Makassar, 31 Desember 2015 Kepala Perwakilan, Deni Suardini NIP

KATA PENGANTAR

Berdasarkan Peraturan Presiden No.29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah dan Permenpan No.53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah, maka setiap instansi pemerintah diwajibkan untuk melaporkan pertanggungjawaban atas pelaksanaan tugas pokok dan fungsinya selama satu tahun dalam Laporan Kinerja (LKj). Melaksanakan Peraturan Presiden Republik Indonesia tersebut dan sebagai wujud penerapan tata kelola kepemerintahan yang baik (good governance) dan akuntabel, maka Perwakilan BPKP Provinsi Sulawesi Selatan sebagai salah satu instansi pemerintah berkewajiban juga untuk menyusun Laporan Kinerja (LKj) Perwakilan BPKP Provinsi Sulawesi Selatan tahun 2015. Laporan Kinerja (LKj) tersebut dimaksudkan sebagai Laporan dari Kinerja yang telah dilaksanakan oleh Perwakilan BPKP Provinsi Sulawesi Selatan selama Tahun 2015. Penyusunan Laporan Kinerja (LKj) ini telah didukung dengan sistem pengelolaan data kinerja di lingkungan BPKP melalui penggunaan New IPMS (New Integrated Performance Management System), serta sistem pengelolaan data keuangan melalui penggunaan Sistem Akuntansi Instansi (SAI). Informasi yang disajikan dalam Laporan Kinerja (LKj) 2015 mencakup realisasi kinerja tahun 2015 yang meliputi output dan outcome serta perbandingan-perbandingan yang relevan. Tahun 2015 ini merupakan periode pertama pelaksanaan Renstra Perwakilan BPKP Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2015-2019.

Laporan Kinerja Perwakilan BPKP Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2015

i

Laporan Kinerja (LKj) Perwakilan BPKP Provinsi Sulawesi Selatan, selain sebagai media pertanggungjawaban atas mandat yang diemban dan kinerja yang telah ditetapkan, juga menjadi media pemantauan atas pencapaian kinerja serta memberikan umpan balik bagi upaya perbaikan kinerja pada masa yang akan datang. Semoga Laporan Kinerja (LKj) Perwakilan BPKP Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2015 ini menjadi bagian dari kecukupan Akuntabilitas Kinerja Perwakilan BPKP Provinsi Sulawesi Selatan, serta bermanfaat bagi Perwakilan BPKP Provinsi Sulawesi Selatan dalam rangka meningkatkan kinerja di masa-masa mendatang dan bagi BPKP secara keseluruhan serta pihak yang berkepentingan dalam menilai Akuntabilitas Perwakilan BPKP Provinsi Sulawesi Selatan.

Makassar, 31 Desember 2015 Kepala Perwakilan,

Deni Suardini NIP 19650621 198703 1 001


ii

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR.......................................................................................

i

DAFTAR ISI..................................................................................................

iii

RINGKASAN EKSEKUTIF...............................................................................

vi

Bab I.

PENDAHULUAN..........................................................................

1

A. TUGAS DAN FUNGSI......................................................................................

1

B. ASPEK STRATEGIS ORGANISASI.....................................................................

3

1. ASPEK STRATEGIS EKSTERNAL.........................................................

3

2. ASPEK STRATEGIS INTERNAL...........................................................

6

C. KEGIATAN DAN PRODUK ORGANISASI..........................................................

11

D. STRUKTUR ORGANISASI................................................................................ E. SISTEMATIKA PENYAJIAN..............................................................................

12

PERENCANAAN DAN PERJANJIAN KINERJA.................................

15

A. RENCANA STRATEGIS 2015-2019..................................................................

15

1. PERNYATAAN VISI............................................................................

15

2. PERNYATAAN MISI..........................................................................

16

3. TUJUAN...........................................................................................

16

4. SASARAN STRATEGIS.......................................................................

18

5. SASARAN PROGRAM.......................................................................

19

6. INDIKATOR KINERJA UTAMA...........................................................

19

Bab II.


13

iii

7. PROGRAM DAN KEGIATAN..............................................................

19

B. PERJANJIAN KINERJA 2015............................................................................

21

Bab III. AKUNTABILITAS KINERJA............................................................

23

A. CAPAIAN KINERJA 2015...............................................................................

23

B. ANALISIS CAPAIAN KINERJA 2015...............................................................

24

1. Sasaran I

: Perbaikan Pengelolaan Keuangan Negara..............

24

2. Sasaran II : Meningkatnya Kualitas Penerapan SPI KLPK serta Meningkatnya Upaya Pencegahan Korupsi ....................................

95

3. Sasaran III : Meningkatnya Kapabilitas Pengawasan Intern K/L/P................................................................................................

102

4. Sasaran IV : Meningkatnya Kualitas Layanan Dukungan Teknis pengawasan....................................................................................

106

C. REALISASI KEUANGAN 2015.......................................................................

108

Bab IV. PENUTUP....................................................................................

110

LAMPIRAN Lampiran I Lampiran II

Tapkin 2015 Capaian Output Tahun 2015

Lampiran III Perbandingan Capaian Output Tahun 2015 dengan Tahun 2014 Lampiran IV Capaian Outcome Tahun 2015 Lampiran V

Perbandingan Capaian Outcome Tahun 2015 dengan Tahun 2014

Lampiran VI Hasil Assessment Tata Kelola APIP


iv

Lampiran VII

Opini BPK atas LKPD Tahun 2014

Lampiran VIII Opini dan Nilai Kinerja PDAM Tahun 2014 Lampiran IX Lampiran X

Daftar Atensi Tahun 2015 Rekapitulasi Penyelenggaraan Diklat di Kantor Pengelola Diklat Pusdiklatwas BPKP di Makassar


v

RINGKASAN EKSEKUTIF

Perwakilan BPKP Provinsi Sulawesi Selatan telah menyusun Rencana Strategis (Renstra) Tahun 2015-2019 yang memuat visi, misi, tujuan, sasaran dan kegiatan, dilengkapi dengan indikator kinerja dan target yang akan dicapai, untuk selanjutnya menjadi acuan dalam penyusunan Perjanjian Kinerja setiap tahun. Pencapaian target dan indikator kinerja setiap tahunnya diungkapkan dalam Laporan Kinerja (LKj). Laporan Kinerja (LKj) Perwakilan BPKP Provinsi Sulawesi Selatan tahun 2015 ini merupakan salah satu media yang menunjukkan kesiapan Perwakilan BPKP Provinsi Sulawesi Selatan dalam menjawab pertanyaan atas kinerja tahun 2015. Selain itu, Laporan Kinerja (LKj) ini juga sebagai alat kendali dan alat pengukuran kinerja secara kuantitatif menuju terwujudnya akuntabilitas keuangan negara yang berkualitas. Hasil penilaian atas pelaksanaan kinerja tahun 2015 menunjukkan bahwa ratarata sasaran program Perwakilan BPKP Provinsi Sulawesi Selatan telah tercapai. Keberhasilan capaian sasaran strategis diukur dengan Indikator Kinerja Utama (IKU) yang menggambarkan peran Perwakilan BPKP Provinsi Sulawesi Selatan dalam memberikan nilai tambah bagi stakeholders. Realisasi pencapaian empat sasaran program tersebut di atas, adalah sebagai berikut: 1. Perbaikan Pengelolaan Keuangan Negara Capaian sasaran sasaran program ini ditunjukkan oleh capaian satu IKU outcome dan satu indikator output. Capaian outcome untuk tahun 2015 sebanyak 41,38% atau mencapai 103,45% dari target tahun 2015 sebesar 40%. Sedangkan capaian output untuk tahun 2015 sejumlah 145 rekomendasi atau mencapai 100% dari target sebesar 145 rekomendasi.


vi

2. Meningkatnya Kualitas Penerapan SPI KLPK serta Meningkatnya Upaya Pencegahan Korupsi Capaian sasaran sasaran program ini ditunjukkan oleh capaian satu IKU outcome dan satu indikator output. Capaian outcome untuk tahun 2015 sebanyak 50% atau mencapai 100% dari target tahun 2015 sebesar 50%. Sedangkan capaian output untuk tahun 2015 sejumlah 2 rekomendasi atau mencapai 100% dari target sebesar 2 rekomendasi. 3. Meningkatnya Kapabilitas Pengawasan Intern K/L/P Capaian sasaran sasaran program ini ditunjukkan oleh capaian satu IKU outcome dan satu indikator output. Capaian outcome untuk tahun 2015 sebanyak 0% atau mencapai 0% dari target tahun 2015 sebesar 5%. Sedangkan capaian output untuk tahun 2015 sejumlah 2 rekomendasi atau mencapai 100% dari target sebesar 2 rekomendasi. Belum tercapainya Kondisi existing kapabilitas APIP tahun 2014 di Provinsi Sulawesi Selatan, adalah empat APIP PEMDA berada pada Level “2 Dengan Catatan” dan sisanya sebanyak 21 APIP PEMDA masih berada pada Level “1”. Hal ini menunjukkan masih jauh dari target RPJMN 2015 – 2019 yaitu sebanyak 85,00% dari APIP PEMDA. Dalam tahun 2015 target pencapaian kapabilitas APIP PEMDA di Provinsi Sulawesi Selatan belum ada, namun Pewakilan BPKP Provinsi Sulawesi Selatan sudah mencanangkan target Kapabalitas APIP PEMDA Level 3 dalam tahun 2016 sebanyak 25,00% dari jumlah 25 Pemerintah Daerah atau enam Pemerintah Daerah. 4. Meningkatnya Kualitas Layanan Dukungan Teknis pengawasan Capaian sasaran sasaran program ini ditunjukkan oleh capaian satu IKU outcome dan tiga indikator output. Capaian outcome untuk tahun 2015 sebanyak 7,2 atau mencapai 102,86% dari target tahun 2015 sebesar 7. Sedangkan capaian output untuk tahun 2015 sejumlah 86 laporan dan 61 unit sarana prasarana atau mencapai 229,69% dari target sebesar 60 laporan dan 4 unit sarana prasarana. Selain pencapaian sasaran program, beberapa hal yang merupakan hasil konkrit dari peran pengawasan oleh Perwakilan BPKP Sulawesi Selatan selaku Internal Auditor Presiden selama tahun 2015 antara lain:


vii

1.

Nilai penyelamatan uang negara dari temuan hasil audit dan monitoring sebesar Rp19.083.820.857,00.

2.

Dari 21 Pemda yang diasistensi oleh Perwakilan BPKP Provinsi Sulawesi Selatan pada tahun 2015, sebanyak 8 Pemda berhasil memperoleh opini WTP, 11 Pemda mendapatkan opini WDP, dan 2 Pemda memperoleh opini TMP dari hasil Audit BPKRI.

3.

Sebanyak 2 PDAM berkinerja baik, 14 PDAM berkinerja cukup, 6 PDAM berkinerja kurang, dan 1 Pemda berkinerja tidak baik.

4.

Nilai koreksi penyesuaian harga dan klaim sebesar Rp9.819.330.191,10.

5.

Jumlah kerugian negara dari hasil Audit Investigasi dan Penghitungan Kerugian Keuangan

Negara

yang

diserahkan

ke

Instansi

Penyidik

sebesar

Rp124.259.878.312,24. Keberhasilan lain yang diperoleh Perwakilan BPKP Provinsi Sulawesi Selatan dalam tahun 2015 berupa penghargaan-penghargaan yang terdiri dari: a.

Juara I Lomba Karya Tulis dalam rangka HUT BPKP ke - 32;

b.

Juara II Lomba Eco Office;

c.

Juara I Kategori Video Profil Unit Kerja Terbaik;

d.

Juara II Kategori Majalah Internal Terbaik;

e.

Juara II Kategori Unit Kerja Pengirim Berita Harian Teraktif;

f.

Juara III Kategori Unit Kerja Pengunggah Berita Harian Teraktif; Hasil evaluasi penyelenggaraan SPIP Perwakilan BPKP Provinsi Sulawesi Selatan

yang dilakukan oleh Inspektorat BPKP. Tingkat maturitas penyelenggaraan SPIP berada pada level terdefinisi atau tingkat 4 dari 6 tingkat maturitas SPIP. Penilaian maturitas ini menghasilkan nilai maturitas SPIP sebesar 3,28 dari pengukuran terhadap 25 fokus penilaian. Perwakilan BPKP Provinsi Sulawesi Selatan telah mengirimkan atensi kepada beberapa stakeholders sebagai upaya memberikan rekomendasi kebijakan yang bersifat strategis. Atensi yang telah dikirimkan selama tahun 2015 se banyak 121 atensi yang ditujukan kepada Gubernur Provinsi Sulawesi Selatan, para Bupati/Walikota se-Sulawesi


viii

Selatan, Direksi PT Pelindo (Persero), Kepala Perwakilan Ombudsman Sulawesi Selatan serta Direksi RSUD Andi Makkasau. Rincian dari 122 atensi dapat dilihat pada lampiran 9. Pengawasan Perwakilan BPKP Provinsi Sulawesi Selatan selama tahun 2015 menghasilkan

temuan

pemeriksaan

sebanyak

270

kejadian

dengan

nilai

Rp19.083.820.857,00. Keseluruhan program yang dilaksanakan Perwakilan BPKP Provinsi Sulawesi Selatan pada tahun 2015 menggunakan dana sebesar Rp33.868.275.250,00 yang terdiri dari dana DIPA Perwakilan BPKP Provinsi Sulawesi Selatan sebesar Rp32.126.164.000,00 dan dana pihak ketiga sebesar Rp1.914.804.250,00. Keberhasilan ini dicapai berkat dukungan seluruh pegawai organisasi dan kerja sama dengan pihak-pihak lain (stakeholders) dalam memberikan layanan jasa pengawasan kepada pemerintah daerah, instansi penyidik, dan pemangku kepentingan lainnya. Hal ini sejalan dengan perubahan paradigma BPKP sebagai auditor internal pemerintah yang dapat memberikan jasa konsultasi perbaikan manajemen, khususnya sebagai auditor yang mendukung akuntabilitas Presiden. Dalam pencapaiannya, seluruh sasaran output program telah tercapai, namun masih terdapat IKU outcome yang belum mencapai target yang ditentukan. Untuk itu, diperlukan upaya dan kerja yang lebih keras lagi untuk mengoptimalkan pencapaian semua sasaran strategis di masa mendatang. Langkah-langkah yang harus dilakukan oleh BPKP dalam upaya memperbaiki kinerja antara lain: 1. Meningkatkan kualitas Perencanaan Pengawasan dengan Pendekatan “BPKP Sentris”, penetapan skala prioritas/strategi fokus, terukur dan jelas tahapannya, komprehensif, berkesinambungan sehingga terwujud keselarasan tujuan organisasi (Goals Congcruence). 2. Melakukan internalisasi perencanaan pengawasan berbasis resiko dan anggaran berbasis kinerja sehingga lebih berorientasi pada hasil. 3. Meningkatkan kapabilitas pengawasan intern melalui peningkatan IA-CM APIP yang mampu

mendorong

pemantapan

penerapan

sistem

pengendalian

intern

kementerian, lembaga, pemerintah daerah dan korporasi (K/L/P/K) dan mampu


ix

bersinergi dengan APIP lain dalam membangun tata kelola pemerintahan yang baik (good governance) dan dalam melakukan pengawasan keuangan negara/daerah dan pembangunan nasional. 4. Meningkatkan kualitas pengawasan terhadap ketaatan dan kinerja/value-for-money audit serta kualitas advisory services.


x

BAB I PENDAHULUAN Perwakilan BPKP Provinsi Sulawesi Selatan merupakan unit perwakilan dari Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP). BPKP merupakan Lembaga Pemerintah yang berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab langsung kepada Presiden. Tugas dan fungsi BPKP, aspek strategis organisasi, kegiatan dan layanan produk BPKP, struktur organisasi serta sistematika penyajian Laporan Kinerja Perwakilan BPKP Provinsi lebih lanjut diuraikan sebagai berikut :

A. TUGAS DAN FUNGSI Melalui Peraturan Presiden Nomor 192 Tahun 2014 Tentang Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan, BPKP mempunyai tugas menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang pengawasan keuangan negara/daerah dan pembangunan nasional. Dalam melaksanakan tugas tersebut, BPKP menyelenggarakan dua fungsi utama yaitu fungsi pengarahan dan pengoordinasian pengawasan intern dan fungsi pengawasan intern. Tugas Perwakilan BPKP Provinsi Sulawesi Selatan adalah melaksanakan pengawasan keuangan dan pembangunan serta penyelenggaraan akuntabilitas di daerah sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Untuk menyelenggarakan tugas tersebut Perwakilan BPKP Provinsi Sulawesi Selatan mempunyai fungsi yaitu : 1) Fungsi Pengarahan dan Pengoordinasian Pengawasan Intern Fungsi pertama meliputi (a) fungsi perumusan kebijakan nasional pengawasan intern terhadap akuntabilitas keuangan negara/daerah dan pembangunan nasional


1

meliputi kegiatan yang bersifat lintas sektoral, kegiatan kebendaharaan umum negara berdasarkan penetapan oleh Menteri Keuangan selaku Bendahara Umum Negara, dan kegiatan lain berdasarkan penugasan dari Presiden dan (b) fungsi pengoordinasian dan sinergi penyelenggaraan pengawasan intern terhadap akuntabilitas keuangan negara/daerah dan pembangunan nasional bersama-sama dengan aparat pengawasan intern pemerintah lainnya. 2) Fungsi Pengawasan Intern Fungsi kedua berupa pengawasan intern yang terdiri dari: 1. Pelaksanaan audit, reviu, evaluasi, pemantauan, dan kegiatan pengawasan lainnya

terhadap

perencanaan,

pelaksanaan

dan

pertanggungjawaban

akuntabilitas penerimaan negara/daerah dan akuntabilitas pengeluaran keuangan negara/daerah serta pembangunan nasional dan/atau kegiatan lain yang seluruh atau sebagian keuangannya dibiayai oleh anggaran negara/daerah dan/atau subsidi termasuk badan usaha dan badan lainnya yang di dalamnya terdapat kepentingan keuangan atau kepentingan lain dari Pemerintah Pusat dan/atau Pemerintah Daerah, serta akuntabilitas pembiayaan keuangan negara/daerah; 2. Pengawasan intern terhadap perencanaan dan pelaksanaan pemanfaatan asset negara/daerah; 3. Pemberian konsultansi terkait dengan manajemen risiko, pengendalian intern, dan

tata

kelola

terhadap

instansi/badan

usaha/badan

lainnya

dan

program/kebijakan pemerintah yang strategis; 4. Pengawasan terhadap perencanaan dan pelaksanaan program dan/atau kegiatan yang dapat menghambat kelancaran pembangunan, audit atas penyesuaian harga, audit klaim, audit investigatif terhadap kasus-kasus penyimpangan yang berindikasi merugikan keuangan negara/daerah, audit perhitungan kerugian keuangan negara/daerah, pemberian keterangan ahli dan upaya pencegahan korupsi; 5. Pelaksanaan reviu atas laporan keuangan dan laporan kinerja pemerintah pusat; dan


2

6. Pelaksanaan sosialisasi, pembimbingan, dan konsultansi penyelenggaraan sistem pengendalian intern kepada instansi pemerintah pusat, pemerintah daerah, dan badan lainnya. Dengan diterbitkan Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 60 tahun 2008 tentang Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP), Menteri/Pimpinan Lembaga, Gubernur, Dan Bupati/Walikota wajib melakukan pengendalian atas kegiatan penyelenggaraan pemerintahan. Menurut PP tersebut, BPKP adalah Auditor Presiden yang bertugas melakukan pengawasan intern terhadap akuntabilias keuangan negara dan melakukan pembinaan penyelenggaraan SPIP. Berdasarkan PP tersebut, BPKP mempunyai tugas dan fungsi, yaitu melakukan : 1.

Pengawasan intern terhadap akuntabilias keuangan negara atas kegiatan tertentu (Pasal 49 ayat 2), meliputi : a. Kegiatan yang bersifat lintas sektoral; b. Kegiatan kebendaharaan umum negara berdasarkan penetapan oleh Menteri Keuangan selaku Bendahara Umum Negara (BUN); c. Kegiatan lain berdasarkan penugasan dari Presiden.

2.

Pembinaan penyelenggaraan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (Pasal 59 ayat 2);

3.

Reviu atas Laporan Keuangan Pemerintah Pusat sebelum disampaikan ke Menteri Keuangan kepada Presiden (pasal 57 ayat 4);

4.

Penyampaian ikhtisar laporan hasil pengawasan yang bersifat nasional dari hasil

5.

pengawasan BPKP dan APIP lainnya (pasal 54 ayat 3).

B. ASPEK STRATEGIS ORGANISASI 1. ASPEK STRATEGIS EKSTERNAL Dengan teknik analisis SWOT, analisis lingkungan eksternal menghasilkan peluang dan tantangan pengawasan BPKP. Peluang lengkapnya sebagai berikut:


3

a. Adanya dukungan yang jelas dari Presiden, termasuk beberapa stakeholders, menunjukkan bahwa BPKP diharapkan berperan sesuai dengan mandat yang diberikan oleh pemerintah; b. Tingginya komitmen pemerintah untuk menyelenggarakan negara yang bersih, tertib, dan bertanggung jawab (clean government and good governance), menjadi peluang BPKP untuk dapat berperan dalam pengawasan intern; c. Meningkatnya permintaan jasa assurance dan consultancy dari instansi pemerintah, membuat BPKP berpeluang melaksanakan pengawasan intern; d. Reputasi dan kinerja BPKP dari hasil pengawasan yang telah dilakukan selama ini memberikan kepercayaan bagi instansi pemerintah yang memerlukan jasa pengawasan yang tidak dapat dilakukan oleh APIP-nya sendiri; e. Dengan terbitnya PP Nomor 60 Tahun 2008 dan Peraturan Presiden Nomor 192 Tahun 2014, semakin menguatkan BPKP di dalam menjalankan perannya; f. Dalam kondisi masih banyaknya kasus korupsi, masih besar pula harapan instansi penyidik meminta BPKP untuk melakukan audit investigatif atas kasus TPK; Wilayah kerja Perwakilan BPKP Provinsi Sulawesi Selatan mencakup wilayah Provinsi Sulawesi Selatan yang terdiri atas: 1. Pemerintah Provinsi Sulawesi Selatan 2. Pemerintah Kota Makassar 3. Pemerintah Kota Palopo 4. Pemerintah Kota Parepare 5. Pemerintah Kabupaten Gowa 6. Pemerintah Kabupaten Maros 7. Pemerintah Kabupaten Pangkajene dan Kepulauan 8. Pemerintah Kabupaten Takalar 9. Pemerintah Kabupaten Jeneponto 10. Pemerintah Kabupaten Bantaeng 11. Pemerintah Kabupaten Bulukumba 12. Pemerintah Kabupaten Sinjai


4

13. Pemerintah Kabupaten Bone 14. Pemerintah Kabupaten Wajo 15. Pemerintah Kabupaten Barru 16. Pemerintah Kabupaten Pinrang 17. Pemerintah Kabupaten Kepulauan Selayar 18. Pemerintah Kabupaten Enrekang 19. Pemerintah Kabupaten Tana Toraja 20. Pemerintah Kabupaten Toraja Utara 21. Pemerintah Kabupaten Luwu 22. Pemerintah Kabupaten Luwu Timur 23. Pemerintah Kabupaten Luwu Utara 24. Pemerintah Kabupaten Soppeng 25. Pemerintah Kabupaten Sidenreng Rappang Keduapuluh lima pemerintah daerah tersebut telah menandatangani Nota Kesepahaman (MoU) pengelolaan keuangan daerah dengan Perwakilan BPKP Provinsi Sulawesi Selatan. Di luar pemerintah daerah, juga terdapat 5 BUMN yang berkantor pusat di wilayah Provinsi Sulawesi Selatan dan 29 BUMD serta 30 Rumah Sakit Umum Daerah, dimana BUMN/BUMD tersebut telah mendatangani nota kesepahaman (MoU) tentang Tata Kelola Kepemerintahan Yang Baik. Perwakilan BPKP Provinsi Sulawesi Selatan juga telah berkerja sama dengan beberapa Perguruan Tinggi Negeri (Universitas Negeri Makassar, Universitas Hasanuddin, Politeknik Negeri Ujung Pandang, Politeknik Kesehatan Makassar dan UIN Alauddin), Pengadilan Tinggi Agama, KPU Provinsi Sulawesi Selatan, dan beberapa Instansi vertikal yang ada di wilayah Provinsi Sulawesi Selatan. Guna mendukung pelaksanaan kepemerintahan yang bersih, BPKP juga telah menandatangani Nota Kesepahaman (MoU) dengan instansi penyidik untuk membantu penyidik dalam menangani kasus-kasus berindikasi TPK.


5

2. ASPEK STRATEGIS INTERNAL Dengan teknik analisis SWOT, analisis lingkungan internal menghasilkan identifikasi potensi dan permasalahan pengawasan BPKP. Potensi pengawasan internal BPKP antara lain sebagai berikut: a. BPKP memiliki SDM pengawasan yang kompeten, berpengalaman, berintegritas, inovatif, adaptif, dan terpercaya sehingga cukup untuk melaksanakan pengawasan sesuai dengan mandat yang dimilikinya; b. BPKP memiliki core competency unggulan di bidang pengawasan yang dapat diandalkan untuk melakukan pengawasan intern terhadap seluruh stakeholders; c. Adanya PP Nomor 60 Tahun 2008 tentang SPIP dan Peraturan Presiden Nomor 192 Tahun 2014 menandakan bahwa BPKP memiliki mandat untuk melakukan lingkup penugasan yang bersifat makro dan strategis, pembinaan penyelenggaraan SPIP, penyedia laporan pengawasan yang berskala nasional ke Presiden, dan pembinaan penyelenggaraan JFA; d. BPKP mempunyai peran melakukan pengawasan intern dan bertanggungjawab langsung kepada Presiden; e. Adanya produk-produk unggulan yang dibutuhkan oleh stakeholders (GCG, KPI, PE, FCP, SAKD, MR, SIMDA) yang memungkinkan BPKP melakukan penugasan sesuai dengan kebutuhan stakeholders; f. BPKP memiliki sistem informasi dan infrastruktur Teknologi Informasi dan Komunikasi (TIK) yang cukup mumpuni, sehingga BPKP dapat memberikan data yang terkait dengan hasil pengawasan intern; g. BPKP memiliki pengalaman berupa task force yang melaksanakan evaluasi kebijakan atau evaluasi program. Pelaksanaan pengawasan intern BPKP mengalami beberapa tantangan. Perubahan paradigma pengawasan intern dari watchdog menjadi quality assurance atau consultant , memerlukan pengelolaan perubahan yang memadai karena beberapa kelemahan antara lain:


6

a. Berkaitan dengan penugasan pengawasan intern baik assurance maupun consulting, BPKP belum memiliki komposisi SDM yang ideal baik kuantitas maupun kualitas; b. Untuk memotivasi SDM agar mempunyai kinerja yang baik perlu didukung dengan adanya reward and punishment system, namun dalam hal ini BPKP belum dapat mengimplementasikannya secara optimal; c. Dalam melaksanakan peran BPKP dalam hal melakukan pengawasan lintas sektoral, metodologi pengawasan lintas sektoral yang digunakan oleh BPKP masih perlu ditingkatkan; d. Peran pengawasan intern yang dilakukan BPKP saat ini membutuhkan kompetensi pengetahuan makro yang harus dimiliki oleh SDM BPKP, namun kompetensi pengetahuan makro tersebut kurang dimiliki oleh SDM BPKP; e. Dalam mendukung peran BPKP saat ini, organisasi, tatalaksana dan SDM BPKP belum sepenuhnya memenuhi kebutuhan peran yang dimandatkan oleh pemerintah; dan f. Belum terbangunnya sistem informasi hasil pengawasan intern nasional yang terintegrasi. Guna mendukung tugas pokok dan fungsi, Perwakilan BPKP Provinsi Sulawesi Selatan memiliki tiga aspek strategis internal yang berasal dari sumber daya manusia, sarana dan prasarana serta sumber dana.

1. SUMBER DAYA MANUSIA Pegawai Perwakilan BPKP Provinsi Sulawesi Selatan per 31 Desember 2015 berjumlah 160 orang yang dapat diklasifikasikan berdasarkan jabatan dan golongan kepangkatan sebagai berikut : a.

Komposisi Pegawai Menurut Jabatan Per 31 Desember 2015 Komposisi pegawai Perwakilan BPKP Provinsi Sulawesi Selatan per 31 Desember 2015 menurut jabatan tercermin pada tabel 1.1.


7

Tabel 1.1. Komposisi Pegawai Menurut Jabatan Per 31 Desember 2015 Posisi per No.

Jenjang Jabatan

31-12-2014

A.

B.

III.

31-12-2015

Kurang

10

2

2

10

1. Eselon II

1

-

-

1

2. Eselon III

5

1

1

5

3. Eselon IV

4

1

1

4

Fungsional Tertentu

162

38

19

149

Fungsional Auditor

125

38

16

115

1. Auditor Madya

18

3

3

18

2. Auditor Muda

28

5

8

25

3. Auditor Pertama

7

14

1

20

4. Auditor Penyelia

14

3

2

15

5. Auditor Pelaksana Lanjutan

22

1

1

22

6. Auditor Pelaksana

28

3

17

14

7. Calon Auditor

8

10

16

2

4

-

-

4

1. Analis Kepegawaian Pelaksana

1

-

-

1

2. Arsiparis Pelaksana Lanjutan

3

-

-

3

3. Prakom Pelaksana

-

-

-

-

Fungsional Umum

33

-

3

30

1. Fungsional Umum

33

-

3

30

172

41

53

160

Struktural

II.

Posisi per

Tambah

(Orang) I.

Mutasi selama 2015

Fungsional Tertentu Lainnya

Jumlah

(Orang)

b. Komposisi Pegawai Menurut Golongan Per 31 Desember 2015 Komposisi pegawai Perwakilan BPKP Provinsi Sulawesi Selatan per 31 Desember 2015 menurut golongan sebagaimana tertuang dalam tabel 1.2.


8

Tabel 1.2. Komposisi Pegawai Menurut Golongan Per 31 Desember 2015 Posisi per No.

Uraian

Mutasi selama 2015

31-12-2014

Posisi per 31-12-2015

(Orang)

Tambah

Kurang

(Orang)

1.

Golongan IV

24

4

4

24

2.

Golongan III

103

24

15

112

3.

Golongan II

37

3

18

22

4.

Golongan I

-

-

-

-

5.

CPNS

8

10

16

2

172

41

53

160

Jumlah

Jumlah pegawai tersebut menurut jenjang pendidikan dapat terlihat pada grafik 1.1.

Grafik 1.1. Komposisi pegawai menurut jenjang pendidikan per 31 Desember 2015 SMP

SMA

DIII

S1/DIV

S2

4% 2% 16%

49%

29%

Disamping itu, untuk membantu kelancaran pelaksanaan tugas, dipekerjakan tenaga harian lepas sebanyak 33 orang yang ditempatkan disetiap Subbagian pada Bagian Tata Usaha.

2. SARANA DAN PRASARANA Sarana dan prasarana yang mendukung pelaksanaan tugas fungsi Perwakilan BPKP Provinsi Sulawesi Selatan meliputi tanah, bangunan, peralatan dan mesin (termasuk


9

didalamnya kendaraan dinas), irigasi dan jaringan. Sarana dan prasarana terlihat pada tabel 1.3. Tabel 1.3. Sarana dan Prasarana No

Uraian

Jumlah

Satuan

35.982

m2

67

unit

1.522

unit

Irigasi

2

unit

5.

Jaringan

1

unit

6.

Mobil

9

Unit

7.

Sepeda Motor

4

unit

1.

Tanah

2.

Bangunan

3.

Peralatan dan Mesin

4.

Selain ruang untuk bekerja, bangunan kantor yang ada telah dilengkapi dengan sarana olah raga, ruang untuk poliklinik, perpustakaan, arsip, aula, dan sarana ibadah.

3. SUMBER DANA Dana tersedia untuk melaksanakan tugas dan fungsi pada tahun 2015 sebesar Rp35.778.921.000,00 yang bersumber dari DIPA Perwakilan BPKP Provinsi Sulawesi Selatan tahun 2015 dengan rincian sebagaimana yang disajikan dalam tabel 1.4. Tabel 1.4. Rincian dana DIPA Perwakilan BPKP Provinsi Selawesi Selatan tahun 2015 per program No

Program

Anggaran

1

Program pengawasan intern akuntabilitas keuangan negara dan pembangunan nasional serta pembinaan penyelenggaraan sistem pengendalian intern pemerintah

4.695.593.000

2

Program dukungan manajemen dan pelaksanaan tugas teknis lainnya

31.083.328.000

Jumlah


35.778.921.000

10

C. KEGIATAN DAN PRODUK ORGANISASI Sesuai dengan Renstra, BPKP telah merubah paradigmanya sebagai pengawas internal pemerintah dengan menjalankan dua jenis jasa, yaitu memberikan jasa assurance dan consultative yang diharapkan dapat memberikan perbaikan dan nilai tambah terhadap penyelenggaraan pemerintahan dan membantu pemerintah mencapai tujuannya. Jasa assurance dilakukan melalui kegiatan audit, evaluasi, reviu, sedangkan consultative dilakukan dengan sosialisasi, asistensi/bimbingan teknis, pengembangan sistem. Perwakilan BPKP Provinsi Sulawesi Selatan turut mengembangkan beberapa produk BPKP yang bermanfaat bagi manajemen perubahan. Selain produk untuk pembinaan penyelenggaraan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah menurut PP 60 tahun 2008, BPKP juga menghasilkan produk unggulan antara lain : 1.

Pengembangan Sistem Monitoring dan Evaluasi Program Pembangunan

2.

Sistem Informasi Manajemen Keuangan Daerah (SIMDA)

3.

Good Governance di Instansi Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah

4.

Program Peningkatan Kinerja Sektor Korporat

5.

Sistem Informasi Akuntansi PDAM

6.

Program Pengembangan Manajemen Risiko Sektor Korporat dan Sektor Publik

7.

Program Pengembangan GCG BUMN/BUMD

8.

Program Pengembangan Internal Control BUMN/BUMD berbasis COSO

9.

Program Implementasi Penerapan PPK BLU/BLUD

10. Program Anti Korupsi (PAK) 11. Fraud Control Plan (FCP) 12. Evaluasi Hambatan Kelancaran Pembangunan (HKP) 13. Management Assessment Center (MAC) 14. Sistem Informasi Manajemen Keuangan Desa (Simkeu-Desa) 15. Program Peningkatan Kapabilitas APIP 16. Program Peningkatan Tingkat Kematangan SPIP


11

D. STRUKTUR ORGANISASI Sesuai dengan Keputusan Kepala BPKP Nomor Kep 06.00.00-286/K/2001 tentang Organisasi dan Tata Kerja Perwakilan BPKP sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Kepala BPKP Nomor 13 Tahun 2014 tanggal 26 Agustus 2014, Perwakilan BPKP Provinsi Sulawesi Selatan dipimpin oleh seorang Kepala Perwakilan yang dalam melaksanakan tugasnya dibantu oleh: 1). Bagian Tata Usaha 2). Bidang Pengawasan Instansi Pemerintah Pusat 3). Bidang Akuntabilitas Pemerintah Daerah 4). Bidang Akuntan Negara 5). Bidang Investigasi 6). Kelompok Jabatan Fungsional Bagan Struktur Organisasi Perwakilan BPKP Provinsi Sulawesi Selatan terurai pada gambar 1.1.

BAGAN STRUKTUR ORGANISASI PERWAKILAN BPKP PROVINSI SULAWESI SELATAN

Kepala Perwakilan Bagian Tata Usaha

Sub Bagian Keuangan

Sub Bagian Kepegawaian

Sub Bagian Umum

Bidang Pengawasan Instansi Pemerintah Pusat

Sub Bagian Program dan Pelaporan

Bidang Akuntabilitas Pemerintah Daerah

Bidang Akuntan Negara

Bidang Investigasi

Kelompok Jabatan Fungsional

Gambar 1.1. Bagan Struktur Organisasi Perwakilan BPKP Provinsi Sulawesi Selatan


12

Selama tahun 2015 terdapat perubahan manajemen pada Perwakilan BPKP Provinsi Sulawesi Selatan sebagaimana termuat dalam tabel 1.5. Tabel 1.5. Perubahan manajemen Perwakilan BPKP Provinsi Sulsel pada tahun 2015. No

Jabatan

Pejabat Lama

Tanggal Pelantikan

Pejabat Baru

1

Kepala Bidang Akuntan Negara

Yuler Bastian

Anto hendrarto

06 Oktober 2015

2

Kepala Subbagian Program dan Pelaporan

Wahyu Utomo

Achmad Karsono

22 Juni 2015

E. SISTEMATIKA PENYAJIAN Sistematika penyajian Laporan Kinerja Perwakilan BPKP Provinsi Sulawesi Selatan tahun 2015 dapat diikhtisarkan sebagai berikut ini : Berisi Kata Pengantar Kepala Perwakilan Kata Pengantar Daftar Isi

Perwakilan BPKP Provinsi Sulawesi Selatan Berisi daftar isi Laporan Kinerja Menguraikan rangkuman capaian kinerja

Ringkasan Eksekutif Bab I

Bab II

Bab III

Bab IV

Pendahuluan

organisasi secara ringkas. Menjelaskan secara ringkas gambaran umum Perwakilan BPKP Provinsi Sulawesi Selatan

Perencanaan dan

Menjelaskan muatan Rencana dan Perjanjian

Perjanjian

Kinerja Perwakilan BPKP Provinsi Sulawesi

Kinerja

Selatan Tahun 2015.

Akuntabilitas Kinerja Penutup

Menjelaskan analisis pencapaian kinerja dan realisasi keuangan Perwakilan BPKP Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2015. Menjelaskan simpulan menyeluruh dari


13

Laporan Kinerja Perwakilan BPKP Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2015 dan strategi perbaikan kinerja pada Tahun 2016. Lampiran

Berisi capaian kinerja outcome dan output dan lampiran lainnya


14

BAB II PERENCANAAN DAN PERJANJIAN KINERJA A. RENCANA STRATEGIS 2015-2019 Perencanaan strategis Perwakilan BPKP Provinsi Sulawesi Selatan periode Tahun 2015-2019 telah disusun dalam bentuk dokumen Rencana Strategis (Renstra) yang mengacu pada Rencana Strategis BPKP tahun 2015-2019 dan telah digunakan sebagai acuan dalam menyusun Perencanaan Kinerja Tahun 2015. Lebih lanjut Renstra Perwakilan BPKP Provinsi Sulawesi Selatan untuk tahun 2015 - 2019 dapat diuraikan sebagai berikut:

1. PERNYATAAN VISI Sejalan dengan perubahan lingkungan strategis, termasuk terbitnya mandat baru sesuai Perpres Nomor 192 Tahun 2014 Tentang Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan, BPKP menegaskan jati dirinya sebagai Auditor Presiden. Konsekuensinya, BPKP dituntut untuk dapat memberikan informasi yang berharga bagi Presiden dari hasil pengawasan yang dilakukan dan mampu memberikan solusi atas permasalahan yang dihadapi pemerintah. Kontribusi BPKP tersebut dimaksudkan untuk membantu pemerintah mewujudkan tata kelola kepemerintahan yang baik (good governance). Akuntabilitas keuangan negara yang berkualitas merupakan tujuan akhir yang ingin dicapai BPKP agar BPKP dapat bermanfaat bagi stakeholder. Perubahan lingkungan strategis tersebut, berpengaruh terhadap harapan dan arahan organisasi Perwakilan BPKP Provinsi Sulawesi Selatan. Oleh karena itu, Perwakilan BPKP Provinsi Sulawesi Selatan berkomitmen untuk mengakomodasi dan mengantisipasi hal-hal yang terjadi dan akan terjadi akibat dari perubahan tersebut. Komitmen tersebut


15

selanjutnya dituangkan dalam pernyataan visi Perwakilan BPKP Provinsi Sulawesi Selatan, sebagai berikut:

VISI “Auditor Internal Pemerintah RI Berkelas Dunia untuk Meningkatkan Akuntabilitas Pengelolaan Keuangan dan Pembangunan Nasional di Wilayah Provinsi Sulawesi Selatan”

Pernyataan visi ini sekaligus mengartikan bahwa visi BPKP ini telah konsisten dengan visi Presiden yang telah berwujud menjadi visi pembangunan nasional. Terwujudnya visi merupakan tantangan sekaligus peluang yang harus dihadapi oleh segenap jajaran BPKP baik di tingkat pusat maupun tingkat perwakilan. Sebagai penjabaran dari visi tersebut, ditetapkanlah misi BPKP.

2. PERNYATAAN MISI Misi yang ditetapkan untuk mencapai visi Perwakilan BPKP Provinsi Sulawesi Selatan tahun 2015-2019 adalah sebagai berikut:

MISI 1. Menyelenggarakan Pengawasan Intern terhadap Akuntabilitas Pengelolaan Keuangan dan Pembangunan Nasional guna Mendukung Tata Kelola Pemerintahan dan Korporasi yang Bersih dan Efektif; 2. Membina Penyelenggaraan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah yang Efektif; dan 3. Mengembangkan Kapabilitas Pengawasan Intern Pemerintah yang Profesional dan Kompeten.


16

Misi Pertama berkaitan dengan tugas dan fungsi Perwakilan BPKP Provinsi Sulawesi Selatan sebagai Auditor Presiden dalam melaksanakan pengawasan intern atas akuntabilitas keuangan negara dan pembangunan di Provinsi Sulawesi Selatan serta manfaatnya yaitu mendukung tata kelola pemerintahan dan korporasi yang bersih dan efektif. Berdasarkan Peraturan Presiden Nomor 192 Tahun 2014, serta peraturan perundang-undangan lainnya tentang fungsi pengawasan, Perwakilan BPKP Provinsi Sulawesi Selatan menjadi mitra kerja Menteri dan Kepala Lembaga/Pemerintah Daerah/Korporasi melalui jasa assurance dan jasa consultative. Jasa assurance mencakup pemberian informasi kepada Presiden tentang capaian pelaksanaan tugas dari para mitra kerja Perwakilan BPKP Provinsi Sulawesi Selatan. Sedangkan jasa consultative berwujud rekomendasi yang mempunyai daya ungkit dalam peningkatan kinerja KLPK sebagai mitra kerja Perwakilan BPKP Provinsi Sulawesi Selatan. Fungsi lain yang sejalan dengan peran BPKP adalah memberikan rekomendasi perbaikan penerapan tata kelola kepemerintahan yang baik (good governance) dan membantu pemerintah dalam mencapai tujuannya. Misi Kedua terkait dengan tugas pembinaan penyelenggaraan SPIP terhadap seluruh instansi pemerintah yang diamanatkan kepada BPKP sesuai dengan pasal 50 PP Nomor 60 Tahun 2008. Peran Perwakilan BPKP Provinsi Sulawesi Selatan dalam pembinaan SPIP tidak terlepas dari posisi strategis BPKP yang langsung berada di bawah Presiden dan membantu Presiden untuk memastikan tercapainya akuntabilitas kinerja Presiden yang merupakan suatu kesatuan akumulatif-integratif dari kinerja berbagai Kementerian/Lembaga/ Pemerintah Daerah. Untuk itu perlu dipastikan efektifitas penyelenggaraan SPIP pada seluruh instansi pemerintah baik di pusat maupun daerah. Misi Ketiga ditetapkan dalam rangka perwujudan pengawasan yang terpadu, terarah, dan memberi nilai tambah yang dapat mendukung perwujudan kepemerintahan yang baik, bersih dan kredibel, serta berorientasi pada peningkatan kesejahteraan masyarakat. Kinerja APIP yang maksimal dapat diperoleh jika pemberdayaan APIP dijalankan dalam semangat profesionalitas dan kesetaraan antar APIP. Namun, efektifitas sinergi akan menjadi lebih besar jika pihak-pihak yang bersinergi memiliki kemampuan yang tinggi dalam melaksanakan tugas dan fungsinya masing-masing. Oleh karena itu,


17

misi ketiga diperlukan sebagai dasar dalam menetapkan strategi pemberdayaan, pembelajaran, dan pertumbuhan kapasitas Perwakilan BPKP Provinsi Sulawesi Selatan sendiri maupun kapasitas APIP secara umum di Provinsi Sulawesi Selatan.

3. TUJUAN Tujuan merupakan pengejawantahan visi dan misi yang telah ditetapkan serta berorientasi pada operasionalisasi visi dan misi. Tujuan merupakan penjabaran atau impelementasi dari pernyataan misi yang akan dicapai atau dihasilkan dalam jangka waktu satu sampai dengan lima tahun. Tujuan utama Perwakilan BPKP Provinsi Sulawesi Selatan tercermin dalam tujuan-tujuan strategis sebagai berikut : a. Peningkatan Kualitas Akuntabilitas Pengelolaan Keuangan dan Pembangunan Nasional yang Bersih dan Efektif; b. Peningkatan Efektivitas Penyelenggaraan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah; c. Peningkatan Kapabilitas Pengawasan Intern Pemerintah yang Profesional dan Kompeten.

4. SASARAN STRATEGIS Sasaran strategis merupakan penjabaran lebih lanjut dari tujuan, yang dirumuskan secara spesifik dan terukur untuk dapat dicapai dalam kurun waktu lebih pendek dari tujuan. Sebagaimana tujuan, sasaran strategis merupakan kondisi yang diharapkan dalam kurun waktu tertentu, sasaran strategis merupakan ukuran pencapaian dari tujuan. Dengan pengertian ini, dan dikaitkan dengan tujuannya, sasaran strategis Perwakilan BPKP Provinsi Sulawesi Selatan yang diharapkan dicapai tahun 2015 adalah sebagai berikut:

SASARAN STRATEGIS 1. Meningkatnya Kualitas Akuntabilitas Pengelolaan Keuangan dan Pembangunan Nasional 2. Meningkatnya Maturitas Sistem Pengendalian Intern pada Kementerian, Lembaga, Pemerintah Daerah dan Korporasi dan Program Prioritas Pembangunan Nasional 3. Meningkatnya Kapabilitas Pengawasan Intern Pemerintah pada Kementerian, Lembaga dan Pemerintah Daerah serta Korporasi


18

5. SASARAN PROGRAM Arah kebijakan pengawasan Perwakilan BPKP Provinsi Sulawesi Selatan akan dilaksanakan dengan program pengawasan intern akuntabilitas keuangan negara dan pembangunan nasional, pembinaan SPIP serta program dukungan manajemen dan pelaksanaan tugas teknis lainnya. Program pertama dilaksanakan dengan kegiatan utama pengawasan intern atas akuntabilitas pengelolaan keuangan negara dan pembangunan nasional, pembinaan penyelenggaraan SPIP serta pembinaan kompetensi aparat pengawasan intern pemerintah, sasaran yang akan dicapai dari program-program tersebut antara lain: 1) Perbaikan Pengelolaan Keuangan Negara; 2) Meningkatnya Kualitas Penerapan SPI K/L/P/K serta Meningkatnya Upaya Pencegahan Korupsi; 3) Meningkatnya Kapabilitas Pengawasan Intern K/L/P/K; 4) Meningkatnya Kualitas Layanan Dukungan Teknis Pengawasan.

6. INDIKATOR KINERJA UTAMA Keberhasilan pencapaian program dan kegiatan diukur dengan menggunakan indikator kinerja yang terdiri dari indikator hasil (outcome) dan indikator keluaran (output). Indikator kinerja Perwakilan BPKP Provinsi Sulawesi Selatan merupakan indikator kinerja yang berada pada perspektif manfaat bagi stakeholders yang menunjukkan peran utama Perwakilan BPKP Provinsi Sulawesi Selatan dalam pengawasan akuntabilitas pengelolaan keuangan Negara dan pembangunan nasional, pembinaan SPIP dan pembinaan APIP. Rincian atas indikator kinerja tersebut tertuang dalam Perjanjian Kinerja Perwakilan BPKP Provinsi Sulawesi Selatan periode tahun 2015– 2019 sebagaimana termuat dalam Lampiran 1.

7. PROGRAM DAN KEGIATAN Program BPKP merupakan penjabaran dari kebijakan sesuai dengan visi dan misi BPKP yang rumusannya mencerminkan tugas dan fungsi BPKP dan berisikan kegiatan untuk mencapai hasil pengawasan dengan indikator kinerja yang terukur. Kegiatan-


19

kegiatan ini sekaligus penjabaran tugas dan fungsi BPKP untuk mewujudkan sasaran strategis yang telah ditetapkan sebelumnya. Rincian program dan kegiatan pada Perwakilan BPKP Provinsi Sulawesi Selatan adalah sebagai berikut : a. Program Pengawasan Intern Akuntabilitas Keuangan Negara Dan Pembangunan Nasional

Serta

Pembinaan

Penyelenggaraan

Sistem

Pengendalian

Intern

Pemerintah (Program 06) Kegiatan yang mendukung program ini yaitu pengawasan akuntabilitas pelaporan keuangan, pengawasan kebendaharaan umum negara, pengawasan korporasi (BUMN/D/BLU/D/BUL), pengawasan pengelolaan keuangan daerah, pengawasan infrastruktur, pendidikan dan kesehatan, serta fokus pembangunan nasional lainnya, pengawasan keinvestigasian & penyelesaian hambatan kelancaran pembangunan, Pembinaan SPIP Program Prioritas Nasional (Infrastruktur, Pendidikan dan Kesehatan serta Fokus Pembangunan Nasional Lainnya), pembinaan SPIP K/L, pencegahan korupsi pada K/L, pembinaan penyelenggaraan SPIP pemerintah daerah, pencegahan korupsi pada pemerintah daerah, pembinaan penyelenggaraan SPI pada korporasi, pencegahan korupsi pada korporasi, pembinaan kapabilitas pengawasan intern K/L, dan pembinaan kapabilitas pengawasan intern Pemda. b. Program Dukungan Manajemen Dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya (Program 01) Kegiatan yang mendukung program ini yaitu Penyusunan Perencanaan, Koordinasi, Pemantauan dan Evaluasi, Pengelolaan dan Pengembangan SDM dan Organisasi Tata Laksana, Pengadaan dan Penyaluran Sarana dan Prasarana BPKP, Fasilitasi Dukungan Manajemen BPKP, Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis BPKP, Penyelenggaraan dan Pengembangan Pendidikan dan Pelatihan Pengawasan dan Penyelenggaraan, Penelitian dan Pengembangan Pengawasan dan Pengelolaan Data Sistem Informasi Pengawasan.


20

B. PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2015 Perjanjian kinerja adalah lembar/dokumen yang berisikan penugasan dari pimpinan instansi yang lebih tinggi kepada pimpinan instansi yang lebih rendah untuk melaksanakan program/kegiatan yang disertai dengan indikator kinerja. Melalui perjanjian kinerja, terwujudlah komitmen penerima amanah dan kesepakatan antara penerima dan pemberi amanah atas kinerja terukur tertentu berdasarkan tugas, fungsi dan wewenang serta sumber daya yang tersedia. Kinerja yang disepakati tidak dibatasi pada kinerja yang dihasilkan atas kegiatan tahun bersangkutan, tetapi termasuk kinerja (outcome) yang seharusnya terwujud akibat kegiatan tahun-tahun sebelumnya. Dengan demikian target kinerja yang diperjanjikan juga mencakup outcome yang dihasilkan dari kegiatan tahun-tahun sebelumnya, sehingga terwujud kesinambungan kinerja setiap tahunnya. Perjanjian kinerja Perwakilan BPKP Provinsi Sulawesi Selatan tahun 2015 merupakan periode awal Renstra 2015-2019, dengan demikian target kinerja yang ada pada tahun ini tidak dapat dibandingkan dengan target kinerja tahun lalu. Untuk penyajian target kinerja tahun 2015 dapat dilihat pada Tabel 2.1. Tabel 2.1 Penetapan Kinerja Tahun 2015 Perwakilan BPKP Provinsi Sulawesi Selatan PROGRAM Program pengawasan intern akuntabilitas keuangan negara dan pembangunan nasional serta pembinaan penyelenggaraan sistem pengendalian intern pemerintah (Program 06)

SASARAN PROGRAM

INDIKATOR KINERJA

1) Perbaikan Pengelolaan Keuangan Negara 2) Meningkatnya Kualitas Penerapan SPI KLPK serta Meningkatnya Upaya Pencegahan Korupsi 3) Meningkatnya Kapabilitas Pengawasan Intern K/L/P

TARGET SATUAN

JUMLAH

Rekomendasi Hasil Pengawasan

Rekomendasi

145

Rekomendasi Pembinaan Penyelenggaraan SPIP/SPI

Rekomendasi

2

Rekomendasi Pembinaan Kapabilitas APIP

Rekomendasi

2


21

Program dukungan manajemen dan pelaksanaan tugas teknis lainnya (Program 01)

Meningkatnya Kualitas Layanan Dukungan Teknis pengawasan

Jumlah Layanan Dukungan Manajemen Perwakilan BPKP Tersedianya sarana dan prasarana BPKP Terlaksananya Rehabilitasi Berat Rumah Negara Perwakilan BPKP

Laporan

60

Unit

1

Unit

3


22

BAB III AKUNTABILITAS KINERJA

A. CAPAIAN KINERJA 2015 Laporan Kinerja (LKj) Instansi Pemerintah merupakan bentuk akuntabilitas dari pelaksanaan tugas dan fungsi yang dipercayai kepada setiap instansi pemerintah atas penggunaan anggaran. Hal terpenting yang diperlukan dalam penyusunan laporan kinerja adalah pengukuran dan evaluasi serta pengungkapan (disclosure) secara memadai hasil analisis terhadap pengukuran kinerja. Pengukuran kinerja dilakukan dalam rangka menjamin adanya peningkatan dalam pelayanan publik dan meningkatkan akuntabilitas dengan melakukan klarifikasi output dan outcome yang akan dan seharusnya dicapai untuk memudahkan terwujudnya organisasi yang akuntabel. Pengukuran kinerja dilakukan dengan membandingkan antara target kinerja yang (seharusnya) terjadi dengan kinerja yang diharapkan. Pengukuran kinerja tersebut menggambarkan posisi kinerja instansi pemerintah. Laporan kinerja Perwakilan BPKP Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2015 menggambarkan capaian tujuan, sasaran strategis dan sasaran program, dengan pengungkapan dan penyajian dari hasil pengukuran kinerja. Indikator kinerja tujuan mencerminkan benefit/impact sedangkan sasaran mencerminkan manfaat/hasil dari output yang pada umumnya dikaitkan dengan capaian kegiatan yang dianggap sebagai penggerak kinerja terdekat atau mempunyai kontribusi terbesar untuk pencapaian program. Sedangkan indikator kinerja kegiatan terdiri atas indikator input dan output, indikator kinerja input terdiri atas jumlah dana yang digunakan dan pemakaian sumber daya manusia (SDM) yang dihitung dengan penggunaan orang hari (OH) dan indikator kinerja output berupa hasil yang diperoleh dari kegiatan yang dilaksanakan.


23

Laporan kinerja tahun 2015 merupakan laporan kinerja pertama periode Renstra 2015-2019, oleh karenanya perbandingan dengan tahun sebelumnya belum dapat dilakukan karena indikator kinerja yang ditetapkan dalam periode 2015-2019 berbeda dengan Renstra BPKP periode sebelumnya. Uraian lebih lengkap tentang pencapaian kinerja yang disajikan menurut sasaran program beserta realisasinya dapat dilihat pada table berikut, sedangkan rincian realisasi beserta penggunaan dana dan OH dapat dilihat pada lampiran 3. Capaian Kinerja per Sasaran Program No 1 2 3 4

Sasaran Program Perbaikan Pengelolaan Keuangan Negara Meningkatnya Kualitas Penerapan SPI K/L/P/K serta Meningkatnya Upaya Pencegahan Korupsi Meningkatnya Kapabilitas Pengawasan Intern K/L/P Meningkatnya Kualitas Layanan Dukungan Teknis pengawasan

Capaian 100 100 0 100

B. ANALISIS CAPAIAN KINERJA 2015 Analisis capaian kinerja dilakukan terhadap capaian kinerja sasaran program, terutama terhadap indikator kinerja pada tiap-tiap sasaran program. Indikator kinerja untuk tiap sasaran program terdiri dari indikator kinerja outcome dan indikator kinerja output. Secara rinci capaian kinerja masing-masing sasaran program dapat dijelaskan sebagai berikut:

Sasaran 1

• Perbaikan Pengelolaan Keuangan Negara

Pengawasan Intern Akuntabilitas Pengelolaan Keuangan dan Pembangunan akan bermuara pada pemberian informasi assurance dan rekomendasi atas penyelenggaraan akuntabilitas pengelolaan keuangan negara/daerah dan pembangunan nasional. Prinsip


24

dari akuntabilitas adalah kesiapan pemerintah untuk merespon pertanyaan masyarakat dan stakeholder lainnya tentang pelaksanaan mandat dan penggunaan sumber daya yang diamanatkan kepada penyelenggara pemerintahan. Sasaran program “Perbaikan pengelolaan keuangan negara” merupakan perwujudan peran pengawasan intern oleh BPKP dalam rangka memberikan keyakinan yang memadai melalui informasi assurance atas ketaatan, kehematan, efisiensi, dan efektivitas pencapaian tujuan penyelenggaraan tugas dan fungsi instansi pemerintah dan sasaran pembangunan nasional di samping consultancy sebagai pengungkit bagi peningkatan tata kelola, manajemen risiko, dan proses pengendalian intern. BPKP bertekad untuk berperan aktif dalam memberikan peringatan dini terhadap kemungkinan terjadinya penyimpangan atau kecurangan, inefektivitas manajemen risiko, dan kurang memadainya kualitas proses tata kelola penyelenggaraan pemerintahan dan risiko tidak tercapainya Sasaran Pembangunan Nasional dalam RPJMN 2015-2019. Sasaran program “Perbaikan pengelolaan keuangan negara” dilengkapi satu indikator kinerja yaitu “Persentase perbaikan tata kelola, manajemen risiko, dan pengendalian intern pengelolaan keuangan negara” yang diukur dengan menghitung persentase perbaikan yang telah terjadi dari hasil pengawasan BPKP terhadap rekomendasi yang disampaikan. Realisasi indikator kinerja sasaran program “Perbaikan Pengelolaan Keuangan Negara” sampai dengan tahun 2015 sebesar 41,38% atau mencapai 103,45% dari target periode yang sama sebesar 40%. Realisasi sebesar 100% merupakan perbaikan yang terjadi atas 60 rekomendasi tindak lanjut dari 145 rekomendasi yang disampaikan. Realisasi

indikator

kinerja

program

didukung

dengan

dana

sebesar

Rp3.610.743.895,00 atau 98,06% dari anggaran sebesar Rp3.682.045.000,00 dan dengan SDM sebanyak 18.948 OH atau 87,86% dari rencana tahun 2015 sebanyak 21.567 OH. Dari sisi penggunaan dana, indikator kinerja sasaran program “Perbaikan Pengelolaan Keuangan Negara” telah tercapai secara efisien. Kondisi ini terlihat dari


25

capaian indikator kinerja tahun 2015 sebesar 98,06% lebih rendah dibandingkan dengan anggaran yang tersedia. Dari sisi penggunaan sumber daya manusia (OH), kinerja program “Perbaikan Pengelolaan Keuangan Negara” telah tercapai secara efisien. Kondisi ini terlihat dari capaian indikator kinerja tahun 2015 sebesar 87,86% lebih rendah dibandingkan dengan rencana penggunaan OH. Sasaran program “Perbaikan pengelolaan keuangan negara” dihasilkan melalui pencapaian sasaran kegiatan “Tersedianya informasi hasil pengawasan dalam mencapai perbaikan tatakelola, perbaikan sistem pengendalian intern negara/daerah,

dan

peningkatan

kapabilitas

APIP”

pengelolaan keuangan

dengan

indikator

kinerja

“Rekomendasi hasil pengawasan”. Realisasi indikator kinerja “Rekomendasi hasil pengawasan” sebanyak 145 rekomendasi atau mencapai 100% dari target tahun 2015 sebanyak 145 rekomendasi. Perbaikan tata kelola, manajemen risiko, dan pengendalian intern yang terjadi di tahun 2015 adalah sebagai berikut: Penugasan Pengawaan dari Bidang IPP: 1.

Laporan Auditor Independen atas PNPM Mandiri Perdesaan pada BPMPDK Provinsi Sulawesi Selatan untuk Tahun Anggaran yang berakhir 31 Desember 2014 telah ditindaklanjuti dengan penyetoran ke Kas Negara sebesar Rp3.754.960,00 atas kelebihan pembayaran honorarium dan tunjangan fasilitator serta penyerahan 2 buah laptop ke kepada Bagian Umum Kantor Badan Pemberdayaan Masyarakat Pemerintahan Desa dan Kelurahan Provinsi Sulawesi Selatan untuk dicatat dalam SABMN sebagai aset Satker;

2.

Laporan Auditor Independen Dukungan atas Laporan Keuangan WISMP-2 Loan IBRD No. 8027-ID pada Bappeda Kabupaten Pangkajene dan Kepulauan untuk TA 2014 telah ditindaklanjuti dengan penyeteron ke Kas Negara sebesar Rp12.140.000,00 atas pembayaran biaya pelatihan/sosialisasi dan honor pelatihan TPM/KTPM yang tidak sesuai ketentuan serta penyetoran PPh Pasal 21 yang belum dipungut;

3.

Laporan Auditor Independen Dukungan atas Laporan Keuangan WISMP-2 Loan IBRD No. 8027-ID pada KPIU Dinas Tanaman Pangan dan Peternakan Kabupaten


26

Pangkajene dan Kepulauan TA 2014 telah ditindaklanjuti sebagian dengan penyetoran ke Kas Negara sebesar Rp12.000.000,00 atas Pengeluaran/Biaya yang tidak dapat dipertanggungjawabkan; 4.

LAI Dukungan atas Laporan Keuangan Project Implementing Unit - Unit Pelaksana Teknis (PIU-UPT) COREMAP-CTI (Loan IBRD 8336-ID/Credit Grant TF 015470) pada Balai Pengelolaan Sumber daya Pesisir dan Laut (BPSPL) Makassar Tahun Anggaran yang berakhir 31 Desember 2014 telah ditindaklanjuti dengan penyetoran ke Kas Negara sebesar Rp6.912.000,00 atas Pertanggungjawaban Perjalanan Dinas Dalam Negeri yang tidak sesuai ketentuan;

5.

Laporan Auditor Independen Dukungan atas FMR WISMP 2 for PIU pada Dinas PU dan Kimpraswil Kab. Bantaeng TA 2014 telah ditindaklanjuti dengan penyetoran ke Kas Negara sebesar Rp7.500.000,00 atas kelebihan pembayaran honor dan biaya transportasi;

6.

Laporan Auditor Independen Dukungan atas FMR WISMP 2 for PIU pada Dinas PSDA Kab. Pinrang TA 2014 telah ditindaklanjuti dengan penyetoran ke Kas Negara sebesar Rp3.200.000,00 atas kelebihan pembayaran biaya dokumentasi;

7.

LAI Dukungan atas Program Penyediaan Air Minum dan Sanitasi Berbasis Masyarakat (Program PAMSIMAS) Kabupaten Selayar (Grant TF 094792) Tahun Anggaran 2014 telah ditindaklanjuti dengan penyerahan kembali dana oleh pihak ketiga kepada KKM yang bersangkutan sebesar Rp19.652.000,00 atas Kemahalan harga dan kekurangan fisik pengadaan serta Rp40.655.500,00 atas double pembayaran biaya angkutan pipa dan aksesorisnya;

8.

LAI Dukungan atas Laporan Keuangan PNPM Mandiri Perkotaan (Loan IBRD No. 8213-ID) Kabupaten Bulukumba TA 2014 telah ditindaklanjuti dengan penarikan dana sebesar Rp1.300.000,00 dari rekening KSM kemudian disetorkan kembali ke rekening BKM untuk selanjutnya digunakan sesuai dengan hasil musyarawah;

9.

LAI Dukungan atas Lap Keu PNPM Mandiri Perkotaan (Loan IBRD 8213-ID) pada Dinas Tata Ruang dan Permukiman Kab Toraja Utara TA 2014 telah ditindaklanjuti dengan penyetoran kembali ke Kas UPK BKM sebesar Rp55.508.000,00, kemudian digunakan untuk menambah pekerjaan yang dilaksanakan;


27

10. LAI Dukungan atas Program Penyediaan Air Minum dan Sanitasi Berbasis Masyarakat (Program PAMSIMAS) Kabupaten Bantaeng Grant TF-094792 Tahun Anggaran 2014 telah ditindaklanjuti dengan melengkapi seluruh dokumen yang dibutuhkan pada Laporan Penyelesaian Hasil Pekerjaan dan segera melakukan uji fungsi; 11. Laporan Auditor Independen Dukungan atas Laporan Keuangan Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat (PNPM) Mandiri Perkotaan Kab. Bantaeng Loan IBRD Number 8213-ID untuk Tahun Anggaran yang Berakhir 31 Desember 2014 telah ditindaklanjuti menarik kelebihan dana pada KSM kemudian disetorkan kembali ke rekening BKM untuk dipergunakan kembali sesuai hasil musyawarah sebesar Rp9.647.800,00; 12. Laporan Auditor Independen Dukungan atas Laporan Keuangan Eastern Indonesia National Roads Improvement Project (Einrip) Ausaid Loan No. L-002 Pada Satker Pelaksnaan Jalan Nasional Wilayah II Prov Sulsel Untuk Tahun Anggaran Yang Berakhir 31 Desember 2014 telah ditindaklanjuti dengan pengurangan nilai pembayaran pada interim payment certificate (IPC) payment no. 29 sebesar Rp250.106.117,08; 13. Laporan Hasil Audit Program Pamsimas II Grant TF 094792 Dinas Pekerjaan Umum TA 2014 Kabupaten Pangkajene dan Kepulauan telah ditindaklanjuti menarik kelebihan dana pada KSM kemudian disetorkan kembali ke rekening BKM untuk dipergunakan kembali sesuai hasil musyawarah sebesar Rp13.416.000,00; 14. LAI Dukungan atas Lap Keu Program Pamsimas II Kabupaten Wajo Loan IDA No . 4202 - IND grant TF094792 Tahun Anggaran 2014 dengan melengkapi pekerjaan dengan nilai Rp30.718.000,00; 15. PNPM-Perkotaan Kota Makassar telah ditindaklanjuti sesuai dengan rekomendasi administratif; 16. Audit Dukungan atas Laporan Keuangan PNPM - Mandiri Perkotaan Loan IBRD No8213-ID Kabupaten Wajo Tahun anggaran 2014 telah ditindaklanjuti sesuai dengan rekomendasi administratif; 17. Laporan Hasil Audit atas Laporan Keuangan PNPM-PISEW (Pengembangan Infrastruktur Sosial Ekonomi Wilayah) JICA IP-564 pada Dinas PU Kab. Enrekang TA


28

2014

dengan

pengembalian

ke

Kas

LKD

sebesar

Rp25.385.465,31

dan

Rp6.126.000,00 dan dipergunakan kembali sesuai hasil musyawarah; 18. Audit Operasional Paket EINRIP ESS-06 (Bulukumba Tondong Sinjai) Provinsi Sulawesi Selatan pada Satker Pelaksanaan Jalan Nasional Wil II Prov. Sulsel utk periode Januari s.d Mei 2015 telah ditindaklanjuti dengan kelebihan pembayaran sebesar Rp16.342.896,00 diperhitungkan pada IPC 31, terbaca pada huruf F point 4 summary progress payment sebesar Rp266.449.013,08 dengan rincian: Koreksi hasil audit TA 2015 = Rp16.342.896,00, TA 2014 = Rp250.106.117,08; 19. Laporan Hasil Audit Kinerja Program Jaminan Kesehatan Nasional Tahun 2014 pada kabupaten Pangkajene dan Kepulauan per 31 Desember 2014 telah ditindaklanjuti sebagaian dengan menyalurkan dana klaim non kapitasi ke masing-masing puskesmas sebesar Rp433.425.000,00 serta penyetoran dana klaim non kapitasi ke Kas Daerah sebesar Rp6.000.000,00; 20. LAI Dukungan atas Coremap CTI Kabupaten Kepulauan Selayar TA 2014 telah ditindaklanjuti sebagian dengan penyetoran ke Kas Negara sebesar Rp9.500.000,00 atas pembebanan biaya ganda (double) dalam RAB kontrak serta Rp3.200.000,00 atas kelebihan pembayaran honor tim survey; 21. LAI Dukungan atas Laporan Keuangan atas laporan keuangan WISMP-2 Loan IBRD8027 ID pada Bappeda Kabupaten Luwu Utara untuk TA yang berakhir per 31 Desember 2014 telah ditindaklanjuti sesuai dengan rekomendasi administratif; 22. Laporan Auditor Independen Dukungan atas Laporan Keuangan WISMP-2 pada PIU Bappeda Kab. Wajo (IBRD Loan No.8027-ID) untuk Tahun yang Berakhir 31 Des 2014 telah ditindaklanjuti sesuai dengan rekomendasi administratif; 23. Laporan Hasil Audit Dukungan atas Laporan Keuangan COREMAP-CTI Kabupaten Pangkep untuk Tahun Anggaran Yang berakhir 31 Desember 2014 telah ditindaklanjuti dengan penyetoran ke Kas Negara sebesar Rp7.429.000,00 atas Kelebihan Pembayaran Kegiatan Monitoring dan Kelebihan Pembayaran Honor Narasumber; 24. Laporan Hasil Audit Keuangan atas laporan keuangan WISMP-2 Loan IBRD-8027 ID pada Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Luwu Utara untuk tahun anggaran yang


29

berakhir per 31 Desember 2014 telah ditindaklanjuti sebagian dengan penyetoran ke Kas Negara sebesar Rp5.960.000,00 atas Kelebihan Pembayaran Honor Moderator; 25. Laporan Auditor Independen Dukungan atas Laporan Keuangan Water Resources and Irrigation Sector Management Program Phase II (WISMP-2) Loan IBRD Number 8027-ID pada Provincial Project Implemen-tation Unit (PPIU) Dinas Pengelolaan Sumber Daya Air Provinsi Sulawesi Selatan untuk Tahun Anggaran yang Berakhir 31 Desember 2014 telah ditindaklanjuti dengan menambahkan kekurangan pekerjaan yang dilaksanakan senilai Rp17.522.839,00; 26. Laporan Auditor Independen Dukungan atas Laporan Keuangan Water Resources and Irrigation Sector Management Program Phase 2 (WISMP-2) Loan IBRD Number 8027-ID pada Kabupaten Project Implementation Unit (KPIU) Dinas Pengelolaan Sumber Daya Air Kabupaten Luwu untuk Tahun yang Berakhir 31 Desember 2014 telah ditindaklanjuti dengan melakukan penambahan pekerjaan irigasi senilai Rp12.738.171,00; 27. LAI Dukungan atas

Laporan Keuangan Water Resources and Irrigation Sector

Management Project (WISMP)-2 Loan IBRD No.8027-ID pada Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang Kabupaten Pangkajene dan Kepulauan untuk Tahun yang Berakhir tanggal 31 Desember 2014 telah ditindaklanjuti dengan penyetoran ke Kas Daerah sebesar Rp15.271.081,96 atas pekerjaan fisik yang tidak sesuai ketentuan serta Rp1.350.000,00 atas kelebihan pembayaran biaya pengawasan teknis; 28. LAI Dukungan Atas laporan Keuangan Program Penyediaan Air Minum dan Sanitasi Berbasis Masyarakat (Pamsimas II) pada Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Maros Tahun 2014 telah ditindaklanjuti dengan menyetorkan kembali dana ke rekening masing-masing KKM sebesar Rp10.127.800,00 dan dipergunakan kembali sesuai hasil musyawarah; 29. LAI Dukungan atas Program Penyediaan Air Minum dan Sanitasi Berbasis Masyarakat (Program PAMSIMAS II) pada Dinas Pekerjaan Umum Kab. Barru Grant TF-094792 Tahun Anggaran 2014 telah ditindaklanjuti sesuai rekomendasi administratif;


30

30. LAI Dukungan atas Laporan Keuangan Program PAMSIMAS (Grant TF-094792) pada Dinas Cipta Karya dan Tata Ruang Kabupaten Sidenreng Rappang TA 2014 telah ditindaklanjuti sesuai rekomendasi administratif; 31. LHA atas Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat (PNPM) Mandiri Perkotaan Loan IBRD Nomor-8213-IND Kota Palopo Tahun Anggaran 2014 telah ditindaklanjuti sesuai rekomendasi administratif; 32. LAI Dukungan atas Laporan Keuangan Health Professional Education Quality Project (HPEQ) Loan IBRD No. 7737-ID pada Universitas Muslim Indonesia untuk Tahun Anggaran yang Berakhir 31 Desember 2014 telah ditindaklanjut sebagian dengan penyetoran ke Kas Negara sebesar Rp50.000.000,00 atas sisa dana Loan HPEQ; 33. Audit atas Laporan Keuangan Health Professional Education Quality (HPEQ) Loan IBRD 7737-ID pada Universitas Muhammadiyah Makassar Tahun Anggaran 2014 telah ditindaklanjuti dengan penyetoran ke Kas Negara sebesar Rp16.762.000,00 atas kelebihan pembayaran peralatan.

Penugasan Pengawasan dari Bidang APD:

1) Evaluasi Program Strategis – Local Content Daerah Capaian Kinerja Evaluasi atas program strategis atau local content di daerah wilayah Sulawesi Selatan, dilaksanakan melalui :  Kajian atas rencana penyerahan Barang Milik Daerah (BMD) berupa satu Unit

Pembangkit

Listrik

Tenaga

Mikrohidro

(PLTMH)

senilai

Rp8.705.477.000,00 kepada Perusahaan Daerah sebagai Penyertaan Modal Pemerintah Kota Palopo yang selanjutnya akan dikerjasamakan dengan PT PLN (Persero). Sebelum proses kerjasama dilaksanakan terlebih dahulu berkoordinasi dengan Instansi terkait untuk memproses penerbitan IUPTL, serta harga jual yang akan disepakati dengan PT PLN (Persero) benar-benar telah memenuhi persyaratan menguntungkan daerah, dapat dipertanggungjawabkan dan sesuai dengan ketentuan perundangundangan yang berlaku.


31

 Pendampingan Addendum Naskah Perjanjian Kerja Sama antara Pemerintah Provinsi Sulawesi Selatan dengan - PT Yasmin Bumi Asri atas Pelaksanaan Reklamasi Kawasan Center Point of Indonesia (CPI)yang merupakan Kawasan Bisnis Global Terpadu. Pengembangan kawasan CPI seluas 157 Ha, dimana Pemerintah Provinsi Sulawesi Selatan akan mendapat bagian lahan seluas 50 Ha yang akan diperuntukkan untuk berbagai fasilitas umum, area terbuka hijau, kantor pemerintahan, pantai buatan dan lain-lain.

2) Perbaikan Kinerja Program Pembangunan Daerah Capaian Kinerja Perbaikan Kinerja Program Pembangunan Daerah, diperoleh melalui :  Asistensi Penyusunan Perencanaan Pembangunan Daerah, melalui kegiatan

narasumber

diklat/bimtek/asistensi/review

Penyusunan

RPJMD,Renstra,Lakip dan Tapkin pada Provinsi Sulawesi Selatan, Kabupaten Selayar, Luwu Timur, Soppeng, Bulukumba, Toraja Utara dan Kota Makassar, Undang-undang No. 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional,menyatakan perencanaan adalah suatu proses untuk menentukan tindakan masa depan yang tepat, melalui urutan pilihan,

dengan

memperhitungkan

sumber

daya

yang

tersedia.

Perencanaan pembangunan di daerah masih belum memadai karena :  Lemahnya

komitmen

pemerintah

daerah

dalam

perencanaan

pembangunan karena keterbatasan data.  Lemahnya konsistensi antara visi, misi, tujuan, sasaran, strategi, kebijakan, program dan kegiatan,  Perlunya reviu untuk memastikan konsistensi dari visi sampai ke kegiatan  Tidak konsistennya perencanaan pembangunan yaitu jangka panjang (RPJPD), menengah (RPJMD) maupun tahunan (RKPD), dan


32

 Perlunypengawasan pengawalan dari semua pihak yang terkait dalam setiap penyusunan dokumen perencanaan.  Kebijakan perencanaan bersifat sektoral dan tidak terkoordinasi,  Perlunya keselarasan dalam penyusunan perencanaan sehingga tidak ada lagi kebijakan perencanaan yang bertentangan dan tumpang tindih  Perencanaan hanya mengandalkan data historis (masa lalu),  Perlu dibuatnya proyeksi terkait dengan perancanaan  Kurangnya keterlibatan publik dalam proses perencanaan sehingga proses penyusunan perencanaan hanya bersifat top-down. Perencanaan pembangunan daerah yang belum memadai tersebut, telah di diperbaiki melalui fungsi konsultansi Perwakilan BPKP Provinsi Sulawesi Selatan

dengan

kegiatan

diklat/bimtek/asistensi/review

terhadap

Pemerintah Kabupaten/Kota yang ada di wilayah kerjanya, sehingga dalam Tahun 2015 nilai EKPPD terhadap LPPD Tahun 2014 mengalami peningkatan dari tahun sebelumnya, sebagaimana dapat dilihat pada grafik berikut :

Tahun 2014

Tahun 2013

14 14 10 8

2 0 Sangat Tinggi

Tinggi

Sedang

0

0

Rendah

Grafik 3.1 Nilai EKPPD Terhadap LPPD Tahun 2014 Sedangkan nilai LPPD Pemerintah Provinsi Sulawesi Selatan dalam dua tahun terakhir yang penilaiannya dilakukan oleh Kementerian Dalam


33

Negeri berpredikat “Sangat Tinggi”. Oleh karena itu kondisi LPPD Pemerintah Provinsi/Kabupaten/Kota se-Sulawesi Selatan tahun 2014 yang penilaiannya dilakukan dalam tahun 2015 menunjukkan capaian nilai LPPD Pemerintah Daerah di Provinsi Sulawesi Selatan telah melampui target RPJMN 2015 – 2019 sebesar 85,00% dari jumlah Pemerintah Daerah dengan predikat minimal “Tinggi”.

3) Perbaikan Penyelenggaraan SPIP Progras Prioritas Pemerintah Daerah Perbaikan Penyelenggaran SPIP Program Prioritas Pemerintah Daerah, dilaksanakan dengan mengacu kepada Program Prioritas Nasional yang dibagi kedalam tiga Program Wajib (Pendidikan, Kesehatan dan Kemiskinan); empat Program Prioritas (Infrastruktur, Maritim, Energi dan Pangan) serta satu Program Pendukung (Reformasi Birokrasi). Capaian kinerja indikator kegiatan ini, dilaksanakan melalui :  Audit Kinerja Pelayanan Pemerintah Daerah Bidang Kesehatan pada Pemerintah Kabupaten Pangkajene Kepulauan dan Barru Salah satu misi Presiden RI adalah mewujudkan kualitas hidup manusia Indonesia yang tinggi, maju dan sejahtera. Upaya yang akan dilakukan untuk melaksanakan

misi tersebut diantaranya dengan menetapkan

Program Kartu Indonsia Sehat melalui layanan kesehatan masyarakat. Pelayanan kesehatan menjadi urusan wajib yang harus dilaksanakan oleh pemerintah daerah. Hasil Audit Kinerja Pelayanan Pemerintah Daerah Bidang Kesehatan pada Pemerintah Kabupaten Pangkajene Kepulauan dan Barru, adalah sebagai berikut : o Pemerintah Kabupaten Pangkajene Kepulauan, seluruh masyarakat miskin telah tercakup jaminan kesehatan, belum sepenuhnya menaati Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2005 tentang Standar Pelayanan Minimal Bidang Kesehatan, dari 18 indikator kinerja bidang


34

kesehatan

baru

diterapkan

tujuh

indikator,

telah

memenuhi

penyediaan anggaran kesehatan sebesar 11,57% dari APBD (minmal 10,00%), belum menyusun rencana kebutuhan SDMK, prasarana kesehatan telah memadai, kualitas pelayanan kesehatan pada puskesmas dan RSUD yang di sampling sudah baik dan layanan kesehatan adalah sangat baik dengan nilai IKM 3,64 dari 4,00. o Pemerintah Kabupaten Barru, seluruh masyarakat miskin telah tercakup jaminan kesehatan, telah menaati Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2005 tentang Standar Pelayanan Minimal Bidang Kesehatan, dari 20 indikator kinerja bidang kesehatan telah diterapkan seluruhnya, telah memenuhi penyediaan anggaran kesehatan sebesar 10,67% dari APBD (minmal 10,00%), telah menyusun rencana kebutuhan SDMK, prasarana kesehatan telah memadai, kualitas pelayanan kesehatan pada puskesmas dan RSUD yang di sampling sudah baik dan dalam hal layanan kesehatan Pemerintah Kabupaten belum menyusum IKM.  Audit Kinerja Pelayanan Pemerintah Daerah Bidang Pendidikan pada Pemerintah Kabupaten Bone dan Sidenreng Rappang Salah satu misi Presiden R I adalah mewujudkan kualitas hidup manusia Indonesia yang tinggi, maju dan sejahtera. Upaya yang akan dilakukan untuk melaksanakan

misi tersebut diantaranya dengan menetapkan

Program Kartu Indonsia Pintar melalui. Pelayanan pendidikan menjadi urusan wajib yang harus dilaksanakan oleh pemerintah daerah, sehingga tidak terdapat lagi anak usia sekolah (7 - 18 tahun) yang tidak dapat menikmati pendidikan formal karena kurangnya daya tampung pada sekolah yang ada di wilayah pemukiman dan tersedianya akses pendidikan serta diterapkannya SPM bidang pendidikan. Hasil Audit Kinerja Pelayanan Pemerintah Daerah Bidang Pendidikan pada Pemerintah Kabupaten Bone dan Sidenreng Rappang Tahun 2014, adalah sebagai berikut :


35

o Pemerintah Kabupaten Bone, belum sepenuhnya mentaati Peraturan Pemerintah Nomor 65 tahun 2005 tentang Pedoman Penyusunan dan Penerapan Standar Pelayanan Minimal, Keputusan Menteri Pendidikan Nasional No. 129a/U/2004 tanggal 14 Oktober 2004 tentang Standar Pelayanan Minimal Pendidikan Menengah dan Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan No. 23 Tahun 2013 tentang perubahan atas Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 15 Tahun 2010 tanggal 9 Juli 2010 tentang Standar Pelayanan Minimal Pendidikan Dasar. dari 27 indikator spm bidang pendidikan belum seluruhnya dituangkan dalam RPJMD dan belum dituangkannya target tahunan pencapaian SPM Bidang Pendidikan dalam RKPD. Disamping itu juga belum menuangkan dan menetapkan rencana 5 tahun pencapaian SPM, target tahunan dalam Renja SKPD dan target tahunan pencapaian SPM dalam RKA/DPA-SKPD tahun 2014. o Pemerintah Kabupaten Sidenreng Rappang, belum sepenuhnya mentaati Peraturan Pemerintah Nomor 65 tahun 2005 tentang Standar Pelayanan

Minimal

(SPM)

bidang

pendidkan

dasar

yang

diimplementasikan dengan 27 indikator yang ditetapkan dengan Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan No.23 Tahun 2013 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 15 Tahun 2010 Tentang Standar Pelayanan Minimal Pendidikan Dasar di Kabupaten/Kota. menggunakan

SPM

bidang

Keputusan

pendidikan

Menteri

menengah

Pendidikan

Nasional

masih No.

129a/U/2004 tanggal 14 Oktober 2004 tentang Standar Pelayanan Minimal Bidang Pendidikan dan RPJMD tahun 2014 telah disusun Dari 27 indikator SPM tersebut baru dituangkan tujuh Indikator dan telah menetapkan target capaian 5 tahunan. SPM bidang pendidikan menengah belum menuangkan indikator dalam RPJMD dan belum menetapkan target capaian 5 tahunan, sedangkan Renstra–SKPD Tahun 2014-2018 telah disusun dan ditetapkan dengan Keputusan Kepala


36

Dinas Pendidikan Kabupaten Sidenreng Rappang No. 90/2014 tanggal 20 oktober 2014 namun baru menuangakan tujuh indikator dari 27 indikator dan menetapkan target capaian 5 tahunan.  Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintah Daerah Perwakilan BPKP Provinsi Sulawesi Selatan melalui kegiatan diklat/bimtek/ asistensi/review telah melakukan fasilitasi dalam peningkatan capaian nilai LPPD yang ada di wilayah Sulawesi Selatan. Hasil Evaluasi Kinerja Penyelenggaraan Pemerintaha Daerah (EKPPD) tahun 2014 yang dilakukan tahun 2015 menunjukkan Pemerintah Provinsi Sulawesi Selatan

dan

sepuluh Pemerintah Kabupaten/Kota memperoleh skor dengan predikat “Sangat Tinggi” serta 14 Pemerintah Kabupaten/Kota lainnya memperoleh skor dengan predikat “Tinggi”, sebagaimana dapat dilihat pada garfik berikut :

8

Sangat Tinggi

10 14 14

Tinggi 2

Sedang

0

Rendah

0 0 0

2

4 Tahun 2013

6

8

10

12

14

Tahun 2014

Grafik 3.2 Hasil Evaluasi Kinerja Penyelenggaraan Pemerintaha Daerah (EKPPD) tahun 2014 Hasil ini menunjukkan bahwa capaian nilai LPPD Pemerintah Daerah di Provinsi Sulawesi Selatan telah melampui target RPJMN 2015 – 2019 yaitu


37

sebesar 85,00% dari jumlah Pemerintah Daerah dengan predikat minimal “Tinggi”.  Pencegahan/Pemberantasan Korupsi dalam PBJ dan Peningkatan Kinerja Probity audit atas pengadaan barang dan jasa yang dilakukan Perwakilan BPKP Provinsi Sulawesi Selatan dengan hasi terciptanya efisiensi anggaran sebesar 25,27% dari nilai HPS, terus didorong sebagai upaya pencegahan dan pemberantasan korupsi sekaligus untuk peningkatan

kinerja

pemerintah daerah. Probity audit dilakukan melalui pendampingan pada Inspektorat Kota Parepare dan Kabupaten Tana Toraja sebagai media transfer knowledge. Pemerintah Kota Parepare melalui Walikota telah membuat kebijakan dengan mewajibkan pengadaan barang dan jasa yang bernilai di atas Rp1,00 Milyar agar terlebih dahulu di lakukan probity audit oleh Perwakilan BPKP Provinsi Sulawesi Selatan bersama dengan Inspektorat Kota Parerpare. Sedangkan

Pemerintah

Provinsi

Sulawesi

Selatan

memintakan

pendampingan Perwakilan BPKP Provinsi Sulawesi Selatan dalam proses pembangunan Wisma Negara. Disamping itu pemerintah daerah melalui Kepala Daerah didorong membuat kebijakan mengenai probity audit dengan menerbikan Peraturan Kepala Daerah, sebagaimana telah dilakukan oleh Pemerintah Kota Palopo.  Audit Kinerja Pelayanan Pemda Bidang Perhubungan/Kemaritiman Pembangunan

kelautan/kemaritiman

Indonesia

belum

optimal,

dicerminkan masih lemahnya kedaulatan maritim (lemahnya armada tangkap nasional, maraknya aksi illegal fishing/pencurian ikan serta lemahnya penegakkan hukum), masih minimnya infrastruktur transportasi kelautan, serta birokrasi yang berbelit-belit dalam pelayanan perizinan usaha perikanan. Oleh karena itu penyediaan/perbaikan infrastruktur pelabuhan yang terintegrasi dengan prasarana transportasi darat yang memadai serta pengembangan teknologi kelautan, penetapan dan


38

pengawasan

batas wilayah laut antar negara tetangga sebagai upaya

pengamanan dan optimalisasi hasil laut (dengan menerapkan kebijakan yang tegas) dan penyederhanaan birokrasi perijinan usaha perikanan Hasil Audit Kinerja Pelayanan Pemerintah Daerah Bidang Kemaritiman pada Pemerintah Provinsi Sulawesi Selatan dan Pemerintah Kabupaten Pangkajene Kepulauan, adalah sebagai berikut : o Pemerintah Provinsi Sulawesi Selatan, secaraumum kinerja pemerintah daerah bidang kemaritiman menunjukkan kategori “Baik” dengan skor kinerja 72,50. Penilaian upaya peningkatan potensi kelautan dan perikanan melalui pemberdayaan nelayan denganpemberian bantuan, penyelenggaraan pelatihan dan penyuluhan serta penyusunan dan pengembangan data informasi statistik perikanan menunjukkan kategori “Baik” dengan skor kinerja sebesar 86,00. Sedangkan kinerja pemerintah daerah dalam perizinan bidang kelautan dan perikanan menunjukkan kategori “Kurang Baik” dengan skor kinerja sebesar 60,00. o Pemerintah Kabupaten Pangkajene Kepulauan, secara umum kinerja pemerintah daerah bidang kemaritiman menunjukkan kategori “Baik” dengan skor kinerja 73,28. Penilaian keberadaan dan kelayakan infrastruktur pelabuhan yang terintegrasi dengan sasaran transportasi darat menunjukkan kategori “Baik” dengan skor kinerja sebesar 83,75. Penilaian penanganan permasalahan illegal fishing menunjukkan kategori “Baik” dengan skor kinerja sebesar 73,13. Penilaian penanganan upaya peningkatan potensi kelautan dan perikanan melalui pemberdayaan nelayan dengan pemberian bantuan, penyelenggaraan pelatihan dan penyuluhan serta penyusunan dan pengembangan data informasi statistik perikanan menunjukkan kategori “Baik” dengan skor kinerja sebesar 73,75. Sedangkan kinerja pemerintah daerah dalam perizinan bidang kelautan dan perikanan menunjukkan kategori “Baik” dengan skor kinerja sebesar 62,50.


39

 Peningkatan Kualitas LAKIP Capaian nilai hasil evaluasi LAKIP masih rendah, oleh karena itu perlu ada kegiatan reviu yang memungkinkan dilakukannya peningkatan kualitas LAKIP guna keakuratan informasi yang disajikan dalam LAKIP dapat diyakini kewajarannya. Kegiatan untuk peningkatan kualitas LAKIP dilakukan dalam bentuk : o Pendampingan/asistensi

penyusunan

dan

reviu

LAKIP,

Renja

SKPDlingkup Pemerintah Kabupaten Soppeng, o Pendampingan Penyusunan dan reviu LAKIP Kabupaten Toraja Utara, o Asistensi Penyusunan RTP LAKIP, Penyusunan Penetapan Kinerja, Renja SKPD

dan LAKIP Tahun 2015 serta Pendampingan Evaluasi pada

Pemerintah Kabupaten Luwu Timur, o Sosialisasi Peraturan Menteri PAN dan RB Nomor 53 Tahun 2014 pada Pemerintah Kabupaten Bulukumba dan Soppeng, o Asistensi Perjanjian Kinerja dan pendampingan evaluasi LAKIP SKPD Lingkup Pemerintah Kota Makassar Tahun 2015.  Pemantauan Transparansi Pengadaan Barang dan Jasa Sebagai bagian dari transparansi dalam Pengadaan Barang dan Jasa, Pemerintah Daerah mempunya kewajiban untuk mengumumkan Rencana Umum Pengadaan pada seluruh SKPD/PA/KPA lingkung Pemerintah Daerah masing. Hasil pemantauan RUP per 29 Januari 2015 diperoleh data bahwa jumlah paket pekerjaan yang akan dilakukan pelelangan umum sebanyak 653 paket. Dari jumlah paket tersebut jumlah RUP-nya yang di umumkan pada LPSE/Portal Pengadaan Nasional sebanyak 76 paket atau baru mencapai 11,64% dan belum di umumkan pada website Pemerintah Daerah. Disamping itu dari hasil pemantauan tersebut tidak tersedia data jumlah paket yang telah di umumkan pada papan pengumuman resmi. Oleh karena itu telah sampaikan kepada Gubernur Sulawesi Selatan agar para Kepala Daerah mengeluarkan Instruksi kepada seluruh SKPD untuk


40

mengumumkan RUP dan pelelangan paket pengadaan pada Papan Pengumuman resmi, website Pemerintah dan Portal Nasional melalui LPSE dan APIP memantau pengumuman tersebut dengan menggunakan indikator.  Kajian Permasalahan Pengadaan Barang dan Jasa Permasalahan

yang

paling

sering

terjadi

adalah

pada

tahapan

penyelesaian akhir tahun. Apalagi dengan adanya penafsiran dapat dilakukan addendum perpanjangan selama 50 hari. Disamping itu masih tingginya temuan dan permasalahan Pengadaan Barang dan Jasa oleh Auditor Internal, Eksternal,

Aparat Penegak Hukum, Legislatif dan

Masyarakat, sehingga diperlukan kajian permasalahan dalam Pengadaan Barang dan Jasa. Kegiatan kajian ini dilaksanakan melalui Kajian Permasalahan Pengadaan Barang dan Jasa pada Pemerintah Kabupaten Enrekang Tahun Anggaran 2014, dengan hasil “penyebab” sebagai berikut : o Kelemahan pengawasan internal yakni satuankerja/pejabat yang diberitang-gungjawab menguji jalannya system dan prosedur tidak berfungsi denganbaik, o Pada Dinas Kesehatan adalah tidak efektifnya pengawasan pekerjaan oleh masing-masing SKPD dan konsultan pengawas tidak melaksanakan tugasnya sesuai ketentuan, serta rekanan tidak melaksanakan peklerjaan sesuai Surat Perjanjian, o Ketidakmampuan dari rekanan dalam menyelesaikan pekerjaan serta terdapat upaya dari Kepala SKPD untuk mencairkan anggaran tanpa melihat realisasi fisik sesungguhnya.  Probity Audit Pengadaan Barang dan Jasa Salah satu upaya untuk meningkatkan peran Aparat Pengawasan Intern Pemerintah (APIP) dalam melakukan pengawasan adalah dengan melaksanakan audit selama proses pengadaan barang/jasa berlangsung


41

(real time) yang disebut probity audit. Probity audit adalah sebagai kegiatan

penilaian

(independen)

untuk

memastikan

bahwa

prosespengadaan barang/jasa telah dilaksanakan secara konsisten sesuai dengan prinsip penegakan integritas, kebenaran, dan kejujuran dan memenuhi ketentuan peraturan perundang-undangan berlaku yang bertujuan meningkatkan akuntabilitas penggunaan dana sektor publik. Untuk kegiatanprobity audit ini, Perwakilan BPKP Provinsi Sulawesi Selatan selaku pembina APIP di wilayah Sulawesi Selatan telah melakukan pendampingan sebagai bentuk quality assurance dalam pelaksanaan Probity Audit pada Inspektorat Kota Parepare. Disamping itu Pemerintah Provinsi Sulawesi Selatan dalam Pembangunan Wisma Negara mewajibkan dalam proses pembayaran kepada rekanan dharuskan melalui tahapan probity audit Perwakilan BPKP Provinsi Sulawesi Selatan. Dan Walikota Parepare yang mewajibkan kepada para Kepala SKPD/PA/KPA untuk pengadaan barang dan jasa bernilai diatas 1 Milyar harus dilakukan probity audit oleh Perwakilan BPKP Provinsi Sulawesi Selatan.

4) Perbaikan Kebijakan Keuangan Daerah terkait Pendapatan dan Penerimaan Daerah Perbaikan Kebijakan Daerah terkait pendapatan dan penerimaan daerah difokuskan kepada pengawasan atas Optimalisasi Pendapatan Daerah, yang bertujuan untuk mendorong peningkatan ruang fiskal guna kemandirian keuangan daerah, mendorong perencanaan Pendapatan Asli Daerah (PAD) yang didukung oleh database potensi perencanaan yang memadai, mendorong terciptanya ketaatan hukum atas penyusunan peraturan daerah terkait PAD, serta perbaikan Sistem Pengendalian Intern atas pengelolaan PAD. Parameter kinerja PAD, adalah elastisitas PAD, konstribusi PAD, derajat desentraslisasi fiskal, kemampuan keuangan daerah serta ketersediaan ruang fiskal. Capaian kinerja indikator kegiatan ini, dilaksanakan melalui :


42

 Pengawasan PAD pada pada Pemerintah Kabupaten Bantaeng, Jeneponto, Pinrang, Maros dan Toraja Utara. Hasil Pengawasan PAD pada lima Pemerintah Kabupaten tersebut, adalah sebagai berikut : o Pemerintah Kabupaten Bantaeng, belum melakukan update database dan data potensi PAD secara berkala, penetapantarget PAD dalam APBD belum seluruhnya didasarkan pada potensi PAD; o Pemerintah Kabupaten Jeneponto, belum pernah menyusun data potensi PAD sehingga dari tahun ke tahun proses perhitungan penetapan target PAD menggunakan realisasi PAD tahun sebelumnya yang dihitung berdasarkan incremental realisasi PAD yang tidak didukung oleh perhitungan yang memadai. Target PAD tahun 2014 hanya tercapai sebesar 86,98% karena banyaknya wajib retribusi yang menunggak dalam melakukan pembayaran retribusi, terbatasnya jumlah petugas pemungut dan potensi atas pendapatan retibusi belum digali secara optimal, namun meskipun demikian realisasi pendapatan atas pajak daerah melebihi target yang ditetapkan dikarenakan penetapan target pendapatan pajak daerah relatif rendah sehingga mudah dicapai; o Pemerintah Kabupaten Pinrang, belum pernah menyusun data potensi PAD sehingga dari tahun ke tahun proses perhitungan penetapan target PAD menggunakan realisasi PAD tahun sebelumnya yang dihitung berdasarkan incremental dan atau penetapan target PAD relatif rendah sehingga mudah dicapai. Realisasi PAD tahun 2014 melebihi target sebesar 107,49%, namun apabila realisasi PAD dibandingkan dengan realisasi belanja daerah tahun 2014 hanya sebesar 9,87% yang artinya bahwa kemampuan kontribusi PAD didalam membiayai belanja daerah masih sangat rendah sehingga Pemerintah Kabupaten Pinrang masih perlu menggali secara optimal pajak dan retribusi daerah


43

o Pemerintah Kabupaten Maros, dalam menentukan target penerimaan pajak tahun berikutnya masih berdasarkan pada data penerimaan pajak atau Surat Ketetapan Pajak Daerah (SKP-D) tahun sebelumnya dengan memperhitungkan kemungkinan kenaikan skala produksi sekitar 2% 5%; o Pemeintah Kabupaten Toraja Utara, belum pernah menyusun data potensi PAD sehingga dari tahun ke tahun proses perhitungan penetapan target PAD menggunakan realisasi PAD tahun sebelumnya yang dihitung berdasarkan incremental realisasi PAD yang tidak didukung oleh perhitungan yang memadai. Penetapan target Pendapatan Asli daerah. Pemerintah Kabupaten Toraja Utara relatif rendah sehingga mudah dicapai. Hal ini dapat lihat dari realisasi Pendapatan Asli Daerah tahun 2014 yang melebihi dari target Pendapatan Asli Daerah sebesar 126,70%, namun apabila realisasi PAD dibandingkan dengan realisasi belanja daerah tahun 2014 hanya sebesar 4,47% yang artinya bahwa kemampuan kontribusi Pendapatan Asli Daerah (PAD) didalam membiayai belanja daerah masih sangat rendah sehingga Pemerintah Kabupaten Toraja Utara masih perlu mengali secara optimal pajak dan retribusi daerah.

5) Perbaikan Kebijakan Keuangan Daerah – Perbaikan Kebijakan Bendahara Umum Negara Kebijakan Dana transfer kepada daerah terkadang tidak menyentuh kebutuhan masyarakat berupa penciptaan lapangan kerja dan mengurangi penduduk miskin. Disamping itu kebijakan dana transfer dalam bentuk DAU, DAK, DBH dan lain-lain, mulai dari perumusan kebijakan sampai dengan penyaluran dan pemanfaatannya oleh Pemerintah Daerah tidak tepat. Oleh karena itu dilakukan monitoring untuk memberika informasi kepada Menteri Keuangan selaku Bendahara Umum Negara dan Kementerian Teknis sebagai bahan masukan/pertimbangan

dalam

rangka

penyempurnaan


kebijakan

44

perencanaan, pelaksanaan, pertanggungjawan dan pelaporan dana transfer di masa mendatang. Capaian kinerja indikator kegiatan ini, dilaksanakan melalui :  Verifikasi Advance Payment atas Penyaluran Dana Alokasi Khusus (DAK) Bidang Infrastruktur Triwulan I Tahun 2015,  Reviu Proposal DAK Tambahan Usulan Daerah (TUD) Tahun Anggaran 2015 pada 22 Pemerintah Daerah, serta  Monitoring DAK Tahun 2014 pada Pemerintah Kabupaten Jeneponto dan Gowa masing 18 dan 14 Bidang. Hasil reviu proposal DAK TUD Tahun Anggaran 2015 pada 22 Pemerintah Daerah,

menunjukkan

adanya

DAK

TUD

yang

not

elegible

senilai

Rp798.900.000,00. Atas hasil reviu tersebut telah disampaikan atensi kepada para Kepala Daerah penerima DAK TUD dimaksud agar dalam pelaksanaan anggaran DAK Tambahan Usulan Daerah Tahun 2015 memperhatikan prinsip efisiensi; efektifitas; akuntabel; berorientasi pada hasil (outcomes); jelas pekerjaan yang akan dilaksanakan; spesifikasi jelas dan lengkap; satuan pembiayaan terukur dan wajar dalam satuan/jumlah, waktu dan tempat; serta bebas dari campur tangan pihak manapun yang diduga atau patut diduga berpotensi korupsi, kolusi dan nepotisme (KKN) terutama terhindar dari kemungkinan terjadinya mark up harga, fiktif dan gratifikasi. Sedangkan hasil monitoring DAK Tahun 2014 pada Pemerintah Kabupaten Jeneponto dan Gowa masing 18 dan 14 Bidang, adalah sebagai berikut : o Pemerintah Kabupaten Jeneponto, terdiri 18 Bidang DAK Reguler dan 4 Bidang

DAK

Tambahan).

Dari

realisasi

DAK

Reguler

sebesar

Rp59.325.090.000,00 dan DAK Tambahan Rp12.697.950.000,00 masih terdapat sisa DAK Reguler dan DAK Tambahan di BUD per 31 Desember 2014 masing-masing sebesar Rp4.482.678.579,00 dan Rp36.090.000,00. Permasalahan yang dijumpai dalam proses monitoring, adalah kekurangan volume pekerjaan sebanyak 21 kejadian senilai Rp267.821.605,00;


45

kelebihan pembayaran melebihi nilai kontrak 17 kejadian senilai Rp150.647.822,00 serta pekerjaan tidak sesuai spesifikasi lima kejadian senilai Rp4.3842.155,00. Disamping itu terdapat ketidaktepatan sasaran kegiatan

DAK

Reguler

dan

Tambahan

masing-masing

sebesar

Rp472.452.000,00 dan Rp256.480.000,00 serta kegiatan yang belum dimanfaatkan

masing-masing

sebesar

Rp2.315.375.190,00

dan

Rp267.185.000,00. o Pemerintah Kabupaten Gowa dengan 14 Bidang DAK Reguler, dari realisasi DAK Reguler sebesar Rp80.227.530.000,00 masih terdapat sisa DAK di BUD per 31 Desember 2014 sebesar Rp9.050.379.713,00. Permasalahan yang dijumpai dalam proses monitoring, adalah kekurangan volume pekerjaan sebanyak 11 kejadian senilai Rp150.406.724,42,00; denda keterlambatan Rp1.060.840,00; kewajiban perpajakan yang belum disetorkan ke kas negara sebesar Rp89.993.884,27;pekerjaan tidak sesuai spesifikasi satu kejadian senilai Rp33.786.098,04 dan kelebihan perhitungan volume RAB sebanyak lima

kejadian

senilai

Rp72.560.521,14.

Disamping

itu

terdapat

ketidaktepatan sasaran kegiatan DAK sebesar Rp217.251.164,00 serta kegiatan yang belum dimanfaatkan sebesar Rp722.173.452,00.

6) Perbaikan Kebijakan Keuangan Daerah – Pengelolaan Aset Daerah Capaian kinerja indikator kegiatan perbaikan kebijakan keuangan daerah terkait pengawalan akuntabilitas sset daerah dilaksanakan melalui pengawasan atas pengelolaan Kerja Sama Daerah (KSD) pada Pemerintah Kota Palopo dan Kabupaten Barru, dan pengawasan atas pengelolaan pinjaman daerah pada Pemerintah Provinsi Sulawesi Selatan dan Pemerintah Kabupaten Bulukumba.  Hasil pengawasan KSD menunjukkan pada Pemerintah Kota Palopo dan Kabupaten Barru, menunjukkan pemerintah daerah tersebut “belum memiliki :


46

o Regulasi

yang

mengatur

tentang

pengelolaan

Kerjasama

pemanfaatan aset, o Identifikasi risiko, analisis atas perhitungan dan penerimaan konstribusi serta masa konsesi kerjasama, o Penatausahaan dan pengawasan atas pengolahan dan pelaksanaan kerjasama, dan o Masukan kepada masyarakat serta sarana penyampaian masukan penerima manfaat.  Sedangkan hasil pengawasan atas pengelolaan pinjaman, yang bertujuan untuk mengidentifikasi permasalahan berserta penyebabnya berkaitan kelembagaan dan kebijakan pengelolaan pinjaman daerah pada Pemerintah Provinsi Sulawesi Selatan dan Pemerintah Kabupaten Bulukumba, menunjukkan: o Kelembagaan, membentuk

Pemerintah dan

Provinsi

menetapkan

Sulawesi

tim/unit

Selatan

pelaksana

telah teknis

penatausahaan pinjmana daerah, namun tidak membentuk tim pemantau

pemanfaatan.

Sedangkan

Pemerintah

Kabupaten

Bulukumba tidak memberntuk tim perencana dan tim pemantau pemanfaatan pinjaman. o Kebijakan, untuk Pemerintah Provinsi Sulawesi Selatan sektor yang dibiaya dari pinjaman dimaksud adalah merupakan sektor prioritas yaitu sektor pekerjaan umum yang merupakan sektor prioritas dengan tujuan percepatan pembangunan infrastruktur jalan. Sektor/kegiatan tersebut telah tertuang dalam RPJMD Provinsi Sulawesi Selatan tahun 2013 – 2018. Pemerintah Kabupaten Bulukumba juga menggunakan pinjaman tersebut untuk pembiayaan sektor prioritas, yaitu sektor kesehatan. o Perencanaan,

Pemerintah

Provinsi

Sulawesi

Selatan

telah

merencanakan dan membahas dengan SKPD terkait, namun pada tahapan ini tidak dibentuk tim perencanaan untuk pinjaman ini,


47

sehingga perencanaan atas usulan pinjaman tersebut tidak dikelola secara

memadai.

Sedangkan

pada

Pemerintah

Kabupaten

Bulukumba, salinan berita acara pelantikan bupati tidak dilampirkan. o Penatausahaan pinjaman daerah, Pemerintah Provinsi Sulawesi Selatan telah menyelenggarakan penatausahaan pinjaman daerah sesuai ketentuan yang berlaku, namun belum menyusun laporan keuangan untuk dijadikan laporan dukungan penyusunan LKPD Provinsi Sulawesi Selatan. Sedangkan Pemerintah Kabupaten Bulukumba menerbitkan Perda No. 5/2014 tanggal 25 Juli 2014 tentang pinjaman daerah dan petunjuk pelaksanaanya No. 54/2014 tanggal 30 September 2014. o Publikasi Pinjaman, Pemerintah Provinsi Sulawesi Selatan telah dilaporkan ke Kemeterian Dalam Negeri namu pelaporan ke Kementerian

Keuangan

belum

dilaporkan

serta

belum

menyelenggarakan publikai informasi mengenai manfaat dan dampak ekonomis pinjaman daerah secara berkala. Sedangkan Pemerintah Kabupaten Bulukumba belum melaporkan sebagai hutang daerah dalam LKPD. o Pemanfaatan pinjaman daerah pada Pemerintah Provinsi Sulawesi Selatan telah digunakan sesuai dengan perjanjian investasi dan telah dimanfaatkan kecuali satu kegiatan pembangunan jalan karena masih dalam proses pelaksanaan. Sedangkan pada Pemerintah Kabupaten Bulukumba belum dimanfaatkan karena masih dalam proses pelaksanaan pekerjaan.

7) Perbaikan Kebijakan Keuangan Daerah – Perbaikan Kinerja Program Lintas Sektoral Capaian kinerja indikator kegiatan perbaikan kebijakan keuangan daerah terkait perbaikan kinerja program lintas sektotal, dilaksanakan melalui evaluasi

program

lintas

sektor

pembangunan


daerah

atas

48

penyelenggaraan penanggulangan penyakit menular (PPM) Pemerintah Provinsi Sulawesi Selatan, Pemerintah Kabupaten Bantaeng, Bulukumba, Bone, Wajo dan Luwu. Tujuan kegiatan ini, adalah mengidentifikasi permasalahan dan penyebab berkaitan sikronisasi dan efektifitas koordinasi program lintas sektor pembangunan daerah atas penyelenggaraan penanggungan penyakit menular di daerah serta mengidentifkasi permasalahan beserta penyebab dalam implementasi program lintas sektor pembangunan daerah atas penyelenggaraan penanggungan penyakit menular. Hasil evaluasi program lintas sektor pembangunan daerah atas penyelenggaraan

penanggungan

penyakit

menular

pada

tingkat

Pemerintah Provinsi Sulawesi Selatan dan Kabupaten, menunjukkan antara lain : o Kebijakan, dalam bentuk strategi penyelenggaraan hanya untuk penyakit HIV/AIDS, sedangkan untuk jenis penyakit menular lainnya menggunakan

strategi

yang

tertuang

dalam

buku

Pedoman

Penanggulangan Nasional PPM. o Perencanaan, telah mengikuti kriteria yang diatur dalam Peraturan Menteri Kesehatan No. 82/2014 dan penetapan sasaran, indikator sasaran dan target PPM pada APBD-Provinsi telah mengakomodir dari RPJMN. o Penganggaran, dibebankan ke DPA Dinsa Kesehatan Provinsi Sulawesi Selatan dengan memanfaatkan data suveilens, namun alokasi anggaran dimaksud belum memadai. 

Pelaksanaan, promosi kesehatan tidak efektif, surveilans telah mampu menyediakan data, terdiri dari :



Pemberian imunisasi, pemeliharaan terhadap kualitas vaksin dan distribusi vaksin ke Kabupaten/Kota.



Penemuan kasus/pasien baru, Pemerintah Provinsi Sulawesi Selatan bertindak sebagai koordinasi dan fasilitasi.


49



Penanganan/pengobatan PPM belum cukup memadai.



Mitigasi dampat, tidak dilakukan dalam rangka mengurangi dampak kesehatan, sosial dan ekonmi akibat penyakit menular yang di alami penderita.

o

Pencatatan dan pelaporan penyakit menular dan penanggulangannya telah dilakukan secara memadai.

o

Monitoring dan evaluasi, telah dilakukan secara memadai.

8) Perbaikan Akuntabilitas Pelaporan Salah satu

indikator yang dapat menjadi ukuran keberhasilan good

governance dan clean government yaitu opini BPK RI atas hasil audit terhadap Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD). Pengelolaan dan pertanggungjawaban keuangan daerah dapat dikatakan memadai apabila dari hasil audit BPK RI Laporan Keuangan mendapat predikat opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP). Laporan Keuangan yang merupakan salah satu wujud pertanggungjawaban pemerintah atas penggunaan keuangan daerah dalam pelaksanaan otonomi daerah dan penyelenggaraan operasional pemerintahan, merupakan tolok ukur pemerintahan yang dipertanggungjawabkan pada setiap akhir tahun anggaran. Selain itu laporan keuangan pemerintah daerah dapat digunakan untuk mengetahui nilai sumber daya ekonomi yang dimanfaatkan untuk melaksanakan kegiatan

operasional

pemerintahan,

menilai

kondisi

keuangan,

mengevaluasi efektivitas dan efisiensi suatu entitas laporan dan membantu menentukan ketaatan terhadap peraturan perundangundangan. Terwujudnya “Kepemerintahan yang baik (Good Governance)” bukanlah suatu ungkapan yang asing lagi bagi para penyelenggara negara. Ungkapan ini telah menjadi salah satu tujuan dari agenda reformasi yang merupakan tuntutan dari masyarakat Indonesia untuk mendapatkan perubahan


50

kearah yang lebih baik. Pemerintahan yang baik ditandai dengan tiga pilar elemen dasar yang saling berkaitan antara satu dengan yang lainnya yaitu :  Transparansi dalam penyelenggaraan pemerintahan. Transparan pada proses perumusan dan pelaksanaan kebijaksanaan, program, kegiatan, dan juga transparan dalam proses/prosedur pencapaian hasil.  Pemerintahan yang Partisipatif dan akomodatif bagi masyarakat dalam pelaksanaan pembangunan.  Akuntabilitas,

yaitu

setiap

instansi

pemerintah

berkewajiban

mempertanggungjawabkan keberhasilan/kegagalan pelaksanaan misi dalam mencapai tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan melalui media pertanggungjawaban secara periodik, sehingga dapat beroperasi secara efisien, efektif dan responsif terhadap aspirasi masyarakat, yang pada akhirnya dapat meningkatkan dan terpeliharanya kepercayaan masyarakat kepada Pemerintah. Kualitas akuntabilitas pelaporan dimulai dari perencanaan, pelaksanaan, penatausahaan, pertanggungjawaban sampai dengan saat dilakukan penilaian oleh BPK dalam bentuk audit LKPD untuk pemberian opini. Siklus pengelolaan keuangan daerah dapat dilihat pada gambar dibawah ini :


51

Gambar 3.1. Siklus Pengelolaan Keuangan Daerah

Capaian kualitas pelaporan keuangan, diukur dari capaian kinerja indikator kegiatan, melalui :  Evaluasi penyusunan dan penetapan APBD Kualitas pelaporan keuangan mempunyai hubungan yang positif dengan kelemahan dalam perencanaan daerah, yang ditandai dengan : o APBD belum disusun secara tepat waktu namun tahapannya belum sesuai dengan tahapan dan jadwal yang ditetapkan. o Keterlambatan penyerapan. o Belum dilakukan penetapan target kinerja tahunan dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan, dan akuntabel serta berorientasi pada hasil


52

Asistensi dan bimtek pengelolaan keuangan oleh Perwakilan BPKP Provinsi Sulawesi Selatan dalam tahun 2014 mulai dari proses perencanaan sampai dengan pertanggungjawaban telah menghasilkan capaian kinerja dalam tahun 2015. Capaian tersebut, adalah seluruh pemerintah daerah dari 25 pemerintah daerah di wilayah Provinsi Sulawesi Selatan atau 100,00 telah melakukan penyusunan dan penetapan APBD secara “tepat waktu”. Sehubungan dengan seluruh pemerintah daerah di Provinsi Sulawesi Selatan telah melakukan penyusunan dan penetapan APBD secara tapat waktu, maka Perwakilan BPKP Provinsi Sulawesi Selatan melakukan evaluasi atas struktur APBD tahun 2015 dihubungkan dengan target-target RPJMN 2015 – 2019 dalam “Penguatan Tata Kelola Pemerintah Daerah” dengan indikator “Kinerja Keuangan Daerah”, antara lain : 

Pemerintah Provinsi Sulawesi Selatan Indikator kinerja keuangan daerah Pemerintah Provinsi Sulawesi Selatan sesuai APBD 2015, dapat dilihat pada grafik dibawah ini :

50.80%

50.00% 45.04%

40.00% 26.68% 13.00%

Pendpt Pjk Retribsui of Tot. Pendapatan

Rasio Pendpt Transfer of Jlh Pendapatan Sulsel

30.00% 15.07%

B.Pegawai of Total B.Modal of Total Belanja Belanja

RPJMN 2015 - 2019 (2019)

Grafik 3.3 Indikator kinerja keuangan daerah Pemerintah Provinsi Sulawesi Selatan sesuai APBD 2015


53

Berdasarkan grafik tersebut di atas dapat dilihat, bahwa rasio ratarata pajak retribusi provinsi terhadap total pendapatan sebesar 50,80% telah melampaui target akhir (2019) RPJMN 2015 – 2019 sebesar 40,00. Sedangkan rata-rata ketergantungan dana transfer, Pemerintah Provinsi Sulawesi Selatan sebesar 50,00 masih berada di atas target akhir (2019) RPJMN 2015 – 2015 sebesar 45,04% namun sudah berada di bawah baseline-2014 RPJMN 2015 – 2019 sebesar 53,9%. Disamping itu rata-rata persentase belanja pegawai sebesar 20,68 masih berada di atas target akhir (2019) RPJMN 2015 – 2019 sebesar 13% dan baseline-2014 sebesar 15%. Demikian halnya untuk rata-rata belanja modal provinsi sebesar 15,07% masih berada di bawah target akhir (2019) RPJMN 2015 – 2019 sebesar 30,0% dan baseline-2014 sebesar 16,2%.  Rata-rata

pajak

retribusi

kabupaten/kota

terhadap

total

pendapatan Indikator kinerja keuangan daerah rata-rata pajak retribusi kabupaten/kota terhadap total pendapatan pada 24 Pemerintah Kabupaten/Kota se-Provinsi Sulawesi Selatan dapat dilihat pada grafik dibawah ini :


54

31.13%

9.51% 7.82% 7.82% 7.78% 8.67% 7.37% 6.84% 5.35% 4.97% 4.38% 3.90% 3.81% 3.20% 2.83% 2.74% 2.71% 2.69% 2.62% 2.58% 2.08% 1.97% 1.69% 1.76%

Pendpt Pjk -Retribsui of Tot. Pendapatan

RPJMN 2019 (11,00%)

Baseline 2014 (5,90%)

Grafik 3.4 Rata-Rata Pajak Retribusi Total Pendapatan Pada 24 Pemerintah Kabupaten/Kota Se-Provinsi Sulawesi Selatan

Berdasarkan grafik tersebut di atas dapat dilihat, bahwa rata-rata pajak retribusi kabupaten/kota terhadap total pendapatan baru Pemerintah Kota Makassar yang telah melampui target akhir (2019) RPJMN 2015 – 2019 yaitu sebesar 31,13% sedangkan tujuh pemerintah daerah lainnya, yaitu Pemerintah Kabupaten Gowa (7,82%), Luwu Timur (7,78%), Maros (8,67%), Pangkep (9,51%), Sidrap (7,37%), Takalar (7,82%) dan Tana Toraja (6,84%) telah berada diatas target baseline-2014 RPJMN 2015 – 2019 sebesar 5,9%.  Rata-rata ketergantungan dana transfer kabupaten/kota Indikator kinerja keuangan daerah rata-rata ketergantungan dana transfer kabupaten/kota pada 24 Pemerintah Kabupaten/Kota seProvinsi Sulawesi Selatan dapat dilihat pada grafik dibawah ini :


55

94.62% 92.95% 94.56% 94.03% 93.94% 93.70% 93.22% 93.14% 91.50% 91.42% 92.74% 91.21% 90.96% 90.45% 90.17% 89.45% 88.66% 88.50% 88.15% 88.03% 84.28% 83.37% 78.84% 67.52%

Rasio Pendpt Transfer of Jlh Pendapatan

RPJMN 2019 (70,00%)

Baseline 2014 (72,20%)

Grafik 3.5 Rata-Rata Ketergantungan Dana Transfer Kabupaten/Kota Pada 24 Pemerintah Kabupaten/Kota Se-Provinsi Sulawesi Selatan Berdasarkan grafik tersebut di atas dapat dilihat, bahwa rata-rata ketergantungan dana transfer kabupaten/kota baru Pemerintah Kota Makassar yang telah berada dibawah target akhir (2019) RPJMN 2015 – 2019 yaitu sebesar 67,92%, sedangkan 23 pemerintah kabupaten/kota lainnya masih berada di atas target akhir (2019) dan baseline-2014 RPJMN 2015 – 2019.  Rata-rata persentase belanja pegawai kabupaten/kota Indikator kinerja keuangan daerah rata-rata persentase belanja pegawai kabupaten/kota pada 24 Pemerintah Kabupaten/Kota seProvinsi Sulawesi Selatan dapat dilihat pada grafik dibawah ini :


56

69.64% 65.15% 62.27% 61.36% 60.31% 61.03% 59.75% 57.69% 56.77% 56.45% 56.15% 55.97% 55.85% 55.19% 55.18% 54.85% 52.67% 54.18% 51.81% 51.30% 51.15% 50.50% 46.01%

B.Pegawai of Total Belanja

RPJMN 2019 (35,00%)

Wajo

Torut

Tator

Takalar

Soppeng

Sinjai

Sidrap

Pinrang

Pangkep

Maros

Lutra

Lutim

Luwu

Selayar

Jeneponto

Gowa

Enrekang

Bulukumba

Bone

Barru

Bantaeng

Parepare

Palopo

Makassar

32.49%

Baseline 2014 (42,00%)

Grafik 3.6 Rata-Rata Persentase Belanja Pegawai Kabupaten/Kota Pada 24 Pemerintah Kabupaten/Kota Se-Provinsi Sulawesi Selatan Berdasarkan grafik tersebut di atas dapat dilihat, bahwa persentase belanja pegawai kabupaten/kota se-Provinsi Sulawesi Selatan baru Pemerintah Kabupaten Luwu Timur yang telah berada dibawah target akhir (2019) RPJMN 2015 – 2019 yaitu sebesar 32,49%, sedangkan 23 pemerintah kabupaten/kota lainnya masih berada di atas target akhir (2019) dan baseline-2014 RPJMN 2015 – 2019.  Rata-rata persentase belanja modal kabupaten/kota Indikator kinerja keuangan daerah rata-rata persentase belanja modal kabupaten/kota pada 24 Pemerintah Kabupaten/Kota seProvinsi Sulawesi Selatan dapat dilihat pada grafik dibawah ini :


57

39.12%

29.48% 30.35% 28.23% 23.64% 23.49% 22.71% 22.46% 21.30% 19.75% 19.72% 18.78% 19.93% 17.00% 14.18% 12.31% 14.00%

B.Modal of Total Belanja

24.48% 23.37% 18.57% 18.03% 17.32% 17.64%

RPJMN 2019 (30,00%)

11.39%

Baseline 2014 (19,90%)

Grafik 3.7 Rata-Rata Persentase Belanja Modal Kabupaten/Kota Pada 24 Pemerintah Kabupaten/Kota Se-Provinsi Sulawesi Selatan

Berdasarkan grafik tersebut di atas dapat dilihat, bahwa persentase belanja modal Pemerintah Kabupaten Luwu Timur (39,12%) dan Sidrap (30,35%) telah berada di atas target akhir (2019) RPJMN 2015 – 2019 sebesar 30,00% dan sepuluh pemerintah kabupaten yaitu Pemerintah Kabupaten Barru (19,93%), Bulukumba (23,48%), Enrekang (23,64%), Gowa (22,71%), Jeneponto (21,30%), Selayar (22,46%), Maros (28,23%), Pangkep (29,48%, Tana Toraja (24,48%) serta Toraja Utara (23,37%) telah berada di atas target baseline2014 RPJMN 2015 – 2019 sebesar 19,90%. sedangkan 12 pemerintah kabupaten/kota lainnya masih berada di bawah target akhir (2019) dan baseline-2014 RPJMN 2015 – 2019. Di samping itu dalam struktur APBD 2015, juga dapat dilihat persentase belanja urusan wajib dan pilihan dari total masingmasing belanja pemerintah daerah, sebagai mana dapat dilihat pada grafik dibawah ini:


58

Wajo Torut Tator Takalar Soppeng Sinjai Sidrap Pinrang Pangkep Maros Lutra Lutim Luwu Selayar Jeneponto Gowa Enrekang Bulukumba Bone Barru Bantaeng Parepare Palopo Makassar Sulsel

5.06% 4.43% 4.76% 3.65% 3.48% 6.91% 1.83% 7.62% 7.78% 6.23% 4.70% 6.39% 6.27% 9.19% 6.87% 3.85% 8.40% 3.75% 4.34% 5.69% 6.38% 3.17% 5.93% 2.53% 7.76% B. Ur.Pilihan of Tot. Belanja

94.94% 95.57% 95.24% 96.35% 96.52% 93.09% 98.17% 92.38% 92.22% 93.77% 95.30% 93.61% 93.73% 90.81% 93.13% 96.15% 91.60% 96.25% 95.66% 94.31% 93.62% 96.83% 94.07% 97.47% 92.24% B. Ur.Wajib of Tot. Belanja

Grafik 3.8 Persentase Belanja Urusan Wajib Dan Pilihan Dari Total Masing-Masing Belanja Pemerintah Daerah  Asistensi/bimtek pengelolaan keuangan dengan aplikasi SIMDA Salah satu upaya konkret untuk mewujudkan transparansi dan akuntabilitas pengelolaan keuangan daerah adalah penyampaian laporan pertanggungjawaban keuangan pemerintah yang tepat waktu dan disusun dengan mengikuti standar akuntansi

pemerintahan

(SAP). SAP adalah prinsip-prinsip akuntansi yang diterapkan dalam menyusun dan menyajikan laporan keuangan pemerintah atau merupakan pernyataan yang mempunyai kekuatan hukum dalam


59

upaya meningkatkan kualitas laporan keuangan pemerintah di Indonesia. Asistensi/bimtek pengelolaan keuangan, diarahkan kepada perbaikan atas permasalahan umum LKPD se-Provinsi Sulawesi Selatan, yaitu : 

Sistem akuntansi dan pelaporan keuangan daerah belum sepenuhnya mengacu pada Permendagri 64 Tahun 2013 dan Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP)



Penatausahaan Barang Milik Daerah belum tertib



Pengendalian Intern belum memadai



Pengelolaan Belanja SKPD belum tertib



Ketidakpatuhan terhadap peraturan perundang-undangan

Permasalahan tersebut disebabkan kelemahan dalam perencanaan daerah,

tugas dan fungsi organisasi, akuntabilitas keuangan,

akuntabilitas pengelolaan aset tetap, proses pengadaan barang dan jasa, sumber daya manusia. Kondisi akuntabilitas pelaporan keuangan berupa opini LKPD hasil audit BPK dil wilayah Provinsi Sulawesi Selatan mengalami perkembangan dengan trend positif dari LKPD Tahun 2011 sampai dengan LKPD 2014. Kondisi tersebut sebagaimana dapat dilihat pada grafik dibawah ini :

64.00 52.00

48.00

52.00 40.00

28.00

24.00 16 3

6

LKPD 2011

12.00

%

7

12

32.00 24.00 8

6

LKPD 2012

% WTP

16.00

13 4

LKPD 2013 WDP

10 13

8.00

2 %

LKPD 2014

%

TMP

Grafik 3.9 Kondisi Akuntabilitas Pelaporan Keuangan Berupa Opini LKPD


60

Capaian akuntabilitas pelaporan keuangan dihubungkan dengan Target RPJMN 2015 – 2019 dengan indikator Penguatan Tata Kelola Pemerintahan

khususnya

rata-rata

nasional

WTP

Pemerintah

Provinsi/Kabupaten/Kota, dapat dilihat pada grafik di bawah ini :

14

9

9

1 -

1 -

Opin WTP 2014

Baseline - 2014 Provinsi

Kota

2 1 RPJMN 2019 Kabupaten

Grafik 3.10 Penguatan Tata Kelola

Berdasarkan grafik tersebut di atas dapat dilihat, rata-rata nasional WTP pemerintah provinsi telah sama dengan target akhir (2019) RPJMN 2015 – 2019 sebesar 85,00% (dibulatkan = 1) atau satu pemerintah provinsi, di mana Pemerintah Provinsi Sulawesi Selatan telah meraih opini WTP lima kali berturut-turut. Pemerintah Provinsi Sulawesi Selatan telah mengimplementasi SIMDA BMD yang dikembangakan BPKP dalam pengelolaan asetnya. Capaian WTP pemerintah kabupaten sebanyak sembilan pemerintah kabupaten melebihi target baseline 2014 RPJMN 2015 – 2014 untuk rata-rata nasional WTP pemerintah kabupaten sebesar enam pemerintah kabupaten (30% x 21 pemerintah kabupaten = 6,3 atau 6 pemerintah kabupaten) namun masih dibawah target akhir (2019) RPJMN 2015 – 2019 (60% x 3 pemerintah kabupaten = 12,65 atau 13


61

pemerintah kabupaten) atau capaian target WTP pemerintah kabupaten baru mencapai 69,23% dari target akhir (2019) RPJMN 2015

–

2019.

Adapun

pemerintah

kabupaten

yang

telah

mengimplementasi SIMDA Keuangan dan BMD dan atau salah satu yang dikembangkan BPKP dalam pengelolaan keuangan dan asetnya sebanyak tujuh pemerintah kabupaten. Sementara dua pemerintah daerah yang lain difasilitasi melalui kegiatan asistensi/bimtek melalui penugasan lain berupa pendampingan reviu LKPD. Sedangkan rata-rata nasional WTP pemerintah kota belum tercapai sesuai target baseline 2014 (41% x 3 pemerintah kota = 1,2 atau 1 pemerintah kota) dan target akhir (2019) RPJMN 2015 – 2019 (65% x 3 pemerintah kota = 1,95 atau 2 pemerintah kota). Adapun pemerintah kota yang telah mengimplementasi SIMDA Keuangan dan BMD yang dikembangkan BPKP dalam pengelolaan keuangan dan asetnya adalah Pemerintah Kota Palopo yang berhasil meraih opini WDP dari opini TMP pada LKPD tahun 2013. Adapun pengguna aplikasi SIMDA Keuangan, BMD dan Lainnya dapat dilihat pada grafik dibawah ini :

Aplikasi LAIN, 7

SIMDA-BMD, 5

SIMDA KEU + BMD, 13

Grafik 3.11 Grafik Pengguna Aplikasi SIMDA Keuangan, BMD dan Lainnya


62

Asistensi/bimtek pengelolaan keuangan dengan aplikasi SIMDA baik SIMDA Keuangan maupun SIMDA BMD, untuk meminimalisir, kelemahan : 

Akuntabilitas Keuangan, antara lain kelemahan : -

Pengelolaan kas, berupa pencairan kas daerah tidak sesuai SP2D, penumpukan pencairan pada akhir tahun anggaran, pertanggungjawaban dana TU yang terlambat

-

Pengelolaan pendapatan dan belanja tidak sesuai dengan ketentuan antara lain ..pembayaran tidak sesuai dengan standar biaya, pembayaran belanja dinas ganda/rangkap yang disebabkan

overlapping

tanggal

hari

keberangkatan,

pengadaan barang/jasa yang menjadi objek pajak, belum dipungut pajaknya oleh Bendahara Pengeluara, pemungutan Pajak yang belum disetorkan ke Kas Negara, pembayaran tunjangan kepada pegawai yang tidak berhak.



-

Ketidakcukupan bukti pertanggungjawaban belanja.

-

Dokumen bukti belanja tidak lengkap.

Akuntabilitas pengelolaan aset tetap, antara lain : -

Aset tetap tidak dapat diyakini kewajarannya karena, tidak dapat ditelusuri nilainya dan keberadaan aset tetap dalam neraca tidak jelas, Pencatatan aset tetap tidak akurat, Data aset tetap tidak didukung dengan bukti-bukti kepemilikan, Belum di reklasifikasi atas Konstruksi Dalam Pengerjaan (KDP) dan pembayaran utang atas aset tetap

-

Aset daerah masih banyak yang dikuasai oleh pihak yang tidak berhak (pegawai yang sudah pensiun)

-

Aset daerah belum jelas kepemilikannya, Belum adanya serah terima asset dari Kabupaten Biak ke Kabupaten Pemda, Belum jelas dokumen kepemilikannya (sertifikat atas tanah).


63

Tantangan tahun 2015 dengan implementasi SAP Berbasis Akrual makin besar. Perwakilan BPKP Provinsi Sulawesi Selatan telah melakukan pemetaan dalam bentuk monitoring kesiapan 25 pemerintah daerah dalam implementasi akuntansi berbasis akrual, dengan hasil dapat dilihat pada grafik dibawah ini :

Kesiapan SDM

Kesiapan REGULASI

Kesiapan DATA

Kesiapan APLIKASI

%

8

84

52

92

Siap

2

21

13

23

%

28

4

4

-

Cukup Siap

7

1

1

-

%

36

4

20

-

Kurang Siap

9

1

5

-

% Tidak Siap

28

8

24

8

7

2

6

2

Grafik 3.12 Monitoring Kesiapan 25 Pemerintah Daerah Dalam Implementasi Akuntansi Berbasis Akrual  Asistensi/bimtek Reviu LKPD Berbasis Akrual Reformasi pengelolaan keuangan negara mewajibkan kepala daerah untuk menyusun dan menyampaikan rancangan peraturan daerah tentang pertanggungjawaban pelaksanaan APBD kepada DPRD berupa laporan

keuangan

yang

disajikan

sesuai

Standar

Akuntansi

Pemerintahan (SAP). Terbitnya PP Nomor 71 Tahun 2010 merupakan tindak lanjut dari pasal 36 ayat 1 UU Nomor 17 Tahun 2003 yang menyatakan bahwa pengakuan dan pengukuran pendapatan dan belanja berbasis akrual dilaksanakan selambat-lambatnya dalam 5 tahun. Mendasarkan pada ketentuan-ketentuan tersebut di atas maka


64

akuntansi berbasis akrual pada instansi pemerintah seharusnya sudah diterapkan pada tahun 2008, namun dalam strategi penerapan PP Nomor 71 Tahun 2010 dinyatakan basis akrual paling lambat tahun 2015 wajib diimplementasikan secara penuh. Sebagai regulator keuangan daerah, Kementerian Dalam Negeri menerbitkan Permendagri Nomor 64 Tahun 2013 tentang Penerapan Standar Akuntansi Pemerintahan Berbasis Akrual pada Pemerintah Daerah, yang mengatur bahwa pemerintah daerah harus sudah mengimplementasikan akuntansi berbasis akrual paling lambat mulai tahun anggaran 2015. SAP merupakan acuan bagi instansi pemerintah, baik pusat maupun daerah dalam menyusun laporan keuangan. Dengan mengacu pada SAP, laporan keuangan yang dihasilkan diharapkan akan berkualitas dan dapat dibandingkan, baik antar entitas maupun antar periode pelaporan. Disinilah diperlukan peran APIP untuk melakukan reviu atas LKPD dalam rangka meyakinkan keandalan informasi yang disajikan sebelum disampaikan kepala daerah kepada BPK sebagaimana dinyatakan dalam dalam PP Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah. Penerapan akuntansi berbasis akrual memerlukan kesiapan yang memadai, baik dari sisi sarana dan prasarana maupun SDM pemda. SDM yang terkait dengan penerapan tersebut terutama SDM yang berhubungan dengan pengelolaan keuangan dan aset, juga SDM yang berhubungan dengan pengawasan, yaitu APIP. Dalam hal reviu LKPD berbasis akrual, diperlukan APIP yang mengerti laporan keuangan yang disusun dengan basis akrual serta proses penyusunannya, sehingga APIP mampu memberikan keyakinan terbatas bahwa akuntansi telah diselenggarakan berdasarkan SAPD dan LKPD telah


65

disajikan sesuai dengan SAP dalam upaya membantu kepala daerah untuk menghasilkan LKPD yang berkualitas. Review LKPD, adalah penelaahan atas penyelenggaraan akuntansi dan penyajian LKPD oleh inspektorat untuk untuk memberikan keyakinan terbatas bahwa akuntansi telah diselenggarakan berdasarkan Sistem Akuntansi Pemerintah Daerah (SAPD) dan LKPD telah disajikan sesuai SAP dalam upaya membantu kepala daerah untuk menghasilkan LKPD yang berkualitas. Review LKPD bertujuan membantu terlaksananya penyelenggaraan akuntansi dan penyajian LKPD dan memberikan keyakinan

terbatas

bahwa

akuntansi

telah

diselenggarakan

berdasarkan SAPD dan LKPD telah disajikan sesuai dengan SAP. Review atas LKPD Berbasis Akrual akan dilakukan oleh Inspektorat Provinsi/Kabupaten/Kota dalam tahun 2016 untuk LKPD 2015. Sampai saat Kementerian Dalam Negeri sebagai regulator keuangan daerah, belum menerbitkan Pedoman Pelaksanaan Review LKPD Berbasis Akrual

yang

akan

digunakan

oleh

Inspektorat

Provinsi/Kabupaten/Kota. Perwakilan BPKP Provinsi Sulawesi Selatan telah melakukan asistensi/ bimtek review LKPD berbasis akrual pada Inspektorat Kota Makassar, Kabupaten Takalar, Sidrap dan Luwu Utara dengan mengunakan Pelaksanaan Review LKPD Berbasis Akrual yang diterbitkan Deputi Pengawasan Penyelenggaraan Keuangan Daerah.  Asistensi/bimtek Reviu Rencana Aksi Hasil Temuan BPK Rencana Aksi disusun sesuai standar normatif pemeriksaan BPK, yaitu difokuskan untuk memperbaiki SPI, temuan tentang ketaatan terhadap peraturan perundang-undangan, kecukupan pengungkapan (disclosure) dan kesesuaian dengan SAP. Selain itu rencana aksi merupakan langkah-langkah penyelesaian temuan pada tahun yang akan datang, berupa langkah perbaikan kebijakan, sistem dan prosedur lainnya. Salah satu faktor penting untuk peningkatan opini


66

adalah konsisten, konsekuen dan kontinue dalam melaksanakan rencana aksi tersebut. Asistensi/bimtek reviu rencana aksi hasil temuan BPK, telah dilakukan pada Pemerintah Kota Parepare, Palopo, Pemerintah Kabupaten Bantaeng, Wajo, Sidrap, Bone, Takalar, Sinjai, Luwu dan Takalar. Rencana aksi yang dibuat berisikan langkah-langkah penyelesaian temuan yang akan dilakukan, yang menyangkut temuan BPK RI tahun sekarang dan tahun-tahun sebelumnya serta langkah-langkah perbaikan kebijakan, sistem dan prosedur. Pembuatan rencana aksi ini agar seluruh jajaran pemerintah daerah dapat mengetahui prasyarat apa saja yang dipenuhi untuk menuju Opini WTP berikut jadwal pelaksanaannya. Adapun rencana aksi atas temuan BPK, antara lain : 

Membuat action plan peningkatan kualitas LKPD Tahun 2015 tindak lanjut rekomendasi BPK-RI atas Sistem Pengendalian Intern tahun sebelumnya



Membuat action plan peningkatan kualitas LKPD Tahun 2015 tindak Lanjut Rekomendasi BPK-RI atas Kepatuhan terhadap Peraturan Perundang-undangan Tahun sebelumnya

 Kompilasi LKPD dan Analisis Keuangan pemerintah Daerah. Dalam rangka mendukung terwujud good governance dalam penyelenggaraan

negara/daerah,

pengelolaan

keuangan

negara/daerah perlu diselenggarakan secara secara professional, transparan

dan

bertanggungjawab

sesuai

dengan

peraturan

perundangan yang berlaku. LKPD dapat dieksplorasi dan ditelaah, sehingga diperoleh berbagai informasi penting, antara lain : 

Informasi keuangan untuk memonitor kinerja keuangan daerah, kesesuaian dengan ketentuan yang berlaku, kontrak kerja yang telah disepakati dan ketentuan yang disyaratkan.


67



Informasi untuk perencanaan dan penganggaran.



Informasi

untuk

mengevaluasi

kinerja

manajerial

dan

organisasional, yaitu : -

Untuk menentukan biaya program, fungsi dan aktivitas sehingga memudahkan analisis dan melakukan perbandingan dengan kriteria yang telah ditetapkan, membandingkan dengan kineja periode-periode sebelumnya dan dengan kinerja unit pemerintah lain.

-

Untuk mengevaluasi tingkat efisiensi dan efektivitas operasi, program, aktivitas dan fungsi tertentu pemerintahan.

Adapun tujuan dari penyusunan kompilasi laporan keuangan dan analisis kinerja pemerintah daerah, adalah : 

Memberikan informasi mengenai total kekayaan pemerintah daerah di Provinsi Sulawesi Selatan,



Menganalisis dan membandingkan kinerja keuangan pemerintah daerah.

Berdasarkan kompilasi laporan keuangan dan analisis kinerja pemerintah daerah maka dapat dilihat pertumbuhan total aset dan aset tetap pada 25 pemerintah daerah di Provinsi Sulawesi Selatan, sebagaimana dapat dilihat pada grafik dibawah ini :


68

22.49%

Wajo

Torut

Tator

Takalar

Soppeng

Sinjai

Sidrap

Pinrang

Pangkep

Maros

Lutra

Lutim

Luwu

Selayar

Jeneponto

Gowa

Enrekang

Bone

Barru

Bantaeng

Bulukumba

-30.01%

Parepare

16.33% 17.40% 16.65% 13.74% 11.87% 24.13% 23.84% 10.59% 9.29% 12.00% 9.26% 10.41% 9.53% 8.27% 16.90% 7.05% 15.63% 15.22% 14.29% 14.91% 6.35% 4.52% 12.64% 12.32% 10.90% 10.83% 4.24% 9.72% 9.67% 9.40% 1.72% 6.56% 10.41% 8.47% 7.96% 1.31% 5.87% 5.87% 5.54% 5.12% 4.51% 1.56% -3.79% -0.70% -2.11% -8.69% Palopo

Makassar

Sulsel

22.28%

-38.41%

Pertumbuhan Total Aset

Pertumbuhan Aset Tetap

Grafik 3.13 Pertumbuhan Total Aset Dan Aset Tetap Pada 25 Pemerintah Daerah Di Provinsi Sulawesi Selatan

Dari grafik tersebut terlihat rata-rata pertumbuhan total aset 25 pemerintah daerah se-Provinsi Sulawesi Selatan hanya sebesar 1,44%. Pemerintah daerah yang tingkat pertumbuhan total asetnya adalah Kabupaten Toraja Utara sebesar sebesar 24,13% dan yang terendah adalah Pemerintah Provinsi Sulawesi Selatan sebesar -30,01%. Pemerintah daerah lainnya yang juga mengalami pertumbuhan total aset negatif adalah Kabupaten Sidrap. Adapun rata-rata pertumbuhan total aset tetap adalah sebesar -1,42% artinya secara umum terjadi penurunan total aset tetap pemerintah daerah dalam tahun 2014. Pertumbuhan aset tetap tertinggi adalah Kabupaten Toraja Utara 22,49% dan yang terendah Provinsi Sulawesi Selatan -38.41%.


69

Adapun pertumbuhan SiLPA yang menunjukkan sebesar besar anggaran belanja yang telah disetujui, dapat dilaksanakan atau direalisasikan, sehingga makin besar SiLPA berarti lebih banyak anggaran belanja yang tidak terealisasi atau lebih banyak kegiatan yang tidak dapat dilaksanakan. Indikator pertumbuhan SiLPA dapat dilihat pada grafik berikut :

527.88%

419.12% 397.89%

298.07%

207.82% 183.64%

108.00% 68.26% 47.54%

40.73% 35.67% 33.37% 27.26%

60.11%

43.32% 26.71% 20.51% Wajo

Tator

Torut

Takalar

Soppeng

Sinjai

-37.90%

Sidrap

Pinrang

Pangkep

Lutra

Maros

Lutim

Luwu

Selayar

-5.82%

Jeneponto

Gowa

-20.21%

Enrekang

Bone

Bulukumba

Barru

Bantaeng

Parepare

Palopo

Makassar

Sulsel

7.48%

57.57% 45.15% 34.16% 18.70%

Pertumbuhan SiLPA

Grafik 3.14 Pertumbuhan SiLPA

Dari grafik tersebut, terlihat rata-rata tingkat pertumbuhan SiLPA 25 pemerintah daerah se-Provinsi Sulawesi Selatan sebesar 38,35%. Pertumbuhan SiLPA tertinggi dicapai Kabupaten Sidrap 527,88% dan yang terendah Kabupaten Pangkep -37,90%. Pemerintah daerah lain yang juga


70

mengalami pertumbuhan SiLPA negatif adalah Kabupaten Soppeng (-5,82) dan Kabupaten Gowa (-20,21). Analisis lain, adalah analisis rasio keuangan atas laporan realisasi anggaran, antara lain : 

Rasio derajat desentraliasi yang menunjukkan derajat konstribusi PAD terhadap total pendapatan daerah. Semakin tinggi konstribusi PAD maka semakin tinggi kemampuan pemerintah daerah dalam penyelenggaraan desentralisasi.



Rasio derajat kemandirian dihitung dari rasio total PAD terhadap total pendapatan transfer dan penerimaan pinjaman dalam negeri.



Rasio derajat ketergantungan dihitung dari rasio pendapatan transfer terhadap total pendapatan.

Rasio derajat kemandirian dan ketergantungan mempunyai makna yang berkebalikan. Semakin besar angka rasio PAD terhadap total pendapatan transfer dan penerimaan pinjaman dalam negeri maka kemandirian keuangan daerah semakin besar, sebaliknya semakin besar angka rasio pendapatan

transfer

terhadap

total

pendapatan

semakin

kecil

kemandirian daerah dalam mendanai belanja daerah. Oleh karena itu, daerah yang mempunyai kemandirian tinggi adalah daerah yang mempunyai rasio PAD tinggi sekaligus pendapatan transfer yang rendah. Derajat desentralisasi, kemandirian dan ketergantungan atas pemerintah daerah yang ada di wilayah Provinsi Sulawesi Selatan, dapat dilihat pada grafik dibawah ini :


71

Wajo

9.03%

89.25%

10.12%

Torut 4.47%

95.53%

Tator

10.89%

87.49%

12.45%

8.88%

89.12%

9.96%

Soppeng 7.15%

91.29%

7.84%

Sinjai 5.93%

92.17%

6.43%

Sidrap 7.87%

90.40%

8.71%

9.39%

88.59%

10.59%

Pangkep

12.60%

85.83%

14.68%

Maros

11.87%

86.67%

13.70%

Takalar

Pinrang

4.68%

Lutra

14.61%

83.86%

17.42%

Lutim

13.39%

80.38%

16.65%

Luwu 6.81%

90.90%

7.49%

Selayar 5.31%

93.72%

5.67%

Jeneponto 5.72%

92.07%

6.22%

Gowa

12.04%

85.32%

14.11%

Enrekang 4.75%

95.17%

Bulukumba 8.15%

86.24%

9.45%

Bone 10.13%

88.11%

11.49%

Barru 6.49%

91.85%

7.07%

Bantaeng 6.95%

92.82%

7.49%

Parepare Palopo Makassar Sulsel

15.74%

83.13%

11.59% 27.80% 55.04%

Derajat Desentralisasi

4.99%

18.93%

86.23%

13.45%

69.82%

39.81%

44.78% Derajat Ketergantungan

111.70% Derajat Kemandirian

Grafik 3.15 Derajat Desentralisasi, Kemandirian Dan Ketergantungan Atas Pemerintah Daerah Dari grafik diatas terlihat bahwa secara rata-rata derajat desentralisasi 25 pemerintah daerah se-Provinsi Sulawesi Selatan adalah sebesar 19,81%. Pemerintah Provinsi Sulawesi Selatan lebih mampu menyelanggarakan desentralisasi denga rasio 55,04% dibandingkan dengan kabupaten kota yang ada yang lain. Pada tingkat kabupaten/kota kemampuan untuk menyelenggarakan desentralisasi paling tinggi Kota Makassar (27,80%) dan paling rendah Kabupaten Toraja Utara (4,47%).


72

Sedangkan rasio derajat ketergantungan rata-rata 78,47%, artinya tingkat ketergantungan pemerintah daerah di Sulawesi Selatan cukup tinggi terhadap pendapatan transfer dari pemerintah pusat dan atau provinsi. Pemerntah daerah yang paling tinggu derajat ketergantungannya adalah Kabupaten Toraja Utara sebesar 95,53% dan paling rendah Pemerintah Provinsi Sulawesi Selatan 44,78%. Adapun derajat kemandirian rata-rata 24,97% artinya tingkat kemandirian pemerintah daerah di Provinsi Sulawesi Selatan masih “Sangat Rendah” terhadap pendapatan transfer dari pemerintah pusat/ provinsi dan penerimaan pinjaman daerah. Pemerintah Provinsi Sulawesi Selatan mempunyai tingkat kemandirian keuangan daerah paling tinggi sebesar 111,70% dan yang paling rendah adalah Kabupaten Toraja Utara 4,68%. Atas kondisi tersebut, telah sampaikan atensi kepada pemerintah provinsi/ Kabupaten/Kota agar meningkatkan kinerja pengelolaan keuangan daerah dalam rangka peningkatan derajat desentralisasi, ketergantungan daerah dan kemnadirian daerah dalam rangka mewujudkan otonomi daerah. Sedangkan analisis belanja melalui rasio belanja operasional terhadap total belanja, rasio belanja modal terhadap total belanja dan rasio belanja pegawai terhadap total belanja, dapat dilihat pada grafik di bawah ini :


73

Wajo Torut Tator Takalar Soppeng Sinjai Sidrap Pinrang Pangkep Maros Lutra Lutim Luwu Selayar Jeneponto Gowa Enrekang Bulukumba Bone Barru Bantaeng Parepare Palopo Makassar Sulsel

73.81% 72.98% 73.91% 81.31% 79.89% 78.92% 75.81% 79.42% 70.72% 68.51% 86.19% 63.15% 81.44% 74.15% 81.17% 69.73% 81.98% 78.87% 85.25% 80.24% 79.43% 84.16% 85.13% 82.22% 84.95%

26.09% 27.02% 26.09% 18.68% 20.11% 20.96% 23.69% 20.52% 29.26% 31.45% 13.77% 36.85% 18.56% 25.79% 18.83% 30.27% 17.83% 21.06% 14.75% 19.76% 20.38% 15.79% 14.87% 17.78%

51.41% 48.88% 56.22% 57.59% 61.95% 55.14% 60.41% 56.05% 52.56% 48.66% 50.51% 34.84% 50.41% 48.92% 52.43% 53.28% 59.60% 58.09% 60.78% 58.79% 48.78% 48.15% 53.15% 50.22% 15.03% 22.68%

Rasio Belanja Operasional terhadap total belanja Rasio Belanja Modal terhadap Total Belanja Rasio Belanja Pegawai terhadap Total Belanja

Grafik 3.16 Derajat desentralisasi, kemandirian dan ketergantungan atas pemerintah daerah Rasio belanja operasi terhadap total belanja paling tinggi Kabupaten Luwu Utara sebesar 86,19% dan paling rendah Kabupaten Luwu Timur 63,15%. Semakin

tinggi

rasio

belanja

operasi

terhadap

total

belanja

menggambarkan semakin sedikitnya porsi belanja yang dialokasikan untuk investasi. Rasio belanja moda terhadap total belanja yang paling tinggi adalah Kabupaten Luwu Timur sebesar 36,85% dari total belanja dialokasikan untuk investasi yaitu untuk belanja modal dan yang terendah Kabupaten Luwu Utara dengan proporsi 13,77%. Semakin tinggi rasio ini semakin besar porsi belanja daerah yang dialokasikan untuk investasi


74

belanja modal. Sedangkan rasio belanja pegawai terhadap total belanja paling tinggi Kabupaten Soppeng sebesar 61,95% dan paling rendah Pemerintah Provinsi Sulawesi Selatan sebesar 22,68%. Semakin tinggi persentase belanja pegawai menggambarkan semakin sedikitnya porsi belanja yang dialokasikan untuk investasi. Keterkaitan pencapaian indikator keuangan tahun 2014 dengan target RPJMN 2015 – 2019untuk Pemerintah Provinsi Sulawesi Selatan, adalah rasio pendapatan pajak – retribusi dari total pendapatan (50,19%) dan ketergantungan dana transfer (44,78%) telah melampaui target akhir 2019 RPJMN 2015 – 2019 (40,00% dan 50,00%). Sedangan rasio belanja pegawai terhadap total belanja (22,68%) dan belanja modal terhadap total belanja (15,03) masih diatas dan dibawah target baseline 2014 RPJMN 2015 – 2019 (15,00% dan 16,2105) sebagaimana dapat dilihat pada grafik dibawah ini :

53.90% 50.00% 44.78%

50.19% 40.00% 33.60%

30.00% 22.68%

Pendpt Pjk -Retr. of Tot. Pendptn SULSLEL

Ketergantungan Dana Transfer

15.00% 13.00%

16.20% 15.03%

B. Pegawai of Tot. Belanja

Belanja Modal of Total Belanja

RPJMN 2015 - 2019 (Baseline 2014)

RPJMN 2015 - 2019 (2019)

Grafik 3.17 Derajat Desentralisasi, Kemandirian Dan Ketergantungan Atas Pemerintah Daerah

Sedangkan rasio pendapatan pajak – restribusi dari total pendapatan atas 24 Pemerintah Kabupaten/Kota se-Provinsi Sulawesi Selatan, dapat dilihat pada grafik berikut :


75

26.52%

9.38%

8.31%

10.53% 9.83%

5.37% 4.42% 4.40% 4.48% 3.55% 3.37% 3.25% 2.79% 2.64% 2.24% 1.72%

Pendpt Pjk -Retribsui of Tot. Pendapatan

6.07%

8.78% 6.26%

2.36% 2.18% 2.10%

3.82% 2.32%

RPJMN 2015 - 2019 (BL. 2014 = 5,90%)

RPJMN (2019 = 11%)

Gambar 3.18 Rasio Pendapatan Pajak – Restribusi Dari Total Pendapatan Atas 24 Pemerintah Kabupaten/Kota Se-Provinsi Sulawesi Selatan

Berdasarkan grafik tersebut, persentase rata-rata pajak retribusi kabupaten/kota terhadap total pendapatan Pemerintah Kota Makassar (26,52%) telah berada di atas target akhir (2019) RPJMN 2015 – 2019 (11,00%) dan enam pemerintah kabupaten yaitu Pemerintah Kabupaten Luwu Timur (8,31%), Maros (9,83%), Pangkep (10,53%), Sidrap (6,07%), Takalar (6,26%) dan Tana Toraja (8,78%) telah berada di atas target baseline-2014 RPJMN 2015 (5,90%). Adapun rasio ketergantungan dana transfer dari 24 Pemerintah Kabupaten/Kota se-Provinsi Sulawesi Selatan, menunjukkan hanya Pemerintah Kota Makassar (69,82%0 yang telah mencapai atau telah berada dibawah target akhir RPJMN 2015 – 2019 (70,00%). Sedangkan 23 Pemerintah Kabupaten/Kota yang lain masih berada diatas target baseline2014 RPJMN 2015 – 2019 (72,00%), sebagaimana dapat dilihat pada grafik berikut :


76

95.53% 95.17% 93.72% 92.82% 92.17% 92.07% 91.85% 91.29% 90.90% 90.40% 89.25% 89.12% 88.59% 88.11% 87.49% 86.67% 86.24% 85.32% 86.23% 83.86% 85.83% 83.13% 80.38% 69.82%

Ketergantungan Dana Transfer

(Baseline 2014 = 72,20%

RPJMN (2019 = 70%)

Gambar 3.19 Rasio Ketergantungan Dana Transfer Sedangkan rasio belanja pegawai terhadap total belanja dari 24 Pemerintah Kabupaten/Kota se-Provinsi Sulawesi Selatan, menunjukkan Pemerintah Kabupaten Luwu Timur (34,84%) telah mencapai atau berada di bawah target akhir 2019 RPJMN 2015 – 2019 (35,00%), sedangkan 23 Pemerintah Kabupaten/Kota lainnya masih berada diatas baseline 2014 RPJMN 2015 -2019 (42,00%) , sebagaimana dapat dilihat pada grafik berikut :


77

60.78% 59.60% 60.41% 61.95% 58.79% 58.09% 56.22% 56.05% 55.14% 57.59% 53.28% 53.15% 52.56% 52.43% 51.41% 50.41% 50.51% 50.22% 48.92% 48.88% 48.78% 48.66% 48.15%

Belanja Pegawai of Total Belanja

(Baseline 2014 = 42%

Wajo

Torut

Tator

Takalar

Soppeng

Sinjai

Sidrap

Pinrang

Pangkep

Maros

Lutra

Lutim

Luwu

Selayar

Jeneponto

Gowa

Enrekang

Bulukumba

Bone

Barru

Bantaeng

Parepare

Palopo

Makassar

34.84%

RPJMN (2019 = 35%)

Gambar 3.20 Rasio Belanja Pegawai Terhadap Total Belanja

Adapun rasio belanja modal terhadap total belanja dari 24 Pemerintah Kabupaten/Kota se-Provinsi Sulawesi Selatan, dapat dilihat pada grafik berikut:


78

36.85% 31.45% 29.26%

30.27%

27.02% 26.09% 26.09%

Belanja Modal of Total Belanja

Baseline 2014 = 19,90%

Wajo

Torut

Tator

Takalar

Soppeng

Sinjai

Sidrap

23.69% 20.52% 20.96% 20.11% 18.68%

Pinrang

Maros

Lutra

Lutim

Luwu

Selayar

Jeneponto

Gowa

Enrekang

Bulukumba

Bone

Barru

Bantaeng

Parepare

Palopo

Makassar

21.06% 20.38% 19.76% 17.83% 18.83% 18.56% 17.78% 15.79% 14.87% 14.75% 13.77%

Pangkep

25.79%

RPJMN 2019

Gambar 3.21 Rasio Belanja Modal Terhadap Total Belanja Berdasarkan grafik tersebut, rasio belanja modal terhadap total belanja dari 24 Pemerintah Kabupaten/Kota se-Provinsi Sulawesi Selatan, menunjukkan tiga Pemerintah Kabupaten, yakni Pemerintah Kabupaten Luwu Timur (36,85%), Gowa (30,27%) dan Maros (31,45%) telah mencapai atau berada di atas target akhir 2019 RPJMN 2015 – 2019 (30,00%), sedangkan sembilan Pemerintah Kabupaten/Kota yaitu Pemerintah Kabupaten Bantaeng (20,38%), Bulukumba (21,06%), Selayar (25,79%), Pangkep (29,26%), Pinrang (20,56%),Sidrap (23,69%), Sinjai (20,96%), Tana Toraja (26,09%) Toraja Utara (27,02%) dan Wajo (26,09%) telah berada di atas target baseline 2014 RPJMN 2015 - 2019 (19,90%) dan 11 Pemerintah Kabupaten/Kota masih berada dibawah target baseline 2014 RPJMN 2015 – 2019.


79

9) Perbaikan Kebijakan Keuangan Daerah Kebijakan keuangan daerah terkadang tidak menyentuh Aset/BMD daerah dan hibah/bansos yang dikelola tidak secara transparan dan akuntabel sehingga banyak menjadi 'pengecualian' dari opini hasil pemeriksaan BPK. Apalagi dalam tahun 2015 pemerintah sudah diwajibkan menerapkan SAP Berbasi Akrual dalam pengelolaan keuangannya yang memerlukan kesiapan sumber daya manuasi, regulasi, data dan aplikasi pengelolaan keuangan berbasis akrual. Dalam konteks regulasi diperlukan revisi Peraturan Kepala Daerah terkait kebijakan akuntansi, sistem akuntansi dan bagan akun standar dari berbasis Cash to Accrual menjadi Accrual Basis. Disamping penyerapan anggaran pemerintah daerah yang terukur dan tepat sasaran juga memegang peranan penting terhadap pertumbuhan ekonomi suatu daerah. Capaian kinerja indikator kegiatan ini, dilaksanakan melalui :  Penyusunan database permasalahan aset. Database permasalahan aset yang disusun berdasarkan hasil audit LKPD tahun 2014 oleh BPK, menunjukkan seluruh pemerintah daerah di wilayah Provinsi Sulawesi Selatan mempunyai catatan atas pengelolaan asetnya dan hanya sepuluh pemerintah daerah yang tidak mempengaruhi opini. Permasalahan aset yang ditemukan dibagi kedalam 38 kode permasalahan dengan 209 kejadian. Adapun lima permasalahan utama yang paling banyak diungkapkan, adalah sebagai berikut : o Kode 3.2 - penatausahaan, pengelolaan serta penilaian aset yang belum dilakukan secara memadai, o Kode 3.5 - penyajian aset tetap yang belum memadai o Kode 7.1 - keberadaan dan dokumen kepemilikan yang belum memadai, o Kode 7.5 - aset tetap dikuasai dan dimanfaatkan oleh pihak lain,


80

o Kode 11.1 - perhitungan dan penyusutan aset tetap. Lima permasalahan utama diatas dihubungkan dengan jumlah kejadian dan jumlah pemerintah daerah tempat terjadinya permasalahan dimaksud serta persentase dari jumlah total kejadian, dapat dilihat pada grafik dibawah ini :

Jumlah Pemda

Kejadian

% of Total Kejadian

59 41 6.22%

28.23% 17

13 22

9 Kode 3.2

Kode 3.5

Kode 7.1

19.62% 26 12.44% 18 8.61% 18 13

Kode 7.5

Kode 11.1

Grafik 3.22 Permasalahan Aset

 Penyusunan database permasalahan hibah dan bansos. Database permasalahan hibah dan bansos yang disusun berdasarkan hasil audit LKPD tahun 2014 oleh BPK, menunjukkan 76,00% dari 25 Pemerintah Daerah di wilayah Provinsi Sulawesi masih terdapat permasalahan terkait hibah dan bansos dengan total 26 kejadian. Permasalaha hibah dan bansos yang diungkap BPK, antara lain mekanisme penganggaran penyaluran, penatausahaan dan pertanggungjawaban tidak sesuai ketentuan, penerima hibah

dan

bantuan

partai

politik

belum

menyampaikan

pertanggungjawaban, realisasi belanja hibah yang akan diserahkan tidak didukung NPHB dan hibah berupa uang dan barang tidak sesuai ketentuan. Secara garis besar permasalahan hibah dan bansos tersebut, dapat dikelompokkan kedalam empat golongan (kode) besar, yaitu : o Kode 1.1 – Belanja bantuan sosial dan hibah belum sesuai ketentuan (misalnya tidak ada NPHD) empat kejadian,


81

o Kode 1.2 Mekanisme penganggaran bantuan sosial dan hibah belum sesuai ketentuan empat kejadian, o Kode 1.3 Mekanisme penyerahan bantuan sosial dan hibah baik berupa uang maupun barang belum sesuai ketentuan 11 kejadian, o Kode 1.4 Bantuan sosial dan hibah belum dipertanggungjawabkan tujuh kejadian, Secara rinci berdasarkan tempat, jumlah dan kode permasalahan dapat dilihat pada grafik di bawah ini : Kejadian

Kode 1.1

Kode 1.2

Kode 1.3

Kode 1.4

1

1

Toraja Utara

2.00

Luwu Timur

1.00

1

Luwu Utara

1.00

1

Enrekang

2.00

Pinrang

1.00

1

Sidrap

1.00

1

Wajo

1.00

1

Soppeng

2.00

Bone

1.00

1

Barru

1.00

1

Sulsel

2.00

Makassar

1.00

1

Palopo

1.00

1

Pangkep

1.00

1

Maros

1.00

1

Sinjai

2.00

Jeneponto

3.00

Bulukumba

1.00

1

Selayar

1.00

1

1

1

1

1

1

1

1 1

1 1

1

Grafik 3.23 Permasalahan Aset Berdasarkan Tempat, Jumlah Dan Kode Permasalahan


82

 Pendampingan Penyusunan PERKADA Kebijakan Akuntansi Seiring dengan penerapan Standa Akuntansi Pemerintahan (SAP) Berbasis Akrual sesuai dalam tahun 2015, maka pemerintah daerah perlu mempersiapkan sumber daya manuasi, regulasi, data dan aplikasi pengelolaan keuangan berbasis akrual. Dalam konteks regulasi Perwakilan BPKP Provinsi Sulawesi telah melakukan sosialiasi, pendamping dan asistensi penyusunan revisi Peratuaran Kepala Daerah terkait kebijakan akuntansi, sistem akuntansi dan bagan akun standar dari berbasis Cash to Accrual menjadi Accrual Basis pada Pemerintah Provinsi Sulawesi Selatan terkait kebijakan akuntansi tentang pendapatan dan penyusutan aktiva retap, Pemerintah Kabupaten Jeneponto, Luwu, Selayar, Sidrap, Barru, Wajo, Toraja Utara, Luwu Timur, Luwu Utara, Bulukumba, Gowa, Pangkep dan Kota Palopo. Kesiapan regulasi pemerintah daerah di Provinsi Sulawesi Selatan dalam implementasi akuntansi berbasis akrual sesuai hasil konfirmasi ke masingmasing pemerintah daerah, dapat dilhat pada grafik dibawah ini :

Jumlah Pemda

21

2 1 Tidak Siap

Kurang Siap

1

Cukup Siap

Siap

Grafik 3.24 Kesiapan Regulasi Pemerintah Daerah Di Provinsi Sulawesi Selatan Dalam Implementasi Akuntansi Berbasis Akrual


83

Secara rinci berdasarkan kesiapan jenis regulasi yang terdiri dari Kebijakan Akuntansi, Sistem Akuntansi Pemerintah Daerah dan Bagan Akun Standar dapat dilihat pada grafik di bawah ini :

Kebijakan Akuntansi

SAPD

BAS

Lutim

1

1

1

Lutra

1

1

1

Luwu

1

1

1

Torut

1

1

1

Tator

1

1

1

Sidrap

1

1

1

Pinrang

1

1

1

1

Enrekang

-

Wajo

1

1

1

Bone

1

1

1

Soppeng

1

1

1

Sinjai

1

1

1

Selayar

1

1

1

Bulukumba

1

1

1

Bantaeng

1

1

1

Jeneponto

1

1

1

Takalar

1

1

1

Gowa

1

1

1

Barru

1

1

1

Pangkep

1

1

1

1

Maros Palopo

1

1 1

Parepare

-

-

1 1

Makassar

1

1

1

Sulsel

1

1

1

Grafik 3.25 Kesiapan Jenis Regulasi


84

 Penyerapan Anggaran Pemerintah Daerah Penyerapan anggaran pemerintah daerah yang terukur dan tepat sasaran memegang peranan penting terhadap pertumbuhan ekonomi suatu daerah. Perwakilan BPKP Provinsi Sulawesi Selatan telah melakukan evaluasi penyerapan anggaran pemerintah daerah semester I tahun anggaran 2015 pada Pemerintah Provinsi Sulawesi Selatan, Pemerintah Kota Palopo, Pemerintah Kabupaten Barru, Bulukumba, Luwu, Luwu Timur, Luwu Utara, Pangkep, Sidrap dan Wajo. Evaluasi penyerapan anggaran pemerintah daerah dilakukan untuk memperoleh informasi tentang penyerapan anggaran pemerintah daerah, mengidentifikasi permasalahan yang menghambat penyerapan anggaran, dan memberikan saran serta langkah-langkah strategis percepatan penyerapan anggaran pemerintah daerah. Berdasarkan hasil evaluasi, persentase penyerapan APBD, belanja barang dan jasa (B.BJ), belanja modal, belanja hibah dan belanja bansos pada sepuluh pemerintah daerah yang disampling dapat dillihat pada grafik dibawah ini :

83.24

21.80

0.50

18.39

40.67

34.78

42.42 -

49.50 -

23.19 -

19.10 17.37 21.45 28.76

9.70 21.73 30.34

APBD

5.92 14.03

23.61

30.26 13.07 31.17

0.62 4.49 10.64 12.05 19.37

25.75

B. Barang & Jasa

19.14

1.79 12.89 11.31 17.64

8.77 8.32 25.46

31.46

34.33

30.67

25.24

B. Modal

6.88 38.57

29.01

21.40 16.88

B. Hibah

26.61

B. Bansos

Grafik 3.26 Persentase Penyerapan APBD, Belanja Barang Dan Jasa (B.BJ), Belanja Modal, Belanja Hibah Dan Belanja Bansos


85

Rendahnya penyerapan anggaran pemerintah daerah pada semester I tahun anggaran 2015, disebabkan : o Kesalahan dalam proses penganggaran, o Perencanaan pekerjaan terlambat, sehingga proses pelelangan terlambat, o Pelelangan ulang, o Keterlambatan penetapan DPA SKPD, o Kegiatan tidak dilaksanakan sesuai rencana dan target yang ditetapkan, o Tidak ada atau sedikit yang mau berperan sebagai anggota ULP, o Terdapat revisi kegiatan, dan lain-lain. Atas segala permasalahan tersebut telah disampaikan saran kepada para Kepala

Daerah

untuk

melakukan

dapat

melaksanakan

percepatan

pelaksanaan dan penyerapan anggaran secara tertib dan penuh keteraturan sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

10) Perbaikan Kinerja Pembangunan Daerah Dengan disahkannya UU Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, desa diberikan kesempatan yang besar untuk mengurus tata pemerintahannya sendiri

serta

melaksanakan

pembangunan

untuk

meningkatkan

kesejahteraan dan kualitas hidup masyarakat desa melalui pemberina dana desa. Alokasi dana ke desa yang begitu besar menuntut tanggung jawab yang besar pula. Besarnya dana yang harus dikelola jangan sampai menjadi bencana khususnya bagi aparatur pemerintah desa. Fenomena pejabat daerah yang tersangkut kasus hukum jangan sampai terjadi dalam skala pemerintahan desa. Oleh karena itu pemerintah desa harus bisa menerapkan prinsip akuntabilitas dalam pengelolaan keuangan desa, dimana semua kegiatan penyelenggaraan pemerintahan desa harus dapat dipertanggungjawabkan dan atau dipertanggung gugatkan kepada masyarakat desa sesuai dengan ketentuan sehingga terwujud tata kelola pemerintahan desa yang baik.


86

Hasil kajian Komisi Pemberantasan Korupsi, menyatakan “Laporan pertanggungjawaban yang dibuat desa belum mengikuti standar dan rawan manipulasi”. Dan disaran kepada BPKP dan Kemendagri untuk segera menyusun sistem keuangan desa yang sesuai kondisi dan kemampuan desa, termasuk komponen pelaporan pertanggungjawaban keuangan desa. BPKP termasuk Perwakilan BPKP Provinsi Sulawesi Selatan melakukan pengawalan atas akuntabilitas pengelolaan keuangan desa yang bertujuan o Memastikan seluruh ketentuan dan kebijakan dalam implementasi UU Desa khususnya keuangan desa dapat dilaksanakan dengan baik untuk seluruh tingkatan pemerintahan, dan o Pemerintah desa dapat melaksanakan siklus pengelolaan keuangan desa

secara

akuntabel

mulai

dari

perencanaan,

pelaksanaan,

penatausahaan, pelaporan, per-tanggungjawaban dan pengawasan. Tujuan pengawalan akuntabilitas pengelolaan keuangan desa dimaksudkan untuk menciptakan kepemerintahan desa yang baik, dengan : o Tata kelola keuangan dengan yang baik, o Perencanaan desa yang partisipatif, terintegrasi dan selaras dengan perencanaan daerah dan nasional, o Berkurangnya

penyalahgunaan

kekuasaan/kewenangan

yang

mengakibatkan permasalahan hukum, serta o Mutu pelayanan kepada masyarakat meningkat. Perwakilan BPKP Provinsi Sulawesi Selatan dalam rangka pengawalan pengelolaan keuangan desa, mengambil peran dalam fasilitasi peningkatan kompetensi SDM pada pemerintah daerah dan desa serta bimbingan dan konsultas pengelolaan keuangan desa termasuk implementasi aplikasi SIMDA-Desa. Wujud dari peran itu dilakukan melalui kegiatan : o Bimbingan teknis penguatan kapasitas aparatur desa pada Pemerintah Kabupaten Gowa, Luwu Timur, Bantaeng, Enrekang, Bulukumba, Sidrap, Takalar, Tana Toraja, Bone, Wajo dan Barru.


87

o Sosialisasi Pengelolaan Pertanggungjawaban dan Pelaporan Dana Desa dengan Aplikasi SIMDA-DESA pada Kepala BPMD se-Provinsi Sulawesi Selatan serta Pengurus dan Anggota Ikatan Akuntan Negara Wilayah Sulawesi Selatan. Sampai dengan per tanggal 19 Desember 2015, dari total alokasi dana desa untuk 21 pemerintah daerah di Provinsi Sulawesi Selatan sebesar Rp635.355.795.000,00 telah diterima dari Rekening Kas Umum Negara (RKUN)

di

Rekening

Kas

Umum

Daerah

(RKUD)

sebesar

Rp537.689.891.800,00 atau 84,63% dan telah disalurkan ke Rekening Kas Desa sebesar Rp506.387.426.990,00 atau 94,18%. Secara grafis persentase pencairan dana desa dari RKUN ke RKUD dan dari RKUD ke RKD dapat dilihat dibawah ini :

RKUN to RKUD Toraja Utara Luwu Timur Luwu Utara Tator Luwu Enrekang Pinrang Sidrap Wajo Soppeng Bone Barru Pangkep Maros Sinjai Gowa Takalar Jenepont0 Bantaeng Bulukumba Selayar

80% 80% 80% 80% 100% 80% 100% 80% 80% 80% 80% 100% 80% 80% 80% 80% 100% 80% 100% 80% 100%

RKUD to RKD 100% 91% 100% 100% 80% 100% 90% 100% 94% 100% 99% 93% 99% 100% 100% 100% 73% 100% 82% 100% 88%

Grafik 3.27 Persentase Pencairan Dana Desa Dari RKUN Ke RKUD Dan Dari RKUD Ke RKD


88

Dari grafik di atas dapat kita lihat bahwa sampai dengan per tanggal 19 Desember 2015 baru enam pemerintah kabupaten yang memperoleh pencairan dana desa tahap ke-III dari RKUN serta atas seluruh dana desa yang telah masuk ke RKUD baru 11 pemerintah kabupaten yang telah menyalurkan 100,00% ke RKD. Pengawalan dana desa oleh Perwakilan BPKP Provinsi Sulawesi Selatan telah dilakukan penatausahan melalui SIMDA Desa, pada lima pemerintah kabupaten dengan 447 desa atau 19,96% dari total jumlah desa yang mendapat alokasi (2.239 Desa), dengan rincian dapat dilihat pada grafik dibawah ini :

Jumlah Desa

128

% of Total Desa

121 112 5.72

Wajo

5.40

46

2.05

5.00

40 1.79

Gowa

Bantaeng

Tana Toraja

Barru

Grafik 3.28 Pengawalan Dana Desa Adapun permasalahan yang mengemuka dalam pengelolaan dana desa, adalah : o

Pencairan dana desa ke RKD tidak tepat waktu (terlambat),

o

Regulasi di daerah yang kurang jelas, terkait belum adanya kesamaan persepsi antar BPMD, Keuangan, Bappaeda dan Inspektorat,

o

Kemampuan sumber daya manusia aparatur desa yang belum memadai,


89

o

Tunjangan TPKPD yang belum ada dan atau masih kurang,

o

Tenaga pendamping desa yang belum maksimal atau masih kurang efektif menjalankan fungsinya, dan

o

Kemampuan dalam perencanaan pembangunan dan atau pekerjaaan fisik masih kurang.

11) Perbaikan Kebijakan Keuangan Daerah – Perbaikan SPIP Pemerintah Daerah Wilayah 3 Capaian perbaikan kebijakan keuangan daerah terkait perbaikan SPIP pemerintah daerah wilayah 3 dilaksanakan melalui kegiatan koordinasi dan supervisi pencegahan korupsi (Korsupgah) tahun 2015 pada Pemerintah Kabupaten Pinrang dan Bantaeng, dengan tujuan untuk :  Mendorong pengelolaan APBD sesuai dengan peraturan perundangundangan yang berlaku,  Memastikan prosedur perencanaan, pengadaan dan pemanfaatan barang dan jasa telah sesuai dengan ketentuan yang berlaku,  Mendorong optimalisasi pendapatn asli daerah melalui pencegahan terhadap potensi kebocoran penerimaan daerah,  Mengindentifikasi kelemahan sistem pengendalian intern dan risiko pada unit kerja terkait sebagai dasar penyusunan rencana aksi pencegahan korupsi dan peningkatan pelayanan publik. Sedangkan sasaran dan ruang lingkup Korsupgah tahun 2015, sebagaimana dapat dilihat pada gambar dibawah ini :


90

Gambar 3.2 Sasaran Dan Ruang Lingkup Korsupgah Tahun 2015

Adapun permasalahan yang mengemuka dalam Korsupgah tahun 2015, antara lain :  Penyusunan dokumen RKPD, Renja SKPD dan KUA/PPAS belum sesuai ketentuan,  Penyusunan RAPBD belum sepenuhnya berdasarkan SHS dan ASB,  Pemecahan paket PBJ dalam RKA SKPD,  Mekanisme penyaluran hibah belum sesuai ketentuan,  Penetapan penerima Bansos belum sesuai ketentuan,  RUP belum didukung dokumen indentifikasi kebutuhan barang,  HPS yang ditetapkan PPK tidak didukung survey harga pasar,  Pekerjaan yang tida efisien dan efektif, dan  Penetapan target penerimaan tidak berdasarkan potensi


91

Atas permasalahan yang ditemukan dalam kegiatan Korsupgah tersebut, Pemerintah Kabupaten Pinrang dan Bantaeng dengan fasilitasi Tim Korsupgah Perwakilan BPKP Provinsi Sulawesi Selatan telah melakukan identifikasi risiko atas permasalahan pengelolaan APBD, PBJ serta Pendapatan. Indentifikasi risiko tersebut telah menghasilkan Rencana Aksi Tindak Lanjut. Risiko atas permasalahan pengelolaan APBD, PBJ dan Pendapatan pada kedua pemerintah kabupaten dimaksud dapat dilihat pada grafik dibawah ini :

43

21

11

32

12

8 11

8

Banteng Pinrang

Pengelolaan APBD

PBJ

Pendapatan

Pinrang

Total

Banteng

Grafik 3.29 Risiko Atas Permasalahan Pengelolaan APBD, PBJ Dan Pendapatan Kabupaten Bantaeng Dan Pinrang

12)

Perbaikan Penyelenggaraan SPIP Pemerintah Daerah

Capaian indikator perbaikan penyelenggraan SPIP, dilaksanakan melalui kegiatan Penyusunan Rencana Tindak Pengendalian Aset pada Pemerintah Kabupaten Takalar, Jeneponto, Bantaeng, Sidrap, Selayar, Luwu Timur, Sinjai dan Wajo. Secara umum, RTP meliputi pernyataan tujuan dan sasaran unit kerja dan tingkatan

kegiatan

yang

terkonfirmasi,

rencana

penguatan

lingkungan

pengendalian, peta risiko yang dihadapi dalam pencapaian tujuan dan sasaran,rencana penguatan struktur, kebijakan, dan prosedur organisasi untuk mengendalikan risiko, rencana pengkomunikasian informasi keseluruhan unsur


92

pengendalian

termasuk

hasil

penguatannya,

dan

rencana

pemantauan

keseluruhan unsur pengendalian termasuk hasil penguatannya. Tahapan penyusunan RTP dapat digambarkan sebagai berikut :

Gambar 3.23 Tahapan Penyusunan RTP

Kegiatan penyusunan (RTP) aset tahun 2015, didasarkan pada temuan hasil audit BPK atas LKPD tahun 2014 pada Pemerintah Kabupaten Takalar, Jeneponto, Bantaeng, Sidrap, Selayar, Luwu Timur, Sinjai dan Wajo. Setiap kejadian dari permasalahan aset yang disampaikan BPK, Perwakilan BPKP Provinsi Sulawesi Selatan memfasilitas pemerintah daerah terkait untuk pembuatan Rencana Tindak Pengendalian. Fasilitasi Perwakilan BPKP Provinsi Sulawesi Selatan dalam pembuatan RTP aset pemerintah daerah dapat dilihat pada grafik di bawah ini : Permasalahan

4

6 9 7 6

Jumlah Kejadian

12 13 11 8 6 7 4

19

5

9 5

Grafik 3.30 Fasilitasi Perwakilan BPKP Provinsi Sulawesi Selatan Dalam Pembuatan RTP Aset Pemerintah Daerah


93

Penugasan Pengawasan Bidang AN: 1. Penugasan evaluasi kinerja PDAM, Kompilasi Laporan evaluasi PDAM, bimtek penyusunan laporan keuangan dengan aplikasi SIA PDAM dan billing system. Rekomendasi yang diberikan meliputi: Dari hasil evaluasi kinerja terhadap 23 PDAM, 2 PDAM berkinerja baik, 14 PDAM berkinerja Cukup, 6 PDAM berkinerja Kurang dan satu PDAM berkinerja Tidak baik. Sedangkan dari sisi tingkat kesehatan PDAM, 10 PDAM Sehat, 5 PDAM Kurang Sehat, dan 8 PDAM tingkat kesehatannya Sakit. Berdasar MDGs target cakupan layanan penduduk adalah 40 % perdesaan dan 80% perkotaan. Dari hasil evaluasi, tingkat Cakupan layanan penduduk dari 20 PDAM Kabupaten yang diatas 40% hanya 2 PDAM yaitu PDAM Kabupaten Bantaeng dan PDAM Kabupaten Enrekang, sedangkan 18 PDAM cakupan layanannya dibawah 40%. Cakupan layanan penduduk dari 3 PDAM Kota yang di atas 80% hanya PDAM Kota Pare Pare, sedangkan PDAM Kota Makassar dan PDAM Kota Palopo masih dibawah 80%. Dari 23 PDAM, dalam tahun 2015 yang mendapat opini WTP atas laporan keuangan tahun 2014, 6 PDAM, opini WDP 4 PDAM, dan 13 PDAM belum dilakukan audit oleh KAP. 2. Bimtek penyusunan pedoman tata kelola RSUD, dari rekomendasi yang diberikan telah direncanakan untuk menuju tata kelola RS dengan pola BLUD . 3. audit tujuan tertentu Clearance Aset, pengawasan peran korporasi dalam mendukung ketahanan pangan, bimtek penyusunan code of Corporate Governance, bimtek manajemen aset dan raker bidang Akuntan Negara. Dari hasil audit tujuan tertentu clearance Aset PT Berdikari (Persero) menunjukkan adanya aset belum tercatat dalam daftar aktiva tetap PT Berdikari (Persero) Pusat, aset tercatat dalam daftar Aktiva Tetap Bangunan PT Berdikari (Persero) Pusat namun fisik bangunan tidak ada, sertifikat HGB telah habis namun belum diperpanjang, aset tidak dimanfaatkan, serta aset rusak berat. 4. Pengawasan terhadap peran korporasi dalam mendukung ketahanan pangan, bahwa produksi benih PT Pertani manupun PT SHS tidak mencapai target.


94

5. Reviu proses pelelangan pengadaan barang pada PT Pelindo IV (Persero), secara umum terdapat kelemahan dalam penyusunan HPS yaitu belum disusun secara profesional, dan telah disampaikan atensi kepada Direktur Utama PT Pelindo IV (Persero) terkait dengan proses pelaksanaan pelelangan pengadaan new ship to shore crane. Penugasan Pengawasan Bidang Investigasi: Penugasan audit investigasi, Audit PKKN, Pemberian Keterangan Ahli, Hasil Evaluasi hambatan kelancaran Pembangunan, Audit Penyesuaian Harga, semua hasil penugasan bidang Investigasi telah ditindaklanjuti sesuai ketentuan yang berlaku.

Sasaran 2

• Meningkatnya Kualitas Penerapan SPI K/L/P/K serta Meningkatnya Upaya Pencegahan Korupsi

Sasaran program “Meningkatnya Kualitas Penerapan SPI K/L/P/K serta Meningkatnya Upaya Pencegahan Korupsi” merupakan turunan dari misi ke dua “membina penyelenggaraan SPIP yang efektif” secara kualitatif dan kuantitatif perlu diukur. Ukuran kualitatif pencapaian misi ini adalah adanya “Peningkatan Efektifitas Penyelenggaraan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah”. Peningkatan kualitas pembinaan penyelenggaraan SPIP dan korporasi inilah yang diharapkan tercapai. Ukuran kualitas tujuan ini linear dengan ukuran sasaran strategisnya yaitu “Meningkatnya Maturitas Sistem Pengendalian Intern Pemerintah Pemerintah Daerah, Korporasi dan Program Prioritas Pembangunan Nasional”. Terkait dengan misi dan sasaran strategis di atas, sasaran program yang ada di Perwakilan BPKP Provinsi Sulawesi Selatan adalah Meningkatnya Kualitas Penerapan SPI K/L/P/K serta Meningkatnya Upaya Pencegahan Korupsi. Hasil dari kegiatan yang dihasilkan mencerminkan pengaruh yang ditimbulkan oleh adanya hasil (outcome) dari berbagai kegiatan pembinaan SPIP terhadap Pemerintah Daerah, Korporasi dan Program Prioritas Pembangunan Nasional di wilayah Provinsi Sulawesi Selatan. Untuk dapat mengelola secara efektif pencapaian tujuan dan sasaran program di atas, disusun indikator

Peningkatan Efektifitas Penyelenggaraan

Sistem

Pengendalian


Intern

95

Pemerintah, sebagai ukuran kuantitatif peningkatan kualitas dimaksud. Perwakilan BPKP Provinsi Sulawesi Selatan menetapkan indikator pengukuran sasaran ini, yaitu Tingkat Maturitas SPIP. Tingkat Maturitas SPIP ini merupakan kerangka kerja yang menunjukkan karakteristik

dasar

kematangan

penyelenggaraan

SPIP

yang

terstruktur

dan

berkelanjutan yang dapat digunakan sebagai instrumen evaluatif dan panduan generik peningkatan efektifitas SPIP. Pembinaan penyelenggaraan SPIP pada program prioritas pembangunan nasional merupakan sarana untuk mewujudkan tujuan nasional yaitu untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Perwakilan BPKP Provinsi Sulawesi Selatan akan melakukan pembinaan SPI kepada pemerintah daerah dan korporasi yang terlibat dalam pembangunan nasional. Fokus pembangunan nasional yang akan menjadi prioritas perhatian BPKP adalah program pembangunan di bidang pendidikan, kesehatan, infrastruktur, kedaulatan pangan, kemaritiman, kedaulatan energi, perhubungan, perlindungan sosial dan pariwisata. Penyelenggaraan ini mencakup: a) Penyelenggaraan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah pada Kementerian, Lembaga,

Pemerintah

Daerah

dan

upaya

pencegahan

korupsi.

Tujuan

penyelenggaraan SPIP di Kementerian, Lembaga dan Pemerintah Daerah adalah untuk memberikan keyakinan yang memadai atas tercapainya tujuan organisasi melalui kegiatan yang efektif dan efisien, keandalan pelaporan keuangan, pengamanan aset negara/daerah, dan ketaatan terhadap peraturan perundangundangan. Terkait dengan upaya pencegahan korupsi, BPKP akan secara aktif menawarkan antara lain kegiatan fraud control plan dan sosialisasi pemahaman anti korupsi. b) SPI Korporasi dan Upaya Pencegahan Korupsi pada Korporasi. SPI korporasi sebagaimana layaknya internal auditor diharapkan dapat meningkatkan peran dan tugasnya dalam memberikan nilai tambah kualitas tata kelola dan pengelolaan risiko korporasi di Indonesia. Di samping hal tersebut, peran SPI korporasi diharapkan dapat mendorong upaya pencegahan korupsi di sektor korporasi, sehingga dapat meningkatkan kontribusi korporasi terhadap APBN. Perwakilan BPKP Provinsi Sulawesi Selatan sesuai dengan perannya akan berperan


96

aktif dalam membantu dan bekerjasama dengan korporasi di wilayah Provinsi Sulawesi Selatan untuk meningkatkan kapabilitas SPI korporasi sehingga peran korporasi semakin nyata dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat di Sulawesi Selatan. Sasaran program “Meningkatnya Kualitas Penerapan SPI K/L/P/K serta Meningkatnya Upaya Pencegahan Korupsi” dilengkapi satu indikator kinerja yaitu “Persentase penerapan kelima Unsur SPIP pada K/L/Pemda dan Efektivitas SPI Korporasi secara memadai” dengan target pada tahun 2015 sebesar 50%. Realisasi tersebut diwujudkan melalui kegiatan audit, evaluasi, bimtek, asistensi pada satu pemprov, sepuluh kabupaten, dan lima korporasi di wilayah Provinsi Sulawesi Selatan yang dilaksanakan dengan 16 PP sesuai target. Sasaran program “Meningkatnya Kualitas Penerapan SPI K/L/P/K serta Meningkatnya Upaya Pencegahan Korupsi” dihasilkan melalui pencapaian sasaran kegiatan “Tersedianya informasi hasil pengawasan dalam mencapai perbaikan tatakelola, perbaikan sistem pengendalian intern

pengelolaan keuangan negara/daerah, dan

peningkatan kapabilitas APIP” dengan indikator kinerja “Rekomendasi Pembinaan Penyelenggaraan SPIP/SPI”. Realisasi indikator kinerja “Rekomendasi Pembinaan Penyelenggaraan SPIP/SPI” sebanyak 2 rekomendasi atau mencapai 100% dari target tahun 2015, sebanyak 2 rekomendasi. Realisasi indikator kinerja “Rekomendasi Pembinaan Penyelenggaraan SPIP/SPI” didukung dengan dana sebesar Rp57.590.000,00 atau 65,33% dari anggaran sebesar Rp88.156.000,00 dengan penggunaan SDM sebanyak 605 OH atau 100% dari rencana tahun 2015 sebanyak 605 OH. Dari sisi penggunaan dana, untuk sasaran program ini telah tercapai secara efisien. Kondisi ini terlihat dari capaian indikator kinerja tahun 2015 sebesar 100% lebih tinggi jika dibandingkan dengan capaian dana sebesar 65,33%. Dari sisi penggunaan sumber daya manusia (OH), indikator kinerja “Rekomendasi Pembinaan Penyelenggaraan SPIP/SPI” telah tercapai secara efisien.


97

Capaian kinerja tersebut diperoleh dari capaian indikator kinerja kegiatan :

1) Perbaikan Penyelenggaraan SPIP Program Prioritas Pemerintah Daerah Capaian Kinerja Perbaikan Penyelenggaraan SPIP Program Prioritas Pemerintah Daerah, dilaksanakan melalui sistem pengendalian intern pengadaan barang dan jasa melalui probity audit serta evaluasi Sistem Akuntansi Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP). Probity audit pengadaan barang/jasa diarahkan untuk meminimalisasi permasalahan pengadaan barang dan jasa yang mengarah pada korupsi. Di sisi lain APIP belum melaksanakan perannya secara optimal melakukan audit PBJ berdasarkan pasal 116 Perpres 70 Tahun 2012. Sedangkan evaluasi SAKIP diarahkan untuk memastikan bahwa instrumen yang digunakan instansi pemerintah dalam memenuhi kewajiban untuk mempertanggungjawabkan keberhasilan dan kegagalan pelaksanaan visi, misi organisasi, terdiri dari berbagai komponen yang merupakan satu kesatuan, yaitu perencanaan kinerja, pengukuran kinerja, pelaporan kinerja, evaluasi internal dan pencapaian sasaran/kinerja organisasi telah sesuai. Dari enam paket kontrak dengan total nilai HPS sebesar Rp24.049.205.000,00 yang dilakukan probity audit atas pengadaan barang dan jasa diperoleh efisiensi anggaran sebesar Rp6.081.184.469,39,00 atau 25,27% dari nilai HPS. Probity audit dilakukan melalui pendampingan pada Inspektorat Kota Parepare dan Kabupaten Tana Toraja sebagai media transfer knowledge. Pemerintah daerah melalui Kepala Daerah didorong untuk membuat kebijakan mengenai probity audit dengan menerbikan Peraturan Kepala Daerah, sebagai telah dilakukan oleh Pemerintah Kota Palopo. Evaluasi SAKIP yang dimaksudkan untuk memberikan umpan balik yang obyektif guna

meningkatkan

akuntabilitas

dan

kinerja

instansi

pemerintah

serta

"Penyelenggaraan SAKIP dilaksaksanakan secara selaras dan sesuai dengan penyelenggaraan

Standar

Akuntansi

Pemerintahan

(SAP)

dan

Tata

Cara

Pengendalian serta evaluasi pelaksanaan rencana pembangunan" sesuai Perpres Nomor 29 tahun 2014 pasal 2 ayat 2. Evaluasi LAKIP tahun 2015 telah dilakukan pada Pemerintah Kota Palopo dengan predikat “Kurang”.

Disamping itu kepada

Pemerintah Daerah di wilayah Sulawesi Selatan, melalui fungsi konsultansi


98

Perwakilan BPKP Provinsi Sulawesi Selatan dengan kegiatan diklat/bimtek/asistensi/ review terhadap Pemerintah Daerah yang ada di wilayah kerjanya.

2) Perbaikan Penyelenggaraan SPIP Pemerintah Daerah Capaian Kinerja Perbaikan Penyelenggaraan SPIP Pemerintah Daerah, dilaksanakan melalui penyusunan Rencana Tindak Pengendalian (RTP) penyusunan LAKIP dan penilaian risiko tertentu di tingkat pemerintah daerah. Hasil evaluasi LAKIP menunjukkan bahwa nilai LAKIP hampir seluruh Pemerintah Daerah belum memuaskan. Oleh karena itu perlu dirumuskan kerangka penyusunan LAKIP dalam format RTP SPIP untuk meningkatkan kualitas SAKIP dan nilai hasil evaluasi LAKIP. Kegiatan dimaksud dilakukan melalui pendampingan reviu Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Kabupaten Soppeng, Pendampingan Penyusunan Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Kabupaten Toraja Utara dan Aisistensi Penyusunan Rencana Tindak Pengendalian (RTP) LAKIP Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP ) pada Pemerintah Kabupaten Luwu Timur. Atas pelaksanaan kegiatan tersebut, telah di rekomendasikan rencana aksi perbaikan dalam penerapan SAKIP untuk mendukung pengumpulan data untuk penyusunan LAKIP yang lebih berkualitas. Hampir 80,00% kasus tindak pidana korupsi atau penyimpangan yang ditangani Aparat Penegak Hukum bersumber dari penyimpangan dalam pengadaan barang dan jasa. Oleh karena itu diperlukan kegiatan penilaian risiko tertentu khususnya dalam proses pengadaan barang dan jasa. Kegiatan dimaksud telah dilakukan melalui pemetaan risiko atas kegiatan proses pengadaan barang dan jasa pada Pemerintah Kabupaten Maros, dengan tahapan sebagaimana gambar berikut :


99

Gambar 3.4 Tahap Penyusunan Profil Risiko

Permasalahan pengadaan barang dan jasa tersebut antara lain disebabkan kelemahan Sumber Daya Manusia (SDM) dalam melaksanakan pengadaan barang dan jasa serta rendahnya pemahaman SDM terhadap aspek hukum pengadaan PBJ. Oleh karena itu telah direkomendasikan untuk memetakan risiko kurangnya kapasitas dan kapabiltas SDM dan strategi peningkatan SDM yang kompeten dalam pengadaan barang dan jasa Perbaikan Penyelenggaraan SPIP Pemerintah Daerah tidak hanya terbatas pada kegiatan Rencana Tindak Pengendalian (RTP) penyusunan LAKIP dan penilaian risiko tertentu di tingkat pemerintah daerah, namun diarahkan kepada tingkat kematangan pemerintah daerah dalam mengimplementasikan SPIP dalam proses bisnisnya sebagaimana di targetkan kedalam RPJMN 2015 – 2019 sebesar 85,00% dari jumlah pemerintah daerah. Atas target tersebut Perwakilan BPKP Provinsi Sulawesi Selatan telah melakukan beberapa kegiatan antara lain, sosialisasi, bimbingan teknis penyusunan RTP dan Control Self Assesment (CSA) pada Provinsi/ Kabupaten/Kota. Adapun kondisi tingkat kematangan (maturitas) SPIP pada pemerintah daerah, baru diperoleh data pada dua kabupaten yang dilakukan evaluasi dalam tahun 2014, yaitu Pemerintah Kabupaten Pangkajene dan Kepulauan serta Bone dengan kategori tingkat


100

kematangan masih pada tahap “Rintisan”. Penilaian tingkat maturitas SPIP tidak sekedasar dimaksudkan untuk pemberian nilai level maturitas, tetapi hasil penilaian maturitas tersebut diharapkan dapat menjadi dasar bagi penguatan efektifitas penyelenggaraan SPIP. Adapun strategi tahapan implementasi penyelenggaraan SPIP, guna menghasilkan level maturitas yang diinginkan, dapat dilihat pada gambar berikut:

Gambar 3.5 Strategi Tahapan Implementasi Penyelenggaraan SPIP

Dengan strategi implementasi SPIP pada Pemerintah Daerah sebagaimana digambarkan diatas, maka tahapan penyelenggaran SPIP sebagaimana gambar dibawah ini, akan dilaksanakan untuk mencapai tingkat maturitas SPIP Level 3.


101

Gambar 3.6 Tahapan Penyelenggaraan SPIP

Sasaran 3

• Meningkatnya Kapabilitas Pengawasan Intern K/L/P

Sasaran program “Meningkatnya Kapabilitas Pengawasan Intern K/L/P” diarahkan pada perluasan peran dan layanan pengawasan intern BPKP dengan sasaran (1) peningkatan kualitas pengawasan terhadap ketaatan; (b) peningkatan kualitas pengawasan terhadap kinerja/value-for-money audit; dan (3) peningkatan kualitas advisory services. Capaian keberhasilan sasaran ini, perlu diukur secara kualitatif dan kuantitatif. Ukuran kualitatif adalah adanya peningkatan kapabilitas pengawasan intern pemerintah yang profesional dan kompeten. Peningkatan kapabilitas pengawasan intern pemerintah yang profesional dan kompeten inilah yang diharapkan tercapai pada level 3 secara gradual hingga akhir tahun 2019 sesuai target nasional sebesar 85%. Sasaran meningkatnya kapabilitas pengawasan intern pemerintah pada K/L/P oleh Perwakilan BPKP Provinsi Sulawesi Selatan merupakan kondisi yang akan dicapai


102

secara nyata oleh APIP K/L/P pada tahun 2019 yang mencerminkan pengaruh yang ditimbulkan oleh adanya hasil dari berbagai kegiatan pembinaan APIP. Hal ini, sekaligus menjadi indikator untuk menilai keberhasilan pencapaian tujuan “Peningkatan Kapabilitas Pengawasan Intern Pemerintah yang Profesional dan Kompeten”. Untuk dapat mengelola secara efektif pencapaian tujuan dan sasaran strategis di atas, disusun indikator peningkatan kapabilitas pengawasan intern pemerintah yang profesional dan kompeten, sebagai ukuran kuantitatif peningkatan kualitas dimaksud. BPKP menetapkan indikator pengukuran sasaran ini, yaitu Tingkat Kapabilitas APIP. Tingkat Kapabilitas APIP ini merupakan suatu kerangka kerja untuk memperkuat atau meningkatkan pengawasan intern melalui langkah-langkah untuk maju dari tingkat pengawasan intern yang kurang kuat menuju kondisi yang kuat, efektif dengan organisasi yang lebih matang dan kompleks. Dalam PP 60 Tahun 2008 dinyatakan bahwa peran Aparat Pengawasan Intern Pemerintah (APIP) yang efektif merupakan perwujudan dari unsur lingkungan pengendalian. Peran tersebut sekurang-kurangnya harus: a) Memberikan keyakinan yang memadai atas ketaatan, kehematan, efisiensi, dan efektivitas pencapaian tujuan penyelenggaraan tugas dan fungsi Instansi Pemerintah; b) Memberikan peringatan dini dan meningkatkan efektifitas manajemen risiko dalam penyelenggaraan tugas dan fungsi Instansi Pemerintah; dan c) Memelihara dan meningkatkan kualitas tata kelola penyelenggaraan tugas dan fungsi Instansi Pemerintah. Dengan

sasaran,

peningkatan

kualitas

pengawasan

terhadap

ketaatan

(compliance) maka peningkatan kapabilitas pengawasan intern diharapkan mampu menghasilkan informasi assurance kepada pimpinan K/L/P bahwa kegiatan telah dilaksanakan sesuai dengan standar, peraturan atau dengan rencana, atau informasi yang disajikan mitra telah sesuai dengan realitasnya. Pengawasan terhadap ketaatan dan kinerja telah menjadi kegiatan utama BPKP selama ini, namun masih berfokus pada individual kegiatan. Fokus ini perlu diperluas dan ditingkatkan sesuai dengan tuntutan manajemen akan assurance atau ketaatan pelaksanaan seluruh kegiatannya dengan tuntutan standar, target atau aturan.


103

Sasaran program “Meningkatnya Kapabilitas Pengawasan Intern K/L/P” dilengkapi satu indikator kinerja yaitu “Persentase Tingkat Kapabilitas APIP Pemda pada Level 3” yang diukur dengan menghitung jumlah K/L/P yang IACM nya level 3 dibagi jumlah K/L/P yang sudah dinilai IACM-nya. Di wilayah kerja Perwakilan BPKP Provinsi Sulawesi Selatan, kondisi yang ada saat ini kedudukan APIP pada tingkat kapabilitas paling tinggi masih berada pada “Level 2 Dalam Catatan”, hal ini menggambarkan capaian realisasi indikator kinerja sasaran program “Meningkatnya Kapabilitas Pengawasan Intern K/L/P” sampai dengan tahun 2015 bukan dikatakan tidak memenuhi target karena secara nasional dalam RPJMN target kapabilitas APIP pada level 3 baru dimunculkan di tahun 2016, untuk wilayah Provinsi Sulawesi Selatan target tersebut setara dengan 6 pemerintah daerah. Realisasi capaian indikator output “Rekomendasi Pembinaan Kapabilitas APIP” sebanyak 2 rekomendasi atau mencapai 100% dari target tahun 2015 sebanyak 2 rekomendasi. Realisasi tersebut diwujudkan melalui kegiatan self assesment dan re-self assesment serta peningkatan kapabilitas yang dilaksanakan pada APIP Kabupaten Sidenreng Rappang, Sinjai, Toraja Utara, Jeneponto, Enrekang, Bantaeng, Bulukumba, Pinrang, Maros, Luwu Utara, Kota Makassar dan Palopo. Kondisi existing kapabilitas APIP tahun 2014 di Provinsi Sulawesi Selatan, adalah 8 APIP PEMDA berada pada “Level 2 Dengan Catatan” dan sisanya sebanyak 17 APIP PEMDA masih berada pada “Level 1”. Pada Perwakilan BPKP Provinsi Sulawesi Selatan, upaya perbaikan peningkatan level kapabilitas APIP agar sesuai target, sebenarnya sudah dirintis dan dilakukan di tahun 2015, kegiatan-kegiatan tersebut antara lain meliputi pemberian bimbingan teknis peningkatan kapabilitas APIP dan melakukan self assesment peningkatan kapabiltas APIP secara on line melalui website masing-masing pada 6 APIP Pemerintah Daerah. Adapun outcome dari kegiatan tersebut adalah diketahuinya kondisi awal “data existing” kapabilitas APIP PEMDA tahun 2015, yang nantinya akan menjadi acuan dalam pelaksanaan peningkatan kapabilitas APIP PEMDA pada tahapan/periode berikutnya. Kondisi yang mempengaruhi tingkat kapabilitas APIP dimana saat ini masih berada di bawah level 3 secara umum disebabkan oleh hal-hal berikut ini: 1. Independensi dan objektivitas APIP belum dapat diterapkan sepenuhnya.


104

2. Lemahnya manajemen APIP. 3. Tidak terpenuhinya kebutuhan formasi Auditor. 4. Kurangnya alokasi anggaran belanja APIP dibandingkan dengan total belanja dalam APBN/APBD. 5. Struktur organisasi dan pola hubungan kerja belum sepenuhnya sesuai dengan strategi dalam mencapai tujuan APIP yang efektif. 6. Kurangnya kegiatan pengembangan kompetensi dan lemahnya manajemen SDM APIP terutama rekrutmen, pola karier, dan pola mutasi/rotasi. Realisasi

indikator

kinerja

sasaran

program

“Meningkatnya

Kapabilitas

Pengawasan Intern K/L/P” didukung dengan dana sebesar Rp46.966.000,00 atau 100% dari anggaran sebesar Rp46.966.000,00 dan dengan SDM sebanyak 143 OH atau 75,26% dari rencana tahun 2015 sebanyak 190 OH. Ditinjau dari sisi penggunaan dana, indikator kinerja sasaran program “Meningkatnya Kapabilitas Pengawasan Intern K/L/P” telah mancapai efisiensi. Dari sisi penggunaan sumber daya manusia (OH), kinerja program “Meningkatnya Kapabilitas Pengawasan Intern K/L/P” telah tercapai secara efisien. Kondisi ini terlihat dari capaian indikator kinerja tahun 2015 sebesar 24,74% lebih rendah dibandingkan dengan rencana penggunaan OH sebesar 190 OH. Kondisi kapabilitas APIP PEMDA di Provinsi Sulawesi Selatan tahun 2015, sebagaimana dapat dilihat pada grafik berikut :

20

17 PEMDA

15

8 PEMDA

10 5 0 1

2

3

4

5

Grafik 3.31 Kapabilitas APIP PEMDA Tahun 2015


105

Sasaran 4

• Meningkatnya Kualitas Layanan Dukungan Teknis pengawasan

Untuk mendukung kelancaran penugasan dalam mencapai sasaran-sasaran program diperlukan kualitas layanan dukungan teknis pengawasan yang memadai, pada Perwakilan BPKP Provinsi Sulawesi Selatan hal itu diwujudkan dengan pemberian layanan dukungan manajemen berupa kegiatan-kegiatan rutin ketatausahaan, penyediaan sarana dan prasarana dan pelaksanaan rehabilitasi berat rumah Negara BPKP. Dalam tahun 2015 dari target output 60 laporan terealisasi sebanyak 86 laporan atau mengalami peningkatan sebesar 43,33%, dengan anggaran yang tersedia Rp30.760.281.000,00 penggunaan dana Rp27.170.672.105,00 atau 88,33% dari anggaran menunjukkan tingkat efisien karena capaian output juga melebihi target. Kegiatan dukungan lainnya yang diberikan oleh bagian tata usaha adalah penyediaan sarana dan prasarana layanan perkantoran sebagai sarana pendukung untuk menciptakan suasana nyaman dalam menjalankan kegiatan sehari-hari di kantor, seperti pengadaan AC, LCD Projector, PC, printer, rak arsip besi, mesin jilid spiral, lensa camera, dental unit, dll. Target ouput sesuai RKA KL 53 unit, terealisasi sebanyak 53 unit. Dana yang tersedia Rp436.598.000,00 dengan penyerapan Rp407.918.000,00 atau 93,43% dari anggaran. Hal ini menujukkan capain kinerja yang baik dan efisien baik dari sisi penggunaan dana atau pencapaian target output. Untuk target output yang ada di DIPA hanya 1 unit, diperjalanan waktu ada tambahan dana/revisi anggaran namun tidak diikuti perubahan output, sehingga jumlah target menjadi terlalu kecil. Guna mendukung kelancaran penugasan dan rasa nyaman tinggal di rumah dinas pegawai, Perwakilan BPKP Provinsi Sulawesi Selatan juga mendapatkan amanah dalam bentuk penyediaan anggaran untuk kegiatan rehabiltasi berat rumah negara yang telah dilaksanakan dengan baik. Anggaran yang tersedia untuk kegiatan dimaksud sebesar Rp764.875.000,00 dengan penyerapan Rp748.962.000,00 atau 97,92% dari anggaran yang tersedia, dengan target output 8 unit dan terlaksana sebanyak 8 unit. Hal ini menujukkan capain kinerja yang baik dan efisien baik dari sisi penggunaan dana atau


106

pencapaian target output. Untuk target output yang ada di DIPA hanya 3 unit, diperjalanan waktu ada tambahan dana/revisi anggaran namun tidak diikuti perubahan output, sehingga jumlah target menjadi terlalu kecil. Untuk memberikan penilaian terkait persepsi dari pengguna, berkenan dengan layanan ketatausahaan, kami telah menyebarkan kuesioner kepada sejumlah pegawai yang dipilih secara acak. Berdasarkan tabulasi hasil penyebaran kuesioner: 1. Layanan kepegawaian diperoleh skor 7,03 (skala likert 1-10) atau 100,43% dari target yang ditetapkan sebesar 7,00 skala likert. Hal ini menggambarkan layanan kepegawaian yang diberikan kepada seluruh pegawai memuaskan, sehingga memenuhi ekspektasi pengguna. 2. Layanan keuangan diperoleh skor 7,24 (skala likert 1-10) atau 103,43% dari target yang ditetapkan sebesar 7,00 skala likert. Hal ini menggambarkan layanan keuangan yang diberikan kepada seluruh pegawai memuaskan, sehingga memenuhi ekspektasi pengguna. 3. Layanan umum/sarpras diperoleh skor 6,54 (skala likert 1-10) atau 93,43% dari target yang ditetapkan sebesar 7,00 skala likert. Hal ini menggambarkan layanan umum yang diberikan kepada seluruh pegawai belum memuaskan pada sebagian pengguna, sehingga belum memenuhi harapan pengguna . Tidak tercapainya tingkat persepsi pengguna atas layanan umum/penyediaan sarpras, antara lain menyangkut hal-hal sebagai berikut: 1. Perawatan gedung kantor dirasa masih kurang 2. Pemeliharaan sarana dan prasarana perlu ditingkatkan. 3. Rendahnya kepedulian atas masukan dan keluhan pengguna layanan. Kedepan upaya-upaya perbaikan terhadap layanan umum/sarpras akan ditingkatkan dengan lebih memperhatikan kebutuhan pengguna baik terkait kenyamanan di dalam kantor, perawatan gedung, kebersihan fasilitas KM, dll. dan mengusulkan penyediaan dana untuk menambah anggaran belanja modal guna pengadaan, perawatan dan pemeliharaan sarana dan prasarana.


107

C. REALISASI KEUANGAN 2015 Untuk menjalankan tugas pokok dan fungsinya di tahun 2015, Perwakilan BPKP Provinsi Sulawesi Selatan mendapatkan amanah dalam bentuk penyediaan dana dalam DIPA yaitu sebesar Rp35.778.921.000,00 dengan realisasi sebesar Rp32.126.164.000,00 atau 89,79%. Untuk kepentingan pelaporan kinerja dan akuntabilitas, data keuangan yang ada, sampai dengan berakhirnya penyusunan Laporan Kinerja belum dilakukan rekonsiliasi dengan Biro Keuangan BPKP, namun sudah diverifikasi pada tingkat intern oleh jajaran keuangan di kantor Perwakilan BPKP Provinsi Sulawesi Selatan. Untuk data anggaran dan realisasi sesuai rincian per program dan per jenis belanja dapat dilihat pada Tabel 3.1 dan Tabel 3.2. Tabel 3.1 Realisasi Keuangan per Program No

Program

Anggaran (Rp)

Realisasi (Rp)

1

Program pengawasan intern akuntabilitas keuangan negara dan pembangunan nasional serta pembinaan penyelenggaraan sistem pengendalian intern pemerintah

4.695.593.000

4.545.058.000

2

Program dukungan manajemen dan pelaksanaan tugas teknis lainnya

31.083.328.000

27.581.106.000

35.778.921.000

32.126.164.000

JUMLAH

Tabel 3.2 Realisasi Keuangan per MAK No

MAK

Anggaran (Rp)

Realisasi (Rp)

1

Belanja Pegawai

25.653.206.000

22.629.002.000

2

Belanja Barang

8.924.242.000

8.340.282.000

3

Belanja Modal

1..201.473.000

1.156.880.000

35.778.921.000

32.126.164.000

TOTAL


108

Dalam rangka meningkatkan kinerja, maka upaya strategis yang akan dilakukan antara lain: 1. Meningkatkan kualitas Perencanaan Pengawasan dengan Pendekatan “BPKP Sentris”, penetapan skala prioritas/strategi fokus, terukur dan jelas tahapannya, komprehensif, berkesinambungan sehingga terwujud keselarasan tujuan organisasi (Goals Congcruence). 2. Melakukan internalisasi perencanaan pengawasan berbasis resiko dan anggaran berbasis kinerja sehingga lebih berorientasi pada hasil. 3. Meningkatkan kapabilitas pengawasan intern melalui peningkatan IA-CM APIP yang mampu

mendorong

pemantapan

penerapan

sistem

pengendalian

intern

kementerian, lembaga, pemerintah daerah dan korporasi (K/L/P/K) dan mampu bersinergi dengan APIP lain dalam membangun tata kelola pemerintahan yang baik (good governance) dan dalam melakukan pengawasan keuangan negara/daerah dan pembangunan nasional. 4. Meningkatkan kualitas pengawasan terhadap ketaatan dan kinerja/value-for-money audit serta kualitas advisory services.


109

BAB IV PENUTUP Laporan Kinerja (LKj) Perwakilan BPKP Provinsi Sulawesi Selatan, di samping merupakan pertanggungjawaban kinerja dalam mencapai tujuan dan sasaran strategis tahun 2015, juga mencerminkan sejauh mana Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP) telah diimplementasikan. Dalam pelaporan kinerja ini, disajikan informasi kinerja yang telah diperjanjikan disertai evaluasi dan analisis yang memadai sehingga dapat dimanfaatkan untuk perbaikan kinerja ke depan. Upaya perbaikan yang dilakukan dalam tahun 2015 yaitu (a) melakukan rekonsiliasi data kinerja secara periodik, (b) melakukan reviu mandiri atas pencapaian kinerja, (c) melaksanakan evaluasi program untuk mengawal pencapain tujuan program. Dalam tahun 2015, sasaran program Perwakilan BPKP Provinsi Sulawesi Selatan telah mencapai target. Meskipun masih ada satu IKU masih belum mencapai 100%, namun sebagian besar IKU telah mencapai target 100%. Selain pencapaian sasaran strategis, beberapa hal yang merupakan hasil konkrit dari peran pengawasan oleh Perwakilan BPKP Sulawesi Selatan selaku Internal Auditor Presiden selama tahun 2015 antara lain: 1. Nilai penyelamatan uang negara dari temuan hasil audit dan monitoring sebesar Rp19.083.820.857,00. 2.

Dari 21 Pemda yang diasistensi oleh Perwakilan BPKP Provinsi Sulawesi Selatan pada tahun 2015, sebanyak 8 Pemda berhasil memperoleh opini WTP, 11 Pemda mendapatkan opini WDP, dan 2 Pemda memperoleh opini TMP dari hasil Audit BPKRI.

3.

Sebanyak 2 PDAM berkinerja baik, 14 PDAM berkinerja cukup, 6 PDAM berkinerja kurang, dan 1 Pemda berkinerja tidak baik.

4.

Nilai koreksi penyesuaian harga dan klaim sebesar Rp9.819.330.191,10.


110

5.

Jumlah kerugian negara dari hasil Audit Investigasi dan Penghitungan Kerugian Keuangan

Negara

yang

diserahkan

ke

Instansi

Penyidik

sebesar

Rp124.259.878.312,24. Keberhasilan lain yang diperoleh Perwakilan BPKP Provinsi Sulawesi Selatan dalam tahun 2015 berupa penghargaan-penghargaan yang terdiri dari: 1. Juara I Lomba Karya Tulis dalam rangka HUT BPKP ke - 32; 2. Juara II Lomba Eco Office; 3. Juara I Kategori Video Profil Unit Kerja Terbaik; 4. Juara II Kategori Majalah Internal Terbaik; 5. Juara II Kategori Unit Kerja Pengirim Berita Harian Teraktif; 6. Juara III Kategori Unit Kerja Pengunggah Berita Harian Teraktif; Keberhasilan-keberhasilan ini dicapai berkat dukungan seluruh pegawai dan kerja sama dengan pihak-pihak lain (stakeholders) dalam memberikan layanan jasa pengawasan kepada pemerintah daerah, instansi penyidik, dan pemangku kepentingan lainnya. Hal ini sejalan dengan perubahan paradigma BPKP sebagai auditor internal pemerintah yang dapat memberikan jasa konsultasi perbaikan manajemen, khususnya sebagai auditor yang mendukung akuntabilitas Presiden. Dalam rangka meningkatkan kinerja, maka upaya strategis yang akan dilakukan antara lain: a. Meningkatkan kualitas Perencanaan Pengawasan dengan Pendekatan “BPKP Sentris”, penetapan skala prioritas/strategi fokus, terukur dan jelas tahapannya, komprehensif, berkesinambungan sehingga terwujud keselarasan tujuan organisasi (Goals Congcruence). b. Melakukan internalisasi perencanaan pengawasan berbasis resiko dan anggaran berbasis kinerja sehingga lebih berorientasi pada hasil. c. Meningkatkan kapabilitas pengawasan intern melalui peningkatan IA-CM APIP yang mampu

mendorong

pemantapan

penerapan

sistem

pengendalian

intern

kementerian, lembaga, pemerintah daerah dan korporasi (K/L/P/K) dan mampu bersinergi dengan APIP lain dalam membangun tata kelola pemerintahan yang baik


111

(good governance) dan dalam melakukan pengawasan keuangan negara/daerah dan pembangunan nasional. d. Meningkatkan kualitas pengawasan terhadap ketaatan dan kinerja/value-for-money audit serta kualitas advisory services. Akhirnya, dengan disusunnya Laporan Kinerja (LKj) ini, diharapkan tersedia informasi secara transparan kepada seluruh pihak yang terkait mengenai tugas fungsi BPKP, sehingga dapat memberikan umpan balik guna peningkatan kinerja pada tahuntahun mendatang. Secara internal Laporan Kinerja (LKj) ini telah menjadi motivator untuk lebih meningkatkan kinerja organisasi terhadap perkembangan tuntutan stakeholders, sehingga kontribusi Perwakilan BPKP Provinsi Sulawesi Selatan dalam pembangunan dapat lebih dirasakan.


112

Makassar, 31 Desember 2015 Kepala Perwakilan, Deni Suardini NIP

Recommend Documents