KATA PENGANTAR. Makassar, 07 April 2014 Kepala Perwakilan, Deni Suardini NIP

KATA PENGANTAR

Era transparansi dan perkembangan teknologi informasi telah menjadikan masyarakat lebih kritis dan cenderung terjadi perubahan yang cepat di masyarakat. Kondisi seperti ini menuntut instansi/organisasi untuk mengakomodasi dan mengantisipasi keinginan masyarakat/publik untuk memperoleh informasi. Perkembangan teknologi informasi telah melahirkan perkembangan yang cukup pesat pada media massa, cetak, dan elektronik. Menjamurnya berbagai media massa dan derasnya arus informasi yang menerpa masyarakat belum merupakan jaminan akan memberi pencerahan kepada masyarakat. Dengan kondisi tersebut, diperlukan kelembagaan Humas (Hubungan Masyarakat) dalam setiap instansi pemerintah untuk mengimbangi arus informasi di masyarakat yang sewaktu-waktu dapat merugikan instansi pemerintah. Humas atau yang lebih dikenal istilah Public Relation (PR) merupakan salah satu metode komunikasi untuk menciptakan citra positif dari mitra organisasi/instansi atas dasar menghormati kepentingan bersama. Pembentukan Humas Instansi berfungsi untuk menerjemahkan kebijakan kepada para pegawainya atau masyarakat/publik dan untuk memonitor setiap sikap dan tingkah laku publik/masyarakat untuk disampaikan kepada pimpinan instansi sebagai bahan pengambilan keputusan. Laporan ini merupakan kumpulan kegiatan kehumasan yang telah dilaksanakan oleh Satgas Kehumasan Perwakilan BPKP Provinsi Sulawesi Selatan selama bulan Januari sampai dengan Maret 2014. Diharapkan melalui laporan ini dapat memberikan umpan balik (feed back) yang positif bagi pengelolaan kegiatan kehumasan di Perwakilan BPKP Provinsi Sulawesi Selatan.

Makassar, 07 April 2014 Kepala Perwakilan,

Deni Suardini NIP 19650621 198703 1 001

i

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR ...................................................................................................

i

DAFTAR ISI ...............................................................................................................

ii

RINGKASAN EKSEKUTIF ...........................................................................................

1

URAIAN KEGIATAN KEHUMASAN ............................................................................

4

1.

Pemantauan Berita Media Massa (Kliping dan analisis berita) .....................

4

2.

Penyampaian Informasi ke Masyarakat/Publik .............................................

26

3.

Pengelolaan Website BPKP ............................................................................

72

4.

Peliputan Kegiatan Kantor .. ..........................................................................

74

5.

Pembinaan Kehumasan .................................................................................

76

6. 7.

Menjalin Hubungan dengan Media Massa dan Instansi Lain ........................ Anggaran dan Realisasi keuangan kegiatan kehumasan Perwakilan BPKP ............................................................................................

76 77

Koordinasi dengan Biro Hukum dan Humas (Kejadian dan Bentuknya) ..............................................................................

77

8.

LAMPIRAN -

Fotokopi kliping koran berita yang terkait dengan BPKP (54 berita)

-

Fotokopi kliping koran berita yang terkait Press Release (54 berita)

-

Berita Bergambar dari hasil peliputan Triwulan I Tahun 2014 (30 berita)

ii

Laporan Humas Triwulan I Tahun 2014

PERWAKILAN BPKP PROVINSI SULAWESI SELATAN BADAN PENGAWASAN KEUANGAN DAN PEMBANGUNAN PERWAKILAN PROVINSI SULAWESI SELATAN Jalan Tamalanrea Raya No. 3 Bumi Tamalanrea Permai (BTP) Makassar Telp.: (0411) – 590591 Fax : 0411 – 590595 PO BOX 176 email: [email protected]

RINGKASAN EKSEKUTIF

Laporan ini disusun sesuai dengan surat Sekretaris Utama BPKP nomor S-61/SU/04/2010 tanggal 18 Januari 2010 tentang Penyempurnaan Sistem Pengelolaan Kehumasan yang memuat pedoman penyusunan laporan triwulanan kegiatan kehumasan bagi unit kerja perwakilan tahun 2010. Pedoman tersebut merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Keputusan Kepala BPKP Nomor KEP-277/K/SU/2009 tentang Sistem Pengelolaan Kehumasan di lingkungan BPKP. Dalam rangka meningkatkan citra BPKP, kegiatan kehumasan yang telah dilaksanakan Sekretariat Humas Perwakilan BPKP Provinsi Sulawesi Selatan selama periode triwulan I tahun 2014 adalah sebagai berikut: 1. Pemantauan Berita Media Massa (Kliping dan Analisis Berita) Telah dilakukan pemantauan berita media massa dalam bentuk kliping dan analisis berita terhadap pemberitaan yang berhubungan langsung dengan Perwakilan BPKP Provinsi Sulawesi Selatan. Selama periode triwulan I tahun 2014 jumlah berita yang dipantau dengan membuat kliping dan analisis berita sebanyak 54Berita. Media cetak yang menjadi sumber kliping tersebut berjumlah empatbuah yang terdiri dari harian Fajar, Tribun Timur,Koran Sindo, dan Koran Tempo.Selain itu, ada beberapa berita yang bersumber dari internet, yaitu Tribunnews.com, Profesi Online, Ujungpandang Ekspres, Kabar Makassar, Tempo, Republika, Fajar Makassar Online, Dkpsulsel.go.id, Metanoiac, Berita Kota Makassar, RRI, Rakyat Sulel Online, Sulselprov.go.id, Tabloid lintas, Antaranews.com, dan Ajatappareng.

2. Penyampaian Informasi ke Masyarakat/Publik Penyampaian informasi ke masyarakat/publik yang telah dilaksanakan selama periode triwulan I tahun 2014 adalah sebanyak 191kegiatan, yakni dalam bentuk sosialisasi tugas pokok dan fungsi halaman1dari77


PERWAKILAN BPKP PROVINSI SULAWESI SELATAN

serta produk BPKP dan lain-lain sebanyak 58kali kegiatan, pemberian keterangan ahli sebanyak 21 kali kegiatan, press release54berita, eksposekasus 28kali kegiatan,peliputan kegiatan kantor 38kali kegiatan.

3. Pengelolaan Website BPKP Dalam rangka meningkatkan citra BPKP, Perwakilan BPKP Provinsi Sulawesi Selatan telah melakukan kegiatan pengelolaan website. Kegiatan yang dilaksanakan pada periode triwulan Itahun 2014 terdiri dari upload content35kali kegiatan. Saat ini kegiatan pengelolaan website masih terus berlangsung untuk mendapatkan bentuk ideal tampilan sebuah website yang informatif, akomodatif, dinamis, dan bermutu. Update terhadap content website akan selalu dilakukan dengan menyesuaikan perkembangan informasi yang terjadi sehingga selalu up to date (terkini). 4. Peliputan Kegiatan Kantor Kegiatan-kegiatan kantor yang telah diliput oleh pengelola Humas selama triwulan I tahun 2014 sebanyak 38kegiatan, antara lain penandatanganan rencana aksi, Diklat SPIP, Diklat sertifikasi Pembentukan Auditor Ahli, Penandatanganan MoU, Kunjungan Kerja, serta kegiatan lainnya.

5. Pembinaan Kehumasan Selama triwulan I tahun 2014, Perwakilan BPKP Provinsi Sulawesi Selatan melaksanakan kegiatan pembinaan kehumasan dalam bentuk rapat staf dan rapat Satgas Kehumasan.

6. Menjalin Hubungan dengan Media Massa dan Instansi Lain Guna membangun citra institusi, Perwakilan BPKP Provinsi Sulawesi Selatan dalam triwulan I tahun 2014 senantiasa menjalin hubungan baik dengan media massa sebagai salah satu mitra kerjanya. Bentuk hubungan dengan media massa dilaksanakan dengan menghubungi pihak penerbit media serta memberi apresiasi atas beberapa berita terkait BPKP, serta menunjuk contact person yang dapat dihubungi oleh media massa dan meminta media massa menunjuk contact person (wartawan/redaktur/reporter) yang menjadi penghubung antara Sekretariat Humas Perwakilan BPKP Provinsi Sulawesi Selatan dan media massa yang diwakilinya, serta bersedia menemui wartawan yang datang untuk meliput berita di kantor. halaman2dari77



7. Anggaran dan Realisasi Keuangan Kegiatan Kehumasan Perwakilan Tidak terdapat anggaran khusus dalam DIPA yang diperuntukkan untuk pengelolaan kehumasan. 8. Koordinasi dengan Biro Hukum dan Humas (kejadian dan bentuknya) Menyampaikan laporan triwulanan dengan akurat dan tepat waktu serta koordinasi dengan Biro Hukum dan Humas terus dilaksanakan untuk lebih mengefektifkan pengelola kegiatan di perwakilan. Koordinasi umumnya dilaksanakan dalam bentuk pengeditan dan pengiriman berita yang akan di-upload di content BPKP pusat serta pengiriman laporan kehumasan perwakilan.

Kepala Perwakilan,

Deni Suardini NIP 19650621 198703 1 001

halaman3dari77


PERWAKILAN BPKP PROVINSI SULAWESI SELATAN URAIAN KEGIATAN KEHUMASAN

1. Pemantauan Berita Media Massa (Kliping dan Analisis Berita) Dalam rangka pemantauan berita media massa, pengelola kehumasan membuat kliping dan analisis berita terhadap pemberitaan yang berhubungan langsung dengan Perwakilan BPKP Provinsi Sulawesi Selatan. Selama periode triwulan I tahun 2014 jumlah berita yang dipantau dengan membuat kliping dan ringkasan berita sebanyak 54berita. Media cetak yang menjadi sumber kliping adalah: - Harian Fajar; - Harian Tribun Timur; - Harian Seputar Indonesia (Sindo); - Harian Koran Tempo; Selain itu, ada beberapa berita yang bersumber dari internet, yaituTribunnews.com, Profesi Online, Ujungpandang Ekspres, Kabar Makassar, Tempo, Republika, Fajar Makassar Online, Dkpsulsel.go.id, Metanoiac, Berita Kota Makassar, RRI, Rakyat Sulel Online, Sulselprov.go.id, Tabloid lintas, Antaranews.com, dan Ajatappareng. Adapun berita yang dipantau adalah sebagai berikut: No.

Tanggal Terbit

Koran / Harian

Judul Berita

Isi Berita

1

2

3

4

5

Penahanan Tersangka Tunggu Audit BPKP. Dugaan Korupsi Alat Lab. Olahraga

Direktorat Reserse dan Kriminal Khusus (Ditreskrimsus) Polda Sulselbar mengaku belum mau terburu-buru manahan tersangka dugaan korupsi laboratorium olahraga UNM Satir Mahmud. Polda masih menunggu audit kerugian negara dari BPKP untuk melakukan penahanan.Penyidik telah memeriksa 15 saksi-saksi terkait kasus korupsi pengadaan alat olahraga UNM. Pihaknya juga memastikan kasus itu akan dilimpahkan ke Kejaksaan tinggi sulsel setelah mendapat hasil audit BPKP Prov. Sulsel.

1

1/01/2014

Fajar

halaman4dari77



2

11/1/2014

Koran Sindo

Belum Dijilid, BPKP Tunda Serahkan Audit ke Tipikor

Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) Makassar menunda menyerahkan hasil audit kasus dugaan korupsi alat kesehatan (alkes) puskesmas pada Dinkes Bulukumba penyidik Polres Bulukumba.Kepala Sub Bagian Humas Polres Bulukumba AKP Andi Syarifuddin mengungkapkan rencana awal. BPKP Makassar segera menyerahkan hasil audit alkes ke Penyidik Polres Bulukumba.Jumlah kerugian negara dalam kasus korupsi tersebut diprediksi mencapai sebesar Rp4 milyar lebih dari total anggaran sebesar Rp20 milyar.

3

17/1/2014

Koran Sindo

Kejari Kembalikan Berkas Kasus Tas KPU. Dinilai Belum Lengkap

Kejaksaan Negeri (Kejari) Watampone mengembalikan berkas kasus dugaan mark-up pengadaan tas PPK-PPS dan alat tulis kantor KPU Bone ke Penyidik Polres Bone setelah dinyatakan tidak lengkap atau P21pada kasus ini polisi menetapkan Mantan Komisioner Komisi Pemilihan Umum (KPU) Bone Muhiyyin resmi dijadikan tersangka. Selain itu juga tiga tersangka lainnya yakni Sekretaris Alimin Arsyad, Bendahara Suci Rahman dan Agus Suwandi rekanan PT Trias Muda. Hal itu didukung temuan Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) yang menemukan kerugian uang negara Rp100 juta lebih. Kasat Reskrim Polres Bone AKP Ali Tahir mengatakan berkas keempat tersangka sudah dilimpahkan ke Kejaksaan Negeri Watampone.

4

22/1/2014

Koran Sindo

Dugaan Korupsi BBI Amali.Kejari Periksa Asisten I

Kejaksaan Negeri (Kejari) Watampone memeriksa Asisten I Bidang Tata Praja Pemkab. Bone Andi Nurman Amal dalam kasus dugaan korupsi proyek pembangunan Balai Benih Ikan (BBI) Amali 2010. Andi halaman5dari77


PERWAKILAN BPKP PROVINSI SULAWESI SELATAN Nurman diperiksa dalam kapasitas sebagai mantan Kepala Dinas Kelautan dan Perikanan (DKP) Kabupaten Bone. Proyek ini adalah Proyek dari Dinas Kelautan dan Perikanan Bone, dengan yang berasal dari APBN dalam bentuk Dana Alokasi Khusus (DAK), dan dari APBD dalam bentuk Dana Alokasi Umum (DAU).Ditengarai ada tindak pidana korupsi pada proyek tersebut hingga BPKP melakukan audit dan menemukan kerugian negara yang mencapai kurang lebih Rp500 juta.

5

22/1/2014

Koran Sindo

Terkendala Audit Sebanyak 2.317 guru penerima BPKP, Sertifikasi sertifikasi di lingkup Dinas Guru Tertahan Pendidikan Pemuda dan Olahraga (Disdikpora) Bulukumba, khusus periode November dan Desember 2012, hingga kini belum bisa dibayarkan. Penundaan pembayaran ini disebab adanya Surat Keputusan (SK) Menteri Pendidikan dan Kebudayaan (Mendikbud)yang melarang dilakukan pembayaran sebelum turun hasil audit resmi dari Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP). Kepala Dinas Pengelola Keuangan Daerah (DPKD) Bulukumba Andi Mappiwali mengungkapkan, anggaran pembayaran sertifikasi guruuntuk dua bulan tersisa sudah ada direkening milik Pemkab Bulukumba sebesar Rp14 Milyar lebih. Namun karena belum adanya SK Menteri Pendidikan maka pembayaran harus harus ditunda "sudah ada sama kami. Tapi, belum bisa kami bayarkan, karena belum ada hasil audit dari BPKP.

halaman6dari77



6

22/1/2014

Fajar

Kejari Periksa Asisten I. Kasus Pembangunan BBI

Dua dari tiga tersangka kasus dugaan korupsi proyek pembangunan Balai Benih Ikan (BBI) di Kelurahan Mompotu, Kecamatan Amali, diperiksa Kejaksaan Negeri (Kejari) Watampone. Dua tersangka dalam kasus ini yaitu Andi Nurman Amal, mantan Kepala Dinas Kelautan dan Perikanan (DKP) Kabupaten Bone yang saat ini menjabatAsisten I Bidang Tata Praja Pemkab Bone. Dalam proyek BBI di Kecamatan Amali itu, Andi Nurman Amal bertindak sebagai Pengguna Anggaran (PA) dalam proyek BBI di Kecamatan Amali.Kepala Kejaksaan Negeri (Kejari) Watampone, M. Natsir Hamzah mengungkapkan, kasus ini bergulir sejak 2010 lalu dan sudah menetapkan tiga tersangka. Berdasarkan hasil audit Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) ditemukan kerugian negara sekitar Rp500 juta.

7

22/1/2014

Fajar

Dana Sertifikasi Harus Diaudit Dahulu. Kemendikbud Larang Pencairan

Dana sertifikasi guru di Bulukumba dan Selayar yang tertunggak setahun lebih belum bisa dibayarkan dalam satu hingga dua bulan mendatang. Anggarannya sebenarnya sudah ada di Kas Pemkab. Tapi kita dilarang mencairkan, karena sebelumnya ada surat edaran dari Kemendikbudbahwa dana sertifikasi dua bulan ditahun 2012, harus menunggu audit BPKP (Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan), Jelas kepala DPKD Bulukumba, Andi Mappiwali. Proses audit dari BPKP dibutuhkan untuk meyakinkan Kementerian Keuangan dan KementerianPendidikan dan Kebudayaan bahwa daerah-daerah tersebut benar-benar masih memiliki dana sertifikasi yang menunggak di tahun 2012. Hamonangan menjelaskan, jika harus melakukan halaman7dari77


PERWAKILAN BPKP PROVINSI SULAWESI SELATAN proses audit dari sekarang, maka BPKP kemungkinan menghabiskan waktu lebih dari dua bulan.

8

28/1/2014

Koran Sindo

Pemerintah Kerjasama BPKP Cegah Korupsi

Gubernur se Sulawesi berkomitmen mencegah korupsi dengan melakukan penandatanganan naskah kerjasama bersama Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) diruang pola Kantor Gubernur Sulsel.Acara ini dirangkaikan serah terima jabatan Kepala Perwakilan BPKP Prov. Sulsel dari pejabat lama Hamonangan Simarmata kepada Pejabat baru Deni Suardini yang turut disaksikan Dirjen Bangda RI, Pangdam VII Wirabuana, para Gubernur se Sulawesi, pejabat perwakilan BPKP se Sulawesi hingga Bupati/Walikota se Sulsel

9

28/1/2014

Fajar

APIP Jadi Penangkal Korupsi. Gubernur se Sulawesi Teken Piagam Bersama

Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP), Kejaksaan Agung bersama Polri, dan APPSI sepakat memperkuat Aparat Pengawasan Internal Pemerintah (APIP) untuk mencegah terjadinya tindak pidana korupsi.Kepala BPKP Pusat, Mardiasmo mengatakan APIP akan menjadi penangkal korupsi di instansi pemerintah. Artinya keberadaan pengawas internal akan menjadi semacam konsultan bagi kepala daerah dalam mengambil kebijakan.Rapat koordinasi yang menyusun tema "Membangun Komitmen Bersama untuk mendukung Optimalisasi Tugas Pemerintahan Tanpa Korupsi" di kantor perwakilan BPKP Prov. Sulawesi Selatan.Serah terima jabatan Kepala Perwakilan BPKP Prov. Sulsel dari pejabat lama Hamonangan Simarmata ke pejabat baru Deni Suardini.

halaman8dari77



10

28/1/2014

Tribun Timur

Syahrul Lantik Kepala BPKP

Kepala Perwakilan BPKP Prov. Sulsel Deni Suardini dilantik Gubernur Prov. Sulawesi Selatan Syahrul Yasin Limpo/ Pelantikan Kepala Perwakilan BPKP digelar di ruang pola Kantor Gubernur Sulawesi Selatan. Hadir dalam pelantikan itu Gubernur se Sulawesi dan Kepala BPKP Pusat.Serah terima jabatan turut disaksikan Dirjen Bangda RI, Pangdam VII Wirabuana, para Gubernur se Sulawesi, para pejabat perwakilan BPKP se Sulawesi. Acara tersebut juga dirangkaikan dengan penandatanganan naskah kerjasama Gubernur se Sulaesi dengan BPKP.

11

28/1/2014

Tempo

Wakil Jaksa Agung Ajak Daerah Berantas Korupsi. Gubernur se Sulawesi meneken MoU dengan BPKP

Wakil Jaksa Agung Andhi Nirwanto meminta seluruh kepala daerah di Pulau Sulawesi berkomitmen memberantas korupsi tanpa takut berhadap dengan hukum. Sebab kalangan birokrasi terutama PPK sebuah proyek, khawatir terjerat hukum.Menurut Andhi, sistem pengawasan selama ini sudah berjalan. Kejaksaan, kepolisian, BPKP serta inspektorat telah melaksanakan tugasnya dengan baik. Namun pengelolaan anggaran harus tetap dilakukan secara transparan dan akuntabel.Dalam acara itu juga ditandatangani nota kesepahaman antara Gubernur seluruh pulau Sulawesi dan BPKP Perwakilan Sulawesi Selatan Mou berkaitan dengan kerja sama dengan BPKP yang akan memberikan pendampingan, pengembangan capacity building, sumber daya manusia dimasing-masing pemerintah daerah.

12

29/1/2014

Koran Sindo

Ratusan Guru di Periksa BPKP. Lantaran ditemukan Adanya

Ratusan Guru penerima tunjangan sertifkasi di lingkup Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga (Disdikpora) Bulukumba diperiksa oleh Badan Pengawasan Keuangan dan halaman9dari77


13

14

29 /1/2013

30/1/2014


Koran Sindo

Koran Sindo

Kelebihan PembayaranSerti fikasi Melalui Rekening

Pembangunan (BPKP) Prov. Sulsel. Kepala Disdikpora Bulukumba Mahammad Sabir mengungkapkan, pemeriksaan BPKP terhadap sertifikasi guru ini hanya semata klarifikasi, karena ditemukan adanya dua masalah utama dalam pencairan tunjangan sehingga mengalami masalah.Adanya SK Menteri Pendidikan melarang pembayaran dilakukan sebelum audit BPKP, maka pembayaran harus ditunda 'sudah ada sama kami, Tapi belum bisa kami bayarakan kalau belum ada hasil audit dari Badan Pengawasam Keuangan dan Pembangunan (BPKP).

Berkas Bantuan Aksara Dikirim ke Tipikor

Kejaksaan Negeri (Kejari) Jeneponto merampungkan berkas pemeriksaan kasus bantuan keaksaraan Nasional 2009 di Dinas Pendidikan Kab. Jeneponto, Kejari menetap kan pengelola pusat kegiatan belajar masyarakat Panrannuang Zugril sebagai tersangka. Dugaan awal kerugian negara seniali Rp162 juta, hanya saja secara resmi kita menunggu hasil audit dari BPKP, tegas kepala seksi Tindak Pidana Khusus Kejari Jeneponto Ikhwan E. Rutan.Meski belum menerima hasil audit BPKP Ikhwan mengatakan tersangka mengembalikan kerugian negara senilai Rp70 juta. Ia mengharapkan tersangka mengembalikan semua dugaan kerugian negara setelah audit BPKP rampung.

Polisi Hadirkan Tim Ahli Komputeruntuk mengetahui Spesifikasi Dugaan Korupsi TIKsenilai Rp1,2 milyar

Tim penyidik Polres Bulukumba akan menghadirkan tim ahli komputer untuk mengetahui spesifikasi kasus dugaan korupsi teknologi informasi komputer (TIK) pada Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga (Disdikpora) yang merugikan negara Rp1,2 milyar. Perlunya mendatangkan tim ahli ini

halaman10dari77


PERWAKILAN BPKP PROVINSI SULAWESI SELATAN karena harus diperiksa secara baik mulai jenis barang hingga pada beberapa poin lainnya. Makanya diperlukan orang yang memang ahli dibidangnya. Apalagi pengadaan ini berbeda dengan kasus lainnya. Karena berbicara barang.Pihaknya juga sudah bersurat secara resmi kepada Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) Makassar untuk melakukan audit kerugian negara dalam kasus korupsi TIK.

15

30/1/2014

Fajar

Mantan Kades Terdakwa Korupsi Rp96 juta

Pembayaran ganti rugi lahan untuk pembangunan sekolah di Desa Lolisan menyeret mantan kepala desa Lolisan, Syamsul Bahri, duduk dikursi pesakitan. Dia didakwa kasus korupsi senilai Rp96 juta.Saya minta Hamzah membuat surat pernyataan tidak menerima ganti rugi, pernyataan itu menjadi alat bukti pemerintah, hingga di audit BPKP dan diusut kejaksaan.Kepala Cabang Kejaksaan Negeri Kajang, Bachtiar, menjelaskan, Syamsul Bahri saat ini menjalani proses sidang di Pengadilan Tipikor Makassar sebagai terdakwa.

16

6/2/2014

Fajar

Data Penerima Sertifikasi Bermasalah. Sidrap Klaim bebas temuan

Sebanyak Rp4.980.713.700 dana sertifikasi di Kabupaten Tana Toraja masih mengendap di rekening daerah. Belum disalurkannya dana sertifkasi karena masih adanya penerima yang bermasalah.Kadis Pendidikan Tana Toraja Yohanis Tinting menyatakan guru penerima dana sertifikasi tersebut akan didata ulang. Pendataan ulang dilakukan dikarenakan adanya kesalahan para operator pengelola data pokok guru.Terpisah, penyaluran dana sertifikasi yang dilakukan Pemerintah Kabupaten Sidrap mendapat apreasi dari Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) Sulsel.

halaman11dari77


PERWAKILAN BPKP PROVINSI SULAWESI SELATAN BPKP memastikan tidak menemukan adanya temuan pelanggaran penyaluran.Berdasarkan hasil pemeriksaan BPKP dan 300 guru sertifikasiyang dikonfrontir belum lama ini tidak ditemukan adanya permasalahan.

17

12/2/2014

Koran sindo

Kasus Bea Cukai Tunggu Ekspose Penyidik

Kejaksaan Negeri (Kejari) Makassar belum melanjutkan penyidikan dugaan kasus korupsi Rehabilitasi Kantor Bea Cukai Makassar. Kepala Seksi Pidana Khusus (Kasi Pidsus) Kejari Joko B Darmawan menyebutkan, dalam ekspose itu nantinya akan diketahui kalau kasus ini layak dilanjutkan atau tidak.Joko menyebutkan, penyidik tidak akan melanjutkan penyidikan kalau unsur melawan hukum dan kerugian negaranya belum jelas.Saat ini penyidik sudah menerima hasil audit dugaan kerugian negara dari Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) Perwakilan Prov. Sulawesi Selatan

18

12/2/2014

Koran Sindo

Korupsi PTPN XIV Segera Disidangkan

Kejaksaan Negeri (Kejari) Makassar segera melimpahkan berkas perkara dugaan korupsi penyertaan modal negara di PT. Perkebunan Nusantara (PTPN) XIV ke Pengadilan.Kasus ini bermula dari diterimanya dana penyertaan modal negara ke PTPN XIV dari Kementerian BUMN sebesar Rp100 milyar untuk revitalisasi tiga pabrik gula di tahun 2007 dan 2008 yang lalu.Berdasarkan hasil audit Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) Perwakilan Prov. Sulawesi Selatan, akibat dari penyalagunaan dana penyertaan modal negara tersebut, negara rugi sebanyak Rp1,6 milyar.

19

13/2/2014

Fajar

Maret, Tunggakan Sertifikasi Terbayar

Guru bersertifikasi yang belum terbayarkan tunjangan profesinya bisa bernapas lega. Dinas Pendidikan

halaman12dari77


PERWAKILAN BPKP PROVINSI SULAWESI SELATAN dan Kebudayaan Kota Makassar menjanjikan pelunasan tunggakan tunjangan profesi atau sertifikasi guru selama tiga bulan.Segera dibayarkan jika hasil audit Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) Perwakilan Prov. Sulawesi Selatan sudah rampung, dana sudah ada di Kas Daerah. Kata Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kota Makassar Mahmud BM.Kepala Badan Keuangan Kota Makassar Erwin menambahkan, saat ini Inspektorat dan Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) melakukan proses audit. Anggaran tunjangan sertifikasi guru ini masuk setelah pengesahan APBD 2014

20

20/2/2014

Fajar

Dugaan Mark-Up KPU Bone. Kejari Kembalikan 3 berkas Tersangka

Kepala Seksi pidana Khusus (Kasipidsus) Kejari Watampone, Muh. Tasbih mengatakan, pihaknya telah mempelajari berkas kasus tersebut dan menyatakan belum lengkap.Kepala Satuan Reserse dan Kriminal (Kasatsekrim) Polres Bone, AKP Ali Tahir membenarkan tiga berkas kasus tersebut telah dikembalikan oleh Kejaksaan karena dianggap belum lengkap. Pada kasus ini polisi menetapkan Mantan Komisioner Komisi Pemilihan Umum (KPU) Bone Muhiyyin resmi dijadikan tersangka. Hal itu didukung temuan hasil audit Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) yang menemukan kerugian negara Rp100 jt lebih.

21

27/2/2014

Koran Sindo

Besok, Giliran Kepala Dinkes Lutim Diperiksa

Penyidik Polres Luwu Timur sudah mengagendakanpemeriksaan terhadap Kepala Dinas Kesehatan drApril sebagai salah satu saksi. Jika tak ada arah melintang dr April akan diperiksa di Mapolres Luwu Timur. Dijelaskan, penyidik Polres Luwu

halaman13dari77


PERWAKILAN BPKP PROVINSI SULAWESI SELATAN Timur akan mengadakan gelar perkara dana Jampersal setelah pemeriksaan Kadis Kesehatan Luwu Timur, untuk menentukan langkah atau status hukum selanjutnya. Kata Kapolres, jika hasil gelar perkara nantinya terindikasi adanya kerugian negara maka Polres akan meminta Perwakilan Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) Prov. Sulawesi Selatan untuk melakukan audit.

22

18/3/2014

Koran Sindo

Kejari Sita Dokumen di Dinas Hutbun. Lanjutan Sidik Kasus Gernas Kakao Bone

Setelah mengendap sejak tahun 2011, kasus dugaan korupsi proyek gerakan nasional (gernas) kakao kini mulai dilidik kembali oleh pihak Kejaksaan Negeri (Kejari) Watampone. Penyitaan ini dilakukan pihak Kejari dipimpin Kepala Seksi (kasi) Pidana Khusus (Pidsus) Muh. Tasbih dan Kasi Intel Zainuddin. Tasbih melanjutkan pihaknya tengah melakukan koordinasi dengan Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) untuk akurasi data kerugian negara. Hasil penyidikan kami dengan BPKP terjadi perbedaan signifikan. Secara umum kita akan menyita semua administrasi gernas kakao.

23

19/3/2014

Koran Sindo

Kasus Gernas Kakao di Dishutbun Kab. Bone

Kejari Watampone, diminta segera menuntaskan sejumlah kasus dugaan korupsi yang penanganannya mandek sejak beberapa tahun lalu.Mantan Camat Bontocani ini mengatakan, penyitaan dokumen di dinas Kehutanan dan Perkebunan adalah tindakan yang lamban. Kasus yang mulai sejak tahun 2009 ini telah menetapkan lima tersangka ini belum mengantongi hasil audit dari BPKP untuk mengetahui berapa banyakkerugian negara yang ditimbulkannya. Kami koordinasikan dengan Badan Pengawasan

halaman14dari77


PERWAKILAN BPKP PROVINSI SULAWESI SELATAN Keuangan dan Pembangunan (BPKP) untuk hasil auditnya, untuk mengetahui berapa banyak kerugian negara yang ditimbulkannya.

24

19/3/2014

Koran Sindo

Kejari Belum Tahan Kadis Perindagkop. Kejari Belum Tahan Kadis PerindagkopBan tuan Kementerian

Penyidik Kejari Makale belum melakukan penahanan terhadap Naomi yang sudah ditetapkan sebagai tersangka. Meski ada beberapa bukti dan keterangan saksi yang perlu dipertajam untuk melengkapi BAP sebelum kasus itu dilimpahkan ke pengadilan tipikor dilakukan timpenyidik Tindak Pidana Khusus (Kasi Pidsus). Kejari Makale ditemukan adanya indikasi penyalagunaan dana yang disalurkan kepada Koperasi Toraja Melo yang bergerak di bidang usaha tenun. Naomi sebagai kepala Dinas Perindagkop dan UKM Toraja Utara memberikanrekomendasi kepada Koperasi Toraja Melo untuk mendapatkan dana bantuan guna pengadaan alat-alat tenun sebagai penunjang usaha koperasi. Penyidikan dan penyidik juga didukung oleh hasil audit BPKP yang menyatakan adanya kerugian negara sekitar Rp200 juta.

25

19/3/2014

Tribun Timur

Kejati Bone Sita Dokumen Gernas Kakao Bone

Penyidik Pidana Khusus, Kejaksaan Negeri (Kejari) Bone menyita sejumlah dokumen terkait kasus dugaan korupsi gerakan nasional (Gernas) Kakao Bone tahun 20092010. Penggeledahan itu dilakukan langsung Kasi Intel Kejari Bone Zainuddin.Ditambahkan hasil penyidikan ditemukan keganjilan dalam selisih harga pengadaan bibit kakao dan dalam proses pencairan anggarannya. Soal siapa saja tersangkanya. Kami berkoordinasi dengan Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP).

halaman15dari77



26

25/3/2014

Koran Sindo

Berkas Korupsi Alkes Dilimpahkan

Tim Penyidik Polres Bulukumba segera melimpahkan berkas dugaan korupsi pengadaan alat kesehatan (alkes) Puskesmas di Dinas Kesehatan ke Kejari. Humas Polres Bulukumba AKP Andi Syafruddin mengungkapkan, saat ini penyidik sedang melengkapi semua kekurangan berkassebelum pada akhirnya resmi diserahkan ke Kejaksaan. Bahkan hasil audit dari Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) Prov. Sulsel yang menjadi persyaratan kasus sudah diterima sejak beberapa hari lalu.

27

25/3/2014

Fajar

Kerugian Negara Rp1,6 Miliar. Tersangka Korupsi PNUP II Bertambah

Unit tindak pidana korupsi Polrestabes Makassar melansir kerugian negara akibat dugaan tindak pidana korupsi pada pembangunan kampus Politeknik Negeri Ujung Pandang (PNUP) II. Dari hasil audit Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) Prov. Sulsel. kerugian negara mencapai Rp1,6 Milyar. Kepala Satuan Reserse dan Kriminal Polrestabes Makassar AKBP M. Endro, melalui Kanit Tipikor, AKP Badollahi mengatakan bahwa hasil audit itu sudah terbit beberapa hari lalu. Berdasarkan hasil audit itu polisi kembali melanjutkan penyidikan kasus ini. Hasil auditnya sudah adatotal kerugian Rp1,6 milyar.

28

28/3/2014

Koran Sindo

Terdakwa Kincir Angin Dituntut 7,5 Tahun

Triman Hadi terdakwa dugaan korupsi pembangunan instalasi air bersih tenaga angin atau kincir angin di Kelurahan Mariorennu, Kecamatan Gantarang Kabupaten Bulukumba, dituntut 7,5 tahun penjara. Pertimbangan yang memberatkan lainnya, seharusnya proyek tersebut bisa digunakan untuk kebutuhan air bersih masyarakat, namun karena halaman16dari77


PERWAKILAN BPKP PROVINSI SULAWESI SELATAN perbuatan terdakwa, kincir angin tersebut tidak bisa digunakan. Penasehat Hukum Triman Hadi, Acram Mappaona Azis mengatakan tuntutan JPU tersebut sangat emosional, karena terlalu tinggi. Dia menyebutkan tuntutan jaksa tersebut hanya mengacu pada hasil audit Badan Pengawasan Keuuangan dan Pembangunan (BPKP) Prov. Sulsel dan tidak berdasar pada fakta persidangan.

29

28/3/2014

Tribun Timur

Polda Lengkapi Berkas. Kasus Korupsi Proyek Irigasi Bone Tahun 2007

Tim Penyidik Polda masih melengkapi berkas perkara kasus dugaan korupsi pembangunan lahan jaringan irigasi di Kabupaten Bone. Proyek tersebut terindikasi korupsi karena dalam proses pemenangan tender terjadi penyimpangan. Modusnya anggaran 95 persen dicairkan lebih dahulu sementara pekerjaan belum selesai.Penyimpangan pada proses pemenangan tender 95 persen anggaran proyek dicairkan lebih dahulu sementara pekerjaan belum selesai. Tersangka diduga menerima aliran dana melalui rekening pribadi senilai Rp1,6 Milyar. Badan pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) Prov. Sulsel menemukan ada kerugian negara sebesar Rp1,66 Milyar. Kerugian timbul karena Umar Said menyerahkan uang kepada sejumlah orang secara bertahap masingmasing kepada Irsan Rp1,58 dan Kepala Dinas Pertanian TP dan Hortikultura Bone Lanto Pallawa sebesar Rp45 juta Umar Said mengaku hanya menikmati sebesar Rp4 juta.

30

29/3/2014

Koran Sindo

Cakka Minta BPKP Periksa Proyek PPI

Banyaknya dugaan kejanggalan atas Pembangunan PPI Balambang Luwu akhirnya mendapat perhatian serius

halaman17dari77


PERWAKILAN BPKP PROVINSI SULAWESI SELATAN bupati Luwu Andi Muzakkar. Dia meminta Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) untuk melakukan pemeriksaan fisik proyek PPI Balambang di desa Raja Kecamatan Bua.Saya sudah menyurat ke BPKP untuk diperiksa ujar Andi Cakkar. Komisi I DPRD Kabupaten Luwu kembali menanggapi pertemuan dengan Dinas Kelautan dan Perikanan beberapa waktu lalu.

31

31/3/2014

Tribun timur

SCW : 3 Kasus Korupsi Mengendap di Polres

Direktur Lembaga Sulawesi Coruption Watch (SCW) Kabupaten Bulukumba. La Ode Hardiman, menyebutkan sedikitnya ada tiga kasus dugaan korupsi yang diduga mengendap di tangan penyelidikan kepolisian.La Ode meminta polisi harus berani dan jangan setengahsetengah dalam menangani ketiga kasus dugaan korupsi itu. Dalam kasus tersebut tidak hanya PPTK dan rekanan yang dijadikan tersangka tetapi diduga dilakukan berjamaah termasuk kepala dinasnya yang bertanggungjawab.Humas Polres Bulukumba AKP Syarifuddin menjelaskan bahwa saat ini kepolisian masih menunggu hasil audit BPKP dalam kasus proyek pengadaan alat TIK dan pengadaan mobil dinas di lingkup BKKBN Bulukumba.

32

3/1/2014

Profesi Online

Penahanan Kasus dugaan korupsi yang melilit Syatir Menunggu Kepala Biro Administrasi Umum dan Audit BPKP Keuangan (BAUK), Syatir Mahmud sejak November lalu belum menemukan titik baru. Penetapan Syatir sebagai tersangka oleh pihak Kepolisian Daerah (Polda) Sulselbar sejauh ini belum berhasil menjerat tersangka baru setelah pemanggilan lebih dari 20 saksi, baik dari pihak UNM maupun pihak suplier

halaman18dari77


PERWAKILAN BPKP PROVINSI SULAWESI SELATAN pengadaan alat-alat olahraga. Bahkan, hingga kini, meskipun Syatir telah menyandang status tersangka namun ia masih menjalankan jabatannya selaku Kepala BAUK. Kepala Bidang (Kabid) Hubungan Masyarakat Polda Sulselbar, Kombes Endi Sutendi menuturkan, pihaknya sampai saat ini masih mencari buktibukti untuk menjerat tersangka lain. Di samping itu, ia juga masih menunggu hasil audit dari Badan Pengawas Keuangan dan Pembangunan (BPKP) Sulsel.

33

24/1/2014

Ujungpandang Ekspres

Kepala BPKP Sulsel Berdayakan Pejabat Barru

Kepala perwakilan BPKP Provinsi Sulsel, Hamonangan Simarmata memberikan materi, Mewujudkan good Governance dan Clear Governance dengan laporan Keuangan Kabupaten Barru. Acara ini bertempat di Aula Gedung Kantor Bupati Kabupaten Barru

34

27/1/2014

Antaranews.com

Gubernur SeSulawesi Kerjasama BPKP Cegah Korupsi

Bertempat diruang Pola Kantor Gubernur Provinsi Sulawesi Selatan telah diadakan penandatanganan naskah kerjasama antara Gubernur se-Sulawesi dengan BPKP. Cakupan kerjasama antara kedua belah pihak tersebut diantaranya meliputi pelaksanaan pendampingan, pengembangan "Capacity Building" bagi SDM di Pemerintahan Daerah, kemudian peningkatan kapasitas APIP

35

27/1/2014

Tribunnews.com

Sulsel Syahrul Yasin Limpo Lantik Kepala BPKP Sulsel

Senin, tanggal 27 Januari 2014 bertempat di ruang pola Kantor Gubernur Sulsel. Kepala BPKP Sulsel Deni Suardini dilantik Gubernur Sulsel Syahrul Yasin Limpo.

36

27/1/2014

Kabar Makassar

Gubernur Pimpin Rakor BPKP Regional se-Sulsel

Senin, tanggal 27 Januari 2014 bertempat di ruang Aula BPKP Gubernur Sulawesi Selatan, Syahrul Yasin Limpo memimpin rapat

halaman19dari77


PERWAKILAN BPKP PROVINSI SULAWESI SELATAN koordinasi regional BPKP antara Gubernur se Sulawesi dengan Aparatur Pengawasan Internal Pemerintah (APIP) Gubernur se-Sulawesi melakukan Rapat Koordinasi Regional se-Sulawesi, di Gedung Badan Pengawas Keuangan dan Pembangunan (BPKP) Sulawesi Selatan, Senin, 27 Januari 2014. Rapat koordinasi dilaksanakan dalam rangka membangun komitmen bersama untuk mendukung optimalisasi tugas pemerintah tanpa korupsi.

37

27/1/2014

Sulselprov.go.id

Gubernur se Sulawesi Rakor Di BPKP

38

28/1/2014

Tribunnews.com

Ratusan Guru Diperiksa BPKP Terkait Tunjangan Sertifikasi

Ratusan guru di Kabupaten Bulukumba diperiksa oleh Badan Pemeriksa Keuangan Pembangunan (BPKP) Provinsi Sulawesi Selatan di kantor Dinas Pemuda dan Olahraga Kabupaten Bulukumba. Pemeriksaan dilakukan oleh BPKP di Sulsel karena sebelumnya terdapat sejumlah guru yang belum terbayarkan tunjangan sertifikasinya hingga saat ini sejak tahun 2011, 2012 dan 2013

39

13/1/2014

Koran Tempo

BPKP Audit Ulang Kasus Bandara Tana Toraja

Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan BPKP Perwakilan Sulawesi Selatan mengaudit ulang kerugian dalam kasus dugaan korupsi pembebasan lahan bandar udara di Desa Buntu Kunik Kecamatan Mangkendek Kabupaten Tana Toraja Sulawesi Selatan Kepala BPKP Hamonangan Simarmata mengatakan pada awal tahun ini pihaknya kembali menghitung nilai kerugian setelah sebelumnya sempat berhenti karena data yang diberikan kepolisian dinilai tidak lengkap.

40

14/2/2013

Republika

Berkas Korupsi GOR Sudiang Makassar Rampung

Berkas perkara dugaan korupsi penyelesaian hak atas tanah Gedung Olah Raga Sudiang Makassar senilai Rp3,2 miliar telah dirampungkan penyidik Kejaksaan Negeri Makassar dan selanjutnya siap untuk dilimpahkan ke Pengadilan Tipikor Makassar. Penyidik Kejari Makassar telah menetapkan dua orang halaman20dari77


PERWAKILAN BPKP PROVINSI SULAWESI SELATAN tersangka yang keduanya adalah mantan Kepala Biro Perlengkapan Provinsi Sulawesi Selatan AW dan Mantan Lurah Sudiang Raya AI. Daddy mengaku jika kedua tersangka itu merupakan orang yang dianggap bertanggungjawab dalam pembayaran atau ganti rugi lahan yang menyebabkan adanya kesalahan dalam pembayaran dan kalau ada tersangka baru kami akan proses. Audit BPKP juga tidak bisa menentukan tersangka

41

5/2/2014


Kejari : Kinerja BPKP Sulsel Lamban

Kasus dugaan korupsi pengelembungan anggaran dana Bos SMP Sanur di Kecamatan Pattallassang kabupaten Takalar, hingga saat ini belum ada kejelasan. Kepala Kejaksaan Negeri Takalar H Fery Tas menjelaskan, kasus belum diproses karena tersendat hasil audit BPKP Sulsel belum turun. Padahal penanganan kasus dana BOS Takalar telah memasuki bulan keempat. Menurut betim audit BPKP Sulsel yang lambat melakukan perhitungan kerugian negaranya. Untuk itu, hasil pemeriksaan Badan Pemeriksa5Keuangan Pembangunan (BPKP) Sulsel sangat diharapkan lebih cepat, kata Kajari. Terkait kasus itu, sudah beberapa kali ekspose dari tim BPKP.

42

3/2/2014

Fajar Makassar

Perda Pares Bandar Madani Dicabut

Pemerintah Kota Parepare resmi menyerahkan rancangan pencabutan Perda Nomor 9 Tahun 2004 tentang Pendirian Perseroan Terbatas Pares Bandar Madani (PT PBM). Penyerahan ranperda ini berlangsung dalam rapat paripurna DPRD Kota Parepare, Jumat, 31 Januari lalu. Wali Kota Parepare, M Taufan Pawe mengatakan, sebelum penyusunan ranperda tersebut, pemerintah kota terlebih dahulu melakukan konsultasi dengan Badan Pemeriksa Keuangan halaman21dari77


PERWAKILAN BPKP PROVINSI SULAWESI SELATAN (BPK) dan Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) Perwakilan Provinsi Sulsel. Konsultasi ini, menurut Taufan, guna mendapatkan petunjuk terkait sikap dan kebijakan yang dinilai tepat bagi pemerintah kota dalam menangani status badan hukum dan pengelolaan aset PT Pares Bandar Madani yang dinilai bermasalah

43

21/2/2014

RRI

44

17/2/2014

Tribunnews.com

Kejari Makassar tak Kunjung Menghentikan Penyidikan Korupsi Bea Cukai

Auditor Ikuti Sosialisasi Angka Kredit

Proses pemeriksaan yang dilakukan oleh kejaksaan Negeri Makssar untuk mengusut dugaan korupsi pada proyek rehaailatasi gedung kantor Bea dan Cukai Makassar dilakukan sejak tahun 2012 lalu dan dinaikkan ke tahap penyidkan atas dasar pemeriksaan ahli yang menemukan kekurangan volume pekerjaan.Hasil audit Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) Perwakilan Sulawesi Selatan yang tidak menemukan adanya kerugian negara pada rehabilitasi gedung kantor Bea Cukai Makassar rupanya tak cukup menjadi dasar untuk menghentikan penyidikan. Kepala Kejaksaan Negeri Makassar Deddy Suwardy Surachman mengatakan pihaknya masih akan melakukan ekspos bersama Inspektorat kabupaten Sinjai bersama perwakilan Badan Pemeriksa Keuangan dan Pembangunan (BPKP) provinsi Sulawesi Selatan, melakukan sosialisasi terkait MoU pengawasan dan penilaian angka kredit para pejabat-pejabat auditor. Sosialisasi dan pelatihan bertempat di Rumah Makan Lestari Senin (17/2/2014). Hadir menjadi pemateri pada kegiatan ini adalah Surasno Wahyu Windarto, dari BPKP dan Aslan Abbas, Inspektur kabupaten Sinjai. Dalam sambutannya saat pembukaan acara, Aslan Abbas mengharapkan kepada seluruh staf dan auditor yang

halaman22dari77


PERWAKILAN BPKP PROVINSI SULAWESI SELATAN mengikuti kegiatan ini agar lebih serius.

45

11/2/2014

Tempo

Pelimpahan Berkas Korupsi UNM Tunggu BPKP

Berkas kasus dugaan korupsi pengadaan sarana olahraga Fakultas Ilmu Keolahragaan Universitas Negeri Makassar UNM hingga kini belum dilimpahkan ke Kejaksaan Tinggi Sulawesi Selatan dan Barat Kami masih menunggu hasil audit kerugian negara dari Badan Pengawas Keuangan dan Pembangunan BPKP kata Kepala SubDirektorat III Tindak Pidana Korupsi Kepolisian Daerah Sulawesi Selatan dan Barat Ajun Komisaris Besar Ronny Samtana kemarin Kepolisian menetapkan dua tersangka dalam kasus ini yakni Kepala Bagian.

46

12/3/2014

Dkpsulsel

Pertemuan Pengendalian, Pengelolaan dan Penggunaan Anggaran Dekonsentrasi dan Tugas Pembantu

Dinas Kelautan dan Perikanan (DKP) Provinsi Sulawesi Selatan menggelar Pertemuan Pengendalian, pengelolaan dan Penggunaan Anggaran Dekonsentrasi dan Tugas Pembatuan Lingkup KKP Se Sulawesi Selatan di Hotel Plaza Quality, Selasa (4/02/2014).Adapun tujuan rapat adalah untuk mereview pelaksanaan APBN Tahun 2013. Selain itu juga untuk memberikan gambaran, arahan, serta pencerahan dalam pelaksanaan program dan kegiatan APBN Tahun 2014. Tujuan lainnya yaitu untuk Early Warning System dalam mengindentifikasi berbagai permasalahan yang mungkin terjadi terhadap penyelenggaraan APBN tahun 2014 pada wilayah kerja Sulawesi Selatan.

47

5/2/2014

Metanoiac

Polrestabes Makassar Tunggu Hasil Audit BPKP

Kelanjutan kasus pembebasan lahan kampus dua PNUP di Moncongloe kini tinggal menunggu hasil audit BPKP Sulsel. Kasus yang diduga menyelewengkan uang negara hingga 1,7 M ini telah berlanjut ke proses perhitungan kerugian negara

halaman23dari77



48

10/3/2014

Berita Kota Makassar

BPKP Temukan Indikasi Korupsi Proyek GOR

BPKP telah melakukan ekspose terkait kasus dugaan korupsi Proyek Gedung Olahraga (GOR) Malili di Kantor BPKP Sulawei Selatan di Makassar, Jumat (28/2). Dari hasil ekspose tersebut terindkasi adanya penyimpangan dalam perencanaan dan pelaksanaan pembangunan GOR Malili anggaran Tahun 2012 yang mengakibatkan kerugian keuangan Negara hingga ratusan juta rupiah. Menurut Hasil ekspose BPKP, kondisi tersebut menyimpang dari Perpres No 54 Tahun 2010 dan Peraturan Deputi Bidang Harmonisasi dan Kimitraan Kementerian Pemuda dan Olah Raga.

49

28/3/2013

Ajatapparengne ws.com

Pemkot Optimis Raih Predikat WTP

Pemkot Parepare optimis meraih opini BPK WTP atau minimal WDP dalam pengelolaan Laporan Keuangan Tahun 2013. Sebelumnya 2 tahun berturut-turut hasil audit kota Parepare oleh BPK mendapatkan opini disclaimer . Untuk mewujudkan hal tersebut. Pemkot Parepare melalui Inspektorat setempat bekerjasama dengan BPKP Perwakilan Sulsel mengadakan Bimtek SPIP

50

27/3/2014

Antaranews.com

Terdakwa Korupsi Kincir Angin Dituntut 7,5 Tahun

Triman Adi, terdakwa kasus korupsi program Tim Percepatan Pemekaran Daerah (TP2D) berupa proyek kincir angin di Kabupaten Bulukumba senilai Rp4,2 M, dituntut 7,5 Tahun. Dalam proyek kincir angin itu juga, Negara telah dirugikan Rp 3 M sesuai dengan hasil perhitungan atau audit dari BPKP perwakilan Sulawesi Selatan.

51

4/3/2014

Tribunews.com

Akibat Hujan MoU Kantor OP dan Perwakilan BPKP Sulsel Molor

Penandatanganan kerjasama kantor Otoritas Pelabuhan dan kantor Perwakilan BPKP Sulsel yang digelar di Pelabuhan Paotere molor, akibat hujan melanda kota Makassar sejak

halaman24dari77


PERWAKILAN BPKP PROVINSI SULAWESI SELATAN pagi.

52

27/3/2014

Tempo

BPKP dan Kejaksaan Dinilai Tidak Serius

Aktivitas anti korupsi menuding BPKP dan Kejaksaan Negeri Takalar tidak serius menuntaskan penanganan kasus dugaan korupsi dana BOS Kabupaten Takalar. Kedua lembaga itu saling menyalahkan dalam hal perhitungan kerugian Negara. BPKP harus menjaga Integritas dan profesionalismenya sehinga tidak mengulur permintaan audit oleh Kejaksaan.

53

15/3/2014


Kejari MintaAudit Investigasi BPKP

Kepala Kejaksaan Negeri Kota Parepare, Irwan Sinuraya sudah minta pemeriksaan audit investigasi dari BPKP Makassar mengaudit dugaan korupsi proyek pengadaan gerobak senilai Rp 500 juta di Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kota Parepare. Permintaan audit investigasi tersebut untuk melengkapi berkas perkara dalam tahap penyidikan dugaan penyelewengan proyek.

54

18/3/2014

RRI

Kejati Sulsel Hentikan Penelusuran Rekening Gendut Bupati Pinrang

Badan pekerja Anti Corruption selasa, (18/3/2014) mendatangi kantor Kejaksaan Tinggi Sulawesi Selatan mempertanyakan progres penanganan dugaan penyimpangan pada dana kredit di rekening Bupati Pinrang sebesar 31,5 M dari Bank Sulsel. Pihak pidana khusus Kejaksaan Tinggi Sulsel yang menemui perwakilan Anti Corruption Comiteb menjelaskan tidak melanjutkan pengusutan dengan alasan hasil audit BPKP tidak ditemukan kekeliruan pada kredit tersebut.

halaman25dari77



2. Penyampaian Informasi ke Masyarakat/Publik Kegiatan penyampaian informasi berkaitan dengan tugas pokok dan fungsi BPKP kepada publik eksternal BPKP, dilakukan melalui: -

Hak jawab/ klarifikasi sebanyak tidak ada Press Release sebanyak 54kali Sosialisasi, tugas, fungsi dan produk BPKP sebanyak 58kali Pemberian keterangan ahli sebanyak 21 kali. Ekspose kasus pada Bidang Investigasi sebanyak 28 kali. Uploading content sebanyak 35 kali Kegiatan peliputan sebanyak 38kali.

Kategori

Kegiatan

a. Penanganan atas media massa: - Hak jawab/klarifikasi /pelurusan berita/koreksi - Press Conference Nihil - Press Release 1. Penahanan Tersangka Tunggu Audit BPKP. Dugaan Korupsi Alat Lab. Olahraga

2. Belum Dijilid, BPKP Tunda Serahkan Audit ke Tipikor

Tanggal Pelaksanaan

Keterangan

-

-

Fajar (1/1/2014)

-

Koran Sindo (11/1/2014)

Direktorat Reserse dan Kriminal Khusus (Ditreskrimsus) Polda Sulselbar mengaku belum mau terburu-buru manahan tersangka dugaan korupsi laboratorium olahraga UNM Satir Mahmud. Polda masih menunggu audit kerugian negara dari BPKP untuk melakukan penahanan.Penyidik telah memeriksa 15 saksi-saksi terkait kasus korupsi pengadaan alat olahraga UNM. Pihaknya juga memastikan kasus itu akan dilimpahkan ke Kejaksaan tinggi sulsel setelah mendapat hasil audit BPKP Prov. Sulsel. Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) Makassar menunda menyerahkan hasil audit kasus dugaan korupsi alat kesehatan halaman26dari77


PERWAKILAN BPKP PROVINSI SULAWESI SELATAN (alkes) puskesmas pada Dinkes Bulukumba penyidik Polres Bulukumba.Kepala Sub Bagian Humas Polres Bulukumba AKP Andi Syarifuddin mengungkapkan rencana awal. BPKP Makassar segera menyerahkan hasil audit alkes ke Penyidik Polres Bulukumba.Jumlah kerugian negara dalam kasus korupsi tersebut diprediksi mencapai sebesar Rp4 milyar lebih dari total anggaran sebesar Rp20 milyar.

3. Kejari Kembalikan Berkas Kasus Tas KPU. Dinilai Belum Lengkap


Kejaksaan Negeri (Kejari) Watampone mengembalikan berkas kasus dugaan mark-up pengadaan tas PPK-PPS dan alat tulis kantor KPU Bone ke Penyidik Polres Bone setelah dinyatakan tidak lengkap atau P21pada kasus ini polisi menetapkan Mantan Komisioner Komisi Pemilihan Umum (KPU) Bone Muhiyyin resmi dijadikan tersangka. Selain itu juga tiga tersangka lainnya yakni Sekretaris Alimin Arsyad, Bendahara Suci Rahman dan Agus Suwandi rekanan PT Trias Muda. Hal itu didukung temuan Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) yang menemukan kerugian uang negara Rp100 juta lebih. Kasat Reskrim Polres Bone AKP Ali Tahir mengatakan berkas keempat tersangka sudah dilimpahkan ke Kejaksaan Negeri Watampone.

4. Dugaan Korupsi BBI Amali.Kejari Periksa Asisten I


Kejaksaan Negeri (Kejari) Watampone memeriksa Asisten I Bidang Tata Praja Pemkab.

halaman27dari77


PERWAKILAN BPKP PROVINSI SULAWESI SELATAN Bone Andi Nurman Amal dalam kasus dugaan korupsi proyek pembangunan Balai Benih Ikan (BBI) Amali 2010. Andi Nurman diperiksa dalam kapasitas sebagai mantan Kepala Dinas Kelautan dan Perikanan (DKP) Kabupaten Bone. Proyek ini adalah Proyek dari Dinas Kelautan dan Perikanan Bone, dengan yang berasal dari APBN dalam bentuk Dana Alokasi Khusus (DAK), dan dari APBD dalam bentuk Dana Alokasi Umum (DAU).Ditengarai ada tindak pidana korupsi pada proyek tersebut hingga BPKP melakukan audit dan menemukan kerugian negara yang mencapai kurang lebih Rp500 juta.

5. Terkendala Audit BPKP, Sertifikasi Guru Tertahan


Sebanyak 2.317 guru penerima sertifikasi di lingkup Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga (Disdikpora) Bulukumba, khusus periode November dan Desember 2012, hingga kini belum bisa dibayarkan. Penundaan pembayaran ini disebab adanya Surat Keputusan (SK) Menteri Pendidikan dan Kebudayaan (Mendikbud)yang melarang dilakukan pembayaran sebelum turun hasil audit resmi dari Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP). Kepala Dinas Pengelola Keuangan Daerah (DPKD) Bulukumba Andi Mappiwali mengungkapkan, anggaran pembayaran sertifikasi guruuntuk dua bulan tersisa sudah ada direkening milik Pemkab Bulukumba sebesar Rp14 Milyar lebih. Namun

halaman28dari77


PERWAKILAN BPKP PROVINSI SULAWESI SELATAN karena belum adanya SK Menteri Pendidikan maka pembayaran harus harus ditunda "sudah ada sama kami. Tapi, belum bisa kami bayarkan, karena belum ada hasil audit dari BPKP.

6. Kejari Periksa Asisten I. Kasus Pembangunan BBI

Fajar (22/1/2014)

Dua dari tiga tersangka kasus dugaan korupsi proyek pembangunan Balai Benih Ikan (BBI) di Kelurahan Mompotu, Kecamatan Amali, diperiksa Kejaksaan Negeri (Kejari) Watampone. Dua tersangka dalam kasus ini yaitu Andi Nurman Amal, mantan Kepala Dinas Kelautan dan Perikanan (DKP) Kabupaten Bone yang saat ini menjabatAsisten I Bidang Tata Praja Pemkab Bone. Dalam proyek BBI di Kecamatan Amali itu, Andi Nurman Amal bertindak sebagai Pengguna Anggaran (PA) dalam proyek BBI di Kecamatan Amali.Kepala Kejaksaan Negeri (Kejari) Watampone, M. Natsir Hamzah mengungkapkan, kasus ini bergulir sejak 2010 lalu dan sudah menetapkan tiga tersangka. Berdasarkan hasil audit Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) ditemukan kerugian negara sekitar Rp500 juta.

7. Dana Sertifikasi Harus Diaudit Dahulu. Kemendikbud Larang Pencairan

Fajar (22/1/2014)

Dana sertifikasi guru di Bulukumba dan Selayar yang tertunggak setahun lebih belum bisa dibayarkan dalam satu hingga dua bulan mendatang. Anggarannya sebenarnya sudah ada di Kas Pemkab. Tapi kita dilarang mencairkan, karena sebelumnya ada surat edaran dari Kemendikbudbahwa dana

halaman29dari77


PERWAKILAN BPKP PROVINSI SULAWESI SELATAN sertifikasi dua bulan ditahun 2012, harus menunggu audit BPKP (Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan), Jelas kepala DPKD Bulukumba, Andi Mappiwali. Proses audit dari BPKP dibutuhkan untuk meyakinkan Kementerian Keuangan dan KementerianPendidikan dan Kebudayaan bahwa daerahdaerah tersebut benar-benar masih memiliki dana sertifikasi yang menunggak di tahun 2012. Hamonangan menjelaskan, jika harus melakukan proses audit dari sekarang, maka BPKP kemungkinan menghabiskan waktu lebih dari dua bulan.

8. Pemerintah Kerjasama BPKP Cegah Korupsi

9. APIP Jadi Penangkal Korupsi. Gubernur se Sulawesi Teken Piagam Bersama


Gubernur se Sulawesi berkomitmen mencegah korupsi dengan melakukan penandatanganan naskah kerjasama bersama Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) diruang pola Kantor Gubernur Sulsel.Acara ini dirangkaikan serah terima jabatan Kepala Perwakilan BPKP Prov. Sulsel dari pejabat lama Hamonangan Simarmata kepada Pejabat baru Deni Suardini yang turut disaksikan Dirjen Bangda RI, Pangdam VII Wirabuana, para Gubernur se Sulawesi, pejabat perwakilan BPKP se Sulawesi hingga Bupati/Walikota se Sulsel

Fajar (28/1/2014)

Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP), Kejaksaan Agung bersama Polri, dan APPSI sepakat memperkuat Aparat Pengawasan Internal Pemerintah (APIP) untuk

halaman30dari77


PERWAKILAN BPKP PROVINSI SULAWESI SELATAN mencegah terjadinya tindak pidana korupsi.Kepala BPKP Pusat, Mardiasmo mengatakan APIP akan menjadi penangkal korupsi di instansi pemerintah. Artinya keberadaan pengawas internal akan menjadi semacam konsultan bagi kepala daerah dalam mengambil kebijakan.Rapat koordinasi yang menyusun tema "Membangun Komitmen Bersama untuk mendukung Optimalisasi Tugas Pemerintahan Tanpa Korupsi" di kantor perwakilan BPKP Prov. Sulawesi Selatan.Serah terima jabatan Kepala Perwakilan BPKP Prov. Sulsel dari pejabat lama Hamonangan Simarmata ke pejabat baru Deni Suardini.

10. Syahrul Lantik Kepala BPKP

Tribun Timur (28/1/2014)

Kepala Perwakilan BPKP Prov. Sulsel Deni Suardini dilantik Gubernur Prov. Sulawesi Selatan Syahrul Yasin Limpo/ Pelantikan Kepala Perwakilan BPKP digelar di ruang pola Kantor Gubernur Sulawesi Selatan. Hadir dalam pelantikan itu Gubernur se Sulawesi dan Kepala BPKP Pusat.Serah terima jabatan turut disaksikan Dirjen Bangda RI, Pangdam VII Wirabuana, para Gubernur se Sulawesi, para pejabat perwakilan BPKP se Sulawesi. Acara tersebut juga dirangkaikan dengan penandatanganan naskah kerjasama Gubernur se Sulaesi dengan BPKP.

11. Wakil Jaksa Agung Ajak Daerah Berantas Korupsi. Gubernur se Sulawesi meneken MoU dengan BPKP

Tempo (28/1/2014)

Wakil Jaksa Agung Andhi Nirwanto meminta seluruh kepala daerah di Pulau Sulawesi berkomitmen memberantas korupsi tanpa takut berhadap

halaman31dari77


PERWAKILAN BPKP PROVINSI SULAWESI SELATAN dengan hukum. Sebab kalangan birokrasi terutama PPK sebuah proyek, khawatir terjerat hukum.Menurut Andhi, sistem pengawasan selama ini sudah berjalan. Kejaksaan, kepolisian, BPKP serta inspektorat telah melaksanakan tugasnya dengan baik. Namun pengelolaan anggaran harus tetap dilakukan secara transparan dan akuntabel.Dalam acara itu juga ditandatangani nota kesepahaman antara Gubernur seluruh pulau Sulawesi dan BPKP Perwakilan Sulawesi Selatan Mou berkaitan dengan kerja sama dengan BPKP yang akan memberikan pendampingan, pengembangan capacity building, sumber daya manusia dimasing-masing pemerintah daerah.

12. Ratusan Guru di Periksa BPKP. Lantaran ditemukan Adanya Kelebihan PembayaranSertifik asi Melalui Rekening


Ratusan Guru penerima tunjangan sertifkasi di lingkup Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga (Disdikpora) Bulukumba diperiksa oleh Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) Prov. Sulsel. Kepala Disdikpora Bulukumba Mahammad Sabir mengungkapkan, pemeriksaan BPKP terhadap sertifikasi guru ini hanya semata klarifikasi, karena ditemukan adanya dua masalah utama dalam pencairan tunjangan sehingga mengalami masalah.Adanya SK Menteri Pendidikan melarang pembayaran dilakukan sebelum audit BPKP, maka pembayaran harus ditunda 'sudah ada sama kami, Tapi belum bisa kami bayarakan kalau belum ada hasil audit dari Badan

halaman32dari77


PERWAKILAN BPKP PROVINSI SULAWESI SELATAN Pengawasam Keuangan Pembangunan (BPKP).

dan

13. Berkas Bantuan Aksara Dikirim ke Tipikor


Kejaksaan Negeri (Kejari) Jeneponto merampungkan berkas pemeriksaan kasus bantuan keaksaraan Nasional 2009 di Dinas Pendidikan Kab. Jeneponto, Kejari menetap kan pengelola pusat kegiatan belajar masyarakat Panrannuang Zugril sebagai tersangka. Dugaan awal kerugian negara seniali Rp162 juta, hanya saja secara resmi kita menunggu hasil audit dari BPKP, tegas kepala seksi Tindak Pidana Khusus Kejari Jeneponto Ikhwan E. Rutan.Meski belum menerima hasil audit BPKP Ikhwan mengatakan tersangka mengembalikan kerugian negara senilai Rp70 juta. Ia mengharapkan tersangka mengembalikan semua dugaan kerugian negara setelah audit BPKP rampung.

14. Polisi Hadirkan Tim Ahli Komputeruntuk mengetahui Spesifikasi Dugaan Korupsi TIKsenilai Rp1,2 milyar


Tim penyidik Polres Bulukumba akan menghadirkan tim ahli komputer untuk mengetahui spesifikasi kasus dugaan korupsi teknologi informasi komputer (TIK) pada Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga (Disdikpora) yang merugikan negara Rp1,2 milyar. Perlunya mendatangkan tim ahli ini karena harus diperiksa secara baik mulai jenis barang hingga pada beberapa poin lainnya. Makanya diperlukan orang yang memang ahli dibidangnya. Apalagi pengadaan ini berbeda dengan kasus lainnya. Karena berbicara barang.Pihaknya juga sudah bersurat secara resmi

halaman33dari77


PERWAKILAN BPKP PROVINSI SULAWESI SELATAN kepada Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) Makassar untuk melakukan audit kerugian negara dalam kasus korupsi TIK.

15. Mantan Kades Terdakwa Korupsi Rp96 juta

Fajar (30/1/2014)

Pembayaran ganti rugi lahan untuk pembangunan sekolah di Desa Lolisan menyeret mantan kepala desa Lolisan, Syamsul Bahri, duduk dikursi pesakitan. Dia didakwa kasus korupsi senilai Rp96 juta.Saya minta Hamzah membuat surat pernyataan tidak menerima ganti rugi, pernyataan itu menjadi alat bukti pemerintah, hingga di audit BPKP dan diusut kejaksaan.Kepala Cabang Kejaksaan Negeri Kajang, Bachtiar, menjelaskan, Syamsul Bahri saat ini menjalani proses sidang di Pengadilan Tipikor Makassar sebagai terdakwa.

16. Data Penerima Sertifikasi Bermasalah. Sidrap Klaim bebas temuan

Fajar (6/2/2014)

Sebanyak Rp4.980.713.700 dana sertifikasi di Kabupaten Tana Toraja masih mengendap di rekening daerah. Belum disalurkannya dana sertifkasi karena masih adanya penerima yang bermasalah.Kadis Pendidikan Tana Toraja Yohanis Tinting menyatakan guru penerima dana sertifikasi tersebut akan didata ulang. Pendataan ulang dilakukan dikarenakan adanya kesalahan para operator pengelola data pokok guru.Terpisah, penyaluran dana sertifikasi yang dilakukan Pemerintah Kabupaten Sidrap mendapat apreasi dari Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) Sulsel. BPKP memastikan tidak menemukan adanya

halaman34dari77


PERWAKILAN BPKP PROVINSI SULAWESI SELATAN temuan pelanggaran penyaluran.Berdasarkan hasil pemeriksaan BPKP dan 300 guru sertifikasiyang dikonfrontir belum lama ini tidak ditemukan adanya permasalahan.

17. Kasus Bea Cukai Tunggu Ekspose Penyidik


Kejaksaan Negeri (Kejari) Makassar belum melanjutkan penyidikan dugaan kasus korupsi Rehabilitasi Kantor Bea Cukai Makassar. Kepala Seksi Pidana Khusus (Kasi Pidsus) Kejari Joko B Darmawan menyebutkan, dalam ekspose itu nantinya akan diketahui kalau kasus ini layak dilanjutkan atau tidak.Joko menyebutkan, penyidik tidak akan melanjutkan penyidikan kalau unsur melawan hukum dan kerugian negaranya belum jelas.Saat ini penyidik sudah menerima hasil audit dugaan kerugian negara dari Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) Perwakilan Prov. Sulawesi Selatan

18. Korupsi PTPN XIV Segera Disidangkan


Kejaksaan Negeri (Kejari) Makassar segera melimpahkan berkas perkara dugaan korupsi penyertaan modal negara di PT. Perkebunan Nusantara (PTPN) XIV ke Pengadilan.Kasus ini bermula dari diterimanya dana penyertaan modal negara ke PTPN XIV dari Kementerian BUMN sebesar Rp100 milyar untuk revitalisasi tiga pabrik gula di tahun 2007 dan 2008 yang lalu.Berdasarkan hasil audit Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) Perwakilan Prov. Sulawesi Selatan, akibat dari penyalagunaan dana halaman35dari77


PERWAKILAN BPKP PROVINSI SULAWESI SELATAN penyertaan modal negara tersebut, negara rugi sebanyak Rp1,6 milyar.

19. Maret, Tunggakan Sertifikasi Terbayar

Fajar (13/2/2014)

Guru bersertifikasi yang belum terbayarkan tunjangan profesinya bisa bernapas lega. Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kota Makassar menjanjikan pelunasan tunggakan tunjangan profesi atau sertifikasi guru selama tiga bulan.Segera dibayarkan jika hasil audit Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) Perwakilan Prov. Sulawesi Selatan sudah rampung, dana sudah ada di Kas Daerah. Kata Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kota Makassar Mahmud BM.Kepala Badan Keuangan Kota Makassar Erwin menambahkan, saat ini Inspektorat dan Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) melakukan proses audit. Anggaran tunjangan sertifikasi guru ini masuk setelah pengesahan APBD 2014

20. Dugaan Mark-Up KPU Bone. Kejari Kembalikan 3 berkas Tersangka

Fajar (20/2/2014)

Kepala Seksi pidana Khusus (Kasipidsus) Kejari Watampone, Muh. Tasbih mengatakan, pihaknya telah mempelajari berkas kasus tersebut dan menyatakan belum lengkap.Kepala Satuan Reserse dan Kriminal (Kasatsekrim) Polres Bone, AKP Ali Tahir membenarkan tiga berkas kasus tersebut telah dikembalikan oleh Kejaksaan karena dianggap belum lengkap. Pada kasus ini polisi menetapkan Mantan Komisioner Komisi Pemilihan Umum (KPU) Bone Muhiyyin halaman36dari77


PERWAKILAN BPKP PROVINSI SULAWESI SELATAN resmi dijadikan tersangka. Hal itu didukung temuan hasil audit Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) yang menemukan kerugian negara Rp100 jt lebih.

21. Besok, Giliran Kepala Dinkes Lutim Diperiksa


Penyidik Polres Luwu Timur sudah mengagendakanpemeriksaan terhadap Kepala Dinas Kesehatan drApril sebagai salah satu saksi. Jika tak ada arah melintang dr April akan diperiksa di Mapolres Luwu Timur. Dijelaskan, penyidik Polres Luwu Timur akan mengadakan gelar perkara dana Jampersal setelah pemeriksaan Kadis Kesehatan Luwu Timur, untuk menentukan langkah atau status hukum selanjutnya. Kata Kapolres, jika hasil gelar perkara nantinya terindikasi adanya kerugian negara maka Polres akan meminta Perwakilan Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) Prov. Sulawesi Selatan untuk melakukan audit.

22. Kejari Sita Dokumen di Dinas Hutbun. Lanjutan Sidik Kasus Gernas Kakao Bone


Setelah mengendap sejak tahun 2011, kasus dugaan korupsi proyek gerakan nasional (gernas) kakao kini mulai dilidik kembali oleh pihak Kejaksaan Negeri (Kejari) Watampone. Penyitaan ini dilakukan pihak Kejari dipimpin Kepala Seksi (kasi) Pidana Khusus (Pidsus) Muh. Tasbih dan Kasi Intel Zainuddin. Tasbih melanjutkan pihaknya tengah melakukan koordinasi dengan Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) untuk akurasi data kerugian negara.

halaman37dari77


PERWAKILAN BPKP PROVINSI SULAWESI SELATAN Hasil penyidikan kami dengan BPKP terjadi perbedaan signifikan. Secara umum kita akan menyita semua administrasi gernas kakao.

23. Kasus Gernas Kakao di Dishutbun Kab. Bone


Kejari Watampone, diminta segera menuntaskan sejumlah kasus dugaan korupsi yang penanganannya mandek sejak beberapa tahun lalu.Mantan Camat Bontocani ini mengatakan, penyitaan dokumen di dinas Kehutanan dan Perkebunan adalah tindakan yang lamban. Kasus yang mulai sejak tahun 2009 ini telah menetapkan lima tersangka ini belum mengantongi hasil audit dari BPKP untuk mengetahui berapa banyakkerugian negara yang ditimbulkannya. Kami koordinasikan dengan Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) untuk hasil auditnya, untuk mengetahui berapa banyak kerugian negara yang ditimbulkannya.

24. Kejari Belum Tahan Kadis Perindagkop. Kejari Belum Tahan Kadis PerindagkopBantua n Kementerian


Penyidik Kejari Makale belum melakukan penahanan terhadap Naomi yang sudah ditetapkan sebagai tersangka. Meski ada beberapa bukti dan keterangan saksi yang perlu dipertajam untuk melengkapi BAP sebelum kasus itu dilimpahkan ke pengadilan tipikor dilakukan timpenyidik Tindak Pidana Khusus (Kasi Pidsus). Kejari Makale ditemukan adanya indikasi penyalagunaan dana yang disalurkan kepada Koperasi Toraja Melo yang bergerak di

halaman38dari77


PERWAKILAN BPKP PROVINSI SULAWESI SELATAN bidang usaha tenun. Naomi sebagai kepala Dinas Perindagkop dan UKM Toraja Utara memberikanrekomendasi kepada Koperasi Toraja Melo untuk mendapatkan dana bantuan guna pengadaan alatalat tenun sebagai penunjang usaha koperasi. Penyidikan dan penyidik juga didukung oleh hasil audit BPKP yang menyatakan adanya kerugian negara sekitar Rp200 juta.

25. Kejati Bone Sita Dokumen Gernas Kakao Bone


Penyidik Pidana Khusus, Kejaksaan Negeri (Kejari) Bone menyita sejumlah dokumen terkait kasus dugaan korupsi gerakan nasional (Gernas) Kakao Bone tahun 2009-2010. Penggeledahan itu dilakukan langsung Kasi Intel Kejari Bone Zainuddin.Ditambahkan hasil penyidikan ditemukan keganjilan dalam selisih harga pengadaan bibit kakao dan dalam proses pencairan anggarannya. Soal siapa saja tersangkanya. Kami berkoordinasi dengan Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP).

26. Berkas Korupsi Alkes Dilimpahkan


Tim Penyidik Polres Bulukumba segera melimpahkan berkas dugaan korupsi pengadaan alat kesehatan (alkes) Puskesmas di Dinas Kesehatan ke Kejari. Humas Polres Bulukumba AKP Andi Syafruddin mengungkapkan, saat ini penyidik sedang melengkapi semua kekurangan berkassebelum pada akhirnya resmi diserahkan ke Kejaksaan. Bahkan hasil audit dari Badan Pengawasan Keuangan dan

halaman39dari77


PERWAKILAN BPKP PROVINSI SULAWESI SELATAN Pembangunan (BPKP) Prov. Sulsel yang menjadi persyaratan kasus sudah diterima sejak beberapa hari lalu.

27. Kerugian Negara Rp1,6 Miliar. Tersangka Korupsi PNUP II Bertambah

Fajar (25/3/2014)

Unit tindak pidana korupsi Polrestabes Makassar melansir kerugian negara akibat dugaan tindak pidana korupsi pada pembangunan kampus Politeknik Negeri Ujung Pandang (PNUP) II. Dari hasil audit Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) Prov. Sulsel. kerugian negara mencapai Rp1,6 Milyar. Kepala Satuan Reserse dan Kriminal Polrestabes Makassar AKBP M. Endro, melalui Kanit Tipikor, AKP Badollahi mengatakan bahwa hasil audit itu sudah terbit beberapa hari lalu. Berdasarkan hasil audit itu polisi kembali melanjutkan penyidikan kasus ini. Hasil auditnya sudah adatotal kerugian Rp1,6 milyar.

halaman40dari77



28. Terdakwa Kincir Angin Dituntut 7,5 Tahun


Triman Hadi terdakwa dugaan korupsi pembangunan instalasi air bersih tenaga angin atau kincir angin di Kelurahan Mariorennu, Kecamatan Gantarang Kabupaten Bulukumba, dituntut 7,5 tahun penjara. Pertimbangan yang memberatkan lainnya, seharusnya proyek tersebut bisa digunakan untuk kebutuhan air bersih masyarakat, namun karena perbuatan terdakwa, kincir angin tersebut tidak bisa digunakan. Penasehat Hukum Triman Hadi, Acram Mappaona Azis mengatakan tuntutan JPU tersebut sangat emosional, karena terlalu tinggi. Dia menyebutkan tuntutan jaksa tersebut hanya mengacu pada hasil audit Badan Pengawasan Keuuangan dan Pembangunan (BPKP) Prov. Sulsel dan tidak berdasar pada fakta persidangan.

halaman41dari77



29. Polda Lengkapi Berkas. Kasus Korupsi Proyek Irigasi Bone Tahun 2007


Tim Penyidik Polda masih melengkapi berkas perkara kasus dugaan korupsi pembangunan lahan jaringan irigasi di Kabupaten Bone. Proyek tersebut terindikasi korupsi karena dalam proses pemenangan tender terjadi penyimpangan. Modusnya anggaran 95 persen dicairkan lebih dahulu sementara pekerjaan belum selesai.Penyimpangan pada proses pemenangan tender 95 persen anggaran proyek dicairkan lebih dahulu sementara pekerjaan belum selesai. Tersangka diduga menerima aliran dana melalui rekening pribadi senilai Rp1,6 Milyar. Badan pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) Prov. Sulsel menemukan ada kerugian negara sebesar Rp1,66 Milyar. Kerugian timbul karena Umar Said menyerahkan uang kepada sejumlah orang secara bertahap masing-masing kepada Irsan Rp1,58 dan Kepala Dinas Pertanian TP dan Hortikultura Bone Lanto Pallawa sebesar Rp45 juta Umar Said mengaku hanya menikmati sebesar Rp4 juta.

halaman42dari77



30. Cakka Minta BPKP Periksa Proyek PPI


Banyaknya dugaan kejanggalan atas Pembangunan PPI Balambang Luwu akhirnya mendapat perhatian serius bupati Luwu Andi Muzakkar. Dia meminta Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) untuk melakukan pemeriksaan fisik proyek PPI Balambang di desa Raja Kecamatan Bua.Saya sudah menyurat ke BPKP untuk diperiksa ujar Andi Cakkar. Komisi I DPRD Kabupaten Luwu kembali menanggapi pertemuan dengan Dinas Kelautan dan Perikanan beberapa waktu lalu.

halaman43dari77



31. KPK Gelar Latihan Penyidikan Korupsi di Sulsel


Direktur Lembaga Sulawesi Coruption Watch (SCW) Kabupaten Bulukumba. La Ode Hardiman, menyebutkan sedikitnya ada tiga kasus dugaan korupsi yang diduga mengendap di tangan penyelidikan kepolisian.La Ode meminta polisi harus berani dan jangan setengah-setengah dalam menangani ketiga kasus dugaan korupsi itu. Dalam kasus tersebut tidak hanya PPTK dan rekanan yang dijadikan tersangka tetapi diduga dilakukan berjamaah termasuk kepala dinasnya yang bertanggungjawab.Humas Polres Bulukumba AKP Syarifuddin menjelaskan bahwa saat ini kepolisian masih menunggu hasil audit BPKP dalam kasus proyek pengadaan alat TIK dan pengadaan mobil dinas di lingkup BKKBN Bulukumba.

halaman44dari77



32. Penahanan Syatir Menunggu Audit BPKP

Profesi Onlie (3/1/2014)

33. Kepala BPKP Sulsel jungpandang Berdayakan Ekspres Pejabat Barru (24/1/2014)

Kasus dugaan korupsi yang melilit Kepala Biro Administrasi Umum dan Keuangan (BAUK), Syatir Mahmud sejak November lalu belum menemukan titik baru. Penetapan Syatir sebagai tersangka oleh pihak Kepolisian Daerah (Polda) Sulselbar sejauh ini belum berhasil menjerat tersangka baru setelah pemanggilan lebih dari 20 saksi, baik dari pihak UNM maupun pihak suplier pengadaan alatalat olahraga. Bahkan, hingga kini, meskipun Syatir telah menyandang status tersangka namun ia masih menjalankan jabatannya selaku Kepala BAUK. Kepala Bidang (Kabid) Hubungan Masyarakat Polda Sulselbar, Kombes Endi Sutendi menuturkan, pihaknya sampai saat ini masih mencari buktibukti untuk menjerat tersangka lain. Di samping itu, ia juga masih menunggu hasil audit dari Badan Pengawas Keuangan dan Pembangunan (BPKP) Sulsel. Kepala perwakilan BPKP Provinsi Sulsel, Hamonangan Simarmata memberikan materi, Mewujudkan good Governance dan Clear Governance dengan laporan Keuangan Kabupaten Barru. Acara ini bertempat di Aula Gedung Kantor Bupati Kabupaten Barru

halaman45dari77



34. Gubernur SeSulawesi Kerjasama BPKP Cegah Korupsi

Antarnews. Bertempat diruang Pola Kantor com(27/1/20 Gubernur Provinsi Sulawesi 14) Selatan telah diadakan penandatanganan naskah kerjasama antara Gubernur seSulawesi dengan BPKP. Cakupan kerjasama antara kedua belah pihak tersebut diantaranya meliputi pelaksanaan pendampingan, pengembangan "Capacity Building" bagi SDM di Pemerintahan Daerah, kemudian peningkatan kapasitas APIP

35. Sulsel Syahrul Yasin Limpo Lantik Kepala BPKP Sulsel

Tribunnews. com (27/1/2014)

Senin, tanggal 27 Januari 2014 bertempat di ruang pola Kantor Gubernur Sulsel. Kepala BPKP Sulsel Deni Suardini dilantik Gubernur Sulsel Syahrul Yasin Limpo.

36. Gubernur Pimpin Rakor BPKP Regional se-Sulsel

Kabar Makassar (27/1/2014)

Senin, tanggal 27 Januari 2014 bertempat di ruang Aula BPKP Gubernur Sulawesi Selatan, Syahrul Yasin Limpo memimpin rapat koordinasi regional BPKP antara Gubernur se Sulawesi dengan Aparatur Pengawasan Internal Pemerintah (APIP)

37. Gubernur se Sulawesi Rakor Di BPKP

Sulselprov.go Gubernur se-Sulawesi melakukan Rapat Koordinasi Regional se.id (27/1/2014) Sulawesi, di Gedung Badan

38. Ratusan Guru

Tribunnews.c Ratusan guru di Kabupaten

Pengawas Keuangan dan Pembangunan (BPKP) Sulawesi Selatan, Senin, 27 Januari 2014. Rapat koordinasi dilaksanakan dalam rangka membangun komitmen bersama untuk mendukung optimalisasi tugas pemerintah tanpa korupsi.

halaman46dari77



Diperiksa BPKP Terkait Tunjangan Sertifikasi

om (28/1/2014)

Bulukumba diperiksa oleh Badan Pemeriksa Keuangan Pembangunan (BPKP) Provinsi Sulawesi Selatan di kantor Dinas Pemuda dan Olahraga Kabupaten Bulukumba. Pemeriksaan dilakukan oleh BPKP di Sulsel karena sebelumnya terdapat sejumlah guru yang belum terbayarkan tunjangan sertifikasinya hingga saat ini sejak tahun 2011, 2012 dan 2013

39. BPKP Audit Ulang Kasus Bandara Tana Toraja

Koran Tempo Badan Pengawasan Keuangan (13/1/2014) dan Pembangunan BPKP Perwakilan Sulawesi Selatan mengaudit ulang kerugian dalam kasus dugaan korupsi pembebasan lahan bandar udara di Desa Buntu Kunik Kecamatan Mangkendek Kabupaten Tana Toraja Sulawesi Selatan Kepala BPKP Hamonangan Simarmata mengatakan pada awal tahun ini pihaknya kembali menghitung nilai kerugian setelah sebelumnya sempat berhenti karena data yang diberikan kepolisian dinilai tidak lengkap.

40. Berkas Korupsi GOR Sudiang Makassar Rampung

Republika (14/2/2014)

Berkas perkara dugaan korupsi penyelesaian hak atas tanah Gedung Olah Raga Sudiang Makassar senilai Rp3,2 miliar telah dirampungkan penyidik Kejaksaan Negeri Makassar dan selanjutnya siap untuk dilimpahkan ke Pengadilan Tipikor Makassar. Penyidik Kejari Makassar telah menetapkan dua orang tersangka yang keduanya adalah mantan Kepala Biro Perlengkapan Provinsi Sulawesi Selatan AW dan Mantan Lurah

halaman47dari77


PERWAKILAN BPKP PROVINSI SULAWESI SELATAN Sudiang Raya AI. Daddy mengaku jika kedua tersangka itu merupakan orang yang dianggap bertanggungjawab dalam pembayaran atau ganti rugi lahan yang menyebabkan adanya kesalahan dalam pembayaran dan kalau ada tersangka baru kami akan proses. Audit BPKP juga tidak bisa menentukan tersangka

41. Kejari : Kinerja BPKP Sulsel Lamban

42. Perda Pares Bandar Madani Dicabut

Ujungpandan Kasus dugaan korupsi g Ekspres pengelembungan anggaran (5/2/2014) dana Bos SMP Sanur di Kecamatan Pattallassang kabupaten Takalar, hingga saat ini belum ada kejelasan. Kepala Kejaksaan Negeri Takalar H Fery Tas menjelaskan, kasus belum diproses karena tersendat hasil audit BPKP Sulsel belum turun. Padahal penanganan kasus dana BOS Takalar telah memasuki bulan keempat. Menurut betim audit BPKP Sulsel yang lambat melakukan perhitungan kerugian negaranya. Untuk itu, hasil pemeriksaan Badan Pemeriksa Keuangan Pembangunan (BPKP) Sulsel sangat diharapkan lebih cepat, kata Kajari. Terkait kasus itu, sudah beberapa kali ekspose dari tim BPKP. Fajar Makassar (3/2/2014)

Pemerintah Kota Parepare resmi menyerahkan rancangan pencabutan Perda Nomor 9 Tahun 2004 tentang Pendirian Perseroan Terbatas Pares Bandar Madani (PT PBM). Penyerahan ranperda ini berlangsung dalam rapat paripurna DPRD Kota Parepare, Jumat, 31 Januari lalu. Wali Kota Parepare, M Taufan Pawe mengatakan, sebelum halaman48dari77


PERWAKILAN BPKP PROVINSI SULAWESI SELATAN penyusunan ranperda tersebut, pemerintah kota terlebih dahulu melakukan konsultasi dengan Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) dan Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) Perwakilan Provinsi Sulsel. Konsultasi ini, menurut Taufan, guna mendapatkan petunjuk terkait sikap dan kebijakan yang dinilai tepat bagi pemerintah kota dalam menangani status badan hukum dan pengelolaan aset PT Pares Bandar Madani yang dinilai bermasalah

43. Kejari Makassar tak Kunjung Menghentikan Penyidikan Korupsi Bea Cukai

RRI (21/2/2014)

44. Auditor Ikuti Sosialisasi Angka Kredit

Tribunnews.c Inspektorat kabupaten om bersama perwakilan (17/2/2014) Pemeriksa Keuangan

Proses pemeriksaan yang dilakukan oleh kejaksaan Negeri Makssar untuk mengusut dugaan korupsi pada proyek rehaailatasi gedung kantor Bea dan Cukai Makassar dilakukan sejak tahun 2012 lalu dan dinaikkan ke tahap penyidkan atas dasar pemeriksaan ahli yang menemukan kekurangan volume pekerjaan.Hasil audit Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) Perwakilan Sulawesi Selatan yang tidak menemukan adanya kerugian negara pada rehabilitasi gedung kantor Bea Cukai Makassar rupanya tak cukup menjadi dasar untuk menghentikan penyidikan. Kepala Kejaksaan Negeri Makassar Deddy Suwardy Surachman mengatakan pihaknya masih akan melakukan ekspos bersama Sinjai Badan dan Pembangunan (BPKP) provinsi Sulawesi Selatan, melakukan halaman49dari77


PERWAKILAN BPKP PROVINSI SULAWESI SELATAN sosialisasi terkait MoU pengawasan dan penilaian angka kredit para pejabat-pejabat auditor. Sosialisasi dan pelatihan bertempat di Rumah Makan Lestari Senin (17/2/2014). Hadir menjadi pemateri pada kegiatan ini adalah Surasno Wahyu Windarto, dari BPKP dan Aslan Abbas, Inspektur kabupaten Sinjai. Dalam sambutannya saat pembukaan acara, Aslan Abbas mengharapkan kepada seluruh staf dan auditor yang mengikuti kegiatan ini agar lebih serius.

45. Pelimpahan Berkas Korupsi UNM Tunggu BPKP

Tempo (11/2/2014)

Berkas kasus dugaan korupsi pengadaan sarana olahraga Fakultas Ilmu Keolahragaan Universitas Negeri Makassar UNM hingga kini belum dilimpahkan ke Kejaksaan Tinggi Sulawesi Selatan dan Barat Kami masih menunggu hasil audit kerugian negara dari Badan Pengawas Keuangan dan Pembangunan BPKP kata Kepala Sub-Direktorat III Tindak Pidana Korupsi Kepolisian Daerah Sulawesi Selatan dan Barat Ajun Komisaris Besar Ronny Samtana kemarin Kepolisian menetapkan dua tersangka dalam kasus ini yakni Kepala Bagian.

halaman50dari77



46. Pertemuan Pengendalian, Pengelolaan dan Penggunaan Anggaran Dekonsentrasi dan Tugas Pembantu

Dkpsulsel (12/3/2014)

Dinas Kelautan dan Perikanan (DKP) Provinsi Sulawesi Selatan menggelar Pertemuan Pengendalian, pengelolaan dan Penggunaan Anggaran Dekonsentrasi dan Tugas Pembatuan Lingkup KKP Se Sulawesi Selatan di Hotel Plaza Quality, Selasa (4/02/2014).Adapun tujuan rapat adalah untuk mereview pelaksanaan APBN Tahun 2013. Selain itu juga untuk memberikan gambaran, arahan, serta pencerahan dalam pelaksanaan program dan kegiatan APBN Tahun 2014. Tujuan lainnya yaitu untuk Early Warning System dalam mengindentifikasi berbagai permasalahan yang mungkin terjadi terhadap penyelenggaraan APBN tahun 2014 pada wilayah kerja Sulawesi Selatan.

halaman51dari77



47. Polrestabes Makassar Tunggu Hasil Audit BPKP

Metanoiac (/3/2014)

Kelanjutan kasus pembebasan lahan kampus dua PNUP di Moncongloe kini tinggal menunggu hasil audit Badan Pengawas Keuangan dan Pembangunan (BPKP) Sulawesi selatan. Kasus yang diduga menyelewengkan uang negara hingga 1,7 miliar rupiah ini telah berlanjut ke proses penghitungan kerugian uang negara.

48. BPKP Temukan Indikasi Korupsi Proyek GOR

Berita Kota Makassar (10/3/2014)

BPKP telah melakukan ekspose terkait kasus dugaan korupsi Proyek Gedung Olahraga (GOR) Malili di Kantor BPKP Sulawei Selatan di Makassar, Jumat (28/2). Dari hasil ekspose tersebut terindkasi adanya penyimpangan dalam perencanaan dan pelaksanaan pembangunan GOR Malili anggaran Tahun 2012 yang mengakibatkan kerugian keuangan Negara hingga ratusan juta rupiah. Menurut Hasil ekspose BPKP, kondisi tersebut menyimpang dari Perpres No 54 Tahun 2010 dan Peraturan Deputi Bidang Harmonisasi dan Kimitraan Kementerian Pemuda dan Olah Raga.

halaman52dari77



49. Pemkot Optimis Raih Predikat WTP

Ajatapparen gnews.com (28/3/2014)

Pemerintah Kota (Pemkot) Parepare optimis meraih opini BPK Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) atau minimal Wajar Dengan Pengecualian (WDP) dalam pengelolaan Laporan Keuangan Tahun 2013. Sebelumnya, selama dua tahun berturut-turut, 20122013, hasil audit keuangan Kota Parepare oleh Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) mendapatkan opini disclaimer atau tidak menyatakan pendapat. Untuk mewujudkan hal tersebut, Selasa lalu, Pemkot Parepare melalui Inspektorat setempat bekerjasama Badan Pengawas Keuangan dan Pembangunan (BPKP) Perwakilan Sulawesi Selatan mengadakan Bimbingan Pelaksanaan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP). Sebagai peserta dalam Bimbingan Pelaksanaan SPIP ini adalah para pimpinan Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) dan segenap kepala bagian lingkup Sekretariat Daerah (Setda) Kota Parepare.

halaman53dari77



50. Terdakwa Korupsi Kincir Angin Dituntut 7,5 Tahun

Antaranews. com (27/3/2014)

51. Akibat Hujan MoU Kantor OP dan Perwakilan BPKP Sulsel Molor

Tribunnews.c Penandatanganan kerjasama om kantor Otoritas Pelabuhan dan (4/3/2014) kantor perwakilan Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) Sulsel yang digelar di Pelabuhan Paotere molor, Akibat hujan melanda kota Makassar sejak pagi.

Triman Adi, terdakwa kasus korupsi program Tim Percepatan Pemekaran Daerah (TP2D) berupa proyek kincir angin di Kabupaten Bulukumba senilai Rp4,2 M, dituntut 7,5 Tahun. Dalam proyek kincir angin itu juga, Negara telah dirugikan Rp 3 M sesuai dengan hasil perhitungan atau audit dari BPKP perwakilan Sulawesi Selatan.

halaman54dari77



52. BPKP dan Kejaksaan Dinilai Tidak Serius

Tempo (27/3/2014)

53. Kejari MintaAudit Investigasi BPKP

Ujungpandan Kepala Kejaksaan Negeri Kota g Ekspres Parepare, Irwan Sinuraya sudah (15/3/2014 minta pemeriksaan audit investigasi dari Badan Pemeriksa Keuangan pembangunan (BPKP) Makassar mengaudit dugaan korupsi proyek pengadaan gerobak senilai Rp500 juta di Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kota Parepare. Permintaan audit investigas tersebut untuk melengkapi berkas perkara dalam tahap penyidikan dugaan penyelewengan proyek.

Aktivitas anti korupsi menuding BPKP dan Kejaksaan Negeri Takalar tidak serius menuntaskan penanganan kasus dugaan korupsi dana BOS Kabupaten Takalar. Kedua lembaga itu saling menyalahkan dalam hal perhitungan kerugian Negara. BPKP harus menjaga Integritas dan profesionalismenya sehinga tidak mengulur permintaan audit oleh Kejaksaan.

halaman55dari77



54. Kejati Sulsel Hentikan Penelusuran Rekening Gendut Bupati Pinrang

b. Promosi: - Sosialisasi tugas, 01. Pendampingan fungsi, dan Penyusunan LKPD produk BPKP Ditjen Bina Marga Kementerian Pekerjaan Umum di Wilayah Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2013 02. Pendampingan Penyusunan LKPD Ditjen Cipta Karya Kementerian Pekerjaan Umum di Wilayah Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2013 03. Pendampingan Penyusunan LKPD Ditjen Sumber Daya Air Kementerian Pekerjaan Umum di Wilayah Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2013 04. Bimbingan Teknis SIA pada PDAM Kabupaten

RRI (18/3/2014)

Badan pekerja Anti Corruption Comitte Selasa, (18/3/2014) mendatangi kantor Kejaksaan Tinggi Sulawesi Selatan mempertanyakan progres penanganan dugaan penyimpangan pada dana kredit di rekening Bupati Pinrang sebesar 31,5 Miliar dari Bank Sulsel. Pihak Pidana Khusus Kejaksaan Tinggi Sulawesi Selatan yang menemui perwakilan Anti Corruption Comitte menjelaskan tidak melanjutkan pengusutan dengan alasan hasil audit BPKP tidak ditemukan kekeliruan pada kredit tersebut.

8Januari 2014

Provinsi Sulawesi Selatan

8Januari 2014


8 Januari 2014


10 – 15Januari 2014

Pemda Enrekang

halaman56dari77



Enrekang Tahun 2014 05. Asistensi Pengelolaan Aset pada Pemerintah Kabupaten Wajo 06. Bimtek Penyusunan KPI Utama Perusahaan Tahun 2014 pada PDAM Kota Palopo 07. Pendampingan Penyusunan Laporan Keuangan Tahun 2013 pada Balai Pengamanan Fasilitas Kesehatan Makassar 08. Bimtek Penyusunan Laporan Keuangan Tahun 2013 pada Kementerian Hukum dan HAM 09. Bimtek Penyusunan Laporan Keuangan Tahun 2013 pada Pengadilan Tinggi Sul Sel 10. Pendampingan Penyusunan Laporan Keuangan Tahun 2013 pada Dinas Kesehatan Provinsi/Kab/Kota Prov Sul Sel 11. Pendampingan Penyusunan Laporan Keuangan Tahun 2013 pada Rumah Sakit Umum Dr Wahidin Sudiro Husodo Makassar 12. Pendampingan Penyusunan Laporan Keuangan Tahun 2013 pada Politeknik

10– 13 Januari2014

Pemda Wajo

10 13Januari 2014

Kota Palopo

10-13Januari 2014

Kota Makassar

10-13Januari 2014


10-13Januari 2014


10-13Januari 2014


10-13Januari 2014

Kota Makassar

10-13Januari 2014

Kota Makassar

halaman57dari77



Kesehatan Makassar 13. Pendampingan Penyusunan Laporan Keuangan Tahun 2013 pada Balai Kesehatan Tradisional Masyarakat Makassar 14. Pendampingan Penyusunan Laporan Keuangan Tahun 2013 pada Balai Kesehatan Mata Masyarakat Sulawesi Selatan 15. Pendampingan Penyusunan Laporan Keuangan Tahun 2013 pada Balai Besar Kesehatan Paru Masyarakat Sulawesi Selatan 16. Pendampingan Penyusunan Laporan Keuangan Tahun 2013 pada Balai Teknik Kesehatan Lingkungan dan Pemberantasan Penyakit Menular Makassar 17. Pendampingan Penyusunan Laporan Keuangan Tahun 2013 pada Balai Rumah Sakit Kusta Dr Tajuddin Chalid Makassar 18. Pendampingan Penyusunan Laporan Keuangan Tahun 2013 pada Kanwil BPN Provinsi

10-13Januari 2014

Kota Makassar

10-13Januari 2014


10-13Januari 2014


10-13Januari 2014

Kota Makassar

10-13Januari 2014

Kota Makassar

10-13Januari 2014


halaman58dari77



Sulawesi Selatan 19. Asistensi Penyusunan Laporan Keuangan Dekon TP pada Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif tahun 2013 pada Dinas Pariwisata Prov Sulsel 20. Pendampingan Penyusunan Laporan Keuangan Tahun 2013 pada KPU Provinsi Sulawesi Selatan 21. Pendampingan Penyusunan Laporan Keuangan Tahun 2013 pada Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi Sulawesi Selatan 22. Pendampingan Penyusunan Laporan Keuangan Tahun 2013 pada Kejaksaan Tinggi Provinsi Sulawesi Selatan 23. Pendampingan Penyusunan Laporan Keuangan Tahun 2013 pada Balai Laboratorium Kesehatan Makassar 24. Asistensi Pengelolaan Aset tetap pada Pemerintah Kabupaten Luwu Timur 25. Pendampingan Penyusunan

10-13Januari 2014


10-13Januari 2014


10-13Januari 2014


10-13Januari 2014

Kabupaten Bulukumba

10-13Januari 2014

Kota Makassar

16-20Januari 2014

Pemda Luwu Timur

28-29 Januari 2014

halaman59dari77



Laporan Keuangan Semester II Tahun 2013 pada Balai Pengkajian Teknologi Pertanian Sulawesi Selatan 26. Sosialisasi dan Bimtek Penerapan JFA APIP pada Inspektorat Kabupaten Luwu Timur 27. Sosialisasi dan Bimtek Penerapan JFA APIP pada Inspektorat Kabupaten Sinjai 28. Bimtek Implementasi BLUD pada RSUD H. Andi Sulthan Daeng Radja Kabupaten Bulukumba 29. Sosialisasi dan Bimtek Penerapan Tata Kelola APIP pada Pemerintahan Kabupaten Enrekang 30. Sosialisasi dan Bimtek Penerapan Tata Kelola APIP pada Pemerintahan Kabupaten Luwu Utara 31. Sosialisasi dan Bimtek Penerapan Tata Kelola APIP pada Pemerintahan Kabupaten Jeneponto 32. Sosialisasi dan Bimtek Penerapan Tata Kelola APIP pada Pemerintahan Kabupaten Selayar 33. Sosialisasi dan

3-4 Februari2014

Pemda Luwu Timur

1217Februari 2014

Pemda Sinjai

3-4Februari 2014

Pemda Bulukumba

4 Februari 2014

Pemda Enrekang

4Februari 2014

Pemda Luwu Utara

4 Februari 2014

Pemda Jeneponto

4-14 Februari 2014

Pemda Selayar

5Februari201

Pemda Tana Toraja

halaman60dari77



Bimtek Penerapan Tata Kelola APIP pada Pemerintahan Kabupaten Tana Toraja 34. Sosialisasi dan Bimtek Penerapan Tata Kelola APIP pada Pemerintahan Kabupaten Takalar 35. Pendampingan Program SIA pada PDAM Kota Makassar 36. Asistensi Simda BMD dalam rangka Peningkatan Akuntabilitas Keuangan Daerah Kota Palopo 37. Asistensi Simda BMD dalam rangka Peningkatan Akuntabilitas Keuangan Daerah Kabupaten Toraja Utara 38. Sosialisasi dan Bimtek Penerapan Tata Kelola APIP pada Pemerintah Kota Pare-Pare 39. Sosialisasi dan Bimtek Penerapan Tata Kelola APIP pada Pemerintah Kabupaten Pinrang 40. Bimtek Penyusunan Laporan Keuangan Tahun 2013 pada Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Provinsi Sulawesi Selatan 41. Bimtek Penyusunan Laporan Keuangan Tahun 2013 pada

4

4-7Februari 2014

Pemda Takalar

5-10Februari 2014

Kota Makassar

1718Februari 2014

Pemkot Palopo

18 Februari 2014

Pemda Toraja Utara

18 Februari 2014

Pemkot Pare-Pare

18 Februari 2014

Pemda Pinrang

20 Februari 2014


20Februari 2014


halaman61dari77



Badan Pusat Statistik (BPS) Provinsi Sulawesi Selatan 42. Bimtek Penyusunan 21Laporan Keuangan 24Februari Berbasis SAK ETAP 2014 pada PDAM Kabupaten Soppeng 43. Pendamping 24Februari Aplikasi SIMDA 2014 BMD pada Pemerintah Kabupaten Bulukumba 44. Narasumber 24Sosialisasi PPK26Februari BLUD pada 2014 Akedemi Keperawatan Pemkab Bulukumba 45. Pendampingan 27 Februari-3 Penyusunan LKPD Maret 2014 Kabupaten Luwu Utara Tahun Anggaran 2013 46. Pendampingan 3 Maret Penyusunan LKPD 2014 Kabupaten Toraja Utara Tahun Anggaran 2013 47. Pendampingan 13 Februari Penyusunan 2014 Laporan Akuntabilitas Kinerja (LAKIP) Tahun 2013 pada Kantor Balai Besar Meteorologi dan Geo fisika Wilayah IV Makassar 48. Pendampingan 12 Februari Reviu Laporan 2014 Keuangan Pemerintah Daerah Kabupaten Maros Tahun Anggaran

Pemda Soppeng

Pemda Bulukumba

Pemkab Bulukumba

Pemkab Luwu Utara

Pemda Toraja Utara

Kota Makassar

Pemda Maros

halaman62dari77



2013 49. Pendampingan Inspektorat Kabupaten Bulukumba Melakukan Reviu Laporan Keuangan Pemerintah Daerah Tahun Anggaran 2013 50. Pendampingan Dinas Pendapatan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Bantaeng TA 2013 51. Bimtek Penyusunan Laporan Keuangan dengan menggunakan Aplikasi SIMDA pada Pemerintah Kabupaten Pangkajene Kepulauan 52. Pendampingan Penyusunan LAKIP dan TAPKIN Kabupaten Tana Toraja TA 2013 53. 54. Bimtek Pengelolaan Keuangan Daerah TA 2014 pada Dinas DPPKAD Kabupaten Bone Bolango 55. Asistensi Penyusunan Penetapan Kinerja TA 2014 dan Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Kabupaten Luwu Timur TA 2013 56. Asistensi

1317Februari 2014

Pemda Bulukumba

12-17 Februari 2014

Pemda Bantaeng

12-17 Februari 2014

Pemda Pangkep

13-17 Februari 2014

Pemda Tana Toraja

13-14 Februari 2014

Pemda Bone

18-24 Februari 2014

Pemda Luwu Timur

19-24

Pemda Luwu Timur

halaman63dari77


- Pemberian keterangan ahli


Pengelolaan Aset Tetap pada Pemerintah Kabupaten Luwu Timur 57. Asistensi Draft Penetapan Kinerja SKPD Kota Makassar TA 2014 58. Pendampingan Penyusunan Laporan Keuangan Tahun 2013 pada Kabupaten Kepulauan Selayar 01. PKA ata Kasus Dugaan Penyimpangan Anggaran Pekerjaan Pembangunan Gedung Kantor Dinas Pertahian dan Peternakan Kab Wajo TA 2011 02. PKA atas Dugaan Tindak Pidana Korupsi Penyelesaian Pembayaran Tanah Kawasan GOR Sudiang 03. PKA atas Dugaan Penyalahgunaan Dana BOS SMPN 27 TA 2009 a.n terdakwa Bambang I dan Neny Aspirin 04. PKA atas Kasus Dugaan Penyalahgunaan Keaksaraan Fungsional PKBM Panrannuang Kecamatan Kelara Kabupaten Jeneponto TA 2009 05. PKA atas Kasus

Februari 2014

26 Februari-3 Maret 2014

Kota Makassar

27 Februari-3 Maret 2014

Pemda Selayar

3 Januari 2014

Laporan Kirim

9 Januari 2014

Dalam Proses

15 Januari 2014

Laporan Kirim

16 Januari 2014

Laporan Kirim

21 Januari

Laporan Terkirim

halaman64dari77



Dugaan Tindak Pidana Korupsi Pembangunan Gedung Olahraga (GOR) Andi Ninnong Kabupaten Wajo TA 2008 06. PKA atas Dugaan Tindak Pidana Korupsi Pembangunan Jembatan Bamba Kecamatan Batulampa pada Dinas Pekerjaan Umum Kab. Pinrang TA 2011 07. PKA atas Dugaan Penyimpangan Bantuan Anggaran Kementerian Pemuda dan Olahraga untuk Pembangunan Lanjutan Tribun Terbuka, Tertutup dan Lapangan Stadion Sepakbola Takalar TA 2010 08. PKA atas Kasus Dugaan Penyalahgunaan Dana Bantuan Sosial Penanggulangan Padi Puso (BP-3) padaDinas Pertanian Kab. Maros TA 2011 09. PKA atas Dugaan Tindak Pidana Korupsi dalam Pemberian Bantuan kepada Koperasi Pertenunan Toraja Melo TA 2012 10. PKA atas Dugaan Penyimpangan

2014

6 Januari 2014

Laporan Kirim

21 Januari 2014

Laporan Kirim

28 Januari 2014

Laporan Kirim

29 Januari 2014

Laporan Kirim

5 Februari 2014

Laporan Kirim

halaman65dari77



Penyaluran Kredit Usaha Mikro dan Kecil (KUMK SUP005) pada Bank Sulsel cabang Palopo Tahun 2010 11. PKA atas Dugaan Tindak Pidana Korupsi Penyalahgunaan Dana Ganti Rugu Pembebasan Tanah Lapangan di Dusun Ta’lohea Desa Losilang 12. PKA atas Dugaan Penyimpangan Kegiatan Penyaluran Program Bantuan Sosial (BSPS) pada Bappeda Kabupaten Bantaeng TA 2011 13. PKA atas Dugaan Penyimpangan Pengelolaan Dana Penyertaan Modal Pemerintah Kota Makassar Tahun 2006, 2009 dan 2010 pada PD. RPH Kota Makassar 14. PKA atas Kasus Penyimpangan dalam Pelaksanaan Pengelolaan Dana PNPM Kec Malili Kabupaten Luwu Timur TA 2007-2012 15. PKA atas Kasus Dugaan Tindak Pidana Korupsi Pelaksanaan Proyek Pengadaan Alat Kesehatan pada Dinas Kesehatan Kabupaten

11 Februari 2014

Dalam Proses

3 Februari 2014

Laporan Kirim

30 Januari 2014

Laporan Kirim

17 Februari 2014

Laporan Kirim

17 Februari 2014

Laporan Kirim

halaman66dari77


- Ekspose kasus


Bulukumba TA 2011 16. PKA atas Perkara Tindak Pidana Korupsi Penyalahgunaan Kredit Usaha Rakyat (KUR) BRI Unit Mananti Cabang Sinjai TA 2011-2012 17. PKA atas Perkara Penyalahgunaan Dana Program untuk Pekerjaan P2PTD untuk Pekerjaan Pembangunan Sarana Air Bersih Sistem Pengeboran dengan menggunakan Listrik Tenaga Bayu di Kel Mariorennu dan Desa Bontomasila Kec Gantarang pada Dinas Kesehatan Kab Bulukumba 18. PKA atas Polrestabes Makassar 19. PKA Kepolisian Resort Selayar 20. PKA Kejaksaan Negeri Makassar 21. PKA Kejaksaan Pare Pare 01. Permintaan Pemeriksaan Khusus pada Pemerintah Kab. Luwu tentang Dana Sertifikasi Guru Kab. Luwu TA 2011 02. Permintaan Pemeriksaan Khusus pada Pemerintah Kab. Luwu tentang Pembangunan GOR

4 Maret 2014

Laporan Kirim

5 Maret 2014

Laporan Kirim

10 Maret 2014

Dalam Proses

19 Maret 2014 21 Maret 2014 24 Maret 2014 6Januari 2014

Dalam Proses

6Januari 2014

Dalam Proses Dalam proses Pemda Luwu

Pemda Luwu

halaman67dari77



Kab. Luwu 03. Permintaan Pemeriksaan Khusus pada Pemerintah Kab. Luwu tentang Pembangunan Mess Pemda Luwu di Jakarta TA 2013 04. Dugaan TPK Pengadaan Barang dan Jasa Alat Pengembangan Pusat Sumber Belajar Virtual (PSBV) Dinas Pendidikan Kab. Luwu Utara TA 2011 05. Dugaan TPK Pengadaan TIK Pendidikan dan Pembelanjaan Interaktif SD/SDLB TA 2012 Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga kab. Bulukumba 06. Dugaan TPK Pengadaan Peralatan Laboratorium Pendidikan Fakultas Ilmu Keolahragaan UNM TA 2012 07. Dugaan TPK dalam Penyalahgunaan Dana PNBP pada Balai Penelitian Tanaman Serealia (Balitsereal) Maros Tahun 2012-2013 08. Dugaan TPK dalam Penyalahgunaan Dana Bantuan Stimulan Perumahan Swadaya tahun 2012 Kab. Maros 09. Kasus Dugaan

6Januari 2014

Pemda Luwu

6Januari 2014

Polres Luwu Utara

9Januari 2014

Polres Bulukumba

15 Januari 2014

Polda Sulsel

16 Januari 2014

Kejari Maros

16Januari 2014

Kejari Maros

18 Januari

Polres Sinjai

halaman68dari77



Tindak Pidana Korupsi Penyalahgunaan Dana Bergulir Kementrian Koperasi UKM-TA 2003 untuk Pengembangan Pasar Songing Kecamatan Sinjai Selatan 10. Dugaan TPK Pembangunan Jamban Keluarga (JAGA) bagi Keluarga Miskin dan Sarana Air Bersih (SAB) tahun 2012 kab. Enrekang 11. Dugaan TPK dalam Proses Pinjam Pakai 390 Unit PLTS 30 WP tahun 2012 12. Dugaan TPK Pengelolaan Anggaran dalam Kegiatan Belanja Modal Pembangunan Kantor Desa Ussu TA 2010, 2011, dan 2012 13. Dugaan Penyalahgunaan Dana Bantuan Langsung Masyarakat (BLM) TA 2013 di Kec. Takkalalla Kab. Wajo 14. Dugaan TPK berkaitan Program Penempatan dan Perluasan Kesempatan Kerja pada Dinas Tenaga Kerja dan

2014

22 Januari 2014

Polres Enrekang

30 Januari 2014

Polres Luwu Timur

30 Januari 2014

Polres Luwu Timur

30 Januari 2014

Polres Wajo

30 Januari 2014

Polres Pinrang

halaman69dari77



Transmigrasi kab. Pinrang TA 2013 15. Dugaan TPK Dana Hibah Penyelenggaraan Pemilu Walikota dan Wakil Walikota TA 2012/2013 16. Dugaan TPK Dana Alokasi Khusus (DAK) TA 2012 oleh Dinas Pendidikan Kota Palopo dalam Pengadaan Rehabilitasi dan Pengadaan Barang/Jasa untuk SD dan SMP Kota Palopo 17. Dugaan TPK terkait Pelantikan Bupati dan Wakil Bupati Kab. Enrekang tahun 2013 18. Dugaan Penyimpangan Pelaksanaan Pengadaan Bahan Kimia PAC pada Kantor PDAM Parepare TA 2009 19. Dugaan TPK Penyimpangan Docking Kapal Latih di Politeknik Pertanian Negeri Pangkep Tahun 2009 20. Dugaan TPK dalam Pembangunan Laboratorium Sekolah (Labschool) UNM TA 2011 21. Dugaan TPK Penyimpangan Pertanggungjawaba n Dana BOS di

4 Februari 2014

Kejari Palopo

4 Februari 2014

Kejari Palopo

5 Februari 2014

Kejari Enrekang

10 Februari 2014

Kejari Parepare

13 Februari 2014

Kejari Pangkep

13 Februari 2014

Kejari Pangkep

13 Februari 2014

Kejari Pangkep

halaman70dari77



Seluruh SD dan SMP di Kabupaten Pangkep TA 2012 22. Dugaan TPK Pengadaan Kapal Perikanan Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten Bulukumba 23. Dugaan TPK Berkaitan dengan Pekerjaan Pengadaan Alat Angkutan darat Bermotor (MOPEN) dalam Kegiataan Pengadaan Sarana Mobilitas Tim KB Badan Keluarga Berencana dan Pemberdayaan Perempuan Kab Pinrang TA 2010 24. Dugaan TPK atas Penggunaan Dana Jamkesda Kota Parepare TA 20102013 25. Permintaan Reviu Variation Order Pekerjaan Tambah pada Kontrak Pekerjaan Pembangunan PLTU Sulsel di Kab. Barru dan Pekerjaan Tambah Kurang pada Kontrak Pekerjaan PLTU Kendari 3 26. Dugaan TPK atas Penggelapan Harga Pupuk Bersubsidi Program GP3K 2012 27. Reviu atas Dana Talangan PT RNI

17 Februari 2014

Kejari Bulukumba

17 Februari 2014

Polres Pinrang

20 Februari 2014

Polres Parepare

11 Maret 2014

PLN UIP XII Sulsel

16 Maret 2014

Polres Luwu Utara

17 Maret 2014

PT PLN Makassar

halaman71dari77


c. Wawancara d. Penerbitan majalah/tabl oid/buletin internal e. Liputan Televisi


dan Transaksi BPPG oleh BPKP Sulsel 28. Dugaan Mark Up pada Proyek Pembangunan Rehabilitasi Gedung Direktorat, Gedung Pusat Kegiatan Mahasiswa dan Gedung Bengkel Las pada Kampus Akademi Teknik Industri Makassar (AITM) Kementerian Perindustrian RI TA 2013 Majalah “Paraikatte”

-

25 Maret 2014

Kejati Sulsel

Triwulan I 2014

-

-

-

3. Pengelolaan Website BPKP No.

Kegiatan

Hari/Tanggal Publish

1

Uploading Content

23 Januari 2014

2

Uploading Content Uploading Content Uploading Content Uploading Content

27 Januari 2014

6

Uploading Content

28 Januari 2014

7

Uploading Content

28 Januari 2014

3 4 5

27 Januari 2014 27 Januari 2014 27 Januari 2014

Materi Upload BPKP Melakukan Koordinasi Pengawasan dengan Pemda Barru Optimalisasi Peran APIP dalam Upaya Bebas dari KKN Gubernur Syahrul Yasin Limpo Kukuhkan Kepala BPKP Sulsel Auditor Internal Bukan Sekedar "Konco Wingking" Penandatanganan MoU Pemerintah se-Sulawesi dengan BPKP Penyerahan Laporan Berkala Hasil Pengawasan BPKP kepada Gubernur se-Sulawesi Rapat Kerja Regional I BPKP Tahun 2014

Keterangan Berita Berita Berita Berita Berita Berita Berita

halaman72dari77



Uploading Content Uploading Content

30 Januari 2014

Uploading Content Uploading Content

12

Uploading Content

03 Februari 2014

13

Uploading Content Uploading Content Uploading Content

3 Februari 2014

16

Uploading Content

06 Februari 2014

17

Uploading Content

08 Februari 2014

18


12 Februari 2014

Uploading Content Uploading Content Uploading Content Uploading Content Uploading Content Uploading Content Uploading Content Uploading Content

20 Februari 2014

8 9 10 11

14 15

19 20 21 22 23 24 25 26 27 28

Update Halaman Struktur Organisasi Diklat APBJ bagi APIP se- Provinsi Sulawesi Selatan

Hal. Struktur Organisasi Berita

1 Februari 2014

Update BPKP Sulsel dalam berita

03 Februari 2014

Pelantikan Pejabat Eselon III dan Pengambilan Sumpah Pejabat Auditor Madya dan PNS Penandatanganan Pakta Integritas di Lingkungan Perwakilan BPKP Prov Sulawesi Selatan update Halaman Sarana Prasarana Update Halaman Sumber Daya Manusia Upaya Mewujudkan Sinergy in Harmony antar Lembaga Pengawasan Dalam Satu Hari, Tiga Bupati Dikunjungi Kepala Perwakilan BPKP Prov Sul Sel Peningkatan Akhlak Pegawai Perwakilan BPKP Prov Sul Sel Melalui Hikmah Maulid BPKP kawal Program Pro Rakyat

Hal. BPKP Sulsel dlm Berita Berita

31 Januari 2014

3 Februari 2014 04 Februari 2014

17 Februari 2014 20 Februari 2014

21 Februari 2014 24 Februari 2014 27 Februari 2014 27 Februari 2014 27 Februari 2014 27 Februari 2014 03 Maret 2014

Kepala Daerah hendaknya menjadi “Raja Perubahan” Kesan Mendalam atas Penugasan BPKP pada Pemerintah Kabupaten Gowa Kepala BPKP hadiri Peresmian Semen Tonasa V GCG Plus Plus pada PT. Pelindo IV update Halaman Sambutan Kaper Walikota Makassar Berharap Kado Spesial Akhir Masa Jabatan Rapat Kerja BAKN DPR RI Dengan PT Bank Rakyat Indonesia Update data pada halaman Layanan Informasi Publik update Halaman Target dan Capaian Perwakilan BPKP Prov Sulawesi Selatan Dapat Berkontribusi Dalam Kajian Ekonomi Regional

Berita

Hal. Sarana Prasarana Hal. Sumber Daya Manusia Berita

Berita

Berita

Berita Berita Berita

Berita Berita Hal. Sambutan Kaper Berita Berita Hal. Layanan Informasi Publik Hal. Target dan Capaian Berita

halaman73dari77



29

Uploading Content

05 Maret 2014

30

Uploading Content

13 Maret 2014

31

Uploading Content

18 Maret 2014

32


23 Maret 2014

Uploading Content

28 Maret 2014

33 34 35

24 Maret 2014 24 Maret 2014

Optimalisasi Pengendalian Intern Pemerintah Menuju Pemda Tanpa Korupsi BPKP Membantu Penguatan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Komitmen Pemerintah Kota Parepare “Membangun Generasi Muda yang Jujur” BPKP Pendukung Criminal Justice Systems Jadilah Auditor Yang Handal Mahasiswa Akuntansi Unhas Melakukan Study Banding ke Perwakilan BPKP Prov Sul Sel Optimalisasi Peran Pengendalian Intern Dalam Pencegahan Korupsi

Berita

Berita

Berita

Berita Berita Berita

Berita

Dalam rangka meningkatkan citra BPKP, Perwakilan BPKP Provinsi Sulawesi Selatan telah melakukan kegiatan pengelolaan website. Kegiatan yang dilaksanakan pada periode triwulan Itahun 2014 terdiri dari upload content35kali kegiatan. Saat ini kegiatan pengelolaan website masih terus berlangsung untuk mendapatkan bentuk ideal tampilan sebuah website yang informatif, akomodatif, dinamis, dan bermutu. Update terhadap content website akan selalu dilakukan dengan menyesuaikan perkembangan informasi yang terjadi sehingga selalu up to date (terkini). 4. Peliputan Kegiatan Kantor Kegiatan peliputan yang dilaksanakan Sekretariat Humas Perwakilan BPKP Provinsi Sulawesi Selatan dalam triwulan Itahun 2014 meliputi peliputan terhadap kegiatan yang perlu didokumentasikan dan/atau memiliki nilai berita telah dilakukan sebanyak 38kali. Kegiatan yang berhasil diliput yakni sebagai berikut No. 1

Tanggal Peliputan 23/1/2014

Bidang Perwakilan

2

24/1/2014

Perwakilan

3 4

24/1/2014 27/1/2014

Perwakilan Perwakilan

Kegiatan Judul Kegiatan BPKP Melakukan Koordinasi Pengawasan dengan Pemda Barru Serah Terima Jabatan Ketua Dharma Wanita Pisah Sambut Kepala Perwakilan Peresmian Gedung Diklat Perwakilan BPKP Sulsel

Keterangan

halaman74dari77



5

27/1/2014

Perwakilan

6

27/1/2014

Perwakilan

7

27/1/2014

Perwakilan

8

28/1/2014

Perwakilan

9 10

29/1/2014 30/1/2014


11

3/2/2014

Perwakilan

12

3/2/2014

Perwakilan

13

4/2/2014

Perwakilan

14

4/2/2014

Perwakilan

15

4/2/2014

Perwakilan

16

6/2/2014

Perwakilan

17 18

7/2/2014 11/2/2014


19

12/2/2014

Perwakilan

20

13/2/2014

Perwakilan

21

15/2/2014

Perwakilan

22

17/2/2014

Perwakilan

23

17/2/2014

APD

24

19/2/2014

Perwakilan

25 26

20/2/2014 21/2/2014


Rapat Koordinasi Regional seSulawesi di Makassar Penandatanganan Nota Kesepahaman antara BPKP dengan Gubernur se-Sulawesi Pelantikan Kepala Perwakilan oleh Gubernur Sulsel Raker Regional BPKP seSulawesi, Maluku, Papua di Perwakilan BPKP Sulsel Kunjungan Direktur Bumi Putra Pelantikan Pejabat Eselon III, Dalnis dan Pengambilan Sumpah PNS Baru Koordinasi dengan Ketua BPK RI Perwakilan Sulsel Koordinasi dengan Inspektur Prov Sulawesi Selatan Menghadiri HUT Kab. Bulukumba ke-54 Pertemuan dengan Bupati Bantaeng Koordinasi dengan Bupati Jeneponto Maulid Nabi Muhammad SAW di Masjid At-Taubah BPKP Sulsel Warkshop Aplikasi SPPD Kepala Perwakilan BPKP Sulsel menghadiri acara peluncuran Raskin 2014 Kunjungan Kepala Balai Besar Pompengan Jeneberang Kunjungan Kepala Angkasa Pura I Makassar Kepala Perwakilan BPKP menghadiri Pelantikan Bupati Luwu Silahturrahmi dengan Bupati Gowa Bimtek Pengelolaan Keuangan Daerah Bone Bolango di Makassar Kunjungan Kepala BPKP ke Pangkep, dalam rangka Peresmian Tonasa V Kunjungan ke Pelindo Kakanwil Pajak Sulsel Koordinasi

halaman75dari77



27

24/2/2014

Perwakilan

28

26/2/2014

Perwakilan

29

26/2/2014

Perwakilan

30

27/2/2014

Perwakilan

31

5/3/2014

Perwakilan

32

10/3/2014

Perwakilan

33

14/3/2014

Perwakilan

34 35

17/3/2014 17/3/2014


36 37

20/3/2014 24/3/2014


38

26/3/2014

Perwakilan

dengan Kepala Perwakilan Kepala Perwakilan BPKP dengan Kepala Bulog Sulsel Pertemuan dengan Walikota Makassar Kunjungan Ketua BAKN DPR RI di Makassar Silahturrahmi dengan Kepala Perw. Bank Indonesia Wilayah I Makassar Gelar Pengawasan Daerah oleh Inspektorat Provinsi Sulawesi Selatan Pelaksanaan Ujian Sertifikasi Auditor dan Pengendali Teknis Sosialisasi Surat Edaran tentang SPJ Realisasi Anggaran BPKP Sosialisasi E-Filing Kepala Perwakilan menghadiri Ulang Tahun Kota Parepare Koordinasi dengan Kajati Sulsel Pembukaan Diklat Pembentukan Auditor Ahli di Hotel Harbor Makassar Gelar Pengawasan Daerah dan Pemantauan Tindak Lanjut di Bantaeng

5. Pembinaan Kehumasan Selama triwulan Itahun 2014, BPKP Perwakilan Provinsi Sulawesi Selatan melaksanakan kegiatan pembinaan kehumasan dalam bentuk rapat staf, rapat Satgas Kehumasan dan mengikuti Forum Kehumasan.

6. Menjalin Hubungan dengan Media Massa dan Masyarakat Guna membangun citra institusi, Perwakilan BPKP Provinsi Sulawesi Selatan dalam triwulan Itahun 2014 senantiasa menjalin hubungan baik dengan media massa sebagai salah satu mitra kerjanya. Bentuk hubungan dengan media massa: a.

Hubungan dengan instansi pers 1) Menghubungi kantor redaksi media massa lokal serta apresiasi atas berita terkait BPKP yang dimuat di media cetak tersebut.

halaman76dari77



2) Mengadakan kontak dengan pemimpin redaksi surat kabar secara aktif. 3) Menunjuk contact person yang dapat dihubungi oleh media massa dan meminta media massa menunjuk contact person (wartawan/redaktur/reporter) yang menjadi penghubung antara Sekretaris Humas BPKP Perwakilan Provinsi Sulawesi Selatan dan media massa yang diwakilinya. 4) Mengajukan permintaan peliputan kegiatan kantor. b. Hubungan dengan wartawan 1) Menjalin hubungan dengan wartawan dari media massa yang berpengaruh melalui komunikasi aktif. 2) Membuat contact person dengan wartawan. 3) Menerima wartawan sehubungan dengan pemberitaan yang akan ditulisnya dan tidak melakukan diskriminasi terhadap wartawan. 4) Memfasilitasi, mengundang wartawan dalam klarifikasi berita. 5) Memberikan press release sehubungan dengan suatu kegiatan yang perlu diberitakan. 6) Menjadi fasilitator/mediator/penghubung antara wartawan dan pejabat yang akan ditemui. 7) Mendampingi pejabat saat diwawancarai wartawan media cetak maupun elektronik. 7. Anggaran dan Realisasi Keuangan Kegiatan Kehumasan BPKP Perwakilan Provinsi Sulawesi Selatan Tidak terdapat anggaran khusus dalam DIPA yang diperuntukkan untuk pengelolaan kehumasan. 8. Koordinasi dengan Biro Hukum dan Humas (Kejadian dan Bentuknya) Menyampaikan laporan triwulanan dengan akurat dan tepat waktu serta meningkatkan koordinasi dengan Biro Hukum dan Humas terus dilakukan untuk lebih mengefektifkan pengelola kegiatan di perwakilan. Koordinasi umumnya dilaksanakan dalam bentuk pengeditan dan pengiriman berita yang akan di-upload di content BPKP pusat.

halaman77dari77

KATA PENGANTAR. Makassar, 07 April 2014 Kepala Perwakilan, Deni Suardini NIP

Recommend Documents