71

BAB 6 KETENAGAKERJAAN DAN KESEJAHTERAAN

6.1. Tenaga Kerja Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) di Sulsel mencapai 5,11% (Februari 2016) lebih rendah dibandingkan periode yang sama 2015. Secara nominal jumlah pengangguran terbuka Sulsel turun dari 218,31 ribu orang per Februari 2015 menjadi 192,96 ribu orang per Februari 2016. Penurunan pengangguran diindikasikan terjadi sebagai dampak dari kebijakan pemerintah (dana desa dan paket kebijakan ekonomi). Dengan demikian, penyerapan tenaga kerja membaik, sejalan dengan peningkatan jumlah angkatan kerja 19.056 orang atau naik 0,51% dibandingkan periode yang sama di tahun 2015.

Tabel6.1. Penduduk Usia 15 Tahun Ke Atas Menurut Kegiatan Utama

KEGIATAN UTAMA

Februari 2015

Februari 2016

Angkatan Kerja a. Bekerja b. Pengangguran

3,755,870 3,537,559 218,311

3,774,926 3,581,957 192,969

Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja Tingkat Pengangguran Terbuka

62.2% 5.80%

61.6% 5.11%


Sektor pertanian masih menjadi sektor penyerap tenaga kerja terbanyak. Pada periode Februari 2016, sektor pertanian menyerap 40,28% dari total tenaga kerja atau 1,42 juta orang. Angka ini turun-0,69% dibandingkan periode yang sama 2015. Penurunan tenaga kerja sektor pertanian disebabkan adanya pengaruh penerapan mekanisme alat-alat pertanian modern combine harvester (alat panen gabah) sehingga pekerja buruh musim panen diawal tahun 2016 berkurang. Hal tersebut terkonfirmasi dari salah satu perusahaan mesin panen yang menyatakan bahwa 60% penjualan didominasi oleh 19 wilayah Sulawesi, dan Sulsel mendominasi 70% wilayah Sulawesi . Sementara itu, sektor industri, perdagangan dan lainnya mengalami kenaikan jumlah tenaga kerja, meski sektor jasa mengalami pertumbuhan negatif. Tabel 6.2. Persentase Tenaga Kerja Menurut Lapangan Pekerjaan Utama KEGIATAN UTAMA Pertanian

Februari 2015 Jumlah

Pangsa

Februari 2016 Pertumbuhan

Jumlah

Pertumbuhan

1,449,458

40.97%

40.28%

-0.45%

Industri

212,802

6.02%

-8.26%

213,950

5.97%

0.54%

Perdagangan

738,999

20.89%

1.32%

774,310

21.62%

4.78%

Jasa

617,087

17.44%

-4.22%

623,135

17.40%

0.98%

519,213 3,537,559

14.68% 100.00%

15.32% 2.12%

527,687 3,581,957

14.73% 100.00%

1.63% 1.26%

Lainnya Total

2.91% 1,442,875

Pangsa


Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja (TPAK) Sulsel tercatat menurunberbanding terbalik dengan jumlah angkatan kerja yang bekerja yang meningkat. TPAK turun dari 62,2% pada Februari 2015 menjadi 61,6% pada Februari 2016. Jumlah angkatan kerja pada Februari 2016 mencapai 3,77 juta orang, lebih tinggi dari periode yang sama di tahun 2015 sejumlah 3,75 juta orang. Secara sektoral, penurunan TPAK diperkirakan terjadi karena penurunan angkatan kerja di sektor pertanian yang memiliki pangsa terbesar di Sulsel. Sementara 60% sektor lain mengalami pertumbuhan angkatan kerja yang positif. Kondisi demikian dikonfirmasi oleh hasil Survei Konsumen Bank Indonesia menunjukkan konsumen optimis bahwa di periode laporan terdapat ketersediaan lapangan kerja. Rata-rata Indeks Ketersediaan Lapangan Kerja Saat Ini (IKLK) meningkat sebesar 107,17 dibanding triwulan sebelumnya (98,0). Sementara itu, Indeks Penghasilan Saat Ini Dibanding 6 Bulan Lalu (IPD6) juga mengalami peningkatan optimisme dibandingkan periode sebelumnya dari 97,67 menjadi 112.

19

Sumber: anekdotal informasi

72



Indeks

Indeks

Ketersediaan lapangan kerja Growth yoy (%) - Skala Kanan

150

Penghasilan saat ini Growth yoy (%) - Skala Kanan

40

160

140

30

150

20

130

20

140

10

10

130

0

120

120

110

30

0 -10

-10

110

100

-20

100

-20

90

-30

90

-30

80

-40

80

I

II

III IV

I

II

2012

III IV

I

2013

II

III IV

2014

I

II

III IV

2015

I

-40 I

2016

Sumber: Survei Konsumen, diolah Grafik 6.1. Indeks Ketersediaan Lapangan Kerja Saat Ini

II

III IV

I

2012

II

III IV

I

2013

II

III IV

2014

I

II

III IV

2015

I 2016

Sumber: Survei Konsumen, diolah Grafik 6.2. Indeks Penghasilan Saat Ini

6.2. Penduduk Miskin20 Berdasarkan data September 2015, jumlah dan persentase penduduk miskin di Sulsel hingga September 2015 menjadi 864 ribu orang atau 10,12% dari total penduduk, meningkat dibanding periode yang sama di tahun 2014. Jumlah penduduk miskin di Sulsel mengalami peningkatandari 806 ribu orang di September 2014 menjadi 864 ribu orang di September 2015, atau naik 7,21% (yoy). Persentase tersebut naik seiring dengan meningkatnya jumlah penduduk miskin di kota maupun di desa. Jumlah penduduk miskin kota mengalami peningkatan1,80% (yoy) menjadi 157 ribu orang (Grafik 6.3). Hal yang sama juga dialami oleh penduduk pedesaan yang mengalami peningkatan8,50% (yoy), menjadi 707 ribu orang (Grafik 6.3). Penduduk miskin di pedesaan menyumbang 81,82% dari total penduduk miskin yang ada, sedangkan sisanya 18,18% disumbang oleh penduduk kota. ribu orang

100%

1000 900

10.3%

10.3%

10.3%

90%

10.2%

80%

10.0%

70%

9.8%

60%

707.34 9.6%

50%

10.3%

10.12%

10.1%

800

10.4%

700 600 500 400

9.8%

930.3 880.9

9.5%

696.6

200 100

0

9.5% 9.39%

672.3

300

701.81 696.9

651.95 651.3

Mar-11 Sep-11 Mar-12 Sep-12 Mar-13 Sep-13 Mar-14 Sep-14 Mar-15 Sep-15

Kota

% Total Penduduk Miskin - kanan

Sumber: Badan Pusat Statistik, diolah Grafik 6.3. Jumlah Penduduk Miskin Sulawesi Selatan

9.2%

9.0% 8.8%

25.73

14.07

25 20

19.36

18.16

15

13.74

40% 30%

639.7

152.8 150.8 129.2 133.6 148.0 160.5 162.49 154.40 146.42 157.18

Desa

9.4%

30 28.4

11.9 10.12

8.98

10 6.22

20%

5

10% 0%

0 Sulut Sulteng Sulsel

Desa

SultraGorontaloSulbar Maluku Malut Irjabar Papua

Kota

% Total Penddk Miskin - kanan

Sumber: Badan Pusat Statistik, diolah Grafik 6.4. Persentase Jumlah Penduduk Miskin Sulampua Menurut Provinsi September 2015

Peningkatan kemiskinan terjadi baik di kota maupun di desa. Peningkatan tersebut sejalan dengan angka inflasi yang cukup tinggi pada periode Juni hinggaSeptember 2015 di atas 8,00% (yoy). Tingginya inflasi didorong oleh tekanan harga di seluruh kelompok barangdanjasa.Peningkatan harga tersebut selain diakibatkan oleh excess demand juga disebabkan oleh faktor pelemahan nilai tukar rupiah, sehingga mendorong peningkatan harga beberapa produk pangan (tahu dan tempe), yang sebagian besar bahan bakunya berupa kedele masih diimpor. Sementara disisi lain, peningkatan upah minimum regional (UMR) 11,11% menjadi Rp2.000.000/bulan, lebih banyak dinikmati oleh penduduk di perkotaan/kaum urban, sehingga laju pertumbuhan penduduk miskin di pedesan relatif tinggi, yang pada akhirnya secara keseluruhan rasio penduduk miskin cenderung meningkat dibandingkan tahun 2014.

20

BPS menggunakan konsep kemampuan memenuhi kebutuhan dasar (basic needs approach). Dengan pendekatan ini, kemiskinan dipandang sebagai ketidakmampuan dari sisi ekonomi untuk memenuhi kebutuhan dasar makanan dan bukan makanan yang diukur dari sisi pengeluaran. Jadi, penduduk miskin adalah penduduk yang memiliki rata-rata pengeluaran per kapita per bulan di bawah garis kemiskinan. Kajian Ekonomi dan Keuangan Regional Provinsi Sulawesi Selatan| Triwulan I 2016 Mendorong Nilai Tambah Kota dan Komoditas Unggulan Sulsel

73


%yoy

14.00

Inflasi

0.40

Andil_Beras - Skala Kanan

0.35

12.00

0.30

10.00

0.25

8.00

0.20

6.00

0.15 0.10

4.00

0.05

2.00

0.00

0.00

-0.05 2011

R2

Tingkat kemiskinan dan andil inflasi beras memiliki korelasi positif. Korelasi antara tingkat kemiskinan dan andil inflasi beras mencapai 70,05%. Korelasi positif tersebut menunjukkan bahwa jika terjadi kenaikan harga beras, maka akan berdampak meningkatkan kemiskinan di Sulsel. Sementara itu, korelasi kemiskinan dengan inflasi memiliki kecenderungan yang sama. Inflasi yang semakin meningkat akan menurunkan daya beli masyarakat, sehingga kesejahteraan menurun. Dengan demikian, upaya pengendalian inflasi perlu ditingkatkan, agar tingkat kemiskinan dapat ditekan menurun.

%yoy

Kemiskinan

2012

Mar 2013

Sept 2013

Mar 2014

Sept 2014

Mar 2015

Sept 2015

Kemiskinan - Andil Beras: 70,05%

Sumber : Badan Pusat Statistik, diolah Grafik 6.5. Grafik Kemiskinan dan Andil Inflasi Beras

Tabel 6.3. Garis Kemiskinan Sulsel

Kota

Garis Kemiskinan (Rp/kapita/bln) Sep-13 Mar-14 Sep-14 Mar-15 235,488 240,276 246,416 264,163

Sep-15 274,140

Sep-13 9.13%

Mar-14 8.29%

Desa

207,023

254,524

12.54%

9.94%

211,271

219,109

240,175

Pertumbuhan YoY Sep-14 Mar-15 4.64% 9.94% 5.84%

13.68%

Sep-15 11.25%

Sep-13 7.24%

Mar-14 5.88%

Inflasi YoY Sep-14 Mar-15 3.72% 8.61%

Sep-15 8.36%

16.16%

Sumber : Badan Pusat Statistik, diolah

Secaraspasial, persentase jumlah penduduk miskin di Sulawesi Selatan relatif cukup rendah jika dibandingkan dengan provinsi lain se-Sulampua. Jumlah penduduk miskin Sulawesi Selatan berada pada urutan ketiga terendah (10,12%) setelah Provinsi Maluku Utara (6,22%) dan Sulawesi Utara (8,98%) (Grafik 6.4). Sedangkan persentase jumlah penduduk miskin tertinggi di Sulampua tercatat 28,4% dan masih terdapat di Provinsi Papua. Tabel 6.4. Perkembangan Kemiskinan di Kawasan Timur Indonesia Sep-14 Provinsi Sulut Sulteng Sulsel Sultra Gorontalo Sulbar Maluku Malut Irjabar Papua

Kota 60.08 71.65 154.40 45.79 23.88 29.87 47.58 11.17 14.06 35.61

Jumlah Desa 137.48 315.41 651.95 268.30 171.22 124.82 259.44 73.62 211.40 828.50

Total 197.56 387.06 806.35 314.09 195.10 154.69 307.02 84.79 225.46 864.11

Mar-15 Persentase Kota Desa Total 5.57 10.47 8.3 10.35 14.66 13.6 4.93 12.25 9.5 6.62 15.17 12.8 6.24 23.21 17.4 9.99 12.67 12.1 7.35 25.49 18.4 3.58 8.85 7.4 5.52 35.01 26.3 4.46 35.87 27.8

Kota 60.71 77.97 146.42 52.06 25.37 27.39 51.77 12.25 19.34 37.27

Jumlah Desa 147.83 343.66 651.3 269.82 181.48 133.09 276.64 67.65 206.03 821.88

Total 208.54 421.63 797.72 321.88 206.85 160.48 328.41 79.9 225.37 859.15

Sep-15

Persentase Kota Desa Total 5.52 11.27 8.65 10.93 15.9 14.66 4.61 12.23 9.39 7.24 15.19 12.9 6.48 24.62 18.32 10.52 12.87 12.4 7.91 26.9 19.51 3.85 7.95 6.84 5.86 37.97 25.82 4.61 36.66 28.17

Kota 58.00 79.25 157.18 56.77 27.01 22.51 51.6 8.29 18.82 30.28

Jumlah Desa 159.14 327.09 707.34 288.25 179.51 130.7 276.17 64.35 206.72 867.93

Sumber : Badan Pusat Statistik, diolah Tabel 6.5. Tingkat Kemiskinan Per Kab/Kota se Sulawesi Selatan No 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 23

Tingkat Kemiskinan (%) Kep. Selayar Bulukumba Bantaeng Jeneponto Takalar Gowa Sinjai Maros Pangkep Barru Bone Soppeng Wajo Sidrap Pinrang Enrekang Luwu Tana Toraja Luwu Utara Luwu Timur Toraja Utara Makassar Pare-pare Palopo Sulawesi Selatan

2008 18.49 12.26 10.94 22.48 12.68 12.79 12.73 18.55 21.36 13.49 17.35 11.22 10.16 7.64 9.65 20.51 19.44 18.57 18.38 10.98 5.36 7.10 12.83 13.41

2009 16.41 10.50 9.96 20.58 11.06 10.93 11.37 16.35 19.35 11.43 15.19 9.95 8.93 6.73 8.70 18.10 16.96 16.14 16.40 8.91 5.52 6.52 11.85 11.93

2010 15.00 9.02 10.25 19.10 11.16 9.49 10.68 14.62 19.26 10.69 14.08 10.42 8.96 7.00 9.01 16.86 15.44 14.62 16.25 9.18 19.08 5.86 6.53 11.28 11.40

Sumber: BPS, diolah

74


2011 13.49 8.12 9.21 17.16 10.04 8.55 9.63 13.14 17.36 9.59 12.67 9.36 8.06 6.29 8.12 15.18 13.93 13.22 14.64 8.29 17.06 5.29 5.91 10.22 10.27

2012 12.87 7.82 8.89 16.58 9.59 8.05 9.28 12.55 16.62 9.28 12.25 9.12 7.83 6.00 7.82 14.44 13.33 12.72 14.02 7.71 16.27 5.02 5.58 9.46 9.82

2013 14.23 9.04 10.45 16.52 10.42 8.73 10.32 12.94 17.75 10.32 11.92 9.43 8.17 6.30 8.86 15.11 15.10 13.81 15.52 8.38 16.53 4.70 6.38 9.57 10.32

2014 13.13 8.37 9.68 15.31 9.62 8.00 9.56 11.93 16.38 9.74 10.88 8.76 7.74 5.82 8.20 13.90 13.95 12.77 14.31 7.67 15.10 4.48 5.88 8.80 9.54

Total 217.14 406.34 864.52 345.02 206.52 153.21 327.77 72.64 225.54 898.21

Kota 5.26 11.06 4.93 7.84 6.84 8.69 7.83 2.61 5.68 3.61

Persentase Desa 12.1 15.07 13.22 16.12 24.17 12.7 26.7 7.57 37.94 37.34

Total 8.98 14.07 10.12 13.74 18.16 11.9 19.36 6.22 25.73 28.4


Secara per wilayah, tingkat kemiskinan tertinggi terdapat di Kab. Pangkep. Berdasarkan data BPS tahun 2014, tingkat kemiskinan di Kab. Pangkep mencapai 16,38% di ikuti oleh Jeneponto (15,31%), dan Toraja Utara (15,10%). Sementara itu, daerah dengan tingkat kemiskinan terendah berada di wilayah Makassar dengan persentase kemiskinan mencapai 4,48% di ikuti oleh Sidrap (5,82%), dan Parepare (5,88%). Secara keseluruhan, hampir di seluruh wilayah terjadi peningkatan kemiskinan.

6.3. Rasio Gini21 Gini ratio Provinsi Sulawesi Selatan menurun di 2015. Nilaigini ratio Sulsel tahun 2015 sebesar 0,40, menurun dibandingkan tahun sebelumnya yang mencapai 0,45. Namun secara tren dari 2012, angka ini cenderung mengalami peningkatan. Pada 2012, gini ratio Sulsel masih sama dengan nasional yakni 0,41. Dibandingkan provinsi lain di Sulampua, nilai gini ratio Sulsel termasuk tinggi. Angka gini ratio tertinggi terjadi di Papua Barat (0,43). Sulsel, Gorontalo, dan Papua tercatat sebagai provinsi dengan gini ratio kedua terbesar di Sulampua. Sementara itu, nilai gini ratio terendah (0,29) terjadi di Provinsi Maluku Utara. Angka gini ratio yang tinggi diiringi dengan pertumbuhan ekonomi yang tinggi menggambarkan bahwa masih tingginya kesenjangan pendapatan di Sulsel. Tabel6.6. Nilai Gini Ratio Provinsi 2010 2011 Gorontalo 0.43 0.46 Papua 0.41 0.42 Sulawesi Selatan 0.40 0.41 Sulawesi Tenggara 0.42 0.41 Papua Barat 0.38 0.40 Sulawesi Utara 0.37 0.39 Sulawesi Tengah 0.37 0.38 Maluku 0.33 0.41 Sulawesi Barat 0.36 0.34 Maluku Utara 0.34 0.33 Indonesia 0.38 0.41 Sumber: BookletData Sosial Ekonomi, BPS

2012 0.44 0.44 0.41 0.40 0.43 0.43 0.40 0.38 0.31 0.34 0.41

2013 0.44 0.44 0.43 0.43 0.43 0.42 0.41 0.37 0.35 0.32 0.41

2014 0.45 0.46 0.45 0.40 0.41 0.44 0.35 0.33 0.38 0.32 0.41

2015 0.40 0.39 0.40 0.38 0.43 0.37 0.37 0.34 0.36 0.29 0.40

6.4. Nilai Tukar Petani22 Indikator kesejahteraan sektor unggulan (pertanian) sedikit meningkat, tercermin dari pertumbuhan Nilai Tukar Petani (NTP) pada triwulan I 2016 dibandingkan dengan triwulan I 2015. NTP pada triwulan I 2016 (105,96) meningkat dari triwulan I 2016 (104,23) atau tumbuh positif 1,66% (yoy). Peningkatan NTP tersebut didorong oleh peningkatan Indeks yang Diterima Petani dari 121,93 pada triwulan I 2015 menjadi sebesar 130,51 pada periode lapotan atau mengalami pertumbuhan 5,29% (yoy), namun Indeks yang Dibayar Petani juga mengalami peningkatan dari 116,98 menjadi 123,17 pada triwulan I 2016 atau tumbuh 7,04% (yoy). Hal ini menjadi penting untuk diperhatikan karena jenis barang/jasa dalam keranjang inflasi merupakan komponen dalam indeks yang dibayar petani (subkelompok konsumsi rumah tangga). Nilai Tukar Petani g.indeks - sisi kanan

Indeks

110

yoy

105 100

4%

125

3%

120

8%

2%

115

6%

1%

110

4%

105

2%

100

0%

95

-2%

-1% -2%

90

-3% 85

-4%

I

II

III IV

2012

I

II

III IV

2013

I

II

III IV

2014

I

II

III IV

2015

I 2016

Sumber: Badan Pusat Statistik, diolah Grafik 6.6. Perkembangan Rata-rata Nilai Tukar Petani

Indeks yang Dibayar Petani

130

0%

95

Indeks

5%

yoy

g.indeks - sisi kanan

12% 10%

90

-4% I

II

III IV

2012

I

II

III IV

I

2013

II

III IV

2014

I

II

III IV

2015

I 2016

Sumber: Badan Pusat Statistik, diolah Grafik 6.7. Perkembangan Rata-rata Indeks yang Dibayar Petani

21

Angka koefisien gini adalah ukuran kemerataan pendapatan yang dihitung berdasarkan kelas pendapatan. Angka koefisien gini terletak antara 0 (nol) dan 1 (satu). Nol mencerminkan kemerataan sempurna dan satu menggambarkan ketidakmeraaan sempurna. 22 NTP merupakan keseimbangan antara indeks harga yang diterima petani (It) dengan yang dibayar petani (Ib). Kajian Ekonomi dan Keuangan Regional Provinsi Sulawesi Selatan| Triwulan I 2016 Mendorong Nilai Tambah Kota dan Komoditas Unggulan Sulsel

75


Peningkatan harga komoditas dalam inflasi serta panen raya tidak selalu diikuti perbaikan nilai tukar petani, karena petani juga merupakan net consumer. Keterkaitan (korelasi) antara inflasi dan nilai tukar petani justru negatif (bertolak belakang) (Grafik 6.9). Pada periode tahun 2009 – 2011negatif dari korelasi tersebut mencapai -0,38 dan periode tahun 2012 hingga 2015mencapai -0,68.Gap antara kenaikan inflasi dan perbaikan NTP semakin meningkat, pada saat terjadi peningkatan harga pangan seperti terjadi pada Januari 2009 (kenaikan harga cabe merah, daging ayam ras, dan bawang merah) dan Juni 2010 (kenaikan harga beras dan cabe merah). Demikian pula saat kenaikan harga bahan bakar minyak bersubsidi di Juli 2013 dan November 2014, gap antara inflasi dan perkembangan NTP semakin besar. 135 130 125 120 115 110 105 100 95 90

12%

yoy

Indeks yang Diterima Petani g.indeks - sisi kanan

Indeks

12%

10%

10%

8%

8%

6%

6%

4%

4%

2%

2%

0%

0%

-2%

-2%

-4% 1234567891011 21234567891011 21234567891011 21234567891011 21234567891011 21234567891011 21234567891011 2123

-4% I

II

III IV

2012

I

II

III IV

2013

I

II

III IV

I

2014

II

III IV

2015

r 2012-2015 = -0,68

r 2009-2011 = -0,38

yoy

2009

I

2010

2011

2012

2013

2014

2015

2016

2016

Inflasi

Sumber: Badan Pusat Statistik Grafik 6.8. Perkembangan Rata-rata Indeks yang Diterima Petani

Nilai Tukar Petani

Sumber: Badan Pusat Statistik Grafik 6.9. Perkembangan Rata-rata Indeks yang Diterima Petani

Namun demikian, secara spasial NTP Sulsel di triwulan I 2016 menduduki peringkat ke-4 terbesar dibanding provinsi lainnya, di bawah Jawa Barat, Sulawesi Barat dan Banten.Posisi ini lebih rendah dibandingkan dengan posisi Sulsel di triwulan sebelumnya yang mampu menempati urutan ketiga secara Nasional. Tabel6.6. Perkembangan NTP per Provinsi se Indonesia Provinsi

2008

Jawa Barat 96.14 Sulawesi Barat 102.13 Banten 97.31 Sulawesi Selatan 100.19 Bali 100.69 Jawa Timur 100.47 Gorontalo 102.42 Nusa Tenggara Barat 98.84 Maluku Utara 97.30 Maluku 103.07 DI Yogyakarta 105.28 Lampung 104.19 Kepulauan Bangka Belitung 99.08 Nusa Tenggara Timur 96.03 Jawa Tengah 99.77 Sulawesi Tenggara 103.51 Papua Barat 104.55 Sulawesi Tengah 101.15 Sumatera Utara 101.79 DKI Jakarta Kalimantan Selatan 97.54 Kepulauan Riau 102.80 Sumatera Barat 105.17 Aceh 98.64 Kalimantan Timur 101.40 Sulawesi Utara 101.48 Kalimantan Tengah 98.74 Riau 101.75 Jambi 97.93 Papua 102.85 Kalimantan Barat 103.47 Sumatera Selatan 101.50 Bengkulu 105.50 Nasional 100.16

2009

2010

2011

2012

97.22 105.51 97.76 100.65 103.07 98.21 99.47 96.45 99.99 106.62 107.85 107.96 94.41 101.40 98.67 107.30 106.10 98.58 100.82 100.42 100.82 103.71 99.76 101.05 101.40 98.38 99.07 94.14 101.51 100.83 99.70 103.58 99.86

99.28 105.49 101.83 101.66 103.80 98.74 101.66 95.31 98.79 103.54 112.64 115.04 95.77 102.00 101.62 108.64 103.55 97.17 102.36 106.50 99.94 105.48 104.12 99.83 101.04 102.88 104.11 96.14 102.59 101.19 104.89 104.67 101.77

104.92 104.31 104.81 107.09 106.52 101.66 104.07 96.14 101.07 104.81 115.12 121.49 99.17 102.21 104.84 107.62 102.95 98.86 103.42 108.40 103.07 106.25 104.30 98.74 103.22 101.08 105.07 96.25 101.31 102.63 109.63 102.97 104.58

108.94 104.41 108.45 108.05 108.28 102.17 102.33 95.36 100.66 104.70 116.46 125.42 99.17 101.80 105.35 106.45 101.62 97.79 101.71 107.84 104.65 105.02 104.13 98.04 101.46 99.24 104.26 92.15 102.69 100.92 110.13 102.41 105.24

2013 1 109.53 104.20 110.06 107.43 107.22 102.90 100.66 94.23 100.44 105.48 116.89 124.70 100.26 99.17 105.90 105.99 99.64 97.01 99.49 105.50 104.96 104.14 103.13 95.07 100.56 97.93 101.40 88.93 100.84 97.99 109.95 99.62 104.92

Sumber: BPS, diolah

76


2014 104.43 102.96 104.75 105.39 104.86 104.75 101.32 99.82 103.26 100.51 102.20 104.17 101.55 100.27 100.65 101.32 100.17 102.18 100.10 100.49 99.83 100.93 100.61 98.17 99.92 99.37 101.29 96.95 97.04 97.34 96.63 100.92 96.35 101.85

2015TW1 105.70 102.23 105.23 104.23 103.83 105.24 101.50 101.86 102.62 100.75 100.22 102.90 103.48 101.21 100.86 98.83 99.36 97.99 98.52 98.84 100.54 100.14 98.72 96.82 99.95 98.01 98.99 96.84 95.95 97.12 97.26 97.84 95.47 101.86

2015TW2 102.78 103.81 102.77 103.35 103.34 102.79 100.91 102.28 101.78 100.11 99.44 102.00 105.17 101.05 98.09 98.35 101.04 96.95 98.60 98.34 100.11 98.92 97.36 95.95 98.33 95.68 98.47 95.97 95.21 96.95 96.67 97.52 94.12 100.23

2015TW3 104.74 105.22 104.02 105.09 104.46 105.14 102.49 104.26 101.15 100.30 101.80 103.77 106.30 102.21 100.11 100.21 100.97 98.14 97.67 97.34 99.99 99.95 97.14 96.02 98.33 95.47 99.03 93.55 95.13 96.75 96.70 95.94 92.71 101.53

2015TW4 107.08 106.16 107.02 106.21 105.15 106.15 104.21 106.21 102.81 102.02 103.06 103.99 103.86 103.19 101.87 100.76 100.10 99.37 99.64 98.19 99.32 98.78 97.73 97.75 97.86 96.74 98.14 94.61 95.45 96.58 96.30 96.19 93.36 102.75

2016TW1 106.93 106.07 105.97 105.96 105.08 105.00 104.95 104.92 104.42 103.76 103.47 103.34 101.75 101.18 100.48 99.75 99.39 99.28 99.26 99.25 98.51 98.38 98.15 97.73 97.51 97.33 96.81 96.61 96.57 96.00 95.11 94.95 92.24 102.03


Boks 6.A.

Bank Indonesia Ikut Meningkatkan Kualitas Sumber Daya Manusia

Kantor Perwakilan Bank Indonesia Provinsi Sulawesi Selatan senantiasa ikut ambil bagian dalam rangka menunaikan janji kemerdekaan Indonesia yaitu mencerdaskan kehidupan bangsa dan meningkatkan sumber daya manusia yang berkualitas. Selain itu, dalam rangka pencapaian visi untuk menjadi lembaga bank sentral yang kredibel dan terbaik di regional, Bank Indonesia berupaya untuk terus mendekatkan diri dengan masyarakat, salah satunya melalui dunia pendidikan sehingga kebijakan-kebijakan Bank Indonesia dapat dipahami dengan baik oleh masyarakat. Keterlibatan Bank Indonesia dalam dunia pendidikan diwujudkan dalam berbagai bentuk, diantaranyanya adalah melalui penyaluran Program Sosial Bank Indonesia (PSBI), program magang dan penerimaan kunjungan dari sekolah maupun universitas. Sejak tahun 2004 melalui Program Sosial Bank Indonesia (PSBI), Bank Indonesia telah menyalurkan beasiswa kepada tiga universitas negeri di Makassar yaitu Universitas Negeri Makassar (UNM), Universitas Islam Negeri (UIN) Alauddin dan Universitas Hasanuddin (UNHAS). Hingga saat ini, penyaluran beasiswa terus mengalami penyesuaian baik dari proses seleksi maupun nilai beasiswa yang diatur dalam Perjanjian Kerjasama Beasiswa antara Bank Indonesia dengan pihak Universitas. Sejak bulan Oktober 2015, Universitas Hasanuddin merupakan satu-satunyasatu-satunya perguruan di Kawasan Timur Indonesia yang memperoleh Beasiswa Unggulan dari Bank Indonesia. Pada tahun 2016, tepatnya pada tanggal 28 Maret 2016, Bank Indonesia kembali menyalurkan beasiswa kepada 83 (delapan puluh tiga) mahasiwa dari UNM, UIN Alauddin dan UNHAS. Dengan demikian penerima beasiswa reguler Bank Indonesia hingga tahun 2016 ini telah mencapai 1.480 mahasiswa, yang terdiri dari 520 mahasiswa UIN, 520 mahasiswa UNM dan 440 mahasiswa UNHAS. Mulai tahun 2012, seluruh mahasiswa penerima beasiswa Bank Indonesia tergabung dalam sebuah komunitas yang disebut Generasi Bank Indonesia (GenBI). GenBI merupakan perpanjangan tangan Bank Indonesia untuk mengkomunikasikan kebijakan BI kepada komunitas mahasiswa dan masyarakat baik melalui media cetak/sosial maupun edukasi langsung kepada masyarakat. GenBI juga diharapkan dapat menjadi role model di kalangan pelajar, mahasiswa dan masyarakat baik role model dalam implementasi kebijakan BI (seperti bertransaksi non tunai, merawat dan mengenal uang Rupiah) serta role model dalam bidang akademik maupun non akademik.

Gambar 6.A.1. Penandatangan Perjanjian Kerjasama Beasiswa dihadiri oleh Rektor Universitas Negeri Makassar, UIN Alauddin, dan UNHAS

Program Sosial Bank Indonesia tahun 2016 melalui tema “Indonesia Cerdas” juga berupaya untuk memperkuat edukasi masyarkat di bidang ekonomi melalui penyediaan sarana Pojok Baca atau yang disebut BI Corner. Pada tahun 2015, Bank Indonesia telah bekerja sama dengan Universitas Negeri Makassar untuk penyediaan BI Corner di Perpustakaan UNM. Sementara untuk tahun 2016, BI Corner direncanakan akan dibangun di Univesitas Muhammadiyah Parepare dan Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar. Melalui sarana BI Corner, pengunjung diharapkan dapat memperoleh banyak sumber informasi ekonomi yang berkualitas baik dari dalam maupun luar negeri. Selain itu, BI Corner juga dapat menjadi sarana sosialisasi agar masyarakat semakin mengenal tugas dan peran Bank Indonesia dalam perekonomian Indonesia melalui publikasi-publikasi rutin, baik dalam bentuk cetak maupun elektronik. Dengan semakin banyak masyarakat yang paham tentang tugas dan fungsi Bank Indonesia diharapkan dapat lebih membantu Bank Indonesia dalam mencapai visi dan misinya. Masih dalam rangka kontribusi kepada dunia pendidikan dan edukasi kepada masyarakat, Bank Indonesia juga membuka kesempatan bagi mahasiswa/i untuk melakukan praktek magang di Kantor Bank Indonesia. Mahasiswa pemohon dapat menyampaikan surat permintaan magang dari universitas yang dilengkapi dengan Curriculum Vitae (CV) ke Kantor Perwakilan Bank Indonesia. Bank Indonesia akan melakukan seleksi wawancara terhadap permohonan magang Kajian Ekonomi dan Keuangan Regional Provinsi Sulawesi Selatan| Triwulan I 2016 Mendorong Nilai Tambah Kota dan Komoditas Unggulan Sulsel

77


yang masuk. Bank Indonesia juga menerima kunjungan dari sekolah maupun universitas untuk mengenalkan tugas dan fungsi Bank Indonesia baik di bidang moneter, sistem pembayaran maupun stabilitas sistem keuangan. Hingga periode laporan ini, Bank Indonesia telah menerima kunjungan dari 6 (enam) sekolah maupun unviersitas baik dari dalam maupun luar provinsi Sulawesi Selatan. Bank Indonesia juga telah menyelenggarakan kegiatan magang sebanyak (dua) gelombang) untuk mengenalkan lebih dekat kepada mahasiswa magang mengenai tupoksi dan budaya kerja di Bank Indonesia. Bank Indonesia juga aktif menjadi narasumber dalam seminar ekonomi yang diselenggarakan oleh universitas.Tujuan kegiatan ini supaya dunia akademisi juga mengetahui isu-isu terkini terkait perkembangan ekonomi moneter dan fiskal. Mahasiswa yang diutamakan hadir adalah mahasiswa Fakultas Ekonomi yang telah lulus mata kuliah ekonomi makro. Dengan kegiatan ini, diharapkan dunia akademisi mampu mengarahkan dan berpartisipasi dalam menciptakan tenaga kerja yang lebih responsif terhadap perkembangan global, memiliki inovasi, dan selalu siap dalam menghadapi Masyarakat Ekonomi ASEAN (MEA).

Gambar 6.A.5. Kegiatan Seminar Ekonomi dan Edukasi Kebanksentralan Bersama Pengamat Ekonomi Nasional

78

Gambar 6.A.6. Edukasi Kebanksentralan dan Sosialisasi Beasiswa Unggulan di Universitas Hasanuddin Bersama Gubernur Sulawesi Selatan dan Rektor Universitas Hasanuddin


7. PROSPEK PEREKONOMIANDAN REKOMENDASI KEBIJAKAN

Bab 7 Prospek Perekonomian dan Rekomendasi Kebijakan Perekonomian Sulsel pada triwulan II 2016 diperkirakan tumbuh pada kisaran 7,6% - 8,0% (yoy). Demikian pula untuk keseluruhan 2016 diperkirakan tumbuh pada kisaran 7,6% - 8,0% (yoy), membaik dibandingkan 2015. Jika dibandingkan dengan ekonomi nasional, pertumbuhan ekonomi Sulsel triwulan II 2016 diperkirakan tetap lebih tinggi. Di sisi permintaan, pertumbuhan ekonomi diperkirakan masih akan ditopang oleh semua komponen sisi pengeluaran (konsumsi, investasi, dan ekspor luar negeri). Di sisi lapangan usaha, peningkatan pertumbuhan diperkirakan akan terjadi pada sektor pertanian, sektor pengadaan listrik/gas, sektor konstruksi, dan sektor jasa kesehatan/kegiatan sosial. Faktor risiko yang perlu diwaspadai ke depan adalah berlanjutnya ketidakpastian ekonomi global, rebound-nya harga minyak dunia, pergerakan nilai tukar rupiah, dan permasalahan harmonisasi kebijakan ekonomi pemerintah pusat dan daerah. Tekanan harga triwulan II 2016 dan sampai dengan akhir 2016 diperkirakan melemah, didukung peningkatan produksi pangan serta lanjutan tren penurunan harga minyak dunia, sehingga terjadi penyesuaian harga administered price. Oleh karena itu, inflasi 2016 diprakirakan tetap terkendali dan berada dalam rentang target inflasi nasional. Namun demikian, koordinasi tetap menjadi kata kunci keberhasilan dalam mengendalikan inflasi, terutama dalam kaitannya dengan upaya menjaga ketersediaan dan kelancaran arus distribusi bahan pangan ke berbagai daerah di Sulsel.


79

BAB 7 PROSPEK PEREKONOMIAN DANREKOMENDASI KEBIJAKAN

7.1. Prospek Pertumbuhan Ekonomi Perekonomian Sulsel di triwulan II 2016 diperkirakan meningkat, yang ditopang oleh semua komponen sisi pengeluaran (konsumsi, investasi,dan ekspor luar negeri). Peningkatan ekonomi Sulsel diperkirakan dalam kisaran 7,6% 8,0% (yoy). Dari sisi pengeluaran, kenaikan konsumsi rumah tangga dan LNPRT, tercermin dari optimisme konsumen (hasil survei BPS dan BI) dan akan adanya tunjangan hari raya. Investasi diperkirakan terakselerasi karena pembangunan infrastruktur (energy, jalan, dan komunikasi). Sementara aktivitas ekspor diperkirakan akan sedikit membaik, disertai risiko permintaan negara mitra dagang yang masih lemah, dengan disinsentif harga internasional. Dari sisi lapangan usaha, peningkatan pertumbuhan di triwulan II 2016 diperkirakan akan terjadi pada sektor pertanian, sektor pengadaan listrik/gas, sektor konstruksi, dan sektor jasa kesehatan/kegiatan sosial. Dengan mempertimbangkan kondisi terkini indikator ekonomi domestik dan global, perekonomian Sulsel pada 2016 dan 2017 diperkirakan tumbuh sedikit membaik (7,6%-8,0%) dibandingkan pertumbuhan 2015 (7,15%, yoy). Pertumbuhan ekonomi pada 2016, diperkirakan mengalami perbaikan dalam kisaran 7,6%-8,0%, dengan asumsi terjadi perbaikan harga komoditas internasional dan ekonomi negara mitra dagang, khususnya dari negara maju (Amerika Serikat, Kawasan Eropa, dan ASEAN). Dari sisi domestik, pendorong berasal dari realisasi penyaluran belanja pemerintah pusat dan pembangunan infrastruktur. Faktor risiko yang perlu diwaspadai ke depan adalah ketidakpastian ekonomi global yang masih akan berlanjut, kembali rebound-nya harga minyak dunia, pergerakan nilai tukar rupiah, dan permasalahan harmonisasi kebijakan ekonomi pemerintah pusat dan daerah. Pada tahun 2017, pertumbuhan perekonomian diprakirakan juga akan kembali meningkat dalam kisaran 7,6%-8,0%, seiring dengan terjaganya laju pertumbuhan perekonomian global, membaiknya harga komoditas internasional, dan pembangunan infrastruktur. 10

%, yoy

9 8 7 6

2017 Q4

2017 Q3

2017 Q1

2016 Q4

2016 Q3

2016 Q2

2016 Q1

2017 Q2

2017: 7,6% - 8,0%

2016: 7,6% - 8,0% 2015 Q4

2015 Q3

2015 Q2

2015 Q1

2014 Q4

2014 Q3

2014 Q2

2014 Q1

4

2015: 7,15%

2014: 7,54%

5

Grafik 7.1. Perkembangan PDRB Sulsel dan Proyeksinya

7.1.1 Prospek Sisi Pengeluaran Dari sisi permintaan, pertumbuhan ekonomi Sulsel triwulan II 2016 yang berkisar 7,6%-8,0% (yoy) masih akan ditopang oleh permintaan domestik. Permintaan domestik yang tumbuh meningkat antara lain konsumsi rumah tangga dan LNPRT,konsumsi pemerintah, serta investasi (Pembentukan Modal Tetap Bruto). Konsumsi rumah tangga diperkirakan tumbuh pada kisaran 6,8%-7,2% dengan optimism konsumen menjelang hari keagamaan.Kegiatan investasi diperkirakan tumbuh 5,7%-6,1%, dengan berlanjutnya proyek infrastruktur multiyears dan percepatan pelaksanaan lelang proyek. Sementara itu, ekspor luar negeri Sulsel diperkirakan membaik, di tengah tren positif ekonomi negara-negara mitra dagang dan harga komoditas yang trennya membaik. Konsumsi pada triwulan II 2016 diperkirakan menguat dibandingkan triwulan sebelumnya. Komponen konsumsi rumah tangga meningkat tercermin dari indeks tendensi konsumen yang berada di level 107,6, terutama untuk ekspektasi pendapatan mencapai 105,9, sedangkan indeks rencana pembelian barang durable berada pada level 110,7. Daya beli masyarakat akan meningkat dengan dibayarkannya tunjangan hari raya (THR) dan gaji ke-13 bagi pegawai negeri sipil 23 (PNS). Konsumsi pemerintah diperkirakan juga mulai terakselerasi, seiring disalurkannya dana desa , dan realisasi

23

Berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan RI No. 93/PMK.07/2015 tentang Tata Cara Pengalokasian, Penyaluran, Penggunaan, Pemantauan, dan Evaluasi Dana Desa disebutkan bahwa penyaluran Dana Desa dilakukan dalam 3 tahap, yaitu tahap I pada bulan April sebesar 40% (empat puluh per seratus); tahap II pada bulan Agustus sebesar 40% (empat puluh per seratus); dan tahap III pada bulan Oktober sebesar 20% (dua puluh per seratus).

80



belanja/pendapatan pemerintah yang naik lebih tinggi dari 2015.Sebagai indikasi, realisasi belanja pemerintah pada triwulan I 2016 telah mencapai 12,8%, sementara pada triwulan II 2016 diperkirakan akan mencapai 32,1%. 125

150

120

140

115

130

110

120

105 107,6

110

100 95

111,1

110,1

110,7

108,19

96,29

106,24

103,38

I

II

III

IV

I

II

III

102,7

101,9

IV

I

100

Sumber : BPS

90 2014

90

IIp

2015

I

2016

II

III

IV

I

II

III

IV

I

2012 2013 Indeks Keyakinan Konsumen Indeks Ekspektasi Konsumen

Indeks Tendensi Konsumen Perkiraan Pendapatan RT Rencana pembelian barang durable

Sumber: Badan Pusat Statistik p) Perkiraan BPS Grafik 7.2. Indeks Tendensi Konsumen BPS

II

III

2014

IV

I

II

III

IV

I

Sumber: Survei Konsumen – BI Grafik 7.3. Indeks Keyakinan Konsumen Bank Indonesia

100%

60% 91,4%

90,1%

89,8%

88,58%

90% 50%

80% 70%

40%

60%

52,1%

52,8%

49,6%

47,23%

50% 40% 30,9%

30%

32,4%

29,5%

32,07% 20%

30%

24,37%

20% 10,8%

11,7%

10,0%

12,83%

9,49%

10%

10% 0%

0% I

II

III 2012

IV

I

II

III 2013

IV

I

II

III 2014

IV

I

II

III 2015

IV

I

IIp

2015 2016 Indeks Kondisi Ekonomi Saat Ini

IIP 2016

Sumber: Kanwil Perbendaharaan Negara Sulsel dan Badan Pengelola Keuangan Daerah Provinsi Sulsel Grafik 7.4. Persentase Realisasi Pagu Anggaran Pemerintah Pusat di Daerah

Komponen investasi Sulsel pada triwulan II 2016 tetap tumbuh tinggi dan diperkirakan dalam tren meningkat sampai dengan keseluruhan 2016. Beberapa proyek unggulan yang masih terus berlangsung selama 2016 antara lain: 1. Pelabuhan Makassar (Makassar New Port) dengan kapasitas 3 juta teus, yang berlangsung 2015 – 2018, yang membutuhkan biaya sebesar Rp1,8 Triliun. Kemajuan pekerjaan mencapai 10 %, antara lain jalan menuju proyek, dan struktur dermaga yang ada pada pinggir pantai. 2. Tiga Proyek Jalan yakni Bypass Mamminasata, Middle Ring Road dan Elevated Poros Maros-Bone, yang berlangsung 2015 – 2018 yang membutuhkan biaya Rp251,25 Miliar. Kemajuan pekerjaan penandatanganan kontrak untuk pengerjaan tahap pertama. 3. Proyek kereta api Trans Sulawesi trace Makassar - Parepare, yang berlangsung 2015 – 2018, pada tahun 2016 membutuhkan biaya Rp1,3 triliun (APBN). Kemajuan pekerjaan konstruksi telah mencapai 10 Km dan pembebasan lahan tahap I sepanjang 30 Km telah selesai 90%. 4. Pembangkit Listrik (Kapasitas PLTU Jeneponto tahap II 2x135 MW (gross capacity) atau 2x125 (net capacity), yang berlangsung 2015-2016 membutuhkan biaya Rp 3 triliun. Kemajuan pekerjaan berupa groundbreaking yang telah dilakukan pada Maret 2015. 5. Bendung Baliase yang berlangsung 2015 – 2019, membutuhkan biaya Rp200 miliar. Kemajuan pekerjaan berupa mobilisasi, tenaga, alat, material on site. 6. Bendungan Karalloe yang berlangsung 2013 – 2017, membutuhkan biaya Rp500 miliar. Kemajuan pekerjaan berupa pembebasan lahan. 7. Bendungan Paselloreng yang berlangsung 2015 – 2019, membutuhkan biaya Rp800 miliar. Kemajuan pekerjaan berupa pembebasan lahan.


81


8.

Waduk Tunggu Nipa Nipa yang berlangsung 2015 – 2017, membutuhkan biaya Rp400 miliar. Kemajuan pekerjaan berupa pembebasan lahan. 9. Bendung Baliase yang berlangsung 2015 - 2019, membutuhkan biaya Rp200 miliar. Kemajuan pekerjaan tahap negosiasi dengan masyarakat. 10. Perbaikan Irigasi (Sekunder) yang berlangsung 2016, membutuhkan biaya Rp31,6 miliar. Kemajuan pekerjaan sampai pada tahap kontrak kerja. 11. Perbaikan Irigasi (Tersier) yang berlangsung 2016, membutuhkan biaya Rp5,8 miliar. Kemajuan pekerjaan sampai pada tahap kontrak kerja. Kinerja ekspor dan impor diprakirakan semakin membaik, terutama pengiriman ke luar negeri. Rendahnya harga komoditas andalan ekspor disikapi Pemda dengan melaksanakan kebijakan akselerasi ekspor melalui diversifikasi produk dan Negara tujuan ekspor. Untuk mendukung kebijakan tersebut, Gubernur Sulsel telah mencanangkan kenaikan nilai ekspor non-migas menjadi 3 kali lipat dari kondisi 2015, dan kepada setiap Kabupaten diminta agar mempunyai komoditi 24 andalan ekspor, dan kebijakan ini telah dimulai sejak Agustus 2015 .

Pertumbuhan Ekonomi (%, yoy) Amerika Serikat Kawasan Eropa Kawasan Asia Tiongkok Jepang Kawasan ASEAN* Output Dunia

Tabel 7.1. Perkiraan Pertumbuhan Ekonomi Beberapa Negara WEO (IMF) WEO (IMF) Apr-16 Jan-16 2015 2016p 2017p 2015 2016p 2,5 2,6 2,6 2,4↓ 2,4↓ 1,5 1,7 1,7 1,6↓ 1,5↓ 6,6 6,3 6,2 6,6→ 6,4↑ 6,9 6,3 6,0 6,9→ 6,5↑ 0,6 1,0 0,3 0,5↓ 0,5↓ 4,7 4,8 5,1 4,7→ 4,8→ 3,1 3,4 3,6 3,1→ 3,2↓

2017p 2,5↓ 1,6↓ 6,3↑ 6,2↑ -0,1↓ 5,1→ 3,5↓

*) Terdiri dari Indonesia, Malaysia, Filipina, Thailand, dan Vietnam p) Proyeksi Keterangan: ↑ Lebih tinggi dari perkiraan sebelumnya → Sama dengan perkiraan sebelumnya ↓ Lebih rendah dari perkiraan sebelumnya

Harga internasional komoditas pertanian dan pertambangan diperkirakan semakin membaik meski masih pada tingkat yang rendah, turut mendorong perbaikan ekspor luar negeri. Tren perbaikan harga internasional komoditas olahan 25 tambang diperkirakan baru mulai membaik pada akhir tahun 2016 , yang secara langsung diharapkan akan berimbas positif pada peningkatan ekspor. Harga komoditas ekspor utama, yaitu nikel trennya akan membaik di akhir 2016, atau akan tumbuh -2,4% (yoy), dimana pada akhir 2015 harga nikel tumbuh -40,6% (yoy) atau berada pada kisaran 8.708 USD/metrik ton. Saat ini, harga nikel tercatat membaik 8.878,86USD/metrik ton. Masih rendahnya harga nikel, dikarenakan berkurangnya permintaan dari industri besi/baja, destocking sektor stainless steel, dan tetap rendahnya output China.

24

Program ini dibuka secara simbolis oleh presiden Jokowi,yang melepas ekspor ke 24 negara tujuan dengan 27 komoditas berbeda dengan nilai Rp62 triliun. Dalam program ini Sulsel membidik 24 negara tujuan ekspor, diantaranya Amerika Serikat, Jepang, Korea Selatan, Italia, Puerto Rico, Jerman, Australia, Malaysia, Singapore Hongkong, Philipina , Inggris, Taiwan, Tiongkok , Israel, Polandia, Denmark, Dubai (Uni Emirat Arab), Kuwait, Saudi Arabia, Ukraina, Spanyol, Vietnam, Timor leste. Sedangkan komoditi yang di ekspor adalah udang beku, ikan tuna beku, kepiting, gurita beku, ikan segar, kakao liquer, kakao powder, kopi, kakao, buah markisa, jagung, budsudan (dupa), kayu olahan, rumput laut, karet, minyak mete, kulit mete, mete kupas, tepung terigu, dedak gandum, reptile skin, semen, nikel, marmer, ikan hidup, telur ikan terbang, daging kepiting, dan marmer. 25 Commodity Market Outlook, April 2016.

82


BAB 7 PROSPEK PEREKONOMIAN DANREKOMENDASI KEBIJAKAN 40%

160

18.000

30%

140

20%

16.000

20%

120

10%

20.000

$/mt

yoy

14.000

10%

12.000

6.000

-10% -20%

60

-20%

30%

0%

80

-10%

8.000

yoy

100

0%

10.000

$/mt

-30%

2012

2013

Harga Internasional Nikel

I II III IV I II III IV I II III IV I II III IV I IIP 2016-p 2017-p

2017-p

2016-p

I

IIP

III

2014

IV

I

II

III

IV

I

II

-60%

III

0

IV

-50% I

-50%

0 II

20

III

-40% IV

-40%

2.000 I

40

II

4.000

-30%

2015

2012

Sumber: World Bank Grafik 7.5. Perkembangan Harga Internasional Nikel

2013

2014

Harga Internasional Iron Ore

g.Harga Internasional Nikel - sisi kanan

2015 g.Harga Internasional Iron Ore - sisi kanan

Sumber: World Bank Grafik 7.6. Perkembangan Harga Internasional Bijih Besi

Perdagangan dalam negeri (antarpulau) diperkirakan lebih banyak arus masuk, seiring masuknya musim hari besar, seiring peningkatan kebutuhan bahan pangan saat hari besar keagamaan. Pengirimanbarang dari Sulsel cenderung berupa bahan mentah yang nilai tambahnya rendah, sementara barang yang dikirim ke Sulsel memiliki nilai tambah yang lebih tinggi, karena berupa barang jadi dan alat rumah tangga. Bahan makanan yang rutin dikirim dari Sulsel adalah beras, yang dikirim kepada 22 provinsi.Pengiriman melalui mekanisme move Bulog, terutama untuk Kawasan Timur Indonesia serta Kalimantan. Pengiriman didukung oleh infrastruktur yang semakin membaik akan mendukung perhubungan antar 26 pulau .

7.1.2 Prospek Sisi Lapangan usaha Pada triwulan II 2016, sektor pertanian, sektor pengadaan listrik/gas, sektor konstruksi, sektor informasi/komunikasi, dan sektor jasa kesehatan/kegiatan sosial diperkirakan menjadi pendorong pertumbuhan ekonomi Sulsel. Faktor-faktor pendorong sektor-sektor tersebut antara lain faktor musiman (Ramadhan), kondisi cuaca yang kondusif (berlalunya ElNino), dan daya beli yang permintaankan produksi. Lapangan usaha pertanian, terutama tanaman bahan makanan, diprakirakan akan meningkat pada triwulan II 2016. Curah hujan yang cenderung kondusif (tingkat menengah) pada triwulan II 2016, diperkirakan optimal untuk penanaman tabama maupun penangkapan ikan. Hasil pantauan BMKG, intensitas hujan berada pada intensitas menengah (200 – 300 mm), kondusif untuk meningkatkan hasil tangkapan ikan laut dan kondusif untuk masa panen. Musim panen tanaman bahan makanan (padi) diperkirakan akan mencapai puncaknya pada bulan Maret-Mei 2016. Dari sisi subsektor perkebunan, tren harga internasional untuk kopi dan coklat diperkirakan membaik, sehingga ekspor komoditas tersebut juga diperkirakan meningkat. 3,5

yoy

USD/kg

40%

2,5

yoy 25% 20% 15% 10% 5% 0% -5% -10% -15% -20% -25%

USD/kg

30%

3

20%

2,5

10%

2

2 1,5

0% -10%

1

-20% -30%

0

-40% I II III IV I II III IV I II III IV I II III IV I IIP 2016-p 2017-p

0,5

2012

2013

Harga Internasional Coklat

2014

26

0,5 0

2012

2015 g.Harga Internasional Coklat - sisi kanan

Sumber: World Bank Grafik 7.7. Perkembangan Harga Internasional Coklat

1

I II III IV I II III IV I II III IV I II III IV I IIP 2016-p 2017-p

1,5

2013

Harga Internasional Kopi

2014

2015 g.Harga Internasional Kopi - sisi kanan

Sumber: World Bank Grafik 7.8. Perkembangan Harga Internasional Kopi (Robusta)

Penambahan dermaga peti kemas, serta mulai beroperasinya lintas penyeberangan Pelabuhan Paciran, Jawa Timur dengan Pelabuhan Garongkong di Kabupaten Barru. Kajian Ekonomi dan Keuangan Regional Provinsi Sulawesi Selatan| Triwulan I 2016 Mendorong Nilai Tambah Kota dan Komoditas Unggulan Sulsel

83


Lapangan usaha pertambangan diprakirakan tumbuh melambat, seiring dengan perkiraan harga internasional nikel yang terus turun dan mencapai terendah dalam kurun 10 tahun terakhir. Perusahaan tambangmasih untung dengan harga nikel yang rendah, selama harga minyak bumi juga tetap rendah. Perkembangan harga internasional nikel, sampai dengan April 2016 telah mengalami penurunan -37,09%(yoy) hingga level harga 8.878,86 USD /metrik ton. Harga bahan 27 bakar minyak dimanfaatkan perusahaan dengan meningkatkan produksi nikel perusahaan , dan dengan demikian pendapatan perusahaan meningkat. Dalam menyiasati penurunan permintaan pasar dunia, perusahaan tambang di Sulsel pada 2016, akan menunda belanja modal, yang berarti tidak ada ekspansi usaha pada 2016. Lapangan usaha industri pengolahan diprakirakan terkoreksi ke bawah pada triwulan II 2016.Industri bahan makanan diperkirakan sudah menggenjot produksinya pada triwulan I 2016 (terlihat dari pertumbuhan mencapai 12,8%; yoy), karena mengantisipasi permintaan saat Ramadhan dan Idul Fitri. Sehingga triwulan II 2016 kegiatan industri pengolahan cenderung terkoreksi ke bawah. Di samping itu,kegiatan industri pengolahan utama (terigu, kakao dan semen) masih terbatas, karena permintaan negara mitra dagang juga masih lemah. Lapangan usaha konstruksi diperkirakan tetap kuat pada triwulan II 2016. Beberapa proyek pembangunan skala besar telah mulai berjalan pada 2015, dan masih berlanjut di 2016. Rencana pembangunan infrastruktur baru (jaringan irigasi, waduk, dan embung) hingga periode triwulan I 2016 mencapai Rp1,05 miliar (0,12%) dari APBD dan Rp397,22 miliar (7,86%) dari APBN. Diperkirakan realisasi belanja modal dalam tren meningkat, karena adanya Instruksi Presiden agar seluruh Kementerian mempercepat realisasi anggaran di awal tahun. Dinas Pekerjaan Umum sudah mulai membuat kontrak pada akhir tahun, sehingga proyek pembangunan dapat berjalan pada awal tahun. Lapangan usaha perdagangan besar/eceran diprakirakan tetap kuat pada triwulan II 2016. Kegiatan perdagangan diperkirakan meningkat menjelang Ramadhan/Idul Fitri. Hasil survei penjualan eceran yang dilakukan Bank Indonesia memperlihatkan indeks penjualan eceran pada triwulan II 2016 diperkirakan sedikit membaik (-1,37%; yoy). Perbaikan penjualan triwulan II 2016 diperkirakan terjadi pada suku cadang; perlengkapan rumah tangga lainnya; peralatan dan komunikasi di toko; barang budaya dan rekreasi masing-masing 5,04%; -0,63%; -3,47%; dan 12,97% (yoy) dari triwulan sebelumnya masing-masing 2,63%; -2,98%; -4,63%; dan 10,41% (yoy). 80

%, yoy

60 40 20 0 -20 -40 I

II

III

2012

IV

I

II

III

IV

2013

I

II

III

2014

Indeks Total Barang budaya dan rekreasi Perlengkapan rumah tangga lainnya

IV

I

II

III

2015

IV

I

IIP

2016

Suku cadang Peralatan dan komunikasi di toko

Grafik 7.9. Perkembangan Survei Penjualan Eceran

Lapangan usaha penyedia jasa akomodasi diperkirakan melambat pada triwulan II 2016. Menjelang Ramadhan dan Idul Fitri diperkirakan kegiatan di hotel dan restauran menurun. Hasil liaison menyatakan occupancy rate di 2016 hanya akan sedikit naik, sekitar 7-10% dibandingkan 2015. Hal ini didorong oleh permintaan dari perusahaan/bisnis melemah. Di sisi lain, kegiatan MICE di awal tahun 2016 relatif belum banyak terselenggara. Sementara itu, tren pertumbuhan lapangan 28 usaha ini akan meningkat pada 2016, seiring penambahan unit dan kamar hotel baru. Sementara itu, lapangan usaha jasa keuangan diperkirakan tetap kuat, sebagaimana yang diekspektasikan kalangan banker. Hasil Survei Perbankan Bank Indonesia triwulan I 2016, memperkirakan pertumbuhan kredit pada 2016 tetap menguat, seiring optimisme perkiraan kondisi ekonomi tahun 2016 yang lebih baik dari tahun sebelumnya, menurunnya risiko penyaluran kredit, dan rencana penurunan suku bunga kredit. Hasil dari survei tersebut memperkirakan untuk

27

er atat produksi nikel yang dilakukan perusahaan pengolahan nikel meningkat menjadi 58.875 mt pada 2015 dari sebelumnya hanya 58.141 mt pada 2014.

28

Jumlah kamar tersedia di Makassar 2015 mencapai 11.550 unit kamar. Pada 2016, akan bertambah 1.800 kamar, sehingga mencapai 13.350 kamar dengan rencana pengoperasian 11 hotel baru sepanjang 2016.

84



keseluruhan 2016, secara nasional kredit akan tumbuh 12,3% (yoy) sedikit lebih tinggi dari hasil survei sebelumnya 29 (12,3%; yoy) .

7.2. Prospek Inflasi Laju inflasi triwulan II 2016 secara umum diperkirakan stabil dengan rentang 4,0%±1,0% (yoy). Tekanan inflasi khususnya dari kelompok volatile food diperkirakan melemah, seiring masuknya musim panen sehingga pasokan bahan pangan mengalami penambahan. Tren penurunan harga minyak dunia diikuti penyesuaian harga/tarif administered price, akan menjadi faktor penahan laju inflasi. Selain itu, Bank Indonesia bersama Tim Pengendalian Inflasi Daerah (TPID) seSulsel akan meningkatkan koordinasi untuk menjaga ketersediaan stok pangan guna meminimalisir gejolak harga. Inflasi di akhir 2016 dan 2017 diperkirakan masih dalam rentang target inflasi Nasional. Melihat pola historis inflasi pada lima tahun terakhir, akan terjadi koreksi inflasi pada awal tahun, seiring masuknya musim panen bahan makanan. Selain itu, harga komoditas minyak dunia dalam level terendah dalam sepuluh tahun terakhir. Target inflasi Sulsel pada 2016 – 2017 sesuai dengan targei inflasi nasional di kisaran 4%±1%.Faktor-faktor yang mendukung adalah ketersediaan/distribusi pangan berjalan optimal, berlanjutnya tren penurunan harga minyak dunia, diikuti dengan tiadanya kebijakan dari pemerintah yang dapat meningkatkan tekanan inflasi secara simultan, serta telah berjalannya fungsi TPID di seluruh Kab/kota secara optimal. 10%

Nasional

9%

Sulsel

8%

Inflasi Tahunan

7% 6% 5% 4% 3% 2%

Sasaran Inflasi 2012: 4,5%+1 Sulsel 2012: 4,41% Nasional 2012: 4,30%



Sasaran Inflasi 2015: 4% + 1 Sulsel 2015: 4,48% Nasional 2015: 3,35%

Sasaran Inflasi 2016: 4% + 1

1% 0%

1 2 3 4 5 6 7 8 91011121 2 3 4 5 6 7 8 91011121 2 3 4 5 6 7 8 91011121 2 3 4 5 6 7 8 91011121 2 3 4 . 12 2012

2013

2014

2015

2016

Grafik 7.10. Perkembangan dan Proyeksi Inflasi Sulsel

Kegiatan untuk menjaga ketersediaan barang dan kelancaran distribusi terus dilakukan oleh Tim Pengendalian Inflasi Daerah (TPID) Provinsi Sulsel maupun TPID di tingkat kabupaten/kota. Pada triwulan II 2016, TPID akan lebih meningkatkan koordinasi di tingkat Provinsi maupun kabupaten/kota untuk menjaga ketersediaan pasokan dan kelancaran distribusi. Pemerintah Provinsi Sulsel berkomitmen untuk mencapai tingkat inflasi 2016 sekitar 4%. Koordinasi menjadi krusial seiring peningkatan tekanan inflasi karena aliran distribusi pasokan bahan pangan ke daerah lain yang ikut mengerek harga di Sulsel. Kondisi tersebut mendorong realisasi inflasi pada April 2016, menjadi lebih tinggi menjadi 4,95% (yoy), lebih tinggi dibandingkan akhir 2015 (4,48%; yoy). Tekanan inflasi volatile food diperkirakan melemah. Pergeseran jadwal tanam di beberapa wilayah di Sulsel yang semula direncanakan pertengahan November 2015 menjadi pertengahan Desember 2015, sehingga pasokan pangan diperkirakan akan tinggi pada triwulan I dan II 2016, dengan berlangsungnya musim panen. Selain itu, pada triwulan II 2016, faktor cuaca relatif kondusif dengan curah hujan menengah yang menjamin ketersediaan air bagi lahan pertanian.Dengan ketersediaan beras di Bulog, telah dilakukan pengiriman beras ke 14 provinsi antara lain DKI Jakarta, Sulawesi Tenggara, Kalimantan Timur, Sulawesi Utara, Sumatera Barat, Kalimatan Tengah, Maluku, Sulawesi Tengah, Sumatera Utara, Riau, Aceh, Kalimatan Barat, Kalimatan Selatan, dan Papua. Tekanan inflasi administered prices triwulan II tahun 2016 diperkirakan relatif rendah. Inflasi administered price kemungkinan dapat terkoreksi ke bawah, seiring tren turunnya harga minyak dunia, yang berimplikasi terhadap 30 31 penurunan harga bahan bakar minyak dan tarif listrik . Peningkatan diperkirakan terjadi pada makanan jadi, karena 29 30

Statistik Perbankan Indonesia Triwulan I 2016. Harga bahan bakar minyak turun Rp500 per liter, bensin Premium turun menjadi Rp6.450 per liter dari harga semula Rp6.950 per liter. Sedangkan harga Solar turun menjadi Rp5.150 per liter dari harga sebelumnya Rp5.650 per liter. Perubahan harga ini berlaku mulai 1 April 2016. Kajian Ekonomi dan Keuangan Regional Provinsi Sulawesi Selatan| Triwulan I 2016 Mendorong Nilai Tambah Kota dan Komoditas Unggulan Sulsel

85


pengenaan cukai untuk kemasan plastik akan memicu kenaikan harga jual. Salah satunya, harga jual makanan dan minuman yang selama ini banyak memakai plastik untuk kemasannya. Gabungan Pengusaha Makanan dan Minuman Indonesia (GAPMMI) menyatakan kenaikan harga mengacu pada besaran cukai yang akan dikenakan, dan pengenaan 32 cukai itu akan menimbulkan efek berganda sampai ke konsumen . April 2016

Mei 2016

Juni 2016

Keterangan:

Sumber: Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika Gambar7.1. Prakiraan Curah Hujan Sulawesi Selatan

Tekanan inflasi komponen core inflation diperkirakan melemah, didorong oleh ekspektasi konsumen terhadap harga yang cenderung turun dan stabilnya harga komoditas emas. Ekspektasi konsumen terhadap harga 3 bulan yang akan datang melemah, yang tercermin dari hasil Survei Konsumen (SK) (Grafik 7.9), demikian pula indeks survei pedagang eceran (SPE) (Grafik 7.10). Survei Konsumen indeksnya stabil menjadi 181,5 pada triwulan II 2016 sama dengan indeks triwulan sebelumnya 181,5. Sementara indeks ekspektasi pedagang terhadap harga 3 (tiga) bulan yang akan datang sedikit melambat menjadi 100,05 pada triwulan II 2016 dari indeks triwulan sebelumnya 100,09. Sementara itu, tren harga emas diperkirakan stabil sampai dengan triwulan II 2016. 200

100,25

Indeks perubahan harga umum 3 bulan yad

195

Ekspektasi Harga Umum 3 bln yad

100,20

190

100,15

185

100,10

180 175

100,05

170

100,00

165

99,95

160 I

II

III

2012

IV

I

II

III

2013

IV

I

II

III

2014

IV

I

II

III

IV

2015

I

II*

99,90 I

2016

II

III

2012

Sumber: Survei Konsumen Grafik 7.11. Indeks Ekspektasi Konsumen terhadap Harga

IV

I

II

III

2013

IV

I

II

III

2014

IV

I

II

III

2015

IV

I

IIP

2016

Sumber: Survei Penjualan Eceran Grafik 7.12. Indeks Ekspektasi Pedagang terhadap Harga

31

Tarif Rumah Tangga daya 1.300 Volt Ampere (VA) ke atas turun dari Rp 1.509,38 per kilo Watt hour (kWh) pada bulan Desember 2015, menjadi Rp 1.409,16 pada Januari 2016. Tarif bisnis daya 6.000 VA ke atas dan kantor pemerintah daya 6.600 VA ke atas juga turun hingga Rp 100,00. Kemudian tarif industri juga mengalami penurunan tipis. 32 Misalnya, harga produk dari pabrik Rp 1.000 dan cukai yang akan dikenakan nanti sebesar Rp 200, maka harga sudah naik menjadi Rp 1.200. Kemudian, dari pabrik ke distributor ada pajak pertambahan nilai (PPN) sebesar 10%, jadi harga barang naik jadi Rp 1.320. Selanjutnya dari distributor ke grosir dikenakan lagi PPN 10%, dan harga naik lagi. Setiap tahapan distribusi dikenakan PPN 10%, belum lagi ditambah margin.

86


BAB 7 PROSPEK PEREKONOMIAN DANREKOMENDASI KEBIJAKAN 1800

yoy

USD/troy onz

1700

30% 20%

1600 10%

1500 1400

0%

1300

-10%

1200 -20%

1100

2012

2014

2017-p

2016-p

I IIP

IV

I

II III

IV

I

2013 Emas

II III

IV

I

II III

IV

I

-30% II III

1000

2015 g.Emas - sisi kanan

Sumber: World Bank Grafik 7.13. Perkembangan Harga Internasional Emas Tabel 7.2. Proyeksi Pertumbuhan Ekonomi dan Inflasi Provinsi Sulawesi Selatan (Tahun Dasar 2010)

Pertumbuhan Ekonomi dan Inflasi Provinsi Sulsel Pertumbuhan Ekonomi Sisi Pengeluaran

2014 IV Total 7,7 7,5

Konsumsi Rumah Tangga

5,5

5,9

Konsumsi LNPRT

4,9

11,3

Konsumsi Pemerintah

(2,1)

1,9

7,8

Pembentukan Modal Tetap Bruto

8,3

8,8

5,3

6,2

10,3

11,1

Ekspor Luar Negeri

7,8

9,8

(0,5)

(8,0)

(14,5)

(15,5)

Impor Luar Negeri

7,6

(35,8)

0,0

(3,8)

72,1

12,33

Net Ekspor Antardaerah

3,8

(0,5)

(45,5)

14,9

41,7

Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan

7,9

10,0

3,5

11,6

Pertambangan dan Penggalian

15,6

11,1

2,4

8,1

Industri Pengolahan

14,6

8,9

5,8

7,5

Pengadaan Listrik, Gas

17,5

11,7

0,0

Pengadaan Air

(1,2)

2,1

Konstruksi

5,6

Perdagangan Besar dan Eceran, dan Reparasi Mobil dan Sepeda Motor

2016P 2017P IIP TotalP 7,6-8,0 7,6-8,0 7,6-8,0

II 8,0

2015 III 7,6

IV 7,2

Total 7,1

I 7,4

5,3

5,5

5,0

5,36

5,3

5,3

6,8-7,2

6,2-6,6

(2,5)

(2,1)

2,9

6,3

1,1

4,7

6,2-6,6

5,4-5,8

5,6-6,6

3,2

8,7

11,1

8,2

2,1

5,7-6,1

6,6-7,0

9,4-10,4

8,3

9,5

16,3-16,7

16,8-17,2

8,2-9,2

(10,1)

(32,3)

5,1-5,5

8,3-8,7

6,7-7,7

19,2

(15,7)

4,5-4,9

8,9-9,3

3,7-4,7

(31,4)

9,1

28,1

5,2

1,4

5,6

0,9

7,3-7,7

5,6-6,0

6,0-7,0

12,1

8,4

7,9

2,6

2,0-2,4

5,3-5,7

7,3-8,3

4,4

9,0

6,7

12,8

7,0-7,4

8,1-8,5

8,0-9,0

(6,9)

(5,6)

(3,3)

(4,0)

8,2

9,4-9,8

6,5-6,9

4,2-5,2

0,6

(0,3)

(2,5)

3,7

0,3

5,5

2,8-3,2

3,3-3,7

2,7-3,7

6,3

7,2

5,9

9,2

10,7

8,3

9,3

9,2-9,6

9,8-10,2

8,2-9,2

3,4

7,2

5,6

6,6

9,1

10,1

7,9

9,3

9,3-9,7

9,1-9,5

6,9-7,9

Transportasi dan Pergudangan

4,4

1,7

4,4

7,1

10,4

5,7

6,9

12,9

11,2-11,6

8,2-8,6

6,6-7,6

Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum

5,6

7,8

5,1

4,0

6,0

7,7

5,7

9,5

7,0-7,4

7,9-8,3

6,9-7,9

Informasi dan Komunikasi

6,6

5,8

7,3

7,5

8,1

8,7

7,9

8,2

8,0-8,4

7,2-7,6

7,2-8,2

Jasa Keuangan

10,2

5,8

10,0

3,0

9,2

7,6

7,4

9,6

8,2-8,6

8,4-8,8

7,9-8,9

Real Estate

9,0

8,0

8,9

7,6

7,2

6,0

7,4

7,0

4,3-4,7

6,8-7,2

8,0-9,0

Jasa Perusahaan

7,4

6,8

4,8

4,5

6,8

7,4

5,9

7,9

6,3-6,7

6,8-7,2

6,5-7,5

Administrasi Pemerintahan, Pertahanan dan Jaminan Sosial Wajib

3,9

2,6

5,5

7,1

9,3

9,2

7,8

8,2

8,1-8,5

8,4-8,8

6,9-7,9

Jasa Pendidikan

3,1

4,7

8,9

9,1

9,6

2,3

7,3

7,7

5,8-6,2

6,4-6,8

6,6-7,6

Jasa Kesehatan dan Kegiatan Sosial

3,3

10,2

7,4

7,8

11,3

10,5

9,3

9,5

9,3-9,7

8,0-8,4

9,4-10,4

Jasa lainnya

9,4

7,6

9,4

8,2

8,2

10,2

9,0

9,7

7,5-7,9

8,1-8,5

7,8-8,8

PDRB

7,7

7,5

5,7

8,0

7,6

7,2

7,1

7,4

7,6-8,0

7,6-8,0

7,6-8,0

Inflasi Sulsel

8,6

8,6

7,1

8,1

8,4

4,5

4,5

5,7

4,0±1,0

4,0±1,0

4,0±1,0

I 5,7

5,2-6,2

(5,6)-(5,2) (5,6)-(5,2)

5,9-6,9

Sisi Lapangan Usaha

7.3. Rekomendasi Kebijakan Untuk mendorong Sulsel sebagai Pilar Utama Pembangunan Nasional dan Simpul Jejaring Akselerasi Kesejahteraan kawasan, berikut ini beberapa kebijakan yang dapat disarankan kepada pemerintah daerah di Provinsi Sulsel: a. b. c.

Melakukan pembangunan infrastruktur perhubungan secara tepat waktu. Dalam masa pembangunan infrastruktur tersebut, agar menghindari kontraproduktif terhadap kelancaran lalu lintas barang dan orang. Program peningkatan ekspor agar dibarengi dengan kualitas lalu lintas darat dan laut yang memadai, mulai dari kawasan industri hingga ke dan di pelabuhan. Mendorong terciptanya industri dasar hingga menengah (low medium technology) terutama untuk kebutuhan rumah tangga, baik dari sisi ketersediaan investor, tenaga kerja, hingga pemasarannya. Hal ini untuk menghindari defisit neraca perdagangan antar pulau, akibat ketergantungan barang dari luar Sulsel, maupun nilai tambah barang Sulsel yang relatif rendah karena masih berupa barang mentah. Kajian Ekonomi dan Keuangan Regional Provinsi Sulawesi Selatan| Triwulan I 2016 Mendorong Nilai Tambah Kota dan Komoditas Unggulan Sulsel

87


d.

e.

Belanja pemerintah yang masih menjadi penopang pertumbuhan Sulsel, seharusnya penyerapannya makin optimal dan merata sepanjang tahun. Pemerintah daerah/pusat dapat menerapkan Rencana Penerimaan dan Pengeluaran Bulanan (RPPB). Monitoring terhadap RPPB dijadikan sebagai indikator kinerja setiap satuan kerja perangkat daerah (SKPD). Penerapan smart city, perlu diiringi dengan pembangunan infrastruktur dasar kota, seperti pedestrian yang nyaman, penerangan jalan utama yang memadai, serta taman yang tertata. Selain itu, fasilitas control room dilengkapi dengan peraturan daerah yang kuat, sehingga dapat terintegrasi dengan instansi lainnya, yang cepat menindaklanjuti apabila terjadi gangguan terhadap masyarakat maupun kerusakan infrastruktur.

Sesuai dengan kajian pada Bab 3, rekomendasi kebijakan yang dapat dirumuskan untuk pengendalian harga terutama komoditas penyumbang inflasi terbesar di Sulsel adalah sebagai berikut: a.

b.

c.

d.

e. f.

Meyakinkan kepada para pemangku kebijakan terutama di tingkat daerah, bahwa benar terdapat indikasi telah terjadi praktik pembentukan harga beras yang jauh dari prinsip-prinsip pasar persaingan sempurna. Kenaikan harga beras yang nota bene harus ditanggung konsumen Sulsel tersebut sebagian besar dinikmati pihak penggiling dan Grosir. Mendorong pemerintah pusat dan daerah (Provinsi/Kabupaten/Kota) agar merumuskan kebijakan dan mengambil langkah-langkah konkrit untuk meminimalisir dampak market failures. Kebijakan tersebut hendaknya diberlakukan kepada mereka yang selama ini mengambil marjin keuntungan yang paling besar. Kebijakan bisa diimplementasikan dalam bentuk himbauan, hingga sampai ke tingkat yang keras yaitu penghentian sementara/pencabutan izin usaha. Mendorong Pemerintah Provinsi untuk menerapkan kebijakan domestic market obligation (DMO) dengan mewajibkan grosir untuk memprioritaskan penyaluran beras di Sulsel sebesar persentase tertentu dari stok beras yang mereka miliki, sehingga jumlah minimal stok beras yang dibutuhkan masyarakat Sulsel dalam situasi apapun selalu tercukupi. Kebijakan ini juga dimaksudkan untuk menekan moral hazard pedagang, agar mereka tidak terlalu mengambil margin keuntungan yang eksesif. Memberikan masukan kepada pemerintah agar mengevaluasi kembali Harga Pembelian Pemerintah (HPP) gabah dan beras yang rasional dan obyektif, agar Perum BULOG mampu menyerap gabah dan beras sesuai yang ditargetkan. Bila perlu dalam kondisi tertentu diberikan fleksibilitas dalam penetapan harga gabah dan beras (sebesar persentase tertentu), serta dibekali dana yang cukup guna menyerap gabah dan beras dari hasil panen petani, sehingga Perum BULOG mampu menjalankan operasi pasar secara efektif. Mendorong Pemerintah Daerah (Provinsi/Pemkab/Pemkot) untuk memberikan bantuan dengan menyalurkan beras kepada kelompok miskin terutama pada saat operasi pasar Perum BULOG dinilai kurang berjalan efektif. Selain itu, agar pemerintah juga merevitalisasi Koperasi Unit Desa (KUD) dan Kelompok-kelompok Tani agar mampu berperan efektif sebagai “Kaki angan” Perum BULOG dalam pengadaan gabah dan beras di lapangan (Gambar 7.2).

(a) + (b) : dilakukan apabila penyerapan beras BULOG tidak mencapai target Gambar 7.2. Usulan Rantai Distribusi Beras di Sulsel

88



g.

h.

i.

j.

Memberikan masukan kepada Pemerintah Daerah (Provinsi/Pemkab/Pemkot) agar tidak mengeluarkan peraturan yang kontra produktif misalnya retribusi/pungutan atau bentuk kebijakan lainnya, yang terkait dengan perdagangan beras di Sulsel (tidak termasuk beras yang diperdagangkan ke Provinsi lain/antar pulau). Hal ini dimaksudkan untuk menghindari shifting pembebanan biaya yang menyebabkan harga beras di tingkat konsumen meningkat, sehingga merugikan konsumen (termasuk petani), mengingat beras merupakan kebutuhan pokok dengan karakteristik permintaan in elastis, sementara sebagian petani di Sulsel diyakini merupakan net consumer beras. Mengundang investor atau menggandeng swasta untuk mendirikan pabrik beras di Sulsel yang mampu menghasilkan beras kualitas premium, guna memenuhi kebutuhan konsumen di Kawasan Timur Indonesia (khususnya Sulsel), yang terdapat kecenderungan permintaannya semakin meningkat sehingga harganya juga cenderung naik. Menyiapkan sistem informasi yang simetris dan berkualitas yang mampu menyediakan informasi mengenai data stok dan harga beras di tingkat regional, nasional maupun internasional, yang dapat diakses dengan mudah oleh seluruh pelaku usaha di bidang perberasan, terutama petani. Mendorong perbankan atau lembaga pembiayaan lainnya di Susel agar lebih giat dalam melaksanakan program/kegiatan layanan keuangan inklusif, khususnya kepada petani agar lebih mudah dalam mengakses pembiayaan, sehingga mereka tidak lagi tergantung kepada pemodal besar (pengumpul cq. pihak penggiling).


89



90


LAMPIRAN

Lampiran A. Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) Tabel A.1. PDRB Menurut Lapangan Usaha Provinsi Sulawesi Selatan Atas Dasar Harga Konstan TD 2010 (Rp Triliun) Sektor Berdasarkan Tahun Dasar 2010 A B C D E F G I H J K L M,N O P Q R,S,T,U PRDB

Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan Pertambangan dan Penggalian Industri Pengolahan Pengadaan Listrik, Gas Pengadaan Air Konstruksi Perdagangan Besar dan Eceran, dan Reparasi Mobil dan Sepeda Motor Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum Transportasi dan Pergudangan Informasi dan Komunikasi Jasa Keuangan Real Estate Jasa Perusahaan Administrasi Pemerintahan, Pertahanan dan Jaminan Sosial Wajib Jasa Pendidikan Jasa Kesehatan dan Kegiatan Sosial Jasa lainnya

2011

2012

2013

2014*

42.33 11.90 25.74 0.16 0.27 21.43 25.17 7.01 2.48 10.01 6.04 6.59 0.81 9.77 10.29 3.36 2.36 185.71

44.26 12.53 27.97 0.18 0.28 23.54 28.15 7.95 2.77 12.07 7.00 7.28 0.88 9.99 11.06 3.71 2.55 202.18

46.45 13.24 30.55 0.20 0.30 26.03 30.19 8.45 2.95 13.77 7.63 7.93 0.94 10.29 11.92 4.02 2.74 217.59

51.08 14.71 33.28 0.22 0.30 27.67 32.36 8.60 3.18 14.56 8.07 8.56 1.00 10.56 12.47 4.43 2.94 234.00

I 12.72 3.53 8.09 0.05 0.08 6.96 8.21 2.15 0.80 3.75 2.14 2.25 0.26 2.65 3.18 1.14 0.77 58.74

II 14.53 3.78 8.77 0.05 0.08 7.19 8.62 2.24 0.83 3.86 2.08 2.28 0.26 2.76 3.19 1.18 0.79 62.49

2015** III 15.98 4.25 8.95 0.05 0.07 7.69 9.41 2.41 0.85 4.04 2.19 2.32 0.27 2.95 3.40 1.23 0.81 66.88

IV 10.73 4.30 9.69 0.06 0.08 8.13 8.68 2.39 0.88 4.07 2.25 2.34 0.27 3.03 3.61 1.29 0.84 62.62

TOTAL 53.96 15.87 35.51 0.21 0.30 29.97 34.92 9.19 3.37 15.71 8.66 9.20 1.06 11.38 13.38 4.85 3.21 250.73

2016** I 12.84 3.62 9.13 0.06 0.08 7.61 8.97 2.43 0.88 4.06 2.35 2.41 0.28 2.86 3.42 1.25 0.85 63.09


Tabel A.2. PDRB Menurut Lapangan Usaha Provinsi Sulawesi Selatan Atas Dasar Harga Berlaku TD 2010(Rp Triliun) Sektor Berdasarkan Tahun Dasar 2010 A B C D E F G I H J K L M,N O P Q R,S,T,U PRDB

Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan Pertambangan dan Penggalian Industri Pengolahan Pengadaan Listrik, Gas Pengadaan Air Konstruksi Perdagangan Besar dan Eceran, dan Reparasi Mobil dan Sepeda Motor Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum Transportasi dan Pergudangan Informasi dan Komunikasi Jasa Keuangan Real Estate Jasa Perusahaan Administrasi Pemerintahan, Pertahanan dan Jaminan Sosial Wajib Jasa Pendidikan Jasa Kesehatan dan Kegiatan Sosial Jasa lainnya

2011

2012

2013

2014*

44.97 14.65 26.94 0.16 0.29 22.89 26.49 7.32 2.65 10.05 6.42 7.02 0.86 10.70 10.89 3.55 2.45 198.29

51.41 16.18 30.80 0.18 0.31 26.58 30.65 8.96 3.15 12.13 8.24 8.32 1.00 11.45 12.10 4.08 2.75 228.29

57.37 17.88 35.49 0.18 0.35 31.52 33.63 10.43 3.56 13.79 9.60 9.90 1.15 12.24 13.89 4.68 3.18 258.84

68.44 22.65 41.62 0.19 0.35 36.02 37.62 11.99 4.11 14.59 10.82 11.52 1.30 13.66 15.50 5.51 3.72 299.63

I 18.19 5.64 10.61 0.04 0.09 9.47 9.94 3.20 1.08 3.70 2.99 3.22 0.35 3.71 4.00 1.51 1.03 78.75

II 20.84 5.87 11.60 0.04 0.09 9.86 10.65 3.38 1.12 3.81 2.93 3.37 0.36 3.92 4.07 1.56 1.06 84.54

2015** III 23.49 6.03 11.95 0.04 0.09 11.01 11.98 3.72 1.16 4.07 3.12 3.45 0.38 4.27 4.48 1.68 1.11 92.03

IV 16.04 5.81 13.02 0.05 0.09 11.84 11.22 3.75 1.19 4.14 3.22 3.55 0.39 4.43 4.76 1.77 1.16 86.43

TOTAL 78.56 23.35 47.19 0.17 0.37 42.18 43.79 14.05 4.54 15.72 12.26 13.59 1.48 16.33 17.30 6.52 4.37 341.75

2016** I 19.39 4.87 12.39 0.04 0.10 11.19 11.70 3.82 1.20 4.15 3.39 3.70 0.40 4.20 4.54 1.73 1.18 87.99



91

LAMPIRAN

Tabel A.3. PDRB Menurut Penggunaan Provinsi Sulawesi Selatan Atas Dasar Harga Konstan TD 2010 (Rp Triliun) No

Komponen

2011

2012

2013

1 2 3 4 5 6 7

Pengeluaran Konsumsi Rumah Tangga Pengeluaran Konsumsi LNPRT Pengeluaran Konsumsi Pemerintah Pembentukan Modal Tetap Bruto Perubahan Inventori Ekspor Impor PDRB

106.35 2.22 21.55 64.56 2.16 52.86 63.99 185.71

113.78 2.38 22.45 74.68 5.43 51.22 67.75 202.18

120.56 2.62 23.06 82.98 3.97 52.36 67.96 217.59

2014* 127.70 2.92 23.49 90.29 (0.97) 59.75 69.18 234.00

I 32.82 0.71 3.63 22.45 0.62 13.86 15.34 58.74

II 33.28 0.72 5.74 23.47 1.87 13.73 16.31 62.49

2015** III 33.99 0.74 6.32 25.19 1.56 14.66 15.57 66.88

IV 34.39 0.78 9.73 26.71 0.62 10.30 19.91 62.62

TOTAL 134.47 2.95 25.41 97.82 4.66 52.56 67.14 250.73

2016** I 34.56 0.74 3.70 24.59 0.96 8.20 9.65 63.09


Tabel A.4. PDRB Menurut Penggunaan Provinsi Sulawesi Selatan Atas Dasar Harga Berlaku TD 2010 (Rp Miliar) No

Komponen

2011

2012

2013

1 2 3 4 5 6 7

Pengeluaran Konsumsi Rumah Tangga Pengeluaran Konsumsi LNPRT Pengeluaran Konsumsi Pemerintah Pembentukan Modal Tetap Bruto Perubahan Inventori Ekspor Impor PDRB

113.55 2.31 23.49 66.70 2.50 57.26 67.52 198.29

129.69 2.60 26.12 82.68 5.66 58.19 76.66 228.29

146.64 3.08 28.72 94.88 4.42 59.93 78.84 258.84

2014* 165.19 3.86 31.70 113.16 (1.55) 78.01 90.73 299.63

I 44.64 1.00 4.86 29.14 0.90 18.91 20.69 78.75

II 45.72 1.03 7.99 31.00 2.01 18.67 21.88 84.54

2015** III 47.48 1.09 9.19 33.80 1.84 19.75 21.11 92.03

IV 48.68 1.15 14.43 36.41 0.90 12.76 27.89 86.43

TOTAL 186.52 4.27 36.48 130.34 5.64 70.08 91.57 341.75

2016** I 49.61 1.12 5.52 33.90 1.49 11.13 14.77 87.99


Tabel A.5. Pendapatan Per Kapita Provinsi Sulawesi Selatan Atas Dasar Harga Berlaku TD 2010 (Rp Juta)

Kategori Penduduk (Jiwa) PDRB per Kapita (Juta Rp)

2010

2011

2012

2013

2014

8,060,401 21.31

8,156,129 24.31

8,250,018 27.67

8,342,047 31.01

8,432,163 8,520,300 35.59 39.90

Sumber : Badan Pusat Statistik

92


2015P

LAMPIRAN

B. Indeks Harga Konsumen (IHK) Tabel B.1. IHK Provinsi Sulawesi Selatan Menurut Kelompok Pengeluaran Makanan Jadi, Minuman, Rokok, dan Tembakau

Perumahan, Air, Listrik, Gas, dan Bahan Bakar

Sandang

Kesehatan

Pendidikan, Transpor dan Rekreasi, dan Komunikasi Olahraga

IHK (Akhir Periode)

Umum

Bahan Makanan

2010

126.75

148.73

131.96

122.00

135.79

119.24

116.86

104.73

2011

130.39

149.06

137.77

126.48

147.55

128.36

120.24

105.50

Triwulan I

132.89

156.33

139.19

128.22

149.63

129.86

120.33

105.61

Triwulan II

133.44

156.50

140.33

129.03

150.10

130.61

120.60

105.92

Triwulan III

135.69

161.48

143.21

129.73

154.94

130.98

121.38

106.22

Triwulan IV

136.14

158.86

144.70

130.72

158.05

132.02

124.35

106.72

Triwulan I

139.01

168.84

145.55

132.61

158.64

132.82

124.59

106.55

Triwulan II

139.26

166.24

146.83

133.67

154.02

133.21

124.61

110.11

Triwulan III

145.51

178.85

149.93

135.89

159.22

135.20

125.82

118.97

Triwulan IV

144.60

169.92

151.18

138.64

161.74

136.89

126.08

119.08

Triwulan I

109.16

111.25

108.80

109.10

108.00

105.49

103.66

110.65

Triwulan II

109.71

111.33

109.77

109.58

108.46

107.25

103.72

111.33

Triwulan III

111.72

114.94

112.34

111.74

110.06

108.51

105.35

111.29

Triwulan IV 2015 Triwulan I Triwulan II Triwulan III Triwulan IV 2016 Triwulan I Sumber: BPS, diolah

116.89

125.03

114.11

114.88

110.82

109.25

105.45

121.49

116.94 118.55 121.06 122.13

125.83 128.30 133.46 136.01

115.15 116.95 119.33 120.36

117.40 118.18 118.99 119.63

114.32 113.74 117.71 117.48

112.29 113.18 114.24 114.73

105.70 106.16 108.12 108.16

115.08 118.01 119.30 120.29

123.62

141.22

121.28

121.08

119.52

115.87

108.29

118.70

2012

2013

2014

Tabel B.2. IHK Provinsi Sulawesi Selatan Menurut Kota IHK Kota Inflasi Makassar Palopo Parepare Bone (Watampone) Bulukumba**

2012 134.91 142.22 134.76 148.83

I 137.86 144.84 137.33 151.29

2013 II III 138.15 144.29 144.26 150.25 137.57 144.44 151.92 159.23

Sumber: Badan Pusat Statistik *) Sejak tahun 2014 data IHK menggunakan tahun dasar 2012

IV 143.33 149.68 143.26 159.04

2013 143.33 149.68 143.26 159.04

I 108.94 108.84 108.29 109.81 117.21

2014* II III 109.26 111.45 110.28 111.34 109.33 110.89 111.58 112.81 118.31 119.99

IV 116.50 116.54 117.71 117.35 125.61

2014 116.50 116.54 117.71 117.35 125.61

I 116.94 116.40 115.36 116.02 124.49

2015 II III 118.67 121.42 117.88 119.35 116.96 118.67 116.35 117.70 125.55 127.95

IV 122.54 120.48 119.57 118.49 128.34

2015 122.54 120.48 119.57 118.49 128.34

2016 I 124.40 121.60 119.77 118.27 127.18

**) Dihitung sebagai Kota Inflasi sejak tahun 2014

Tabel B.3. Angka Inflasi Provinsi Sulawesi Selatan Menurut Kota IHK Kota Inflasi Makassar Palopo Parepare Bone (Watampone) Bulukumba**

2012 4.57 4.11 3.49 3.65

I 4.76 4.34 4.67 2.90

2013 II 4.54 3.03 4.49 3.28

III 7.41 5.33 7.41 6.72

Sumber: Badan Pusat Statistik *) Sejak tahun 2014 data IHK menggunakan tahun dasar 2012

IV 6.24 5.25 6.31 6.86

2013 6.24 5.25 6.31 6.86

I 5.46 6.22 5.58 7.86 13.94

2014 II 5.38 7.36 5.57 8.14 14.10

III 3.57 4.03 3.04 4.55 7.30

IV 8.51 8.95 9.38 8.22 9.45

2014 8.51 8.95 9.38 8.22 9.45

I 7.34 6.95 6.53 5.66 6.21

2015 II 8.61 6.89 6.98 4.27 6.12

III 8.95 7.19 7.02 4.33 6.63

IV 5.18 3.38 1.58 0.97 2.17

2015 5.18 3.38 1.58 0.97 2.17

2016 I 6.38 4.47 3.82 1.94 2.16

**) Dihitung sebagai Kota Inflasi sejak tahun 2014


93

LAMPIRAN

C. Perbankan Tabel C.1. Dana Pihak Ketiga (Lokasi Bank Pelapor) dan Kredit (Lokasi Bank) Bank Umum (Rp Miliar) DPK Periode

Giro

2011 2012

Tabungan

KREDIT Deposito

Jumlah

Modal Kerja

Investasi

Konsumsi

Jumlah

LDR

6,275

26,446

13,085

45,807

20,074

9,626

23,198

52,898

115.48%

Tri wul a n I Tri wul a n II Tri wul a n III

7,471 7,282 7,257

25,004 27,206 28,545

13,259 13,536 14,115

45,734 48,024 49,917

20,516 22,850 22,385

10,025 10,588 10,997

24,044 25,597 27,707

54,585 59,035 61,090

119.35% 122.93% 122.38%

Tri wul a n IV 2013

7,345

31,466

14,907

53,717

25,506

11,380

29,335

66,221

123.28%

Tri wul a n Tri wul a n Tri wul a n Tri wul a n 2014

I II III IV

7,770 8,092 9,221 7,845

29,321 30,068 32,076 35,007

15,211 15,297 16,062 17,592

52,302 53,457 57,359 60,444

25,980 26,659 26,160 27,231

12,232 14,486 15,769 14,494

30,158 31,793 33,085 33,663

68,371 72,937 75,014 75,388

130.72% 136.44% 130.78% 124.72%


I II III IV

7,990 9,730 9,693 7,995

32,446 33,168 34,828 37,428

17,726 18,504 19,819 20,690

58,162 61,402 64,339 66,112

27,257 29,062 29,847 31,442

14,642 15,467 15,457 16,241

33,974 34,807 35,159 35,877

75,874 79,336 80,463 83,560

130.45% 129.21% 125.06% 126.39%

Tri wul a n I

10,154

34,147

22,118

66,420

32,776

16,482

36,045

85,304

128.43%

Tri wul a n II

11,820

34,881

22,166

68,867

34,627

16,500

36,436

87,563

127.15%

Tri wul a n III

12,471

37,491

22,472

72,433

34,876

17,476

37,558

89,911

124.13%

Tri wul a n IV 2016

13,165

42,211

23,091

78,467

36,730

20,538

37,713

94,982

121.05%

12,894

38,589

26,859

78,342

37,510

20,041

38,759

96,310

122.94%

Tri wul a n I

94


LAMPIRAN

Tabel C.2. Penyaluran Kredit (Lokasi Bank) Menurut Sektor Ekonomi (Rp Miliar) Kredit (Lokasi Bank) Periode

Pertanian

2011

Tambang

Industri Pengolahan

Listrik, Gas, dan Air

Konstruksi

Perdagangan

Angkutan

Jasa Dunia Usaha

Jasa Sosial Masyarakat

Lain-lain

Total

869

309

3,460

144

2,155

15,072

1,629

2,770

1,555

24,935

52,898

2012 Tri wul a n I

906

312

3,468

137

2,065

15,459

1,744

2,917

1,570

26,007

54,585

Tri wul a n II

1,128

363

3,904

124

2,448

17,631

1,730

3,178

1,485

27,045

59,035

Tri wul a n III

1,171

375

4,008

135

2,582

17,741

1,794

3,131

1,372

28,781

61,090

Tri wul a n IV

1,215

399

5,250

141

2,674

19,027

2,321

3,105

1,404

30,684

66,221

Tri wul a n I

1,403

447

5,335

133

2,565

19,933

2,631

3,240

1,619

31,065

68,371

Tri wul a n II

1,396

449

5,579

116

2,780

22,957

2,763

3,433

1,650

31,814

72,937

Tri wul a n III

1,385

444

5,631

121

2,966

23,360

2,864

3,414

1,733

33,096

75,014

Tri wul a n IV

1,400

397

4,186

191

3,034

24,132

2,923

3,550

1,780

33,794

75,388

Tri wul a n I

1,405

377

3,918

218

3,043

24,334

2,960

3,747

1,828

34,043

75,874

Tri wul a n II

1,499

560

4,210

245

3,666

25,587

2,950

3,598

1,968

35,053

79,336

Tri wul a n III

1,435

537

4,283

232

4,173

25,748

2,951

3,581

2,115

35,408

80,463

Tri wul a n IV

1,506

509

4,747

350

4,366

27,033

2,820

3,662

2,340

36,226

83,560

Tri wul a n I

1,630

427

5,035

382

4,746

27,920

2,782

3,733

2,473

36,174

85,304

Tri wul a n II

1,788

390

5,109

413

4,902

29,003

2,693

4,037

2,681

36,547

87,563

Tri wul a n III

2,303

383

5,304

398

5,417

29,373

2,672

4,024

2,388

37,648

89,911

Tri wul a n IV

2,461

410

7,487

379

5,491

31,424

2,781

4,221

2,549

37,777

94,982

2,681

430

7,239

306

5,483

31,959

2,824

4,117

2,462

38,809

96,310

2013

2014

2015

2016 Tri wul a n I

Tabel C.3. Suku Bunga Kredit Rupiah Menurut Kelompok Bank Bank Pemerintah Periode

Modal Kerja

2011 2012

Bank Swasta Nasional

Investasi Konsumsi

Modal Kerja

Investasi Konsumsi

Bank Asing dan Campuran Modal Kerja

Investasi Konsumsi

Bank Umum Modal Kerja

Investasi Konsumsi

13.55

11.83

12.83

13.34

13.61

14.09

10.62

6.81

28.61

13.45

12.84

13.32

13.49 13.24 13.21 12.63

11.69 11.34 11.11 10.92

12.79 12.70 12.54 12.23

13.16 12.74 12.55 12.28

13.60 13.62 13.36 13.09

14.56 14.36 14.31 14.01

8.50 9.32 9.53 8.85

7.29 7.91 8.36 8.07

27.35 27.67 26.16 23.83

13.30 13.00 12.90 12.47

12.77 12.60 12.39 12.19

13.46 13.35 13.19 12.88

Tri wul a n I

12.56

10.74

12.20

12.31

12.89

14.04

7.21

8.21

23.67

12.40

12.05

12.85

Tri wul a n II Tri wul a n III Tri wul a n IV 2014

12.77 12.94 13.00

10.57 10.79 11.08

12.12 12.11 12.18

12.01 12.72 13.04

12.71 12.99 13.53

13.89 13.83 13.91

8.12 9.14 10.20

8.37 9.16 10.06

20.92 21.14 20.92

12.38 12.80 12.99

11.65 12.02 12.57

12.74 12.72 12.78

Tri wul a n I


Tri wul a n Tri wul a n Tri wul a n 2015 Tri wul a n Tri wul a n Tri wul a n Tri wul a n 2016 Tri wul a n

I II III IV

13.10

11.15

12.24

13.23

13.67

14.06

10.49

10.68

22.14

13.13

12.71

12.86

II III IV

13.26 13.48 13.46

11.44 11.61 11.57

12.41 12.44 12.61

13.51 13.62 13.48

13.53 13.53 13.78

14.05 14.10 14.17

10.08 10.26 10.77

10.72 10.81 11.14

22.94 23.49 23.13

13.33 13.50 13.44

12.75 12.81 12.93

12.97 13.00 13.13

I II III IV

13.81 13.42 13.28 12.95

12.12 10.40 10.26 9.53

11.45 13.00 13.22 13.31

14.04 12.91 13.01 12.86

15.29 13.75 13.69 13.34

14.74 14.61 14.62 14.72

10.03 6.83 8.84 9.52

11.38 9.64 11.46 11.89

23.11 28.49 28.73 28.40

13.25 12.98 13.09 12.86

13.13 12.14 12.00 11.30

13.59 13.61 13.76 13.82

I

12.36

10.15

13.22

13.13

13.70

14.41

8.74

10.63

22.34

12.67

12.00

13.57


95

LAMPIRAN

D. Sistem Pembayaran Tabel D.1. Perkembangan Jumlah Aliran Uang Kertas di Depo KPw BI Provinsi Sulsel (Rp Triliun)

Periode I II III IV

2013 2013

I II III IV

2014 2014

I II III IV

2015 2015 2016

I

Inflow 4.41 3.24 4.87 4.07 16.59 5.30 4.07 5.56 4.30 19.23 6.18 3.78 4.82 3.79 18.57 6.23

Jumlah Outflow Netflow 1.71 2.69 2.88 0.35 5.31 (0.44) 4.16 (0.08) 14.07 2.52 2.34 2.96 3.83 0.24 5.64 (0.08) 4.10 0.21 15.90 3.33 2.25 3.94 3.70 0.08 4.93 (0.11) 3.20 0.59 14.07 4.49 1.49 4.74

Inflow 13.90% 17.51% 24.12% 27.33% 20.66% 20.17% 25.76% 14.15% 5.65% 15.93% 16.71% -7.20% -13.42% -11.94% -3.47% 0.72%

yoy Outflow Netflow -7.74% 33.88% -9.03% 184.18% 48.58% 224.77% 29.43% -531.87% 19.06% 30.49% 36.67% 9.67% 32.62% -30.61% 6.16% 82.72% -1.52% 346.91% 13.03% 32.07% -4.13% 33.23% -3.31% -68.17% -12.60% -47.38% -21.82% 181.69% -11.49% 34.80% -33.89% 20.47%

Tabel D.2. Perkembangan Jumlah Aliran Uang Logam di Depo KPw BI Provinsi Sulsel (Rp Miliar)

Periode I II III IV

2013 2013

I II III IV

2014 2014

I II III IV

2015 2015 2016

96

I

Inflow 0.03 0.08 0.08 0.10 0.29 0.14 0.04 0.23 0.01 0.42 0.00 0.00 0.03 0.00 0.04 0.00

Jumlah Outflow Netflow 0.28 (0.25) 0.78 (0.70) 2.51 (2.43) 2.63 (2.53) 6.20 (5.91) 2.20 (2.05) 3.22 (3.18) 3.93 (3.70) 2.07 (2.06) 11.42 (11.00) 1.74 (1.73) 4.03 (4.03) 3.59 (3.56) 5.84 (5.83) 15.20 (15.15) 4.45 (4.45)

Inflow -80.04% -39.81% 335.68% 95.78% -16.80% 388.70% -47.69% 186.11% -90.05% 47.75% -97.54% -97.29% -84.91% -73.33% -90.11% -43.02%


yoy Outflow -84.46% -69.23% 192.39% 670.88% 12.07% 685.69% 314.31% 56.42% -21.19% 84.31% -20.95% 25.02% -8.54% 181.97% 33.07% 156.01%

Netflow 84.86% 70.77% -189.28% -772.95% -13.98% -720.65% -353.25% -52.18% 18.45% -86.08% 15.58% -26.53% 3.84% -183.21% -37.79% -156.41%

LAMPIRAN

Tabel D.3. Perkembangan Transaksi Nontunai Melalui Real Time Gross Settlement (Rp Triliun) Jumlah

Periode

2012

I II III IV

2012 2013

I II III IV

2013 2014

I II III III

2014 2015

I II III

From 11.50 15.47 15.42 19.88 62.28 14.45 17.40 18.77 20.54 71.16 15.66 21.37 22.72 25.66 85.41 14.45 26.71 19.34

yoy

To 29.15 37.79 34.63 40.65 142.21 32.77 36.12 37.61 41.48 147.98 27.89 33.67 38.10 41.37 141.02 32.77 31.93 40.38

From-To 4.58 4.35 4.42 5.05 18.41 4.25 4.92 6.75 7.30 23.22 4.75 9.76 10.97 11.87 37.36 4.29 4.27 3.48

From 3.26% 27.09% 17.91% 25.54% 19.24% 25.59% 12.46% 21.72% 3.32% 14.26% 8.39% 22.83% 21.04% 24.93% 20.03% -7.73% 24.96% -14.88%

To 24.82% 45.01% 1.86% 18.28% 20.75% 12.42% -4.41% 8.61% 2.05% 4.06% -14.89% -6.79% 1.28% -0.27% -4.70% 17.51% -5.15% 5.99%

From-To -1.96% -18.06% -17.49% -17.24% -14.18% -7.28% 13.00% 52.66% 44.57% 26.15% 11.85% 98.44% 62.41% 62.68% 60.89% -9.65% -56.25% -68.29%

E. Ekspor dan Impor Tabel E.1. Perkembangan Komoditas Ekspor Non-migas Provinsi Sulawesi Selatan (US$ Ribu) KOMODITAS EKSPOR UTAMA 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

Nikel Cokelat Olahan Ganggang Laut Biji Cokelat Udang Segar Ikan Olahan Buah/Sayur Olahan Kayu Lapis Sayur-Sayuran Dedak/Bekatul

I 258,413 4,696 15,882 50,603 11,805 11,111 6,848 9,267 65 5,974 403,019

2013 II III 247,288 215,371 14,722 17,225 21,039 27,430 28,346 59,061 13,911 16,464 10,330 15,233 6,214 6,677 8,843 7,771 199 295 4,844 4,624 389,288 417,565

IV 200,767 28,377 26,942 39,017 19,577 14,376 5,646 9,927 165 3,934 386,338

2013* 921,839 65,019 91,292 177,026 61,757 51,050 25,385 35,809 723 19,375 1,596,210

I 213,110 29,325 33,321 19,952 14,593 8,803 5,926 10,534 175 4,603 460,017

2014 II III 269,360 289,821 34,256 47,805 35,918 38,832 35,040 27,076 18,007 23,090 12,162 17,765 7,916 6,292 9,175 8,248 139 105 5,231 4,317 499,048 452,629

IV 266,267 37,194 39,176 20,085 12,773 15,593 5,543 8,581 5,242 3,871 344,161

2014 1,038,558 148,581 147,247 102,154 68,463 54,322 25,677 36,538 5,661 18,022 1,755,855

I 211,882 21,144 28,146 9,422 11,834 9,900 8,386 6,236 30 6,125 344,161

2015* II 197,775 40,898 32,547 23,052 14,979 13,105 10,161 10,994 8,427 4,893 382,893

III 172,672 31,884 26,357 27,395 14,107 11,894 10,570 9,932 9,797 2,841 350,441

IV 176,610 30,021 18,757 15,355 16,532 14,155 11,640 13,289 260 3,385 333,278

2015* 758,939 123,947 105,807 75,224 57,452 49,053 40,757 40,450 18,514 17,243 1,410,774

2016** I 108,715 19,769 18,289 4,904 12,091 10,003 15,784 7,948 85 3,281 229,370

Ket: 10 besar komoditas ekspor sepanjang 2016


Tabel E.2. Perkembangan Ekspor Non-migas Provinsi Sulawesi Selatan Menurut Negara Tujuan (US$ Juta) 2013 I II III 1 Jepang 276,916 265,502 236,096 2 Malaysia 15,544 21,970 30,383 3 Amerika Serikat 37,186 20,355 49,647 4 Philipina 15,896 23,792 26,969 5 Singpura 3,759 4,103 4,511 6 Belanda 10,747 6,511 13,668 7 Korea Selatan 2,041 2,727 3,249 8 Jerman 2,714 4,225 5,959 9 Australia 3,061 4,265 3,095 10 Hongkong 4,514 4,803 3,702 NILAI EKSPOR SULSEL 366,672 338,889 362,336 Ket: 10 besar negara tujuan ekspor sepanjang 2016 NEGARA TUJUAN EKSPOR

2013 IV I 222,268 1,000,782 229,808 35,098 102,995 28,276 46,967 154,155 31,358 24,962 91,618 26,414 3,529 15,902 4,784 4,892 35,819 5,235 2,982 10,999 3,121 5,027 17,925 5,462 5,854 16,274 6,494 4,110 17,129 4,296 335,808 1,403,705 318,197

2014 II III 285,800 311,425 38,252 40,895 43,734 37,866 32,148 39,092 4,348 5,126 8,685 12,434 4,085 3,269 5,994 10,525 9,624 7,580 3,314 5,116 400,004 428,820

IV 282,417 44,010 22,781 35,247 9,554 5,537 5,640 7,103 6,191 3,646 389,604

2014 1,109,450 151,433 135,739 132,900 23,811 31,890 16,115 29,084 29,890 16,373 1,536,625

I 225,143 28,197 22,395 16,135 2,212 7,958 7,360 6,972 4,414 4,460 344,161

2015* II 213,089 35,894 32,804 40,494 11,210 5,793 7,035 4,541 4,530 3,346 382,891

III 188,475 35,508 41,494 23,936 12,884 6,022 4,995 7,410 3,952 3,888 350,441

2015* IV 189,872 816,578 29,831 129,429 31,259 127,952 3,499 84,063 4,620 30,926 3,635 23,408 5,971 25,361 2,760 21,683 4,151 17,047 3,765 15,459 333,278 1,410,772

2016** I 117,903 16,028 25,540 1,978 2,259 5,153 4,007 3,898 5,408 4,015 229,370



97

LAMPIRAN

Tabel E.3. Perkembangan Komoditas Impor Non-migas Provinsi Sulawesi Selatan (US$ ribu) 2013

KOMODITAS IMPOR UTAMA 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

Kapal Terbang dan Bagiannya Bahan Kimia Anorganik Karpet dan Alas Lantai Gandum-Ganduman Aluminium Mesin/Mesin/Pesawat Mekanik Ampas/Sisa Industri Makanan Kain Khusus Bulu dan Bunga Buatan Sereal,Tepung, dan Susu NILAI IMPOR SULSEL

I

II

37,228 56,173 14,065 13,822 101 300,716

56,624 47,354 16,677 6,086 3,070 404,717

III 29,661 15,453 19,661 1,859 2,277 7,183 218,820

IV 62,323 18,483 20,156 3,382 210 6,250 126,061

2014

2013* 185,835 137,463 70,559 25,150 5,557 13,534 1,050,313

I

II

55,107 34,678 11,103 4,827 1,570 1,657 139,097

48,136 52,658 40,995 41 3,723 2,508 181,875

III 59,146 32,731 16,902 43 4,913 2,581 7,449 149,053

IV 30,292 26,309 27,845 202 1,977 1,436 5,079 129,393

2015*

2014 192,681 146,375 96,845 287 15,440 5,588 16,692 599,417

I

II

43,748 23,114 21,885 32 5,075 13,900 11,185 163,902

66,857 47,433 12,475 47 13,305 538 2,890 180,739

III 124,230 273 44,440 28 31,330 18,588 132 270,064

2015*

IV 3,697 30,837 596 37,787 21,685 84 149,655

124,230 114,575 70,547 75,277 34,983 69,196 40,273 18,380 14,438 14,291 764,360

2016** I 3,347 35,846 5 35,071 13,573 27 123,713

Ket: 10 komoditas impor sepanjang 2015


Tabel E.4. Perkembangan Impor Non-migas Provinsi Sulawesi Selatan Menurut Negara Asal (US$ Ribu) NEGARA ASAL IMPOR 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

Rusia Tiongkok Australia Kanada Singapura Argentina Jerman Amerika Serikat Thailand Malaysia NILAI IMPOR SULSEL

I 151,252 28,368 29,359 12,049 13,586 12,569 14,314 9,774 11,310 1,470 300,716

2013 II III 248,147 121,335 2,948 11,288 41,531 29,849 25,176 3,905 11,955 9,626 15,635 13,186 9,187 393 2,429 7,879 5,838 3,313 3,137 2,006 404,717 218,820

IV 11,978 15,463 29,355 12,160 3,094 17,778 749 12,155 3,155 4,153 126,061

2013*

I

532,711 58,066 130,093 53,291 38,262 59,168 24,643 32,238 23,616 10,766 1,050,313

586 24,588 40,047 2,799 7,901 10,141 424 25,350 9,381 5,031 139,097

2014* II III 557 6,325 36,507 29,472 36,627 40,027 15,376 10,268 4,377 8,400 34,030 13,582 10,070 10,238 13,445 6,130 3,380 2,539 10,675 3,832 181,875 149,053

IV 2,069 20,987 18,364 15,521 10,861 19,518 2,471 8,696 7,106 1,811 129,393

2015**

2014* 9,536 111,554 135,066 43,963 31,538 77,272 23,203 53,620 22,406 21,350 599,417

I

II

946 29,420 59,175 5,293 26,556 19,975 978 1,771 2,477 300 163,067

34,987 47,954 18,487 11,061 10,541 21,430 9,845 4,540 2,722 180,739

III 132,603 59,722 16,828 22,930 3,437 9,303 170 2,412 4,573 5,723 270,064

IV 13,334 60,503 9,655 10,637 9,330 5,364 1,839 4,976 2,444 1,153 149,655

2015** 146,883 184,632 133,612 57,347 50,383 45,182 24,417 19,005 14,035 9,898 763,524

2016** I 437 42,693 25,410 6,496 636 18,433 165 2,367 4,657 1,153 123,713

Ket: 10 besar negara importir sepanjang 2016


F. Inklusi Keuangan Tabel F.1. Perkembangan Rasio Jumlah Rekening terhadap Jumlah Penduduk Provinsi Sulawesi Selatan Jumlah Rekening DPK Lokasi KC/KCP (Ribu Rekening) 2012

2013

4,079

4,806

2014* 5,182

2015** 5,540

2016** 5,700

2012

2013

894

872

2014* 870

2015** 916

2016** 945

2013

8,207

Jumlah Rekening Kredit Lokasi Bank (Ribu Rekening) 2012

8,309

2014* 8,408

2015** 8,520

2016** 8,796

2012

2013

8,207

8,309

2014* 8,408

2015** 8,520

Sumber: BPS, diolah


2012 49.70

2013 57.84

2014* 61.64

2015** 65.02

2016** 64.81

Rasio Jumlah Rekening Kredit terhadap Jumlah Penduduk (%)

Jumlah Penduduk (Ribu Orang)*

*) Jumlah penduduk merupakan proyeksi dari proporsi jumlah penduduk miskin berdasarkan hasil Survei Sosial Ekonomi Nasional, BPS **) Data terkini perbankan dan jumlah penduduk miskin

98

Rasio Jumlah Rekening DPK terhadap Jumlah Penduduk (%)

Jumlah Penduduk (Ribu Orang)*

2016** 8,796

2012 10.89

2013 10.49

2014* 10.34

2015** 10.75

2016** 10.75

LAMPIRAN

G. Indikator Makro Per Kabupaten/Kota Tabel G.1.PDRB menurut kabupaten/kota atas dasar harga berlaku dan konstan (Rp Milyar) NO KABUPATEN/KOTA 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24

Kep Selayar Bulukumba Bantaeng Jeneponto Takalar Gowa Sinjai Maros Pangkep Barru Bone Soppeng Wajo Sidrap Pinrang Enrekang Luwu Tana Toraja Luwu Utara Luwu Timur Toraja Utara Makassar Pare-pare Palopo

ATAS DASAR HARGA BERLAKU 2012 2013 2,464.94 2,879.79 6,243.26 7,170.12 3,825.42 4,337.70 4,720.38 5,258.35 4,366.04 4,962.95 9,380.48 10,702.76 4,926.59 5,600.99 10,428.66 11,885.15 11,766.21 13,508.09 3,363.62 3,816.79 14,833.10 16,656.17 4,761.84 5,401.13 10,166.67 11,620.59 6,108.34 6,937.94 8,738.25 9,847.32 3,458.74 4,121.14 6,698.54 7,679.83 3,232.30 3,701.18 5,560.28 6,339.52 15,266.46 16,623.15 3,546.30 4,248.57 78,013.04 88,169.95 3,501.13 3,938.49 3,690.92 4,180.46

2014 3,463.52 8,345.26 4,936.80 6,139.98 5,809.96 12,001.82 6,482.80 14,750.54 15,921.63 4,396.91 19,739.12 6,176.04 13,568.44 8,036.28 11,358.26 4,617.89 9,006.39 4,267.52 7,558.98 20,363.59 5,045.16 100,026.50 4,428.05 4,743.86

ATAS DASAR HARGA KONSTAN 2012 2013 2,122.81 2,317.79 5,483.24 5,910.22 3,234.46 3,525.95 4,147.46 4,423.31 3,809.14 4,144.47 8,289.11 9,071.49 4,366.71 4,707.26 9,044.51 9,612.78 10,288.64 11,248.99 3,000.72 3,238.15 12,730.12 13,533.60 4,259.55 4,567.99 8,819.11 9,424.44 5,297.54 5,665.20 7,708.90 8,270.31 3,021.20 3,197.79 5,915.10 6,373.02 2,793.72 2,997.15 4,911.00 5,274.63 11,963.26 12,717.59 2,971.71 3,261.43 70,851.04 76,907.41 3,150.26 3,401.32 3,363.25 3,634.87

2014 2,530.65 6,395.65 3,805.22 4,764.31 4,517.63 9,701.44 5,035.79 10,115.50 12,391.77 3,453.22 14,741.06 4,876.75 10,286.60 6,104.75 8,941.22 3,385.82 6,929.57 3,193.81 5,721.30 13,794.39 3,507.40 82,592.00 3,608.58 3,877.03

Sumber: BPS, diolah – Data PDRB Seri Tahun 2000


99

LAMPIRAN

Tabel G.2.Laju Pertumbuhan Ekonomi Menurut Kabupaten/Kota Harga Konstan (Rp Milyar) NO 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24

PERTUMBUHAN PERTAHUN 2011 2012 2013 2014 8.88 7.88 9.18 9.18 5.49 9.65 7.79 8.21 9.38 9.67 9.01 7.92 8.44 7.55 6.65 7.71 7.59 6.58 8.80 9.00 7.46 8.15 9.44 6.94 7.60 7.32 7.80 6.98 11.24 11.14 6.28 5.23 9.84 8.26 9.33 10.16 8.13 8.39 7.91 6.64 6.40 8.21 6.31 8.92 7.17 6.93 7.24 6.76 10.11 6.50 6.86 9.15 9.63 8.93 6.94 7.76 7.71 8.51 7.28 8.11 8.08 7.30 5.84 5.88 7.89 7.00 7.74 8.73 7.78 8.58 7.28 6.56 8.04 6.81 7.40 8.47 -4.29 5.62 6.31 8.47 8.36 9.45 9.75 7.54 10.36 9.64 8.55 7.39 8.42 8.80 7.97 6.09 7.90 7.00 8.08 6.66

KABUPATEN/KOTA Kep. Selayar Bulukumba Bantaeng Jeneponto Takalar Gowa Sinjai Maros Pangkep Barru Bone Soppeng Wajo Sidrap Pinrang Enrekang Luwu Tana Toraja Luwu Utara Luwu Timur Toraja Utara Makassar Pare-pare Palopo


Tabel G.3.PDRB Perkapita Menurut Kabupaten/Kota Atas Dasar Harga Berlaku (Rp juta rupiah) No 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24

Kabupaten/Kota Kep. Selayar Bulukumba Bantaeng Jeneponto Takalar Gowa Sinjai Maros Pangkep Barru Bone Soppeng Wajo Sidrap Pinrang Enrekang Luwu Tana Toraja Luwu Utara Luwu Timur Toraja Utara Makassar Pare-pare Palopo

2010 9.25 9.51 10.33 6.61 7.60 7.76 12.26 8.12 17.54 10.00 10.46 12.15 14.00 12.34 15.02 10.06 11.15 6.64 10.64 34.02 6.89 27.56 13.85 13.12

PDRB perkapita 2011 2012 11.17 13.61 10.74 12.55 12.21 14.11 7.73 8.88 8.65 9.92 8.87 9.95 13.98 15.94 9.38 10.66 20.67 24.27 11.37 13.00 12.19 14.22 14.28 16.39 17.16 19.87 15.26 17.63 17.50 20.20 11.89 13.78 12.91 14.77 8.04 9.74 12.25 14.12 38.65 40.77 8.31 9.98 31.82 36.55 15.77 17.82 14.98 16.84


100


2013 15.85 14.40 16.30 10.12 11.16 11.25 18.24 12.11 28.06 14.78 16.06 18.87 22.89 19.92 22.87 16.89 16.83 11.35 16.32 48.63 11.74 41.76 20.50 19.16

LAMPIRAN

Tabel G.4.Jumlah Penduduk Sulawesi Selatan Menurut Kabupaten/Kota No 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24

Kabupaten/Kota Kep. Selayar Bulukumba Bantaeng Jeneponto Takalar Gowa Sinjai Maros Pangkep Barru Bone Soppeng Wajo Sidrap Pinrang Enrekang Luwu Tana Toraja Luwu Utara Luwu Timur Toraja Utara Makassar Pare-pare Palopo Sulawesi Selatan

2011

2012

2013

2014

124,104 399,000 178,596 346,308 273,891 668,875 231,425 324,097 310,288 167,511 724,923 224,804 387,815 276,327 355,312 192,822 336,989 223,297 291,414 250,223 219,084 1,364,955 131,514 152,573 8,156,129

125,603 401,897 179,800 348,680 277,218 682,597 233,200 327,998 313,722 168,397 729,516 225,180 389,284 279,810 358,312 194,606 340,491 224,812 294,402 256,699 220,777 1,387,033 133,381 156,603 8,250,018

127,220 404,896 181,006 351,111 280,590 696,096 234,886 331,796 317,110 169,302 734,119 225,512 390,603 283,307 361,293 196,394 343,793 226,212 297,313 263,012 222,393 1,408,072 135,192 160,819 8,342,047

128,744 407,775 182,283 353,287 283,762 709,386 236,497 335,596 320,293 170,316 738,515 225,709 391,980 286,610 364,087 198,194 347,096 227,588 299,989 269,405 224,003 1,429,242 136,903 164,903 8,432,163

Sumber: BPS, diolah

Tabel G.5.Tingkat Partisipasi Angkatan Lerja (TPAK) dan Tingkat Pengangguran Terbuka Provinsi Sulawesi Selatan Menurut Kabupaten/Kota (%) No 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24

Kabupaten / Kota Kep. Selayar Bulukumba Bantaeng Jeneponto Takalar Gowa Sinjai Maros Pangkep Barru Bone Soppeng Wajo Sidrap Pinrang Enrekang Luwu Tana Toraja Luwu Utara Luwu Timur Toraja Utara Makassar Pare-pare Palopo Sulawesi Selatan

2011 65.1 64.2 65.5 64.5 64.5 65.6 65.1 64.9 65.0 64.2 64.0 63.4 67.0 64.6 64.5 66.6 65.3 67.1 65.9 68.3 63.5 61.0 62.0 63.1 64.3

TPAK 2012 2013 62.7 61.11 68.4 62.25 72.2 68.74 67.0 61.96 62.3 57.69 62.1 64.17 73.1 70.34 64.3 60.98 57.6 54.41 56.8 53.43 64.8 63.3 62.1 57.22 59.9 58.16 57.2 52.25 55.0 52.07 74.5 70.27 59.7 58.69 76.3 70.55 65.6 62.02 67.3 65.01 68.3 65.25 57.9 57.8 60.4 57.72 59.6 58.13 62.8 60.49

2014 60.6 65 71.9 61.7 62.9 66.3 68.8 63.0 57.6 50.4 63.9 57.6 55.6 54.0 60.1 68.2 62.5 80.3 66.7 67.2 69.8 56.9 60.6 58.0 62.0

2011 4.68 5.46 5.54 5.06 5.54 7.05 5.59 6.94 6.09 5.75 5.98 5.16 7.45 4.78 6.55 6.66 7.41 5.56 4.47 7.16 6.05 8.41 7.97 9.47 6.56

TPT 2012 2013 3.25 4.62 2.71 4.16 7.02 6.44 4.35 2.77 6.21 2.73 4.01 2.63 2.84 0.43 6.43 5.71 8.03 5.7 4.78 4.51 3.51 3.8 6.15 6.65 3.13 3.72 6.99 7.62 5.35 1.96 3.05 1.61 10.55 7.14 4.63 3.26 5.03 4.48 8.12 6.28 5.08 2.82 9.97 9.53 4.21 4.86 8.43 9.03 5.87 5.1

2014 2.1 2.8 2.4 2.7 2.7 2.3 0.9 4.6 9.9 2.3 5 2.4 4.9 6.2 2.8 1.4 5.1 3.3 1.8 8.1 3.7 10.9 7.1 8.1 5.1

Sumber: BPS, diolah


101

LAMPIRAN

Tabel G.6.Indikator Kemiskinan Menurut Kabupaten/Kota di Provinsi Sulawesi Selatan 2012 NO 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 23

Kabupaten/Kota Kep. Selayar Bulukumba Bantaeng Jeneponto Takalar Gowa Sinjai Maros Pangkep Barru Bone Soppeng Wajo Sidrap Pinrang Enrekang Luwu Tana Toraja Luwu Utara Luwu Timur Toraja Utara Makassar Pare-pare Palopo Sulawesi Selatan

Jumlah (ribu) 16.2 31.5 16.00 58.0 26.7 55.3 21.7 41.3 52.3 15.7 89.5 20.6 30.5 16.9 28.1 28.2 45.5 28.7 41.4 19.9 36.0 69.9 7.5 14.9 812.3

% 12.87 7.83 8.90 16.59 9.60 8.06 9.29 12.56 16.63 9.28 12.25 9.12 7.83 6.00 7.83 14.45 13.34 12.73 14.03 7.72 16.28 5.02 5.58 9.47 9.82

2013 P1 2.34 0.93 1.64 2.64 1.57 1.66 1.26 2.36 2.76 1.50 1.90 1.08 0.87 0.77 1.37 1.79 1.97 1.98 2.68 1.13 2.44 0.76 0.88 1.61 1.68

P2 0.61 0.18 0.45 0.68 0.48 0.64 0.26 0.60 0.77 0.37 0.51 0.21 0.16 0.14 0.40 0.38 0.47 0.46 0.75 0.29 0.52 0.17 0.21 0.44 0.42

Jumlah (ribu) 18.2 36.7 18.9 58.1 29.3 61.0 24.3 43.1 56.4 17.5 87.7 21.3 31.9 17.9 32.1 29.7 52.0 31.3 46.2 2.2 36.8 66.4 8.6 15.5 863.2

% 14.23 9.04 10.45 16.52 10.42 8.73 10.32 12.94 17.75 10.32 11.92 9.43 8.17 6.3 8.86 15.11 15.10 13.81 15.52 8.38 16.53 4.7 6.38 9.57 10.32

Sumber: BPS, diolah

102


P1 2.32 1.01 1.68 2.42 1.48 1.19 1.41 2.24 3.15 1.33 1.75 0.93 1.27 1.00 1.16 2.02 2.25 1.81 2.06 1.37 3.03 0.84 0.83 1.42 1.65

P2 0.54 0.17 0.49 0.61 0.35 0.25 0.33 0.63 0.85 0.26 0.47 0.15 0.35 0.23 0.22 0.44 0.52 0.38 0.43 0.32 0.86 0.24 0.18 0.3 0.40

LAMPIRAN

H. Daftar Istilah Istilah

Keterangan

Administered prices

Komponen inflasi berupa harga-harga barang dan jasa yang diatur pemerintah

Abenomics

Mencakup serangkaian langkah-langkah kebijakan yang dirancang untuk mengatasi masalah ekonomi makro Jepang dari resesi berkepanjangan di negara itu, isu-isu seperti kebijakan moneter, kebijakan fiskal, dan investasi swasta untuk meningkatkan konsumsi dalam negeri sekaligus meningkatkan ekspor

Austerity program

Program kebijakan ekonomi yang bertujuan mengurangi defisit atau belanja pemerintah

Bail out

Injeksi dana talangan bagi pihak yang mengalami kesulitan dana/likuiditas

Balance sheet

Neraca

Banking union

Kerangka kerja perbankan yang terintegrasi dengan tujuan menjaga stabilitas perbankan

Barrel

Satuan pengukur volume yang biasa digunakan dalam perdagangan minyak internasional

Basel III

Standar regulasi global mengenai tingkat kesehatan bank yang didasarkan pada kecukupan modal bank, stress testing, dan risiko likuiditas pasar; disepakati oleh ang gota Basel Committee on Banking Supervision dan akan diimplementasikan 20132018

BI rate

Suku bunga kebijakan yang mencerminkan sikap atau stance kebijakan moneter yang ditetapkan oleh Bank Indonesia

Branchless banking

Strategi pemberian pelayanan jasa keuangan perbankan tanpa bergantung pada keberadaan kantor cabang

Bullish

Kecenderungan harga untuk meningkat

Clean money policy

Kebijakan penggantian uang rusak dengan uang layak edar

Consensus forecast

Prediksi masa depan yang dibuat dengan menggabungkan bersama beberapa perkiraan terpisah yang sering dibuat menggunakan metodologi yang berbeda

Core-deposit

Sumber dana andalan bank yang bersifat stabil sebagai basis pinjaman bank

Cost push inflation

Inflasi yang disebabkan oleh kenaikan biaya

Cost of capital

Biaya riil yang harus dikeluarkan oleh perusahaan untuk memperoleh dana baik hutang, saham preferen, saham biasa, maupun laba ditahan untuk mendanai suatu investasi perusahaan

Credit Limit

Batas kredit

Credit rating

Sebuah penaksiran kelayakan kredit dari individu atau korporasi

Crisis management protocol

Prosedur manajemen krisis ini menetapkan protokol penggelaran tim manajemen dan mendefinisikan peran dan tanggung jawab anggota tim itu

Debt ceiling

Pagu hutang

Debt service ratio

Rasio beban pembayaran utang terhadap penerimaan ekspor suatu negara

Debt swap

Serangkaian transaksi yang mempertukarkan pembayaran utang oleh dua entitas ekonomi

Deflasi

Penurunan harga-harga barang dan jasa secara umum

Dependency ratio

Rasio ketergantungan penduduk usia nonproduktif terhadap penduduk yang produktif

Deposit facility

Fasilitas deposit untuk membuat deposito overnight dengan bank sentral

Deposit rate

Tingkat suku bunga simpanan

Deposito

Produk bank sejenis jasa tabungan yang memiliki jangka waktu penarikan, berdasarkan kesepakatan antara bank dengan nasabah

Depresiasi rupiah

Penurunan nilai tukar rupiah terhadap mata uang asing

Devisa

Semua barang yang dapat digunakan sebagai alat pembayaran internasional

Disposable income

Jumlah pendapatan pribadi individu memiliki setelah pajak dan biaya pemerintah, yang dapat dihabiskan pada kebutuhan, atau non-penting, atau diselamatkan

Double-dip recession

Peristiwa dimana resesi menimpa suatu negara setelah sempat membaik dari resesi sebelumnya dalam waktu yang pendek

Double taxation

Pengenaan pajak oleh suatu yurisdiksi lebih dari satu kali

Down payment

Pembayaran awal sebelum melunasi pembelian


103

LAMPIRAN

Istilah

Keterangan

Dropshot

Pembayaran uang layak edar (ULE) setoran dari bank kepada bank yang sama (bank penyetor) atau kepada bank berbeda, dimana terhadap setoran ULE dari bank tersebut, Bank Indonesia tidak melakukan perhitungan rinci dan penyortiran

Ekspansi fiskal

Kebijakan peningkatan fiskal dengan cara menambah pengeluaran pemerintah

Emerging market

Kelompok negara-negara dengan ekonomi yang berkembang pesat yang antara lain tercermin dari perkembangan pasar keuangan dan industrialisasi

E-money

Uang elektronik

Exchange rate pass through

Persentase perubahan dalam mata uang lokal harga impor akibat perubahan satu persen dalam nilai tukar antara negaranegara pengekspor dan pengimpor

External imbalance

Keseimbangan eksternal terjadi ketika transaksi berjalan tidak terlalu positif atau negatif berlebihan

Fee based income

Pendapatan bank yang berasal dari transaksi jasa-jasa bank selain dari selisih bunga

Financial sophistication

Kecang gihan dalam pengelolaan keuangan financial exclusion pemberian layanan keuangan dengan biaya terjangkau untuk bagian segmen yang kurang beruntung dan berpenghasilan rendah masyarakat

Fiscal space

Ruang ekspansi kebijakan fiskal

Flight to quality

Istilah yang digunakan untuk menyatakan fenomena di pasar keuangan, dimana investor menjual apa yang mereka anggap sebagai investasi berisiko dan membeli investasi yang lebih aman

Fiscal sustainability

Kemampuan pemerintah untuk menjaga kesinambungan belanja, pajak, dan kebijakan lainnya dalam jangka panjang tanpa risiko gagal bayar

Giro

Simpanan pada bank yang penarikannya dapat dilakukan setiap saat dengan menggunakan cek atau surat perintah pembayaran lain atau dengan pemindahbukuan

Good corporate governance

Tata kelola yang baik

Growth-supporting funding facility

Fasilitas pendanaan yang disediakan untuk mendukung pertumbuhan ekonomi

Hedging

Strategi untuk melindung nilai dengan membatasi risiko atau probabilitas kerugian yang dapat ditimbulkan

Holding company

Perusahaan induk dari beberapa perusahaan

Idle money

Uang yang tidak terpakai

Imported inflation

Inflasi yang disebabkan kenaikan harga barang-barang impor

Indeks kedalaman kemiskinan

Ukuran rata-rata kesenjangan pengeluaran masing-masing penduduk miskin terhadap batas miskin

Indeks keparahan kemiskinan

Ukuran penyebaran pengeluaran diantara penduduk miskin

Industrial upgrading

Peningkatan industri produk nonkomoditas

Inflasi

Kenaikan harga-harga barang dan jasa secara umum

Inflasi inti

Komponen inflasi yang cenderung menetap atau persisten (persistent component) di dalam pergerakan inflasi dan dipengaruhi oleh faktor fundamental, seperti interaksi permintaan-penawaran, nilai tukar, harga komoditas internasional, inflasi mitra dagang dan ekspektasi Inflasi

Inter-bank lending

Penempatan dana bank pada bank lain

Intercompany loans

Pinjaman yang dilakukan oleh suatu departemen kepada departemen lain dalam satu struktur organisasi

Intra-regional trade

Perdagangan internasional negara-negara dalam satu kawasan

Investasi portofolio

Investasi dalam bentuk surat-surat berharga yang diperdagangkan di pasar keuangan

Investment grade

Peringkat layak investasi

Leading indicator

Indikator penuntun yang menunjukkan arah variabel acuan ke depan

Lending facility

Sebuah mekanisme yang digunakan saat bank sentral meminjamkan dana kepada dealer utama

Less cash society

Masyarakat yang terbiasa memakai alat pembayaran nontunai

Long-term financing

Skema fasilitas pinjaman murah (bunga 1%) dari ECB bagi perbankan eropa dalam rangka mencegah keketatan likuiditas

104


LAMPIRAN

Istilah

Keterangan

operation

Credit crunch dengan jangka waktu 3 tahun

M1

Uang dalam arti sempit (uang kartal dan giral)

M2

Uang dalam arti luas (uang kartal, giral, dan deposito)

Makroprudensial

Pendekatan regulasi keuangan yang bertujuan memitigasi risiko sistem keuangan secara keseluruhan

Margin

Selisih

Mikroprudensial

Kehati-hatian yang terkait dengan pengelolaan lembaga keuangan secara individu agar tidak membahayakan kelangsungan usahanya

Monetary union

Penggunaan satu mata uang tunggal dalam satu kawasan

Monetisasi

Proses konversi/perubahaan sesuatu (aset) menjadi uang

Moral hazard

Kecenderungan untuk melakukan kecurangan

Mtm

Month-to-month growth: perubahan atau pertumbuhan suatu besaran pada suatu titik waktu tertentu (hari, minggu, atau bulan) terhadap satu bulan sebelumnya

Online banking

Transaksi keuangan yang dilakukan dengan memanfaatkan koneksi internet

Operation twist

Kebijakan The Fed pada akhir 2011, dimana The Fed mengambil inisiatif membeli surat berharga jangka panjang dan secara simultan menjual yang jangka pendek untuk menurunkan tingkat suku bunga jangka panjang

Operasi Pasar

Kegiatan transaksi di pasar uang yang dilakukan oleh Bank Indonesia dengan bank dan pihak lain dalam rangka pengendalian moneter

Pagu hutang / debt ceiling

Jumlah total utang pemerintah Amerika Serikat yang boleh diterbitkan dalam periode tertentu

Pasar obligasi

Tempat diperdagangkannya obligasi

Pendapatan disposibel

Bagian dari pendapatan yang siap untuk dibelanjakan

Price taker

Pengambil harga

Primary reserves

Cadangan utama, bisanya bersifat likuid (dapat diuangkan sewaktu-waktu)

Push factor

Faktor pendorong

Quantitative easing

Kebijakan dimana The Fed mencetak uang baru dan menyalurkannya pada bank untuk memberikan dukungan pembiayaan/pendanaan usaha/bisnis dengan bunga terjangkau

Qtq

Quarter-to-quarter growth: perubahan atau pertumbuhan suatu besaran pada suatu titik waktu tertentu (hari, minggu, bulan, atau kuartal) terhadap titik waktu yang sama tiga bulan (1 kuartal) sebelumnya

Rasio gini

Suatu ukuran yang biasa digunakan untuk memperlihatkan tingkat ketimpangan pendapatan

Second round effect

Dampak lanjutan

Short-term liquidity

Likuiditas jangka pendek

Sistem pembayaran

Sistem yang berkaitan dengan pemindahan sejumlah nilai uang dari satu pihak ke pihak lain

Solvabilitas

Kemampuan perusahaan untuk membayar segala kewajibannya

Sovereign debt crisis

Krisis timbul akibat kegagalan pemerintah negara penerbit surat berharga untuk memenuhi kewajibannya (bunga dan pokoknya)

Stimulus fiskal

Kebijakan fiskal pemerintah yang ditujukan untuk mempengaruhi permintaan agregat (aggregate demand) yang selanjutnya (diharapkan) akan berpangaruh pada aktivitas perekonomian dalam jangka pendek

Sukuk

Suatu surat berharga jangka panjang berdasarkan prinsip syariah yang dikeluarkan emiten kepada pemegang obligasi syariah

Tenor

Masa pelunasan pinjaman, dinyatakan dalam hari, bulan atau tahun

Term of trade

Perbandingan harga ekspor suatu negara terhadap impornya

Unbanked

Orang-orang atau bisnis yang tidak memiliki akses terhadap layanan keuangan utama biasanya ditawarkan oleh bank-bank ritel

Velositas uang

Kecepatan perputaran uang yang beredar


105

LAMPIRAN

Istilah

Keterangan

Volatile food

Inflasi yang dominan dipengaruhi oleh shocks (kejutan) dalam kelompok bahan makanan seperti panen, gangguan alam, atau faktor perkembangan harga komoditas pangan domestik maupun perkembangan harga komoditas pangan internasional

Yield

Imbal hasil

Yoy

Year-on-year growth: perubahan atau pertumbuhan suatu besaran pada suatu titik waktu tertentu (hari, minggu, bulan, triwulan, semester, atau tahun) terhadap titik waktu yang sama satu tahun sebelumnya

Ytd

Year-to-date growth: perubahan atau pertumbuhan suatu besaran pada suatu titik waktu tertentu (hari, minggu, bulan, triwulan, semester) terhadap titik waktu terakhir pada tahun sebelumnya (31 Desember). Ytd biasanya untuk mengukur pertumbuhan secara akumulatif.

Yuan

Mata uang Tiongkok

106


TRIWULAN I 2016 KANTOR PERWAKILAN BANK INDONESIA PROVINSI SULAWESI SELATAN

Recommend Documents