TRIWULAN III 2014 KANTOR PERWAKILAN BANK INDONESIA WILAYAH I SULAWESI MALUKU PAPUA

Kajian Ekonomi dan Keuangan Regional Provinsi Sulawesi Selatan TRIWULAN III 2014

KANTOR PERWAKILAN BANK INDONESIA WILAYAH I SULAWESI MALUKU PAPUA

Publikasi ini beserta publikasi Bank Indonesia yang lain dapat diakses secara online pada: www.bi.go.id/web/id/Publikasi/ Salinan publikasi ini juga dapat diperoleh dengan menghubungi: Divisi Asesmen Ekonomi dan Keuangan Kantor Perwakilan Bank Indonesia Wilayah I Sulawesi Maluku Papua (Sulampua) Jl. Jenderal Sudirman No. 3 Makassar 90113, Indonesia Telepon: 0411 – 3615188/3615189 Faksimili: 0411 – 3615170

KATA PENGANTAR

Kata Pengantar Laporan Kajian Ekonomi dan Keuangan Regional (KEKR) Provinsi Sulawesi Selatan (Sulsel) disusun dan disajikan setiap triwulan oleh Kantor Perwakilan Bank Indonesia Wilayah I – Sulawesi Maluku Papua (Sulampua), mencakup aspek pertumbuhan ekonomi, keuangan pemerintah, inflasi, sistem keuangan dan pengembangan akses keuangan, sistem pembayaran dan pengelolaan uang, ketenagakerjaan dan kesejahteraan masyarakat, serta prospek perekonomian ke depan. Kajian ekonomi daerah disamping bertujuan untuk memberikan masukan bagi Kantor Pusat Bank Indonesia dalam merumuskan kebijakan moneter maupun makroprudensial, juga diharapkan dapat menjadi salah satu referensi bagi para stakeholders di daerah dalam membuat keputusan. Keberadaan Kantor Perwakilan Bank Indonesia (KPw BI) di daerah diharapkan dapat semakin berperan sebagai strategic partner bagi stakeholders di wilayah kerjanya. Pada triwulan III 2014, ekonomi Sulsel tumbuh tinggi sebesar 8,23% (yoy), dan meningkat dibandingkan dengan triwulan II 2014 yang tumbuh 7,36% (yoy). Kinerja perekonomian Sulsel tersebut berbeda arah dengan perekonomian nasional. Peningkatan kinerja sektor primer, industri pengolahan, serta sektor perdagangan menjadi penyebab naiknya laju pertumbuhan ekonomi Sulsel. Masih terjadinya panen, minimalnya gangguan operasional tambang, serta permintaan yang kuat akan barang hasil industri menjadi faktor pendorong ekonomi Sulsel pada triwulan laporan. Pertumbuhan ekonomi yang telah dicapai tersebut, di sisi lain masih menyisakan tantangan berupa meningkatnya jumlah penduduk miskin serta belum membaiknya tingkat ketimpangan pendapatan di masyarakat. Perkembangan harga di Sulsel pada triwulan laporan masih pada level yang relatif rendah yaitu 3,72% (yoy). Prestasi tersebut sebagai hasil dari ketersediaan pasokan/stok. Peran TPID se-Sulsel juga tampak lebih nyata dengan adanya perencanaan dan antisipasi kenaikan tekanan harga, dengan meningkatkan produksi pangan setidaknya beberapa bulan sebelum momen perayaan Idul Fitri. TPID seSulsel juga optimal dalam meningkatkan koordinasi maupun penguatan kelembagaan. Dalam penyusunan laporan ini, Bank Indonesia memanfaatkan data serta informasi dari berbagai institusi baik secara langsung yaitu melalui survei dan liaison maupun dari data yang sudah tersedia. Sehubungan dengan hal tersebut, pada kesempatan ini, kami menyampaikan terima kasih dan penghargaan kepada semua pihak yang telah berkontribusi baik berupa pemikiran maupun penyediaan data/informasi secara kontinyu, tepat waktu, dan reliable. Saran serta masukan dari para pengguna sangat kami harapkan untuk menghasilkan laporan yang lebih baik ke depan.

Makassar, November 2014 Kantor Perwakilan Bank Indonesia Wilayah I - Sulampua

Suhaedi Direktur Eksekutif

Kajian Ekonomi dan Keuangan Regional Provinsi Sulawesi Selatan | Triwulan III 2014 Sektor Primer Kembali Mendorong Pertumbuhan Sulsel

iii

VISI BANK INDONESIA Menjadi lembaga bank sentral yang kredibel dan terbaik di regional melalui penguatan nilai-nilai strategis yang dimiliki serta pencapaian inflasi yang rendah dan nilai tukar yang stabil.

MISI BANK INDONESIA 1. Mencapai stabilitas nilai rupiah dan menjaga efektivitas transmisi kebijakan moneter untuk mendorong pertumbuhan ekonomi yang berkualitas. 2. Mendorong sistem keuangan nasional bekerja secara efektif dan efisien serta mampu bertahan terhadap gejolak internal dan eksternal untuk mendukung alokasi sumber pendanaan/pembiayaan dapat berkontribusi pada pertumbuhan dan stabilitas perekonomian nasional. 3. Mewujudkan sistem pembayaran yang aman, efisien, dan lancar yang berkontribusi terhadap perekonomian, stabilitas moneter, dan stabilitas sistem keuangan dengan memperhatikan aspek perluasan akses dan kepentingan nasional. 4. Meningkatkan dan memelihara organisasi dan SDM Bank Indonesia yang menjunjung tinggi nilai-nilai strategis dan berbasis kinerja, serta melaksanakan tata kelola (governance) yang berkualitas dalam rangka melaksanakan tugas yang diamanatkan UU.

NILAI-NILAI STRATEGIS Merupakan nilai-nilai yang menjadi dasar Bank Indonesia, manajemen, dan pegawai untuk bertindak dan atau berperilaku, yang terdiri atas: Trust and Integrity – Professionalism – Excellence – Public Interest – Coordination and Teamwork.

iv


DAFTAR ISI

Daftar Isi

KATA PENGANTAR

III

DAFTAR ISI

V

RINGKASAN EKSEKUTIF

1

TABEL INDIKATOR EKONOMI

5

1.

9

PERTUMBUHAN EKONOMI DAERAH

1.1. PERTUMBUHAN EKONOMI 1.2. SISI PERMINTAAN 1.3. SISI PENAWARAN

10 10 15

2.

23

KEUANGAN PEMERINTAH

2.1. STRUKTUR ANGGARAN 2.2. PERKEMBANGAN REALISASI ANGGARAN 2.3. PERKEMBANGAN REALISASI ANGGARAN INSTANSI VERTIKAL DI KABUPATEN DAN KOTA

24 24 26

3.

INFLASI DAERAH

29

3.1. 3.2. 3.3. 3.4.

INFLASI KELOMPOK BARANG DAN JASA INFLASI MENURUT KOTAIHK DISAGREGASI INFLASI KOORDINASI PENGENDALIAN INFLASI

30 34 35 36

4.

SISTEM KEUANGAN DAN PENGEMBANGAN AKSES KEUANGAN

41

4.1. KONDISI UMUM PERBANKAN 4.2. STABILITAS SISTEM KEUANGAN 4.3. PENGEMBANGAN AKSES KEUANGAN

42 45 47

5.

49

SISTEM PEMBAYARAN DAN PENGELOLAAN UANG

5.1. PERKEMBANGAN SISTEM PEMBAYARAN 5.2. PENGELOLAAN UANG TUNAI

50 51


v

DAFTAR ISI

6.

KETENAGAKERJAAN DAN KESEJAHTERAAN

55

6.1. 6.2. 6.3. 6.4.

TENAGA KERJA PENDUDUK MISKIN RASIO GINI NILAI TUKAR PETANI

56 57 58 58

7.

PROSPEK PEREKONOMIAN

61

7.1. PROSPEK PERTUMBUHAN EKONOMI 7.2. PROSPEK INFLASI

62 65

LAMPIRAN

73

DAFTAR BOKS BOKS 3.A. PEMBENTUKAN TPID DI SELURUH KABUPATEN/KOTA SE SULAWESI SELATAN TELAH SELESAI DILAKUKAN

38

BOKS 3.B. PEMBAGIAN ZONA TPID KABUPATEN DAN KOTA DI SULAWESI SELATAN

39

BOKS 5.A. PENCANANGAN GERAKAN NASIONAL NON TUNAI (GNNT)

53

BOKS 7.A. DAMPAK (RENCANA) KENAIKAN HARGA BBM BERSUBSIDI

68

BOKS 7.B. TINDAK LANJUT PROYEK INFRASTRUKTUR, WHAT’S NEXT?

70

vi


RINGKASAN EKSEKUTIF

Ringkasan Eksekutif

Gambaran Umum Perekonomian Sulawesi Selatan pada triwulan III 2014 tumbuh meningkat.

Pada triwulan III 2014, ekonomi Sulawesi Selatan (Sulsel) tumbuh sebesar 8,23% (yoy), di atas triwulan II 2014 (7,36%, yoy). Meningkatnya kinerja perekonomian Sulsel didorong oleh produksi sektor utama yang mengalami akselerasi serta percepatan pertumbuhan komponen investasi. Dengan perkembangan tersebut, pertumbuhan ekonomi Sulsel tetap lebih tinggi daripada pertumbuhan ekonomi nasional triwulan III 2014 (5,01%, yoy). Sementara itu, tekanan inflasi tercatat melambat di triwulan laporan, sebesar 3,72% (yoy), dibandingkan dengan triwulan II 2014 (5,92%, yoy). Turunnya tekanan inflasi didorong oleh kecukupan pasokan dan koordinasi yang optimal antara pemerintah provinsi dengan pemerintah di tingkat kabupaten/kota, melalui kelembagaan Tim Pengendalian Inflasi Daerah (TPID), dengan masa persiapan sebelum Lebaran setidaknya 3 (tiga) bulan sebelumnya. Kondisi sistem keuangan menunjukkan indikator perbankan masih dalam tendensi yang melambat, namun tetap dalam risiko yang terjaga. Di sisi lain, transaksi nontunai melalui sarana RTGS mampu tumbuh cukup tinggi. Ke depan, tantangan dalam peningkatan produktivitas sektor utama harus diatasi untuk menjaga tingkat pertumbuhan ekonomi yang berkualitas. Dari sisi harga, beberapa faktor risiko tekanan inflasi harus diwaspadai, antara lain ekspektasi masyarakat terhadap kenaikan administered prices. Pertumbuhan Ekonomi Daerah

Investasi meningkat, terkait membaiknya kinerja sektor primer, industri, dan perdagangan.

Perekonomian Sulsel pada triwulan III 2014 mengalami peningkatan kinerja yang didorong oleh naiknya kinerja sektor primer, industri pengolahan, dan perdagangan. Pertumbuhan ekonomi Sulsel pada triwulan laporan tercatat sebesar 8,23% (yoy), lebih tinggi dari triwulan sebelumnya sebesar 7,36% (yoy). Dari sisi permintaan, akselerasi didukung oleh kegiatan investasi yang mengalami akselerasi pertumbuhan dibandingkan dengan triwulan sebelumnya. Dari sisi sektoral, meningkatnya pertumbuhan didorong oleh produksi sektor primer, sektor industri pengolahan, dan sektor perdagangan, hotel, dan restoran (PHR) yang tumbuh lebih tinggi dari capaian pada triwulan II 2014. Produksi sektor utama yang membaik diyakini telah berhasil memenuhi kebutuhan dari sisi permintaan sehingga dapat menopang pertumbuhan ekonomi. Keuangan Pemerintah

Realisasi pendapatan dan belanja pada triwulan III 2014 cenderung lebih rendah dari periode yang sama tahun lalu.

Realisasi pendapatan maupun belanja fiskal daerah relatif belum optimal. Realisasi pos pendapatan maupun belanja hingga triwulan III 2014 cenderung lebih rendah dari periode yang sama tahun 2013. Dari sisi pendapatan, persentase realisasi pendapatan daerah masih cukup rendah, meski secara nominal, capaiannya lebih tinggi dari periode yang sama tahun 2013. Tertahannya realisasi pendapatan daerah tersebut terutama karena belum maksimalnya realisasi pendapatan pajak daerah dan pendapatan retribusi daerah. Sementara dari sisi belanja, realisasi belanja daerah juga masih cukup rendah, dimana realisasinya sebesar 55,98%, walaupun nominal realisasi Kajian Ekonomi dan Keuangan Regional Provinsi Sulawesi Selatan | Triwulan III 2014 Sektor Primer Kembali Mendorong Pertumbuhan Sulsel

1

RINGKASAN EKSEKUTIF

belanja triwulan III 2014 tersebut masih lebih tinggi jika dibandingkan dengan tahun sebelumnya. Penyerapan belanja infrastruktur (belanja modal) masih kecil dan diharapkan akan terakselerasi pada triwulan mendatang hingga penghujung tahun 2014 sehingga menjadi stimulan bagi investasi. Sementara realisasi belanja pegawai yang lebih tinggi, turut memberi dorongan pada pertumbuhan konsumsi swasta. Inflasi Daerah Tekanan Inflasi Sulsel triwulan III 2014 menurun, disebabkan oleh berakhirnya berbagai momen perayaan serta pasokan pangan yang memadai.

Laju inflasi Sulsel pada triwulan III 2014 tercatat sebesar 3,72% (yoy), lebih rendah dari triwulan II 2014 (5,92%, yoy). Penurunan ini disebabkan oleh melemahnya tekanan inflasi pada beberapa kelompok barang/jasa yang dikonsumsi masyarakat pasca berakhirnya rangkaian event besar seperti Idul Fitri, hari kemerdekaan, dan Idul Adha. Melimpahnya pasokan ikan akibat membaiknya cuaca yang mendukung kegiatan penangkapan ikan juga menjadi salah satu penyebab menurunnya tekanan inflasi di periode pelaporan. Terkendalinya inflasi tidak terlepas dari kontribusi TPID. Secara kelembagaan, saat ini seluruh TPID di tingkat kabupaten/kota telah terbentuk seiring semakin intensifnya kegiatan koordinasi di sepanjang periode pelaporan. Sistem Keuangan dan Pengembangan Akses Keuangan

Intermediasi perbankan melambat, namun risiko masih dalam batas aman.

Kinerja pembiayaan perbankan di Sulsel pada triwulan III 2014 melambat, namun dengan risiko yang tetap terkendali. Kegiatan intermediasi (LDR) sedikit menurun pada triwulan III 2014 menjadi sebesar 125,06% dari triwulan sebelumnya (129,21%). Kredit konsumsi dan investasi melambat, namun kredit modal kerja masih terakselerasi. Sementara penghimpunan tabungan dan deposito masih meningkat, mendorong akselerasi penghimpunan DPK. Di sisi lain, risiko kredit perbankan masih terjaga dengan baik. Rasio nonperforming loan (NPL) bank umum masih berada pada level aman, antara lain pada sektor korporasi, rumah tangga, maupun UMKM. Namun, perlu ada perhatian khusus pada kualitas kredit yang disalurkan bagi korporasi pertambangan. Sementara itu, pertumbuhan aset bank umum mengalami peningkatan karena didorong oleh pertumbuhan aset semua kelompok bank. Sistem Pembayaran dan Pengelolaan Uang

Masih relatif tingginya pertumbuhan ekonomi tercermin pada volume RTGS.

Perkembangan kinerja perputaran uang melalui RTGS terus menunjukkan tendensi yang membaik pada triwulan III 2014. Transaksi keuangan nontunai melalui Real Time Gross Settlement (BI-RTGS) mampu tumbuh cukup tinggi pada triwulan laporan setelah sebelumnya mengalami kontraksi. Sementara itu, transaksi keuangan melalui Sistem Kliring Nasional Bank Indonesia (SKNBI) masih sedikit mengalami kontraksi. Faktor musiman memengaruhi pergerakan aliran uang kartal pada triwulan III 2014. Meski masih mengalami net outflow, aliran uang yang disetor mulai menunjukkan peningkatan seiring pasca Lebaran. Kegiatan penarikan uang dinilai akan terus meningkat hingga akhir triwulan IV. Adapun pengelolaan uang tunai oleh Bank Indonesia dilakukan dengan melakukan layanan penukaran uang, kas keliling, remise, pemusnahan uang tidak layak edar, dan edukasi ciri-ciri keaslian mata uang. Hal ini dilakukan sebagai upaya untuk mewujudnyatakan clean money policy. Ketenagakerjaan dan Kesejahteraan

Tingkat pengangguran dan kesejahteraan relatif tidak berubah signifikan.

2

Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) Sulsel mencapai 5,10% (Sakernas Agustus 2014) atau relatif tidak berubah dari tahun sebelumnya (Agustus 2013). Kemudian, tingkat kesejahteraan yang diukur dari Nilai Tukar Petani (NTP) triwulan III 2014 terpantau membaik dari triwulan sebelumnya. Dari aspek kemiskinan, jumlah penduduk miskin hingga Maret 2014 meningkat dibanding September 2013 baik di kota maupun di desa yaitu tumbuh sebesar 9,73% (yoy). Persentase tersebut meningkat seiring dengan bertambahnya jumlah penduduk miskin akibat naiknya garis batas kemiskinan. Kendati demikian, kenaikan garis batas kemiskinan Maret 2014 tercatat lebih lambat dari September 2013 yang disebabkan oleh penurunan inflasi tahunan pada Maret 2014.


RINGKASAN EKSEKUTIF

Prospek Perekonomian Pertumbuhan ekonomi Sulsel pada triwulan IV 2014 akan tetap kuat dengan tingkat inflasi yang terkendali.

Perekonomian Sulsel pada triwulan IV 2014 diperkirakan stabil meningkat, namun untuk keseluruhan tahun 2014 sedikit lebih rendah dari 2013. Tingkat pertumbuhan triwulan IV 2014 dan 2014, masing-masing diperkirakan akan tumbuh pada kisaran 7,8% - 8,3% (yoy) dan 7,4% - 8,4% (yoy). Dengan perkembangan tersebut, maka pertumbuhan ekonomi Sulsel 2014 tetap lebih baik dibandingkan dengan ekonomi nasional. Di sisi permintaan, pertumbuhan ekonomi ditopang oleh permintaan domestik (konsumsi dan investasi) dan kegiatan ekspor yang tetap kuat. Di sisi penawaran, hampir semua sektor mengalami akselerasi, didorong oleh faktor musiman dan permintaan domestik. Sektor pertanian diperkirakan melambat, karena memasuki musim tanam di sebagian besar daerah. Tekanan harga akhir tahun 2014 diprakirakan akan tetap terkendali, meski disertai risiko yang dapat meningkatkan inflasi. Ketersediaan bahan makanan dinilai dapat mencukupi dengan masih terjadinya panen padi di beberapa daerah, didukung dengan relatif minimalnya dampak kenaikan tarif tenaga listrik (TTL). Namun demikian, tekanan inflasi dari harga yang ditentukan pemerintah (BBM) akan menjadi faktor risiko utama yang dapat membuat inflasi tercatat jauh di atas perkiraan karena imbas secara langsung maupun tidak langsung.


3

RINGKASAN EKSEKUTIF

HALAMAN INI SENGAJA DIKOSONGKAN

4




Tabel Indikator Ekonomi A. INFLASI DAN PRODUK DOMESTIK REGIONAL BRUTO (PDRB) INDIKATOR MAKRO Indeks Harga Konsumen - Sulawesi Selatan - Sulawesi Utara - Gorontalo - Papua - Papua Barat - Maluku - Sulawesi Tengah - Sulawesi Tenggara - Sulawesi Barat - Maluku Utara

2012* I

II

2013* III

IV

I

II

2014** III

IV

I

II

III

132.89 128.11 134.65 126.38 144.28 137.57 135.20 137.27 134.57 133.20

133.44 129.75 136.07 127.28 149.65 142.05 137.53 138.93 134.98 134.73

135.69 131.57 137.85 129.07 152.64 142.03 141.14 141.02 137.56 135.68

136.14 133.73 139.32 132.71 152.79 140.74 142.34 141.15 138.24 136.87

139.01 136.86 141.62 133.82 155.28 141.12 143.27 141.41 140.21 138.49

139.26 136.16 140.95 135.00 158.31 144.46 142.88 144.15 140.78 138.68

145.51 141.73 142.53 140.14 167.44 156.03 151.42 151.32 145.61 148.77

144.60 144.59 147.46 143.68 163.87 153.14 153.12 149.50 146.41 150.25

109.16 109.39 108.24 113.54 108.41 110.38 111.45 108.00 108.92 112.16

109.71 110.28 109.32 112.66 109.26 111.97 113.64 109.77 110.28 114.28

111.72 110.90 109.62 114.05 113.93 112.31 115.12 111.72 112.54 117.01

4.06 0.95 5.91 1.94 2.07 8.65 2.50 5.10 3.81 4.54

3.84 3.73 5.95 1.80 4.11 6.25 4.99 4.65 3.24 4.30

4.48 5.23 5.40 2.94 5.52 7.07 6.78 2.03 3.71 3.87

4.41 6.04 5.31 4.52 5.07 6.73 5.87 5.25 3.28 3.29

4.61 6.83 5.18 5.89 7.62 2.58 5.97 3.02 4.19 3.97

4.36 4.94 3.59 6.07 5.79 1.70 3.89 3.76 4.30 2.93

7.24 7.72 3.39 8.58 9.70 9.86 7.28 7.30 5.85 9.65

6.21 8.12 5.84 8.27 7.25 8.81 7.57 5.92 5.91 9.78

5.88 5.67 5.10 9.57 5.77 8.95 8.42 5.60 6.24 8.80

5.92 6.26 5.82 7.40 5.27 8.85 10.37 4.84 6.65 9.75

3.72 4.00 3.59 4.51 5.32 2.79 5.46 1.83 4.46 5.40

PDRB Penawaran - Harga Konstan (Rp Miliar) 1. Pertanian 2. Pertambangan dan Penggalian 3. Industri Pengolahan 4. Listrik, Gas, dan Air Bersih 5. Konstruksi/Bangunan 6. Perdagangan, Hotel, dan Restoran 7. Angkutan dan Komunikasi 8. Keuangan, Persewaan, Jasa Perusahaan 9. Jasa-jasa

14,142 3,787 875 1,948 157 841 2,509 1,436 1,129 1,460

15,057 4,095 1,116 1,990 159 868 2,616 1,459 1,240 1,514

15,545 4,321 1,091 2,033 164 903 2,738 1,502 1,272 1,522

14,974 3,329 1,209 2,079 168 955 2,798 1,553 1,338 1,544

15,304 3,831 1,123 2,108 169 913 2,797 1,544 1,323 1,494

15,995 4,059 1,181 2,187 173 964 2,876 1,613 1,414 1,529

16,828 4,491 1,230 2,210 178 1,022 2,966 1,660 1,468 1,604

6,936 3,765 1,153 2,199 181 1,058 3,022 1,663 1,480 1,636

16,530 4,243 1,140 2,238 184 986 3,029 1,642 1,472 1,594

4,521 1,121 2,355 194 1,035 3,139 1,668 1,518 1,622

5,080 1,223 2,431 197 1,076 3,259 1,713 1,535 1,700

PDRB Permintaan - Harga Konstan (Rp Miliar) 1. Konsumsi 2. Investasi 3. Ekspor 4. Impor

14,142 9,586 4,070 4,755 4,269

15,057 9,767 4,797 5,323 4,830

15,545 9,984 4,557 5,659 4,655

14,974 10,142 3,387 6,158 4,713

15,304 10,136 4,666 5,322 4,820

15,995 10,336 5,153 5,634 5,128

16,828 10,675 4,323 6,169 4,339

16,157 10,852 4,052 6,176 4,923

10,777 4,025 6,098 4,371

10,965 4,993 6,288 5,073

11,296 4,909 6,639 4,631

Total PDRB (Rp Miliar) Pertumbuhan PDRB (%, yoy)

14,142 7.90

15,057 8.06

15,545 8.70

14,974 8.88

15,304 8.21

15,995 6.23

16,828 8.26

16,157 7.90

16,530 8.01

17,173 7.36

18,214 8.23

Nilai Ekspor (X) Luar Negeri Non-migas (US$ Juta) Volume Ekspor Luar Negeri Non-migas (Ribu Ton) Nilai Impor (M) Luar Negeri Non-migas (US$ Juta) Volume Impor Luar Negeri Non-migas (Ribu Ton) Neraca Perdagangan (X - M) Non-migas (US$ Juta)

269.15 223.29 155.07 280.95 114.08

334.64 193.78 186.72 500.79 147.92

425.37 152.34 254.70 246.48 170.67

526.60 245.36 219.18 215.54 307.42

403.02 171.92 300.72 160.04 102.30

389.29 198.44 404.72 472.75 (15.43)

417.56 499.94 218.82 216.69 198.75

386.19 230.41 123.23 271.11 262.96

366.41 167.44 139.10 221.11 227.31

460.02 182.55 181.87 258.82 278.14

499.05 193.36 149.05 266.39 350.00

Laju Inflasi Tahunan (%, yoy) - Sulawesi Selatan - Sulawesi Utara - Gorontalo - Papua - Papua Barat - Maluku - Sulawesi Tengah - Sulawesi Tenggara - Sulawesi Barat - Maluku Utara

Catatan: *) Angka sementara untuk data PDRB; data IHK menggunakan tahun dasar 2007 **) Angka sangat sementara untuk data PDRB; data IHK menggunakan tahun dasar 2012


5


B. PERBANKAN (KREDIT LOKASI BANK, DPK LOKASI BANK PELAPOR) INDIKATOR

2012 I

II

2013 III

IV

I

II

2014**** III

IV

I

II

III

BANK UMUM : Total Aset (Rp Miliar)

67,573

72,554

74,754

79,307

80,876

86,366

90,288

90,932

90,909

97,572

99,571

DPK - Lokasi Bank Pelapor (Rp Miliar) Giro Tabungan Deposito

45,734 7,471 25,004 13,259

48,024 7,282 27,206 13,536

49,917 7,257 28,545 14,115

53,717 7,345 31,466 14,907

52,302 7,770 29,321 15,211

53,457 8,092 30,068 15,297

57,359 9,221 32,076 16,062

60,444 7,845 35,007 17,592

58,162 7,990 32,446 17,726

61,402 9,730 33,168 18,504

64,339 9,693 34,828 19,819

54,585 59,035 61,090 66,221 68,371 72,937 75,014 75,388 75,874 79,336 20,516 22,850 22,385 25,506 25,980 26,659 26,160 27,231 27,257 29,062 10,025 10,588 10,997 11,380 12,232 14,486 15,769 14,494 14,642 15,467 24,044 25,597 27,707 29,335 30,158 31,793 33,085 33,663 33,974 34,807 119.35% 122.93% 122.38% 123.28% 130.72% 136.44% 130.78% 124.72% 130.45% 129.21%

80,463 29,847 15,457 35,159 125.06%

Kredit - Lokasi Bank (Rp Miliar) - Modal Kerja - Investasi - Konsumsi LDR Kredit - Lokasi Bank (Rp Miliar) - Pertanian - Pertambangan - Industri pengolahan - Listrik, Gas, dan Air - Konstruksi - Perdagangan - Pengangkutan - Jasa Dunia Usaha - Jasa Sosial Masyarakat - Lain-lain

54,585 906 312 3,468 137 2,065 15,459 1,744 2,917 1,570 26,007

59,035 1,128 363 3,904 124 2,448 17,631 1,730 3,178 1,485 27,045

61,090 1,171 375 4,008 135 2,582 17,741 1,794 3,131 1,372 28,781

66,221 1,215 399 5,250 141 2,674 19,027 2,321 3,105 1,404 30,684

68,371 1,403 447 5,335 133 2,565 19,933 2,631 3,240 1,619 31,065

72,937 1,396 449 5,579 116 2,780 22,957 2,763 3,433 1,650 31,814

75,014 1,385 444 5,631 121 2,966 23,360 2,864 3,414 1,733 33,096

75,388 1,400 397 4,186 191 3,034 24,132 2,923 3,550 1,780 33,794

75,874 1,405 377 3,918 218 3,043 24,334 2,960 3,747 1,828 34,043

79,336 1,499 560 4,210 245 3,666 25,587 2,950 3,598 1,968 35,053

80,463 1,435 537 4,283 232 4,173 25,748 2,951 3,581 2,115 35,408

Kredit UMKM - Lokasi Bank (Rp Miliar)

18,349

19,582

18,240

20,270

21,818

24,162

24,221

24,684

24,823

26,489

26,768

Kredit Mikro* (Rp Miliar) - Modal Kerja - Investasi - Konsumsi

3,533 3,151 382 -

3,939 3,489 449 -

3,628 3,159 469 -

3,672 3,206 467 -

3,994 3,484 510 -

4,211 3,558 653 -

4,412 3,648 764 -

4,499 3,768 731 -

4,648 3,827 821 -

5,114 4,088 1,027 -

5,297 4,249 1,048 -

Kredit Kecil ** (Rp Miliar) - Modal Kerja - Investasi - Konsumsi

8,932 5,564 3,369 -

8,933 5,848 3,085 -

8,433 5,455 2,978 -

8,938 5,760 3,178 -

9,290 5,678 3,612 -

9,819 6,492 3,328 -

9,877 5,624 4,253 -

10,037 5,750 4,287 -

10,123 5,862 4,261 -

10,329 6,076 4,253 -

10,885 6,408 4,478 -

Kredit Menengah *** (Rp Miliar) - Modal Kerja - Investasi - Konsumsi

5,884 4,759 1,125 -

6,710 5,478 1,232 -

6,180 4,833 1,347 -

7,660 5,644 2,016 -

8,534 6,186 2,349 -

10,132 7,205 2,927 -

9,932 6,872 3,060 -

10,148 7,278 2,870 -

10,052 7,079 2,972 -

11,046 7,822 3,224 -

10,586 7,680 2,906 -

NPL Total gross - Lokasi Bank (%)

3.05%

3.08%

2.87%

2.74%

2.94%

2.83%

2.91%

2.85%

3.14%

3.54%

3.57%

NPL UMKM gross - Lokasi Bank (%)

4.12%

4.23%

4.18%

3.96%

4.25%

3.95%

4.57%

4.38%

4.87%

4.98%

5.42%

BANK UMUM SYARIAH Total Aset (Rp Miliar)

3,377

3,689

3,977

4,524

4,802

5,085

5,420

5,576

5,586

5,580

5,619

DPK - Lokasi Bank Pelapor (Rp Miliar) Giro Tabungan Deposito

1,578 196 756 626

1,635 199 803 633

1,817 200 844 773

2,063 296 984 783

2,138 253 969 916

2,138 232 974 932

2,594 243 1,162 1,188

2,884 338 1,307 1,239

2,742 221 1,261 1,260

2,795 262 1,261 1,272

2,878 346 1,337 1,195

2,759 2,953 3,076 3,502 3,870 4,157 4,265 4,374 4,453 4,869 647 645 656 674 673 688 651 631 684 776 224 212 228 284 329 362 359 438 488 670 1,887 2,096 2,192 2,544 2,868 3,107 3,255 3,304 3,282 3,423 174.80% 180.63% 169.33% 169.77% 181.04% 194.41% 164.44% 151.65% 162.40% 174.20%

4,926 985 670 3,270 171.16%

Pembiayaan - Lokasi Bank (Rp Miliar) - Modal Kerja - Investasi - Konsumsi FDR Catatan: * (
6



C. SISTEM PEMBAYARAN 2012***

INDIKATOR KAS Inflow (Rp Miliar) Uang Kertas Uang Logam Outflow (Rp Miliar) Uang Kertas Uang Logam Pemusnahan Uang (Rp Miliar) TRANSAKSI RTGS From / Outgoing (Rp Miliar) To / Incoming (Rp Miliar) From - To (Rp Miliar) TRANSAKSI KLIRING Nominal Kliring* (Rp Miliar) Volume Kliring* (Lembar) Kliring Kredit Nominal Kliring Kredit (Rp Miliar) Volume Kliring Kredit (Lembar) RRH** Nominal Kliring Kredit (Rp Miliar) RRH Nominal Kliring Kredit (Lembar) Kliring Debet Penyerahan Nominal Kliring Debet (Rp Miliar) Volume Kliring Debet (Lembar)

III

IV

I

II

III

IV

I

II

III

3,872 3,871 0.15 1,860 1,859 1.80 893

2,754 2,754 0.13 3,174 3,171 2.53 158

3,925 3,925 0.02 3,575 3,574 0.86 51

3,200 3,200 0.05 3,214 3,214 0.34 272

4,410 4,410 0.03 1,715 1,715 0.28 350

3,236 3,236 0.08 2,885 2,885 0.78 502

4,872 4,872 0.08 5,313 5,310 2.51 989

4,075 4,075 0.10 4,162 4,159 2.63 708

5,299 5,299 0.14 2,346 2,343 2.20 748

4,069 4,069 0.04 3,829 3,826 3.22 620

5,562 5,561 0.23 5,641 5,637 3.93 269

11,504 29,147 4,578

15,473 37,788 4,355

15,421 34,631 4,424

19,880 40,648 5,049

14,448 32,767 4,245

17,402 36,120 4,921

18,770 37,614 6,755

20,540 41,480 7,299

15,660 27,887 4,748

21,374 33,669 9,765

22,719 38,096 10,970

9,296 281,461

9,439 283,706

9,466 285,156

10,139 294,745

9,737 284,030

9,976 285,559

10,239 280,922

10,670 290,332

9,483 260,069

9,616 266,025

9,716 260,914

558 37,461 9 595

569 38,646 9 613

579 39,105 9 621

605 40,567 10 644

557 36,457 9 608

576 34,774 10 580

874 37,895 15 632

1,050 41,130 17 663

675 29,191 11 487

637 28,625 11 477

675 30,355 11 490

8,737

8,870

8,887

9,534

9,180

9,400

9,365

9,620

8,809

8,978

9,041

244,000

245,060

246,051

254,178

247,573

250,785

243,027

249,202

230,878

237,400

230,559

139

141

141

151

153

157

156

155

147

150

146

3,873

3,890

3,906

4,035

4,126

4,180

4,050

4,019

3,848

3,957

3,719

Nominal Kliring Pengembalian (Rp Miliar) Volume Kliring Pengembalian (Lembar)

2014***

II

RRH Nominal Kliring Debet (Rp Miliar) RRH Nominal Kliring Debet (Lembar) Kliring Debet Pengembalian

2013***

I

294

305

296

292

322

352

402

325

317

387

287

7,013

7,732

7,412

7,623

7,549

7,531

7,092

6,659

7,114

7,119

6,765

RRH Nominal Kliring Pengembalian (Rp Miliar) RRH Nominal Kliring Pengembalian (Lembar)

5

5

5

5

5

6

7

5

5

6

5

111

123

118

121

126

126

118

107

119

119

109

Cek/BG Kosong Nominal Kliring Cek/BG Kosong (Rp Miliar) Volume Kliring Cek/BG Kosong (Lembar)

208

234

208

206

221

259

307

251

230

328

231

5,563

6,349

6,033

6,020

5,904

6,187

5,674

5,411

5,695

5,832

5,313

RRH Nominal Kliring Cek/BG Kosong (Rp Miliar) RRH Nominal Kliring Cek/BG Kosong (Lembar)

3

4

3

3

4

4

5

4

4

5

4

88

101

96

96

98

103

95

87

95

97

86

*) Jumlah transaksi kliring kredit dan kliring debet penyerahan **) Rata-Rata harian: jumlah rata-rata transaksi setiap hari ***) Angka sementara


7


D. GRAFIK INDIKATOR 8%

10%

Rasio PDRB Sulampua terhadap PDB Nasional

7%

7.16%

6%

4%

7%

Rasio PDRB Sulsel terhadap PDB Nasional

3%

2%

6%

2.58%

1% 0% II

III IV

I

II

2010

III IV

I

2011

II

III IV

I

II

2012

III IV

I

2013

II

III

Pertanian PHR Komunikasi dan Transportasi PDRB

II

III IV

I

II

2010

III IV

I

2011

II

III IV

I

II

2012

III IV

I

2013

II

II

2014

Sumber: Badan Pusat Statistik, diolah Pertumbuhan Ekonomi (PDRB ADHK)

Pertambangan Industri Pengolahan Lainnya

Konsumsi Rumah Tangga PMTB Net Ekspor

20%

10% 8% 6% 4% 2% 0% -2% -4%

Konsumsi Pemerintah Perubahan Stok PDRB

15% 10% 5% 0%

-5% -10%

I

II

III IV

I

2010

II

III IV

I

2011

II

III IV

I

II

2012

III IV

I

2013

II

III

9% 7%

III IV

I

II

III IV

I

2011

II

III IV

I

II

2012

III IV

I

2013

II 2014

(Rp Triliun)

Aset

200% 190% 180% 170% 160% 150% 140% 130% 120% 110% 100%

100 80

5%

Kredit Lokasi Bank

60

4% 3%

Inflasi Sulsel (yoy)

2%

20

0%

0 II

III

IV

I

2011

II

III

IV

I

2012

II

III

IV

I

2013

II

III

10%

8400

9%

8300

8%

8200

7%

8100

6%

Jumlah Penduduk

5% 4%

7800

3%

7700

2%

7600

1%

7500

0%

2012

III

IV

I

II

III

IV

I

2012

II

III

IV

2013

I

II

III

2014

Sumber: Laporan Bank, diolah Perbankan Sulsel

Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) - Skala Kanan

2011

II

2011

(Ribu Orang)

2010

LDR - Skala Kanan I

2014

Sumber: Badan Pusat Statistik, diolah Inflasi dan BI Rate

2009

DPK Lokasi Bank Pelapor

40

1% I

III

Sumber: Badan Pusat Statistik, diolah Sumbangan Komponen Penggunaan bagi Pertumbuhan Ekonomi Sulsel

120

BI Rate

6%

II

2010

Inflasi Nasional (yoy)

8%

I

2014

Sumber: Badan Pusat Statistik, diolah Sumbangan Sektor Ekonomi bagi Pertumbuhan Ekonomi Sulsel

2013

Sumber: Badan Pusat Statistik, diolah Pengangguran Terbuka

8

I

2014

Sumber: Badan Pusat Statistik, diolah Pangsa Perekonomian (PDRB ADHB)

7900

5.01% Pertumbuhan Ekonomi Nasional (yoy)

5% 4%

I

8000

8.23%

8%

5%

8500

Pertumbuhan Ekonomi Sulsel (yoy)

9%

(Ribu Orang) 1000 950

14% 12% 10%

900

Jumlah Penduduk Miskin

8%

850 6% 800

4%

750

2%

700

0% 2009

2014

2010

2011

2012

2013

Sumber: Badan Pusat Statistik, diolah Persentase Penduduk Miskin


% Penduduk Miskin - Skala Kanan

2014

1. PERTUMBUHAN EKONOMI DAERAH

Bab 1 Pertumbuhan Ekonomi Daerah

Perekonomian Sulawesi Selatan (Sulsel) pada triwulan III 2014 tumbuh sebesar 8,23% (yoy), lebih tinggi dari triwulan sebelumnya (7,36%, yoy). Dari sisi permintaan, akselerasi didukung oleh kegiatan investasi yang mengalami akselerasi pertumbuhan dibandingkan dengan triwulan sebelumnya. Dari sisi sektoral, meningkatnya pertumbuhan didorong oleh produksi sektor primer, sektor industri pengolahan, dan sektor perdagangan, hotel, dan restoran (PHR) yang tumbuh lebih baik dari capaian triwulan sebelumnya. Produksi sektor utama yang membaik diyakini telah berhasil memenuhi kebutuhan dari sisi permintaan sehingga dapat menopang pertumbuhan ekonomi. Adapun kinerja konsumsi pemerintah yang melambat memengaruhi perlambatan pertumbuhan sektor jasa-jasa.


9

BAB 1 PERTUMBUHAN EKONOMI DAERAH

1.1. Pertumbuhan Ekonomi Pada triwulan III 2014, perekonomian Sulsel tumbuh lebih tinggi dari triwulan sebelumnya. Pertumbuhan ekonomi pada triwulan laporan tercatat sebesar 8,23% (yoy) setelah sebelumnya tercatat 7,36% (yoy). Dengan perkembangan tersebut, pertumbuhan ekonomi Sulsel tercatat masih lebih tinggi dari angka pertumbuhan ekonomi nasional pada triwulan laporan yang tercatat sebesar 5,01% (yoy). Sesuai pola historisnya, Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) pada triwulan III biasanya tumbuh positif secara triwulanan, yaitu sebesar 6,06% (qtq) (Grafik 1.1). Menguatnya pertumbuhan ekonomi Sulsel, dari sisi permintaan, disebabkan oleh perkembangan investasi (termasuk perubahan stok) yang tumbuh jauh di atas capaian triwulan II 2014. Sementara itu, dari sisi penawaran, kinerja sektor pertanian, pertambangan, industri pengolahan, serta perdagangan menjadi sumber percepatan pertumbuhan ekonomi. yoy Nasional

qtq Sulsel

yoy Sulsel

10

8.23

8 6

6.06

4

5.01

2 0 (2) (4) (6)

I

II

III

IV

I

II

III

IV

I

II

III

IV

I

II

III

% 2011

2012*

2013**

2014**

Sumber: Badan Pusat Statistik *) Angka sementara **) Angka sangat sementara Grafik 1.1. Pertumbuhan Ekonomi Sulawesi Selatan

1.2. Sisi Permintaan Dari sisi permintaan atau pengeluaran, meningkatnya perekonomian Sulsel pada triwulan III 2014 terutama didorong oleh akselerasi pada komponen investasi. Peningkatan kinerja investasi terutama didorong oleh kinerja perubahan stok yang tubuh cukup tinggi setelah mengalami kontraksi pada triwulan sebelumnya. Adapun komponen pengeluaran yang lain relatif mengalami perlambatan, keculai impor. Meski masih tumbuh cukup tinggi, konsumsi rumah tangga tercatat sedikit mengalami perlambatan. Konsumsi pemerintah pada triwulan laporan juga tidak mampu mencatat akselerasi kinerja sehingga konsumsi secara total tumbuh melambat dibandingkan dengan triwulan sebelumnya. PMTB (Pembentukan Modal Tetap Bruto) juga mengalami perlambatan pertumbuhan sehingga menahan akselerasi investasi lebih lanjut. Sementara itu, di tengah perkembangan impor yang membaik setelah terkontraksi pada triwulan sebelumnya, komponen ekspor justru tercatat tumbuh lebih rendah dari triwulan II 2014 (Tabel 1.1 dan Grafik 1.2). Tabel 1.1. Pertumbuhan Ekonomi Menurut Komponen Pengeluaran Pertumbuhan Komponen Penggunaan (%, yoy)

2012* I

II

III

IV

2012*

2013** I

II

III

IV

2013**

2014** I

II

III

PDRB

7.90

8.06

8.70

8.88

8.39

8.21

6.23

8.26

7.90

7.65

8.01

7.36

8.23

Konsumsi

7.14

7.21

6.95

5.88

6.79

5.74

5.82

6.92

7.00

6.38

6.32

6.08

5.82

6.24

6.47

7.15

6.78

6.67

6.57

6.71

6.83

6.79

6.73

6.74

6.47

6.32

10.75

10.11

6.20

2.60

7.24

2.53

2.46

7.28

7.80

5.06

4.69

4.55

3.89

39.42

42.14

8.64

-7.88

18.68

14.63

7.42

-5.12

19.63

8.23

-13.74

-3.10

13.55

Konsumsi Rumah Tangga Konsumsi Pemerintah Investasi PMTB

22.41

23.43

19.97

15.22

20.00

12.81

13.84

16.05

13.48

14.07

11.48

8.39

5.32

Ekspor

-19.09

-11.88

3.14

17.35

-3.34

11.92

5.86

9.01

0.29

6.42

14.60

11.59

7.62

Impor

-7.93

5.18

-1.28

-0.78

-1.21

12.90

6.17

-6.79

4.45

4.02

-9.32

-1.08

6.73

Keterangan: - Konsumsi nirlaba/lembaga nonprofit rumah tangga termasuk ke dalam konsumsi rumah tangga - PMTB = Pembentukan Modal Tetap Bruto - Investasi merupakan penggabungan antara PMTB dan perubahan stok/persediaan/inventori

Sumber: Badan Pusat Statistik *) Angka sementara **) Angka sangat sementara

10



Investasi 25

Konsumsi

Ekspor

Impor

Pertumbuhan PDRB

%

20 15 10 5

0 (5) (10) (15) I

II

III

IV

I

2011*

II

III

IV

I

2012*

II

III

IV

I

2013**

II

III

2014**

Sumber: Badan Pusat Statistik *) Angka sementara **) Angka sangat sementara Grafik 1.2. Sumbangan Pertumbuhan Menurut Komponen Pengeluaran

1.2.1 Konsumsi Kegiatan konsumsi kembali mengalami perlambatan pertumbuhan pada triwulan III 2014 dibandingkan dengan triwulan II 2014. Komponen konsumsi tercatat tumbuh sebesar 5,82% (yoy), lebih rendah dari pertumbuhan di triwulan sebelumnya (6,08%, yoy). Perlambatan konsumsi rumah tangga cenderung tidak terjadi secara drastis sehingga angka pertumbuhannya masih tercatat cukup tinggi. Sementara itu, konsumsi pemerintah juga mengalami perlambatan sehingga tidak mampu mendorong terjadinya percepatan pada sisi konsumsi secara keseluruhan. Pada triwulan III 2014, konsumsi rumah tangga tidak mengalami akselerasi seiring berakhirnya masa persiapan pemilu dan adanya tekanan dari sisi harga. Konsumsi rumah tangga (termasuk nirlaba) tercatat tumbuh sebesar 6,32% (yoy) setelah tumbuh 6,47% (yoy) pada triwulan sebelumnya. Perlambatan yang terjadi pada dasarnya lebih dipengaruhi oleh menurunnya aktivitas konsumsi terkait pemilu legislatif maupun pemilu presiden. Di samping itu, adanya tekanan harga terkait penyesuaian tarif tenaga listrik (TTL) dan bahan bakar rumah tangga dinilai menahan perkembangan konsumsi lebih lanjut. Meski demikian, konsumsi rumah tangga masih tumbuh cukup tinggi seiring stimulus belanja karena adanya hari besar keagamaan (Lebaran) serta dukungan optimisme masyarakat terhadap kondisi perekonomian secara umum. Keyakinan konsumen masih menunjukkan perkembangan yang cukup baik sedangkan penjualan eceran tumbuh relatif terbatas. Hasil Survei Konsumen Bank Indonesia menunjukkan bahwa rata-rata Indeks Keyakinan Konsumen (IKK) di Makassar pada periode triwulan laporan mengalami peningkatan (Grafik 1.3). Hal ini menunjukkan adanya optimisme masyarakat seiring terjaganya tingkat pendapatan yang diterima. Selanjutnya, pergerakan Indeks Penjualan Eceran, hasil Survei Penjualan Eceran Bank Indonesia, tidak menunjukkan peningkatan yang signifikan karena terbatasnya konsumsi terkait bahan bakar kendaraan bermotor serta barang rumah tangga lainnya (Grafik 1.4). Sementara itu, penyaluran kredit untuk keperluan konsumsi masih berada dalam tren yang melambat (Grafik 1.5). IKK Makassar (Rata-rata 3 Bulan) 150

IKK Makassar

Indeks Penjualan Eceran 110

Indeks

140 130

120 110

gIndeks - Skala Kanan

Indeks

%, yoy

10

100

0

95

(10)

90

(20)

85

(30)

80 1 2 3 4 5 6 7 8 9 101112 1 2 3 4 5 6 7 8 9 101112 1 2 3 4 5 6 7 8 9 I

II

III 2012

IV

I

II

III

IV

I

2013

Sumber: Survei Konsumen Grafik 1.3. Indeks Keyakinan Konsumen

II 2014

III

20

105

(40) 1 2 3 4 5 6 7 8 9 101112 1 2 3 4 5 6 7 8 9 101112 1 2 3 4 5 6 7 8 9 I

II

III 2012

IV

I

II

III

IV

I

2013

II

III

2014

Sumber: Survei Penjualan Eceran Grafik 1.4. Indeks Penjualn Eceran


11


Dari sisi komponen konsumsi pemerintah, terjadi perlambatan pertumbuhan pada triwulan III 2014 dibandingkan dengan triwulan II 2014. Konsumsi pemerintah mencatat pertumbuhan sebesar 3,89% (yoy) setelah sebelumnya tumbuh 4,55% (yoy). Realisasi penyerapan anggaran pemerintah yang masih belum mencapai target membuat konsumsi pemerintah tidak mengalami percepatan pertumbuhan. Penyerapan anggaran, baik APBD maupun APBN, masih berada pada kisaran 50% - 65%, di bawah target penyerapannya yang sebesar70% - 75%. Hal ini turut dipengaruhi oleh kebijakan 1 penghematan anggaran yang dilakukan oleh pemerintah daerah. Penghematan anggaran tersebut tercermin dari indikator giro pemerintah daerah yang sedikit berkurang pada triwulan laporan, berbeda dengan pola historis yang biasanya terjadi (Grafik 1.6). Kredit Konsumsi 40

Giro Pemerintah Daerah

gKredit Konsumsi - Skala Kanan %, yoy

Rp Triliun

35 30 25

20 15 10 5 0

I

II

III

IV

I

II

2011

III

IV

I

II

2012

III

IV

I

II

2013

45 40 35 30 25 20 15 10 5 0

4.5 4.0 3.5 3.0 2.5 2.0 1.5 1.0 0.5 0.0

III

I

2014

%, yoy

II

III

IV

I

2011

Sumber: Laporan Bank, diolah Grafik 1.5. Penyaluran Kredit Konsumsi

gGiro Pemda - Skala Kanan

Rp Triliun

II

III

IV

I

II

2012

III

IV

I

II

2013

120 100 80 60 40 20 0 (20) (40) (60)

III

2014

Sumber: Laporan Bank, diolah Grafik 1.6. Giro Pemerintah Daerah

1.2.2 Investasi Pada triwulan III 2014, investasi yang dihitung dari PMTB tumbuh lebih rendah dari triwulan II 2014. PMTB tercatat tumbuh tidak sebaik capaian triwulan sebelumnya yaitu dari 8,39% (yoy) menjadi 5,32% (yoy). Perlambatan yang terjadi pada komponen PMTB dinilai lebih disebabkan oleh masih lemahnya kinerja investasi bangunan. Hal ini tercermin dari indikator nilai tambah sektor bangunan yang tumbuh melambat pada triwulan laporan (Grafik 1.7). Melambatnya investasi bangunan sebagai dampak dari pertumbuhan belanja modal pemerintah yang memang belum optimal pada 2 periode laporan. Penopang pertumbuhan investasi pada triwulan laporan dinilai terutama bersumber dari kinerja investasi swasta, khususnya investasi nonbangunan. Pembangunan terkait properti seperti perumahan, ruko, hotel, dan apartemen, tetap berlangsung, terutama lanjutan dari periode sebelumnya. Hal ini terkonfirmasi dari kinerja realisasi penanaman modal asing (PMA) maupun dalam negeri (PMDN) yang mengalami akselerasi pada triwulan laporan seiring investasi pada sektor pertambangan, angkutan, serta sektor listrik, gas, dan air (LGA). Nilai Tambah Sektor Bangunan ADHK

1,200

gNilai Tambah

Rp Miliar

%, yoy

Kredit Investasi

16 14

1,000

12

800

10

600

8 6

400

4 200

2

0

0 I

II

III

2011

IV

I

II

III

2012

IV

I

II

III

IV

I

2013

Sumber: Badan Pusat Statistik, diolah Grafik 1.7. Nilai Tambah Sektor Bangunan

1 2

II

20 18 16 14 12 10 8 6 4 2 0

Sektor Primer Kembali Mendorong Pertumbuhan Sulsel

20

10 0 (10)

II

III

IV

I

II

III

2012

IV

I

II

III

IV

2013

Sumber: Laporan Bank, diolah Grafik 1.8. Penyaluran Kredit Investasi

Kajian Ekonomi dan Keuangan Regional Provinsi Sulawesi Selatan | Triwulan III 2014

50

30

2011

2014

Berita Resmi Statistik Pertumbuhan Ekonomi, BPS Provinsi Sulawesi Selatan, November 2014 Berita Resmi Statistik Pertumbuhan Ekonomi, BPS Provinsi Sulawesi Selatan, November 2014

12

%, yoy

40

I

III

gKredit Investasi - Skala Kanan

Rp Triliun

I

II 2014

III


Perlambatan PMTB pada triwulan III 2014 sejalan dengan melemahnya kinerja indikator pembiayaan. Penyaluran kredit yang digunakan untuk keperluan investasi mengalami perlambatan dengan kontraksi yang lebih dalam pada triwulan laporan. Tren perlambatan penyaluran kredit investasi memang telah terjadi sejak triwulan III 2013 (Grafik 1.8). Di sisi lain, masih baiknya kinerja investasi nonbangunan dikonfirmasi oleh pertumbuhan nilai impor barang modal yang tumbuh tinggi pada triwulan laporan, jauh di atas triwulan sebelumnya (Grafik 1.9). Impor Barang Modal 140

gImpor Barang Modal

US$ Juta

Posisi Stok 500

%, yoy

120

400

100

300

80

200

60

100

40

0

20

(100)

0

(200)

I

II

III

IV

I

II

2011

III

IV

I

2012

II

III

IV

I

2013

II

200

Perubahan Stok

150 100 50

0 (50)

III

I

II

2014

III

IV

I

II

2011

Sumber: Bea Cukai, diolah Grafik 1.9. Impor Barang Modal

gPerubahan Stok - Skala Kanan %, yoy 2,500 2,000 1,500 1,000 500 0 (500) (1,000) (1,500) (2,000) (2,500)

US$ Juta

III

IV

I

II

2012

III

IV

I

II

2013

III

2014

Sumber: Produsen, diolah Grafik 1.10. Perubahan Stok Produsen Nikel

Meski PMTB tumbuh melambat, kinerja investasi yang dihitung sebagai jumlah PMTB dengan perubahan stok mengalami perbaikan pada triwulan II 2014. Setelah turun hingga -3,10% (yoy), investasi secara total mampu bertumbuh sebesar 13,55% (yoy) pada triwulan laporan. Perbaikan tersebut disumbangkan oleh komponen perubahan stok. Indikasi ini terlihat juga dari perubahan stok salah satu perusahaan terbuka di Sulsel yang mampu tumbuh lebih baik pada triwulan III 2014 dibandingkan dengan triwulan II 2014 (Grafik 1.10).

1.2.3 Ekspor dan Impor Neraca perdagangan bersih Sulsel pada triwulan III 2014 kembali tumbuh melambat dibandingkan dengan triwulan sebelumnya seiring melemahnya kinerja ekspor. Akselerasi kinerja impor pada triwulan laporan yang dibarengi dengan deselerasi ekspor membuat pertumbuhan surplus perdagangan atas dasar harga konstan (ADHK) menjadi jauh lebih lambat dibandingkan dengan triwulan II 2014. Surplus pada triwulan III 2014 tercatat asebagai surplus tertinggi dalam beberapa periode terakhir (Grafik 1.11). Hal ini turut ditopang oleh surplus pada sisi neraca perdagangan luar negeri Sulsel untuk barang nonmigas (Grafik 1.12). Pada triwulan laporan, kondisi surplus dapat dicapai seiring dengan adanya peningkatan nilai ekspor luar negeri nonmigas Sulsel yang disertai dengan penurunan impor luar negeri nonmigas.

10,000

8,000

Impor ADHK

Rp Miliar

Rp Miliar

2,500 800 2,000

6,000 4,000

1,500

2,000 1,000

0 (2,000)

500

(4,000) (6,000)

0 I

II

III

2011

IV

I

II

III

2012

Ekspor Luar Negeri Nonmigas Impor Luar Negeri Nonmigas Neraca Perdagangan Bersih Luar Negeri Nonmigas - Skala Kanan

Neraca Perdagangan Bersih - Skala Kanan

IV

I

II

III

2013

IV

I

II 2014

Sumber: Bea Cukai, diolah Grafik 1.11. Neraca Perdagangan Bersih PDRB

III

600

US$ Juta

US$ Juta

400

200 0

(200) (400)

(600) I

II

III

2011

IV

I

II

III

2012

IV

I

II

III

2013

IV

I

II

700 600 500 400 300 200 100 0 (100)

Millions

Ekspor ADHK

III

2014

Sumber: Bea Cukai, diolah Grafik 1.12. Neraca Perdagangan Bersih Luar Negeri

Pada triwulan III 2014, komponen ekspor masih mampu tumbuh cukup tinggi walaupun melambat dibandingkan dengan triwulan sebelumnya. Ekspor tercatat tumbuh sebesar 7,62% (yoy), lebih rendah dari pertumbuhan di triwulan II 2014 (11,59%, yoy). Deselerasi kinerja ekspor dinilai merupakan dampak dari melemahnya kinerja ekspor ke luar negeri (Grafik 1.13). Sementara itu, kegiatan ekspor antardaerah menjadi penopang pertumbuhan yang tercermin dari pertumbuhan volume barang yang dimuat di pelabuhan Makassar (Grafik 1.14).


13


Volume Ekspor Luar Negeri 600

gVolume Ekspor

gNilai Ekspor

Ribu Ton

Volume Muat Barang Dalam Negeri 250

%, yoy

200

500

150

400

100

300

50

200

0

100

(50)

0

(100) I

II

III

IV

I

II

2011

III

IV

I

II

2012

III

IV

I

II

2013

1,800 1,600 1,400 1,200 1,000 800 600 400 200 0

40

%; yoy

Ribu Ton

30

20 10 0 (10) (20)

(30) I

III

II

III

IV

I

II

2011

2014

Sumber: Bea Cukai, diolah Grafik 1.13. Volume Ekspor Nonmigas

gVolume Muat - Skala Kanan

III

IV

I

II

2012

III

IV

I

2013

II

III

2014

Sumber: Kantor Administrasi Pelabuhan Grafik 1.14. Volume Barang yang Dimuat

Beberapa komoditas ekspor utama dengan orientasi penjualan luar negeri mencatat perlambatan pada triwulan III 2014. Ekspor rumput laut, biji coklat (kakao), semen, serta karet alam olahan tumbuh lebih rendah dari triwulan II 2014 (Grafik 1.15). Hal ini salah satunya dipengaruhi oleh kinerja industri manufaktur para negara mitra dagang Sulsel yang tidak seekspansif triwualn sebelumnya, bahkan mengalami kinerja yang kontraktif (Korea Selatan) (Grafik 1.16). Di lain pihak, ekspor komoditas industri nikel, perikanan dan pertambangan masih mengalami akselerasi seiring kegiatan produksi yang berjalan tanpa gangguan sehingga dapat menopang pertumbuhan ekspor secara keseluruhan. Rumput Laut Biji Coklat

80 60 40 20 0 (20) (40) (60) (80)

Karet Alam Olahan Semen - Skala Kanan

Jepang

2,000

%, yoy

%, yoy

60

Tiongkok

AS

Zona Eropa

Korea Selatan

Indeks

58 1,500

56

1,000

54

500

52 50

I

II

III

IV

I

II

2012

III

IV

I

2013

II

0

48

(500)

46 1

III

2

3

4

5

6

7

8

9 10 11 12 1

2

3

4

2013

2014

Sumber: Bea Cukai, diolah Grafik 1.15. Pertumbuhan Volume Ekspor Komoditas

5

6

7

8

9

2014

Sumber: Bloomberg Grafik 1.16. Purchasing Managers Index

Impor masih menunjukkan perbaikan pada triwulan II 2014 setelah mengalami kontraksi pada triwulan sebelumnya seiring peningkatan pada impor barang dari luar negeri maupun dari daerah lain (antardaerah). Pada triwulan laporan, impor mampu tumbuh hingga 6,73% (yoy), membaik dari triwulan sebelumnya yang turun hingga -1,08% (yoy). Perbaikan pada komponen impor dikonfirmasi oleh indikator volume barang yang dibongkar di pelabuhan Makassar yang tumbuh tinggi setelah terkontraksi pada triwulan lalu (Grafik 1.17). Hal yang sama diperlihatkan oleh indikator volume impor barang yang berasal dari luar negeri (Grafik 1.18). Hal ini terutama didukung oleh kinerja impor barang modal dan bahan baku yang membaik pada triwulan laporan untuk mendukung kegiatan produksi sektor ekonomi utama. Volume Bongkar Barang Dalam Negeri

2,000 1,800 1,600 1,400 1,200 1,000 800 600 400 200 0

%; yoy

Ribu Ton

600

20

500

10

(10)

II

III

2011

IV

I

II

III

2012

IV

I

II

III

IV

I

2013

II

gNilai Impor 140 120 100 80 60 40 20 0 (20) (40) (60) (80)

%, yoy

300

(20)

200

(30)

100

(40)

0

III

I

II

III

2011

IV

I

II

III

2012

IV

I

II

III

IV

2013

Sumber: Bea Cukai, diolah Grafik 1.18. Volume Impor Nonmigas


gVolume Impor

Ribu Ton

400

2014

Sumber: Kantor Administrasi Pelabuhan Grafik 1.17. Volume Barang yang Dibongkar

14

30

0

I

Volume Impor Luar Negeri

gVolume Bongkar - Skala Kanan

I

II 2014

III


Pada triwulan III 2014, struktur ekspor maupun impor luar negeri Sulsel relatif tidak mengalami perubahan dibandingkan periode sebelumnya. Produk industri masih menjadi komoditas yang dominan dalam komposisi barang dari Sulsel yang dijual ke luar negeri yang diikuti komoditas pertanian (Grafik 1.19). Sementara itu, impor bahan baku mencatat pangsa terbesar dari total nilai impor Sulsel di triwulan laporan yang kemudian diikuti oleh impor barang modal dan barang konsumsi (Grafik 1.20).

0.68%

0.49%

Pangsa Triwulan III 2014

20.35%

21.27%

78.05%

Pangsa Triwulan III 2014

Komoditas Pertanian: US$106.16 Juta

Barang Modal: US$30.33 Juta

Komoditas Industri: US$389.49 Juta

Bahan Baku: US$117.98 Juta

Komoditas Pertambangan: US$3.40 Juta

Sumber: Bea Cukai, diolah Grafik 1.19. Pangsa Ekspor Menurut Komoditas

79.15%

Barang Konsumsi: US$0.74 Juta

Sumber: Bea Cukai, diolah Grafik 1.20. Pangsa Impor Menurut Kategori

Jika dilihat secara lebih rinci, nikel matte masih merupakan komoditas dengan pangsa terbesar dalam struktur ekspor, sedangkan gandum kembali menjadi komoditas impor dengan pangsa terbesar. Pada triwulan III 2014, komoditas nikel matte mengambil pangsa sebesar 58,07% dalam struktur ekspor luar negeri Sulsel (Tabel 1.2). Selanjutnya, produk olahan kakao dan rumput laut menjadi komoditas dengan pangsa terbesar yaitu masing-masing sebesar 9,58% dan 7,78%. Untuk impor luar negeri, gandum yang menjadi bahan baku terigu mengambil pangsa 39,648% pada triwulan III 2014 dan berada pada urutan teratas dalam struktur impor. Setelah gandum, barang industri lainnya dan makanan ternak mengambil pangsa impor terbesar yaitu masing-masing 19,64% dan 10,97% (Tabel 1.3). Tabel 1.2. Peringkat Ekspor Menurut Komoditas Nilai Ekspor Triwulan III 2014 Pangsa (%) Komoditas (US$ Juta)

Tabel 1.3. Peringkat Impor Menurut Komoditas Nilai Impor Triwulan III 2014 Pangsa (%) Komoditas (US$ Juta)

Nikel Matte

289.82

58.07

Gandum

59.15

39.68

Kakao Olahan

47.81

9.58

Barang Industri Lainnya

29.27

19.64

Rumput Laut

38.83

7.78

Makanan Ternak Lainnya

16.35

10.97

Biji Kakao

27.08

5.43

Besi/Baja

10.44

7.00

Udang Segar/Beku

23.09

4.63

Pupuk

7.45

5.00

Ikan Olahan

17.76

3.56

Suku Cadang Mesin

4.91

3.30

Kayu Lapis

8.25

1.65

Alat Listrik

4.75

3.19

Kopi

7.46

1.49

Kakao Olahan

3.69

2.48

Buah/Sayuran Olahan

6.29

1.26

Kapal Laut dan Sejenisnya

2.58

1.73

Dedak/Bekatul

4.32

0.87

Kertas dan Barang dari Kertas

1.57

1.05

Sumber: Bea Cukai, diolah

Sumber: Bea Cukai, diolah

1.3. Sisi Penawaran Dari sisi penawaran atau produksi, peningkatan pertumbuhan ekonomi Sulsel dipengaruhi terutama oleh akselerasi kinerja sektor primer. Membaiknya kinera sektor primer diikuti oleh akselerasi pada sektor industri pengolahan dan kegiatan perdagangan (sektor perdagangan, hotel, dan restoran/PHR). Sementara itu, kinerja sektor sekunder maupun sektor tersier yang lain tercatat tidak sebaik triwulan sebelumnya (Tabel 1.4). Hal ini membuat perekonomian Sulsel tidak mengalami akselerasi lebih lanjut.


15


Tabel 1.4. Pertumbuhan Ekonomi Menurut Sektor Ekonomi 2012*

2013**

2014**

Pertumbuhan Sektor Ekonomi (%, yoy)

I

PDRB

7.90

8.06

8.70

8.88

8.39

8.21

6.23

8.26

7.90

7.65

8.01

7.36

8.23

Pertanian

5.30

4.31

8.31

3.22

5.40

1.15

-0.89

3.93

13.10

3.95

10.76

11.39

13.11

II

III

2012*

IV

I

II

III

IV

2013**

I

II

III

-10.64

2.23

1.16

26.04

4.44

28.41

5.85

12.78

-4.62

9.26

1.54

-5.04

-0.55

Industri Pengolahan

14.58

8.94

5.64

6.99

8.86

8.24

9.88

8.71

5.76

8.12

6.17

7.67

10.01

Listrik, Gas & Air Bersih

22.02

13.95

10.73

5.31

12.53

7.81

9.18

8.39

8.06

8.36

8.87

11.75

10.74

Bangunan

11.61

7.91

8.38

11.11

9.73

8.62

11.00

13.20

10.73

10.92

7.98

7.40

5.21

Perdagangan, Hotel & Restoran

10.10

9.12

10.41

12.44

10.54

11.48

9.96

8.33

7.98

9.38

8.28

9.15

9.89

Angkutan & Komunikasi

19.42

17.75

14.73

8.68

14.87

7.53

10.55

10.54

7.09

8.92

6.34

3.40

3.15

Keuangan

9.88

19.03

19.81

14.72

15.87

17.21

14.00

15.40

10.62

14.18

11.23

7.38

4.57

Jasa-jasa

1.41

3.19

3.03

1.47

2.27

2.31

0.97

5.38

5.92

3.67

6.72

6.10

6.03

Pertambangan & Penggalian

Keterangan: - Real estate, persewaan, dan jasa perusahaan termasuk ke dalam Sektor Keuangan

Sumber: Badan Pusat Statistik *) Angka sementara **) Angka sangat sementara

Pertanian 10

Industri

PHR

Sektor Lainnya

PDRB

%

8 6 4 2 0

(2) I

II

III

2011*

IV

I

II

III

IV

I

2012*

II

III

2013**

IV

I

II

III

2014**

Sumber: Badan Pusat Statistik *) Angka sementara **) Angka sangat sementara Grafik 1.21. Sumbangan Pertumbuhan Menurut Sektor Ekonomi

1.3.1 Sektor Pertanian Pada triwulan III 2014, sektor pertanian mengalami peningkatan pertumbuhan seiring akselerasi pertumbuhan produksi di subsektor tanaman bahan makanan (tabama) dan subsektor perikanan. Angka pertumbuhan sektor pertanian pada triwulan laporan tercatat sebesar 13,11% (yoy), lebih tinggi dari triwulan II 2014 yang tercatat sebesar 11,39% (yoy). Subsektor tabama, dalam hal ini komoditas padi palawija, menjadi salah satu faktor pendorong terjadinya akselerasi. Produksi padi, selepas puncak musim panen raya, ternyata masih menghasilkan nilai tambah yang tinggi. Hal 3 ini didukung oleh kondisi musim yang sangat mendukung aktivitas pengolahan lahan padi sehingga beberapa daerah yang memang masih mengalami musim panen dapat mencatat hasil yang optimal. Percepatan pertumbuhan juga dialami subsektor perikanan yang didukung oleh masih terjaganya produksi ikan tangkap maupun ikan budidaya selama periode triwulan III 2014. Curah hujan yang masih memiliki intensitas rendah selama periode Juli sampai dengan September 2014 membuat kendala aktivitas penangkapan minimal. Di samping itu, perkembangan jenis perikanan yang dibudidayakan juga mengalami peningkatan kinerja, terutama udang. Permintaan dari industri pengolahan udang yang tinggi diyakini mendorong produksi udang di Sulsel. Hal ini dipengaruhi oleh 4 permintaan yang tetap kuat dari negara mitra dagang serta kurangnya kompetitor sejenis. Hal ini terkonfirmasi dari kinerja volume ekspor udang dan aneka ikan yang mengalami akselerasi (Grafik 1.22 dan Grafik 1.23). Subsektor peternakan juga diindikasikan memberi sumbangan yang positif bagi sektor pertanian. Hal ini didukung oleh 5 upaya revitalisasi dan pembenahan pabrik milik dari perusahaan peternak sapi untuk meningkatkan produksi. Sementara itu, subsektor perkebunan menjadi penahan akselerasi lebih lanjut sektor pertanian setelah lewatnya musim panen

3 4 5

Berita Resmi Statistik Pertumbuhan Ekonomi, BPS Provinsi Sulawesi Selatan, November 2014 Hasil liaison kepada eksportir komoditas perikanan, triwulan III 2014 Hasil liaison kepada perusahaan peternak sapi, triwulan III 2014

16



kakao. Harga kakao di pasar global yang mulai tumbuh melambat juga menambah tekanan produksi kakao pada triwulan laporan sehingga subsektor perkebunan tidak dapat melaju lebih cepat (Grafik 1.24 dan Grafik 1.25). Ekspor Udang Segar/Beku 1.4

Ekspor Aneka Ikan

gEkspor - Skala Kanan %, yoy

Ribu Ton

50

1.2

40

1.0

30 20

0.8

10

0.6

0

0.4

(10)

0.2

(20)

0.0

(30) I

II

III

IV

I

II

2012

III

IV

I

2013

Ekspor Biji Coklat

I

gEkspor - Skala Kanan

3.5 80 60 40

20 15

5 0

2012

IV

I

2013

IV

2013

I

II 2014

II

US$/kg

%, yoy

Kakao

50 40

gHarga - Skala Kanan

3.0

30

2.5

20 10

1.5

0

(80)

III

III

0

(60) II

II

2.0

(40)

I

I

20 (20)

10

IV

IV

25 20 15 10 5 0 (5) (10) (15) (20) (25) (30)

Sumber: Bea Cukai, diolah Grafik 1.23. Volume Ekspor Aneka Ikan

25

III

III 2012

%, yoy

II

II

2014

Ribu Ton

I

%, yoy

Ribu Ton

II

Sumber: Bea Cukai, diolah Grafik 1.22. Volume Ekspor Udang

30

2.0 1.8 1.6 1.4 1.2 1.0 0.8 0.6 0.4 0.2 0.0


(10)

1.0

(20)

0.5

(30)

0.0

(40)

1 2 3 4 5 6 7 8 9 101112 1 2 3 4 5 6 7 8 9 101112 1 2 3 4 5 6 7 8 9

III

2012

2014

Sumber: Bea Cukai, diolah Grafik 1.24. Volume Ekspor Biji Kakao

2013

2014

Sumber: World Bank Grafik 1.25. Harga Internasional Kakao

1.3.2 Sektor Pertambangan dan Penggalian Harga komoditas yang relatif masih cukup baik mendukung perbaikan sektor pertambangan dan penggalian pada triwulan III 2014. Pada triwulan laporan, kinerja sektor ini masih turun sebesar -0,55% (yoy), namun tidak sedalam kontraksi triwulan lalu yang tercatat sebesar -5,04% (yoy). Perbaikan sektor ini diindikasikan oleh perkembangan ekspor komoditas pertambangan yang kinerjanya juga membaik pada triwulan laporan seiring harga internasional komoditas tambang yang sedikit meningkat pada periode laporan (Grafik 1.26 dan Grafik 1.27). Di samping itu, selesainya renegosiasi kontrak yang dilakukan oleh produsen nikel terbesar di Sulsel dengan pemerintah diyakini membuat kegiatan produksi dapat berlangsung dengan lebih baik tanpa kendala operasional yang berarti.

250

70

200

60

150

50

100

40

50

30

0

20

(50)

10

(100) (150)

2012

IV

I

II

III 2013

IV

I

II 2014

Sumber: Bea Cukai, diolah Grafik 1.26. Volume Ekspor Pertambangan

III

2,500

25,000

2,000

20,000

1,500

15,000

1,000

10,000

500

5,000

0

2014

III

3,000

30,000

2013

II

Timah Hitam - Skala Kanan US$/metrik ton 3,500

2012

I

Seng - Skala Kanan

US$/metrik ton

2008

0

35,000

Timah

2011

%, yoy

2010

80

Nikel


2009

Ekspor Pertambangan Ribu Ton

Sumber: World Bank Grafik 1.27. Harga Komoditas Tambang


17


1.3.3 Sektor Industri Pengolahan Sektor industri pengolahan kembali tumbuh lebih cepat pada triwulan III 2014 yang didukung oleh perkembangan yang lebih baik pada industri mikro dan kecil maupun industri besar dan sedang. Sektor ini tercatat tumbuh sebesar 10,01% (yoy) pada triwulan laporan setelah sebelumnya tumbuh 7,67% (yoy). Akselerasi pada sektor industri pengolahan didorong oleh tetap membaiknya kinerja industri mikro dan kecil (IMK) maupun industri besar dan sedang (IBS) pada triwulan laporan (Grafik 1.28). Hal ini dipengaruhi oleh momentum perayaan Lebaran dan event besar lainnya di Sulsel yang mendorong kegiatan produksi para produsen barang industri. Menguatnya kinerja pertumbuhan sektor industri pengolahan searah dengan perkembangan beberapa subsektor industri. Pada triwulan laporan, subsektor industri pengolahan semen menunjukkan peningkatan yang signifikan. Setelah mengalami kontraksi pada triwulan sebelumnya, subsektor industri semen berbalik arah dan mencatat pertumbuhan pada triwulan laporan (Grafik 1.29). Meski nilai tambah sektor bangunan tumbuh melambat, produsen semen tetap menggiatkan kegiatan produksi dalam rangka menyimpan stok demi kebutuhan di akhir tahun yang biasanya ditandai dengan percepatan realisasi proyek investasi bangunan. Motif berjaga-jaga ini diambil produsen semen dinilai agar kegiatan distribusi dapat lebih efisien mengingat musim penghujan yang akan segera tiba. IMK

25

IBS

Realisasi Pengadaan 700

%, yoy

gRealisasi - Skala Kanan

%, yoy

Ribu Ton

35

20

600

30

15

500

25

10

20

400

5

15

300

0

(5)

200

(10)

100

(15)

0 I

II

III

IV

I

II

2012

III

IV

I

II

2013

10 5 0

(5) I

III

II

III

IV

I

II

2011

2014

Sumber: Badan Pusat Statistik Grafik 1.28. Pertumbuhan Industri

III

IV

I

II

2012

III

IV

I

2013

II

III

2014

Sumber: Asosiasi Semen Indonesia, diolah Grafik 1.29. Realisasi Pengadaan Semen

Subsektor industri kayu olahan serta makanan olahan juga menunjukkan perkembangan kinerja. Hal ini dikonfirmasi oleh pertumbuhan volume ekspor komoditas kayu olahan dan makanan olahan yang mengalami akselerasi pada triwulan laporan (Grafik 1.30). Sesuai dengan pola tahunan, produksi kayu olahan yang diekspor ke luar negeri, terutama Jepang, melambat pada triwulan II namun akan meningkat pada triwulan III untuk mengejar target produksi akhir tahun. Biasanya, kapasitas produksi diutilisasi hingga mencapai 80% pada triwulan III setelah sebelumnya berkisar antara 60% 6 70% saja. Untuk industri makanan olahan, naiknya permintaan dinilai mendorong ekspor ikan olahan yang juga didukung oleh terjaganya bahan baku. Realisasi harga jual sektor industri juga menunjukkan peningkatan yang tentunya menambah insentif untuk berproduksi (Grafik 1.31). Kayu Olahan 25 20 15 10 5 0 (5) (10) (15) (20) (25) (30)

Makanan Olahan - Skala Kanan 500 400 300 200 100 0 (100) (200)

I

II

III

2012

IV

I

II

III

IV

2013

I

II

8 7 6 5 4 3 2 1 0 (1) (2)

III

III

IV

I

II

III

2012

IV

I

II

III

IV

I

2013

Sumber: Survei Kegiatan Dunia Usaha Grafik 1.31. Harga Jual Sektor Industri Pengolahan


II

2011

Hasil liaison kepada perusahaan furniture, triwulan III 2014

18

Perkiraan

%, Saldo Bersih Tertimbang

I

2014

Sumber: Bea Cukai, diolah Grafik 1.30. Volume Ekspor Hasil Industri

6

Harga Jual Sektor Industri Pengolahan

%, yoy

%, yoy

II 2014

III


1.3.4 Sektor Listrik, Gas, dan Air Bersih (LGA) Sektor LGA kembali tumbuh tinggi namun melambat pada triwulan III 2014 dibandingkan dengan triwulan sebelumnya. Sektor LGA tercatat tumbuh sebesar 10,74% (yoy) setelah sebelumnya tumbuh sebesar 11,75% (yoy). Faktor penyebab perlambatan dinilai datang dari subsektor sumber daya air seiring perkembangan harga yang tidak sebaik triwulan sebelumnya (Grafik 1.32). Kapasitas produksi sektor ini juga menurun jika dibandingkan dengan triwulan sebelumnya (Grafik 1.33). Adapun subsektor listrik menjadi penopang pertumbuhan sehingga tetap tinggi seiring dengan perkembangan jumlah pelanggan dan satuan pemakaian listrik yang terjual. Harga Jual Usaha Sektor LGA

Total Kapasitas

Perkiraan

2.0

1.5

100 90 80 70 60 50 40 30 20 10 0

%, Saldo Bersih Tertimbang

1.0

0.5 0.0 (0.5)

(1.0) (1.5)

I

II

III

IV

I

II

2011

III

IV

I

II

2012

III

IV

I

II

2013

I

III

II

III

IV

I

2011

2014

Sumber: Survei Kegiatan Dunia Usaha Grafik 1.32. Harga Jual Sektor Industri Pengolahan

Kapasitas Terpakai Sektor LGA

%

II

III

IV

I

2012

II

III

IV

I

2013

II

III

2014

Sumber: Survei Kegiatan Dunia Usaha Grafik 1.33. Kapasitas Produksi Terpakai Sektor LGA

1.3.5 Sektor Bangunan Pada triwulan III 2014, sektor bangunan kembali tumbuh melemah searah dengan perkembangan komponen investasi. Di triwulan II 2014, sektor ini mampu bertumbuh hingga 7,40% (yoy), sementara pada triwulan laporan, sektor ini mengalami perlambatan dan tumbuh sebesar 5,21% (yoy). Perlambatan di sektor ini sejalan dengan deselarasi pada komponen investasi, khususnya yang dihitung dari PMTB yang juga mengalami perlambatan di triwulan laporan. Perlambatan dinilai dipengaruhi oleh realisasi investasi pemerintah yang belum mencapai target. Indikator penjualan eceran untuk perlengkapan konstruksi serta kredit kepada sektor konstruksi juga mencatat kinerja yang tidak sebaik capaian triwulan sebelumnya (Grafik 1.34 dan Grafik 1.35). Perlengkapan Konstruksi 110 108 106 104 102 100 98 96 94 92 90

Konstruksi

Indeks

6.0

gKredit Konstruksi %, yoy

Rp Triliun

5.0

25 20

4.0

15

3.0 10

2.0

5

1.0

0.0 I

II

III 2012

IV

I

II

III 2013

IV

I

II

II

III 2012

2014

Sumber: Survei Penjualan Eceran Grafik 1.34. Penjualan Eceran Perlengkapan Konstruksi

0 I

III

IV

I

II

III 2013

IV

I

II

III

2014

Sumber: Laporan Bank, diolah Grafik 1.35. Kredit kepada Sektor Konstruksi

1.3.6 Sektor Perdagangan, Hotel, dan Restoran (PHR) Sektor PHR tumbuh menguat pada triwulan III 2014 yang didorong oleh membaiknya kegiatan perdagangan, khususnya impor, serta terjaganya kinerja pariwisata. Pertumbuhan sektor ini tercatat meningkat dari 9,15% (yoy) pada triwulan I 2014 menjadi 9,89% (yoy) pada triwulan laporan. Akselerasi kinerja sektor PHR salah satunya didorong oleh menguatnya kegiatan perdagangan antardaerah (Grafik 1.36) yang juga didukung penguatan impor luar negeri. Penjualan eceran juga secara umum menunjukkan peningkatan pada triwulan laporan. Perkembangan tersebut didorong oleh peningkatan


19


penjualan eceran riil untuk beberapa kelompok barang konsumsi yaitu kelompok makanan jadi, perlengkapan rumah tangga, serta suku cadang (Grafik 1.37). Harga jual sektor PHR yang tercatat meningkat berdasarkan hasil survei diyakini mendorong percepatan pertumbuhan di sektor ini.

Volume Muat

Volume Bongkar

gTotal Volume - Skala Kanan

Ribu Ton

3,500

%, yoy

3,000

500

0 I

II

III

IV

I

2011

II

III

IV

I

2012

II

III

IV

I

2013

II

120 110

90

100

(20)

80

90

(30)

70

(10)

1,000

Suku Cadang - Skala Kanan

110 100

0

1,500

130

Perlengkapan Rumah Tangga Lainnya

30

10

2,000

Indeks

Makanan Jadi

120 20

2,500

Total

Indeks

80

III

I

II

2014

III

IV

I

II

2011

Sumber: Kantor Administrasi Pelabuhan, diolah Grafik 1.36. Volume Bongkar dan Muat Barang

III

IV

I

II

2012

III

IV

I

2013

II

III

2014

Sumber: Survei Penjualan Eceran Grafik 1.37. Penjualan Barang Eceran Riil

Subsektor hotel mendukung arah pertumbuhan sektor PHR pada triwulan laporan seiring tingkat penghunian kamar hotel masih cukup tinggi. Secara musiman, tingkat penghunian kamar hotel bergerak turun pada awal triwulan namun kembali meningkat dan mencatat angka tertinggi selama periode 2014 di akhir triwulan (Grafik 1.38). Hal tersebut dipengaruhi oleh jumlah wisatawan mancanegara yang datang ke Makassar yang tercatat meningkat dan tumbuh lebih tinggi pada triwulan laporan (Grafik 1.39). Selain karena musim liburan, adanya beberapa festival kebudayaan juga berhasil menarik minat para wisatawan untuk berkunjung ke Sulsel.

55

Sulawesi Selatan

Jumlah Kedatangan Wisman

%

50

6,000

45

5,000

gWisman - Skala Kanan

Orang

%, yoy

60 40

4,000

40

20

3,000

35

0

2,000

30

(20)

1,000 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 1 2 3 4 5 6 7 8 9 I

II

III 2012

IV

I

II

III

IV

I

2013

II

(60)

I

II

III

2011

2014

Sumber: Badan Pusat Statistik Grafik 1.38. Tingkat Penghunian Kamar Hotel

(40)

0

III

80

IV

I

II

III

2012

IV

I

II

III

2013

IV

I

II

III

2014

Sumber: Badan Pusat Statistik Grafik 1.39. Jumlah Kunjungan Wisatawan Mancanegara

1.3.7 Sektor Angkutan dan Komunikasi Pertumbuhan sektor angkutan dan komunikasi mengalami perlambatan pada triwulan III 2014 karena subsektor angkutan yang masih terkontraksi. Sektor ini tumbuh dari 3,40% (yoy) menjadi 3,15% (yoy) pada triwulan laporan. Perlambatan yang terjadi terutama disebabkan oleh masih menurunnya kinerja moda transportasi udara sesuai indikator lalu lintas penumpang penerbangan domestik maupun internasional (Grafik 1.40). Meski meningkat secara triwulanan seiring kegiatan arus mudik dan arus balik, peningkatan yang terjadi tidak signifikan yang dinilai dipengaruhi oleh naiknya harga tiket. Kredit ke sektor pengangkutan pun menunjukkan perlambatan pada triwulan laporan (Grafik 1.41).

1.3.8 Sektor Keuangan, Persewaan, dan Jasa Perusahaan Pada triwulan III 2014, sektor keuangan tumbuh melambat dibandingkan dengan triwulan sebelumnya, disebabkan oleh perlambatan subsektor keuangan. Sektor ini tercatat tumbuh 4,57% (yoy) pada triwulan laporan, lebih rendah dari pertumbuhan di triwulan II 2014 (7,38%, yoy). Faktor penyebab perlambatan salah satunya datang dari kinerja subsektor perbankan yang melemah. Penyaluran kredit perbankan di Sulsel masih dalam tren yang melambat sehingga nilai tambah

20



bruto perbankan di Sulsel turut mengalami deselerasi pertumbuhan pada triwulan III 2014 (Grafik 1.42). Hal ini seiring upaya pengetatan kebijakan moneter demi stabilisasi perekonomian jangka panjang. Keberangkatan 2.5

Kedatangan

gPenumpang - Skala Kanan

Juta Orang

Pengangkutan 25

%, yoy

20

2.0

15

1.5 1.0

0.0 I

II

III

IV

I

2011

II

III

IV

I

2012

II

III

IV

I

II

2013

5

1.5

70 50

40 30

1.0

20

(10)

0.5

(15)

0.0

10 0

III

I

II

2014

III

IV

I

II

2012

Sumber: Angkasa Pura Grafik 1.40. Lalu Lintas Penumpang Pesawat Udara

80 60

2.0

(5)

%, yoy

2.5

10

0

0.5

3.0

gKredit Pengangkutan

Rp Triliun

III

IV

I

2013

II

III

2014

Sumber: Laporan Bank, diolah Grafik 1.41. Kredit Sektor Pengangkutan

Di sisi lain, perkembangan di subsektor properti menopang pertumbuhan sektor keuangan, persewaan, dan jasa perusahaan. Total nilai penjualan salah satu perusahaan properti terbesar di Sulsel memang menunjukkan terjadinya akselerasi pertumbuhan pada triwulan laporan (Grafik 1.43). Meski pembiayaan dari perbankan menunjukkan perlambatan, penjualan properti yang masih tinggi mengindikasikan permintaan masyarakat yang tetap kuat sehingga kegiatan pembangunan properti masih mengalami peningkatan pertumbuhan. Nilai Tambah Bank 2.0 1.8 1.6 1.4 1.2 1.0 0.8 0.6 0.4 0.2 0.0

gNTB

Penjualan Properti %, yoy

Rp Triliun

35

120

gPenjualan - Skala Kanan

Rp Miliar

%, yoy

100

30

100

80

25

80

60

20

60

40

15

40

20

20

0

10

5 0 I

II

III

2011

IV

I

II

III

2012

IV

I

II

III

2013

IV

I

II

0

(20) I

III

II

III

IV

I

2011

2014

Sumber: Laporan Bank, diolah Grafik 1.42. Nilai Tambah Bank

II

III

IV

I

II

2012

III

IV

2013

I

II

III

2014

Sumber: Perusahaan Properti Grafik 1.43. Penjualan Properti

1.3.9 Sektor Jasa-jasa Sektor jasa-jasa juga tumbuh melambat pada triwulan III 2014 yang disebabkan oleh perlambatan kinerja jasa pemerintah maupun swasta. Sektor ini tercatat tumbuh sebesar 6,03% (yoy) setelah tumbuh sebesar 6,10% (yoy) di triwulan II 2014. Perlambatan tersebut salah satunya dipengaruhi oleh konsumsi pemerintah yang tumbuh melambat pada triwulan laporan. Seiring dengan momen perayaan Lebaran, beberapa subsektor jasa swasta juga turut berhenti beroperasi. Hal ini dikonfirmasi oleh indikator kredit ke sektor jasa sosial masyarakat yang tercatat melambat pada triwulan III 2014 (Grafik 1.44).

Jasa Sosial Masyarakat 2.5

gKredit Jasa Sosial Masyarakat %, yoy

Rp Triliun

40 30

2.0

20

1.5

10 1.0

0

0.5

(10)

0.0

(20) I

II

III 2012

IV

I

II

III 2013

IV

I

II

III

2014

Sumber: Laporan Bank, diolah Grafik 1.44. Kredit Sektor Jasa Sosial Masyarakat


21



22


2. KEUANGAN PEMERINTAH

Bab 2 Keuangan Pemerintah

Persentase realisasi pendapatan maupun belanja fiskal daerah relatif masih rendah, bahkan realisasi pos pendapatan maupun belanja hingga triwulan III 2014 tersebut, cenderung lebih rendah dari periode yang sama pada tahun 2013. Dari sisi pendapatan, persentase realisasi pendapatan daerah masih cukup rendah, terutama karena belum maksimalnya realisasi pendapatan pajak daerah dan pendapatan retribusi daerah. Meski demikian, secara nominal, capaiannya lebih tinggi dari periode yang sama tahun 2013. Sementara dari sisi belanja, realisasi belanja daerah juga masih cukup rendah, dimana realisasinya sebesar 55,98%. Penyerapan belanja infrastruktur (belanja modal) masih kecil dan diharapkan akan terakselerasi pada triwulan mendatang hingga penghujung tahun 2014 sehingga menjadi stimulan bagi investasi. Akan tetapi, nominal realisasi belanja triwulan III 2014 tersebut masih lebih tinggi jika dibandingkan dengan periode yang sama tahun sebelumnya.


23

BAB 2 KEUANGAN PEMERINTAH

2.1. Struktur Anggaran Dalam kurun 5 (lima) tahun terakhir, peningkatan nilai APBD Provinsi Sulsel diikuti dengan perubahan struktur baik pada bagian pendapatan maupun belanja. Dari sisi pendapatan, setelah selama lima tahun terakhir, porsi dana perimbangan mengalami penurunan, yang menunjukkan tingkat ketergantungan daerah kepada anggaran pusat semakin menurun. Pada pos Lain-lain PAD yang sah, porsinya mengalami penurunan khususnya pada tahun ini yaitu sebesar 0,24%. Dari sisi belanja, pada triwulan III tahun 2014 porsi belanja modal APBD Provinsi Sulsel masih relatif sama jika dibandingkan triwulan III tahun 2013 yaitu sebesar 19%. Meskipun demikian, pemerintah Provinsi Sulsel secara konsisten memberi perhatian yang terus menguat dalam pembangunan infrastruktur daerah yang tercermin pada peningakatan belanja modal sejak tahun 2012.

Grafik 2.1. Proporsi Pendapatan APBD

Grafik 2.2. Proporsi Belanja APBD

2.2. Perkembangan Realisasi Anggaran 2.2.1 Pendapatan Realisasi persentase pendapatan daerah pada triwulan III tahun 2014 menurun meski beberapa pos pendapatan secara nominal lebih besar dari triwulan sebelumnya. Nilai realisasi anggaran pendapatan daerah pada triwulan III 2014 mencapai Rp4,05 triliun atau 71,71% dari total target pendapatan sebesar Rp5,65 triliun. Peningkatan terutama didorong oleh realisasi pendapatan pajak daerah sebesar Rp1,87 triliun (66,67% dari target), dana alokasi umum Rp1,01 triliun (83,33% dari target), dan transfer pemerintah pusat lainnya Rp701,87 miliar (75,26% dari target). 7

Peran realisasi komponen pendapatan asli daerah (PAD) terhadap ekonomi daerah pada triwulan III 2014 relatif menurun dibandingkan tahun sebelumnya, yang tercermin dari penurunan persentase realisasi terhadap targetnya dibandingkan tahun sebelumnya. Dana perimbangan per PDRB ADHB, rasio hingga triwulan III 2014 sebesar 0,77%, lebih rendah daripada triwulan III 2013 sebesar 0,82%. Rasio PAD terhadap PDRB atas dasar harga berlaku (ADHB) memperlihatkan pergerakan yang stabil pada triwulan III 2014. Rasio PAD per PDRB ADHB pada triwulan III 2014 sebesar 1,35%, sama seperti triwulan II 2013 (Grafik 2.3). Pertumbuhan ekonomi yang tetap tinggi di Sulsel, dapat menjadi ukuran potensi pendapatan daerah yang bisa dihasilkan. Meski mengalami perlambatan dari 7,9% (yoy) dari triwulan II 2014, menjadi 6,8% pada triwulan III 2014, ekonomi Sulawesi Selatan tersebut masih tumbuh cukup tinggi diatas nasional yaitu sebesar 5%. Untuk meningkatkan nilai tambah bagi pendapatan APBD, dapat dilakukan antara lain melalui perluasan basis penerimaan pajak, meningkatkan efisiensi dan penekanan biaya pemungutan, ataupun pemberdayaan Badan Usaha Milik Daerah (BUMD). Pendapatan asli daerah (PAD) mencatat persentase realisasi per anggaran yang sedikit lebih rendah dibanding periode yang sama tahun 2013. Realisasi komponen PAD sebesar Rp2,13 triliun atau 68,12% dari anggaran yang ditetapkan, secara nominal meningkat dibandingkan realisasi triwulan III 2013 (Rp1,85 triliun). Peningkatan tersebut terutama didorong oleh pendapatan pajak daerah yang persentase realisasinya sebesar 66,67% (Rp1,87 triliun). Hal ini disebabkan masih cukup kuatnya konsumsi rumah tangga di Sulsel dan upaya Pemprov Sulsel untuk terus mengoptimalkan pungutan pajak di daerah dalam rangka meningkatkan tax ratio. Sementara itu, pencapaian dan target retribusi daerah masih belum mencapai yang diharapkan. Pajak daerah antara lain terdiri dari Pajak Kendaraan Bermotor (PKB), Bea Balik Nama 7

Dihitung dengan rumus realisasi komponen pendapatan APBD dibagi dengan PDRB ADHB kumulatif

24



Kendaraan Bermotor (BBNKB), Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor (PBBKB). Hingga triwulan III 2014, realisasi BBNKB 8 sebesar Rp735 miliar (66,82%), paling rendah diantara pajak daerah yang lain. Tabel 2.1. Realisasi Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Triwulan III 2014 (Milyar Rupiah)

NO.

URAIAN

1. PENDAPATAN 1.1. PENDAPATAN ASLI DAERAH - Pendapatan Pajak Daerah - Pendapatan Retribusi Daerah - Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan - Lain-lain PAD yang Sah 1.2. DANA PERIMBANGAN - Dana Bagi Hasil Pajak dan Bukan Pajak - DAU - DAK Transfer Pemerintah Pusat-Lainnya 1.3. Lain-lain Pendapatan yang Sah JUMLAH PENDAPATAN 2. BELANJA 2.1. BELANJA OPERASI - Belanja Pegawai - Belanja Barang - Belanja Bunga - Belanja Hibah - Belanja Bantuan Keuangan 2.2. BELANJA MODAL 2.3. BELANJA TIDAK TERDUGA JUMLAH BELANJA TRANSFER TOTAL BELANJA SURPLUS / (DEFISIT) 3. PEMBIAYAAN 3.1. PENERIMAAN PEMBIAYAAN DAERAH 3.2. PENGELUARAN PEMBIAYAAN DAERAH JUMLAH PEMBIAYAAN

ANGGARAN ANGGARAN Realisasi s/d TRIWULAN III 2013 Realisasi s/d TRIWULAN III 2014 PERUBAHAN 2013 Nominal % REALISASI PERUBAHAN 2014 Nominal % REALISASI 2.587,85 2.333,13 65,41 66,79 122,52 1.457,68 303,64 1.089,77 64,26 977,04 5.022,57

1.847,32 1.618,72 41,46 70,12 117,02 1.126,48 199,05 908,14 19,28 660,08 3.633,88

71,38% 69,38% 63,38% 104,99% 95,51% 77,28% 65,56% 83,33% 30,00% 67,56% 72,35%

3.126,09 2.807,47 81,52 74,60 162,50 1.575,57 293,00 1.209,60 72,98 932,62 13,52 5.647,80

2.129,34 1.871,77 52,69 73,74 131,13 1.216,36 186,47 1.008,00 21,89 701,87 2,47 4.050,04

68,12% 66,67% 64,64% 98,85% 80,70% 77,20% 63,64% 83,33% 30,00% 75,26% 18,25% 71,71%

3.862,55 969,07 969,95 46,25 1.224,98 650,30 923,79 15,00 4.801,34

2.205,57 626,77 468,17 7,50 798,85 304,29 123,84 3,30 2.332,72

57,10% 64,68% 48,27% 16,22% 65,21% 46,79% 13,41% 22,03% 48,58%

4.026,51 1.055,35 1.377,47 22,00 969,43 602,25 955,10 6,00 4.987,61

2.349,74 701,99 644,80 10,05 703,91 288,99 294,96 2.644,70

58,36% 66,52% 46,81% 45,68% 72,61% 47,99% 30,88% 0,00% 53,03%

-

843,05 5.644,40 (621,83)

604,54

71,71%

1.094,54

2.937,26 696,62

52,04% -112,03%

6.082,14 (434,34)

42,65 1,13 41,52

6,84% 6,68%

623,46 1,63 621,83

485,34 51,00 434,34

760,21

69,46%

3.404,91 645,13

55,98% -148,53%

269,18 269,18

55,46% 0,00% 61,97%

Keterangan: angka sementara (APBD Provinsi Sulawesi Selatan Unaudited) Sumber: Badan Pengelola Keuangan Sulsel, Dinas Pendapatan Daerah Sulsel, Biro Bina Perekonomian Sulsel

Realisasi persentase dana perimbangan (DAU dan DAK) relatif sama dengan persentase realisasi tahun sebelumnya. Persentase realisasi subkomponen dana alokasi umum (DAU) yang sebesar Rp1,01 triliun (83,33%) dan dana alokasi khusus (DAK) yang sebesar Rp21,89 miliar (30,00%), sesuai dengan anggaran yang disampaikan oleh pemerintah pusat. Secara umum, persentase realisasi hampir semua komponen pendapatan berada berada di bawah realisasi tahun sebelumnya antara lain pendapatan pajak daerah, hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan dan lain-lain PAD yang sah. Namun demikian, secara nominal total realisasi pendapatan sampai dengan triwulan III 2014 lebih tinggi dari tahun sebelumnya yaitu mencapai Rp4,05 triliun (71,71%), dimana realisasi tahun sebelumnya sebesar Rp3,63 triliun.

Grafik 2.3. Rasio Realisasi Pendapatan APBD Terhadap PDRB ADHB

8

Grafik 2.4. Rasio Realisasi Belanja APBD Terhadap PDRB ADHB

Kepala Dinas Pendapatan Daerah (Dispenda) Provinsi Sulsel, 11November 2014, Siaran Pers.


25


2.2.2 Belanja Persentase penyerapan belanja APBD pada triwulan III 2014 belum optimal meski lebih tinggi dibanding triwulan III 2013. Realisasi anggaran belanja daerah sampai dengan akhir triwulan III 2014 sebesar 55,98%, atau lebih tinggi jika dibandingkan dengan capaian pada triwulan III 2013 yang hanya sebesar 52,04%. Secara nominal, realisasi anggaran belanja APBD pada periode laporan sebesar Rp3,40 triliun lebih tinggi realisasi tahun 2013 sebesar Rp2,94 triliun atau naik Rp467,65 miliar. 9

Pada triwulan III 2014, peran realisasi komponen belanja APBD untuk stimulus ekonomi daerah sedikit meningkat. Rasio belanja modal terhadap PDRB atas dasar harga berlaku (ADHB), terlihat meningkat pada triwulan III 2014, yang menunjukkan terdapat dorongan stimulus fiskal untuk mengakselerasi laju investasi di Sulsel. Rasio belanja modal per PDRB ADHB periode laporan sebesar 0,19%, sementara tahun 2013 sebesar 0,09%. Demikian pula, peran belanja operasional per PDRB ADHB ditengarai menurun sesuai dengan penurunan komponen konsumsi pemerintah dalam PDRB. Rasio belanja operasional triwulan III 2014 hanya sebesar 1,49%, sedikit lebih rendah dari 2013 yang sebesar 1,61%. Realisasi belanja operasional yang bersifat rutin, baik secara nominal maupun persentase, tercatat sedikit lebih tinggi dari periode yang sama tahun sebelumnya. Realisasi terbesar berasal dari belanja hibah. Total pos belanja operasional terealisasi Rp2,35 triliun (58,36%) dengan penyerapan terbesar pada belanja hibah yaitu sebesar 72,61% dan terkecil adalah belanja bunga (30,88%). Sementara untuk belanja rutin yang terdiri dari belanja pegawai dan belanja barang, persentasenya cukup tinggi, yaitu masing-masing sebesar 66,52% atau lebih tinggi dibandingkan dengan tahun 2013 (64,68%), dan 46,81% sedikit lebih rendah dari tahun 2013 (48,27%) atau secara nilai sebesar Rp176,63 miliar. Sementara itu, belanja modal yang digunakan untuk pembangunan infrastruktur, penyerapannya masih rendah namun mengalami peningkatan dibandingkan tahun sebelumnya. Realisasi pos belanja modal pada triwulan III 2014 baru mencapai Rp294,96 miliar (30,88%), terutama untuk belanja peralatan dan mesin, belanja jalan, irigasi, dan jaringan. Pemerintah perlu melakukan upaya percepatan pada periode yang akan datang sehingga realisasinya dapat optimal. Dengan penyerapan yang optimal tentunya memberikan dampak yang lebih baik, karena investasi pemerintah untuk pembangunan infrastruktur dapat berperan sebagai multiplier effect dalam pertumbuhan investasi dan ekonomi Sulsel. Pada triwulan III 2014, transfer yang merupakan bentuk hubungan vertikal dengan kabupaten/kota, secara persentase terealisasi lebih rendah dibanding triwulan III 2013. Transfer pada periode laporan terealisasi sebesar 69,46%, lebih rendah dibandingkan tahun sebelumnya 71,71%. Namun demikian, secara nominal pada triwulan III 2014 (Rp760,21 miliar) terealisasi lebih tinggi dari triwulan III 2013 (Rp604,54 miliar). Berdasarkan perbandingan antara realisasi belanja dan pendapatan daerah pada triwulan III 2014, masih terjadi defisit (selisih kurang) anggaran sebesar Rp148,53 miliar. Kemudian, pengeluran pembiayaan daerah pada triwulan III 2014, APBD Sulsel mencatatkan sisa lebih anggaran (SILPA) sebesar Rp269,18 miliar.

2.3. Perkembangan Realisasi Anggaran Instansi Vertikal di Kabupaten dan Kota Pagu anggaran 2014 untuk instansi vertikal di seluruh kabupaten/kota di Sulsel mencapai Rp16,14 triliun. Jumlah tersebut lebih tinggi daripada anggaran APBD untuk provinsi Sulsel yang sekitar Rp5,65 triliun. Namun demikian, apabila anggaran APBD Provinsi dijumlah dengan anggaran APBD seluruh 24 Kab./Kota akan mencapai Rp28,44 triliun, lebih tinggi daripada anggaran instansi vertikal di Sulsel. Dikarenakan realisasi anggaran APBD seluruh APBD Kab./Kota belum tersedia, maka untuk menggambarkan kondisi insentif fiskal di seluruh Kab./Kota, akan menggunakan pendekatan realisasi anggaran instansi vertikal di seluruh Kab./Kota. Pada triwulan III 2014, realisasi anggaran instansi vertikal per jenis belanja di kabupaten/kota masih rendah meski lebih tinggi dibanding triwulan III 2013. Realisasi anggaran sampai dengan triwulan III 2014 sebesar 56,37% atau lebih tinggi jika dibandingkan dengan triwulan III 2013 sebesar 51,41%. Secara nominal, realisasi anggaran per jenis belanja APBD kab/kota pada periode berjalan sebesar Rp9,1 triliun, lebih tinggi dari triwulan III 2013 sebesar Rp8,8 triliun.

9

Dihitung dengan rumus realisasi komponen belanja APBD dibagi dengan PDRB ADHB kumulatif

26



Secara nominal, realisasi anggaran per jenis belanja APBD kab/kota masih di dominasi oleh belanja pegawai meskipun secara persentase sedikit mengalami penurunan. Pada triwulan III 2014, realisasi belanja pegawai APBD kab/kota sebesar Rp3,88 triliun atau lebih tinggi dibanding triwulan III 2013 sebesar Rp3,53 triliun. Namun demikian secara persentase realisasi belanja pegawai triwulan III 2014 (69,44%) lebih rendah dibandingkan triwulan III 2013 (70,63%).

Tabel 2.2. Pagu Realisasi Anggaran Per Jenis Belanja Triwulan III 2014 APBD Kab/Kota

Sumber: Kanwil Ditjen Perbendaharaan Provinsi Sulawesi Selatan


27



28


3. INFLASI DAERAH

Bab 3 Inflasi Daerah

Laju inflasi Sulsel pada triwulan III 2014 tercatat sebesar 3,72% (yoy) lebih rendah dari triwulan II 2014 (5,92%, yoy) yang disebabkan oleh penurunan tekanan inflasi pada beberapa kelompok barang/jasa yang dikonsumsi masyarakat pasca berakhirnya rangkaian event besar seperti Idul Fitri, hari kemerdekaan, dan Idul Adha. Melimpahnya pasokan ikan akibat membaiknya cuaca yang mendukung kegiatan penangkapan ikan juga menjadi salah satu penyebab menurunnya tekanan inflasi di triwulan laporan. Penurunan inflasi juga terkait dengan faktor base effect akibat inflasi yang tinggi di triwulan III 2013 saat terjadi kenaikan harga BBM bersubsidi. Terkendalinya inflasi juga tidak terlepas dari kontribusi TPID. Secara kelembagaan, saat ini seluruh TPID di tingkat kabupaten/kota telah terbentuk seiring semakin intensifnya kegiatan koordinasi di sepanjang periode laporan.


29

BAB 3 INFLASI DAERAH

3.1. Inflasi Kelompok Barang dan Jasa10 Laju inflasi Sulsel pada triwulan III 2014 tercatat lebih rendah dari triwulan sebelumnya yang disebabkan oleh penurunan tekanan inflasi pada beberapa kelompok barang/jasa yang dikonsumsi masyarakat. Inflasi tercatat sebesar 3,72% (yoy) setelah pada triwulan II 2014 tercatat sebesar 5,92% (yoy). Turunnya inflasi dipengaruhi oleh berkurangnya tekanan inflasi pada kelompok bahan makanan, sandang, serta transpor, komunikasi dan jasa keuangan (Tabel 3.1). Pada triwulan laporan, inflasi kelompok bahan makanan mengalami penurunan dari 6,15% (yoy) menjadi 1,97% (yoy). Inflasi kelompok sandang tercatat sebesar 4,12% (yoy), turun dari triwulan II 2014 yang tercatat sebesar 5,65% (yoy). Selanjutnya, inflasi Transpor, Komunikasi, dan Jasa Keuangan juga mengalami penurunan dimana pada triwulan ini tercatat 0,87% (yoy) lebih rendah dari triwulan sebelumnya yang tercatat sebesar 7,91% (yoy). Tabel 3.1. Inflasi Kelompok Barang danJasa

TAHUN

2010

2011

2012

2013

2014

Bahan Makanan

1 2 3 4 I II III IV I II III IV I II III IV I II III

Makanan Perumahan Jadi

2.68 7.64 13.43 14.27 13.96 12.10 1.43 0.24 4.04 4.94 7.81 6.56 8.01 6.22 10.76 6.97 4.76 6.15 1.97

6.22 5.23 6.21 5.90 4.47 5.27 4.40 4.40 4.49 4.29 4.97 5.03 4.57 4.63 4.70 4.47 5.39 5.38 5.80

Sandang

3.48 4.11 4.13 4.14 4.16 4.57 3.70 3.67 4.18 3.98 3.41 3.35 3.43 3.60 4.76 6.06 6.25 5.96 6.32

Kesehatan Pendidikan

2.16 7.56 7.65 7.35 8.30 8.83 10.96 8.69 9.57 6.99 6.51 7.08 6.03 2.61 2.77 2.36 3.73 5.65 4.12

2.98 2.73 2.92 3.06 3.08 6.41 7.60 7.67 7.53 4.53 3.18 2.83 2.28 1.99 3.23 3.71 3.79 5.22 5.28

7.08 7.08 4.07 1.80 1.48 2.43 3.00 2.90 2.94 2.12 1.37 3.41 3.54 3.33 3.66 1.39 1.33 1.38 1.97

Transpor 1.18 1.06 1.76 1.75 1.84 2.08 0.77 0.73 0.57 0.47 0.63 1.16 0.89 3.96 12.01 11.58 10.31 7.91 0.87

UMUM 3.45 5.00 6.58 6.56 6.32 6.37 3.37 2.88 4.06 3.85 4.48 4.40 4.61 4.36 7.24 6.22 5.88 5.92 3.72

Sumber: Badan Pusat Statistik

Sementara itu, kelompok lainnya tercatat mengalami kenaikan laju inflasi tahunan pada triwulan II 2014. Kenaikan terbesar terjadi pada kelompok pendidikan, dimana pada triwulan III 2014 ini tercatat 1,97% (yoy), lebih tinggi dibandingkan triwulan sebelumnya yang tercatat 1,38% (yoy). Kenaikan lainnya terjadi di kelompok makanan jadi yang tercatat sebesar 5,80% (yoy), naik dari triwulan II 2014 yang tercatat sebesar 5,38% (yoy). Selanjutnya, inflasi di kelompok perumahan dan kesehatan juga mengalami peningkatan yang tercatat 6,23% (yoy) dan 5,28% yoy, lebih tinggi dari triwulan sebelumnya yang tercatat 5,96% (yoy) dan 5,22% (yoy). 10

Nasional (yoy) 8

Sulawesi Selatan (yoy) Sulawesi Selatan (qtq)

6

3.72

4

4.53

2

1.83

0 (2)

I

II

III

IV

I

II

III

IV

I

II

III

IV

I

II

III

IV

I

II

% 2010

2011

2012

2013

Sumber: Badan Pusat Statistik Grafik 3.1. Perkembangan Inflasi Sulawesi Selatan

10

Terdapat 7 (tujuh) kelompok barang dan jasa dalam perhitungan inflasi

30


2014

III


3.1.1 Kelompok Bahan Makanan Pada triwulan III 2014, inflasi di kelompok bahan makanan mengalami penurunan dibandingkan triwulan sebelumnya. Penurunan inflasi terjadi dari 6,15% (yoy) pada triwulan II 2014 menjadi 1,97% (yoy) pada triwulan III 2014 (Grafik 3.2). Penurunan tingkat inflasi terutama didorong oleh penurunan harga pada subkelompok ikan segar dan aneka kacang di akhir triwulan III 2014. Turunnya harga ikan segar dinilai merupakan dampak peralihan musim hujan ke musim kemarau yang mengakibatkan cuaca berangsur membaik untuk kegiatan penangkapan ikan. Selain itu, puncak musim angin timur di bulan September juga mengakibatkan melimpahnya pasokan ikan di pasar.

Sumber: Badan Pusat Statistik Grafik 3.2. Inflasi Kelompok Bahan Makanan

Masih terjadinya inflasi di triwulan III 2014 merupakan efek dari faktor musiman (momen hari besar) di sepanjang periode laporan. Setidaknya ada tiga event besar yang terjadi di periode triwulan III 2014, yaitu Idul Fitri dan hari kemerdekaan di awal periode laporan serta persiapan Idul Adha di akhir triwulan laporan menyebabkan peningkatan permintaan di kelompok bahan makanan ini. Namun, laju inflasi tercatat rendah karena tertahan oleh turunnya laju inflasi beberapa komoditas pangan. Selama triwulan III 2014, beberapa komoditas bahkan mencatat deflasi bulanan yang mendukung arah penurunan inflasi tahunan, seperti komoditas ikan segar, aneka kacang, aneka sayur (tomat sayur dan bayam), dan aneka bumbu (bawang dan cabe). Berlangsungnya panen sayuran serta beberapa jenis hortikultura di daerah sentra (Malino, Enrekang, Jeneponto, Gowa) membuat kondisi pasokan memadai untuk memenuhi kebutuhan masyarakat sehingga kenaikan harga akibat faktor musiman tidak terjadi secara signifikan.

3.1.2 Kelompok Makanan Jadi, Minuman, Rokok, dan Tembakau Inflasi kelompok makanan jadi, minuman, rokok, dan tembakau pada triwulan III 2014 tercatat mengalami peningkatan dibandingkan triwulan sebelumnya. Kelompok ini mencatat laju inflasi tahunan sebesar 5,80% (yoy) pada triwulan laporan (Grafik 3.3). Pada triwulan sebelumnya, inflasi yang tercatat adalah 5,38% (yoy). Adanya event besar sepanjang periode triwulan III 2014, yaitu Idul Fitri dan hari kemerdekaan serta persiapan menjelang Idul Adha yang dirayakan di awal periode triwulan IV 2014 menjadi penyebab meningkatnya tekanan inflasi kelompok komoditas makanan jadi, minuman, dan tembakau.

Sumber: Badan Pusat Statistik Grafik 3.3. Inflasi Kelompok Makanan Jadi

Adanya peningkatan laju inflasi pada kelompok makanan jadi, rokok, dan tembakau terutama disebabkan oleh meningkatnya permintaan. Peningkatan permintaan tersebut dipengaruhi oleh perayaan Idul Fitri dan hari besar lainnya sehingga harga berbagai produk makanan dan minuman tidak beralkohol turut meningkat. Beberapa komoditas bahan pokok seperti gula pasir dinilai merupakan salah satu pendorong naiknya inflasi tahunan, khususnya pada subkelompok minuman yang tidak beralkohol. Sementara itu, inflasi tahunan ikan segar yang relatif menurun ikut memengaruhi penurunan inflasi tahunan ikan yang telah diolah menjadi makanan. Adapun pada bulan Idul Fitri, subkelompok tembakau dan minuman beralkohol mencatat inflasi bulanan tertinggi seiring masih kuatnya permintaan rokok.


31


3.1.3 Kelompok Perumahan, Air, Listrik, Gas, dan Bahan Bakar Pada triwulan III 2014, laju inflasi kelompok perumahan, air, listrik, gas, dan bahan bakar meningkat dibandingkan triwulan II 2014. Laju inflasi tercatat sebesar 6,32% (yoy), lebih tinggi dari triwulan sebelumnya (5,96%, yoy) (Grafik 3.4). Naiknya laju inflasi tahunan didorong terutama oleh subkelompok bahan bakar, penerangan, dan air seiring penyesuaian tarif tenaga listrik (TTL) secara bertahap sejak Mei 2014. Pada triwulan laporan, terjadi dua kali penyesuaian yaitu pada Juli dan September 2014. Selain itu, tekanan inflasi juga bertambah dari kenaikan harga LPG 12 kg yang menyebabkan cukup besarnya sumbangan komoditas bahan bakar rumah tangga pada inflasi bulanan September 2014. Adapun permintaan yang meningkat menyebabkan kenaikan inflasi pada subkelompok perlengkapan dan penyelenggaraan rumah tangga. Pertumbuhan harga properti yang melambat (Grafik 3.5) menjadi penahan kenaikan inflasi lebih lanjut karena memengaruhi penurunan laju inflasi tahunan subkelompok biaya tempat tinggal. Seperti yang telah disebutkan di atas, implementasi kebijakan oleh pemerintah yang menaikkan TTL secara bertahap dan harga LPG pada awal September 2014 menjadi penyebab kenaikan tingkat inflasi. Harga LPG nonsubsidi kemasan 12 kg naik sebesar Rp1.500 per kg (net Pertamina) terhitung mulai tanggal 10 September 2014. Kenaikan ini mengakibatkan peningkatan harga jual rata-rata LPG tabung 12 kg menjadi Rp7.569 per kg dari sebelumnya Rp6.069 per kg. Dengan mempertimbangkan komponen biaya lainnya seperti transpor, filing fee, margin agen dan PPN, maka harga jual di agen menjadi Rp9.519 per kg atau Rp114.300 per tabung dari sebelumnya Rp7.731 per kg atau Rp92.800 per tabung. Untuk kenaikan TDL per tanggal 1 Juli dan 1 September 2014 sendiri merupakan rangkaian penyesuaian secara bertahap akibat penghapusan subsidi listrik berdasarkan Peraturan Menteri ESDM No. 9 dan No. 19 Tahun 2014.

Sumber: Badan Pusat Statistik Grafik 3.4. Inflasi Kelompok Perumahan

Sumber: Survei Harga Properti Residensial Grafik 3.5. Indeks Harga Properti Residensial

3.1.4 Kelompok Sandang Inflasi kelompok sandang menurun dibandingkan dengan triwulan sebelumnya yang dipengaruhi oleh penurunan harga komoditas emas perhiasan. Pada triwulan III 2014, inflasi tercatat sebesar 4,12% (yoy) menurun dibandingkan inflasi di triwulan sebelumnya yang tercatat sebesar 5,65% (yoy) (Grafik 3.6). Meskipun masih terjadi peningkatan laju inflasi pada subkelompok sandang laki-laki dan wanita akibat permintaan yang meningkat, penurunan laju inflasi subkelompok sandang lainnya tetap mampu membawa inflasi kelompok ini ke tingkat yang lebih rendah pada triwulan laporan. Komoditas yang menjadi sumber perlambatan inflasi tersebut adalah emas perhiasan. Penurunan harga emas perhiasan dipengaruhi oleh penurunan harga acuannya di pasar global. Setelah tercatat naik cukup tinggi pada Juli 2014 karena impor emas dari India yang cukup besar, harga internasional emas pada Agustus dan September 2014 mengalami deflasi beruntun (Grafik 3.7). Penyebab penurunan harga adalah merosotnya permintaan terhadap komoditas emas seiring beralihnya keinginan pasar dari investasi untuk komoditas logam mulia ke investasi pasar modal seiring sinyal pemulihan perekonomian Amerika Serikat.

32



Sumber: Badan Pusat Statistik Grafik 3.6 Inflasi Kelompok Sandang

Sumber: World Bank Grafik 3.7. Perubahan Harga Emas Internasional

3.1.5 Kelompok Kesehatan Inflasi kelompok kesehatan kembali mengalami peningkatan pada triwulan III 2014 yang didorong oleh masih kuatnya permintaan dan pengaruh perubahan nilai tukar. Pada triwulan laporan, kelompok ini mencatat inflasi sebesar 5,28% (yoy) setelah sebelumnya tercatat sebesar 3,22% (yoy) pada triwulan II 2014 (Grafik 3.8). Sumber utama peningkatan tersebut berasal dari inflasi pada subkelompok jasa perawatan jasmani dan kosmetika. Permintaan yang tinggi akan layanan kesehatan serta produk kosmetika dinilai dampak dari musim perayaan hari besar keagamaan pada triwulan laporan. Sementara itu, dampak penyesuaian harga produk impor seiring apresiasi mata uang dollar Amerika Serikat (US$) masih terus berlanjut. Hal ini dinilai membuat harga komoditas berbagai jenis obat maupun produk perawatan jasmani yang lainnya ikut mengalami penyesuaian (imported inflation). Apalagi, faktor musiman juga memengaruhi tingkat permintaan terhadap produk-produk tersebut.

3.1.6 Kelompok Pendidikan, Rekreasi, dan Olahraga Kelompok pendidikan, rekreasi, dan olahraga mengalami tekanan inflasi yang lebih besar pada triwulan III 2014. Pada triwulan laporan, inflasi kelompok ini tercatat sebesar 1,97% (yoy), lebih tinggi dari triwulan sebelumnya yang mencapai 1,38%(yoy) (Grafik 3.9). Naiknya laju inflasi tersebut didorong oleh peningkatan inflasi di subkelompok pendidikan dan perlengkapan/peralatan pendidikan. Dimulainya tahun ajaran baru pada triwulan laporan (periode Agustus 2014) menjadi faktor utama peningkatan harga tersebut. Hal ini tercermin dari meningkatnya biaya sekolah pada berbagai jenjang. Adanya tahun ajaran baru juga mendorong kebutuhan akan perlengkapan sekolah seperti buku tulis yang harganya meningkat pada akhir triwulan laporan.

Sumber: Badan Pusat Statistik Grafik 3.8. Inflasi Kelompok Kesehatan

Sumber: Badan Pusat Statistik Grafik 3.9. Inflasi Kelompok Pendidikan


33


3.1.7 Kelompok Transpor, Komunikasi, dan Jasa Keuangan Pada triwulan III 2014, tekanan inflasi kelompok transpor, komunikasi, dan jasa keuangan terus menurun dari triwulan sebelumnya. Laju inflasi tercatat sebesar 0,87% (yoy), turun tajam dari 7,91% (yoy) pada triwulan II 2014 (Grafik 3.10). Subkelompok transpor dan sarana/penunjang transpor menjadi penyebab terjadinya penurunan. Hal ini dipengaruhi oleh faktor basis perhitungan (base effect) yaitu tingginya inflasi subkelompok tersebut pada triwulan III 2013 karena penyesuaian harga BBM bersubsidi. Tanpa adanya kebijakan yang sama pada triwulan laporan, laju inflasi tahunan pun tercatat turun cukup drastis. Di samping itu, penurunan inflasi juga merupakan dampak dari berakhirnya arus mudik dan arus balik pasca Lebaran di akhir triwulan. Turunnya tarif transportasi baik tarif angkutan antarkota, tarif tranportasi laut, serta transportasi udara pada akhir triwulan laporan diyakini turut berkontribusi pada perlambatan laju inflasi. Hal ini disebabkan oleh selesainya kegiatan arus mudik serta arus balik selama periode perayaan Idul Fitri. Sementara itu, harga komponen pendukung alat transportasi juga disinyalir ikut menurun. Hal ini diindikasikan oleh perlambatan pertumbuhan harga karet pada triwulan laporan (Grafik 3.11).

Sumber: Badan Pusat Statistik Grafik 3.10. Inflasi Kelompok Transpor

Sumber: World Bank Grafik 3.11. Perubahan Harga Karet Internasional

3.2. Inflasi Menurut Kota IHK11 Pada triwulan III 2014, tekanan inflasi yang menurun didorong oleh penurunan inflasi di seluruh kota IHK di Sulawesi Selatan (Watampone, Makassar Palopo, Parepare, dan Bulukumba). Inflasi Watampone, Makassar, Palopo, Parepare, dan Bulukumba pada triwulan III 2014, secara berurutan tercatat sebesar 4,55% (yoy); 3,57% (yoy); 4,03% (yoy); 3.04% (yoy) dan 7,30% (yoy). Pada triwulan sebelumnya, laju inflasi di tiga kota IHK tersebut tercatat sebesar 8,14% (yoy), 5,38% (yoy), 7,36% (yoy), 5,57% (yoy) dan 14,10% (yoy) (Tabel 3.2). Tabel 3.2. Inflasi Sulawesi Selatan Menurut Kota

2012

2013

2014

Kota (%, yoy) I

II

III

Watampone

5.69

4.42

3.94

Makassar

4.10

3.91

Palopo

4.27

Parepare

2.00

IV

I

II

III

3.65

2.90

3.28

6.72

4.61

4.57

4.76

4.54

3.99

4.15

4.11

4.34

2.54

3.78

3.49

4.67

IV

I

II

6.86

7.86

8.14

4.55

7.41

6.24

5.46

5.38

3.57

3.03

5.33

5.25

6.22

7.36

4.03

4.49

7.41

6.31

5.58

5.57

3.04

13.94

14.10

7.30

5.88

5.92

3.72

Bulukumba Sulawasi Selatan

4.06

3.85

4.48

4.40

4.61

4.36

7.24

6.22

III

Sumber: Badan Pusat Statistik, diolah 16

Sulawasi Selatan

%, yoy

14

Makassar

12

Parepare

10 8 6 4 2 11

0 Mulai Januari 2014, inflasi Sulawesi Selatan dihitung dari agregasi lima kabupaten/kota yaitu Makassar, Palopo, Parepare, Watampone (Bone), dan Bulukumba I

II

2012

34


III

IV


Tabel 3.3. Sumbangan Inflasi Sulawesi Selatan Menurut Kota

2012

Kota

2013

2014

I

II

III

IV

I

II

III

IV

I

II

III

Watampone

0.20%

0.19%

0.22%

0.22%

0.23%

0.22%

0.36%

0.31%

0.45%

0.47%

0.26%

Makassar

3.42%

3.24%

3.77%

3.71%

3.88%

3.68%

6.10%

5.25%

4.27%

4.20%

2.79%

Palopo

0.22%

0.21%

0.25%

0.24%

0.25%

0.24%

0.40%

0.34%

0.40%

0.47%

0.26%

Parepare

0.22%

0.21%

0.24%

0.24%

0.24%

0.23%

0.39%

0.33%

0.39%

0.39%

0.21%

0.38%

0.39%

0.20%

5.88%

5.92%

3.72%

Bulukumba Sulawasi Selatan

4.06%

3.85%

4.48%

4.40%

4.61%

4.36%

7.24%

6.22%

Sumber: Badan Pusat Statistik, diolah

Dampak peralihan musim hujan ke musim kemarau yang mengakibatkan serta musim angin timur di bulan September serta berakhirnya rangkaian event besar (Idul Fitri, hari kemerdekaan, dan Idul Adha) menjadi penyebab utama penurunan inflasi di seluruh kota. Bila dilihat dari sumbangan inflasi, Kota Makassar menjadi penyumbang penurunan terbesar diantara kota IHK di Sulsel, dimana pada periode pelaporan tercatat sebesar 2,79% turun dari periode sebelumnya yang tercatat sebesar 4,20%. Sementara sumbangan penurunan inflasi terendah disumbangkan oleh Kota Parepare (Tabel 3.2).

16

%, yoy

14 12

Sulawasi Selatan

Bulukumba

Makassar

Palopo

Parepare

Watampone

10 8 6 4 2 0 I

II

III

2012

IV

I

II

III

IV

2013

I

II

III

2014

Sumber: Badan Pusat Statistik Grafik 3.12. Inflasi Sulawesi Selatan Menurut Kota

3.3. Disagregasi Inflasi12 Menurunnya tekanan inflasi di Sulsel pada triwulan III 2014 terutama bersumber dari komponen administered prices dan volatile food. Komponen administered prices menjadi faktor terbesar yang mendorong penurunan tingkat inflasi pada periode laporan ini. Tercatat pada triwulan III 2014 laju inflasi dari komponen administered prices sebesar 4,39% (yoy), turun dibandingkan periode sebelumnya yang mencapai 11,22% (yoy). Turunnya inflasi administreted prices, selain pengaruh faktor base effect akibat inflasi yang sangat tinggi pada triwulan III 2013 terkait naiknya harga BBM, juga dipengaruhi oleh berakhirnya arus mudik dan arus balik pasca Lebaran. Inflasi komponen ini sendiri merupakan dampak implementasi kebijakan pemerintah yang menaikan Tarif Tenaga Listrik (TTL) secara bertahap (terakhir pada 1 September 2014) dan harga LPG pada awal September 2014.

12

Analisis disagregasi membagi inflasi menjadi inflasi inti (core inflation) dan inflasi noninti (volatile food dan administered prices). Hal ini dilakukan untuk menghasilkan indikator inflasi yang lebih menggambarkan pengaruh dari faktor yang bersifat fundamental.


35


Inflasi IHK 18 16 14 12 10 8 6 4 2 0

Administered Price

Core

Volatile Food

%, yoy

4.39 4.12 3.72 1.72 I

II

III

IV

I

II

2013

III

2014

Sumber: Badan Pusat Statistik Grafik 3.13. Inflasi Sulawesi Selatan Menurut Komponen Disagregasi

Turunnya inflasi pada komponen volatile food merupakan dampak lanjutan hilangnya faktor musiman pasca Lebaran dan kondisi cuaca yang masih mendukung ketersediaan pasokan. Inflasi pada komponen volatile food tercatat mengalami penurunan yaitu dari 6,11% (yoy) di triwulan II 2014 menjadi 1,72% (yoy) di triwulan III 2014. Berakhirnya faktor yang bersifat musiman yaitu hari besar keagamaan serta membaiknya kondisi cuaca mendukung kegiatan produksi pangan dan kegiatan penangkapan ikan yang mengakibatkan terjaganya harga bahan makanan seperti ikan, daging sapi, daging ayam, dan telur ayam. Pada inflasi inti (core inflation), penurunan juga terjadi dalam level yang rendah. Tercatat pada triwulan III 2014, inflasi pada komponen inti mengalami penurunan dari 4,47% (yoy) menjadi 4,12% (yoy). Inflasi pada komponen core inflation dipengaruhi oleh masih kuatnya permintaan pada beberapa subkelompok seperti subkelompok kesehatan, pendidikan, dan makanan jadi. Turunnya harga emas perhiasan menjadi faktor penahan inflasi kelompok sandang yang pada gilirannya meredam laju inflasi inti sehingga tidak terakselerasi lebih lanjut.

3.4. Koordinasi Pengendalian Inflasi Perkembangan koordinasi pengendalian inflasi di Sulsel kembali menunjukkan perkembangan yang lebih baik lagi dari sisi kelembagaan yang ditunjukkan oleh telah berdirinya TPID di seluruh kabupaten/kota. Dengan peresmian TPID Kabupaten Gowa pada tanggal 21 Oktober 2014, maka saat ini TPID telah ada di 24 kabupaten/kota di seluruh Sulawesi Selatan (Tabel 3.4). Dengan telah berdirinya TPID di seluruh kabupaten/kota maka diharapkan ke depannya koordinasi dan proses pengendalian inflasi dapat berjalan lebih baik. Tabel 3.4. TPID Setingkat Kabupaten/Kota

36

NO

TPID

1

SURAT KEPUTUSAN

KET

NOMOR

TANGGAL

Provinsi Sulawesi Selatan

3956 / XII / 2009 diperbaharui dengan SK No. 238 / II / 2014

09-Des-09

2

Kota Palopo

457 / III / 2011

01-Mar-11

Sampel IHK

3

Kabupaten Bone

228 / 2011

06-Jul-11

Sampel IHK

4

Kota Pare-Pare

18 / 2012

17-Jan-12

Sampel IHK

5

Kota Makassar

510.05 / 356 / KEP / II / 2012

14-Feb-12

Sampel IHK

6

Kabupaten Pangkep

374 / VII / 2013

01-Jul-13

-

7

Kabupaten Tana Toraja

179 / VII / 2013

02-Jul-13

-

8

Kabupaten Soppeng

332 / IX / 2013

04-Sep-13

-

9

Kabupaten Maros

560 / KPTS / 500 / IX / 2013

09-Sep-13

-

10

Kabupaten Sinjai

627 / 2013

09-Sep-13

-

11

Kabupaten Bulukumba

1046 / X / 2013

07-Okt-13

Sampel IHK

12

Kabupaten Bantaeng

500 / 621 / XII / 2013

13-Des-13

-


03-Feb-14

-


NO

TPID

13

SURAT KEPUTUSAN

KET

NOMOR

TANGGAL

Kabupaten Enrekang

673 / KEP / XII / 2013

31-Des-13

-

14

Kabupaten Luwu Timur

04 / I / 2014

02-Jan-14

-

15

Kabupaten Takalar

47 / 2014

15-Jan-14

-

16

Kabupaten Barru

171 / ADM.EKO / I / 2014

29-Jan-14

-

17

Kabupaten Toraja Utara

107 / II / 2014

08-Feb-14

-

18

Kabupaten Luwu

No.191/III/2014

18-Mar-14

-

19

Kabupaten Wajo

279 / 2014

20-Mar-14

-

20

Kabupaten Luwu Utara

188.4.45/188/III/2014

20-Mar-14

-

21

Kabupaten Jeneponto

87 / 2014

28-Apr-14

-

22

Kabupaten Sidenreng Rappang

200/IV/2014

28-Apr-14

-

23

Kabupaten Kepulauan Selayar

198 / V / 2014

14-Mei-14

-

24

Kabupaten Pinrang

050/291/2014

23-Jun-14

-

25

Kabupaten Gowa

409/X/2014

21-Okt-14

-

Selama triwulan III 2014, TPID Sulsel telah melakukan koordinasi baik di tingkat wilayah, provinsi, maupun di tingkat kabupaten/kota. Sepanjang triwulan III 2014, telah dilakukan 2 (dua) kali pertemuan dengan beberapa agenda terkait penanganan inflasi. Pada 14 Agustus 2014, dilakukan pertemuan untuk menyelaraskan pemahaman program kerja dan fungsi koordinasi TPID kabupaten/kota. Dari hasil pertemuan tersebut, disepakati untuk melakukan kegiatan studi banding. Rencana studi banding dilakukan pada minggu terkahir September 2014 dan mengunjungi TPID berprestasi di Jawa. Rencana ini telah direalisasikan berkoordinasi dengan TPID Provinsi D.I. Yogyakarta. Sementara itu, pertemuan pada tanggal 22-23 September 2014 mengangkat agenda peningkatan upaya pengendalian ekspektasi inflasi. Pada pertemuan ini disepakati untuk melakukan komunikasi dengan media secara intensif untuk membantu pengendalian inflasi melalui jalur media massa dan hasilnya saat ini siaran pers telah dilakukan TPID melalui media massa. Hasil Survei Pemantauan Harga (SPH) Bank Indonesia juga telah dikomunikasikan untuk mendukung upaya menjangkar ekspektasi inflasi dan tracking perkembangan harga terkini.


37


Boks 3.A.

Pembentukan TPID di seluruh Kabupaten/Kota se-Sulawesi Selatan telah Selesai Dilakukan

Mandat pembentukan TPID melalui Inmendagri No.027/1696/SJ tahun 2013 telah mendorong seluruh wilayah untuk membentuk Tim Pengendali Inflasi Daerah (TPID). Terbitnya Inmendagri tersebut menginstruksikan kepada Gubernur/Bupati/Walikota untuk membentuk TPID dalam rangka menjaga stabilitas perekonomian dan mengatasi permasalahan ekonomi sektor riil serta menjaga stabilitas harga barang dan jasa yang terjangkau oleh masyarakat. Berdasarkan hal tersebut, Gubernur Sulawesi Selatan telah mengambil langkah-langkah strategis yang salah satunya adalah mendorong pembentukan TPID di tingkat kabupaten/kota di seluruh Sulawesi Selatan. Pembentukan TPID kabupaten/kota akan meningkatkan koordinasi dalam pengendalian inflasi, dan meminimalkan kendala kondisi geografis Sulsel yang cukup luas. Oleh karena itu, Gubernur Sulawesi Selatan mendorong pembentukan TPID seluruh kabupaten/kota di Sulsel sejak terbitnya Instruksi Menteri Dalam Negeri tersebut. Pembentukan TPID kabupaten/kota dilakukan secara bertahap, dengan 3 (tiga) strategi utama. Pertama, melakukan kunjungan ke masingmasing kabupaten/kota yang belum terbentuk, dengan memberikan penjelasan mengenai tujuan dan fungsi TPID, serta contoh sukses dari TPID kabupaten/kota lainnya. Kunjungan dilakukan oleh sekretariat TPID Provinsi Sulsel secara bergantian. Kedua, terus melibatkan kepala Daerah dalam High Level Meeting TPID Provinsi Sulsel, maupun perwakilan kabupaten/kota dalam pertemuan TPID se-Zona. Ketiga, memberikan contoh (template) bentuk surat keputusan TPID mengacu kepada Inmendagri dan best practice TPID kabupaten/kota lain yang sudah terbentuk. Pembentukan TPID se-Sulsel ditarget telah selesai pada tahun 2014. Setelah lebih dari separuh TPID (52%) terbentuk di akhir 2013, maka target tahun 2014 adalah terbentuknya TPID di seluruh kabupaten/kota se-Sulawesi Selatan. Akhirnya, 13 pada Oktober 2014, semua kabupaten/kota se-Sulsel telah terbentuk, dengan terbentuknya TPID Kabupaten Gowa . Prosesi pembentukan TPID Kab. Gowa berbeda dengan TPID kabupaten/kota yang lain, karena diiringi dengan proses pelantikan oleh Bupati Gowa, yang dilanjutkan dengan arahan Visi dan Misi pembangunan Kab. Gowa hingga beberapa dekade ke depan. Bupati mengharapkan proses kegiatan investasi di Kab. Gowa yang lebih terencana, dengan rencana pemindahan ibukota Kab. Gowa, dapat meningkatkan tingkat pertumbuhan ekonomi dan menekan laju inflasi.

Gambar 3.A.1. Pelantikan Anggota TPID Kab. Gowa

Dengan telah selesainya proses pembentukan TPID kabupaten/kota, tantangan selanjutnya adalah mengoptimalkan aksi, komunikasi, dan koordinasi baik di tingkat provinsi, maupun di tingkat kabupaten/kota. Agenda yang menjadi pekerjaan bersama adalah menjaga ketersediaan pasokan dan stok, kelancaran distribusi, serta pengendalian ekspektasi 14 inflasi. Dalam rekomendasi High Level Meeting TPID Sulsel di triwulan III 2014 mengamanatkan bahwa agar upaya-upaya tersebut seharusnya dilakukan minimal 3 (tiga) bulan sebelum adanya potensi kenaikan harga, sehingga hasilnya lebih optimal. Misalnya, potensi kenaikan permintaan bumbu dan daging pada saat Lebaran (Juli 2014), kenaikan harganya dapat diredam karena telah dilakukan produksi dan penyiapan stok sejak bulan April 2014.

13 14

SK Bupati Gowa No.409/X/2014 tanggal 21 Oktober 2014 Diselenggarakan pada tanggal 14 Agustus 2014

38



Boks 3.B.

Pembagian Zona TPID Kabupaten dan Kota di Sulawesi Selatan

Efisiensi koordinasi menjadi latar belakang perlunya adanya zonasi dalam kelembagaan TPID di Provinsi Sulawesi Selatan. Mengantisipasi perkembangan TPID kabupaten/kota yang semakin pesat, yang disertai dengan peningkatan intensitas kegiatan dan permintaan pendampingan dan koordinasi, maka TPID Provinsi Sulsel berinisiatif meningkatkan efisiensi koordinasi dengan jalan pembagian zona TPID kabupaten/kota. Hal ini terkait dengan luas wilayah Sulsel yang sebesar 45.764,53 km2, terdiri 24 kabupaten/kota (21 kabupaten, 3 kota, 304 kecamatan dan 2.953 desa/kelurahan), sehingga menjadikan tantangan bagi koordinasi TPID ke depan. Pengembangan zona TPID dilakukan berdasarkan pendekatan teori Growth Pole. Berdasarkan teori Growth Pole (kutub pertumbuhan), secara geografis suatu lokasi yang banyak memiliki fasilitas/infrastruktur dan kemudahan sehingga menjadi pusat daya tarik (pole of attraction), sehingga berbagai macam usaha tertarik untuk berlokasi di daerah yang bersangkutan dan masyarakat senang datang memanfaatkan fasilitas yang ada. Suatu kota dikatakan sebagai pusat pertumbuhan harus bercirikan: (1) adanya hubungan intern antara berbagai macam kegiatan yang memiliki nilai ekonomi, (2) adanya unsur pengganda (multiplier effect), (3) adanya konsentrasi geografis, (4) bersifat mendorong pertumbuhan daerah belakangnya. Oleh karena itu, dalam pembagian zona, ditentukan 1 (satu) kota yang akan menjadi kutub bagi kota yang lainnya. Dasar penentuan kriteria kutub per zona adalah kota sampel survei biaya hidup (SBH), letak geografis (jarak antarkota), karakteristik sektoral, dan perkembangan keuangan perbankan. 15

Berdasarkan sampel Survei Biaya Hidup (SBH) , pangsa PDRB, maupun aset perbankan terdapat lima kota yang dapat dijadikan patokan kutub pertumbuhan. Berdasarkan kota sampel SBH antara lain Kota Palopo, Kota Parepare, Kab. Bone, Kab. Bulukumba, dan Kota Makassar, menjadi dasar perhitungan inflasi Sulsel. Dengan adanya kota sampel inflasi tersebut, maka diharapkan inflasi dari kota yang bersangkutan dapat menjadi acuan tingkat inflasi bagi kota lain yang masuk dalam satu zona. Kelima kota tersebut juga relatif sejalan dengan besaran pangsa PDRB maupun aset perbankan, terhadap total Sulsel, yang sebaran gradasi panga PDRB maupun aset perbankan relatif merata di sekitar kota tersebut.

Gambar 3.B.1. Pangsa PDRB Kab/Kota terhadap Sulsel

Gambar 1.B.2. Pangsa Aset Perbankan Kab/Kota terhadap Sulsel

Selanjutnya, dari kota-kota yang menjadi kutub tersebut, ditentukan kabupaten yang akan masuk se-zona, dengan mempertimbangkan geografis (jarak) dan sumbangan terhadap PDRB Sulsel. Penerapaan kriteria jarak adalah dengan minimasi jarak antar kota (Tabel 3.5 s/d Table 3.9), agar memudahkan koordinasi apabila diselenggarakan pertemuan zona. Selain itu, diusahakan bahwa masing-masing zona memiliki pangsa sekitar 12%-20% terhadap ekonomi Sulsel, dengan salah satunya ada kota/kab yang memiliki sumbangan terbesar.

15

Dilakukan oleh BPS


39


Tabel 3.B.1. Matrix jarak Zona Palopo

Luwu Timur Luwu Utara Toraja Utara Tana Toraja Palopo Luwu

Zona Palopo

Zona Palopo Luwu Timur Luwu Utara Toraja Utara Tana Toraja Palopo Luwu 0 9 141 126 71 86 9 0 148 135 77 88 141 148 0 61 77 101 126 135 61 0 90 127 71 77 77 90 0 38 86 88 101 127 38 0

Tabel 3.B.4. Matrix jarak Zona Parepare

Tabel 3.B.2. Matrix jarak Zona Bone/Watampone

Zona Bone/Watampone

Soppeng Bone Wajo Sinjai

Zona Bone/Watampone Soppeng Bone Wajo Sinjai 0 43 145 39 43 0 185 78 145 185 0 107 39 78 107 0

Enrekang Pinrang Sidrap Parepare Barru

Zona Parepare

Zona Parepare Enrekang Pinrang Sidrap Parepare Barru 0 68 100 91 140 68 0 33 29 76 100 33 0 36 63 91 29 36 0 49 140 76 63 49 0

Tabel 3.B.5. Matix jarak Zona Bulukumba Zona Bulukumba Bulukumba Bantaeng Jeneponto Selayar Bulukumba 0 22 55 182 Bantaeng 22 0 33 196 Jeneponto 55 33 0 221 Selayar 182 196 221 0

Zona Bulukumba

Tabel 3.B.3. Matrix jarak Zona Makassar

Zona Makassar

Pangkep Maros Makasar Gowa Takalar

Zona Makassar Pangkep Maros Makasar Gowa Takalar 0 9 39 47 62 9 0 35 38 54 39 35 0 41 34 47 38 41 0 31 62 54 32 31 0

Berdasarkan beberapa pertimbangan tersebut, maka ditetapkan 5 (lima) Zona antara lain Zona Bone/Watampone, Zona Bulukumba, Zona Makassar, Zona Palopo, dan Zona Parepare. Dengan ditetapkannya 5 (lima) zona TPID ini, diharapkan proses pengelolaaan inflasi akan lebih efektif dan pertumbukan ekonomi akan lebih merata di seluruh wilayah Sulawesi Selatan. Adapun pembagian zona kabupaten/kota adalah sebagai berikut: Zona Palopo Kab. Luwu Timur Kab. Luwu Utara Kab. Toraja Utara Kab. Tana Toraja Kota Palopo Kab. Luwu

Zona Parepare Kab. Enrekang Kab. Pinrang Kab. Sidrap Kota Parepare Kab. Barru

Zona Bone

Zona Makassar Kab. Pangkep Kab. Maros Kota Makasar Kab. Gowa Kab. Takalar

Kab. Soppeng Kab. Bone Kab. Wajo Kab. Sinjai

Zona Bulukumba Kab. Bulukumba Kab. Bantaeng Kab. Jeneponto Kab. Selayar

Gambar 3.B.3. Pembagian Zona TPID Sulsel

40


4. SISTEM KEUANGAN DAN PENGEMBANGAN AKSES KEUANGAN

Bab 4 Sistem Keuangan dan Pengembangan Akses Keuangan Kinerja perbankan di Sulsel pada triwulan III 2014, dari indikator utama yaitu aset, dana pihak ketiga (DPK), dan kredit/pembiayaan yang disalurkan, memperlihatkan perlambatan pada triwulan laporan. Perlambatan pertumbuhan aset bank umum didorong oleh perlambatan aset seluruh kelompok bank terutama bank asing dan campuran. Sementara itu, kegiatan intermediasi (LDR) sedikit menurun pada triwulan III 2014 menjadi sebesar 125,06% yang disebabkan oleh perlambatan pertumbuhan DPK yang lebih kecil dibandingkan kredit. Sementara itu, risiko kredit perbankan masih terjaga dengan baik yang tercermin dari Rasio nonperforming loan (NPL) yang masih berada pada level aman. Masih amannya rasio NPL juga mendukung ketahanan sektor keuangan baik pada sektor korporasi, rumah tangga, namun perlu perhatian khusus pada kualitas kredit UMKM yang pada triwulan laporan sudah melwati batas aman 5%.


41

BAB 4 SISTEM KEUANGAN DAN PENGEMBANGAN AKSES KEUANGAN

4.1. Kondisi Umum Perbankan16 4.1.1 Perkembangan Kelembagaan Dari sisi kelembagaan, pada triwulan III 2014, jumlah bank umum di Sulsel relatif tidak berubah dari triwulan sebelumnya yaitu sebanyak 47 bank. Kemudian, jumlah BPR juga tercatat masih tetap sama seperti periode sebelumnya yaitu sebanyak 29 BPR. Terjadi penambahan kantor pada bank swasta sehingga jumlah kantor cabang (KC) bertambah 1, sementara kantor cabang pembantu (KCP), kantor kas (KK) maupun kantor fungsional (KF) tidak berubah (Tabel 4.1). Tabel 4.1. Perkembangan Kelembagaan Bank Umum dan BPR

RINCIAN Bank Umum (Konv. + Syariah) Konvensional

2011 I

II

2012 III

IV

I

II

2013 III

IV

I

II

2014* III

IV

I

II

III

36

37

38

40

41

41

41

41

42

44

45

46

46

47

47

31

32

32

34

35

35

35

35

36

38

39

40

40

41

41

UUS

5

5

5

5

5

5

5

5

5

5

5

5

5

7

7

Syariah

5

5

6

6

6

6

6

6

6

6

6

6

6

6

6

689

724

812

844

848

895

925

936

940

950

959

971

974

979

980

27

27

27

27

27

27

28

28

28

29

29

29

29

29

29

Jumlah Kantor* BPR

*) Termasuk Kanwil, KP, KC, KCP, BRI Unit, KK, KF (data sementara)

4.1.2 Aset Perbankan Total aset bank umum pada triwulan III 2014 mengalami perlambatan dibandingkan triwulan sebelumnya. Aset perbankan tercatat tumbuh sebesar 10,28% (yoy) atau menjadi Rp99,57 triliun, lebih rendah dibandingkan triwulan II 2014 yang tumbuh sebesar 12,97% (yoy) (Tabel 4.2). Perlambatan pertumbuhan aset perbankan pada periode laporan disebabkan oleh melambatnya pertumbuhan aset pada seluruh kelompok bank terutama pada bank asing dan campuran, disusul oleh bank pemerintah dan bank swasta nasional masing-masing dari 12,12% (yoy), 11,72% (yoy) dan 14,87% (yoy) pada triwulan sebelumnya menjadi sebesar 3,98% (yoy), 9,76% (yoy) dan 11,16% (yoy) pada triwulan laporan. Tabel 4.2. Aset Bank Umum Menurut Kelompok Bank Pertumbuhan (%, yoy) Aset Menurut Kelompok Bank

2013

Nominal (Rp Miliar) 2014

2013

2014

I

II

III

IV

I

II

III

I

II

III

IV

I

II

III

Total Aset

19.69

19.04

20.78

14.66

12.41

12.97

10.28

80,876

86,366

90,288

90,932

90,909

97,572

99,571

Bank Pemerintah

17.84

17.14

19.37

11.54

8.97

11.72

9.76

48,337

51,537

53,300

52,533

52,670

57,579

58,500

Bank Swasta Nasional

22.81

22.38

23.30

19.18

17.82

14.87

11.16

31,919

34,293

36,341

37,682

37,606

39,391

40,398

9.85

(0.02)

2.89

21.38

2.01

12.12

3.98

621

537

647

717

633

602

673

Bank Asing dan Bank Campuran

4.1.3 Intermediasi Perbankan Dana Pihak Ketiga (DPK) jenis giro dan deposito yang dihimpun oleh bank umum pada triwulan III 2014 melambat dibandingkan dengan triwulan sebelumnya. Dana yang dihimpun mencapai Rp64,34 triliun atau tumbuh sebesar 12,17% (yoy), menurun dibandingkan dengan pertumbuhan pada triwulan sebelumnya sebesar 14,86% (yoy) (Tabel 4.3). Perlambatan pertumbuhan DPK disebabkan oleh menurunnya kinerja jenis simpanan giro dan tabungan. Giro tumbuh melambat dari 20,24% pada triwulan II 2014 menjadi hanya 5,11% (yoy) sedangkan tabungan tumbuh melambat dari 10,31% (yoy) menjadi 8,58% (yoy) pada triwulan laporan. Sementara tabungan tumbuh lebih cepat dari 20,97% (yoy) menjadi 23,39% (yoy).

16

Dimulai dengan publikasi pada triwulan I 2014, asesmen perkembangan indikator perbankan menggunakan data lokasi bank untuk kredit yang disalurkan serta menggunakan data lokasi bank pelapor untuk DPK yang dihimpun

42



Kredit yang disalurkan perbankan mencatat perlambatan pertumbuhan pada triwulan III 2014 seiring perlambatan pada kredit yang digunakan untuk investasi dan konsumsi. Kredit tercatat tumbuh sebesar 7,26% (yoy) menjadi Rp80,46 triliun setelah tumbuh 8,77% (yoy) pada triwulan II 2014. Perlambatan ini didorong oleh melambatnya penyaluran kredit untuk investasi dan konsumsi sedangkan kredit untuk modal kerja dapat mencatat akselerasi pertumbuhan (Tabel 4.3). Secara sektoral, penyaluran kredit juga tumbuh melambat pada sebagian besar sektor terutama pada sektor pertanian, pertambangan, industri pengolahan, LGA, perdagangan, dan pengangkutan. Sementara sektor konstruksi, jasa dunia usaha, dan jasa sosial masyarakat tumbuh lebih cepat dibandingkan triwulan sebelumnya (Tabel 4.4). Tabel 4.3. Penghimpunan Dana dan Penyaluran Kredit Bank Umum Pertumbuhan (%, yoy) Komponen

DPK a. Giro

2013


2013

I

II

III

IV

I

II

III

14.36

11.31

14.91

12.52

11.20

14.86

12.17

2014

I

II

III

IV

I

II

52,302

53,457

57,359

60,444

58,162

61,402

III 64,339

4.00

11.13

27.07

6.82

2.83

20.24

5.11

7,770

8,092

9,221

7,845

7,990

9,730

9,693

b. Tabungan

17.27

10.52

12.37

11.25

10.66

10.31

8.58

29,321

30,068

32,076

35,007

32,446

33,168

34,828

c. Deposito

14.72

13.01

13.79

18.01

16.53

20.97

23.39

15,211

15,297

16,062

17,592

17,726

18,504

19,819

25.25

23.55

22.79

13.84

10.97

8.77

7.26

68,371

72,937

75,014

75,388

75,874

79,336

80,463

a. Modal Kerja

26.63

16.67

16.86

6.76

4.92

9.01

14.09

25,980

26,659

26,160

27,231

27,257

29,062

29,847

b. Investasi

22.01

36.81

43.39

27.36

19.70

6.77

(1.98) 12,232

14,486

15,769

14,494

14,642

15,467

15,457

c. Konsumsi

25.43

24.21

19.41

14.76

12.65

9.48

6.27

30,158

31,793

33,085

33,663

33,974

34,807

35,159

130.72

136.44

130.78

124.72

130.45

129.21

125.06

2.94

2.83

2.91

2.85

3.14

3.54

3.57

Kredit

LDR (%) NPLs Gross (%)

Dengan pertumbuhan kredit yang melambat, indikator intermediasi perbankan juga tercatat lebih rendah, yang tercermin dari angka Loan to Deposit Ratio (LDR). LDR menjadi 129,21% pada triwulan III 2014, lebih rendah dari triwulan II 2014 yang tercatat sebesar 125,06% (Tabel 4.3). Sesuai pola historisnya, perkembangan intermediasi perbankan selalu tinggi, lebih dari 100%. Penyaluran kredit dengan pangsa yang besar terutama diberikan kepada sektor perdagangan, sektor jasa dunia usaha, sektor konstruksi, dan sektor industri pengolahan. Melemahnya kinerja penyaluran kredit diikuti dengan risiko kredit yang tetap terkendali. Ditinjau dari sisi manajemen risiko, kondisi perbankan Sulsel pada triwulan III 2014 masih menunjukkan kinerja yang baik. Hal ini tercermin dari rasio nonperforming loan (NPL) bank umum yang masih terjaga pada level aman (di bawah 5%), yaitu sebesar 3,57%. Angka ini tercatat mengalami sedikit peningkatan dibandingkan dengan triwulan sebelumnya yang tercatat sebesar 3,54% (Tabel 4.3). Di tengah perlambatan pertumbuhan kredit, perbankan harus tetap menjaga kualitas kredit para nasabahnya agar rasio NPL terus terjaga di bawah batas aman. Tabel 4.4. Kredit Bank Umum Menurut Sektor Ekonomi Pertumbuhan (%, yoy) Komponen


2013

2014

2013

I

II

III

IV

I

II

III

Kredit

25.25

23.55

22.79

13.84

Pertanian

54.83

23.84

18.27

15.20

10.97

8.77

7.26

0.18

7.37

3.59

Pertambangan

43.43

23.79

18.29

(0.70) (15.62)

24.84

21.10

Industri Pengolahan

53.82

42.92

40.51

(20.26) (26.55)

(24.54)

(23.94)

II

III

IV

I

II

68,371

72,937

75,014

75,388

75,874

79,336

80,463

1,403

1,396

1,385

1,400

1,405

1,499

1,435

I

III

447

449

444

397

377

560

537

5,335

5,579

5,631

4,186

3,918

4,210

4,283

Listrik, Gas, Air

(2.83)

(6.75) (10.02)

35.05

63.77

111.80

91.49

133

116

121

191

218

245

232

Konstruksi

24.20

13.54

14.85

13.44

18.62

31.89

40.69

2,565

2,780

2,966

3,034

3,043

3,666

4,173

Perdagangan

28.94

30.21

31.67

26.83

22.08

11.45

10.23

19,933

22,957

23,360

24,132

24,334

25,587

25,748

Pengangkutan

50.88

59.70

59.68

25.96

12.48

6.76

3.02

2,631

2,763

2,864

2,923

2,960

2,950

2,951

Jasa Dunia Usaha

11.07

8.05

9.04

14.32

15.65

4.79

4.88

3,240

3,433

3,414

3,550

3,747

3,598

3,581

3.11

11.08

26.31

26.84

12.94

19.27

22.03

1,619

1,650

1,733

1,780

1,828

1,968

2,115

19.45

17.63

14.99

10.14

9.58

10.18

6.99

31,065

31,814

33,096

33,794

34,043

35,053

35,408

Jasa Sosial Masyarakat Lain-lain


43


4.1.4 Bank Syariah Total aset perbankan syariah pada triwulan III 2014 tumbuh lebih lambat dari capaian di triwulan sebelumnya. Aset perbankan syariah tercatat tumbuh sebesar 3,68% menjadi Rp5,62 triliun, lebih rendah dari pertumbuhan di triwulan II 2014 yang tumbuh sebesar 9,72% (Tabel 4.5). Perlambatan pertumbuhan aset perbankan syariah pada periode triwulan laporan terutama didorong oleh melambatnya pertumbuhan aset baik milik bank pemerintah maupun bank swasta nasional dibandingkan dengan triwulan sebelumnya. Tabel 4.5. Perkembangan Indikator Bank Umum Syariah Pertumbuhan (%, yoy) Komponen

2014

2013

2014

2013

II

III

16.31

9.72

3.68

4,802

5,085

5,420

5,576

5,586

5,580

5,619

20.35

15.27

9.78

6.81

913

958

1,033

1,045

1,052

1,051

1,103

38.14

23.95

16.55

9.71

2.94

3,890

4,128

4,387

4,531

4,534

4,529

4,516

30.77

42.76

39.80

28.28

30.73

10.96

2,138

2,138

2,594

2,884

2,742

2,795

2,878

16.82

21.33

14.22

(12.64)

12.69

42.14

253

232

243

338

221

262

346

28.09

21.23

37.71

32.91

30.17

29.51

15.06

969

974

1,162

1,307

1,261

1,261

1,337

46.32

47.26

53.83

58.10

37.60

36.51

0.56

916

932

1,188

1,239

1,260

1,272

1,195

40.30

40.75

38.64

24.87

15.07

17.14

15.49

3,870

4,157

4,265

4,374

4,453

4,869

4,926

181.04

194.41

164.44

151.65

162.40

174.20

171.16

1.73

1.81

1.56

1.42

1.65

2.97

3.27

I

II

III

IV

I

42.22

37.86

36.26

23.26

Bank Pemerintah

55.66

27.91

28.78


39.40

40.39

DPK

35.46

a. Giro

29.19

b. Tabungan c. Deposito Pembiayaan

Aset

Nominal (Rp Miliar)

FDR (%) NPF Gross (%)

I

II

III

IV

I

II

III

Kinerja indikator perbankan syariah Sulsel pada triwulan III 2014 menunjukkan sedikit peningkatan dibandingkan dengan triwulan sebelumnya. Hal ini terutama dilihat dari indikator pertumbuhan DPK dan pembiayaan. Pertumbuhan penghimpunan dana dan pembiayaan tercatat lebih lambat dari triwulan sebelumnya yaitu masing-masing sebesar 10,96% (yoy) dan 15,49% (yoy) pada triwulan laporan. Financing to Deposit Ratio (FDR) tercatat masih tinggi sebesar 171,16% yang menunjukkan masih belum berimbangnya penghimpunan DPK dibandingkan pembiayaan seiring minat masyarakat untuk mengambil pembiayaan dari perbankan syariah yang masih tumbuh tinggi. Sementara itu, kualitas pembiayaan tetap terjaga pada level aman, tercermin dari nonperforming financing (NPF) sebesar 3,27% pada triwulan laporan yang meningkat dibandingkan triwulan sebelumnya (2,97%).

4.1.5 Bank Perkreditan Rakyat Di triwulan III 2014, kinerja BPR (termasuk BPR Syariah) tetap tumbuh dengan cukup baik meski indikator menunjukkan adanya perlambatan. Fungsi intermediasi BPR masih sangat tinggi namun sedikit menurun dibanding triwulan sebelumnya, tercermin dari menurunnya rasio Loan to Deposit Ratio (LDR) dari triwulan III 2014 sebesar 187,46% menjadi 163,12%. Menurunnya rasio LDR ditopang oleh akselerasi pertumbuhan DPK dari 17,41% (yoy) pada triwulan II 2014 menjadi 34,69% (yoy). Sementara pada sisi penyaluran dana, kredit BPD mengalami kontraksi dari 18,54% (yoy) menjadi 16,31% (yoy) pada triwulan laporan (Grafik 4.1 dan Grafik 4.2). Adapun aset BPR mengalami perbaikan setelah sempat mengalami penurunan pada triwulan lalu sebesar -0,50% (yoy) menjadi 4.06% (yoy) pada triwulan III 2014.

44



1,400

Aset

Rp Miliar

%, yoy

1,200

60

1,000

DPK

80 70

gAset - Skala Kanan

1,200

Kredit

LDR - Skala Kanan

%

Rp Miliar

250

1,000

200

50

800

40

600

30

800

20

400

150

600 100

400

10 200

0

(10) I

II

III IV

2010

I

II

III IV

2011

I

II

III IV

2012

I

II

III IV

2013

I

II

50

200

0

0

0

III

I

2014

II

III IV

2010

Grafik 4.1. Perkembangan Aset BPR

I

II

III IV

I

II

2011

III IV

I

2012

II

III IV

I

II

2013

III

2014

Grafik 4.2. Perkembangan Intermediasi BPR

4.2. Stabilitas Sistem Keuangan 4.2.1 Ketahanan Sektor Korporasi Daerah Di triwulan III 2014, penyaluran kredit korporasi masih didominasi oleh sektor perdagangan. Sektor perdagangan memiliki pangsa terbesar dalam struktur kredit kepada korporasi yang tercatat sebesar Rp18,41 triliun (kredit produktif non-UMKM). Rendahnya porsi sektor pertanian dan sektor pertambangan menunjukkan bahwa peran perbankan bagi sektor utama, khususnya sektor primer, masih memiliki ruang untuk ditingkatkan (Grafik 4.3). Dari sisi pertumbuhan, penyaluran kredit kepada sektor korporasi mengalami perlambatan di triwulan III 2014. Melambatnya pertumbuhan kredit korporasi ditunjang oleh menurunnya kinerja sektor pertanian, pertambangan dan perdagangan. Sementara kredit sektor industri pengolahan tumbuh dekit lebih baik pada triwulan III 2014 (Grafik 4.4).

Lebih lanjut terkait aspek pertumbuhan, total kredit tercatat tumbuh 4,01% (yoy), lebih rendah dari triwulan II 2014 (5,61%, yoy). Sektor pertanian mencatat kontraksi yang semakin besar dari -14,82% (yoy) pada triwulan II 2014 menjadi -32,89% (yoy). Faktor pendorong perlambatan lainnya adalah sektor industri perdagangan yang terus mengalami penurunan pertumbuhan dari 13,59% (yoy) menjadi 9,08% (yoy) pada triwulan III 2014. Kredit pada sektor pertambangan yang pada triwulan sebelumnya sempat membaik kembali mengalami perlambatan dari 42,06% (yoy) menjadi 25,04% (yoy). Perlambatan juga terjadi pada sektor lainnya sepert LGA, konstruksi, pengangkutan dan jasa sosial masyarakat. Sementara sektor industri pengolahan dan jasa dunia usaha tumbuh sedikit lebih baik dibandingkan triwulan sebelumnya.

Pangsa Triwulan III 2014 Pertanian (0.7%) Pertambangan (1.6%)

Industri (14.9%) Perdagangan (51.4%) Lainnya (31.3%) Grafik 4.3. Pangsa Kredit Menurut Sektor Korporasi

300

Total - Skala Kanan Pertambangan Perdagangan

%, yoy

250

Pertanian Industri

%, yoy

60 50

200 40

150 100

30

50

20

0 10

-50 -100

0 I

II

III

2012

IV

I

II

III

IV

I

2013

II

III

2014

Grafik 4.4. Pertumbuhan Kredit Korporasi


45


Dari sisi kualitas, penyaluran kredit korporasi secara keseluruhan sedikit membaik dibandingkan triwulan sebelumnya. Pada triwulan laporan, kualitas penyaluran kredit yang diukur dari NPL tercatat menjadi 4,09% setelah sebelumnya tercatat sebesar 4,99% (Grafik 4.5). Namun jika dilihat per sektor ekonomi, NPL kredit pada sektor pertambangan masih berada di atas batas aman (5%) yaitu sebesar 23,2% (yoy) pada triwulan III 2014. Sementara kualitas kredit sektor pertanian mengalami perbaikan cukup signifikan yang sebelumnya mencapai 37,0% (yoy) menjadi 0,4% (yoy) pada triwulan laporan.

8 7 6 5 4 3 2 1 0

Total Perdagangan Pertambangan - Skala Kanan

%

Industri Pertanian - Skala Kanan 50

%

40 30 20 10 0 -10 I

II

III

IV

I

II

2012

III

IV

I

2013

II

III

2014

Grafik 4.5. NPL Kredit Korporasi

4.2.2 Ketahanan Sektor Rumah Tangga Daerah Kredit pemilikan rumah (KPR) masih menjadi pangsa yang terbesar dalam struktur kredit rumah tangga pada triwulan III 2014. Dari total kedit yang disalurkan kepada rumah tangga sebesar Rp35,40 triliun, KPR memiliki pangsa mencapai lebih dari 30%, disusul kredit multiguna, kredit kendaraan bermotor (KKB), dan terakhir kredit rumah tangga lainnya (termasuk di dalamnya adalah kredit untuk perlengkapan/peralatan rumah tangga maupun kebutuhan rumah tangga lainnya) yang memiliki pangsa terkecil (Grafik 4.6). Adapun kredit lain-lain merupakan kredit bukan lapangan usaha serta kredit yang belum diklasifikasikan secara jelas.

Penyaluran kredit kepada sektor rumah tangga mencatat perlambatan kinerja pada triwulan III 2014. Total kredit yang pada triwulan sebelumnya tumbuh 10,18% (yoy) turun menjadi 6,97% (yoy). Perlambatan ini terjadi pada hampir seluruh jenis kredit rumah tangga terutama pada KPR yang mengalami perlambatan signifikan dari 20,47% (yoy) pada triwulan sebelumnya menjadi hanya 7,37% (yoy) pada triwulan III 2014. KKB dan kredit rumah tangga lainnya mengalami perlambatan moderat masing-masing dari 35,46% (yoy) dan 57,01 (yoy) menjadi 27,71% (yoy) dan 37,66% (yoy). Sementara kredit multiguna mengalami percepatan pertumbuhan dari 2,26% (yoy) pada triwulan sebelumnya menjadi sebesar 8,13% (yoy) pada triwulan III 2014 (Grafik 4.7).

46

Pangsa Triwulan II 2014 Kredit Pemilikan Rumah, KPR (36.4%) Kredit Kendaraan Bermotor, KKB (11.8%)

Kredit Multiguna (30.5%) Kredit Rumah Tangga Lainnya (3.1%) Kredit Lain-lain (18.1%)

Grafik 4.6. Pangsa Jenis Kredit Rumah Tangga

60

KPR %, yoy RT Lainnya - Skala Kanan 450

40

350

20

250

0 150

(20)

50

(40) (60)


Total KKB Multiguna - Skala Kanan

%, yoy

(50) I

II

III 2012

IV

I

II

III 2013

IV

I

II 2014

Grafik 4.7. Pertumbuhan Kredit Rumah Tangga

III


Total

Kualitas kredit ke sektor rumah tangga tetap terjaga pada tingkat yang aman. Seluruh jenis kredit rumah tangga memiliki NPL di bawah batas aman 5%. Rasio NPL tercatat sedikit meningkat dari 1,86% menjadi 1,88% pada triwulan laporan. KPR yang mencatat angka NPL tertinggi tetap memiliki rasio yang masih aman sebesar 3,48%. Berdasarkan kondisi ini, dapat dikatakan bahwa ketahanan sektor rumah tangga Sulsel masih cukup baik hingga triwulan III 2014 (Grafik 4.8).

4.0

KPR

KKB

RT Lainnya

Multiguna

%

3.5 3.0 2.5 2.0 1.5 1.0 0.5 0.0 I

II

III

IV

I

2012

II

III

IV

I

2013

II

III

2014

Grafik 4.8. NPL Kredit Rumah Tangga

4.3. Pengembangan Akses Keuangan Penyaluran kredit bagi UMKM pada triwulan III 2014 tumbuh sedikit lebih cepat dibandingkan triwulan sebelumnya. Kredit UMKM tercatat tumbuh sebesar 10,63% (yoy) pada triwulan laporan setelah sebelumnya sempat melambat sebesar 9,63% (yoy). Pangsa kredit UMKM (produktif) terhadap total kredit adalah 33,27% atau sebesar Rp26,77 triliun. Dari nilai tersebut, sekitar 68% merupakan kredit UMKM yang digunakan untuk modal kerja sedangkan sisanya digunakan untuk investasi (Grafik 4.10). Angka NPL kredit UMKM meningkat pada triwulan III 2014 melewati batas aman (5%) menjadi sebesar 5,47% (Grafik 4.9). Peningkatan NPL kredit UMKM didorong oleh peningkatan NPL pada hampir semua sektor terutama sektor perdagangan, konstruksi, pertambangan dan pertanian. UMKM padar sektor pertambangan mencatat NPL tertinggi pada periode laporan. Upaya pengembangan akses keuangan memiliki peran penting dalam menjaga stabilitas sistem keuangan dan mendorong pertumbuhan ekonomi Sulawesi Selatan. Oleh karena itu, KPw BI Wilayah I Sulampua terus mencoba melakukan kegiatan edukasi keuangan yang bertujuan untuk memberikan informasi mengenai produk dan jasa keuangan yang dimaksud serta untuk menumbuhkan kesadaran masyarakat pada umumnya untuk mulai menabung. Pada 9 September 2014, telah dilakukan kegiatan edukasi keuangan dan Gerakan Indonesia Menabung kepada petani dan nelayan tambak di Kabupaten Pangkejene dan Kepulauan. Selain itu telah dilakukan pelatihan pengolahan daging sapi menjadi bakso, sosis dan abon yang bertempat di Teaching Industry Universitas Hasanuddin pada tanggal 29 September 2014 yang diikuti oleh ibu-ibu peserta klaster sapi dari Kabupaten Barru. Kegiatan ini bertujuan untuk meningkatkan pengetahuan dan keterampilah kepada peserta klaster sehingga dapat mengembangkan usahanya dengan lebih baik. NPLs UMKM 6

Pertumbuhan Kredit UMKM - Skala Kanan %, yoy

%

Pangsa Kredit UMKM 35

Modal Kerja

30

5

25

4

20

3

15

2

10

1

5

0

0 I

II

III

2012

IV

I

II

III

2013

IV

I

II

Total Kredit Non-UMKM 67%

Total Kredit UMKM Produktif + Konsumtif 33%

Investasi

32% 68%

III

2014

Grafik 4.9. Pertumbuhan dan NPL Kredit UMKM

Grafik 4.10. Pangsa Kredit UMKM


47



48


5. SISTEM PEMBAYARAN DAN PENGELOLAAN UANG

Bab 5 Sistem Pembayaran dan Pengelolaan Uang Perkembangan kinerja sistem pembayaran menunjukkan tendensi yang membaik pada triwulan III 2014. Transaksi keuangan nontunai melalui Real Time Gross Settlement (BI-RTGS) mampu tumbuh cukup tinggi pada triwulan laporan setelah sebelumnya mengalami kontraksi. Sementara itu, transaksi keuangan melalui Sistem Kliring Nasional Bank Indonesia (SKNBI) masih sedikit mengalami kontraksi. Faktor musiman memengaruhi pergerakan aliran uang kartal pada triwulan III 2014. Meski masih mengalami net outflow, aliran uang yang disetor mulai menunjukkan peningkatan seiring pasca Lebaran. Kegiatan penarikan uang dinilai akan terus meningkat hingga akhir triwulan IV. Adapun pengelolaan uang tunai oleh Bank Indonesia dilakukan dengan melakukan layanan penukaran uang, kas keliling, remise, pemusnahan uang tidak layak edar, dan edukasi ciri-ciri keaslian mata uang. Hal ini dilakukan sebagai upaya untuk mewujudnyatakan clean money policy.


49

BAB 5 SISTEM PEMBAYARAN DAN PENGELOLAAN UANG

5.1. Perkembangan Sistem Pembayaran 5.1.1 Perkembangan Transaksi RTGS Pada triwulan III 2014, transaksi nontunai melalui sarana RTGS melanjutkan tren pertumbuhan yang meningkat. Secara total, nilai transaksi BI-RTGS Sulsel di triwulan III 2014 sebesar Rp71,79 triliun atau tumbuh hingga 13,69% (yoy), sedikit lebih tinggi jika dibandingkan triwulan II 2014 sebesar Rp64,81 triliun yang mencatat pertumbuhan10,89% (yoy).Transaksi BI-RTGS pada periode laporan masih didominasi aliran transaksi yang masuk (to/incoming) ke perbankan Sulsel dengan nilai Rp38,09 triliun, lebih tinggi dari aliran transaksi yang keluar (from/outgoing) dari perbankan Sulsel yang tercatat sebesar Rp22,71 triliun maupun dari aliran transaksi antarbank yang ada di Sulsel (from-to) sebesar Rp10,97 triliun. Pertumbuhan aliran transaksi RTGS baik yang masuk dari Sulsel, yang keluar dari Sulsel, serta antara bank-bank di Sulsel menunjukkan perlambatan pada triwulan laporan. Transaksi RTGS dari perbankan di Sulsel kepada perbankan di luar Sulsel tumbuh sedikit lebih lambat pada triwulan II 2014 yaitu dari 22,83% (yoy) menjadi 21,04% (yoy) (Grafik 5.1). Transaksi RTGS yang masuk ke perbankan Sulsel dari perbankan di luar Sulsel mengalami ekspansi tipis pada triwulan III 2014 yaitu sebesar 1,28% (yoy) setelah sebelumnya tercatat sebesar -6,79% (yoy) (Grafik 5.2). Sementara itu, transaksi dari perbankan di Sulsel kepada perbankan yang juga berada di Sulsel mengalami perlambatan yaitu dari 98,44% (yoy) pada triwulan II 2014 menjadi 62,41% (yoy) (Grafik 5.3). RTGS From

Rp Triliun

%, yoy

gRTGS From - Skala Kanan

25

30 25

20

20 15

15

10 10

5 0

5

(5)

0

(10) I

II

III

IV

I

2011

II

III

IV

I

2012

II

III

IV

I

2013

II

45 40 35 30 25 20 15 10 5 0

III

RTGS From-To

120 100 80

8

60

6

40 20

4

0 2

(20)

0

(40)

I

II

III

2011

IV

I

II

III

2012

IV

I

II

III

10 0 (10) (20)

II

IV

I

2013

II

III

IV

I

II

III

IV

I

II

2012

III

IV

I

2013

II

III

2014

Grafik 5.2. Transaksi RTGS To/Incoming (ke Bank di Sulsel)

gRTGS From-To - Skala Kanan

Rp Triliun

50

20

2011

10

%, yoy

30

2014

%, yoy

gRTGS To - Skala Kanan

40

I

Grafik 5.1. Transaksi RTGS From/Outgoing (dari Bank di Sulsel)

12

RTGS To

Rp Triliun

2.0 1.8 1.6 1.4 1.2 1.0 0.8 0.6 0.4 0.2 0.0

III

2014

Grafik 5.3. Transaksi RTGS From-To (antarbank di Sulsel)

Rp Triliun

%, yoy Nominal UTLE

2,000 1,500

gUTLE - Skala Kanan

1,000 500 0 (500) I

II

III

2011

IV

I

II

III

2012

IV

I

II

III

IV

I

2013

II

III

2014*

Grafik 5.4. Aliran Uang Kartal Inflow

5.1.2 Perkembangan Transaksi Kliring Transaksi nontunai melalui sarana kliring yaitu kliring debet penyerahan serta kliring kredit masih mengalami penurunan pada triwulan III 2014. Pertumbuhan total nilai kliring pada triwulan laporan masih menunjukkan penurunan. Nilai kliring pada triwulan laporan mengalami kontraksi sebesar -5,11% (yoy) dimana sebelumnya juga mengalami penurunan sebesar -3,61% (yoy). Penurunan ini juga terindikasi dari menurunnya rata-rata perputaran harian transaksi kliring pada triwulan III 2014 dibandingkan dengan triwulan yang sama tahun sebelumnya. Penurunan rata-rata perputaran harian tersebut terjadi baik secara nominal maupun volume lembar transaksi (Tabel 5.1). Sementara itu, secara nominal, penolakan warkat (Cek/Bilyet Giro atau BG) menunjukkan penurunan pada triwulan III 2014 yaitu dari 3,66% menjadi 2,56%. Hal ini sejalan dengan penurunan dari sisi rasio penolakan jumlah warkat yaitu dari 2,46% menjadi

50



2,30%. Hal ini menunjukkan bahwa rata-rata nilai transaksi yang warkatnya ditolak pada triwulan III 2014 lebih rendah dibandingkan dengan triwulan sebelumnya. Tabel 5.1. Perputaran Kliring dan Cek/BG Kosong 2011

URAIAN

I

II

2012 III

2013

IV

I

II

III

IV

I

II

2014 III

IV

I

II

III

Total Perputaran Kliring Kredit dan Kliring Debet Penyerahan - Nominal (triliun rupiah)

8.17

8.04

8.60

9.32

9.30

9.44

9.47

10.14

9.74

9.98

10.24

10.67

9.48

9.62

9.72

- Lembar (ribuan)

265

271

276

283

281

284

285

295

284

286

281

290

260

266

261

Rata-rata Harian Total Perputaran Kliring Kredit dan Debet Penyerahan - Nominal (triliun rupiah)

0.13

0.13

0.14

0.15

0.15

0.15

0.15

0.16

0.16

0.17

0.17

0.17

0.16

0.16

0.16

- Lembar (ribuan)

4.27

4.37

4.45

4.57

4.47

4.50

4.53

4.68

4.73

4.76

4.68

4.68

4.33

4.43

4.21

Nisbah Rata-rata Penolakan Cek/BG Kosong (terhadap Kliring Debet Penyerahan) - Nominal (%)

2.55

2.20

2.63

2.27

2.38

2.63

2.34

2.16

2.41

2.75

3.28

2.60

2.61

3.66

2.56

- Lembar (%)

2.38

2.66

2.80

2.52

2.28

2.59

2.45

2.37

2.38

2.47

2.33

2.17

2.47

2.46

2.30

5.2. Pengelolaan Uang Tunai 5.2.1 Perkembangan Aliran Uang Kartal Pada triwulan III 2014, perkembangan aliran uang kartal di Sulsel menunjukkan net outflow sebesar Rp0,08 triliun. Aliran uang masuk (inflow) tercatat sebesar Rp5,56 triliun pada triwulan laporan, lebih tinggi dibandingkan triwulan sebelumnya yang tercatat sebesar Rp4,07 triliun (Grafik 5.4). Selanjutnya, aliran uang yang keluar (outflow) dari Bank Indonesia mengalami peningkatan dari Rp3,83 triliun pada triwulan II 2014 menjadi Rp5,64 triliun pada triwulan laporan (Grafik 5.5). Net outflow yang terjadi namun diikuti oleh mulai meningkatnya intensitas penyetoran uang dipengaruhi oleh faktor musiman pasca Lebaran pada Bulan Juli 2014 (Grafik 5.6). Pada awal triwulan IV 2014, kegiatan penarikan uang diperkirakan akan semakin meningkat dan lebih tinggi dibandingkan penyetoran sehingga akan terjadi net outflow yang sesuai dengan pola historis seperti akhir tahun lalu. 6

Rp Triliun

%, yoy

5

Outflow

gOutflow - Skala Kanan

4 3 2

400

3.5

350

3.0

300

2.5

250

2.0

200

1.5

150

1.0

100

0.5

50

1 0

I

II

III

2011

IV

I

II

III

2012

IV

I

II

III

IV

I

2013

Grafik 5.5. Aliran Uang Kartal Outflow

II 2014

III

Rp Triliun

0.0

0

(0.5)

(50)

(1.0)

I

II

III

2011

IV

I

II

III

2012

IV

I

II

III

2013

IV

I

II

III

2014

Grafik 5.6. Selisih Inflow dan Outflow

5.2.2 Penyediaan Uang Layak Edar Bank Indonesia secara kontinu terus berupaya untuk menjaga ketersediaan uang layak edar (ULE) di masyarakat. Dalam rangka penerapan clean money policy, di samping membuka layanan penukaran uang terpusat di gedung Kantor Perwakilan Bank Indonesia, telah dilakukan juga kas keliling yang menjangkau seluruh wilayah di Sulselbar, bahkan hingga wilayah terpencil yang cukup sulit dijangkau. Berdasarkan administrasi kegiatan yang ada, pada akhir Maret 2014 yaitu dari tanggal 18 sampai dengan 22, kas keliling dibuka di daerah Mambi, Pana, dan Sumarorong di Kabupaten Mamasa, Sulawesi Barat. Pada tanggal 19 sampai dengan 23 Mei 2014, telah dilakukan kegiatan kas keliling di daerah Jalang dan Doping, Kabupaten Sengkang, Sulawesi Selatan. Kemudian, pada tanggal 18 sampai dengan 22 September 2014 dilaksanakan di daerah Kepulauan Pangkep, Kabupaten Pangkajene dan Kepulauan, Sulawesi Selatan. Di samping itu, kegiatan remise ke luar dari Sulsel juga ditempuh Kantor Perwakilan Bank Indonesia Wilayah I (Sulampua) dalam melakukan distribusi uang ke daerah lain. Selama periode triwulan III 2014, telah dilakukan sebanyak


51


8 (delapan) kali kegiatan remise ke daerah lain di Kawasan Timur Indonesia (KTI) yaitu, Ambon (7 Agustus serta 1 September), Kendari (8 Agustus serta 18 Agustus), dan ke Kupang (2 Juli, 8 Agustus, 27 Agustus, serta 22 Oktober). Pelaksanaan remise pada tanggal 7 dan 8 Agustus dalam rangka mempersiapkan pengedaran uang pecahan 100.000 tahun emisi 2014 yang mulai diluncurkan Bank Indonesia pada tanggal 17 Agustus 2014. Bank Indonesia juga melakukan kegiatan pemusnahan uang tidak layak edar (UTLE). Kegiatan pemusnahan UTLE pada triwulan III 2014 tercatat sebesar Rp0,27 triliun, menurun dibandingkan triwulan sebelumnya sebesar Rp0,62 triliun (Grafik 5.7).

5.2.3 Perkembangan Temuan Uang Palsu Pecahan besar masih mendominasi peredaran uang palsu yang ditemukan sebanyak 533 lembar pada triwulan III 2014. Pecahan uang palsu yang paling banyak ditemukan pada triwulan laporan adalah pecahan Rp50.000 (77,86%), diikuti Rp100.000 (20,83%), Rp20.000 (1,31%), Rp10.000 (0,19%) dan Rp5.000 (0,19%), dan Rp10.000 (0,16%)(Grafik 5.8). Sebagai upaya untuk mengantisipasi peredaran uang palsu sekaligus memberikan edukasi bagi masyarakat mengenai ciriciri keaslian uang rupiah, Kantor Perwakilan Bank Indonesia Wilayah I (Sulampua) juga telah melakukan kegiatan sosialisasi dengan materi dimaksud hingga ke pelosok daerah, di Sulawesi Selatan. 2.0 1.8 1.6 1.4 1.2 1.0 0.8 0.6 0.4 0.2 0.0

Rp Triliun

%, yoy Nominal UTLE

2,000 1,500

20.83%

gUTLE - Skala Kanan

Pecahan 100.000

1,000 500

Pecahan 50.000

0 (500) I

II

III

2011

IV

I

II

III

2012

IV

I

II

III

2013

IV

I

II

III

77.86%

Pecahan Lainnya

2014*

Grafik 5.7. Pemusnahan Uang Tidak Layak Edar

52

1.69%


Grafik 5.8. Temuan Uang Palsu


Boks 5.A.

Pencanangan Gerakan Nasional Nontunai (GNNT)

Bank Indonesia secara resmi mencanangkan Gerakan Nasional Nontunai (GNNT) pada tanggal 14 Agustus 2014. Pencanangan ini ditandai dengan penandatanganan nota kesepahaman antara BI dengan Kemenko Perekonomian, Kementerian Keuangan, Pemerintah Daerah, serta Asosiasi Pemprov seluruh Indonesia. Kerja sama yang dijalin antara pemerintah dan pelaku industri di Bidang Sistem Pembayaran ini diharapkan dapat meningkatkan kesadaran masyarakat terhadap penggunaan instrumen non tunai, sehingga berangsur-angsur terbentuk suatu komunitas atau masyarakat yang lebih menggunakan instrumen nontunai (less cash society/LCS) khususnya dalam melakukan transaksi atas kegiatan ekonominya. Kegiatan GNNT merupakan perwujudan langkah Bank Indonesia untuk menciptakan sistem pembayaran yang efisien, aman, dan handal dengan menjunjung tinggi aspek perlindungan konsumen, memperhatikan perluasan akses dan kepentingan nasional. Sementara di Sulsel, pencanangan GNNT dilaksanakan pada tanggal 9 September 2014. Dalam rangka mengimplementasikan GNNT tersebut, Kantor Perwakilan Bank Indonesia Wilayah I melakukan kerja sama dengan Universitas Negeri Makassar (UNM) dan 5 (lima) perbankan nasional, yaitu Bank Mandiri, Bank Mega, BRI, BNI, dan BCA untuk menciptakan kawasan non tunai di lingkungan kampus UNM. Rangkaian kegiatan GNNT di UNM meliputi sosialisasi kepada mahasiswa baru, pelatihan penggunaan mesin EDC (Electronic Data Capturer) kepada para kasir di lokasi Kawasan Nontunai, lomba stand up comedy, dan puncaknya adalah grand launching kawasan nontunai di Kampus UNM yang berpusat di kantin La Macca pada tanggal 9 September 2014.

Gambar 5.A.1. Penandatangan MOU antara Bank Indonesia dan UNM

Gambar 5.A.2. Peresmian kawasan non-tunai di Kantin La Macca – Kampus UNM

Pada periode Agustus s.d. November 2014, sebanyak 12 Kampus di Indonesia telah menciptakan Kawasan Nontunai. Kampus merupakan salah satu tempat pelaksanaan GNNT karena mahasiswa sebagai generasi muda yang diharapkan mampu menjadi motor penggerak penggunaan instrumen nontunai. Melalui perubahan pola pembayaran dari tunai ke nontunai, mahasiswa maupun masyarakat memperoleh berbagai manfaat, antara lain: 1. 2. 3. 4. 5. 6.

Praktis - Masyarakat tidak perlu membawa banyak uang tunai, higienis. Akses Lebih Luas - Meningkatkan akses masyarakat ke dalam sistem pembayaran. Transparansi Transaksi - Membantu usaha pencegahan dan identifikasi kejahatan kriminal. Efisiensi Rupiah - Menekan biaya pengelolaan uang rupiah dan cash handling. Less Friction Economy – Meningkatkan sirkulasi uang dalam perekonomian. Perencanaan Ekonomi Lebih Akurat – Transaksi tercatat secara lebih lengkap sehingga perencanaan lebih akurat.

Melalui sosialisasi GNNT tersebut, Bank Indonesia mengharapkan mampu meningkatkan penggunaan APMK dan E-Money dalam mendukung financial inclusion untuk menyediakan produk keuangan maupun akses perbankan yang bisa dijangkau ke seluruh pelosok tanah air.


53



54


6. KETENAGAKERJAAN DAN KESEJAHTERAAN

Bab 6 Ketenagakerjaan dan Kesejahteraan

Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) Sulawesi Selatan mencapai 5,10% (Sakernas Agustus 2014) atau relatif tidak berubah dari tahun sebelumnya (Agustus 2013). Kemudian, tingkat kesejahteraan yang diukur dari Nilai Tukar Petani (NTP) triwulan III 2014 terpantau membaik dari triwulan sebelumnya. Sementara itu, jumlah penduduk miskin di Sulsel hingga Maret 2014 meningkat dibanding September 2013 baik di kota maupun di desa yaitu tumbuh sebesar 9,73% (yoy). Persentase tersebut meningkat seiring dengan bertambahnya jumlah penduduk miskin akibat dari naiknya garis batas kemiskinan. Kendati demikian, kenaikan garis batas kemiskinan Maret 2014 tercatat melambat dibandingkan dengan September 2013 yang disebabkan oleh penurunan inflasi tahunan pada Maret 2014.


55

BAB 6 KETENAGAKERJAAN DAN KESEJAHTERAAN

6.1. Tenaga Kerja Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) di Sulsel mencapai 5,10% (Sakernas Agustus 2014) atau stabil dibandingkan tahun sebelumnya sebesar 5,10% (Agustus 2013). Secara nominal jumlah pengangguran terbuka Sulsel naik dari 176,91 ribu orang per Agustus 2013 menjadi 188,76 ribu orang per Agustus 2014 (Tabel 6.1). Namun demikian, karena jumlah angkatan kerja juga meningkat pada Agustus 2014 yang mencapai 3.715,80 ribu orang dari 3.468,19 ribu orang pada Agustus 2013 atau naik 247,60 ribu orang. Sementara itu, pertumbuhan ekonomi Sulsel yang tergolong tinggi telah mengakibatkan terjadinya perubahan pola penyerapan tenaga kerja. Sektor pertanian, industri, sektor perdagangan, dan sektor jasa berhasil menyerap tenaga kerja yang lebih besar. Secara sektoral, penyerapan tenaga kerja pada sektor primer (sektor pertanian) lebih tinggi hampir 50 ribu pekerja dibandingkan tahun 2013, yang disebabkan oleh meningkatnya aktivitas sektor pertanian. Secara pangsa, sektor pertanian masih memegang peranan penting karena menyerap 41,80% dari tenaga kerja produktif di Sulsel pada Agustus 2014, meskipun secara persentase menurun dibandingkan periode yang sama taun lalu. Sektor industri mengalami kenaikan penyerapan 6 (enam) ribu pekerja atau sebesar 2,89% (yoy) menjadi 202 ribu orang di bulan Agustus 2014. Sementara itu, sektor perdagangan, hotel, dan restoran menalami kenaikan sebesar 70 ribu pekerja atau sebesar 11,58% (yoy) menjadi sekitar 673,73 ribu orang. Kenaikan tertinggi dicatat oleh sektor jasa yaitu sebesar 105 ribu pekerja atau sebesar 19,90% (yoy) menjadi sekitar 703,90 ribu orang (Tabel 6.2). Tabel 6.1. Penduduk Usia 15 Tahun Ke Atas Menurut Kegiatan Utama

KEGIATAN UTAMA

Angkatan Kerja a. Bekerja b. Tidak Bekerja (Pengangguran Terbuka)

Agustus

Agustus

2013

2014

3.468.192 3.291.280 176.912

Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja

3.715.801 3.527.036 188.765

60,5%

62,0%

5,1%

5,1%

Tingkat Pengangguran Terbuka Sumber: Badan Pusat Statistik, diolah

Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja (TPAK) Sulsel tercatat meningkat karena kenaikan jumlah angkatan kerja yang bekerja lebih tinggi dari kenaikan jumlah penduduk usia kerja. TPAK naik dari 60,50% pada Agustus 2013 menjadi 62,00% pada Agustus 2014. Jumlah angkatan kerja pada Agustus 2014 mencapai 3,72 juta orang, lebih tinggi daripada periode setahun sebelumnya sejumlah 3,47 juta orang (Tabel 6.1). Secara sektoral, ditengarai peningkatan TPAK terjadi karena peningkatan angkatan kerja di sektor pertanian, industri, perdagangan, jasa dan sektor lainnya. Hasil Survei Konsumen Bank Indonesia untuk ketersediaan lapangan kerja, juga menunjukkan rata-rata pertumbuhan Indeks Ketersediaan Lapangan Kerja Saat Ini (IKLK) meningkat sebesar 7,96%. Peningkatan tersebut sangat tinggi bila dibandingkan dengan triwulan sebelumnya yang turun sebesar 2,34% (yoy). Sementara itu, Indeks Penghasilan Saat Ini Dibanding 6 Bulan Lalu (IPD6) juga meningkat dibandingkan periode sebelumnya (Grafik 6.2). Pertumbuhan IPD6 naik sebesar 6,85% (yoy) lebih besar dibandingkan penurunan triwulan sebelumnya (-2,13%, yoy).

160

140

IKLK

IPD6


%, yoy

Indeks

120 100 80 60 40 20

0 I

II

III

2011

IV

I

II

III

2012

IV

I

II

III

IV

I

2013

II

180 160

%, yoy

Indeks

20

100

10

80

0

60

-10

40

-20

20 0

-30 I

2014

40 30

120

II

III

2011

IV

I

II

III

2012

IV

I

II

III

IV

I

2013

Sumber: Survei Konsumen, diolah Grafik 6.2. Indeks Penghasilan Saat Ini



140

III

Sumber: Survei Konsumen, diolah Grafik 6.1. Indeks Ketersediaan Lapangan Kerja Saat Ini

56

35 30 25 20 15 10 5 0 -5 -10 -15

II 2014

III


Tabel 6.2. Persentase Tenaga Kerja Menurut Lapangan Pekerjaan Utama

Kategori

Pertanian Industri Perdagangan Jasa Lainnya Jumlah

Agustus 2013 Jumlah

Pangsa

1,428,151 196,332 603,804 598,976 463,998 3,291,261

43.40% 6.00% 18.30% 18.20% 14.10% 100.00%

Agustus 2014

Pertumbuhan

Jumlah

1.23% -13.48% -12.07% -4.40% 1.32% -27.40%

1,474,491 202,003 673,726 703,903 472,913 3,527,036

Pangsa

41.80% 5.70% 19.10% 19.90% 13.40% 99.90%

Pertumbuhan

3.24% 2.89% 11.58% 17.52% 1.92% 37.15%


6.2. Penduduk Miskin17 Jumlah penduduk miskin di Sulsel hingga Maret 2014 meningkat dibanding September 2013 baik di kota maupun di desa. Jumlah penduduk miskin di Sulsel mengalami kenaikan menjadi 864,3 ribu pada Maret 2014, dari 857,44 ribu per September 2013, atau naik sebesar 9,73% (yoy). Persentase tersebut meningkat seiring dengan bertambahnya jumlah penduduk miskin akibat dari naiknya garis batas kemiskinan. Jumlah penduduk miskin kota mengalami peningkatan sebesar 10% (yoy) menjadi 162,49 ribu orang (Grafik 6.3). Hal yang sama juga dialami oleh penduduk pedesaan yang mengalami kenaikan sebesar 10% (yoy), menjadi 701,91 ribu orang (Grafik 6.3). Penduduk miskin di pedesaan menyumbang 81,20% dari total penduduk miskin yang ada, sedangkan sisanya sebesar 18,80% disumbang oleh penduduk kota. Diperlukan upaya terpadu melalui pengembangan kewirausahaan di pedesaan dengan pengembangan komoditas unggulan daerah untuk memperluas lapangan kerja di pedesaan. Hal tersebut selain dapat mengurangi pengangguran, juga dapat mengurangi kemiskinan di pedesaan. Selain itu, diharapkan juga minat masyarakat untuk tetap bekerja di desa dapat ditingkatkan agar dapat mengurangi tingkat urbanisasi.

Sumber: Badan Pusat Statistik, diolah Grafik 6.3. Jumlah Penduduk Miskin Sulawesi Selatan

Sumber: Badan Pusat Statistik, diolah Grafik 6.4. Persentase Jumlah Penduduk Miskin Sulampua Menurut Provinsi September 2013

Pertumbuhan garis kemiskinan pada Maret 2014 baik di kota maupun di desa mengalami perlambatan di bandingkan dengan September 2013. Perlambatan tersebut sejalan dengan penurunan inflasi pada Maret 2014 menjadi sebesar 5,88% (yoy) dari yang sebelumnya sebesar 7,24% (yoy) pada September 2013. Turunnya inflasi didorong oleh pelemahan tekanan inflasi kelompok bahan makanan, kelompok transpor, serta kelompok pendidikan. Pelemahan tekanan inflasi kelompok bahan makanan terjadi pada komponen volatile food yang didukung membaiknya kondisi cuaca hingga akhir triwulan I 2014 sehingga aktivitas penangkapan ikan juga ikut membaik.

17

BPS menggunakan konsep kemampuan memenuhi kebutuhan dasar (basic needs approach). Dengan pendekatan ini, kemiskinan dipandang sebagai ketidakmampuan dari sisi ekonomi untuk memenuhi kebutuhan dasar makanan dan bukan makanan yang diukur dari sisi pengeluaran. Jadi, penduduk miskin adalah penduduk yang memiliki ratarata pengeluaran per kapita per bulan di bawah garis kemiskinan.


57


Tabel 6.3. Garis Kemiskinan Sulsel Garis Kemiskinan (Rp/kapita/bln)

Pertumbuhan YoY

Inflasi YoY

Mar-12

Sep-12

Mar-13

Sep-13

Mar-14

Mar-13

Sep-13

Mar-14

Mar-13

Sep-13

Mar-14

Kota

206,201

215,790

221,892

235,488

240,276

7.61%

9.13%

8.29%

4.61%

7.24%

5.88%

Desa

191,195

183,959

192,161

207,023

211,271

0.51%

12.54%

9.94%

Persentase jumlah penduduk miskin di Sulawesi Selatan relatif cukup rendah jika dibandingkan dengan provinsi lain seSulampua. Jumlah penduduk miskin Sulawesi Selatan berada pada urutan ketiga terendah (10,28%) setelah Provinsi Maluku Utara (7,30%) dan Sulawesi Utara (8,75%) (Grafik 6.4). Urutan Provinsi Maluku Utara dan Sulawesi Utara tersebut juga tidak mengalami perubahan dibandingkan kondisi pada September 2014. Sedangkan persentase jumlah penduduk miskin tertinggi di Sulampua tercatat sebesar 30,05% dan masih terdapat di Provinsi Papua.

6.3. Rasio Gini18 Gini ratio Provinsi Sulawesi Selatan cenderung meningkat dan lebih tinggi dari provinsi lain di Sulampua. Nilai gini ratio selama empat tahun terakhir (2010 sampai dengan 2013) cenderung terus membesar yang menunjukkan ketimpangan pendapatan penduduk yang semakin besar (Tabel 6.4). Pada 2012, gini ratio Sulsel masih sama dengan nasional yakni 0,41. Namun demikian, pada 2013, gini ratio Sulsel justru meningkat menjadi 0,43 atau lebih tinggi daripada nasional (0,41).Dibandingkan provinsi lain di Sulampua, nilai gini ratio Sulawesi Selatan termasuk tinggi. Angka gini ratio tertinggi (0,44) terjadi di Gorontalo dan Papua yang terjadi selama 2 (dua) tahun berturut-turut. Setelah dua provinsi tersebut, berlanjut nilai gini ratio terbesar kedua (0,43) adalah Provinsi Sulawesi Selatan dan Papua Barat. Sementara itu, nilai gini ratio terendah (0,32) terjadi di Provinsi Maluku Utara dan nilainya lebih baik daripada tahun 2012. Tabel 6.4. Nilai Gini Ratio

2010

2011

2012

2013

Gorontalo

Provinsi

0,43

0,46

0,44

0,44

Papua

0,41

0,42

0,44

0,44

Sulawesi Selatan

0,40

0,41

0,41

0,43

Sulawesi Tenggara

0,42

0,41

0,40

0,43

Papua Barat

0,38

0,40

0,43

0,43

Sulawesi Utara

0,37

0,39

0,43

0,42

Sulawesi Tengah

0,37

0,38

0,40

0,41

Maluku

0,33

0,41

0,38

0,37

Sulawesi Barat

0,36

0,34

0,31

0,35

Maluku Utara

0,34

0,33

0,34

0,32

0,38

0,41

0,41

0,41

Indonesia

Sumber: Booklet Indikator Kersejahteraan Rakyat, BPS, Agustus 2013

6.4. Nilai Tukar Petani19 Indikator kesejahteraan sektor unggulan (pertanian) relatif membaik, tercermin dari naiknya pertumbuhan Nilai Tukar Petani (NTP) pada triwulan III 2014 dibandingkan dengan triwulan sebelumnya. NTP Sulsel pada triwulan III 2014 menurun menjadi sebesar 105,81 lebih tinggi dibandingkan NTP pada triwulan sebelumnya (105,56) (Grafik 6.5). Penurunan NTP tersebut didorong oleh kenaikan indeks harga barang dan jasa yang dikonsumsi oleh rumah tangga maupun keperluan produksi pertanian yang lebih tinggi bila dibandingkan dengan indeks harga hasil produksi pertanian. Penurunan pertumbuhan Indeks yang Diterima Petani sebesar 7,52% (yoy) dari sebesar 109,96 pada triwulan III 2013

18

Angka koefisien gini adalah ukuran kemerataan pendapatan yang dihitung berdasarkan kelas pendapatan. Angka koefisien gini terletak antara 0 (nol) dan 1 (satu). Nol mencerminkan kemerataan sempurna dan satu menggambarkan ketidakmeraaan sempurna. 19 NTP merupakan keseimbangan antara indeks harga yang diterima petani (It) dengan yang dibayar petani (Ib).

58



menjadi sebesar 118,22 pada triwulan III 2014 (Grafk 6.7). Lebih lanjut, Indeks yang Dibayar Petani pada triwulan III 2014 tumbuh sebesar 5,20% dari 106,86 pada triwulan III 2013 menjadi 112,42 pada triwulan III 2014 (Grafik 6.6). 115

Indeks

%, yoy

Nilai Tukar Petani gIndeks - Skala Kanan

110

8

6 4

100

2

100

95

0

95

90

-2

90

85

-4

85

II

III

2011

IV

I

II

III

IV

I

II

2012

III

IV

I

2013

II

%, yoy

Indeks yang Dibayar Petani gIndeks - Skala Kanan

110

105

I

Indeks

115

105

III

I

II

2014

III

IV

I

II

2011


III

2012

IV

I

II

III

2013

IV

I

II

10 9 8 7 6 5 4 3 2 1 0

III

2014


Grafik 6.5. Perkembangan Rata-rata Nilai Tukar Petani

115

Grafik 6.6. Perkembangan Rata-rata Indeks yang Dibayar Petani

Indeks

%, yoy

Indeks yang Diterima Petani gIndeks - Skala Kanan

110

14 12 10

105

8

100

6

95

4

90

2

85

0 I

II

III

2011

IV

I

II

III

2012

IV

I

II

III

2013

IV

I

II

III

2014

Sumber: Badan Pusat Statistik Grafik 6.7. Perkembangan Rata-rata Indeks yang Diterima Petani


59



60


7. PROSPEK PEREKONOMIAN

Bab 7 Prospek Perekonomian

Perekonomian Sulsel pada triwulan IV 2014 dan untuk keseluruhan tahun 2014, masing-masing diperkirakan akan tumbuh pada kisaran 7,8% - 8,3% (yoy) dan 7,4% - 8,4% (yoy). Jika dibandingkan dengan ekonomi nasional, pertumbuhan ekonomi Sulsel 2014 tetap lebih baik. Di sisi permintaan, pertumbuhan ekonomi ditopang oleh permintaan domestik (konsumsi dan investasi) maupun permintaan ekspor yang tetap kuat. Di sisi penawaran, hampir semua sektor mengalami akselerasi, didorong oleh faktor musiman dan permintaan domestik. Sementara sektor pertanian diperkirakan melambat, karena masih dalam fase musim tanam. Tekanan harga akhir tahun 2014 diprakirakan akan tetap terkendali, dengan besaran masuk dalam rentang target inflasi nasional. Ketersediaan bahan makanan yang relatif mencukupi, dengan masih terjadinya panen padi di beberapa daerah, didukung dengan relatif minimalnya dampak kenaikan harga tarif dasar listrik. Namun demikian, tekanan inflasi dari harga yang ditentukan pemerintah (BBM) akan menjadi faktor risiko yang dapat meningkatkan inflasi lebih tinggi dari perkiraan.


61

BAB 7 PROSPEK PEREKONOMIAN

7.1. Prospek Pertumbuhan Ekonomi Perekonomian Sulsel di triwulan IV 2014 diperkirakan akan didorong oleh aktivitas semua komponen sisi permintaan. Pertumbuhan ekonomi Sulsel pada triwulan IV 2014 diperkirakan dalam arah stabil hingga meningkat dalam kisaran 7,8% - 8,3% (yoy). Dari sisi permintaan, permintaan konsumsi rumah tangga tetap baik, dengan adanya peningkatan permintaan lokal saat musim perayaan dan liburan akhir tahun. Aktivitas konsumsi lokal ini, mendorong impor Sulsel yang lebih tinggi, karena untuk memenuhi permintaan masyarakat, industri di Sulsel mengimpor bahan baku sekitar 60% total impor. Di sisi lain, kegiatan ekspor dan pengiriman ke luar pulau diperkirakan masih melemah. Dari sisi sektoral, konsumsi lokal mendorong aktivitas sektor industri pengolahan, sektor transportasi, dan sektor perdagangan. Masih melemahnya perkiraan pertumbuhan ekonomi 2014, negara permintaan mitra dagang Sulsel dan tren perlambatan ekonomi dunia, mendorong melemahnya ekspor. Meskipun ekonomi global membaik, namun lebih rendah dan tidak secepat prakiraan sebelumnya. Perbaikan berasal dari ekonomi negara maju, sementara ekonomi negara berkembang melambat. Secara kawasan, Tiongkok dan ASEAN cenderung melemah, sementara ekonomi Jepang meningkat. Dengan mempertimbangkan kondisi domestik dan global, ekonomi Sulsel keseluruhan tahun 2014 diperkirakan cenderung stabil pada kisaran 7,4% - 8,4% (yoy), dibandingkan pertumbuhan tahun 2013 (7,65%, yoy). 10

%, yoy

9 8 7

6

2013: 8,37%

2012: 7,61%

5

2015: 7,3% - 8,3%

2014: 7,4% - 8,4%

2015 Q4

2015 Q3

2015 Q2

2015 Q1

2014 Q4

2014 Q3

2014 Q2

2014 Q1

2013 Q4

2013 Q3

2013 Q2

2013 Q1

2012 Q4

2012 Q3

2012 Q2

2012 Q1

4

Grafik 7.1. Perkembangan PDRB Sulsel dan Proyeksinya

Sementara untuk tahun 2015, ekonomi Sulsel diperkirakan kembali meningkat, didukung pertumbuhan sektor utama dan kuatnya permintaan. Sektor utama yang diperkirakan meningkat antara lain sektor pertambangan, sektor Industri pengolahan, sektor perdagangan, hotel dan restoran, dan sektor transportasi. Peningkatan beberapa sektor tersebut terkait beroperasinya tambahan smelter dan kegiatan pendukungnya, mulai beroperasinya hotel di Makassar, serta pembangunan infrastruktur transportasi dan distribusi. Kegiatan sektor-sektor tersebut secara tidak langsung meningkatkan permintaan barang/jasa masyarakat (konsumsi) dan kegiatan ekspor/impor.

7.1.1 Prospek Sisi Permintaan Pada triwulan IV 2014, komponen sisi permintaan lokal cenderung tetap kuat dibandingkan triwulan III 2014. Komponen permintaan lokal yang berasal dari komponen konsumsi, baik konsumsi rumah tangga maupun konsumsi pemerintah, serta komponen investasi, cenderung tetap kuat. Pendorong peningkatan konsumsi rumah tangga pada triwulan IV 2014 didukung ekspektasi konsumen tetap terjaga. Hasil survei BPS menunjukkan ekspektasi masyarakat untuk melakukan pembelian barang tahan lama cenderung meningkat. Di sisi lain, konsumsi pemerintah diperkirakan juga akan cenderung meningkat. Hingga triwulan III 2014, penyerapan anggaran belanja APBD Sulsel baru berkisar 53,02%, demikian pula realisasi anggaran belanja juga pemerintah pusat di Sulsel baru mencapai 56,4%. Sisa dari pagu anggaran yang menumpuk pada akhir tahun 2014, diperkirakan akan meningkatkan konsumsi pemerintah pada triwulan IV 2014.

62



100%

120,0

perkiraan tambahan realisasi s.d. Desember 2014

80% 70%

110,0

60% 105,0

Sumber : BPS

35,9%

56,4%

52,3%

51,4%

50%

105,5

I

110,1

108,1

II

III

IV

112,4 110,1

I

64,1%

40%

111,1

111,8

100,0 95,0

89,4%

89,3%

90% 115,0

II

109,64

III

IVp

31,5%

20%

32,4%

28,8%

30% 10,6%

11,2%

9,4%

10% 0%

2013 Indeks Tendensi Konsumen

I

2014

II

III

IV

I

II

III

IV

I

II

III

IVp

Perkiraan Pendapatan RT

2012

Rencana pembelian barang durable

Sumber: Badan Pusat Statistik p) Perkiraan BPS Grafik 7.2. Indeks Tendensi Konsumen

2013

2014

Sumber: Kanwil Perbendaharaan Negara Sulsel p) Realisasi s.d. Oktober 2014 Grafik 7.3. Persentase Realisasi Pagu Anggaran Pemerintah Pusat di Daerah

Komponen investasi Sulsel diprakirakan masih akan meningkat tinggi pada triwulan IV 2014. Keberlanjutan proyekproyek yang bersifat multiyears masih menjadi penopang pertumbuhan investasi Sulsel. Beberapa proyek besar yang akan berlangsung antara lain pembangunan industri pengolahan/pemurnian (smelter) tambang/mineral dan dukungan daya listriknya, proyek pembangunan pembangkit listrik di Kabupaten Jeneponto (PLTU, 2x100 MW), kelanjutan proyek pembangunan 31 hotel dengan tambahan kapasitas mencapai 5.125 kamar di Makassar, Pembangunan Stadion Barombong dengan 40.000 tempat duduk, pembangunan pusat belanja terintegrasi, dan pembangunan infrastruktur (kereta api dan pertanian). Kinerja perdagangan eksternal (ekspor dan impor) diprakirakan menguat sehubungan dengan meningkat hingga stabilnya perekonomian negara mitra dagang. Pertumbuhan neraca perdagangan bersih (net ekspor) cenderung terus positif (surplus) pada triwulan IV 2014. Adapun negara-negara tujuan ekspor utama Sulsel antara lain adalah Jepang, Malaysia, Amerika Serikat, Tiongkok, Singapura, dan Vietnam. Menurut proyeksi World Economic Outlook (IMF) (Tabel 7.1), perkembangan perekonomian tahun 2014 untuk negara Amerika dan ASEAN diperkirakan meningkat, sedangkan Tiongkok relatif stabil. Sementara ekonomi negara maju di Eropa dan Jepang, cenderung melemah. Tabel 7.1. Perkiraan Pertumbuhan Ekonomi Beberapa Negara WEO (IMF) WEO (IMF) Pertumbuhan Ekonomi Juli 2014 Oktober 2014 (%, yoy) 2013 2014p 2015p 2013 2014p Amerika Serikat 1,9 1,7 3,0 2,2↑ 2,2↑ Kawasan Eropa -0,4 1,1 1,5 -0,4→ 0,8↓ Kawasan Asia China 7,7 7,4 7,1 7,7→ 7,4→ Jepang 1,5 1,6 1,1 1,5→ 0,9↓ Kawasan ASEAN* 5,2 4,6 5,6 5,2→ 4,7↑

2015p 3,1↑ 1,3↓ 7,1→ 0,8↓ 5,4↓

*) Terdiri dari Indonesia, Malaysia, Filipina, Thailand, dan Vietnam p) Proyeksi Keterangan: ↑ Lebih tinggi dari perkiraan sebelumnya → Sama dengan perkiraan sebelumnya ↓ Lebih rendah dari perkiraan sebelumnya

Pada akhir tahun 2014, indeks harga internasional komoditas utama (nikel dan kakao) diperkirakan tetap tumbuh tinggi. Harga nikel dan kakao yang trennya terus meningkat, masing-masing tumbuh sebesar 24,2% (yoy) dan 13,8% (yoy), hingga Oktober 2014. Masih tingginya harga nikel, karena berkurangnya pasokan dari Indonesia, seiring berlakunya pembatasan ekspor ore oleh Indonesia. Dengan adanya pelonggaran untuk ekspor konsentrat tembaga mulai Agustus 2014, harga komoditas tambang yang lain, termasuk nikel, dinilai dapat sedikit terpengaruh. Sementara peningkatan harga kakao terkait kekhawatiran terhadap gangguan pasokan kakao dari negara-negara penghasil kakao di Afrika akibat 20 wabah Ebola .

20

Potensi terganggunnya aliran supply kakao dari negara-negara penghasil kakao di Afrika seperti Pantai Gading dan Ghana.


63

BAB 7 PROSPEK PEREKONOMIAN 30.000

$/mt

Nickel

yoy

g.Nikel - sisi kanan

25.000 20.000

15.000

40%

4

30%

3,5

30%

20%

3

20%

10%

2,5

0% -10%

10.000

-20%

5.000

-30%

0

II

III

IV

I

II

III

IV

I

II

III

IV

I

II

0%

1,5

-10%

1

-20%

0,5

-30%

0

-40% I

II

III

2012

2013

IV

I

II

III

IV

I

II

III

IV

I

II

III Okt

III Okt 2011

2011

40%

10%

2

-40%

I

yoy

USD/kg

2014

Sumber: World Bank Grafik 7.4. Perkembangan dan Proyeksi Harga Internasional Nikel

2012

Harga Internasional Coklat

2013

2014

g.Harga Internasional Coklat - sisi kanan

Sumber: World Bank Grafik 7.5. Perkembangan dan Proyeksi Harga Internasional Coklat

Sementara itu, perdagangan dalam negeri (antarpulau) diperkirakan lebih rendah seiring melambatnya sektor 21 tradable. Infrastruktur yang semakin membaik akan mendukung perhubungan antar pulau dan memudahkan lalu lintas 22 pengiriman barang antarpulau yang saat ini menggunakan truk dan fasilitas kapal ro-ro. Namun demikian pada triwulan IV 2014, sektor tradable (pertanian, pertambangan, dan industri pengolahan), diperkirakan akan melemah mendorong peningkatan ekspor antarpulau di triwulan IV 2014. Demikian pula adanya perayaan hari raya keagamaan (Natal) dan Tahun Baru, diperkirakan pengiriman barang industri ke kawasan timur diperkirakan meningkat.

7.1.2 Prospek Sisi Penawaran Pada triwulan IV 2014, hampir seluruh sektor ekonomi diperkirakan meningkat, seiring faktor musiman dan tetap kuatnya permintaan domestik. Hampir semua sektor ekonomi di Sulsel meningkat, kecuali sektor pertanian dan industri pengolahan yang cenderung melambat karena faktor musiman. Dengan perkembangan tersebut, pertumbuhan ekonomi Sulsel tersebut masih sejalan dengan perkiraan pertumbuhan ekonomi nasional pada tahun 2014 (5,1% - 5,5%, yoy). Sektor pertanian, terutama subsektor tabama, diprakirakan akan melambat pada triwulan IV 2014. Meskipun dampak kekeringan tidak berpengaruh signifikan, namun produksi diperkirakan relatif rendah. Hampir di semua daerah masih dalam musim tanam. Beberapa daerah yang masih terjadi panen antara lain Pinrang, Sidrap, dan Palopo, dengan luas area panen yang relatif sedikit. Curah hujan masih rendah di bulan Oktober 2014, dan mulai menengah hingga tinggi di bulan November hingga Desember 2014. Dari sisi subsektor perkebunan, luas area panen yang terbatas menjadi faktor kendala di saat tren harga kakao yang masih cenderung meningkat. Sektor pertambangan diprakirakan akan tumbuh meningkat, seiring kenaikan harga nikel dan minimalnya gangguan operasional. Sektor pertambangan di Sulsel terutama berupa produk nikel. Proses renegosiasi kontrak yang telah selesai diyakini membuat kendala produksi menjadi minimal. Apalagi, produsen dinilai akan mengejar target produksi akhir tahunnya sehingga kinerja produksi dapat tumbuh lebih baik lagi. Dari sisi harga internasional nikel, hingga Oktober 2014, harga nikel naik 24,2% (yoy) hingga level harga USD 17.482,5 per metric ton. Sektor industri pengolahan diprakirakan akan melambat pada triwulan IV 2014. Pada triwulan III 2014, sektor industri pengolahan sudah tumbuh relatif tinggi (10,0%; yoy) untuk merespons peningkatan permintaan musiman, yang diasumsikan peningkatan tersebut juga sudah mengakomodasi tambahan permintaan saat Lebaran dan juga saat 23 natal/tahun baru. Industri pengolahan biji nikel di Sulsel diperkirakan masih memiliki stok yang berlebih untuk memenuhi permintaan, ditambah pula dengan melambatnya pertumbuhan ekonomi Jepang. Sementara itu, dua industri 24 semen di Sulsel diperkirakan meningkatkan produksinya untuk mengimbangi pembangunan infrastruktur dan sektor konstruksi yang masih meningkat. Sektor perdagangan, hotel, dan restoran (PHR) diprakirakan masih akan tumbuh stabil pada triwulan IV 2014. Kegiatan perdagangan diperkirakan relatif melambat, seiring pertumbuhan sektor tradable yang cenderung melemah. Selain itu, 21 Penambahan dermaga peti kemas, serta mulai beroperasinya lintas penyeberangan Pelabuhan Paciran, Jawa Timur dengan Pelabuhan Garongkong di Kabupaten Barru. 22 Pengiriman barang untuk pengiriman dalam partai kecil,dengan metode tersebut mengurangi biaya bongkar muat barang. 23 Produksi sudah mencapai 78% dalam bentuk nikel matte. Bahkan biji nikel (ore) dari provinsi lain masih potensial dapat menjadi tambahan produksi industri pengolahan biji nikel di Sulsel, karena industri pemurnian logam di Pulau Sulawesi, Maluku, dan Papua (Sulampua) masih memiliki potensi yang besar untuk ditingkatkan. Potensi biji nikel Sulampua yang masih dapat diolah sekitar 64 juta ton. 24 Dua industri tersebut meningkatkan kapasitas produksi tahun 2014, sehingga masing-masing akan meningkatkan penjualannya sebesar 33,30% (yoy) dan 42,60% (yoy).

64


BAB 7 PROSPEK PEREKONOMIAN 25

larangan untuk melakukan kegiatan dinas dan penyelenggaraan di hotel untuk pegawai negeri sipil, diperkirakan akan memengaruhi tingkat pertumbuhan sektor PHR. Sementara itu, sektor keuangan diperkirakan sedikit melambat, sebagaimana ekspektasi pelaku perbankan. Hasil Survei Perbankan Bank Indonesia triwulan III 2014, memperkirakan perlambatan pertumbuhan kredit triwulan IV 2014. Sementara keseluruhan tahun 2014 akan sebesar 14,4% (yoy) lebih rendah dari hasil survei sebelumnya (18,2%, yoy), 26 maupun realisasi tahun 2013 (21,8%). Perlambatan sektor keuangan tahun 2014 sesuai perkiraan Bank Indonesia, untuk 27 mengantisipasi ketidakpastian ekonomi global dan domestik, sehingga Bank Indonesia pun hanya memperkirakan pertumbuhan kredit/DPK nasional tahun 2014 berkisar antara 15% - 17% (yoy) lebih rendah dari tahun 2013. Diperkirakan perbankan telah menyesuaikan rencana bisnis bank 2014 untuk menjaga prinsip kehati-hatian.

7.2. Prospek Inflasi Laju inflasi triwulan IV 2014 secara umum diperkirakan berada dalam rentang 4,60% - 5,60% (yoy), dengan asumsi tidak ada kenaikan harga dari barang strategis yang diatur pemerintah. Tekanan inflasi yang relatif mereda berasal dari komponen volatile food dan administered prices, demikian pula inflasi inti cenderung stabil. Relatif stabilnya inflasi karena ketersediaan bahan makanan yang relatif mencukupi, dengan masih terjadinya panen padi di beberapa daerah. Sementara dari harga yang ditentukan pemerintah, kenaikan TTL cenderung berdampak minimal. Adapun Bank Indonesia senantiasa akan mencermati risiko kenaikan inflasi terkait kenaikan harga BBM bersubsidi. Berbagai langkah koordinasi akan dilakukan untuk meminimalisasi dampak kenaikan harga BBM baik dampak langsung maupun dampak tidak langsung (ekspektasi harga serta tarif angkutan). Sebagaimana asesmen yang dilakukan, setiap kenaikan BBM bersubsidi sebesar Rp1.000 per liter di Sulsel diprakirakan menambah sumbangan inflasi sebesar 1,05% - 1,45%. Meskipun terjadi peningkatan harga dalam jangka pendek, dengan bauran kebijakan Bank Indonesia dan koordinasi kebijakan yang erat dengan Pemerintah (Pusat dan Daerah), tekanan inflasi diyakini akan tetap terkendali dan bersifat temporer. Di sisi lain, kegiatan untuk menjaga ketersediaan barang dan kelancaran distribusi terus dilakukan oleh Tim Pengendalian Inflasi Daerah (TPID) Provinsi Sulsel maupun TPID di tingkat kabupaten/kota. Hingga Oktober 2014, semua kabupaten/ kota di Provinsi Sulsel telah terbentuk TPID, sehingga jumlah TPID adalah 1 (satu) TPID Provinsi dan 24 (dua puluh empat) TPID Kab./Kota. 10% Nasional

9%

Sulsel

8%

Inflasi Tahunan

7% 6%

5% 4% 3% 2% 1%

Sasaran Inflasi 2011: 5% + 1 Sulsel 2011: 2,87% Nasional 2011: 3,79%

Sasaran Inflasi 2012: 4,5% + 1 Sulsel 2012: 4,41% Nasional 2012: 4,30%

Sasaran Inflasi 2013: 4,5% + 1 Sulsel 2013: 6,22% Nasional 2011: 8,38%

Sasaran Inflasi 2014: 4,5% + 1

0% 1 2 3 4 5 6 7 8 9 101112 1 2 3 4 5 6 7 8 9 101112 1 2 3 4 5 6 7 8 9 101112 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 ...12 2011

2012

2013

2014

Grafik 7.5. Perkembangan Laju Inflasi Sulsel dan Proyeksinya

Inflasi volatile food diperkirakan cenderung turun didukung oleh pasokan yang mencukupi. Pasokan pangan didukung oleh panen padi yang masih berlangsung di Kab. Pinrang, Kab. Sidrap, dan Kab. Palopo. Dari sisi stok, kecukupan beras akan tersedia untuk 20 bulan ke depan. Dari aspek cuaca, curah hujan yang relatif baik pada bulan November dan Desember 2014, akan mendukung kegiatan penangkapan ikan maupun pengolahan lahan pertanian. Curah hujan sudah mulai dalam tingkat menengah di bulan November dan mulai tinggi di bulan Desember, terutama di daerah Maros, Gowa, dan Takalar.

25

Surat Edaran Mendagri dan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi,menginstruksikan kepada semua kepala daerah, mulai dari gubernur, wali kota, hingga bupati, untuk menggelar rapat di kantor masing-masing. 26 Statistik Perbankan Indonesia Triwulan III 2014 27 Sambutan akhir tahun Gubernur Bank Indonesia, Pertemuan Tahunan Perbankan, 14 November 2013


65


Oktober 2014

November 2014

Desember 2014

Sumber: Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika Grafik 7.6. Prakiraan Curah Hujan Sulawesi Selatan

Inflasi administered prices triwulan IV tahun 2014 diperkirakan meningkat. Kenaikan harga yang diatur pemerintah, 28 29 yang dilaksanakan pada triwulan IV 2014 antara lain kenaikan harga LPG dan tarif tenaga listrik (TTL) . Selain itu, ada ekspektasi bahwa akan terjadi kenaikan harga BBM bersubsidi. Kenaikan harga LPG dan TTL telah meningkatkan inflasi administered prices Oktober 2014 menjadi 5,76% (yoy) dari akhir triwulan III 2014 4,39% (yoy). Sementara itu, apabila BBM bersubsidi dinaikkan pada tahun 2014, maka setiap kenaikan Rp1.000/liter diperkirakan akan meningkatkan inflasi sekitar 1,05% - 1,45%. Inflasi komponen core inflation diperkirakan stabil, didorong oleh ekspektasi konsumen dan pedagang yang cenderung moderat. Ekspektasi konsumen terhadap harga 3 bulan yang akan datang meningkat, yang tercermin dari hasil Survei Konsumen (SK) (Grafik 7.7) indeksnya realtif moderat menjadi 183,7 di triwulan IV 2014 dan 169,5 di triwulan I 2015, dari triwulan III 2014 sebelumnya (184,0). Di sisi lain, indeks ekspektasi pedagang terhadap harga 3 (tiga) bulan yang akan datang relatif stabil (Grafik 7.8), menjadi 100,06 di triwulan IV 2014 dan 100,04 di triwulan I 2015, dibandingkan dari triwulan III 2014 (100,00). Pergerakan harga emas internasional masih menurun, sehingga subkelompok sandang lainnya mengalami perlambatan. Turunnya harga emas internasional, selain masih dipengaruhi penguatan mata uang Amerika Serikat, juga dikarenakan sentimen terhadap perekonomian Jepang yang membaik. Adanya upaya untuk mempercepat quantitative easing yang akan ditempuh oleh kebijakan Bank Sentral Jepang membuat pasar bereaksi dengan menjual emas sehingga harga berangsur turun di pasar global.

28

Kenaikan harga LPG nonsubsidi kemasan 12 kg sebesar Rp 1.500 per kg (nett Pertamina) yang terhitung mulai tanggal 10 September 2014. Dengan kenaikan ini, harga jual rata-rata LPG 12 kg nett dari Pertamina menjadi Rp 7.569 per kg dari sebelumnya Rp 6.069 per kg. Apabila ditambahkan dengan komponen biaya lainnya, seperti transpor, filing fee, margin Agen dan PPN, maka harga jual di agen menjadi Rp 9.519 per kg atau Rp 114.300 per tabung dari sebelumnya Rp 7.731 per kg atau Rp 92.800 per tabung. 29 Peraturan Menteri ESDM No. 9 dan No. 19 Tahun 2014. Penyesuaian periode berikutnya akan dilakukan pada bulan November 2014.

66



200

100,5

Indeks perubahan harga umum 3 bulan yad

195

100,4

190

100,3

185

100,2

180

100,1

175

100,0

170

99,9

165

99,8

160

99,7

155

99,6

Ekspektasi Harga Umum 3 bln yad

99,5

150 I

II

III

IV

I

2012

II

III

IV

I

II

2013

III

IV*

2014

I

I* 2015

III

IV

I

II

2012

Sumber: Survei Konsumen Grafik 7.7. Indeks Ekspektasi Konsumen terhadap Harga 1800

II

III

IV

2013

I

II

III

IV*

2014

I* 2015

Sumber: Survei Penjualan Eceran Grafik 7.8. Indeks Ekspektasi Pedagang terhadap Harga

USD/troy onz

yoy

50%

1700

40%

1600

30%

1500

20%

1400

10%

1300

0%

1200

-10%

1100

-20%

1000

-30% I

II

III

IV

I

2011

II

III

IV

I

2012

II

III

IV

I

II

2013

Emas

III Okt

2014

g.Emas - sisi kanan

Sumber: World Bank Grafik 7.9. Perkembangan dan Proyeksi Harga Internasional Emas Tabel 7.2. Proyeksi Pertumbuhan Ekonomi dan Inflasi Provinsi Sulawesi Selatan Pertumbuhan Ekonomi dan Inflasi Provinsi Sulsel Sisi Permintaan Konsumsi Konsumsi swasta Konsumsi Pemerintah Pembentukan Modal Tetap Bruto Ekspor Impor Sisi Produksi Sektor pertanian Sektor pertambangan & penggalian Industri pengolahan Listrik, gas & air bersih Bangunan Perdagangan, hotel & restoran Pengangkutan & komunikasi Keuangan, persewaan dan jasa perush. Jasa-jasa PDRB (%,yoy) Inflasi IHK (%,yoy)

2011

2012

5,0 5,7 2,3 25,5 (3,8) (0,7)

2013

2014 IVP

2015P

Totalp

I

II

III

IV

Total

I

II

III

6,8 6,7 7,2 18,7 (3,3) (1,2)

5,7 6,6 2,5 14,6 11,9 12,9

5,8 6,7 2,5 7,4 5,9 6,2

6,9 6,8 7,3 (5,1) 9,0 (6,8)

7,0 6,8 7,8 19,6 0,3 4,5

6,4 6,7 5,1 8,2 6,4 4,0

6,3 6,7 4,7 11,5 14,6 (9,3)

6,1 6,5 4,6 8,4 11,6 (1,1)

5,8 6,3 3,9 5,3 7,6 6,7

7,0 - 7,5 6,1 - 7,1 6,2 - 7,2 7,2 - 7,7 6,3 - 7,3 6,6 - 7,6 6,2 - 6,7 4,6 - 5,6 5,5 - 6,5 12,5 - 13,0 10,0 - 11,0 13,4 - 14,4 8,3 - 8,8 10,0 - 11,0 4,0 - 5,0 2,5 - 3,0 (1,5) - (0,5) 8,8 - 9,8

6,4 (7,9) 7,6 8,6 12,1 10,9 12,1 14,8 6,7 7,6

5,4 4,4 8,9 12,5 9,7 10,5 14,9 15,9 2,3 8,4

1,2 28,4 8,2 7,8 8,6 11,5 7,5 17,2 2,3 8,2

(0,9) 5,9 9,9 9,2 11,0 10,0 10,5 14,0 1,0 6,2

3,9 12,8 8,7 8,4 13,2 8,3 10,5 15,4 5,4 8,3

13,1 (4,6) 5,8 8,1 10,7 8,0 7,1 10,6 5,9 7,9

3,9 9,3 8,1 8,4 10,9 9,4 8,9 14,2 3,7 7,6

10,8 1,5 6,2 8,9 8,0 8,3 6,3 11,2 6,7 8,0

10,9 (3,4) 7,8 11,7 6,9 9,1 3,4 7,4 6,1 7,3

13,1 (0,5) 10,0 10,7 5,2 9,9 3,1 4,6 6,0 8,2

7,8 - 8,3 10,0 - 11,0 0,5 - 1,5 7,8 - 8,3 7,9 - 8,9 8,5 - 9,0 10,7 - 11,2 10,2 - 11,2 7,0 - 8,0 7,9 - 8,4 8,7 - 9,7 9,4 - 9,9 4,0 - 5,0 4,8 -5,3 6,5 - 7,0 4,0 - 4,5 5,9 - 6,9 6,2 - 6,7 7,8 - 8,3 7,4 - 8,4

2,9

4,4

4,6

4,4

7,2

6,2

6,2

5,9

5,9

3,7

4,8 - 5,3

1,5 - 2,5 7,8 - 8,8 8,5 - 9,5 10,3 - 11,3 14,0 - 15,0 9,3 - 10,3 10,5 - 11,5 12,4 - 13,4 4,9 - 5,9 7,3 - 8,3

4,6 - 5,6

4,0 - 5,0

Sumber: Badan Pusat Statistik, diolah p

proyeksi Bank Indonesia


67


Boks 7.A.

Dampak (Rencana) Kenaikan Harga BBM Bersubsidi

Kenaikan harga BBM bersubsidi akan mendorong postur anggaran pemerintah lebih sehat. Subsidi BBM dapat dialihkan untuk pembiayaan sektor lain. Latar belakang kenaikan harga bahan bakar minyak (BBM) bersubsidi karena harga BBM di Indonesia terlalu murah dibandingkan negara lain se-kawasan, sehingga berpotensi BBM diselundupkan. Peningkatan daya beli masyarakat mendorong peningkatan pembelian mobil dan motor, sehingga kuota BBM bersubsidi tiap tahunnya selalu terlampaui. Bahkan, sejak awal tahun 2000, Indonesia telah beralih status menjadi importir BBM, sehingga seperlima APBN Indonesia disedot untuk subsidi energi.

Turki Prancis Inggris Singapura Brazil India Filipina Thailand Amerika Malaysia Iran Uni Emirat Arab Indonesia Brunei Darussalam Mesir Arab Saudi Venezuela

USD 2,60 USD 2,21 USD 2,12 USD 1,66 USD 1,42 USD 1,32 USD 1,28 USD 1,16 USD 0,87 USD 0,62 USD 0,57 USD 0,47 USD 0,45 USD 0,42 USD 0,29 *)1 USD = Rp12.151 USD 0,13 (rata-rata Oktober 2014) USD 0,06

USD 0,00 USD 0,50 USD 1,00 USD 1,50 USD 2,00 USD 2,50 USD 3,00

Grafik 7.A.1. Perbedaan Harga Bensin Antar Negara

Dampak kenaikan harga BBM di Sulsel relatif sama dibandingkan nasional. Apabila secara nasional, dampak setiap 30 kenaikan Rp2.000,- per liter BBM akan meningkatkan inflasi sekitar 2,09% - 1,49%, sementara di Sulsel akan meningkatkan inflasi sekitar 2,07% - 1,47%. Hal ini didorong oleh dampak kenaikan BBM terhadap inflasi secara langsung maupun tidak langsung, terhadap beberapa provinsi cenderung tinggi, karena faktor konsumsi dan kenaikan harga komoditas yang terkait (misal tarif angkutan, komoditas core, dan bahan pangan/volatile food).

TabeI 7.A.1. Prakiraan Dampak Kenaikan Harga BBM terhadap Sumbangan Inflasi Dampak Kenaikan Harga BBM Bersubsidi

Inflasi (%)

Sumbangan (%)

30,77 36,36

1,06 - 1,46 1,15 0,01

24,00 - 26,00 18,00 - 20,00

0,22 - 0,62 0,01 - 0,41 0,11 - 0,51

Dampak langsung - Bensin - Solar Tarif Angkutan*) - Angkutan Antar Kota - Angkutan Dalam Kota Dampak tidak langsung ke komoditas lainnya **) - Core - Volatile Food Total dampak ke Inflasi IHK

0,47 - 0,87 1,01 - 1,41

0,39 - 0,79 0,13 - 0,53 0,06 - 0,46 2,07 -2,47

*) Dihitung dari rencana kenaikan tarif angkutan dalam kota dan luar kota di Sulsel **) Dampak tidak langsung berdasarkan estimasi dengan data terkini, yg mana elastisitas 10% kenaikan harga BBM bersubsidi akan menambah tekanan inflasi core sekitar 0,17% dan VF sekitar 0,36%.

Kenaikan harga BBM diperkirakan juga akan berdampak terhadap kenaikan tingkat kemiskinan. Kenaikan bensin dan solar masing-masing Rp2.000,-per liter akan meningkatkan persentase kemiskinan di Sulsel sekitar 0,87% - 1,27% atau sekitar 73,0 ribu – 113,0 ribu orang. Persentase kenaikan kemiskinan terbesar akan terjadi berturut-turut di Provinsi

30

Harga bensin dan solar bersubsidi naik masing-masing menjadi sebesar Rp8.500,- (30,77%) dan Rp7.500,- (36,36%) yang berlaku per tanggal 18 November 2014. 68



Papua (1, 5% - 1,9%), Papua Barat (1,4% - 1,8%) dan Sulawesi Tenggara (1,24% - 1,64%). Program Pemerintah Pusat untuk meminimalisir penurunan daya beli masyarakat antara lain melalui Bantuan Langsung Sementara Masyarakat (BLSM), pemberian beasiswa, peningkatan aspek akses dan mutu pendidikan, Program Keluarga Harapan (PKH), dan pembangunan infrastruktur dasar (jalan, pelabuhan, dan sebagainya). Sementara dari sisi Pemerintah Daerah, TPID (SKPD terkait) perlu memastikan ketersediaan dan pasokan barang kebutuhan pokok/ bahan pangan yang dikonsumsi masyarakat, meningkatkan Komunikasi yang intensif antara pemerintah daerah dengan masyarakat harus terjalin dengan tagline “Pemerintah Bersama Rakyat”, dan melaksanakan crash program dalam rangka memitigasi dampak penurunan kesejahteraan masyarakat akibat kenaikan harga BBM bersubsidi, misalnya program padat karya dan program peningkatan kualitas pendidikan maupun kesehatan masyarakat.


69


Boks 7.B.

Tindak Lanjut Proyek Infrastruktur, What’s next?

Sulawesi Selatan masuk dalam koridor Masterplan Percepatan Dan Perluasan Pembangunan Ekonomi Indonesia (MP3EI) Sulawesi, yang diarahkan untuk pengolahan produk sumber daya alam. Mengacu kepada Perpres No. 48 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Peraturan Presiden Nomor 32 Tahun 2011 Tentang Masterplan Percepatan Dan Perluasan Pembangunan Ekonomi Indonesia 2011-2025, Koridor Ekonomi Sulawesi memiliki tema pembangunan sebagai “Pusat Produksi dan Pengolahan Hasil Pertanian, Perkebunan, Perikanan, Migas dan Pertambangan Nasional”. Adapun Kegiatan Ekonomi Utama di Koridor Ekonomi Sulawesi adalah komoditi nikel, pertanian pangan, migas, kakao, dan perikanan. Di dalam setiap koridor bidang MP3EI terbagi atas 3 besaran, yaitu sektor riil, infrastruktur, dan sumber daya manusia dan ilmu pengetahuan teknologi. Dibandingkan bidang yang lain, jumlah jumlah proyek infrastruktur relatif banyak, dengan nilai investasiyang relatif besar. Dari 80 proyek MP3EI yang berada di Sulsel, 38 diantaranya merupakan proyek infrastruktur, dengan nilai investasi mencapai Rp44.475miliar. Ada pun target penyelesaian, sebagian besar dilakukan setelah tahun 2016. Adapun yang telah diselesaikan sampai dengan tahun 2013 adalah pengerukan kolam Pelabuhan Makassar dan pembangunan PLTA Karebe, Kab. Luwu Timur, dengan investasi Rp4.204 miliar. Sementara proyek yang diperkirakan selesai pada tahun 2014 (misalnya Bandara di Tana Toraja, under pass A.P. Pettarani), masih terkendala pembebasan lahan. TabeI 7.B.1. Ringkasan Proyek MP3EI di Sulsel JUMLAH JUMLAH INVESTASI BIDANG PROYEK (Rp Miliar) SEKTOR RIIL

33

32.948

1. Pertanian dan Tanaman Pangan

1

4

2. Perkebunan

1

273

3. Kelautan dan Perikanan

27

1.205

4. Energi dan Sumberdaya Mineral

4

31.467

INFRASTRUKTUR

38

44.475

SDM & IPTEK

9

1.339

TOTAL Sumber: Perpres No.48 Tahun 2014

80

78.762

2012; 1 2013; 1 2014; 5 ≥2016; 23

2012; 2013; 4 4.200 2014; 697

2015; 8.218

2015; 8 ≥2016; 31.356

Grafik 7.B.1. Target Periode Selesai Proyek MP3EI Sulsel

Grafik 7.B.2. Target Pembiayaan Proyek MP3EI Sulsel Berdasarkan Target Periode Selesai

Gambar 7.B.1. Peta Infrastruktur Utama Koridor Ekonomi Sulawesi

70



Berdasarkan Perpres No.48 Tahun 2014, di Sulawesi Selatan, terdapat 4 (empat) infrastruktur yang menjadi perhatian utama. Keempat infrastruktur tersebut adalah perluasan Pelabuhan Makassar (Makassar New Port) dengan target selesai 2015; penanganan SPAM Makassar dari 1000 l/s menjadi 2000 l/s dengan target selesai 2015; pembangunan PLTU Jeneponto 2 (2x100 MW) dengan target selesai 2016; dan pembangunan PLTU Sulsel Barru 2 (100 MW) dengan target selesai 2016.Pembangunan infrastruktur utama yang terkait MNP masih menunggu izin prinsip dari Kementerian perhubungan terkait penetapan lokasi mega proyek tersebut. Realisasi proyek infrastruktur tersebut sesuai dengan target, akan dapat meningkatkan pertumbuhan investasi Sulsel tahun 2014 dan 2015. Proyek infrastruktur dalam skema MP3EI rata-rata menggunakan pembiayaan pemerintah, BUMN, dan swasta, yang asumsikan masuk ke dalam penanaman modal dalam negeri. Apabila dihitung secara sederhana, keterkaitan antara pembiayaan PMDN dengan PDRB ataupun investasi (PMTB), tergambar dalam secara scatter dalam grafik 7.B.3 dan 7.B.4. Melalui perhitungan tersebut, diasumsikan setiap kenaikan 1% PMDN akan meningkatkan PDRB maupun investasi sekitar 0,3%. 20

18

Log PDRB y = 0,312x + 14,13 R² = 0,72

19,5

19

Log PMTB

17,8

y = 0,329x + 12,46 R² = 0,333

17,6

17,4

Linear (Series1)

Linear (Series1)

17,2

18,5

17 18

16,8 16,6

17,5

16,4

Log PMDN 17

Log PMDN

16,2 10

11

12

13

14

15

Grafik 7.B.3. Keterkaitan PDRB dengan PMDN

16

12

12,5

13

13,5

14

14,5

15

15,5

Grafik 7.B.4. Keterkaitan PMTB dengan PMDN


71



72


LAMPIRAN

Lampiran A. Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) Tabel A.1. PDRB Menurut Lapangan Usaha Provinsi Sulawesi Selatan Atas Dasar Harga Konstan (Rp Miliar) PDRB SEKTORAL 1. Pertanian 2. Pertambangan & Penggalian 3. Industri Pengolahan 4. Listrik,Gas & Air Bersih 5. Bangunan 6. Perdagangan, Hotel & Restoran 7. Angkutan & Komunikasi 8. Keuangan, Persewaan & Jasa Perusahaan 9. Jasa - jasa PDRB

2011*

2012*

14,737 4,108 7,394 575 3,251 9,645 5,179 4,297 5,907

15,533 4,290 8,050 648 3,567 10,661 5,950 4,979 6,041

I 3,831 1,123 2,108 169 913 2,797 1,544 1,323 1,494

55,094

59,718

15,304

2013** II III 4,059 4,491 1,181 1,230 2,187 2,210 173 178 964 1,022 2,876 2,966 1,613 1,660 1,414 1,468 1,529 1,604 15,995

16,828

IV 3,765 1,153 2,199 181 1,058 3,022 1,663 1,480 1,636 16,157

16,145 4,688 8,704 702 3,957 11,661 6,480 5,685 6,262

I 4,243 1,140 2,238 184 986 3,029 1,642 1,472 1,594

2014** II 4,521 1,121 2,355 194 1,035 3,139 1,668 1,518 1,622

III 5,080 1,223 2,431 197 1,076 3,259 1,713 1,535 1,700

64,284

16,530

17,173

18,214

44,163 11,064 22,559 1,661 10,788 33,032 14,867 14,585 32,064

I 12,148 2,645 5,924 460 2,808 8,956 3,959 3,970 8,472

2014** II 13,128 2,603 6,410 485 2,975 9,331 4,050 4,106 8,714

III 15,269 2,878 6,716 509 3,148 9,870 4,210 4,210 9,255

184,783

49,342

51,802

56,064

41,999 18,194 23,301 19,209

I 10,777 4,025 6,098 4,371

2014** II 10,965 4,993 6,288 5,073

III 11,296 4,909 6,639 4,631

64,284

16,530

17,173

18,214

150,284 57,756 37,028 60,284

I 40,351 14,182 10,255 15,446

2014** II 41,829 17,637 10,785 18,449

III 44,210 17,445 11,692 17,282

184,783

49,342

51,802

56,064

2013**

Tabel A.2. PDRB Menurut Lapangan Usaha Provinsi Sulawesi Selatan Atas Dasar Harga Berlaku (Rp Miliar) PDRB SEKTORAL 1. Pertanian 2. Pertambangan & Penggalian 3. Industri Pengolahan 4. Listrik,Gas & Air Bersih 5. Bangunan 6. Perdagangan, Hotel & Restoran 7. Angkutan & Komunikasi 8. Keuangan, Persewaan & Jasa Perusahaan 9. Jasa - jasa PDRB

39,617 8,962 19,408 1,439 9,071 28,748 12,983 11,803 27,828

I 10,242 2,670 5,314 390 2,406 7,778 3,423 3,272 7,390

2013** II III 10,822 12,499 2,783 2,971 5,673 5,775 404 426 2,575 2,839 8,016 8,488 3,604 3,885 3,552 3,816 7,686 8,559

IV 10,600 2,640 5,797 441 2,968 8,750 3,955 3,945 8,430

159,860

42,886

45,115

47,525

2011*

2012*

34,788 8,346 16,789 1,246 7,761 24,241 10,850 9,514 23,985 137,520

49,257

2013**

Tabel A.3. PDRB Menurut Penggunaan Provinsi Sulawesi Selatan Atas Dasar Harga Konstan (Rp Miliar) PDRB PENGGUNAAN 1. Konsumsi 2. Investasi 3. Ekspor 4. Dikurangi Impor PDRB

39,480 16,811 21,895 18,467

I 10,136 4,666 5,322 4,820

2013** II III 10,336 10,675 5,153 4,323 5,634 6,169 5,128 4,339

IV 10,852 4,052 6,176 4,923

59,718

15,304

15,995

16,157

2011*

2012*

36,971 14,165 22,651 18,694 55,094

16,828

2013**

Tabel A.4. PDRB Menurut Penggunaan Provinsi Sulawesi Selatan Atas Dasar Harga Berlaku (Rp Miliar) PDRB PENGGUNAAN 1. Konsumsi 2. Investasi 3. Ekspor 4. Dikurangi Impor PDRB

127,528 47,012 31,813 46,493

I 34,889 13,497 8,232 13,732

2013** II III 36,028 39,053 15,772 14,148 9,019 9,906 15,704 13,849

IV 40,313 14,340 9,871 16,999

159,860

42,886

45,115

47,525

2011*

2012*

107,798 34,883 30,199 35,361 137,520

49,257

2013**

Sumber: Badan Pusat Statistik *) Angka Sementara **) Angka Sangat Sementara

Tabel A.5. Pendapatan Per Kapita Provinsi Sulawesi Selatan Atas Dasar Harga Berlaku (Rp Juta) 2011 2012 2013 Pendapatan/Kapita 2009 2010 Sulsel 12,57 14,62 16,85 19,38 22,15 Sumber : Badan Pusat Statistik


73

LAMPIRAN

B. Indeks Harga Konsumen (IHK) Tabel B.1. IHK Provinsi Sulawesi Selatan Menurut Kelompok Pengeluaran

Bahan Makanan

Makanan Jadi, Minuman, Rokok, dan Tembakau

Perumahan, Air, Listrik, Gas, dan Bahan Bakar

Sandang

Kesehatan

2010

148.73

131.96

122.00

135.79

119.24

116.86

104.73

126.75

2011

149.06

137.77

126.48

147.55

128.36

120.24

105.50

130.39

Triwulan I

156.33

139.19

128.22

149.63

129.86

120.33

105.61

132.89

Triwulan II

156.50

140.33

129.03

150.10

130.61

120.60

105.92

133.44

Triwulan III

161.48

143.21

129.73

154.94

130.98

121.38

106.22

135.69

Triwulan IV

158.86

144.70

130.72

158.05

132.02

124.35

106.72

136.14

Triwulan I

168.84

145.55

132.61

158.64

132.82

124.59

106.55

139.01

Triwulan II

166.24

146.83

133.67

154.02

133.21

124.61

110.11

139.26

Triwulan III

178.85

149.93

135.89

159.22

135.20

125.82

118.97

145.51

Triwulan IV

169.92

151.18

138.64

161.74

136.89

126.08

119.08

144.60

Triwulan I

111.25

108.80

109.10

108.00

105.49

103.66

110.65

109.16

Triwulan II

111.33

109.77

109.58

108.46

107.25

103.72

111.33

109.71

Triwulan III

114.94

112.34

111.74

110.06

108.51

105.35

111.29

111.72

IHK (Akhir Periode)

Pendidikan, Transpor dan Rekreasi, dan Komunikasi Olahraga

Umum

2012

2013

2014*

Tabel B.2. IHK Provinsi Sulawesi Selatan Menurut Kota IHK Kota Inflasi

134.91

I 137.86

2013 II III 138.15 144.29

IV 143.33

136.61

142.22

144.84

144.26

150.25

130.22

134.76

137.33

137.57

144.44

143.59

148.83

151.29

151.92

159.23

2011

2012

Makassar

129.02

Palopo Parepare Bone (Watampone)

143.33

I 108.94

2014* II 109.26

III 111.45

149.68

149.68

108.84

110.28

111.34

143.26

143.26

108.29

109.33

110.89

159.04

159.04

109.81

111.58

112.81

117.21

118.31

119.99

6.24

I 5.46

2014* II 5.38

III 3.57

2013

Bulukumba**

Tabel B.3. Angka Inflasi Provinsi Sulawesi Selatan Menurut Kota IHK Kota Inflasi

2011

2012

2013 II III 4.54 7.41

IV 6.24

2013

Makassar

2.87

4.57

I 4.76

Palopo

3.35

4.11

4.34

3.03

5.33

5.25

5.25

6.22

7.36

4.03

Parepare

1.60

3.49

4.67

4.49

7.41

6.31

6.31

5.58

5.57

3.04

Bone (Watampone)

3.94

3.65

2.90

3.28

6.72

6.86

6.86

7.86

8.14

4.55

13.94

14.10

7.30

Bulukumba** Sumber: Badan Pusat Statistik *) Sejak tahun 2014 data IHK menggunakan tahun dasar 2012

74

**) Dihitung sebagai Kota Inflasi sejak tahun 2014


LAMPIRAN

C. Perbankan Tabel C.1. Dana Pihak Ketiga (Lokasi Bank Pelapor) dan Kredit (Lokasi Bank) Bank Umum (Rp Miliar) DPK Periode

Giro

2011 2012

KREDIT

Tabungan

Deposito

Jumlah

Modal Kerja

Investasi

Konsumsi

LDR

Jumlah

6,275

26,446

13,085

45,807

20,074

9,626

23,198

52,898

115.48%

Triwulan I Triwulan II Triwulan III Triwulan IV

7,471 7,282 7,257 7,345

25,004 27,206 28,545 31,466

13,259 13,536 14,115 14,907

45,734 48,024 49,917 53,717

20,516 22,850 22,385 25,506

10,025 10,588 10,997 11,380

24,044 25,597 27,707 29,335

54,585 59,035 61,090 66,221

119.35% 122.93% 122.38% 123.28%

Triwulan I Triwulan II Triwulan III Triwulan IV

7,770 8,092 9,221 7,845

29,321 30,068 32,076 35,007

15,211 15,297 16,062 17,592

52,302 53,457 57,359 60,444

25,980 26,659 26,160 27,231

12,232 14,486 15,769 14,494

30,158 31,793 33,085 33,663

68,371 72,937 75,014 75,388

130.72% 136.44% 130.78% 124.72%

Triwulan I Triwulan II Triwulan III

7,990 9,730 9,693

32,446 33,168 34,828

17,726 18,504 19,819

58,162 61,402 64,339

27,257 29,062 29,847

14,642 15,467 15,457

33,974 34,807 35,159

75,874 79,336 80,463

130.45% 129.21% 125.06%

2013

2014

Tabel C.2. Penyaluran Kredit (Lokasi Bank) Menurut Sektor Ekonomi (Rp Miliar) Kredit (Lokasi Bank) Periode

Pertanian

2011

Tambang

Industri Pengolahan

Listrik, Gas, dan Air

Konstruksi

Perdagangan

Jasa Dunia Usaha

Angkutan

Jasa Sosial Masyarakat

Lain-lain

Total

869

309

3,460

144

2,155

15,072

1,629

2,770

1,555

24,935

52,898

Triwulan I

906

312

3,468

137

2,065

15,459

1,744

2,917

1,570

26,007

54,585

Triwulan II

1,128

363

3,904

124

2,448

17,631

1,730

3,178

1,485

27,045

59,035

Triwulan III

1,171

375

4,008

135

2,582

17,741

1,794

3,131

1,372

28,781

61,090

Triwulan IV

1,215

399

5,250

141

2,674

19,027

2,321

3,105

1,404

30,684

66,221

Triwulan I

1,403

447

5,335

133

2,565

19,933

2,631

3,240

1,619

31,065

68,371

Triwulan II

1,396

449

5,579

116

2,780

22,957

2,763

3,433

1,650

31,814

72,937

Triwulan III

1,385

444

5,631

121

2,966

23,360

2,864

3,414

1,733

33,096

75,014

Triwulan IV

1,400

397

4,186

191

3,034

24,132

2,923

3,550

1,780

33,794

75,388

Triwulan I

1,405

377

3,918

218

3,043

24,334

2,960

3,747

1,828

34,043

75,874

Triwulan II

1,499

560

4,210

245

3,666

25,587

2,950

3,598

1,968

35,053

79,336

Triwulan III

1,435

537

4,283

232

4,173

25,748

2,951

3,581

2,115

35,408

80,463

2012

2013

2014

Tabel C.3. Suku Bunga Kredit Rupiah Menurut Kelompok Bank Bank Pemerintah Periode

Modal Kerja


Investasi

Konsumsi

Modal Kerja

Bank Asing dan Campuran

Investasi

Konsumsi

Modal Kerja

Investasi

Konsumsi

Bank Umum Modal Kerja

Investasi

Konsumsi

2011 2012

13.55

11.83

12.83

13.34

13.61

14.09

10.62

6.81

28.61

13.45

12.84

13.32

Triwulan I Triwulan II Triwulan III Triwulan IV 2013

13.49 13.24 13.21 12.63

11.69 11.34 11.11 10.92

12.79 12.70 12.54 12.23

13.16 12.74 12.55 12.28

13.60 13.62 13.36 13.09

14.56 14.36 14.31 14.01

8.50 9.32 9.53 8.85

7.29 7.91 8.36 8.07

27.35 27.67 26.16 23.83

13.30 13.00 12.90 12.47

12.77 12.60 12.39 12.19

13.46 13.35 13.19 12.88

Triwulan I Triwulan II Triwulan III Triwulan IV 2014

12.56 12.77 12.94 13.00

10.74 10.57 10.79 11.08

12.20 12.12 12.11 12.18

12.31 12.01 12.72 13.04

12.89 12.71 12.99 13.53

14.04 13.89 13.83 13.91

7.21 8.12 9.14 10.20

8.21 8.37 9.16 10.06

23.67 20.92 21.14 20.92

12.40 12.38 12.80 12.99

12.05 11.65 12.02 12.57

12.85 12.74 12.72 12.78

Triwulan I Triwulan II Triwulan III

13.10 13.26 13.48

11.15 11.44 11.61

12.24 12.41 12.44

13.23 13.51 13.62

13.67 13.53 13.53

14.06 14.05 14.10

10.49 10.08 10.26

10.68 10.72 10.81

22.14 22.94 23.49

13.13 13.33 13.50

12.71 12.75 12.81

12.86 12.97 13.00


75

LAMPIRAN

D. Sistem Pembayaran Tabel D.1. Perkembangan Jumlah Aliran Uang Kertas di Depo KPw BI Wilayah I (Sulampua) (Rp Triliun) Periode

2012

I II III IV

2012 2013

I II III IV

2013 2014

I II III

Inflow 3.87 2.75 3.93 3.20 13.75 4.41 3.24 4.87 4.07 16.59 5.30 4.07 5.56

Jumlah Outflow 1.86 3.17 3.57 3.21 11.82 1.71 2.88 5.31 4.16 14.07 2.34 3.83 5.64

Net Flow 2.01 (0.42) 0.35 (0.01) 1.93 2.69 0.35 (0.44) (0.08) 2.52 2.96 0.24 (0.08)

Inflow 66.24% 31.17% 5.71% 30.62% 29.83% 13.90% 17.51% 24.12% 27.33% 20.66% 20.17% 25.76% 14.15%

yoy Outflow 48.52% 66.32% 9.93% 25.87% 31.86% -7.74% -9.03% 48.58% 29.43% 19.06% 36.67% 32.62% 6.16%

Net Flow 86.83% 316.30% -23.94% 87.00% 18.68% 33.88% 184.18% 224.77% -531.87% 30.49% 9.67% -30.61% 82.72%

Tabel D.2. Perkembangan Jumlah Aliran Uang Logam di Depo KPw BI Wilayah I (Sulampua) (Rp Miliar) Periode

2012

I II III IV

2012 2013

I II III IV

2013 2014

I II III

Inflow 0.15 0.13 0.02 0.05 0.34 0.03 0.08 0.08 0.10 0.29 0.14 0.04 0.23

Jumlah Outflow 1.80 2.53 0.86 0.34 5.53 0.28 0.78 2.51 2.63 6.20 2.20 3.22 3.93

Net Flow (1.65) (2.40) (0.84) (0.29) (5.19) (0.25) (0.70) (2.43) (2.53) (5.91) (2.05) (3.18) (3.70)

Inflow -69.71% 0.09% 200.52% -72.94% -57.62% -80.04% -39.81% 335.68% 95.78% -16.80% 388.70% -47.69% 186.11%

yoy Outflow 714.38% 60.57% -75.69% -86.00% -28.79% -84.46% -69.23% 192.39% 670.88% 12.07% 685.69% 314.31% 56.42%

Net Flow 720.99% -65.80% 76.17% 87.11% 25.43% 84.86% 70.77% -189.28% -772.95% -13.98% -720.65% -353.25% -52.18%

Tabel D.3. Perkembangan Transaksi Nontunai Melalui Real Time Gross Settlement (Rp Triliun) Jumlah

Periode 2011 2012

I II III IV

2012 2013

I II III IV

2013 2014

76

I II III

From 52.23 11.50 15.47 15.42 19.88 62.28 14.45 17.40 18.77 20.54 71.16 15.66 21.37 22.72

To 117.78 29.15 37.79 34.63 40.65 142.21 32.77 36.12 37.61 41.48 147.98 27.89 33.67 38.10

yoy From-To 21.45 4.58 4.35 4.42 5.05 18.41 4.25 4.92 6.75 7.30 23.22 4.75 9.76 10.97


From 5.19% 3.26% 27.09% 17.91% 25.54% 19.24% 25.59% 12.46% 21.72% 3.32% 14.26% 8.39% 22.83% 21.04%

To 26.86% 24.82% 45.01% 1.86% 18.28% 20.75% 12.42% -4.41% 8.61% 2.05% 4.06% -14.89% -6.79% 1.28%

From-To 13.94% -1.96% -18.06% -17.49% -17.24% -14.18% -7.28% 13.00% 52.66% 44.57% 26.15% 11.85% 98.44% 62.41%

LAMPIRAN

E. Ekspor dan Impor Tabel E.1. Perkembangan Ekspor dan Impor Antardaerah Provinsi Sulawesi Selatan (Rp Miliar)

Indikator Ekspor-Impor

2013

2011

2012

Ekspor Antar Provinsi (Rp miliar)

12,879

15,383

4,289

Kontribusi Thd Seluruh Ekspor

42.65%

48.36%

Impor Antar Provinsi (Rp miliar)

22,348

Kontribusi Thd Seluruh Impor

63.20%

Sulawesi Selatan

I

II

2013

III

IV

4,787

5,029

5,504

19,608

52.10%

53.08%

50.76%

52.91%

52.21%

32,625

8,724

9,834

9,681

12,020

40,259

70.17%

63.53%

62.62%

69.90%

74.39%

67.73%

Sumber: Badan Pusat Statistik

Tabel E.2. Perkembangan Komoditas Ekspor Non-migas Provinsi Sulawesi Selatan (US$ Juta) KOMODITAS EKSPOR UTAMA 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

Nikel Biji Coklat Rumput Laut Coklat Olahan Udang Segar/Beku Ikan Olahan Kayu Lapis Biji Mete Semen Makanan Ternak NILAI EKSPOR SULSEL

2011 1,271.61 186.73 78.71 71.62 52.89 31.61 41.84 17.46 11.81 17.26 1980.92

2012 967.33 132.48 69.87 39.02 43.07 65.68 35.63 17.71 8.37 26.84 1555.76

I 258.41 50.60 15.88 4.70 11.81 11.11 9.27 6.75 2.53 5.97 403.02

2013* II III 247.29 215.37 28.35 59.06 21.04 27.43 14.72 17.22 13.91 16.46 10.33 15.23 8.84 7.77 6.10 6.66 2.44 13.55 4.84 4.62 389.29 417.56

IV 200.77 39.02 26.94 28.38 19.58 14.38 9.93 5.54 3.28 3.93 386.34

2013* 921.84 177.03 91.29 65.02 61.76 51.05 35.81 25.06 21.80 19.38 1596.21

I 213.11 19.95 33.32 29.33 14.59 8.80 10.53 5.91 1.71 4.60 366.41

2014* II 269.36 35.04 35.92 34.26 18.01 12.16 9.18 7.81 0.92 5.23 460.02

III 289.82 27.08 38.83 47.81 23.09 17.76 8.25 6.22 3.35 4.32 499.05

2014* II 285.80 43.73 38.25 32.15 8.68 5.99 3.61 1.43 9.62 4.08 460.02

III 311.42 37.87 40.90 39.09 12.43 10.53 2.05 2.57 7.58 3.27 499.05

Tabel E.3. Perkembangan Ekspor Non-migas Provinsi Sulawesi Selatan Menurut Negara Tujuan (US$ Juta) NEGARA TUJUAN EKSPOR 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

Jepang Malaysia Tiongkok Amerika Serikat Singapura Korea Selatan Vietnam Taiwan Jerman Belanda NILAI EKSPOR SULSEL Sumber: Bea Cukai * Angka sementara

2011

2012

1,350.43 1,047.31 146.55 94.45 96.75 76.40 95.47 97.70 33.51 37.50 28.33 25.90 22.30 24.20 10.51 7.91 36.04 17.60 11.52 9.08 1980.92 1555.76

I 222.27 46.97 35.10 24.96 4.89 5.03 5.51 2.56 5.85 2.98 386.34

2013* II III 236.10 265.50 49.65 20.35 30.38 21.97 26.97 23.79 13.67 6.51 5.96 4.22 3.65 5.41 2.90 2.55 3.09 4.27 3.25 2.73 417.56 389.29

2013* IV 276.92 1,000.78 37.19 154.15 15.54 102.99 15.90 91.62 10.75 35.82 2.71 17.93 7.42 21.99 1.20 9.21 3.06 16.27 2.04 11.00 403.02 1596.21

I 229.81 31.36 28.28 26.41 5.23 5.46 6.54 1.14 6.49 3.12 366.41


77

LAMPIRAN

Tabel E.4. Perkembangan Komoditas Impor Non-migas Provinsi Sulawesi Selatan (US$ Juta) KOMODITAS IMPOR UTAMA 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

Gandum Mesin Khusus Industri Makanan Ternal Pesawat dan Komponen Mesin Industri Umum Besi dan Baja Pupuk Bahan Kimia Mesin Listrik Mesin Pembangkit Listrik NILAI IMPOR SULSEL

2011

2012

242.33 83.49 39.33 7.33 50.00 36.19 6.17 13.88 31.82 109.14 702.15

251.76 52.65 65.17 0.05 129.09 11.76 38.35 15.24 11.87 63.64 815.69

I 37.23 36.08 14.07 152.31 12.75 2.41 0.00 4.85 10.91 9.83 300.72

2013* II III 56.62 29.66 18.15 6.78 16.68 19.66 246.87 121.34 28.18 7.66 2.27 1.38 0.00 7.18 4.75 2.83 5.01 0.78 0.92 0.95 404.72 218.82

IV 62.32 8.89 20.16 0.00 7.75 3.22 6.25 0.00 2.39 1.97 126.06

2013* 185.84 69.90 70.56 520.52 56.34 9.28 13.43 12.42 19.08 13.67 1050.31

I 55.11 21.57 11.10 3.50 13.74 6.20 1.66 3.02 0.94 2.32 139.10

2014* II 48.14 19.54 41.00 0.00 30.79 4.64 2.51 0.84 1.69 3.85 181.88

III 59.15 20.07 16.90 0.00 10.83 1.42 7.44 0.04 2.93 2.38 149.05

2014* II 37.22 36.51 3.38 10.68 34.03 13.44 10.07 4.38 0.56 15.38 181.88

III 41.23 29.47 2.54 3.83 13.58 6.13 10.24 8.40 6.33 10.27 149.05

Tabel E.5. Perkembangan Impor Non-migas Provinsi Sulawesi Selatan Menurut Negara Asal (US$ Juta) NEGARA ASAL IMPOR 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

Australia Tiongkok Thailand Malaysia Argentina Amerika Serikat Jerman Singapura Rusia Kanada NILAI IMPOR SULSEL Sumber: Bea Cukai * Angka sementara

2011

2012

145.69 188.78 18.10 3.42 35.90 71.98 49.19 37.86 18.50 26.48 702.15

183.47 126.69 54.29 3.54 56.43 48.03 36.51 32.42 8.80 157.33 815.69

I 31.07 28.37 11.31 1.47 12.57 9.77 14.31 13.59 151.25 12.05 300.72

2013* II III 42.16 30.08 2.95 11.29 5.84 3.31 3.14 2.01 15.63 13.19 2.43 7.88 9.19 0.39 11.96 9.63 248.15 121.33 25.18 3.91 404.72 218.82

IV 29.35 15.46 3.16 4.15 17.78 12.16 0.75 3.09 11.98 12.16 126.06

2013* 132.66 58.07 23.62 10.77 59.17 32.24 24.64 38.26 532.71 53.29 1050.31

I 40.26 24.59 9.38 5.03 10.14 25.35 0.42 7.90 0.59 2.80 139.10

F. Inklusi Keuangan Tabel F. Perkembangan Rasio Jumlah Rekening terhadap Jumlah Penduduk Provinsi Sulawesi Selatan

Jumlah Rekening DPK Lokasi KC/KCP (Ribu Rekening) 2012 4,070

2013 4,794

2014**

934

2013 986

2012

4,959

Jumlah Rekening Kredit Lokasi Proyek (Ribu Rekening) 2012

Jumlah Penduduk (Ribu Orang)*

2014**

8,207

2013 8,309

2014** 8,408

Jumlah Penduduk (Ribu Orang)* 2012

1,030

8,207

2013 8,309

2014** 8,408

Rasio Jumlah Rekening DPK terhadap Jumlah Penduduk (%) 2012 49.59

2013 57.70


58.98

Rasio Jumlah Rekening Kredit terhadap Jumlah Penduduk (%) 2012 11.38

2013 11.86

*) Jumlah penduduk merupakan proyeksi dari proporsi jumlah penduduk miskin berdasarkan hasil Survei Sosial Ekonomi Nasional, BPS **) Data terkini perbankan dan jumlah penduduk miskin

78

2014**

2014** 12.25

LAMPIRAN

G. Daftar Istilah Istilah

Keterangan

Administered prices

Komponen inflasi berupa harga-harga barang dan jasa yang diatur pemerintah

Abenomics

Mencakup serangkaian langkah-langkah kebijakan yang dirancang untuk mengatasi masalah ekonomi makro Jepang dari resesi berkepanjangan di negara itu, isu-isu seperti kebijakan moneter, kebijakan fiskal, dan investasi swasta untuk meningkatkan konsumsi dalam negeri sekaligus meningkatkan ekspor

Austerity program

Program kebijakan ekonomi yang bertujuan mengurangi defisit atau belanja pemerintah

Bail out

Injeksi dana talangan bagi pihak yang mengalami kesulitan dana/likuiditas

Balance sheet

Neraca

Banking union

Kerangka kerja perbankan yang terintegrasi dengan tujuan menjaga stabilitas perbankan

Barrel

Satuan pengukur volume yang biasa digunakan dalam perdagangan minyak internasional

Basel III

Standar regulasi global mengenai tingkat kesehatan bank yang didasarkan pada kecukupan modal bank, stress testing, dan risiko likuiditas pasar; disepakati oleh ang gota Basel Committee on Banking Supervision dan akan diimplementasikan 20132018

BI rate

Suku bunga kebijakan yang mencerminkan sikap atau stance kebijakan moneter yang ditetapkan oleh Bank Indonesia

Branchless banking

Strategi pemberian pelayanan jasa keuangan perbankan tanpa bergantung pada keberadaan kantor cabang

Bullish

Kecenderungan harga untuk meningkat

Clean money policy

Kebijakan penggantian uang rusak dengan uang layak edar

Consensus forecast

Prediksi masa depan yang dibuat dengan menggabungkan bersama beberapa perkiraan terpisah yang sering dibuat menggunakan metodologi yang berbeda

Core-deposit

Sumber dana andalan bank yang bersifat stabil sebagai basis pinjaman bank

Cost push inflation

Inflasi yang disebabkan oleh kenaikan biaya

Cost of capital

Biaya riil yang harus dikeluarkan oleh perusahaan untuk memperoleh dana baik hutang, saham preferen, saham biasa, maupun laba ditahan untuk mendanai suatu investasi perusahaan

Credit Limit

Batas kredit

Credit rating

Sebuah penaksiran kelayakan kredit dari individu atau korporasi

Crisis management protocol

Prosedur manajemen krisis ini menetapkan protokol penggelaran tim manajemen dan mendefinisikan peran dan tanggung jawab anggota tim itu

Debt ceiling

Pagu hutang

Debt service ratio

Rasio beban pembayaran utang terhadap penerimaan ekspor suatu negara

Debt swap

Serangkaian transaksi yang mempertukarkan pembayaran utang oleh dua entitas ekonomi

Deflasi

Penurunan harga-harga barang dan jasa secara umum

Dependency ratio

Rasio ketergantungan penduduk usia nonproduktif terhadap penduduk yang produktif

Deposit facility

Fasilitas deposit untuk membuat deposito overnight dengan bank sentral

Deposit rate

Tingkat suku bunga simpanan

Deposito

Produk bank sejenis jasa tabungan yang memiliki jangka waktu penarikan, berdasarkan kesepakatan antara bank dengan nasabah

Depresiasi rupiah

Penurunan nilai tukar rupiah terhadap mata uang asing

Devisa

Semua barang yang dapat digunakan sebagai alat pembayaran internasional

Disposable income

Jumlah pendapatan pribadi individu memiliki setelah pajak dan biaya pemerintah, yang dapat dihabiskan pada kebutuhan, atau non-penting, atau diselamatkan

Double-dip recession

Peristiwa dimana resesi menimpa suatu negara setelah sempat membaik dari resesi sebelumnya dalam waktu yang pendek

Double taxation

Pengenaan pajak oleh suatu yurisdiksi lebih dari satu kali

Down payment

Pembayaran awal sebelum melunasi pembelian

Dropshot

Pembayaran uang layak edar (ULE) setoran dari bank kepada bank yang sama (bank penyetor) atau kepada bank berbeda, dimana terhadap setoran ULE dari bank tersebut, Bank Indonesia tidak melakukan perhitungan rinci dan penyortiran

Ekspansi fiskal

Kebijakan peningkatan fiskal dengan cara menambah pengeluaran pemerintah

Emerging market

Kelompok negara-negara dengan ekonomi yang berkembang pesat yang antara lain tercermin dari perkembangan pasar keuangan dan industrialisasi


79

LAMPIRAN

Istilah

Keterangan

E-money

Uang elektronik

Exchange rate pass through

Persentase perubahan dalam mata uang lokal harga impor akibat perubahan satu persen dalam nilai tukar antara negaranegara pengekspor dan pengimpor

External imbalance

Keseimbangan eksternal terjadi ketika transaksi berjalan tidak terlalu positif atau negatif berlebihan

Fee based income

Pendapatan bank yang berasal dari transaksi jasa-jasa bank selain dari selisih bunga

Financial sophistication

Kecang gihan dalam pengelolaan keuangan financial exclusion pemberian layanan keuangan dengan biaya terjangkau untuk bagian segmen yang kurang beruntung dan berpenghasilan rendah masyarakat

Fiscal space

Ruang ekspansi kebijakan fiskal

Flight to quality

Istilah yang digunakan untuk menyatakan fenomena di pasar keuangan, dimana investor menjual apa yang mereka anggap sebagai investasi berisiko dan membeli investasi yang lebih aman

Fiscal sustainability

Kemampuan pemerintah untuk menjaga kesinambungan belanja, pajak, dan kebijakan lainnya dalam jangka panjang tanpa risiko gagal bayar

Giro

Simpanan pada bank yang penarikannya dapat dilakukan setiap saat dengan menggunakan cek atau surat perintah pembayaran lain atau dengan pemindahbukuan

Good corporate governance

Tata kelola yang baik

Growth-supporting funding facility

Fasilitas pendanaan yang disediakan untuk mendukung pertumbuhan ekonomi

Hedging

Strategi untuk melindung nilai dengan membatasi risiko atau probabilitas kerugian yang dapat ditimbulkan

Holding company

Perusahaan induk dari beberapa perusahaan

Idle money

Uang yang tidak terpakai

Imported inflation

Inflasi yang disebabkan kenaikan harga barang-barang impor

Indeks kedalaman kemiskinan

Ukuran rata-rata kesenjangan pengeluaran masing-masing penduduk miskin terhadap batas miskin

Indeks keparahan kemiskinan

Ukuran penyebaran pengeluaran diantara penduduk miskin

Industrial upgrading

Peningkatan industri produk nonkomoditas

Inflasi

Kenaikan harga-harga barang dan jasa secara umum

Inflasi inti

Komponen inflasi yang cenderung menetap atau persisten (persistent component) di dalam pergerakan inflasi dan dipengaruhi oleh faktor fundamental, seperti interaksi permintaan-penawaran, nilai tukar, harga komoditas internasional, inflasi mitra dagang dan ekspektasi Inflasi

Inter-bank lending

Penempatan dana bank pada bank lain

Intercompany loans

Pinjaman yang dilakukan oleh suatu departemen kepada departemen lain dalam satu struktur organisasi

Intra-regional trade

Perdagangan internasional negara-negara dalam satu kawasan

Investasi portofolio

Investasi dalam bentuk surat-surat berharga yang diperdagangkan di pasar keuangan

Investment grade

Peringkat layak investasi

Leading indicator

Indikator penuntun yang menunjukkan arah variabel acuan ke depan

Lending facility

Sebuah mekanisme yang digunakan saat bank sentral meminjamkan dana kepada dealer utama

Less cash society

Masyarakat yang terbiasa memakai alat pembayaran nontunai

Long-term financing

Skema fasilitas pinjaman murah (bunga 1%) dari ECB bagi perbankan eropa dalam rangka mencegah keketatan likuiditas

operation

Credit crunch dengan jangka waktu 3 tahun

M1

Uang dalam arti sempit (uang kartal dan giral)

M2

Uang dalam arti luas (uang kartal, giral, dan deposito)

Makroprudensial

Pendekatan regulasi keuangan yang bertujuan memitigasi risiko sistem keuangan secara keseluruhan

Margin

Selisih

Mikroprudensial

Kehati-hatian yang terkait dengan pengelolaan lembaga keuangan secara individu agar tidak membahayakan kelangsungan usahanya

Monetary union

Penggunaan satu mata uang tunggal dalam satu kawasan

Monetisasi

Proses konversi/perubahaan sesuatu (aset) menjadi uang

80


LAMPIRAN

Istilah

Keterangan

Moral hazard

Kecenderungan untuk melakukan kecurangan

Mtm

Month-to-month growth: perubahan atau pertumbuhan suatu besaran pada suatu titik waktu tertentu (hari, minggu, atau bulan) terhadap satu bulan sebelumnya

Online banking

Transaksi keuangan yang dilakukan dengan memanfaatkan koneksi internet

Operation twist

Kebijakan The Fed pada akhir 2011, dimana The Fed mengambil inisiatif membeli surat berharga jangka panjang dan secara simultan menjual yang jangka pendek untuk menurunkan tingkat suku bunga jangka panjang

Operasi Pasar

Kegiatan transaksi di pasar uang yang dilakukan oleh Bank Indonesia dengan bank dan pihak lain dalam rangka pengendalian moneter

Pagu hutang / debt ceiling

Jumlah total utang pemerintah Amerika Serikat yang boleh diterbitkan dalam periode tertentu

Pasar obligasi

Tempat diperdagangkannya obligasi

Pendapatan disposibel

Bagian dari pendapatan yang siap untuk dibelanjakan

Price taker

Pengambil harga

Primary reserves

Cadangan utama, bisanya bersifat likuid (dapat diuangkan sewaktu-waktu)

Push factor

Faktor pendorong

Quantitative easing

Kebijakan dimana The Fed mencetak uang baru dan menyalurkannya pada bank untuk memberikan dukungan pembiayaan/pendanaan usaha/bisnis dengan bunga terjangkau

Qtq

Quarter-to-quarter growth: perubahan atau pertumbuhan suatu besaran pada suatu titik waktu tertentu (hari, minggu, bulan, atau kuartal) terhadap titik waktu yang sama tiga bulan (1 kuartal) sebelumnya

Rasio gini

Suatu ukuran yang biasa digunakan untuk memperlihatkan tingkat ketimpangan pendapatan

Second round effect

Dampak lanjutan

Short-term liquidity

Likuiditas jangka pendek

Sistem pembayaran

Sistem yang berkaitan dengan pemindahan sejumlah nilai uang dari satu pihak ke pihak lain

Solvabilitas

Kemampuan perusahaan untuk membayar segala kewajibannya

Sovereign debt crisis

Krisis timbul akibat kegagalan pemerintah negara penerbit surat berharga untuk memenuhi kewajibannya (bunga dan pokoknya)

Stimulus fiskal

Kebijakan fiskal pemerintah yang ditujukan untuk mempengaruhi permintaan agregat (aggregate demand) yang selanjutnya (diharapkan) akan berpangaruh pada aktivitas perekonomian dalam jangka pendek

Sukuk

Suatu surat berharga jangka panjang berdasarkan prinsip syariah yang dikeluarkan emiten kepada pemegang obligasi syariah

Tenor

Masa pelunasan pinjaman, dinyatakan dalam hari, bulan atau tahun

Term of trade

Perbandingan harga ekspor suatu negara terhadap impornya

Unbanked

Orang-orang atau bisnis yang tidak memiliki akses terhadap layanan keuangan utama biasanya ditawarkan oleh bank-bank ritel

Velositas uang

Kecepatan perputaran uang yang beredar

Volatile food

Inflasi yang dominan dipengaruhi oleh shocks (kejutan) dalam kelompok bahan makanan seperti panen, gangguan alam, atau faktor perkembangan harga komoditas pangan domestik maupun perkembangan harga komoditas pangan internasional

Yield

Imbal hasil

Yoy

Year-on-year growth: perubahan atau pertumbuhan suatu besaran pada suatu titik waktu tertentu (hari, minggu, bulan, triwulan, semester, atau tahun) terhadap titik waktu yang sama satu tahun sebelumnya

Ytd

Year-to-date growth: perubahan atau pertumbuhan suatu besaran pada suatu titik waktu tertentu (hari, minggu, bulan, triwulan, semester) terhadap titik waktu terakhir pada tahun sebelumnya (31 Desember). Ytd biasanya untuk mengukur pertumbuhan secara akumulatif.

Yuan

Mata uang Tiongkok


81

TRIWULAN III 2014 KANTOR PERWAKILAN BANK INDONESIA WILAYAH I SULAWESI MALUKU PAPUA

Recommend Documents