KATA PENGANTAR. Makassar, Januari Kepala Kantor Kesehatan Pelabuhan Kelas I Makassar, dr. Lucky Tjahjono, M.Kes NIP

KATA PENGANTAR

Puji syukur kita panjatkan kehadirat Tuhan Yang Maha Esa, karena hanya dengan limpahan rahmat dan hidayah-Nya sehingga Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) Kantor Kesehatan Pelabuhan Kelas I Makassar Tahun 2015 dapat tersusun berkat kerjasama yang baik dari Tim Penyusun LAKIP KKP Kelas I Makassar. Laporan Akuntabilitas Kinerja ini disusun sebagai pertanggungjawaban Kantor Kesehatan Pelabuhan Kelas I Makassar dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsinya selama 1 (satu) tahun yang diharapkan dapat memberikan gambaran tentang pencapaian program – program kegiatan tahun 2015. Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) ini merupakan evaluasi kinerja Kantor Kesehatan Pelabuhan Kelas I Makassar pada tahun 2015 yang dapat dipergunakan sebagai acuan dalam penyusunan rencana kerja selanjutnya. Semoga laporan ini dapat memberikan informasi tentang penyelenggaraan program di lingkungan Kantor Kesehatan Pelabuhan Kelas I Makassar. Kami menyadari bahwa Laporan Akuntabilitas Kinerja ini belum sempurna, oleh karena itu, kami sangat mengharapkan kritik dan saran dari pihak yang berkompeten guna peningkatan kinerja Kantor Kesehatan Pelabuhan Kelas I Makassar pada tahuntahun berikutnya.

Makassar,

Januari 2016

Kepala Kantor Kesehatan Pelabuhan Kelas I Makassar,

dr. Lucky Tjahjono, M.Kes NIP 196010251980031001

Laporan Akuntabilitas Kinerja KKP Kelas I Makassar Tahun 2015

Page i

RINGKASAN EKSEKUTIF

Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) Kantor Kesehatan Pelabuhan Kelas I Makassar tahun 2015menjelaskan pencapaian target indikatorindikator sasaran sebagimana yang telah ditetapkan pada dokumen Perjanjian Kinerja Tahun 2015. Kinerja kegiatan masing-masing program diukur dengan membandingkan antara realisasi dengan target kegiatan yang telah ditetapkan. Indikator Kinerja Utama Kantor Kesehatan Pelabuhan Kelas I Makassar merupakan turunan dari Indikator Kinerja Utama Direktorat Jenderal Pengendalian Penyakit dan Penyehatan Lingkungan (PP & PL) yang dalam prakteknya terdapat 11 (sebelas) Indikator yang kemudian dijabarkan menjadi kegiatan-kegiatan utama yang terdapat dalam rencana aksi kegiatan (RAK) KKP Kelas I Makassar. Kesebelas indikator tersebut adalah : 1) Persentasesinyalkewaspadaan dini yang direspon; 2) Persentase Alat angkut sesuai dengan standar kekarantinaan kesehatan; 3) Persentase Pelabuhan/Bandar yang melakukan pengendalian vektor terpadu; 4) Persentase Pelabuhan/ Bandara yang melaksanakan kegiatan deteksi dini penyakit menular langsung; 5) Persentase Pelabuhan/Bandara yang melaksanakan kegiatan skriining penyakit tidak menular; 6) Persentase sarana air minum yang dilakukan pengawasan; 7) Persentase Tempat Tempat Umum yang memenuhi syarat kesehatan; 8) Persentase tempat pengolahan makanan (TPM) yang memenuhi syarat kesehatan; 9) Persentase Pelabuhan/Bandara sehat; 10) Hasil

Penilaian

SAKIP adalah AA; 11) Persentase Wilker yang ditingkatkan sarana dan prasarananya. Tahun 2015 merupakan tahun awal dalam Rencana Aksi Kegiatan (RAK) yang merupakan rencana lima tahunan. Dalam pencapaian kesebelas indikator utama tersebut di atas, menggunakan beberapa indikator kegiatan untuk mengukur pencapaian indikator utama. Dari kesebelas indikator utama tersebut, belum semuanya telah mencapai target yang diharapkan. Itulah dfungsi dari penilaian indikator-indikator tersebut agar dapat ditemukan permasalahan apa yang menjadi masalah dalam pencapaian hasilnya, serta solusi apa yang dapat menjadi saran untuk perbaikan pencapaian pada tahun berikutnya. Untuk lebih jelasnya mengenai pembahasan capaian target dibahas pada bab III.


Page ii

DAFTAR ISI

Kata Pengantar ............................................................................................

i

Ringkasan Eksekutif ....................................................................................

ii

Daftar Isi ......................................................................................................

iii

BAB I Pendahuluan ....................................................................................

1

A. Latar Belakang ..........................................................................

1

B. Maksud dan Tujuan ...................................................................

2

C. Tugas Pokok dan Fungsi ...........................................................

2

D. Struktur Organisasi ....................................................................

5

E. Sistematika Penulisan ...............................................................

10

BAB II Perencanaan dan Perjanjian Kinerja ................................................

12

A. Perencanaan Kinerja .................................................................

12

1. Rencana Aksi Kegiatan .........................................................

12

2. Rencana Kinerja Tahunan ....................................................

18

B. Perjanjian Kinerja ......................................................................

21

BAB III Akuntabilitas Kinerja ........................................................................

23

A. Pengukuran Kinerja ...................................................................

23

B. Analisis Pencapaian Kinerja ......................................................

27

C. Sumber daya .............................................................................

88

BAB IV Penutup ...........................................................................................

93

Pustaka Acuan Penyusun


Page iii

BAB I PENDAHULUAN

A. LATAR BELAKANG Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) merupakan bentuk akuntabilitas dari pelaksanaan tugas pokok dan fungsi yang dipercayakan kepada setiap instansi pemerintah sesuai dengan perencanaan strategis dan manajemen berbasis kinerja sebagai perwujudan profesionalisme Instansi Pemerintah, sehingga diharapkan agar segera terwujud penyelenggaraan pemerintah yang baik (good governance).Sesuai Undang – undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme serta Instruksi Presiden ( Inpres ) Nomor 7 Tahun 1999 tentang Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah, setiap instansi pemerintah wajib menyampaikan Laporan Akuntabilitas Kinerjanya melalui penyusunan Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP). Kantor Kesehatan Pelabuhan (KKP) Kelas I Makassar sebagai salah satu Unit Pelaksana Teknis dari Kementerian Kesehatan yang bertanggung jawab langsung kepada Direktur Jenderal Pengendalian Penyakit dan Penyehatan Lingkungan

(Ditjen

PP

dan

PL)

sesuai

Permenkes

RI

No.

2348/Menkes/PER/XII/2012 tentang Perubahan atas Permenkes RI No. 356/Menkes/PER/IV/2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kantor Kesehatan Pelabuhan,berkewajiban

menyusun

Laporan

Akuntabilitas

Kinerja

yang

bertujuan untuk mengukur keberhasilan rencana kinerja tahun 2015 yang telah ditetapkan. Penyusunan LAKIP KKP Kelas I Makassar mengacu pada Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Pedoman Penyusunan Penetapan Kinerja dan Pelaporan Akuntabilitas

Instansi

Pemerintah

dan

Permenkes

RI

No.

2416/Menkes/Per/XII/2011 tentang Petunjuk Pelaksanaan Penetapan Kinerja dan Pelaporan Akuntabilitas Kinerja Kementerian Kesehatan. LAKIP KKP Kelas I Makassar Tahun 2015 menjelaskan pencapaian target indikator-indikator sasaran sebagimana yang telah ditetapkan pada dokumen Penetapan Kinerja Tahun 2015. Berdasarkan petunjuk pelaksanaan penyusunan pelaporan akuntabilitas kinerja di lingkungan Kementerian Kesehatan, isi laporan meliputi uraian pelaksanaan kegiatan / program / kebijaksanaan selama tahun Laporan Akuntabilitas Kinerja KKP Kelas I Makassar Tahun 2015

Page 1

2015 dalam mewujudkan sasaran, tujuan, visi dan misi organisasi sesuai dengan Rencana Aksi Kegiatan (RAK) Kantor Kesehatan Pelabuhan Kelas I Makassar tahun 2015 – 2019. B. MAKSUD DAN TUJUAN Laporan Akuntabilitas Kinerja Kantor Kesehatan Pelabuhan Kelas I Makassar tahun 2014 di susun sebagai bentuk pertanggung jawaban secara tertulis yang memuat pelaksanaan kegiatan tahun anggaran 2015, yang harus dipertanggungjawabkan oleh Kepala KKP Kelas I Makassar kepada Direktur Jenderal Pengendalian Penyakit dan Penyehatan Lingkungan Kementerian Kesehatan RI. C. TUGAS POKOK DAN FUNGSI Berdasarkan Permenkes RI No. 2348/Menkes/PER/XII/2012 tentang Perubahan atas Permenkes RI No. 356/Menkes/PER/IV/2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kantor Kesehatan Pelabuhan, Kantor Kesehatan Pelabuhan mempunyai tugas pokok melaksanakan pencegahan masuk dan keluarnya penyakit

karantina,

kekarantinaan,

penyakit

pengendalian

potensial dampak

wabah, kesehatan

surveilans

epidemiologi,

lingkungan,

pelayanan

kesehatan, pengawasan OMKABA serta pengamanan terhadap penyakit baru dan penyakit yang muncul kembali, bioterorisme, unsur biologi, kimia dan pengamanan radiasi di wilayah kerja bandara, pelabuhan, dan lintas batas darat negara. Dalam melaksanakan tugas pokok tersebut di atas, Kantor Kesehatan Pelabuhan menyelenggarakan fungsi yaitu: 1. Pelaksanaan kekarantinaan. 2. Pelaksanaan pelayanan kesehatan. 3. Pelaksanaan pengendalian risiko lingkungan di bandara, pelabuhan, dan lintas darat negara. 4. Pelaksanaan pengamatan penyakit, penyakit potensial wabah, penyakit baru, dan penyakit yang muncul kembali. 5. Pelaksanaan pengamanan radiasi pengion dan non pengion, biologi, dan kimia. 6. Pelaksanaan sentra/simpul jejaring surveilans epidemiologi sesuai penyakit yang berkaitan dengan lalulintas nasional, regional, dan internasional. Laporan Akuntabilitas Kinerja KKP Kelas I Makassar Tahun 2015

Page 2

7. Pelaksanaan, fasilitasi, dan advokasi kesiapsiagaan dan penanggulangan Kejadian Luar Biasa (KLB) dan bencana bidang kesehatan, serta kesehatan matra termasuk penyelenggaraan kesehatan haji dan perpindahan penduduk 8. Pelaksanaan, fasilitasi, dan advokasi kesehatan kerja di lingkungan bandara, pelabuhan, dan lintas batas darat negara. 9. Pelaksanaan pemberian sertifikat kesehatan obat, makanan, kosmetika, dan alat kesehatan serta bahan adiktif (OMKABA) ekspor dan mengawasi persyaratan dokumen kesehatan OMKABA impor. 10. Pelaksanaan pengawasan kesehatan alat angkut dan muatannya. 11. Pelaksanaan pemberian pelayanan kesehatan di wilayah kerja bandara, pelabuhan, dan lintas batas darat negara. 12. Pelaksanaan jejaring informasi dan teknologi bidang kesehatan bandara, pelabuhan , dan lintas batas darat negara. 13. Pelaksanaan jejaring kerja dan kemitraan bidang kesehatan di bandara, pelabuhan, dan lintas batas darat negara. 14. Pelaksanaan kajian kekarantinaan, pengendalian risiko lingkungan, dan surveilans kesehatan pelabuhan. 15. Pelaksanaan pelatihan teknis bidang kesehatan bandara, pelabuhan, dan lintas batas darat negara. 16. Pelaksanaan ketatausahaan dan kerumahtanggaan KKP.

D. STRUKTUR ORGANISASI Struktur organisasi dan tata kerja KKP Kelas I Makassar mengacu pada Peraturan Menteri Kesehatan RI No. 356/MENKES/PER/IV/2008 tanggal 14 April 2008 Jo Permenkes Nomor 2348/MENKES/PER/XI/2011 tanggal 22 November 2011; Tentang Struktur Organisasi dan Tata Kerja Kantor Kesehatan Pelabuhan. Struktur organisasi KKP Kelas I Makassar terdiri atas : 1.

Bagian Tata Usaha terdiri dari 2 (dua) sub bagian yaitu : a. Sub Bagian Perencanaan dan Laporan b. Sub Bagian Keuangan dan Umum

2.

Bidang Pengendalian Karantina dan Surveilans Epidemiologi terdiri dari 2 (dua) seksi yaitu : a. Seksi Pengendalian Karantina b. Seksi Survailans Epidemiologi


Page 3

3.

Bidang Pengendalian Risiko Lingkungan terdiri dari 2 (dua) seksi Yaitu : a. Seksi Pengendalian Vektor dan Binatang Penular Penyakit b. Seksi Sanitasi dan Dampak Risiko Lingkungan

4.

Bidang Upaya Kesehatan dan Lintas Wilayah terdiri dari 2 (dua) seksi yaitu: a. Seksi Pencegahan dan Pelayanan Kesehatan b. Seksi Kesehatan Matra dan Lintas Wilayah

5.

Wilayah Kerja

6.

Instalasi

7.

Kelompok jabatan fungsional Selengkapnya tentang struktur organisasi Kantor Kesehatan Pelabuhan

Kelas I Makassar dapat dilihat pada gambar yang tersaji pada halaman selanjutnya.


Page 4

Gambar 1 Struktur Organisasi KKP Kelas I Makassar Tahun 2015

KEPALA (dr. Lucky Tjahjono, M.Kes)

Ka. Bagian. Tata Usaha (Dra. Aisyah Sufrie, MSc.PH)

Ka. Sub Bagian Program dan Laporan (Yusrianto, SKM)

Ka. Bidang Upaya Kesehatan dan Lintas Wilayah (dr. Bambang Budiman)

Ka. Bidang Pengendalian Karantina dan Surveilans Epidemiologi (H. Nirwan, SKM, M.Kes)

Ka. Bidang Pengendalian Risiko Lingkungan

Ka. Seksi Pencegahan dan Pelayanan Kesehatan (Hj. Jumuriah, SKM, M.Kes)

Ka. Seksi Pengendalian Karantina (Nurdin, SKM)

Ka.Seksi Pengendalian Vektor dan Binatang Penular Penyakit (Sarli, S.Sos, M.Si)

Ka. Seksi Kesehatan Matra dan Lintas Wilayah

Ka. Seksi Survailans Epidemiologi

Ka. Seksi Sanitasi dan Dampak Risiko Lingkungan

(dr. Hj. Juniarti Naim)

(Hj. Sukarni, SKM, M.Kes)

(Masnar, AMd.KL, SE)

Instalasi 1. Instalasi Poliklinik: dr. H. Muhammad Rafi 2. Instalasi Laboratorium Medik: dr. Hj. Fitriah 3. Instalasi VCT: dr. Wahyudi 4. Instalasi Laboratorium Kesehatan Lingkungan: Rizal, SKM 5. Instalasi Kekarantinaan: Abd. Gani Buatan, SKM 6. Instalasi Identifikasi Vektor: Kaimuddin, AMd.KL 7. Instalasi Pemeliharaan Peralatan Teknis: Rajiman, AMd.KL 8. Instalasi Farmasi: Akbar Hapid, S.Farm

Ka. Sub Bagian Umum dan Keuangan (Markus Minggu, SKM,M.Kes)

(H.Anas, SKM, M.Kes)

Kelompok Jabatan Fungsional: Dokter, Dokter Gigi, Perawat, Pranata Laboratorium

Wilayah Kerja (Koordinator) 1. 2.

Pelabuhan Laut Makassar:Drs. Serdi, SKM Pelabuhan Khusus Biringkassi:Zulkarnain Amiruddin, S.Sos, SKM 3. Pelabuhan Awerange: Nasiruddin, AMKL 4. Pelabuhan Parepare: Hj. Nurhayati, AMK 5. Pelabuhan Belang-belang: Waluyo, SKM 6. Pelabuhan Palopo: Rizal, SKM 7. Pelabuhan Bajoe: H. Imran Ruslan, SH 8. Pelabuhan Malili: Karyadi Eka Putra, SKM 9. Bandara Tampapadang: Waluyo, SKM 10. Pos Bulukumba: Makmur, S.Sos


Page 5

Uraian tugas masing-masing bagian dan bidang adalah : 1. Bagian Tata Usaha a. Sub Bagian Perencanaan dan Laporan 1) Menyiapkan bahan koordinasi dan penyusunan program 2) Menyiapkan bahan evaluasi dan pelaporan 3) Menyebarluaskan informasi b. Sub Bagian Keuangan dan Umum 1) Melaksanakan Urusan Akutansi, Verifikasi serta Mobilisasi Dana 2) Melaksanakan Urusan Tata Usaha 3) Melaksanakan Urusan Kepegawaian 4) Melaksanakan Urusan Perlengkapan dan Rumah Tangga 5) Penyiapan Penyelenggaraan Pelatihan 2. Bidang Pengendalian Karantina dan Surveilans Epidemiologi a. Seksi Pengendalian Karantina 1) Menyiapkan bahan perencanaan, pemantauan, evaluasi, penyusunan laporan dan koordinasi pelaksanaan pemeriksaan dan sertifikasi OMKABA ekspor dan impor 2) Menyiapkan bahan perencanaan, pemantauan, evaluasi, penyusunan laporan dan koordinasi pelaksanaan pengembangan dan pengawasan kekarantinaan terhadap kapal, pesawat udara dan alat transportasi lainnya. 3) Menyiapkan bahan perencanaan, pemantauan, evaluasi, penyusunan laporan dan koordinasi pelaksanaan tindakan kekarantinaan terhadap kapal, pesawat udara dan alat transportasi lainnya. 4) Penerbitan dokumen kesehatan kapal laut, pesawat udara dan alat transportasi lainnya 5) Menyiapkan bahan perencanaan, pemantauan, evaluasi, penyusunan laporan dan koordinasi pelaksanaan pengangkutan orang sakit/jenazah 6) Kajian di bidang kekarantinaan 7) Pengembangan teknologi di bidang kekarantinaan 8) Pendidikan dan pelatihan di bidang kekarantinaan b. Seksi Surveilans Epidemiologi 1) Menyiapkan bahan perencanaan, pemantauan, evaluasi, penyusunan laporan dan koordinasi pelaksanaan surveilans epidemiologi penyakit.


Page 6

2) Menyiapkan bahan perencanaan, pemantauan, evaluasi, penyusunan laporan dan koordinasi pelaksanaan surveilans epidemiologi penyakit potensial wabah. 3) Menyiapkan bahan perencanaan, pemantauan, evaluasi, penyusunan laporan dan koordinasi pelaksanaan surveilans epidemiologi penyakit baru dan penyakit yang muncul kembali. 4) Menyiapkan bahan perencanaan, pemantauan, evaluasi, penyusunan laporan dan koordinasi pelaksanaan jejaring kerja surveilans epidemiologi nasional/internasional. 5) Kesiapsiagaan KLB, bencana/pasca bencana bidang kesehatan 6) Pengkajian KLB, bencana/pasca bencana bidang kesehatan 7) Advokasi KLB, bencana/pasca bencana bidang kesehatan 8) Penanggulangan KLB, bencana/pasca bencana bidang kesehatan 3. Bidang Pengendalian Risiko Lingkungan a. Seksi Pengendalian Vektor dan Binatang Penular Penyakit 1) Menyiapkan bahan perencanaan, pemantauan, evaluasi, penyusunan laporan dan koordinasi pelaksanaan pemberantasan serangga penular penyakit. 2) Menyiapkan bahan perencanaan, pemantauan, evaluasi, penyusunan laporan dan koordinasi pelaksanaan pemberantasan tikus dan pinjal. 3) Menyiapkan bahan perencanaan, pemantauan, evaluasi, penyusunan laporan dan koordinasi pelaksanaan pengamanan pestisida. 4) Kajian dan diseminasi informasi bidang pengendalian vektor dan binatang penular penyakit. 5) Pengembangan jejaring kerja bidang pengendalian vektor dan binatang penular penyakit. 6) Pengembangan kemitraan bidang pengendalian vektor dan binatang penular penyakit. 7) Pengembangan teknologi bidang pengendalian vektor dan binatang penular penyakit. 8) Pengembangan pendidikan dan pelatihan bidang pengendalian vektor dan binatang penular penyakit. b. Seksi Sanitasi dan Dampak Risiko Lingkungan 1) Penyiapan bahan, perencanaan, pemantauan, evaluasi, penyusunan laporan dan koordinasi pelaksanaan pengawasan penyediaan air bersih. Laporan Akuntabilitas Kinerja KKP Kelas I Makassar Tahun 2015

Page 7

2) Penyiapan bahan, perencanaan, pemantauan, evaluasi, penyusunan laporan dan koordinasi pelaksanaan pengamanan makanan dan minuman. 3) Penyiapan bahan, perencanaan, pemantauan, evaluasi, penyusunan laporan dan koordinasi pelaksanaan hygiene dan sanitasi kapal laut dan pesawat. 4) Penyiapan bahan, perencanaan, pemantauan, evaluasi, penyusunan laporan dan koordinasi pelaksanaan pengawasan hygiene dan sanitasi gedung/bangunan. 5) Penyiapan bahan, perencanaan, pemantauan, evaluasi, penyusunan laporan dan koordinasi pelaksanaan pengawasan pencemaran udara, air dan tanah. 6) Penyiapan bahan, perencanaan, pemantauan, evaluasi, penyusunan laporan dan koordinasi pelaksanaan pengawasan penyediaan air bersih. 7) Kajian dan diseminasi informasi bidang sanitasi lingkungan 8) Pengembangan jejaring kerja dan kemitraan bidang sanitasi lingkungan 9) Pengembangan teknologi bidang sanitasi lingkungan 10) Pendidikan dan pelatihan bidang sanitasi lingkungan 4. Bidang Upaya Kesehatan dan Lintas Wilayah a. Seksi Pencegahan dan Pelayanan Kesehatan 1) Menyiapkan bahan perencanaan, pemantauan, evaluasi, penyusunan laporan dan koordinasi pelayanan pengujian kesehatan nakhoda, anak buah kapal dan penjamah makanan. 2) Menyiapkan bahan perencanaan, pemantauan, evaluasi, penyusunan laporan dan koordinasi pengawasan obat/P3K di kapal/pesawat/alat transportasi lainnya. 3) Menyiapkan bahan perencanaan, pemantauan, evaluasi, penyusunan laporan dan koordinasi pelayanan kajian ergonomik. 4) Advokasi dan sosialisasi kesehatan kerja 5) Pengembangan jejaring kerja di bidang kesehatan kerja 6) Pengembangan kemitraan bidang kesehatan kerja 7) Pengembangan teknologi bidang kesehatan kerja 8) Pelatihan teknis bidang kesehatan kerja b. Seksi Kesehatan Matra dan Lintas Wilayah 1) Menyiapkan bahan perencanaan, pemantauan, evaluasi, penyusunan laporan dan koordinasi pelaksanaan vaksinasi dan penerbitan sertifikat vaksinasi internasional (ICV) Laporan Akuntabilitas Kinerja KKP Kelas I Makassar Tahun 2015

Page 8

2) Menyiapkan bahan perencanaan, pemantauan, evaluasi, penyusunan laporan dan koordinasi pelaksanaan pengawasan pengangkutan orang sakit dan jenazah 3) Menyiapkan bahan perencanaan, pemantauan, evaluasi, penyusunan laporan dan koordinasi pelaksanaan kesehatan matra 4) Menyiapkan bahan perencanaan, pemantauan, evaluasi, penyusunan laporan dan koordinasi pelaksanaan kesehatan haji 5) Menyiapkan bahan perencanaan, pemantauan, evaluasi, penyusunan laporan dan koordinasi pelaksanaan perpindahan penduduk 6) Menyiapkan bahan perencanaan, pemantauan, evaluasi, penyusunan laporan dan koordinasi pelaksanaan penanggulangan bencana 7) Menyiapkan bahan perencanaan, pemantauan, evaluasi, penyusunan laporan dan koordinasi pelaksanaan pelayanan kesehatan terbatas 8) Menyiapkan bahan perencanaan, pemantauan, evaluasi, penyusunan laporan dan koordinasi pelaksanaan rujukan gawat darurat medik. 9) Pengembangan jejaring kerja dan kemitraan bidang kesehatan matra 10) Pengembangan teknologi bidang kesehatan matra 11) Pelatihan teknis bidang kesehatan matra. 5. Instalasi Instalasi dimaksudkan guna mendukung program yang dilakukan oleh KKP Kelas I Makassar. Instalasi yang telah mendapat persetujuan dari Direktur Jenderal Pengendalian Penyakit dan Penyehatan Lingkungan adalah : a. Instalasi Poliklinik b. Instalasi Laboratorium Medik c. Instalasi Bus Rontgen d. Instalasi VCT e. Instalasi Diklat KKP f. Instalasi Perpustakaan dan Informasi g. Intalasi Laboratorium Lingkungan Kesehatan h. Instalasi Identifikasi Vektor i. Instalasi Kajian Pengembangan Kesehatan Pelabuhan j. Instalasi Kekarantinaan k. Instalasi Pemeliharaan Peralatan Teknis KKP


Page 9

E. SISTEMATIKA PENULISAN Sistematika penulisan Pelaporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) Kantor Kesehatan Pelabuhan Kelas I Makassar terdiri dari : Kata Pengantar Ringkasan Eksekutif Daftar Isi Daftar Tabel Daftar Grafik BAB I Pendahuluan A. Latar Belakang B. Maksud dan Tujuan C. Tugas Pokok dan Fungsi D. Struktur Organisasi E. Sistematika Penulisan BAB II Perencanaan dan Perjanjian Kinerja A. Perencanaan Kinerja 1. Rencana Aksi Kegiatan 2. Rencana Kinerja Tahunan B. Perjanjian Kinerja (Penetapan Kinerja) BAB III Akuntabilitas Kinerja A. Pengukuran Kinerja B. Analisis Pencapaian Kinerja C. Sumber daya BAB IV Penutup


Page 10

BAB I Pendahuluan Menjelaskan tentang latar belakang penulisan laporan, maksud dan tujuan penulisan laporan, tugas pokok dan fungsi Kantor Kesehatan Pelabuhan Kelas I Makassar, struktur organisasi Kantor Kesehatan Pelabuhan Kelas I Makassar serta sistematika penulisan laporan. BAB II Perencanaan dan Perjanjian Kinerja Menjelaskan Perencanaan Kinerja yang meliputi Rencana Aksi Kegiatan dan Rencana Kinerja Tahunan yang ingin dicapai oleh Kantor Kesehatan Pelabuhan Kelas I Makassar pada tahun 2015 serta cara mencapai tujuan tersebut. Bab ini juga menjelaskan Perjanjian Kinerja (penetapan kinerja) yang telah disetujui oleh Direktur

Jenderal

Pengendalian

Penyakit

dan

Penyehatan

Lingkungan

Kementerian Kesehatan RI. BAB III Akuntabilitas Kinerja Menjelaskan tentang indikator kinerja yang digunakan, capaian kinerja Kantor Kesehatan Pelabuhan Kelas I Makassar dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsinya selama periode 1 Januari 2015 sampai dengan 31 Desember 2015, aspek keuangan, aspek sumber daya kesehatan, kebijakan dan manajemen kesehatan serta strategis pemecahan masalah. BAB IV Penutup


Page 11

BAB II PERENCANAAN DAN PERJANJIAN KINERJA

A. PERENCANAAN KINERJA Perencanaan kinerja yang telah ditetapkan terdiri atas 2 (dua) yaitu Rencana Kerja Lima Tahun yang dituangkan dalam Rencana Aksi Kegiatan (RAK) Tahun 2015 – 2019 dan Rencana Kinerja Tahunan (RKT) tahun 2015. 1.

Rencana Aksi Kegiatan (RAK) Dengan

telah

ditetapkannya

Rencana

Pembangunan

Jangka

Menengah Nasional (RPJMN) 2015-2019 melalui Peraturan Presiden nomor 2 tahun 2015 dan Rencana Strategi (Renstra) Kementerian Kesehatan 2015-2019 melalui Keputusan Menteri Kesehatan nomor HK.02.02/MENKES/52/2015, Direktorat Jenderal Pengendalian Penyakit dan Penyehatan Lingkungan (Ditjen PP dan PL) menyusun Rencana Aksi Program (RAP) PP dan PL tahun 2015 – 2019 yang merupakan jabaran kebijakan Kementerian Kesehatan dalam Pengendalian Penyakit dan Penyehatan Lingkungan sesuai dengan tugas pokok dan fungsi Ditjen PP dan PL termasuk langkah-langkah antisipasi tantangan program selama lima tahun mendatang. Rencana Aksi Program Pengendalian Penyakit dan Penyehatan Lingkungan Tahun 2015-2019 kemudian menjadi acuan untuk Satuan Kerja (Satker) dalam menyusun Rencana Aksi Kegiatan (RAK) dengan periode waktu yang sama yakni tahun 2015–2019sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya masing-masing. Dengan demikian, RAK Kantor Kesehatan Pelabuhan (KKP) Kelas I Makassar merupakan penjabaran lebih lanjut dari RAP Ditjen PP dan PL dan Renstra Kementerian Kesehatan Tahun 20152019. a.

VISI DAN MISI Program PP dan PL mempunyai peran dan berkonstribusi dalam tercapainya seluruh Nawa Cita terutama dalam meningkatkan kualitas hidup manusia Indonesia melalui upaya preventif dan promotif. KKP Kelas I Makassar sebagai Unit Pelaksana Teknis (UPT) dari Kementerian Kesehatan yang dibawahi dan bertanggung jawab kepada


Page 12

Ditjen PP dan PL tentunya mendukung dan turut berkontribusi dalam pencapaian program PP dan PL dengan melaksanakan tugas pokok dan fungsi KKP dalam upaya preventif dan promotif di wilayah Pelabuhan dan Bandara yang menjadi wilayah kerja KKP Makassar. Dalam Rencana Aksi Program PP dan PL 2015 - 2019 tidak ada visi dan misi Direktorat Jenderal.Rencana Aksi Program PP dan PL mendukung pelaksanaan Renstra Kemenkes yang melaksanakan visi dan misi Presiden Republik Indonesia yaitu “Terwujudnya Indonesia yang Berdaulat, Mandiri dan Berkepribadian Berlandaskan Gotongroyong”. Upaya untuk mewujudkan visi ini adalah melalui 7 misi pembangunan yaitu: 1) Terwujudnya keamanan nasional yang mampu menjaga kedaulatan wilayah, menopang kemandirian ekonomi dengan mengamankan sumber daya maritim dan mencerminkan kepribadian Indonesia sebagai negara kepulauan. 2) Mewujudkan masyarakat maju, berkesinambungan dan demokratis berlandaskan negara hukum. 3) Mewujudkan politik luar negeri bebas dan aktif serta memperkuat jati diri sebagai negara maritim. 4) Mewujudkan kualitas hidup manusia lndonesia yang tinggi, maju dan sejahtera. 5) Mewujudkan bangsa yang berdaya saing. 6) Mewujudkan Indonesia menjadi negara maritim yang mandiri, maju, kuat dan berbasiskan kepentingan nasional, serta 7) Mewujudkan masyarakat yang berkepribadian dalam kebudayaan. Selanjutnya terdapat 9 agenda prioritas yang dikenal dengan NAWA CITA yang ingin diwujudkan pada Kabinet Kerja, yakni: 1) Menghadirkan kembali negara untuk melindungi segenap bangsa dan memberikan rasa aman pada seluruh warga Negara. 2) Membuat pemerintah tidak absen dengan membangun tata kelola pemerintahan yang bersih, efektif, demokratis dan terpercaya. 3) Membangun Indonesia dari pinggiran dengan memperkuat daerahdaerah dan desa dalam kerangka negara kesatuan.


Page 13

4) Menolak negara lemah dengan melakukan reformasi sistem dan penegakan

hukum

yang

bebas

korupsi,

bermartabat

dan

terpercaya. 5) Meningkatkan kualitas hidup manusia Indonesia. 6) Meningkatkan produktifitas rakyat dan daya saing di pasar Internasional. 7) Mewujudkan kemandirian ekonomi dengan menggerakkan sektorsektor strategis ekonomi domestik.

8) Melakukan revolusi karakter bangsa. 9) Memperteguh ke-Bhineka-an dan memperkuat restorasi sosial Indonesia. b.

TUJUAN 1)

Tujuan Umum Mewujudkan pelabuhan dan bandara sehat melalui upaya cegah tangkal penyakit potensial wabah, pengendalian faktor risiko penyakit dan pelayanan kesehatan.

2)

Tujuan Khusus a)

Mencegah masuk dan keluarnya penyakit potensial wabah;

b)

Meningkatkan

sistem

kewaspadaan

dini

(SKD)

KLB

penyakit menular & penyakit menular potensial wabah; c)

Mengendalikan faktor risiko penyakit dari angkutan beserta muatannya;

d)

Mengendalikan faktor risiko lingkungan pelabuhan dan bandara;

e)

Memberdayakan masyarakat bersih dan sehat.

untuk

berperilaku

hidup

Rencana Aksi Kegiatan (RAK) KKP Kelas I Makassar ini menguraikan kegiatan-kegiatan yang akan dilaksanakan di Kantor Kesehatan Pelabuhan Kelas I Makassar dalam kurun waktu 2015-2019 untuk mencapai sasaran yang ditetapkan oleh Ditjen PP dan PL. Disamping uraian kegiatan, RAK ini juga dilengkapi dengan indikator-indikator yang merupakan penjabaran lebih rinci dari indikator Program Pengendalian Penyakit dan Penyehatan Lingkungan, serta perkiraan anggaran yang dibutuhkan. Uraian RAK Kantor Kesehatan Pelabuhan Kelas I Makassar Tahun 2015 – 2019 dapat dilihat pada tabel II.1 yang disajikan pada halaman berikut : Laporan Akuntabilitas Kinerja KKP Kelas I Makassar Tahun 2015

Page 14

Tabel II.1 Matriks Rencana Aksi kegiatan (RAK) dan Pendanaan Tahun Anggaran 2015 - 2019 Kantor Kesehatan Pelabuhan Kelas I Makassar TARGET SATUAN NO.

KEGIATAN

SASARAN

INDIKATOR

ALOKASI

2015 2016 2017 2018 2019

Kantor Kesehatan Pelabuhan kelas I Makassar

18,048,304,000 I

Persentase sinyal kewaspadaan dini yang 100 direspon

100

100

100

100

II

Persentase Alat angkut sesuai dengan standar kekarantinaan kesehatan

100

100

100

100

100

Meningkatnya pencegahan dan penanggulangan penyakit bersumber binatang

III.

Persentase Pelabuhan/Bandar yang melakukan pengendalian vektor terpadu

100

100

100

100

100

Menurunnya angka kesakitan dan kematian akibat penyakit menular langsung

IV

Persentase Pelabuhan/ Bandara yang melaksanakan kegiatan deteksi dini penyakit menular langsung

100

100

100

100

100

Menurunnya angka kesakitan dan kematian akibat penyakit tidak memular, meningkatnya pencegahan dan penanggulangan penyakit tidak menular

V

Persentase Pelabuhan/Bandara yang melaksanakan kegiatan skriining penyakit tidak menular

50

50

60

70

80

Meningkatnya penyehatan dan pengawasan kualitas lingkungan

VI

Persentase sarana air minum yang dilakukan pengawasan

100

100

100

100

100

VII Persentase Tempat Tempat Umum yang memenuhi syarat kesehatan

100

100

100

100

100

VIII Persentase tempat pengolahan makanan (TPM) yang memenuhi syarat kesehatan

50

50

60

70

70

Menurunkan angka kesakitan akibat penyakit yang dapat dicegah dengan imunisasi, peningkatan surveilans, karantina kesehatan dan kesehatan matra

2015

IX Meningkatnya dukungan manajemen dan pelaksanaan X tugas teknis lainnya pada program pengendalian XI penyakit dan penyehatan lingkungan

Persentase Pelabuhan/Bandara sehat

40

40

50

60

70

Hasil Penilaian SAKIP adalah AA

AA

AA

AA

AA

AA

Persentase Wilker yang ditingkatkan sarana dan Prasarananya

50

50

60

80

90

2016 29,662,226,000

2017 38,545,978,900

2018 40,352,527,845

2019 42,370,154,237

TOTAL ALOKASI 168,864,190,982

Tabel II.1 Matriks Rencana Aksi kegiatan (RAK) dan Pendanaan Tahun Anggaran 2015 - 2019 Kantor Kesehatan Pelabuhan Kelas I Makassar TARGET SATUAN NO.

KEGIATAN

SASARAN

IKK

INDIKATOR SATKER

2015

2016

2017

2018

ALOKASI 2019

Kantor Kesehatan Pelabuhan kelas I Makassar 1.

Pembinaan surveilans, imunisasi, karantina dan kesehatan matra I Persentase sinyal 1 Persentase penumpang yang datang Menurunkan angka kewaspadaan dini kesakitan akibat dari daerah endemis dan diberikan yang direspon penyakit yang dapat Health alert card dicegah dengan 2 Prosentase ABK/crew dan penumpang imunisasi, alat angkut yang diamati bebas dari peningkatan penularan penyakit / PHEIC (KKMMD) surveilans, karantina kesehatan dan 3 Persentase penanggulangan KLB / kesehatan matra PHEIC < 24 Jam 4 Jumlah dokumen rencana kontijensi penanggulangan kedaruratan kesehatan masyarakat yang diterbitkan 5 Jumlah pelaku perjalanan internasional yang divaksinasi dan diterbitkan dokumen ICV

II


3.

5.

40,352,527,845

42,370,154,237

168,864,190,982

7,504,040,000

7,879,242,000

8,273,204,100

35,267,776,100

100

100

Bidang PKSE

100

100

100

100

100

Bidang PKSE

100

100

100

100

100

Bidang PKSE

2

2

3

3

4

Bidang PKSE

38000

Bidang UKLW

70

80

80

90

90

Bidang UKLW

7 Jumlah lokasi pendampingan imunisasi dan legalisasi ICV Haji

29

29

29

29

29

Bidang UKLW

8 Jumlah lokasi wilayah kerja yang melaksanakan posko hari raya lebaran, natal dan tahun baru

7

8

9

9

9

Bidang UKLW

100

100

100

100

100

Bidang PKSE

50

55

60

65

70

Bidang PKSE

3 Persentase sanitasi alat angkut yang memenuhi syarat kesehatan dalam rangka penerbitan HQC

80

80

80

85

90

Bidang PRL

4 Persentase alat angkut yang terdapat tanda - tanda kehidupan vektor yang disinseksi

70

80

80

90

90

Bidang PRL

5 Persentase alat angkut yang terdapat tanda - tanda kehidupan tikus yang difumigasi

70

80

80

90

90

Bidang PRL

80

80

85

90

90

Bidang PRL

35

40

45

50

60

Bidang UKLW 444,375,000


VII Persentase Tempat Tempat Umum yang memenuhi syarat kesehatan

VIII Persentase tempat pengolahan makanan (TPM) yang memenuhi

5,570,216,940

60

70

70

70

Bidang PRL

20

15

10

5

Bidang PRL

3 Jumlah pemasangan perangkap

13000

15000

17000

18000

19500

4 Index pinjal di wilayah perimeter

0,5

0,5

0,4

0,3

0,2

Bidang PRL Bidang PRL 810,640,000

853,346,000

896,013,300

940,813,965

3,744,508,265

100

100

100

100

100

Bidang PKSE

1

3

4

5

6

Bidang UKLW

3

5

8

10

12

Bidang UKLW

Jumlah wilayah kerja yang melaksanakan monitoring faktor risiko PTM melalui posbindu PTM

1

7

7

8

8

Bidang UKLW

Prosentasi faktor risiko PTM yang terdeteksi

25

30

40

50

55

Bidang UKLW

Jumlah wilayah kerja/lokasi yang menerapkan KTR

3

5

7

8

9

Bidang UKLW

1 Persentase sarana air bersih yang memenuhi syarat sanitasi

70

70

75

75

80

Bidang PRL

2 Persentase kualitas air minum/ air bersih yang memenuhi syarat

85

90

90

95

95

Bidang PRL

1 Persentase industri perkantoran/tempat kerja yang memenuhi syarat sanitasi

75

80

85

90

95

Bidang PRL

50

60

70

80

90

Bidang PRL

3 Persentase sampel air limbah yang diperiksa memenuhi syarat kesehatan

50

55

60

65

70

Bidang PRL

4 Persentase TTU yang memenuhi syarat kesehatan

75

80

85

90

95

Bidang PRL

1 Persentase TPM yang memenuhi syarat sanitasi dan memiliki sertifikat laik sehat

50

50

60

70

70

Bidang PRL

2 Jumlah wilayah kerja yang memberikan layanan HIV AIDS/IMS di pelabuhan/bandara

625,039,000 VI

1,523,452,140

60

1 Prosentase pelabuhan/bandara yang melayani alat angkut dari daerah endemis melaksanakan deteksi suhu tubuh

3

1,450,906,800

25

243,695,000

Persentase Pelabuhan/Bandar 1 a yang melaksanakan kegiatan skriining 2 penyakit tidak menular

1,381,816,000

1 Persentase wilker dengan CI <2 % di wilayah perimeter

361,175,000 V

769,667,000

2 Angka kepadatan lalat

Penyehatan Lingkungan Meningkatnya penyehatan dan pengawasan kualitas lingkungan

38,545,978,900

6,911,482,000

100

Pengendalian Penyakit Tidak Menular Menurunnya angka kesakitan dan kematian akibat penyakit tidak memular, meningkatnya pencegahan dan penanggulangan penyakit tidak menular

29,662,226,000

4,699,808,000

35000

3 Penemuan kasus dini HIV AIDS pada populasi berisiko termasuk konseling 4.

18,048,304,000

PENANGGUNG JAWAB

32000

2 Prosentase pesawat dari luar negeri yang melaporkan HPAGD sesuai kondisi selama penerbangan dengan informasi yang benar

Persentase Pelabuhan/ Bandara yang melaksanakan kegiatan deteksi dini penyakit menular langsung

TOTAL ALOKASI

100

Pengendalian Penyakit Menular Langsung IV

2019

100

Pengendalian Penyakit Bersumber Binatang


2018

30000

1 Prosentase kapal dari luar negeri langsung yang mendapatkan free pratique, tidak terdapat faktor risiko penularan penyakit

III. Persentase Pelabuhan/Bandar yang melakukan pengendalian vektor terpadu

2017

28000

7 Prosentase kapal yang memiliki obat dan alat P3K yang sesuai standar/persyaratan Meningkatnya pencegahan dan penanggulangan penyakit bersumber binatang

2016

6 Persentase terlaksananya penanggulangan faktor risiko dan pelayanan kesehatan pada wilayah kondisi khusus

6 Persentase alat angkut yang disinfeksi

2.

2015

2 Persentase industri yang membuang air limbah memenuhi syarat baku mutu lingkungan

404,905,000

510,640,000

536,172,000

562,980,600

2,375,872,600

625,039,000

TARGET SATUAN NO.

KEGIATAN

SASARAN

IKK yang memenuhi syarat kesehatan

INDIKATOR SATKER

6.

2018

2019

95

95

95

95

95

Bidang PRL

50

55

60

65

70

Bidang PRL

40

40

50

60

70

Bidang PRL

90

90

90

90

90

Bagian TU

2 Persentase pengaduan masyarakat yang ditangani

100

100

100

100

100

Bagian TU

3 Tersusunnya laporan keuangan tepat waktu sesuai dengan ketentuan

100

Bagian TU

1 Persentase lokasi yang melakukan program pelabuhan/bandara sehat

Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya Pada Program Pengendalian Penyakit dan Penyehatan Lingkungan X Hasil Penilaian Meningkatnya 1 Persentase anggaran Tanpa Blokir pada SAKIP adalah AA

dukungan manajemen dan pelaksanaan tugas teknis lainnya pada program pengendalian penyakit dan penyehatan lingkungan

XI

7

Persentase Pelabuhan/Bandar a sehat


DIPA

11,674,212,000

2016

20,765,532,000

2017

28,181,136,900

2018

29,590,193,745

2019

PENANGGUNG JAWAB

2017

2 Persentase sampel makanan yang memenuhi syarat kesehatan

2015

TOTAL ALOKASI

2016

3 Persentase penjamah makanan yang bekerja di wilayah pelabuhan telah mengikuti kursus penjamah makanan IX

ALOKASI

2015

31,069,703,432.25

121,280,778,077

100

100

100

100

4 Penyampaian Laporan Bulanan ke Pusat Tepat Waktu

10

12

12

12

12

Bagian TU

5 Persentase penyajian kegiatan melalui media website

30

50

70

90

100

Bagian TU

1 Persentase Wilker yang memiliki aset tanah milik kemenkes

50

70

90

100

100

Bagian TU

2 Persentase Wilker yang memiliki gedung milik kemenkes

30

50

60

80

90

Pencegahan dan Pengendalian Masalah Kesehatan Jiwa dan NAPZA

Bagian TU 115,000,000

120,750,000

126,787,500

2. Rencana Kinerja Tahunan Salah satu fungsi manajemen adalah perencanaan yang merupakan proses

menyangkut

upaya

yang

dilakukan

untuk

mengantisipasi

kecenderungan di masa yang akan datang dan penentuan strategi dan taktik yang tepat untuk mewujudkan target dan tujuan organisasi. Perencanaan kinerja sebagai bagian dari manajemen kinerja, kedudukannya menjadi suatu issu yang strategis yang harus diperhatikan dan dipecahkan oleh pimpinan instansi sebagai manajer dan pemimpin yang mengarahkan instansinya kepada arah pelaksanaan misi dan pencapaian visi organisasi. Perencanaan kinerja juga merupakan tahap penting dalam melaksanakan Rencana Aksi Kegiatan (RAK) yang akan menuntun manajemen dan seluruh anggota organisasi pada capaian kinerja yang diinginkan. Dengan berdasarkan pada perencanaan kinerja yang baik maka pelaksanaan RAK juga dapat dipantau tingkat pencapaiannya secara lebih operasional serta dengan melihat berbagai kemungkinan dan alternatif untuk meningkatkan dan memacu pencapaian tujuan dan sasaran organisasi secara lebih cepat. Perencanaan Kinerja merupakan proses penyusunan rencana kinerja (renja) sebagai penjabaran dari sasaran dan program yang telah ditetapkan dalam RAK yang akan dilaksanakan oleh instansi pemerintah melalui berbagai kegiatan tahunan. Di dalam rencana kinerja ditetapkan rencana capaian kinerja tahunan untuk seluruh indikator kinerja yang ada pada tingkat sasaran dankegiatan. Perencanaan kinerja merupakan proses penetapan target-target kinerja berikut kegiatan-kegiatan tahunan beserta indikator kinerjanya serta penetapan indikator kinerja sasaran sesuai dengan program, kebijaksanaan, dan sasaran yang telah ditetapkan dalam RAK. Oleh karena itu, substansi dari penyusunan Rencana Kinerja Tahunan (RKT) adalah target setting dari capaian indikator kinerja. Hasil dari proses ini adalah Rencana Kinerja Tahunan yang kemudian merupakan acuan dalam dokumen Penetapan Kinerja. Dalam rencana kinerja Kantor Kesehatan Pelabuhan Kelas I Makassar tahun 2015, telah disusun draft Indikator Kinerja Utama dan target masing-masing indikator untuk mencapai sasaran strategis organisasi.


Page 18

Tabel II.2 Rencana Kinerja Tahunan Kantor Kesehatan Pelabuhan Kelas I Makassar Tahun 2015

No.

SASARAN

1

Menurunkan angka kesakitan akibat penyakit yang dapat dicegah dengan imunisasi, peningkatan surveilans, karantina kesehatan dan kesehatan matra

INDIKATOR KINERJA I

II

Persentase sinyal kewaspadaan dini yang direspons Persentase penumpang yang datang dari daerah endemis dan diberikan Health alert card

100

2

Prosentase ABK/crew dan penumpang alat angkut yang diamati bebas dari penularan penyakit / PHEIC (KKMMD)

100

3

Persentase penanggulangan KLB / PHEIC < 24 Jam

100

4

Jumlah dokumen rencana kontijensi penanggulangan kedaruratan kesehatan masyarakat yang diterbitkan

5

Jumlah pelaku perjalanan internasional yang divaksinasi dan diterbitkan dokumen ICV

6

Persentase terlaksananya penanggulangan faktor risiko dan pelayanan kesehatan pada wilayah kondisi khusus

70

7

Jumlah lokasi pendampingan imunisasi dan legalisasi ICV Haji

29

8

Jumlah lokasi wilayah kerja yang melaksanakan posko hari raya lebaran, natal dan tahun baru

7


2 3 4 5

3

4

5

Meningkatnya pencegahan dan penanggulangan penyakit bersumber binatang


Menurunnya angka kesakitan dan kematian akibat penyakit tidak memular, meningkatnya pencegahan dan penanggulangan penyakit tidak menular Meningkatnya penyehatan dan pengawasan kualitas lingkungan

Prosentase kapal dari luar negeri langsung yang mendapatkan free pratique, tidak terdapat faktor risiko penularan penyakit Prosentase pesawat dari luar negeri yang melaporkan HPAGD sesuai kondisi selama penerbangan dengan informasi yang benar Persentase sanitasi alat angkut yang memenuhi syarat kesehatan dalam rangka penerbitan HQC Persentase alat angkut yang terdapat tanda - tanda kehidupan vektor yang disinseksi Persentase alat angkut yang terdapat tanda - tanda kehidupan tikus yang difumigasi

V

VI

2 28000

100 100 50 80 70 70

6 Persentase alat angkut yang disinfeksi

80

7 Prosentase kapal yang memiliki obat dan alat P3K yang sesuai standar/persyaratan

35

III. Persentase Pelabuhan/Bandar yang melakukan pengendalian vektor terpadu

IV

100

1

1

2

TARGET

100

1

Persentase wilker dengan CI <2 % di wilayah perimeter

60

2

Angka kepadatan lalat

25

3

Jumlah pemasangan perangkap

13000

4

Index pinjal di wilayah perimeter

0,5

Persentase Pelabuhan/ Bandara yang melaksanakan kegiatan deteksi dini penyakit menular langsung Prosentase pelabuhan/bandara yang melayani alat angkut dari daerah endemis melaksanakan 1 deteksi suhu tubuh

100 100

2

Jumlah wilayah kerja yang memberikan layanan HIV AIDS/IMS di pelabuhan/bandara

1

3

Penemuan kasus dini HIV AIDS pada populasi berisiko termasuk konseling

3

Persentase Pelabuhan/Bandara yang melaksanakan kegiatan skriining penyakit tidak menular Jumlah wilayah kerja yang melaksanakan monitoring faktor risiko PTM 1 melalui posbindu PTM

50 1

2


25

3


3


100

1

Persentase sarana air bersih yang memenuhi syarat sanitasi

70

2

Persentase kualitas air minum/ air bersih yang memenuhi syarat

85

VII Persentase Tempat Tempat Umum yang memenuhi syarat kesehatan 1 2

Persentase industri perkantoran/tempat kerja yang memenuhi syarat sanitasi Persentase industri yang membuang air limbah memenuhi syarat baku mutu lingkungan

Meningkatnya dukungan manajemen dan pelaksanaan tugas teknis lainnya pada program pengendalian penyakit dan penyehatan lingkungan

X

XI

50

Persentase sampel air limbah yang diperiksa memenuhi syarat kesehatan

50

4

Persentase TTU yang memenuhi syarat kesehatan

75

1

6

75

3

VIII Persentase tempat pengolahan makanan (TPM) yang memenuhi syarat kesehatan

IX

100

50

Persentase TPM yang memenuhi syarat sanitasi dan memiliki sertifikat laik sehat

50

2

Persentase sampel makanan yang memenuhi syarat kesehatan

95

3

Persentase penjamah makanan yang bekerja di wilayah pelabuhan telah mengikuti kursus penjamah makanan

50

Persentase Pelabuhan/Bandara sehat

40

1

40

Persentase lokasi yang melakukan program pelabuhan/bandara sehat


AA

1

Persentase anggaran Tanpa Blokir pada DIPA

90

2

Persentase pengaduan masyarakat yang ditangani

100

3

Tersusunnya laporan keuangan tepat waktu sesuai dengan ketentuan

100

4

Penyampaian Laporan Bulanan ke Pusat Tepat Waktu

10

5

Persentase penyajian kegiatan melalui media website

30


50

1

Persentase Wilker yang memiliki aset tanah milik kemenkes

50

2

Persentase Wilker yang memiliki gedung milik kemenkes

30

B. PERJANJIAN KINERJA Perjanjian kinerja merupakan tekad dan janji rencana kinerja tahunan yang akan dicapai antara pimpinan instansi pemerintah/unit kerja yang menerima tanggungjawabd engan pihak yang memberi tanggungjawab. Dengan demikian, penetapan kinerja ini merupakan suatu janji kinerja yang akan diwujudkan

oleh

seorang

pejabat

penerima

amanah

kepada

atasan

langsungnya. Penetapan kinerja dibuat dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil. Pernyataan penetapan kinerja merupakan suatu pernyataan kesanggupan dari pimpinan instansi/unit kerja penerima amanah kepada atasan langsungnya untuk mewujudkan suatu target kinerja tertentu. Pernyataan ini ditandatangani oleh penerima amanah yaitu Kepala Kantor Kesehatan Pelabuhan Kelas I Makassar sebagai tanda suatu kesanggupan untuk mencapai target kinerja yang

telah

Pengendalian

ditetapkan,

dan

pemberi

amanah

Penyakit

dan

Penyehatan

yaitu

Lingkungan

Direktur sebagai

Jenderal atasan

langsungnya untuk persetujuan atas target kinerja yang ditetapkan tersebut. Dalam hal atasan langsung tidak sependapat dengan target kinerja yang diajukan tesebut, maka pernyataan ini harus diperbaiki hingga kedua belah pihak sepakat atas materi dan target kinerja yang telah ditetapkan. Sasaran dan indikator kinerja yang ditetapkan dalam dokumen perjanjian kinerja tahun 2015 dapat dilihat pada tabel II.3 pada halaman berikut :


Page 21

Tabel II.3 Perjanjian Kinerja Kantor Kesehatan Pelabuhan Kelas I Makassar Tahun 2015 NO. 1

2 3

4

5

SASARAN Menurunkan angka kesakitan akibat penyakit yang dapat dicegah dengan imunisasi, peningkatan surveilans, karantina kesehatan dan kesehatan matra

INDIKATOR I II

Meningkatnya pencegahan dan penanggulangan penyakit bersumber binatang Menurunnya angka kesakitan dan kematian akibat penyakit menular langsung

III.


V

IV

VI VII VIII

6


IX X XI

Persentase sinyal kewaspadaan dini yang direspon Persentase Alat angkut sesuai dengan standar kekarantinaan kesehatan Persentase Pelabuhan/Bandar yang melakukan pengendalian vektor terpadu Persentase Pelabuhan/ Bandara yang melaksanakan kegiatan deteksi dini penyakit menular langsung Persentase Pelabuhan/Bandara yang melaksanakan kegiatan skriining penyakit tidak menular Persentase sarana air minum yang dilakukan pengawasan Persentase Tempat Tempat Umum yang memenuhi syarat kesehatan Persentase tempat pengolahan makanan (TPM) yang memenuhi syarat kesehatan Persentase Pelabuhan/Bandara sehat Hasil Penilaian SAKIP adalah AA Persentase Wilker yang ditingkatkan sarana dan Prasarananya

TARGET 100 100 100 100

50

100 100 50 40 AA 50

BAB III AKUNTABILITAS KINERJA

A. PENGUKURAN KINERJA Pengukuran

kinerja

adalah

kegiatan

manajemen

khususnya

membandingkan tingkat kinerja yang dicapai dengan standar, rencana, atau target melalui indikator kinerja yang telah ditetapkan. Pengukuran kinerja ini diperlukan untuk mengetahui sampai sejauh mana realisasi atau capaian kinerja yang dilakukan oleh Kantor Kesehatan Pelabuhan Kelas I Makassar dalam kurun waktu Januari s.d Desember 2015. Tahun 2015 merupakan tahun pertama pelaksanaan dari Rencana Aksi Kegiatan Kantor Kesehatan Pelabuhan Kelas I Makassar Tahun 2015–2019. Pengukuran kinerja dilakukan dengan membandingkan realisasi capaian dengan rencana tingkat capaian (target) pada setiap indikator, sehingga diperoleh gambaran tingkat keberhasilan pencapaian masing-masing indikator. Berdasarkan pengukuran kinerja tersebut diperoleh informasi menyangkut masing-masing indikator, sehingga dapat ditindaklanjuti dalam perencanaan program/kegiatan di masa yang akan datang agar setiap program/kegiatan yang direncanakan dapat lebih berhasil guna dan berdaya guna. Selain untuk mendapat informasi mengenai masing-masing indikator, pengukuran kinerja ini juga dimaksudkan untuk mengetahui kinerja KKP Kelas I Makassar khususnya dibandingkan capaian tahun sebelumnya. Manfaat pengukuran kinerja antara lain untuk memberikan gambaran kepada pihak-pihak internal dan eksternal tentang pelaksanaan misi organisasi dalam rangka mewujudkan tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan dalam dokumen RAK dan Perjanjian Kinerja. Sasaran merupakan hasil yang akan dicapai secara nyata oleh KKP Kelas I Makasar dalam rumusan yang lebih spesifik, terukur, dalam kurun waktu 1 (satu) tahun. Sasaran Kantor Kesehatan Pelabuhan Kelas I Makassar adalah: Menurunkan angka kesakitan akibat penyakit yang dapat dicegah dengan imunisasi, peningkatan surveilans, karantina kesehatan dan kesehatan matra Meningkatnya pencegahan dan penanggulangan penyakit bersumber binatang Menurunnya angka kesakitan dan kematian akibat penyakit menular langsung


Page 23

Menurunnya angka kesakitan dan kematian akibat penyakit tidak memular, meningkatnya pencegahan dan penanggulangan penyakit tidak menular Meningkatnya penyehatan dan pengawasan kualitas lingkungan Meningkatnya dukungan manajemen dan pelaksanaan tugas teknis lainnya pada program pengendalian penyakit dan penyehatan lingkungan Sesuai dengan dokumen perjanjian kinerja Kantor Kesehatan Pelabuhan Kelas I Makassar tahun 2015, ada 11 (sebelas) Indikator Kinerja Kegiatan (IKK) Kantor Kesehatan Pelabuhan Kelas I Makassar yang merupakan turunan dari Indikator Kinerja Program yang terdapat pada Rencana Aksi Program (RAP) Direktorat Jenderal Pengendalian Penyakit dan Penyehatan Lingkungan tahun 2015 – 2019, yaitu: 1. Persentase sinyal kewaspadaan dini yang direspons 2. Persentase Alat angkut sesuai dengan standar kekarantinaan kesehatan 3. Persentase Pelabuhan/Bandar yang melakukan pengendalian vektor terpadu 4. Persentase Pelabuhan/ Bandara yang melaksanakan kegiatan deteksi dini penyakit menular langsung 5. Persentase Pelabuhan/Bandara yang melaksanakan kegiatan skriining penyakit tidak menular 6. Persentase sarana air minum yang dilakukan pengawasan 7. Persentase Tempat Tempat Umum yang memenuhi syarat kesehatan 8. Persentase tempat pengolahan makanan (TPM) yang memenuhi syarat kesehatan 9. Persentase Pelabuhan/Bandara sehat 10. Hasil Penilaian SAKIP adalah AA 11. Persentase Wilker yang ditingkatkan sarana dan Prasarananya Kesebelas Indikator Kinerja Kegiatan Kantor Kesehatan Pelabuhan Kelas I Makassar merupakan indikator turunan dari direktorat – direktorat yang terdapat pada Ditjen PP dan PL, yaitu Direktorat Surveilans Imunisasi Karantina dan Kesehatan Matra (Simkar Kesma), Direktorat Pengendalian Penyakit Bersumber Binatang (P2B2), Direktorat Penyehatan Lingkungan

(PL),

Direktorat Pengendalian Penyakit Menular Langsung (P2ML) dan Direktorat Pengendalian Penyakit Tidak Menular (PPTM). Besaran target dan realisasi indikator kinerja utama secara rinci di sajikan dalam tabel berikut ini:


Page 24

Tabel III.1 Sasaran, Indikator Kinerja, Target dan Realisasi KKP Kelas I Makassar Tahun 2015 SASARAN STRATEGIS Menurunkan angka kesakitan akibat penyakit yang dapat dicegah dengan imunisasi, peningkatan surveilans, karantina kesehatan dan kesehatan matra

INDIKATOR SATKER I

II

Meningkatnya pencegahan dan penanggulangan penyakit bersumber binatang Menurunnya angka kesakitan dan kematian akibat penyakit menular langsung


III

IV

V

VI

Persentase sinyal kewaspadaan dini yang direspon 1 Persentase penumpang yang datang dari daerah endemis dan diberikan Health alert card 2 Prosentase ABK/crew dan penumpang alat angkut yang diamati bebas dari penularan penyakit / PHEIC (KKMMD) 3 Persentase penanggulangan KLB / PHEIC < 24 Jam 4 Jumlah dokumen rencana kontijensi penanggulangan kedaruratan kesehatan masyarakat yang diterbitkan 5 Jumlah pelaku perjalanan internasional yang divaksinasi dan diterbitkan dokumen ICV 6 Persentase terlaksananya penanggulangan faktor risiko dan pelayanan kesehatan pada wilayah kondisi khusus 7 Jumlah lokasi pendampingan imunisasi dan legalisasi ICV Haji 8 Jumlah lokasi wilayah kerja yang melaksanakan posko hari raya lebaran, natal dan tahun baru Persentase Alat angkut sesuai dengan standar kekarantinaan kesehatan 1 Prosentase kapal dari luar negeri langsung yang mendapatkan free pratique, tidak terdapat faktor risiko penularan penyakit 2 Prosentase pesawat dari luar negeri yang melaporkan HPAGD sesuai kondisi selama penerbangan dengan informasi yang benar 3 Persentase sanitasi alat angkut yang memenuhi syarat kesehatan dalam rangka penerbitan HQC 4 Persentase alat angkut yang terdapat tanda - tanda kehidupan vektor yang disinseksi 5 Persentase alat angkut yang terdapat tanda - tanda kehidupan tikus yang difumigasi 6 Persentase alat angkut yang disinfeksi 7 Prosentase kapal yang memiliki obat dan alat P3K yang sesuai standar/persyaratan Persentase Pelabuhan/Bandar yang melakukan pengendalian vektor terpadu 1 Persentase wilker dengan CI <2 % di wilayah perimeter 2 Angka kepadatan lalat 3 Jumlah pemasangan perangkap 4 Index pinjal di wilayah perimeter Persentase Pelabuhan/ Bandara yang melaksanakan kegiatan deteksi dini penyakit menular langsung 1 Prosentase pelabuhan/bandara yang melayani alat angkut dari daerah endemis melaksanakan deteksi suhu tubuh 2 Jumlah wilayah kerja yang memberikan layanan HIV AIDS/IMS di pelabuhan/bandara 3 Penemuan kasus dini HIV AIDS pada populasi berisiko termasuk konseling Persentase Pelabuhan/Bandara yang melaksanakan kegiatan skriining penyakit tidak menular

TARGET

DENOMINATOR JUMLAH SAT

PENANGGUNG JAWAB

98%

Kegiatan

100

11,282

orang

11,282

100%

100%

Bidang PKSE

100

13,414

orang

13,386

99.8%

99.8%

Bidang PKSE

100

2

kasus

2

100%

100%

Bidang PKSE

1

50%

50%

Bidang PKSE

29,322

105%

105%

Bidang UKLW

2 28,000

2 dokumen 28,000

orang

70

300

%

295

98%

140%

Bidang UKLW

29

29

lokasi

26

90%

90%

Bidang UKLW

7

7

lokasi

7

100%

100%

Bidang UKLW

100

147%

7 Kegiatan

100

250

kapal

250

100%

100%

Bidang PKSE

50

476

HPAGD

459

96%

193%

Bidang PKSE

4,392

99.9%

125%

Bidang PRL

29

80.6%

115%

Bidang PRL

6

60%

86%

Bidang PRL

1

100%

125%

Bidang PRL

834

100%

286%

Bidang UKLW

80

4,395 alat angkut

70

36

70

10 alat angkut

80 35 100 60 25 13000 0,5

pesawat

1 alat angkut 834

kapal

127%

4 Kegiatan 10 wilker 25 ekor/m2 13,000 perangkap 0.5 index

8 6 13,095 1.3

80% 176% 100.7% 99.2%

133% 176% 100.7% 99.2%

Bidang PRL Bidang PRL Bidang PRL Bidang PRL

100%

100

3 Kegiatan

100

7

wilker

7

100%

100%

Bidang PKSE

1

1

lokasi

1

100%

100%

Bidang UKLW

3

3

orang

3

100%

100%

Bidang UKLW

50

3 Kegiatan

1

1

2


25

3


3

2 Persentase kualitas air minum/ air bersih yang memenuhi syarat

Kinerja

8

Jumlah wilayah kerja yang melaksanakan monitoring faktor risiko PTM melalui posbindu PTM

1 Persentase sarana air bersih yang memenuhi syarat sanitasi

% Capaian

100

1


REALISASI

100

lokasi

167% 1

100%

100%

Bidang UKLW

4 faktor risiko

3

75%

300%

Bidang UKLW

3

3

100%

100%

Bidang UKLW

lokasi

115%

2 Kegiatan

70

229

SAB

213

93%

133%

Bidang PRL

85

173

sampel

143

82.7%

97%

Bidang PRL

SASARAN STRATEGIS

INDIKATOR SATKER VII

Persentase Tempat Tempat Umum yang memenuhi syarat kesehatan 1 Persentase industri perkantoran/tempat kerja yang memenuhi syarat sanitasi 2 Persentase industri yang membuang air limbah memenuhi syarat baku mutu lingkungan

VIII

IX


X

XI

Ket : *) tidak ada pengaduan

3 Persentase sampel air limbah yang diperiksa memenuhi syarat kesehatan 4 Persentase TTU yang memenuhi syarat kesehatan Persentase tempat pengolahan makanan (TPM) yang memenuhi syarat kesehatan 1 Persentase TPM yang memenuhi syarat sanitasi dan memiliki sertifikat laik sehat 2 Persentase sampel makanan yang memenuhi syarat kesehatan 3 Persentase penjamah makanan yang bekerja di wilayah pelabuhan telah mengikuti kursus penjamah makanan Persentase Pelabuhan/Bandara sehat 1 Persentase lokasi yang melakukan program pelabuhan/bandara sehat Hasil Penilaian SAKIP adalah AA 1 Persentase anggaran Tanpa Blokir pada DIPA 2 Persentase pengaduan masyarakat yang ditangani 3 Tersusunnya laporan keuangan tepat waktu sesuai dengan ketentuan 4 Penyampaian Laporan Bulanan ke Pusat Tepat Waktu 5 Persentase penyajian kegiatan melalui media website Persentase Wilker yang ditingkatkan sarana dan Prasarananya

TARGET 100

DENOMINATOR JUMLAH SAT

% Capaian

432

50

3

50 75

frekuensi

Kinerja

PENANGGUNG JAWAB

102%

4 Kegiatan

75

50

REALISASI

245

56.7%

76%

Bidang PRL

industri

2

66.7%

133%

Bidang PRL

60

sampel

22

36.7%

73%

Bidang PRL

60

TTU

56

93.3%

124%

Bidang PRL

146%

3 Kegiatan

50

349

95

2,033

frekuensi sampel

50

80 penjamah

40

1 Kegiatan

40

10

AA 90 100

AA 90 -*

lokasi %

326

93.4%

187%

Bidang PRL

1,978

97.3%

102%

Bidang PRL

75%

150%

Bidang PRL

60

50% 50%

50%

Bidang PRL

AA 87.99 -*

5

97.8% 100%

97.8% 100%

Bagian TU Bagian TU

100

12

bulan

8

66.7%

66.7%

Bagian TU

10 30

10 12

bulan bulan

7 4

70% 33%

70% 110%

Bagian TU Bagian TU

100%

50

2 Kegiatan

1 Persentase Wilker yang memiliki aset tanah milik kemenkes

50

5

wilker

5

100%

100%

Bagian TU

2 Persentase Wilker yang memiliki gedung milik kemenkes

30

3

wilker

3

100%

100%

Bagian TU

B. ANALISIS PENCAPAIAN KINERJA TAHUN 2015 Pencapaian kinerja Kantor Kesehatan Pelabuhan Kelas I Makassar akan diuraikan masing-masing indikator yang dibandingkan dengan target kinerja yang telah ditetapkan sebelumnya. Uraian kinerja dari masing-masing indikator adalah sebagai berikut :

1.

INDIKATOR PERTAMA Persentase sinyal kewaspadaan dini yang direspon

Target persentase sinyal kewaspadaan dini yang direspon pada tahun 2015 adalah sebesar 100%. Untuk mencapai target tersebut diperlukan kegiatan-kegiatan yaitu : 1)

Persentase penumpang yang datang dari daerah endemis dan diberikan Health Alert Card (PKSE) a. Capaian Indikator Organisasi 1) Pengertian Umum a) Pengertian Prosentase penumpang yang datang dari daerah endemis penyakit yang telah ditetapkan oleh WHO sebagai PHEIC dan atau daerah yang di waspadai penyakit menular potensial wabah/PHEIC diberikan Health Alert Card b) Definisi Operasional Seluruh penumpang yang datang dari daerah endemis penyakit telah diberikan Health Alert Card (HAC) pada saat tiba di bandara/pelabuhan. c) Rumus ℎ ℎ

ℎ

ℎ

ℎ

× 100 %

2) Capaian indikator Kinerja Semua penumpang dari daerah endemis PHEIC telah diberikan Health Alert Card (HAC) yang tiba di bandara Sultan Hasanuddin Makassar. Jumlah penumpang dari luar negeri sebanyak 58.623 orang.


Page 27

3) Analisis Keberhasilan/Kegagalan Kegiatan -

Pengawasan jemaah umrah untuk yang transit dari Malaysia atau singapura masih belum optimal karena sudah bergabung dengan penumpang lainnya.

-

Perlu dilakukan sosialiasi dan koordinasi kepada petugas travel atau jemaah haji tentang pentingnya HAC bagi pelaku perjalanan dari daerah endemis untuk mempermudah melakukan pelacakan ketika terjadi kasus endemis.

-

Untuk lebih memaksimalkan pembagian HAC kepada penumpang terutama bagi jemaah umrah/haji, HAC sebaiknya diberikan kepada pengurus travel/maskapai.

b. Realisasi Anggaran Dana yang tersedia dalam RKAKL 2015 untuk pemantauan kartu kewaspadaan kesehataan jamaah haji (K3JH) sebesar Rp. 44.225.000,(empat puluh empat juta dua ratus dua puluh lima ribu rupiah) dengan realisasi sebesar Rp. 44.028.500,- atau 99,6% 2)

Prosentase ABK/crew dan penumpang alat angkut yang diamati bebas dari penularan penyakit / PHEIC (KKMMD) (PKSE) a.

Capaian Kinerja Organisasi 1) Pengertian Umum a. Pengertian Prosentase ABK/Crew dan penumpang alat angkut yang berasal dari

daerah

endemis

setelah

dilakukan

pengawasan

dan

pemeriksaan tidak ditemukan penyakit PHEIC/KKMMD atau potensial PHEIC/KKM b. Definisi Operasional ABK/Crew dan penumpang alat angkut yang berasal dari daerah terjangkit yang diperiksa sesuai SOP dan dinyatakan bebas dari penularan penyakit PHEIC/KKMMD c. Rumus ℎ ℎ

/ ,

, ℎ

,

ℎ

× 100 %

ℎ


Page 28

2) Capaian Kinerja Jumlah ABK/Crew, penumpang alat angkut yang berasal dari daerah endemis dan tidak ditemukan penyakit PHEIC/KKMMD sebanyak 13.386 orang (99.8 %) dari total 13.414 orang yang diawasi

3) Analisis Keberhasilan/Kegagalan Kegiatan −

Jumlah penerbangan interasional masih terbatas, dan pelaku perjalanan lebih banyak melalui Bandara Internasional lainnya.

−

Jumlah petugas yang melaksanakan kegiatan pengawasan tersebut masih terbatas.

−

Sensivitas alat thermal Scanner dan thermometer infra red terkadang tidak optimal.

−

Usul pemecahan masalah yaitu dengan melakukan kalibrasi secara berkala terhadap alat thermal scanner dan thermometer infrared.

− b.

Penambahan tenaga yang bertugas setiap harinya.

Realisasi Anggaran Anggaran yang disediakan untuk kegiatan pengawasan PHEIC selama 24 jam sehari dan 7 hari per minggu sebanyak Rp. 383.400.000 (tiga ratus delapan puluh tiga juta empat ratus ribu rupiah) dengan realisasi sebesar Rp. 381.900.000 atau 99,6%

3)

Persentase penanggulangan KLB / PHEIC < 24 Jam (PKSE) a. Capaian Kinerja Organisasi 1) Pengertian a) Pengertian Umum Proporsi Kejadian Luar Biasa/PHEIC yang tertanggulangi kurang dari 24 jam yang ditangani b) Definisi Operasional Kegiatan/tindakan penanggulangan yang dilakukan kurang dari 24 jam sejak terjadinya kejadian luar biasa dari suatu penyakit yang terjadi secara tiba-tiba dan menimbulkan banyak korban/penderita dan bertujuan untuk meminimalisir meluasnya kejadian, yang dilaksanakan oleh tim secara terpadu sesuai SOP.


Page 29

c) Rumus ℎ !

ℎ ! &

< 24 %

%

× 100 %

2) Capaian indikator Pada tahun 2015 ada 2 kasus KLB yang tertangani < 24 jam yaitu : -

Jemaah haji asal Maluku Utara mengalami gejala demam yang diduga MERS CoV (Underinvestigate). Setelah menerima laporan tersebut, TIM KKP langsung melakukan pemeriksaan kemudian di rujuk ke Rumah Sakit Wahidin Sudirohusodo Makassar yang telah dikontak sebelumnya. TIM KKP melakukan koordinasi dengan Dinas Kesehatan Provinsi Sulawesi Selatan. Berdasarkan hasil pemeriksaan laboratorium di Litbangkes dinyatakan bukan kasus MERS CoV.

-

Kasus KLB keracunan Makanan penumpang KM Tidar dengan jumlah kasus sebanyak 20 orang.

3) Analisis Keberhasilan/Kegagalan kegiatan a) Kebijakan dan upaya yang dilaksanakan - Perlunya dilaksanakan simulasi oleh petugas KKP Kelas I Makassar

secara

berkala

untu meningkatkan

Kapasitas

Sumber Daya Manusia dalam cegah tangkal penyakit. - Perlunya

sistem

SKD

KLB

yang

terkoneksi

antara

daerah/wilayah dengan pintu masuk (pelabuhan dan bandara) b) Masalah yang dihadapi -

Kemampuan SDM masih terbatas

-

SKD KLB belum terbangun antara pintu masuk dengan wilayah

c) Usul Pemecahan Masalah -

Peningkatan kemampuan SDM terhadap penanganan kasus PHEIC di Point of Entry

-

Peningkatan kerjasama dengan lintas sector, baik dengan dinas kesehatan Kabupaten/Kota, Dinas Kesehatan Propinsi dan Rumah Sakit Rujukan

-

Perlu dikembangkan sebuah system informasi di antara KKP dan lintas sector untuk memudahkan komunikasi. - Perlu dibangun SKD KLB yang terkoneksi antara pintu masuk dan wilayah


Page 30

b. Realisasi Anggaran Anggaran yang tersedia untuk melaksanakan kegiatan tersebut adalah Rp 8.905.000,- (Delapan juta sembilan ratus lima ribu rupiah) dan anggaran yang

digunakan

untuk

menunjang kegiatan

tersebut

sebesar

Rp

8.532.500,- (Delapan juta lima ratus tiga puluh dua ribu lima ratus rupiah) atau sebesar 96%.

4)

Jumlah dokumen

rencana

kontijensi penanggulangan

kedaruratan

kesehatan masyarakat yang diterbitkan (PKSE) a. Capaian Kinerja Organisasi 1) Pengertian a) Pengertian Umum Dokumen

rencana

kontijensi

penanggulangan

kedaruratan

kesehatan yang disusun dengan lintas sector terkait. b) Definisi Operasional Dokumen yang dihasilkan berdasarkan hasil table top dengan lintas sector terkait penanggulangan kedaruratan kesehatan masyarakat di pintu masuk Negara. c) Rumus Jumlah dokumen rencana kontijensi penanggulangan KKMD yang dihasilkan.

Untuk

mengukur

pencapaian

kinerja

dengan

menggunakan rumus : ℎ '( ℎ

'(

('

%

ℎ

× 100 %

2) Capaian Indikator Pada tahun 2015 telah diterbitkan 1 (satu) dokumen rencana kontijensi penanggulangan kedaruratan kesehatan masyarakat di pelabuhan laut Parepare. 3) Analisis keberhasilan/kegagalan Kegiatan -

Perlu dilakukan koordinasi dan kerjasama lintas sector tentang fungsi masing – masing terkait penanggulangan KKMD

-

Dokumen rencana kontijensi sebaiknya dibuat pada setiap wilayah kerja KKP Kelas I Makassar.

-

Perlu peningkatan kapasitas inti di Pintu masuk Negara.

-

Target tidak tercapai karena keterbatasan anggaran akibat efisiensi


Page 31

b. Realisasi Anggaran Dana yang tersedia dalam RKAKL 2015 yakni sebesar Rp. 144.130.000,(seratus empat puluh empat juta seratus tiga puluh ribu rupiah) dengan realisasi sebesar Rp. 141.967.600- atau 98,5%

5)

Jumlah pelaku perjalanan internasional yang divaksinasi dan diterbitkan dokumen ICV (UKLW) a. Capaian Kinerja Organisasi 1) Pengertian Umum a) Pengertian Jumlah pelaku perjalanan internasional yang divaksinasi dan diterbitkan dokumen ICV sesuai dengan SOP. b) Definisi Operasional Pelaku perjalanan internasional yang telah di vaksinasi dan diterbitkan dokumen ICVnya sesuai dengan SOP di KKP Kelas I Makassar. c) Rumus Jumlah pelaku perjalanan internasional yang telah di vaksinasi dan diterbitkan dokumen ICV sesuai dengan SOP di KKP Kelas I Makassar. Untuk mengukur kinerja pada akhir tahun menggunakan rumus sebagai berikut :

ℎ ( % ℎ ) ( ,- ℎ

(

' '( * . ( (

* + / 100

2) Capaian Kinerja Jumlah pelaku perjalanan internasional yang telah divaksinasi dan diterbitkan dokumen ICV pada tahun 2015 sebesar 29.322 (105%) orang, capaian tersebut melebihi target yang telah ditetapkan sebanyak 28.000 orang. 3) Analisis Keberhasilan yang Dilaksanakan. a) Adanya peningkatan jumlah pelaku perjalanan yang mendapatkan vaksinasi ditunjang oleh adanya penambahan lokasi pelayanan vaksinasi, semakin ketatnya pemeriksaan ICV di pintu gerbang


Page 32

negara dan makin meningkatnya kesadaran masyarakat tentang pentingnya vaksinasi. b) Masalah yang dihadapi -

Terbatasnya sumber daya manusia di wilayah kerja yang melaksanakan pelayanan vaksinasi dan penerbitan dokumen ICV

-

Sarana dan prasarana yang kurang memadai (Sebagian wilker hanya memiliki satu ruangan kantor karena menumpang di kantor instansi lain, penyimpanan vaksin yang ada belum sesuai standar)

c) Usul pemecahan masalah -

Menambah dan Mendistribusikan sumber daya manusia ke Wilayah Kerja.

-

Pengadaan

kantor

untuk

wilker

dengan

memperhatikan

pembagian ruangan yang cukup untuk pelayanan publik. -

Penambahan / pengadaan penyimpanan vaksin / cold chain yang sesuai standar.

b. Realisasi Anggaran Anggaran yang tersedia untuk pelaksanakan kegiatan adalah sebesar Rp. 25.260.000,- (dua puluh lima juta dua ratus enam puluh ribu rupiah). Dengan realisasi sebesar 89.48 % atau sebesar Rp. 22.604.500,- (dua puluh dua juta enam ratus empat ribu lima ratus rupiah) dari dana yang tersedia.(sumber dana: pembuatan blanko formulir (cetak formulir) + pengambilan vaksin wilker ke induk) 6)

Persentase terlaksananya penanggulangan faktor risiko dan pelayanan kesehatan pada wilayah kondisi khusus (UKLW) a. Capaian Kinerja Organisasi 1) Pengertian Umum a)

Pengertian Persentase terlaksananya penanggulangan faktor risiko dan pelayanan kesehatan pada wilayah kondisi matra

b)

Definisi Operasional Seluruh

kegiatan

yang

dilaksanakan

dalam

rangka

penanggulangan faktor resiko dan pelayanan pada wilayah kondisi matra yang meliputi vaksinasi dan penerbitan ICV, pendampingan imunisasi jamaah haji dan legalisasi ICV haji, serta pelaksanaan posko hari raya lebaran, natal dan tahun baru. Laporan Akuntabilitas Kinerja KKP Kelas I Makassar Tahun 2015

Page 33

c)

Rumus ℎ

ℎ

ℎ (

ℎ (

2) Capaian Kinerja Dari 3 kegiatan yang dilaksanakan, total dari keseluruh persentase kegiatan adalah 295% dibagi dengan seluruh kegiatan (3 kegiatan) sehingga persentase terlaksananya penanggulangan faktor resiko dan pelayanan kesehatan pada wilayah kondisi matra pada tahun 2015 sebanyak 98%. Capaian tersebut melebihi dari target yang telah ditetapkan yaitu sebanyak 70% 3) Analisis Keberhasilan/Kegagalan Kegiatan a) Dari 3 kegiatan, hanya 1 kegiatan yang pencapaiannya kurang dari 100 %, sementara sebagian besar (2 kegiatan) yang pencapaiannya 100% bahkan lebih. b) Masalah yang dihadapi dalam pelaksanaan kegiatan ini, adalah : -

Terbatasnya sumber daya manusia

-

Kurangnya anggaran yang disediakan untuk kegiatan tersebut.

c) Usul pemecahan masalah : -

Menambah Sumber daya manusia

-

Perlu penambahan anggaran pada kegiatan-kegiatan yang akan dilaksanakan

-

Berkoordinasi

dengan

penyedia

dana

/

Direktorat

yang

bersangkutan. -

Mengikutkan diklat – diklat untuk tahun selanjutnya.

-

Memaksimalkan penggunaan dana-dana yang telah tersedia.

b. Realisasi Anggaran Anggaran yang tersedia untuk pelaksanakan kegiatan - kegiatan tersebut adalah sebesar Rp. 114.815.000,- (seratus empat belas juta delapan ratus lima belas ribu rupiah). Dengan realisasi sebesar 89.68 % atau sebesar Rp. 102.968.500,- (seratus dua juta Sembilan ratus enam puluh delapan ribu lima ratus rupiah) dari dana yang tersedia 7)

Jumlah lokasi pendampingan imunisasi dan legalisasi ICV Haji (UKLW) a. Capaian Kinerja Organisasi 1) Pengertian Umum


Page 34

a) Pengertian Jumlah

lokasi

yang

dilakukan

pendampingan

pada

saat

pelaksanaan imunisasi Jemaah haji di kabupaten / kota dan legalisasi ICV pada buku kesehatan Jemaah haji. b) Definisi Operasional Kabupaten dan Kota yang telah mendapatkan pendampingan imunisasi dan legalisasi ICV haji. c) Rumus Jumlah

lokasi

yang

dilakukan

pendampingan

pada

saat

pelaksanaan imunisasi Jemaah haji di kabupaten / kota dan legalisasi ICV pada buku kesehatan Jemaah haji. Untuk mengukur kinerja pada akhir tahun menggunakan rumus sebagai berikut : ℎ '( ℎ

(

* + ℎ % (

0 100

2) Capaian Kinerja a) Jumlah lokasi yang mendapatkan pendampingan imunisasi dan legalisasi ICV haji yang dicapai pada tahun 2015 sebanyak 26. kurang dari target yang telah ditetapkan sebanyak 29 lokasi sehingga pencapaian pada tahun 2015 adalah 90%.

b) Trend Capaian Kinerja tahun 2011 – 2015

Grafik di atas menunjukkan capaian Kabupaten / Kota yang telah mendapatkan pendampingan imunisasi dan legalisasi ICV haji mengalami penurunan dari tahun ke tahun.


Page 35

3) Analisis keberhasilan yang dilaksanakan Kabupaten / Kota yang dibimbing sesuai target adalah tahun 2011 dan 2014 (100%), tahun 2012, 2013 dan 2015 tidak sesuai target (96,43% dan 90%). Masalah yang dihadapi : -

Vaksinasi di Kabupaten umumnya dalam jangka waktu yang lebih lama dari waktu pendampingan sehingga tidak semua pelaksanaan vaksinasi mendapatkan pendampingan.

-

Pada Tahun 2015, tidak ada droping BKJH ke kabupaten/Kota, sehingga hanya beberapa kabupaten yang memiliki stok BKJH. Akibatnya, bagi Kabupaten/Kota yang tidak memiliki BKJH, legalisasi ICV (menggunakan ICV pengganti) dilaksanakan di Asrama haji saat Jemaah masuk ke Asrama Haji.

-

ICV pengganti didistribusikan saat operasional embarkasi.

Usul Pemecahan Masalah : -

Waktu

pendampingan

(lamanya)

disesuaikan

dengan

waktu

vaksinasi di kabupaten / kota. -

BKJH/ICV

pengganti

didistribusikan

sebelum

pelaksanaan

imunisasi. b. Realisasi Anggaran Anggaran yang tersedia untuk melaksanakan kegiatan tersebut adalah sebesar Rp. 36.645.000,- (tiga puluh enam juta enam ratus empat puluh lima ribu rupiah) . Dengan realisasi sebesar 99.91 % atau sebesar Rp. 36.614.000,- (tiga puluh enam juta enam ratus empat belas ribu rupiah)

8)

Jumlah lokasi wilayah kerja yang melaksanakan posko hari raya lebaran, natal dan tahun baru (UKLW) a. Capaian Kinerja Organisasi 1) Pengertian Umum a) Pengertian Jumlah lokasi wilayah kerja yang melaksanakan posko hari raya lebaran, natal dan tahun baru b) Definisi Operasional Wilayah pelabuhan dan bandara yang melaksanakan kesiapsiagaan dalam pelayanan angkutan hari raya lebaran, natal dan tahun baru.


Page 36

c) Rumus Jumlah lokasi Wilayah Kerja yang melaksanakan posko hari raya lebaran, natal dan tahun baru. Untuk mengukur kinerja pada akhir tahun menggunakan rumus sebagai berikut : ℎ '(

(

,

(

' (' ℎ (

0 100

2) Capaian Kinerja a) Jumlah lokasi yang melaksanakan posko hari raya lebaran, natal dan tahun baru sebanyak 7 lokasi (pelabuhan laut Makassar, Bandara internasional sultan hasanuddin Makassar, Wilker Bajoe, Wilker Parepare, Wilker Mamuju, WilKer Awerange dan pos pelabuhan Bulukumba), pencapaian sesuai dengan target yang telah ditetapkan sebanyak 7 lokasi sehingga pencapaian pada tahun 2015 adalah 100%. b) Trend Capaian Kinerja kurun waktu 2010 – 2015 8 6 Target capaian

4

Capaian Pelayanan

2 0 2010

2011

2012

2013

2014

2015

Grafik di atas menunjukkan bahwa capaian wilayah pelabuhan dan bandara yang melaksanakan posko hari raya lebaran, natal dan tahun baru pada tahun 2010 - 2015 tercapai 100%, pada tahun 2015 jumlah lokasi yang melaksanakan posko hari raya lebaran, natal dan tahun baru mengalami peningkatan dari 4 lokasi menjadi 7 lokasi. 3) Analisis keberhasilan/kegagalan yang dilaksanakan Adanya peningkatan jumlah lokasi posko hari raya disebabkan karena : -

Adanya penambahan pos KKP di Bulukumba yang dilengkapi dengan perawat

-

Adanya penugasan perawat di Wilker Awerange


Page 37

b. Realisasi Anggaran Anggaran yang tersedia untuk melaksanakan kegiatan tersebut adalah sebesar Rp.52.910.000,- (lima puluh dua juta Sembilan ratus sepuluh ribu rupiah). Dengan realisasi sebesar 82.68 % atau sebesar Rp. 43.750.000 (empat puluh tiga juta tujuh ratus lima puluh ribu rupiah). Dana yang tersedia di RKAKL untuk situasi khusus lebaran idul fitri hanya terdapat pada WilKer Pelabuhan laut Makassar, WilKer Parepare dan WilKer Bajoe, sedangkan untuk 4 (empat) WilKer lainnya tetap melaksanakan posko hari raya lebaran, natal dan tahun baru walaupun tanpa dukungan dana.

2.

INDIKATOR KEDUA


Target persentase alat angkut sesuai dengan standar kekarantinaan kesehatan pada tahun 2015 adalah sebesar 100%. Untuk mencapai target tersebut diperlukan kegiatan-kegiatan yaitu :

1)

Prosentase kapal dari luar negeri langsung yang mendapatkan free pratique, tidak terdapat faktor risiko penularan penyakit (PKSE) a. Capaian Kinerja Organisasi 1) Pengertian Umum a) Pengertian Proporsi kapal luar negeri langsung yang mendapatkan free pratique b) Definisi Operasional -

Pemeriksaan Kapal yang berasal dari luar negeri yang diperiksa oleh petugas sesuai SOP dan diterbitkan Free Pratique

-

Faktor risiko penularan penyakit diukur dengan melihat isi Maritime Declaration of Health (MDH), memenuhi syarat sanitasi kapal dan status vaksinasi ABK/Penumpang


Page 38

c) Rumus ℎ (

ℎ

ℎ

(

!

1

2

× 100 %

2) Capaian Kinerja Persentase Kapal Luar Negeri Langsung yang mendapatkan Free Pratique, tidak terdapat faktor risiko penularan penyakit tahun 2015 sebesar 100%. Jumlah kapal yang langsung dari luar negeri sebanyak 250 baik dari negara terjangkit atau tidak terjangkit. Semua kapal diperiksa sesuai SOP dan diterbitkan free pratique. 3) Analisis Keberhasilan/Kegagalan Kegiatan -

Pemeriksaan factor risiko terhadap kapal luar negeri telah dilaksanakan

sesuai

dengan

prosedur

kekarantinaan

yang

ditunjang dengan Kegiatan Pengawasan PHEIC di pintu masuk Negara selama 24 jam dalam seminggu. Tetapi masih ada beberapa Kapal yang tidak melengkapi dokumen (Health Book, Dokumen ICV, Medicine Certificate/P3K) -

Usul pemecahan masalah dengan melakukan sosialisasi kepada lintas sector dan pengguna jasa terkait pelaksanaan kekarantinaan bagi kapal yang berasal dari luar negeri, baik itu daerak sehat maupun daerah tidak terjangkit.

b. Realisasi Anggaran Pada tahun 2015 anggaran yang tersedia untuk melakukan kegiatan tersebut sebesar Rp. 19.080.000,- (sembilan belas juta delapan puluh ribu rupiah).

Realisasi

anggaran

untuk

kegiatan

tersebut

sebesar

Rp.13.950.000 atau 73,11%

2)

Prosentase pesawat dari luar negeri yang melaporkan HPAGD sesuai kondisi selama penerbangan dengan informasi yang benar (PKSE) a. Capaian Kinerja Organisasi 1) Pengertian a) Pengertian Umum Prosentase HPAGD yang dilaporkan selama penerbangan dengan informasi yang benar.


Page 39

b) Defenisi Operasional Health Part of The Aircraft General Declaration (HPAGD) adalah dokumen deklarasi kesehatan penerbangan yang berisi tentang informasi kesehatan selama penerbangan c) Rumus ℎ

34 ℎ

ℎ

* 5' 34

× 100 %

2) Capaian Kinerja Indikator Pada tahun 2015 maskapai yang telah memberikan dokumen HPAGD dengan informasi yang benar kepada petugas sebelum pesawat tiba di bandara sebanyak 459 HPAGD (96,4 %) dari total 476 HPAGD yang diterima. 3) Analisis Keberhasilan/Kegagalan Kegiatan -

Masih banyaknya maskapai yang mengisi dokumen tidak sesuai dengan kondisi selama perjalanan.

-

Upaya pemecahan masalah yaitu perlu dilakukan sosialisasi terhadap seluruh maskapai yang melaksanakan penerbangan internasional agar melaporkan setiap kejadian selama penerbangan di tuangkan di HPAGD

b. Realisasi Anggaran Pada tahun 2015 tidak tersedia anggaran untuk kegiatan ini di RKAKL

3)

Persentase sanitasi alat angkut yang memenuhi syarat kesehatan dalam rangka penerbitan HQC (PRL) a. Capaian Kinerja Organisasi 1) Pengertian Umum a) Pengertian Proporsi pemeriksaan sanitasi alat angkut dengan hasil memenuhi syarat kesehatan b) Definisi Operasional Pengawasan dan pemeriksaan alat angkut dengan menggunakan formulir sanitasi alat angkut sesuai SOP dan memenuhi syarat kesehatan


Page 40

c) Rumus ℎ

ℎ

( (

ℎ (

× 100 %

2) Capaian Kinerja a) Persentase alat angkut yang diperiksa sanitasinya dan memenuhi syarat kesehatan pada tahun 2015 sebesar 99,9%. Pelaksanaan ini melebihi target yang telah ditentukan yakni 80%. Pada tahun 2015 jumlah alat angkut yang diperiksa sanitasinya sebanyak 4395 alat angkut dan yang memenuhi syarat kesehatan sebanyak 4392 alat angkut b) Trend capaian kinerja kurun waktu 2011 – 2015. Grafik III.3 Trend Persentase Sanitasi Alat Angkut yang Memenuhi Syarat Kesehatan Pada KKP Kelas I Makassar Tahun 2011 s/d 2015 120 100 80

target

60

capaian

40

target RAK

20 0 2011

2012

2013

2014

2015

c) Berdasarkan grafik tersebut diatas dapat digambarkan bahwa pemeriksaan sanitasi alat angkut yang memenuhi syarat kesehatan dalam kurun waktu 5 (lima) tahun terakhir dari tahun 2011 sampai dengan tahun 2015 bersifat fluktuasi dari tahun ke tahun. Hasil pemeriksaan sanitasi alat angkut yang memenuhi syarat pada tahun 2011 sebanyak 7152 alat angkut (90%) sementara pada tahun 2012 sebanyak 7516 alat angkut (99,5%), tahun 2013 sebanyak 6879 alat angkut (97,6%), tahun 2014 sebanyak 4797 kapal (99,8%) sedangkan pada tahun 2015 sebanyak 4392 kapal (99,9%). 3) Analisis Keberhasilan/Kegagalan Kegiatan Kegiatan pemeriksaan sanitasi alat angkut dilakukan dengan metode :


Page 41

a) Secara rutin terhadap kapal penumpang dan kapal/pesawat yang berasal dari luar negeri, b) Pemeriksaan secara berkala dilakukan terhadap kapal yang memerlukan pemeriksaan dalam rangka pemenuhan kebutuhan dokumen c) Pemeriksaan khusus dilakukan terhadap alat angkut yang telah terjadi KLB, d) Pemeriksaan alat angkut dilakukan pemeriksaan kedatangan/ keberangkatan secara acak. Pemeriksaan sanitasi alat angkut dilakukan sesuai SOP berdasarkan Implementasi IHR 2005.

Advokasi dan sosialisasi terhadap lintas

sektor dan bimbingan teknis di wilayah kerja KKP Makassar merupakan salah satu hal yang mendukung keberhasilan kegiatan tersebut. Namun, sebagian besar operator kapal kurang kesadaran terhadap kesehatan kapal serta waktu tinggal pesawat, singkat sebelum take off menyebabkan pemeriksaan sanitasi pesawat terbatas. Usulan pemecahan masalah adalah a) Melakukan penyuluhan dan sosialisasi kepada operator kapal dan maskapai penerbangan tentang pentingnya dilakukan pemeriksaan sanitasi alat angkut serta memberikan tindakan tegas sesuai dengan aturan yang berlaku, b) Pelatihan dan penambahan SDM terlatih dalam inspeksi sanitasi alat angkut b. Realisasi Anggaran Anggaran yang telah digunakan untuk melaksanakan kegiatan tersebut adalah Rp. 16.751.900,- (Enam belas juta tujuh ratus lima puluh satu ribu Sembilan ratus rupiah)

4)

Persentase alat angkut yang terdapat tanda - tanda kehidupan vektor yang disinseksi (PRL) a. Capaian Kinerja Organisasi 1) Pengertian Umum a) Pengertian Proporsi tindakan disinseksi terhadap alat angkut yang terdapat tanda-tanda kehidupan vektor dan atau pemintaan


Page 42

b) Definisi Operasional Tindakan penyehatan berupa disinseksi terhadap semua alat angkut yang ditemukan adanya kehidupan vektor dan atau permintaan c) Rumus

ℎ (

ℎ

( (

( ℎ

( ) ( '

× 100 %

2) Capaian Kinerja a) Pelaksanaan disinseksi telah dilakukan pada Pesawat Khusus untuk Jamaah Haji dan bagi alat angkut atas dasar permintaan pihak pemilik. Jumlah pesawat yang dilakukan disinseksi sebanyak 29 pesawat diantaranya 27 pesawat untuk jamaah haji dan 2 (dua) pesawat atas permintaan pihak airline serta 7 (tujuh) kapal di Wilayah Pelabuhan Soekarno Hatta b) Trend capaian kinerja kurun waktu 2014 – 2015 Grafik III.4 Trend Persentase Disinseksi Alat Angkut Yang Ditemukan Tanda – Tanda Kehidupan Vektor Pada KKP Kelas I Makassar Tahun 2014 s/d 2015 100 target 50

capaian target RAK

0 2014

2015

Persentase pelaksanaan disinseksi terhadap alat angkut dapat dilihat dalam 2 (dua) tahun terakhir. Pada tahun 2014 telah dilakukan disiinseksi terhadap 27 pesawat (60%) untuk jamaah haji sedangkan pada tahun 2015 dilakukan terhadap 29 pesawat (80%) diantaranya 27 pesawat khusus jamaah haji dan 2 (dua) pesawat atas permintaan pihak airline 3) Analisis Keberhasilan/Kegagalan Kegiatan a) Tindakan penyehatan berupa disinseksi dapat dilakukan oleh Badan Usaha Swasta (BUS) atas dasar temuan petugas KKP dan atau permintaan oleh pihak perusahaan.


Page 43

b) Kepedulian pihak perusahaan/ keagenan terhadap kesehatan alat angkut semakin meningkat. Sosialisasi terus dilakukan baik pada saat pemeriksaan sanitasi alat angkut pada bagian penanggung jawab kebersihan alat angkut maupun kepada pihak perusahaan tentang pentingnya tindakan penyehatan alat angkut sebelum operasi pelayanan dilakukan. c) Kesiapsiagaan para petugas dalam menghadapi kejadian yang bersifat khusus. Tindakan dapat dilakukan karena 3 (tiga) hal, yaitu -

Ditemukan tanda – tanda kehidupan vector

-

Keadaan khusus (terdapat kasus)

-

Permintaan oleh pihak pelayaran/ penerbangan

b. Realisasi Anggaran Pada tahun 2015 tidak tersedia anggaran untuk kegiatan ini di RKAKL 5)

Persentase alat angkut yang terdapat tanda - tanda kehidupan tikus yang difumigasi a. Capaian Kinerja Organisasi 1) Pengertian Umum a) Pengertian Proporsi tindakan fumigasi terhadap alat angkut yang terdapat tanda-tanda kehidupan tikus dan atau permintaan b) Definisi Operasional Tindakan penyehatan berupa fumigasi alat angkut, dilakukan terhadap semua alat angkut yang ditemukan tanda tanda kehidupan tikus dan atau permintaan

c) Rumus

ℎ

ℎ ( 5 ( (

2 ( ℎ

(

× 100 %

2) Capaian Kinerja a) Pada tahun 2015 alat angkut yang difumigasi sebanyak 6 (enam) alat angkut (60%) karena berdasarkan ditemukannya tanda – tanda kehidupan tikus serta permintaan oleh pihak perusahaan/keagenan. Kegiatan ini belum mencapai target yang telah ditentukan yaitu 70% Laporan Akuntabilitas Kinerja KKP Kelas I Makassar Tahun 2015

Page 44

b) Trend capaian kinerja kurun waktu 2011 – 2015 Grafik III.5 Trend Persentase Fumigasi Alat Angkut Yang Ditemukan Tanda – Tanda Kehidupan Tikus Pada KKP Kelas I Makassar Tahun 2011 s/d 2015 120 100 80

target

60

capaian

40

target RAK

20 0 2011

2012

2013

2014

2015

Persentase pelaksanaan fumigasi terhadap alat angkut ditemukan tanda

–

tanda

kehidupan

tikus

serta

permintaan

pihak

perusahaan/keagenan dapat dilihat dalam kurung waktu 5 (lima) tahun terakhir. Pada tahun 2011 dan 2012 mengalami peningkatan dari 70% mencapai 100% sedangkan pada tahun 2013 turun menjadi 60% dan pada tahun 2014 mengalami peningkatan menjadi 100%. Namun, pada tahun 2015 fumigasi tehadap alat angkut mencapai 60%. 3) Analisis Keberhasilan/Kegagalan Kegiatan a) Tindakan penyehatan berupa fumigasi dilakukan oleh Badan Usaha Swasta (BUS) atas dasar temuan petugas KKP dan atau permintaan pihak perusahaan/ keagenan. b) Kepedulian pihak perusahaan/ keagenan terhadap kesehatan kapal semakin meningkat. c) Permasalahan yang ditemukan adalah 1) Ketidaksanggupan pihak perusahaan/ keagenan tentang biaya pelaksanaan fumigasi 2) Tidak ada dermaga khusus untuk fumigasi 3) Belum ada petugas yang ditunjuk secara resmi sebagai pengawas khususnya sebagai pengawas internal KKP d) Upaya pemecahan masalah adalah sosialisasi terus dilakukan baik pada

saat

pemeriksaan

sanitasi

alat

angkut

pada

bagian

penanggung jawab kebersihan alat angkut maupun kepada pihak


Page 45

perusahaan tentang pentingnya tindakan penyehatan alat angkut sebelum operasi pelayanan dilakukan b. Realisasi Anggaran Pada tahun 2015 tidak tersedia anggaran untuk kegiatan ini di RKAKL

6)

Persentase alat angkut yang desinfeksi (PRL) a. Capaian Kinerja Organisasi 1) Pengertian Umum a) Pengertian Proporsi tindakan desinfeksi jika ditemukan adanya faktor risiko penular penyakit dan atau permintaan b) Definisi Operasional Tindakan penyehatan berupa disinfeksi terhadap semua alat angkut yang ditemukan adanya faktor risiko penular penyakit dan atau permintaan c) Rumus ℎ ℎ

(

( ( (

5 ( 2 5 ( '

('

/ 100

2) Capaian Kinerja Pelaksanaan disinfeksi pada tahun 2015 dilakukan terhadap 1 (satu) pesawat pada saat Debarkasi Haji 1436 H karena ditemukannya kasus dengan suspek Mers cov. Pelaksanaan disinfeksi sudah mencapai target yang telah ditentukan sebanyak 80% 3) Analisis Keberhasilan/Kegagalan Kegiatan Kesiapsiagaan para petugas dan didukung ketersediaan alat dan perbekalan kesehatan ketika terjadi hal – hal yang bersifat khusus b. Realisasi Anggaran Pada tahun 2015 tidak tersedia anggaran untuk kegiatan ini di RKAKL

7)

Prosentase kapal yang memiliki obat dan alat P3K yang sesuai standar/persyaratan (UKLW) a. Capaian Kinerja Organisasi 1) Pengertian Umum a) Pengertian


Page 46

Proporsi alat angkut yang dilakukan pengawasan / pemeriksaan kelengkapan obat-obatan dan peralatan P3K sesuai SOP. b) Definisi Operasional Alat angkut yang masuk ke wilayah kerja KKP yang dilakukan pengawasan/pemeriksaan obat dan alat P3K, yang memenuhi standar/persyaratan. c) Rumus ℎ ( ℎ

3 ( '

( '

3

× 100 %

2) Capaian Kinerja Persentase capaian kegiatan ini adalah sebesar 100%. Jumlah kapal yang memiliki obat dan alat P3K sesuai standar tahun 2015 yaitu sebanyak 834 dari 834 kapal yang diperiksa. 3) Analisis keberhasilan/kegagalan kegiatan Pemeriksaan kapal yang memiliki obat dan alat P3K sesuai persyaratan telah dilaksanakan sesuai dengan prosedur yang ada. Masih perlu dilakukan

sosialisasi

terhadap

perusahaan

pelayaran

mengenai

standar/persyaratan obat dan alat P3K yang seharusnya tersedia di kapal.

b. Realisasi Anggaran Anggaran yang tersedia untuk melaksanakan kegiatan tersebut adalah sebesar Rp. 42.780.000 (empat puluh dua juta tujuh ratus delapan puluh ribu rupiah), dengan realisasi sebesar 100%, yang tersebar di masingmasing wilker Kantor Kesehatan Pelabuhan Kelas I Makassar.


Page 47

3.

INDIKATOR KETIGA

Persentase pelabuhan/bandara yang melakukan pengendalian vektor terpadu

Target persentase pelabuhan/bandara yang melakukan pengendalian vektor terpadu pada tahun 2015 adalah sebesar 100%. Untuk mencapai indikator tersebut diperlukan kegiatan-kegiatan, yaitu: 1.

Persentase wilker dengan CI <2 % di wilayah perimeter (PRL) a. Capaian Kinerja Organisasi 1) Pengertian Umum a) Pengertian Proporsi wilayah kerja dengan CI <2% di wilayah perimeter b) Definisi Operasional Pemantauan terhadap keberadaan jentik Ae. aegypti di bangunan dengan container positif jentik di wilayah perimeter area Wilayah Kerja KKP Makassar. Pengukuran kepadatan jentik dilakukan untuk dapat mengetahui ambang kritis maupun indicator adanya ancaman bahaya penyakit yang ditularkan melalui

vector nyamuk. Untuk

mengukur kepadatan nyamuk, pada stadium jentik dapat dilakukan dengan cara pemeriksaan container di dalam maupun di luar rumah yang dinyatakan dalam bentuk container index (CI). c) Rumus ℎ

( ℎ

ℎ

* < 2% / 100 ( / '

2) Capaian Kinerja a) Pada tahun 2015 jumlah wilayah kerja dengan dengan CI <2% di wilayah perimeter, diantara 10 wilayah pengawasan terdapat paling sedikit 8 (delapan) wilker yang melaporkan dengan CI<2 % pada setiap bulannya. b) Capaian kinerja pada tahun 2015. Kondisi CI survey nyamuk Ae. aegypti yang telah dilakukan di 10 lokasi di Wilayah Kerja di KKP Kelas I Makassar dapat bersifat fluktuatif setiap tahunnya. Kondisi CI pada umumnya mengikuti perubahan musim dan dominan CI tinggi pada saat musim


Page 48

pancaroba. Adapun hasil pencapaian kinerja selama tahun 2015 dapat dilihat pada grafik dibawah ini : Grafik III.6 Wilayah Kerja dengan CI <2% di Perimeter Area Berdasarkan Bulan KKP Kelas I Makassar Pada Tahun 2015 100 80 60 target RAK

40

capaian

20 0

Berdasarkan

grafik

tersebut

diatas

dapat

digambarkan

bahwa

sepanjang tahun 2015, wilayah kerja dengan CI <2% sudah mencapai target yaitu 60% 3) Analisis Keberhasilan/Kegagalan Kegiatan Survey jentik dilakukan secara rutin dalam tiap bulannya namun angka CI bersifat fluktuatif.

Pada saat musim hujan CI lebih tinggi

dibandingkan pada saat musim kemarau. Beberapa masalah yang ditemukan dalam pengawasan kegiatan survey ini salah satu diantaranya adalah masih ditemukannya ban – ban bekas yang berpotensi besar sebagai tempat perkembangbiakan jentik dan masih kurangnya kesadaran masyarakat wilayah pelabuhan akan keberadaan tempat yang berpotensi sebagai tempat perkembangbiakan jentik. Usulan pemecahan masalah adalah : a) Melakukan advokasi terhadap sektor terkait dan melakukan sosialisasi kepada masyarakat di sekitar wilayah pelabuhan akan pentingnya tindakan pencegahan secara berkesinambungan yang dimulai dengan menghilangkan tempat yang berpotensi sebagai tempat perindukan nyamuk, misalnya tindakan penerapan 3M. b) Melakukan

tindakan

pencegahan

dan

pengendalian

tempat

perindukan dengan cara pengasapan maupun larvaciding sesuai dengan SOP.


Page 49

c) Gerakan satu kantor satu jumantik d) Jumat bersih merupakan salah satu program pelabuhan sehat dalam rangka menciptakan lingkungan yang bebas dari faktor risiko penular penyakit b. Realisasi Anggaran Anggaran yang telah digunakan untuk melaksanakan kegiatan tersebut adalah Rp. 53.067.787,- (Lima puluh tiga juta enam puluh tujuh ribu tujuh ratus delapan puluh tujuh ribu rupiah) 2.

Angka kepadatan lalat (PRL) a. Capaian Kinerja Organisasi 1) Pengertian Umum a) Pengertian Jumlah kepadatan lalat yang diukur berdasarkan jumlah lalat yang hinggap di fly grill b) Definisi Operasional Kepadatan lalat yang hinggap di fly grill selama 30 detik setiap titik c) Rumus 2/

−

× 100 %

2) Capaian Kinerja a) Berdasarkan hasil rekapitulasi dari seluruh wilayah kerja yang ada dalam pengawasan KKP Kelas I Makassar, pada tahun 2015 capaian indikator rata – rata angka kepadatan lalat lebih tinggi dari tahun 2014 sebanyak 6 ekor/m2 dan sudah memenuhi target dibawah nilai angka kepadatan maksimum yang telah ditentukan yaitu 25 ekor/m2. KKP Kelas I Makassar memiliki 10 wilayah pengawasan namun hanya 4 wilayah yang melakukan pengukuran kepadatan

lalat.

Pelabuhan

Makassar

dan

Bandar

Udara

Hasanuddin Makassar memiliki kepadatan lalat kategori padat sedangkan pada Wilker Bajoe dan Parepare memiliki tingkat kepadatan dengan kategori rendah.


Page 50

b) Trend capaian kinerja Tahun 2011 - 2015 Grafik III.7 Angka Kepadatan Lalat di Wilayah Kerja KKP Kelas I Makassar Tahun 2011 s/d 2015 30 20

target capaian

10

target RAK 0 2011

2012

2013

2014

2015

Angka kepadatan lalat dalam kurung waktu 5 (empat) tahun terakhir pada dasarnya mengalami penurunan. Berdasarkan grafik diatas dapat dilihat pada tahun 2011 sebanyak 12 ekor/m2 dan pada tahun 2012 mengalami penurunan drastis sebanyak 4 ekor/m2 serta tahun 2013 sebanyak 2 ekor/m2 sedangkan pada tahun 2014 terdapat sebanyak 3 ekor/m2. Namun, pada tahun 2015 kembali mencapai angka kepadatan yang cukup tinggi dengan kategori sedang, yaitu 6 ekor/m2 3) Analisis Keberhasilan/Kegagalan Kegiatan a) Kepadatan lalat dipengaruhi oleh musim buah tertentu serta penumpukan sampah pada tempat sampah dan TPS. b) Kesadaran masyarakat sekitar akan keberadaan sampah masih kurang. c) Frekuensi pengangkutan sampah belum maksimal d) Belum tersedianya fly grill di masing – masing wilayah kerja Usulan pemecahan masalah adalah : a) Menjelang musim buah tertentu melakukan tindakan pencegahan b) melakukan advokasi terhadap sektor terkait dan melakukan himbauan kepada masyarakat atau kepada pihak yang terkait untuk mengangkut sampah ke TPA setiap 1 x 24 jam c) melakukan

tindakan

pemberantasan

dengan

cara

spraying

berdasarkan hasil pemantauan sesuai dengan SOP. d) Menyediakan anggaran untuk pengadaan peralatan pengukuran kepadatan lalat (fly grill)


Page 51

b. Realisasi Anggaran Anggaran yang telah digunakan untuk melaksanakan kegiatan tersebut adalah Rp. 9.777.859,- (Sembilan juta tujuh ratus tujuh puluh tujuh ribu delapan ratus lima puluh sembilan rupiah)

3.

Jumlah pemasangan perangkap (PRL) a. Capaian Kinerja Organisasi 1) Pengertian Umum a) Pengertian Jumlah perangkap yang terpasang di setiap wilayah kerja b) Definisi Operasional Pemasangan perangkap dilakukan di titik-titik yang menjadi sasaran c) Rumus ℎ

(

× 100 %

2) Capaian Kinerja a) Jumlah perangkap yang terpasang selama tahun 2015 adalah sebanyak 13095 dari target yang ditentukan yakni sebanyak 13000. Sedangkan, jumlah tikus yang tertangkap selama tahun 2015 sebanyak 165 ekor. b) Trend capaian kinerja kurun waktu 2011 – 2015. Grafik III.8 Jumlah Perangkap Terpasang di Wilayah Kerja KKP Kelas I Makassar Tahun 2011 s/d 2015 25000 20000 target 15000

capaian

10000

target RAK

5000 0 2011

2012

2013

2014

2015

Jumlah perangkap yang dipasang dari tahun ke tahun sejak tahun 2011 dapat dilihat pada grafik diatas, pada tahun 2011 terdapat 6030 Laporan Akuntabilitas Kinerja KKP Kelas I Makassar Tahun 2015

Page 52

perangkap belum mencapai target yang telah ditentukan sementara pada tahun 2012 sebanyak 14888 perangkap telah melebihi yang telah ditentukan.

Pada

target

tahun 2013 jumlah perangkap

dipasang sebanyak 11790 perangkap dan belum sedangkan pada tahun 2014 sebanyak

yang

mencapai target

20824 perangkap melebihi

target yang telah ditentukan yaitu 12000 perangkap dan pada tahun 2015 jumlah pemasangan perangkap yaitu 13095 perangkap telah melampaui target yang ditentukan 3) Analisis Keberhasilan/Kegagalan Kegiatan Pemasangan perangkap dilakukan selama 5 (lima) hari berturut – turut dalam tiap bulannya. Selama proses pemasangan telah ditemukan beberapa masalah termasuk diantaranya banyak perangkap yang dipasang rusak dan sebagian besar hilang di lokasi pemasangan. Sementara itu, banyak tikus yang tertangkap lepas kembali akibat kualitas yang kurang. Usulan pemecahan masalah adalah diupayakan adanya pengadaan perangkap baru dengan kualitas yang baik b. Realisasi Anggaran Anggaran yang telah digunakan untuk melaksanakan kegiatan tersebut adalah Rp. 32.020.800,- (Tiga puluh dua juta dua puluh ribu delapan ratus rupiah)

4.

Index pinjal di wilayah perimeter (PRL) a. Capaian Kinerja Organisasi 1) Pengertian Umum a) Pengertian Proporsi jumlah pinjal yang ditemukan berdasarkan dengan jumlah tikus yang tertangkap b) Definisi Operasional Pinjal yang ditemukan pada seluruh tikus tertangkap c) Rumus 100 − 100 −

× 100 %


Page 53

2) Capaian Kinerja Index pinjal yang pada tahun 2015 adalah 1,3 (ratio). Sepanjang tahun 2015 pinjal ditemukan pada Bulan Agustus dan Desember 2015 di Wilayah Pelabuhan Makassar 3) Analisis Keberhasilan/Kegagalan Kegiatan Identifikasi pinjal dilakukan berdasarkan tikus tertangkap. Tikus tertangkap yang positif pinjal merupakan faktor risiko terhadap penularan

penyakit

pes.

Namun,

dalam

pelaksanaan

kegiatan

ditemukan kendala – kendala yang dihadapi, yaitu : a) Belum tersedia tenaga khusus terlatih mengenai pinjal b) Peralatan pendukung identifikasi (lemari mikroskop) menyebabkan banyak mikroskop yang rusak karena berjamur Usulan Pemecahan Masalah a) Pelatihan khusus tentang pinjal dan petugas khusus instalasi vektor b) Instalasi vector dilengkapi dengan lemari khusus mikroskop b. Realisasi Anggaran Anggaran yang telah digunakan untuk melaksanakan kegiatan tersebut adalah Rp. 319.150,- (Tiga ratus sembilan belas ribu seratus lima puluh rupiah)

4.

INDIKATOR KEEMPAT Persentase Pelabuhan/ Bandara yang melaksanakan kegiatan deteksi dini penyakit menular langsung

Target persentase Pelabuhan/ Bandara yang melaksanakan kegiatan deteksi dini penyakit menular langsung pada tahun 2015 adalah sebesar 100%. Untuk mencapai indikator tersebut diperlukan kegiatan-kegiatan, yaitu : 1)

Prosentase Pelabuhan/Bandara yang melayani alat angkut dari daerah endemis melaksanakan deteksi suhu tubuh (PKSE) a. Capaian Kinerja Organisasi 1) Pengertian Umum a) Pengertian Prosentase Pelabuhan/Bandara yang melayani alat angkut dari daerah endemis melaksanakan deteksi suhu tubuh


Page 54

b) Definisi Operasional Pelabuhan / Bandara yang melayani alat angkut dari daerah endemis yang melaksanakan deteksi suhu tubuh baik dengan thermometer atau dengan thermal scanner c) Rumus ℎ

/

ℎ

/

ℎ

( (

ℎ

ℎ

× 100 %

2) Capaian Kinerja Pada tahun 2015 seluruh pelabuhan yang melayani alat angkut dari daerah endemis telah melakukan deteksi suhu tubuh. Khusus di Bandara Internasional Sultan Hasanuddin Makassar telah terpasang alat thermo scanner dan digunakan ketika ada penumpang yang berasal dari daerah endemis. Selain itu di setiap pelabuhan yang melayani kapal dari luar negeri juga telah dilakukan pemeriksaan suhu tubuh. 3) Analisis Keberhasilan/Kegagalan Kegiatan -

Informasi tentang riwayat perjalanan baik alat angkut maupun ABK/Penumpang

masih

minim

terutama

riwayat

perjalanan

selamam 14 hari terakhir -

Alat pendeteksi suhu tubuh baik itu thermometer maupun thermo scanner harus selalu di kalibrasi untuk memperoleh nilai yang valid.

-

Perlu updating informasi tentang wilayah – wilayah atau negara yang masuk dalam kategori endemis atau terdapat kasus WHO

b. Realisasi Anggaran Pada tahun 2015 tidak tersedia anggaran untuk kegiatan ini di RKAKL

2)

Jumlah wilayah kerja yang memberikan layanan HIV AIDS/IMS di pelabuhan/bandara (UKLW) a. Capaian Kinerja Organisasi 1) Pengertian Umum a) Pengertian Jumlah wilayah kerja pelabuhan/bandara yang memiliki SDM dalam memberi pelayanan pemeriksaan HIV AIDS/IMS


Page 55

b) Definisi Operasional Wilayah kerja yang memiliki laboran

dan konselor VCT terlatih

untuk melakukan pemeriksaan screening terhadap populasi berisiko c) Rumus 8

ℎ ( %

ℎ

( (

*+ *4,/*., ℎ ( %

× 100 %

2) Capaian Kinerja a) Terdapat 1 lokasi pada KKP Kelas I Makassar yang memberikan layanan HIV AIDS / IMS, yaitu di kantor induk, sejalan dengan pemeriksaan Medikal Cek Up pelaut/taruna. Diagnosa berdasarkan hasil pemeriksaan laboratorium yang menunjukkan VDRL positif, selanjutnya dirujuk untuk melakukan pemeriksaan HIV AIDS di RS rujukan. b) Trend capaian kinerja kurun waktu 2015 Grafik III.9 Trend Capaian Jumlah Wilayah Kerja Yang Memberikan Layanan Pemeriksaan HIV AIDS Pada KKP Kelas I Makassar Tahun 2015 1.2

1

1

1

1 0.8

Target (jumlah)

0.6

Capaian (jumlah)

0.4

Target RAK (jumlah)

0.2 0 2015

Grafik di atas menunjukkan bahwa capaian jumlah wilayah kerja yang memberikan layanan pemeriksaan HIV AIDS

tahun 2015

telah mencapai target tahunan dan target RAK yaitu 100%. 3) Analisis Keberhasilan/Kegagalan Kegiatan Layanan ini tergabung didalam pemeriksaan Medikal Cek Up yang dilaksanakan di Kantor Induk KKP Kelas I Makassar. Diagnosa berdasarkan hasil rujukan. Kendala yang dihadapi dalam melakukan kegiatan

tersebut

yaitu

sarana

alat

penunjang

pemeriksaan

laboratorium belum lengkap. Solusinya yakni melengkapi alat dan bahan penunjang laboratorium serta kerjasama dengan instansi terkait. Laporan Akuntabilitas Kinerja KKP Kelas I Makassar Tahun 2015

Page 56

b. Realisasi Anggaran Anggaran untuk desiminasi informasi penyakit IMS/HIV/AIDS terhadap anak buah kapal sebesar Rp. 8.200.000 dengan realisasi sebesar Rp. 3.630.00. Anggaran untuk penyuluhan terpadu PML di Pelabuhan/bandara sebesar Rp 43.990.000 dengan realisasi 100%.

3)

Penemuan kasus dini HIV AIDS pada populasi berisiko termasuk konseling (UKLW) a. Capaian Kinerja Organisasi 1) Pengertian Umum a) Pengertian Jumlah kasus dini HIV AIDS pada populasi berisiko dan dilakukan konseling b) Definisi Operasional Jumlah temuan kasus dini pada populasi berisiko, dalam hal ini adalah pelaut, yang melakukan pemeriksaan Medikal Cek Up di pelabuhan/bandara c) Rumus *+ *4, ℎ

(

× 100 %

2) Capaian Kinerja a) Dilakukan

screening

pada

populasi

berisiko

HIV

AIDS

(pelaut/taruna), sebanyak 3 orang yang tergabung didalam pemeriksaan Medikal Cek Up. Capaian dari indikator ini adalah 100% dari yang telah ditargetkan. Diagnosa berdasarkan hasil rujukan laboratorium. b) Trend capaian kinerja kurun waktu 2015 Grafik III.10 Trend Capaian Jumlah Penemuan Kasus Dini HIV AIDS Pada KKP Kelas I Makassar Tahun 2015 4

3

3

3 Target (jumlah)

2

Capaian (jumlah) Target RAK (jumlah)

0 2015


Page 57

Grafik di atas menunjukkan bahwa capaian Jumlah Penemuan Kasus Dini HIV AIDS tahun 2015 telah mencapai target tahunan dan target RAK yaitu 100% 3) Analisis Keberhasilan/Kegagalan Kegiatan Layanan ini tergabung didalam pemeriksaan Medikal Cek Up pada pelaut di Kantor Induk KKP Kelas I Makassar. Kendala yang dihadapi dalam melakukan kegiatan ini adalah belum tersedianya sarana alat penunjang pemeriksaan laboratorium dan belum tersedianya ruangan khusus

konseling

untuk

membantu

klien

mengidentifikasi

dan

memutuskan apa yang akan klien lakukan untuk menghadapi masalahnya. Solusinya yaitu dengan menganggarkan pengadaan alat penunjang pemeriksaan laboratorium dan menyiapkan ruangan khusus konseling b. Realisasi Anggaran RS rujukan.

5.

INDIKATOR KELIMA

Persentase Pelabuhan/Bandara yang melaksanakan kegiatan skriining penyakit tidak menular

Target persentase Pelabuhan/Bandara yang melaksanakan kegiatan skriining penyakit tidak menular pada tahun 2015 adalah sebesar 50%. Untuk mencapai indikator tersebut diperlukan kegiatan-kegiatan, yaitu : 1)

Jumlah wilayah kerja yang melaksanakan monitoring faktor risiko PTM melalui posbindu PTM (UKLW) a. Capaian Kinerja Organisasi 1) Pengertian Umum a) Pengertian Jumlah wilayah kerja yang melaksanakan pemeriksaan PTM melalui posbindu b) Definisi Operasional Wilayah kerja yang melaksanakan pemeriksaan faktor risiko PTM setiap bulan


Page 58

c) Rumus ℎ

ℎ ( % ' 5 (' (' 9. ℎ

'

× 100 %

2) Capaian Kinerja a) Realisasi pelaksanaan monitoring dilakukan di Pelabuhan Rakyat Paotere (pos pelayanan) melalui posbindu. Dengan begitu, realisasi kegiatan ini mencapai 100% dari yang ditargetkan b) Trend capaian kinerja kurun waktu 2015 Grafik III.11 Trend Capaian Wilker yang Melaksanakan Monitoring Faktor Risiko PTM melalui Posbindu Pada KKP Kelas I Makassar Tahun 2015 1.2

1

1

1

1

0.8

Target (jumlah)

0.6

Capaian (jumlah)

0.4 Target RAK (jumlah)

0.2 0 2015

Grafik

di

atas

menunjukkan

bahwa

jumlah

wilker

yang

melaksanakan monitoring faktor risiko PTM melalui Posbindu pada tahun 2015 telah mencapai target tahunan dan target RAK, yaitu sebesar 100% 3) Analisis Keberhasilan/Kegagalan Kegiatan Pelaksanaan monitoring telah dilaksanakan sesuai dengan prosedur yang ada. Namun baru dilaksanakan di 1 wilker, yaitu pos pelayanan Pelabuhan Rakyat Paotere. Kedepannya, diharapkan terjadi peningkatan jumlah wilker yang menerapkan monitoring faktor risiko PTM, agar monitoring kesehatan berjalan merata di seluruh wilayah kerja pelabuhan. Permasalahan yang dihadapi yaitu kurangnya SDM dan tidak adanya anggaran yang tersedia untuk pelaksanaan monitoring faktor risiko PTM di wilker yang lain. Solusinya yaitu pengusulan anggaran dan penambahan SDM untuk tahun berikutnya b. Realisasi Anggaran Pelaksanaan monitoring dilaksanakan tanpa memungut biaya Laporan Akuntabilitas Kinerja KKP Kelas I Makassar Tahun 2015

Page 59

2)

Prosentase faktor resiko PTM yang terdeteksi (UKLW) a. Capaian Kinerja Organisasi 1) Pengertian Umum a) Pengertian Proporsi faktor risiko PTM yang terdeteksi melalui screening PT b) Definisi Operasional Faktor risiko PTM yang berhasil dideteksi pada saat screening terhadap penyedia jasa pelabuhan/bandara. Terdapat 4 faktor risiko PTM, yaitu usia, jenis kelamin, keturunan serta gaya hidup c) Rumus ℎ 5 ( ' (' 9. ℎ 5 ( ' (' 9.

(

× 100 %

2) Capaian Kinerja a) Pada screening PTM yang dilakukan di 6 lokasi yang berbeda, petugas hanya mampu mendeteksi 75%, yaitu 3 dari 4 faktor risiko PTM, yaitu usia, jenis kelamin dan gaya hidup. Hal ini telah melebihi dari target b) Trend capaian kinerja kurun waktu 2015 Grafik III.12 Trend Capaian Wilker yang Melaksanakan Monitoring Faktor Risiko PTM melalui Posbindu Pada KKP Kelas I Makassar Tahun 2015 100 50

75 25

Target (persen) 25

0

Capaian (persen) Target RAK (persen)

2015

Grafik diatas menunjukkan bahwa presentase faktor risiko PTM yang dapat dideteksi melalui screening PTM pada tahun 2015 telah melebihi target tahunan dan target RAK, yaitu dengan realisasi sebesar 75% dari target 25% yang ditentukan 3) Analisis Keberhasilan/Kegagalan Kegiatan Pelaksanaan screening PTM untuk mendeteksi faktor risiko PTM telah dilaksanakan sesuai prosedur. Faktor risiko yang dideteksi mampu melebihi target karena adanya kerjasama pasien dengan pemeriksa dan pemahaman masyarakat yang meningkat tentang pentingnya pemeriksaan kesehatan PTM Laporan Akuntabilitas Kinerja KKP Kelas I Makassar Tahun 2015

Page 60

b. Realisasi Anggaran Dana yang tersedia untuk kegiatan ini adalah sebesar Rp. 19.332.000 (Sembilan belas juta tiga ratus tiga puluh dua ribu rupiah). Dengan realisasi sebesar 100%

3)

Jumlah wilayah kerja/lokasi yang menerapkan KTR (UKLW) a. Capaian Kinerja Organisasi 1) Pengertian Umum a) Pengertian Jumlah wilayah kerja di KKP Kelas I Makassar yang menerapkan Kawasan Tanpa Rokok b) Definisi Operasional Wilayah kerja yang telah melakukan/menerapkan Kawasan Tanpa Rokok sesuai dengan peraturan- peraturan yang ada c) Rumus ℎ ℎ

( (

(

9: × 100 % ( 9:

2) Capaian Kinerja a) Wilker yang telah menerapkan KTR sebanyak 3 lokasi. Realisasi jumlah wilker yang menerapkan KTR mencapai 100% dari 3 target yang ditentukan b) Trend capaian kinerja kurun waktu 2015 Grafik III.13 Trend Capaian Wilker yang Melaksanakan Monitoring Faktor Risiko PTM melalui Posbindu Pada KKP Kelas I Makassar Tahun 2015 4

3

3

3

3 Target (jumlah)

2

Capaian (jumlah)

1

Target RAK (jumlah)

0 2015

Grafik diatas menunjukkan bahwa jumlah wilker/lokasi yang menerapkan KTR pada tahun 2015 telah mencapai target tahunan dan target RAK, yaitu dengan realisasi sebesar 100%


Page 61

3) Analisis Keberhasilan/Kegagalan Kegiatan Keberhasilan penerapan/pemberlakuan Kawasan Tanpa Rokok di 3 wilayah

kerja

ini

berdasarkan

kerjasama

dan

kesadaran

masyarakat/penyedia jasa di wilayah kerja tersebut b. Realisasi Anggaran Anggaran untuk sosialisasi kawasan tanpa rokok di Pelabuhan/bandara sebesar Rp. 11.180.000 dengan realisasi 100%. 6.

INDIKATOR KEENAM


Target Persentase sarana air minum yang dilakukan pengawasan pada tahun 2015 adalah sebesar 100%. Untuk mencapai indikator tersebut diperlukan kegiatankegiatan, yaitu : 1)

Persentase sarana air bersih yang memenuhi syarat sanitasi (PRL) a. Capaian Kinerja Organisasi 1) Pengertian Umum a) Pengertian Proporsi sarana air bersih (SAB) yang diperiksa dan memenuhi syarat sanitasi b) Definisi Operasional Pemantauan terhadap sarana air bersih yang ada disekitar wilayah kerja KKP Makassar c) Rumus ℎ ,

ℎ ,

ℎ (

× 100 %

2) Capaian Kinerja a) Persentase jumlah sarana air bersih yang memenuhi syarat sanitasi pada tahun 2015 sebesar 93,01%, persentase ini melebihi target yang ditentukan yakni sebesar 70%.


Page 62

b) Trend capaian kinerja kurun waktu 2011 – 2015. Grafik III.14 Trend Persentase Sarana Air Bersih Yang Memenuhi Syarat Sanitasi Pada KKP Kelas I Makassar Tahun 2011 s/d 2015 120 100 80 60 40 20 0

target capaian target RAK 2011

2012

2013

2014

2015

Berdasarkan grafik tersebut diatas menunjukkan bahwa persentase inspeksi sarana air bersih yang memenuhi syarat sanitasi di wilayah kerja KKP Kelas I Makassar mengalami fluktuatif, yaitu mengalami penurunan jumlah sarana dari tahun 2011 sampai tahun 2015. Pada tahun 2011 sebanyak 236 sarana (94%) dari 251 sarana, tahun 2012 sebanyak 263 sarana (85,39%) dari 308 sarana. Sedangkan, pada tahun 2013 sampai 2015 mengalami peningkatan jumlah sarana berturut-turut dari 88,57% (186 sarana dari 210 sarana), 91% (380 sarana dari 421 sarana) dan 93,01% (213 sarana dari 229 sarana) 3) Analisis Keberhasilan/Kegagalan Kegiatan Pelaksanaan inspeksi sanitasi sarana air bersih dilakukan secara rutin setiap bulan dan instrumen yang digunakan adalah kuisioner inspeksi SAB yang telah ditentukan. Objek inspeksi SAB yang dilakukan di wilayah pelabuhan pada umumnya bersifat temporer sehingga mempengaruhi besarnya jumlah hasil pemantauan, seperti tangki air dan gerobak air yang belum dilakukan pengawasan terhadap kualitas air. Sementara itu, masih ditemukan hydrant (supply air di kapal) yang tersebar dibeberapa titik di sepanjang pesisir dermaga tidak memenuhi syarat karena ada kebocoran pada kran pembuka. Usulan pemecahan masalah adalah diupayakan adanya perbaikan sarana

supaya

memenuhi

syarat.

Pemberian

saran

dilakukan

berdasarkan hasil pemeriksaan/inspeksi terhadap setiap ojek penilaian dan pemberian saran terus dilakukan sampai ada tindakan perbaikan serta hasil inspeksi memenuhi syarat sanitasi Laporan Akuntabilitas Kinerja KKP Kelas I Makassar Tahun 2015

Page 63

b. Realisasi Anggaran Anggaran yang telah digunakan untuk melaksanakan kegiatan tersebut adalah Rp. 880.000,- (Delapan ratus delapan puluh ribu rupiah)

2)

Persentase kualitas air minum/ air bersih yang memenuhi syarat (PRL) a. Capaian Kinerja Organisasi 1) Pengertian Umum a) Pengertian Proporsi kualitas air minum/ air bersih yang diperiksa yang memenuhi syarat kesehatan b) Definisi Operasional Pemantauan terhadap kualitas air minum/ air bersih yang diperiksa melalui laboratorium baik fisik, kimia maupun bakteriologi c) Rumus ℎ

ℎ ,

ℎ (

× 100 %

2) Capaian Kinerja a) Persentase jumlah sampel air minum/ air bersih yang memenuhi syarat pada tahun 2015 sebesar 82,66% lebih tinggi dibandingkan dengan tahun 2014. Namun, persentase ini belum mencapai target yang telah ditentukan yakni sebesar 85%. Hasil pemeriksaan air bersih/ air minum berlaku hanya pada sampel yang diperiksa.

b) Trend capaian kinerja kurun waktu 2011 – 2015. Grafik III.15 Trend Persentase Sampel Air Minum/ Air Bersih Yang Memenuhi Syarat Kesehatan Pada KKP Kelas I Makassar Tahun 2011 s/d 2015 120 100 80

target

60

capaian

40

target RAK

20 0 2011

2012

2013

2014


2015

Page 64

Pengambilan dan pemeriksaan sampel air minum/ air bersih dalam kurung waktu 4 (empat) tahun terakhir adalah pada tahun 2011 sebesar 100%, tahun 2012 sebesar 98,4% sementara pada tahun 2013 sebesar 98,6% dan terus mengalami penurunan angka menjadi 73,1% pada tahun 2014. Namun, pada tahun 2015 mengalami peningkatan mencapai 82,66% 3) Analisis Keberhasilan/Kegagalan Kegiatan Pengambilan sampel air minum/ air bersih dilakukan di berbagai titik pengambilan termasuk gedung perkantoran, industry/ perusahaan pengolahan makanan dan tempat penyedia makanan. Kualitas air dipengaruhi dari pipa penyaluran dan reservoir air sebagai wadah penampungan air persediaan. Fasilitas tersebut jika tidak memenuhi syarat sanitasi secara langsung akan mempengaruhi kualitas air baik fisik, kimia maupun bakteriologis. Usulan pemecahan masalah adalah melakukan sosialisasi kepada pihak terkait tentang pengawasan terhadap kualitas air yang dimiliki serta diusahakan adanya feedback dari hasil pemeriksaan untuk dilakukan perbaikan b. Realisasi Anggaran Anggaran yang telah digunakan untuk melaksanakan kegiatan tersebut adalah Rp. 30.959.700,- (Tiga puluh juta sembilan ratus lima puluh sembilan tujuh ratus rupiah) 7.

INDIKATOR KETUJUH Persentase Tempat Tempat Umum yang memenuhi syarat kesehatan

Target persentase tempat tempat umum yang memenuhi syarat kesehatan pada tahun 2015 adalah sebesar 100%. Untuk mencapai indikator tersebut diperlukan kegiatan-kegiatan, yaitu: 1)

Persentase industri perkantoran/tempat kerja yang memenuhi syarat sanitasi (PRL) a. Capaian Kinerja Organisasi 1) Pengertian Umum


Page 65

a) Pengertian Proporsi industri/perkantoran /tempat kerja yang memenuhi syarat sanitasi b) Definisi Operasional Pengawasan sanitasi terhadap industri/ perkantoran/ tempat kerja yang ada di wilayah pelabuhan/ bandara sesuai SOP c) Rumus ℎ

,

( ,

ℎ

' (

'

( % ( %

ℎ (

× 100 %

2) Capaian Kinerja a) Persentase industri/ perkantoran/ tempat kerja yang memenuhi syarat yang pada tahun 2015 sebesar 56,71%, pencapaian ini belum mencapai target yang ditentukan yakni sebesar 65%. b) Trend capaian kinerja kurun waktu 2011 – 2015 Grafik III.16 Trend Persentase Industri/ Perkantoran/ Tempat Kerja Yang Memenuhi Syarat, KKP Kelas I Makassar Tahun 2011 s/d 2015 150 target

100

capaian

50

target RAK

0 2011

2012

2013

2014

2015

Berdasarkan grafik diatas dapat dilihat bahwa persentase industri/ perkantoran/ termpat kerja yang memenuhi syarat sanitasi pada tahun 2011 sebesar 100%, tahun 2012 sebesar 96,33% dan pada tahun 2013 sebesar 6,8% sedangkan pada tahun 2014 mencapai 97,68% serta pada tahun 2015 sebesar 56,71% 3) Analisis Keberhasilan/Kegagalan Kegiatan Pelaksanaan kegiatan inspeksi sanitasi industri/ perkantoran/ termpat kerja dilaksanakan secara rutin dalam tiap bulannya. Partisipasi karyawan di setiap instansi sangat dibutuhkan dalam mendukung pelaksanaan kebersihan industri/ perkantoran/ tempat kerja masing masing.

Usulan

pemecahan

masalah

adalah


melaksanakan

Page 66

penyuluhan

dan

sosialisasi

tentang

pentingnya

menjaga

dan

meningkatkan kebersihan tempat kerja b. Realisasi Anggaran Pada tahun 2015 tidak tersedia anggaran untuk kegiatan ini di RKAKL

2)

Persentase industri yang membuang air limbah memenuhi syarat baku mutu lingkungan (PRL) a. Capaian Kinerja Organisasi 1) Pengertian Umum a) Pengertian Proporsi industri yang membuang air limbah memenuhi syarat baku mutu lingkungan b) Definisi Operasional Pemantauan industri yang membuang air limbah di wilayah perimeter dan buffer KKP Makassar c) Rumus ℎ

ℎ

ℎ

(

(

ℎ × 100 %

(

2) Capaian Kinerja a) Persentase industri yang membuang air limbah memenuhi syarat baku mutu lingkungan yang pada tahun 2015 sebesar 66,67%, pencapaian ini melebihi target yang telah ditentukan yakni sebesar 50%. b) Trend capaian kinerja kurun waktu 2011 – 2015 Grafik III.17 Trend Persentase Industri Air Limbah Yang Memenuhi Syarat Baku Mutu KKP Kelas I Makassar Tahun 2011 s/d 2015 120 100 80 60 40 20 0


2012

2013

2014

2015


Page 67

Berdasarkan grafik diatas dapat dilihat bahwa persentase industri yang membuang air limbah memenuhi syarat baku mutu pad tahun 2011 sebesar 50%, tahun 2012 sebesar 80%, tahun 2013 sebesar 54,5 sedangkan pada tahun 2014 sebesar 67% dan pada tahun 2015 sebesar 66,67%. 3) Analisis Keberhasilan/Kegagalan Kegiatan Pengambilan dan pemeriksaan air limbah industri merupakan salah satu poin yang harus dilakukan untuk menentukan sebuah industri memiliki air limbah yang memenuhi syarat baku mutu. Pelaksanaan pemeriksaan air limbah industri dilaksanakan secara rutin dalam dua bulan. Perhatian pihak manajemen industri yang bersangkutan sistem pengolahan limbah agar dapat berfungsi dengan baik. Usulan pemecahan masalah adalah diberikan rekomendasi perbaikan IPAL bagi industri yang air limbahnya tidak memenuhi syarat baku mutu. b. Realisasi Anggaran Pada tahun 2015 tidak tersedia anggaran untuk kegiatan ini di RKAKL 3)

Persentase sampel air limbah yang diperiksa memenuhi syarat kesehatan (PRL) a. Capaian Kinerja Organisasi 1) Pengertian Umum a) Pengertian Proporsi pemeriksaan sampel air limbah yang memenuhi syarat baku mutu lingkungan b) Definisi Operasional Pengambilan dan pemeriksaan sampel air limbah di wilayah perimeter dan buffer KKP Makassar sesuai SOP dan memenuhi syart baku mutu lingkungan c) Rumus ℎ

ℎ

ℎ

ℎ

ℎ (

× 100 %

2) Capaian Kinerja a) Persentase sampel air limbah yang memenuhi syarat kesehatan pada tahun 2015 sebesar 36,67%, pencapaian ini kurang dari target yang ditentukan yakni sebesar 50%. Laporan Akuntabilitas Kinerja KKP Kelas I Makassar Tahun 2015

Page 68

b) Trend capaian kinerja kurun waktu 2011 – 2015 Grafik III.18 Trend Persentase Sampe Air Limbah Yang Diperiksa Memenuhi Syarat Baku Mutu Pada KKP Kelas I Makassar Tahun 2011 s/d 2015 120 100 80

target

60

capaian

40

target RAK

20 0 2011

2012

2013

2014

2015

Persentase sampel air limbah yang diperiksa memenuhi syarat kesehatan dalam kurung waktu 5 (lima) tahun terakhir dapat dilihat grafik diatas. Pada tahun 2011 sebesar 100% dan pada tahun 2012 sebesar 92,2%. Sedangkan pada tahun 2013 sebesar 81,9% dan pada tahun 2014 sebesar 82,8% serta tahun 2015 sebesar 36,67% 3) Analisis Keberhasilan/Kegagalan Kegiatan Pengambilan sampel air limbah yang diperiksa memenuhi syarat kesehatan pada tahun 2015 sebanyak 22 sampel dari 60 sampel (36,67%) pengambilan pada 9 (sembilan) titik. Pelaksanaan kegiatan ini belum mencapai target yang telah ditentukan yaitu 50%. Kegiatan pengambilan sampel ini dilakukan secara rutin setiap dua bulan sekali dan masih ditemukan beberapa titik yang hasil pemeriksaannya tidak memenuhi syarat baku mutu. Permasalahan yang dihadapi adalah laboratorium pendukung KKP Kelas I Makassar belum terakreditasi sehingga hasil pemeriksaan yang dikeluarkan kurang diakui. Usulan pemecahan masalah adalah sampel yang telah diambil dirujuk ke laboratorium rujukan yang memiliki akreditasi dari KAN b. Realisasi Anggaran Anggaran yang telah digunakan untuk melaksanakan kegiatan tersebut adalah Rp. 11.514.000,- (Sebelas juta lima ratus empat belas ribu rupiah) 4)

Persentase TTU yang memenuhi syarat kesehatan (PRL) a. Capaian Kinerja Organisasi 1) Pengertian Umum


Page 69

a) Pengertian Proporsi tempat-tempat umum yang memenuhi syarat kesehatan b) Definisi Operasional Pengawasan terhadap TTU yang ada di wilayah pelabuhan/ bandara sesuai SOP c) Rumus ℎ 99; ℎ 99;

ℎ (

× 100 %

2) Capaian Kinerja a) Persentase cakupan tempat - tempat umum yang memenuhi syarat kesehatan pada tahun 2015 sebesar 93,3%, pencapaian ini melebihi target yang ditentukan yakni sebesar 75%. b) Trend capaian kinerja kurun waktu 2011 – 2015 Grafik III.19 Trend Persentase Sanitasi Tempat – Tempat Umum KKP Kelas I Makassar Tahun 2011 s/d 2015 200 target 100

capaian

0

target RAK 2011

2012

2013

2014

2015

Berdasarkan grafik diatas dapat dilihat persentase sanitasi tempat – tempat umum pada tahun 2011 sebesar 50%, tahun 2012 sebesar 96,9%, tahun 2013 sebesar 71,4% sedangkan

pada tahun 2014

sebesar 100% dan pada tahun 2015 sebesar 93,33%. 3) Analisis Keberhasilan/Kegagalan Kegiatan Pelaksanaan kegiatan inspeksi sanitasi tempat – tempat umum dilaksanakan secara rutin dalam tiap bulannya. Partisipasi masyarakat sangat dibutuhkan dalam mendukung pelaksanaan kebersihan tempat – tempat umum yang ada di wilayah sekitar. Usulan pemecahan masalah adalah melaksanakan penyuluhan, sosialisasi, himbauan dan dikenakan sanksi bila ada pelanggaran


Page 70

b. Realisasi Anggaran Anggaran yang telah digunakan untuk melaksanakan kegiatan tersebut adalah Rp. 1.379.000,- (Satu juta tiga ratus tujuh puluh sembilan ribu rupiah)

8.

INDIKATOR KEDELAPAN Persentase Tempat Pengelolaan Makanan (TPM) yang memenuhi syarat kesehatan

Target persentase Tempat Pengelolaan Makanan (TPM) yang memenuhi syarat kesehatan pada tahun 2015 adalah sebesar 50%. Untuk mencapai indikator tersebut diperlukan kegiatan-kegiatan, yaitu: 1)

Persentase TPM yang memenuhi syarat sanitasi dan memiliki sertifikat laik sehat (PRL) a. Capaian Kinerja Organisasi 1) Pengertian Umum a) Pengertian Proporsi TPM yang diperiksa sesuai dengan SOP b) Definisi Operasional Pemantauan terhadap TPM yang ada di wilayah kerja KKP Makassar c) Rumus ℎ 9 . ℎ 9 .

ℎ (

× 100 %

2) Capaian Kinerja a) Persentase TPM yang memenuhi syarat sanitasi pada tahun 2015 sebesar 93,41%, pencapaian ini telah melampaui dari target yang ditentukan yakni sebesar 50%. b) Trend capaian kinerja kurun waktu 2011 – 2015 Persentase tempat pengolahan makanan yang memenuhi syarat sanitasi selama 5 (lima) tahun terakhir dapat dilihat pada grafik III.20


Page 71

Grafik III.20 Trend Persentase Tempat Pengolahan Makanan (TPM) Yang Memenuhi Syarat Sanitasi KKP Kelas I Makassar Tahun 2011 s/d 2015 120 100 80 60 40 20 0


2012

2013

2014

2015

3) Analisis Keberhasilan/Kegagalan Kegiatan Inspeksi tempat pengolaan makanan (TPM) dilaksanakan secara rutin setiap bulan di seluruh wilayah kerja KKP Kelas I Makassar. Pemeriksaan sanitasi TPM dilakukan dengan metode observasi. Instrument yang digunakan berupa kuesioner yang telah ditentukan. Setiap pengelola TPM diharapkan tetap memperhatikan kebersihan sekitar TPM utamanya sampah harus ditangani dalam 1 X 24 jam b. Realisasi Anggaran Anggaran yang telah digunakan untuk melaksanakan kegiatan tersebut adalah Rp. 5.105.000,- (Lima juta seratus lima ribu rupiah)

2)

Persentase sampel makanan yang memenuhi syarat kesehatan (PRL) a. Capaian Kinerja Organisasi 1) Pengertian Umum a) Pengertian Proporsi sampel makanan yang diperiksa memenuhi syarat kesehatan b) Definisi Operasional Pemeriksaan sampel makanan di wilayah kerja KKP Makassar c) Rumus ℎ

ℎ

(

(

ℎ (


× 100 %

Page 72

2) Capaian Kinerja a) Persentase sampel makanan yang memenuhi syarat kesehatan pada tahun 2015 sebesar 97,29%, pencapaian ini sudah melebihi target yang ditentukan yakni sebesar 95%. b) Trend capaian kinerja kurun waktu 2011 – 2015 Grafik III.21 Trend Persentase Sampel Makanan Yang Memenuhi Syarat Kesehatan KKP Kelas I Makassar Tahun 2011 s/d 2015 100 90 80 70 60 50 40 30 20

target capaian target RAK

2011

2012

2013

2014

2015

Persentase sampel makanan yang memenuhi syarat sanitasi selama 5 (lima) tahun terakhir dapat dilihat pada grafik diatas. Pada tahun 2011 sebesar 100%, tahun 2012 sebesar 99,8% sedangkan tahun 2013 sebesar 99% dan pada tahun 2014 sebesar 99,9% serta pada tahun 2015 sebesar 97,29% 3) Analisis Keberhasilan/Kegagalan Kegiatan Pemeriksaan sampel makanan yang memenuhi syarat kesehatan pada tahun 2015 sebanyak 1978 dari 2033 sampel (97,29%). Pelaksanaan kegiatan ini belum melebihi target yang telah ditentukan yaitu 98%. Kegiatan pemeriksaan sampel dilakukan berdasarkan pengambilan sampel dengan metode test kit. Seluruh sampel yang diperiksa masih ditemukan

sampel

yang

tidak

memenuhi

syarat

kesehatan.

Permasalahan yang dihadapi adalah laboratorium pendukung KKP Kelas I Makassar belum terakreditasi sehingga hasil pemeriksaan yang dikeluarkan kurang diakui. Usulan pemecahan masalah adalah sampel yang telah diambil dirujuk ke laboratorium rujukan yang memiliki akreditasi dari KAN b. Realisasi Anggaran Anggaran yang telah digunakan untuk melaksanakan kegiatan tersebut adalah Rp. 3.725.000,- (Tiga juta tujuh ratus dua puluh lima ribu rupiah) Laporan Akuntabilitas Kinerja KKP Kelas I Makassar Tahun 2015

Page 73

3)

Persentase penjamah pelabuhan/bandara

makanan

telah

jajanan

mengikuti

yang

bekerja di wilayah

penyuluhan

hiegene

sanitasi

makanan (PRL) a. Capaian Kinerja Organisasi 1) Pengertian Umum a) Pengertian Proporsi penjamah makanan yang bekerja dan terdata di wilayah pelabuhan/ bandara yang mengikuti kursus penjamah makanan b) Definisi Operasional Jumlah penjamah makanan yang bekerja di wilayah pelabuhan/ bandara yang mengikuti kursus penjamah makanan c) Rumus ℎ

%

ℎ

( ℎ

%

ℎ

( (

(

× 100 %

2) Capaian Kinerja a) Persentase penjamah makanan yang telah mengikuti kursus penjamah makanan pada tahun 2015 sebesar 75%, pencapaian ini belum mencapai target yang ditentukan yakni sebesar 80%. b) Trend capaian kinerja kurun waktu 2011 – 2015 Persentase penjamah makanan yang telah mengikuti kursus penjamah makanan dalam kurung waktu 5 (lima) tahun terakhir sejak 2011 sampai tahun 2015 dapat dilihat pada grafik dibawah ini. Pada tahun 2011 sebesar 50% sedangkan pada tahun 2012 sebesar 32,5%, tahun 2013 sebesar 51% dan pada tahun 2014 sebesar 72,7% serta tahun 2015 sebesar 75%. Grafik III.22 Trend Persentase Peserta KursusPenjamah Makanan Bagi Penjamah Makanan di Wilayah KKP Kelas I Makassar Tahun 2011 s/d 2015 100 80 60

target

40

capaian

20

target RAK

0 2011

2012

2013

2014


2015

Page 74

3) Analisis Keberhasilan/Kegagalan Kegiatan Pelaksanaan kegiatan kursus bagi penjamah makanan yang ada di wilayah pelabuhan dan bandara sebanyak 60 penjamah (75%) dari 80 penjamah yang ditargetkan pada tahun 2015. Kegiatan kursus penjamah makanan dilakukan dua kali dalam setahun

ketika

menjelang pelaksanaan ibadah haji. Masalah yang dihadapi dalam pelaksanaan kegiatan ini, adalah : a. Partisipasi penjamah untuk mengikuti kursus masih kurang b. Tidak tersedianya data base penjamah yang bekerja di wilayah KKP Makassar supaya memudahkan untuk menentukan peserta yang akan diikutikan dalam kursus Usul Pemecahan masalah : a. Diperlukan adanya sosialisasi secara terus menerus dalam rangka meningkatkan kesadaran akan pentingnya memperhatikan prinsip HSM dalam mengolah makanan. b. Dilakukan pendataan terhadap seluruh penjamah makanan yang bekerja di wilayah KKP. c. Realisasi Anggaran Anggaran yang telah digunakan untuk melaksanakan kegiatan tersebut adalah Rp. 23.592.000,- (Dua puluh tiga juta lima ratus sembilan puluh dua ribu rupiah)

9.

INDIKATOR KESEMBILAN

Persentase Pelabuhan/Bandara sehat Target persentase Pelabuhan/Bandara sehat

tahun 2015 adalah sebesar 40%.

Untuk mencapai indikator tersebut diperlukan kegiatan, yaitu:

1)

Persentase lokasi yang melakukan program pelabuhan/bandara sehat (PRL) a. Capaian Kinerja Organisasi 1) Pengertian Umum a) Pengertian Proporsi wilker yang melaksanakan forum pelabuhan sehat


Page 75

b) Definisi Operasional Terbentuknya forum pelabuhan sehat dan terlaksananya program pelabuhan/bandara sehat di wilayah kerja c) Rumus ℎ

(

( ℎ

( ' ℎ (

.

ℎ

× 100 %

2) Capaian Kinerja a) Forum Pelabuhan Sehat telah dibentuk di seluruh wilayah kerja kecuali pada Wilayah Kerja Malili dan Biringkassi. Namun, program pelabuhan sehat belum efetif dilaksanakan di setiap wilayah kerja. Hingga tahun 2015 diantara 10 lokasi hanya 5 (lima) lokasi yang melaksanakan

program

pelabuhan

sehat,

yaitu

Pelabuhan

Makassar, Pelabuhan Bajoe, Pelabuhan Parepare, Bandar Udara Internasional

Sultan

Hasanuddin

dan

Pelabuhan

Palopo.

Persentase yang dicapai pada tahun 2015 sebesar 50,00%, persentase ini sudah melebihi target yang ditentukan yakni sebesar 40%. b) Trend capaian kinerja kurun waktu 2012 – 2015. Grafik III.23 Trend Persentase Wilayah Pelaksanaan Program Pelabuhan Sehat KKP Kelas I Makassar Tahun 2012 s/d 2015 60 50 40

target

30

capaian

20

target RAK

10 0 2012

2013

2014

2015

Pelaksanaan program pelabuhan sehat di wilayah kerja KKP Kelas I Makassar dapat dilihat pada grafik diatas, pada tahun 2012 sebesar 20%, sementara pada tahun 2013 mengalami penambahan wilayah menjadi sebesar 30% diikuti tahun berikutnya pada tahun 2014 dan 2015 bertambah menjadi 50%


Page 76

3) Analisis Keberhasilan/Kegagalan Kegiatan Program forum pelabuhan sehat KKP Kelas I Makassar mulai diwacanakan pada tahun 2011 sehingga pelaksanaan forum dimulai pada tahun 2012 dengan melibatkan beberapa instansi terkait melalui kerja sama lintas sektor maupun lintas program. Beberapa masalah ditemukan selama program ini dijalankan diantaranya adalah a) Pelaksanaan program pelabuhan sehat belum berjalan secara maksimal karena masih didominasi oleh kegiatan KKP Kelas I Makassar. b) Partisipasi lintas sektor belum optimal, belum memahami fungsinya masing – masing terhadap mewujudkan pelabuhan yang sehat Usulan pemecahan masalah adalah a) Advokasi dan sosialisasi terus dilakukan serta melakukan rapat kerja di awal tahun untuk merencanakan kegiatan forum tahun berjalan atau tahun berikutnya dengan mendayagunakan seluruh anggota forum. b) Kegiatan akan difokuskan kepada masing – masing instansi yang terlibat dalam mewujudkan pelabuhan yang sehat

b. Realisasi Anggaran Anggaran yang telah digunakan untuk melaksanakan kegiatan tersebut adalah Rp. 267.032.850,- (Dua ratus enam puluh tujuh juta tiga puluh dua ribu delapan ratus lima puluh rupiah)

10.

INDIKATOR KESEPULUH


a. Capaian Kinerja Organisasi 1) Pengertian Umum a) Pengertian Hasil penilaian SAKIP KKP Kelas I Makassar pada tahun sebelumnya (tahun 2014) mendapat nilai AA


Page 77

b) Definisi Operasional Hasil penilaian SAKIP KKP Kelas I Makassar tahun 2014 yang dievaluasi oleh Aparat Pengawas Internal Pemerintah (Inspektorat Jenderal) mendapat nilai AA c) Rumus

, 9

*

,

* . ( *

× 100

2) Capaian Kinerja Hasil penilaian SAKIP KKP Kelas I Makassar tahun 2014 mendapat nilai 93 (AA) sehingga persentase capaian indikator tersebut adalah sebesar 100% 3) Analisis Keberhasilan/Kegagalan Kegiatan a) Kebijakan dan Upaya yang dilaksanakan 1) Menyiapkan bahan-bahan evaluasi serta dokumen pelaporan sebelum waktu pelaksanaan evaluasi SAKIP. 2) Menyusun dokumen LAKIP berdasarkan kaidah-kaidah dan aturan yang ditetapkan. b) Masalah yang dihadapi Kurangnya

sosialisasi

dan

pemahaman

tentang

peraturan

perundangan yang berhubungan dengan penyusunan LAKIP dan evaluasi SAKIP c) Usul pemecahan masalah Meningkatkan pengetahuan tentang penyusunan LAKIP dengan mengundang

narasumber

yang

berkompeten

dari

Lembaga

Administrasi Negara (LAN) RI b. Realisasi Anggaran Anggaran yang tersedia untuk pertemuan evaluasi SAKIP ke Pusat dan Pertemuan penetapan kinerja sebesar Rp. 19.200.000 (Sembilan belas juta dua ratus ribu rupiah) dengan realisasi sebesar Rp. 18.374.200 (Delapan belas juta tiga ratus tujuh puluh empat ribu dua ratus rupiah) atau 95,7%


Page 78

Untuk mencapai indikator tersebut diperlukan kegiatan-kegiatan, yaitu: 1)

Persentase anggaran Tanpa Blokir pada DIPA a. Capaian Kinerja Organisasi 1) Pengertian Umum a) Pengertian Persentase anggaran Tanpa Blokir pada DIPA KKP Kelas I Makassar Tahun Anggaran 2015 b) Definisi Operasional Persentase anggaran DIPA KKP Kelas I Makassar tahun 2015 yang dapat dicairkan atau tanpa blokir c) Rumus

4*

4*

'( × 100 '(

2) Capaian Kinerja Besarnya anggaran dalam DIPA KKP Kelas I Makassar tahun 2015 adalah sebesar Rp. 18.048.304.000 (delapan belas milyar empat puluh delapan juta tiga ratus empat ribu rupiah) dan terdapat Anggaran yang diblokir sebesar Rp. 2.167.254.000 (12,01%). Anggaran yang dapat digunakan sebesar Rp. 15.881.050.000 (87,99%). Sedangkan target Anggaran yang dapat digunakan atau tanpa blokir adalah sebesar 90% dari Usulan DIPA. Sehingga capaian indikator hanya 97,8% 3) Analisis Keberhasilan/Kegagalan Kegiatan a) Kebijakan dan Upaya yang dilaksanakan 1) Melakukan

pertemuan/rapat

dan

koordinasi

penyusunan

data

dukung

penyusunan

perencanaan. 2) Melakukan

pengumpulan

perencanaan ke Wilayah Kerja KKP Kelas I Makassar. 3) Menyiapkan

bahan-bahan

serta

dokumen

penyusunan

perencanaan dengan baik dan mempertimbangkan realisasi anggaran tahun sebelumnya. 4) Memperhatikan rambu-rambu dan petunjuk teknis perencanaan kegiatan b) Masalah yang dihadapi Pada DIPA Anggaran KKP Kelas I Makasar TA. 2015 terdapat anggaran yang diblokir sebesar 12,01%. Anggaran yang diblokir Laporan Akuntabilitas Kinerja KKP Kelas I Makassar Tahun 2015

Page 79

tersebut

merupakan

anggaran

untuk

kegiatan

yang

penganggarannya bersumber dari dana revisi PNBP. Aturan yang digunakan untuk penggunaan PNBP dikembalikan pada Keputusan Menteri Keuangan RI Nomor 243/KMK.06.2002 tentang Persetujuan Penggunaan Sebagian Dana Penerimaan Negara Bukan Pajak Yang Berasal Dari Penerimaan Negara Bukan Pajak Pada Direktorat

Jendral

Pemberantasan

Penyakit

Menular

Dan

Penyehatan Lingkungan, Departemen Kesehatan. Disamping itu, waktu pengesahan revisi DIPA dari penambahan PAGU PNBP sudah mendekati akhir tahun sehingga tidak cukup waktu untuk melakukan upaya buka blokir. c) Usul pemecahan masalah Mencermati aturan yang digunakan dalam penggunaan anggaran kegiatan bersumber PNBP. Merevisi sumber anggaran untuk kegiatan dukungan manajemen pada RKAKL b. Realisasi Anggaran Anggaran DIPA KKP Kelas I Makassar yang dapat dicairkan sebesar Rp. 15.881.050.000 (Lima belas milyar delapan ratus delapan puluh satu juta lima puluh rupiah) dengan Laporan Realisasi hingga bulan Desember 2015 sebesar Rp. 12.773.483.161 atau 80% 2)

Persentase pengaduan masyarakat yang ditangani a. Capaian Kinerja Organisasi 1) Pengertian Umum a) Pengertian Persentase pengaduan masyarakat yang ditangani (dalam kurun waktu tahun 2015) b) Definisi Operasional Pengaduan masyarakat yang diterima di KKP Kelas I Makassar dan ditangani dengan baik c) Rumus ℎ ℎ

( (

× 100

2) Capaian Kinerja Pelayanan yang diberikan telah memuaskan pengguna jasa Kantor Kesehatan Pelabuhan Kelas I Makassar dengan tidak adanya Laporan Akuntabilitas Kinerja KKP Kelas I Makassar Tahun 2015

Page 80

pengaduan masyarakat yang diterima oleh KKP Kelas I Makassar. Persentase capaian adalah 100% 3) Analisis Keberhasilan/Kegagalan Kegiatan a) Kebijakan dan Upaya yang dilaksanakan Memberikan pelayanan yang baik dan prima sesuai dengan SOP dan memberikan jaminan mutu pelayanan dengan menerapkan pelayanan

dengan

sertifikasi

ISO.

Melengkapi

sarana

dan

prasarana pendukung dalam pelayanan terhadap masyarakat berkaitan dengan tupoksi KKP b) Masalah yang dihadapi Belum dibentuknya tim khusus untuk pelayanan penanganan pengaduan masyarakat c) Usul pemecahan masalah Meningkatkan mutu pelayanan yang diberikan kepada masyarakat dan membentuk tim penanganan pengaduan masyarakat b. Realisasi Anggaran Tidak ada penganggaran khusus untuk pelayanan pengaduan masyarakat 3)

Tersusunnya laporan keuangan tepat waktu sesuai dengan ketentuan a. Capaian Kinerja Organisasi 1) Pengertian Umum a) Pengertian Laporan keuangan yang dilaporkan tepat waktu sesuai ketentuan b) Definisi Operasional Jumlah Penyampaian Laporan keuangan ke KPPN tepat waktu tiap bulannya yaitu paling lambat tanggal 10 setiap bulan c) Rumus ℎ

12

'

(

(

× 100

2) Capaian Kinerja Persentase penyampaian Laporan keuangan ke KPPN tepat waktu sebesar 66,7%. Jumlah bulan penyampaian laporan keuangan tepat waktu adalah 8 bulan. Keterlambatan terjadi pada bulan Januari, Februari, Oktober dan Desember. Keterlambatan pada bulan Januari


Page 81

dan Februari terjadi karena adanya perubahan aplikasi dari SAKPA ke SAIBA. 3) Analisis Keberhasilan/Kegagalan Kegiatan a) Kebijakan dan Upaya yang dilaksanakan Menyampaikan ke masing-masing Bidang/Bagian untuk segera memasukkan Laporan Pertanggungjawaban kegiatan yang telah dilaksanakan tiap bulan b) Masalah yang dihadapi Belum ditetapkannya SOP khususnya yang mengatur batas waktu penyampaian

laporan

pertanggungjawaban

oleh

pelaksana

kegiatan ke pejabat/pengelola keuangan c) Usul pemecahan masalah Perlu ditetapkan SOP yang mengatur mekanisme dan batas waktu penyampaian

laporan

pertanggungjawaban

oleh

pelaksana

kegiatan ke pejabat/pengelola keuangan b. Realisasi Anggaran Anggaran untuk Laporan Keuangan dan konsultasi SAI & SIMAK BMN dalam RKAKL 2015 sebesar Rp. 115.440.0000 (seratus lima belas juta empat ratus empat puluh ribu rupiah) dengan realisasi Rp. 114.491.500 atau 99,18%

4)

Penyampaian laporan bulanan ke pusat tepat waktu a. Capaian Kinerja Organisasi 1) Pengertian Umum a) Pengertian Penyampaian laporan simkespel ke pusat tepat waktu b) Definisi Operasional Laporan Simkespel tahun 2015 yang dikirimkan ke pusat melalui email tepat waktu tiap bulan (deadline tanggal 10 bulan berjalan) c) Rumus ℎ

%

ℎ

'

,

(

(

(

× 100

2) Capaian Kinerja Persentase pencapaian adalah 70%. Jumlah bulan penyampaian laporan Simkespel tepat waktu sebanyak 7 (tujuh) bulan yakni Laporan Akuntabilitas Kinerja KKP Kelas I Makassar Tahun 2015

Page 82

Simkespel bulan April, Mei, Juni, Juli, Agustus, Oktober dan November.Berikut daftar tanggal penyampaian laporan Simkespel tahun 2015. Grafik III.23 Trend Penyampaian Laporan Simkespel Perbulan KKP Kelas I Makassar Tahun 2015 Tanggal Pelaporan

19 13

11

13 6

Jan

Deadline

Feb

Mar

Apr

7

5 Mei

7

Jun

Simkespel Januari Februari Maret April Mei Juni Juli Agustus September Oktober November Desember

9

Jul

Ags

9

Sept

Okt

12

9

Nov

Des

Tanggal Pelaporan 11 Februari 2015 19 Maret 2015 13 April 2015 06 Mei 2015 05 Juni 2015 07 Juli 2015 07 Agustus 2015 09 September 2015 13 Oktober 2015 09 November 2015 09 Desember 2015 12 Januari 2016

Tabel III.2 Penyampaian Laporan Simkespel Perbulan KKP Kelas I MakassarTahun 2015 Pada

periode

Bulan

Januari,

Februari

dan

Maret

mengalami

keterlambatan karena belum ditetapkannya batas waktu penerimaan laporan dari Wilker dan bidang. Pada bulan September merupakan musim haji sehingga penyampaian laporan Simkespel juga mengalami keterlambatan.

Laporan

Simkespel

bulan Desember

mengalami

keterlambatan karena laporan Simkespel dari Wilker Pelabuhan Makassar terlambat dikirimkan


Page 83

3) Analisis Keberhasilan/Kegagalan Kegiatan a) Kebijakan dan Upaya yang dilaksanakan 1) Koordinasi antara penyusun laporan Simkespel dengan bidang dan wilayah kerja dalam pengumpulan data Simkespel. Komunikasi melalui telepon, memanfaatkan media social dan sms untuk mengkonfirmasi data Simkespel yang diterima. 2) Menetapkan batas waktu pengiriman laporan dari Wilker dan bidang b) Masalah yang dihadapi 1) Kendala yang dihadapi adalah layanan internet yang kurang memadai. 2) Data rekapan Simkespel dari Wilker yang terkadang tidak sinkron dengan data yang direkap per bidang. 3) Keterlambatan pengumpulan Simkespel dari Wilker. 4) Format Simkespel dalam bentuk excel yang menggunakan rumus diisi secara manual sehingga merubah rumus yang telah dibuat c) Usul pemecahan masalah 1) Perbaikan masalah layanan internet dengan mengganti rekanan penyedia layanan internet yang lebih memadai dan untuk Wilker dianggarkan Modem dengan kuota per tahun. 2) Diadakan pertemuan Simkespel di Induk untuk membahas permasalahan

pengisian

Simkespel

dan

aturan

batas

pengiriman data Simkespel per bulan dari Wilker dan Bidang b. Realisasi Anggaran Anggaran yang tersedia untuk pemeliharaan jaringan internet sebesar Rp. 1.490.000 dengan realisasi 100%. Anggaran untuk langganan telepon, fax dan pulsa/internet sebesar Rp. 84.000.000 (delapan puluh empat juta rupiah) dengan realisasi Rp. 22.461.682 atau 26,7%

5)

Persentase penyajian kegiatan melalui media website a. Capaian Kinerja Organisasi 1) Pengertian Umum a) Pengertian Persentase penyajian kegiatan yang diupload melalui website


Page 84

b) Definisi Operasional Jumlah bulan penyajian kegiatan berupa artikel atau berita melalui website KKP Makassar selama tahun 2015 c) Rumus ℎ

( . (

12

' × 100

2) Capaian Kinerja Persentase pencapaian hanya 33%. Update artikel atau berita pada website KKP Makassar hanya ada pada bulan April, Oktober, November dan Desember 3) Analisis Keberhasilan/Kegagalan Kegiatan a) Kebijakan dan Upaya yang dilaksanakan Menyediakan anggaran honor bagi pengelola website termasuk penanggung jawab, editor, web admin, redaktur dan pembuat artikel. Membuka peluang untuk semua pegawai KKP Kelas I Makassar untuk memasukkan artikel kegiatan b) Masalah yang dihadapi Kendala yang dihadapi adalah layanan internet yang kurang memadai. Alamat web KKP Makassar yakni kkp-makassar.com tidak dapat diakses sehingga dibuat alamat web baru yakni kkpmakassar.com pada bulan Oktober 2015 c) Usul pemecahan masalah Memperbaiki layanan internet dengan mengganti rekanan penyedia layanan internet dan menambah kuota b. Realisasi Anggaran Anggaran yang tersedia untuk pemeliharaan jaringan internet sebesar Rp. 1.490.000 dengan realisasi 100%. Honor pengelola website sebesar Rp. 69.360.000. 11.

INDIKATOR KESEBELAS



Page 85

Target persentase wilker yang ditingkatkan sarana dan Prasarananya pada tahun 2015 adalah sebesar 50%. Untuk mencapai indikator tersebut diperlukan kegiatankegiatan, yaitu: 1)

Persentase Wilker yang memiliki aset tanah milik Kemenkes a. Capaian Kinerja Organisasi 1) Pengertian Umum a) Pengertian Persentase kepemilikan tanah di Wilker KKP Kelas I Makassar b) Definisi Operasional Jumlah Wilker KKP Kelas I Makassar yang memiliki aset tanah milik Kemenkes sampai dengan tahun 2015 c) Rumus ℎ 8 ( ℎ 8 (

(

(

ℎ

( ℎ

( (

(

× 100

2) Capaian Kinerja Persentase capaian indikator adalah 100% dimana jumlah Wilker KKP Kelas I Makassar yang telah memiliki aset tanah milik Kemenkes sejalan dengan target capaian tahun 2015 yaitu sebanyak 5 Wilker yakni Tanah di Bandara Internasional Sultan Hasanuddin, Wilker Awerange, Parepare, Bajoe dan Palopo 3) Analisis Keberhasilan/Kegagalan Kegiatan a. Kebijakan dan Upaya yang dilaksanakan Menyiapkan perencanaan anggaran untuk pengusulan pengadaan tanah dengan menyiapkan dokumen-dokumen pendukung b. Masalah yang dihadapi Adanya

kebijakan

moratorium

pembangunan

gedung

dan

pembelian tanah oleh pemerintah pusat c. Usul pemecahan masalah Mengusulkan anggaran pembelian tanah untuk semua Wilker KKP Kelas I Makassar b. Realisasi Anggaran Anggaran yang tersedia untuk pengadaan Tanah di Wilker Awerange tahun 2015 sebesar Rp. 490.000.000 (Empat ratus sembilan puluh juta rupiah)


Page 86

dengan realisasi sebesar Rp. 487.197.100 (Empat ratus delapan puluh tujuh juta seratus sembilan puluh tujuh ribu seratus rupiah) atau 99,43%

2)

Persentase Wilker yang memiliki gedung milik Kemenkes a. Capaian Kinerja Organisasi 1) Pengertian Umum a) Pengertian Proporsi kepemilikan gedung di Wilker KKP Kelas I Makassar b) Definisi Operasional Jumlah Wilker KKP Kelas I Makassar yang memiliki gedung milik Kemenkes sampai dengan tahun 2015 c) Rumus ℎ 8 ( ℎ 8 (

(

(

(

( (

(

× 100

2) Capaian Kinerja Target persentase Wilker yang memiliki gedung milik Kemenkes tahun 2015 adalah 30%. Jumlah Wilker saat ini yang telah memiliki gedung milik Kemenkes sebanyak 3 Wilker yaitu gedung di Pelabuhan Laut Makassar, Bandara Sultan Hasanuddin dan di Parepare. Persentase capaian target adalah 100% 3) Analisis Keberhasilan/Kegagalan Kegiatan a) Kebijakan dan Upaya yang dilaksanakan Menyediakan anggaran untuk pembangunan gedung pada DIPA KKP Kelas I Makassar b) Masalah yang dihadapi Adanya

kebijakan

moratorium

pembangunan

gedung

dan

pembelian tanah oleh pemerintah pusat c) Usul pemecahan masalah Mengusulkan anggaran pembangunan gedung untuk Wilker yang belum memiliki gedung kantor milik Kemenkes b. Realisasi Anggaran Anggaran yang tersedia untuk pengadaan gedung di Wilker Palopo sebesar Rp. 39.998.000 (Tiga puluh sembilan juta sembilan ratus sembilan puluh delapan ribu rupiah) dengan realisasi Rp. 39.710.000 (tiga puluh


Page 87

sembilan juta tujuh ratus sepuluh ribu rupiah) atau 99,28% untuk perencanaan pembangunan gedung

B.

SUMBER DAYA Dalam mencapai kinerjanya, Kantor Kesehatan Pelabuhan Kelas I Makassar didukung oleh beberapa sumber daya antara lain Sumber Daya Manusia, Sumber Daya Anggaran dan Sumber Daya Sarana dan Prasarana. 1.

SUMBER DAYA MANUSIA Jumlahpegawai Kantor Kesehatan Pelabuhan Kelas I Makassar sampai dengan tanggal 31 Desember 2015sebanyak120 (Seratus dua puluh) orang ditambah tenaga pramubakti (satpam dan sopir) 12 (dua belas) orangdengan rincian sebagai berikut. a.

Menurut Jabatan: • Jabatan Struktural

=

13 orang

Jabatan Fungsional Tertentu

=

19 orang

Jabatan Fungsinal Umum

=

88 orang

=

12 orang; terdiri dari :

• Staf/Jabatan Fungsional

• Satpam dan Sopir

b.

c.

-

Pengamanan Kantor (Satpam)

=

5 orang

-

Pengemudi (Sopir)

=

7 orang

• Golongan II

=

31 orang

• Golongan III

=

77 orang

• Golongan IV

=

12 orang

Menurut Golongan:

Menurut Pendidikan: • SD

=- orang;

• SLTP

=- orang;

• SLTA

=5orang;

• D3

=

41orang, terdiri dari:

-

D3 Kesehatan

=

38 orang

-

D3 Ekonomi Akuntansi

=

2orang

-

D3 Komputer

=

1 orang

=

1orang;

● D4


Page 88

● S1

=

40orang;

● S2

=

33 orang;

Dilihat dari jenis dan tingkat pendidikan, SDM di dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsi Kantor Kesehatan Kelas I Makassar dapat diuraikan sebagai berikut: - S2 sebanyak 27,5% - S1 sebanyak 33,3% - D4 MIPA sebanyak 0,8%, hanya 1 orang. - D3 sebanyak 34,2% dengan D3 Kesehatan sebanyak 92,7% dan D3 dari Non Kesehatan sebanyak 7,3% yakni D3 Ekonomi Akuntansi dan D3 Komputer. - SLTA sebanyak 5 orang atau 4,2% Jenis dan tingkat pendidikan tersebut menunjukkan kekuatan SDM di Kantor Kesehatan Pelabuhan Kelas I Makassar.Dengan proporsi SDM yang ada, telah cukup memadai namun masih perlu peningkatan kualitas terutama dalam pemahaman dan pelaksanaan kegiatan dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsi Kantor Kesehatan Pelabuhan.Untuk itu selain melalui peningkatan jenjang pendidikan formal, peningkatan kualitas SDM tersebut dapat dilakukan melalui pelatihan-pelatihan teknis dan diskusi-diskusi teknis baik melalui pertemuan secara langsung maupun dengan memanfaatkan media social yang sedang berkembang sangat cepat saat ini. 2.

SUMBER DAYA ANGGARAN Pelaksanaan program dan kegiatan untuk mencapai indikator yang telah ditetapkan harus didukung oleh ketersediaan sumber daya anggaran. Besarnya alokasi anggaranKantor Kesehatan Pelabuhan Kelas I

Makassar

untuk

Tahun

Anggaran

2015adalah

sebesar

Rp.18.048.304.000,- (Delapan belas milyar empat puluh delapan juta tiga ratus empat ribu rupiah) namun terdapat anggaran yang diblokir sebesar Rp. 2.167.254.000. Sehingga Anggaran yang dapat digunakan untuk Tahun Anggaran 2015 adalah sebesar Rp.15.881.050.000. Jumlah anggaran tersebut terdiri dari Rp. 10.814.273.000 (Sepuluh milyar delapan ratus empat belas juta dua ratus tujuh puluh tiga ribu rupiah) bersumber dari PNBP dan Rp. 7.234.031.000 (tujuh milyar dua ratus tiga puluh empat juta tiga puluh satu ribu rupiah) berasal dari Rupiah Murni.


Page 89

Besarnya alokasi anggaran untuk masing-masing kegiatan pada tahun 2015 adalah sebagai berikut : Tabel . Alokasi Anggaran Kantor Kesehatan Pelabuhan Kelas I MakassarTahun 2015 NO

Kegiatan

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

Dokumen Perencanaan dan Anggaran Dokumen Evaluasi dan Pelaporan Laporan Keuangan Laporan Aset Negara (BMN) Layanan Administrasi Kepegawaian Administrasi Ketatausahaan dan Pimpinan Layanan Perkantoran Perangkat Pengolahan Data dan Komunikasi Peralatan dan Fasilitas Perkantoran Gedung dan Bangunan IT Surveilans dan Respon KLB * Jejaring Kerja Surveilans * Tenaga terlatih Bidang Surveilans, Imunisasi, Karantina dan Kesehatan Matra * Alat Kesehatan Upaya Pengendalian Faktor Risiko PHEIC di pintu Masuk Negara * Upaya Penyelenggaraan Program Karantina dan KesehatanPelabuhan * Tenaga Terlatih Bidang Kesehatan Matra * Certivicate Of Pratique Dokumen SSCC Dokumen Rujukan Orang Sakit Dokumen ICV * Laporan lalu lintas komoditi OMKABA ekspor impor Dokumen ijin angkut jenasah Pelayanan Kesehatan Haji Debarkasi Dalam Kota Sistem Manajemen Kesehatan Pelabuhan * Surveilans Epidemiologi dan Respon KKM dan Faktor Risikonya * Implementasi IHR 2005 * KKP yang melaksanakan pengawasan alat angkut sesuai standard kekarantinaan kesehatan * Pelabuhan/bandar udara/PLBDN yang dilakukan pengawasan alatangkut sesuai standar kekarantinaan kesehatan * KKP yang melaksanakan pengawasan lingkungan pintu masuk amandari faktor risiko KKM *

13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30


Jumlah Pagu (Rp) 169.140.000 142.310.000 70.180.000 45.260.000 180.532.000 22.000.000 8.218.592.000 13.000.000 329.540.000 2.483.658.000 111.250.000 48.000.000 292.762.000 164.719.000 681.171.000 657.765.000 12.954.000 19.080.000 6.300.000 69.600.000 161.484.000 43.934.000 13.310.000 474.150.000 170.450.000 252.250.000 309.169.000 36.800.000 48.000.000 48.000.000 Page 90

31

Rencana Kontinjensi Penanggulangan Kedaruratan KesehatanMasyarakat Perangkat Pengolah Data dan Komunikasi Penurunan Kasus penyakit arbovirosis Penatalaksanaan kasus malaria sesuai standar Penatalaksanaan kasus malaria sesuai standar Menurunkan kasus Pes pd manusia

144.130.000

32 33 34 35 36 37 Luas Wilayah Bebas Vektor Pes 38 Luas Wilayah Bebas Vektor DBD 39 Luas Wilayah Bebas Vektor Diare Laporan pengendalian penyakit bersumber binatang di 40 pelabuhan/bandara/PLBD * 41 Laporan Pengendalian Kasus HIV pada orang dewasa Tenaga kesehatan terlatih bidang penyakit menular 42 langsung Laporan pengendalian penyakit menular langsung di 43 pelabuhan/bandara/PLBD * 44 Pengembangan SDM Pengendalian PTM 45 Surveilans Epidemiologi PPTM 46 Komunikasi, Informasi dan Edukasi * 47 Dokumen Pelaksanaan Peningkatan Akses Air Minum 48 Dokumen Pelaksanaan Higiene Sanitasi Pangan Siap Saji Dokumen Pelaksanaan Penyehatan Kawasan Sanitasi 49 darurat 50 Dokumen PelaksanaanTempat-Tempat Umum 51 Alat kesehatan penyehatan lingkungan Keterangan : *) terdapat dana yang diblokir 3.

198.750.000 54.058.000 57.202.000 57.202.000 63.748.000 58.180.000 137.080.000 16.852.000 57.255.000 111.460.000 45.420.000 86.815.000 49.250.000 176.392.000 135.533.000 54.120.000 89.006.000 324.139.000 36.774.000 121.000.000

SUMBER DAYA SARANA DAN PRASARANA Selain dukungan Sumber Daya Manusia dan Sumber Daya Anggaran, dukungan sarana dan prasarana juga mutlak diperlukan dalam pencapaian indikator kinerja. Pemenuhan dukungan sarana dan prasarana tersebut secara bertahap terus ditingkatkan, baik di kantor induk maupun di semua wilayah kerja.Jenis dan jumlah sarana/prasarana Kantor Kesehatan Pelabuhan Kelas I Makassar sampai 31 Desember 2015 adalah : Tabel III.3 Sarana dan PrasaranaKantor Kesehatan Pelabuhan Kelas I MakassarTahun 2015 No

Sarana/Prasarana

Satuan Jumlah

1

Tanah

Lokasi

5

Keterangan Bandara Sultan Hasanuddin, Awerange,


Page 91

2

Bangunan Kantor

Unit

3

3 4 5 6 7 8 9

Station Wagon Sepeda Motor Mobil Ambulance Kendaraan Klinik Kendaraan Taktis Speed Boat Kendaraan bermotor penumpang lainnya PC Unit Laptop Note Book

Unit Unit Unit Unit Unit Unit Unit

1 19 7 1 5 1 1

Buah Buah Buah

12 35 9

10 11 12

Parepare, Bajoe, dan Palopo Pelabuhan Laut Makassar, Bandara Sultan Hasanuddin, dan Parepare

Ketersediaan sarana dan prasarana khususnya di beberapa wilker masih sangat terbatas. Semua wilker belum memiliki bangunan kantor sendiri,

pelayanan

dilaksanakan

menggunakan

gedung

milik

BUMN/instansi lain yang disewa.


Page 92

BAB IV PENUTUP

Demikian Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) Kantor Kesehatan Pelabuhan Kelas I Makassar dibuat untuk memberikan gambaran secara jelas dan menyeluruh mengenai kinerja Kantor Kesehatan Pelabuhan Kelas I Makassar di tahun 2015. LAKIP tersebut juga dan dapat menjadi acuan untuk menentukan target dan kebijakan di tahun 2016 dan penyusunan perencanaan di tahun berikutnya.. LAKIP ini menjadi pertanggungjawaban pelaksanaan tugas pokok dan fungsi serta pengelolaan sumber daya, baik sumber daya manusia, sumber daya anggaran maupun sumber daya sarana/prasarana dan pelaksanaan kebijakan dan program KKP Kelas I Makassar. Didalam kerangka akuntabilitas kinerja, peranan LAKIP ini bagi KKP kelas I Makassar juga sebagai alat kendali, alat penilai kualitas kinerja dan alat pendorong terwujudnya good governance. Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah ini dibuat juga sebagai bahan evaluasi kinerja, dan diharapkan semakin hari semakin baik dan terjadi peningkatan, karena itu pula KKP Kelas I Makassar terus melakukan pembenahan dalam internal organisasinya untuk mencapai kinerja sesuai target yang ditetapkan. Dalam persfektif lebih luas, manfaat LAKIP ini bagi institusi luar dan masyarakat adalah sebagai media pertanggungjawaban kepada publik untuk menilai kinerja KKP Kelas I Makassar dalam kurun waktu 2015. Harapan kami semoga laporan ini bisa menjadi awal terwujudnya pemerintah Indonesia yang bersih (good governance) bebas korupsi, kolusi dan nepotisme (KKN) khususnya di intern Kantor Kesehatan Pelabuhan Kelas I Makassar. Keberhasilan yang telah dicapai tahun 2015 merupakan titik awal untuk melanjutkan pelaksanaan program dan kegiatan pada pada periode tahun 2016 dan tahun berikutnya dan sekaligus menjadi barometer agar kegiatan-kegiatan di masa mendatang dapat dilaksanakan secara lebih efektif dan efisien. Sedangkan segala kekurangan dan hal-hal yang menghambat tercapainya target dan rencana kegiatan diharapkan dapat dicari solusi serta diselesaikan dengan mengedepankan profesionalisme dan kekeluargaan di lingkungan Kantor Kesehatan Pelabuhan Kelas I Makassar .


Page 93

PUSTAKA ACUAN

Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) KKP Kelas I Makassar tahun anggaran 2015 Daftar Urut Kepangkatan (DUK) KKP Kelas I Makassar, tahun 2015 Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) KKP Kelas I Makassar, KKP Kelas I Makassar tahun 2014 Laporan Keuangan KKP Kelas I Makassar tahun 2015 Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 29 Tahun 2010 tentang Pedoman Penyusunan Penetapan Kinerja dan Pelaporan Akuntabilitas Instansi Pemerintah Permenkes RI No. 2416/Menkes/Per/XII/2011 tentang Petunjuk Pelaksanaan Penetapan Kinerja dan Pelaporan Akuntabilitas Kinerja Kementerian Kesehatan. Permenkes RI No. 2348/Menkes/PER/XII/2012 tentang Perubahan atas Permenkes RI No. 356/Menkes/PER/IV/2008 tentang Struktur Organisasi dan Tata Kerja Kantor Kesehatan Pelabuhan Rencana Aksi Kegiatan (RAK) KKP Kelas I Makassar Tahun 2015-2019, KKP Kelas I Makassar Tahun 2016


Page 94

PENYUSUN

Penanggung jawab

: dr. H. Lucky Tjahjono, M. Kes

Kontributor

: Dra. Aisyah Sufrie, MSc.PH H. Anas, SKM, M.Kes dr. Bambang Budiman Nirwan, SKM, M.Kes Sarli, S.Sos, M.Si Hj. Sukarni, SKM, M.Kes Nurdin, SKM Masnar, AMd.KL, SE Markus Minggu, SKM, M.Kes Hj. Jumuriah, SKM, M.Kes dr. Hj. Juniarty Naim

Koordinator Pelaksana

: Yusrianto, SKM

Ketua

: Tubianto Anang Zulfikar, SKM, M.Epid

Sekretaris

: Turbowo, SKM, M.Kes

Anggota

: 1.

Abdul Rahman Mustafa, SKM

2. Nurhayati HL, SKM 3. Ismainar, AMK 4. Fathul Jannah, AMd.Kep 5. Abd. Gani Buatan, SKM 6. Abd. Rahman S, AMd.KL 7. Amriana Amin, AMd.Ak 8. Nining Ayu Purnama, S.Kom 9. Arfiani, SKM


Page 95

KATA PENGANTAR. Makassar, Januari Kepala Kantor Kesehatan Pelabuhan Kelas I Makassar, dr. Lucky Tjahjono, M.Kes NIP

Recommend Documents