BAB II PROFIL KANTOR PERWAKILAN BANK INDONESIA WILAYAH IX (SUMUT DAN ACEH) A. Sejarah Ringkas Berdirinya Kantor Perwakilan Bank Indonesia Wilayah

BAB II PROFIL KANTOR PERWAKILAN BANK INDONESIA WILAYAH IX (SUMUT DAN ACEH)

A. Sejarah Ringkas Berdirinya Kantor Perwakilan Bank Indonesia Wilayah IX (Sumut dan Aceh) Kantor Bank Indonesia (KBI) Medan merupakan Kantor cabang De Javasche Bank yang ke 11 dan mulai dibuka pada tanggal 30 Juli 1907 bersamaan dengan Kantor Cabang Tanjung Balai dan Tanjung Pura yang masing – masing dibuka 15 januari 1908 dan 03 Februari 1908. Pembukaan Kantor Cabang Medan, Tanjung Balai dan Tanjung Pura merupakan kebutuhan untuk menunjang kebijakan moneter pemerintah Hindia Belanda (atas usul De Javasche Bank) yang ketika itu memberlakukan Guldenisasi bagi kepresidenan Pantai Timur Sumatera. Dengan berkembangnya kegiatan Kantor Perwakilan Bank Indonesia Wilayah IX (Sumut Dan Aceh). Dan adanya pengaruh resesi dunia tahun 1930-an maka Kantor Cabang Tanjung Balai dan Tanjung Pura pada akhirnya tutup. Pada saat berdirinya, Kantor Cabang Medan hanya menempati sebuah bangunan sementara.Untuk gedung yang permanen, atas petunjuk pemerintah disediakan sebidang tanah di dekat Esplanade (lapangan umum) yang pembangunannya dilaksanakan sebelum selesainya politik moneter “Guldenisasi” kepresidenan Pantai Timur Sumatera.Untuk persiapan Kantor – Kantor di Tanjung Balai dan Tanjung Pura, Kepala biro perancang Hulst Diminta untuk merancang pembangunan Kantor kedua tempat itu.Rencana pembangunan gedung Kantor

8

Universitas Sumatera Utara

9

yang permanen bagi Kantor Cabang Medan dilakukan bersama dengan perluasan tahap kedua Kantor Pusat (Jakarta Kota) pada tahun 1912 dan beberapa gedung Kantor lainnya. Gedung – gedung ini menunjukan ciri arsitektur yang sama mengikuti ciri arsitektur Eropa pada zamannya. Setelah kemerdekaan, De Javasche Bank mengalami Nasionalisme dan berubah menjadi Bank Indonesia yang berfungsi sebagai Bank Sentral dan Bank Komersial sesuai dengan UU Bank Sentral tahun 1953. Dengan perubahan tersebut, De Javasche Bank berubah menjadi Kantor Perwakilan Bank Indonesia Wilayah IX (SUMUT DAN ACEH). Setelah reorganisasi Kantor Perwakilan Bank Indonesia Wilayah IX (Sumut Dan Aceh) pada tahun 1996, sebutan Kantor Cabang berubah menjadi Kantor Perwakilan Bank Indonesia Wilayah IX (Sumut Dan Aceh) dan berlaku sampai saat ini. Kantor Perwakilan Bank Indonesia Wilayah IX (Sumut Dan Aceh). pertama kali dipimpin oleh L. Von Hormert. Pada tahun 1951 saat nasionalis, Pimpinan Cabang adalah S.F. Van Musschenbroek dan pada saat undang – undang Bank Indonesia tahun 1953 diberlakukan, Pimpinan Cabang Medan adalah M. Planteman. Putra Indonesia pertama yang mengendalikan Bank Indonesia Medan adalah M. Rifai.

1. Dasar Hukum Pendirian Kantor Perwakilan Bank Indonesia Wilayah IX (Sumut Dan Aceh). Sesuai dengan Undang – undang No. 23 tahun 1999 sebagaimana telah diubah dengan undang – undang No. 3 Tahun 2004 yaitu Pasal 5 ayat (2) :


10

“Bank Indonesia dapat mempunyai Kantor – Kantor dalam dan luar wilayah Negara Republik Indonesia”.

2. Visi, Misi, Nilai – Nilai Strategis dan Sasaran Strategis Kantor Perwakilan Bank Indonesia Wilayah IX (SUMUT DAN ACEH) a. Visi Kantor Perwakilan Bank Indonesia Wilayah IX (Sumut dan Aceh) Adapun yang menjadi Visi Kantor Perwakilan Bank Indonesia Wilayah IX (Sumut Dan Aceh).Adalah menjadi Kantor Bank Indonesia yang dapat dipercayai di daerah melalui peningkatan peran dalam menjalankan tugas – tugas Bank Indonesia yang diberikan.

b. Misi Kantor Perwakilan Bank Indonesia Wilayah IX (Sumut dan Aceh) 1. Mencapai kestabilan nilai rupiah dan menjaga efektivitas transmisi kebijakan moneter untuk mendorong pertumbuhan yang berkualitas. 2. Mendorong sistem keuangan nasional bekerja secara efektif dan efisien serta mampu bertahan terhadap gejolak internal untuk mendukung alokasi sumber pendanaan/pembiayaan dapat berkontribusi pada pertumbuhan dan stabilitas perekonomian nasional 3. Mewujudkan sistem pembayaran yang aman, efisien, dan lancar yang berkontribusi terhadap perekonomian, stabilitas moneter dan stabilitas sistem keuangan dengan memperbaiki aspek perluasan akses dan kepentingan nasional. 4. Meningkatkan dan memelihara organisasi dan Sumber Daya Manusia Bank Indonesia yang menjunjung tinggi nilai – nilai strategis dan berbasis kinerja,


11

serta melaksanakan tata kelola (governance) yang berkualitas dalam rangka melaksanakan tugas yang diamanatkan Undang – Undang.

c. Nilai – Nilai Strategis Kantor Perwakilan Bank Indonesia Wilayah IX (Sumut Dan Aceh) 1. Kepercayaan dan kejujuran 2. Bersifat Profesional 3. Keunggulan 4. Kepentingan Umum 5. Koordinasi dan Kerjasama

d. Sasaran Strategi Kantor Perwakilan Bank Indonesia Wilayah IX (SUMUT DAN ACEH) Untuk mewujudkan Visi, Misi dan Nilai – Nilai Strategis tersebut, Bank Indonesia menetapkan sasaran strategis jangka menengah panjang, yaitu: 1. Memperkuat pengendalian inflasi dari sisi permintaan dan penawaran 2. Menjaga stabilitas nilai tukar 3. Mendorong pasar keuangan yang dalam dan efisiensi 4. Menjaga SSK yang mendukung dengan penguatan surveillance 5. Mewujudkan keuangan inklusif yang terarah, efisien, dan sinergis 6. Memelihara SP yang aman, efisien, dan lancar 7. Memperkuat pengelolaan keuangan BI yang akuntabel 8. Mewujudkan proses kerja efektif dan efisien dengan dukungan SI, kultur, dan penguasaan


12

9. Mempercepat ketersediaan Sumber Daya Manusia yang kompeten 10. Memperkuat aliansi strategi dan meningkatkan persepsi positif terhadap Bank Indonesia.

3.

Status dan Kedudukan Bank Indonesia Status dan kedudukan Bank Indonesia adalah sebagai berikut:

a. Sebagai Lembaga Negara Yang Independen Babak baru dalam sejarah Bank Indonesia sebagai Bank Sentral yang independen dimulai ketika sebuah undang – undang baru, yaitu UU No. 23/1999 tentang Bank Indonesia, dinyatakan berlaku pada tanggal 17 Mei 1999. Undang – undang ini memberikan status kedudukan Kantor Bank Indonesia sebagai suatu Lembaga Negara yang independen dan bebas dari campur tangan pemerintah ataupun pihak lainnya. Status kedudukan yang khusus tersebut diperlukan agar Bank Indonesia dapat melaksanakan peran dan fungsinya sebagai otoritas moneter secara lebih efektif dan efisien. b. Sebagai Badan Hukum Status Bank Indonesia baik sebagai badan hukum publik maupun badan hukum perdata ditetapkan dengan undang – undang.Sebagai badan hukum yang merupakan pelaksanaan dari undang – undangan yang mengikat masyarakat luas sesuai dengan wewenangnya. Sebagai badan hukum perdata, Bank Indonesia dapat bertindak untuk dan atas nama sendiri di dalam maupun di luar pengadilan.


13

B.

Struktur Organisasi Kantor Perwakilan Bank Indonesia Wilayah IX (Sumut Dan Aceh) Bentuk Struktur organisasi Kantor Perwakilan Bank Indonesia Wilayah IX

(Sumut Dan Aceh) adalah struktur organisasi garis dan staf.Secara struktur, Kantor Perwakilan Bank Indonesia Wilayah IX (Sumut Dan Aceh).dipimpin oleh seorang pemimpin dengan kualifikasi pegawai golongan VIII (G VIII). Dalam menjalankan tugasnya pemimpin Bank Indonesia dibantu oleh seorang Deputi Pemimpin (G VIII) yang mengkoordinir bidang – bidang yang ada pada Kantor Bank Indonesia Kelas 1, sebagai mana Kantor Perwakilan Bank Indonesia Wilayah IX (SUMUT DAN ACEH), terdiri dari 3 (tiga) bidang yang terdiri atas beberapa seksi/kelompok, yaitu : a. Tim Ekonomi dan Moneter b. Bidang Sistem Pembayaran c. Bidang Manajemen Intern Untuk lebih jelasnya Struktur Organisasi dapat dilihat pada Gambar 2.1 berikut ini :


14

Kepala Perwakilan Bank Indonesia Wilayah IX Deputi Kepala Perwakilan Bank Indonesia Wilayah IX

Divisi Asesmen Ekonomi Keuangan Tim Statistik Survei dan Liaison

Tim Asesmen Ekonomi keuangan

Unit Statistik Survei dan Liaison

Unit Riset Ekonomi Keuangan Wilayah

Divisi Sistem Pembayaran

Divisi Akses Keuangan, UMKM dan Komunikasi

Tim Akses Keuangan, UMKM dan Komunikasi Unit Komunikasi dan Pemberdayaan Komunikasi

Unit Pengelolaan data dan Administrasi SP Unit Kliring

Tim Pengedar Uang

Divisi Manajemen Intern

Unit Sumber daya Manusia

Unit Distribusi Uang

Tim Logistik dan Sekretariat keamanan Dan Protokol Unit Logistik

Unit Statistik dan Database

Unit Layanan Kas Unit Layanan Nasabah Unit Perijinan Pengawasan SP

Unit Sekretarian Pengamanan dan

Unit Pengelolaan Uang

Sumber : Kantor Perwakilan Bank IndonesiaWilayah IX (Sumut dan Aceh) (2014) Gambar 2.1 Struktur Organisasi Kantor Perwakilan Bank Indonesia Wilayah IX (Sumut dan Aceh)


15

C. Job Description / Uraian Tugas Kantor Perwakilan Bank Indonesia Wilayah IX (SUMUT DAN ACEH) 1. Kepala Perwakilan Bank Indonesia Wilayah IX (Sumut dan Aceh) Adapun tugas – tugas pokoknya adalah sebagai berikut: a. Merencanakan, mengarahkan, mengawasi dan mengevaluasi pelaksanaan tugas – tugas pokok Kantor Bank Indonesia mencakup bidang moneter, pengawasan bank, sistem pembayaran dan manajemen intern. b. Mengkoordinasi pelaksanaan tugas KKBI (Koordinsi Kantor Bank Indonesia) dan Kantor Bank Indonesia yang berada dibawah koordinasinya. c. Menyediakan informasi dan masukan/sasaran untuk pemerintah daerah, perbankan dan pihak terkait dalam rangka pengembangan ekonomi daerah. d. Mengkoordinasikan dengan pihak terkait upaya pemberdayaan sector rill dan UMKM didaerah serta mendorong pengembangan potensi ekonomi daerah. e. Memberikan masukan kepada Kantor Pusat mengenai kondisi ekonomi dan keuangan daerah di wilayah kerjanya.

2. Deputi Kepala Perwakilan Bank Indonesia Wilayah IX (Sumut dan Aceh) Adapun tugas – tugas pokoknya adalah sebagai berikut: a. Merencanakan, mengarahkan dan mengawasi pelaksanaan tugas di bidang sistem pembayaran dan manajemen intern di Kantor Bank Indonesia. b. Melaksanakan kegiatan – kegiatan operasional kas dan sistem pembayaran sesuai dengan kebutuhan ekonomi di wilayah kerjanya.


16

c. Mengkoordinasikan pelaksanaan tugas di bidang sistem pembayaran dan manajemen intern di Kantor Bank Indonesia yang berada di wilayah koordinasinya. d. Mengelola sumber daya internal untuk mendukung pelaksanaan tugas di Kantor Bank Indonesia. e. Mendukung Kelancaran bidang ekonomi dan perbankan di Kantor Bank Indonesia.

3. Divisi Ekonomi Moneter a. Tim Pemberdayaan Sektor Riil dan Usaha Mikro Kecil dan Menengah Adapun tugas – tugas pokoknya adalah sebagai berikut: 1. Melakukan Identifikasi hasil – hasil kajian penelitian/ kesepakatan / program yang potensial dalam pengembangan sektor rill atau melaksanakan identifikasi

permasalahan

secara

spesifik

yang

terjadi

pada

komoditi/industri/bidang usaha tertentu. 2. Menyusun program pemberdayaan sektor riil (Korporasi, BUMN dan UMKM) berdasarkan hasil identifikasi. 3. Melaksanakan program pemberdayaan sektor riil yang ditetapkan. 4. Malakukan koordinasi dengan stakeholders daerah untuk memberikan bantuan teknis dalam bentuk pelatihan kepada perbankan dalam rangka pemberdayaan sektor riil dan UMKM. 5. Memberikan bantuan teknis dalam bentuk penyediaan informasi berbasis penelitian serta memfasilitasi proses intermediasi dan perbankan dalam rangka pemberdayaan sektor riil dan UMKM.


17

b. Tim Kajian Ekonomi Adapun tugas-tugas pokoknya adalah sebagai berikut: 1. Menyusun Kajian Ekonomi Regional yang mencakup asesmen makro ekonomi daerah dan perkiraan perkembangan ekonomi dan harga 2. Melakukan penelitian ekonomi daerah yang berbasis kajian lapangan dan studi ke perpustakaan. 3. Menyusun rekomendasi kebijakan perekonomian daerah kepada PEMDA dan stakeholderslainnya yang didasari oleh hasil penelitian. 4. Menyusun dan melaksanakan program komunikasi dan hasil – hasil kajian ekonomi dan penelitian daerah. 5. Menyusun dan melaksanakan program komunikasi dan hasil-hasil kajian ekonomi dan penelitian daerah.

c. Tim Statistik dan Survei Adapun tugas-tugas pokoknya adalah: 1. Menerima, memverifikasi, mengirim ke Kantor pusat, menatausahakan dan memberikan bantuan teknis laporan bank dan non bank. 2. Mengumpulkan dan menyusun data/informasi ekonomi, keuangan perbankan dan demografi di wilayah kerja. 3. Melakukan kegiatan survei untuk kepentingan Kantor pusat dan KBI 4. Melakukan kegiatan hubungan dalam rangka pengumpulan data dan informasi dari pelaku ekonomi (perusahaan, lembaga riset, pemerintahan, perbankan, dan asosiasi). 5. Mengelola dan mengembangkan database informasi perekonomian daerah.


18

4. Divisi Sistem Pembayaran a. Unit Distribusi Uang dan Layanan Kas Adapun tugas – tugas pokoknya adalah sebagai berikut: 1. Melakukan perencanaan pelaksanaan dan evaluasi kebutuhan uang untuk wilayah kerjanya dalam hal ini KBI berperan sebagai Kantor Depot Kas). 2. Melakukan pengelolaan uang khazannah, yaitu penyiapan dan pengambilan modal kerja, pengelolaan persediaan kas (termasuk kas besar), pemeriksaan fisik uang, pengelolaan barang/surat-surat berharga serta penguncian dan pengamanan khazanah. 3. Melakukan tindakan lanjut temuan hasil selisih lebih/kurang atas hitungan ulang dan laporan temuan uang palsu, serta laporan terkait dengan pengedaran uang. 4. Mensosialisasikan ciri-ciri keaslian uang dan cara memperlakukan uang. 5. Melakukan administrasi kegiatan dan anggaran operasional kas, serta pengaturan tugas kasir dan anggaran operasional kas. 6. Menyiapkan dan melaksanakan proses penunjukan pihak ke 3 (tiga) sebagai pelaksanaan jasa kas, seperti (PPUPK) dan peleburan uang logam (UL), Tidak Layak edar (TLE) 7. Melakukan pengawasan dan pemeliharaan peralatan/sarana kas lainnya. 8. Memantau dan melaporkan pemeliharaan peralatan/sarana kerja kas 9. Memantau penggunaan dan persediaan supplies yang dibutuhkan dalam kegiatan operasional kas. 10. Melakukan koordinasi dalam rangka pelaksanaan distribusi uang


19

11. Mempersiapkan modal kerja, melakukan transaksi dan bertanggung jawaban kegiatan layanan kas. 12. Melakukan transaksi dan pertanggungjawaban setoran Bank dan Non Bank 13. Mempersiapkan modal kerja, melakukan transaksi pertanggungjawaban Bank dan Non Bank 14. Mempersiapkan modal kerja, melakukan transaksi dan pertanggung jawaban penukaran. 15. Mempersiapkan modal kerja, melakukan transaksi dan pertanggung jawaban kegiatan layanan kas di luar kantor yaitu kas keliling dan kas titipan. 16. Mempersiapkan modal kerja, melakukan transaksi dan pertanggung jawaban penjualan Uang Rupaih Khusus (URK).

b.Unit pengelolaan uang Adapun tugas-tugas pokoknya adalah sebagai berikut: 1. Mempersiapkan modal kerja, melaksanakan kegiatan dan pertanggungjawaban hitung ulang manual uang kertas dan uang logam 2. Melakukan serah fisik uang sesuai modal kerja 3. Melaksanakan pengawasan kegiatan pengolahan uang yaitu hitung uang dan pemusnahan uang 4. Melakukan pengawasan kegiatan atas pemeliharaan dan perbaikan peralatan kas.


20

c. Seksi Layanan Nasabah Adapun tugas-tugas pokoknya adalah sebagai berikut: 1. Melakukan settlemen transfer melalui BI-RTGS (Bank Indonesia-Real Tim Gross Sattlement) untuk kepentingan pemerintah (atas beban APBN) dan rekening lainnya. 2. Mengelola rekening nasabah (termasuk pemerintah daerah dan lembaga lain terkait dengan Bank Indonesia. 3. Melakukan settlement penerimaan pajak dan penerimaan lainnya dari bank ke rekening pemerintah. 4. Melakukan Business Contuinity Planning (BCP) baik yang dikoordinir DASP maupun KBI (Kantor Bank Indonesia). 5. Melakukan tugas lain terkait dengan sosialisasi dalam rangka diseminasi ketentuan SP (Sistem Pembayaran) kepada stakeholder di daerah. 6. Pengelolaan penganggaran. 7. Pengelolaan transaksi (akunting dan anggaran) BI-SOSA. 8. Pengelolaan database (rekening, user dan database lainnya)BI-SOSA dan BIRTGS. 9. Melakukan survey atas layanan SP Non Tunai 10. Menyediakan layanan helpdisk kepada peserta BI-RTGS. 11. Menganalisa perilaku dan perkembangan SP Non Tunai di KBI: a. Tatausaha money remittance. b. Kajian perilaku SP Non Tunai. 12. Penatausahaan Cek/Bilyet Giro (BG) Bank Indonesia


21

13. Penatausahaan rekening nasabah (termasuk pemerintah daerah dan lembaga terkait dengan tugas BI).

d. Unit Penyelenggaraan Kliring Adapun tugas – tugas pokoknya adalah sebagai berikut: 1. Menyelenggarakan kliring lokal (warkat debit) antar bank 2. Mengelola data keuangan elektronik (DKE) 3. Menatausahakan cek/bilyet giro kosong denga penerbitan daftar hitam lokal. 4. Memonitoring penyelenggaraan Kliring lokal Non BI 5. Menyediakan layanan helpdisk SKNBI (Sistem Kliring Nasional Bank Indonesia) 6. Melaksanakan Business Contuinity Planning (BCP) 7. Mengelola laporan hasil kegiatan SKN-BI 8. Melakukan perhitungan dan pembebanan biaya proses warkat. 9. Pengelolaan dan penatausahaan data penarik cek/Bilyet kosong

5. Divisi Bidang Manajemen Intern a. Unit Sumber Daya Manusia Adapun tugas – tugas pokoknya adalah sebagai berikut: 1. Melaksanakan kegiatan dengan proses penerimaan, penempatan, pembinaan, dan PHK sesuai dengan ketentuan yang ditetapkan oleh satuan kerja Kantor Pusat. 2. Menatausahakan data kepegawaian. 3. Menyelenggarakan pendidikan dan pelatihan pegawai.


22

4.

Melakukan penyelesaina pembayaran yang berkaitan gaji, insentif,manfaat dan fasilitas lainnya.

5.

Membuat laporan berkala yang berkaitan dengan kepegawaian kepada satuan kerja terkait di Kantor pusat

b. Unit Logistik Adapun tugas – tugas pokoknya adalah sebagai berikut: 1. Mengkoordinasi penyusunan dan evaluasi realisasi program kerja Kantor Perwakilan Bank Indonesia Wilayah IX (Sumut dan Aceh). 2.

Melaksanakan dan menatausahakan pengadaan barang dan jasa.

3.

Melaksanakan penghapusan barang – barang inventaris dan kendaraan.

4.

Melaksanakan pemeliharaan gedung, invetaris Kantor, rumah dinas, rumah istirahat dan perabotannya serta sarana lainnya.

5. Menyelesaikan tagihan listrik, air, telepon, gas serta jasa pihak ketiga lainnya. 6.

Membuat laporan berkala yang berkaitan dengan logistik.

c. Unit Sekretariat, Pengamanan dan Protokol (SPP) Adapun tugas – tugas pokoknya adalah sebagai berikut: 1. Memfasilitasi penyelesaian masalah yang berkaitan dengan aspek hukum. 2. Mengelola surat masuk, warkat masuk keluar serta sentral khazanah arsip. 3. Mengelola kegiatan protokoler. 4. Mengawasi pengoperasian alat komunikasi masuk keluar (telepon, fax, e-mail) 5. Mengelola pengamanan gedung Kantor, tata tertib Kantor dan penjemputan uang, kas keliling, rumah dinas dan rumah peristirahatan lainnya.


23

6. Merencanakan dan melaksanakan pelatihan yang berkaitan dengan tugas pengamanan dan protokol 7. Membuat laporan berkala mengenai kesekretariatan, pengamanan, dan protocol

D. Jaringan usaha/Kegiatan Kantor Perwakilan Bank Indonesia Wilayah IX (Sumut dan Aceh) merupakan perpanjangan tangan dari Kantor Pusat dalam melaksanakan tugas – tugasnya. Adapun tugas – tugas pokoknya adalah sebagai berikut: 1. Memberikan masukan kepada Kantor Pusat tentang kondisi ekonomi dan keuangan daerah di wilayah kerjanya. 2. Melaksanakan kegiatan operasional sistem pembayaran tunai atau non tunai sesuai dengan kebutuhan ekonomi daerah di wilayah kerjanya. 3. Memberikan saran kepada pemerintah daerah mengenai kebijakan ekonomi yang didukung penyediaan informasi berdasarkan hasil kerja yang akurat.

E. Kinerja Usaha Terkini Kantor Perwakilan Bank Indonesia memiliki kinerja usaha terkini, yaitu pengalihan fungsi Divisi Pengawasan Bank ke Otoritas Jasa Keuangan (OJK), yang mana pada UU No. 21 Tahun 2011 Tentang Otoritas Jasa Keuangan. Fungsi dari pengawasan Bank Indonesia diambil alih untuk terlaksananya fungsi pengawasan lembaga keuangan yang berintegritas.


24

F. Rencana Kegiatan Dalam perencanaan kegiatan untuk pemanfaatan teknologi informasi pada Kantor Perwakilan Bank Indonesia Wilayah IX (Sumut dan Aceh) tidak mempunyai wewenang untuk mengaturnya. Setiap perencanaan kegiatan semuanya diatur dari Kantor Bank Indonesia Pusat Jakarta, sehingga para staff Kantor Perwakilan Bank Indonesia Wilayah IX (Sumut dan Aceh) hanya menjalankan rencana kegiatan yang telah diatur dari Kantor Pusat.


BAB II PROFIL KANTOR PERWAKILAN BANK INDONESIA WILAYAH IX (SUMUT DAN ACEH) A. Sejarah Ringkas Berdirinya Kantor Perwakilan Bank Indonesia Wilayah

Recommend Documents