TRIWULAN II 2014 KANTOR PERWAKILAN BANK INDONESIA WILAYAH I SULAWESI MALUKU PAPUA

Kajian Ekonomi dan Keuangan Regional Provinsi Sulawesi Selatan TRIWULAN II 2014

KANTOR PERWAKILAN BANK INDONESIA WILAYAH I SULAWESI MALUKU PAPUA

Publikasi ini beserta publikasi Bank Indonesia yang lain dapat diakses secara online pada: www.bi.go.id/web/id/Publikasi/ Salinan publikasi ini juga dapat diperoleh dengan menghubungi: Divisi Asesmen Ekonomi dan Keuangan Kantor Perwakilan Bank Indonesia Wilayah I Sulawesi Maluku Papua (Sulampua) Jl. Jenderal Sudirman No. 3 Makassar 90113, Indonesia Telepon: 0411 – 3615188/3615189 Faksimili: 0411 – 3615170

KATA PENGANTAR

Kata Pengantar Laporan Kajian Ekonomi dan Keuangan Regional (KEKR) Provinsi Sulawesi Selatan (Sulsel) disusun dan disajikan setiap triwulan oleh Kantor Perwakilan Bank Indonesia Wilayah I – Sulawesi Maluku Papua (Sulampua), mencakup aspek pertumbuhan ekonomi, keuangan pemerintah, inflasi, sistem keuangan dan pengembangan akses keuangan, sistem pembayaran dan pengelolaan uang, ketenagakerjaan dan kesejahteraan masyarakat, serta prospek perekonomian ke depan. Kajian ekonomi daerah disamping bertujuan untuk memberikan masukan bagi Kantor Pusat Bank Indonesia dalam merumuskan kebijakan moneter maupun makroprudensial, juga diharapkan dapat menjadi salah satu referensi bagi para stakeholders di daerah dalam membuat keputusan. Keberadaan Kantor Perwakilan Bank Indonesia (KPw BI) di daerah diharapkan dapat semakin berperan sebagai strategic partner bagi stakeholders di wilayah kerjanya. Pada triwulan II 2014, ekonomi Sulsel tetap mampu tumbuh tinggi sebesar 7,34% (yoy), meskipun melambat dibandingkan triwulan I 2014 yang tumbuh 8,01% (yoy). Kinerja perekonomian Sulsel tersebut searah dengan perekonomian nasional dan beberapa daerah lain yang juga tumbuh melambat. Penurunan kinerja sektor pertambangan dan kelompok sektor tersier menjadi penyebab menurunnya laju pertumbuhan ekonomi Sulsel. Pengaturan ekspor mineral mentah secara langsung menurunkan kinerja ekspor pertambangan Sulsel meskipun tidak sedalam yang terjadi pada provinsi lain di wilayah KTI. Pertumbuhan ekonomi yang telah dicapai tersebut, disisi lain masih mandapat tantangan berupa meningkatnya jumlah penduduk miskin serta relatif tetapnya tingkat ketimpangan pendapatan di masyarakat. Perkembangan harga di Sulsel pada triwulan laporan masih pada level yang relatif stabil yaitu 5,92%. Prestasi tersebut sebagai hasil dari terkendalinya keseimbangan antara pasokan dan permintaan kebutuhan pokok masyarakat, yang antara lain disumbang oleh peran TPID Sulsel dengan pihak yang terkait baik dalam koordinasi maupun penguatan kelembagaan. Dalam penyusunan laporan ini, Bank Indonesia memanfaatkan data serta informasi dari berbagai institusi baik secara langsung yaitu melalui survei dan liaison maupun dari data yang sudah tersedia. Sehubungan dengan hal tersebut, pada kesempatan ini, kami menyampaikan terima kasih dan penghargaan kepada semua pihak yang telah berkontribusi baik berupa pemikiran maupun penyediaan data/informasi secara kontinyu, tepat waktu, dan reliable. Saran serta masukan dari para pengguna sangat kami harapkan untuk menghasilkan laporan yang lebih baik ke depan.

Makassar, 15 Agustus 2014 Kantor Perwakilan Bank Indonesia Wilayah I - Sulampua

Suhaedi Direktur Eksekutif

KAJIAN EKONOMI DAN KEUANGAN REGIONAL PROVINSI SULAWESI SELATAN | Triwulan II 2014 Tetap Bertahan dengan Dukungan Sektor Sekunder

iii

VISI BANK INDONESIA Menjadi lembaga bank sentral yang kredibel dan terbaik di regional melalui penguatan nilai-nilai strategis yang dimiliki serta pencapaian inflasi yang rendah dan nilai tukar yang stabil.

MISI BANK INDONESIA 1. Mencapai stabilitas nilai rupiah dan menjaga efektivitas transmisi kebijakan moneter untuk mendorong pertumbuhan ekonomi yang berkualitas. 2. Mendorong sistem keuangan nasional bekerja secara efektif dan efisien serta mampu bertahan terhadap gejolak internal dan eksternal untuk mendukung alokasi sumber pendanaan/pembiayaan dapat berkontribusi pada pertumbuhan dan stabilitas perekonomian nasional. 3. Mewujudkan sistem pembayaran yang aman, efisien, dan lancar yang berkontribusi terhadap perekonomian, stabilitas moneter dan stabilitas sistem keuangan dengan memperhatikan aspek perluasan akses dan kepentingan nasional. 4. Meningkatkan dan memelihara organisasi dan SDM Bank Indonesia yang menjunjung tinggi nilai-nilai strategis dan berbasis kinerja, serta melaksanakan tata kelola (governance) yang berkualitas dalam rangka melaksanakan tugas yang diamanatkan UU.

NILAI-NILAI STRATEGIS Merupakan nilai-nilai yang menjadi dasar Bank Indonesia, manajemen dan pegawai untuk bertindak dan atau berperilaku, yang terdiri atas Trust and Integrity – Professionalism – Excellence – Public Interest – Coordination and Teamwork.

iv


DAFTAR ISI

Daftar Isi

KATA PENGANTAR

III

DAFTAR ISI

V

RINGKASAN EKSEKUTIF

1

TABEL INDIKATOR EKONOMI

5

1.

9

PERTUMBUHAN EKONOMI DAERAH

1.1. PERTUMBUHAN EKONOMI 1.2. SISI PERMINTAAN 1.3. SISI PENAWARAN

10 10 15

2.

25

KEUANGAN PEMERINTAH

2.1. STRUKTUR ANGGARAN 2.2. PERKEMBANGAN REALISASI ANGGARAN

26 26

3.

INFLASI DAERAH

29

3.1. 3.2. 3.3. 3.4.

INFLASI KELOMPOK BARANG DAN JASA INFLASI MENURUT KOTA IHK DISAGREGASI INFLASI KOORDINASI PENGENDALIAN INFLASI

30 35 36 37

4.

SISTEM KEUANGAN DAN PENGEMBANGAN AKSES KEUANGAN

41

4.1. KONDISI UMUM PERBANKAN 4.2. STABILITAS SISTEM KEUANGAN 4.3. PENGEMBANGAN AKSES KEUANGAN

42 45 46

5.

49

SISTEM PEMBAYARAN DAN PENGELOLAAN UANG

5.1. PERKEMBANGAN SISTEM PEMBAYARAN 5.2. PENGELOLAAN UANG TUNAI

50 51


v

DAFTAR ISI

6.

KETENAGAKERJAAN DAN KESEJAHTERAAN

53

6.1. 6.2. 6.3. 6.4.

TENAGA KERJA PENDUDUK MISKIN RASIO GINI NILAI TUKAR PETANI

54 55 56 56

7.

PROSPEK PEREKONOMIAN

59

7.1. PROSPEK PERTUMBUHAN EKONOMI 7.2. PROSPEK INFLASI

60 63

LAMPIRAN

67

DAFTAR BOKS BOKS 1.A. KINERJA EKSPOR INDUSTRI PENGOLAHAN KAKAO

22

BOKS 2.A. PENINGKATAN INTENSITAS KOORDINASI TPID SE-SULSEL

38

BOKS 2.B. MENGURAI PERMASALAHAN LOGISTIK: ISU MENDASAR WILAYAH INDONESIA TIMUR

39

vi


RINGKASAN EKSEKUTIF

Ringkasan Eksekutif

Gambaran Umum Perekonomian Sulawesi Selatan pada triwulan II 2014 tumbuh melambat.

Pada triwulan II 2014, ekonomi Sulsel tumbuh sebesar 7,34% (yoy), di bawah triwulan I 2014 (8,01%, yoy). Namun demikian, pertumbuhan ekonomi Sulsel tetap lebih tinggi daripada pertumbuhan nasional triwulan II 2014 sebesar 5,12% (yoy). Sementara tekanan inflasi tercatat stabil di triwulan laporan, sebesar 5,92% (yoy), relatif sama dengan triwulan I 2014. Stabilnya inflasi didorong oleh seimbangnya antara pasokan dan permintaan, disertai koordinasi yang optimal. Kondisi sistem keuangan menunjukkan indikator perbankan masih dalam tendensi yang melambat, namun tetap dalam risiko yang terjaga. Di sisi lain, transaksi nontunai melalui sarana RTGS mampu tumbuh cukup tinggi. Ke depan, tantangan dalam peningkatan produktivitas sektor utama harus diatasi, untuk menjaga tingkat pertumbuhan yang berkualitas. Beberapa faktor risiko tekanan inflasi harus diwaspadai, antara lain ekspektasi masyarakat menghadapi hari besar keagamaan, kenaikan administered price, dan gejala el-nino. Pertumbuhan Ekonomi Daerah

Konsumsi, investasi, dan ekspor melemah, terkait menurunnya kinerja sektor utama.

Perekonomian Sulawesi Selatan (Sulsel) pada triwulan II 2014 mengalami perlambatan, didorong turunnya kinerja sektor tambang dan kelompok sektor tersier non perdagangan. Pertumbuhan ekonomi Sulsel pada triwulan laporan tercatat sebesar 7,34% (yoy), lebih rendah dari triwulan sebelumnya sebesar 8,01% (yoy). Dari sisi permintaan, perlambatan yang terjadi disebabkan oleh melemahnya kinerja di hampir seluruh komponen. Dari sisi penawaran atau produksi, perlambatan terjadi pada sektor pertambangan dan kelompok sektor tersier (kecuali sektor perdagangan, hotel, dan restoran (PHR)). Melemahnya sektor-sektor ekonomi utama tersebut, berdampak pada melemahnya tingkat pendapatan masyarakat serta deselerasi ekspor. Konsumsi pemerintah yang masih rendah juga turut memengaruhi kinerja subsektor jasa pemerintah. Keuangan Pemerintah

APBD: peningkatan belanja tidak dibarengi kenaikan pendapatan.

Persentase realisasi belanja APBD Provinsi Sulsel semester I 2014 meningkat dibanding semester I 2013. Sementara dari sisi pendapatan, persentase realisasi pendapatan daerah menurun dari periode yang sama tahun 2013. Namun demikian, persentase realisasi belanja maupun pendapatan cenderung masih di bawah 50%. Realisasi belanja pegawai cenderung lebih tinggi daripada penyerapan belanja infrastruktur (belanja modal). Dari sisi pendapatan, realisasi pendapatan daerah masih mengandalkan pajak kendaraan. Untuk meningkatkan pencapaian pendapatan, Pemerintah Provinsi meningkatkan pelayanan dengan menambah kantor dan optimalisasi pajak kendaraan bermotor.


1

RINGKASAN EKSEKUTIF

Inflasi Daerah Inflasi Sulsel triwulan II 2014 stabil, antara lain karena peran TPID.

Pada triwulan II 2014, inflasi Sulsel tercatat sebesar 5,92% (yoy), relatif sama dengan inflasi triwulan I 2014. Meskipun tetap ada gangguan produksi ikan dan naiknya tingkat permintaan beberapa komoditas utama, namun koordinasi antar pihak mampu meredam tekanan harga. Pasokan ikan yang terganggu karena kendala cuaca yang tidak menentu serta arah angin yang kurang menguntungkan menyebabkan inflasi pada komoditas bahan makanan. Bahkan permintaan meningkat selama triwulan II 2014, dengan banyaknya kegiatan masyarakat menjelang Ramadhan. Meskipun demikian, terkendalinya inflasi pada skala tertentu tidak terlepas dari kontribusi TPID. Kelembagaan TPID bertambah jumlahnya, seiring terbentuknya TPID kabupaten/kota, dengan kegiatan koordinasi yang semakin intensif.

Sistem Keuangan dan Pengembangan Akses Keuangan Intermediasi perbankan melambat, namun risiko masih dalam batas aman.

Kinerja pembiayaan perbankan di Sulsel pada triwulan II 2014 melambat, namun dengan risiko yang tetap terkendali. Kegiatan intermediasi (LDR) sedikit menurun pada triwulan II 2014 menjadi sebesar 129,21% dari triwulan sebelumnya (130,45%). Kredit konsumsi dan investasi melambat, namun kredit modal kerja masih terakselerasi. Sementara penghimpunan giro dan deposito masih meningkat, mendorong akselerasi penghimpunan DPK. Di sisi lain, risiko kredit perbankan masih terjaga dengan baik. Rasio Non Performing Loans (NPLs) bank umum masih berada pada level aman, antara lain pada sektor korporasi, rumah tangga, maupun UMKM. Namun demikian, perlu ada perhatian khusus pada kualitas kredit yang disalurkan bagi korporasi pertambangan. Sementara itu, pertumbuhan aset bank umum mengalami peningkatan karena didorong oleh pertumbuhan aset bank pemerintah maupun bank asing dan bank campuran.

Sistem Pembayaran dan Pengelolaan Uang Masih relative tingginya pertumbuhan ekonomi tercermin pada volume RTGS.

Perkembangan perputaran uang dalam RTGS menunjukkan peningkatan pada triwulan II 2014. Transaksi keuangan nontunai melalui Real Time Gross Settlement (BIRTGS) tumbuh cukup tinggi pada triwulan laporan, setelah sebelumnya mengalami kontraksi. Sementara itu, transasksi keuangan melalui Sistem Kliring Nasional Bank Indonesia (SKNBI) masih turun. Faktor musiman memengaruhi pergerakan aliran uang kartal pada triwulan II 2014. Meski masih mengalami net inflow, aliran uang yang ditarik mulai menunjukkan peningkatan seiring akan dimulainya Ramadhan dan persiapan Lebaran. Kegiatan penarikan uang dinilai akan terus meningkat hingga awal triwulan mendatang. Adapun pengelolaan uang tunai oleh Bank Indonesia dilakukan dengan melakukan layanan penukaran uang, kas keliling, remise, pemusnahan uang tidak layak edar, dan edukasi ciri-ciri keaslian mata uang, sebagai upaya implementasi kebijakan clean money policy.

Ketenagakerjaan dan Kesejahteraan Tingkat pengangguran dan kesejahteraan relatif tidak berubah signifikan.

2

Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) Sulawesi Selatan mencapai 5,80% (Sakernas Februari 2014) atau relatif tidak berubah dari tahun sebelumnya 5,83% (Februari 2013). Selain itu, tingkat kesejahteraan yang diukur dari Nilai Tukar Petani (NTP) triwulan I 2014 terpantau membaik dari triwulan sebelumnya. Sementara itu, jumlah penduduk miskin di Sulsel hingga Maret 2014 meningkat dibanding September 2013 baik di kota maupun di desa yaitu tumbuh sebesar 9,73% (yoy). Persentase tersebut meningkat seiring dengan bertambahnya jumlah penduduk miskin akibat dari naiknya garis batas kemiskinan. Kendati demikian, kenaikan garis batas kemiskinan Maret 2014 tercatat melambat dibandingkan dengan September 2013 yang disebabkan oleh penurunan inflasi Maret 2014.


RINGKASAN EKSEKUTIF

Prospek Perekonomian Pertumbuhan ekonomi Sulsel pada triwulan III 2014, akan kembali meningkat dengan tingkat inflasi yang terkendali.

Perekonomian Sulsel pada triwulan III 2014 dan untuk keseluruhan tahun 2014, masing-masing diperkirakan akan tumbuh pada kisaran 7,1% - 8,1% (yoy) dan 7,0% 8,0% (yoy). Pencapaian tersebut akan tetap lebih baik jika dibandingkan dengan ekonomi nasional. Di sisi permintaan, pertumbuhan ekonomi ditopang oleh permintaan domestik (konsumsi dan investasi) yang tetap kuat. Sementara itu, kegiatan ekspor diperkirakan masih akan tertekan oleh pelemahan permintaan luar negeri. Di sisi penawaran, hampir semua sektor mengalami akselerasi, didorong oleh faktor musiman dan permintaan domestik. Sektor pertanian diperkirakan melambat, karena curah hujan yang cenderung lebih rendah, dan keterbatasan produksi perkebunan. Tekanan harga hingga triwulan III 2014 dan akhir tahun 2014 diprakirakan tetap terkendali, dengan besaran masuk dalam rentang target inflasi nasional. Masih kuatnya permintaan masyarakat saat Ramadhan/Idul Fitri direspons dengan ketersediaan dan produksi yang mencukupi. Di sisi lain, peningkatan ekspektasi konsumen mengenai tingkat harga ke depan, akan direspons ekspektasi pedagang dengan relatif stabil. Meskipun sepanjang tahun 2014 akan terjadi penyesuaian tarif, namun dampaknya tidak sebesar kenaikan harga BBM subsidi di 2013. Sementara prediksi terjadinya el-nino perlu direspons dengan melalui penyediaan saprodi, atau Sekolah Lapang Iklim (SLI).


3

RINGKASAN EKSEKUTIF

HALAMAN INI SENGAJA DIKOSONGKAN

4




Tabel Indikator Ekonomi A. INFLASI DAN PRODUK DOMESTIK REGIONAL BRUTO (PDRB) INDIKATOR MAKRO Indeks Harga Konsumen - Sulawesi Selatan - Sulawesi Utara - Gorontalo - Papua - Papua Barat - Maluku - Sulawesi Tengah - Sulawesi Tenggara - Sulawesi Barat - Maluku Utara

2012* I

II

2013* III

IV

I

II

2014** III

IV

I

II

132.89 128.11 134.65 126.38 144.28 137.57 135.20 137.27 134.57 133.20

133.44 129.75 136.07 127.28 149.65 142.05 137.53 138.93 134.98 134.73

135.69 131.57 137.85 129.07 152.64 142.03 141.14 141.02 137.56 135.68

136.14 133.73 139.32 132.71 152.79 140.74 142.34 141.15 138.24 136.87

139.01 136.86 141.62 133.82 155.28 141.12 143.27 141.41 140.21 138.49

139.26 136.16 140.95 135.00 158.31 144.46 142.88 144.15 140.78 138.68

145.51 141.73 142.53 140.14 167.44 156.03 151.42 151.32 145.61 148.77

144.60 144.59 147.46 143.68 163.87 153.14 153.12 149.50 146.41 150.25

109.16 109.39 108.24 113.54 108.41 110.38 111.45 108.00 108.92 112.16

109.71 110.28 109.32 112.66 109.26 111.97 113.64 109.77 110.28 114.28

4.06 0.95 5.91 1.94 2.07 8.65 2.50 5.10 3.81 4.54

3.84 3.73 5.95 1.80 4.11 6.25 4.99 4.65 3.24 4.30

4.48 5.23 5.40 2.94 5.52 7.07 6.78 2.03 3.71 3.87

4.41 6.04 5.31 4.52 5.07 6.73 5.87 5.25 3.28 3.29

4.61 6.83 5.18 5.89 7.62 2.58 5.97 3.02 4.19 3.97

4.36 4.94 3.59 6.07 5.79 1.70 3.89 3.76 4.30 2.93

7.24 7.72 3.39 8.58 9.70 9.86 7.28 7.30 5.85 9.65

6.21 8.12 5.84 8.27 7.25 8.81 7.57 5.92 5.91 9.78

5.88 5.67 5.10 9.57 5.77 8.95 8.42 5.60 6.24 8.80

5.92 6.26 5.82 7.40 5.27 8.85 10.37 4.84 6.65 9.75

PDRB Penawaran - Harga Konstan (Rp Miliar) 1. Pertanian 2. Pertambangan dan Penggalian 3. Industri Pengolahan 4. Listrik, Gas, dan Air Bersih 5. Konstruksi/Bangunan 6. Perdagangan, Hotel, dan Restoran 7. Angkutan dan Komunikasi 8. Keuangan, Persewaan, Jasa Perusahaan 9. Jasa-jasa

14,142 3,787 875 1,948 157 841 2,509 1,436 1,129 1,460

15,057 4,095 1,116 1,990 159 868 2,616 1,459 1,240 1,514

15,545 4,321 1,091 2,033 164 903 2,738 1,502 1,272 1,522

14,974 3,329 1,209 2,079 168 955 2,798 1,553 1,338 1,544

15,304 3,831 1,123 2,108 169 913 2,797 1,544 1,323 1,494

15,995 4,059 1,181 2,187 173 964 2,876 1,613 1,414 1,529

16,828 4,491 1,230 2,210 178 1,022 2,966 1,660 1,468 1,604

6,936 3,765 1,153 2,199 181 1,058 3,022 1,663 1,480 1,636

16,530 4,243 1,140 2,238 184 986 3,029 1,642 1,472 1,594

4,501 1,141 2,357 194 1,030 3,139 1,668 1,518 1,622

PDRB Permintaan - Harga Konstan (Rp Miliar) 1. Konsumsi 2. Investasi 3. Ekspor 4. Impor

14,142 9,586 4,070 4,755 4,269

15,057 9,767 4,797 5,323 4,830

15,545 9,984 4,557 5,659 4,655

14,974 10,142 3,387 6,158 4,713

15,304 10,136 4,666 5,322 4,820

15,995 10,336 5,153 5,634 5,128

16,828 10,675 4,323 6,169 4,339

16,157 10,852 4,052 6,176 4,923

16,530 10,777 4,025 6,098 4,371

10,965 4,993 6,285 5,074

Total PDRB (Rp Miliar) Pertumbuhan PDRB (%, yoy)

14,142 7.90

15,057 8.06

15,545 8.70

14,974 8.88

15,304 8.21

15,995 6.23

16,828 8.26

16,157 7.90

16,530 8.01

17,170 7.34

Nilai Ekspor (X) Luar Negeri Non-migas (US$ Juta) Volume Ekspor Luar Negeri Non-migas (Ribu Ton) Nilai Impor (M) Luar Negeri Non-migas (US$ Juta) Volume Impor Luar Negeri Non-migas (Ribu Ton) Neraca Perdagangan (X - M) Non-migas (US$ Juta)

269.15 223.29 155.07 280.95 114.08

334.64 193.78 186.72 500.79 147.92

425.37 152.34 254.70 246.48 170.67

526.60 245.36 219.18 215.54 307.42

403.02 171.92 300.72 160.04 102.30

389.29 198.44 404.72 472.75 (15.43)

417.56 499.94 218.82 216.69 198.75

386.19 230.41 123.23 271.11 262.96

366.41 167.44 139.10 221.11 227.31

460.02 182.55 180.70 258.59 279.31

Laju Inflasi Tahunan (%, yoy) - Sulawesi Selatan - Sulawesi Utara - Gorontalo - Papua - Papua Barat - Maluku - Sulawesi Tengah - Sulawesi Tenggara - Sulawesi Barat - Maluku Utara

Catatan: *) Angka sementara untuk data PDRB; data IHK menggunakan tahun dasar 2007 **) Angka sangat sementara untuk data PDRB; data IHK menggunakan tahun dasar 2012


5


B. PERBANKAN (KREDIT LOKASI PROYEK, DPK LOKASI KC/KCP) INDIKATOR

2012 I

II

2013 III

IV

I

II

2014**** III

IV

I

II

BANK UMUM : Total Aset (Rp Miliar)

67,573

72,554

74,754

79,307

80,876

86,366

90,288

90,932

90,909

97,572

DPK - Lokasi Bank Pelapor (Rp Miliar) Giro Tabungan Deposito

45,734 7,471 25,004 13,259

48,024 7,282 27,206 13,536

49,917 7,257 28,545 14,115

53,717 7,345 31,466 14,907

52,302 7,770 29,321 15,211

53,457 8,092 30,068 15,297

57,359 9,221 32,076 16,062

60,444 7,845 35,007 17,592

58,162 7,990 32,446 17,726

61,402 9,730 33,168 18,504

54,585 59,035 61,090 66,221 68,371 72,937 75,014 75,388 75,874 20,516 22,850 22,385 25,506 25,980 26,659 26,160 27,231 27,257 10,025 10,588 10,997 11,380 12,232 14,486 15,769 14,494 14,642 24,044 25,597 27,707 29,335 30,158 31,793 33,085 33,663 33,974 119.35% 122.93% 122.38% 123.28% 130.72% 136.44% 130.78% 124.72% 130.45%

79,336 29,062 15,467 34,807 129.21%

Kredit - Lokasi Bank (Rp Miliar) - Modal Kerja - Investasi - Konsumsi LDR Kredit - Lokasi Bank (Rp Miliar) - Pertanian - Pertambangan - Industri pengolahan - Listrik, Gas, dan Air - Konstruksi - Perdagangan - Pengangkutan - Jasa Dunia Usaha - Jasa Sosial Masyarakat - Lain-lain

54,585 906 312 3,468 137 2,065 15,459 1,744 2,917 1,570 26,007

59,035 1,128 363 3,904 124 2,448 17,631 1,730 3,178 1,485 27,045

61,090 1,171 375 4,008 135 2,582 17,741 1,794 3,131 1,372 28,781

66,221 1,215 399 5,250 141 2,674 19,027 2,321 3,105 1,404 30,684

68,371 1,403 447 5,335 133 2,565 19,933 2,631 3,240 1,619 31,065

72,937 1,396 449 5,579 116 2,780 22,957 2,763 3,433 1,650 31,814

75,014 1,385 444 5,631 121 2,966 23,360 2,864 3,414 1,733 33,096

75,388 1,400 397 4,186 191 3,034 24,132 2,923 3,550 1,780 33,794

75,874 1,405 377 3,918 218 3,043 24,334 2,960 3,747 1,828 34,043

79,336 1,499 560 4,210 245 3,666 25,587 2,950 3,598 1,968 35,053

Kredit UMKM (Rp Miliar)

18,349

19,582

18,240

20,270

21,818

24,162

24,221

24,684

24,823

26,489

Kredit Mikro* (Rp Miliar) - Modal Kerja - Investasi - Konsumsi

3,533 3,151 382 -

3,939 3,489 449 -

3,628 3,159 469 -

3,672 3,206 467 -

3,994 3,484 510 -

4,211 3,558 653 -

4,412 3,648 764 -

4,499 3,768 731 -

4,648 3,827 821 -

5,026 4,067 959 -

Kredit Kecil ** (Rp Miliar) - Modal Kerja - Investasi - Konsumsi

8,932 5,564 3,369 -

8,933 5,848 3,085 -

8,433 5,455 2,978 -

8,938 5,760 3,178 -

9,290 5,678 3,612 -

9,819 6,492 3,328 -

9,877 5,624 4,253 -

10,037 5,750 4,287 -

10,123 5,862 4,261 -

9,821 6,106 3,715 -

Kredit Menengah *** (Rp Miliar) - Modal Kerja - Investasi - Konsumsi

5,884 4,759 1,125 -

6,710 5,478 1,232 -

6,180 4,833 1,347 -

7,660 5,644 2,016 -

8,534 6,186 2,349 -

10,132 7,205 2,927 -

9,932 6,872 3,060 -

10,148 7,278 2,870 -

10,052 7,079 2,972 -

11,304 8,106 3,198 -

NPL Total gross (%)

3.05%

3.08%

2.87%

2.74%

2.94%

2.83%

2.91%

2.85%

3.14%

3.54%

NPL UMKM gross (%)

4.12%

4.23%

4.18%

3.96%

4.25%

3.95%

4.57%

4.38%

4.87%

4.77%

BANK UMUM SYARIAH Total Aset (Rp Miliar)

3,377

3,689

3,977

4,524

4,802

5,085

5,420

5,576

5,586

5,580

DPK (Rp Miliar) Giro Tabungan Deposito

1,578 196 756 626

1,635 199 803 633

1,817 200 844 773

2,063 296 984 783

2,138 253 969 916

2,138 232 974 932

2,594 243 1,162 1,188

2,884 338 1,307 1,239

2,742 221 1,261 1,260

2,795 262 1,261 1,272

2,759 2,953 3,076 3,502 3,870 4,157 4,265 4,374 4,453 647 645 656 674 673 688 651 631 684 224 212 228 284 329 362 359 438 488 1,887 2,096 2,192 2,544 2,868 3,107 3,255 3,304 3,282 174.80% 180.63% 169.33% 169.77% 181.04% 194.41% 164.44% 151.65% 162.40%

4,869 776 670 3,423 174.20%

Pembiayaan - Lokasi Bank (Rp Miliar) - Modal Kerja - Investasi - Konsumsi FDR Catatan: * (
6



C. SISTEM PEMBAYARAN INDIKATOR KAS Inflow (Rp Miliar) Uang Kertas Uang Logam Outflow (Rp Miliar) Uang Kertas Uang Logam Pemusnahan Uang (Rp Miliar) TRANSAKSI RTGS From / Outgoing (Rp Miliar) To / Incoming (Rp Miliar) From - To (Rp Miliar) TRANSAKSI KLIRING Nominal Kliring* (Rp Miliar) Volume Kliring* (Lembar) Kliring Kredit Nominal Kliring Kredit (Rp Miliar) Volume Kliring Kredit (Lembar) RRH** Nominal Kliring Kredit (Rp Miliar) RRH Nominal Kliring Kredit (Lembar) Kliring Debet Penyerahan Nominal Kliring Debet (Rp Miliar) Volume Kliring Debet (Lembar)

2012 III

IV

I

II

III

IV

I

II

3,872 3,871 0.15 1,860 1,859 1.80 893

2,754 2,754 0.13 3,174 3,171 2.53 158

3,925 3,925 0.02 3,575 3,574 0.86 51

3,200 3,200 0.05 3,214 3,214 0.34 272

4,410 4,410 0.03 1,715 1,715 0.28 350

3,236 3,236 0.08 2,885 2,885 0.78 502

4,872 4,872 0.08 5,313 5,310 2.51 989

4,075 4,075 0.10 4,162 4,159 2.63 708

5,299 5,299 0.14 2,346 2,343 2.20 748

4,069 4,069 0.04 3,829 3,826 3.22 620

11,504 29,147 4,578

15,473 37,788 4,355

15,421 34,631 4,424

19,880 40,648 5,049

14,448 32,767 4,245

17,402 36,120 4,921

18,770 37,614 6,755

20,540 41,480 7,299

15,660 27,887 4,748

21,374 33,669 9,765

9,296 281,461

9,439 283,706

9,466 285,156

10,139 294,745

9,737 284,030

9,976 285,559

10,239 280,922

10,670 290,332

9,483 260,069

9,616 266,025

558 37,461 9 595

569 38,646 9 613

579 39,105 9 621

605 40,567 10 644

557 36,457 9 608

576 34,774 10 580

874 37,895 15 632

1,050 41,130 17 663

675 29,191 11 487

637 28,625 11 477

8,737

8,870

8,887

9,534

9,180

9,400

9,365

9,620

8,809

8,978

244,000

245,060

246,051

254,178

247,573

250,785

243,027

249,202

230,878

237,400

139

141

141

151

153

157

156

155

147

150

3,873

3,890

3,906

4,035

4,126

4,180

4,050

4,019

3,848

3,957

Nominal Kliring Pengembalian (Rp Miliar) Volume Kliring Pengembalian (Lembar)

2014***

II

RRH Nominal Kliring Debet (Rp Miliar) RRH Nominal Kliring Debet (Lembar) Kliring Debet Pengembalian

2013***

I

294

305

296

292

322

352

402

325

317

387

7,013

7,732

7,412

7,623

7,549

7,531

7,092

6,659

7,114

7,119

RRH Nominal Kliring Pengembalian (Rp Miliar) RRH Nominal Kliring Pengembalian (Lembar)

5

5

5

5

5

6

7

5

5

6

111

123

118

121

126

126

118

107

119

119

Cek/BG Kosong Nominal Kliring Cek/BG Kosong (Rp Miliar) Volume Kliring Cek/BG Kosong (Lembar)

208

234

208

206

221

259

307

251

230

328

5,563

6,349

6,033

6,020

5,904

6,187

5,674

5,411

5,695

5,832

RRH Nominal Kliring Cek/BG Kosong (Rp Miliar) RRH Nominal Kliring Cek/BG Kosong (Lembar)

3

4

3

3

4

4

5

4

4

5

88

101

96

96

98

103

95

87

95

97

*) Jumlah transaksi kliring kredit dan kliring debet penyerahan **) Rata-Rata harian: jumlah rata-rata transaksi setiap hari ***) Angka sementara


7



8


1. PERTUMBUHAN EKONOMI DAERAH

Bab 1 Pertumbuhan Ekonomi Daerah

Perekonomian Sulawesi Selatan (Sulsel) pada triwulan II 2014 mengalami perlambatan dan tumbuh sebesar 7,34% (yoy), lebih rendah dari triwulan sebelumnya sebesar 8,01% (yoy). Dari sisi permintaan, perlambatan yang terjadi disebabkan oleh melemahnya kinerja di hampir seluruh komponen. Dari sisi sektoral, perlambatan terjadi pada sektor pertambangan dan sektor tersier (kecuali sektor perdagangan, hotel, dan restoran (PHR)). Perlambatan pada sektor ekonomi tersebut dinilai telah berdampak pada melemahnya tingkat pendapatan masyarakat sedangkan sektor pertambangan yang mengalami penurunan menyebabkan deselerasi pada komponen ekspor. Konsumsi pemerintah yang masih rendah turut memengaruhi perlambatan kinerja subsektor jasa pemerintah.


9

BAB 1 PERTUMBUHAN EKONOMI DAERAH

1.1. Pertumbuhan Ekonomi Pada triwulan II 2014, perekonomian Sulsel tumbuh lebih lambat dari triwulan sebelumnya. Pertumbuhan ekonomi pada triwulan laporan tercatat sebesar 7,34% (yoy) setelah sebelumnya tercatat 8,01% (yoy). Meski melambat, pertumbuhan ekonomi Sulsel tercatat masih lebih tinggi dari angka pertumbuhan ekonomi nasional pada triwulan laporan yang tercatat sebesar 5,12% (yoy). Sesuai pola historisnya, Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) pada triwulan II biasanya tumbuh positif secara triwulanan, yaitu sebesar 3,87% (qtq) (Grafik 1.1). Melambatnya pertumbuhan ekonomi Sulsel, dari sisi permintaan, disebabkan oleh perkembangan konsumsi, pembentukan modal tetap bruto (PMTB), serta ekspor. Terkait hal tersebut, dari sisi penawaran, kinerja sektor pertambangan dan penggalian serta sektor tersier menjadi sumber perlambatan pertumbuhan ekonomi. yoy Nasional

qtq Sulsel

yoy Sulsel

10

7.34

8 6

5.12 5.12

4

3.87

2 0 (2) (4) (6)

I

II

III

IV

I

II

III

IV

I

II

III

IV

I

II

% 2011*

2012*

2013**

2014

Sumber: Badan Pusat Statistik *) Angka sementara **) Angka sangat sementara Grafik 1.1. Pertumbuhan Ekonomi Sulawesi Selatan

1.2. Sisi Permintaan Dari sisi permintaan atau pengeluaran, melambatnya perekonomian Sulsel pada triwulan II 2014 terutama didorong oleh perlambatan hampir di semua komponen yang ada. Melemahnya konsumsi disebabkan oleh perlambatan pertumbuhan baik dari konsumsi yang dilakukan oleh rumah tangga maupun konsumsi pemerintah. Sementara itu, investasi, yang ditunjukkan oleh indikator PMTB (Pembentukan Modal Tetap Bruto), masih tumbuh positif walaupun tidak sekuat triwulan sebelumnya. Secara total Investasi, kontraksi yang cukup dalam pada triwulan I sudah mulai terkoreksi oleh penambahan inventory sehingga kontraksinya mulai mereda pada triwulan laporan. Komponen ekspor, terkait dengan sektor pertambangan, pertumbuhannya juga memperlihatkan penurunan, tidak sekuat pertumbuhan pada triwulan sebelumnya. (Tabel 1.1 dan Grafik 1.2). Tabel 1.1. Pertumbuhan Ekonomi Menurut Komponen Pengeluaran Pertumbuhan Komponen Penggunaan (%, yoy)

2012* I

II

III

IV

2012*

2013** I

II

III

IV

2013**

2014** I

II

PDRB

7.90

8.06

8.70

8.88

8.39

8.21

6.23

8.26

7.90

7.65

8.01

7.34

Konsumsi

7.14

7.21

6.95

5.88

6.79

5.74

5.82

6.92

7.00

6.38

6.32

6.08

6.24

6.47

7.15

6.78

6.67

6.57

6.71

6.83

6.79

6.73

6.74

6.47

10.75

10.11

6.20

2.60

7.24

2.53

2.46

7.28

7.80

5.06

4.69

4.55

39.42

42.14

8.64

-7.88

18.68

14.63

7.42

-5.12

19.63

8.23

-13.74

-3.10

Konsumsi Rumah Tangga Konsumsi Pemerintah Investasi PMTB

22.41

23.43

19.97

15.22

20.00

12.81

13.84

16.05

13.48

14.07

11.48

8.39

Ekspor

-19.09

-11.88

3.14

17.35

-3.34

11.92

5.86

9.01

0.29

6.42

14.60

11.56

Impor

-7.93

5.18

-1.28

-0.78

-1.21

12.90

6.17

-6.79

4.45

4.02

-9.32

-1.06

Keterangan: - Konsumsi nirlaba/lembaga nonprofit rumah tangga termasuk ke dalam konsumsi rumah tangga - PMTB = Pembentukan Modal Tetap Bruto - Investasi merupakan penggabungan antara PMTB dan perubahan stok/persediaan/inventori

Sumber: Badan Pusat Statistik *) Angka sementara **) Angka sangat sementara

10



Investasi 25

Konsumsi

Ekspor

Impor

Pertumbuhan PDRB

%

20 15 10 5 0 (5) (10) (15) (20) (25) I

II

III

IV

I

II

2011*

III

IV

I

II

2012*

III

IV

I

2013**

II

2014**

Sumber: Badan Pusat Statistik *) Angka sementara **) Angka sangat sementara Grafik 1.2. Sumbangan Pertumbuhan Menurut Komponen Pengeluaran

1.2.1 Konsumsi Kegiatan konsumsi sedikit mengalami deselerasi pertumbuhan pada triwulan II 2014 dibandingkan dengan triwulan I 2014. Komponen konsumsi tercatat tumbuh sebesar 6,08% (yoy), lebih rendah dari pertumbuhan di triwulan sebelumnya (6,32%, yoy). Tingkat penurunan konsumsi rumah tangga masih berada pada kisaran rata-rata pertumbuhannya dalam beberapa periode terakhir. Sementara itu, konsumsi pemerintah juga mengalami perlambatan yang pada akhirnya memengaruhi kinerja konsumsi secara total. Pada triwulan II 2014, konsumsi rumah tangga tumbuh lebih lambat seiring menurunnya tingkat pendapatan masyarakat yang bekerja pada sektor ekonomi yang melambat. Konsumsi rumah tangga (termasuk nirlaba) tercatat tumbuh sebesar 6,47% (yoy) setelah tumbuh 6,74% (yoy) pada triwulan sebelumnya. Perlambatan yang terjadi dipengaruhi oleh penurunan kinerja sektor pertambangan serta melambatnya pertumbuhan di sektor angkutan dan komunikasi maupun sektor keuangan, persewaan, dan jasa perusahaan. Hal tersebut membuat tingkat pendapatan masyarakat tidak sebaik triwulan sebelumnya. Meski demikian, aktivitas konsumsi pada triwulan laporan dinilai masih cukup kuat seiring stimulus belanja karena adanya hari besar keagamaan, musim liburan dan tahun ajaran baru di akhir periode, dan penyelenggaraan pemilu. Keyakinan konsumen masih menunjukkan perkembangan yang cukup baik sedangkan penjualan eceran belum mengalami peningkatan yang berarti. Hasil Survei Konsumen Bank Indonesia menunjukkan bahwa Indeks Keyakinan Konsumen (IKK) di Makassar pada April 2014 menurun dibandingkan akhir triwulan sebelumnya (Grafik 1.3). Namun demikian, pada bulan Mei dan Juni 2014, IKK kembali menunjukkan peningkatan. Selanjutnya, pergerakan Indeks Penjualan Eceran, hasil Survei Penjualan Eceran Bank Indonesia, tidak menunjukkan peningkatan yang signifikan karena penurunan penjualan pada kelompok suku cadang dan perlengkapan rumah tangga (Grafik 1.4). Sementara itu, penyaluran kredit konsumsi masih berada dalam tren yang melambat (Grafik 1.5). IKK Makassar (Rata-rata 3 Bulan) 150

IKK Makassar

Indeks Penjualan Eceran

110

Indeks

140 130 120

110

gIndeks - Skala Kanan

Indeks

%, yoy

10

100

0

95

(10)

90

(20)

85

(30)

80 1 2 3 4 5 6 7 8 9 101112 1 2 3 4 5 6 7 8 9 101112 1 2 3 4 5 6 I

II

III 2012

IV

I

II

III

IV

2013

Sumber: Survei Konsumen Grafik 1.3. Indeks Keyakinan Konsumen

I

II 2014

20

105

(40) 1 2 3 4 5 6 7 8 9 101112 1 2 3 4 5 6 7 8 9 101112 1 2 3 4 5 6 I

II

III 2012

IV

I

II

III

IV

2013

I

II 2014

Sumber: Survei Penjualan Eceran Grafik 1.4. Indeks Penjualn Eceran


11


Dari sisi komponen konsumsi pemerintah, terjadi perlambatan pertumbuhan pada triwulan II 2014 dibandingkan triwulan I 2014. Konsumsi pemerintah mencatat pertumbuhan sebesar 4,55% (yoy) setelah sebelumnya tumbuh 4,69% (yoy). Realisasi penyerapan anggaran pemerintah yang masih belum optimal membuat konsumsi pemerintah tidak mengalami percepatan pertumbuhan. Penyerapan anggaran yang berada di bawah target dipengaruhi juga oleh efisiensi anggaran yang dilakukan SKPD, sehingga nilai giro milik Pemerintah Daerah (Pemda) yang tersimpan di BPD masih relatif tinggi. Rekening giro milik Pemerintah Daerah (Pemda) mencatat peningkatan sebesar Rp0,96 triliun dibandingkan triwulan sebelumnya. Pada triwulan yang sama tahun sebelumnya, giro pemerintah daerah mencatat peningkatan sebesar Rp0,30 triliun saja (Grafik 1.6). Kredit Konsumsi 40

gKredit Konsumsi - Skala Kanan

Giro Pemerintah Daerah

%, yoy

Rp Triliun

35

30 25 20

15 10

5 0

I

II

III

IV

I

II

2011

III

IV

I

II

2012

III

IV

I

2013

45 40 35 30 25 20 15 10 5 0

4.5 4.0 3.5 3.0 2.5 2.0 1.5 1.0 0.5 0.0

Rp Triliun

II

I

II

2014

III

IV

I

II

2011

Sumber: Laporan Bank, diolah Grafik 1.5. Penyaluran Kredit Konsumsi

III

IV

I

II

2012

III

IV

I

2013

II

2014

Sumber: Laporan Bank, diolah Grafik 1.6. Giro Pemerintah Daerah

1.2.2 Investasi Pada triwulan II 2014, investasi yang dihitung dari PMTB tetap tumbuh cukup tinggi namun lebih rendah dari triwulan I 2014. PMTB tercatat tumbuh tidak sebaik capaian triwulan sebelumnya, dari 11,48% (yoy) menjadi 8,39% (yoy). Hal ini sejalan dengan masih terjadinya kontraksi realisasi penanaman modal asing (PMA) di Sulsel (-19,83%, yoy) yang pada triwulan laporan tercatat senilai USD121,04 juta (Grafik 1.7). Adapun kinerja penanaman modal yang berasal dari dalam negeri (PMDN) turun pada triwulan II 2014. Setelah tumbuh tinggi pada triwulan I 2014, PMDN mengalami penurunan sebesar -48,50% (yoy) dengan nilai proyek sebesar Rp189,29 miliar. Pertumbuhan investasi yang masih cukup baik didukung oleh tetap maraknya proyek pembangunan di Sulsel, baik milik swasta maupun gabungan. Pembangunan properti seperti perumahan, ruko, hotel, dan apartemen, tetap berlangsung, terutama lanjutan dari periode sebelumnya. Beberapa proyek lain di sektor riil juga direalisasikan pada triwulan berjalan, antara lain di industri pengolahan minyak, industri pengolahan gas, industri pengolahan makanan (khususnya pengolahan kakao), dan proyek pembangkit listrik di Sengkang. Adapun proyek pemerintah diperkirakan 1 belum terealisasi dengan optimal seiring belanja modal yang relatif masih sangat kecil . Total PMA

450 400 350 300 250 200 150 100 50 0

gTotal PMA - Skala Kanan

US$ Juta

Kredit Investasi %, yoy

10,000 8,000

6,000 4,000 2,000

0 (2,000) I

II

III

2011

IV

I

II

III

2012

IV

I

II

III

IV

2013

I

20 18 16 14 12 10 8 6 4 2 0

II

%, yoy

30 20 10

0 (10)

II

III

2011

IV

I

II

III

2012

IV

I

II

III

IV

2013

Sumber: Laporan Bank, diolah Grafik 1.8. Penyaluran Kredit Investasi


50 40

Berita Resmi Statistik Pertumbuhan Ekonomi, BPS Provinsi Sulawesi Selatan, Agustus 2014

12

gKredit Investasi - Skala Kanan

Rp Triliun

I

2014

Sumber: Badan Koordinasi Penanaman Modal, diolah Grafik 1.7. Realisasi Penanaman Modal Asing

1

12,000

I

II

2014


Perlambatan PMTB pada triwulan II 2014 sejalan dengan melemahnya kinerja beberapa indikator kegiatan investasi. Penyaluran kredit yang digunakan untuk investasi mengalami perlambatan yang cukup dalam pada triwulan laporan. Tren perlambatan penyaluran kredit investasi memang telah terjadi sejak triwulan III 2013 (Grafik 1.8). Perlambatan kinerja PMTB juga dikonfirmasi oleh realisasi pengadaan semen. Pada triwulan laporan, pertumbuhan realisasi pengadaan semen di Sulsel tercatat tidak setinggi triwulan sebelumnya (Grafik 1.9). Realisasi Pengadaan 700

Posisi Stok

gRealisasi - Skala Kanan %, yoy

Ribu Ton

35

600

30

500

25 20

400

200

Perubahan Stok

gPerubahan Stok - Skala Kanan %, yoy 2,500 2,000 1,500 1,000 500 0 (500) (1,000) (1,500) (2,000) (2,500)

US$ Juta

150 100

15

300

10

200

5

100

0

0

(5) I

II

III

IV

I

2011

II

III

IV

I

II

2012

III

IV

I

2013

50

0 (50)

II

I

2014

II

III

IV

I

II

2011

Sumber: Asosiasi Semen Indonesia, diolah Grafik 1.9. Realisasi Pengadaan Semen

III

IV

I

II

2012

III

IV

2013

I

II

2014

Sumber: Produsen, diolah Grafik 1.10. Perubahan Stok Produsen Nikel

Di sisi lain, kinerja investasi yang dihitung sebagai jumlah PMTB dengan perubahan stok mengalami perbaikan pada triwulan II 2014. Kontraksi pada triwulan I 2014 tercatat sebesar -13,74% (yoy) yang kemudian menjadi lebih tipis sebesar -3,10% pada triwulan laporan (yoy). Perbaikan ini disebabkan oleh komponen perubahan stok yang kontraksinya tidak sedalam triwulan sebelumnya. Indikasi ini terlihat juga dari perubahan stok salah satu perusahaan terbuka di Sulsel yang mampu tumbuh pada triwulan II 2014 setelah mengalami kontraksi pada triwulan I 2014 (Grafik 1.10).

1.2.3 Ekspor dan Impor Neraca perdagangan bersih Sulsel pada triwulan II 2014 tumbuh melambat dibandingkan dengan triwulan sebelumnya seiring melemahnya kinerja ekspor. Kenaikan impor pada triwulan laporan yang lebih besar dibandingkan peningkatan ekspor membuat surplus neraca perdagangan atas dasar harga konstan (ADHK) menjadi lebih kecil dibandingkan triwulan I 2014. Surplus pada triwulan II 2014 berlawanan dengan kondisi pada triwulan yang sama tahun 2013 ketika terjadi defisit neraca perdagangan (Grafik 1.11). Neraca perdagangan luar negeri Sulsel untuk barang nonmigas (Grafik 1.12) juga tercatat mengalami surplus. Pada triwulan laporan, peningkatan nilai ekspor luar negeri nonmigas Sulsel tercatat lebih besar dari impor luar negeri nonmigas.

10,000

8,000

Impor ADHK

Rp Miliar

Rp Miliar

2,500 800 2,000

6,000 4,000

1,500

2,000 1,000

0 (2,000)

500

(4,000) (6,000)

0 I

II

III

2011

IV

I

II

Ekspor Luar Negeri Nonmigas Impor Luar Negeri Nonmigas Neraca Perdagangan Bersih Luar Negeri Nonmigas - Skala Kanan

Neraca Perdagangan Bersih - Skala Kanan

III

2012

IV

I

II

III

2013

IV

I

II

2014

Sumber: Bea Cukai, diolah Grafik 1.11. Neraca Perdagangan Bersih PDRB

600

US$ Juta

US$ Juta

400 200 0 (200) (400) (600) I

II

III

2011

IV

I

II

III

2012

IV

I

II

III

2013

IV

I

700 600 500 400 300 200 100 0 (100)

Millions

Ekspor ADHK

II

2014

Sumber: Bea Cukai, diolah Grafik 1.12. Neraca Perdagangan Bersih Luar Negeri

Pada triwulan II 2014, komponen ekspor mampu tumbuh tinggi walaupun melambat dibandingkan dengan triwulan sebelumnya. Ekspor tercatat tumbuh sebesar 11,56% (yoy), lebih rendah dari pertumbuhan di triwulan I 2014 (14,60%, yoy). Deselerasi kinerja ekspor dinilai merupakan dampak dari melemahnya kinerja baik ekspor ke luar negeri maupun antar daerah yang tercermin dari pertumbuhan volume ekspor nonmigas serta barang yang dimuat di pelabuhan Makassar yang tidak tumbuh sebaik capaian sebelumnya (Grafik 1.13 dan Grafik 1.14).


13


Volume Ekspor Luar Negeri 600

gVolume Ekspor

gNilai Ekspor

Ribu Ton

Volume Muat Barang Dalam Negeri 250

%, yoy

200

500

150

400

100

300

50

200

0

100

(50)

0

(100) I

II

III

IV

I

II

2011

III

IV

I

II

2012

III

IV

I

2013

1,600 1,400 1,200 1,000 800 600 400 200 0

%; yoy

Ribu Ton

40 30

20 10 0 (10) (20)

(30) I

II

II

III

IV

I

II

2011

2014

Sumber: Bea Cukai, diolah Grafik 1.13. Volume Ekspor Nonmigas

gVolume Muat - Skala Kanan

III

IV

I

II

2012

III

IV

I

2013

II

2014

Sumber: Kantor Administrasi Pelabuhan Grafik 1.14. Volume Barang yang Dimuat

Beberapa komoditas ekspor utama dengan orientasi penjualan luar negeri mengalami perlambatan pada triwulan II 2014. Ekspor rumput laut, nickel-matte, komoditas pertambangan, serta kayu olahan tumbuh lebih rendah dari triwulan I 2014 (Grafik 1.15). Hal ini salah satunya dipengaruhi oleh kinerja industri manufaktur para negara mitra dagang Sulsel yang melambat (Amerika Serikat dan Zona Eropa) serta mengalami kontraksi (Jepang dan Korea Selatan) (Grafik 1.16). Penopang kegiatan ekspor adalah peningkatan pada ekspor hasil perkebunan dan perikanan selain rumput laut. Rumput Laut Kayu Olahan 140 120 100 80 60 40 20 0 (20) (40) (60)

Nikel Matte Pertambangan - Skala Kanan

%, yoy

%, yoy

I

II

III

IV

I

II

2012

III

IV

I

2013

Jepang 250 200 150 100 50 0 (50) (100) (150)

58

Tiongkok

AS

Zona Eropa

Korea Selatan

Indeks

56 54 52 50 48

46 1

II

2

3

4

5

6

7

8

9

10 11 12

1

2

2013

2014

Sumber: Bea Cukai, diolah Grafik 1.15. Pertumbuhan Volume Ekspor Komoditas

3

4

5

6

2014

Sumber: Bloomberg Grafik 1.16. Purchasing Managers Index

Impor masih mengalami kontraksi pada triwulan II 2014 walaupun pada tingkat yang lebih rendah dan kontraksi tersebut terjadi baik untuk impor barang dari luar negeri maupun dari daerah lain (antar-daerah). Pada triwulan laporan, impor terkontraksi sebesar -1,06% (yoy), membaik dari triwulan sebelumnya yang turun hingga -9,32% (yoy). Masih turunnya impor dikonfirmasi oleh indikator impor antar daerah yaitu volume barang yang dibongkar di pelabuhan Makassar yang mengalami kontraksi meski tidak sedalam triwulan I 2014 (Grafik 1.17). Sebaliknya, volume barang yang diimpor dari luar negeri tidak mampu tumbuh di atas triwulan sebelumnya (Grafik 1.18). Namun demikian, faktor hargaharga internasional barang impor yang relatif terjaga dinilai membuat total nilai barang yang diimpor tidak mengalami penurunan yang drastis dibandingkan dengan triwulan I 2014. Volume Bongkar Barang Dalam Negeri

2,000 1,800 1,600 1,400 1,200 1,000 800 600 400 200 0

%; yoy

Ribu Ton

600

20

500

10

(10)

II

III

2011

IV

I

II

III

2012

IV

I

II

III

IV

2013

Sumber: Kantor Administrasi Pelabuhan Grafik 1.17. Volume Barang yang Dibongkar

14

30

0

I

Volume Impor Luar Negeri

gVolume Bongkar - Skala Kanan

I

II

2014

gNilai Impor 140 120 100 80 60 40 20 0 (20) (40) (60) (80)

%, yoy

400

300

(20)

200

(30)

100

(40)

0 I

II

III

2011

IV

I

II

III

2012

IV

I

II

III

IV

2013

Sumber: Bea Cukai, diolah Grafik 1.18. Volume Impor Nonmigas


gVolume Impor

Ribu Ton

I

II

2014


Pada triwulan II 2014, struktur ekspor maupun impor Sulsel relatif tidak mengalami perubahan dibandingkan periode sebelumnya. Produk industri masih menjadi komoditas yang dominan bagi barang dari Sulsel yang dijual ke luar negeri (Grafik 1.19). Sementara itu, impor bahan baku mencatat pangsa terbesar dari total nilai impor Sulsel di triwulan laporan yang kemudian diikuti oleh impor barang modal dan barang konsumsi (Grafik 1.20).

0.83%

0.21%

Pangsa Triwulan II 2014

Pangsa Triwulan II 2014

22.14% Komoditas Pertanian: US$101.83 Juta Komoditas Industri: US$354.35 Juta

77.03%

42.75%

Bahan Baku: US$53.66 Juta

57.04%

Komoditas Pertambangan: US$3.83 Juta

Sumber: Bea Cukai, diolah Grafik 1.19. Pangsa Ekspor Menurut Komoditas

Barang Modal: US$40.22 Juta

Barang Konsumsi: US$0.20 Juta

Sumber: Bea Cukai, diolah Grafik 1.20. Pangsa Impor Menurut Kategori

Nikel matte masih merupakan komoditas dominan dalam struktur ekspor, sedangkan gabungan hasil industri lainnya menggantikan gandum sebagai komoditas impor dengan pangsa terbesar. Pada triwulan II 2014, komoditas nikel matte mengambil pangsa sebesar 58,55% dalam struktur ekspor luar negeri Sulsel (Tabel 1.2). Selanjutnya, ganggang laut (rumput laut) dan coklat olahan menjadi komoditas dengan pangsa terbesar yaitu masing-masing sebesar 7,81% dan 7,62%. Untuk impor luar negeri, gandum yang menjadi bahan baku terigu mengambil pangsa 26,64% pada triwulan II 2014 dan berada pada urutan kedua setelah impor industri lainnya yang memiliki pangsa 28,54%. Setelah gandum, makanan ternak mengambil pangsa impor terbesar yaitu 22,59% (Tabel 1.3). Tabel 1.2. Peringkat Ekspor Menurut Komoditas Nilai Ekspor Triwulan II 2014 Pangsa (%) Komoditas (US$ Juta)

Tabel 1.3. Peringkat Impor Menurut Komoditas Nilai Impor Triwulan II 2014 Pangsa (%) Komoditas (US$ Juta)

Nikel Matte

269.36

58.55

Hasil Industri Lainnya

51.57

28.54

Ganggang Laut

35.92

7.81

Gandum

48.14

26.64

Biji Coklat

35.04

7.62

Makanan Ternak Lainnya

40.81

22.59

Coklat Olahan

34.26

7.45

Besi/Baja

9.89

5.47

Udang Segar/Beku

18.01

3.91

Produk Keramik

5.37

2.97

Ikan Olahan

12.16

2.64

Biji Coklat

3.99

2.21

Kayu Lapis

9.18

1.99

Coklat Olahan

3.71

2.06

Buah/Sayur Olahan

7.92

1.72

Alat Listrik

3.20

1.77

Hasil Industri Lainnya

5.99

1.30

Pupuk

2.51

1.39

Ikan Tangkap Lainnya

5.53

1.20

Kertas dan Barang dari Kertas

2.38

1.32

Sumber: Bea Cukai, diolah

Sumber: Bea Cukai, diolah

1.3. Sisi Penawaran Dari sisi penawaran atau produksi, perlambatan ekonomi Sulsel dipengaruhi oleh penurunan kinerja pada sektor pertambangan dan kelompok sektor tersier. Sektor tersier yang dimaksud mencakup sektor angkutan dan komunikasi, sektor keuangan, serta sektor jasa-jasa (Tabel 1.4). Sementara itu, kinerja Sektor Pertambangan pada triwulan laporan berbeda dengan kinerja pada triwulan I 2014 yang masih memberikan sumbangan positif, (Grafik 1.21). Untuk sektor ekonomi utama yang lain seperti sektor pertanian, sektor industri pengolahan, serta sektor PHR memperlihatkan pertumbuhan yang lebih kuat dibandingkan triwulan sebelumnya.


15


Tabel 1.4. Pertumbuhan Ekonomi Menurut Sektor Ekonomi 2012*

2013**

2014**

Pertumbuhan Sektor Ekonomi (%, yoy)

I

PDRB

7.90

8.06

8.70

8.88

8.39

8.21

6.23

8.26

7.90

7.65

8.01

7.34

Pertanian

5.30

4.31

8.31

3.22

5.40

1.15

-0.89

3.93

13.10

3.95

10.76

10.89 -3.41

II

III

2012*

IV

I

II

III

IV

2013**

I

II

-10.64

2.23

1.16

26.04

4.44

28.41

5.85

12.78

-4.62

9.26

1.54

Industri Pengolahan

14.58

8.94

5.64

6.99

8.86

8.24

9.88

8.71

5.76

8.12

6.17

7.79

Listrik, Gas & Air Bersih

22.02

13.95

10.73

5.31

12.53

7.81

9.18

8.39

8.06

8.36

8.87

11.75

Pertambangan & Penggalian

Bangunan

11.61

7.91

8.38

11.11

9.73

8.62

11.00

13.20

10.73

10.92

7.98

6.89

Perdagangan, Hotel & Restoran

10.10

9.12

10.41

12.44

10.54

11.48

9.96

8.33

7.98

9.38

8.28

9.15

Angkutan & Komunikasi

19.42

17.75

14.73

8.68

14.87

7.53

10.55

10.54

7.09

8.92

6.34

3.40

Keuangan

9.88

19.03

19.81

14.72

15.87

17.21

14.00

15.40

10.62

14.18

11.23

7.38

Jasa-jasa

1.41

3.19

3.03

1.47

2.27

2.31

0.97

5.38

5.92

3.67

6.72

6.10

Keterangan: - Real estate, persewaan, dan jasa perusahaan termasuk ke dalam Sektor Keuangan

Sumber: Badan Pusat Statistik *) Angka sementara **) Angka sangat sementara

Pertanian 10

Industri

PHR

Sektor Lainnya

PDRB

%

8 6 4 2 0 (2) I

II

III

IV

I

2011*

II

III

2012*

IV

I

II

III

IV

2013**

I

II

2014**

Sumber: Badan Pusat Statistik *) Angka sementara **) Angka sangat sementara Grafik 1.21. Sumbangan Pertumbuhan Menurut Sektor Ekonomi

1.3.1 Sektor Pertanian Pada triwulan II 2014, sektor pertanian mengalami sedikit peningkatan seiring peningkatan produksi di sektor perkebunan dan sektor perikanan. Angka pertumbuhan sektor pertanian pada triwulan laporan tercatat sebesar 10,89% (yoy), sedikit lebih tinggi dari triwulan I 2014 yang tercatat sebesar 10,76% (yoy). Subsektor perkebunan, dalam hal ini komoditas kakao, menjadi salah satu faktor pendorong terjadinya akselerasi. Produksi biji kakao, di Sulawesi pada umumnya dan di Sulsel pada khususnya, dinilai mengalami peningkatan seiring datangnya musim panen tanaman kakao. Hal tersebut membuat kondisi pasokan terjaga di tengah peningkatan permintaan biji kakao dari perusahaan pengolahan 2 kakao yang meningkatkan kapasitas produksinya untuk mengakomodasi naiknya permintaan dari Tiongkok. Volume ekspor kakao juga menunjukkan peningkatan dengan tren harga yang meningkat (Grafik 1.22 dan Grafik 1.23). Percepatan pertumbuhan juga dialami subsektor perikanan yang didukung oleh kondusifnya aktivitas penangkapan dan budidaya ikan pada triwulan II 2014. Membaiknya kinerja subsektor ini terlihat dari perkembangan volume ekspor udang segar dan aneka ikan yang mencatatkan perbaikan kinerja (Grafik 1.24 dan Grafik 1.25). Hal ini dinilai merupakan dampak dari kondisi cuaca yang lebih baik dari triwulan I 2014. Panen dari perikanan budidaya, khususnya komoditas udang menunjukkan akselerasi seiring program pengembangan potensi kelautan di Sulsel. Selain itu, harga komoditas perikanan sedang berada pada kondisi yang baik sehingga menjadi insentif produksi apalagi dengan meningkatnya permintaan dari mitra dagang di Eropa. Hal ini terjadi seiring penurunan pasokan dari Vietnam dan India karena ganguan 3 penyakit (virus) pada perikanan budidaya mereka .

2 3

Hasil liaison kepada eksportir coklat olahan, triwulan II 2014 Hasil liaison kepada eksportir aneka komoditas perikanan, triwulan II 2014

16



Ekspor Biji Coklat 30

gEkspor - Skala Kanan

Ribu Ton

3.5 80

%, yoy

60

25

15

II

III

IV

I

II

2012

III

IV

I

10

0

Ekspor Udang Segar/Beku

Ekspor Aneka Ikan

gEkspor - Skala Kanan 2.0 1.8 1.6 1.4 1.2 1.0 0.8 0.6 0.4 0.2 0.0

50 40

1.0

30 20

0.8

10

0.6

0

0.4

(10)

0.2

(20)

0.0

(30) IV

I

II

2012

III

IV

2013

2014

Sumber: World Bank Grafik 1.23. Harga Internasional Kakao

1.2

III

(40)

2012

%, yoy

II

(30)

0.0

2014

Ribu Ton

I

(20)

0.5

1 2 3 4 5 6 7 8 9 101112 1 2 3 4 5 6 7 8 9 101112 1 2 3 4 5 6

Sumber: Bea Cukai, diolah Grafik 1.22. Volume Ekspor Biji Coklat

1.4

(10)

1.0

II

2013

20

1.5

(80) I

30

0

(60)

0

40

2.0

(40) 5

50

gHarga - Skala Kanan

20

(20)

10

%, yoy

Harga Internasional Kakao

2.5

40 20

US$/kg

3.0

I

2013

gEkspor - Skala Kanan %, yoy

Ribu Ton

I

II

II

III

IV

I

II

2012

2014

Sumber: Bea Cukai, diolah Grafik 1.24. Volume Ekspor Udang

III

IV

2013

I

25 20 15 10 5 0 (5) (10) (15) (20) (25) (30)

II 2014

Sumber: Bea Cukai, diolah Grafik 1.25. Volume Ekspor Aneka Ikan

1.3.2 Sektor Pertambangan dan Penggalian Penerapan UU Minerba ternyata memengaruhi kinerja sektor pertambangan Sulsel pada triwulan II 2014 yang mencatat pertumbuhan negatif (kontraksi). Pada triwulan laporan, kinerja sektor ini menurun sebesar -3,41% (yoy) setelah tumbuh sebesar 1,54% (yoy) pada triwulan sebelumnya. Fenomena ini disebabkan oleh produksi nikel yang 4 menurun seiring implementasi UU Minerba . Hal ini terkonfirmasi dari arah pertumbuhan ekspor komoditas pertambangan yang kontraksinya semakin besar pada triwulan II 2014 di tengah tren harga nikel yang masih meningkat hingga triwulan laporan (Grafik 1.26). Sementara itu, terlihat bahwa harga internasional beberapa komoditas tambang yang lain seperti timah, timah hitam, dan seng tidak banyak mengalami perubahan (Grafik 1.27). Nikel

gEkspor - Skala Kanan

250

35,000

70

200

30,000

60

150

50

100

20

(50)

10

(100)

0 III 2012

IV

I

II

III 2013

IV

I

4

2,000 20,000

1,500 15,000

1,000

10,000

II

500

5,000

2014

Sumber: Bea Cukai, diolah Grafik 1.26. Volume Ekspor Pertambangan

2,500

0

2008

II

3,500 3,000

25,000

(150) I

US$/metrik ton

2014

0

Timah Hitam - Skala Kanan

2013

50

30

Seng - Skala Kanan

2012

40

Timah

US$/metrik ton

2011

%, yoy

2010

Ribu Ton

2009

Ekspor Pertambangan

80

Sumber: World Bank Grafik 1.27. Harga Komoditas Tambang

Berita Resmi Statistik Pertumbuhan Ekonomi, BPS Provinsi Sulawesi Selatan, Agustus 2014


17


1.3.3 Sektor Industri Pengolahan Sektor industri pengolahan kembali tumbuh lebih cepat pada triwulan II 2014 seiring penguatan pada industri mikro dan kecil maupun industri besar dan sedang. Sektor ini tercatat tumbuh sebesar 7,79% (yoy) pada triwulan laporan setelah sebelumnya tumbuh 6,17% (yoy). Akselerasi pada sektor industri pengolahan didorong oleh tetap membaiknya kinerja industri mikro dan kecil (IMK) pada triwulan laporan. Adapun industri besar dan sedang (IBS) yang sebelumnya tumbuh melambat mampu mencatat akselerasi pertumbuhan pada triwulan laporan (Grafik 1.28). Menguatnya kinerja pertumbuhan sektor industri pengolahan searah dengan perkembangan beberapa subsektor industri. Pada triwulan laporan, subsektor industri makanan olahan, industri percetakan, industri pakaian, serta industri karet alam olahan dinilai mengalami akselerasi. Membaiknya kinerja industri karet alam olahan diindikasikan oleh menguatnya ekspor komoditas tersebut pada triwulan II 2014 (Grafik 1.30). Sementara itu, hasil industri makanan olahan, percetakan, serta pakaian dinilai terdorong oleh maraknya event dan kegiatan masyarakat selama periode triwulan laporan (hari besar keagamaan, pemilu, pesta olahraga, liburan sekolah). Adanya penambahan permintaan produk kakao 5 olahan yang baru dari Tiongkok juga memberi kontribusi positif bagi sektor ini . Produksi terigu juga tumbuh lebih tinggi pada triwulan II 2014 seiring persiapan menghadapi Ramadhan dan Lebaran (Grafik 1.31). Peningkatan di kedua komoditas industri ini mendorong kinerja industri makanan di Sulsel pada triwulan II 2014. IMK 25

IBS 25

%, yoy

20

Produksi Nikel

gProduksi

Ribu Ton Metrik

70 60 50 40 30 20 10 0 (10) (20) (30) (40)

%, yoy

20

15 15

10

5 10

0 (5)

5

(10) (15)

0

I

II

III

IV

I

II

2012

III

IV

I

2013

II

I

II

2014

III

IV

I

II

2011

Sumber: Badan Pusat Statistik Grafik 1.28. Pertumbuhan Industri

III

IV

I

II

2012

III

IV

2013

I

II

2014

Sumber: Produsen, diolah Grafik 1.29. Produksi Nikel Matte

Di sisi lain, kinerja industri hasil tambang mengalami perlambatan yang sejalan dengan menurunnya kinerja sektor pertambangan. Produksi nikel matte produsen utama di Sulsel tercatat lebih rendah secara triwulanan (qtq). Hal ini membuat pertumbuhan secara tahunan juga tidak mengalami akselerasi dan cenderung tumbuh lebih rendah dari triwulan sebelumnya (Grafik 1.29). Hal ini disinyalir merupakan penyesuaian terhadap capaian target produksi untuk keseluruhan tahun 2014 yang memang ditargetkan tidak tumbuh lebih tinggi dari realisasi produksi tahun 2013. Nikel Matte 140 120 100 80 60 40 20 0 (20) (40) (60)

Karet Alam Olahan - Skala Kanan

Produksi Terigu

%, yoy

%, yoy

20 10

0 (10)

(20) (30)

(40) (50)

I

II

III 2012

IV

I

II

III

IV

I

2013

II 2014

Sumber: Bea Cukai, diolah Grafik 1.30. Volume Ekspor Hasil Industri

5

30

200 180 160 140 120 100 80 60 40 20 0

40 20 10

0 (10)

(20) (30)

I

II

III

2011

IV

I

II

III

2012

IV

I

II

III

IV

2013

Sumber: Produsen, diolah Grafik 1.31. Produksi Tepung Terigu


%, yoy

30

Hasil liaison kepada produsen dan eksportir kakao olahan, triwulan II 2014

18

gProduksi - Skala Kanan

Ribu Ton Metrik

I

II

2014


1.3.4 Sektor Listrik, Gas, dan Air Bersih Sektor LGA kembali mengalami peningkatan pertumbuhan pada triwulan II 2014 dibandingkan triwulan sebelumnya. Sektor LGA tercatat tumbuh sebesar 11,75% (yoy) setelah sebelumnya tumbuh sebesar 8,87% (yoy). Menguatnya kinerja sektor LGA terkonfirmasi dari pertumbuhan penjualan eceran gas yang digunakan oleh rumah tangga (Grafik 1.32). Selain itu, rampungnya pembangunan pabrik dan hotel selama periode triwulan laporan turut meningkatkan konsumsi listrik, khususnya dari sektor bisnis. Adapun kapasitas produksi terpakai sektor LGA yang meningkat dibandingkan triwulan I 2014 juga mengkonfirmasi akselerasi yang terjadi. Penjualan Gas (LPG) untuk Rumah Tangga 120

Total Kapasitas

Indeks 100 90 80 70 60 50 40 30 20 10 0

115

110 105 100 95 90 85 80

I

II

III

IV

I

II

2012

III

IV

I

2013

I

II

Kapasitas Terpakai Sektor LGA

%

II

III

IV

I

II

2011

2014

Sumber: Survei Penjualan Eceran, diolah Grafik 1.32. Penjualan Eceran Gas

III

IV

I

II

2012

III

IV

I

2013

II

2014

Sumber: Survei Kegiatan Dunia Usaha Grafik 1.33. Kapasitas Produksi Terpakai Sektor LGA

1.3.5 Sektor Bangunan Pada triwulan II 2014, sektor bangunan kembali tumbuh melemah yang searah dengan perkembangan komponen investasi. Di triwulan I 2014, sektor ini mampu bertumbuh hingga 7,98% (yoy), sementara pada triwulan laporan, sektor ini mengalami perlambatan dan tumbuh sebesar 6,89% (yoy). Perlambatan di sektor ini sejalan dengan deselarasi pada komponen investasi, khususnya yang dihitung dari PMTB yang juga mengalami perlambatan di triwulan laporan. Hal ini terkonfirmasi oleh melambatnya pertumbuhan penjualan eceran bahan bangunan seperti semen, pasir, dan bahan kontruksi yang terbuat dari tanah liat (Grafik 1.34). Penjualan eceran perlengkapan konstruksi juga mencatat kinerja yang lebih buruk pada triwulan laporan (Grafik 1.35). Semen

15

Pasir

Bahan Konstruksi dari Tanah Liat

Perlengkapan Konstruksi 20

%, yoy

10

15

5

10

%, yoy

5

0

0

(5)

(5)

(10)

(10)

(15)

(15)

I

II

III 2012

IV

I

II

III 2013

IV

I

II 2014

Sumber: Survei Penjualan Eceran Grafik 1.34. Perubahan Penjualan Eceran Bahan Konstruksi

I

II

III 2012

IV

I

II

III 2013

IV

I

II 2014

Sumber: Survei Penjualan Eceran Grafik 1.35. Perubahan Penjualan Eceran Perlengkapan Konstruksi

1.3.6 Sektor Perdagangan, Hotel, dan Restoran Sektor PHR tumbuh menguat pada triwulan II 2014 yang didorong oleh membaiknya kegiatan perdagangan, khususnya impor, serta terjaganya kinerja pariwisata. Pertumbuhan sektor ini tercatat meningkat dari 8,28% (yoy) pada triwulan I 2014 menjadi 9,15% (yoy) pada triwulan laporan. Akselerasi kinerja sektor PHR salah satunya didorong oleh menguatnya kegiatan impor (barang yang dibongkar) meskipun kegiatan ekspor (barang yang dimuat) relatif tidak tumbuh sebaik capaian sebelumnya (Grafik 1.36).


19


Volume Muat

3,500

Volume Bongkar

gTotal Volume - Skala Kanan

Ribu Ton

%, yoy

3,000 2,500

30

50

20

45

10

2,000

0

1,500

55

40

(10)

35

500

(20)

30

0

(30)

1,000

I

II

III

IV

I

2011

II

III

IV

I

II

2012

III

IV

2013

I

Sulawesi Selatan

%

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 1 2 3 4 5 6

II

I

II

2014

III

IV

I

II

2012

Sumber: Kantor Administrasi Pelabuhan, diolah Grafik 1.36. Volume Bongkar dan Muat Barang

III

IV

I

2013

II 2014

Sumber: Badan Pusat Statistik Grafik 1.37. Tingkat Penghunian Kamar Hotel

Subsektor hotel mampu menopang pertumbuhan sektor PHR pada triwulan laporan seiring tingkat penghunian kamar hotel yang menunjukkan peningkatan. Secara musiman, tingkat penghunian kamar hotel bergerak naik pada triwulan laporan seiring dimulainya masa liburan, khususnya di akhir periode. Hal ini terlihat dari pergerakan TPK hotel yang sempat menurun pada April dan Mei 2014 namun naik cukup signifikan pada Juni 2014 (Grafik 1.37). Sementara itu, realisasi kegiatan usaha sektor PHR tercatat lebih tinggi dari triwulan sebelumnya sehingga mengkonfirmasi percepatan yang terjadi (Grafik 1.38). Kegiatan usaha yang membaik tersebut dinilai dipengaruhi juga oleh realisasi harga jual pada sektor PHR yang naik cukup signifikan pada triwulan laporan (Grafik 1.39). Realisasi Kegiatan Usaha Sektor PHR 20

15

Perkiraan

Harga Jual Sektor PHR

20

%, Saldo Bersih Tertimbang

15

10

Perkiraan

%, Saldo Bersih Tertimbang

10

5 5

0

0

(5) (10)

(5) I

II

III

2011

IV

I

II

III

2012

IV

I

II

III

IV

2013

Sumber: Survei Kegiatan Dunia Usaha Grafik 1.38. Kegiatan Usaha Sektor PHR

I

II

I

2014

II

III

2011

IV

I

II

III

2012

IV

I

II

III

2013

IV

I

II

2014

Sumber: Survei Kegiatan Dunia Usaha Grafik 1.39. Harga Jual Sektor PHR

1.3.7 Sektor Angkutan dan Komunikasi Pertumbuhan sektor angkutan dan komunikasi mengalami perlambatan pada triwulan II 2014 karena kontraksi pada subsektor transportasi. Sektor ini tumbuh dari 6,34% (yoy) menjadi 3,40% (yoy) pada triwulan II 2014. Perlambatan yang terjadi terutama disebabkan oleh melambatnya kinerja moda angkutan udara. Hal ini terkonfirmasi dari kontraksi yang cukup dalam pada lalu lintas penumpang penerbangan domestik maupun internasional (Grafik 1.40). Penurunan jumlah penumpang yang terjadi pada triwulan laporan dinilai dipengaruhi oleh naiknya tarif angkutan udara. Kredit ke sektor pengangkutan pun menunjukkan perlambatan pada triwulan laporan (Grafik 1.41).

1.3.8 Sektor Keuangan, Persewaan, dan Jasa Perusahaan Pada triwulan II 2014, sektor keuangan tumbuh melambat dibandingkan dengan triwulan sebelumnya, didorong oleh dua subsektor utama. Sektor keuangan tercatat tumbuh 7,38% (yoy) pada triwulan laporan, lebih rendah dari pertumbuhan di triwulan I 2014 (11,23%, yoy). Faktor penyebab perlambatan salah satunya datang dari kinerja subsektor perbankan yang melemah. Penyaluran kredit perbankan di Sulsel yang sedang berada dalam tren yang melambat menyebabkan nilai tambah bruto perbankan di Sulsel turut mengalami deselerasi pertumbuhan pada triwulan II 2014 (Grafik 1.42).

20



Keberangkatan 2.5

Kedatangan

Pengangkutan

gPenumpang - Skala Kanan

Juta Orang

%, yoy

25 20

2.0

15

1.5 1.0

0.0 I

II

III

IV

I

2011

II

III

IV

I

2012

II

III

IV

2013

I

%, yoy

5

1.5

70 50

40 30

1.0

20

(10)

0.5

(15)

0.0

10 0

II

I

II

2014

III

IV

I

II

2012

Sumber: Angkasa Pura Grafik 1.40. Lalu Lintas Penumpang Pesawat Udara

80 60

2.0

(5)

gKredit Pengangkutan

Rp Triliun

2.5

10

0

0.5

3.0

III

IV

I

2013

II 2014

Sumber: Laporan Bank, diolah Grafik 1.41. Kredit Sektor Pengangkutan

Selain subsektor bank, subsektor properti juga menunjukkan tendensi pertumbuhan yang melambat pada triwulan laporan. Total nilai penjualan salah satu perusahaan properti terbesar di Sulsel menurun pada triwulan II 2014. Kondisi ini berlawanan dengan triwulan II 2013 ketika nilai penjualan mengalami kenaikan. Hal ini membuat pertumbuhan secara tahunan mengalami perlambatan setelah tumbuh hingga di atas 20% pada triwulan I 2014 (Grafik 1.43). Konsumsi masyarakat yang melemah dinilai memberikan andil pada perlambatan penjualan properti. Nilai Tambah Bank 2.0 1.8 1.6 1.4 1.2 1.0 0.8 0.6 0.4 0.2 0.0

gNTB

Penjualan Properti %, yoy

Rp Triliun

35

120

gPenjualan - Skala Kanan

Rp Miliar

%, yoy

100

30

100

80

25

80

60

20

60

40

15

40

20

20

0

10 5 0 I

II

III

2011

IV

I

II

III

2012

IV

I

II

III

2013

IV

I

0

(20)

I

II

III

IV

I

II

2011

2014

Sumber: Laporan Bank, diolah Grafik 1.42. Nilai Tambah Bank

II

III

IV

I

II

2012

III

IV

I

2013

II

2014

Sumber: Perusahaan Properti Grafik 1.43. Penjualan Properti

1.3.9 Sektor Jasa-jasa Sektor jasa-jasa tumbuh melambat pada triwulan II 2014 yang terutama didorong masih rendahnya belanja pemerintah. Sektor ini tercatat tumbuh sebesar 6,10% (yoy) setelah tumbuh sebesar 6,72% (yoy) di triwulan I 2014. Perlambatan tersebut diduga adalah dampak dari melambatnya konsumsi pemerintah pada triwulan laporan. Kegiatan belanja pemerintah yang belum mencapai target penyerapan realisasi anggaran memengaruhi kinerja sektor ini. Adapun indikator penyaluran kredit ke sektor jasa sosial masyarakat tercatat sedikit melambat pada triwulan II 2014 sehingga mengkonfirmasi perlambatan yang terjadi (Grafik 1.44).

Jasa Sosial Masyarakat 2.0 1.8 1.6 1.4 1.2 1.0 0.8 0.6 0.4 0.2 0.0

gKredit Jasa Sosial Masyarakat %, yoy

Rp Triliun

40 30

20 10 0

(10) (20) I

II

III 2012

IV

I

II

III 2013

IV

I

II 2014

Sumber: Laporan Bank, diolah Grafik 1.44. Kredit Sektor Jasa Sosial Masyarakat


21


Boks 1.A.

Kinerja Ekspor Industri Pengolahan Kakao

Indonesia merupakan produsen kakao terbesar ketiga di dunia setelah Pantai Gading dan Ghana. Sesuai data Direktorat Jenderal Perkebunan, luas area perkebunan kakao Indonesia pada tahun 2013 diperkirakan mencapai 1.853 ribu Ha dengan status kepemilikan didominasi oleh perkebunan rakyat seluas 1.641 ribu Ha (94,43%). Lahan kakao sebagian besar tersebar di Sulampua seluas 1.188 ribu Ha (64,11%) dan Sumatera seluas 385 ribu Ha (20.77%). Selaras dengan luas lahan kakao, sumbangan terbesar produksi kakao nasional berasal dari Sulampua 72,59% dengan rata-rata produktivitas sebesar 500-800 Kg/Ha. Devisa dari ekspor komoditas kakao pada tahun 2013 adalah sebesar US$1.162,41 juta (volume 416 ribu ton) atau mengalami pertumbuhan sebesar 8,19% dibandingkan tahun sebelumnya (US$ 1.067,18 juta). Ekspor kakao berupa coklat olahan senilai US$719,04 juta (61,86%), kemudian biji coklat senilai US$443,37 juta (38,14%).

2011

2014

Grafik V.C.1. Ekspor-Impor Kakao Indonesia

4.145 Ton 3.137 Ton

2011

2012

2013

JAN

APR

JUL

OKT

JAN

APR

JUL

OKT

JAN

APR

JUL

251 Ton

OKT

JAN

APR

JUL

2013

OKT

JAN

APR

JUL

2012

OKT

JAN

APR

JUL

OKT

6.449 Ton

JAN

7.935 Ton

APR

JAN

21.301 Ton

Impor Biji Kakao Sulampua (Ton) - LHS Ekspor Biji Kakao Sulampua (Ton) - RHS Ekspor Coklat Olahan Sulampua (Ton) - RHS

Ribu Ton 18 16 14 12 10 8 6 4 2 0

APR

Impor Biji Kakao Nasional (Ton) -LHS Ekspor Biji Kakao Indonesia (Ton) - RHS Ekspor Coklat Olahan Indonesia (Ton) - RHS

Ribu Ton 45 40 35 30 25 20 15 10 5 0

2014

Grafik V.C.2. Ekspor-Impor Kakao Sulampua

Ketergantungan pasar ekspor kakao Indonesia cenderung rendah. Pasar kakao olahan indonesia terdiversifikasi ke beberapa negara. Berdasarkan data ekspor 2014 (hingga Mei), ekspor kakao olahan ke Amerika Serikat tercatat sebesar US$114,93 juta (27,24%), Malaysia US$83,92 juta (19,89%), dan Jerman US$47,52 juta (11,26%), dan negara lainnya US$175,49 juta (41,61%) . Potensi permintaan Eropa dan Amerika masih sangat tinggi karena benua tersebut merupakan pengimpor kakao olahan dan negara penghasil permen coklat terbesar di dunia. USD Juta

800

10%

Amerika Serikat

700

5%

600

6,86% 3,85%

5,35%

Malaysia 0%

500

2010

Jerman

400

Australia

300 200

2011

2012

2013*

-5% -10%

Tiongkok

-15%

Lain-lain

-20%

-15,88%

100 0 2012

2013

2014*

Grafik V.C.3. Negara Tujuan Ekspor Kakao Olahan

Sumber: Ditjen Perkebunan, 2014

Grafik V.C.6. Pertumbuhan Produksi Kakao Sulampua

Namun demikian, produksi biji kakao Sulampua cenderung menurun ditengah kenaikan permintaan global maupun industri manufaktur coklat setengah jadi domestik sebagai hasil kebijakan hilirisasi. Fakta tersebut terkait dengan isu sustainabilitas pasokan kakao domestik yang semakin terbatas. Berdasarkan data Direktorat Jenderal Perkebunan, pertumbuhan produksi kakao Sulampua mengalami perlambatan dari 6,86% di tahun 2012 menjadi 5,35% di tahun 2013. Kondisi demikian belum mampu mengembalikan kemampuan produksi Sulampua ke titik optimalnya setelah kontraksi hingga -15,88% di tahun 2011. Berdasarkan hasil diskusi bersama asosiasi dan organisasi yang bergerak di pengembangan kakao, peningkatan realisasi investasi manufaktur tidak diikuti oleh kecukupan pasokan kakao yang memadai. Usaha yang melibatkan sekitar 500.000 orang petani tersebut cenderung mengalami penurunan. Beberapa permasalahan yang terjadi, terkait

22



capaian produksi dan produktivitas tanaman kakao adalah: a. Karakteristik Tanaman Kakao. Sekitar 20%-45% lahan kakao yang dimiliki petani berukuran tidak lebih dari 1 hektar. Selanjutnya, usia tanaman kakao yang ada saat ini relatif tua (> 30 tahun). Selain itu, sifat tanaman dan bibit kakao yang tersedia saat ini masih rentan terhadap penyakit PBK (Penggerek Buah Kakao) yang menyebabkan biji kakao busuk. Karakteristik yang dimiliki kakao tersebut berdampak pada risiko kegagalan panen yang besar. b. Perawatan Tanaman. Perawatan tanaman kakao semakin sulit dilakukan ketika usia tanaman tersebut relatif tua. c. Paradigma Petani. Sebagian besar petani menganggap tanaman kakao merupakan tanaman rakyat bukan tanaman industri yang bernilai komersial tinggi d. Perhatian Pemerintah. Program Gernas Kakao yang dilakukan oleh pemerintah pada tahun 2009-2012 kurang berdampak pada peningkatan produksi dan produktivitas karena area yang dilakukan peremajaan terbatas 450 ribu ha atau 25% dari luas areal kakao nasional sekitar 1,8 juta Ha. e. Alih Fungsi Lahan. Berdasarkan fakta lapangan, tidak sedikit petani yang memutuskan untuk mengalihkan fungsi lahan dari yang sebelumnya tanaman kakao menjadi tanaman industri seperti kelapa sawit yang lebih mudah perawatannya. f. Akurasi Data. Saat ini data yang dimiliki BPS, Ditjenbun, dan Askindo terkait luas area, produksi, dan produkitivitas tanaman kakao berbeda satu sama lainnya. Hal demikian menjadikan pemantauan perkembangan kakao secara akurat sulit dilakukan. Hasil diskusi dengan Askindo, tanaman kakao di Sulampua masih memiliki potensi prospek yang cerah. Hal ini terutama didukung oleh permintaan kakao global dan domestik yang cenderung meningkat. Beberapa hal yang perlu dilakukan untuk meningkatkan produksi kakao secara berkesinambungan antara lain: a. Dukungan Pemerintah. Dalam menggenjot produksi kakao Indonesia dan menjamin pasokan yang berkesinambungan diperlukan perencanaan pengembangan komoditas secara menengah dan jangka panjang bukan berdasarkan proyek jangka pendek semata b. Ketersediaan Bibit Unggul. Dengan memperhatikan kondisi kakao yang rentan penyakit PBK, maka perlu dikembangkan penelitian bibit unggul yang tahan penyakit dan cocok ditanam di Sulampua. c. Perawatan Tanaman. Pemerintah perlu mengalokasikan tenaga pendamping dan penyuluh yang besar dalam mendukung proses peningkatan pengetahuan perawatan tanaman kakao oleh petani. d. Insentif. Untuk menjamin kesinambungan kakao, saat ini pemerintah harus memberikan insentif agar petani kakao semakin berminat dalam merawat tanaman kakao yang dimiliki. e. Pembagian Zona Pemanfaatan Lahan. Peningkatan produksi tanaman pangan dan perkebunan harus dituangkan dalam Masterplan zona pemanfaatan lahan yang jelas dan dipatuhi oleh seluruh pelaku usaha dan petani. f. Infrastruktur. Dalam mendukung tumbuhnya industri pengolahan di daerah penghasil kakao dibutuhkan sarana infrastruktur yang memadai. g. Pasar Kakao Fermentasi. Hampir seluruh biji kakao yang dijual oleh petani saat ini masih dalam kondisi basah sehingga nilai tambah yang diperoleh petani kurang maksimal. h. Kebijakan Bea Masuk Kakao. Pasokan kakao domestik yang terbatas berdampak pada meningkatnya impor bahan baku dari luar negeri. Pelaku usaha mengharapkan agar bea masuk kakao sebesar 5% dicabut oleh pemerintah. Namun begitu, petani kakao domestik menilai rencana keputusan tersebut tidak berpihak pada daya saing dan tingkat kesejahteraan petani. i. Kebijakan Pendirian Industri Pengolahan Kakao. j. Pemantauan kinerja kakao. Diperlukan penguatan koordinasi kelembagaan yang melakukan penghitungan data terkait kakao.


23



24


2. KEUANGAN PEMERINTAH

Bab 2 Keuangan Pemerintah

Realisasi pendapatan maupun belanja fiskal daerah relatif masih rendah. Namun demikian, realisasi pos belanja hingga pertengahan tahun 2014 cenderung meningkat dari periode yang sama tahun 2013. Sementara dari sisi pendapatan, persentase realisasi pendapatan daerah menurun dari periode yang sama tahun 2013. Penyerapan belanja infrastruktur (belanja modal) masih kecil dan diharapkan akan terakselerasi pada triwulan mendatang hingga penghujung tahun 2014 sehingga menjadi stimulan bagi investasi. Sementara realisasi belanja pegawai yang lebih tinggi, turut memberi dorongan pada pertumbuhan konsumsi swasta.


25

BAB 2 KEUANGAN PEMERINTAH

2.1. Struktur Anggaran Struktur APBD Provinsi Sulsel mengalami perubahan pada bagian pendapatan maupun belanja dalam kurun 5 (lima) tahun terakhir. Dari sisi realisasi pendapatan, selama tiga tahun terakhir, porsi pendapatan asli daerah (PAD) relatif stabil, padahal potensi pertumbuhan ekonomi Sulsel relatif besar. Dari sisi belanja, proporsi belanja modal pada triwulan II 2014 mulai meningkat, meskipun tidak setinggi tahun 2011 dan 2012. Sementara itu dalam PDRB, belanja modal sebagai stimulus ekonomi masih rendah, porsi terhadap PDRB Provinsi Sulsel masih relatif kecil yaitu sekitar 1,5%. 100%

100%

90%

90%

80%

80%

70%

70%

60%

60%

50%

50%

40%

40%

30%

30%

20%

20%

10%

10%

0%

0% Tw II-2009

Tw II-2010

Lain-Lain Pendapatan Yang Sah

Tw II-2011

Tw II-2012

Dana Perimbangan

Tw II-2013

Tw II-2014

Tw II-2009

Pendapatan Asli Daerah

Grafik 2.1. Proporsi Pendapatan APBD

Tw II-2010

Tw II-2011

Belanja Modal

Tw II-2012

Tw II-2013

Tw II-2014

Belanja Operasi

Grafik 2.2. Proporsi Belanja APBD

2.2. Perkembangan Realisasi Anggaran 2.2.1 Pendapatan Realisasi persentase pendapatan daerah pada pertengahan tahun 2014, masih belum setinggi pencapaian realisasi pertengahan tahun 2013. Nilai realisasi anggaran pendapatan daerah pada triwulan II 2014 mencapai Rp2,54 triliun atau 45,41%, sementara pada triwulan II 2013 dapat mencapai 46,85%. Peningkatan terutama didorong oleh realisasi pendapatan pajak daerah sebesar Rp1,13 triliun (39,96% dari target), dana alokasi umum Rp0,71 triliun (58,33% dari target), dan transfer pemerintah pusat lainnya Rp455,81 miliar (50,74% dari target). 6

Peran realisasi komponen pendapatan asli daerah (PAD) terhadap ekonomi daerah pada triwulan II 2014 relatif menurun dibandingkan tahun sebelumnya, yang tercermin dari penurunan persentase realisasi terhadap targetnya dibandingkan tahun sebelumnya. Rasio PAD terhadap PDRB atas dasar harga berlaku (ADHB) memperlihatkan pergerakan yang sedikit turun pada triwulan II 2014. Rasio PAD per PDRB ADHB pada triwulan II 2014 sebesar 2,38%, sementara triwulan II 2013 sebesar 2,51% (Grafik 2.3). Meskipun dari sisi dana perimbangan per PDRB ADHB, rasio hingga triwulan II 2014 sebesar 2,52%, lebih tinggi daripada triwulan II 2013 yang sebesar 1,74%. Meski mengalami perlambatan, ekonomi Sulawesi Selatan masih tumbuh cukup tinggi diatas nasional. Hal ini diharapkan dapat dimanfaatkan untuk meningkatkan nilai tambah bagi pendapatan APBD, antara lain melalui perluasan basis penerimaan pajak, meningkatkan efisiensi dan penekanan biaya pemungutan, ataupun pemberdayaan Badan Usaha Milik Daerah (BUMD). Pendapatan asli daerah (PAD) triwulan II 2014 mencatat persentase realisasi per anggaran yang sedikit lebih rendah dibanding periode yang sama tahun 2013. Realisasi komponen PAD triwulan II 2014 sebesar Rp1,23 triliun atau 39,71% dari anggaran yang ditetapkan, secara nominal meningkat dibandingkan realisasi triwulan II 2013 (Rp1,13 triliun), meskipun secara presentasi relatif lebih rendah dari triwulan II 2013 (43,76%). Peningkatan nilai tersebut terutama didorong oleh pendapatan pajak daerah yang persentase realisasinya sebesar 39,96% (Rp1,13 triliun). Hal ini disebabkan masih cukup kuatnya konsumsi rumah tangga di Sulsel dan upaya Pemprov Sulsel untuk terus mengoptimalkan pungutan pajak di daerah dalam rangka meningkatkan tax ratio. Sementara itu, pencapaian dan target retribusi daerah masih belum mencapai yang diharapkan. Pajak daerah antara lain terdiri dari Pajak Kendaraan Bermotor (PKB), Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor (BBNKB), Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor (PBBKB). Hingga pertengahan 2014, realisasi 7 BBNKB masih sangat kecil dibandingkan dengan populasi kendaraan yang semakin padat.Untuk meningkatkan

6

Dihitung dengan rumus realisasi komponen pendapatan APBD dibagi dengan PDRB ADHB kumulatif

7

Kepala Dinas Pendapatan Daerah (Dispenda) Provinsi Sulsel, Tau Toto, 13 Juni 2014, Siaran Pers.

26



pendapatan, Pemprov Sulsel menambah jumlah kantor pelayanan dan optimalisasi pendapatan pajak kendaraan bermotor. Tabel 2.1. Realisasi Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Triwulan II 2014 (Milyar Rupiah)

ANGGARAN ANGGARAN Realisasi s/d TRIWULAN II 2013 Realisasi s/d TRIWULAN II 2014 PERUBAHAN 2013 Nominal % REALISASI PERUBAHAN 2014 Nominal % REALISASI

URAIAN PENDAPATAN PENDAPATAN ASLI DAERAH - Pendapatan Pajak Daerah - Pendapatan Retribusi Daerah - Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan - Lain-lain PAD yang Sah DANA PERIMBANGAN - Dana Bagi Hasil Pajak dan Bukan Pajak - DAU - DAK Transfer Pemerintah Pusat-Lainnya Lain-lain Pendapatan yang Sah JUMLAH PENDAPATAN

2,587.85 2,333.13 65.41 66.79 122.52 1,457.68 303.64 1,089.77 64.26 977.04 5,022.57

1,132.40 1,032.80 28.21 0.67 70.72 782.64 127.66 635.70 19.28 437.85 2,352.89

43.76% 44.27% 43.12% 1.00% 57.72% 53.69% 42.04% 58.33% 30.00% 44.81% 46.85%

3,107.04 2,822.47 74.28 71.85 138.44 2,473.37 292.49 1,209.60 72.98 898.31 13.52 5,593.93

1,233.93 1,127.77 30.50 0.78 74.88 1,305.85 122.55 705.60 21.89 455.81 0.44 2,540.21

39.71% 39.96% 41.05% 1.09% 54.09% 52.80% 41.90% 58.33% 30.00% 50.74% 3.25% 45.41%

3,862.55 969.07 969.95 46.25 1,224.98 650.30 923.79 15.00 4,801.34

1,305.04 357.56 229.70 7.50 552.06 158.22 52.99 2.05 1,360.07

33.79% 36.90% 23.68% 16.22% 45.07% 24.33% 5.74% 13.67% 28.33%

3,971.42 1,058.29 1,301.75 39.50 930.60 641.28 754.20 15.00 4,740.61

1,382.41 406.99 328.35 5.47 468.96 172.64 126.66 1,509.07

34.81% 38.46% 25.22% 13.84% 50.39% 26.92% 16.79% 0.00% 31.83%

843.05

316.12

37.50%

1,098.76

450.36

40.99%

1,676.19 676.70

29.70% -108.82%

5,839.38 (245.44)

1,959.43 580.78

33.56% -236.62%

189.23 189.23

63.83% 0.00% 77.10%

-

BELANJA BELANJA OPERASI - Belanja Pegawai - Belanja Barang - Belanja Bunga - Belanja Hibah - Belanja Bantuan Keuangan BELANJA MODAL BELANJA TIDAK TERDUGA JUMLAH BELANJA TRANSFER TOTAL BELANJA SURPLUS / (DEFISIT)

5,644.40 (621.83)

PEMBIAYAAN PENERIMAAN PEMBIAYAAN DAERAH PENGELUARAN PEMBIAYAAN DAERAH JUMLAH PEMBIAYAAN

623.46 1.63 621.83

1.00 (1.00)

0.00% -0.16%

296.44 51.00 245.44

Keterangan: angka sementara (APBD Provinsi Sulawesi Selatan Unaudited) Sumber: Badan Pengelola Keuangan Sulsel, Dinas Pendapatan Daerah Sulsel, Biro Bina Perekonomian Sulsel

Persentase realisasi dana perimbangan (DAU dan DAK) relatif sama dengan pola tahun sebelumnya. Persentase realisasi subkomponen dana alokasi umum (DAU) yang sebesar Rp705,60 miliar (58,33%) dan dana alokasi khusus (DAK) yang sebesar Rp21,89 miliar (30,00%), sesuai dengan anggaran yang disampaikan oleh pemerintah pusat. Secara umum, persentase realisasi hampir semua komponen PAD berada berada di bawah realisasi tahun sebelumnya antara lain pendapatan pajak daerah, retribusi daerah dan lain-lain PAD yang sah, meski demikian secara nominal total realisasi PAD sampai dengan triwulan II 2014 lebih tinggi dari tahun sebelumnya yaitu mencapai Rp1,23triliun (39,71%), dimana realisasi tahun sebelumnya (Rp1,13triliun atau 43,76%). 5.20

%

4.50

4.55

4.70

4.20

1.06 2.90

3.00

2.31

2.62

2.54

2.66

2.38

2.50

2.52

2.00

2.51

2.20

1.56

1.80

1.74

1.00

1.20

3.13

2.31

0.40

0.35 0.24

0.22

Tw II-2010

Tw II-2011

Pendapatan Asli Daerah

Tw II-2012

Tw II-2013

Tw II-2014

Dana Perimbangan

Grafik 2.3. Rasio Realisasi Pendapatan APBD Terhadap PDRB ADHB

0.20

0.12

-

Tw II-2009

0.80 0.60

0.50

0.70

2.67

1.85

1.50

1.90

1.00

0.98

3.50

3.20

1.70

1.20 3.83

4.00

3.70

2.70

%

Tw II-2009

Tw II-2010

Tw II-2011

Belanja Operasi

Tw II-2012

Tw II-2013

Tw II-2014

Belanja Modal

Grafik 2.4. Rasio Realisasi Belanja APBD Terhadap PDRB ADHB


27


2.2.2 Belanja Persentase penyerapan belanja APBD pada triwulan II 2014 masih rendah, meskipun meningkat dibanding periode yang sama tahun 2013. Realisasi anggaran belanja daerah sampai dengan akhir triwulan II 2014 sebesar 33,56%, atau lebih tinggi jika dibandingkan dengan capaian pada triwulan II 2013 yang hanya sebesar 29,70%. Secara nominal, realisasi anggaran belanja APBD pada periode laporan sebesar Rp1,96 triliun sedikit diatas realisasi tahun 2013 sebesar Rp1,68 triliun atau naik Rp283,24 miliar. 8

Pada triwulan II 2014, peran realisasi komponen belanja APBD untuk stimulus investasi daerah sedikit meningkat. Rasio belanja modal terhadap PDRB atas dasar harga berlaku (ADHB), terlihat meningkat pada triwulan II 2014, yang menunjukkan terdapat dorongan stimulus fiskal untuk mengakselerasi laju investasi di Sulsel. Rasio belanja modal per PDRB ADHB periode laporan sebesar 0,24%, sementara tahun 2013 sebesar 0,12%. Namun demikian, peran belanja operasional per PDRB ADHB ditengarai menurun sesuai dengan penurunan komponen konsumsi pemerintah dalam PDRB. Rasio belanja operasional triwulan II2014 hanya sebesar 2,67%,sedikit lebih rendah dari 2013 yang sebesar 2,90%. Realisasi belanja operasional yang bersifat rutin, baik secara nominal maupun persentase,tercatat sedikit lebih tinggi dari periode yang sama tahun sebelumnya. Total pos belanja operasional triwulan II 2014 terealisasi Rp1,38triliun (34,81%) lebih tinggi dari triwulan II 2013 (33,79%). Penyerapan terbesar pada belanja hibah, yaitu sebesar 50,39% dan terkecil adalah belanja bunga (13,84%). Sementara untuk belanja rutin yang terdiri dari belanja pegawai dan belanja barang, persentasenya lebih tinggi dibandingkan dengan tahun 2013, yaitu sebesar 38,46%. Sedangkan belanja barang terserap 25,22%, namun masih sedikit lebih tinggi dari tahun 2013 (23,68%) atau secara nilai sebesar Rp328,35 miliar. Sementara itu, belanja modal yang digunakan untuk pembangunan infrastruktur, meskipun penyerapannya masih rendah, namun mengalami peningkatan dibandingkan tahun sebelumnya. Realisasi pos belanja modal pada triwulan II 2014 baru mencapai Rp126,66 miliar (16,79%), terutama untuk belanja peralatan dan mesin, belanja jalan, irigasi, dan jaringan. Pemerintah perlu melakukan upaya percepatan pada periode yang akan datang sehingga realisasinya dapat optimal. Dengan penyerapan yang optimal tentunya memberikan dampak yang lebih baik, karena investasi pemerintah untuk pembangunan infrastruktur dapat berperan sebagai multiplier effect dalam pertumbuhan investasi dan ekonomi Sulsel. Pada triwulan II 2014, transfer yang merupakan bentuk hubungan vertikal dengan kabupaten/kota, terealisasi lebih tinggi dibanding triwulan II 2013. Transfer pada periode laporan terealisasi sebesar 40,99% atau sebesar Rp450,36 miliar, lebih tinggi dibandingkan tahun sebelumnya yang hanya mencapai Rp316,12 miliar (37,50%). Kemudian, anggaran 2013 yang diperkirakan defisit, tertutupi dengan penerimaan pembiayaan. Lebih lanjut, berdasarkan perbandingan antara realisasi belanja dan pendapatan daerah pada triwulan II 2014, masih terjadi defisit (selisih kurang) anggaran sebesar Rp236,62 miliar. Kemudian, pengeluran pembiayaan daerah pada triwulan II 2014, APBD Sulsel mencatatkan sisa lebih anggaran (SILPA) sebesar Rp189,23 miliar.

8

Dihitung dengan rumus realisasi komponen belanja APBD dibagi dengan PDRB ADHB kumulatif

28


3. INFLASI DAERAH

Bab 3 Inflasi Daerah

Pada triwulan II 2014, inflasi Sulsel tercatat sebesar 5,92% (yoy), sedikit lebih tinggi dari triwulan I 2014 (5,92%, yoy), seiring adanya gangguan produksi ikan dan naiknya tingkat permintaan beberapa komoditas utama. Pasokan ikan yang terganggu karena kendala cuaca yang tidak menentu serta arah angin yang kurang menguntungkan menyebabkan inflasi pada komoditas bahan makanan. Sementara itu, banyaknya kegiatan masyarakat selama periode triwulan II 2014 seiring perayaan hari besar keagamaan membuat permintaan akan beberapa barang kebutuhan pokok meningkat dan menambah tekanan inflasi yang ada. Terkendalinya inflasi pada skala tertentu tidak terlepas dari kontribusi TPID. Secara kelembagaan jumlah TPID yang dibentuk oleh kabupaten/kota terus bertambah selama periode laporan dengan kegiatan koordinasi yang semakin intensif.


29

BAB 3 INFLASI DAERAH

3.1. Inflasi Kelompok Barang dan Jasa9 Laju inflasi Sulsel pada triwulan II 2014 tercatat sedikit lebih tinggi dari triwulan sebelumnya yang disebabkan oleh peningkatan tekanan inflasi pada beberapa kelompok barang/jasa yang dikonsumsi masyarakat. Inflasi tercatat sebesar 5,92% (yoy) setelah pada triwulan I 2014 tercatat sebesar 5,88% (yoy). Naiknya inflasi didorong oleh menguatnya tekanan inflasi pada kelompok bahan makanan, kelompok sandang, kelompok pendidikan, serta kelompok kesehatan (Tabel 3.1). Pada triwulan laporan, inflasi kelompok bahan makanan mengalami peningkatan dari 4,76% (yoy) menjadi 6,15% (yoy). Inflasi kelompok sandang tercatat sebesar 5,65% (yoy), naik dari triwulan I 2014 yang tercatat sebesar 3,73% (yoy). Selanjutnya, inflasi kelompok kesehatan dan kelompok pendidikan pada triwulan II 2014 adalah sebesar 5,22% (yoy) dan 1,38% (yoy), lebih tinggi dari triwulan lalu yang masing-masing tercatat sebesar 3,79% (yoy) dan 1,33% (yoy). Tabel 3.1. Inflasi Kelompok Barang dan Jasa

TAHUN

2010

2011

2012

2013

2014

Bahan Makanan

1 2 3 4 I II III IV I II III IV I II III IV I II

Makanan Perumahan Jadi

2.68 7.64 13.43 14.27 13.96 12.10 1.43 0.24 4.04 4.94 7.81 6.56 8.01 6.22 10.76 6.97 4.76 6.15

6.22 5.23 6.21 5.90 4.47 5.27 4.40 4.40 4.49 4.29 4.97 5.03 4.57 4.63 4.70 4.47 5.39 5.38

Sandang Kesehatan Pendidikan

3.48 4.11 4.13 4.14 4.16 4.57 3.70 3.67 4.18 3.98 3.41 3.35 3.43 3.60 4.76 6.06 6.25 5.96

2.16 7.56 7.65 7.35 8.30 8.83 10.96 8.69 9.57 6.99 6.51 7.08 6.03 2.61 2.77 2.36 3.73 5.65

2.98 2.73 2.92 3.06 3.08 6.41 7.60 7.67 7.53 4.53 3.18 2.83 2.28 1.99 3.23 3.71 3.79 5.22

7.08 7.08 4.07 1.80 1.48 2.43 3.00 2.90 2.94 2.12 1.37 3.41 3.54 3.33 3.66 1.39 1.33 1.38

Transpor 1.18 1.06 1.76 1.75 1.84 2.08 0.77 0.73 0.57 0.47 0.63 1.16 0.89 3.96 12.01 11.58 10.31 7.91

UMUM 3.45 5.00 6.58 6.56 6.32 6.37 3.37 2.88 4.06 3.85 4.48 4.40 4.61 4.36 7.24 6.22 5.88 5.92

Sumber: Badan Pusat Statistik

Sementara itu, kelompok lainnya tercatat mengalami penurunan laju inflasi tahunan pada triwulan II 2014. Penurunan terbesar terjadi pada kelompok transpor, diikuti oleh kelompok perumahan dan kelompok makanan jadi. Adapun secara berurutan, inflasi tertinggi terjadi pada kelompok transpor (7,91%, yoy), kelompok bahan makanan (6,15%, yoy), kelompok perumahan (5,96%, yoy), kelompok sandang (5,65%, yoy), kelompok makanan jadi (5,38%, yoy), kelompok kesehatan (5,22%, yoy), dan kelompok pendidikan (1,38%, yoy). Inflasi tahunan Sulsel juga masih lebih rendah dari laju inflasi tahunan nasional yang pada triwulan II 2014 tercatat sebesar 6,70% (yoy) (Grafik 3.1). Dilihat secara triwulanan, inflasi Sulsel pada triwulan II tercatat mengalami kenaikan sebesar 0,50% (qtq) pada triwulan II 2014. 10

Nasional (yoy) 8

Sulawesi Selatan (yoy)

6.70

Sulawesi Selatan (qtq)

6

5.92

4 2

0.50

0 (2)

I

II

III

IV

I

II

III

IV

I

II

III

IV

I

II

III

IV

I

II

% 2010

2011

2012

2013

Sumber: Badan Pusat Statistik Grafik 3.1. Perkembangan Inflasi Sulawesi Selatan

9

Terdapat 7 (tujuh) kelompok barang dan jasa dalam perhitungan inflasi

30


2014


3.1.1 Kelompok Bahan Makanan Pada triwulan II 2014, inflasi kelompok bahan makanan mengalami peningkatan seiring faktor musiman dan gangguan pasokan. Kenaikan inflasi terjadi dari 4,76% (yoy) pada triwulan I 2014 menjadi 6,15% (yoy) pada triwulan II 2014 (Grafik 3.2). Naiknya harga terutama terjadi pada subkelompok daging serta hasilnya, telur, susu, serta hasilnya, subkelompok ikan segar, dan ikan yang diawetkan. Naiknya harga komoditas daging serta hasilnya seperti daging sapi dan daging ayam dinilai merupakan dampak musiman terutama pada akhir triwulan seiring dengan dimulainya masa puasa dan persiapan Lebaran. Kegiatan masyarakat yang cukup banyak pada triwulan laporan juga menjadi pemicu naiknya harga komoditas-komoditas tersebut.

15

yoy

10

qtq

5

0 (5) (10) I

II

III

IV

I

II

III

IV

I

II

III

IV

I

II

%

2011

2012

2013

2014

Sumber: Badan Pusat Statistik Grafik 3.2. Inflasi Kelompok Bahan Makanan

Sementara itu, pasokan yang tidak sebaik perkiraan menyebabkan kenaikan harga baik ikan tangkap yang masih segar maupun ikan yang telah diolah melalui proses pengawetan. Pada awal triwulan laporan, terjadi gangguan pasokan ikan bandeng karena kegagalan petani tambak untuk melakukan panen dari bibit yang dimiliki karena kualitas bibit yang menurun. Nelayan juga disinyalir enggan untuk melaut karena prakiraan cuaca yang masih tidak menentu serta adanya pemilu legislatif yang menyebabkan kenaikan harga ikan kembung dan jenis ikan tangkap lainnya. Berdasarkan kunjungan ke TPI Paotere pada 22 Juni 2014, tangkapan yang belum optimal dipengaruhi oleh arah angin yang tidak menguntungkan para nelayan. Adapun secara keseluruhan, laju inflasi kelompok bahan makanan tertahan oleh harga bumbu, sayur, serta buah yang tidak tumbuh lebih tinggi dari triwulan sebelumnya. Aneka Ikan Bandeng 40

Udang Basah

Aneka Sayur dan Buah Cakalang

Tomat Sayur

Kembung 200

%, yoy

30

150

20

100

10

50

0

Tomat Buah

Kangkung

0

(10)

(50)

(20)

(100)

(30)

I

II

III

IV

I

II

2011

III

IV

I

2012

II

III

IV

2013

I

I

II

II

III

IV

Bawang Putih

I

II

2011

2014

III

IV

I

II

2012

Aneka Bumbu Bawang Merah 350 300 250 200 150 100 50 0 (50) (100)

Jeruk

%, yoy

III

IV

I

2013

II

2014

Daging, Telur, dan Susu Cabe Merah

Daging Ayam Ras

Cabe Rawit 30

%, yoy

Telur Ayam Ras

Daging Sapi

Susu Bubuk

%, yoy

20 10 0

(10 ) (20 ) (30 )

I

II

III

2011

IV

I

II

III

2012

IV

I

II

III

2013

IV

I

II

2014

I

II

III

IV

I

II

2011

III

2012

IV

I

II

III

IV

I

2013

II

2014

Sumber: Survei Pemantauan Harga Grafik 3.3. Perubahan Harga Komoditas Kelompok Bahan Makanan

Berdasarkan hasil Survei Pemantauan Harga (SPH), harga komoditas aneka ikan, daging ayam ras, daging sapi, telur ayam ras, serta susu bubuk memang mengalami kenaikan. Setelah mengalami penurunan pada triwulan I 2014, laju inflasi pada komoditas aneka ikan kembali meningkat, khususnya ikan cakalang, kembung, serta udang basah (Grafik 3.3). Inflasi tahunan komoditas daging dan telur pun terlihat mengalami peningkatan seiring pengaruh dari banyaknya kegiatan


31


masyarakat dan persiapan menyambut hari besar keagamaan. Di sisi lain, inflasi untuk bawang merah, cabe, serta aneka buah dan sayur cenderung mengalami penurunan yang dinilai karena kondisi pasokan yang lebih baik seiring masih berlangsungnya panen dan cuaca yang lebih bersahabat.

3.1.2 Kelompok Makanan Jadi, Minuman, Rokok, dan Tembakau Inflasi kelompok makanan jadi, minuman, rokok, dan tembakau pada triwulan II 2014 tercatat relatif sama dengan triwulan I 2014. Kelompok ini mencatat laju inflasi tahunan sebesar 5,38% (yoy) pada triwulan laporan (Grafik 3.4). Pada triwulan sebelumnya, laju inflasi yang tercatat adalah sebesar 5,39% (yoy). Inflasi subkelompok makanan jadi meningkat pada triwulan II 2014 seiring menguatnya permintaan karena intensitas kegiatan masyarakat yang banyak serta dimulainya Ramadhan pada akhir triwulan. Di lain pihak, inflasi subkelompok minuman tidak beralkohol serta subkelompok tembakau dan minuman beralkohol tercatat lebih rendah dibandingkan triwulan I 2014 sehingga inflasi kelompok ini tidak terakselerasi lebih lanjut dan cenderung stabil.

6 yoy

qtq

5

4 3

2 1 0 I

II

III

IV

I

II

III

IV

I

II

III

IV

I

II

% 2011

2012

2013

2014

Sumber: Badan Pusat Statistik Grafik 3.4. Inflasi Kelompok Makanan Jadi

Adanya peningkatan laju inflasi pada subkelompok makanan jadi serta penurunan laju inflasi pada dua subkelompok yang lain juga tercermin pada hasil SPH. Masih naiknya harga minyak goreng membuat harga makanan jadi yang sebelumnya diolah dengan minyak goreng mengalami peningkatan. Harga kue dan mie kering instant juga terlihat mengalami kenaikan (Grafik 3.5). Permintaan yang kuat seiring Paskah, Waisak, awal Ramadhan, liburan sekolah, persiapan dan penyelenggaraan pemilu, serta masih cukup ramainya kegiatan masyarakat turut memengaruhi inflasi di kelompok ini. Meski demikian, laju inflasi secara umum bergerak stabil karena adanya penurunan pada beberapa komoditas di dalam subkelompok yang lain seperti gula pasir dan rokok kretek (Grafik 3.5). Makanan dan Minuman 50 40 30 20 10 0 (10) (20) (30) (40) (50)

%, yoy

I

II

III

2011

Rokok

Minyak Goreng

Mie Kering Instant

Kue Basah

Gula Pasir

IV

I

II

III

2012

IV

I

II

Rokok Kretek 18 16 14 12 10 8 6 4 2 0

III

2013

IV

I

II

2014

Rokok Kretek Filter

%, yoy

I

II

III

IV

I

2011

II

III

2012

IV

I

II

III

2013

IV

I

II

2014

Sumber: Survei Pemantauan Harga Grafik 3.5. Perubahan Harga Komoditas Kelompok Makanan Jadi

3.1.3 Kelompok Perumahan, Air, Listrik, Gas, dan Bahan Bakar Pada triwulan II 2014, laju inflasi kelompok perumahan, air, listrik, gas, dan bahan bakar menurun dibandingkan triwulan I 2014 terutama karena turunnya inflasi hampir di semua subkelompok. Laju inflasi tercatat sebesar 5,96% (yoy), lebih rendah dari triwulan sebelumnya (6,25%, yoy) (Grafik 3.6). Turunnya laju inflasi tahunan didorong oleh penurunan pada subkelompok biaya tempat tinggal, subkelompok bahan bakar, penerangan, dan air, serta subkelompok perlengkapan rumah tangga sedangkan subkelompok penyelenggaraan rumah tangga masih mencatat peningkatan laju inflasi pada triwulan II 2014. Tidak berlanjutnya penyesuaian harga bahan bakar menjadi salah satu faktor pendorong penurunan laju inflasi kelompok ini. Harga LPG (liquefied petroleum gas) 12 kg mengalami kenaikan pada Januari 2014 namun kembali

32



diturunkan agar tidak terlalu membebankan masyarakat dan tidak memicu inflasi hingga ke triwulan II 2014. Penurunan inflasi tersebut didukung juga oleh harga bahan bakar rumah tangga (RT) jenis lainnya yang tidak mengalami perubahan signifikan seperti yang terjadi pada tahun 2013 akibat penyesuaian harga bahan bakar minyak (BBM) bersubsidi. Kemudian, harga bahan bangunan (pasir) masih cukup stabil di tengah pergerakan harga properti yang cenderung meningkat, tercermin dari Indeks Harga Properti Residential di Makassar (IHPR) (Grafik 3.7 dan Grafik 3.8). Adapun komoditas yang mengalami peningkatan laju inflasi berdasarkan hasil SPH salah satunya adalah sabun detergen bubuk yang dinilai memengaruhi peningkatan inflasi subkelompok penyelenggaraan rumah tangga. 7

Bahan Bakar Rumah Tangga

6

yoy

qtq

30 25 20 15 10 5 0 (5) (10)

5 4 3

2 1 0

I

II

III

IV

I

II

III

IV

I

II

III

IV

I

%, yoy

I

II

Pasir

Sabun Detergen Bubuk

Kenaikan harga bahan bakar rumah tangga > 500% (yoy).

II

III

IV

I

II

III

IV

I

II

III

IV

I

II

%

2011

2012

2013

2011

2014

Sumber: Badan Pusat Statistik Grafik 3.6. Inflasi Kelompok Perumahan

2012

2013

2014

Sumber: Survei Pemantauan Harga Grafik 3.7. Perubahan Harga Alat dan Bahan Kebutuhan RT

3.1.4 Kelompok Sandang Inflasi kelompok sandang meningkat dibandingkan triwulan sebelumnya yang didorong oleh peningkatan laju inflasi subkelompok barang pribadi dan sandang lainnya. Pada triwulan I 2014, inflasi tercatat sebesar 3,73% (yoy) yang kemudian naik menjadi 5,65% (yoy) pada triwulan laporan (Grafik 3.9). Naiknya harga komoditas dari subkelompok barang pribadi dan sandang lainnya, khususnya komoditas emas perhiasan, juga diikuti oleh inflasi yang terjadi pada subkelompok yang lain, khususnya sandang laki-laki. Permintaan yang meningkat seiring banyaknya momen perayaan dinilai menjadi penyebab naiknya harga komoditas sandang yang merupakan salah satu kebutuhan primer. IHPR

300

12

gIndeks - Skala Kanan

%, yoy

Indeks

250

200 150

100 50

0 I

II

III

2011

IV

I

II

III

2012

IV

I

II

III

IV

2013

I

II

2014

Sumber: Survei Harga Properti Residensial Grafik 3.8. Indeks Harga Properti Residensial

20 18 16 14 12 10 8 6 4 2 0

10

yoy

qtq

8 6

4 2 0

(2) (4) I

II

III

IV

I

II

III

IV

I

II

III

IV

I

II

% 2011

2012

2013

2014

Sumber: Badan Pusat Statistik Grafik 3.9. Inflasi Kelompok Sandang

Dari sisi nominal, harga emas pada dasarnya tercatat lebih rendah dibandingkan triwulan I 2014 namun secara tahunan tetap tumbuh lebih tinggi. Hal ini disebabkan oleh penurunan harga pada triwulan laporan tidak sebesar pada periode yang sama tahun sebelumnya. Rata-rata harga emas di pasar global tercatat turun sebesar -13,23% (qtq) pada triwulan II 2013 sedangkan pada triwulan II 2014 hanya turun sebesar -0,35% (qtq). Harga emas perhiasan yang disurvei pun terlihat mengikuti pola yang serupa (Grafik 3.10 dan Grafik 3.11). Penurunan harga emas di pasar global tersebut dipengaruhi antara lain oleh sentimen positif terhadap perekonomian Amerika Serikat (AS) serta faktor pola musiman.


33


Harga Emas Perhiasan 500 450 400 350 300 250 200 150 100 50 0


I

II

Harga Emas 35 30 25 20 15 10 5 0 (5) (10) (15)

%, yoy

Rp Ribu

III

IV

I

2011

II

III

IV

I

II

2012

III

IV

I

2013

2,000 1,800 1,600 1,400 1,200 1,000 800 600 400 200 0

%, yoy

50

40 30 20 10 0

(10) (20) (30)

II

I

2014

II

III

IV

I

II

2011

Sumber: Survei Pemantauan Harga Grafik 3.10. Perubahan Harga Emas Perhiasan


US$/troy oz

III

IV

I

II

2012

III

IV

2013

I

II

2014

Sumber: World Bank Grafik 3.11. Perubahan Harga Emas Internasional

3.1.5 Kelompok Kesehatan Inflasi kelompok kesehatan kembali mengalami peningkatan pada triwulan II 2014 yang didorong oleh masih kuatnya permintaan dan pengaruh perubahan nilai tukar pada tahun 2013. Pada triwulan laporan, kelompok ini mencatat inflasi sebesar 5,22% (yoy) setelah sebelumnya tercatat sebesar 3,79% (yoy) pada triwulan IV 2013 (Grafik 3.12). Sumber utama peningkatan tersebut berasal dari inflasi pada subkelompok obat-obatan, subkelompok jasa perawatan jasmani, serta subkelompok perawatan jasmani dan kosmetika. Dampak penyesuaian harga produk impor seiring apresiasi mata uang dollar Amerika Serikat (US$) masih terus berlanjut. Hal ini membuat harga komoditas obat-obatan, produk komestika, maupun produk perawatan jasmani yang lainnya ikut mengalami penyesuaian (imported inflation). Apalagi permintaan terhadap produk komestika, produk perawatan jasmani, maupun jasa perawatan jasmani dinilai masih kuat seiring masih tingginya intensitas kegiatan masyarakat dalam menyambut berbagai event.

3.1.6 Kelompok Pendidikan, Rekreasi, dan Olahraga Kelompok pendidikan, rekreasi, dan olahraga mengalami sedikit peningkatan tekanan inflasi pada triwulan II 2014. Pada triwulan laporan, inflasi kelompok ini tercatat sebesar 1,38% (yoy), lebih tinggi dari triwulan sebelumnya (1,33%; yoy) (Grafik 3.13). Naiknya laju inflasi tersebut didorong oleh peningkatan inflasi di beberapa subkelompok meski tidak terjadi secara signifikan. Adapun laju inflasi dari subkelompok olahraga mengalami penurunan sehingga mampu menahan peningkatan inflasi yang terjadi pada kelompok ini. 9

4.0

8

3.5

7

3.0

yoy

qtq

6

2.5

5

2.0

4

1.5

3

1.0

2

0.5

1

0.0

0

(0.5)

I

II

III

IV

I

II

III

IV

I

II

III

IV

I

II

%

2011

2012

2013

Sumber: Badan Pusat Statistik Grafik 3.12. Inflasi Kelompok Kesehatan

2014

yoy

I %

II

III

2011

IV

qtq

I

II

III

2012

IV

I

II

III

2013

IV

I

II

2014

Sumber: Badan Pusat Statistik Grafik 3.13. Inflasi Kelompok Pendidikan

Kenaikan yang terjadi pada beberapa komoditas masih disebabkan oleh tingkat permintaan yang lebih tinggi dari para konsumen. Permintaan yang meningkat mendorong terjadinya peningkatan laju inflasi pada komoditas untuk perlengkapan sekolah, peralatan sekolah, maupun jasa rekreasi. Apalagi, akhir triwulan laporan ditandai dengan segera dimulainya liburan sekolah yang akan disusul oleh periode sekolah (semester) yang baru. Terkait inflasi yang masih cukup

34



terkendali, hal tersebut didukung oleh dampak kenaikan biaya pendidikan yang terus mereda sejak triwulan IV 2013 setelah kenaikan biaya pendidikan yang terjadi pada triwulan IV 2012.

3.1.7 Kelompok Transpor, Komunikasi, dan Jasa Keuangan Pada triwulan II 2014, tekanan inflasi kelompok transpor, komunikasi, dan jasa keuangan terus menurun dari triwulan sebelumnya. Laju inflasi tercatat sebesar 7,91% (yoy), turun dari 10,31% (yoy) pada triwulan IV 2013 (Grafik 3.14). Inflasi kelompok ini yang kembali menurun didukung oleh tidak adanya kebijakan dari sisi pemerintah untuk menaikkan harga komoditas strategis seperti BBM bersubsidi yang sebelumnya terjadi pada triwulan II 2013, tepatnya tanggal 22 Juni 2013. Hal ini membuat laju inflasi tahunan menjadi tidak setinggi triwulan sebelumnya. 14

Harga Karet


12

7

10

6

80

5

60

yoy

8

qtq

US$/kg

%, yoy

100

40

6

4

4

3

2

2

(20)

0

1

(40)

(2)

0

%

I

II

III

IV

I

2011

II

III

IV

I

II

2012

III

IV

2013

I

20 0

(60) I

II

II

III

IV

I

II

2011

2014

Sumber: Badan Pusat Statistik Grafik 3.14. Inflasi Kelompok Transpor

III

IV

I

2012

II

III

IV

2013

I

II

2014

Sumber: World Bank Grafik 3.15. Perubahan Harga Karet Internasional

Selanjutnya, angka inflasi yang masih cukup tinggi pada kelompok ini didorong oleh kenaikan tarif transportasi. Pada triwulan laporan, tarif angkutan antarkota serta tarif tranportasi laut dan udara mengalami peningkatan seiring persiapan Lebaran yang dibarengi oleh arus mudik dan arus balik. Meski kegiatan mudik baru akan terjadi pada awal triwulan III 2014, proses pemesanan dan pembelian tiket jasa transportasi telah berlangsung sejak triwulan II 2014. Tekanan inflasi juga dinilai datang dari komoditas penunjang transpor seperti ban mobil seiring meningkatnya inflasi pada harga bahan baku (karet) meskipun memang tidak signifikan (Grafik 3.15).

3.2. Inflasi Menurut Kota IHK10 Pada triwulan II 2014, tekanan inflasi yang sedikit meningkat didorong oleh peningkatan inflasi yang terjadi di Watampone, Palopo, dan Bulukumba. Inflasi di Watampone, Palopo, dan Bulukumba pada triwulan II 2014 secara berurutan tercatat sebesar 8,14% (yoy), 7,36% (yoy), dan 14,10% (yoy). Pada triwulan sebelumnya, laju inflasi di tiga kota IHK tersebut tercatat sebesar 7,86% (yoy), 6,22% (yoy), dan 13,94% (yoy). Selanjutnya, inflasi di Makassar dan Parepare mengalami penurunan. Inflasi di kedua kota IHK tersebut masing-masing tercatat sebesar 5,38% (yoy) dan 5,57% (yoy) setelah sebelumnya tercatat sebesar 5,46% (yoy) dan 5,58% (yoy) (Grafik 3.16). Tabel 3.2. Sumbangan Inflasi Sulawesi Selatan Menurut Kota Kota

2011

2012

2013

2014

I

II

III

IV

I

II

III

IV

I

II

III

IV

I

II

Watampone

0.30%

0.32%

0.17%

0.14%

0.20%

0.19%

0.22%

0.22%

0.23%

0.22%

0.36%

0.31%

0.45%

0.47%

Makassar

5.32%

5.35%

2.87%

2.42%

3.42%

3.24%

3.77%

3.71%

3.88%

3.68%

6.10%

5.25%

4.27%

4.20%

Palopo

0.35%

0.35%

0.19%

0.16%

0.22%

0.21%

0.25%

0.24%

0.25%

0.24%

0.40%

0.34%

0.40%

0.47%

Parepare

0.34%

0.35%

0.18%

0.16%

0.22%

0.21%

0.24%

0.24%

0.24%

0.23%

0.39%

0.33%

0.39%

0.39%

Bulukumba Sulawasi Selatan

6.32%

6.37%

3.37%

2.88%

4.06%

3.85%

4.48%

4.40%

4.61%

4.36%

7.24%

6.22%

0.38%

0.39%

5.88%

5.92%

Sumber: Badan Pusat Statistik, diolah

10

Mulai Januari 2014, inflasi Sulawesi Selatan dihitung dari agregasi lima kabupaten/kota yaitu Makassar, Palopo, Parepare, Watampone (Bone), dan Bulukumba


35


Gangguan pasokan ikan serta musim perayaan yang memicu peningkatan permintaan dinilai tetap menjadi penyebab utama kenaikan inflasi di beberapa kota. Hal tersebut memicu peningkatan sumbangan inflasi dari beberapa kota IHK di Sulsel. Peningkatan sumbangan terbesar diberikan oleh Palopo yaitu dari 0,40% menjadi 0,47% pada triwulan laporan. Sementara itu, Watampone dan Bulukumba mencatat peningkatan yang tidak terlalu besar. Adapun sumbangan dari Makassar terhadap inflasi mengalami penurunan sedangkan sumbangan dari parepare tercatat stabil (Tabel 3.2).

16

%, yoy

14 12 10

Sulawasi Selatan

Bulukumba

Makassar

Palopo

Parepare

Watampone

8 6

4 2 0

I

II

III

IV

I

II

2010

III

IV

I

II

2011

III

IV

I

II

2012

III 2013

IV

I

II 2014

Sumber: Badan Pusat Statistik Grafik 3.16. Inflasi Sulawesi Selatan Menurut Kota

3.3. Disagregasi Inflasi11 Meningkatnya tekanan inflasi di Sulsel pada triwulan II 2014 terutama didorong oleh komponen volatile food dan core inflation. Komponen volatile food mencatat inflasi 6,11% (yoy), setelah tercatat sebesar 4,62% (yoy) pada triwulan I 2014 (Grafik 3.17). Adanya faktor yang bersifat musiman yaitu perayaan hari besar keagamaan dan liburan sekolah di akhir triwulan memengaruhi harga bahan makanan seperti daging sapi, daging ayam, dan telur ayam meskipun produksi pada dasarnya masih cukup memadai dalam memenuhi kebutuhan masyarakat. Gangguan pasokan justru terjadi pada komoditas perikanan. Penyebabnya antara lain adalah kondisi curah hujan yang tidak menentu serta arah angin yang belum menguntungkan bagi para nelayan. Nelayan juga disinyalir tidak melakukan penangkapan pada minggu pelaksaan pemilu legislatif yang jatuh pada awal triwulan laporan. Inflasi IHK 18 16 14 12 10 8 6 4 2 0

Administered Price

Core

Volatile Food

%, yoy

11.22 5.92

6.11 4.47 I

II

III 2013

IV

I

II 2014

Sumber: Badan Pusat Statistik Grafik 3.17. Inflasi Sulawesi Selatan Menurut Komponen Disagregasi

Selanjutnya, inflasi inti (core inflation) meningkat karena tekanan inflasi dari berbagai faktor fundamental. Inflasi tercatat menjadi 4,47% (yoy) setelah sebelumnya tercatat sebesar 3,93% (yoy). Permintaan masyarakat yang meningkat seperti yang telah disebutkan sebelumnya, terutama untuk barang kebutuhan primer dan sekunder, menjadi salah satu pendorong utama kenaikan pada inflasi inti yang bersumber dari komoditas makanan jadi, perlengkapan/peralatan rumah tangga, pakaian, produk kosmetika dan perawatan jasmani, perlengkapan/peralatan sekolah, maupun jasa rekreasi. Faktor fundamental lainnya yang memengaruhi inflasi inti adalah pergerakan harga di pasar global, seperti emas dan karet, yang turut memberi dampak pada peningkatan inflasi komoditas emas perhiasan dan penunjang transpor. 11

Analisis disagregasi membagi inflasi menjadi inflasi inti (core inflation) dan inflasi noninti (volatile food dan administered price). Hal ini dilakukan untuk menghasilkan indikator inflasi yang lebih menggambarkan pengaruh dari faktor yang bersifat fundamental.

36



Adapun pengaruh penguatan nilai tukar US$ membuat adanya faktor imported inflation pada komoditas obat-obatan yang masih mengalami kenaikan pada triwulan laporan. Inflasi administered price menjadi faktor penahan inflasi sehingga tidak tercatat lebih tinggi lagi pada triwulan II 2014. Di triwulan I 2014, inflasi komponen ini tercatat sebesar 15,31% (yoy) dan kemudian menurun menjadi 11,22% (yoy) pada triwulan laporan. Turunnya inflasi administered price disebabkan oleh tidak adanya kebijakan pemerintah yang cukup signifikan seperti kenaikan harga LPG 12 kg pada triwulan I 2014 yang kemudian telah diturunkan kembali maupun penyesuaian BBM bersubsidi pada triwulan II 2013. Hal ini membuat laju inflasi secara tahunan tercatat lebih rendah dari triwulan sebelumnya meski dengan adanya risiko kenaikan tarif angkutan seiring perayaan Lebaran.

3.4. Koordinasi Pengendalian Inflasi Perkembangan koordinasi pengendalian inflasi di Sulsel kembali menunjukkan perkembangan yang lebih baik lagi dari sisi kelembagaan yang ditunjukkan oleh bertambahnya TPID di tingkat kabupaten/kota. Pemerintah Provinsi Sulawesi Selatan secara aktif terus mendorong pembentukan TPID di Daerah Tingkat II (DATI II) agar koordinasi dan harmonisasi program pengendalian harga di Sulsel berjalan semakin baik. Tercatat hingga triwulan laporan, telah terbentuk 22 (dua puluh dua) TPID di tingkat kabupaten/kota (Tabel 3.3). Jumlah tersebut bertambah dari angka pada triwulan I 2014 yang tercatat sebanyak 18 TPID. Ke-18 kabupaten/kota yang telah memiliki TPID pada triwulan sebelumnya adalah Makassar, Parepare, Palopo, Bone (Watampone), Bulukumba, Soppeng, Pangkep, Tana Toraja, Sinjai, Maros, Takalar, Barru, Enrekang, Luwu Timur, Bantaeng, Wajo, Jeneponto, dan Toraja Utara. Selanjutnya, empat kabupaten/kota yang membentuk TPID selama periode triwulan laporan adalah Selayar, Pinrang, Sidrap, serta Luwu Utara. Selama triwulan II 2014, TPID Sulsel telah melakukan koordinasi baik di tingkat wilayah, provinsi, maupun di tingkat kabupaten/kota. Di tingkat Wilayah Sulawesi, Maluku, dan Papua (Sulampua), selain melakukan Rakorwil Pertama TPID 2014 pada 14 April 2014 di Makassar untuk membahas langkah penguatan kelembagaan dan sosialisasi awal slogan TPID Sulampua, juga telah dilakukan Rakorwil Kedua TPID 2014 pada 14 Mei 2014 di Palu. Rakorwil Kedua tersebut lebih khusus membahas isu konektivitas antardaerah dengan mengundang pihak Pelindo sebagai narasumber. Di tingkat provinsi, TPID Provinsi Sulbar telah menyelenggarakan high level meeting pada 25 Juni 2014 dalam rangka memperkuat kelembagaan di tingkat DATI II serta diseminasi informasi harga komoditas utama kepada masyarakat. Sementara itu, koordinasi di tingkat kabupaten/kota dilakukan sebanyak dua kali di Zona Bulukumba yaitu rapat teknis pada 19 Mei 2014 serta high level meeting pemantauan pergerakan harga barang saaat Lebaran pada 12 Juni 2014. Tabel 3.3. Perkembangan TPID Tingkat Kabupaten dan Kota Menurut Zona

No

Nama Zona

Kabupaten/Kota

Belum Memiliki TPID

1

Zona Palopo

Palopo, Luwu, Luwu Timur, Luwu Utara, Toraja Utara, Tana Toraja

Luwu

2

Zona Parepare

Parepare, Enrekang, Pinrang, Sidrap, Barru

-

3

Zona Bone

Bone, Soppeng, Wajo, Sinjai

-

4

Zona Bulukumba

Bulukumba, Bantaeng, Jeneponto, Selayar

-

5

Zona Makassar

Makassar, Pangkep, Maros, Gowa, Takalar

Gowa


37


Boks 2.A.

Peningkatan Intensitas Koordinasi TPID se-Sulsel

Sepanjang tahun 2014, kelembagaan TPID semakin berkembang. Kabupaten dan Kota se-Sulsel terlihat antusias membentuk TPID kab/kota. Hingga akhir triwulan II 2014, sudah terbentuk 22 TPID kab/kota, dari 24 Kab/Kota se-Sulsel. Dan untuk meningkatkan efektivitas koordinasi, Pemprov. Sulsel beserta KPw BI Wilayah I – Sulampua berinisiatif membagi TPID Kab/Kota se-Sulsel menjadi 5 zona atas dasar kota inflasi, lokasi antar TPID, dan keseimbangan sebaran wilayah administratif. Sejak kemunculan TPID Sulsel, koordinasi yang lebih intens selalu digelar menjelang Ramadhan dan Idul Fitri. Tahun ini adalah kali keenam. Diawali dengan surat Gubernur Sulsel selaku pengarah TPID Sulsel, kepada 24 bupati/walikota seSulsel pada tanggal 26 Mei 2014 sebagai antisipasi Kenaikan Harga Kebutuhan Pokok Menghadapi Puasa, Pilpres, dan Idul Fitri Tahun 2014 di Sulsel. Perintahnya adalah melakukan koordinasi pelaku usaha/asosiasi, aktif melakukan kunjungan ke pasar tradisional/gudang pengecer/sentra distribusi, mengintensifkan pemantauan pasokan dan harga kebutuhan pokok, menyiapkan jalur distribusi alternatif apabila ada hambatan transportasi, menyelenggarakan pasar murah minimal 2-3 kali, dan membentuk dan mengintensifkan posko kebutuhan pokok, dalam rangka memberikan informasi kepada masyarakat. Menindaklanjuti instruksi Gubernur, selanjutnya dilakukan pertemuan koordinasi menjelang Ramadhan. Koordinasi untuk lebih memastikan terjaminnya pasokan/stok, kelancaran distribusi, dan sekaligus komunikasi menghadapi ekspektasi permintaan saat Ramadhan/Idul Fitri 1435 H. Gubernur Sulsel mengumpulkan Bupati dan Dinas Perindustrian/Perdagangan di 24 Kabupaten/Kota, Bank Indonesia, anggota TPID, Asosiasi distributor, Kadin, perbankan, Pertamina, dan Pelindo pada tanggal 18 Juni 2014. Kesimpulannya, stok Aman untuk beras hingga 28 bulan, gula hingga 5 bulan, terigu hingga 4 bulan, migor hingga 3 bulan, sementara daging dan telur hingga 3 bulan.

Gambar 1. Rapat Koordinasi Gubernur Sulsel beserta jajaran Muspida dan Kepala BI Wilayah I

Gambar 2. Koordinasi TPID Zona Bulukumba oleh Bupati Bulukumba beserta Deputi Kepala BI Wilayah I dan Edukasi Keuangan

Sementara di level teknis, menindaklanjuti himbauan Gubernur, TPID Sulsel melakukan koordinasi dan monitoring ke TPID Zona Bulukumba. Zona Bulukumba terdiri dari TPID Kabupaten Bulukumba, TPID Kabupaten Bantaeng, TPID Kabupaten Jeneponto, dan TPID Kabupaten Selayar. Zona Bulukumba dipilih karena Bulukumba sebagai kota inflasi yang baru, mengalami inflasi tinggi mencapai 14,5% (yoy) hingga Mei 2014. Koordinasi se-zona Bulukumba tanggal 12 Juni 2014, dipimpin langsung oleh Bupati Bulukumba, H. Zainuddin Hasan dan Deputi Kepala Perwakilan Bank Indonesia Wilayah I, Causa Iman Karana, serta Sekda Kabupaten Sinjai sebagai TPID berprestasi Tahun 2013. Pengukuhan Kabupaten Sinjai sebagai TPID berprestasi dilakukan dalam Rapat Koordinasi Nasional (Rakornas) V Tim Pengendalian Inflasi Tahun 2014 di Jakarta pada 21 Mei 2014. Hasil identifikasi awal, pengendalian inflasi di Bulukumba masih terkendala faktor-faktor non struktural yang berlangsung secara persisten. Komoditas ikan-ikanan tergantung penentuan harga jual dan lokasi penjualan oleh nelayan pemilik kapal (punggawa). Kuatnya jaringan punggawa, mendorong pengentasan masalah mengalami kendala. Hingga saat ini, kemiskinan masih terjadi pada nelayan penggarap. Punggawa lebih bankable, sehingga kredit perbankan justru disalurkan kepada punggawa, bukan nelayan penggarap. Oleh karena itu, secara paralel di waktu yang berbarengan diselenggarakan pula Edukasi Keuangan dan Gerakan Indonesia Menabung kepada Petugas Penyuluh Lapangan (PPL) dan Kelompok Tani/Nelayan Kabupaten Bulukumba. Kegiatan ini diikuti oleh sekitar 10 PPL dan 100 nelayan di Kabupaten Bulukumba.

38



Boks 2.B.

Mengurai Permasalahan Logistik: Isu Mendasar Wilayah Indonesia Timur

Tekanan inflasi di wilayah Indonesia Timur seperti yang sudah banyak diketahui dan sering menjadi bahan diskusi adalah hambatan di bidang logistik, sehingga mengakibatkan level harga barang kebutuhan masyarakat menjadi jauh lebih tinggi dibandingkan wilayah Indonesia Barat. Dengan level harga yang tinggi, membentuk pendapatan masyarakat yang jauh dibawah rata-rata Indonesia. Menyadari kompleksnya isu ditinjau dari aspek perlunya koordinasi antar instansi, maka TPID sebagai wadah koordinasi antara Pemda, Instansi Pemerintah, dan Bank Indonesia, melalui Rakorwil TPID Sulampua, turut berkontribusi positif melalui pembahasan intensif dan akan ditindaklajuti berbagai rekomendasi kebijakan yang akan disampaikan kepada masing-masing pemangku kebijakan untuk ditindaklajuti.

Gambar 1. Suasana Rakorwil II Tahun 2014

Rakorwil TPID Sulampua yang ke-2 2014 yang diselenggarakan di Palu adalah menindaklajuti salah satu rekomendasi Rakorwil ke-1 2014 di Makassar, yaitu perlunya pemetaan permasalahan logistik. Pelaksanaan Rakorwil pada 13 Mei 2014, mengundang PT. Pelindo IV, operator utama kepelabuhanan di wilayah Sulampua, serta seluruh TPID Prov/Kab/Kota se-Sulampua, diselenggarakan di Kota Palu dengan pertimbangan sebagai salah satu gerbang logistik yang melayani wilayah timur Indonesia selain Makassar. Kegiatan Rakorwil II Tahun 2014 TPID Sulampua, dibuka oleh Gubernur Sulawesi Tengah disampingi oleh Kepala KPw BI Wilayah I, Direktur Utama Pelindo IV, dan Direktur Operasional (Alif Abadi) Pelindo IV, serta Syahbandar Pelabuhan Sulteng. Tantangan logistik di Sulampua cukup berat. Dari kacamata PT. Pelindo IV, wilayah Sulampua yang terdiri atas pulaupulau, kondisi logistik kelautannya memiliki beberapa tantangan kuat antara lain, ketidakseimbangan muatan (jumlah muatan dari wilayah timur ke wilayah barat relatif rendah sedangkan arah sebaliknya besar), kapal yang digunakan umunya kapasitas kecil sehingga nilai ekonomisnya berkurang, biaya investasi pembangunan infrastruktur yang tinggi, profit yang relatif kecil sehingga kurang menarik bagi investor, serta waktu tunggu kapal di pelabuhan yang lama. Selain itu, di kawasan timur, terdapat banyak angkutan peti kemas yang membutuhkan trailer yang panjang sehingga muatan harus dibongkar dulu di dalam pelabuhan dalam wujud cargo. Armada internasional telah melayani pengiriman barang secara langsung dari Sulampua. Dirut PT Pelindo IV menyampaikan berita positif, yaitu sejak 14 April 2014 pengiriman barang dari Bitung dapat langsung menuju Malaysia, tanpa harus melalui pelabuhan di Surabaya/Jakarta. Pengiriman dilakukan oleh MAERSK Line, perusahaan pelayaran yang berkantor pusat di Copenhagen, Denmark. Pengiriman akan dilakukan sebulan dua kali dengan rute dari Papua Nugini ke Bitung lalu ke Tanjung Pelepas di Johor, Malaysia.


39


Pengembangan kegiatan operasional terus menerus dilakukan oleh Pelindo IV. Direktur Operasional Pelindo IV menyampaikan pengembangan pelabuhan yang akan dilakukan ke depan antara lain, (1) Process excellence and improving port performance (tahun 2013-2014) dengan meningkatkan service level, melakukan perbaikan hard&soft infrastruktur, dan meningkatkan koordinasi pengelolaan tenaga kerja bongkar muat (TKBM); (2) Growing throughput and port development (tahun 2015-2016) antara lain keterhubungan antara jalur utama dan jalur pendukung antara lain melakukan transshipment service (mengurangi jumlah muatan yang transit di Jakarta dan Surabaya dengan mengalihkan ke pelabuhan di Makassar, Bitung dan Ambon) dan menawarkan kepada perusahaan pelayaran untuk menggunakan pelabuhan di KTI sebagai homebase; serta (3) Global terminal and quantum leap (tahun 2017-2018): meningkatkan fasilitas untuk bisa melayani lebih banyak kapal, menambah kapasitas dermaga, dan mengirimkan sumber daya manusia untuk belajar di pelabuhan luar negeri. Armada laut untuk komoditas khusus belum tersedia. Syahbadar Sulteng menyampaikan bahwa hingga April 2014, terdapat 13.938 unit kapal niaga, dimana 87% dimiliki oleh perusahaan angkutan laut nasional (pemegang SIUPAL) dan 13% dimiliki oleh perusahaan angkutan laut khusus (pemegang SIOPSUS). Pemerintah akan mendorong adanya angkutan sapi antar pulau. Saat ini, tidak adanya asuransi untuk pengiriman sapi antar pulau, dan belum ada kapal nasional & sistem bongkar muat khusus pengangkut sapi antar pulau. Rekomendasi Rakorwil II Tahun 2014 TPID Sulampua mengharapkan permasalahan dapat terurai. Rekomendasi peserta Rakorwil II Tahun 2014 TPID Sulampua antara lain, (1) pengiriman barang dari Makassar – Singapura dilakukan secara langsung; (2) pengkajian pembangunan pelabuhan dan transportasi angkutan laut di Sulampua sebaiknya dilihat dari sisi ekonomi, dan pertimbangan keuntungan jangan menjadi prioritas; (3) Sebaiknya dividen oleh PELINDO antara kawasan barat Indonesia (KBI) dengan kawasan timur Indonesia (KTI) dibedakan, sehingga PELINDO akan lebih tertarik untuk melakukan investasi di KTI; (4) Dalam rangka menyongsong Masyarakat Ekonomi ASEAN tahun 2015, peran dari Balai Karantina perlu ditingkatkan untuk menghindari pemberlakuan hambatan non tarif (technical barriers) dari negara lain sehingga produk Indonesia dapat diterima di negara tersebut. Untuk itu diperlukan fasilitas CIQ (Custom Immigration Quarantine) di pelabuhan; (5) Struktur biaya terbesar di salah satu pelabuhan ialah biaya TKBM dikarenakan adanya monopoli oleh salah satu pihak. Diusulkan untuk mendorong adanya kompetisi sehingga dapat menurunkan biaya TKBM; serta (6) untuk itu mengatasi permasalahan logistik, diperlukan dukungan dari pemerintah pusat, antara lain agar alokasi APBN untuk pembangunan infrastruktur harus diprioritaskan untuk KTI. Kementerian Perhubungan diharapkan mampu mendorong terciptanya jalur kereta api di Sulawesi sehingga mengurangi ketergantungan terhadap angkutan laut, serta adanya integrasi moda transportasi yang menghubungkan pelabuhan dan kawasan industri.

40


4. SISTEM KEUANGAN DAN PENGEMBANGAN AKSES KEUANGAN

Bab 4 Sistem Keuangan dan Pengembangan Akses Keuangan Kinerja perbankan di Sulsel pada triwulan II 2014, dari indikator utama yaitu aset, dana pihak ketiga (DPK), dan kredit/pembiayaan yang disalurkan, memperlihatkan arah pertumbuhan yang masih cukup baik. Pertumbuhan aset bank umum mengalami peningkatan karena didorong oleh pertumbuhan aset bank pemerintah maupun bank asing dan bank campuran. Sementara itu, kegiatan intermediasi (LDR) sedikit menurun pada triwulan II 2014 menjadi sebesar 129,21% seiring perlambatan pertumbuhan kredit di tengah akselerasi penghimpunan DPK. Sementara itu, risiko kredit perbankan masih terjaga dengan baik. Rasio Non Performing Loans (NPLs) bank umum masih berada pada level aman. Masih amannya rasio NPL juga mendukung ketahanan sektor keuangan baik pada sektor korporasi, rumah tangga, maupun UMKM meski perlu ada perhatian khusu pada kualitas kredit yang disalurkan bagi korporasi daerah.


41

BAB 4 SISTEM KEUANGAN DAN PENGEMBANGAN AKSES KEUANGAN

4.1. Kondisi Umum Perbankan12 4.1.1 Perkembangan Kelembagaan Dari sisi kelembagaan, pada triwulan II 2014, jumlah bank umum di Sulsel relatif tidak berubah dari triwulan sebelumnya yaitu sebanyak 46 bank. Kemudian, jumlah BPR juga tercatat masih tetap sama seperti periode sebelumnya yaitu sebanyak 29 BPR. Tidak adanya penambahan kantor perbankan baik itu kantor cabang (KC), kantor cabang pembantu (KCP), kantor kas (KK), maupun kantor fungsional (KF) membuat jumlah kantor bank di Sulsel juga tidak berubah (Tabel 4.1). Tabel 4.1. Perkembangan Kelembagaan Bank Umum dan BPR RINCIAN Bank Umum (Konv. + Syariah)

2011 I

II

2012 III

IV

I

II

2013 III

IV

I

II

2014 III

IV

I

II

36

37

38

40

41

41

41

41

42

44

45

46

46

46

31

32

32

34

35

35

35

35

36

38

39

40

40

40

UUS

5

5

5

5

5

5

5

5

5

5

5

5

5

5

Syariah

5

5

6

6

6

6

6

6

6

6

6

6

6

6

689

724

812

844

848

895

925

936

940

950

959

971

974

974

27

27

27

27

27

27

28

28

28

29

29

29

29

29

Konvensional

Jumlah Kantor* BPR

*) Termasuk Kanwil, KP, KC, KCP, BRI Unit, KK, KF

4.1.2 Aset Perbankan Total aset bank umum pada triwulan II 2014 tumbuh sedikit lebih cepat dibandingkan triwulan sebelumnya. Aset perbankan tercatat tumbuh sebesar 12,97% (yoy) atau menjadi Rp97,57 triliun, lebih tinggi dibandingkan triwulan I 2014 yang tumbuh sebesar 12,41% (yoy) (Tabel 4.2). Percepatan pertumbuhan aset perbankan pada periode laporan disebabkan terutama oleh meningkatnya pertumbuhan aset bank pemerintah serta bank asing dan bank campuran, masing-masing dari 8,97% (yoy) dan 2,01% (yoy) pada triwulan sebelumnya menjadi sebesar 11,72% (yoy) dan 12,12% (yoy) pada triwulan laporan. Sementara itu, bank swasta nasional menunjukkan perlambatan pertumbuhan aset yaitu dari 17,82% (yoy) pada triwulan sebelumnya menjadi 14,87% (yoy) pada triwulan laporan. Tabel 4.2. Aset Bank Umum Menurut Kelompok Bank Pertumbuhan (%, yoy) Aset Menurut Kelompok Bank

2013

2014

Nominal (Rp Miliar) 2013 II III IV

I

II

III

IV

I

II

I

Total Aset

19.69

19.04

20.78

14.66

12.41

12.97

80,876

86,366

90,288

Bank Pemerintah

17.84

17.14

19.37

11.54

8.97

11.72

48,337

51,537

Bank Swasta Nasional

22.81

22.38

23.30

19.18

17.82

14.87

31,919

9.85

(0.02)

2.89

21.38

2.01

12.12

621

Bank Asing dan Bank Campuran

2014 I

II

90,932

90,909

97,572

53,300

52,533

52,670

57,579

34,293

36,341

37,682

37,606

39,391

537

647

717

633

602

4.1.3 Intermediasi Perbankan Dana Pihak Ketiga (DPK) jenis giro dan deposito yang dihimpun oleh Bank Umum pada triwulan II 2014 tumbuh lebih cepat dibandingkan triwulan sebelumnya. Dana yang dihimpun mencapai Rp61,40 triliun atau tumbuh sebesar 14,86% (yoy), meningkat dibandingkan dengan pertumbuhan pada triwulan sebelumnya sebesar 11,20% (yoy) (Tabel 4.3). Akselerasi pertumbuhan DPK disebabkan oleh membaiknya kinerja jenis simpanan giro dan deposito. Giro tumbuh lebih cepat dari 2,83% (yoy) pada triwulan I 2014 menjadi 20,24% (yoy) sedangkan deposito tumbuh dari 16,53% (yoy) menjadi 20,97% (yoy) pada triwulan laporan. Adapun tabungan tumbuh melambat dari 10,66% (yoy) menjadi 10,31% (yoy). Kredit yang disalurkan perbankan mencatat perlambatan pertumbuhan pada triwulan II 2014 seiring perlambatan pada kredit yang digunakan untuk investasi dan konsumsi. Kredit tercatat tumbuh sebesar 8,77% (yoy) menjadi Rp79,34

12

Dimulai dengan publikasi pada triwulan I 2014, asesmen perkembangan indikator perbankan menggunakan data lokasi bank untuk kredit yang disalurkan serta menggunakan data lokasi bank pelapor untuk DPK yang dihimpun

42



triliun setelah tumbuh 10,97% (yoy) pada triwulan I 2014. Perlambatan ini didorong oleh melambatnya penyaluran kredit untuk investasi dan konsumsi sedangkan kredit untuk modal kerja dapat mencatat akselerasi pertumbuhan (Tabel 4.3). Secara sektoral, penyaluran kredit juga tumbuh melambat terutama pada sektor tersier yaitu sektor perdagangan, sektor pengangkutan, dan sektor jasa dunia usaha (Tabel 4.4). Tabel 4.3. Penghimpunan Dana dan Penyaluran Kredit Bank Umum Pertumbuhan (%, yoy) Komponen

DPK a. Giro

Nominal (Rp Miliar)

2013 I

II

14.36

2014 III

IV

11.31

14.91

12.52

I

2013 II

11.20

14.86

I 52,302

2014

II

III

53,457

57,359

IV

I

60,444

II

58,162

61,402

4.00

11.13

27.07

6.82

2.83

20.24

7,770

8,092

9,221

7,845

7,990

9,730

b. Tabungan

17.27

10.52

12.37

11.25

10.66

10.31

29,321

30,068

32,076

35,007

32,446

33,168

c. Deposito

14.72

13.01

13.79

18.01

16.53

20.97

15,211

15,297

16,062

17,592

17,726

18,504

25.25

23.55

22.79

13.84

10.97

8.77

68,371

72,937

75,014

75,388

75,874

79,336

a. Modal Kerja

26.63

16.67

16.86

6.76

4.92

9.01

25,980

26,659

26,160

27,231

27,257

29,062

b. Investasi

22.01

36.81

43.39

27.36

19.70

6.77

12,232

14,486

15,769

14,494

14,642

15,467

c. Konsumsi

25.43

24.21

19.41

14.76

12.65

9.48

30,158

31,793

33,085

33,663

33,974

34,807

130.72

136.44

130.78

124.72

130.45

129.21

2.94

2.83

2.91

2.85

3.14

3.54

Kredit

LDR (%) NPLs Gross (%)

Dengan pertumbuhan kredit yang melambat, indikator intermediasi perbankan juga tercatat sedikit menurun yang tercermin dari angka Loan to Deposit Ratio (LDR). LDR menjadi 129,21% pada triwulan I 2014, sedikit lebih rendah dari triwulan I 2014 yang tercatat sebesar 130,45% (Tabel 4.3). Sesuai pola historisnya, perkembangan intermediasi perbankan selalu tinggi, lebih dari 100%. Penyaluran kredit dengan pangsa yang besar terutama diberikan kepada sektor perdagangan, sektor jasa dunia usaha, sektor konstruksi, dan sektor industri pengolahan. Melemahnya kinerja penyaluran kredit diikuti dengan risiko kredit yang tetap terkendali. Ditinjau dari sisi manajemen risiko, kondisi perbankan Sulsel pada triwulan II 2014 masih menunjukkan kinerja yang baik. Hal ini tercermin dari rasio Non Performing Loans (NPLs) Bank Umum yang masih terjaga pada level aman (di bawah 5%), yaitu sebesar 3,14%. Angka ini tercatat mengalami peningkatan dibandingkan dengan triwulan sebelumnya yang tercatat sebesar 3,14% (Tabel 4.3). Di tengah perlambatan pertumbuhan kredit, perbankan harus tetap menjaga kualitas kredit para nasabanya agar rasio NPLs terus terjaga di bawah batas aman. Tabel 4.4. Kredit Bank Umum Menurut Sektor Ekonomi Pertumbuhan (%, yoy) Komponen

Nominal (Rp Miliar) 2014

2013 I

II

Kredit

25.25

Pertanian

54.83

Pertambangan Industri Pengolahan

I

2014

2013 II

23.55

22.79

13.84

10.97

8.77

68,371

72,937

75,014

75,388

75,874

79,336

23.84

18.27

15.20

0.18

7.37

1,403

1,396

1,385

1,400

1,405

1,499

43.43

23.79

18.29

(0.70)

(15.62)

24.84

53.82

42.92

40.51

(20.26)

(26.55)

(24.54)

Listrik, Gas, Air

(2.83)

(6.75)

(10.02)

35.05

63.77

111.80

Konstruksi

24.20

13.54

14.85

13.44

18.62

31.89

2,565

2,780

2,966

3,034

3,043

3,666

Perdagangan

28.94

30.21

31.67

26.83

22.08

11.45

19,933

22,957

23,360

24,132

24,334

25,587

Pengangkutan

50.88

59.70

59.68

25.96

12.48

6.76

2,631

2,763

2,864

2,923

2,960

2,950

Jasa Dunia Usaha

11.07

8.05

9.04

14.32

15.65

4.79

3,240

3,433

3,414

3,550

3,747

3,598

3.11

11.08

26.31

26.84

12.94

19.27

1,619

1,650

1,733

1,780

1,828

1,968

19.45

17.63

14.99

10.14

9.58

10.18

31,065

31,814

33,096

33,794

34,043

35,053

Lain-lain

II

III

IV

II

IV

Jasa Sosial Masyarakat

I

I

III

447

449

444

397

377

560

5,335

5,579

5,631

4,186

3,918

4,210

133

116

121

191

218

245


43


4.1.4 Bank Syariah Total aset perbankan syariah pada triwulan II 2014 tumbuh lebih lambat dari capaian di triwulan sebelumnya. Aset perbankan syariah tercatat tumbuh sebesar 9,72% menjadi Rp5,58 triliun, lebih rendah dari pertumbuhan di triwulan I 2014 yang tumbuh sebesar 16,31% (Tabel 4.5). Perlambatan pertumbuhan aset perbankan syariah pada periode triwulan laporan terutama didorong oleh melambatnya pertumbuhan aset baik milik bank pemerintah maupun bank swasta nasional dibandingkan dengan triwulan sebelumnya. Tabel 4.5. Perkembangan Indikator Bank Umum Syariah Pertumbuhan (%, yoy) Komponen

Nominal (Rp Miliar) 2014

2013 I

Aset

II

III

IV

II

I

2014

2013 I 4,802

II

II

III

IV

I

5,085

5,420

5,576

5,586

5,580

42.22

37.86

36.26

23.26

16.31

9.72

Bank Pemerintah 55.66

27.91

28.78

20.35

15.27

9.78

913

958

1,033

1,045

1,052

1,051

Bank Swasta Nasional 39.40

40.39

38.14

23.95

16.55

9.71

3,890

4,128

4,387

4,531

4,534

4,529 2,795

DPK

35.46

30.77

42.76

39.80

28.28

30.73

2,138

2,138

2,594

2,884

2,742

a. Giro

29.19

16.82

21.33

14.22

(12.64)

12.69

253

232

243

338

221

262

b. Tabungan

28.09

21.23

37.71

32.91

30.17

29.51

969

974

1,162

1,307

1,261

1,261

c. Deposito

46.32

47.26

53.83

58.10

37.60

36.51

916

932

1,188

1,239

1,260

1,272

Pembiayaan

40.30

40.75

38.64

24.87

15.07

17.14

FDR (%)

3,870

4,157

4,265

4,374

4,453

4,869

181.04

194.41

164.44

151.65

162.40

174.20

1.73

1.81

1.56

1.42

1.65

2.97

NPF Gross (%)

Kinerja indikator perbankan syariah Sulsel pada triwulan II 2014 menunjukkan sedikit peningkatan dibandingkan dengan triwulan sebelumnya. Hal ini terutama dilihat dari indikator pertumbuhan DPK dan pembiayaan. Pertumbuhan penghimpunan dana dan pembiayaan tercatat lebih cepat dari triwulan sebelumnya yaitu masing-masing sebesar 30,73% (yoy) dan 17,14% (yoy) pada triwulan laporan. Financing to Deposit Ratio (FDR) tercatat masih tinggi sebesar 174,20% yang menunjukkan masih belum berimbangnya penghimpunan DPK dibandingkan pembiayaan seiring minat masyarakat untuk mengambil pembiayaan dari perbankan syariah yang masih tumbuh tinggi. Sementara itu, kualitas pembiayaan tetap terjaga pada level aman, tercermin dari Non Performing Financing (NPF) sebesar 2,97% pada triwulan laporan yang meningkat dibandigkan triwulan sebelumnya (1,65%).

4.1.5 Bank Perkreditan Rakyat Di triwulan II 2014, kinerja BPR (termasuk BPR Syariah) tetap tumbuh dengan cukup baik meski indikator menunjukkan adanya perlambatan. Fungsi intermediasi BPR masih sangat tinggi dan sedikit meningkat dibanding triwulan sebelumnya, tercermin dari membesarnya rasio Loan to Deposit Ratio (LDR) dari triwulan I 2014 sebesar 177,98% menjadi 187,46%. Di sisi penghimpunan DPK, BPR mengalami perlambatan pertumbuhan dari 29,15% (yoy) pada triwulan I 2014 menjadi 17,41% (yoy). Sementara itu, kredit yang disalurkan tumbuh melambat dari 25,62% (yoy) menjadi sebesar 18,54% (yoy) pada triwulan laporan (Grafik 4.1 dan Grafik 4.2). Adapun aset BPR mengalami penurunan pertumbuhan sebesar -0,50% (yoy), jauh lebih rendah dari triwulan sebelumnya yang tumbuh sebesar 12,46% (yoy). 1,400

Aset

Rp Miliar

%, yoy

60 1,000

DPK

80 70

gAset - Skala Kanan

1,200

1,200

Kredit

LDR - Skala Kanan

%

Rp Miliar

1,000

200

50

800

40

600

30 20

400

800

150

600 100

400

10

200

0

0

(10) I

II

III

2010

IV

I

II

III

2011

IV

I

II

III

2012

IV

I

II

2013

Grafik 4.1. Perkembangan Aset BPR

44

III

IV

I

II

2014

50

200 0

0 I

II

III

2010

IV

I

II

III

2011

IV

I

II

III

2012

IV

I

II

III

IV

2013

Grafik 4.2. Perkembangan Intermediasi BPR


250

I

II

2014


4.2. Stabilitas Sistem Keuangan 4.2.1 Ketahanan Sektor Korporasi Daerah Di triwulan II 2014, penyaluran kredit korporasi masih didominasi oleh sektor perdagangan. Sektor perdagangan memiliki pangsa terbesar dalam struktur kredit kepada korporasi yang tercatat sebesar Rp17,93 triliun (kredit produktif non-UMKM). Rendahnya porsi sektor pertanian dan sektor pertambangan menunjukkan bahwa peran perbankan bagi sektor utama, khususnya sektor primer, masih memiliki ruang untuk ditingkatkan (Grafik 4.3). Dari sisi pertumbuhan, penyaluran kredit kepada sektor korporasi tumbuh lebih baik di triwulan II 2014. Menguatnya pertumbuhan kredit korporasi ditopang oleh kredit bagi sektor pertambangan dan sektor industri pengolahan. Di sisi lain, kredit korporasi kepada sektor perdagangan tidak tumbuh sebaik capaian triwulan I 2014 sedangkan kredit kepada sektor pertanian mengalami kontraksi yang lebih dalam (Grafik 4.4).

Pangsa Triwulan II 2014 Pertanian (0.9%)

Pertambangan (1.9%) Industri (15.0%) Perdagangan (53.1%) Lainnya (29.1%)

Grafik 4.3. Pangsa Kredit Menurut Sektor Korporasi

300

Total - Skala Kanan Pertambangan Perdagangan

%, yoy

250

Pertanian Industri

%, yoy

60 50

200

Lebih lanjut terkait aspek pertumbuhan, total kredit tercatat tumbuh 5,61% (yoy), lebih tinggi dari triwulan I 2014 (3,81%, yoy). Sektor pertambangan mencatat peningkatan pertumbuhan yang sangat signifikan yaitu dari kontraksi sebesar -3,77% (yoy) menjadi 42,06% (yoy) pada triwulan laporan. Faktor pendorong pertumbuhan lainnya adalah sektor industri pengolahan yang kontraksinya semakin menipis dari -39,37% (yoy) pada triwulan I 2014 menjadi -35,53% (yoy). Kredit ke sektor lainnya seperti sektor LGA, sektor konstruksi, dan sektor pengangkutan juga tercatat mengalami pertumbuhan yang lebih baik pada triwulan II 2014.

Dari sisi kualitas, penyaluran kredit korporasi secara keseluruhan harus mendapat perhatian dari pihak perbankan agar tetap terjaga di level aman. Pada triwulan laporan, kualitas penyaluran kredit yang diukur dari NPLs tercatat menjadi 4,99% setelah sebelumnya tercatat sebesar 3,34% (Grafik 4.5). Naiknya NPLs di semua sektor korporasi, kecuali sektor jasa dunia usaha, mendorong peningkatan NPLs secara keseluruhan. Tercatat NPLs di sektor pertanian dan pertambangan telah melebihi batas aman sebesar 5%. NPLs sektor perdagangan juga menunjukkan peningkatan sehingga perbankan diharapkan dapat memperbaiki kinerja ketahanan sektor korporasi daerah.

40

150

100

30

50

20

0 10

(50)

(100)

0 I

II

III

IV

I

II

2012

III

IV

I

2013

II 2014

Grafik 4.4. Pertumbuhan Kredit Korporasi

8 7 6 5 4 3 2 1 0

Total Perdagangan Pertambangan - Skala Kanan

%

Industri Pertanian - Skala Kanan %

50 40 30

20 10 0 (10)

I

II

III 2012

IV

I

II

III

IV

2013

I

II 2014

Grafik 4.5. NPLs Kredit Korporasi


45


4.2.2 Ketahanan Sektor Rumah Tangga Daerah Kredit pemilikan rumah (KPR) mengambil pangsa yang terbesar dalam struktur kredit rumah tangga pada triwulan II 2014. Dari total kedit yang disalurkan kepada rumah tangga sebesar Rp35,05 triliun, KPR memiliki pangsa mencapai lebih dari 30%, disusul kredit multiguna, kredit kendaraan bermotor (KKB), dan terakhir kredit rumah tangga lainnya (termasuk di dalamnya adalah kredit untuk perlengkapan/peralatan rumah tangga maupun kebutuhan rumah tangga lainnya) yang memiliki pangsa terkecil (Grafik 4.6). Adapun kredit lain-lain merupakan kredit bukan lapangan usaha serta kredit yang belum diklasifikasikan secara jelas.

Pangsa Triwulan II 2014 Kredit Pemilikan Rumah, KPR (36.4%) Kredit Kendaraan Bermotor, KKB (11.8%) Kredit Multiguna (30.5%) Kredit Rumah Tangga Lainnya (3.1%) Kredit Lain-lain (18.1%)

Grafik 4.6. Pangsa Jenis Kredit Rumah Tangga Total KKB Multiguna - Skala Kanan

%, yoy 60

Penyaluran kredit kepada sektor rumah tangga mencatat akselerasi kinerja pada triwulan II 2014. Total kredit tumbuh dari 9,58% (yoy) menjadi 10,18% (yoy). Akselerasi tersebut didorong oleh perkembangan penyaluran KKB dan kredit multiguna pada triwulan II 2014 yang tumbuh lebih baik dari capaian di triwulan sebelumnya. Angka pertumbuhan KKB tercatat meningkat dari 3,50% (yoy) menjadi 35,46% (yoy). Sementara itu, setelah terkontraksi sebesar -10,10% (yoy) pada triwulan I 2014, kredit multiguna berhasil tumbuh sebesar 2,26% (yoy) di triwulan II 2014. Di sisi lain, KPR serta kredit rumah tangga lainnya tercatat menunjukkan perlambatan pertumbuhan pada triwulan laporan (Grafik 4.7).

KPR %, yoy RT Lainnya - Skala Kanan 450

40

350

20

250

0 150

(20)

50

(40) (60)

(50) I

II

III

IV

I

II

2012

III

IV

I

2013

II 2014

Grafik 4.7. Pertumbuhan Kredit Rumah Tangga Total

4.0

KPR

KKB

RT Lainnya

Multiguna

%

3.5

3.0 2.5 2.0

Kualitas kredit ke sektor rumah tangga tetap terjaga pada tingkat yang aman. Seluruh jenis kredit rumah tangga memiliki NPLs di bawah batas aman 5%. Rasio NPLs tercatat sedikit meningkat dari 1,78% menjadi 1,86% pada triwulan laporan. KPR yang mencatat angka NPLs tertinggi tetap memiliki rasio yang masih aman sebesar 3,30%. Berdasarkan kondisi ini, dapat dikatakan bahwa ketahanan sektor rumah tangga Sulsel masih cukup baik hingga triwulan II 2014 (Grafik 4.8).

1.5 1.0 0.5 0.0 I

II

III 2012

IV

I

II

III

IV

2013

I

II 2014

Grafik 4.8. NPLs Kredit Rumah Tangga

4.3. Pengembangan Akses Keuangan Penyaluran kredit bagi UMKM pada triwulan II 2014 kembali tumbuh lebih lambat dari triwulan I 2014. Melambatnya pertumbuhan kredit di UMKM menggambarkan masih belum optimalnya pengembangan akses keuangan sehingga berpotensi untuk ditingkatkan lagi (Grafik 4.9). Kredit UMKM tercatat tumbuh sebesar 9,63% (yoy) pada triwulan laporan setelah sebelumnya tumbuh 13,77% (yoy). Pangsa kredit UMKM (produktif) terhadap total kredit adalah 33,39% atau sebesar Rp26,49 triliun. Dari nilai tersebut, sekitar 68% merupakan kredit UMKM yang digunakan untuk modal kerja sedangkan sisanya digunakan untuk investasi (Grafik 4.10). Angka NPLs kredit UMKM bergerak turun pada triwulan II 2014 sehingga tetap berada di bawah batas aman yaitu sebesar 4,77% (Grafik 4.9).

46



Upaya pengembangan UMKM yang memiliki peran penting dalam perekonomian Sulsel dilakukan untuk memberikan mereka akses kepada sumber pembiayaan. Namun demikian, hal ini tidak mudah untuk diwujudkan mengingat tidak semua masyarakat sudah memahami mengenai produk dan jasa keuangan. Oleh karena itu, KPw BI Wilayah I Sulampua terus mencoba melakukan kegiatan edukasi keuangan yang bertujuan untuk memberikan informasi mengenai produk dan jasa keuangan yang dimaksud serta untuk menumbuhkan kesadaran masyarakat pada umumnya untuk mulai menabung. Pada 29 April 2014, telah dilakukan kegiatan edukasi keuangan dan perbankan kepada Petugas Penyuluh Pertanian Lapangan (PPL) di Kabupaten Soppeng. Kegiatan serupa kemudian dilakukan juga bagi Petugas Penyuluh Lapangan dan Kelompok Tani/Nelayan di Kabupaten Bulukumba pada 12 Juni 2014. Pada 19-20 Juni 2014, telah dilakukan juga pelatihan untuk meningkatkan kapasitas kelembagaan petani/peternak di Kabupaten Barru dan Bulukumba yang bertujuan untuk (1) memberikan pengetahuan dan ketrampilan kepada petani/peternak binaan dalam pengelolaan organisasi dan usaha kelompok yang baik menuju kemandirian petani; serta (2) memberikan informasi mengenai prosedur dab persyaratan akses pembiayaan pada sumber-sumber pembiayaan formal. NPLs UMKM 6

Pertumbuhan Kredit UMKM - Skala Kanan %, yoy

%

Pangsa Kredit UMKM 35

Modal Kerja

30

5

Investasi

25

4

Total Kredit UMKM 33%

20

3

15

2

10

1

5

0

0

I

II

III 2012

IV

I

II

III 2013

IV

I

32%

Total Kredit Non-UMKM 67%

68%

II 2014

Grafik 4.9. Pertumbuhan dan NPLs Kredit UMKM

Grafik 4.10. Pangsa Kredit UMKM


47



48


5. SISTEM PEMBAYARAN DAN PENGELOLAAN UANG

Bab 5 Sistem Pembayaran dan Pengelolaan Uang Perkembangan kinerja sistem pembayaran menunjukkan tendensi yang membaik pada triwulan II 2014. Transaksi keuangan nontunai melalui Real Time Gross Settlement (BI-RTGS) mampu tumbuh cukup tinggi pada triwulan laporan setelah sebelumnya mengalami kontraksi. Sementara itu, transasksi keuangan melalui Sistem Kliring Nasional Bank Indonesia (SKNBI) masih sedikit mengalami kontraksi. Faktor musiman memengaruhi pergerakan aliran uang kartal pada triwulan II 2014. Meski masih mengalami net inflow, aliran uang yang ditarik mulai menunjukkan peningkatan seiring akan dimulainya Ramadhan dan persiapan Lebaran. Kegiatan penarikan uang dinilai akan terus meningkat hingga awal triwulan mendatang. Adapun pengelolaan uang tunai oleh Bank Indonesia dilakukan dengan melakukan layanan penukaran uang, kas keliling, remise, pemusnahan uang tidak layak edar, dan edukasi ciri-ciri keaslian mata uang. Hal ini dilakukan sebagai upaya untuk mewujudnyatakan clean money policy.


49

BAB 5 SISTEM PEMBAYARAN DAN PENGELOLAAN UANG

5.1. Perkembangan Sistem Pembayaran 5.1.1 Perkembangan Transaksi RTGS Pada triwulan II 2014, transaksi nontunai melalui sarana RTGS ditandai dengan pertumbuhan yang positif setelah terkontraksi pada triwulan sebelumnya. Secara total, nilai transaksi BI-RTGS Sulsel di triwulan II 2014 sebesar Rp64,81 triliun atau tumbuh hingga 10,89% (yoy), jauh lebih tinggi jika dibandingkan triwulan I 2014 sebesar Rp48,30 triliun yang mengalami kontraksi -6,15% (yoy). Transaksi BI-RTGS pada periode laporan masih didominasi aliran transaksi yang masuk (to/incoming) ke perbankan Sulsel dengan nilai Rp33,67 triliun, lebih tinggi dari aliran transaksi yang keluar (to/outgoing) dari perbankan Sulsel yang tercatat sebesar Rp21,37 triliun maupun dari aliran transaksi antarbank yang ada di Sulsel (from-to) sebesar Rp9,76 triliun. Pertumbuhan aliran transaksi RTGS baik yang masuk dari Sulsel, yang keluar dari Sulsel, serta antara bank-bank di Sulsel menunjukkan perbaikan pada triwulan laporan. Transaksi RTGS dari perbankan di Sulsel kepada perbankan di luar Sulsel tumbuh lebih cepat pada triwulan II 2014 yaitu dari 15,66% (yoy) menjadi 21,37% (yoy) (Grafik 5.1). Transaksi RTGS yang masuk ke perbankan Sulsel dari perbankan di luar Sulsel mengalami kontraksi yang lebih tipis pada triwulan II 2014 yaitu sebesar -6,79% (yoy) setelah sebelumnya tercatat sebesar -14,89% (yoy) (Grafik 5.2). Kemudian, transaksi dari perbankan di Sulsel kepada perbankan yang juga berada di Sulsel tumbuh cukup signifikan yaitu dari 11,85% (yoy) pada triwulan I 2014 menjadi 98,44% (yoy) (Grafik 5.3). RTGS From

Rp Triliun

%, yoy

gRTGS From - Skala Kanan

25

30 25

20

20 15

15

10 10

5 0

5

(5)

0

(10) I

II

III

IV

I

2011

II

III

IV

I

2012

II

III

IV

2013

I

45 40 35 30 25 20 15 10 5 0

II

RTGS From-To

50

20

10 0 (10) (20)

II

III

IV

I

II

2011

III

IV

I

II

2012

III

IV

2013

I

II

2014

Grafik 5.2. Transaksi RTGS To/Incoming (ke Bank di Sulsel)

gRTGS From-To - Skala Kanan

6

%, yoy

%, yoy

30

2014

Rp Triliun

gRTGS To - Skala Kanan

40

I

Grafik 5.1. Transaksi RTGS From/Outgoing (dari Bank di Sulsel)

12

RTGS To

Rp Triliun

120

Rp Triliun

%, yoy Inflow

5

gInflow - Skala Kanan

300 250

100

10

80 8

60

6

40 20

4

0 2

(20)

0

(40)

I

II

III

2011

IV

I

II

III

2012

IV

I

II

III

IV

2013

I

II

2014

4

200

3

150

2

100

1

50

0

0

I

II

III

2011

Grafik 5.3. Transaksi RTGS From-To (antarbank di Sulsel)

IV

I

II

III

2012

IV

I

II

III

2013

IV

I 2014

Grafik 5.4. Aliran Uang Kartal Inflow

5.1.2 Perkembangan Transaksi Kliring Transaksi nontunai melalui sarana kliring yaitu kliring debet penyerahan serta kliring kredit masih mengalami penurunan pada triwulan II 2014. Pertumbuhan total nilai kliring pada triwulan laporan masih menunjukkan penurunan. Nilai kliring pada triwulan laporan turun sebesar -3,61% (yoy) dimana sebelumnya juga mengalami penurunan sebesar 2,61% (yoy). Penurunan ini juga terindikasi dari menurunnya rata-rata perputaran harian transaksi kliring pada triwulan II 2014 dibandingkan dengan triwulan yang sama tahun sebelumnya. Penurunan rata-rata perputaran harian tersebut terjadi baik secara nominal maupun volume lembar transaksi (Tabel 5.1). Sementara itu, secara nominal, penolakan warkat (Cek/Bilyet Giro atau BG) menunjukkan peningkatan pada triwulan II 2014 yaitu dari 2,61% menjadi 3,66%. Meski

50



demikian, dari sisi jumlah warkat, rasio penolakan menunjukkan pergerakan yang stabil yaitu dari 2,47% menjadi 2,46%. Hal ini menunjukkan bahwa rata-rata nilai transaksi yang warkatnya ditolak pada triwulan II 2014 lebih besar dibandingkan dengan triwulan sebelumnya. Tabel 5.1. Perputaran Kliring dan Cek/BG Kosong 2011

URAIAN

I

II

2012 III

2013

IV

I

II

III

IV

I

II

2014 III

IV

I

II

Total Perputaran Kliring Kredit dan Kliring Debet Penyerahan - Nominal (triliun rupiah)

8.17

8.04

8.60

9.32

9.30

9.44

9.47

10.14

9.74

9.98

10.24

10.67

9.48

9.62

- Lembar (ribuan)

265

271

276

283

281

284

285

295

284

286

281

290

260

266

Rata-rata Harian Total Perputaran Kliring Kredit dan Debet Penyerahan - Nominal (triliun rupiah)

0.13

0.13

0.14

0.15

0.15

0.15

0.15

0.16

0.16

0.17

0.17

0.17

0.16

0.16

- Lembar (ribuan)

4.27

4.37

4.45

4.57

4.47

4.50

4.53

4.68

4.73

4.76

4.68

4.68

4.33

4.43

Nisbah Rata-rata Penolakan Cek/BG Kosong (terhadap Kliring Debet Penyerahan) - Nominal (%)

2.55

2.20

2.63

2.27

2.38

2.63

2.34

2.16

2.41

2.75

3.28

2.60

2.61

3.66

- Lembar (%)

2.38

2.66

2.80

2.52

2.28

2.59

2.45

2.37

2.38

2.47

2.33

2.17

2.47

2.46

5.2. Pengelolaan Uang Tunai 5.2.1 Perkembangan Aliran Uang Kartal Pada triwulan I 2014, perkembangan aliran uang kartal di Sulsel masih menunjukkan net inflow sebesar Rp0,24 triliun. Aliran uang masuk (inflow) tercatat sebesar Rp4,07 triliun pada triwulan laporan, lebih rendah dibandingkan triwulan sebelumnya yang tercatat sebesar Rp5,30 triliun (Grafik 5.4). Selanjutnya, aliran uang yang keluar (outflow) dari Bank Indonesia mengalami peningkatan dari Rp2,35 triliun pada triwulan I 2014 menjadi Rp3,83 triliun pada triwulan laporan (Grafik 5.5). Net inflow yang terjadi namun diikuti oleh mulai meningkatnya intensitas penarikan uang dipengaruhi oleh faktor musiman dimulainya Ramadhan untuk menyambut Lebaran (Grafik 5.6). Pada awal triwulan III 2014, kegiatan penarikan uang diperkirakan akan semakin meningkat dan lebih tinggi dibandingkan penyetoran sehingga akan terjadi net outflow yang sesuai dengan pola historis pada Lebaran di tahun yang lalu. 6

Rp Triliun

%, yoy

5

Outflow

gOutflow - Skala Kanan

4 3 2

1 0

I

II

III

2011

IV

I

II

III

2012

IV

I

II

III

IV

2013

Grafik 5.5. Aliran Uang Kartal Outflow

I

II

2014

400

3.5

350

3.0

300

2.5

250

2.0

200

1.5

150

1.0

100

0.5

50

0.0

0

(0.5)

(50)

(1.0)

Rp Triliun

I

II

III

2011

IV

I

II

III

2012

IV

I

II

III

IV

2013

I

II

2014

Grafik 5.6. Selisih Inflow dan Outflow

5.2.2 Penyediaan Uang Layak Edar Bank Indonesia secara kontinyu terus berupaya untuk menjaga ketersediaan uang layak edar (ULE) di masyarakat. Dalam rangka penerapan clean money policy, di samping membuka layanan penukaran uang terpusat di gedung Kantor Perwakilan Bank Indonesia, telah dilakukan juga kas keliling yang menjangkau seluruh wilayah di Sulsel, bahkan hingga wilayah terpencil yang cukup sulit dijangkau. Berdasarkan administrasi kegiatan yang ada, pada akhir Maret 2014 yaitu dari tanggal 18 sampai dengan 22, kas keliling dibuka di daerah Mambi, Pana, dan Sumarorong di Kabupaten Mamasa, Sulawesi Barat. Kemudian, pada tanggal 19 sampai dengan 23 Mei 2014, telah dilakukan kegiatan kas keliling di daerah Jalang dan Doping, Kabupaten Sengkang, Sulawesi Selatan. Di samping itu, kegiatan remise ke luar dari Sulsel juga ditempuh Kantor Perwakilan Bank Indonesia Wilayah I (Sulampua) dalam melakukan distribusi uang ke daerah lain. Selama periode triwulan II 2014, telah dilakukan sebanyak KAJIAN EKONOMI DAN KEUANGAN REGIONAL PROVINSI SULAWESI SELATAN | Triwulan II 2014 Tetap Bertahan dengan Dukungan Sektor Sekunder

51


6 (enam) kali kegiatan remise ke daerah lain di Kawasan Timur Indonesia (KTI) yaitu Papua Barat (4-21 April), Ambon (1417 April serta 23 Juni), Kendari (28 April sampai dengan 2 Mei serta 19 Juni), dan ke Kupang (15 April). Bank Indonesia juga melakukan kegiatan pemusnahan uang tidak layak edar (UTLE). Kegiatan pemusnahan UTLE pada triwulan II 2014 tercatat sebesar Rp0,62 triliun, menurun dibandingkan triwulan sebelumnya sebesar Rp0,75 (Grafik 5.7).

5.2.3 Perkembangan Temuan Uang Palsu Pecahan besar masih mendominasi peredaran uang palsu yang ditemukan sebanyak 615 lembar pada triwulan II 2014. Pecahan uang palsu yang paling banyak ditemukan pada triwulan laporan adalah pecahan Rp50.000 (72,20%), diikuti Rp100.000 (26,02%), Rp20.000 (1,14%), Rp5.000 (0,49%), dan Rp10.000 (0,16%) (Grafik 5.8). Sebagai upaya untuk mengantisipasi peredaran uang palsu sekaligus memberikan edukasi bagi masyarakat mengenai ciri-ciri keaslian uang rupiah, Kantor Perwakilan Bank Indonesia Wilayah I (Sulampua) juga telah melakukan kegiatan sosialisasi dengan materi dimaksud hingga ke pelosok daerah, baik di Sulawesi Selatan maupun Sulawesi Barat. 2.0 1.8 1.6 1.4 1.2 1.0 0.8 0.6 0.4 0.2 0.0

Rp Triliun

%, yoy Nominal UTLE

2,000

1.79%

1,500

Pecahan 100.000

gUTLE - Skala Kanan

26.02%

1,000 500

Pecahan 50.000

0 (500) I

II

III

2011

IV

I

II

III

2012

IV

I

II

III

IV

2013

I

II

72.20%

2014*

Grafik 5.7. Pemusnahan Uang Tidak Layak Edar

52


Pecahan Lainnya

Grafik 5.8. Temuan Uang Palsu

6. KETENAGAKERJAAN DAN KESEJAHTERAAN

Bab 6 Ketenagakerjaan dan Kesejahteraan

Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) Sulawesi Selatan mencapai 5,80% (Sakernas Februari 2014) atau relatif tidak berubah dari tahun sebelumnya 5,83% (Februari 2013). Selain itu, tingkat kesejahteraan yang diukur dari Nilai Tukar Petani (NTP) triwulan I 2014 terpantau membaik dari triwulan sebelumnya. Sementara itu, jumlah penduduk miskin di Sulsel hingga Maret 2014 meningkat dibanding September 2013 baik di kota maupun di desa yaitu tumbuh sebesar 9,73% (yoy). Persentase tersebut meningkat seiring dengan bertambahnya jumlah penduduk miskin akibat dari naiknya garis batas kemiskinan. Kendati demikian, kenaikan garis batas kemiskinan Maret 2014 tercatat melambat dibandingkan dengan September 2013 yang disebabkan oleh penurunan inflasi yoy pada Maret 2014.


53

BAB 6 KETENAGAKERJAAN DAN KESEJAHTERAAN

6.1. Tenaga Kerja TPT Sulsel mencapai 5,80% (Sakernas Februari 2014) atau menurun tipis (0,03%) dibandingkan tahun sebelumnya sebesar 5,83% (Februari 2013). Secara nominal jumlah pengangguran terbuka Sulsel naik dari 211,06 ribu orang per Februari 2013 menjadi 212,57 ribu orang per Februari 2014 (Tabel 6.1). Namun demikian, karena jumlah angkatan kerja juga meningkat pada Februari 2014 yang mencapai 3.677,57 ribu orang dari 3.619,99 ribu orang pada Februari 2013 atau naik 57 ribu orang, tingkat pengangguran menjadi cenderung sama. Sementara itu, pertumbuhan ekonomi Sulsel yang tergolong tinggi telah mengakibatkan terjadinya perubahan pola penyerapan tenaga kerja. Sektor industri, sektor perdagangan, dan sektor jasa berhasil menyerap tenaga kerja yang lebih besar. Secara sektoral, penyerapan tenaga kerja pada sektor primer (sektor pertanian) lebih rendah hampir 2 (dua) ribu pekerja dibandingkan tahun 2013, yang disebabkan oleh makin menurunya aktivitas sektor pertanian. Namun demikian, secara pangsa, sektor pertanian masih memegang peranan penting karena menyerap 40,70% dari tenaga kerja produktif di Sulsel pada Februari 2014. Sebaliknya, sektor industri mengalami kenaikan penyerapan 5 (lima) ribu pekerja atau sebesar 2,23% (yoy) menjadi 231,97 ribu orang di bulan Februari 2014. Kenaikan tertingi dicatat oleh sektor perdagangan, hotel, dan restoran yaitu sebesar 42 ribu pekerja atau sebesar 6,22% (yoy) menjadi sekitar 729,35 ribu orang (Tabel 6.2). Sementara itu, sektor jasa meningkat 2,82% (yoy) atau menjadi 644,25 ribu orang. Berdasarkan pekerjaan utama hingga Februari 2014, terjadi peningkatan pada jumlah pekerja formal (buruh/karyawan) yang tumbuh 7,19% (yoy) menjadi 1,13 juta orang. Demikian pula untuk pekerja yang berusaha sendiri yang tumbuh 12,24% (yoy) menjadi 638,26 ribu orang. Tabel 6.1. Penduduk Usia 15 Tahun Ke Atas Menurut Kegiatan Utama

Kegiatan Utama 1.

2. 3.

Angkatan Kerja – Bekerja – Tidak Bekerja (Pengangguran Terbuka) Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja (TPAK) Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT)

Feb-13 3.619.993 3.408.929 211.064 63,60% 5,83%

Feb-14 3.677.576 3.464.719 212.570 62,00% 5,80%


Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja (TPAK) Sulsel sedikit menurun karena kenaikan jumlah angkatan kerja yang bekerja lebih sedikit dari kenaikan jumlah penduduk usia kerja. TPAK turun dari 63,60% pada Februari 2013 menjadi 62,00% pada Februari 2014. Jumlah angkatan kerja pada Februari 2014 mencapai 3,46 juta orang, lebih tinggi daripada periode setahun sebelumnya sejumlah 3,41 juta orang (Tabel 6.1). Secara sektoral, ditengarai penurunan TPAK terjadi karena pengurangan angkatan kerja di sektor pertanian dan sektor lainnya. Hasil Survei Konsumen Bank Indonesia untuk ketersediaan lapangan kerja, juga menunjukkan rata-rata pertumbuhan Indeks Ketersediaan Lapangan Kerja Saat Ini (IKLK) pada triwulan laporan menurun sebesar -2,34% (yoy). Penurunan tersebut lebih kecil dibandingkan dengan penurunan pada triwulan sebelumnya yang sebesar -9,98% (yoy). Sementara itu, Indeks Penghasilan Saat Ini Dibanding 6 Bulan Lalu (IPD6) juga turun dibandingkan periode sebelumnya (Grafik 6.2). Pertumbuhan IPD6 turun sebesar -2,13% (yoy) lebih kecil dibandingkan penurunan triwulan sebelumnya (-7,44%, yoy).

Sumber: Survei Konsumen, diolah Grafik 6.1. Indeks Ketersediaan Lapangan Kerja Saat Ini

54

Sumber: Survei Konsumen, diolah Grafik 6.2. Indeks Penghasilan Saat Ini



Kategori

Tabel 6.2. Persentase Tenaga Kerja Menurut Lapangan Pekerjaan Utama Februari 2013 Februari 2014 Jumlah Pangsa Pertumbuhan Jumlah Pangsa Pertumbuhan

Pertanian 1.410.845 41,39% Industri 226.919 6,66% Perdagangan 686.653 20,14% Jasa 626.566 18,38% Lainnya 457.946 13,43% Jumlah 3.408.929 100,00% Sumber: Badan Pusat Statistik, diolah

-3,98% -4,48% 4,17% 7,53% -0,10% 0,05%

1.408.447 40,65% 231.974 6,70% 729.346 21,05% 644.253 18,59% 450.699 13,01% 3.464.719 100,00%

-0,17% 2,23% 6,22% 2,82% -1,58% 1,64%

6.2. Penduduk Miskin13 Jumlah penduduk miskin di Sulsel hingga Maret 2014 meningkat dibanding September 2013 baik di kota maupun di desa. Jumlah penduduk miskin di Sulsel mengalami kenaikan menjadi 864,3 ribu pada Maret 2014, dari 857,44 ribu per September 2013, atau naik sebesar 9,73% (yoy). Persentase tersebut meningkat seiring dengan bertambahnya jumlah penduduk miskin akibat dari naiknya garis batas kemiskinan. Jumlah penduduk miskin kota mengalami peningkatan sebesar 10% (yoy) menjadi 162,49 ribu orang (Grafik 6.3). Hal yang sama juga dialami oleh penduduk pedesaan yang mengalami kenaikan sebesar 10% (yoy), menjadi 701,91 ribu orang (Grafik 6.3). Penduduk miskin di pedesaan menyumbang 81,20% dari total penduduk miskin yang ada, sedangkan sisanya sebesar 18,80% disumbang oleh penduduk kota. Diperlukan upaya terpadu melalui pengembangan kewirausahaan di pedesaan dengan pengembangan komoditas unggulan daerah untuk memperluas lapangan kerja di pedesaan. Hal tersebut selain dapat mengurangi pengangguran, juga dapat mengurangi kemiskinan di pedesaan. Selain itu, diharapkan juga minat masyarakat untuk tetap bekerja di desa dapat ditingkatkan agar dapat mengurangi tingkat urbanisasi.

Sumber: Badan Pusat Statistik, diolah Grafik 6.3. Jumlah Penduduk Miskin Sulawesi Selatan

Sumber: Badan Pusat Statistik, diolah Grafik 6.4. Persentase Jumlah Penduduk Miskin Sulampua Menurut Provinsi September 2013

Pertumbuhan garis kemiskinan pada Maret 2014 baik di kota maupun di desa mengalami perlambatan di bandingkan dengan September 2013. Perlambatan tersebut sejalan dengan penurunan inflasi pada Maret 2014 menjadi sebesar 5,88% (yoy) dari yang sebelumnya sebesar 7,24% (yoy) pada September 2013. Turunnya inflasi didorong oleh pelemahan tekanan inflasi kelompok bahan makanan, kelompok transpor, serta kelompok pendidikan. Pelemahan tekanan inflasi kelompok bahan makanan terjadi pada komponen volatile food yang didukung membaiknya kondisi cuaca hingga akhir triwulan I 2014 sehingga aktivitas penangkapan ikan juga ikut membaik.

13

BPS menggunakan konsep kemampuan memenuhi kebutuhan dasar (basic needs approach). Dengan pendekatan ini, kemiskinan dipandang sebagai ketidakmampuan dari sisi ekonomi untuk memenuhi kebutuhan dasar makanan dan bukan makanan yang diukur dari sisi pengeluaran. Jadi, penduduk miskin adalah penduduk yang memiliki ratarata pengeluaran per kapita per bulan di bawah garis kemiskinan.


55


Tabel 6.3. Garis Kemiskinan Garis Kemiskinan (Rp/kapita/bln)

Pertumbuhan YoY

Inflasi YoY

Mar-12

Sep-12

Mar-13

Sep-13

Mar-14

Mar-13

Sep-13

Mar-14

Mar-13

Sep-13

Mar-14

Kota

206,201

215,790

221,892

235,488

240,276

7.61%

9.13%

8.29%

4.61%

7.24%

5.88%

Desa

191,195

183,959

192,161

207,023

211,271

0.51%

12.54%

9.94%


Persentase jumlah penduduk miskin di Sulawesi Selatan relatif cukup rendah jika dibandingkan dengan provinsi lain seSulampua. Jumlah penduduk miskin Sulawesi Selatan berada pada urutan ketiga terendah (10,28%) setelah Provinsi Maluku Utara (7,30%) dan Sulawesi Utara (8,75%) (Grafik 6.4). Urutan Provinsi Maluku Utara dan Sulawesi Utara tersebut juga tidak mengalami perubahan dibandingkan kondisi pada September 2014. Sedangkan persentase jumlah penduduk miskin tertinggi di Sulampua tercatat sebesar 30,05% dan masih terdapat di Provinsi Papua.

6.3. Rasio Gini14 Gini ratio Provinsi Sulawesi Selatan cenderung meningkat dan lebih tinggi dari provinsi lain di Sulampua. Nilai gini ratio selama empat tahun terakhir (2010 sampai dengan 2013) cenderung terus membesar yang menunjukkan ketimpangan pendapatan penduduk yang semakin besar (Tabel 6.4). Pada 2012, gini ratio Sulsel masih sama dengan nasional yakni 0,41. Namun demikian, pada 2013, gini ratio Sulsel justru meningkat menjadi 0,43 atau lebih tinggi daripada nasional (0,41). Dibandingkan provinsi lain di Sulampua, nilai gini ratio Sulawesi Selatan termasuk tinggi. Angka gini ratio tertinggi (0,44) terjadi di Gorontalo dan Papua yang terjadi selama 2 (dua) tahun berturut-turut. Setelah dua provinsi tersebut, berlanjut nilai gini ratio terbesar kedua (0,43) adalah Provinsi Sulawesi Selatan dan Papua Barat. Sementara itu, nilai gini ratio terendah (0,32) terjadi di Provinsi Maluku Utara dan nilainya lebih baik daripada tahun 2012. Tabel 6.3. Nilai Gini Ratio

Provinsi

2010

2011

2012

2013

Gorontalo

0,43

0,46

0,44

0,44

Papua

0,41

0,42

0,44

0,44

Sulawesi Selatan

0,40

0,41

0,41

0,43

Sulawesi Tenggara

0,42

0,41

0,40

0,43

Papua Barat

0,38

0,40

0,43

0,43

Sulawesi Utara

0,37

0,39

0,43

0,42

Sulawesi Tengah

0,37

0,38

0,40

0,41

Maluku

0,33

0,41

0,38

0,37

Sulawesi Barat

0,36

0,34

0,31

0,35

Maluku Utara

0,34

0,33

0,34

0,32

0,38

0,41

0,41

0,41

Indonesia

Sumber: Booklet Indikator Kersejahteraan Rakyat, BPS, Agustus 2013

6.4. Nilai Tukar Petani15 Indikator kesejahteraan sektor unggulan (pertanian) relatif membaik, tercermin dari naiknya Nilai Tukar Petani (NTP) pada triwulan II 2014 dibandingkan dengan triwulan sebelumnya. NTP Sulsel pada triwulan II 2014 membaik menjadi sebesar 105,81 lebih tinggi dibandingkan NTP pada triwulan sebelumnya (105,56) (Grafik 6.5). Kenaikan tersebut secara umum disebabkan oleh indeks harga hasil produksi pertanian yang lebih besar dibandingkan dengan kenaikan indeks harga barang dan jasa yang dikonsumsi oleh rumah tangga selama triwulan II 2014. Namun demikian, berdasarkan hasil pemantauan harga-harga pedesaan selama triwulan II 2014, terjadi penurunan NTP untuk subsektor tanaman pangan, peternakan, dan perikanan di bulan Juni 2014 dibandingkan Mei 2014. Hal ini menyebabkan terjadinya penurunan tipis 14

Angka koefisien gini adalah ukuran kemerataan pendapatan yang dihitung berdasarkan kelas pendapatan. Angka koefisien gini terletak antara 0 (nol) dan 1 (satu). Nol mencerminkan kemerataan sempurna dan satu menggambarkan ketidakmeraaan sempurna. 15 NTP merupakan keseimbangan antara indeks harga yang diterima petani (It) dengan yang dibayar petani (Ib).

56



NTP sebesar 0,07% (mtm) yaitu dari 105,89 menjadi 105,81. Sementara itu, Indeks yang Diterima Petani triwulan II 2014 mengalami kenaikan sebesar 9,53% (yoy) dari sebesar 106,92 menjadi 117,11 (grafik 6.7) begitu pula halnya dengan Indeks yang Dibayar Petani yang juga mengalami kenaikan sebesar 8,70% (yoy) dari sebesar 101,82 menjadi 110,67 (grafik 6.6).

Sumber: Badan Pusat Statistik, diolah Grafik 6.5. Perkembangan Rata-rata Nilai Tukar Petani

Sumber: Badan Pusat Statistik, diolah Grafik 6.6. Perkembangan Rata-rata Indeks yang Dibayar Petani

Sumber: Badan Pusat Statistik Grafik 6.7. Perkembangan Rata-rata Indeks yang Diterima Petani


57



58


7. PROSPEK PEREKONOMIAN

Bab 7 Prospek Perekonomian

Perekonomian Sulsel pada triwulan III 2014 dan untuk keseluruhan tahun 2014, masing-masing diperkirakan akan tumbuh pada kisaran 7,1% - 8,1% (yoy) dan 7,0% - 8,0% (yoy). Jika dibandingkan dengan ekonomi nasional, pertumbuhan ekonomi Sulsel 2014 tetap lebih baik. Di sisi permintaan, pertumbuhan ekonomi ditopang oleh permintaan domestik (konsumsi dan investasi) yang tetap kuat. Sementara itu, kegiatan ekspor diperkirakan tertekan oleh pelemahan permintaan luar negeri. Di sisi penawaran, hampir semua sektor mengalami akselerasi, didorong oleh faktor musiman dan permintaan domestik. Hanya saja, sektor pertanian diperkirakan melambat, karena curah hujan yang cenderung lebih rendah, dan keterbatasan produksi perkebunan. Laju inflasi triwulan III 2014 diprakirakan akan terjaga ke rentang target inflasi nasional. Masih kuatnya permintaan masyarakat direspons dengan ketersediaan dan produksi yang mencukupi. Di sisi lain, peningkatan ekspektasi konsumen mengenai tingkat harga ke depan, direspons ekspektasi pedagang dengan relatif stabil. Meskipun sepanjang tahun 2014 akan terjadi penyesuaian tarif, namun dampaknya tidak sebesar kenaikan harga BBM subsidi di 2013. Respons yang seimbang dari sisi permintaan maupun produksi tersebut, salah satunya melalui intensitas kegiatan Tim Pengendalian Inflasi Daerah (TPID) Provinsi Sulsel maupun TPID di tingkat kabupaten/kota, dengan skala dan frekuensi kegiatan yang lebih tinggi.


59

BAB 7 PROSPEK PEREKONOMIAN

7.1. Prospek Pertumbuhan Ekonomi Perekonomian Sulsel di triwulan III 2014 diperkirakan masih didorong oleh aktivitas konsumsi maupun investasi, sementara aktivitas perdagangan ekspor cenderung melemah. Pertumbuhan ekonomi Sulsel pada triwulan III 2014 diperkirakan tetap stabil dengan kecenderungan meningkat dalam kisaran 7,1% - 8,1% (yoy). Dari sisi permintaan, permintaan konsumsi rumah tangga tetap baik, dengan adanya peningkatan permintaan lokal saat Ramadhan dan Idul Fitri, serta aktivitas kampanye. Aktivitas konsumsi lokal ini, mendorong impor Sulsel yang lebih tinggi, karena untuk memenuhi permintaan masyarakat, industri di Sulsel mengimpor bahan baku sekitar 60% total impor. Di sisi lain, kegiatan ekspor dan pengiriman ke luar pulau diperkirakan masih melemah. Dari sisi sektoral, konsumsi lokal mendorong aktivitas sektor industri pengolahan, sektor transportasi dan sektor perdagangan. Masih melemahnya perkiraan pertumbuhan ekonomi 2014, negara permintaan mitra dagang Sulsel dan tren perlambatan ekonomi dunia, mendorong melemahnya ekspor. Meskipun ekonomi global membaik, namun lebih rendah dan tidak secepat prakiraan sebelumnya. Perbaikan berasal dari ekonomi negara maju, sementara ekonomi negara berkembang melambat. Secara kawasan, China dan ASEAN cenderung melemah, sementara ekonomi Jepang meningkat. Dengan mempertimbangkan kondisi domestik dan global, ekonomi Sulsel keseluruhan tahun 2014 diperkirakan cenderung stabil pada kisaran 7,0% - 8,0% (yoy), dibandingkan pertumbuhan tahun 2013 (7,65%, yoy). 12

%, yoy

11 10

2012 : 8,4%

9

2015: 7,3% - 8,3%

8 7 6

2015

2014 Q4

2014 Q3

2014 Q2

2013 Q4

2013 Q3

2013 Q2

2013 Q1

2012 Q4

2012 Q3

2012 Q2

2012 Q1

2014 Q1

2014: 7,0% - 8,0%

2013 : 7,6% 2011 Q4

2011 Q3

2011 Q1

4

2011 Q2

2011 : 7,6%

5

Grafik 7.1. Perkembangan PDRB Sulsel dan Proyeksinya

Sementara untuk tahun 2015, ekonomi Sulsel diperkirakan kembali meningkat, didukung pertumbuhan sektor utama dan kuatnya permintaan. Sektor utama yang diperkirakan meningkat antara lain sektor Pertambangan, sektor Industri Pengolahan, sektor Perdagangan Hotel dan Restoran, dan sektor Transportasi. Peningkatan beberapa sektor tersebut terkait beroperasinya tambahan smelter dan kegiatan pendukungnya, mulai beroperasinya hotel di Makassar, serta pembangunan infrastruktur transportasi dan distribusi. Kegiatan sektor-sektor tersebut secara tidak langsung meningkatkan permintaan barang/jasa masyarakat (konsumsi) dan kegiatan ekspor/impor.

7.1.1 Prospek Sisi Permintaan Pada triwulan III 2014, komponen sisi permintaan lokal cenderung masih kuat dibandingkan triwulan II 2014. Komponen permintaan lokal yang berasal dari komponen konsumsi, baik konsumsi rumah tangga maupun konsumsi pemerintah, serta komponen investasi, cenderung masih kuat. Pendorong peningkatan konsumsi rumah tangga pada triwulan III 2014 adalah adanya tambahan pendapatan (THR dan gaji ke-13), namun masih didukung ekspektasi konsumen yang relatif terjaga. Hasil survei BPS menunjukkan turunnya ekspektasi masyarakat terutama didorong oleh melemahnya pendapatan maupun rencana masyarakat untuk melakukan pembelian barang tahan lama. Di sisi lain, konsumsi pemerintah diperkirakan juga akan cenderung meningkat. Hingga semester I 2014, penyerapan anggaran APBD Sulsel sudah lebih tinggi dibandingkan tahun 2013, dan termasuk provinsi yang penyerapannya melebihi rata-rata nasional.

60



120,0 115,0 110,0 105,0 100,0

105,5

108,1

111,8

110,1

111,1

110,1

110,5

II

III

IV

I

II

IIIp

Sumber : BPS

95,0 I

2013 Indeks Tendensi Konsumen Rencana pembelian barang durable

2014 Perkiraan Pendapatan RT

Sumber: Badan Pusat Statistik p) Perkiraan BPS Grafik 7.2. Indeks Tendensi Konsumen

Komponen investasi Sulsel diprakirakan masih akan meningkat tinggi pada triwulan III 2014. Keberlanjutan proyekproyek yang bersifat multiyears masih menjadi penopang pertumbuhan investasi Sulsel. Beberapa proyek besar yang akan berlangsung antara lain pembangunan industri pengolahan/pemurnian (smelter) tambang/mineral dan dukungan daya listriknya, proyek pembangunan pembangkit listrik di Kabupaten Jeneponto (PLTU, 2x100 MW), pembangunan LNG di Kabupaten Wajo, kelanjutan proyek pembangunan 31 hotel dengan tambahan kapasitas mencapai 5.125 kamar di Makassar, Pembangunan Stadion Barombong dengan 40.000 tempat duduk, dan pembangunan pusat belanja terintegrasi. Kinerja perdagangan eksternal (ekspor dan impor) diprakirakan melemah sehubungan dengan melambatnya perekonomian negara mitra dagang. Pertumbuhan neraca perdagangan bersih (ekspor netto) cenderung belum membaik pada tahun 2014. Adapun negara-negara tujuan ekspor utama Sulsel antara lain adalah Jepang, Malaysia, Amerika Serikat, Tiongkok, Singapura, dan Vietnam. Menurut proyeksi World Economic Outlook (IMF) (Tabel 7.1), perkembangan perekonomian tahun 2014 untuk negara China dan ASEAN diperkirakan melambat, sedangkan Jepang sedikit membaik. Sementara ekonomi negara maju di Amerika dan Eropa, cenderung masih melemah. Tabel 7.1. Perkiraan Pertumbuhan Ekonomi Beberapa Negara WEO (IMF) WEO (IMF) Pertumbuhan Ekonomi April 2014 Juli 2014 (%, yoy) 2013 2014p 2015p 2013 2014p Amerika Serikat 1,9 2,8 3,0 1,9→ 1,7↓ Kawasan Eropa -0,5 1,2 1,5 -0,4↑ 1,1↓ Kawasan Asia China 7,7 7,5 7,3 7,7→ 7,4↓ Jepang 1,5 1,4 1,0 1,5→ 1,6↑ Kawasan ASEAN* 5,2 4,9 5,4 5,2→ 4,6↓ *) Terdiri dari Indonesia, Malaysia, Filipina, Thailand, dan Vietnam p) Proyeksi Keterangan: ↑ Lebih tinggi dari perkiraan sebelumnya → Sama dengan perkiraan sebelumnya ↓ Lebih rendah dari perkiraan sebelumnya

2015p 3,0→ 1,5→ 7,1↓ 1,1↑ 5,6↑

Pada tahun 2014, indeks harga internasional komoditas utama (nikel dan kakao) diperkirakan meningkat. Harga nikel dan kakao mulai membaik awal 2014, dan masing-masing tumbuh sebesar 32,97% (yoy) 38,4% (yoy), hingga Juli 2014. Naiknya harga nikel karena berkurangnya pasokan, dengan berlakunya pembatasan ekspor ore oleh Indonesia. Sementara peningkatan harga kakao terkait pasokan yang ketat karena faktor musiman, sehingga masih akan kemungkinan kenaikan 5-6% (yoy) hingga akhir tahun 2014.


61

BAB 7 PROSPEK PEREKONOMIAN 30.000

$/mt

yoy

Harga Internasional Nikel g.Harga Internasional Nikel - sisi kanan

25.000

20.000 15.000

50%

4

40%

3,5

30%

30%

3

20%

20%

2,5

10%

2

0%

10.000 5.000

0 II

III

IV

I

II

III

IV

I

II

III

IV

I

II

10% 0%

1,5

-10%

1

-20%

-20%

0,5

-30%

-30%

0

-40% I

II

III

2012

2013

IV

I

II

III

IV

I

II

III

IV

I

II

Jul

Jul

2011 2011

40%

-10%

-40% I

yoy

USD/kg

2014

Sumber: World Bank Grafik 7.3. Perkembangan dan Proyeksi Harga Internasional Nikel

2012

Harga Internasional Coklat

2013

2014

g.Harga Internasional Coklat - sisi kanan

Sumber: World Bank Grafik 7.5. Perkembangan dan Proyeksi Harga Internasional Coklat

Sementara itu, perdagangan dalam negeri (antarpulau) diperkirakan juga akan menjadi pendorong pertumbuhan ekspor dan impor Sulsel. Dukungan infrastruktur yang semakin membaik, dengan penambahan dermaga peti kemas, serta mulai beroperasinya lintas penyeberangan Pelabuhan Paciran, Jawa Timur dengan Pelabuhan Garongkong di 16 Kabupaten Barru , akan memudahkan lalu lintas pengiriman barang antar pulau saat ini menggunakan truk dan fasilitas kapal roro. Pengiriman barang dengan metode tersebut mengurangi biaya bongkar muat barang. Namun demikian, metode tersebut masih berlangsung untuk pengiriman dalam partai kecil. Selama triwulan III 2014, menghadapi kenaikan permintaan menjelang Ramadhan/Idul Fitri, diperkirakan pengiriman barang industri dari Jawa diperkirakan meningkat.

7.1.2 Prospek Sisi Penawaran Pada triwulan III 2014, hampir seluruh sektor ekonomi diperkirakan meningkat, seiring faktor musiman dan tetap kuatnya permintaan domestik. Hampir semua sektor ekonomi di Sulsel meningkat, kecuali sektor pertanian yang cenderung karena faktor musiman. Dengan perkembangan tersebut, pertumbuhan ekonomi Sulsel tersebut masih akan tetap berada di atas level pertumbuhan ekonomi nasional dan dapat mendukung target perkiraan pertumbuhan ekonomi nasional pada tahun 2014 (5,1% - 5,5%, yoy). Sektor pertanian, terutama subsektor tabama, diprakirakan akan melambat pada triwulan III 2014. Beberapa daerah areal utama padi, cenderung dalam masa tanam gadu (musim tanam antara penghujan dan kemarau), sehingga hasilnya lebih rendah. Hal ini dipengaruhi oleh curah hujan yang sudah rendah di sebagian besar wilayah Sulsel. Curah hujan tersebut cenderung lebih rendah dibandingkan periode yang sama tahun 2013, dimana di Sulsel bagian utama masih mengalami curah hujan menengah. Di sisi lain, peningkatan harga kakao cenderung berdampak minimal, karena keterbatasan produksi. Sektor pertambangan diprakirakan akan tumbuh meningkat, seiring kenaikan harga nikel yang diperkirakan 17 mendorong produksi. Sektor pertambangan di Sulsel terutama berupa produk nikel. Implikasi UU Mineral dan Batubara 18 19 dengan diterbitkannya Peraturan Menteri ESDM dan Menteri Keuangan , diperkirakan dampaknya minimal di Sulsel. Besarnya produksi cenderung dipengaruhi oleh harga internasional nikel. Hingga Juli 2014, harga nikel naik 32,97% (yoy) hingga level harga USD 19.118 per metric ton. Sektor industri pengolahan diprakirakan akan meningkat pada triwulan III 2014. Untuk merespons peningkatan permintaan musiman, industri tepung terigu akan meningkatkan produksinya untuk menghadapi kenaikan permintaan saat Ramadhan dan Idul Fitri. Sementara keseluruhan 2014, industri tepung masih optimis dengan meningkatkan target penambahan produksi sampai dengan 25% per bulan sebagai upaya antisipasi kenaikan permintaan tahun 2014 sekitar 20 5% (yoy). Industri pengolahan biji nikel di Sulsel diperkirakan akan meningkatkan produksinya untuk merespons

16 Diresmikan tanggal 29 April 2013. 17

UU No. 4 Tahun 2009 Tentang Pertambangan Mineral dan Batubara Peraturan Menteri ESDM No. 1 Tahun 2014: Pemerintah masih mengizinkan ekspor enam komoditas mineral yang sudah diolah atau berbentuk konsentrat hingga 2017 19 PMK Nomor 6/PMK.011/2014: Tarif BK ditetapkan naik mulai dari 20% atau 25% sampai dengan 60% secara bertahap setiap semester 18

20 Produksi sudah mencapai 78% dalam bentuk nikel matte. Bahkan biji nikel (ore) dari provinsi lain masih potensial dapat menjadi tambahan produksi industri pengolahan biji nikel di Sulsel, karena industri pemurnian logam di Pulau Sulawesi, Maluku, dan Papua (Sulampua) masih memiliki potensi yang besar untuk ditingkatkan. Potensi biji nikel Sulampua yang masih dapat diolah sekitar 64 juta ton.

62


BAB 7 PROSPEK PEREKONOMIAN 21

kenaikan harga internasional nikel dan membaiknya negara Jepang. Sementara itu, dua industri semen di Sulsel diperkirakan meningkatkan produksinya untuk mengimbangi pembangunan infrastruktur dan sektor konstruksi yang masih meningkat. Sektor perdagangan, hotel, dan restoran (PHR) diprakirakan masih akan tumbuh menguat pada triwulan III 2014. Kapasitas infrastruktur perhubungan semakin tinggi, yaitu Pelabuhan Makassar dan Pelabuhan Garongkong. Selain itu, diperkirakan kegiatan perdagangan relatif meningkat, terutama untuk pengiriman barang dari luar Sulsel, untuk 22 mengantisipasi Ramadhan/Idul Fitri. Selain itu, dimulainya proses pelaksanaan kampanye pemilu eksekutif akan meningkatkan kegiatan di sektor PHR. Kemudian, sektor keuangan diperkirakan sedikit meningkat, sesuai pola historisnya. Hasil Survei Perbankan Bank Indonesia triwulan II 2014, memperkirakan peningkatan pertumbuhan kredit triwulan III 2014. Sementara keseluruhan tahun 2014 akan sebesar 18,20% (yoy) lebih tinggi dari hasil survei sebelumnya (18,00%, yoy), maupun realisasi tahun 23 2013 (21,8%) . Perlambatan sektor keuangan tahun 2014 sesuai perkiraan Bank Indonesia, untuk mengantisipasi 24 ketidakpastian ekonomi global dan domestik, sehingga Bank Indonesia pun hanya memperkirakan pertumbuhan kredit/DPK nasional tahun 2014 berkisar antara 15% - 17% (yoy) lebih rendah dari tahun 2013. Diperkirakan perbankan telah menyesuaikan rencana bisnis bank 2014 untuk menjaga prinsip kehati-hatian.

7.2. Prospek Inflasi Laju inflasi triwulan III 2014 secara umum berpotensi kembali ke rentang target 4,5%±1%. Tekanan inflasi yang relatif mereda berasal dari komponen volatile food dan administered price, sementara inflasi inti cenderung tetap stabil. Relatif stabilnya inflasi karena, tekanan permintaan konsumen yang meningkat, direspons dengan ketersediaan barang yang relatif mencukupi. Beberapa sektor yang menyediakan kebutuhan barang kebutuhan masyarakat telah merespons dengan produksi yang tetap tinggi dan ketersediaan yang mencukupi. Sementara dari harga yang ditentukan pemerintah, kenaikan tarif dasar listrik cenderung berdampak minimal. Respons yang seimbang dari sisi permintaan maupun produksi tersebut, salah satunya melalui pengoptimalan Tim Pengendalian Inflasi Daerah (TPID) Provinsi Sulsel maupun TPID di tingkat kabupaten/kota, dengan skala kegiatan yang lebih menyebar dan intensitas lebih tinggi. Diperkirakan inflasi Sulsel 2014 akan mampu mendukung pencapaian target nasional (4,5% ± 1%), dalam rentang 4,60% - 5,60% (yoy). 10% 9%

Nasional yoy

Sulsel yoy

8%

Inflasi Tahunan

7% 6%

5% 4% 3% 2% 1%

Sasaran Inflasi 2011: 5% + 1 Sulsel 2011: 2,87% Nasional 2011: 3,79%

Sasaran Inflasi 2012: 4,5% + 1 Sulsel 2012: 4,41% Nasional 2012: 4,30%

Sasaran Inflasi 2013: 4,5% + 1 Sulsel 2013: 6,22% Nasional 2011: 8,38%

Sasaran Inflasi 2014: 4,5% + 1

0% 1 2 3 4 5 6 7 8 9 101112 1 2 3 4 5 6 7 8 9 101112 1 2 3 4 5 6 7 8 9 101112 1 2 3 4 5 6 7 ... 12 2011

2012

2013

2014

Grafik 7.4. Perkembangan Laju Inflasi Sulsel dan Proyeksinya

Inflasi volatile food diperkirakan cenderung turun dengan pasokan yang mencukupi. Faktor yang mendukung adalah 25 stok pangan yang cukup sampai dengan beberapa bulan ke depan. Panen raya padi serta komoditas hortikultura juga dinilai masih berlangsung di sektor transisi Sulsel maupun sektor timur Sulsel sedangkan sektor barat Sulsel memasuki masa tanam. Dari aspek cuaca, curah hujan yang relatif rendah dibandingkan triwulan sebelumnya akan mendukung

21 Dua industri tersebut meningkatkan kapasitas produksi tahun 2014, sehingga masing-masing akan meningkatkan penjualannya sebesar 33,30% (yoy) dan 42,60% (yoy). 22 Periode pelaksanaan kampanye Pilpres 4 Juni - 5 Juli 2014. 23 Statistik Perbankan Indonesia 24 Sambutan akhir tahun Gubernur Bank Indonesia, Pertemuan Tahunan Perbankan, 14 November 2013 25 Hasil Rapat Koordinasi TPID antara Gubernur Sulsel dengan seluruh Kab/Kota dan asosiasi tanggal 18 Juni 2014, stok Aman untuk beras hingga 28 bulan, gula hingga 5 bulan, terigu hingga 4 bulan, migor hingga 3 bulan, sementara daging dan telur hingga 3 bulan.


63


kegiatan penangkapan ikan maupun pengolahan lahan pertanian. Namun demikian, penangkapan ikan akan terkendala angin kencang yang masih berlangsung hingga Juli 2014. Juli 2014

Agustus 2014

September 2014

Sumber: Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika Grafik 7.5. Prakiraan Curah Hujan Sulawesi Selatan

Inflasi administered price tahun 2014 diperkirakan relatif melemah. Penurunan inflasi administered price juga didorong faktor dasar perhitungan dari semester II 2013 yang cenderung tinggi setelah kenaikan BBM bersubsidi, sehingga pada semester II 2014 cenderung terkoreksi. Kenaikan harga yang diatur pemerintah masih terjadi, namun dampaknya tidak sebesar kenaikan harga BBM bersubsidi di 2013. Terjadi kenaikan tarif angkutan dan harga rokok. Kenaikan tarif angkutan karena pengusaha transportasi memanfaatkan kenaikan permintaan saat arus mudik dan arus balik dalam rangka Lebaran. Sementara itu, inflasi pada rokok kretek filter ditengarai dampak penyesuaian dari pajak daerah seiring naiknya harga bahan baku yang diimpor (tembakau). Adapun kebijakan pembatasan waktu penjualan solar bersubsidi yaitu dari pukul 08.00 – 18.00 diterapkan di Sumatera, Jawa, Kalimantan, dan Bali sehingga belum akan memberi dampak yang signifikan bagi Sulsel pada khususnya. Inflasi komponen core inflation diperkirakan stabil, karena peningkatan ekspektasi konsumen tidak disertai dengan kenaikan harga di tingkat pedagang. Ekspektasi konsumen terhadap harga 3 bulan yang akan datang meningkat, yang tercermin dari hasil Survei Konsumen (SK) (Grafik 7.7) yang indeksnya meningkat menjadi 184 dari triwulan sebelumnya (167,83). Di sisi lain, indeks ekspektasi pedagang terhadap harga 3 (tiga) bulan yang akan datang relatif stabil (Grafik 7.8), menjadi 100 dari triwulan sebelumnya (100,06). Selain itu, harga emas perhiasan meningkat, ditengarai akibat pergerakan harga emas di pasar global yang tumbuh dalam tren meningkat seiring impor emas oleh India yang cukup signifikan. Kenaikan harga emas juga dipengaruhi oleh permintaan yang meningkat untuk menyambut hari raya. Informasi pedagang menyatakan bahwa konsumen menyisihkan THR untuk membeli emas untuk investasi. 200

100,5

Indeks perubahan harga umum 3 bulan yad

195

100,4

190

100,3

185

100,2

180

100,1

175

100,0

170

99,9

165

99,8

160

99,7

155

99,6 99,5

150 I

II

III 2012

IV

I

II

III

IV

I

2013

II

III*

IV*

I

2014

Sumber: Survei Konsumen Grafik 7.6. Indeks Ekspektasi Konsumen terhadap Harga

64

Ekspektasi Harga Umum 3 bln yad

III 2012

IV

I

II

III 2013

IV

I

II

III* 2014

Sumber: Survei Penjualan Eceran Grafik 7.7. Indeks Ekspektasi Pedagang terhadap Harga


II

IV*


Tabel 7.2. Proyeksi Pertumbuhan Ekonomi dan Inflasi Provinsi Sulawesi Selatan Pertumbuhan Ekonomi dan Inflasi Provinsi Sulsel Sisi Permintaan Konsumsi Konsumsi swasta Konsumsi Pemerintah Pembentukan Modal Tetap Bruto Ekspor Impor Sisi Produksi Sektor pertanian Sektor pertambangan & penggalian Industri pengolahan Listrik, gas & air bersih Bangunan Perdagangan, hotel & restoran Pengangkutan & komunikasi Keuangan, persewaan dan jasa perush. Jasa-jasa PDRB (%,yoy) Inflasi IHK (%,yoy)

2012

2013

2014 P III

P

p

Total

2015

I

II

III

IV

Total

I

II

6,8 6,7 7,2 18,7 (3,3) (1,2)

5,7 6,6 2,5 14,6 11,9 12,9

5,8 6,7 2,5 7,4 5,9 6,2

6,9 6,8 7,3 (5,1) 9,0 (6,8)

7,0 6,8 7,8 19,6 0,3 4,5

6,4 6,7 5,1 8,2 6,4 4,0

6,3 6,7 4,7 11,5 14,6 (9,3)

6,1 6,5 4,6 8,4 11,6 (1,1)

6,4 - 7,4 6,1 - 7,1 6,2 - 7,2 6,5 - 7,5 6,3 - 7,3 6,0 - 7,0 6,0 - 7,0 5,1 - 6,1 4,8 - 5,8 14,9 - 15,9 12,5 - 13,5 13,4 - 14,4 7,8 - 8,8 10,1 - 11,1 4,0 - 5,0 4,4 - 5,4 (1,5) - (0,5) 9,4 - 10,4

5,4 4,4 8,9 12,5 9,7 10,5 14,9 15,9 2,3 8,4

1,2 28,4 8,2 7,8 8,6 11,5 7,5 17,2 2,3 8,2

(0,9) 5,9 9,9 9,2 11,0 10,0 10,5 14,0 1,0 6,2

3,9 12,8 8,7 8,4 13,2 8,3 10,5 15,4 5,4 8,3

13,1 (4,6) 5,8 8,1 10,7 8,0 7,1 10,6 5,9 7,9

3,9 9,3 8,1 8,4 10,9 9,4 8,9 14,2 3,7 7,6

10,8 1,5 6,2 8,9 8,0 8,3 6,3 11,2 6,7 8,0

10,9 (3,4) 7,8 11,7 6,9 9,1 3,4 7,4 6,1 7,3

6,3 - 7,3 4,5 - 5,5 3,7 - 4,7 2,9 - 3,9 5,2 - 6,2 6,8 - 7,8 7,9 - 8,9 8,0 - 9,0 8,9 - 9,9 11,3 - 12,3 10,7 - 11,7 9,5 - 10,5 8,6 - 9,6 11,9 - 12,9 6,9 -7,9 8,7 - 9,7 9,3 - 10,3 9,5 - 10,5 6,8 - 7,8 7,6 - 8,6 7,6 - 8,6 9,7 - 10,7 9,3 - 10,3 10,0 - 11,0 5,9 - 6,9 4,9 - 5,9 5,6 - 6,6 7,1 - 8,1 7,0 - 8,0 7,3 - 8,3

4,4

4,6

4,4

7,2

6,2

6,2

5,9

5,9

4,0 - 5,0

4,6 - 5,6

4,0 - 5,0

Sumber: Badan Pusat Statistik, diolah p proyeksi Bank Indonesia


65



66


LAMPIRAN

Lampiran A. Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) Tabel A.1. PDRB Menurut Lapangan Usaha Provinsi Sulawesi Selatan Atas Dasar Harga Konstan (Rp Miliar) PDRB SEKTORAL 1. Pertanian 2. Pertambangan & Penggalian 3. Industri Pengolahan 4. Listrik,Gas & Air Bersih 5. Bangunan 6. Perdagangan, Hotel & Restoran 7. Angkutan & Komunikasi 8. Keuangan, Persewaan & Jasa Perusahaan 9. Jasa - jasa PDRB

2011*

2012*

14,737 4,108 7,394 575 3,251 9,645 5,179 4,297 5,907

15,533 4,290 8,050 648 3,567 10,661 5,950 4,979 6,041

I 3,831 1,123 2,108 169 913 2,797 1,544 1,323 1,494

55,094

59,718

15,304

2013** II III 4,059 4,491 1,181 1,230 2,187 2,210 173 178 964 1,022 2,876 2,966 1,613 1,660 1,414 1,468 1,529 1,604 15,995

16,828

IV 3,765 1,153 2,199 181 1,058 3,022 1,663 1,480 1,636 16,157

2013** 16,145 4,688 8,704 702 3,957 11,661 6,480 5,685 6,262 64,284

2014** I II 4,243 4,501 1,140 1,141 2,238 2,357 184 194 986 1,030 3,029 3,139 1,642 1,668 1,472 1,518 1,594 1,622 16,530

17,170

Tabel A.2. PDRB Menurut Lapangan Usaha Provinsi Sulawesi Selatan Atas Dasar Harga Berlaku (Rp Miliar) PDRB SEKTORAL 1. Pertanian 2. Pertambangan & Penggalian 3. Industri Pengolahan 4. Listrik,Gas & Air Bersih 5. Bangunan 6. Perdagangan, Hotel & Restoran 7. Angkutan & Komunikasi 8. Keuangan, Persewaan & Jasa Perusahaan 9. Jasa - jasa PDRB

39,617 8,962 19,408 1,439 9,071 28,748 12,983 11,803 27,828

I 10,242 2,670 5,314 390 2,406 7,778 3,423 3,272 7,390

2013** II III 10,822 12,499 2,783 2,971 5,673 5,775 404 426 2,575 2,839 8,016 8,488 3,604 3,885 3,552 3,816 7,686 8,559

IV 10,600 2,640 5,797 441 2,968 8,750 3,955 3,945 8,430

159,860

42,886

45,115

47,525

2011*

2012*

34,788 8,346 16,789 1,246 7,761 24,241 10,850 9,514 23,985 137,520

49,257

2013** 44,163 11,064 22,559 1,661 10,788 33,032 14,867 14,585 32,064 184,783

2014** I II 12,148 13,071 2,645 2,646 5,924 6,417 460 485 2,808 2,961 8,956 9,331 3,959 4,050 3,970 4,106 8,472 8,714 49,342

51,781

Tabel A.3. PDRB Menurut Penggunaan Provinsi Sulawesi Selatan Atas Dasar Harga Konstan (Rp Miliar) PDRB PENGGUNAAN 1. Konsumsi 2. Investasi 3. Ekspor 4. Dikurangi Impor PDRB

39,480 16,811 21,895 18,467

I 10,136 4,666 5,322 4,820

2013** II III 10,336 10,675 5,153 4,323 5,634 6,169 5,128 4,339

IV 10,852 4,052 6,176 4,923

59,718

15,304

15,995

16,157

2011*

2012*

36,971 14,165 22,651 18,694 55,094

16,828

41,999 18,194 23,301 19,209

2014** I II 10,777 10,965 4,025 4,993 6,098 6,285 4,371 5,074

64,284

16,530

2013**

17,170

Tabel A.4. PDRB Menurut Penggunaan Provinsi Sulawesi Selatan Atas Dasar Harga Berlaku (Rp Miliar) PDRB PENGGUNAAN 1. Konsumsi 2. Investasi 3. Ekspor 4. Dikurangi Impor PDRB

127,528 47,012 31,813 46,493

I 34,889 13,497 8,232 13,732

2013** II III 36,028 39,053 15,772 14,148 9,019 9,906 15,704 13,849

IV 40,313 14,340 9,871 16,999

159,860

42,886

45,115

47,525

2011*

2012*

107,798 34,883 30,199 35,361 137,520

49,257

150,284 57,756 37,028 60,284

2014** I II 40,351 41,829 14,182 17,637 10,255 10,779 15,446 18,464

184,783

49,342

2013**

51,781

Sumber: Badan Pusat Statistik *) Angka Sementara **) Angka Sangat Sementara


67

LAMPIRAN

B. Indeks Harga Konsumen (IHK) Tabel B.1. IHK Provinsi Sulawesi Selatan Menurut Kelompok Pengeluaran

Bahan Makanan

Makanan Jadi, Minuman, Rokok, dan Tembakau

Perumahan, Air, Listrik, Gas, dan Bahan Bakar

Sandang

Kesehatan

2010

148.73

131.96

122.00

135.79

119.24

116.86

104.73

126.75

2011

149.06

137.77

126.48

147.55

128.36

120.24

105.50

130.39

Triwulan I

156.33

139.19

128.22

149.63

129.86

120.33

105.61

132.89

Triwulan II

156.50

140.33

129.03

150.10

130.61

120.60

105.92

133.44

Triwulan III

161.48

143.21

129.73

154.94

130.98

121.38

106.22

135.69

Triwulan IV

158.86

144.70

130.72

158.05

132.02

124.35

106.72

136.14

Triwulan I

168.84

145.55

132.61

158.64

132.82

124.59

106.55

139.01

Triwulan II

166.24

146.83

133.67

154.02

133.21

124.61

110.11

139.26

Triwulan III

178.85

149.93

135.89

159.22

135.20

125.82

118.97

145.51

Triwulan IV

169.92

151.18

138.64

161.74

136.89

126.08

119.08

144.60

Triwulan I

111.25

108.80

109.10

108.00

105.49

103.66

110.65

109.16

Triwulan II

111.33

109.77

109.58

108.46

107.25

103.72

111.33

109.71

IHK (Akhir Periode)

Pendidikan, Transpor dan Rekreasi, dan Komunikasi Olahraga

Umum

2012

2013

2014*

Tabel B.2. IHK Provinsi Sulawesi Selatan Menurut Kota Kota Inflasi

134.91

I 137.86

2013 II III 138.15 144.29

IV 143.33

143.33

2014* I II 108.94 109.26

142.22

144.84

144.26

150.25

149.68

149.68

108.84

110.28

130.22

134.76

137.33

137.57

144.44

143.26

143.26

108.29

109.33

143.59

148.83

151.29

151.92

159.23

159.04

159.04

109.81

111.58

117.21

118.31

2011

2012

Makassar

129.02

Palopo

136.61

Parepare Bone (Watampone)

2013

Bulukumba**

Tabel B.3. Angka Inflasi Provinsi Sulawesi Selatan Menurut Kota Kota Inflasi

2011

2012

2013 II III 4.54 7.41

IV 6.24

Makassar

2.87

4.57

I 4.76

Palopo

3.35

4.11

4.34

3.03

5.33

Parepare

1.60

3.49

4.67

4.49

7.41

Bone (Watampone)

3.94

3.65

2.90

3.28

6.72

Bulukumba** Sumber: Badan Pusat Statistik *) Sejak tahun 2014 data IHK menggunakan tahun dasar 2012

68

5.25

5.25

6.22

7.36

6.31

6.31

5.58

5.57

6.86

6.86

7.86

8.14

13.94

14.10

**) Dihitung sebagai Kota Inflasi sejak tahun 2014


6.24

2014* I II 5.46 5.38

2013

LAMPIRAN

C. Perbankan Tabel C.1. Dana Pihak Ketiga (Lokasi Bank Pelapor) dan Kredit (Lokasi Bank) Bank Umum (Rp Miliar) DPK Periode

Giro

2011 2012

KREDIT

Tabungan

Deposito

Jumlah

Modal Kerja

Investasi

Konsumsi

LDR

Jumlah

6,275

26,446

13,085

45,807

20,074

9,626

23,198

52,898

115.48%

Triwulan I Triwulan II Triwulan III Triwulan IV

7,471 7,282 7,257 7,345

25,004 27,206 28,545 31,466

13,259 13,536 14,115 14,907

45,734 48,024 49,917 53,717

20,516 22,850 22,385 25,506

10,025 10,588 10,997 11,380

24,044 25,597 27,707 29,335

54,585 59,035 61,090 66,221

119.35% 122.93% 122.38% 123.28%

Triwulan I Triwulan II Triwulan III Triwulan IV

7,770 8,092 9,221 7,845

29,321 30,068 32,076 35,007

15,211 15,297 16,062 17,592

52,302 53,457 57,359 60,444

25,980 26,659 26,160 27,231

12,232 14,486 15,769 14,494

30,158 31,793 33,085 33,663

68,371 72,937 75,014 75,388

130.72% 136.44% 130.78% 124.72%

Triwulan I Triwulan II

7,990 9,730

32,446 33,168

17,726 18,504

58,162 61,402

27,257 29,062

14,642 15,467

33,974 34,807

75,874 79,336

130.45% 129.21%

2013

2014

Tabel C.2. Penyaluran Kredit (Lokasi Bank) Menurut Sektor Ekonomi (Rp Miliar) Kredit (Lokasi Bank) Periode

Pertanian

2011

Tambang

Industri Pengolahan

Listrik, Gas, dan Air

Konstruksi

Perdagangan

Jasa Dunia Usaha

Angkutan

Jasa Sosial Masyarakat

Total

Lain-lain

869

309

3,460

144

2,155

15,072

1,629

2,770

1,555

24,935

52,898

Triwulan I

906

312

3,468

137

2,065

15,459

1,744

2,917

1,570

26,007

54,585

Triwulan II

1,128

363

3,904

124

2,448

17,631

1,730

3,178

1,485

27,045

59,035

Triwulan III

1,171

375

4,008

135

2,582

17,741

1,794

3,131

1,372

28,781

61,090

Triwulan IV

1,215

399

5,250

141

2,674

19,027

2,321

3,105

1,404

30,684

66,221

Triwulan I

1,403

447

5,335

133

2,565

19,933

2,631

3,240

1,619

31,065

68,371

Triwulan II

1,396

449

5,579

116

2,780

22,957

2,763

3,433

1,650

31,814

72,937

Triwulan III

1,385

444

5,631

121

2,966

23,360

2,864

3,414

1,733

33,096

75,014

Triwulan IV

1,400

397

4,186

191

3,034

24,132

2,923

3,550

1,780

33,794

75,388

Triwulan I

1,405

377

3,918

218

3,043

24,334

2,960

3,747

1,828

34,043

75,874

Triwulan II

1,499

560

4,210

245

3,666

25,587

2,950

3,598

1,968

35,053

79,336

2012

2013

2014

Tabel C.3. Suku Bunga Kredit Rupiah Menurut Kelompok Bank Bank Pemerintah Periode

Modal Kerja

Bank Swasta Nasional

Investasi

Konsumsi

Modal Kerja

Bank Asing dan Campuran

Investasi

Konsumsi

Modal Kerja

Investasi

Konsumsi

Bank Umum Modal Kerja

Investasi

Konsumsi

2011 2012

13.55

11.83

12.83

13.34

13.61

14.09

10.62

6.81

28.61

13.45

12.84

13.32

Triwulan I Triwulan II Triwulan III Triwulan IV 2013

13.49 13.24 13.21 12.63

11.69 11.34 11.11 10.92

12.79 12.70 12.54 12.23

13.16 12.74 12.55 12.28

13.60 13.62 13.36 13.09

14.56 14.36 14.31 14.01

8.50 9.32 9.53 8.85

7.29 7.91 8.36 8.07

27.35 27.67 26.16 23.83

13.30 13.00 12.90 12.47

12.77 12.60 12.39 12.19

13.46 13.35 13.19 12.88

Triwulan I Triwulan II Triwulan III Triwulan IV 2014

12.56 12.77 12.94 13.00

10.74 10.57 10.79 11.08

12.20 12.12 12.11 12.18

12.31 12.01 12.72 13.04

12.89 12.71 12.99 13.53

14.04 13.89 13.83 13.91

7.21 8.12 9.14 10.20

8.21 8.37 9.16 10.06

23.67 20.92 21.14 20.92

12.40 12.38 12.80 12.99

12.05 11.65 12.02 12.57

12.85 12.74 12.72 12.78

13.10 13.26

11.15 11.41

12.24 12.37

13.23 13.51

13.67 13.47

14.06 14.14

10.49 10.26

10.68 10.72

22.14 22.72

13.13 13.33

12.71 12.70

12.86 12.97

Triwulan I Triwulan II


69

LAMPIRAN

D. Sistem Pembayaran Tabel D.1. Perkembangan Jumlah Aliran Uang Kertas di Depo KPw BI Wilayah I (Sulampua) (Rp Triliun) Periode

2012

I II III IV

2012 2013

I II III IV

2013 2014

I II

Inflow 3.87 2.75 3.93 3.20 13.75 4.41 3.24 4.87 4.07 16.59 5.30 4.07

Jumlah Outflow 1.86 3.17 3.57 3.21 11.82 1.71 2.88 5.31 4.16 14.07 2.34 3.83

Net Flow 2.01 (0.42) 0.35 (0.01) 1.93 2.69 0.35 (0.44) (0.08) 2.52 2.96 0.24

Inflow 66.24% 31.17% 5.71% 30.62% 29.83% 13.90% 17.51% 24.12% 27.33% 20.66% 20.17% 25.76%

yoy Outflow 48.52% 66.32% 9.93% 25.87% 31.86% -7.74% -9.03% 48.58% 29.43% 19.06% 36.67% 32.62%

Net Flow 86.83% 316.30% -23.94% 87.00% 18.68% 33.88% 184.18% 224.77% -531.87% 30.49% 9.67% -30.61%

Tabel D.2. Perkembangan Jumlah Aliran Uang Logam di Depo KPw BI Wilayah I (Sulampua) (Rp Miliar) Periode

2012

I II III IV

2012 2013

I II III IV

2013 2014

I II

Inflow 0.15 0.13 0.02 0.05 0.34 0.03 0.08 0.08 0.10 0.29 0.14 0.04

Jumlah Outflow 1.80 2.53 0.86 0.34 5.53 0.28 0.78 2.51 2.63 6.20 2.20 3.22

Net Flow (1.65) (2.40) (0.84) (0.29) (5.19) (0.25) (0.70) (2.43) (2.53) (5.91) (2.05) (3.18)

Inflow -69.71% 0.09% 200.52% -72.94% -57.62% -80.04% -39.81% 335.68% 95.78% -16.80% 388.70% -47.69%

yoy Outflow 714.38% 60.57% -75.69% -86.00% -28.79% -84.46% -69.23% 192.39% 670.88% 12.07% 685.69% 314.31%

Net Flow 720.99% -65.80% 76.17% 87.11% 25.43% 84.86% 70.77% -189.28% -772.95% -13.98% -720.65% -353.25%

Tabel D.3. Perkembangan Transaksi Nontunai Melalui Real Time Gross Settlement (Rp Triliun) Jumlah

Periode 2011 2012

I II III IV

2012 2013

I II III IV

2013 2012

70

I II

From 52.23 11.50 15.47 15.42 19.88 62.28 14.45 17.40 18.77 20.54 71.16 15.66 21.37

To 117.78 29.15 37.79 34.63 40.65 142.21 32.77 36.12 37.61 41.48 147.98 27.89 33.67

yoy From-To 21.45 4.58 4.35 4.42 5.05 18.41 4.25 4.92 6.75 7.30 23.22 4.75 9.76

From 5.19% 3.26% 27.09% 17.91% 25.54% 19.24% 25.59% 12.46% 21.72% 3.32% 14.26% 8.39% 22.83%


To 26.86% 24.82% 45.01% 1.86% 18.28% 20.75% 12.42% -4.41% 8.61% 2.05% 4.06% -14.89% -6.79%

From-To 13.94% -1.96% -18.06% -17.49% -17.24% -14.18% -7.28% 13.00% 52.66% 44.57% 26.15% 11.85% 98.44%

LAMPIRAN

E. Ekspor dan Impor Tabel E.1. Perkembangan Ekspor dan Impor Antardaerah Provinsi Sulawesi Selatan (Rp Miliar) Indikator Ekspor-Impor

2013

2011

2012

Ekspor Antar Provinsi (Rp miliar)

12,879

15,383

4,289

Kontribusi Thd Seluruh Ekspor

42.65%

48.36%

Impor Antar Provinsi (Rp miliar)

22,348

Kontribusi Thd Seluruh Impor

63.20%

Sulawesi Selatan

I

II

2013

III

IV

4,787

5,029

5,504

19,608

52.10%

53.08%

50.76%

52.91%

52.21%

32,625

8,724

9,834

9,681

12,020

40,259

70.17%

63.53%

62.62%

69.90%

74.39%

67.73%

2014 I

II

N.A

N.A

Sumber: Badan Pusat Statistik

Tabel E.2. Perkembangan Komoditas Ekspor Non-migas Provinsi Sulawesi Selatan (US$ Juta) KOMODITAS EKSPOR UTAMA 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

Nikel Biji Coklat Rumput Laut Coklat Olahan Udang Segar/Beku Ikan Olahan Kayu Lapis Biji Mete Semen Makanan Ternak NILAI EKSPOR SULSEL Sumber: Bea Cukai

2011 1,271.61 186.73 78.71 71.62 52.89 31.61 41.84 17.46 11.81 17.26 1980.92

2012 967.33 132.48 69.87 39.02 43.07 65.68 35.63 17.71 8.37 26.84 1555.76

I 258.41 50.60 15.88 4.70 11.81 11.11 9.27 6.75 2.53 5.97 403.02

2013 II 247.29 28.35 21.04 14.72 13.91 10.33 8.84 6.10 2.44 4.84 389.29

III 215.37 59.06 27.43 17.22 16.46 15.23 7.77 6.66 13.55 4.62 417.56

IV 200.77 39.02 26.94 28.38 19.58 14.38 9.93 5.54 3.28 3.93 386.34

2013 921.84 177.03 91.29 65.02 61.76 51.05 35.81 25.06 21.80 19.38 1596.21

2014 I 213.11 19.95 33.32 29.33 14.59 8.80 10.53 5.91 1.71 4.60 366.41

II 269.36 35.04 35.92 34.26 18.01 12.16 9.18 7.81 0.92 5.23 460.02

Tabel E.3. Perkembangan Ekspor Non-migas Provinsi Sulawesi Selatan Menurut Negara Tujuan (US$ Juta) KOMODITAS EKSPOR UTAMA 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

Jepang Malaysia Tiongkok Amerika Serikat Singapura Korea Selatan Vietnam Taiwan Jerman Belanda NILAI EKSPOR SULSEL Sumber: Bea Cukai

2011

2012

1,350.43 1,047.31 146.55 94.45 96.75 76.40 95.47 97.70 33.51 37.50 28.33 25.90 22.30 24.20 10.51 7.91 36.04 17.60 11.52 9.08 1980.92 1555.76

I 276.92 37.19 15.54 15.90 10.75 2.71 7.42 1.20 3.06 2.04 403.02

2013 II 265.50 20.35 21.97 23.79 6.51 4.22 5.41 2.55 4.27 2.73 389.29

III 236.10 49.65 30.38 26.97 13.67 5.96 3.65 2.90 3.09 3.25 417.56

2013 IV 222.27 1,000.78 46.97 154.15 35.10 102.99 24.96 91.62 4.89 35.82 5.03 17.93 5.51 21.99 2.56 9.21 5.85 16.27 2.98 11.00 386.34 1596.21

2014 I 229.81 31.36 28.28 26.41 5.23 5.46 6.54 1.14 6.49 3.12 366.41

II 285.80 43.73 38.25 32.15 8.68 5.99 3.61 1.43 9.62 4.08 460.02


71

LAMPIRAN

Tabel E.4. Perkembangan Komoditas Impor Non-migas Provinsi Sulawesi Selatan (US$ Juta) KOMODITAS EKSPOR UTAMA

2011

2012

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

242.33 83.49 39.33 7.33 50.00 36.19 6.17 13.88 31.82 109.14 702.15

251.76 4.52 0.20 0.00 5.46 8.93 38.20 6.97 1.33 1.39 423.42

Gandum Mesin Khusus Industri Makanan Ternal Pesawat dan Komponen Mesin Industri Umum Besi dan Baja Pupuk Bahan Kimia Mesin Listrik Mesin Pembangkit Listrik NILAI IMPOR SULSEL Sumber: Bea Cukai

2013 II III 56.62 29.66 0.26 1.14 0.00 0.05 0.00 0.00 1.12 0.97 0.77 0.18 0.00 7.18 0.15 0.30 0.01 0.01 0.04 0.07 76.79 45.66

I 37.23 0.88 0.00 0.00 0.94 0.31 0.10 0.05 0.00 0.66 44.31

IV 62.32 1.51 0.03 0.00 1.28 1.06 6.25 0.17 0.43 0.20 77.69

2013 185.84 3.79 0.08 0.00 4.32 2.32 13.53 0.67 0.45 0.97 244.45

2014 I II 55.11 48.14 3.97 2.57 0.16 0.04 0.00 0.00 2.07 3.22 1.19 1.13 1.66 2.51 0.25 0.28 0.05 0.05 0.22 0.10 71.89 69.18

Tabel E.5. Perkembangan Impor Non-migas Provinsi Sulawesi Selatan Menurut Negara Asal (US$ Juta) KOMODITAS EKSPOR UTAMA 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

Australia Tiongkok Thailand Malaysia Argentina Amerika Serikat Jerman Singapura Rusia Kanada NILAI IMPOR SULSEL Sumber: Bea Cukai

2011

2012

145.69 188.78 18.10 3.42 35.90 71.98 49.19 37.86 18.50 26.48 702.15

168.55 79.33 16.76 0.38 0.00 31.16 2.73 0.31 8.80 51.07 423.42

I 27.98 1.88 0.00 0.16 0.00 0.32 0.94 0.08 0.55 9.25 44.31

2013 II III 40.60 28.80 0.50 7.83 0.09 0.05 0.05 0.51 0.00 0.00 0.16 1.54 0.83 0.39 0.00 0.06 1.28 0.75 18.38 0.00 76.79 45.66

IV 27.35 8.35 0.03 0.33 0.00 7.24 0.55 0.12 11.98 10.31 77.69

2013 124.74 18.57 0.17 1.05 0.00 9.26 2.71 0.26 14.56 37.94 244.45

2014 I 38.03 3.78 0.03 0.00 0.00 17.69 0.38 0.10 0.59 0.00 71.89

II 34.79 3.90 0.14 4.02 0.00 0.62 2.06 0.40 0.56 13.65 69.18

F. Inklusi Keuangan Tabel F. Perkembangan Rasio Jumlah Rekening terhadap Jumlah Penduduk Provinsi Sulawesi Selatan Jumlah Rekening DPK Lokasi KC/KCP (Ribu Rekening) 2012 4,070

2013 4,794

2014**

934

2013 986

2012

4,784

Jumlah Rekening Kredit Lokasi Proyek (Ribu Rekening) 2012

Jumlah Penduduk (Ribu Orang)*

2014**

8,207

2013 8,309

2014** 8,408

Jumlah Penduduk (Ribu Orang)* 2012

1,006

8,207

2013 8,309

2014** 8,408

Rasio Jumlah Rekening DPK terhadap Jumlah Penduduk (%) 2012 49.59

2013 57.70


56.90

Rasio Jumlah Rekening Kredit terhadap Jumlah Penduduk (%) 2012 11.38

2013 11.86

*) Jumlah penduduk merupakan proyeksi dari proporsi jumlah penduduk miskin berdasarkan hasil Survei Sosial Ekonomi Nasional, BPS **) Data terkini perbankan dan jumlah penduduk miskin

72

2014**

2014** 11.96

LAMPIRAN

G. Daftar Istilah Istilah

Keterangan

Administered price

Komponen inflasi berupa harga-harga barang dan jasa yang diatur pemerintah

Abenomics

Mencakup serangkaian langkah-langkah kebijakan yang dirancang untuk mengatasi masalah ekonomi makro Jepang dari resesi berkepanjangan di negara itu, isu-isu seperti kebijakan moneter, kebijakan fiskal, dan investasi swasta untuk meningkatkan konsumsi dalam negeri sekaligus meningkatkan ekspor

Austerity program

Program kebijakan ekonomi yang bertujuan mengurangi defisit atau belanja pemerintah

Bail out

Injeksi dana talangan bagi pihak yang mengalami kesulitan dana/likuiditas

Balance sheet

Neraca

Banking union

Kerangka kerja perbankan yang terintegrasi dengan tujuan menjaga stabilitas perbankan

Barrel

Satuan pengukur volume yang biasa digunakan dalam perdagangan minyak internasional

Basel III

Standar regulasi global mengenai tingkat kesehatan bank yang didasarkan pada kecukupan modal bank, stress testing, dan risiko likuiditas pasar; disepakati oleh ang gota Basel Committee on Banking Supervision dan akan diimplementasikan 20132018

BI rate

Suku bunga kebijakan yang mencerminkan sikap atau stance kebijakan moneter yang ditetapkan oleh Bank Indonesia

Branchless banking

Strategi pemberian pelayanan jasa keuangan perbankan tanpa bergantung pada keberadaan kantor cabang

Bullish

Kecenderungan harga untuk meningkat

Clean money policy

Kebijakan penggantian uang rusak dengan uang layak edar

Consensus forecast

Prediksi masa depan yang dibuat dengan menggabungkan bersama beberapa perkiraan terpisah yang sering dibuat menggunakan metodologi yang berbeda

Core-deposit

Sumber dana andalan bank yang bersifat stabil sebagai basis pinjaman bank

Cost push inflation

Inflasi yang disebabkan oleh kenaikan biaya

Cost of capital

Biaya riil yang harus dikeluarkan oleh perusahaan untuk memperoleh dana baik hutang, saham preferen, saham biasa, maupun laba ditahan untuk mendanai suatu investasi perusahaan

Credit Limit

Batas kredit

Credit rating

Sebuah penaksiran kelayakan kredit dari individu atau korporasi

Crisis management protocol

Prosedur manajemen krisis ini menetapkan protokol penggelaran tim manajemen dan mendefinisikan peran dan tanggung jawab anggota tim itu

Debt ceiling

Pagu hutang

Debt service ratio

Rasio beban pembayaran utang terhadap penerimaan ekspor suatu negara

Debt swap

Serangkaian transaksi yang mempertukarkan pembayaran utang oleh dua entitas ekonomi

Deflasi

Penurunan harga-harga barang dan jasa secara umum

Dependency ratio

Rasio ketergantungan penduduk usia nonproduktif terhadap penduduk yang produktif

Deposit facility

Fasilitas deposit untuk membuat deposito overnight dengan bank sentral

Deposit rate

Tingkat suku bunga simpanan

Deposito

Produk bank sejenis jasa tabungan yang memiliki jangka waktu penarikan, berdasarkan kesepakatan antara bank dengan nasabah

Depresiasi rupiah

Penurunan nilai tukar rupiah terhadap mata uang asing

Devisa

Semua barang yang dapat digunakan sebagai alat pembayaran internasional

Disposable income

Jumlah pendapatan pribadi individu memiliki setelah pajak dan biaya pemerintah, yang dapat dihabiskan pada kebutuhan, atau non-penting, atau diselamatkan

Double-dip recession

Peristiwa dimana resesi menimpa suatu negara setelah sempat membaik dari resesi sebelumnya dalam waktu yang pendek

Double taxation

Pengenaan pajak oleh suatu yurisdiksi lebih dari satu kali

Down payment

Pembayaran awal sebelum melunasi pembelian

Dropshot

Pembayaran uang layak edar (ULE) setoran dari bank kepada bank yang sama (bank penyetor) atau kepada bank berbeda, dimana terhadap setoran ULE dari bank tersebut, Bank Indonesia tidak melakukan perhitungan rinci dan penyortiran

Ekspansi fiskal

Kebijakan peningkatan fiskal dengan cara menambah pengeluaran pemerintah

Emerging market

Kelompok negara-negara dengan ekonomi yang berkembang pesat yang antara lain tercermin dari perkembangan pasar keuangan dan industrialisasi


73

LAMPIRAN

Istilah

Keterangan

E-money

Uang elektronik

Exchange rate pass through

Persentase perubahan dalam mata uang lokal harga impor akibat perubahan satu persen dalam nilai tukar antara negaranegara pengekspor dan pengimpor

External imbalance

Keseimbangan eksternal terjadi ketika transaksi berjalan tidak terlalu positif atau negatif berlebihan

Fee based income

Pendapatan bank yang berasal dari transaksi jasa-jasa bank selain dari selisih bunga

Financial sophistication

Kecang gihan dalam pengelolaan keuangan financial exclusion pemberian layanan keuangan dengan biaya terjangkau untuk bagian segmen yang kurang beruntung dan berpenghasilan rendah masyarakat

Fiscal space

Ruang ekspansi kebijakan fiskal

Flight to quality

Istilah yang digunakan untuk menyatakan fenomena di pasar keuangan, dimana investor menjual apa yang mereka anggap sebagai investasi berisiko dan membeli investasi yang lebih aman

Fiscal sustainability

Kemampuan pemerintah untuk menjaga kesinambungan belanja, pajak, dan kebijakan lainnya dalam jangka panjang tanpa risiko gagal bayar

Giro

Simpanan pada bank yang penarikannya dapat dilakukan setiap saat dengan menggunakan cek atau surat perintah pembayaran lain atau dengan pemindahbukuan

Good corporate governance

Tata kelola yang baik

Growth-supporting funding facility

Fasilitas pendanaan yang disediakan untuk mendukung pertumbuhan ekonomi

Hedging

Strategi untuk melindung nilai dengan membatasi risiko atau probabilitas kerugian yang dapat ditimbulkan

Holding company

Perusahaan induk dari beberapa perusahaan

Idle money

Uang yang tidak terpakai

Imported inflation

Inflasi yang disebabkan kenaikan harga barang-barang impor

Indeks kedalaman kemiskinan

Ukuran rata-rata kesenjangan pengeluaran masing-masing penduduk miskin terhadap batas miskin

Indeks keparahan kemiskinan

Ukuran penyebaran pengeluaran diantara penduduk miskin

Industrial upgrading

Peningkatan industri produk nonkomoditas

Inflasi

Kenaikan harga-harga barang dan jasa secara umum

Inflasi inti

Komponen inflasi yang cenderung menetap atau persisten (persistent component) di dalam pergerakan inflasi dan dipengaruhi oleh faktor fundamental, seperti interaksi permintaan-penawaran, nilai tukar, harga komoditas internasional, inflasi mitra dagang dan ekspektasi Inflasi

Inter-bank lending

Penempatan dana bank pada bank lain

Intercompany loans

Pinjaman yang dilakukan oleh suatu departemen kepada departemen lain dalam satu struktur organisasi

Intra-regional trade

Perdagangan internasional negara-negara dalam satu kawasan

Investasi portofolio

Investasi dalam bentuk surat-surat berharga yang diperdagangkan di pasar keuangan

Investment grade

Peringkat layak investasi

Leading indicator

Indikator penuntun yang menunjukkan arah variabel acuan ke depan

Lending facility

Sebuah mekanisme yang digunakan saat bank sentral meminjamkan dana kepada dealer utama

Less cash society

Masyarakat yang terbiasa memakai alat pembayaran nontunai

Long-term financing

Skema fasilitas pinjaman murah (bunga 1%) dari ECB bagi perbankan eropa dalam rangka mencegah keketatan likuiditas

operation

Credit crunch dengan jangka waktu 3 tahun

M1

Uang dalam arti sempit (uang kartal dan giral)

M2

Uang dalam arti luas (uang kartal, giral, dan deposito)

Makroprudensial

Pendekatan regulasi keuangan yang bertujuan memitigasi risiko sistem keuangan secara keseluruhan

Margin

Selisih

Mikroprudensial

Kehati-hatian yang terkait dengan pengelolaan lembaga keuangan secara individu agar tidak membahayakan kelangsungan usahanya

Monetary union

Penggunaan satu mata uang tunggal dalam satu kawasan

Monetisasi

Proses konversi/perubahaan sesuatu (aset) menjadi uang

74


LAMPIRAN

Istilah

Keterangan

Moral hazard

Kecenderungan untuk melakukan kecurangan

Mtm

Month-to-month growth: perubahan atau pertumbuhan suatu besaran pada suatu titik waktu tertentu (hari, minggu, atau bulan) terhadap satu bulan sebelumnya

Online banking

Transaksi keuangan yang dilakukan dengan memanfaatkan koneksi internet

Operation twist

Kebijakan The Fed pada akhir 2011, dimana The Fed mengambil inisiatif membeli surat berharga jangka panjang dan secara simultan menjual yang jangka pendek untuk menurunkan tingkat suku bunga jangka panjang

Operasi Pasar

Kegiatan transaksi di pasar uang yang dilakukan oleh Bank Indonesia dengan bank dan pihak lain dalam rangka pengendalian moneter

Pagu hutang / debt ceiling

Jumlah total utang pemerintah Amerika Serikat yang boleh diterbitkan dalam periode tertentu

Pasar obligasi

Tempat diperdagangkannya obligasi

Pendapatan disposibel

Bagian dari pendapatan yang siap untuk dibelanjakan

Price taker

Pengambil harga

Primary reserves

Cadangan utama, bisanya bersifat likuid (dapat diuangkan sewaktu-waktu)

Push factor

Faktor pendorong

Quantitative easing

Kebijakan dimana The Fed mencetak uang baru dan menyalurkannya pada bank untuk memberikan dukungan pembiayaan/pendanaan usaha/bisnis dengan bunga terjangkau

Qtq

Quarter-to-quarter growth: perubahan atau pertumbuhan suatu besaran pada suatu titik waktu tertentu (hari, minggu, bulan, atau kuartal) terhadap titik waktu yang sama tiga bulan (1 kuartal) sebelumnya

Rasio gini

Suatu ukuran yang biasa digunakan untuk memperlihatkan tingkat ketimpangan pendapatan

Second round effect

Dampak lanjutan

Short-term liquidity

Likuiditas jangka pendek

Sistem pembayaran

Sistem yang berkaitan dengan pemindahan sejumlah nilai uang dari satu pihak ke pihak lain

Solvabilitas

Kemampuan perusahaan untuk membayar segala kewajibannya

Sovereign debt crisis

Krisis timbul akibat kegagalan pemerintah negara penerbit surat berharga untuk memenuhi kewajibannya (bunga dan pokoknya)

Stimulus fiskal

Kebijakan fiskal pemerintah yang ditujukan untuk mempengaruhi permintaan agregat (aggregate demand) yang selanjutnya (diharapkan) akan berpangaruh pada aktivitas perekonomian dalam jangka pendek

Sukuk

Suatu surat berharga jangka panjang berdasarkan prinsip syariah yang dikeluarkan emiten kepada pemegang obligasi syariah

Tenor

Masa pelunasan pinjaman, dinyatakan dalam hari, bulan atau tahun

Term of trade

Perbandingan harga ekspor suatu negara terhadap impornya

Unbanked

Orang-orang atau bisnis yang tidak memiliki akses terhadap layanan keuangan utama biasanya ditawarkan oleh bank-bank ritel

Velositas uang

Kecepatan perputaran uang yang beredar

Volatile food

Inflasi yang dominan dipengaruhi oleh shocks (kejutan) dalam kelompok bahan makanan seperti panen, gangguan alam, atau faktor perkembangan harga komoditas pangan domestik maupun perkembangan harga komoditas pangan internasional

Yield

Imbal hasil

Yoy

Year-on-year growth: perubahan atau pertumbuhan suatu besaran pada suatu titik waktu tertentu (hari, minggu, bulan, triwulan, semester, atau tahun) terhadap titik waktu yang sama satu tahun sebelumnya

Ytd

Year-to-date growth: perubahan atau pertumbuhan suatu besaran pada suatu titik waktu tertentu (hari, minggu, bulan, triwulan, semester) terhadap titik waktu terakhir pada tahun sebelumnya (31 Desember). Ytd biasanya untuk mengukur pertumbuhan secara akumulatif.

Yuan

Mata uang Tiongkok


75

TRIWULAN II 2014 KANTOR PERWAKILAN BANK INDONESIA WILAYAH I SULAWESI MALUKU PAPUA

Recommend Documents