NOVEMBER 2016
KATA PENGANTAR Tugas Bank Indonesia berdasarkan UU No. 23 Tahun 1999 tentang Bank Indonesia sebagaimana telah diubah dengan UU No. 3 Tahun 2004 adalah menetapkan dan melaksanakan kebijakan moneter serta mengatur dan menjaga kelancaran sistem pembayaran. Pelaksanaan tugas pokok tersebut ditujukan untuk mencapai dan memelihara kestabilan nilai rupiah. Sejalan dengan undang-undang tersebut, keberadaan Kantor Bank Indonesia di daerah merupakan bagian dari jaringan kerja Kantor Pusat Bank Indonesia yang berperan sebagai pelaksana kebijakan Bank Indonesia dan tugas-tugas pendukung lainnya di daerah. Sebagai jaringan kerja Kantor Pusat Bank Indonesia di bidang ekonomi dan moneter, Kantor Perwakilan Bank Indonesia Provinsi Maluku Utara berperan memberikan masukan dengan menyusun dan menerbitkan suatu produk yaitu Kajian Ekonomi Regional yang pokok bahasannya terdiri atas Perkembangan Ekonomi, Perkembangan Inflasi Regional, Kinerja Perbankan dan Sistem Pembayaran Provinsi Maluku Utara dan Prospek Ekonomi. Kajian ini diolah berdasarkan data dan informasi di daerah untuk mendukung keberhasilan pelaksanaan kebijakan moneter Bank Indonesia dan diharapkan dapat menjadi salah satu bahan informasi bagi penentu kebijakan di daerah. Kami menyadari bahwa dalam penyusunan laporan ini masih menemui beberapa kendala. Oleh karena itu, dengan segala kerendahan hati kami senantiasa mengharapkan kritik dan saran serta kerjasama dari semua pihak agar kualitas dan manfaat laporan ini menjadi lebih baik di waktu yang akan datang. Akhirnya, kepada pihak-pihak yang membantu tersusunnya laporan ini, kami sampaikan penghargaan dan ucapkan terima kasih.
Ternate, 21 November 2016 KANTOR PERWAKILAN BANK INDONESIA PROVINSI MALUKU UTARA
Dwi Tugas Waluyanto Kepala Perwakilan
ii
DAFTAR ISI KATA PENGANTAR DAFTAR ISI DAFTAR TABEL DAFTAR GAMBAR DAFTAR GRAFIK
i iii iv iv v
INDIKATOR EKONOMI DAN PERBANKAN PROVINSI MALUKU UTARA
ix
RINGKASAN UMUM
xi
BAB I
PERTUMBUHAN EKONOMI DAERAH 1.1 Kondisi Umum 1.2 Perkembangan PDRB dari Sisi Permintaan 1.3 Perkembangan Ekonomi dari Sisi Penawaran
1 2 3 10
BAB II
KEUANGAN PEMERINTAH 2.1 Struktur APBD 2.2 Realisasi Pendapatan APBD 2.3 Realisasi Belanja APBD 2.4 Rekening Pemerintah
17 18 19 22 24
BAB III
INFLASI DAERAH 3.1 Perkembangan Inflasi Tw III-2016 3.2 Tracking Perkembangan Inflasi Triwulan Berjalan 3.3 Koordinasi Pengendalian Inflasi di Maluku Utara
27 28 33 35
BAB IV
ANALISIS STABILITAS KEUANGAN DAERAH 4.1 Asesmen Sektor Rumah Tangga 4.2 Asesmen Sektor Korporasi 4.3 Asesmen Institusi Keuangan (Perbankan) 4.4 Pengembangan Akses Keuangan
39 40 45 48 55
BAB V
PERKEMBANGAN SISTEM PEMBAYARAN 5.1 Perkembangan Transaksi Pembayaran Tunai 5.2 Perkembangan Transaksi Pembayaran Non Tunai
57 58 59
BAB VI
KETENAGAKERJAAN DAN KESEJAHTERAAN 6.1 Perkembangan Ketenagakerjaan 6.2 Nilai Tukar Petani (NTP) 6.3 Tingkat Kesejahteraan
63 64 65 66
BAB VII
PROSPEK PEREKONOMIAN 7.1 Prospek Pertumbuhan Ekonomi 7.2 Outlook Inflasi Daerah
69 70 73
DAFTAR TABEL 1 Tabel 2 Tabel Tabel 3 Tabel Tabel 4 Tabel Tabel Tabel 5 Tabel Tabel 6 Tabel Tabel Tabel
1.1
Pertumbuhan dan Andil PDRB Sisi Penggunaan
2.1
Realisasi Pendapatan APBD Lingkup Provinsi Maluku Utara Tahun 2016 – data per 30 September 2016 Realisasi Belanja APBD Lingkup Provinsi Maluku Utara Triwulan I-2016 – data per 30 September 2016
2.2
3
20 24
3.1 3.2
Inflasi Tahunan Berdasarkan Kelompok Komoditas Rekomendasi Rakorwil TPID se-KTI
28 37
4.1 4.2 4.3
Alokasi Pendapatan Masyarakat per Kategori berdasarkan Penggunaan Jumlah Rekening Perbankan Masyarakat berdasarkan Kelompok Nilai Kondisi Likuiditas Korporasi
44 44 46
5.1 5.2
Kegiatan Kas Keliling Triwulan II-2016 Perkembangan Cek BG Kosong
59 61
6.1 6.2 6.3
Perkembangan Ketenagakerjaan di Maluku Utara Februari (ribu jiwa) Nilai Tukar Petani (NTP) Wilayah Sulampua Perkembangan Kemiskinan Maluku Utara
64 66 67
DAFTAR GAMBAR 3 Gambar
iv
3.1
Peta Lokasi TPID di Maluku Utara
36
DAFTAR GRAFIK 1 Grafik Grafik Grafik Grafik
1.1 1.2 1.3 1.4
Grafik Grafik Grafik Grafik Grafik
1.5 1.6 1.7 1.8 1.9
Grafik Grafik Grafik Grafik Grafik Grafik Grafik
1.10 1.11 1.12 1.13 1.14 1.15 1.16
Grafik Grafik Grafik Grafik Grafik Grafik Grafik
1.17 1.18 1.19 1.20 1.21 1.22 1.23
Grafik Grafik Grafik
1.24 1.25 1.26
2 Grafik Grafik Grafik Grafik
2.1 2.2 2.3 2.4
Grafik Grafik Grafik 3 Grafik Grafik Grafik Grafik Grafik Grafik
2.5 2.6 2.7
3.1 3.2 3.3 3.4 3.5 3.6
Struktur PDRB Sisi Penggunaan pada Triwulan III-2016 Perkembangan Pendapatan Rumah Tangga Perkembangan Kredit Konsumsi Lokasi Proyek Perkembangan Indeks Ketepatan Waktu Pembelian Barang Tahan Lama Perkembangan Indeks Keyakinan Konsumen Perkembangan Konsumsi Semen Perkembangan PMA di Maluku Utara Perkembangan PMDN di Maluku Utara Perkembangan Realisasi Pendapatan Pemerintah Provinsi Maluku Utara Perkembangan Volume Ekspor Luar Negeri Perkembangan Nilai Ekspor Luar Negeri Perkembangan Volume Impor Luar Negeri Perkembangan Nilai Impor Luar Negeri Perkembangan Ekspor Antar Provinsi Maluku Utara Perkembangan Impor Antar Provinsi Maluku Utara Andil Pertumbuhan Sektoral PDRB Sisi Penawaran Triwulan III2016 Perkembangan Sektoral PDRB Sisi Penawaran Struktur PDRB Sisi Penawaran Jumlah Tangkapan Ikan Perkembangan Harga Kopra Dunia Alokasi Pendapatan RT untuk Konsumsi Pengeluaran Konsumen untuk Belanja Bahan Makanan Saldo Bersih Realisasi Kinerja Pelaku Usaha Sektor Industri Pengolahan Perkembangan Pembangunan Smelter di Maluku Utara Perkembangan Harga Komoditas Nikel Dunia Perkembangan APBD Provinsi Maluku Utara
4 4 4 5 5 6 7 7 7 8 8 9 9 9 9 10 11 11 13 13 14 14 15 15 16 16
Perubahan Struktur APBD Akun Pendapatan Tahun 2015 dan 2016 Perubahan Struktur APBD Akun Belanja Tahun 2015 dan 2016 Perkembangan Realisasi Pendapatan Tiap Triwulan Perbandingan Sisi Pendapatan Realisasi APBD Tahun 2015 dan Tahun 2016 Perkembangan Realisasi Pendapatan Tiap Triwulan Perbandingan Sisi Realisasi APBD Tahun 2015 dan Tahun 2016 Perkembangan DPK Pemda di Perbankan Maluku Utara (dalam miliar rupiah)
18 19 20
Laju Inflasi Tahunan (yoy) Kota Ternate & Nasional Disagregasi Inflasi Maluku Utara Perkembangan Inflasi Bensin Perkembangan Inflasi Angkutan Laut dan Udara Perkembangan Biaya Perguruan Tinggi Perkembangan Harga Seragam Sekolah Anak
28 29 30 31 32 32
21 22 23 25
Grafik Grafik Grafik Grafik Grafik Grafik
3.7 3.8 3.9 3.10 3.11 3.12
Perkembangan Bawang Merah Perkembangan Bawang Putih Perkembangan Inflasi Terkini Ternate Perkembangan Harga Bahan Bakar Rumah Tangga Perkembangan Harga Cakalang/Sisik dan Cakalang Asap Perkembangan Inflasi Sekolah Dasar
33 33 34 35 35 33
4 Grafik Grafik Grafik
4.1 4.2 4.3
Kontribusi Konsumsi Rumah Tangga pada PDRB Maluku Utara Kontribusi Konsumsi Rumah Tangga pada PDRB Maluku Utara Perkiraan Perkembangan Perubahan Harga dan Proyeksi Inflasi di Maluku Utara Ekspektasi Konsumen terhadap Kondisi Ekonomi 6 Bulan Mendatang Perkiraan Perkembangan Perubahan Harga dan Proyeksi Inflasi di Maluku Utara Perkiraan Perkembangan Perubahan Harga berdasarkan Komoditi Komposisi Pengeluaran Rumah Tangga di Maluku Utara Pangsa DPK Perseorangan dan Bukan Perseorangan di Maluku Utara Komposisi DPK Perseorangan di Maluku Utara Pangsa Kredit Perseorangan Berdasarkan Jenis Penggunaan Perkembangan Dunia Usaha per Sektor Ekonomi Perkembangan Kredit Korporasi Berdasarkan Jenis Penggunaan NPL Kredit Korporasi NPL Kredit Korporasi per Kategori Debitur Perkembangan Aset Bank Umum di Maluku Utara (miliar rupiah) Perkembangan DPK (miliar rupiah) Perkembangan Kredit di Maluku Utara (miliar rupiah) Perkembangan LDR Bank Umum di Maluku Utara Perkembangan NPL Perbankan di Malut Perkembangan Perbankan Syariah Perkembangan BPR/BPRS (juta rupiah)
40 41
Grafik Grafik
4.4 4.5
Grafik Grafik Grafik
4.6 4.7 4.8
Grafik Grafik Grafik Grafik Grafik Grafik Grafik Grafik Grafik Grafik Grafik Grafik Grafik 5 Grafik
4.9 4.10 4.11 4.12 4.13 4.14 4.15 4.16 4.17 4.18 4.19 4.20 4.21
Grafik Grafik
5.2 5.3
5.1
41 41 42 42 43 43 43 45 46 47 48 48 49 50 51 51 52 53 54
Perkembangan Transaksi Tunai di Kantor Perwakilan Bank Indonesia Prov. Malut Perkembangan Kliring Maluku Utara Perkembangan Jumlah Agen LKD di Maluku Utara
58 60 61
64 65 66
70
6 Grafik
6.1
Grafik Grafik
6.2 6.3
Perkembangan Likert Scale Penggunaan Tenaga Kerja di Maluku Utara Perkembangan NTP Maluku Utara NTP Tiap Subsektor di Maluku Utara
7 Grafik
7.1
Perkembangan PDRB Malut dan Proyeksinya
vi
INDIKATOR EKONOMI DAN PERBANKAN PROVINSI MALUKU UTARA A. Inflasi dan PDRB
124.73
6.60
128.50
5.07
127.64
5.45
128.46
3.87
129.78
4.05
5187.67
6.77
5216.852
6.05 5,174.40
5.14 5,338.10
5.67 5,476.20
5.56
1201.63
2.24
1161.34
0.48 1,190.40
1.09 1,233.90
2.97 1,266.00
5.36
514.94
7.93
493.01
1.09
489.10
-4.27
484.10
-9.84
519.80
0.94
271.62
2.69
273.75
0.31
301.80
9.87
304.90
10.63
334.20
23.04
4.22
2.86
5.13
11.58
5.20
28.07
5.60
28.49
5.20
23.30
4.69
6.65
4.86
8.14
4.80
7.96
5.00
9.32
4.90
4.42
342.67
14.45
356.52
13.14
348.00
12.72
353.20
9.70
357.30
4.27
935.35
8.07
926.65
5.53
944.40
6.29
971.00
6.86 1,003.30
7.26
292.17
6.67
293.00
6.58
297.00
7.73
308.50
7.67
321.50
10.04
21.84
2.54
23.33
8.02
24.60
16.71
24.20
11.48
24.90
14.01
224.31
6.76
227.84
8.75
236.10
9.26
235.40
7.43
245.90
9.62
150.30
14.64
158.11
4.23
161.30
10.26
167.70
19.83
166.80
10.98
6.03
5.87
6.29
10.27
6.30
9.08
6.40
9.67
6.50
7.71
17.29
4.18
17.86
8.89
18.00
8.27
18.20
8.22
18.80
8.71
862.16
8.42
923.87
12.94
812.90
6.90
876.40
10.63
844.70
-2.03
183.05
7.93
187.16
12.20
179.40
8.36
182.20
6.58
191.10
4.40
112.88
6.79
114.79
7.48
110.60
5.26
116.50
8.84
119.20
5.60
42.52
8.47
43.37
10.93
44.60
11.46
45.10
10.43
46.20
8.66
4.10
216.05
2.93
-5.49
6.90
436.98
0.00
-100.00
13.26
223.53
8.23
228.12
5.58
-14.39
11.25
329.00
0.00
-100.00
19.16
132.75
3.04
(33.19)
27.80
334.61
70.23
237.45
64.58
542.68
72.13
2270.61
16.65
333.59
43.16
661.20
111.90
688.58
56.23
2366.23
165.56
894.35
B.Perbankan
7,728.8 6,522.3 3,371.8 1,710.1 1,440.4 5,524.2 1,453.2 3,605.1 465.9 84.70 1,563.9 372.0 798.1 393.8 2.07
13.94 17.06 14.04 11.88 32.56 11.88 10.83 14.43 (2.10) (4.43) 12.49 23.79 7.21 14.05 (29.35)
8,120.1 6,229.5 3,742.3 1,222.8 1,264.4 5,685.8 1,473.2 3,738.0 474.6 91.27 1,614.5 417.7 793.8 403.0 1.83
13.61 19.41 14.44 45.72 14.17 12.22 10.88 14.21 2.02 (6.03) 15.41 21.08 8.85 24.13 (20.09)
8,078.5 6,501.5 3,425.4 1,671.9 1,404.1 5,833.1 1,493.4 3,867.2 472.5 89.72 1,599.6 463.1 788.7 347.8 1.91
13.70 13.20 14.13 12.55 11.76 12.11 8.97 14.77 2.09 (0.96) 12.03 30.27 8.29 1.11 (24.51)
8,252.5 6,511.8 3,571.0 1,555.7 1,385.1 6,095.0 1,614.8 4,003.2 476.9 93.60 1,714.2 496.8 826.2 391.2 1.86
10.92 4.42 16.20 (15.30) 4.41 12.29 10.81 14.32 1.69 7.54 12.80 34.04 8.38 1.15 (20.34)
8,224.1 6,248.3 3,532.0 1,383.7 1,332.7 6,197.5 1,652.1 4,074.4 471.0 99.19 1,744.4 494.3 847.2 402.9 1.97
6.41 (4.20) 4.75 (19.09) (7.48) 12.19 13.69 13.02 1.11 17.11 11.54 32.86 6.16 2.31 (4.83)
486.6 456.5 4,676 244.5 32
25.38 (45.11) (0.89) 3.05 14.29
C.Sistem Pembayaran 21.63 64.78 (6.07) (13.57) (31.71)
x
124.6 842.4 5,132 265.2 31
(31.00) 23.49 (6.18) (0.22) (16.22)
351.8 160.9 5,190 260.5 23
5.96 (23.30) 1.15 13.07 (25.81)
187.1 895.7 5,160 246.1 36
15.66 74.55 0.58 3.99 33.33
Ringkasan Umum Pertumbuhan Ekonomi Daerah Perekonomian Maluku Utara pada triwulan III-2016 tumbuh sebesar 5,56% (yoy), melambat dibandingkan dengan pertumbuhan pada triwulan sebelumnya
yang sebesar 5,67% (yoy). Dari sisi penggunaan, perlambatan pertumbuhan ekonomi pada triwulan III-2016 dipicu oleh melambatnya konsumsi rumah tangga, perlambatan
PMTB, dan terkoreksinya konsumsi pemerintah. Meskipun dari komponen ekspor luar negeri
menunjukkan
pertumbuhan yang cukup signifikan,
namun belum
mampu
mengimbangi perlambatan pada komponen lain. Sementara itu dari sisi penawaran,
perlambatan pertumbuhan terutama dipengaruhi oleh sektor administrasi pemerintahan dan sektor konstruksi. Sektor yang biasanya menjadi penyumbang andil terbesar ini, pada triwulan III-2016 justru menjadi penghambat pertumbuhan, sebab terkontraksi sebesar 0,17%. Sektor konstruksi juga tercatat tumbuh melambat, disebabkan oleh terbatasnya ruang fiskal pemerintah daerah sebab APBD yang difokuskan untuk
melakukan pembayaran kewajiban pada pihak ketiga. Perlambatan pertumbuhan diperkirakan tidak akan berlanjut pada triwulan berjalan. Pertumbuhan ekonomi pada triwulan IV-2016 diperkirakan meningkat dari
triwulan III-2016. Dari sisi permintaan, konsumsi rumah tangga diperkirakan masih menjadi sumber utama akselerasi pertumbuhan ekonomi Maluku Utara. Akselerasi juga
diperkirakan terjadi pada komponen konsumsi pemerintah, dimana pemeritah provinsi telah memperoleh tambahan dana untuk pembangunan infrastruktur yang berasal dari utang. Dari sisi penawaran, akselerasi bersumber dari sektor perdagangan dan sektor
konstruksi sebagai efek positif dari meningkatnya konsumsi pemerintah dan investasi pada triwulan berjalan. Dengan demikian, pertumbuhan ekonomi Maluku Utara pada triwulan IV-2016 diestimasikan sebesar 5,72% (yoy) dengan kecenderungan bias ke bawah.
xi
Keuangan Pemerintah Pada triwulan III-2016, realisasi pendapatan pemerintah tumbuh negatif 1,38% (yoy) dibanding periode yang sama pada tahun sebelumnya.
Hal ini didorong oleh nilai realisasi PAD yang mengalami penurunan. Sementara itu, penurunan pendapatan juga berdampak pada penurunan
realisasi belanja APBD triwulan III 2016 yang tumbuh melambat dibandingkan triwulan II-2016 dari 30,34% (yoy) menjadi 4,19% (yoy). Selain itu, pergantian kepala SKPD juga turut memberikan andil perlambatan realisasi belanja.
Inflasi Daerah Seiring dengan perayaan hari raya Idul Fitri dan mulai masuknya tahun ajaran
baru sekolah, konsumsi masyarakat terhadap bahan makanan, barang-barang kebutuhan sekolah meningkat, dan pengeluaran untuk iuran sekolah juga meningkat. Hal tersebut
mendorong peningkatan harga secara umum di triwulan III-2016. Inflasi Kota Ternate pada triwulan III-2016 tercatat sebesar 4,05% (yoy). Angka ini lebih tinggi dibandingkan inflasi triwulan sebelumnya yang tercatat sebesar 3,87% (yoy).
Peningkatan tekanan inflasi pada triwulan III-2016 diestimasikan tidak berlanjut pada triwulan IV-2016. Meski memasuki pola historis akhir tahun, tekanan inflasi pada triwulan berjalan diperkirakan masih terjaga, hal ini diperkuat dengan
kecukupan pasokan pangan untuk memenuhi permintaan masyarakat pada periode natal dan tahun baru.Dengan demikian, inflasi hingga akhir 2016 diperkirakan berada pada
kisaran 2,95% ±1% (yoy) lebih rendah dari tahun 2015.
Analisis Stabilitas Keuangan Daerah Secara umum, di tengah melambatnya perekonomian Maluku Utara ketahanan
sektor rumah
tangga
masih
masih
terjaga.
Ada kecenderungan
peningkatan kondisi penghasilan pada triwulan III-2016. Dari sisi risiko kredit, potensi
kerentanan pada sektor rumah tangga sangat rendah. NPL pada sektor tersebut tercatat hanya sebesar 0,52% lebih rendah dibandingkan triwulan II-2016 sebesar
0,57%. Dari sisi korporasi, walaupun masih dalam batas aman, terdapat indikasi adanya peningkatan kerentanan dari sisi rentabilitas dan likuiditas sebagai dampak dari
perlambatan ekonomi. NPL sektor korporasi tercatat meningkat dari 4,34% menjadi 4,74%.
xii
Perkembangan Sistem Pembayaran Dari sisi sistem pembayaran tunai, aliran uang kartal pada triwulan III-2016
di Maluku Utara menunjukkan net inflow. Pada triwulan III-2016, aliran uang masuk (inflow) tercatat sebesar Rp486,62 miliar, sementara aliran uang keluar (outflow) sebesar
Rp456,47 miliar sehingga menghasilkan net inflow sebesar Rp30,16 miliar. Penurunan transaksi masyarakat terjadi seiring perlambatan ekonomi yang terjadi pada triwulan III2016. Sementara itu dari fasilitas kliring pada triwulan III -2016 tercatat sebesar
Rp244,49 miliar. .
Ketenagakerjaan dan Kesejahteraan Kesejahteraan masyarakat Provinsi Maluku Utara terindikasi meningkat.
Dari sisi ketenagakerjaan, terjadi penurunan jumlah pengangguran dibandingkan dengan tahun sebelumnya dari 31 ribu jiwa menjadi 21 ribu jiwa. Namun demikian, adanya penurunan performa keuangan pemerintah yang berpengaruh pada sektor lainnya
diperkirakan
berdampak
pada
penurunan
ekspektasi
dan
tingkat
kesejahteraan
masyarakat hingga akhir tahun 2016.
Prospek Perekonomian Perekonomian Malut pada triwulan I-2017 diperkirakan tumbuh lebih tinggi dari triwulan IV-2016 dan berada pada kisaran 5,31% (yoy) – 5,81% (yoy) dengan kecenderungan bias ke bawah.
Dari sisi permintaan, konsumsi rumah tangga akan
menjadi penggerak utama ekonomi Provinsi Maluku Utara pada triwulan mendatang. Sementara
itu,
perbaikan
produksi
sektor
pertanian
(termasuk
perikanan)
dan
meningkatnya produksi nikel seiring dengan rencana relaksasi UU Minerba pada triwulan
I-2017 mendatang diperkirakan akan berdampak pada meningkatnya ekspor baik antar daerah maupun luar negeri. Dari sisi penawaran, pertumbuhan ekonomi dipicu dari
membaiknya kinerja sektor utama khususnya sektor perdagangan besar dan eceran dan sektor konstruksi. Tekanan inflasi kota Ternate pada triwulan I-2017 diperkirakan akan mengalami peningkatan dibanding inflasi pada triwulan berjalan. Peningkatan konsumsi rumah
tangga
sebagai
dampak
dari
meningkatnya UMP
tahun 2017 sebesar 17,49%
diperkirakan akan menjadi salah satu sumber risiko utama. Risiko peningkatan tekanan inflasi juga diperkirakan muncul dari rencana penyesuaian harga BBM , tarif listrik, dan
kenaikan cukai rokok pada awal tahun 2017 mendatang. Dengan memperhatikan risiko-risiko tersebut, inflasi pada triwulan I-2017 diperkirakan berada pada kisaran
5,09% ± 1%. (yoy)
xiii
xiv
Pertumbuhan yoy Tw III-2016
“Perekonomian Maluku Utara Tumbuh Melambat”
Perekonomian Maluku Utara pada triwulan III-2016 tumbuh sebesar
5,56% (yoy), melambat dibandingkan dengan
5,56% Pertumbuhan qtq Tw III-2016
pertumbuhan pada triwulan sebelumnya yang sebesar 5,67% (yoy). Perlambatan pertumbuhan Maluku Utara dari sisi permintaan
terutama
dipengaruhi
oleh
terkontraksinya
konsumsi pemerintah dan melemahnya konsumsi masyarakat.
Perekonomian
Maluku
Utara
pada
triwulan
berjalan
diperkirakan masih akan tumbuh meski dalam rentang yang terbatas. Fluktuasi harga komoditas, belaja pemerintah yang juga masih terbatas, serta konsumsi rumah tangga yang terbatas
diperkirakan akan menjadi faktor
utama yang
mempengaruhi pertumbuhan pada triwulan IV-2016
1
PERTUMBUHAN EKONOMI “Masjid Al Munawwar, Ternate” Courtesy :Tim Liputan PSBI Maluku Utara
2,59%
PERTUMBUHAN EKONOMI EKONOMI
1.1 Kondisi Umum Ekonomi Maluku Utara pada triwulan III-2016 melambat dibandingkan triwulan II-2016. Pertumbuhan ekonomi pada triwulan III-2016 tercatat sebesar 5,56% (yoy) lebih rendah dari triwulan sebelumnya yang tercatat sebesar 5,67% (yoy). Dari sisi permintaan, perlambatan pertumbuhan ekonomi triwulan III-2016 bersumber dari konsumsi rumah tangga dan PMTB yang melambat pada triwulan tersebut. Di samping itu, terbatasnya ruang fiskal pemerintah daerah sebagai dampak dari kewajiban pembayaran kepada pihak ketiga yang sempat tertunda dari beberapa triwulan sebelumnya dan adanya penundaan DAU, menyebabkan pertumbuhan konsumsi pemerintah terkoreksi cukup dalam. Dari sisi penawaran, sektor yang menjadi penahan utama pertumbuhan yakni sektor konstruksi dan sektor administrasi pemerintahan. Tertundanya proyek-proyek infrastruktur pemerintah sebagai
dampak dari defisit anggaran menyebabkan perlambatan pada sektor
konstruksi. Penyerapan PAD yang masih jauh dari target dan dana bagi hasil dari perusahaanperusahaan tambang juga turut menekan pertumbuhan sektor administrasi pemerintahan, hingga terkoreksi sebesar 2,02% (yoy). Perlambatan pertumbuhan diperkirakan tidak akan berlanjut pada triwulan berjalan. Pertumbuhan ekonomi pada triwulan IV-2016 diperkirakan meningkat dari triwulan III-2016. Adapun pertumbuhan tersebut diestimasikan sebesar 5,72% (yoy) dengan kecenderungan bias ke bawah. Dari sisi permintaan, konsumsi rumah tangga diperkirakan masih menjadi sumber utama akselerasi pertumbuhan ekonomi Maluku Utara. Akselerasi juga diperkirakan terjadi pada komponen konsumsi pemerintah, dimana pemeritah provinsi telah memperoleh tambahan dana untuk pembangunan infrastruktur yang berasal dari utang. Tambahan tersebut selain digunakan untuk melunasi kewajiban pada pihak ketiga juga akan digunakan untuk melakukan penyelesaian proyek yang berlangsung selama triwulan berjalan. Dari sisi penawaran, akselerasi bersumber dari sektor perdagangan dan sektor konstruksi sebagai efek positif dari meningkatnya konsumsi pemerintah dan investasi pada triwulan berjalan. Ditengah optimisme pertumbuhan, sampai dengan triwulan IV-2016, Maluku Utara masih akan menghadapi beberapa risiko yang dapat menghambat pertumbuhan ekonominya. Perbaikan perekonomian dunia yang berlangsung lambat, serta masih terbatasnya ruang fiskal pemerintah diperkirakan akan menjadi penahan pertumbuhan perekonomian nasional pada
2
PERTUMBUHAN EKONOMI EKONOMI umumnya, yang lantas berdampak terhadap perekonomian Maluku Utara. Berdasarkan perkembangan ekonomi tersebut diatas, maka perekonomian Maluku Utara pada tahun 2016 diperkirakan tumbuh pada kisaran 5,03% - 5,53% (yoy) dengan kecenderungan bias ke atas.
1.2 Perkembangan PDRB dari Sisi Permintaan Dari sisi permintaan, perlambatan pertumbuhan ekonomi pada triwulan III-2016 dipengaruhi oleh melambatnya konsumsi rumah tangga, perlambatan PMTB, terkoreksinya konsumsi pemerintah, dan tingginya pertumbuhan komponen impor luar negeri. Meskipun dari komponen ekspor luar negeri menunjukkan pertumbuhan yang cukup signifikan, namun belum mampu mengimbangi
perlambatan
pada
komponen
lain.
Selain
itu,
melambatnya
perekonomian secara nasional, menekan daya beli masyarakat, sehingga konsumsi rumah tangga tercatat tumbuh melambat. Penundaan pencairan DAU juga mengoreksi pertumbuhan konsumsi pemerintah. Pertumbuhan (%) Andil (%) Tw II 2016 Tw III 2016 Tw II 2016 Tw III 2016 Pengeluaran Konsumsi Rumah Tangga 6,40 6,16 3,73 3,61 Pengeluaran Konsumsi LNPRT 8,57 6,29 0,10 0,08 Pengeluaran Konsumsi Pemerintah 11,67 -0,17 3,79 -0,05 Pembentukan Modal Tetap Bruto 11,22 9,35 3,17 2,60 Perubahan Inventori 159,25 -92,14 3,98 0,25 Ekspor Luar Negeri -72,97 274,43 -0,13 7,22 Impor Luar Negeri 447,68 1513,80 52,38 213,36 Net Ekspor Antar Daerah -32,34 -42,53 3,59 2,85
Komponen
PDRB
5,67
5,56
Tabel 1.1 Pertumbuhan dan Andil PDRB Sisi Penggunaan
Berdasarkan perkembangan tersebut, struktur perekonomian Maluku Utara dari sisi permintaan pada triwulan III-2016 masih didominasi oleh konsumsi, khususnya konsumsi rumah tangga yang memiliki pangsa sebesar 58,51%. Pangsa terbesar kedua berasal dari konsumsi pemerintah yakni sebesar 30,89% dari keseluruhan PDRB Maluku Utara, terkoreksi dari triwulan sebelumnya yang mencapai 32,49%. Sementara itu pangsa komponen investasi (PMTB) adalah sebesar 27,84% lebih rendah dari pangsanya pada triwulan II-2016 yang mencapai 28,23%. Selanjutnya, kinerja ekspor Maluku Utara yang mengalami perbaikan pasca beroperasinya smelter nikel di Pulau Gebe, mendorong peningkatan pangsa ekspor luar negeri Maluku Utara menjadi sebesar 2,63% dari sebelumnya yang hanya sebesar 0,17%. Sementara,
3
PERTUMBUHAN EKONOMI EKONOMI pangsa impor luar negeri yang didominasi oleh impor bahan baku pengolahan smelter, juga terus menunjukkan peningkatan pangsa dari 11,70% pada triwulan sebelumnya, menjadi 14,09% pada triwulan III-2016. Lebih jauh lagi, masih tingginya ketergantungan Maluku Utara terhadap pasokan dari luar provinsi menyebabkan terjadinya net impor antar daerah yang tercatat sebesar 6,71%, yang menjadi pangsa negatif bagi struktur perekonomian Maluku Utara.
Sumber : BPS Prov insi Maluku Utara, diolah
Grafik 1.1 Struktur PDRB Sisi Penggunaan pada Triwulan III-2016
1.2.1 Konsumsi Masyarakat dan LNPRT Konsumsi rumah tangga pada triwulan III 2016 mengalami perlambatan, dari 6,60% (yoy) pada triwulan II-2016 menjadi 6,16% (yoy) pada triwulan III-2016. Sementara itu, konsumsi lembaga non profit yang melayani rumah tangga (LNPRT) pada triwulan III-2016 tumbuh 6,29% (yoy), mengalami perlambatan dari triwulan sebelumnya yang tercatat sebesar 8,57% (yoy). Dengan demikian, konsumsi masyarakat memberikan andil sebesar 3,68% pada pertumbuhan ekonomi Maluku Utara.
Sumber : BPS Provinsi Maluku Utara, diolah
Grafik 1.2 Perkembangan Pendapatan Rumah Tangga
4
Sumber : LBU, diolah
Grafik 1.3 Perkembangan Kredit Konsumsi Lokasi Proyek
PERTUMBUHAN EKONOMI EKONOMI
Konsumsi rumah tangga yang melambat dari triwulan III-2016 dipengaruhi oleh menurunnya indeks pendapatan rumah tangga. Pasca pencairan gaji ke-13 dan ke-14 pada triwulan sebelumnya dan puncak masa panen, kini masyarakat cenderung menghadapi paceklik yang menekan pendapatan mereka. Pendapatan rumah tangga terkoreksi dari 110,78 pada triwulan sebelumnya, menjadi 107,15 pada triwulan III-2016. Perlambatan konsumsi rumah tangga juga terkonfirmasi dengan menurunnya indeks konsumsi barang tahan lama dan menurunnya tingkat konsumsi beberapa komoditas makanan dan bukan makanan.
Sumber : Survei Konsumen BI dan BPS Provinsi Maluku Utara, diolah
Grafik 1.4 Perkembangan Indeks Ketepatan Waktu Pembelian Barang Tahan Lama
Sumber : Survei Konsumen BI, diolah
Grafik 1.5 Perkembangan Indeks Keyakinan Konsumen
Pada triwulan sebelumnya, tingkat konsumsi masyarakat terpantau cukup tinggi sebagai dampak dari syukuran keberangkatan dan kepulangan haji, serta perayaan Idul Adha, namun demikian akselerasi konsumsi masyarakat tersebut tidak berlanjut hingga triwulan III -2016. Pada triwulan IV-2016, diperkirakan konsumsi masyarakat masih akan terbatas, perbaikan ekonomi yang berjalan lambat, dan tidak adanya tambahan insentif pendapatan, menempatkan indeks penghasilan masyarakat pada 6 mendatang lebih rendah dari kondisi saat ini, dari 148 menjadi 138. Selain itu, indeks pengeluaran 3 bulan mendatang juga diperkirakan lebih rendah dari kondisi saat ini, menurun dari 169 menjadi 163. Namun demikian, meskipun mengalami tren penurunan, berdasarkan Survei Konsumen Bank Indonesia, ekspektasi dan keyakinan konsumen masih dalam rentang optimistis.
5
PERTUMBUHAN EKONOMI EKONOMI 1.2.2 Pembentukan Modal Tetap Bruto (PMTB) Pertumbuhan investasi atau modal tetap domestik bruto (PMTB) pada triwulan III-2016 tercatat sebesar 9,35% (yoy) melambat dari triwulan sebelumnya sebesar 11,22% (yoy). Investasi di Maluku Utara utamanya didorong oleh pengembangan smelter dan pembangunan cold storage. Perlambatan pertumbuhan ekonomi secara nasional turut menekan pertumbuhan investasi di Maluku Utara, PMA dan PMDN juga terpantau melambat pertumbuhannya. Berdasarkan data BKPM, pada triwulan III-2016, investasi dalam negeri yang berlokasi proyek di Maluku Utara tercatat sebanyak 1 investasi dengan nilai sebesar Rp3,28 miliar atau terkoreksi semakin dalam sebesar 83,96% dari periode yang sama tahun sebelumnya yang terkoreksi sebesar 61,93%. Sementara untuk PMA, tercatat terdapat 16 investasi dengan nilai $181,95 miliar USD atau tumbuh 105,13% melambat dari periode yang sama tahun sebelumnya yang tercatat tumbuh sebesar 128%. Pertumbuhan pengadaan semen, yang biasanya menjadi indikator laju pertumbuhan investasi di Maluku Utara juga terpantau mengalami perlambatan, menurun dari 74,87% pada triwulan II-2016 menjadi 14,90% pada triwulan III-2016. Upaya promosi investasi dan optimalisasi PTSP guna meningkatkan indeks kemudahan berusaha di Maluku Utara harus terus ditingkatkan. Dimana berdasarkan penelitian dari Lee Kuan Yew School of Public Policy, peringkat daya saing Maluku Utara berada pada peringkat 32 dari 33 provinsi.
Sumber : Asosiasi Semen Indonesia (ASI)
Grafik 1.6 Perkembangan Konsumsi Semen
6
PERTUMBUHAN EKONOMI EKONOMI
Sumber: Badan Koordinasi Penanaman Modal, diolah
Sumber: Badan Koordinasi Penanaman Modal, diolah
Grafik 1.7 Perkembangan PMDN di Maluku Utara
Grafik 1.8 Perkembangan PMA di Maluku Utara
Di tengah perlambatan ekonomi yang tengah berlangsung, pada triwulan IV-2016 rencananya akan dilaksanakan ground breaking pembangunan pabrik pengemasan semen milik PT Semen Tonasa, pembangunan pabrik tersebut diperkirakan akan meningkatkan penanaman modal dalam negeri dengan nilai lebih dari Rp66 miliar dan menyerap lebih dari 250 orang tenaga kerja untuk proses pembangunan.
1.2.3 Pengeluaran Pemerintah Penundaan alokasi DAU yang diterapkan pada Pemerintah Kabupaten Halmahera Tengah, pembayaran kewajiban kepada pihak ketiga yang tertunda oleh Pemerintah Provinsi Maluku Utara, serta minimnya penerimaan PAD memberikan dampak pada pertumbuhan konsumsi pemerintah yang melambat pada triwulan III-2016. Secara tahunan, konsumsi pemerintah pada triwulan III-2016 menjadi sebesar 0,17% (yoy) terkoreksi cukup dalam dibandingkan triwulan sebelumnya yang tumbuh sebesar 11,67% (yoy). Belanja pemerintah yang cukup gencar pada triwulan I dan II 2016 menyebabkan realisasi belanja pada triwulan III2016 menyusut dibanding periode-periode sebelumnya. Namun demikian, belanja yang gencar tersebut tidak diimbangi dengan aksi pengumpulan pendapatan yang lebih gencar lagi menyebabkan APBD Pemerintah Provinsi pada triwulan III-2016 tercatat defisit.
Grafik 1.9 Perkembangan Realisasi Pendapatan dan Belanja Pemerintah Provinsi Maluku Utara per Triwulan
7
PERTUMBUHAN EKONOMI EKONOMI Melambatnya pertumbuhan konsumsi pemerintah diperkirakan terus berlanjut pada triwulan berjalan. Di samping permasalahan keterbatasan anggaran, telah berakhirnya program dan proyek besar daerah maupun nasional seperti pembangunan infrastruktur dan pilkada 2015 lalu, menyebabkan tidak lagi terdapat pendorong konsumsi pemerintah yang masif nilainya. Strategi pemerintah pusat untuk melakukan penghematan dengan memotong anggaran pemerintah diperkirakan turut menyebabkan perlambatan ini.
1.2.4 Kegiatan Ekspor – Impor Pada triwulan III-2016, komponen ekspor luar negeri dalam PDRB tercatat mengalami pertumbuhan sebesar 274,43% (yoy), meningkat signifikan dibanding triwulan sebelumnya yang terkontraksi sebesar 72,97% (yoy). Produksi smelter PT Fajar Bhakti di Pulau Gebe yang terus berlangsung, mendorong peningkatan ekspor luar negeri Maluku Utara, berdasarkan data BPS, Provinsi Maluku Utara tercatat melakukan ekspor dengan nilai sebesar $13,26 juta USD. Di lain sisi, dipengaruhi oleh masih gencarnya pembangunan smelter, pembangkit listrik, cold storage, serta peningkatan kapasitas produksi beberapa pelaku usaha, pada triwulan III2016 impor luar negeri tercatat tumbuh sebesar 1513,8% (yoy) meningkat dibandingkan triwulan sebelumnya yang tumbuh sebesar 447,7% (yoy). Berdasarkan data BPS Provinsi Maluku Utara, komoditas impor luar negeri masih didominasi oleh mesin, perangkat listrik, semen, dan barang dari besi atau baja. Impor luar negeri tersebut terutama akan digunakan untuk pembangunan smelter dan pembangkit listrik.
Sumber : BPS Provinsi Maluku Utara, diolah
Grafik 1.10 Perkembangan Volume Ekspor Luar Negeri
8
Sumber : BPS Provinsi Maluku Utara, diolah
Grafik 1.11 Perkembangan Nilai Ekspor Luar Negeri
PERTUMBUHAN EKONOMI EKONOMI
Sumber : BPS Provinsi Maluku Utara, diolah
Grafik 1.12 Perkembangan Volume Impor Luar Negeri
Sumber : BPS Provinsi Maluku Utara, diolah
Grafik 1.13 Perkembangan Nilai Impor Luar Negeri
Ditilik dari sisi perdagangan antar daerah, seiring dengan meningkatnya produksi sektor pertanian dan sektor industri pengolahan, pertumbuhan ekspor antar daerah cenderung mengalami peningkatan. Sementara peningkatan produktivitas tanaman pangan lokal dan adanya intensifikasi pertanian, mampu menekan impor antar provinsi, sehingga pada tiga triwulan terakhir impor antar provinsi tercatat mengalami tren penurunan pertumbuhan. Namun demikian, secara keseluruhan Maluku Utara masih tercatat mengalami net impor antar daerah. Net impor tercatat semakin terkoreksi pertumbuhannya dari 32,34% (yoy) pada triwulan sebelumnya, menjadi 42,53% (yoy) pada triwulan III-2016 karena ekspor antar daerah yang terus membaik.
Sumber : BPS, diolah
Grafik 1.14 Perkembangan Ekspor Antar Provinsi Maluku Utara
Sumber : BPS, diolah
Grafik 1.15 Perkembangan Impor Antar Provinsi Maluku Utara
Dengan demikian, neraca perdagangan Maluku Utara secara keseluruhan (antar daerah dan luar negeri) pada triwulan III-2016 mengalami net impor sebesar Rp972 miliar. Secara tahunan, net impor mengalami perlambatan dari sebelumnya tumbuh sebesar 35,09% (yoy)
9
PERTUMBUHAN EKONOMI EKONOMI menjadi 22,60 % (yoy). Perlambatan net impor ini menjadi salah satu penahan pertumbuhan ekonomi pada triwulan III-2016. Pada triwulan berjalan, net impor diperkirakan tumbuh semakin tinggi. Meningkatnya konsumsi masyarakat selama triwulan IV-2016, dimana akan berlangsung beberapa perayaan keagamaan dan libur panjang sekolah, diperkirakan akan mendorong peningkatan permintaan pasokan dari luar daerah sehingga impor antar daerah diperkirakan meningkat signifikan. Bersamaan dengan itu, berakhirnya puncak panen tanaman pangan dan hortikultura serta penurunan produksi komoditas tambang unggulan diperkirakan menghambat pertumbuhan ekspor antar daerah dan mendorong peningkatan impor antar daerah.
1.3 Perkembangan Ekonomi Sisi Penawaran Pada triwulan III-2016, perlambatan pertumbuhan perekonomian Maluku Utara, dari sisi penawaran, terutama dipengaruhi oleh sektor administrasi pemerintahan dan sektor konstruksi. Sektor yang biasanya menjadi penyumbang andil terbesar ini, pada triwulan III-2016 justru menjadi penghambat pertumbuhan, sebab terkontraksi sebesar 0,17%. Sektor konstruksi juga tercatat tumbuh melambat, disebabkan oleh terbatasnya ruang fiskal pemerintah daerah sebab APBD yang difokuskan untuk melakukan pembayaran kewajiban pada pihak ketiga. Di lain sisi, sektor pertanian, sektor perdagangan besar dan eceran, serta sektor industri pengolahan masih tumbuh positif dengan andil pertumbuhan sebesar 1,35%, 1,29%, dan 1,28% secara berurutan. Sektor transportasi dan pergudangan, serta sektor informasi dan komunikasi juga memberikan andil cukup besar, yakni masing-masing 0,62% dan 0,36%.
Sumber : BPS Provinsi Maluku Utara, diolah
Grafik 1.16 Andil Pertumbuhan Sektoral PDRB Sisi Penawaran Triwulan III-2016
10
PERTUMBUHAN EKONOMI EKONOMI
Sumber : BPS Provinsi Maluku Utara, diolah
Grafik 1.17 Perkembangan Sektoral PDRB Sisi Penawaran
Secara sektoral, pertumbuhan sektor administrasi pemerintahan terkoreksi sebesar 2,02% (yoy) pada triwulan III-2016, lebih rendah dari triwulan sebelumnya yang masih tumbuh positif sebesar 10,63% (yoy). Selain itu, sektor konstruksi tercatat juga tumbuh melambat dari 9,70% (yoy) pada triwulan II-2016, menjadi 4,26% (yoy) pada triwulan III-2016. Perlambatan kedua sektor tersebut utamanya dipengaruhi oleh akselerasi kinerja pemerintah daerah yang terhambat, PAD yang masih jauh dari target dan terjadinya defisit anggaran sebagai dampak dari kewajiban pembayaran kepada pihak ketiga yang sempat tertunda beberapa waktu. Namun demikian, sektor-sektor lain tercatat masih tumbuh positif. Dibandingkan triwulan sebelumnya sektor industri pengolahan menunjukkan peningkatan pertumbuhan dari sebesar 10,61% (yoy) pada triwulan II-2016, menjadi 23,04% (yoy). Kemudian diikuti oleh sektor pertambangan yang tumbuh sebesar 0,95% (yoy) pada triwulan III-2016, meningkat triwulan sebelumnya yang terkoreksi 9,85% (yoy). Peningkatan tersebut utamanya didorong oleh peningkatan produksi perusahaan tambang dan pengolahan di smelter untuk kemudian diekspor. Seiring peningkatan promosi pariwisata Maluku Utara dan penetapan Morotai sebagai 10 Destinasi Pariwisata Prioritas, pertumbuhan sektor transportasi dan sektor akomodasi dan makanan minuman di Maluku Utara seiring waktu terus meningkat. Di tengah fluktuasi harga komoditas dan guna mengurangi ketergantungan pada sektor ekstraksi, sektor pariwisata dapat menjadi salah satu alternatif sumber pertumbuhan baru di Maluku Utara. Namun demikian, perbaikan infrastruktur dasar, penyediaan sarana dan prasarana pendukung, serta kemudahan akses transportasi perlu segera dibangun untuk meningkatkan daya saing objek-objek pariwisata di Maluku Utara.
11
PERTUMBUHAN EKONOMI EKONOMI
Sumber : BPS Provinsi Maluku Utara, diolah
Grafik 1.18 Struktur PDRB Sisi Penawaran
Di tengah pembangunan ekonomi yang terus berlangsung di Maluku Utara yang disertai berbagai fluktuasi pertumbuhan sektoral, secara umum struktur perekonomian Maluku Utara pada triwulan III-2016 tidak banyak mengalami perubahan. Sektor pertanian, kehutanan, dan perikanan masih mendominasi dengan pangsa sebesar 25,21% dari total PDRB. Disusul oleh sektor perdagangan besar dan eceran dengan pangsa sebesar 17,81% dari total PDRB. Sementara itu, sektor administrasi pemerintah yang meskipun pada triwulan III-2016 mengalami kontraksi cukup dalam, masih memiliki pangsa sebesar 15,66%. Sedangkan sektor pertambangan yang selama ini terus mengalami kontraksi, pada triwulan III-2016 menunjukkan pertumbuhan yang positif dan mengambil sebagian pangsa sektor administrasi pemerintahan, sehingga sektor pertambangan kini memiliki pangsa sebesar 8,64%, lebih tinggi dari triwulan sebelumnya yang hanya 7,96%. Sementara akumulasi dari sektor-sektor lainnya pangsanya hanya sebesar 32,68% dengan struktur yang juga tidak banyak bergeser.
1.3.1 Sektor Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan Pada triwulan III-2016, sektor pertanian, kehutanan, dan perikanan tumbuh sebesar 5,36% (yoy) lebih tinggi dari triwulan sebelumnya yang hanya tumbuh sebesar 2,97% (yoy). Akselerasi ini terutama didorong oleh meningkatnya pasokan ikan dan puncak panen tanaman hortikultura, khususnya aneka cabai dan bawang yang berlangsung selama bulan SeptemberOktober. Meski sempat terganggu oleh fenomena La Nina, namun demikian hasil panen ikan dan hortikultura masih memberikan hasil yang sangat baik. Penjadwalan masa tanam yang
12
PERTUMBUHAN EKONOMI EKONOMI dilaksanakan oleh pemerintah daerah nampaknya semakin menunjukkan hasil yang positif. Penjadwalan masa tanam tersebut menyebabkan masa panen yang tidak bersamaan di setiap daerahnya, sehingga petani dari masing-masing daerah dapat menikmati harga yang optimal dan masyarakat mendapat pasokan dan harga yang lebih stabil. Dari subsektor perkebunan produksi kelapa juga diperkirakan tetap meningkat seiring harga kopra yang terus menunjukan tren positif.
Sumber: PPN Ternate, diolah
Grafik 1.19 Jumlah Tangkapan Ikan
Sumber: Index Mundi, diolah
Grafik 1.20 Perkembangan Harga Kopra Dunia
Tinggi gelombang yang relatif stabil serta kembali normalnya suhu air laut pasca El Nino 2015 menjadi faktor pendorong laju pertumbuhan subsektor perikanan. Sehingga subsektor ini memberikan sumbangan yang cukup besar pada pertumbuhan sektor pertanian. Berdasarkan data PPN Ternate, hasil tangkapan ikan selama triwulan III-2016 yang mulai membaik pasca terkontraksi cukup dalam pertumbuhannya. Pada triwulan III-2016 tercatat hasil tangkapan ikan sebanyak 1829 ton atau terkontraksi 15,62%, jauh membaik dari triwulan sebelumnya yang kontraksinya mencapai 22,81%. Pada triwulan berjalan, akselerasi pada sektor pertanian diperkirakan tidak berlanjut. Seiring berakhirnya puncak panen tanaman pangan dan aneka tanaman hortikultura, pertumbuhan sektor ini diperkirakan melambat pada triwulan IV-2016. Hal ini juga diperkuat dari hasil Survei Kegiatan Dunia Usaha di mana saldo bersih ekspektasi kinerja sektor pertanian pada triwulan IV-2016 diperkirakan tetap sebesar 2,62%.
1.3.2 Sektor Perdagangan Besar dan Eceran, Reparasi Mobil dan Sepeda Motor Sektor perdagangan besar dan eceran, reparasi mobil dan sepeda motor tumbuh sebesar 7,26% (yoy) pada triwulan III-2016, lebih tinggi dari pertumbuhan triwulan sebelumnya
13
PERTUMBUHAN EKONOMI EKONOMI yang hanya mencapai 6,85% (yoy). Adanya perayaan Idul Adha dan pisah sambut jamaah haji mendorong peningkatan di sektor ini. Di samping itu, adanya peningkatan produksi komoditas ekspor dari sektor perkebunan telah memacu aktivitas perdagangan untuk keperluan ekspor sehingga meningkat dibandingkan triwulan sebelumnya. 200
175,76
180
160,27
160
140 120 100 80 60 40 20
0 Tw IV 2014
Sumber: SK Bank Indonesia, diolah
Grafik 1.21 Alokasi Pendapatan RT untuk Konsumsi
Tw I
Tw II
Tw III
2015
Tw IV
Tw I
Tw II
Tw III
2016
Sumber: SK Bank Indonesia, diolah
Grafik 1.22 Pengeluaran Konsumen untuk Belanja Bahan Makanan
Pada triwulan III-2016, kecenderungan belanja masyarakat terindikasi meningkat, utamanya untuk pembelian bahan makanan. Banyaknya hajatan dalam berbagai acara keagamaan mendorong peningkatan tersebut. Hasil survei konsumen menunjukan bahwa ratarata 61,85% pendapatan masyarakat pada triwulan III-2106 digunakan untuk keperluan konsumsi, meningkat dibanding triwulan sebelumnya yang alokasinya hanya sebesar 52,45%. Sementara, peningkatan indeks pengeluaran masyarakat untuk belanja bahan makanan juga tercatat meningkat cukup signifikan dari 160,27 pada triwulan sebelumnya, menjadi 175,76 pada triwulan III-2016. Sektor perdagangan besar dan eceran, menjadi salah satu sektor yang terus berkembang di Maluku Utara. Peningkatan pendapatan masyarakat secara umum dan semakin meningkatnya masyarakat berpendapatan menengah mendorong tumbuhnya pusat-pusat perbelanjaan baru dan memicu peningkatan penjualan para pelaku usaha di sektor ini. Selain itu, produktivitas perkebunan rakyat yang menghasilkan kelapa, cengkih, dan pala juga masih terjaga dengan baik, sehingga perdagangan antar wilayah tumbuh dengan baik. Terlebih lagi pada triwulan III-2016 ini, pemerintah daerah di Maluku Utara juga menjalin kerjasama dengan Pemerintah Provinsi Jawa Timur untuk mendorong akselerasi perdagangan antar kedua wilayah tersebut. Akselerasi sektor perdagangan akan sedikit melambat pada triwulan IV-2016, seiring dengan konsumsi rumah tangga yang diperkirakan masih akan menurun. Hasil survei
14
PERTUMBUHAN EKONOMI EKONOMI konsumen menunjukan pergerakan yang serupa yakni indeks ekspektasi pengeluaran 3 bulan mendatang tercatat sedikit menurun dari 159 menjadi 155,6.
1.3.3 Sektor Industri Pengolahan Sektor industri pengolahan pada triwulan III-2016 tumbuh signifikan sebesar 23,04% (yoy), jauh lebih tinggi dari triwulan sebelumnya yang tumbuh sebesar 10,61% (yoy). Peningkatan tersebut seiring dengan kenaikan harga kopra, panen raya komoditas tanaman pangan, serta peningkatan produksi pabrik smelter nikel di Pulau Gebe. Hasil SKDU juga menunjukan hasil yang searah. Saldo bersih kinerja usaha sektor industri pengolahan masih tumbuh sebesar 7,05% 8,00%
7,05% 7,05%
6,00% 4,00%
2,00% 0,00% -2,00%
I
II
III
IV
I
2014
II
III
2015
IV
I
II
III
2016
-4,00% -6,00% -8,00% -10,00% Sumber: SKDU Bank Indonesia, diolah
Grafik 1.23 Saldo Bersih Realisasi Kinerja Pelaku Usaha Sektor Industri Pengolahan
Sumber: Dinas ESDM Prov. Maluku Utara, diolah
Grafik 1.24 Perkembangan Pembangunan Smelter di Maluku Utara
Pada triwulan berjalan, sektor industri pengolahan diperkirakan akan mengalami perlambatan. Berdasarkan data Dinas ESDM Provinsi Maluku Utara, setiap kebutuhan nikel untuk diolah di smelter Maluku Utara, setidaknya sebanyak 2,59 juta ton per tahun. Produksi bijih nikel yang sedikit mengalami hambatan diperkirakan akan menekan produksi smelter nickel pig iron di Pulau Gebe. Selain itu, semakin tingginya intensitas hujan pada triwulan IV2016 diperkirakan akan menghambat pengolahan kopra dan pengeringan cengkih, pala, dan fuli. Menilik progress pembangunan smelter di Maluku Utara yang total mencapai 9 perusahaan yang telah mengantongi izin. Diperkirakan multiplier effect dari operasionalisasi smelter tersebut baru akan dapat semakin dirasakan pada tahun 2017 dan setelahnya. Hal tersebut mempertimbangkan pula rencana beroperasinya smelter PT Mega Surya Pertiwi selambatnya pada triwulan II-2017 mendatang. Smelter tersebut rencananya akan memiliki kapasitas produksi sebesar 180.000-200.000 metric ton per tahun.
15
PERTUMBUHAN EKONOMI EKONOMI 1.3.4 Sektor Pertambangan dan Sektor Lainnya Sektor pertambangan pada triwulan III-2016 mulai tumbuh sebesar 0,95% pasca mengalami kontraksi selama dua triwulan terakhir. Pertumbuhan didorong utamanya oleh peningkatan produksi nikel salah satu perusahaan tambang terbesar di Maluku Utara sebagai respon dari membaiknya harga nikel global dan penyerapan nikel dalam negeri yang cukup tinggi. Selain komoditas nikel, peningkatan hasil tambang juga terjadi pada komoditas emas setelah beroperasinya kembali PT NHM secara normal, pasca runtuhnya salah satu terowongannya pada paruh pertama 2016 lalu. Perkembangan harga komoditas dunia, utamanya nikel mendorong optimalisasi produksi perusahaan tambang di Maluku Utara. Di samping itu, rencana relaksasi UU Minerba pada awal tahun 2017 mendatang juga mendatangkan angin segar bagi perusahaan tambang yang belum memiliki smelter. Pasca penerapan UU Minerba, ekspor Maluku Utara memang terkontraksi cukup dalam. Namun pada triwulan III-2016 peningkatan ekspor cukup signifikan, utamanya didorong oleh komoditas olahan nikel dari smelter PT Fajar Bhakti. 25000
20000
15000
10000
5000
Jan-12 Mar-12 Mei-12 Jul-12 Sep-12 Nop-12 Jan-13 Mar-13 Mei-13 Jul-13 Sep-13 Nop-13 Jan-14 Mar-14 Mei-14 Jul-14 Sep-14 Nop-14 Jan-15 Mar-15 Mei-15 Jul-15 Sep-15 Nop-15 Jan-16 Mar-16 Mei-16 Jul-16 Sep-16
0
Sumber: Index Mundi, diolah
Sumber: Biro Keuangan Prov. Maluku Utara, diolah
Grafik 1.25 Perkembangan Harga Komoditas Nikel Dunia
Grafik 1.26 Perkembangan APBD Provinsi Maluku Utara
Di lain sisi, sektor administrasi pemerintahan justru terkontraksi cukup dalam. Realisasi PAD yang masih jauh dari target dan adanya beban pembayaran kepada pihak ketiga yang tertunda, menyebabkan APBD berada pada kondisi negatif, utamanya pada APBD Provinsi. Selain itu, tidak adanya pendorong lonjakan belanja pemerintah, seperti pilkada yang berlangsung pada 2015 lalu dan adanya penundaan DAU di beberapa kabupaten menyebabkan pertumbuhan sektor ini terkontraksi.
16
Realisasi Pendapatan Tw III-2016
“Kinerja realisasi belanja pemerintah pada triwulan III-2016 tumbuh melambat”
Pada triwulan III-2016, realisasi pendapatan pemerintah tumbuh negatif 1,38% (yoy) dibanding periode yang sama pada tahun sebelumnya. Hal ini didorong oleh nilai realisasi PAD
Rp419,86 miliar
Realisasi Belanja Tw III-2016
Rp490,71 miliar
yang mengalami penurunan.
Sementara itu, penurunan pendapatan juga berdampak pada penurunan realisasi belanja APBD triwulan III 2016 yang tumbuh melambat dibandingkan triwulan II-2016 dari 30,34%
(yoy) menjadi 4,19% (yoy). Selain itu, pergantian kepala SKPD juga turut memberikan andil perlambatan realisasi belanja.
2
KEUANGAN PEMERINTAH
“Festival Teluk Jailolo” Courtesy : wisataindonesia.co.id
17
KEUANGAN PEMERINTAH 2.1 Struktur APBD Anggaran pendapatan Pemprov Maluku Utara dalam APBD 2016 adalah sebesar Rp2,24 triliun atau meningkat 22,61% dari anggaran pendapatan pada APBD 2015. Sementara itu, anggaran belanja pada APBD 2016 tercatat sebesar Rp2,34 triliun atau meningkat 28,34% dari anggaran belanja tahun sebelumnya. Pada anggaran pendapatan, kenaikan anggaran terutama bersumber dari pendapatan transfer sebesar 20,80% (yoy). Pendapatan transfer adalah pendapatan yang didapatkan dari pemerintah pusat sesuai dengan aturan perundang-undangan yang berlaku. Secara struktur pendapatan transfer ini masih menjadi sumber pendapatan terbesar pemerintah Maluku Utara yaitu sebesar 81,35% pada APBD 2016, dikarenakan Pendapatan Asli Daerah (PAD) belum dapat menjadi tonggak utama keuangan daerah mengingat belum optimalnya penyerapan pajak, masih rendahnya pendapatan perusahaan daerah, serta dampak penerapan UU Minerba pada sektor pertambangan nikel di Maluku Utara. Namun demikian, rencana perolehan PAD Maluku Utara meningkat 13,81% (yoy) dibandingkan pada anggaran tahun sebelumnya.
Sumber : Biro Keuangan Provinsi Maluku Utara
Grafik 2.1 Perubahan Struktur APBD Akun Pendapatan Tahun 2015 dan 2016
18
KEUANGAN PEMERINTAH Kenaikan juga terjadi pada anggaran belanja seiring adanya kenaikan pada anggaran pendapatan. Kenaikan terbesar terdapat pada belanja modal yaitu sebesar 49,96% (yoy). Kenaikan pada nominal belanja modal tersebut menjadi harapan meningkatnya pembangunan sarana publik/infrastruktur pada tahun berjalan. Secara struktural, pangsa dari anggaran belanja tidak mengalami banyak perubahan. belanja operasional masih mendominasi struktur belanja dengan pangsa sebesar 66,25%.
Sumber : Biro Keuangan Provinsi Maluku Utara
Grafik 2.2 Perubahan Struktur APBD Akun Belanja Tahun 2015 dan 2016
2.2 Realisasi Pendapatan APBD Jumlah total realisasi pendapatan daerah Pemerintah Provinsi Maluku Utara pada triwulan III-2016 sebesar Rp428,05 miliar. Terkontraksi lebih dalam sebesar 7,25% (yoy) setelah pada triwulan sebelumnya terkontraksi 1,38% (yoy). Dari komponen pembentuknya, Dana Perimbangan yang memiliki sumbangan paling besar terkontraksi sebesar 2,21% (yoy) setelah tumbuh 6,61% (yoy) pada triwulan II-2016. Pendapatan Asli Daerah dan Lain-lain Pendapatan yang sah masing-masing terkontraksi 69,89% (yoy) dan 88,38% (yoy). Berdasarkan komponen pembentuknya, realisasi tertinggi pendapatan Pemerintah Provinsi Maluku Utara berasal dari Dana Perimbangan yang menyumbang sebanyak 98,79%, dari total pendapatan. Masih terbatasnya Pendapatan Asli Daerah (PAD) di Provinsi Maluku Utara, menyebabkan struktur APBD Pemerintah Provinsi, Pemerintah Kabupaten dan Kota di
19
KEUANGAN PEMERINTAH Maluku Utara, khusunya di sisi pendapatan, masih didominasi oleh dana perimbangan dari Pemerintah Pusat.
Sumber : Biro Keuangan Provinsi Maluku Utara
Grafik 2.3 Perkembangan Realisasi Pendapatan Tiap Triwulan
Seluruh komponen pendapatan daerah mengalami kontraksi yang lebih dalam dibandingkan triwulan sebelumnya. Belum adanya realisasi pendapatan asli daerah serta adanya pembatasan dana perimbangan dari Pemerintah Pusat menjadi salah satu faktor penahan realisasi pendapatan daerah pada triwulan III-2016.
Sumber : Biro Keuangan Provinsi Maluku Utara
Tabel 2.1 Realisasi Pendapatan APBD Lingkup Provinsi Maluku Utara Tahun 2016
Hingga akhir triwulan III-2016, realisasi pendapatan mencapai Rp1.390,75 miliar atau 62,05% dari total target anggaran pendapatan 2016 yang sebesar Rp2.241,17 miliar. Secara
20
KEUANGAN PEMERINTAH persentase realisasi, besaran pada triwulan III-2016 ini lebih rendah dari realisasi pendapatan pada periode yang sama di tahun 2015 yang sebesar Rp1.298,56 miliar atau 71,04%. Akumulasi realisasi PAD hingga akhir triwulan III-2016 baru mencapai 14,25%, pencapaian tersebut jauh lebih rendah dari realisasi periode yang sama di tahun 2015 yang sebesar 40,32%. Seiring dengan pertumbuhan ekonomi yang lebih rendah dibandingkan tahun 2015, pendapatan pajak daerah yang berasal dari PKB, BBNKB, Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor, Pajak Air Tanah, dan Pajak Rokok juga menurun dikarenakan berkurangnya penghasilan yang didapatkan dari pelaku usaha serta belanja masyarakat yang melemah dibandingkan tahun sebelumnya. Tidak adanya realisasi pendapatan juga terjadi pada komponen Pendapatan Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan. Hal ini ditengarai karena keadaan perusahaan tambang nikel yang masih beroperasi terbatas sembari menunggu selesainya pembangunan smelter. Di sisi lain, realisasi komponen pendapatan transfer menunjukkan kinerja yang lebih baik. Komponen pendapatan yang menguasai 81,35% dari keseluruhan anggaran pendapatan ini, mencatatkan realisasi sebesar 73,33%, sedikit lebih rendah dari pencapaian pada periode yang sama di tahun 2015 sebesar 76,73%. Secara nominal realisasi pendapatan transfer meningkat 15,44% (yoy). Penundaan DAU tidak terlalu berdampak bagi Pemerintah Provinsi.
Sumber : Biro Keuangan Provinsi Maluku Utara
Grafik 2.4 Perbandingan Akumulasi Sisi Pendapatan Realisasi APBD Tahun 2015 dan Tahun 2016
21
KEUANGAN PEMERINTAH 2.3 Realisasi Belanja APBD Total realisasi belanja daerah pada triwulan III-2016 mencapai Rp490,71 miliar atau tumbuh sebesar 4,19% (yoy), tumbuh melambat dibandingkan triwulan II-2016 yang tumbuh sebesar 30,34% (yoy). Perlambatan ini sejalan dengan konsumsi pemerintah di PDRB yang mengalami kontraksi sebesar 0,17% (yoy). Perlambatan ini terutama disumbang oleh komponen Belanja Modal yang menurun signifikan dari 233,54% (yoy) pada triwulan II-2016 menjadi 2,73% (yoy) pada triwulan III-2016. Penurunan pendapatan berdampak membuat keterbatasan ruang fiskal pada Pemerintah serta adanya pergantian kepala SKPD strategis.
Sumber : Biro Keuangan Provinsi Maluku Utara
Grafik 2.5 Perkembangan Realisasi Belanja Tiap Triwulan
Berbeda dengan pola biasanya, realisasi belanja pemerintah yang seharusnya terus meningkat pada triwulan III-2016 menunjukkan penurunan dibandingkan triwulan II-2016. Penurunan jumlah realisasi belanja dibandingkan triwulan II-2016 terjadi baik pada belanja operasi maupun belanja modal. Secara kumulatif, realisasi belanja Pemerintah hingga akhir triwulan III-2016 mencapai Rp1.367,03 miliar atau 58,38% dari total anggaran belanja sebesar Rp2.341,52 miliar. Tingginya realisasi secara akumulatif meski realisasi belanja pada triwulan III-2016 melambat dikarenakan ditetapkannya APBD lebih awal dibandingkan tahun 2015 sehingga realisasi belanja modal dapat dilakukan lebih awal. Belanja Modal hingga akhir triwulan III-2016 mencatatkan nilai realisasi yang lebih tinggi, yakni sebesar Rp368,32 miliar. Jumlah ini jauh lebih tinggi dibandingkan jumlah realisasi
22
KEUANGAN PEMERINTAH sebesar Rp170,32 miliar pada periode yang sama di tahun 2015. Sebagian besar realisasi belanja modal terjadi pada triwulan II-2016. Pada komponen Belanja Operasi, sumbangan realisasi khususnya bersumber dari Belanja Barang yang telah terealisasi sebesar Rp352,24 miliar atau 25,77% dari total realisasi belanja, dan Belanja Pegawai yang terealisasi sebesar Rp330,10 miliar atau 24,15% dari total realisasi belanja.
Sumber : Biro Keuangan Provinsi Maluku Utara
Grafik 2.6 Perbandingan Sisi Realisasi APBD Tahun 2015 dan Tahun 2016
Sumber : Biro Keuangan Provinsi Maluku Utara
Tabel 2.2 Realisasi Belanja APBD Lingkup Provinsi Maluku Utara Triwulan III-2016
23
KEUANGAN PEMERINTAH 2.4 Rekening Pemerintah Terjadinya kontraksi realisasi pendapatan dibandingkan triwulan sebelumnya sehingga Pemerintah mengalami keterbatasan fiskal memberikan dampak yang cukup signifikan terhadap perekonomian di Maluku Utara, terutama pada sektor konstruksi yang kebanyakan mengerjakan proyek infrastruktur dari Pemda. Perlambatan pada sektor konstruksi sejalan dengan terjadinya kontraksi pengeluaran konsumsi pemerintah di PDRB dimana belanja modal merupakan salah satu komponennya. Kendati realisasi pendapatan dari awal tahun hingga akhir triwulan III-2016 cukup tinggi, realisasi pendapatan yang terjadi pada triwulan III-2016 terkontraksi sebesar 7,25% (yoy) dibandingkan periode yang sama di tahun 2015. Di sisi lain, realisasi belanja pada triwulan III2016 tumbuh sebesar 4,19% (yoy) dari Rp470,99 miliar di tahun 2015 menjadi Rp490,71 miliar di triwulan laporan. Secara triwulanan, terjadi defisit anggaran sebesar Rp62,67 miliar sehingga menggerus kelebihan surplus realisasi akumulatif dari Rp86,39 miliar pada triwulan II-2016 menjadi Rp23,72 miliar di triwulan III-2016. Masih lesunya sektor pertambangan dan pendapatan Pemerintah Pusat yang tidak mencapai target ditengarai menjadi penyebab rendahnya realisasi pendapatan pada triwulan laporan. Adanya ketimpangan antara realisasi pendapatan dan realisasi belanja ini membuat Pemerintah Provinsi Maluku Utara menggunakan dana yang disimpan di bank lebih cepat dibandingkan siklus normalnya. Hal ini dapat dilihat dari terjadinya kontraksi sebesar 24,66% (yoy) dana simpanan pemerintah di perbankan. Dana pemerintah daerah yang tersimpan dalam bentuk giro tercatat tumbuh 16,81% (yoy) setelah pada triwulan sebelumnya tumbuh sebesar 7,58% (yoy). Sementara itu, simpanan likuid lainnya yakni tabungan tercatat terkontraksi sebesar 53,56% (yoy) dan simpanan dalam bentuk deposito terkontraksi sebesar 86,98% (yoy).
24
KEUANGAN PEMERINTAH
Sumber : Data Perbankan
Grafik 2.7 Perkembangan DPK Pemda di Perbankan Maluku Utara (dalam miliar rupiah)
25
KEUANGAN PEMERINTAH
26
Inflasi yoy Tw III
“Tekanan Inflasi pada triwulan III-2016 mengalami peningkatan”
4,05% % Inflasi qtq Tw III
Seiring dengan perayaan hari raya Idul Fitri dan mulai
masuknya tahun ajaran baru sekolah, konsumsi masyarakat terhadap bahan makanan, barang-barang kebutuhan sekolah meningkat, dan pengeluaran untuk
iuran sekolah
juga
meningkat. Hal tersebut mendorong peningkatan harga secara
umum di triwulan III-2016. Namun demikian, meski memasuki pola historis akhir tahun, tekanan inflasi pada triwulan berjalan diperkirakan masih terjaga, hal ini diperkuat dengan kecukupan pasokan pangan untuk memenuhi permintaan masyarakat
pada periode natal dan tahun baru.
3
INFLASI
1,03%
INFLASI 3.1 Perkembangan Inflasi Tw III-2016 Inflasi Maluku Utara yang diwakili oleh inflasi kota Ternate mengalami pada triwulan III2016. Inflasi pada triwulan III-2016 tercatat sebesar 4,05% (yoy), lebih tinggi dibandingkan inflasi triwulan sebelumnya yang tercatat sebesar 3,87% (yoy). Pencapaian inflasi ini masih lebih tinggi dibandingkan inflasi nasional yang
mencatatkan angka 3,07% (yoy). Namun
demikian, kondisi tekanan inflasi sampai dengan triwulan III-2016 ini hanya mencapai 1,53% (ytd), lebih baik dibandingkan kondisi yang sama pada tahun sebelumnya di mana pada periode tersebut inflasi kota Ternate sudah mencapai 1,99% (ytd).
Sumber : BPS Provinsi Maluku Utara, diolah
Grafik 3.1 Laju Inflasi Tahunan (yoy) Kota Ternate & Nasional
Kelompok Barang dan Jasa Bahan Makanan Makanan Jadi, Minuman, Rokok & Tembakau Perumahan, Air, Listrik, Gas & Bahan Bakar Sandang Kesehatan Pendidikan, Rekreasi, dan Olahraga Transpor, Komunikasi, dan Jasa Keuangan Inflasi Tahunan (yoy ) Sumber : BPS Provinsi Maluku Utara, diolah
2014 III
I
II
3,66 5,68 10,20 10,03 11,19 10,98 14,38 8,80
10,16 8,07 9,36 12,93 11,44 11,36 9,73 9,75
4,06 12,31 3,07 17,41 10,17 7,2 1,71 5,40
IV 6,75 12,45 7,34 -5,87 18,34 -21,72 18,60 9,34
2015 I II 9,00 8,73 5,53 20,1 10,51 5,85 7,52 7,92
7,62 6,92 4,89 22,40 10,62 5,42 14,20 8,22
III
IV
I
5,75 4,10 4,62 15,24 7,38 5,29 12,32 6,60
11,72 4,69 2,80 12,63 1,30 4,00 -2,90 4,52
4,13 6,00 6,20 6,94 1,71 4,49 5,59 5,45
2016 Andil II III 3,56 7,54 5,23 4,20 1,61 4,34 -1,86 3,87
4,38 8,25 4,39 3,85 2,26 3,55 -0,36 4,05
0,91 1,14 1,59 0,22 0,08 0,16 (0,06) 4,05
Tabel 3.1 Inflasi Tahunan Berdasarkan Kelompok Komoditas
Secara bulanan, pada triwulan III-2016, Kota Ternate mengalami dua inflasi dan satu deflasi. Pada bulan Juli 2016, Kota Ternate mengalami inflasi sebesar 1,04% (mtm), kemudian
28
INFLASI pada bulan Agustus 2016 terjadi deflasi sebesar -0.10% (mtm). Terakhir, pada Juni 2016, Kota Ternate kembali mengalami inflasi sebesar 0,09% (mtm). Peningkatan tekanan inflasi tahunan pada triwulan III-2016 terutama dipengaruhi oleh kelompok pendidikan dan transpor yang masing-masing mengalami inflasi sebesar 2,52% (yoy) dan 2,49% (yoy) karena perjalanan pulang kampung jelang dan pasca hari raya Idul Fitri serta masuknya tahun ajaran baru sekolah pada bulan Juli 2016 lalu. Kelompok komoditas lainnya juga tercatat mengalami peningkatan inflasi. Meskipun pada bulan Agustus kelompok bahan makanan, perumahan, dan transpor sempat mengalami deflasi, namun secara umum selama triwulan III-2016 terjadi peningkatan inflasi dibanding triwulan sebelumnya. Kenaikan harga bahan makanan seperti ikan-ikanan, aneka cabai, bawang merah yang tidak terjadi selama bulan Ramadhan Juni lalu, justru terjadi jelang dan pasca Idul Fitri di bulan Juli dan Agustus. Pada bulan September, peningkatan inflasi utamanya bersumber dari pembayaran biaya sekolah dan perguruan tinggi, serta pembelian seragam.
Sumber : BPS Provinsi Maluku Utara, diolah
Grafik 3.2 Disagregasi Inflasi Maluku Utara
Berdasarkan disagregasinya, peningkatan tekanan inflasi pada triwulan III-2016 dipengaruhi oleh peningkatan pada kelompok inflasi inti dan volatile food, dengan inflasi masing-masing sebesar 5,81% (yoy) dan 5,69% (yoy). Pada kelompok administered prices justru terpantau mengalami deflasi pada Agustus dan September 2016. Pengeluaran untuk kebutuhan sekolah menjadi pendorong utama peningkatan inflasi inti, sementara inflasi volatile food yang biasanya secara konsisten memberikan sumbangan terhadap peningkatan inflasi justru terpantau relatif terjaga, bahkan sempat mengalami deflasi pada bulan Agustus 2016.
29
INFLASI Lancarnya pasokan komoditas pangan strategis yang mampu mengimbangi kenaikan permintaan dari masyarakat menyebabkan inflasi relatif terjaga. Kelompok administered prices pada triwulan III-2016 tercatat mengalami deflasi 0,59% (yoy) setelah pada triwulan sebelumnya mengalami inflasi sebesar 2,06% (yoy). Pada kelompok ini penurunan terutama disebabkan oleh penurunan harga berbagai jenis BBM pada triwulan sebelumnya. Harga bensin dan solar yang masih dalam tren penurunan memberikan andil yang cukup besar pada deflasi pada kelompok inflasi administered prices, meski penetapan penurunan harganya telah berlangsung pada April 2016 lalu.
Sumber : BPS Provinsi Maluku Utara, diolah
Grafik 3.3 Perkembangan Inflasi Bensin
Penurunan harga BBM juga turut mempengaruhi inflasi pada tarif angkutan laut dan angkutan udara. Provinsi Maluku Utara yang berupa kepulauan dan terpisahkan oleh laut memang sangat mengandalkan sarana transportasi laut dan udara untuk mencapai wilayahwilayahnya. Belum tersedianya SPBU khusus untuk kapal, belum diterapkannya standarisasi tarif angkutan laut, dan tingginya pengaruh cuaca menyebabkan gejolak tarif angkutan laut sering berfluktuasi. Namun dengan adanya penurunan harga BBM tersebut, cukup signifikan memberikan dampak terhadap penurunan tarif angkutan laut. Sementara untuk angkutan udara sendiri, tren deflasi tarif berakhir pada triwulan III-2016 seiring dengan tingginya permintaan jelang hari raya Idul Fitri. Namun, pada triwulan berjalan diperkirakan tarif angkutan udara akan kembali lagi ke harga normalnya dan akan menjadi penyumbang deflasi.
30
INFLASI
Sumber : BPS Provinsi Maluku Utara, diolah
Grafik 3.4 Perkembangan Inflasi Angkutan Laut dan Udara
Pada kelompok inflasi inti, tekanan inflasi meningkat dari 5,03% (yoy) menjadi 5,81% (yoy). Meningkatnya tekanan inflasi inti terutama dipengaruhi oleh lonjakan permintaan jelang hari raya Idul Fitri dan Idul Adha, utamanya untuk komoditas sandang dan sarana penunjang transpor. Budaya masyarakat Maluku Utara untuk berpakaian baru dan saling berkunjung pada saat perayaan Idul Fitri dan Idul Adha mendorong lonjakan permintaan terhadap komoditas terkait. Sementara untuk komoditas bahan makanan dan makanan jadi pada inflasi inti, relatif masih terjaga pasokannya, sebagai dampak dari upaya pemerintah daerah untuk menjaga pasokan. Selain itu, dengan masuknya masa ajaran baru sekolah, biaya perguruan tinggi dan seragam sekolah anak menjadi pendorong peningkatan inflasi pada triwulan III-2016. Biaya perguruan tinggi tercatat mengalami inflasi sebesar 1,61% (yoy) pada triwulan III-2016, lebih tinggi dari triwulan sebelumnya yang hanya sebesar 0,24% (yoy). Sedangkan untuk seragam sekolah anak pada triwulan III-2016 mengalami inflasi sebesar 13,53% (yoy), meningkat dibanding beberapa triwulan sebelumnya, yang bahkan sejak Desember 2015 lalu tidak mengalami perubahan harga.
31
INFLASI
Sumber : BPS Provinsi Maluku Utara, diolah
Grafik 3.5 Perkembangan Biaya Perguruan Tinggi
Sumber : BPS Provinsi Maluku Utara, diolah
Grafik 3.6 Perkembangan Harga Seragam Sekolah Anak
Sementara itu, tekanan inflasi kelompok volatile food pada triwulan III-2016 juga menunjukkan peningkatan dari 0,92% (yoy) menjadi 5,69% (yoy). Selama triwulan III-2016 peningkatan tekanan inflasi terutama terjadi pada beberapa komoditas favorit masyarakat Maluku Utara seperti cabai merah, bawang merah, bawang putih, kangkung, ikan selar/tude, ikan kembung dan ikan lolosi. Tekanan inflasi meningkat paling besar pada subkelompok ikan segar, sayur-sayuran, dan bumbu-bumbuan. Subkelompok ikan segar inflasinya meningkat dari 1,93% (yoy) menjadi 6,37% (yoy) pada triwulan III-2016. Sementara, subkelompok sayur-sayuran meningkat cukup signifikan dari 8,51% (yoy) menjadi 14,24% (yoy). Selanjutnya, untuk subkelompok bumbubumbuan meningkat paling signifikan, dari 11,05% (yoy) pada triwulan II-2016 menjadi 27,22% (yoy) pada triwulan III-2016. Puncak panen komoditas bawang merah dan cabai merah di Maluku Utara yang telah berlangsung pada bulan Mei dan Juni 2016, menyebabkan peningkatan harga pada triwulan III-2016 menjadi cukup signifikan. Inflasi bawang merah meningkat dari 12,74% (yoy) pada triwulan sebelumnya menjadi 113,83% (yoy) pada triwulan III-2016. Kemudian, bawang putih meningkat inflasinya dari 25,12% (yoy) menjadi 54,08% (yoy) pada triwulan III-2016.
32
INFLASI
Sumber : BPS Provinsi Maluku Utara, diolah
Grafik 3.7 Perkembangan Harga Bawang Merah
Sumber : BPS Provinsi Maluku Utara, diolah
Grafik 3.8 Perkembangan Harga Bawang Putih
3.2 Tracking Perkembangan Inflasi Triwulan Berjalan dan Inflasi Tahun 2016 Peningkatan tekanan inflasi pada triwulan III-2016 diestimasikan tidak berlanjut pada triwulan IV-2016. Pada bulan Oktober 2016 Kota Ternate mengalami deflasi sebesar 0,21% (mtm) menurun dibandingkan bulan September 2016 yang mengalami inflasi sebesar 0,09% (mtm). Secara tahunan, inflasi Maluku Utara tercatat sebesar 2,89% (yoy) jauh lebih rendah dibanding bulan September 2016 sebesar 4,05% (yoy). Dengan inflasi tersebut, secara akumulatif hingga bulan Oktober 2016 inflasi Maluku Utara menjadi 1,31% (ytd). Menurunnya tekanan inflasi pada bulan Oktober 2016 terutama disebabkan oleh deflasi pada kelompok bahan makanan, kelompok perumahan, air, listrik, gas, dan bahan bakar, serta pada kelompok transpor, komunikasi, dan jasa keuangan. Hal tersebut sejalan dengan Survei Pemantauan Harga yang dilaksanakan oleh Bank Indonesia, dimana pada bulan Oktober 2016, komoditas bahan makanan seperti daging ayam ras, cabai merah, cabai rawit, dan telur ayam ras mengalami deflasi dan kelompok perumahan, seperti besi beton dan batu bata yang tercatat mengalami deflasi. Kelompok bahan makanan tercatat mengalami deflasi sebesar 1,01% (mtm) atau menyumbang andil sebesar 0,21% pada inflasi Oktober. Kemudian, kelompok perumahan, air, listrik, gas, dan bahan bakar mengalami deflasi sebesar 0,13% (mtm), menyumbang andil sebesar 0,05% pada keseluruhan inflasi. Sementara, untuk kelompok transpor, komunikasi, dan jasa keuangan tercatat mengalami deflasi sebesar 0,39% (mtm), atau menyumbang andil sebesar 0,06% pada total inflasi Oktober.
33
INFLASI Berdasarkan disagregasinya, kelompok inflasi inti, inflasi administered prices, dan inflasi volatile food tercatat menurun dibanding bulan sebelumnya. Inflasi inti menurun dari 5,81% (yoy) menjadi 5,56% (yoy), sementara inflasi administered prices justru mengalami deflasi sebesar 0,58% (yoy), kemudian inflasi volatile food tercatat mengalami inflasi sebesar 2,50% (yoy), menurun dari bulan sebelumnya. Turunnya tekanan juga terjadi pada inflasi inti pada bulan Oktober 2016, terutama dipengaruhi oleh penyesuaian harga ke harga normal utamanya untuk komoditas sandang dan komoditas bahan makanan pasca peningkatan di triwulan III2016 akibat dari perayaan Idul Adha dan tahun ajaran baru sekolah.
Grafik 3.9 Perkembangan Inflasi Terkini Ternate
Inflasi administered price pada bulan Oktober juga tercatat mengalami penurunan dari deflasi 0,59% (yoy) menjadi deflasi 0,58% (yoy). Kondisi ini dipengaruhi oleh komoditas bahan bakar rumah tangga, bensin, dan solar. Pasokan BBM ke Ternate oleh Pertamina yang relatif terjaga dan efek lanjutan dari penurunan harga BBM pada April lalu masih memberikan dampak hingga awal triwulan IV-2016 ini.
34
INFLASI
Sumber : BPS Provinsi Maluku Utara, diolah
Grafik 3.10 Perkembangan Harga Bahan Bakar Rumah Tangga
Sumber : BPS Provinsi Maluku Utara, diolah
Grafik 3.11 Perkembangan Harga Cakalang/Sisik dan Cakalang Asap
Tekanan inflasi diperkirakan semakin menurun pada akhir triwulan berjalan. Pola musiman hari raya, tahun ajaran baru, dan rombongan haji sudah terlewati. Meski memasuki pola historis akhir tahun, tekanan inflasi diperkirakan masih terjaga, hal ini diperkuat dengan kecukupan pasokan pangan untuk memenuhi permintaan masyarakat pada periode natal dan tahun baru. Stok beras di Bulog Sub Divre Ternate sendiri hingga bulan Oktober tercatat masih sebesar 5,17 ribu ton atau cukup untuk memenuhi kebutuhan beras selama 4,3 bulan mendatang. Sampai dengan akhir tahun, potensi peningkatan tekanan inflasi diperkirakan berasal dari peningkatan ekspektasi masyarakat terkait isu rencana kenaikan tarif listrik, kenaikan harga angkutan laut dan udara, serta adanya potensi gangguan cuaca akibat dampak dari berlangsungnya La Nina juga perlu diwaspadai mengingat dapat menghambat aktivitas nelayan dan pasokan pangan dari daerah lain khususnya di akhir tahun. Namun demikian, dengan pasokan pangan yang terus terjaga selama tahun 2016, serta dibarengi dengan terjadinya deflasi pada bulan Februari, Agustus, dan Oktober, inflasi hingga akhir 2016 diperkirakan berada pada kisaran 2,95% ±1% (yoy) lebih rendah dari tahun 2015.
3.3 Koordinasi Pengendalian Inflasi di Maluku Utara Hingga bulan November 2016, sudah terbentuk 1 tambahan TPID baru di Provinsi Maluku Utara yakni TPID Kabupaten Pulau Morotai. Dengan demikian, saat ini di Maluku Utara sudah terdapat 1 TPID di level provinsi dan 5 TPID di level Kabupaten/Kota, yakni TPID Kota Ternate, Kabupaten Halmahera Timur, Kota Tidore Kepulauan, Kabupaten Halmahera Barat, dan Kabupaten Pulau Morotai. Penambahan TPID baru ini adalah bukti berjalannya road map jangka panjang TPID Provinsi Maluku Utara, yakni mendirikan TPID di seluruh Kabupaten/Kota
35
INFLASI di Maluku Utara. Sinergi kebijakan khususnya terkait manajemen pasokan pangan strategis diharapkan lebih mudah terlaksana dengan semakin banyaknya TPID di provinsi Maluku Utara.
Gambar 3.1 Peta Lokasi TPID di Maluku Utara
Selama triwulan III-2016 sampai dengan November 2016, program TPID yang dilaksanakan TPID Provinsi Maluku Utara dan TPID Kota Ternate berfokus pada pengendalian inflasi selama Idul Fitri, Idul Adha, dan pisah sambut jamaah haji. Terkait pengendalian inflasi selama Idul Fitri dan Idul Adha, TPID telah melakukan kegiatan pasar murah serta sidak stok di berbagai pasar tradisional di Maluku Utara. Dalam rangka menjaga ekspektasi masyarakat terhadap harga, Walikota Ternate juga telah menyampaikan kepada publik bahwa stok pangan jelang hari raya Idul Fitri dan Idul Adha dalam kondisi mencukupi. Pada kesempatan yang sama beliau juga telah menyampaikan agar masyarakat tidak berbelanja secara berlebihan sehingga tidak mendorong terjadinya lonjakan harga. Kerjasama dengan media massa dan pemuka agama juga digencarkan, himbauan-himbauan untuk tidak melakukan aksi konsumsi berlebihan terus disampaikan. Pada bulan Oktober 2016 dilaksanakan Rapat Koordinasi Wilayah TPID se-Kawasan Timur Indonesia. Pada kegiatan tersebut disepakati beberapa rekomendasi bagi pemerintah pusat oleh pengurus TPID se-Kawasan Timur Indonesia, antara lain:
36
INFLASI No.
Rekomendasi Rakorwil TPID se-KTI
Perlu adanya pedoman operasi pasar yang menegaskan tidak hanya dilaksanakan pada periode-periode 1 tertentu (hari raya, dll) tapi juga dengan mempertimbangkan data ekspektasi inflasi BPS agar dapat menambah jumlah kota sampel perhitungan inflasi agar lebih dapat memberikan gambaran 2 nyata di lapangan Memperkuat koordinasi dengan aparat penegak hukum baik di tingkat Provinsi maupun Kabupaten/Kota 3 dalam rangka mejaga stabilitas harga (mengantisipasi penimbun, pungli, dsb) Perlu adanya dukungan anggaran dari Pemerintah Pusat melalui aturan batas minimal APBD yang 4 diperuntukkan bagi upaya stabilitas harga 5 Memasukkan usulan pemanfaatan Dana Insentif Desa (DID) untuk kegiatan stabilitasi harga Meningkatkan penguasaan komoditas yang telah diatur oleh Bulog, sehingga peran Bulog sebagai stock 6 buffer sekaligus pengendali harga dapat lebih ditingkatkan Penambahan kapasitas armada tol laut dan penambahan pelabuhan feeder untuk meningkatkan efektivitas 7 jalur tol laut yang sudah tersedia Penetapan batas atas dan bawah bagi tarif angkutan yang tidak terlalu lebar range -nya dan pemberian 8 sanksi yang tegas bagi maskapai yang melanggar aturan ini Diperlukannya instruksi dari setiap Kementerian/Lembaga yang tergabung dalam TPI Nasional yang dapat 9 diselaraskan dengan roadmap TPID secara nasional/wilayah Dukungan dari Kementerian/Lembaga terkait untuk memasukkan kegiatan stabilitasi harga sebagai bagian 10 kegiatan pengendalian inflasi dan/atau tidak menutup kemungkinan untuk membentuk Kementerian/Lembaga khusus yang menangani inflasi Tabel 3.2 Rekomendasi Rakorwil TPID se-KTI
TPID Provinsi Maluku Utara dan TPID Kota Ternate terus mengawal hasil kesepakatan rakorwil di Ternate tersebut, dan membawa hasil kesepakatan tersebut ke tingkat yang lebih tinggi, yakni pada Rapat Koordinasi Pusat-Daerah TPID yang berlangsung di Jakarta. Hasilhasil rekomendasi tersebut disampaikan kepada tim Pokjanas TPI, yang antara lain beranggotakan Kementerian Koordinator Perekonomian, Kementerian Dalam Negeri, dan Bank Indonesia. Selain itu, di internal Provinsi Maluku Utara sendiri, pasca penandatanganan MoU tiga daerah untuk penguatan pasar dan pasokan bahan pangan, TPID masing-masing kabupaten/kota tersebut menyusun langkah aksi. Langkah aksi yang telah diawali antara lain, penyediaan sarana pengangkutan komoditas dari sentra di Kota Tidore Kepulauan menuju pasar di Soasio dan Ternate. Serta penyediaan lahan pertanian jagung, sayur mayur dan hortikultura di Desa Ibu, Kabupaten Halmahera Barat. Melalui peningkatan produksi pertanian dan penyediaan sarana pengangkutan tersebut, diharapkan pasokan di pasar lebih terkendali dan dengan harga yang lebih stabil.
37
INFLASI
38
“Stabilitas Keuangan Daerah Terjaga”
Secara umum, meskipun konsumsi rumah tangga tumbuh melambat ketahanan sektor rumah tangga masih terjaga.
0,52%
Risiko kredit dari sektor rumah tangga tercatat pada level
%
yang sangat rendah.
NPL Sektor Rumah Tangga
NPL Korporasi
Sementara itu, walaupun tumbuh melambat stabilitas
keuangan sektor korporasi masih terjaga. Risiko kredit sektor korporasi walaupun meningkat masih di bawah 5%.
4,74%
Namun demikian, pembinaan pada UMKM dari sisi keuangan dan pengembangan usaha perlu dilakukan karena NPL UMKM Maluku Utara berada di atas 5%
4
ANALISIS STABILITAS KEUANGAN DAERAH
“Pantai Sulamadaha, Ternate” Courtesy : jalan2.com
39
STABILITAS KEUANGAN DAERAH
4.1. Asesmen Sektor Rumah Tangga 4.1.1. Kondisi Terkini dan Sumber Kerentanan Sektor Rumah Tangga Perekonomian Maluku Utara pada sisi pengeluaran, secara konsisten didominasi oleh Konsumsi Rumah Tangga, dengan pangsa lebih dari 55% selama setidaknya satu dekade terakhir. Permintaan domestik menjadi penggerak utama perekonomian Maluku Utara, meski secara perlahan mulai berkurang pangsanya seiring peningkatan pangsa dari investasi swasta dan konsumsi pemerintah.Pangsa konsumsi rumah tangga pada triwulan III-2016 tercatat sebesar 58,51%, meningkat tipis dibandingkan triwulan sebelumnya yang tercatat sebesar 58,92%. Namun demikian, pertumbuhan konsumsi rumah tangga tercatat tumbuh melambat pada triwulan III-2016 yakni sebesar 6,16% (yoy) lebih rendah dari pertumbuhan triwulan sebelumnya yang tercatat sebesar 6,40% (yoy). Bulan puasa yang kali ini hampir seluruhnya jatuh pada triwulan
II-2016 serta keterlambatan pembayaran
Tunjangan Tambahan
Penghasilan (TTP) PNS Pemerintah Provinsi Maluku Utara selama triwulan III-2016 menjadi pemicu perlambatan ini.. Grafik 4.1. Kontribusi Konsumsi Rumah Tangga pada PDRB Maluku Utara Pangsa thd PDRB (%)
% (yoy)
Pangsa
62.0
g_Konsumsi RT (rhs)
6.16 6.0 58.51 5.0 58.21
60.0 58.12 4.40
58.0
7.0
6.40
4.0 56.0 3.0
54.0
2.0
52.0
1.0
50.0
0.0 I
II
III IV
2013
I
II
III IV
2014
I
II
III IV
2015
I
II
III
2016
Sumber: BPS Provinsi Maluku Utara, diolah
Melambatnya konsumsi rumah tangga tersebut sejalan dengan turunnya optimisme masyarakat terhadap kondisi perekonomian saat ini dibanding enam bulan yang lalu dan enam
40
STABILITAS KEUANGAN DAERAH bulan mendatang, yang tercermin dari hasil Survei Konsumen (SK) Bank Indonesia. Indeks Keyakinan Konsumen (IKK) tercatat turun dari 118 menjadi 115, sementara itu Indeks Ekspektasi Konsumen turun dari 132 menjadi 124. Grafik 4.2. Kontribusi Konsumsi Rumah Tangga pada PDRB Maluku Utara
Optimis
160 140
132
118
120
104
Pesimis
100
124 115 106
80 60 Tw IV
Tw I
Tw II
2014
Tw III Tw IV
2015
Tw I
Tw II
Tw III
2016
IKK (KEYAKINAN KONSUMEN)
IKE (KONDISI EKONOMI SAAT INI)
IEK (EKSPEKTASI KONSUMEN) Sumber: Survei Konsumen Bank Indonesia, diolah
Melambatnya perekonomian khususnya pada semester I-2016 dan keterlambatan pembayaran tunjangan PNS pemerintah provinsi Maluku Utara, memicu ketidakyakinan masyarakat pada kondisi ekonomi saat ini. Hal tersebut menyebabkan sebagian rumah tangga menunda keinginannya untuk mengkonsumsi barang-barang tahan lama seperti elektronik, kendaraan, dan furniture. Hasil SK juga menunjukan adanya penurunan indeks konsumsi barang tahan lama dari 99 menjadi 95. Grafik 4.3. Perkiraan Perkembangan Perubahan Harga dan Proyeksi Inflasi di Maluku Utara
Grafik 4.4. Ekspekta si Konsumen Kondisi Ekonomi 6 Bulan Mendatang
140
160
120
140
100
120
80
100
terhadap
80
60
60
40
40
20
20 0 Penghasilan Saat Ini
Ketersediaan Lapangan Pembelian Barang Tahan Kerja Lama
2015 Tw III
2016 Tw II
2016 Tw III
Sumber: Survei Konsumen Bank Indonesia, diolah
0 Ekspektasi Penghasilan Ekspektasi Ketersediaan Konsumen Lapangan Kerja
2015 Tw II
2016 Tw I
Ekspektasi Kegiatan Usaha
2016 Tw II
Sumber: Survei Konsumen Bank Indonesia, diolah
41
STABILITAS KEUANGAN DAERAH Dari sisi harga, tekanan terhadap kerentanan keuangan rumah tangga sangat rendah seiring dengan tingkat inflasi yang terjaga di level rendah. Secara umum, masyarakat menilai kenaikan harga sepanjang triwulan III-2016 tidak setinggi triwulan sebelumnya. Indeks perubahan harga tercatat turun dari 170 menjadi 160. Sementara itu, belum adanya rencana pemerintah untuk menaikan harga BBM serta kontinyuitas pasokan yang lebih baik sepanjang tahun 2016 menyebabkan indeks ekpektasi perubahan harga juga mengalami penurunan dari 169 menjadi 163.
Grafik 4.5. Perkiraan Perkembangan Perubahan Harga dan Proyeksi Inflasi di Maluku Utara Indeks 200 180 160 140 120 100 80 60 Tw I
Tw II
Tw III
2015
Tw IV
Tw I
Tw II
Tw III
inflasi yoy, % 9.0 8.0 7.0 6.0 5.0 4.0 3.0 2.0 1.0 0.0 Tw IV
Grafik 4.6. Perkiraan Perkembangan Perubahan Harga berdasarkan Komoditi 180 160 140 120 100 80 60 40 20 0 Bahan Makanan Perumahan Sandang Kesehatan TransKom Pendidikan makanan jadi & BB
2016
Perubahan harga secara umum 3 bulan mendatang
2016 Tw II
Inflasi (rhs)
Sumber: Survei Konsumen Bank Indonesia, diolah
2016 Tw III
2016 Tw IV
Sumber: Survei Konsumen Bank Indonesia, diolah
4.1.2. Kinerja Keuangan dan Intermediasi Perbankan pada Sektor Rumah Tangga Dari sisi penghasilan, masyarakat Maluku Utara terindikasi memiliki pendapatan yang labih baik. Indeks penghasilan saat ini tercatat terus mengalami peningkatan dalam 3 triwulan terakhir dari 114, menjadi 128, dan 131 pada akhir triwulan III-2016. Peningkatan UMP 2016 yang cukup signifikan serta inflasi yang terjaga di level yang rendah menjadi faktor pendorong penghasilan masyarakat Maluku Utara. Namun demikian, alokasi penghasilan masyarakat untuk konsumsi pada triwulan III2016 meningkat dari 52,45% menjadi 61,85%. Konsumsi terutama dilakukan untuk komoditas non durable good dan komoditas lainnya yang bersifat jasa seperti pendidikan, kesehatan, serta jasa transportasi khususnya dengan angkutan udara.
42
STABILITAS KEUANGAN DAERAH Grafik 4.7. Komposisi Pengeluaran Rumah Tangga di Maluku Utara 100% 90% 80% 70% 60% 50% 40% 30% 20% 10% 0%
34.37
28.06
11.12
19.49
54.51
52.45
20.54 17.61
61.85
Tw I
Tw II
Tw III
2016
2016
2016
Konsumsi
Cicilan pinjaman
Tabungan
Sumber: Survei Konsumen Bank Indonesia, diolah
Dengan demikian, alokasi penghasilan yang digunakan untuk menabung mengalami penurunan dari 28,06% menjadi 20,6%. Hal ini juga terkonfirmasi dari kondisi DPK perseorangan yang tumbuh melambat dari 13,21% (yoy) menjadi 2,72% (yoy). Pangsa penghimpunan dana pihak ketiga perseorangan juga turun dari 90,12% pada triwulan III-2015 menjadi 78,45% pada triwulan III-2016. Dari sisi komposisi simpanan masyarakat, tabungan masih mendominasi komposisi DPK nasabah perseorangan. Grafik 4.8. Pangsa DPK Perseorangan dan Bukan Perseorangan di Maluku Utara
Sumber: LBU, diolah
Grafik 4.9. Komposi si DP K Perseorangan di Maluku Utara
Sumber: LBU, diolah
Berdasarkan kategori pendapatan, masyarakat dengan pendapatan rendah (≤ 3 juta) mengalokasikan pendapatannya untuk konsumsi lebih tinggi daripada rata-rata seluruh kategori (60,26%). Sementara itu, masyarakat dengan pendapatan menengah dan tinggi (≥ 3 juta) memiliki kemampuan dan kesadaran yang lebih tinggi dalam pembayaran cicilan hutang dan menabung. Alokasi penghasilan untuk menabung tertinggi ada pada masyarakat dengan kategori pendapatan > 5 juta yakni rata-rata 30% dari pendapatannya.
43
STABILITAS KEUANGAN DAERAH Sementara itu alokasi penghasilan untuk membayar cicilan tertinggi berada pada masyarakat pada kategori pendapatan Rp3-4 juta. Namun demikian, secara umum alokasi penghasilan masyarakat untuk cicilan juga turun dari 19,49% menjadi 17,61%. Hal ini terutama disebabkan oleh berkurangnya masyarakat yang mengajukan kredit baru dalam rangka membiayai konsumsinya. Terjaganya harga di level yang rendah serta suku bunga tabungan dan deposito yang terus mengalami penurunan, menyebabkan preferensi masyarakat untuk menggunakan dananya sendiri dalam melakukan konsumsi. Tabel 4.1. Alokasi Pendapatan Masyarakat per Kategori berdasarkan Penggunaan Penggunaan Konsumsi Cicilan pinjaman Tabungan
Pendapatan Rp 1 - 2 juta Rp 2 - 3 jutaRp 3 - 4 jutaRp 4 - 5 jutaDi atas Rp 5 juta Rata-rata 62.18 62.83 57.14 61.67 57.50 60.26 18.52 14.29 25.71 13.33 12.50 16.87 19.30 22.89 17.14 25.00 30.00 22.87
Sumber: Survei Konsumen Bank Indonesia, diolah
Di lain sisi, walaupun nilai DPK Perseorangan tumbuh melambat, namun pertumbuhan jumlah rekening masyarakat di perbankan tercatat menunjukkan adanya peningkatan, menjadi 13,64% (yoy) pada triwulan II-2016 menjadi 15,95% (yoy). Pertumbuhan jumlah rekening yang mengalami peningkatan berasal dari kelompok nilai < Rp10 juta dan > Rp500 juta – Rp1 Miliar. Sementara itu, jumlah rekening dari kelompok nilai lainnya cenderung tumbuh melambat atau mengalami penurunan.
2015
2016
Rek. 535,947 475,433 50,785 5,237 529 276 136 10 12 ∆% 3.20 2.17 8.22 16.30 -0.94 -9.21 72.15 -37.50 500.00 Rek. 591,405 524,268 56,959 7,271 597 305 139 9 0 II ∆% 13.64 12.60 20.42 56.80 15.70 20.08 -2.11 12.50 -100.00 Rek. 621,431 555,292 54,597 7,341 628 314 103 17 3 III ∆% 15.95 16.80 7.51 40.18 18.71 13.77 -24.26 70.00 -75.00 III
>20M
>15M - 20M
>10M -15M
>5M - 10M
>2 M - 5M
>1 M - 2 M
Kelompok Nilai
>500JT - 1 M
>100JT - 500JT
Jumlah
>10 JT - 100 JT
Maluku Utara
<10 JT
Tabel 4.2. Jumlah Rekening Perbankan Masyarakat berdasarkan Kelompok Nilai
0
10 233.33 2 7 16.67 0 2 -80.00
Sumber: LBU, diolah
Sementara, kinerja penyaluran kredit perseorangan pada triwulan III-2016 menunjukkan pertumbuhan yang sedikit melambat, dari 12,85% (yoy) pada triwulan II-2016 menjadi 11,62%
44
STABILITAS KEUANGAN DAERAH (yoy). Dengan demikian, pangsa penyaluran kredit perseorangan juga sedikit menurun dibandingkan dari 93,76% pada triwulan II-2016 menjadi 93,43% pada triwulan III-2016. Berdasarkan jenis penggunaan, kredit perseorangan untuk keperluan konsumsi memiliki pangsa 70,11%, sementara untuk modal kerja sebesar 22,62% dan untuk investasi sebesar 7,27%. Kredit konsumsi perseorangan tersebut, sebagian besar digunakan untuk keperluan multiguna dengan pangsa 48,82%, sementara untuk keperluan KPR hanya sebesar 12,30%, KKB sebesar 0,56%, dan pembelian peralatan rumah tangga sebesar 0,62%. Grafik 4.10. Pangsa Kredit Perseorangan Berdasarkan Jenis Penggunaan
Dari sisi risiko kredit, NPL sektor rumah tangga tercatat di level yang sangat rendah yakni hanya sebesar 0,52% atau lebih rendah dari triwulan sebelumnya sebesar 0,57%. Penurunan NPL terjadi hampir pada semua jenis kredit yang digunakan sektor rumah tangga mulai dari kredit multiguna, kredit untuk kendaraan bermotor, dan kredit untuk pembelian barang elektronik dan furniture. Adapun kenaikan risiko kredit pada sektor rumah tangga terindikasi hanya terjadi pada kredit untuk KPR di mana NPLnya meningkat dari 1,31% menjadi 1,37%.
4.2. Asesmen Sektor Korporasi 4.2.1. Kondisi Terkini dan Sumber Kerentanan Sektor Korporasi Perekonomian Maluku Utara pada triwulan III-2016 tumbuh melambat. Secara sektoral perlambatan terutama terjadi pada sektor konstruksi dan administrasi pemerintah. Terbatasnya ruang fiskal pemerintah provinsi akibat tidak tercapainya target pendapatan berakibat pada terhambatnya beberapa proyek infrastruktur serta pembayaran tunjangan PNS. Namun
45
STABILITAS KEUANGAN DAERAH demikian, pertumbuhan sektor utama yakni pertanian, perdagangan, pertambangan, dan industri pengolahan Sementara, berdasarkan Survei Kegiatan Dunia Usaha (SKDU) Bank Indonesia, pada triwulan III-2016 korporasi di Maluku Utara kinerjanya meningkat dibandingkan triwulan sebelumnya, dengan saldo bersih tertimbang 9,35% sementara triwulan sebelumnya hanya sebesar 3,85%. Peningkatan utamanya didorong oleh Sektor pertanian dengan saldo bersih tertimbang meningkat dari -12,58% menjadi 2,62%. Grafik. 4.11. Perkembangan Dunia Usaha per Sektor Ekonomi
15% 9.35%
10%
3.85%
5%
0% -5% -10%
Sumber: SKDU Bank Indonesia, diolah
-15%
2016 Tw 2
Pertumbuhan
dunia
usaha
tersebut
2016 Tw 3
juga
dibarengi
dengan
pertumbuhan
ketenagakerjaan di sektor-sektor terkait. Secara total, jumlah tenaga kerja korporasi di Maluku Utara
per
Agustus
2016
meningkat
4,36%
(yoy).
Peningkatan
ketenagakerjaan
mengindikasikan minimnya risiko pada sektor korporasi Maluku Utara. Namun demikian, berdasarkan kondisi keuangannya, pada periode triwulan III 2016 para pelaku usaha menyatakan bahwa kondisinya tidak sebaik triwulan sebelumnya. Berdasarkan likuiditas dan rentabilitasnya, kondisi keuangan perusahaan tidak sebaik triwulan II-2016. Tabel 4.3 Kondisi Likuiditas Korporasi Q 2 2016
Kondisi Keuangan Akses Kredit Kondisi keuangan perusahaan berdasarkan likuiditas Kondisi keuangan perusahaan berdasarkan rentabilitas
Baik
0.00% 100.00%
Buruk 0.00%
0.00%
Baik
Cukup
0.00% 100.00%
Buruk
Saldo Bersih (%Baik-%Buruk)
0.00%
0.00%
62.00%
36.00%
2.00%
60.00%
52.00%
44.00%
4.00%
48.00%
58.00%
40.00%
2.00%
56.00%
54.00%
44.00%
2.00%
52.00%
Sumber: SKDU Bank Indonesia, diolah
46
Cukup
Q 3 2016 Saldo Bersih (%Baik-%Buruk)
STABILITAS KEUANGAN DAERAH
4.2.2. Penyaluran Kredit pada Sektor Korporasi Kredit pada sektor korporasi hanya memiliki pangsa sebesar 35,31% atau dengan nilai nominal Rp2,12 triliun. Penyaluran kredit korporasi pada triwulan III-2016 menunjukkan adanya pertumbuhan yang baik, yakni sebesar 10,80% (yoy) sedikit lebih rendah dari triwulan sebelumnya 11,44% (yoy). Berdasarkan jenis penggunaan, kredit modal kerja menguasai pangsa sektor korporasi dengan share 77,81%, sementara kredit investasi memiliki pangsa sebesar 22,19%. Penyaluran kredit modal kerja pada sektor korporasi di Maluku Utara mengalami peningkatan, pada triwulan III-2016 pertumbuhannya mencapai 15,14% (yoy) meningkat dibandingkan triwulan sebelumnya yang sebesar 12,28% (yoy). Sementara, kredit investasi pertumbuhannya sedikit melambat menjadi ,39 (yoy) pada triwulan III-2016 dari 2,08% (yoy) di triwulan sebelumnya. Grafik 4.12. Perkembangan Kredit Korporasi Berdasarkan Jenis Penggunaan 35% 30% 25%
20%
22.19%
0.00%
77.81%
Modal Kerja
15%
Investasi
10%
Konsumsi
5%
15.14%
1.39%
0% -5%
-10%
I
II
III
IV
I
2014
II
III
IV
2015 Modal Kerja
I
II
III
2016
Investasi
Kredit korporasi didominasi oleh penyaluran pada Sektor Perdagangan Besar dan Eceran, dengan pangsa 70,68%, disusul oleh Sektor Konstruksi dengan pangsa 10,74%, dan sisanya terbagi rata di seluruh sektor. Pada kedua sektor utama tersebut, pertumbuhan penyaluran kredit pada triwulan III-2016 menunjukkan adanya peningkatan. Seiring dengan perbaikan pada kinerja perekonomian Maluku Utara. Kredit korporasi sektor perdagangan tumbuh 13,33% (yoy) lebih tinggi dari triwulan sebelumnya yang hanya 9,57% (yoy). Sementara, pada sektor konstruksi, penyaluran kredit korporasi tumbuh 3,68% (yoy) meningkat dari triwulan sebelumnya yang hanya sebesar 3,37% (yoy). Melambatnya kinerja sektor konstruksi di tengah tingginya penyaluran kredit korporasi ke sektor tersebut, berdampak pada meningkatnya risiko kredit dari sektor korporasi. NPL sektor korporasi tercatat sebesar 4,74% meningkat dibandingkan triwulan sebelumnya yang
47
STABILITAS KEUANGAN DAERAH tercatat sebesar 4,34%. NPL sektor konstruksi tercatat mencapai 8,79%. Tingginya NPL pada sektor ini salah satunya dipengaruhi oleh penundaan pembayaran beberapa proyek infrastruktur akibat keterbatasan anggaran pemda. Berdasarkan kategori debiturnya, kredit korporasi didominasi oleh debitur UMKM dengan pangsa sebesar 82,16%, meningkat dari triwulan sebelumnya yang hanya sebesar 81,95%. Kredit korporasi pada debitur UMKM juga terus meningkat secara nominal, yakni Rp1,74 triliun pada triwulan III-2016, meningkat dari triwulan sebelumnya yang sebesar Rp1,71 triliun. Pertumbuhan kredit korporasi UMKM juga tumbuh positif, 12,82% (yoy) melambat dari triwulan sebelumnya yang sebesar 14,37% (yoy). Terbatasnya kemampuan likuiditas korporasi UMKM, menyebabkan golongan ini rentan terhadap perubahan kondisi ekonomi. Seiring dengan melambatnya pertumbuhan ekonomi, risiko kredit korporasi dengan skala UMKM terindikasi meningkat. NPL korporasi UMKM pada triwulan III-2016 tercatat 5,34% lebih tinggi dari triwulan sebelumnya yang tercatat sebesar 4,92%. Peningkatan NPL terutama terjadi pada debitur UMKM dari sektor perdagangan eceran bahan makanan dan hasil perkebunan. Grafik 4.13. NPL Kredit Korporasi
Grafik 4.14. NPL Kredit Korpora si per Kategori Debitur 16%
9%
UMKM
Bukan UMKM
14%
8%
12%
7% 5.62%
6% 5%
10%
4.34%
4.74%
8%
4%
6%
3%
4%
2%
2%
1%
0%
4.92% 5.34% 1.70% 1.99%
I
0% I
II
III 2014
Sumber: LBU, diolah
IV
I
II
III 2015
IV
I
II
III
II
III
IV
2014
I
II
III
IV
2015
I
II
III
2016
2016
Sumber: LBU, diolah
4.3. Asesmen Institusi Keuangan (Perbankan) 4.3.1. Perkembangan Kinerja Perbankan Total aset bank umum di Provinsi Maluku Utara pada triwulan III-2016 tercatat sebesar Rp8,22 triliun. Secara tahunan, aset perbankan Malut tumbuh sebesar 6,41% (yoy) melambat dibanding triwulan sebelumnya yang tumbuh sebesar 10,92% (yoy).
48
STABILITAS KEUANGAN DAERAH Secara umum, perlambatan pertumbuhan aktiva perbankan di Malut utamanya disumbang oleh pertumbuhan aktiva bank persero dan bank swasta nasional yang melambat selama triwulan III-2016, seiring dengan melambatnya pertumbuhan ekonomi Maluku Utara. Hal tersebut tercermin dari terkontraksinya pertumbuhan DPK cukup dalam dari sebelumnya tumbuh positif sebesar 4,42% (yoy) pada triwulan II-2016 menjadi kontraksi sebesar 4,20% (yoy) pada triwulan III-2016. Namun demikian, ditengah berbagai perlambatan tersebut stabilitas keuangan daerah tetap terjaga.
Billions
Grafik 4.15. Perkembangan Aset Bank Umum di Maluku Utara (miliar rupiah)
8,400
16% 13.61%
8,200
14%
8,000
12%
7,800
10%
10.92%
7,600 7,400
8%
7,200
6.41%
7,000
6% 4%
6,800
2%
6,600 6,400
0% 1
2
3
4
5
6
7
8
9
10 11 12
1
2015
2
3
4
5
6
7
8
9
2016 AKTIVA
yoy
Sumber : LBU, diolah
Sementara itu, berdasarkan jenis operasinya, aset perbankan konvensional pada triwulan III-2016 tercatat hanya tumbuh 5,79% (yoy) lebih rendah dari triwulan sebelumnya yang tumbuh 11,23% (yoy). Di lain sisi, seiring dengan tingginya intensitas berbagai institusi dalam mempromosikan ekonomi syariah, volume usaha perbankan syariah tercatat tumbuh 17,89% (yoy) atau lebih tinggi dari dari triwulan sebelumnya yang hanya tumbuh 5,10% (yoy).
4.3.2. Intermediasi Perbankan Dana pihak ketiga (DPK) yang dihimpun perbankan yang beroperasi di Maluku Utara pada posisi akhir triwulan III-2016 tercatat sebesar Rp 6,25 triliun, lebih rendah dari triwulan sebelumnya yang sebesar Rp 6,50 triliun. Secara tahunan, pertumbuhan DPK mengalami penyusutan sebesar 4,20% (yoy) setelah pada triwulan sebelumnya masih tumbuh positif sebesar 4,42% (yoy). Jumlah simpanan tabungan pada akhir triwulan III-2016 mencapai Rp3,53 triliun, atau turun 1,09% (qtq). Secara tahunan, tabungan tumbuh melambat dari 16,20% (yoy) menjadi 4,75% (yoy). Melambatnya pertumbuhan tabungan salah satunya dipengaruhi oleh
49
STABILITAS KEUANGAN DAERAH meningkatnya preferensi masyarakat dalam menggunakan dana milik sendiri untuk melakukan kegiatan konsumsi akibat meningkatnya ketidakpastian kondisi perekonomian pada periode mendatang. Sementara itu, simpanan giro pada akhir triwulan III-2016 terkontraksi cukup dalam menjadi Rp1,38 triliun. Secara tahunan giro menyusut sebesar 19,09% (yoy) atau lebih dalam dibanding dibanding penyusutan pada triwulan sebelumnya sebesar 15,30% (yoy). Perlambatan simpanan giro ini dipengaruhi oleh menurunnya giro sektor pemerintah. Tidak tercapainya target pendapatan pemerintah, mendorong penggunaan giro pemerintah di perbankan untuk membiayai belanja pada triwulan III-2016. Simpanan deposito juga tercatat mengalami penyusutan seiring meningkatnya pencairan deposito pemerintah dan deposito milik orang pribadi. Pada akhir triwulan III-2016, jumlah simpanan dalam bentuk deposito tercatat sebesar Rp1,33 triliun. Secara tahunan deposito menyusut sebesar 7,48% (yoy) setelah pada triwulan sebelumnya masih tumbuh 4,41% (yoy) 8,000
35%
7,000
30% 25%
Rp Miliar
6,000
19.41%
5,000
20% 15%
4,000
10%
3,000
5%
4.42%
2,000
0%
1,000
-5%
0
-10% 1
2
3
4
5
6
7
8
9
10 11 12
2015 Giro
1
2
3
4
5
6
7
8
9
2016 Tabungan
Deposito
gDPK_yoy-RHS
Sumber : LBU, diolah
Grafik 4.16. Perkembangan DPK (miliar rupiah)
Dari sisi penyaluran kredit, jumlah kredit yang disalurkan oleh perbankan di Maluku Utara pada triwulan III-2016 tercatat sebesar Rp6,19 triliun. Secara tahunan, penyaluran kredit tumbuh 12,19% (yoy), melambat dari triwulan sebelumnya yang tumbuh 12,29% (yoy). Kredit modal kerja tercatat tumbuh 13,69% (yoy), meningkat dari triwulan sebelumnya yang tumbuh 10,81% (yoy). Pertumbuhan tersebut terutama terjadi pada sektor perdagangan dan sektor konstruksi seiring meningkatnya aktivitas perekonomian pada kedua sektor tersebut.
50
STABILITAS KEUANGAN DAERAH Sementara itu, kredit investasi tercatat tumbuh 1,11% (yoy), lebih rendah dari pertumbuhan triwulan sebelumnya yang tumbuh sebesar 1,69% (yoy). Ketidakpastian perekonomian global ditanggapi dengan turunnya ekspektasi pelaku usaha terhadap kinerja usahanya di periode mendatang sebagaimana terekam dalam hasil SKDU. Hal ini menyebabkan para pelaku usaha cenderung memilih untuk tidak mengajukan kredit investasi baru.
Sumber : LBU, diolah
Grafik 4.17. Perkembangan Kredit di Maluku Utara (miliar rupiah)
Sementara, kredit konsumsi tercatat tumbuh 13,02%, melambat dari pertumbuhan pada triwulan sebelumnya yang mencapai 14,32% (yoy). Perlambatan pertumbuhan kredit konsumsi utamanya disebabkan oleh menurunnya pertumbuhan KPR dari 14,32% (yoy) menjadi 12,11% (yoy) dan pertumbuhan KKB terkontraksi sebesar 7,49% (yoy) Dengan perkembangan penghimpunan dana dan penyaluran kredit tersebut, peran intermediasi perbankan di Maluku Utara yang diukur melalui tingkat LDR (Loans to Deposit Ratio) masih berada di level yang tinggi yakni 99,19%, meningkat dari triwulan sebelumnya yang sebesar 93,60%.
51
STABILITAS KEUANGAN DAERAH 8,000
DPK (Milyar Rp)
Kredit (Milyar Rp)
100%
LDR-RHS
90%
7,000
80%
6,000
70%
5,000
60% 4,000 50% 3,000
40%
2,000
30%
1,000
20%
0
10% 1
2
3
4
5
6
7
8
9 10 11 12 1
2
3
2015
Sumber : LBU, diolah
4
5
6
7
8
9
2016
Grafik 4.18. Perkembangan LDR Bank Umum di Maluku Utara
Berdasarkan perkembangan intermediasi perbankan dan rendahnya risiko kredit yang dicerminkan dengan perkembangan Non Performing Loan (NPL) pada triwulan III-2016, secara umum, ketahanan sektor lembaga keuangan yang diwakili perbankan masih berada dalam kondisi yang cukup baik. NPL masih berada di dalam batas aman, jauh di bawah ambang batas yang sebesar 5%. Pada triwulan III-2016 NPL perbankan Maluku Utara tercatat hanya sebesar 1,97%, sedikit lebih tinggi dari triwulan sebelumnya sebesar 1,86%. Peningkatan NPL terutama terjadi pada kredit yang disalurkan ke sektor korporasi seiring melambatnya pertumbuhan ekonomi pada triwulan III-2016 Grafik 4.19. Perkembangan NPL Perbankan di Malut 7,000
Kredit (Milyar Rp)
NPL's-RHS
6,000
3.0% 2.5%
5,000
2.0%
4,000 1.5% 3,000 1.0%
2,000
0.5%
1,000
0
0.0% 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 1 2 3 4 5 6 7 8 9 2015
52
2016
STABILITAS KEUANGAN DAERAH 4.3.3. Perbankan Syariah Perbankan syariah secara umum memiliki pangsa aset sebesar 4,72% dari total seluruh perbankan di Maluku Utara. Aset perbankan syariah Maluku Utara pada triwulan III2016 tercatat sebesar Rp467 miliar. Secara tahunan, volume usaha perbankan syariah pada triwulan III-2016 tumbuh 17,89% (yoy), jauh lebih tinggi dari triwulan sebelumnya yang tumbuh 5,10% (yoy). Peningkatan volume usaha perbankan syariah di Maluku Utara didukung oleh meningkatnya pertumbuhan DPK dari 8,82% (yoy) menjadi 20,28% (yoy). Peningkatan terutama terjadi pada simpanan jenis giro yang tumbuh meningkat dari sebelumnya kontraksi sebesar 26,78% (yoy) menjadi tumbuh positif sebesar 263,43% (yoy) seiring kebijakan beberapa pemerintah daerah yang memindahkan rekening utamanya ke perbankan syariah. Sementara itu berkurangnya rate bagi hasil serta meningkatnya konsumsi masyarakat menyebabkan simpanan dalam bentuk tabungan syariah dan deposito syariah mengalami perlambatan dan penyusutan. Tabungan syariah tercatat tumbuh 11,96% (yoy) setelah pada triwulan sebelumnya tumbuh 20,76% (yoy). Sementara itu deposito syariah mengalami kontraksi sebesar 13,30% (yoy) Sementara itu, pembiayaan perbankan syariah pada triwulan laporan mulai menunjukan perbaikan kinerja. Penyaluran pembiayaan oleh bank syariah di Maluku Utara pada triwulan III-2016 tercatat sebesar Rp195,72 miliar, tumbuh sebesar 3,29% (yoy), setelah pada triwulan sebelumnya mengalami kontraksi sebesar 4,40% (yoy). Perbaikan kinerja terutama dialami oleh pembiayaan untuk modal kerja yang tercatat tumbuh meningkat dari 6,55% (yoy) menjadi 19,53% (yoy) seiring dengan kinerja sektor perdagangan yang terus meningkat selama tahun 2016. Sementara itu, kontraksi masih dialamai pembiayaan konsumtif dan investasi walaupun tidak sedalam periode sebelumnya. Pembiayaan konsumtif tercatat mengalami penyusutan sebesar 2,51% (yoy) setelah pada triwulan sebelumnya menyusut sebesar 4,48% (yoy). Sementara itu pembiayan investasi menyusut 0,65% (yoy) setelah sebelumnya menyusut 17,38% (yoy). Dengan perkembangan tersebut, pada triwulan III-2016, FDR perbankan syariah Maluku Utara tercatat sebesar 46,11% (yoy) lebih rendah dari triwulan sebelumnya yang sebesar 53,33%. Dari sisi risiko pembiayaan, non performing financing (NPF) mengalami penurunan dibandingkan triwulan sebelumnya dari 3,97% menjadi 2,35%.
53
STABILITAS KEUANGAN DAERAH Grafik 4.20. Perkembangan Perbankan Syariah 500,000
Pembiayaan (Juta)
DPK (Juta)
70%
FDR
450,000
60%
400,000 50%
350,000 300,000
40%
250,000 30%
200,000 150,000
20%
100,000 10%
50,000
0
0% 1
2
3
4
5
6
7
8
9
2015
10 11
1
2
3
4
5
6
7
8
9
2016
Sumber : LBU, diolah
4.3.4. Bank Perkreditan Rakyat Kinerja Bank Perkreditan Rakyat (BPR) dan Bank Pembiayaan Rakyat Syariah (BPRS) di Maluku Utara pada triwulan III-2016 mengalami peningkatan yang cukup signifikan. Aset BPR/S meningkat secara nominal menjadi Rp106,95 miliar, tumbuh dari 52,39 (yoy) pada triwulan lalu, menjadi 86,81% (yoy) pada triwulan III-2016. Adanya penambahan modal oleh pemda pada salah satu BPR/S menjadi pendorong utama peningkatan ini DPK pada triwulan III-2016 tercatat sebesar Rp68,27 miliar atau tumbuh signifikan 143,61% (yoy), lebih tinggi daripada triwulan sebelumnya yang tumbuh 79,61% (yoy). Adanya program Pemerintah Kota Ternate untuk membayarkan gaji PNSnya melalui salah satu BPR/S menyebabkan adanya peningkatan DPK
BPR/S secara signifikan. Di samping itu,
meningkatnya aktifitas promosi dari BPR/S di Maluku Utara juga turut mendorong pertumbuhan ini. Dari sisi penyaluran dana, pada triwulan III-2016 BPR/BPRS di Maluku Utara berhasil mencatatkan kredit/pembiayaan sebesar Rp52,27 miliar atau tumbuh 24,52% (yoy), lebih tinggi dari triwulan sebelumnya yang tumbuh 22,03% (yoy). Meningkatnya jumlah kredit pegawai khususnya dari pemerintah kota Ternate menjadi salah satu faktor pendorong kinerja penyaluran dana BPR/S pada triwulan III-2016.
54
STABILITAS KEUANGAN DAERAH
Sumber : LBU, diolah
Grafik 4.21 Perkembangan BPR/BPRS (juta rupiah)
4.4. Pengembangan Akses Keuangan Kredit UMKM yang disalurkan perbankan Malut pada triwulan III-2016 tercatat Rp1,74 triliun. Jumlah tersebut tumbuh sebesar 11,54% (yoy) melambat dari triwulan sebelumnya yang tumbuh sebesar 12,80% (yoy). Pelemahan harga komoditas perkebunan dan perikanan berdampak pada turunnya kinerja UMKM yang memiliki usaha pada sektor ini sehingga mereka tidak berminat mengajukan kredit baru. Jumlah debitur UMKM pada triwulan III-2016 tercatat sebesar 24.343 rekening, melambat 10,21% (yoy) setelah sebelumnya tumbuh 12,10% (yoy). Penyaluran kredit UMKM meningkat pertumbuhannya, sejalan dengan melambatnya kinerja ekonomi Malut, peningkatan penyaluran kredit UMKM terjadi baik pada kredit modal kerja maupun kredit investasi. Kredit modal kerja yang disalurkan kepada debitur UMKM pada triwulan III-2016 tumbuh sebesar 15,74% (yoy), lebih rendah dari triwulan sebelumnya yang tumbuh sebesar 16,30% (yoy). Sementara itu, kredit investasi UMKM tumbuh sebesar 1,30% (yoy) setelah pada triwulan sebelumnya tumbuh sebesar 3,39% (yoy). Dari sisi kualitas kredit, NPL debitur UMKM pada triwulan III-2016 tercatat sebesar 5,34%, sedikit mengalami penurunan kualitas dari triwulan sebelumnya 4,92%. Peningkatan NPL tercatat terjadi pada sektor transportasi seiring kinerja subsektor perkebunan dan pertambangan yang tidak optimal selama semester I-2016 sehingga sektor penunjang seperti sektor transportasi juga ikut lesu.
55
STABILITAS KEUANGAN DAERAH Masih tingginya NPL kredit untuk debitur UMKM menjadi indikasi bahwa masih diperlukan adanya program-program pendampingan UMKM, utamanya yang mengolah komoditas unggulan daerah. Selain mengoptimalisasi penyaluran KUR yang notabene mensyaratkan bunga bersubsidi, sehingga akan lebih meringankan UMKM. Upaya-upaya
pelatihan
pencatatan
keuangan
dan
penguatan
kelembagaan,
diharapkan akan dapat membantu UMKM mengelola usahanya. Khusus untuk pencatatan keuangan, pada triwulan I-2016 ini Bank Indonesia telah menyediakan aplikasi pencatatan transaksi keuangan bagi gawai berbasis android. Aplikasi yang sederhana namun cukup komprehensif tersebut, diharapkan akan membantu UMKM agar dapat lebih baik dalam mengelola keuangannya. Secara lokal, KPW BI Maluku Utara juga terus membina UMKM di berbagai wilayah di Provinsi Maluku Utara melalui berbagai progam bantuan teknis baik klaster maupun non klaster. Saat ini KPw BI Maluku Utara memiliki 7 klaster aktif dan 1 desa binaan yang ters ebar di beberapa kabupaten kota. Di samping itu, untuk memperluas akses keuangan kepada masyarakat secara rutin KPW BI Maluku Utara bekerja sama dengan perbankan membuat program edukasi keuangan dan pengembangan Layanan Keuangan Digital. Secara khusus KPw BI Maluku Utara juga memiliki program pengembangan UMKM baru yang disebut Wirausaha Bank Indonesia Maluku Utara. Saat ini program tersebut sudah memiliki 2 angkatan di mana para pesertanya telah mendapatkan ases ke perbankan.
56
“Transaksi meningkat seiring kebutuhan masyarakat ”
Secara umum, transaksi keuangan di Maluku Utara pada triwulan laporan menunjukkan penurunan. Hal ini sejalan dengan melambatnya perekonomian di Maluku Utara
sehingga perputaran uang di masyarakat berkurang dibandingkan triwulan sebelumnya.
Net Inflow Tw III-2016 Rp30,16 miliar Nominal Transaksi Kliring Tw III-2016
Sementara, transaksi keuangan non tunai masih dalam tren perlambatan seiring dengan berkurangnya kegiatan
Rp244,49 miliar
di perbankan.
5
PERKEMBANGAN SISTEM PEMBAYARAN
“Pantai Sulamadaha, Ternate” Courtesy : jalan2.com
57
PERKEMBANGAN SISTEM PEMBAYARAN
5.1 Perkembangan Transaksi Pembayaran Tunai Aliran uang kartal pada triwulan III-2016 di Maluku Utara menunjukkan net inflow (uang yang masuk lebih besar daripada jumlah uang yang keluar dari khasanah Kantor Perwakilan Bank Indonesia Provinsi Maluku Utara). Pada triwulan III-2016, aliran uang masuk (inflow) tercatat sebesar Rp486,62 miliar, sementara aliran uang keluar (outflow) sebesar Rp456,47 miliar sehingga menghasilkan net inflow sebesar Rp30,16 miliar.
Sumber: Unit Operasional Kas KPw BI Maluku Utara
Grafik 5.1 Perkembangan Transaksi Tunai di Kantor Perwakilan Bank Indonesia Prov. Malut Seiring dengan penurunan aktivitas karena melambatnya pertumbuhan ekonomi pada triwulan III-2016 serta lebaran yang jatuh pada awal Juli, terjadi net inflow karena adanya pergeseran pola traksaksi. Hal tersebut menunjukkan perbedaan dibandingkan pola historisnya yang menunjukkan net outflow pada tiga tahun ke belakang. Pada triwulan III-2016 jumlah uang masuk (inflow) meningkat 23,58% (yoy), setelah sebelumnya tumbuh sebesar 15,66% (yoy). Jumlah uang keluar (outflow) terkontraksi signifikan sebesar 45,11% (yoy) setelah pada triwulan sebelumnya tumbuh 74,55% (yoy). Untuk memenuhi kebutuhan masyarakat akan uang Rupiah dalam kondisi yang masih relatif baru dan layak edar serta menjangkau masyarakat yang jauh dari wilayah perkotaan, Kantor Perwakilan Bank Indonesia Provinsi Maluku Utara (KPw BI Provinsi Malut) menyediakan layanan kas titipan bekerjasama dengan perbankan di Halmahera Utara. Pada tahun 2017,
58
PERKEMBANGAN SISTEM PEMBAYARAN KPw BI Provinsi Malut akan membuka Pelayanan kas titipan di Halmahera Selatan, bekerjasama dengan perbankan setempat. Selain itu, KPw BI Provinsi Malut juga melakukan kegiatan kas keliling secara rutin ke berbagai kabupaten/kota di wilayah Provinsi Maluku Utara. Selama triwulan III-2016 Unit Operasional Kas KPw BI Provinsi Malut telah melaksanakan 6 kali kas keliling ke luar Kota Ternate dan 21 kali kas keliling dalam kota.
Sumber: Unit Operasional Kas KPw BI Maluku Utara
Tabel 5.1 Kegiatan Kas Keliling Triwulan III-2016 Pada triwulan III-2016, ditemukan uang palsu sebanyak 18 lembar di wilayah kerja Kantor Perwakilan Bank Indonesia Provinsi Maluku Utara, jumlah ini meningkat dari temuan triwulan sebelumnya dimana terdapat temuan sebanyak 17 lembar. Dalam rangka melindungi masyarakat dari tindak kriminial pemalsuan uang, Kantor Perwakilan Bank Indonesia Maluku Utara secara periodik melakukan sosialisasi ciri-ciri keaslian uang rupiah untuk meningkatkan pemahaman masyarakat tentang keaslian uang rupiah dan meminimalisir temuan uang palsu. Sosialisasi dilakukan di pusat-pusat perbelanjaan seperti pasar (baik modern maupun tradisional), pusat pendidikan seperti universitas dan sekolah atau kepada Pemerintah Daerah. Selain kegiatan sosialisasi secara langsung, Bank Indonesia juga melakukan publikasi tentang ciri-ciri keaslian uang rupiah melalui media massa baik cetak maupun elektronik.
5.2 Perkembangan Transaksi Pembayaran Nontunai Perkembangan transaksi pembayaran nontunai di Maluku Utara yang tercermin dari transaksi pada layanan kliring perbankan menunjukkan perlambatan seiring dengan perlambatan pertumbuhan ekonomi dan belum dibayarkannya tunjangan kinerja sejak bulan
59
PERKEMBANGAN SISTEM PEMBAYARAN Juli. Secara tahunan, transaksi kliring tumbuh melambat sebesar 3,99% (yoy). Sementara itu, layanan keuangan digital kepada masyarakat di Maluku Utara semakin gencar seiring dengan kebutuhan masyarakat akan akses keuangan digital yang kian tinggi.
5.2.1 Perkembangan Kegiatan Kliring Transaksi nontunai melalui fasilitas kliring pada triwulan III-2016 tercatat sebesar Rp244,49 miliar, tumbuh melambat 3,05% (yoy) setelah pada triwulan sebelumnya tumbuh sebesar 3,99% (yoy). Melambatnya pertumbuhan transaksi melalui kliring di Maluku Utara ditengarai karena menurunnya kegiatan ekonomi masyarakat sebagai dampak dari perlambatan ekonomi sehingga perpindahan dana melalui kliring ikut berkurang. Selain itu, sektor usaha yang melambat sebagai salah satu dampak performa APBD yang kurang baik juga berkontribusi pada pengurangan transaksi melalui kliring.
Sumber: ULNKP2SP KPw BI Maluku Utara
Grafik 5.2 Perkembangan Kliring Maluku Utara Sementara itu, rasio cek dan bilyet giro (BG) kosong masih terjaga di level yang sangat rendah. Pada triwulan laporan, jumlah cek dan bilyet giro kosong tercatat sebesar 32 lembar atau turun 11,11% (qtq). Adapun rasio nilai cek BG kosong terhadap cek BG yang diserahkan pada triwulan III-2016 adalah sebesar 0,66%, meningkat dari rasio triwulan sebelumnya yang tercatat sebesar 0,60%
60
PERKEMBANGAN SISTEM PEMBAYARAN
Sumber: ULNKP2SP KPw BI Maluku Utara
Tabel 5.2 Perkembangan Cek BG Kosong
5.2.2 Perkembangan Keuangan Digital Pada triwulan III-2016, jumlah agen Layanan Keuangan Digital (LKD) tercatat sebanyak 411 agen yang tersebar di seluruh Provinsi Maluku Utara. Jumlah ini tumbuh signifikan dibandingkan periode yang sama di tahun 2015, yakni 284,12% (yoy). Dengan semakin banyaknya agen LKD di Maluku Utara, diharapkan masyarakat Maluku Utara mampu menggunakan layanan keuangan digital dalam transaksi keuangan yang dilakukan sehari-hari sehingga mewujudkan Less Cash Society.
Grafik 5.3 Perkembangan Jumlah Agen LKD di Maluku Utara
61
PERKEMBANGAN SISTEM PEMBAYARAN
62
Peningkatan angkatan kerja yang bekerja (yoy)
4,34%
“Kesejahteraan masyarakat Maluku Utara terindikasi meningkat”
Kesejahteraan masyarakat Provinsi Maluku Utara terindikasi
NTP
103,68 %
meningkat. Dari sisi ketenagakerjaan, terjadi penurunan jumlah
pengangguran
dibandingkan
dengan
tahun
sebelumnya dari 31 ribu jiwa menjadi 21 ribu jiwa.
Namun demikian, adanya penurunan performa keuangan pemerintah
yang
berpengaruh
pada
sektor
lainnya
diperkirakan berdampak pada penurunan ekspektasi dan
tingkat kesejahteraan masyarakat hingga akhir tahun 2016.
6
hteraan petani terindikasi mengalami penurunan.
KETENAGAKERJAAN & KESEJAHTERAAN
“Masjid Al Munawar, Ternate” Courtesy : iloveindonesian.files.wordpress.com
63
KESEJAHTERAAN & KETENAGAKERJAAN
6.1 Perkembangan Kesejahteraan Melambatnya pertumbuhan ekonomi di triwulan III-2016 belum mempengaruhi perkembangan ketenagakerjaan di Maluku Utara. Hal ini tercermin dari data BPS yang menunjukkan pertumbuhan jumlah angkatan kerja yang bekerja sebesar 4,34% (yoy) serta turunnya jumlah pengangguran sebesar 32,39% (yoy) dari 31 ribu jiwa pada tahun 2015 menjadi 21 ribu jiwa per Agustus 2016. Dari sisi pelaku usaha, terjadi peningkatan penggunaan tenaga kerja yang tercermin dari pencapaian SBT realisasi penggunaan tenaga kerja yang tercatat positif sebesar 2,84%. Bertambahnya tenaga kerja terjadi pada sektor industri pengolahan dam sektor transportasi. Dari hasil liaison, tenaga kerja, penambahan tenaga kerja pada pelaku usaha diwakili oleh pencapaian likert scale yang tercatat sebesar 0,43. Indikator Penduduk 15 Tahun Keatas Angkatan Kerja Bekerja Pengangguran Bukan Angkatan Kerja TPAK TPT
2013 735 473 155 18 262 64.40% 3.80%
2014
2015 Agustus 753.8 773.18 481.5 513.6 456 482.54 25.5 31.06 272.3 259.58 63.90% 66.43% 5.30% 6.05%
2016 792.5 524.5 503.5 21 268 66.19% 4.01%
Sumber : BPS Provinsi Maluku Utara, diolah
Tabel 6.1 Perkembangan Ketenagakerjaan di Maluku Utara Agustus (ribu jiwa)
Sumber : Liaison KPwBI Provinsi Maluku Utara, diolah
Grafik 6.1 Perkembangan Likert Scale Penggunaan Tenaga Kerja di Maluku Utara
64
KESEJAHTERAAN & KETENAGAKERJAAN 6.2 Nilai Tukar Petani (NTP) Pada akhir triwulan III-2016, Nilai Tukar Petani (NTP) Maluku Utara tercatat sebesar 103,68, tumbuh sebesar 2,65% (yoy) setelah pada triwulan II-2016 tumbuh 2,65% (yoy). Menurunnya NTP pada triwulan laporan dibandingkan triwulan sebelumnya dikarenakan peningkatan biaya lebih tinggi dibandingkan harga jual hasil produksi. Kondisi ini selaras dengan inflasi triwulanan yang juga mengalami peningkatan dari inflasi 3,87% (yoy) menjadi inflasi 4,05% (yoy).
Sumber : BPS Provinsi Maluku Utara, diolah
Grafik 6.2 Perkembangan NTP Maluku Utara
Pada triwulan ini, NTP Maluku Utara masih memiliki nilai lebih tinggi daripada NTP Nasional. NTP tersebut berada pada peringkat keempat di wilayah Sulampua (Sulawesi, Maluku, Maluku Utara, Papua dan Papua Barat).
Pada Triwulan III-2016, dari sepuluh
provinsi di wilayah Sulampua, tujuh provinsi mengalami peningkatan kesejahteraan petani yang ditandai dengan NTP di atas 100. Sedangkan tiga provinsi lain yaitu Sulawesi Tengah, Papua, dan Sulawesi Utara terindikasi mengalami penurunan kesejahteraan petani dengan NTP yang lebih kecil dari 100.
65
KESEJAHTERAAN & KETENAGAKERJAAN Tabel 6.2 Nilai Tukar Petani (NTP) Wilayah Sulampua Peringkat
Provinsi
NTP
Sumber : BPS Provinsi Maluku Utara, diolah
Menurunnya NTP Maluku Utara terjadi pada dua sektor pertanian. Menurunnya NTP ini disebabkan oleh kenaikan harga produk penunjang produksi pertanian. Di lain sisi, panen komoditas tanaman hortikultura dan tanaman perkebunan rakyat pada triwulan laporan mendorong rendahnya pertumbuhan harga jual produksi pertanian.
Grafik 6.3 NTP per Subsektor di Maluku Utara
6.3 Tingkat Kesejahteraan Seiring dengan terjaganya level inflasi, kesejahteraan masyarakat Maluku Utara pada triwulan III-2016 terindikasi meningkat. Hasil survei konsumen mencatatkan indeks penghasilan masyarakat meningkat dari 128 menjadi 131. Selain itu, dengan telah
66
KESEJAHTERAAN & KETENAGAKERJAAN ditetapkannya UMP tahun 2017 yang meningkat dari Rp1.681.000 menjadi Rp1.975.000 atau meningkat sebesar 17,49% mendorong peningkatan persepsi kesejahteraan masyarakat.
Tabel 6.3 Perkembangan Upah Minimum Provinsi Maluku Utara
Ketidakpastian perekonomian global dan performa realisasi keuangan Pemerintah yang memberikan dampak negatif pada beberapa sektor sedikit berpengaruh pada ekspektasi masyarakat terhadap kondisi kesejahteraannya pada triwulan IV-2016 hingga enam bulan ke depan. Hal ini tercermin pada penurunan indeks ekspektasi konsumen dari 132 menjadi 124. Nilai Indeks Tendensi Konsumen (ITK) Provinsi Maluku Utara pada Triwulan III-2016 mengonfirmasi adanya persepsi penurunan kesejahteraan masyarakat. Nilai ITK pada triwulan laporan menurun menjadi 100,87 dari nilai 109,30 pada triwulan sebelumnya. Meski menurun, indeks masih berada di atas 100 yang menunjukkan optimisme masyarakat akan keadaan ekonomi ke depan.
67
KESEJAHTERAAN & KETENAGAKERJAAN
68
Proyeksi Ekonomi Tw I- 2017
5,31% 5,81% “Pertumbuhan ekonomi diproyeksikan terakselerasi, namun dengan tekanan inflasi yang meningkat”
Perekonomian Malut pada triwulan I-2017 diperkirakan tumbuh lebih tinggi dari triwulan IV-2016 dan berada pada kisaran 5,31% (yoy) – 5,81% (yoy) dengan kecenderungan bias ke
Proyeksi Inflasi Tw I-2017
5,09% ± 1%
bawah.
Dengan mempertimbangkan kondisi terkini serta risiko lonjakan inflasi pada periode mendatang, inflasi pada triwulan I-2017 diproyeksikan pada kisaran 5,09% ± 1% (yoy).
7
PROSPEK PEREKONOMIAN
69
PROSPEK PEREKONOMIAN >> 7.1 Prospek Pertumbuhan ekonomi Perekonomian Maluku Utara pada triwulan I-2017 diperkirakan tumbuh meningkat dari triwulan berjalan dan berada pada kisaran 5,31% - 5,81% (yoy) dengan kecenderungan bias ke bawah. Dari sisi permintaan, konsumsi rumah tangga akan menjadi penggerak utama ekonomi Provinsi Maluku Utara pada triwulan mendatang. Sementara itu, perbaikan produksi sektor pertanian (termasuk perikanan) dan meningkatnya produksi nikel yang disertai dengan rencana relaksasi UU Minerba pada triwulan I-2017 mendatang diperkirakan akan berdampak pada meningkatnya ekspor baik antar daerah maupun luar negeri.
Sumber : BPS Provinsi Maluku Utara dan Bank Indonesia, diolah
Grafik 7.1 Perkembangan PDRB Malut dan Proyeksinya
Dari sisi penawaran, pertumbuhan ekonomi dipicu dari membaiknya kinerja sektor utama khususnya sektor perdagangan besar dan eceran dan sektor konstruksi. Selanjutnya, di tengah melambatnya perekonomian global dan nasional, para pelaku usaha di Maluku Utara masih sangat optimis terhadap perkembangan usahanya pada tahun 2017 mendatang. Hal tersebut dikonfimasi dari hasil liaison kepada para pelaku usaha sektor utama di Maluku Utara dengan nilai likert scale >1.
70
PROSPEK PEREKONOMIAN >> Siklus La Nina yang masih akan berlangsung hingga akhir triwulan I-2017 mendatang, diperkirakan akan sedikit menekan hasil produksi pertanian dan perikanan, namun dalam koridor yang terbatas. Secara umum diperkirakan hasil produksi pertanian dan perikanan akan masih meningkat. Selain itu, rencana relaksasi UU Minerba diperkirakan akan memberikan ruang lebih luas bagi peningkatan ekspor Maluku Utara, utamanya dari komoditas nikel. Namun demikian, seiring pembangunan smelter yang terus berlangsung apabila relaksasi UU Minerba batal diimplementasikan, Maluku Utara masih akan mendapat stimulus pertumbuhan dari sektor industri pengolahan. Pelaksanaan Pilkada serentak di Kabupaten Pulau Morotai dan Kabupaten Halmahera Tengah juga diperkirakan akan menjadi pendongkrak konsumsi pemerintah, namun masih akan dibayangi adanya pembayaran utang oleh Pemerintah Provinsi Maluku Utara kepada PT SMI yang akan mengambil pangsa lebih dari tiga persen anggaran belanja pemprov. Dengan memperhatikan perkembangan terkini dan faktor-faktor risiko, diperkirakan perekonomian Maluku Utara pada tahun 2017 akan tumbuh pada kisaran 5,56% - 6,06% (yoy).
7.1.1 Sisi Permintaan Meningkatnya pertumbuhan ekonomi pada triwulan I-2017 terutama didorong oleh terjaganya pertumbuhan konsumsi rumah tangga pada level yang tinggi. Pertumbuhan konsumsi rumah tangga diperkirakan terjaga pada kisaran 6% (yoy) seiring dengan adanya peningkatan UMP sebesar 17,49%, jauh lebih tinggi dari peningkatan tahun sebelumnya yang hanya sebesar 6,59%. Kondisi ini juga didukung dengan kecenderungan harga komoditas nikel, cengkih, fuli, dan pala yang diperkirakan terus membaik pada tahun 2017 mendatang sehingga berdampak positif pada pendapatan masyarakat Maluku Utara. Pasokan nikel dunia yang terus menurun akibat pengurangan produksi yang dilakukan negara produsen nikel menjadi faktor pendorong harga nikel hingga awal tahun 2017. Terlebih lagi Filipina, yang saat ini menjadi produsen utama nikel, pada tahun 2017 berencana akan menerapkan aturan pelarangan ekspor mineral mentah seperti yang dilakukan oleh Indonesia. Sementara itu, kegiatan ekspor baik luar negeri maupun antar daerah diprediksi mengalami peningkatan sebagai efek lanjutan dari mulai beroperasinya smelter di Pulau Gebe dan smelter Pulau Obi yang ditargetkan akan beroperasi pada Februari 2017 mendatang. Peristiwa pengrusakan fasilitas smelter di Pulau Gebe yang sempat menghentikan produksi PT Fajar Bhakti Lintas Nusantara (PT FBLN) selama beberapa hari pada pertengahan November
71
PROSPEK PEREKONOMIAN >> 2016 lalu, diharapkan tidak berlangsung lama dan tidak mengurangi kapasitas produksi nickel pig iron PT FBLN. Lebih jauh lagi, penguatan kerjasama antara Maluku Utara dengan Jawa Timur semakin menguatkan kepastian pasar bagi produk hasil bumi Maluku Utara, utamanya cengkih, fuli, dan pala. Harga komoditas hortikultura utamanya aneka cabai dan bawang merah, yang masih berada pada level optimalnya, diperkirakan akan turut meningkatkan daya beli masyarakat. Faktor penghambat pertumbuhan terutama berasal dari komponen investasi (PMTB). Rendahnya investasi baru pada periode mendatang akibat telah terselesaikannya proyekproyek besar pada akhir tahun 2016 diperkirakan akan mengurangi pertumbuhan komponen investasi. Terbatasnya ruang gerak fiskal juga diperkirakan akan berdampak pada berkurangnya proyek-proyek infrastruktur besar di Maluku Utara. Meskipun pada tahun 2017 mendatang akan dilaksanakan pilkada serentak di dua kabupaten di Maluku Utara, namun disetujuinya utang pemprov kepada PT Sarana Multi Infrastruktur (SMI) diperkirakan akan membayangi pertumbuhan komponen konsumsi pemerintah. Lebih jauh lagi, target peningkatan realisasi PAD yang bersumber dari bagi hasil perusahaan tambang disangsikan akan dapat dicairkan sepenuhnya pada tahun 2017 mendatang.
7.1.2 Sisi Penawaran Ditilik dari sisi penawaran, meningkatnya pertumbuhan pada triwulan I-2017 didorong oleh terjaganya kinerja
sektor
pertanian, sektor
pertambangan,
sektor
administrasi
pemerintahan, sektor perdagangan dan sektor konstruksi. Di lain sisi, sektor industri pengolahan, penyediaan makanan dan minuman, serta sektor jasa keuangan diestimasikan tumbuh melambat pada tahun 2017 mendatang. Sektor pertanian, kehutanan, dan perikanan, pertumbuhannya diproyeksikan akan lebih tinggi dari tahun 2016. Meskipun siklus La Nina diperkirakan masih akan berlangsung hingga akhir triwulan I-2016, diperkirakan dampak terhadap produksi pertanian dan perikanan di Maluku Utara tidak akan terlalu signifikan. Mengingat ekstensifikasi program klaster dan pembudidayaan ikan oleh pemerintah daerah semakin masif digalakkan. Berdasarkan hasil liaison ke pelaku usaha sektor perikanan, rata-rata likert scale ekspektasi produksi tahun 2017 bernilai positif >1. Sementara itu, suhu permukaan air laut yang kembali normal diperkirakan meningkatkan hasil tangkapan ikan selama tahun 2017 mendatang.
72
PROSPEK PEREKONOMIAN >> Meningkatnya produksi sektor pertanian serta terjaganya konsumsi masyarakat diperkirakan mampu menjaga pertumbuhan sektor perdagangan untuk tumbuh mendekati level 8% pada triwulan I-2017. Kerjasama dagang antara Maluku Utara dan Jawa Timur juga memberikan kepastian pasar pada produk-produk Maluku Utara, utamanya hasil perkebunan dan perikanan. Selain itu, pembukaan beberapa jalur transportasi laut dan udara baru diprediksi juga berdampak positif pada aktivitas perdagangan di Maluku Utara. Sementara itu, sektor pertambangan mulai mengalami peningkatan namun masih dalam rentang yang terbatas. Dengan membaiknya harga nikel, perusahaan pertambangan nikel yang masih beroperasi diperkirakan akan memperbaiki level produksinya setelah sebelumnya dipangkas akibat turunnya harga nikel selama pertengahan tahun 2016. Beroperasinya smeltersmelter baru juga menjadi peluang perluasan pasar bagi para penambang nikel sehingga turut menjadi faktor pendorong untuk meningkatkan level produksi. Perlambatan diperkirakan terjadi pada sektor industri pengolahan dan sektor jasa keuangan dan asuransi. Permintaan global terhadap kopra yang menurun yang telah berlangsung beberapa waktu ini, diperkirakan akan memberikan dampak pada pertumbuhan industri pengolahan Maluku Utara. Tren global yang mulai bergeser pada permintaan air kelapa dan kelapa segar, menyebabkan produsen lebih memilih untuk memanen kelapa mereka lebih awal. Berdasarkan data World Bank permintaan kopra pada tahun 2016 menurun sebesar 0,6% dibanding tahun sebelumnya. Sementara peningkatan permintaan kelapa segar dan air kelapa peningkatannya lebih besar dari 50% dibanding tahun 2015 lalu. Harga kopra hingga triwulan IV-2016 terpantau masih berada pada tren penurunan, oleh sebab itu para pengolah kopra di Maluku Utara juga masih membatasi produksinya sembari menanti membaiknya harga kopra. Sementara itu pertumbuhan kredit selama tahun 2016 yang cenderung melambat serta rendahnya pertumbuhan simpanan dalam bentuk giro diperkirakan masih akan menjadi penghambat kinerja sektor keuangan pada tahun 2017.
7.2 Outlook Inflasi Daerah Tekanan inflasi kota Ternate pada triwulan I-2017 diperkirakan akan mengalami peningkatan dibanding inflasi pada tahun berjalan. Peningkatan konsumsi rumah tangga sebagai dampak dari meningkatnya UMP tahun 2017 sebesar 17,49% diperkirakan akan menjadi salah satu sumber risiko utama. Diperkirakan jelang awal tahun 2017 mendatang pemerintah juga akan melakukan evaluasi terhadap harga BBM yang sejak April lalu belum berubah. Tren peningkatan harga minyak dunia yang terus berlangsung, diperkirakan akan
73
PROSPEK PEREKONOMIAN >> mendorong penyesuaian harga BBM di Indonesia. Disamping itu, basis inflasi yang cukup rendah pada tahun 2016 menjadi risiko munculnya base effect inflasi pada tahun mendatang. Peningkatan pendapatan masyarakat yang cukup signifikan, apabila dilihat dari peningkatan UMP, diperkirakan akan meningkatkan konsumsi masyarakat, utamanya untuk barang kebutuhan sekunder dan tersier. Selain itu, efek lonjakan konsumsi akibat pilkada kabupaten/kota diperkirakan akan cukup signifikan mendorong peningkatan inflasi pada triwulan I-2017 mendatang. Sementara, untuk kebutuhan konsumsi rutin harian, diperkirakan pasokan bahan makanan di Maluku Utara relatif akan lebih stabil pada triwulan I-2017 mendatang. Gencarnya program pemerintah melakukan ekstensifikasi dan budidaya tanaman pangan dan tanaman hortikultura penyebab inflasi seperti padi, aneka cabai, dan aneka bawang berdampak positif pada stabilitas pasokan di Ternate. Dengan meningkatnya produksi komoditas tersebut ketergantungan kota Ternate pada pasokan dari luar provinsi juga berkurang. Peningkatan harga komoditas akibat penyesuaian harga BBM pada awal tahun 2017 mendatang diperkirakan akan memberikan dampak lanjutan pada peningkatan harga bahan pokok dan sarana transportasi masyarakat. Mengingat bobotnya yang cukup besar, diperkirakan apabila terjadi penyesuaian harga BB M tersebut, akan menyumbang peningkatan inflasi yang cukup signifikan. Hingga akhir 2017, risiko peningkatan tekanan inflasi diperkirakan muncul terutama dari inflasi inti dan inflasi administered price. Dari inflasi inti, tekanan berasal dari komoditas pendidikan yang menyesuaikan tarif sumbangan pendidikan untuk berbagai level pendidikan mulai dari TK sampai dengan SLTA. Beberapa komoditas manufaktur juga berpotensi mengalami peningkatan harga seiring penyesuaian harga yang diperkirakan masih akan berlangsung, meski nilai tukar rupiah pada beberapa triwulan terakhir sudah mulai berada pada nilai optimalnya. Meningkatnya pendapatan masyarakat sebagai efek dari peningkatan UMP serta perbaikan kinerja sektor utama berpotensi meningkatkan harga komoditas bahan bangunan. Sementara itu, dari sisi inflasi administered price, peningkatan tekanan inflasi dipicu oleh rencana penyesuaian harga BBM, yang kemudian biasanya diikuti dengan kenaikan tarif dasar listrik. Tekanan juga meningkat akibat ekspektasi masyarakat akan harga rokok sebagai reaksi atas isu rencana pemerintah menaikan harga. Dengan memperhatikan risiko-risiko tersebut, inflasi pada triwulan I-2017 diperkirakan berada pada kisaran 5,09% ± 1%. (yoy). Sementara dengan memperhatikan potensi risiko sepanjang tahun 2017, diperkirakan inflasi tahun 2017 diperkirakan berada pada kisaran 4,83% ± 1% (yoy).
74
