KATA PENGANTAR. Kepala Perwakilan, NIP

KATA PENGANTAR

Era transparansi dan perkembangan teknologi informasi telah menjadikan masyarakat lebih kritis dan cenderung terjadi perubahan yang cepat di masyarakat. Kondisi seperti ini menuntut instansi/organisasi untuk mengakomodasi mengakomod dan mengantisipasi keinginan masyarakat/publik untuk memperoleh informasi. Perkembangan teknologi informasi telah melahirkan perkembangan yang cukup pesat pada media massa, cetak, dan elektronik. Menjamurnya berbagai media massa dan derasnya arus informasi yang menerpa masyarakat belum merupakan jaminan akan memberi pencerahan kepada masyarakat. ut, diperlukan kelembagaan Humas (Hubungan Masyarakat) dalam Dengan kondisi tersebut, setiap instansi pemerintah untuk mengimbangi arus informasi di masyarakat yang sewaktu-waktu sewaktu dapat merugikan instansi pemerintah. Humas atau yang lebih dikenal istilah Public Relation (PR) merupakan salah satu metode komunikasi untuk menciptakan citra positif dari mitra organisasi/instansii atas dasar menghormati kepentingan bersama. Pembentukan Humas Instansi berfungsi untuk menerjemahkan erjemahkan kebijakan kepada para pegawainya atau masyarakat/publik dan untuk memonitor setiap sikap dan tingkah laku publik/masyarakat publik masyarakat untuk disampaikan kepada pimpinan pinan instansi sebagai bahan pengambilan pengambil keputusan. Laporan ini merupakan kumpulan kegiatan kehumasan yang telah dilaksanakan oleh Satgas Kehumasan Perwakilan BPKP Provinsi Sulawesi Selatan selama bulan April sampai dengan Juni 2014. Diharapkan melalui laporan ini dapat memberikan umpan balik (feed (feed back) back yang positif bagi pengelolaan kegiatan kehumasan di Perwakilan BPKP Provinsi Sulawesi Selatan. Makassar, 3 Oktober 2014 Kepala Perwakilan,

Deni Suardini NIP 19650621 650621 198703 1 001

i

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR ...................................................................................................

i

DAFTAR ISI ...............................................................................................................

ii

RINGKASAN EKSEKUTIF ...........................................................................................

1

URAIAN KEGIATAN KEHUMASAN ............................................................................

4

1.

Pemantauan Berita Media Massa (Kliping dan analisis berita) .....................

4

2.

Penyampaian Informasi ke Masyarakat/Publik .............................................

30

3.

Pengelolaan Website BPKP ............................................................................

40

4.

Peliputan Kegiatan Kantor .. ..........................................................................

42

5.

Pembinaan Kehumasan .................................................................................

44

6. 7.

Menjalin Hubungan dengan Media Massa dan Instansi Lain ........................ Anggaran dan Realisasi keuangan kegiatan kehumasan Perwakilan BPKP ............................................................................................

44

8.

Koordinasi dengan Biro Hukum dan Humas (Kejadian dan Bentuknya) ..............................................................................

45

45

LAMPIRAN

-

Fotokopi kliping koran berita yang terkait dengan BPKP (62 berita)

-

Berita Bergambar dari hasil peliputan Triwulan I Tahun 2014 (38 berita)

ii

Laporan Humas Triwulan III Tahun 2014

PERWAKILAN BPKP PROVINSI SULAWESI SELATAN BADAN PENGAWASAN KEUANGAN DAN PEMBANGUNAN PERWAKILAN PROVINSI SULAWESI SELATAN Jalan Tamalanrea Raya No. 3 Bumi Tamalanrea Permai (BTP) Makassar Telp.: (0411) – 590591 Fax : 0411 – 590595 PO BOX 176 email: [email protected]

RINGKASAN EKSEKUTIF

Laporan ini disusun sesuai dengan surat Sekretaris Utama BPKP nomor S-61/SU/04/2010 tanggal 18 Januari 2010 tentang Penyempurnaan Sistem Pengelolaan Kehumasan yang memuat pedoman penyusunan laporan triwulanan kegiatan kehumasan bagi unit kerja perwakilan tahun 2010. Pedoman tersebut merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Keputusan Kepala BPKP Nomor KEP-277/K/SU/2009 tentang Sistem Pengelolaan Kehumasan di lingkungan BPKP. Dalam rangka meningkatkan citra BPKP, kegiatan kehumasan yang telah dilaksanakan Sekretariat Humas Perwakilan BPKP Provinsi Sulawesi Selatan selama periode Triwulan III Tahun 2014 adalah sebagai berikut: 1. Pemantauan Berita Media Massa (Kliping dan Analisis Berita) Telah dilakukan pemantauan berita media massa dalam bentuk kliping dan analisis berita terhadap pemberitaan yang berhubungan langsung dengan Perwakilan BPKP Provinsi Sulawesi Selatan. Selama periode Triwulan III Tahun 2014 jumlah berita yang dipantau dengan membuat kliping dan analisis berita sebanyak 60 Berita. Media cetak yang menjadi sumber kliping tersebut berjumlah lima buah yang terdiri dari harian Fajar, Tribun Timur,Koran Sindo, Ujung Pandang Ekspress dan Koran Tempo. Selain itu, ada beberapa berita yang bersumber dari internet, yaitu Tribuntimur.com,

Resbantaeng.com,

Berita.yahoo.com,

Tempo.com,

Luwuraya.com,

Rakyatsulsel.com, Pangkepkab.go.id, Paloponews.com, Ciptakarya.com, Bkd.soppeng.go.id, Rumahpemilu.org,

Inspektoratlutimkab.go.id,

Tanatoraja.go.id,

Antaranews.com,

Makassarterkini.com dan Profesi online.

Halaman 1 dari 50


PERWAKILAN BPKP PROVINSI SULAWESI SELATAN

2. Penyampaian Informasi ke Masyarakat/Publik Penyampaian informasi ke masyarakat/publik yang telah dilaksanakan selama periode Triwulan III Tahun 2014 adalah sebanyak 120 kegiatan, yakni dalam bentuk sosialisasi tugas pokok dan fungsi serta produk BPKP dan lain-lain sebanyak 64 kali kegiatan, pemberian keterangan ahli sebanyak 20 kali kegiatan, ekspose kasus 7 kali kegiatan, peliputan kegiatan kantor 29 kali kegiatan.

3. Pengelolaan Website BPKP Dalam rangka meningkatkan citra BPKP, Perwakilan BPKP Provinsi Sulawesi Selatan telah melakukan kegiatan pengelolaan website. Kegiatan yang dilaksanakan pada periode Triwulan III Tahun 2014 terdiri dari upload content 16 kali kegiatan. Saat ini kegiatan pengelolaan website masih terus berlangsung untuk mendapatkan bentuk ideal tampilan sebuah website yang informatif, akomodatif, dinamis, dan bermutu. Update terhadap content website akan selalu dilakukan dengan menyesuaikan perkembangan informasi yang terjadi sehingga selalu up to date (terkini). 4. Peliputan Kegiatan Kantor Kegiatan-kegiatan kantor yang telah diliput oleh pengelola Humas selama Triwulan III Tahun 2014 sebanyak 29 kegiatan, antara lain penandatanganan rencana aksi, Diklat SPIP, Diklat sertifikasi Pembentukan Auditor Ahli, Kunjungan Kerja, Kegiatan Rohani serta kegiatan lainnya.

5. Pembinaan Kehumasan Selama Triwulan III Tahun 2014, Perwakilan BPKP Provinsi Sulawesi Selatan melaksanakan kegiatan pembinaan kehumasan dalam bentuk rapat staf dan rapat Satgas Kehumasan, serta terlibat dalam FGD Kehumasan.

6. Menjalin Hubungan dengan Media Massa dan Instansi Lain Guna membangun citra institusi, Perwakilan BPKP Provinsi Sulawesi Selatan dalam Triwulan III Tahun 2014 senantiasa menjalin hubungan baik dengan media massa sebagai salah satu mitra kerjanya. Bentuk hubungan dengan media massa dilaksanakan dengan menghubungi pihak penerbit media serta memberi apresiasi atas beberapa berita terkait BPKP, serta menunjuk

Halaman 2 dari 50


PERWAKILAN BPKP PROVINSI PROVINSI SULAWESI SELATAN SELATA

contact person yang dapat dihubungi oleh media massa dan meminta media massa menunjuk contact person (wartawan/redaktur/reporter) yang menjadi penghubung antara Sekretariat Humas Perwakilan BPKP Provinsi Sulawesi Selatan dan media massa yang diwakilinya, serta bersedia menemui wartawan yang datang untuk meliput berita di kantor. 7. Anggaran dan Realisasi Keuangan Kegiatan Kehumasan Perwakilan Tidak terdapat anggaran khusus dalam DIPA yang diperuntukkan untuk pengelolaan kehumasan. kehumasan 8. Koordinasi dengan Biro Hukum dan Humas (kejadian dan bentuknya) Menyampaikan laporan triwulanan dengan akurat dan tepat waktu serta koordinasi dengan Biro Hukum dan Humas terus dilaksanakan untuk lebih mengefektifkan pengelola kegiatan di perwakilan. Koordinasi umumnya dilaksanakan dalam bentuk pengeditan dan pengiriman berita yang akan di-upload di content BPKP pusat serta pengiriman laporan kehumasan perwakilan.

Kepala Perwakilan,

Deni Suardini NIP 19650621 0621 198703 1 001

Halaman 3 dari 50



URAIAN KEGIATAN KEHUMASAN

1. Pemantauan Berita Media Massa (Kliping dan Analisis Berita) Dalam rangka pemantauan berita media massa, pengelola kehumasan membuat kliping dan analisis berita terhadap pemberitaan yang berhubungan langsung dengan Perwakilan BPKP Provinsi Sulawesi Selatan. Selama periode Triwulan III Tahun 2014 jumlah berita yang dipantau dengan membuat kliping dan ringkasan berita sebanyak 58 berita. Media cetak yang menjadi sumber kliping adalah: - Harian Fajar; - Harian Tribun Timur; - Harian Seputar Indonesia (Sindo); - Harian Koran Tempo; - Ujung Pandang Ekspress Selain itu, ada beberapa berita yang bersumber dari internet, yaitu Tribuntimur.com, Resbantaeng.com,

Berita.yahoo.com,

Tempo.com,

Luwuraya.com,

Rakyatsulsel.com,

Pangkepkab.go.id, Paloponews.com, Ciptakarya.com, Bkd.soppeng.go.id, Rumahpemilu.org, Inspektoratlutimkab.go.id, Tanatoraja.go.id, Antaranews.com, Makassarterkini.com dan Profesi online. Adapun berita yang dipantau adalah sebagai berikut: No.

Tanggal Terbit

Koran / Harian

Judul Berita

Isi Berita

1

2

3

4

5

1

2/7/2014

Fajar

Tersangka RPH Ditahan

Dua tersangka kasus dugaan korupsi perbaikan kandang dan pengembangan usaha perusahaan daerah (PD) Rumah Potong Hewan Kota Makassar, ditahan selasa 1 Juli keduanya adalah Sudirman Lannurung dan Alimuddin. Dugaan tindak pidana korupsi perbaikan kandang dan pengembangan usaha Perushaan Daerah (PD) Rumah Potong Hewan Kota Makassar itu, telah merugikan negara hingga

Halaman 4 dari 50


PERWAKILAN BPKP PROVINSI SULAWESI SELATAN miliaran rupiah, Berdasarkan perhitungan BPKP kerugian negara sebanyak Rp1,6 milyar. Kasus ini sendiri berawal dari diterimanya data perbaikan kandang dan pengembangan usaha dari Pemkot Makassar sebesar Rp750 juta thn 2006, serta masing-masing Rp750 juta pada tahun 2009 dan 2010 dana sebesar Rp2,2 milyar itu lalu diserahkan kepihak rekanan utk melaksanakan pekerjaan tersebut.

2

4/7/2014

Koran Sindo

Polisi Bidik Kepala DPPKAD Lutim Terkait Dugaan Tindak Korupsi Saat Jabat Camat Malili

Penyidik Polres Luwu Timur (Lutim) menjadwalkan pemeriksaan terhadap Kepala Dinas (Kadis) Pendapatan Pengelolaan, Keuangan dan Aset Daerah (DPPKAD) Lutim Aini Endis Amnika. Pemeriksaan Endis terkait dengan perannya dalam pembebasan lahan di Desa Ussu untuk kepentingan PT Prima Utama Lestari (PUL) yang terindikasi korupsi. Endis diperiksa dalam kapasitas sebagai mantan camat Malili. Kapolres Lutim, AKBP Rio Indra Lesmana mengatakan laporan resmi hasil perhitungan Kerugian Negara dari Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) Perwakilan Sulsel terkait kasus pembebasan lahan di Desa Ussu.

3

8/7/2014

Fajar

Tersangka Korupsi RPH Ajukan Praperadilan

Tersangka dugaan korupsi PD Rumah Potong Hewan (RPH) Sudirman mengajukan praperadilan ke Pengadilan Negeri Makassar. Penasehat Hukum Sudirman, Basri Omes menilai kasus kleinnya perdata. Tapi jadi tersangka kasus korupsi. Kasus korupsi ini pertama kali diusut kepolisian daerah Sulsel pada 2012 berdasarkan hasil audit Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) Provinsi Sulawesi Selatan yang menemukan jumlah kerugian negara pada proyek

Halaman 5 dari 50


PERWAKILAN BPKP PROVINSI SULAWESI SELATAN tersebut sebesar Rp1,3 M. Kasus ini berawal dari diterimanya dana perbaikan kandang dan pengembangan usaha dari Pemkot Makassar sebesar Rp750 juta pada 2006, serta masing-masing Rp750 juta pada 2009-2000.

4

11/7/2014

Fajar

5

14/7/2014

Fajar

Kejari Kumpulkan Data Dugaan Korupsi Kapal

Penyelidikan kasus dugaan korupsi bantuan dua kapal nelayan sudah berjalan sejak akhir 2013 lalu. Namun Kejaksaan Negeri (Kejari) Bulukumba belum juga memperlihatkan perkembangan berarti dalam penyelidikannya. Kasi pidana khusus Kejari Bulukumba Muh. Ruslan Muin mengatakan penyelidikan setelah menerima informasi masyarakat terkait dugaan penyimpangan pengadaan dua unit kapal. Kita masih melakukan penyelidikan terkait dugaan penyimpangannya. Setelah Kejari mengambil keterangan sejumlah pihak, akan melakukan ekspose audit investigasi untuk menemukan alat bukti yang cukup dalam kasus ini di BPKP.

Pengelolaan DAK Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) Prov. Sulsel Pendidikan mulai melakukan audit terhadap Mencurigakan pengelolaan Dana Khusus (DAK) Pendidikan. Ditengarai ada praktek rekayasa dalam pelaksanaan proyek dan pengadaan buku. Kepala Seksi Pendidikan Dasar Dinas Pendidikan Kabupaten Sidrap Syahrul Syam mengatakan pihaknya telah diminta untuk memberikan klarifikasi terkait pengelolaan dana alolasi khusus tahun 2013. Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) mencurigai dan menganggap ada yang tidak beres dengan hasil pelaksanaan DAK 2013, Pihaknya mempersilahkan BPKP untuk menanyakan langsung kepada Halaman 6 dari 50


PERWAKILAN BPKP PROVINSI SULAWESI SELATAN masing-masing sekolah.

6

15/7/2014

Koran Sindo

Kasus Korupsi Lampu Hias Mandek

Penuntasan kasus dugaan korupsi pengadaan lampu hias di Dinas Pertambangan Kabupaten Maros yang disidik Polda Sulsel mandek, setelah berkas perkara ditolak oleh Jaksa peneliti di Kejati Sulsel. Kendati Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) Prov. Sulsel menemukan adanya kerugian negara dengan total Rp78 juta. Tetapi jaksa masih merekomendasikan agar penyidik Polda menyiapkan alat bukti yang cukup dan tidak hanya menyeret Kuasa Pengguna Anggaran (KPA) sebagai tersangka. Kepala Bidang Humas Polda Sulselbar Kombers Pol Endi Sutendi mengakui berkas kasus korupsi pengadaan, pemasangan lampu hias di Kabupaten Maros ini sudah dua kali ditolak oleh jaksa. Pengembalian berkas perkara dilakukan kejaksaan dengan rekomendasi agar penyidik Polda melengkapi alat bukti pendukung dan saksi

7

17/7/2014

Fajar

Kasus Jalan Lingkar Terhambat Audit BPKP

Penyelidikan kasus dugaan korupsi pembangunan trace jalan lingkar timur di Kepulauan Selayar jalan ditempat. Kejaksaan Tinggi Sulsel juga menaikkan statusnya ke tahap penyidikan. Penyelidikan kasus ini dimulai sejak 2012 lalu/ Perkara dugaan korupsi trace jalan lingkar timur di Kepulauan Selayar bergulir setelah kejati menerima laporan kejanggalan dalam pengerjaan proyek senilai Rp500 juta itu. Kepala Seksi Penerangan Hukum (Kasi Penkum) Kejaksaan Tinggi (Kejati) Sulsel Rahman Monra, mengatakan lambannya proses penanganan kasus dugaan korupsi jalan lingkar timur lantaran terkendala pada audit Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP). Kasus ini Halaman 7 dari 50


PERWAKILAN BPKP PROVINSI SULAWESI SELATAN lamban karena BPKP Prov. Sulsel belum menyerahkan hasil audit kerugian negara yang ditimbulkan. Padahal BPKP sudah lama melakukan audit, tapi belum ada hasilnya.

8

18/7/2014

Fajar

Kasus UNM Mengendap Tujuh Bulan. Korupsi Alat Laboratorium

Penyidikan kasus dugaan korupsi alat laboratorium di Fakultas Ilmu Keolahragaan (FIK) UNM terhenti. Kasus ini pun tercatat telah mengendap selama tujuh bulan sejak awal Januari 2014 lalu. Penyidik menyerahkan kasus ini untuk diaudit di Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) sejak januari. Namun, hingga memasuki bulan juli. Penyidik mengaku belum menerima hasil audit. Hal ini diungkapkan Wakil Direktur (Wadir) Direktorat Reserse Kriminal Khusus (Diskrimsus) Polda Sulsel. AKBP Turman Siregar. Sembari menunggu hasil audit dari BPKP. Penyidik juga telah mengantongi beberapa nama calon tersangka baru.

9

18/7/2014

Tribun Timur

Kejari Siap Bawa Dosen Politeknik ke Pengadilan

Kejaksaan Negeri Makassar mengatakan siap meningkatkan status dugaan korupsi di Politeknik Ujungpandang ke tahap penuntutan. Kepala seksi Pidana Khusus Kejari Makassar Joko Budi Darmawan, mengatakan pekan depan berkas kedua tersangka yakni Suradi dosen politeknik Ujungpandang sekaligus pejabat pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK). Menurut Joko, pada kasus tersebut kerugian negara dari akibat perbuatan tersangka sebesar Rp1,3 milyar Kerugian tersebut berdasarkan dari hasil audit Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP).

Halaman 8 dari 50



10

21/7/2014

Tempo

Usut Kasus Rehabilitasi Sekolah, Jaksa Gandeng Ahli BPKP

11

22/7/2014

Koran Sindo

Kejari Intensifkan Penanganan Korupsi

Kejaksaan Negeri Makassar akan meminta bantuan ahli dalam mengusut kasus dugaan korupsi di di sekolah Menengah Kejuaraan Negeri 1 Sulawesi Selatan. Kepala Seksi Pidana Khusus Kejaksaan Negeri Makassar, Joko Budiman Darmawan, kemarin penyidik akan menggandeng ahli konstruksi untuk menilai dan memeriksa bangunan sekolah itu. Ahli lain yang di libatkan dalam kasus ini adalah auditor Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP). Menurut Joko, ketiganya sudah diperiksa, tapi akan di panggil kembali setelah ahli konstruksi dan audit BPKP melaporkan hasil pemeriksaan. Kepala BPKP Sulawesi Selatan, Deni Suardini, Mengatakan pihaknya telah menerima permintaan dari kerjasama untuk melakukan audit. Dia mengaku siap membantu proses penyidikan yang di lakukan kejaksaan. Pihak Kejaksaan Negeri (Kejari) Watampone hingga saat ini telah melakukan lima penuntutan dan tiga kasus penyelidikan khususnya kasus dugaan korupsi di Kabupaten Bone. Kepala Kejaksaan Negeri (Kajari) Watampone Muh Natsir Hamsah berjanji, pihaknya akan segera menuntaskan semua kasus tersebut. Kepala Seksi Pidana Khusus Kejari Watampone, Muhammad Tasbih mengatakan, walaupun kasus ini sementara di sidik pihak kejaksaan, namun pihaknya masih menunggu hasil audit Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) Sulsel. Untuk kasus Gernas Kakao, kami masih sementara menunggu auditor negara, dan pada kasus ini sudah ada lima tersangka. Hanya saja, saat ini pihak kejaksaan masih menunggu hasil audit dari BPKP

Halaman 9 dari 50


PERWAKILAN BPKP PROVINSI SULAWESI SELATAN terkait kerugian negara.

12

24/7/2014

Fajar

BPKP akhirnya mengeluarkan hasil audit kerugian negara kasus dugaan korupsi audit kerugian negara kasus dugaan korupsi di SMK 1 Sulsel. Kerugian negara kasus tersebut serbesar Rp400 juta

Dana yang diduga dikorupsi tersebut berasal dari dana bantuan pelaksanaan revitalisasi peralatan bengkel tahun 2010 jumlah kerugian yang dibeberkan BPKP, sama dengan perkiraan penyidik. Joko menguraikan, setelah mengetahui hasil audit BPKP Sulsel, pihaknya memang menunggu inisiatif tiga tersangka untuk mengembalikan uang negara itu. Selanjutnya usai Lebaran akan memeriksa kembali para tersangka. Penyidik sudah menetapkan tiga tersangka dalam kasus ini. Masing-masing Surya Patu, (mantan Kepala SMKN 1 Sulsel), Husain Abdullah (pelaksana pembangunan), dan Ahmad Dzulfikar (pelaksana rehabilitasi).

13

11/8/2014

Fajar

Konsultan Proyek Divonis Satu Tahun

Salah satu dari dua terdakwa kasus dugaan korupsi proyek pembangunan drainase pajalesang, Kecamatan Lilirilau, Kabupaten Soppeng tahun anggaran 2011, telah divonis di pengadilan tropikor Makassar Usama menambahkan, terdakwa lainnya atasnama AM iqbal dalam kapasitasnya sebagai pejabat pelaksan teknik kegiatan atau PPTK pada proyek ini, masih harus menjalani sidang lanjutan pekan depan agenda pembacaan putusan oleh majelis hakim. Dalam kasus ini kedua terdakwa telah mengembalikan kerugian negara sekitar Rp19 juta. Jumlah tersebut tidak dapat dijelaskan penggunaannya. Sesuai hasil audit Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) Makassar, dalam kasus dugaan korupsi proyek drainase pajalesang ini ditemukan kerugian negara sekitar Rp55 Juta.

Halaman 10 dari 50


14

15

13/8/2014

14/8/2014

Koran Sindo

PERWAKILAN BPKP PROVINSI SULAWESI SELATAN BPKP Audit Korupsi Kapal Nelayan. Kejari Bulukumba Dinilai Lamban

Koran Sindo

Polisi Dinilai Tidak Transparan

Kejari Bulukumba menggandeng Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) Prov. Sulsel untuk melakukan audit kerugian negara perkara dugaan korupsi pengadaan dua unit kapal bantuan nelayan lingkup Dinas Kelautan dan Perikanan (DKP) Tahun 2013 dengan anggaran Rp2 milyar. Kepala Seksi Pidana Khusus Kejari Bulukumba Muhammad Ruslan Muin mengungkapkan pihaknya segera menyerahkan berkas perkara dan sejumlah dokumen lain ke BPKP. Kami segera kirim berkas perkaranya ke BPKP untuk menentukan kerugian negara harus dilakukan oleh lembaga audit. Ruslan Muin menjelaskan BPKP merupakan lembaga yang diberi mandat oleh negara untuk melakukan penghitungan kerugian negara untuk tiap kasus yang terindikasi korupsi. Hasil audit dinilai akan mempermudah proses penyelidikan. Sulawesi Corruptioan Watch (SCW) Bulukumba menilai penyidik Polres Bulukumba tidak transparan dalam memproses kasus dugaan korupsi pengadaan alat kesehatan (al-kes) dilingkup Dinas Kesehatan. Proyek ini menghabiskan anggaran sekitar Rp20 miliar yang bersumber dari APBN 2010 . Direktur SCW Bulukumba Laode Hardiman mengungkapkan, sikap polisi selalu menjual nama BPKP Sulsel sebagai penyebab kasus alkes belum diproses sampai, hanya sebagai sebuah alasan. "Berdasarkan pengakuan BPKP sulsel, hasil audit investigasi dan perhitungan kerugian negara sudah di serahkan ke penyidik polisi," jelasnya, kemarin. Kabag Humas Polres Bulukumba AKP Andi Syarifudin menjelaskan, tidak ada unsur kesengajaan mengulur-ulur penyerahan berkas ke kejari Halaman 11 dari 50


PERWAKILAN BPKP PROVINSI SULAWESI SELATAN Bulukumba. "Proses perlengkapan berkas terus dilakukan. BPKP memiliki peran, terutama dalam hal perhitungan kerugian negara, hasilnya suda ada, Tapi jaksa masih meminta alat bukti lain. Maka harus dilengkapi,"katanya.

16

16/8/2014

Koran Sindo

Polisi Bidik Komisioner KPU Maros

Penyidik Kepolisian Resort Maros membidik oknum komisioner KPU Maros sebagai calon tersangka dalam kasus dugaan mark up anggaran proyek pengadaan spanduk sosialisasi untuk pemilu 9 April lalu. Kepala Keepolisian Resort Maros AKBP CF.Hotman Sirait menegaskan, proses penyelidikan kasus dugaan mark up pengadaan spanduk senilai Rp353 juta itu tidak akan berhenti. Setelah menerima laporan dugaan korupsi, polisi masih terus bekerja untuk mengungkapkan kasus tersebut. Saat ini polisi telah mengirim surat ke BPKP Perwakilan Sulsel. untuk melakukan audit. "Kami sudah menyurati BPKP untuk melakukan audit kerugian negara dan kasus ini. Nanti bila ada hasil audit dari BPKP, apakah ditemukan kerugian negara atau tidak.

17

16/8/2014

Tribun Timur

Tersangka Ditetapkan setelah Ada Laporan Kerugian

Kasus Dugaan Korupsi Pengadaan Spanduk Sosialisasi KPU Maros. Kapolres Maros, AKBP Houtman Sirait, memastikan akan segera menerapkan tersangka dalam kasus dugaan mark up anggaran pengadaan spanduk sosialisasi KPU Maros pada pilcalek 2014 setelah polisi menerima adanya laporan kerugian negara dari BPKP. Dijelaskan, penyidik sudah menemukan titik terang dalam pengembangan kasus tersebut. Spanduk diadakan oleh suatu percetakan saja dan pelaku yang terlibat dan dianggap bertanggung

Halaman 12 dari 50


PERWAKILAN BPKP PROVINSI SULAWESI SELATAN jawab mengarah kepada oknum komisioner yang bekerja sama dengan oknum KPU Maros.

18

19/8/2014

Koran Sindo

19

20/8/2014

Fajar

2 Tersangka PNUP Dilimpahkan

Kadis PU Segera Disidang

Dua tersangka kasus dugaan korupsi pembebasan lahan pembangunan gedung baru kampus politeknik Negeri Ujung Pandang (PNUP) dilimpahkan ke Kejaksaan Negeri (kejari) Makassar, kemarin. Kedua tersangka tersebut masing-masing dosen PNUP selaku Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) Ansari, dan kepala Desa Pammanjengang Kabupaten Maros Abdul Hamid selaku pejabat yang menerbitkan surat sporadik (hak Penguasaan objek). Penyidik Polrestabes Makassar menemukan adanya kejanggalan berupa pembayaran ganti rugi pembebasan lahan terhadap Juliar senilai Rp1,6 miliar. Berdasarkan hasil audit Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) ditemukan potensi kerugian negara pada proyek tersebut. Polrestabes Makassar sendiri telah menentapkan dua orang tersangka sebagai daftar pencarian orang (DPO) Masingmasing juliar, yang diketahui sebagai warga yang ikut menikmati uang negara dalam kasus tersebut. Sedangkan tersangka lainnya, suardi, hingga kini belum pernah diminta keterangannya oleh penyidik. Kejari Soppeng akhirnya melimpahkan berkas tersangka kasus dengan korupsi anggaran pemeliharaan rutin jalan jembatan di Dinas Pekerjaan umum (PU) Soppeng tahun 2012 ke Pengadilan Tindak Pidana Korupsi (Tripikot) Makassar. Dalam kasus ini, penyidik menetapkan dua tersangka, masingmasing Kadis PU Soppeng, Murnir Umar dan Kabid Perencanaan Dinas

Halaman 13 dari 50


PERWAKILAN BPKP PROVINSI SULAWESI SELATAN PU Hidayat. Kasi Pidsus Kejari Soppeng, andi usama, mengatakan, "Kita sisa menunggu jadwal sidang dari Pengadilan Tripikot Makassar." kata A Usman Dalam Kasus ini tersangka telah mengembalikan dugaan kerugian negara kurang lebih Rp210 juta. Sesuai hasil audit BPKP, kerugian keuangan negara dalam kasus ini sebesar Rp618 juta. Dari jumlah itu sekitar Rp400 juta telah dijelaskan pemanfaatannya oleh tersangka. Sisanya Rp210 juta menjadi tanggungan tersangka karena tidak bisa menunjukan bukti pertanggungjawaban pemanfaatan dana.

20

25/8/2014

Fajar

Kain Baju Dinas Pegawai Digudangkan. Kuras APBD Rp3 milyar

Anggaran pengadaan kain untuk bahan pembuatan baju dinas pegawai lingkup Pemkab. Bone menguras anggaran Rp3 milyar lebih. Namun kain hasil pengadaan yang menggunakan uang rakyat itu masih ditumpuk dalam gudang. Menurut Budiono sesuai permintaan Sekkab Bone Andi Surya Dharma, kain hasil pengadaan rekanan ini harus di audit terlebih dahulu oleh BPKP sebelum diserahkan kepegawai Budiono mengaku sudah mengirim surat permintaan audit ke BPKP sejak Juni lalu. Dia berharap hasil audit dari BPKP tersebut cepat diterima sehingga kainnya bisa segera disalurkan kepada pegawai.

21

25/8/2014

Fajar

BPKP Tunggu Alat Bukti Kasus FIK UNM

Kasus korupsi pengadaan alat olahraga di Fakultas Ilmu Keolahragaan (FIK) Universitas Negeri Makassar (UNM) hampir setahun bergulir. Namun masih mengendap di Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP). Kami sementara menangani laporan lengkapnya belum bisa kami keluarkan sebab masih ada alat bukti

Halaman 14 dari 50


PERWAKILAN BPKP PROVINSI SULAWESI SELATAN yang kami tunggu dari penyidik Polda, Jelas tim audit BPKP Sulsel, Memet kepada Fajar Jumat 22 Agustus 2014

22

28/8/2014

Koran Sindo

Tersangka Korupsi Dasak Perjelas Status Hukum

Ahmad Ridha Ali, salah seorang tersangka kasus dugaan korupsi tunjangan perumahan anggota DPRD Kota Parepare, mendesak penegakan hukum agar segera memperjelas statusnya. Menurut mantan Wakil Ketua DPRD Parepare, periode 20042009, tujuh tahun kasus bergulir, proses kasus itu jalan di tempat. Ridha mempertanyakan nasibnya yang hingga kini digantung oleh kejaksaan. BPKP juga disebutnya keliru dalam melakukan audit. Menurutnya, hasil audit yang dijadikan kepolisian dan kejaksaan tidak akurat. "Tidak ada sebenarnya kesalahan dalam kasus ini. Makanya kejaksaan tarik ulur kasus ini. Terpisah, Kepala Kejari Parepare Irwan Sinuraya mengatakan, belum dilimpahkannya kasus ini ke pengadilan tipikor, karena pihaknya masih menunggu dua tersangka yang saat ini sakit.

Halaman 15 dari 50


23

28/8/2014


Koran Sindo

Kadis PU Soppeng Ditahan Usai Sidang Perdana kasus Dugaan Korupsi Rehabilitasi Jalan 2012

Kepala Dinas (Kadis) Pekerjaan Umum (PU) Kabupaten Soppeng Munir Umar akhirnya ditahan usai menjalani sidang perdana kasus dugaan korupsi proyek rehabilitasi jalan di Pengadilan Tipikor Makassar. Badan Pekerja Koalisi Masyarakat Anti-Korupsi (KMAK) Sulsel Djusman AR mengatakan, dari awal pihaknya tidak pernah berhenti memonitor kasus tersebut. Dirinya juga berharap penegak hukum jangan hanya berhenti pada kedua orang tersangka tersebut. Kegiatan rehabilitasi atau pemeliharaan jalan pada tahun anggaran 2012 di Kabupaten Soppeng meliputi 27 titik kegiatan, diantaranya 18 pemeliharaan jalan dan 9 pemeliharaan jembatan. Anggaran untuk kegiatan tersebut sebesar Rp2,339 miliar bersumber dari APBD Soppeng. BPKP Perwakilan Sulsel dalam audit investigasinya menemukan ada penyimpangan dalam pelaksanaan kegiatan tersebut, sehingga mengakibatkan kerugian negara sebesar Rp618 juta.

Halaman 16 dari 50



24

25/8/2014

Koran Sindo

Kejari Kantongi Calon Tersangka

Tim penyidik bidang pidana khusus Kejari Bulukumba telah mengantongi calon tersangka kasus dugaan korupsi pengadaan dua unit kapal bantuan nelayan lingkup Dinas Kelautan dan Perikanan (DKP) Bulukumba. Pengadaan kapal yang menelan anggaran sebesar Rp2,7 miliar tahun 2012 itu menyalahi prosedur. Kasi Pidsus Kejari Bulukumba Muh Ruslan Muin mengakui kalau proses penyelidikan telah mengerucut. Kendati demikian, tim penyidik menurut dia, masih aktif melengkapi berkas untuk keperluan pelaksanaan audit oleh Badan Pemeriksaan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) Sulsel. Setelah semua selesai, hasil pemeriksaan akan diberikan pada BPKP Untuk dilakuakan audit ,"Jelas Ruslan.

25

1/9/2014

Fajar

Diduga Ada Mark-Up PDH

Pengadaan kain untuk Pakaian Dinas Harian (PDH) untuk seluruh pengawai lingkup Pemkab Bone, bermasalah. Sampai sekarang kain belum juga digunakan pegawai. Berdasarkan Unit Layanan Pelelangan (ULP) di website LPSE, rekanan yang memenangkan pengadaan kain adalah CV Pelita Nusantara dangan penawaran Rp3 miliar dari pagu anggaran Rp3,1 milar. Sekretaris Kabupaten Bone, Andi Surya Dharma mengatakan, adanya pengurangan kain untuk 400 orang. BPKP Sulsel memberikan jangka waktu 15 hari kepada rekanan untuk memenuhi pengadaan kain sesuaipermintaan. Ditambahkannya, setelah diaudit BPKP, ditemukan kain tidak sesuai dengan spesifikasinya. Ada kemahalan harga dengan selisih Rp150 juta.

Halaman 17 dari 50



26

2/9/2014

Koran Sindo

27

5/9/2014

Fajar

28

9/9/2014

Koran Sindo

Berkas PNUP Dilimpahkan Pekan Ini

BPKP Hambat Penuntasan Kasus Bandara

23 Eks Legislator Belum Kembalikan DTKI

Pekan ini berkas perkara dua tersangka kasus dengan korupsi pembebasan lahan Politeknik Negeri Ujungpandang (PNUP) segera dilimpahkan ke pengadilan Tipikor PN Makassar. Diketahui, hasil audit Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) Sulsel, proyek tersebut berpotensi mengakibatkan kerugian negara sebesar Rp1,6 miliar. Pada 2009, pihak PNUP membahas lahan seluas 29 hektar yang rencananya digunakan sebagai lahan pembangunan gedung baru kampus PNUP. Kasus korupsi anggaran pembebasan lahan Bandara Mengkendek, Kabupaten Toraja, masih menunggu hasil audit Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) Sulsel. Padahal, KPK menargetkan agar kasus ini rampung Desember. BPKP sudah melakukan pengecekan bersama dua ahli. Hasil pemeriksaan ahli dan pengecekan lokasi juga diserahkan ke BPKP untuk dijadikan landasan perhitungan kerugian negara, Tetapi, sampai saat ini hasil audit belum jiga dikeluarkan. Kasus dana tunjangan komunikasi insentif (DTKI) anggota DPRD Kota Parepare periode 2004-2009 belum juga tuntas. Baik dewan maupun pemkot saling lempar tanggungjawab dalam menyelesaikan kasus yang telah bergulir sejak 2008 lalu. Awalnya, kasus DTKI menyeret 25 anggota DPRD periode 2004-2009. Namun sejak temuan dari hasil audit BPKP keluar 2007 lalu, kasus ini menyisakan 23 nama yang belum mengembalikan. Tiga, diantaranya telah mengembalikan dana tersebut, diantaranya H. Syamsu Alam yang

Halaman 18 dari 50


PERWAKILAN BPKP PROVINSI SULAWESI SELATAN juga mantan walikota Parepare, H. Rahman Saleh dan Rahman Mappagiling ketiga telah melunasi sesuai dengan jumlah yang diterima saat menjabat sebagai anggota DPRD.

29

11/9/2014

Koran Sindo

Polisi Limpahkan Berkas Korupsi Alkes

Penyidik Polres Bulukumba akan segera menyerahkan kembali berkas perkara dugaan korupsi pengadaan alat kesehatan (Alkes) dilingkup Dinas Kesehatan (Dinkes) ke jaksa penuntut umum (JPU) Kejari. Dia menjelaskan, sejak bulan agustus lalu, audit perhitungan kerugian negara dugaan korupsi pengadaan alkes untuk sejumlah puskesmas di Bulukumba itu telah dikeluarkan oleh BPKP Sulsel. Dengan keluar hasil audit tersebut, pihak penyidik sudah memenuhi kelengkapan berkas yang masih kurang berdasarkan petunjuk jaksa. Kepala Seksi Pidana Khusus (Pidsus) Kejari Bulukumba Muhammad Ruslan Muin menjelaskan, pihaknya membutuhkan ada hasil audit dari BPKP Sulsel terkait kerugian negara.

30

11/9/2014

Koran Sindo

Kerugian Negara Capai Ratusan Miliar. 34 Kasus Korupsi Diduga Mandek di Kejati di Sulsel

Puluhan kasus korupsi yang berpotensi merugikan keuangan negara hingga ratusan miliar diduga penyidikannya mandek di tangan aparat hukum, seperti Kejaksaan Tinggi (Kejati) Susel dan beberapa Kejaksaan Negeri (kejari) di Kabupaten/Kota. Pihaknya akan segera berkoordinasi dengan Badan Pemeriksaan Keuangan (BPK) maupun Badan Pengawasa Keuangan dan Pembangunan (BPKP) untuk mengetahui berapa besar potensi kerugian negara yang diakibatkan oleh masing-masing kasus tersebut. "Sebagian memang belum diketahui potensi kerugian negaranya, tapi kami akan secepatnya berkoordinasi

Halaman 19 dari 50


PERWAKILAN BPKP PROVINSI SULAWESI SELATAN de4ngan BPK maupun BPKP,"

31

12/9/2014

Koran Sindo

Pemkab Lutim Tunggu Audit BPKP

32

12/9/2014

Koran Sindo

Dosen dan Kades Dua terdakwa kasus dugaan korupsi Terancam 20 pembebasan lahan pembangunan Tahun Penjara gedung milik Kampus politeknik Negeri Ujung Pandang (PNUP) terancam hukuman 20 Tahun penjara. Kasus ini berawal saat pihak PNUP berniat membangunan kampus baru dan membebaskan lahan di perbatasan Kota Makassar dan Kecematan Maros, dengan luas lahan yang dibebaskan seluas 29 hektare dari anggaran pemerintah pusat Rp20 miliar di tahun 2009 lalu. Berdasarkan dari hasil audit BPKP dinyatakan terdapat potensi kerugian negara pada proyek tersebut. Dari 67 lahan yang dibebaskan, 39 di antaranya diketahui sebagai tanah negara.

33

12/9/2014

Koran Sindo

Basse Mattayang Dihukum 15 Bulam Bui. Korupsi Pengadaan Mess Pemkab Luwu di Yogyakarta

Pemerintah Kabupaten Luwu Timur (Lutim) masih menunggu hasil audit Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) Perwakilal Sulsel terkait kelanjutan pembangunan Stadion Malili. Kepala Dinas Tata Ruang dan Permukiman (Tarkim) Lutim Budiman Hakim kemarin mengatakan mengenai nasib proyek tersebut, pihaknya telah meminta BPKP untuk turun melakukan audit. "ini hari ketiga (kemarin) tim BPKP melakukan evaluasi pekerjaan, setelah kami melakukan pemutusan kontrak pada tanggal 15 Agustus lalu," ujarnya.

Terdakwa dugaan korupsi proyek pengadaan Mess Pemkab Luwu di Yogyakarta tahun 2007 atas nama Basse Mattayang dihukum 15 bulan penjara. Putusan ini lebih rendah dari tuntutan Jaksa Penuntut Umum (JPU) yakni dua tahun penjara. Atas perbuatanya terdakwa dijatuhi hukuman pidana penjara selama satu Halaman 20 dari 50


PERWAKILAN BPKP PROVINSI SULAWESI SELATAN tahun tiga bulan (15 bulan) penjara," ucapnya. Berdsarkan hasil temuan Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) Sulsel, ditemukan selisih sebesar Rp236 juta pada proyek tersebut. Sebelumnya terdakwa juga telah menjalani masa hukumannya atas kasus korupsi pengadaan alquran di kabupaten luwu.

34

12/9/2014

Fajar

Kisruh di RSUD Belum Terselesaikan

35

16/9/2014

Ujung Pandang Ekspress

Tersangka Bansos Kedelai Segera Ditetapkan

36

18/9/2014

Fajar

Anggaran Porda

Kisruh di internal RSUD Tenriaawaru Watampone tak kunjung terselesaikan. Pemkab Bone yang diharapkan memediasi antara dokter dengan menajemen rumah sakit, malah berdiam diri. Sebelumnya, dokter di RSUD Tenriawaru mengeluhkan banyaknya masalah yang terjadi di RSUD kepala Sekretaris Kabupaten (Sekkab) Bone Andi Surya Darma. Salah satu yang dikeluhkan dokter yakni transparansi pengelolaan keuangan. "Kan BPK turun, makanya dari situ nanti terlihat kinerja di RSUD, apakah efisien dan efektif atau tidak. Kalau memang hasil pemeriksaan BPK tidak efisien, tentunya kita menunggu rekomendasi dari BPKP itu," Setelah enam bulan proses penyelidikan dalam waktu dekat penyidik Polres Soppeng menetapkan tersangka Bansos Kedelai di Kecamatan Marioriwawo Soppeng. Kasat Reskrim Polres Soppeng, AKP Amrin, SH, MH saat dikonfirmasi mengatakan, nama tersangka diumumkan. Jika penyidik telah menerima hasil investigasi kerugian negara dari BPKP Amrin yang juga alumni Pascasarjana UMI ini menegaskan, selama ini kendala penyelidikan. Karena BPKP dituntut presentasikan hasil investigasi kerugian negara di BPKP. Pemerintah

Kabupaten

Bantaeng

Halaman 21 dari 50


PERWAKILAN BPKP PROVINSI SULAWESI SELATAN Bakal Diaudit BPKP

akan bekerja sama dengan Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) Provinsi Sulawesi Selatan. Hal ini terkait anggaran yang dihabiskan untuk pelaksanaan Pekan Olahraga Daerah (Porda) XV di Bantaeng pada 9 - 16 September 2014. Bupati Bantaeng Nurdin Abdullah memaparkan, BPKP Sulsel akan mengaudit anggaran porda. Ini untuk memasti kan tidak adanya penyelewengan anggaran yang digunakan untuk menghelat Porda. Saya akan ajukan ke BPKP untuk diaudit. Seperti halnya pelaksanaan Pilkada lalu. Gagal melenggang ke parlemen Kabuapten Maros, mantan calon anggota legislatif dari PDI Perjuangan Alfitrah Sandeli justru ditetapkan sebagai tersangka kasus dugaan korupsi oleh Kejaksaan Negeri (Kejari Maros). Fitrah menjadi tersangka dugaan korupsi kasus bantuan bedah rumah dari Kementerian Perumahan Rakyat (kemenpera) tahun anggaran 2012-2013. Plt.Kajari Maros Muhammad Fitrah mengatakan saat ini kejaksaan juga masih menunggu hasil audit dari Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP). Kita masih koordinasi terus dengan BPKP dan masih menunggu hasil audit untuk menentukan kerugian negara dalam perkara ini.

37

26/9/2014

Koran Sindo

Politisi PDIP Tersangka Korupsi. Kasus Penyewengawan Anggaran Bedah Rumah di Maros

38

26/9/2014

Tribun Timur

Caleg PDI Mantan caleg PDI Perjuangan Maros Tersangka Bedah Alfitrah Sandeli, ditetapkan sebagai Rumah Maros tersangka oleh Kejaksaan Negeri Maros dalam kasus bantuan bedah rumah dari proyek Kementerian Perumahan Rakyat tahun 2012-2013. Dalam kasus ini tersangka berperan sebagai Tenaga Pendamping Masyarakat (TPM) di Kelurahan Adatongeng, Kecamatan Turikale dan fasilitator antara penerima bantuan

Halaman 22 dari 50


PERWAKILAN BPKP PROVINSI SULAWESI SELATAN dengan Dinas Tata Ruang dan Pemukiman Maros. Plt. Kajari Maros, Muh. Fitrah mengatakan kejari masih menunggu hasil audit dari BPKP untuk menentukan kerugian negara dalam kasus itu. Jumlah penerima bantuan rumah yang terpending sebanyak 36 KK dari 137 KK.

39

40

27/9/2014

Koran Sindo

27/8/2014

Koran Sindo

Kasus Kapal Proses penyelidikan kasus dugaan Nelayan Mandek korupsi anggaran pengadaan dua unit kapal pada Dinas Kelautan dan Perikanan (DKP) Bulukumba dengan nilai anggaran Rp2,6 milyar, Tahun 2013 lalu saat ini mandek. Pihak Kejari Bulukumba berkilah karena belum adanya hasil audit Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) Prov. Sulsel. Kepala Seksi Pidana Khusus Kejari Bulukumba Muhammad Rahmat Muin mengungkapkan sejauh ini, proses penyelidikan belum ada perkembangan yang berarti dalam perkara tersebut. Sebab, pihaknya masih sedang menunggu hasil audit resmi dari BPKP Prov.Sulsel. Hasil audit kerugian negara diperlukan untuk memperkuat dukungan adanya pelanggaran pidana korupsi dalam proyek pengadaan dua unit kapal nelayan. Tenriadjeng Kembali Ditetapkan Tersangka

Kejaksaan Tinggi (Kejati) Sulsel telah menerima berkas perkara dugaan korupsi kredit fiktif pada Bank Pembangunan Daerah (BPD) Sulsel Cabang Palopo dengan tersangka mantan Walikota Palopo Tenri Adjeng. Tenri Adjeng ditetapkan sebagai tersangka pada kasus ini bersama tiga orang lainnya yakni mantan kepala cabang BPD Palopo, Syaifullah, Ali, Irman pengusaha asal Palopo. Dari hasil audit BPKP di ketahui akibat kredit fiktif yang di salurkan pada 2010 tersebut

Halaman 23 dari 50


PERWAKILAN BPKP PROVINSI SULAWESI SELATAN berpotensi merugikan sebesar Rp5,3 milyar Versi BPKP Kerugian Rp22 Milyar

41

28/9/2014

Fajar

42

8/7/2014

Tribuntimur.com BPKP Bersaksi di Sidang Kasus Korupsi GOR Sudiang

negara

Kasus dugaan korupsi alat olahraga laboratorium UNM ternyata membengkak. Hasil audit terbaru Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) Prov. Sulsel kerugian negara tembus Rp22.453.646.697. Cukup fantastis, hampir separuh dari alokasi anggaran sebesar Rp54 milyar bersumber dari hibah Kemendikbud ditilep para oknum tak bertanggungjawab. Angka ini lebih besar dari hasil perhitungan sementara penyidik Dirkrimsus Polda Sulsel yang menyebut Rp13,5 milyar. Kami sementara melengkapi berkasnya. Dalam waktu dekat pelimpahan tahap pertama akan dilakukan. Kedua terdakwa kasus dugaan korupsi pembebesan lahan Gedung Olahraga Sudiang yakni mantan Kepala Biro Perlengkapan Provinsi Sulawesi Selatan Alimuddin Wellang dan Mantan Lurah Sudiang Raya Amri Indar, kembali menjalani proses persidangan di Pengadilan Tipikor, Makassar, Selasa (8/7/2014). Di depan Majelis hakim yang diketuai oleh Ibrahim Palino, didampingi oleh hakim anggota Abduk Rahim dan Suharso, Jaksa penuntut umum (JPU) Greafik mendatangkan saksi ahli dari Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP), Ali S Ismail. Dalam keterangannya, Ali S Ismail mengaku telah melakukan audit kerugian negara pada pembangunan GOR tersebut. BPKP juga menemukan adanya bentuk penyimpangan yang merugikan negara sebesar Rp 3,2 miliar.

Halaman 24 dari 50



43

11/7/2014

Tribuntimur.com

44

19/7/2014

Resbantaeng

45

1/8/2014

Koran.tempo. com

Kejati Terkendala Audit BPKP untuk Seret Tersangka Jalan Lingkar Selayar

Kegiatan Ekspose Kasus Korupsi dengan BPKP Perw SulSel

BPKP Diminta Usut Kasus Lahan Unhas

Penyidik Pidana Khusus (Pidsus) Kejaksaan Tinggi Sulsel, hingga saat ini masih menunggu hasil audit Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) untuk meningkatkan status kasus dugaan korupsi pembuat trace jalan lingkar timur di Kepulauan Selayar dari penyelidikan ke penyidikan. Kepala Seksi Penerangan Hukum (Kasi Penkum) Kejaksaan Tinggi (Kejati) Sulsel Rahman Morra, Jumat (11/7/2014), mengatakan, lambannya proses penanganan kasus dugaan korupsi jalan lingkar timur dan terkesan mandeknya pada tim penyidik Kejati, lantaran terkendala pada audit BPKP. Tanggal 20 Juni 2014 penyidik tipidkor Sat Reskrim Polres Bantaeng melaksanakan gelar perkara (Ekpose) dengan pihak BPKP Perw. Sulsel terhadap beberapa kasus dugaan Tindak Pidana Korupsi yang terjadi di Kab. Bantaeng. Kegiatan Ekspose dipimpin langsung oleh Kasat Reskrim Polres Bantaeng AKP Abdul Muttalib adapun salah satu kasus dugaan korupsi yang di Ekspose bersama dengan Pihak BPKP yakni kegiatan Program Bantuan BSPS dengan anggaran Rp. 3.400.000.000 yang diperkirakan berpotensi mengalami kerugian negara 1 M. Kejaksaan Negeri Makassar menggandeng Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan BPKP Sulawesi Selatan untuk mengusut kasus dugaan penyimpangan pengelolaan lahan milik Universitas Hasanuddin. Kami minta diaudit investigasi, kata Kepala Seksi Tindak Pidana Khusus, Joko Budi Darmawan. Menurut Joko penyidik menduga telah terjadi proses tukar guling

Halaman 25 dari 50


PERWAKILAN BPKP PROVINSI SULAWESI SELATAN lahan antara Unhas dan pihak swasta yang berpotensi menimbulkan kerugian negara.

46

12/8/2014

berita.yahoo. com

47

13/8/2014

Pangkepkab.go.i d

KPK Periksa 2 Saksi Dalam Kasus Korupsi Eks Wali Kota Makassar

Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) terus bergerak mencari bukti dan mengumpulkan kesaksian, dalam perkara korupsi kerja sama pengelolaan dan transfer di Perusahaan Daerah Air Minum (PDAM) Kota Makassar, Sulawesi Selatan. Dalam laporan audit BPK disebutkan terdapat indikasi korupsi sebesar Rp 520 miliar akibat kerja sama PDAM Makassar bersama empat perusahaan swasta. Penilaian BPK terkait kerja sama PDAM Makassar dengan pihak ketiga yang terindikasi korupsi yang diserahkan ke KPK diantaranya harga dalam kontrak yang terlalu mahal dibanding kajian yang telah dilakukan sebelum kontrak. BPK baru memastikan adanya kerugian negara pada kerja sama antara PDAM Makassar dan PT Traya Tirta Makassar dengan nilai kerugian sebesar Rp 38 miliar. Menurut Kepala BPK Perwakilan Sulawesi Selatan, Cornell Syarif, sebelumnya pemeriksaan dilakukan pada 2012 terhadap kondisi keuangan PDAM. Dari empat temuan BPK dan BPKP yang diyakini bermasalah adalah kerja sama PDAM dan PT Traya Tirta Makassar.

Respon Surat Menindak lanjuti surat dari BPKP BPKP, Asistensi II Perwakilan Provinsi Sulawesi-Selatan ke Makassar yang ditujukan kepada Pemerintah Kabupaten Pangkajene dan Kepulauan, terkait tentang Pemantauan Transparansi Pengumuman Rencana Umum Pengadaan(RUP) dan Pengumuman Pelelangan Pengadaan PBJ Tahun 2014. Asisten II Pemda Kab.Pangkep Drs.H.Abd Karim berkunjung ke

Halaman 26 dari 50


PERWAKILAN BPKP PROVINSI SULAWESI SELATAN kantor BPKP Perwakilan Sulawesi Selatan di Makassar(18/7/2014). Dalam kunjungan tersebut Asisten II didampingingi oleh Hannas,SE (Sekretaris LPSE), Hidayat,ST(Sekretaris ULP), Muh.Arsyad.S.kom(Admin LPSE), Chaerul,S.Kom(Admin Web Pangkepkab).Rombongan dari Kab.Pangkep diterima oleh Kabid APD Ahmad Akib. Tujuan kedatangan kami, selain menjalin silatuhrahmi kami juga ingin mendapatkan penjelasan yang lebih detail terkait surat yang kami terima, serta mengharapkan saran dan masukan tentang pelaksanaan kegiatan RUP dan Pelelangan di Kab.Pangkep, ujar Abd.Karim. Diakhir konsultasi dan diskusi Kabid APD BPKP Perwakilan Provinsi Sulawesi Selatan Ahmad Akib, mengharapkan agar dalam melaksanakan kegiatan untuk senantiasa berpedoman kepada peraturan yang ada.

48

16/8/2014

Rumahpemilu.or g

KPU Sulsel Belum Terima Legislator Terpilih Pengganti Andi Usdar Ahmad

Kepolisian Resor Maros membidik anggota Komisi Pemilihan Umum Maros dalam kasus dugaan korupsi pengadaan spanduk sosialisasi pemilihan legislatif. Kepala Kepolisian Maros, Ajun Komisaris Besar Hotman Sirait mengatakan, penyidik masih menunggu hasil audit sebagai dasar menetapkan tersangka. Hotman memastikan perkara tersebut akan berlanjut ke penyidikan. Dia mengatakan proyek yang menghabiskan anggaran Rp 353 juta itu sarat dengan penyimpangan. Pemeriksaan terkait sejumlah penyelenggara pemilu di 14 kecamatan. Menurut Hotman, anggaran pengadaan spanduk diduga digelembungkan. Polisi telah berkoordinasi dengan Badan Pengawasan Keuangan dan

Halaman 27 dari 50


PERWAKILAN BPKP PROVINSI SULAWESI SELATAN Pembangunan (BPKP) untuk mendapatkan kepastian nilai kerugian negara. Proyek pengadaan itu seharusnya melalui proses lelang. Namun pihak KPU Maros malah menyerahkannya kepada 14 panitia penyelenggara kecamatan untuk pengadaannya. Anggaran tersebut dibagi dan dicairkan melalui rekening anggota PPK. Dana itu untuk pengadaan spanduk di 103 desa dan kelurahan di 14 kecamatan.

49

26/8/2014

50

26/8/2014

Inspektorat.luwu BPKP Menyelenggarak timurkab.go.id an Ujian Sertifikasi JFA Melalui Perlakuan Khusus

Tanatoraja.go.id

Bupati Buka Diklat Penyusunan Neraca Keuangan

Pelaksanaan ujian kali ini merupakan pelaksanaan ujian yang kedua, setelah sebelumnya pernah dilakukan pada tanggal 15 Mei 2013. Ujian ini merupakan tindak lanjut dari Surat Kepala BKN Nomor K 2630/V 322-5/74 tanggal 12 November 2012 tentang Perlakukan Khusus Kembali Pengangkatan Dalam Jabatan Fungsional Auditor dan Peraturan Kepala BPKP Nomor 18 tahun 2013 tentang Pengangkatan ke Dalam Jabtan Fungsional Auditor melalui Perpindahan Jabatan dengan Perlakuan Khusus di Lingkungan APIP Tahun 2013. Jumlah peserta ujian periode ini sebanyak 39 orang, yang terdiri dari 18 orang berasal dari Inspektorat Kabupaten Jeneponto, 6 orang berasal dari Inspektorat Kabupaten Luwu Timur, 5 orang berasal dari Inspektorat Kota ParePare dan 10 orang berasal dari Inspektorat Kabupaten Soppeng. “Pemerintah Kabupaten Tana Toraja berupaya memperoleh derajat tertinggi hasil pemeriksaan BPK yaitu Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) tetapi WTP yang dimaksud adalah WTP akuntabel dimana predikat tersebut bukan hanya predikat diatas kerstas semata tetapi predikat yang pantas disandang oleh karena

Halaman 28 dari 50


PERWAKILAN BPKP PROVINSI SULAWESI SELATAN memang bersinergi dengan kinerjanyata seluruh jajaran pemerintahan yang ada”. Hal tersebut diungkapkan Bupati Tana Toraja Theofilus Allorerung dalam sambutannya sesaat sebelum membuka secara resmi Diklat Teknis Penyusunan Neraca Keuangan Pemkab Tana Toraja bekerjasama dengan Badan Pengawas Keuangan dan Pembangunan (BPKP) Perwakilan Sulawesi selatan, Senin (25/8) di Hotel Sahid Toraja Kecamatan Mengkendek. Sementara itu Kepala BPKP Perwakilan Makassar Deni Suardini pada kesempatan yang sama mengatakan bahwa untuk mencapai pemerintahan yang akuntabel maka ada 3 pilar utama yang harus diperhatikan. Pertama adalah melibatkan seluruh masyarakat (partisipatif), Kedua adalah transparan (keterbukaan) dan ketiga adalah mampu dipertanggungjawabkan dengan baik dan benar secara berjenjang.

51

27/8/2014

Rakyatsulsel.co m

Dua Saksi Kasus GOR Penuhi Panggilan Kejari Malili

Dua orang saksi kasus dugaan korupsi pembangunan Gedung Olahraga (GOR) Malili memenuhi panggilan Kejaksaan Negeri (Kejari) Malili, Rabu (27/08/14) hari ini. kasus dugaan korupsi pembangun GOR Malili sudah dalam tahap penyidikan. Namun, kejaksaan belum mengumumkan siapa nama tersangka pada kasus ini. Dari hasil BPKP Sulawesi Selatan menyebutkan jika proyek pembangunan GOR Malili terjadi penyimpangan yang diduga disebabkan oleh kesengajaan oleh beberapa pihak. Yaitu, Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) pada Deputi Bidang Harmonisasi dan Kementerian Pemuda dan Olah raga, panitia lelang pembangunan GOR Malili, komite pembangunan,

Halaman 29 dari 50


PERWAKILAN BPKP PROVINSI SULAWESI SELATAN kontraktor pelaksana, dan Tim PHO pembangunan GOR Malili sehingga terjadi kerugian negara Rp367 juta.

52

27/8/2014

Antaranews.com

53

28/8/2014

Makassarterkini. com

Mantan Kepala Badan Kominfo Sinjai Disidang Korupsi

2 Pejabat Dinas PU Soppeng dibui

Mantan Kepala Badan dan Informasi Kabupaten Sinjai, Ahmad Suhaemidan 2 rekanan CV Hikari, Muh Tahir dan Alimuddin menjalani sidang dugaan korupsi jaringan internet untuk 100 sekolah dianggarkan pada 2011-2012. Dalam persidangan yang dipimpin Hakim Makmur, Jaksa Penuntut Umum Suriadin dan Irawan menghadirkan saksi-saksi dari ketiga tersangka. Saksi ketua panitia lelang, Hasir Ahmad mengemukakan "Pada saat lelang ada tiga perusahaan menawar dan hanya satu yang memenuhi persyaratan sehingga kami di panitia langsung memenangkannya. Saya tidak tahu kalau ada masalah setelah diaudit oleh inspektorat dan BPKP karena tugas saya sudah selesai," katanya. Kepala Dinas (Kadis) Pekerjaan Umum (PU) Kabupaten Soppeng Munir Umar akhirnya ditahan, setelah menjalani proses sidang perdana pada Selasa 26 Agustus 2014. Selain Kadis PU, Kepala Bidang (Kabid) Perencanaan Dinas PU Kabupaten Soppeng Hidayat juga ikut ditahan. Munir Umar ditetapkan sebagai tersangka dalam kasus dugaan korupsi proyek rehabilitasi atau pemeliharaan jalan rutin tahun anggaran 2012. Dalam kasus tersebut, diduga negara mengalami kerugian Rp618 miliar. Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) Perwakilan Sulsel dalam audit investigasinya menemukan ada penyimpangan dalam pelaksanaan kegiatan tersebut, sehingga mengakibatkan

Halaman 30 dari 50


PERWAKILAN BPKP PROVINSI SULAWESI SELATAN kerugian negara sebesar Rp 618 juta. BPKP Sulsel Tawarkan Solusi Korupsi di UNM

54

30/8/2014

Profesionline

55

8/9/2014

Paloponews.com Salah Satu Pimpinan DPRD Lutim di Tetapkan Tersangka

Melihat pelaku tindak pidana korupsi yang kini semakin marak hingga ke institusi pendidikan, membuat Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) Provinsi Sulawesi Selatan memberikan beberapa solusi. Hal ini diungkapkan perwakilan BPKP Sulsel, Buntoro dalam Sosialisasi Anti Korupsi di Gedung Teater Menara Pinisi, Jumat (29/8). Ia mengatakan, mahasiswa harusnya melakukan tindakan preventif dalam mengupayakan dan menekan tindak pidana korupsi ini terjadi. "Preventif adalah upaya pencegahan, bagaimana mahasiswa mencegah tindak pidana ini adalah dengan sejak dini menanamkan sikap positif dan kejujuran dalam segala hal," ungkapnya. Kepolisian Resort Luwu Timur dikabarkan menetapkan tersangka salah satu Pimpinan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Luwu Timur. Penetapan tersangka setelah Kapolres Luwu Timur AKBP Rio Indra Lesmana beserta Tim Penyidik menggelar perkara di Polda Sulsel, Senin (25/08). Belum diketahui siapa pimpinan DPRD yang ditetapkan tersangka, namun sebelumnya Tim Penyidik Polres Luwu Timur telah melakukan penyelidikan dugaan tindak pidana korupsi dalam proses pembayaran gaji, tunjangan, biaya perjalanan dinas serta honor terhadap mantan Anggota DPRD Witman dari partai Keadilan Sejahtera (PKS). Sebelumnya juga Pengurus Koordinator Perguruan Tinggi (PKPT) Ikatan Pemuda Mahasiswa Indonesia Luwu Raya ( IPMIL Raya) mendesak Kepolisian Daerah Sulawesi Selatan

Halaman 31 dari 50


PERWAKILAN BPKP PROVINSI SULAWESI SELATAN menangkap salah satu pimpinan DPRD kabupaten Luwu Timur terkait penyalahgunaan wewenang yang diduga merugikan keuangan Negara sebesar Rp 125 juta. Berdasarkan Surat Keputusan Gubernur Sulawesi Selatan yang ditujukan ke DPRD Luwu Timur untuk melakukan pergantian antar waktu (PAW)terhadap Witman namun tidak dilakukan. Setelah dilakukan Audit BPKP menemukan kerugian negara hingga ratusan juta rupiah.

56

11/9/2014

Luwuraya.com

Terkait Stadion Malili, Pemkab Lutim Tunggu Hasil Evaluasi BPKP

Pemda Luwu Timur saat ini menunggu hasil evaluasi dari BPKP Perwakilan Sulawesi Selatan terkait proyek pembangunan Stadion Malili. Dari hasil evaluasinya nantinya, sebagai acuan Pemda untuk menindaklanjuti proses pembangunan selanjutnya. Evaluasi proyek ini dilakukan pasca Pemerindah Daerah Luwu Timur melakukan pemutusan kontrak terhadap PT Nindya Karya (Persero) pada tanggal 15 Agustus Tahun 2014

57

19/9/2014

ciptakarya

Bangkim Sulsel Latih Organisasi Masyarakat PPIP

Satuan Kerja Pengembangan Kawasan Permukiman (PKP) Provinsi Sulawesi Selatan mengadakan Pelatihan Organisasi Masyarakat Setempat (OMS) dan Kelompok Pemanfaat dan Pemelihara (KPP) Program Pembangunan Infrastruktur Perdesaan (PPIP) Reguler I di Makassar, Kamis (18/09/2014). Acara ini diikuti oleh OMS dan KPP sebanyak 160 peserta. Kepala Satker PKP Sulawesi Selatan Ahmad Asiri menyatakan, dalam pelaksanaan PPIP tidak ada pungutan biaya apapun, maka seluruh masyarakat pelaksana kegiatan apabila mendapat hal demikian silahkan melaporkan kepada Satker PKP atau PPK PPIP selaku penanggung jawab

Halaman 32 dari 50


PERWAKILAN BPKP PROVINSI SULAWESI SELATAN di tingkat provinsi dan pusat, dan nantinya akan diaudit oleh tim pemeriksa BPKP perwakilan diakhir waktu penyelesaian pekerjaan.

58

25/9/2014

Bkd.soppeng.go. id

Diklat Verifikasi Keuangan Tahun 2014

Badan Kepegawaian dan Diklat Daerah (BKDD) Kab. Soppeng menggelar pendidikan dan pelatihan verifikasi keuangan 2014 pada hari Selasa tanggal 16 - 18 September. Kegiatan ini diikuti oleh 40 peserta utusan masing-masing SKPD lingkup Pemerintahan Kabupaten Soppeng. Kegiatan ini berlangsung di gedung diklat BKDD ini dibuka langsung oleh Bupati Soppeng, H. A. Soetomo, dengan mendatangkan narasumber dari BPKP Makassar, yakni Eko Heri Wiranto dan Zainuddin Wirabuana. Bupati Soppeng H. A. Soetomo mengatakan bahwa kegiatan diklat verifikasi keuangan yang dilaksanakan ini merupakan salah satu upaya Pemkab dalam meningkatkan sumber daya aparatur khususnya bagi tenaga verifikator keuangan masing-masing SKPD dengan tujuan untuk mewujudkan pengelolaan keuangan secara profesional dan bertanggung jawab

2. Penyampaian Informasi ke Masyarakat/Publik Kegiatan penyampaian informasi berkaitan dengan tugas pokok dan fungsi BPKP kepada publik eksternal BPKP, dilakukan melalui: -

Hak jawab/ klarifikasi tidak ada Press Release tidak ada Sosialisasi, tugas, fungsi dan produk BPKP sebanyak 64 kali Pemberian keterangan ahli sebanyak 20 kali. Ekspose kasus pada Bidang Investigasi sebanyak 7 kali. Uploading content sebanyak 16 kali Kegiatan peliputan sebanyak 29 kali.

Halaman 33 dari 50


Kategori a. Penanganan atas media massa: - Hak jawab/klarifikasi /pelurusan berita/koreksi - Press Conference - Press Release

PERWAKILAN BPKP PROVINSI SULAWESI SELATAN Kegiatan

Tanggal Pelaksanaan

Keterangan

-

-

-

-

-

-

-

-

-

4-7 Juli 2014

Pemkot Makassar

4-7 Juli 2014

Pemprov Sulsel

7-14 Juli 2014

Pemprov Sulsel

7-14 Juli 2014

Pemkot Makassar

7 Juli 2014

Pemprov Sulsel

b. Promosi: - Sosialisasi tugas, 01. Pendampingan fungsi, dan Penyusunan produk BPKP Laporan Keuangan Semester I Tahun 2014 pada RS Dr. Tajuddin Khalid Makassar 02. Pendampingan Penyusunan Laporan Keuangan Semester I Tahun 2014 pada RS Dr. Wahidin Sudirohusodo 03. Pendampingan Penyusunan Laporan Keuangan Semester I Tahun 2014 pada Balai Kesehatan Mata Masyarakat Sulsel 04. Pendampingan Penyusunan Laporan Keuangan Semester I Tahun 2014 pada Balai Teknik Kesehatan Lingkungan dan Pemberantasan Penyakit Menular Makassar 05. Pendampingan Penyusunan Laporan Keuangan Semester I Tahun

Halaman 34 dari 50



2014 pada Dinas Kesehatan Provinsi/Kab/Kota Provinsi Sulsel 06. Pendampingan Penyusunan Laporan Keuangan Semester I Tahun 2014 pada Politeknik Kesehatan Makassar 07. Pendampingan Penyusunan Laporan Keuangan Semester I Tahun 2014 pada Balai Kesehatan Paru Masyarakat Sulsel 08. Pendampingan Penyusunan Laporan Keuangan Semester I Tahun 2014 pada Balai Pengamanan Fasilitas Kesehatan Makassar 09. Pendampingan Penyusunan Laporan Keuangan Semester I Tahun 2014 pada Balai Kesehatan Tradisional Masyarakat Makassar 10. Pendampingan Penyusunan Laporan Keuangan Semester I Tahun 2014 pada Balai Laboratorium Kesehatan Makassar 11. Pendampingan Penyusunan Laporan Keuangan

7 Juli 2014

Pemkot Makassar

7 Juli 2014

Pemprov Sulsel

7-14 Juli 2014

Pemkot Makassar

7-14 Juli 2014

Pemkot Makassar

7 Juli 2014

Pemkot Makassar

8-10 Juli 2014

Pemkot Makassar

Halaman 35 dari 50



Semester I Tahun 2014 pada Pengadilan Tinggi Makassar 12. Asistensi Penyusunan Action Plan atas Hasil Pemeriksaan LKPD TA 2013 pada Kab Bantaeng 13. Asistensi Penyusunan Action Plan atas Hasil Pemeriksaan LKPD TA 2013 pada Kab Sidrap 14. Asistensi Penyusunan Action Plan atas Hasil Pemeriksaan LKPD TA 2013 pada Kota Parepare 15. Asistensi Penyusunan Action Plan atas Hasil Pemeriksaan LKPD TA 2013 pada Kab Enrekang 16. Pendampingan Inventarisasi Aset Tetap BMD Pemerintah Kabupaten Pangkep 17. Asistensi Evaluasi dan Verifikasi Perhitungan Ulang Kontrak Pembangunan Jalan Beton Ruas Kota Baru Malili TA 20112013 18. Asistensi Penyusunan Action Plan terhadap Hasil Audit LKPD oleh BPK pada Kabupaten Luwu

7 Juli 2014

Pemda Bantaeng

7 Juli 2014

Pemda Sidrap

7 Juli 2014

Pemkot Parepare

7 Juli 2014

Pemkab Enrekang

8-10 Juli 2014

Pemda Pangkep

8-10 Juli 2014

Pemda Luwu Timur

10 Juli 2014

Pemda Luwu Utara

Halaman 36 dari 50



Utara Tahun 2013 19. Pendampingan dalam rangka Implementasi Akuntansi Berbasis Akrual pada Pemkab Bulukumba 20. Asistensi Penyusunan Perubahan Kebijakan Akuntansi Berbasis Akrual pada Pemda Luwu Utara 21. Bimtek Penyusunan KPI BUMN/D pada PDAM Kabupaten Maros 22. Narasumber terkait Pengelolaan Anggaran BPJS pada RSUD H.A Sulthan Dg. Radja Kabupaten Bulukumba 23. Narasumber Pelaksanaan Percepatan Tindak Lanjut Penagihan Tunggakan Rekening Air dan Pelanggan Pemakai Air 0 s.d 10 m³ 24. Pendampingan Pelaksanaan Identifikasi Resiko dan Analisis Resiko pada RS Kusta Makassar 25. Pendampingan Pelaksanaan Identifikasi Resiko dan Analisis Resiko pada RSU Dr Wahidin Sudirohusodo Makassar

7 Juli 2014

Pemda Bulukumba

10-14 Juli 2014

Pemda Luwu Utara

8-10 Juli 2014

Pemda Maros

16 Juli 2014

Pemda Bulukumba

24 Juli 2014

4-7 Juli 2014

Pemkot Makassar

4-7 Juli 2014

Pemprov Sulsel

Halaman 37 dari 50



26. Narasumber Diklat Penyusunan Renstra dan Renja SKPD pada Kab Tana Toraja 27. Bimtek Penerapan Tata Kelola APIP pada Pemerintah Kabupaten Gowa 28. Sosialisasi Penerapan Tata Kelola APIP di Inspektorat Kabupaten Pangkep 29. Pendampingan Penyusunan Laporan Keuangan Semester I Tahun 2014 UAPPA/B Wilayah Kementerian Pertanian Provinsi Sulsel 30. Pendampingan SIMDA BMD Pemkab Luwu 31. Asistensi Penyusunan Action Plan atas Hasil Pemeriksaan LKPD Tahun 2013 oleh BPK RI pada Kabupaten Luwu 32. Asistensi Penyusunan Action Plan terhadap Hasil Pemeriksaan LKPD oleh BPK dalam rangka Peningkatan Opini pada Pemda Kabupaten Jeneponto 33. Asistensi Penyusunan Action Plan terhadap Hasil Pemeriksaan LKPD oleh BPK dalam

14 Juli 2014

Pemkab Tana Toraja

4-7 Juli 2014

Pemda Gowa

18-21 Juli 2014

Pemda Pangkep

12-13 Agustus 2014

Pemprov Sulsel

6-11 Agustus 2014

Pemda Luwu

7-11 Agustus 2014

Pemda Luwu

7-11 Agustus 2014

Pemkab Jeneponto

11 Agustus 2014

Pemda Sinjai

Halaman 38 dari 50



rangka Peningkatan Opini pada Pemda Sinjai 34. Asistensi Penyusunan Action Plan atas Hasil Audit LKPD Tahun 2013 Pemerintah Kabupaten Takalar 35. Asistensi Penyusunan Action Plan atas Hasil Audit LKPD Tahun 2013 Pemerintah Kabupaten Bone 36. Asistensi Penyusunan Action Plan atas Hasil LKPD TA 2013 pada Pemda Tana Toraja 37. Narasumber Diklat Penyusunan Neraca Keuangan Kabupaten Tana Toraja 38. Asistensi Evaluasi Beban Kerja Pegawai pada Kabupaten Luwu Utara 39. Narasumber Sosialisasi Peraturan Bupati tentang Kebijakan Akuntansi dan Narasumber Workshop PP 71 Tahun 2010 tentang SAP dan Permendagri No 64 Tahun 2013 40. Sosialisasi Pengelolaan Aplikasi SIMDA Keuangan Berbasis Akrual pada Pemerintah

12 Agustus 2014

Pemda Takalar

12 Agustus 2014

Pemda Bone

15-18 Agustus 2014

Pemda Tana Toraja

20-25 Agustus 2014

Pemda Tana Toraja

25 Agustus 2014

Pemda Luwu Utara

26-29 Agustus 2014

26-28 Agustus 2014

Pemda Gowa

Halaman 39 dari 50



Kabupaten Gowa 41. Narasumber Pengelolaan Keuangan, Aset dan Pengadaan Barang dan Jasa pada Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten Pangkep 42. Asistensi Self Asesment Good Corporate Governance (GCG) Tahun 2013 pada PT Semen Tonasa 43. Bimtek Program SIA pada PDAM Kota Makassar 44. Sosialisasi tentang Pencegahan Tipikor/ Program FCP di Pemda Pinrang 45. Asistensi Penyusunan Rencana Tindak Pengendalian pada Kab Jeneponto 46. Asistensi penyusunan Rencana Tindak pada Pemda Sinjai 47. Asistensi penyusunan Rencana Tindak Pengendalian (RTP) pada Pemda Takalar 48. Asistensi penyusunan Rencana Tindak Pengendalian (RTP) pada Pemda Tana Toraja 49. Asistensi penyusunan Rencana Tindak

27-29 Agustus 2014

Pemda Pangkep

11 Agustus 2014

12-13 Agustus 2014

Pemkot Makassar

27 Agustus 2014

Pemda Pinrang

7-11 Agustus 2014

Pemda Jeneponto

7-11 Agustus 2014

Pemda Sinjai

12 Agustus 2014

Pemda Takalar

13-18 Agustus 2014

Pemda Tana Toraja

13 Agustus 2014

Pemkot Makassar

Halaman 40 dari 50



Pengendalian (RTP) pada Pemkot Makassar 50. Narasumber Sosialisasi PP 71 Tahun 2010 dan Sosialisasi SPIP pada Kabupaten Tana Toraja 51. Asistensi penyusunan Rencana Tindak Pengendalian (RTP) pada Pemda Bantaeng 52. Asistensi penyusunan Rencana Tindak Pengendalian (RTP) pada Pemkot Palopo 53. Sosialisasi SPIP di Pemerintah Kabupaten Pinrang 54. Sosialisasi kebijakan dan Sisdur Akuntansi berbasis Akrual pada Pemda Sidrap 55. Sosialisasi Tata Kelola APIP pada Inspektorat Kabupaten Soppeng Tahun 2013 56. Pendampingan Evaluasi RPJMP 2010-2015 pada Kabupaten Tana Toraja 57. Sosialisasi SIMDA Keuangan Berbasis Akrual pada Pemerintah Kabupaten Luwu 58. Narasumber Pengenalan Aplikasi SIMDA pada Kanwil

19-24 Agustus 2014

Pemda Tana Toraja

21-25 Agustus 2014

Pemda Bantaeng

25 Agustus 2014

Pemkot Palopo

26-27 Agustus 2014

Pemda Pinrang

26 Agustus 2014

Pemda Sidrap

22-25 Agustus 2014

Pemda Soppeng

1 September 2014

Pemda Tana Toraja

8 September 2014

Pemda Luwu

9 September 2014

Halaman 41 dari 50


- Pemberian keterangan ahli


DJP Sulserbar dan Tenggara 59. Narasumber Diklat Verifikasi Keuangan pada Pemerintah Kabupaten Soppeng 60. Sosialisasi SPIP pada Pemerintah Kabupaten Barru 61. Sosialisasi SIMDA Keuangan Berbasis Akrual pada Pemerintah Kabupaten Luwu Timur 62. Narasumber Diklat Penerapan Sistem/Standar Akuntansi Pemerintahan Berbasis Akrual pada Badan Pendidikan dan Pelatihan Kota Makassar 63. Narasumber dalam Bimtek Aplikasi SIMDA Ver 2.7 pada Pemerintah Kab Sidrap 64. Pendampingan pada Kegiatan Penyusunan SOP pada Dinas Pendapatan Daerah Kabupaten Wajo tahap pengumpulan data dan penentuan kedalaman SOP 01. PKA atas Kasus Dugaan Penyimpangan Anggaran untuk Pembayaran Penyelesaian Tanah di GOR Sudiang

10-16 September 2014

Pemda Soppeng

11-15 September 2014 1-4 September 2014

Pemda Barru

Pemda Luwu Timur

5-8 September 2014

Pemkot Makassar


Pemda Sidrap


Pemda Wajo

7 Juli 2014

Laporan Terkirim

Halaman 42 dari 50



02. PKA atas Kasus Dugaan Tindak Pidana Korupsi Penyimpangan Kegiatan Pelatihan Perencanaan Partisipatif BAPPEDA Kab Bantaeng 03. PKA atas Kasus Dana Aspirasi BAPPEDA Kab. Bantaeng 04. PKA Kejari Watampone 05. PKA atas Kasus Dugaan TPK Penyalahgunaan Dana pada PD. Bajiminahasa Bantaeng pada Kegiatan Penjualan Produk PT Sinar Sosro 06. PKA Kejaksaan Bantaeng 07. PKA atas Kasus Dugaan Penyimpangan Pembangunan GOR Andi Ninnong pada Dinas Pendidikan Kab Wajo 08. PKA Kejari Makassar

09. PKA Kejari Jeneponto 10. PKA atas Kasus Dugaan TPK terhadap Penggunaan Anggaran Jamkesda Kota Parepare TA 2010-2013

14 Agustus 2014

Laporan Kirim

5 Agustus 2014

Laporan Kirim

26 Agustus 2014 8 September 2014

Dalam Proses

15 September 2014 15 Agustus 2014

10 September 2014 10 September 2014 7 Agustus 2014

Laporan Terkirim

Dalam Proses

Laporan Kirim

Dalam Proses

Dalam Proses

Laporan Kirim

Halaman 43 dari 50



11. PKA atas Kasus Dugaan TPK Dana Pengadaan Baju Seragam KPU, PPK, PPS dan KPPS pada KPU Kota Palopo TA 2012 12. PKA Kepolisian Daerah Sulawesi Selatan 13. Pendampingan Peninjauan Lapangan Lokasi Bandara Baru Kecamatan Mengkendek Kab Tana Toraja 14. PKA Kepolisian Takalar 15. PKA atas Kasus Dugaan TPK Pengadaan Alat Pusat Sumber Belajar Virtual (PSBV) TA2011 pada Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga Kab Luwu Utara di hadapan penyidik 16. PKA atas Kasus TPK dalam Pelaksanaan Pekerjaan Proyek Pengadaan Alat Kesehatan (Alkes) pada Dinas Kesehatan Kab. Bulukumba TA 2011 17. PKA Tambahan atas Kasus Pengadaan Dana Perguliran Simpan Pinjam Perempuan (SPP) 18. PKA atas Kasus Dugaan Tindak Pidana Korupsi pada

17 Juli 2014

Laporan Kirim


Dalam Proses


Dalam Proses

Dalam Proses

Laporan Kirim

10 September 2014

Laporan Kirim

26 Agustus 2014

Laporan Kirim

22 Juli 2014

Laporan Kirim

Halaman 44 dari 50


- Ekspose kasus


Pelaksanaan Pengadaan Dana Perguliran Simpan Pinjam Perempuan (SPP) dan Usaha Ekonomi Produktif (UEP) PNPM-MPd di hadapan Penyidik Polres Wajo 19. PKA Kepolisian Resort Luwu Timur 20. PKA atas Kasus Dugaan TPK Kegiatan Pemilihan Kepala Desa pada BPMP Kab Jeneponto 01. Ekspose Lanjutan Dugaan TPK Pengadaan Peralatan Laboratorium Pendidikan Fakultas Ilmu Keolahragaan UNM TA 2012 02. Dugaan TPK Pengadaan Alat Kesehatan RSUD Sawerigading Kota Palopo APBN TA 2013 03. Dugaan TPK Penyimpangan Pemberian Fasilitas Kredit Modal KerjaKredit Usaha Rakyat (KMK-KUR) dari Bank BNI Bulukumba Tahun 2011 04. Dugaan TPK pada Pembangunan Gedung Olahraga Kab. Luwu TA 2011 05. Dugaan Penyimpangan pada Kegiatan Tukar Guling (Ruislag)

28 Agustus 2014 1 September 2014

Dalam Proses Laporan Kirim

3 Juli 2014

Polda Sulsel

17 Juli 2014

Polda Sulsel

7 Agustus 2014

Polda Sulsel

7 Agustus 2014

Kejari Belopa

16 Agustus 2014

Kejari Makassar

Halaman 45 dari 50


c. Wawancara d. Penerbitan majalah/tabl oid/buletin internal e. Liputan Televisi


antara Pihak Unhas dengan pihak PT Kaloborang Residence Tahun 2009 s.d. 2013 06. Dugaan Penyimpangan Dana PNPM-MP kecamatan Saluputi Kab Tana Toraja TA 2013 07. Dugaan TPK Penyalahgunaan Dana PPIP APBN-P TA 2013 Majalah “Paraikatte”

-

25 Agustus 2014

Polres Tana Toraja

2 September 2014

Polres Sinjai

Triwulan III 2014

-

-

-

3. Pengelolaan Website BPKP No.

Kegiatan

Hari/Tanggal Publish 3 Juli 2014

1

Uploading Content

2

Uploading Content

3 Juli 2014

3

Uploading Content

8 Juli 2014

4

Uploading Content Uploading Content

22 Juli 2014

6

Uploading Content

24 Juli 2014

7

Uploading

11 Agustus 2014

5

24 Juli 2014

Materi Upload Demi Menjaga Good Governance, Pemkab Gowa Perbarui MoU dengan BPKP BPKP Sul Sel dan Kejati SulSelbar Satukan Tekad Dalam Criminal Justice System Jaga Opini WTP dengan Meningkatkan Penerapan SPIP di Kabupaten Maros Indahnya Berbagi di Bulan Ramadhan Gubernur Sulawesi Selatan Appresiasi Hasil Pengawasan BPKP Pemerintah Provinsi Sulawesi Selatan Meraih Opini WTP Empat Kali Berturut-turut Halal Bi Halal Keluarga Besar

Keterangan Berita

Berita

Berita

Berita Berita

Berita

Berita Halaman 46 dari 50


8

Content Uploading Content


18 Agustus 2014

Perwakilan BPKP Prov Sul Sel Inspektorat dan DPKAD Harus Menjadi Contoh Penerapan SPIP di Daerah Kota Makassar Harap BPKP Bantu Wujudkan WTA dan WBK Percepat Implementasi Basis Akrual, Pemkab Tator Minta Bantuan BPKP Bupati Pinrang Minta BPKP Kawal Implementasi SPIP Di Wilayahnya Kunci Fundamental Pemberantasan Korupsi:”Integrasi Integritas dengan Sistem” Pembukaan Diklat Penjenjangan Jabatan Fungsional Auditor Muda Pengawasan yang Kuat, Lahirkan Kepemerintahan yang Efektif

Berita

9

Uploading Content

26 Agustus 2014

10

Uploading Content

26 Agustus 2014

11

Uploading Content

29 Agustus 2014

12

Uploading Content

29 Agustus 2014

13

Uploading Content

9 September 2014

14

Uploading Content

13 September 2014

15

Uploading Content

18 September 2014

Pemkab. Barru Perpanjang MoU dengan BPKP

Berita

16

Uploading Content

19 September 2014

OJK dan BPKP : Sinergy In Harmony

Berita

Berita

Berita

Berita

Berita

Berita

Berita

Dalam rangka meningkatkan citra BPKP, Perwakilan BPKP Provinsi Sulawesi Selatan telah melakukan kegiatan pengelolaan website. Kegiatan yang dilaksanakan pada periode Triwulan III Tahun 2014 terdiri dari upload content 16 kali kegiatan. Saat ini kegiatan pengelolaan website masih terus berlangsung untuk mendapatkan bentuk ideal tampilan sebuah website yang informatif, akomodatif, dinamis, dan bermutu. Update terhadap content website akan selalu dilakukan dengan menyesuaikan perkembangan informasi yang terjadi sehingga selalu up to date (terkini). 4. Peliputan Kegiatan Kantor Kegiatan peliputan yang dilaksanakan Sekretariat Humas Perwakilan BPKP Provinsi Sulawesi Selatan dalam Triwulan III Tahun 2014 meliputi peliputan terhadap kegiatan yang perlu

Halaman 47 dari 50



didokumentasikan dan/atau memiliki nilai berita telah dilakukan sebanyak 29 kali. Kegiatan yang berhasil diliput yakni sebagai berikut No. 1 2

Tanggal Peliputan 1/7/2014 2/7/2014

Bidang APD Perwakilan

3

3/7/2014

Perwakilan

4 5 6

4/7/2014 17/7/2014 18/7/2014

Perwakilan AN Perwakilan

7

23/7/2014

Perwakilan

8

23/7/2014

Perwakilan

9 10

4/8/2014 8/8/2014

Perwakilan Perwakilan

11

17/8/2014

Perwakilan

12 13

18/8/2014 21/8/2014

APD Perwakilan

14 15

22/8/2014 25/8/2014

APD Perwakilan

16

28/8/2014

Perwakilan

17

27-28/8/2014

Perwakilan

18

29/8/2014

Perwakilan

19

29/8/2014

INV

20

2/9/2014

Perwakilan

21 22

8/9/2014 10/9/2014


23

11/9/2014

Perwakilan

24

12/9/2014

Perwakilan

25

16/9/2014

Perwakilan

Kegiatan Judul Kegiatan MoU dengan Pemkab. Gowa Kepala Perwakilan Koordinasi dengan Kajati Sulselbar

Keterangan

Pemkab Luwu Timur Koordinasi dengan BPKP Sulsel Menghadiri HUT Kab. Maros Exit Meeting GCG Pelindo Buka Puasa Bersama Panti Asuhan Hidayatullah Menghadiri Penyerahan LHP BPK RI ke Pemerintah Prov. Sulawesi Selatan Penyerahan Laporan Hasil Pengawasan ke Gubernur Sulsel Kaper BPKP Sulsel melakukan sidak Halal bi Halal Perwakilan BPKP Sulsel Upacara HUT Kemerdekaan RI ke 69 di Perwakilan BPKP Sulsel Pembukaan Diklat SPIP Koordinasi Wakil Walikota Makassar dengan Kepala Perwakilan Penutupan Diklat SPIP Kunjungan Kepala Perwakilan BPKP Sulsel di Tana Toraja Pembukaan FGD Kehumasan wilayah Timur Tahun 2014 Kunjungan Kepala Perwakilan BPKP Sulsel di Kab. Pinrang Penutupan FGD Kehumasan wilayah Timur Tahun 2014 Sosialisasi Program Anti Korupsi bersama UNM Nonton bareng Sosialisasi anti Gratifikasi dengan KPK Diklat Penjenjangan Ketua Tim Menghadiri Dies Natalis Unhas yang ke 58 Silaturahim Kanwil Hukum dan HAM dengan BPKP Sulsel Kunjungan Kerja Komisi XI DPR RI di Makassar Penandatangan MoU Pemkab.

Halaman 48 dari 50



26 27

17/9/2014 22/9/2014


28

23/9/2014

Perwakilan

29

24/9/2014

Perwakilan

Barru Kunjungan kerja OJK ke BPKP Sulsel Pelantikan Pejabat Struktural Eselon III Penutupan Diklat Penjenjangan Auditor Sosialisasi oleh Tim Puslitbang BPKP

5. Pembinaan Kehumasan Selama Triwulan III Tahun 2014, BPKP Perwakilan Provinsi Sulawesi Selatan melaksanakan kegiatan pembinaan kehumasan dalam bentuk rapat staf, rapat Satgas Kehumasan dan mengikuti Forum Kehumasan.

6. Menjalin Hubungan dengan Media Massa dan Masyarakat Guna membangun citra institusi, Perwakilan BPKP Provinsi Sulawesi Selatan dalam Triwulan III Tahun 2014 senantiasa menjalin hubungan baik dengan media massa sebagai salah satu mitra kerjanya. Bentuk hubungan dengan media massa: a.

Hubungan dengan instansi pers 1) Menghubungi kantor redaksi media massa lokal serta apresiasi atas berita terkait BPKP yang dimuat di media cetak tersebut. 2) Mengadakan kontak dengan pemimpin redaksi surat kabar secara aktif. 3) Menunjuk contact person yang dapat dihubungi oleh media massa dan meminta media massa menunjuk contact person (wartawan/redaktur/reporter) yang menjadi penghubung antara Sekretaris Humas BPKP Perwakilan Provinsi Sulawesi Selatan dan media massa yang diwakilinya. 4) Mengajukan permintaan peliputan kegiatan kantor.

b. Hubungan dengan wartawan 1) Menjalin hubungan dengan wartawan dari media massa yang berpengaruh melalui komunikasi aktif. 2) Membuat contact person dengan wartawan. 3) Menerima wartawan sehubungan dengan pemberitaan yang akan ditulisnya dan tidak melakukan diskriminasi terhadap wartawan. 4) Memfasilitasi, mengundang wartawan dalam klarifikasi berita.

Halaman 49 dari 50



5) Memberikan press release sehubungan dengan suatu kegiatan yang perlu diberitakan. 6) Menjadi fasilitator/mediator/penghubung antara wartawan dan pejabat yang akan ditemui. 7) Mendampingi pejabat saat diwawancarai wartawan media cetak maupun elektronik. 7. Anggaran dan Realisasi Keuangan Kegiatan Kehumasan BPKP Perwakilan Provinsi Sulawesi Selatan Tidak terdapat anggaran khusus dalam DIPA yang diperuntukkan untuk pengelolaan kehumasan. 8. Koordinasi dengan Biro Hukum dan Humas (Kejadian dan Bentuknya) Menyampaikan laporan triwulanan dengan akurat dan tepat waktu serta meningkatkan koordinasi dengan Biro Hukum dan Humas terus dilakukan untuk lebih mengefektifkan pengelola kegiatan di perwakilan. Koordinasi umumnya dilaksanakan dalam bentuk pengeditan dan pengiriman berita yang akan di-upload di content BPKP pusat.

Halaman 50 dari 50

KATA PENGANTAR. Kepala Perwakilan, NIP

Recommend Documents