PENGANTAR. Sanggau, 31 Desember 2015 Ketua Pengadilan Negeri Sanggau NIP Laporan Tahunan Pengadilan Negeri Sanggau Tahun

PENGANTAR

Dengan memanjatkan puji syukur kepada Tuhan Yang Maha Kuasa, kami telah menyusun dan menyelesaikan Laporan Tahunan Pengadilan Negeri Sanggau Tahun 2015. Laporan tahunan ini merupakan gambaran hasil pelaksanaan kegiatan dan kinerja jajaran Pengadilan Negeri Sanggau dalam pelaksanaan tugas administrasi peradilan dan administrasi umum selama tahun 2015. Kami menyadari laporan ini masih jauh dari kesempurnaan dan tujuan yang diharapkan, hal ini dikarenakan oleh keterbatasan sumber daya manusia serta sarana dan prasarana yang kami miliki.

Demikian Laporan Tahunan Pengadilan Negeri Sanggau Tahun 2015 disusun sebagai salah satu bentuk pertanggungjawaban kami dan sebagai bahan evaluasi dan pengawasan untuk peningkatan kinerja jajaran Pengadilan Negeri Sanggau pada masa-masa yang akan datang.

Sanggau, 31 Desember 2015 Ketua Pengadilan Negeri Sanggau

ACHMAD IRFIR ROCHMAN, SH., MH.

NIP. 19710208199503 1 001

Laporan Tahunan Pengadilan Negeri Sanggau Tahun 2015

1

DAFTAR ISI

PENGANTAR DAFTAR ISI BAB I PENDAHULUAN A. Kebijakan Umum Peradilan B. Visi dan Misi C. Rencana Strategis BAB II STRUKTUR ORGANISASI (TUPOKSI) A. Penyusunan Alur Tupoksi B. Penyusunan Standard Operational Procedures (SOP) C. Kinerja /Sasaran Kerja (SKP) BAB III PEMBINAAN DAN PENGELOLAAN A. Sumber Daya Manusia 1. Profil Sumber Daya Manusia 2. Kebutuhan Sumber Daya Manusia 3. Mutasi dan Pensiun 4. Promosi 5. Pensiun B. KEADAAN PERKARA 1. Rekapitulasi Perkara 2. Rasio Perkara Terhadap Majelis 3. Putusan yang diajukan Banding : a. Putusan Pengadilan Tk.I yang dikuatkan Tk Banding b. Putusan Pengadilan Tk.I yang dibatalkan Tk Banding c. Putusan Pengadilan Tk.I yang tidak dapat diterima Tk Banding 4. Putusan yang diajukan Kasasi : a. Putusan Pengadilan Tk.I yang dikuatkan Tk Banding dan dikuatkan Tk Kasasi b. Putusan Pengadilan Tk.I yang dikuatkan Tk Banding dan dibatalkan Tk Kasasi c. Putusan Pengadilan Tk.I yang dikuatkan Tk Banding dan tidak dapat diterima Tk Kasasi d. Putusan Pengadilan Tk.I yang dibatalkan Tk Banding dan dikuatkan Tk Kasasi e. Putusan Pengadilan Tk.I yang dibatalkan Tk Banding dan dibatalkan Tk Kasasi 5. Putusan yang diajukan Peninjauan Kembali (PK) : a. Putusan Pengadilan Tk.I yang dikuatkan Tk Banding dan dikuatkan Tk Kasasi yang dikuatkan Tk. PK b. Putusan Pengadilan Tk.I yang dikuatkan Tk Banding dan dibatalkan Tk Kasasi yang dikuatkan Tk. PK c. Putusan Pengadilan Tk.I yang dikuatkan Tk Banding dan tidak dapat diterima Tk Kasasi yang dikuatkan Tk. PK d. Putusan Pengadilan Tk.I yang dibatalkan Tk Banding dan dikuatkan Tk Kasasi yang dikuatkan Tk. PK e. Putusan Pengadilan Tk.I yang dibatalkan Tk Banding dan dibatalkan Tk Kasasi yang dikuatkan Tk. PK Laporan Tahunan Pengadilan Negeri Sanggau Tahun 2015

1 2 4 4 4 4 4 7 7 8 33 37 37 37 40 40 41 41 44 49 49

49

50

2

f. g. h. i. j. k. l. m. n. o. p. q. r.

Putusan Pengadilan Tk.I yang dikuatkan Tk Banding dan dikuatkan Tk Kasasi yang dibatalkan Tk. PK Putusan Pengadilan Tk.I yang dikuatkan Tk Banding dan dibatalkan Tk Kasasi yang dibatalkan Tk. PK Putusan Pengadilan Tk.I yang dikuatkan Tk Banding dan tidak dapat diterima Tk Kasasi yang dibatalkan Tk. PK Putusan Pengadilan Tk.I yang dibatalkan Tk Banding dan dikuatkan Tk Kasasi yang dibatalkan Tk. PK Putusan Pengadilan Tk.I yang dibatalkan Tk Banding dan dibatalkan Tk Kasasi yang dibatalkan Tk. PK Putusan Pengadilan Tk.I yang Berkekuatan Hukum Tetap yang dikuatkan Tk. PK Putusan Pengadilan Tk.Banding yang Berkekuatan Hukum Tetap yang dikuatkan Tk. PK Putusan Pengadilan Tk.Kasasi yang Berkekuatan Hukum Tetap yang dikuatkan Tk. PK Putusan Pengadilan Tk.I yang Berkekuatan Hukum Tetap yang dibatalkan Tk. PK Putusan Pengadilan Tk.Banding yang Berkekuatan Hukum Tetap yang dibatalkan Tk. PK Putusan Pengadilan Tk. Kasasi yang Berkekuatan Hukum Tetap yang dibatalkan Tk. PK Putusan Pengadilan Tk.I yang Berkekuatan Hukum Tetap yang tidak dapat`diterima Tk. PK Putusan Pengadilan Tk.Banding yang Berkekuatan Hukum Tetap yang tidak dapat`diterima Tk. PK

C. PENGELOLAAN SARANA DAN PRASARANA D. PENGELOLAAN KEUANGAN 1. Program Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis lainnya 2. Program Sarana dan Prasarana Aparatur Mahkamah Agung 3. Program Peningkatan Manajemen Peradilan E. DUKUNGAN TEKNOLOGI INFORMASI 1. Perangkat Keras 2. Perangkat Lunak F. REGULASI TAHUN 2015 - Pelaksanaan Reformasi Birokrasi pada Area : 1. Manajemen Perubahan 2. Perundang-undangan 3. Penataan dan Penguatan Organisasi 4. Penataan Tata Laksana 5. Penataan Sistem Manajemen SDM 6. Penguatan Akuntabilitas 7. Penguatan Pengawasan 8. Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik BAB IV PENGAWASAN A. Internal B. Evaluasi BAB V KESIMPULAN DAN REKOMENDASI


51 51

56

57 57 57 57 57 58 58 58 58 59 59 59 60

3

BAB I PENDAHULUAN A. Kebijakan Umum Peradilan

Pengadilan Negeri Sanggau merupakan badan peradilan umum yang secara organisasi, administrasi dan finansial berada dibawah kekuasaan Mahkamah Agung RI berdasarkan : -

Undang-Undang No.35 tahun 1999 tentang Peralihan Kekuasaan Organisasi, administrasi dan finansial ke Mahkamah

Kehakiman secara

Agung RI

-

Undang-Undang No. 48 Tahun 2009 Tentang Kekuasaan Kehakiman

-

Undang-Undang No.3 tahun 2009 Tentang perubahan atas Undang-Undang No.14 tahun 1985 tentang Mahkamah Agung RI

-

Undang – undang No.49 Tahun 2009 tentang perubahan atas Undang – Undang No.2 tahun 1986 tentang peradilan umum.

-

Surat Keputusan Presiden No. 21 tahun 2004 tentang Pengalihan Organisasi, administrasi dan finansial peradilan Umum. Tata Usaha Negara, dan Peradilan Agama.

-

Surat Keputusan Sekretaris Mahkamah Agung RI No.MA/SEK/07/III/2006 tentang Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Mahkamah Agung RI. Dalam pelaksanaan tugas, pokok, dan fungsi sehari – hari Pengadilan Negeri

menyelenggarakan peradilan umum yakni menerima, memeriksa, mengadili serta menyelesaikan perkara – perkara baik pidana maupun perdata dengan berpedoman Undang - Undang No. 14 Tahun 1970, Undang - Undang No. 14 tahun 1985, dan kemudian diubah dengan Undang Undang No. 5 tahun 2004 tentang Mahkamah Agung, dan Undang - Undang No.48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang – Undang Nomor 49 Tahun 2009 tentang Peradilan Umum, serta ketentuan perundang – undangan lain yang bersangkutan. Selain itu pula Pengadilan Negeri juga melayani masyarakat di bidang hukum yaitu berupa penyuluhan hukum bekerjasama dengan Pemda Kabupaten Sanggau dan Pemda Kabupaten Sekadau dengan anggaran dari Pemda dan tugas – tugas lain yang berkaitan dengan tugas Pemerintah Daerah dan Penyelenggaraan Negara sebagaimana yang telah diamanatkan oleh Undang – Undang. B. Visi dan Misi Visi Mahkamah Agung: “TERWUJUDNYA BADAN PERADILAN INDONESIA YANG AGUNG.” Misi Mahkamah Agung : 

Menjaga kemandirian badan peradilan



Memberikan pelayanan hukum yang berkeadilankepada pencari keadilan



Meningkatkan kualitas kepemimpinan badan peradilan



Meningkatkan kredibilitas dan transparansi badan peradilan

Visi Pengadilan Negeri Sanggau: “Terwujudnya badan peradilan yang agung, melalui kekuasaan kehakiman yang mandiri, efektif, efisien serta mendapat kepercayaan publik, profesional dalam memberi pelayanan


4

hukum, berkualitas, etis, terjangkau dan biaya rendah bagi masyarakat pencari keadilan serta mampu menjawab panggilan pelayanan publik.” Misi Pengadilan Negeri Sanggau: a. Mewujudkan Pengadilan yang mandiri dan independent, bebas dari campur tangan pihak lain dan transparan. b. Mewujudkan peradilan yang efektif, efisien, bermartabat, berwibawa dan dihormati. c. Meningkatkan pelayanan hukum secara prima kepada masyarakat pencari keadilan. d. Meningkatkan profesionalisme kinerja aparat Pengadilan. e. Peningkatan Teknologi Informasi terkait dengan tuntutan Transparansi Peradilan di segala Bidang. C. Rencana Strategis 1. Secara substansial strategi untuk mencapai visi dan misi Pengadilan Negeri Sanggau menggunakan strategi kombinasi/perpaduan, yaitu disamping menerapkan strategi untuk menjaga stabilitas dan efisiensi juga strategi untuk pengembangan. 2. Adapun secara operasional, Pengadilan Negeri Sanggau menerapkan strategi dengan memberdayakan kekuatan dan sekaligus menghilangkan kelemahan-kelemahan yang ada pada Pengadilan Negeri Sanggau, serta memanfaatkan peluang yang ada dan mengantisipasi tantangan yang dihadapi oleh Pengadilan Negeri Sanggau. 3. Kekuatan Pengadilan Negeri Sanggau dapat diungkapkan sebagai berikut, antara lain : a. Semangat sebagian besar pegawai untuk meningkatkan profesionalismenya cukup tinggi; b. Landasan Yuridis, berupa peraturan perundangan cukup jelas, sehingga jika peraturan perundangan tersebut dilakukan secara berkesinambungan, maka produktifitas kerja semakin baik dan berkualitas; c. Sikap perilaku sebagian besar pegawai cukup religius; d. Adanya kode etik profesi yang dapat dijadikan pedoman pembinaan pegawai ( Panca Prasetia KORPRI; Tri Prasetia Hakim Indonesia; Kode Etik Profesi Hakim; ). 4. Kendala yang dihadapi Pengadilan Negeri Sanggau dapat dikemukakan sebagai berikut : a. Masih adanya tenaga kerja yang kurang professional baik dari segi ilmu, skill ataupun etika kerja, oleh karenanya sangat dibutuhkan bimbingan masalah teknis maupun administrasi baik secara langsung maupun melalui pendidikan dan pelatihan secara berkala. b. Masih banyaknya ditemui pelanggaran hukum akibat tingkat kesadaran masyarakat yang masih rendah. c. Wilayah hukum Pengadilan Negeri Sanggau dengan luas wilayah 18.302 km 2, yang meliputi dua kabupaten yaitu kabupaten Sanggau dengan luas daerah 12.857,7 km2 dan kabupaten Sekadau dengan luas daerah 5.444,2 km2 memerlukan dukungan personil yang memadai untuk mencapai titik-titik lokasi pencari keadilan. d. Kurangnya Sumber Daya Manusia. e. Di kabupaten sanggau tidak terdapat universitas, sedangkan lokasi Kabupaten Sanggau merupakan salah satu kabupaten yang jaraknya cukup jauh dari ibukota Laporan Tahunan Pengadilan Negeri Sanggau Tahun 2015

5

provinsi Kalimantan Barat, sehingga cukup menyulitkan para pegawai pengadilan negeri sanggau untuk melanjutkan studi ke jenjang lebih lanjut. f.

Bangunan Gedung Kantor yang tidak sesuai dengan Prototype Mahkamah Agung Republik Indonesia.

5. Peluang Pengadilan Negeri Sanggau untuk dapat meraih visi dan misinya dapat dikemukakan hal-hal sebagai berikut : a. Tenaga

kerja/pegawai

yang

tersedia

pada

Pengadilan

Negeri

Sanggau

sebagiannya masih dapat dimaksimalkan kinerjanya; b. Pada Tahun 2015, anggaran belanja rutin ataupun belanja barang/modal (DIPA) Pengadilan Negeri Sanggau cukup tersedia walaupun masih banyak anggaran yang nilai satuannya belum memenuhi Standar Biaya Umum Lembaga/Instansi Pemerintah Pusat yang dikeluarkan Departemen Keuangan (Belum sesuai dengan nilai yang tertera pada usulan RKAKL 2014 Satker Pengadilan Negeri Sanggau) ; c. Pegawai honorer ada 2(dua) orang, kiranya dapat terangkat menjadi PNS dalam waktu dekat sehingga dapat menambah sumber daya manusia yang statusnya diakui oleh negara sebagai pegawai negeri sipil. 6. Adapun tantangan yang dihadapi oleh Pengadilan Negeri Sanggau dapat dikemukakan antara lain : a. Bahwa untuk mengubah kultur masyarakat yang rendah sadar hukum perlu waktu lama dengan pembinaan secara terus menerus. b. Masih sangat terbatasnya sarana dan prasarana komputer, sehingga Pengadilan Negeri Sanggau belum dapat secara penuh menerapkan Teknologi Informasi dalam rangka program Transparansi dan Akuntabilitas Publik. c. Tenaga yang menguasai TI masih terbatas serta perlu adanya pelatihan kepada seluruh karyawan Pengadilan Negeri Sanggau agar tidak gagap teknologi. d. Ruangan-ruangan

yang

tersedia

masih

minim,

sehingga

menyebabkan

ketidaknyamanan dalam bekerja.


6

BAB II STRUKTUR ORGANISASI KETUA WAKIL KETUA

HAKIM PANITERA / SEKRETARIS WAKIL PANITERA

WAKIL SEKRETARIS

PANITERA MUDA

PANITERA MUDA

PANITERA MUDA

KAUR .

PERDATA

PIDANA

HUKUM

KEPEGAWAIAN

KAUR KEUANGAN

KAUR UMUM

KELOMPOK FUNGSIONAL KEPANITERAAN PANITERA PENGGANTI

JURUSITA

Keterangan: Garis Koordinasi

: …………………

Garis Tanggungjawab

:

A. Penyusunan Alur Tupoksi Pengadilan Negeri Sanggau sebagai salah satu pelaku Kekuasaan Kehakiman mempunyai tugas pokok menerima, memeriksa, memutus dan menyelesaikan perkara di tingkat pertama bagi rakyat pencari keadilan pada umumnya, di bidang hukum perdata dan pidana (Pasal 2 Undang-undang No. 49 Tahun 2009 tentang perubahan atas Undang-undang No. 2 Tahun 1986 tentang Peradilan Umum). Fungsi : a. Sebagai pelayan hukum masyarakat pencari keadilan pada umumnya mengenai berbagai

perkara/sengketa sebagaimana diatur dalam Undang – undang no.48

tahun 2009. b. Sebagai pelaksana hukum positif bagi masyarakat pencari keadilan pada umumnya di Kabupaten Sanggau. c. Memberikan kontribusi hukum terapan dalam upaya pembangunan hukum nasional.


7

B. Penyusunan Standard Operational Procedures (SOP) ADMINISTRASI PERKARA A.

TENTANG PERKARA PERDATA

I.

Proses Penyelesaian Perkara Perdata No

Uraian Kegiatan

1.

Penggugat/kuasanya mengajukan gugatannya pada meja I / Panitera Muda Perdata Panitera Muda Perdata menerima dan meneliti kelengkapan berkas perkara apabila sudah lengkap kemudian Panitera Muda/Meja I memerinci panjar biaya perkara dengan SKUM dengan rincian untuk Penggugat 3X panggilan; Tergugat 4X panggilan Kemudian kasir menyerahkan SKUM tersebut dan nomor rekening atas nama Pengadilan Negeri kepada Penggugat/kuasanya untuk membayar panjar ongkos Perkara pada Bank yang telah ditunjuk (BRI) Setelah panjar ongkos perkara dibayar kemudian oleh Penggugat/kuasanya diserahkan kepada kasir bukti setor untuk dibukukan dalam buku jurnal keuangan Perdata yang kemudian dilampirkan dalam berkas perkara selanjutnya diserahkan pada Meja II untuk didaftar dan ditulis dalam buku register induk Selanjutnya berkas yang telah diregister tersebut dibuatkan Penetapan Majelis Hakim dan Panitera Pengganti yang kemudian diparaf oleh Wakil Panitera untuk diteruskan pada Ketua Pengadilan Negeri Berkas yang telah diparaf oleh Wakil Panitera tersebut diteruskan kepada Ketua Pengadilan Negeri untuk menunjuk Majelis Hakim yang akan menyidangkan dan Panitera/Sekretaris menunjuk Panitera Pengganti yang akan bersidang Kemudian berkas yang telah ditunjuk Majelis Hakimnya tersebut dikembalikan ke kepaniteraan Perdata kemudian diserahkan pada Ketua Majelis Hakim untuk ditetapkan hari sidangnya

2.

3.

4.

5.

6.

7.

8.

Majelis Hakim mempelajari berkas perkara

9.

Majelis Hakim / Panitera Pengganti yang bersangkutan menyerahkan berkas pada Jurusita/Jurusita Pengganti untuk memanggil para pihak dalam kota minimal 3 hari kerja, untuk luar kota 14 hari kerja dan untuk luar daerah 30 hari kerja Sidang pertama oleh Majelis Hakim mempersilakan para pihak untuk menunjuk mediator

10. 11.

Para pihak hadir untuk Mediasi

12.

Apabila tercapai perdamaian, kemudian dibuat putusan perdamaian (akta vandading) Panitera pengganti meminutasi berkas perkara tersebut dan menyerahkan pada kepaniteraan Perdata (apabila tercapai perdamaian)

13. 14.

Waktu Penyelesaian

3 Hari Kerja

3 Hari Kerja

7 Hari Kerja

1 Hari Kerja ± 40 Hari Kerja 7 Hari Kerja 7 Hari Kerja

Apabila Mediasi dinyatakan gagal, maka pemeriksaan perkara dilanjutkan

II. Sidang Dilanjutkan Karena Mediasi Gagal Waktu

No

Uraian Kegiatan

1.

7 Hari Kerja

3.

Sidang dibuka kembali untuk pembacaan gugatan, kemudian ditunda untuk jawaban dari Tergugat Setelah Tergugat menyerahkan jawabannya atas gugatan Penggugat kemudian Penggugat mengajukan Replik Sesudah Penggugat mengajukan Replik kemudian Tergugat ajukan Duplik

4.

Setelah selesai tahap jawab menjawab selanjutnya pembuktian tertulis/surat

14 Hari Kerja

2.


Penyelesaian

7 Hari Kerja 7 Hari Kerja

8

5.

diberi kesempatan pihak Penggugat Setelah itu diberi kesempatan pada Tergugat untuk mengajukan bukti tertulisnya

6.

Selanjutnya diadakan pemeriksaan pada objek sengketa/sidang lapangan

7.

Selanjutnya pihak Penggugat diberi kesempatan untuk mengajukan saksi-saksi

14 Hari Kerja

8.

Kemudian kesempatan Tergugat mengajukan saksi-saksi

14 Hari Kerja

9.

Bila ada bukti tambahan/bila diperlukan atas permintaan pihak-pihak dapat diajukan

14 Hari Kerja


(Penggugat 7 Hari; Tergugat 7 Hari)

10.

Apabila tidak ada lagi maka sampai pada kesimpulan

14 Hari Kerja

11.

Kemudian Majelis Hakim bermusyawarah untuk menunda persidangan untuk Putusan

14 Hari Kerja

12.

Panitera Pengganti menyelesaikan perkara selanjutnya di Minutasi

30 Hari Kerja

Catatan :

III.

-

Salinan putusan harus sudah diterima oleh pihak-pihak 14 hari kerja setelah tanggal putusan

-

Apabila mediasi gagal Perkara di putus paling lama ± 160 hari kerja sejak mediasi dinyatakan gagal

-

Apabila mediasi berhasil, Perkara di putus paling lama ± 60 hari kerja sejak sidang pertama

Perkara Perdata Yang Dimohonkan Banding

No

Uraian Kegiatan

1.

Pemohon/kuasanya menyatakan banding terhadap suatu perkara dalam tenggang waktu 14 hari setelah perkara diputus / setelah pemberitahuan Putusan Panitera Muda Perdata menerima permohonan banding dari Pemohon/kuasanya kemudian memperinci panjar biaya perkara banding dituangkan dalam SKUM dan memberi nomor Pemohon/kuasanya membayar biaya perkara banding sesuai SKUM pada bank yang telah ditunjuk Setelah itu Pemohon/kuasanya menyerahkan bukti setor pada kasir untuk dibukukan dalam jurnal yang bersangkutan, kemudian petugas Meja III membuat pernyataan banding yang ditandatangani oleh Pemohon dihadapan Panitera dan selanjutnya oleh petugas Meja III membukukan dalam register yang bersangkutan Selanjutnya Wakil Panitera menunjuk Jurusita/Jurusita Pengganti yang akan memberitahu adanya permohonan banding kepada pihak lawan Jurusita/Jurusita Pengganti memberitahukan adanya banding pada pihak lawan Jurusita/Jurusita Pengganti menyerahkan memori banding pada terbanding

2.

3. 4.

5.

6. 7.

8. 9.

Jurusita/Jurusita Pengganti menyerahkan Kontra Memori Banding pada terbanding Kedua belah pihak diberi kesempatan memeriksa berkas (inzage)

Waktu Penyelesaian

Keterangan

1 Hari Kerja

1 Hari Kerja


Sejak Pernyataan Banding


10.

Sejak Berkas siap dikirim ke Pengadilan Tinggi

30 Hari Kerja

Permohonan Banding diajukan


9

IV.

Perkara Perdata Yang Dimohonkan Kasasi

No

Uraian Kegiatan

1.

Pemberitahuan Putusan Banding kepada para pihak

2.

Permohonan Kasasi

Waktu Penyelesaian

Keterangan

Sejak 14 Hari Kerja

Pemberitahuan Putusan Banding

3.

4. 5.

6.

Pemohon/kuasa mengajukan permohonan, kemudian oleh Panitera Muda Perdata diperinci biaya Kasasi dalam SKUM Kemudian pemohon/kuasa menyetor biaya Kasasi sesua SKUM pada bank yang telah ditunjuk Setelah itu pemohon menyerahkan bukti setor biaya Kasasi pada petugas kasir di Kepaniteraan Perdata, lalu petugas Meja III membuat pernyataan Kasasi yang ditanda tangani oleh Pemohon/kuasanya dihadapan Panitera dan selanjutnya ditandatangani oleh Panitera dan selanjutnya oleh petugas meja II dibukukan dalam register yang bersangkutan Pemberitahuan permohonan kasasi oleh Jurusita/Jurusita Pengganti pada termohon Kasasi

1 Hari Kerja

Terhitung sejak 7 Hari Kerja

Menyatakan Kasasi

7.

Penerimaan memori Kasasi

14 Hari Kerja

8.

Penyampaian memori Kasasi pada termohon kasasi oleh Jurusita/Jurusita Pengganti Penerimaan Kontra Memori Kasasi

7 Hari Kerja

9.

14 Hari Kerja

10.

Sejak Kontra Penyerahan Kontra Memori Kasasi kepada pemohon Kasasi

7 Hari Kerja

Memori Kasasi Diterima

11.

Berkas siap dikirim ke Mahkamah Agung

V.

Delegasi Waktu

No

Uraian Kegiatan

1.

Permintaan bantuan panggilan/pemberitahuan ke Pengadilan Negeri lain/Delegasi diselesaikan paling lama 3 (tiga) hari kerja Penyelesaian permintaan bantuan tersebut harus sudah dijalankan, setelah permintaan bantuan tersebut diterima paling lama 3 (tiga) hari kerja

3 Hari Kerja

Pengiriman kembali kepada Pengadilan Negeri pemohon bantuan diselesaikan 1 (satu) hari kerja setelah dilaksanakan Wakil Panitera melakukan pengawasan terhadap kinerja Jurusita apabila sudah benar-benar melakukan tugasnya tepat waktu dan diharuskan kepada Jurusita apabila telah melaksanakan tugasnya melapor kepada Wakil Panitera dengan memperlihatkan relaas/hasil pekerjaannya Setiap Pengadilan Negeri membentuk tim delegasi untuk melaksanakan delegasi dari Pengadilan Negeri Pemohon

1 Hari Kerja

2.

3. 4.

5.


Penyelesaian

3 Hari Kerja

1 Hari Kerja

1 Hari Kerja

10

VI.

Sita

No

Uraian Kegiatan

1.

Panitera Muda Perdata meneliti kelengkapan berkas dan menghitung panjar biaya (SKUM) setelah menerima salinan penetapan sita jaminan dari Majelis Hakim hari itu juga/paling lama 2 (dua) hari kerja Kepaniteraan Perdata mempersiapkan penunjukan jurusita pada hari itu juga/paling lama 2 (dua) hari kerja setelah membayar panjar biaya (SKUM) dan mencatatnya kedalam buku register penyitaan

2.

3. 4. 5. 6.

VII.

Jurusita melaksanakan sita jaminan setelah menerima berkas sita jaminan dari Kepaniteraan Perdata paling lama 2 (dua) hari kerja Pendaftaran salinan berita acara sita oleh jurusita pada kantor pertanahan kabupaten/kota pada hari itu juga/paling lama 2 (dua) hari kerja Pengadilan Negeri penerima delegasi sita dari Pengadilan Negeri lain dilaksanakan paling lama 7 (tujuh) hari kerja Jurusita menyerahkan berkas sita jaminan kepada kepaniteraan perdata setelah pelaksanaan sita jaminan paling lama 1 (satu) hari kerja

Penyelesaian 2 Hari Kerja

2 Hari Kerja

2 Hari Kerja 2 Hari Kerja 7 Hari Kerja 1 Hari Kerja

Eksekusi

No

Uraian Kegiatan

1.

a. Aanmaning Surat masuk permohonan eksekusi, di disposisi Ketua Pengadilan Negeri dan Panitera pada hari yang sama dengan surat masuk Panitera Muda Perdata meneliti kelengkapan berkas dan menghitung panjar biaya (SKUM) setelah menerima disposisi Ketua Pengadilan Negeri/Panitera, dan mencatatnya kedalam register eksekusi setelah menerima disposisi Kepaniteraan Muda Perdata mempersiapkan penetapan Ketua Pengadilan setelah pemohon membayar panjar biaya (SKUM) Penyerahan berkas Aan Maning/peneguran oleh bagian eksekusi kepada Ketua Pengadilan Negeri untuk ditetapkan hari dan tanggal peneguran Panitera menunjuk Jurusita untuk melakukan panggilan Hari dan tanggal Aan Maning diperhitungkan untuk didalam wilayah hukum Pengadilan Negeri dan apabila tempat tinggal termohon berada diluar wilayah hukum Pengadilan Negeri yang bersangkutan disesuaikan dengan jarak dan wilayah Jurusita melakukan panggilan terhadap termohon sebelum hari dan tanggal peneguran yang telah ditetapkan Panitera membuat berita acara peneguran setelah peneguran dilaksanakan b. Eksekusi Membayar Sejumlah Uang Ketua Pengadilan Negeri membentuk tim Telaah dan bertugas membuat telaah resume Panitera Muda Perdata meneliti kelengkapan berkas dan menghitung panjar biaya (SKUM) setelah menerima disposisi dari Ketua Pengadilan Negeri/Panitera, dan mencatatnya kedalam buku register eksekusi setelah menerima disposisi Kepaniteraan Muda Perdata/Bagian eksekusi mempersiapkan Penetapan Ketua Pengadilan Negeri setelah pemohon membayar panjar biaya (SKUM) untuk selanjutnya dibuatkan penetapan sita eksekusi Ketua Pengadilan Negeri/Panitera meneliti penetapan sita eksekusi untuk ditandatangani oleh Ketua Pengadilan Negeri Panitera menunjuk jurusita untuk melakukan sita eksekusi

2.

Waktu


Waktu Penyelesaian


2 Hari Kerja 2 Hari Kerja 2 Hari Kerja -



2 Hari Kerja


11

-

B.

Jurusita melaksanakan sita eksekusi setelah menerima berkas sita eksekusi dari bagian eksekusi Jurusita menyerahkan berita acara sita eksekusi kepada bagian eksekusi perdata setelah pelaksanaan sita eksekusi c. Eksekusi Riii/Pengosongan Panitera Muda Perdata meneliti kelengkapan berkas dan menghitung panjar biaya (SKUM) setelah menerima disposisi dari Ketua Pengadilan Negeri/Panitera Sekretaris Kepaniteraan Muda Perdata/bagian eksekusi mempersiapkan penetapan Ketua Pengadilan Negeri setelah pemohon membayar panjar biaya (SKUM) untuk selanjutnya dibuatkan penetapan eksekusi Ketua Pengadilan Negeri/Panitera meneliti penetapan eksekusi untuk ditandatangani oleh Ketua Pengadilan Negeri Panitera menunjuk jurusita Panitera/Wakil Panitera melaksanakan rapat koordinasi setelah menerima berkas eksekusi dari bagian eksekusi Panitera memberitahukan tentang resume jadwal pelaksanaan eksekusi kepada para pihak sebelum hari dan tanggal pelaksanaan eksekusi Jurusita menyerahkan berita acara eksekusi kepada Panitera setelah eksekusi d. Eksekusi Lelang Panitera Muda Perdata meneliti kelengkapan berkas dan menghitung panjar biaya (SKUM) setelah menerima disposisi dari Ketua Pengadilan Negeri/Panitera Kepaniteraan Perdata atau bagian eksekusi mempersiapkan penetapan Ketua Pengadilan Negeri setelah pemohon membayar panjar biaya (SKUM) untuk selanjutnya dibuatkan penetapan eksekusi lelang Ketua Pengadilan Negeri/Panitera meneliti penetapan eksekusi lelang untuk ditandatangani oleh Ketua Pengadilan Negeri Kepaniteraan Muda Perdata atau bagian eksekusi mempersiapkan surat permohonan pelaksanaan lelang kepada kantor lelang setelah penetapan ditandatangani TENTANG PERKARA PIDANA

I.

Proses Penyelesaian Perkara Pidana (Acara Pemeriksaan Biasa)

3.

4.

No

Uraian Kegiatan

1.

Perkara yang diajukan oleh Jaksa Penuntut Umum (JPU) dengan acara biasa diterima di Kepaniteraan Pidana, dan Kepaniteraan Pidana meneliti kelengkapannya dan setelah dinyatakan lengkap diberi nomor perkara serta diregister kedalam buku register induk Kepaniteraan Pidana membuat penetapan penunjukan Majelis Hakim dan penunjukan Panitera Pengganti dan diajukan kepada Ketua Pengadilan melalui WAPAN dan PANSEK Panitera menyerahkan berkas kepada Ketua Pengadilan Negeri untuk menunjuk Majelis Hakim dan selanjutnya Panitera menunjuk Panitera Pengganti dan kemudian berkas perkara diserahkan kepada Wakil Panitera untuk diserahkan kepada Kepaniteraan Pidana Kepaniteraan pidana menyerahkan berkas perkara kepada Ketua Majelis Hakim yang menangani perkara tersebut Ketua Majelis Hakim menerima berkas perkara tersebut dan dicatat dalam buku agenda hakim dan setelah dibaca kemudian diserahkan kepada Anggota Majelis Hakim I untuk membaca dan meneliti berkas tersebut Hakim Anggota Majelis I setelah menerima berkas tersebut lalu dicatat dalam buku agenda hakim kemudian memeriksa berkas tersebut untuk diteliti dan selanjutnya diserahkan kepada Anggota Majelis Hakim II

2.

3.

4. 5.

6.


3 Hari Kerja 1 Hari Kerja 2 Hari Kerja

2 Hari Kerja

2 Hari Kerja 1 Hari Kerja 3 Hari Kerja 1 Hari Kerja 1 Hari Kerja 2 Hari Kerja

2 Hari Kerja


Waktu Penyelesaian

1 Hari Kerja

1 Hari Kerja

1 Hari Kerja

12

7.

8.

9.

10. 11. 12.

13.

14. 15.

Hakim Anggota Majelis II setelah menerima berkas tersebut lalu dicatat dalam buku agenda hakim kemudian memeriksa berkas tersebut untuk diteliti dan selanjutnya diserahkan kepada Ketua Majelis Hakim Ketua Majelis Hakim menetapkan sidang pertama dan menyerahkan berkas perkara kepada Panitera Pengganti untuk membuat penetapan hari sidang dan penetapan penahanan dan kemudian diserahkan kepada Kepaniteraan Pidana Kepaniteraan Pidana menerima penetapan hari sidang dan penetapan penahanan dan selanjutnya Kepaniteraan Pidana menyerahkan kepada Sub. Bagian Umum untuk dikirim kepada Kejaksaan Negeri dan Rutan serta Terdakwa atau Penasehat Hukum Panitera Pengganti membuat Berita Acara apakah persidangan selesai pada hari sidang berikutnya atau 7 (tujuh) hari dari sidang terakhir Pemeriksaan persidangan harus selesai dan diputus dalam waktu 3 (tiga) bulan kecuali perkara pidana khusus Majelis Hakim sudah harus siap konsep putusan yang akan diucapkan dan panitera pengganti setelah selesai putusan diucapkan wajib melaporkan amar putusannya kepada kepaniteraan pidana pada hari itu juga Majelis Hakim/Panitera Pengganti wajib menyelesaikan dan menyerahkan petikan putusan kepada kepaniteraan pidana pada hari itu juga atau paling lama hari kerja berikutnya Kepaniteraan Pidana menyerahkan petikan putusan kepada Penuntut Umum dan Rutan serta terdakwa atau Penasehat Hukumnya Majelis Hakim dan Panitera Pengganti wajib menyelesaikan minutasi paling lama 14 hari setelah putusan diucapkan

1 Hari Kerja

1 Hari Kerja

7 Hari Kerja

1 Hari Kerja

1 Hari Kerja

14 Hari setelah Putusan

Catatan : 1.

Secara kasuatis dalam perkara-perkara tertentu tenggang waktu tersebut dapat disimpangi karena tingkat kesulitannya, akan tetapi tetap harus diputus dan diselesaikan selambat-lambatnya dalam waktu 6 (enam) bulan sejak perkara diregister di Pengadilan Negeri.

2. Terhadap perkara yang terdakwanya ditahan oleh Majelis Hakim memutuskan perkaranya 10 (sepuluh) hari sebelum tahanannya berakhir. Proses Penyelesaian Perkara Pidana (Acara Pemeriksaan Singkat) No

Uraian Kegiatan

1.

Perkara yang diajukan oleh Jaksa Penuntut Umum (JPU) dengan acara singkat diterima di Kepaniteraan Pidana, dan Kepaniteraan Pidana meneliti kelengkapannya Kepaniteraan Pidana membuat penetapan penunjukan Majelis Hakim dan penunjukan Panitera Pengganti dan diajukan kepada Ketua Pengadilan melalui WAPAN dan PANSEK Panitera menyerahkan berkas kepada Ketua Pengadilan Negeri untuk menunjuk Majelis Hakim dan selanjutnya Panitera menunjuk Panitera Pengganti dan kemudian berkas perkara diserahkan kepada Wakil Panitera untuk diserahkan kepada Kepaniteraan Pidana Kepaniteraan pidana menyerahkan berkas perkara kepada Ketua Majelis Hakim untuk dicatat dalam buku agenda Hakim Ketua Majelis Hakim menyerahkan kepada Anggota Majelis Hakim I untuk dicatat dalam buku agenda hakim Hakim Anggota Majelis I setelah menerima berkas tersebut lalu dicatat dalam buku agenda hakim selanjutnya menyerahkan kepada Anggota Majelis Hakim II yang juga membaca dan mencatat, lalu diserahkan kembali kepada Ketua Majelis

2.

3.

4. 5. 6.


Waktu Penyelesaian

1 Hari Kerja

1 Hari Kerja

13

7. 8.

9.

10.

11. 12.

13.

14. 15.

Ketua Majelis Hakim, selanjutnya menyerahkan berkas perkara kepada Panitera Pengganti Setelah pemeriksaan dan selesai sidang Panitera Pengganti melaporkan kepada Kepaniteraan Pidana untuk diregister kedalam buku register induk dan diberi nomor perkara Apabila pada hari persidangan yang ditentukan oleh JPU, terdakwa dan saksisaksi tidak hadir, maka berkas perkara dikembalikan kepada Penuntut Umum secara langsung tanpa penetapanm namun sebaiknya dengan buku pengantar (ekspedisi) Apabila terdakwa ditahan, maka Panitera Pengganti membuat penetapan penahanan Hakim (pasal 26 (1) KUHAP) terhitung sejak didaftarkan di register Pengadilan Negeri Putusan perkara pidana singkat tidak dibuat secara khusus tetapi dicatat dalam berita acara sidang Majelis Hakim sudah harus siap konsep putusan yang akan diucapkan dan panitera pengganti setelah selesai putusan diucapkan wajib melaporkan amar putusannya kepada kepaniteraan pidana pada hari itu juga Majelis Hakim/Panitera Pengganti wajib menyelesaikan dan menyerahkan petikan putusan kepada kepaniteraan pidana pada hari itu juga atau paling lama hari kerja berikutnya Kepaniteraan Pidana menyerahkan petikan putusan kepada Penuntut Umum dan Rutan serta terdakwa atau Penasehat Hukumnya Majelis Hakim dan Panitera Pengganti wajib menyelesaikan minutasi paling lama 14 hari setelah putusan diucapkan

1 Hari Kerja

1 Hari Kerja

1 Hari Kerja

1 Hari Kerja

14 Hari setelah Putusan

Proses Penyelesaian Perkara Pidana (Acara Pemeriksaan Cepat/Tipiring) No

Uraian Kegiatan

1.

Perkara yang diajukan oleh Penyidik dengan acara Pemeriksaan Cepat/ringan yang mana sehari-hari persidangan telah ditetapkan oleh Ketua/Wakil Ketua Pengadilan Negeri diregister dalam buku induk setelah perkara diputus Kepaniteraan Pidana membuat penetapan penunjukan Hakim dan penunjukan Panitera Pengganti dan diajukan kepada Ketua Pengadilan melalui WAPAN dan PANSEK Panitera menyerahkan berkas kepada Ketua Pengadilan Negeri untuk menunjuk Hakimnya dan selanjutnya Panitera menunjuk Panitera Pengganti dan kemudian berkas perkara diserahkan kepada Wakil Panitera untuk diserahkan kepada Kepaniteraan Pidana Kepaniteraan pidana menyerahkan berkas perkara kepada Hakim

2.

3.

4. 5.

6. 7.

8.

Setelah Hakim memutus perkara, lalu Panitera pengganti melaporkan kepada kepaniteraan pidana untuk diregister di buku register induk dan petugas register membawa register pada Hakim untuk ditandatangani oleh Hakim serta Panitera pengganti Apabila terdakwa dan saksi-saksi tidak hadir pada hari sidang yang telah ditentukan maka diputus tanpa hadirnya terdakwa (Verstek) Hakim dan Panitera Pengganti membuat kutipan putusan dan selanjutnya Panitera Pengganti menyerahkan kepada kepaniteraan untuk dikirim ke penyidik / penuntut umum Catatan putusan yang dibuat oleh Hakim Pengadilan dalam daftar catatan perkara yang diketik oleh Panitera Pengganti dan berkas perkara diserahkan di Kepaniteraan pidana


Waktu Penyelesaian

1 Hari Kerja

1 Hari Kerja

1 Hari Kerja

14

Proses Penyelesaian Perkara Pidana (Acara Cepat/Lalu Lintas Jalan) Waktu

No

Uraian Kegiatan

1.

6.

Perkara pidana cepat lalu lintas dilimpahkan oleh penyidik Lantas dan Kepaniteraan Pidana meneliti kelengkapan berkas dan barang bukti Kepaniteraan Pidana membuat penetapan penunjukan Hakim dan penunjukan Panitera Pengganti dan diajukan kepada Ketua Pengadilan melalui WAPAN dan PANSEK Panitera menyerahkan berkas kepada Ketua Pengadilan Negeri untuk menunjuk Hakimnya dan selanjutnya Panitera menunjuk Panitera Pengganti dan kemudian berkas perkara diserahkan kepada Wakil Panitera untuk diserahkan kepada Kepaniteraan Pidana Kepaniteraan pidana menyerahkan berkas perkara kepada Hakim dan Hakim selanjutnya menyerahkan kembali kepada Panitera Pengganti Setelah Hakim memutus perkara, kemudian panitera pengganti menyerahkan berkas perkara tilang kepada kepaniteraan pidana untuk diregister dalam buku register induk Petugas register mencatat perkara tilang tersebut didalam buku register induk

7.

Bagi terpidana yang tidak hadir diputus verstek

8.

Panitera menyampaikan putusan verstek kepada terpidana dan terpidana dapat mengajukan perlawanan atas putusan Pengadilan Negeri

9.

Panitera memberitahukan perlawanan tersebut kepada penyidik

10.

Perlawanan diajukan dalam tenggang waktu 7 (tujuh) hari setelah putusan diberitahukan secara sah kepada terdakwa

7 Hari Kerja

11.

Hakim menetapkan hari sidangnya untuk memutus perlawanan tersebut

1 Hari Kerja

2.

3.

4. 5.

12.

II.

Kepaniteraan pidana menyerahkan berkas perkara tilang kepada Kejaksaan yang telah diregister dan diberi nomor perkara yang berwarna putih, sedangkan warna kuning diserahkan kembali kepada kepolisian sedangkan biru untuk arsip Pengadilan Negeri Proses Penyelesaian Banding di Pengadilan Negeri

No

Uraian Kegiatan

1.

Pernyataan Banding paling lambat disampaikan 7 (tujuh) hari setelah Putusan diucapkan atau setelah diberitahukan kepada terdakwa yang tidak hadir dan Panitera membuatkan akta pernyataan Banding yang ditanda tangani pemohon banding dan Panitera pada hari itu juga di Register dalam buku register induk dan buku register banding Apabila terdakwa dalam status tahanan maka Panitera membuat laporan banding ke Pengadilan Tinggi dan harus disampaikan pada hari itu juga atau paling lambat hari kerja berikutnya Panitera membuat akta pemberitahuan pernyataan banding kepada terbanding dan pada hari tu juga di register dalam register induk dan register banding Panitera Pengganti menyerahkan minutasi perkara kepada Panitera Muda Pidana dalam waktu 7 (tujuh) hari setelah permohonan banding diajukan dan pada hari itu juga petugas register mencatat dalam register induk dan register banding dan setiap putusan harus disertai softcopy putusan Panitera memberitahukan kepada Pemohon banding untuk mempelajari berkas perkara sebelum berkas perkara dikirim ke Pengadilan Tinggi dengan tenggang waktu 7 (tujuh) hari dan petugas register mencatat dalam register induk dan register banding tersebut Pengiriman berkas Perkara ke Pengadilan Tinggi sejak pernyataan banding diterima (tanpa menunggu memori banding) paling lama 14 (empat belas) hari

2.

3. 4.

5.

6.


Penyelesaian

1 Hari Kerja

1 Hari Kerja

1 Hari Kerja

Waktu Penyelesaian

1 Hari Kerja

3 Hari Kerja

1 Hari Kerja

1 Hari Kerja

15

7.

8.

9.

10.

11.

12.

13.

III.

Jika permohonan banding dicabut Panitera harus memberitahukan kepada Pengadilan Tinggi dan terbanding pada hari itu juga atau paling lama pada hari kerja berikutnya Kepaniteraan menyerahkan berkas perkara banding yang terdiri dari bundle “A” dan “B” disertai softcopy putusan kepada Sub. Bagian Umum untuk dikirim Bila Pemohon banding menyerahkan memori banding, maka Panitera membuat akta penyerahan memori banding kepada termohon banding dan pada hari itu juga petugas register mencatat dalam buku register induk dan buku register banding Apabila terbanding menyerahkan kontra memori banding, maka Panitera membuat akta penyerahan kontra memori banding kepada pembanding dan pada hari itu juga petugas register mencatat dalam buku register induk dan buku register banding Apabila berkas banding telah dikirim ke Pengadilan Tinggi, maka memori banding dan akta penyerahan memori banding serta kontra memori banding dan akta penyerahan kontra memori banding dikirim ke Pengadilan Tinggi untuk kelengkapan berkas banding dan dalam hal ini diserahkan kepada Sub. Bagian Umum untuk di kirim ke Pengadilan Tinggi Putusan banding disampaikan kepada Penuntut Umum dan terdakwa setelah dicatat dalam register induk dan register banding Panitera membuat akta pemberitahuan putusan Pengadilan Tinggi Dalam setiap putusan Pengadilan Tinggi harus dilampirkan softcopy untuk kelengkapan perkara kasasi apabila tidak ada yang bermohon kasasi maka softcopy (CD) menjadi arsip Pengadilan Negeri

Uraian Kegiatan

1.

Pernyataan Kasasi paling lambat disampaikan 14 (empat belas) hari setelah putusan diucapkan atau setelah putusan Pengadilan Negeri / Pengadilan Tinggi diberitahukan kepada Penuntut Umum dan Terdakwa Panitera membuatkan akta penyataan Kasasi yang ditanda tangani oleh pemohon kasasi dan Panitera dan pada hari itu juga petugas register mencatat dalam register induk dan register kasasi Panitera membuat akta pemberitahuan pernyataan Kasasi kepada termohon kasasi dan pada hari itu juga di register dalam register induk dan register kasasi Bagi terdakwa dalam status ditahan maka Panitera membuat laporan kasasi kepada Mahkamah Agung R.I dan dikirimkan pada hari itu juga atau pada hari kerja berikutnya Perkara kasasi yang diputus bebas maka putusannya diserahkan ke Panitera Muda Pidana dalam waktu 7 (tujuh) hari setelah permohonan kasasi diajukan dan dilengkapi dengan CD putusan dan hari itu juga atau paling lambat hari kerja berikutnya petugas register mencatat di register induk dan register perkara kasasi pada kolom minutasi Pemohon Kasasi wajib menyerahkan memori kasasi paling lambat dalam waktu 14 (empat belas) hari dan Panitera membuatkan tanda terima memori kasasi dan pada hari itu juga petugas register mencatat dalam register induk dan register perkara kasasi atau paling lambat hari kerja berikutnya Memori Kasasi diserahkan kepada termohon kasasi selambat-lambatnya dalam waktu 2 (dua) hari setelah memori kasasi diterima

3.

4.

5.

6.

7.

1 Hari Kerja

2 Hari Kerja

Proses Penyelesaian Kasasi Pidana di Pengadilan Negeri

No

2.

1 Hari Kerja

8.

Panitera membuatkan akta penyerahan memori kasasi kepada termohon kasasi

9.

Termohon Kasasi mengajukan kontra memori kasasi dalam waktu 14 (empat belas) hari setelah memori kasasi diterima


Waktu Penyelesaian

1 Hari Kerja

2 Hari Kerja

1 Hari Kerja

1 Hari Kerja

16

10.

11. 12.

13.

14.

15.

IV.

Panitera membuatkan akta tanda terima kontra memori kasasi dan pada hari itu juga petugas register mencatat di register induk dan register perkara kasasi atau paling lambat pada hari kerja berikutnya Panitera membuatkan akta penyerahan kontra memori kasasi kepada pemohon kasasi Panitera sebelum perkara kasasi dikirim ke Mahkamah Agung R.I, memberitahukan kepada pemohon kasasi untuk mempelajari berkas perkara dalam tenggang waktu 7 (tujuh) hari, petugas register mencatat dalam register induk dan register perkara kasasi Setelah tenggang waktu berakhir maka berkas perkara bundle “A” dan bundle “B” yang dilengkapi dengan CD putusan Pengadilan Negeri/Pengadilan Tinggi diserahkan oleh Panitera Muda Pidana kepada Sub. Bagian Umum untuk dikirim ke Mahkamah Agung R.I Putusan Kasasi diberitahukan kepada Penuntut Umum dan terdakwa setelah berkas diterima Mahkamah Agung R.I dan Panitera menyerahkan akta pemberitahuan putusan kasasi kepada Mahkamah Agung R.I Setelah putusan Mahkamah Agung R.I tersebut diberitahukan kepada JPU dan terdakwa selanjutnya petugas register mencatat dalam buku register induk dan buku register perkara kasasi

Uraian Kegiatan

1.

Perkara yang diajukan oleh Jaksa Penuntut Umum (JPU) dengan acara biasa diterima di Kepaniteraan Pidana, dan Kepaniteraan Pidana meneliti kelengkapannya dan setelah dinyatakan lengkap diberi nomor perkara serta diregister kedalam buku register induk Kepaniteraan Pidana membuat penetapan penunjukan Majelis Hakim dan penunjukan Panitera Pengganti dan diajukan kepada Ketua Pengadilan melalui WAPAN dan PANSEK Panitera menyerahkan berkas kepada Ketua Pengadilan Negeri untuk menunjuk Majelis Hakim dan selanjutnya Panitera menunjuk Panitera Pengganti dan kemudian berkas perkara diserahkan kepada Wakil Panitera untuk diserahkan kepada Kepaniteraan Pidana Kepaniteraan pidana menyerahkan berkas perkara kepada Ketua Majelis Hakim yang menangani perkara tersebut Ketua Majelis Hakim menerima berkas perkara tersebut dan dicatat dalam buku agenda hakim dan setelah dibaca kemudian diserahkan kepada Anggota Majelis Hakim I untuk membaca dan meneliti berkas tersebut Hakim Anggota Majelis I setelah menerima berkas tersebut lalu dicatat dalam buku agenda hakim kemudian memeriksa berkas tersebut untuk diteliti dan selanjutnya diserahkan kepada Anggota Majelis Hakim II Hakim Anggota Majelis II setelah menerima berkas tersebut lalu dicatat dalam buku agenda hakim kemudian memeriksa berkas tersebut untuk diteliti dan selanjutnya diserahkan kepada Ketua Majelis Hakim

3.

4. 5.

6.

7.

V.

Waktu Penyelesaian

2 Hari Kerja

16 Hari Kerja

1 Hari Kerja

Proses Penyelesaian GRASI di Pengadilan Negeri

No

Uraian Kegiatan

1.

Permohonan Grasi diajukan secara tertulis oleh terpidana, Kuasa Hukumnya atau keluarganya dengan persetujuan terdakwa atas putusan Pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap dengan pidana penjara paling rendah 2 (dua) tahun Salinan Permohonan Grasi disampaikan kepada Pengadilan Negeri setempat yang

2.

1 Hari Kerja

Proses Penyelesaian Peninjauan Kembali di Pengadilan Negeri

No

2.

2 Hari Kerja


Waktu Penyelesaian

17

3.

4. 5. 6.

7.

8.

VI.

memutus perkara pada tingkat pertama untuk selanjutnya diteruskan kepada Ketua Mahkamah Agung Sub. Bagian Umum yang menerima salinan Permohonan Grasi dari terpidana atau Penasehat Hukumnya atau keluarga terpidana mengagendakan lalu segera menyampaikan kepada Ketua Pengadilan Negeri melalui Panitera Ketua memberi instruksi dalam lembaran disposisi dan selanjutnya diteruskan kepada Panitera Panitera memberi instruksi dalam lembaran disposisi kemudian diteruskan kepada Panmud Pidana melalui Sub. Bagian Umum Panitera Muda Pidana berdasarkan instruksi dari Ketua Pengadilan melalui Panitera, mencatat dan mempersiapkan kelengkapannya berupa berkas perkara terpidana dan softcopy salinan putusan Panitera dalam jangka waktu paling lambat 20 (dua puluh) hari terhitung sejak tanggal diterimanya permohonan, mengirim salinan permohonan dan berkas perkara serta foto copy salinan putusan untuk diteruskan kepada Mahkamah Agung R.I Panitera Muda Pidana menyerahkan kepada Sub. Bagian Umum untuk mengirim berkas perkara Grasi melalui Pos dan Giro

Waktu

Uraian Kegiatan

1.

Kaur Umum menerima surat dari Kepolisian dan Kejaksaan Negeri tentang permintaan perpanjangan penahanan dan diagendakan yang selanjutnya diserahkan kepada Ketua Pengadilan Negeri atau Wakil Ketua Pengadilan Negeri Ketua / Wakil Ketua Pengadilan Negeri menerima surat tersebut, selanjutnya di disposisi kepada Panitera untuk ditindak lanjuti Panitera setelah menerima surat tersebut segera mendisposisi untuk dilaksanakan oleh Wakil Panitera Wakil Panitera mempelajari perintah tersebut selanjutnya diteruskan kepada Panitera Muda Pidana untuk segera membuatkan surat penetapan dimaksud Panitera Muda Pidana segera membuat penetapan penahanan dan diserahkan kepada Ketua / Wakil Ketua Pengadilan Negeri untuk ditandatangani Ketua / Wakil Ketua Pengadilan Negeri setelah menanda tangani penetapan penahanan tersebut kemudian diserahkan kembali kepada Panitera Muda Pidana Panitera Muda Pidana setelah menerima surat dari Ketua / Wakil Ketua Pengadilan Negeri selanjutnya salinan penetapan penahanan dan surat pengantar pengiriman ditandatangani oleh Panitera atau Wakil Panitera Panitera atau Wakil Panitera setelah menandatangani salinan penetapan penahanan dan surat pengantar selanjutnya diserahkan kembali kepada Panitera Muda Pidana Panitera Muda Pidana setelah dicatat dalam buku agenda surat keluar kemudian diserahkan ke Bagian Umum Sub. Bagian Umum kemudian mengirim surat tersebut melalui Pos yang sebelumnya dicatat dalam agenda surat keluar

3. 4.

5. 6.

7.

8.

9. 10.

VII.

Penyelesaian

3 Hari Kerja

Laporan-Laporan Kepaniteraan Pidana

No

Uraian Kegiatan

1.

Laporan bulanan kegiatan hakim untuk disampaikan kepada Pengadilan Tinggi Laporan bulanan keadaan perkara pidana untuk diserahkan kepada Panitera Muda Hukum

2.

20 Hari Kerja

Proses Penyelesaian Penetapan Penahanan

No

2.

1 Hari Kerja


Jadwal Dibuat setiap akhir bulan

Waktu Penyelesaian

1 Hari Kerja

18

3.

Membuat laporan kepada Mahkamah Agung R.I setiap perkara korupsi yang diputus oleh Pengadilan Negeri

Dibuat setiap ada perkara yang diputus

4.

Membuat laporan perkara korupsi yang telah diputus oleh Pengadilan Negeri dari Januari s/d Desember untuk disampaikan kepada Mahkamah Agung R.I

C.

LAPORAN - LAPORAN

I.

Laporan Bulanan

Dibuat setiap akhir bulan

No

Uraian Kegiatan

1.

Panitera Muda Perdata dan Panitera Muda Pidana mengumpulkan dan menyusun data tentang keadaan perkara perdata dan keadaan perkara pidana, jenis perkara perdata dan jenis perkara pidana dan keuangan perkara perdata dan keuangan perkara pidana, kemudian menyerahkan ke Panitera Muda Hukum Kepaniteraan Hukum mengetik keadaan perkara perdata dan keadaan perkara pidana, jenis perkara perdata dan jenis perkara pidana dan keuangan perkara perdata dan keuangan perkara pidana tersebut dan setelah selesai pengetikan Kepaniteraan Hukum menyerahkan kepada Wakil Panitera untuk diteliti dan diberi paraf Wakil Panitera setelah meneliti laporan tersebut, lalu memberi paraf untuk ditandatangani oleh Panitera Panitera setelah menandatangani laporan keadaan perkara perdata dan keadaan perkara pidana, jenis perkara perdata dan jenis perkara pidana dan keuangan perkara perdata dan keuangan perkara pidana tersebut, kemudian memberi paraf untuk ditandatangani oleh Ketua/Wakil Ketua Pengadilan Negeri Ketua/Wakil Ketua Pengadilan Negeri setelah menanda tangani laporan keadaan perkara perdata dan keadaan perkara pidana, jenis perkara perdata dan jenis perkara pidana dan keuangan perkara perdata dan keuangan perkara pidana tersebut, segera menyerahkan kepada kepaniteraan Hukum untuk dibuatkan surat pengantar Kepaniteraan Hukum membuat surat pengantar yang ditandatangani oleh Panitera Panitera setelah menandatangani surat pengantar tersebut segera menyerahkan ke bagian Umum untuk di agendakan dan diberi nomor surat Bagian Umum mengirim laporan keadaan perkara perdata dan keadaan perkara pidana, jenis perkara perdata dan jenis perkara pidana dan keuangan perkara perdata dan keuangan perkara pidana tersebut melalui pos

2.

3. 4.

5.

6. 7. 8.

II.

Waktu Penyelesaian

1 Hari Kerja

2 Hari Kerja

1 Hari Kerja

1 Hari Kerja

Laporan 4 (Empat) Bulanan

No

Uraian Kegiatan

1.

Panitera Muda Perdata mengumpulkan dan menyusun data tentang perkara perdata yang dimohonkan banding, perkara perdata yang dimohonkan kasasi, perkara perdata yang dimohonkan Peninjauan Kembali dan perkara perdata yang dimohonkan Eksekusi, kemudian menyerahkan ke Panitera Muda Hukum Panitera Muda Pidana mengumpulkan dan menyusun data tentang pidana yang dimohonkan banding, perkara pidana yang dimohonkan kasasi, perkara pidana yang dimohonkan Peninjauan Kembali dan perkara pidana yang dimohonkan Grasi/Remisi, kemudian menyerahkan ke Panitera Muda

2.

2 Hari Kerja


Waktu Penyelesaian

1 Hari Kerja

2 Hari Kerja

19

3.

4. 5. 6.

7. 8.

III.

Hukum Kepaniteraan Hukum mengetik data-data tersebut dan setelah selesai pengetikan, Kepaniteraan Hukum menyerahkan kepada Wakil Panitera untuk diteliti dan diberi paraf Wakil Panitera setelah meneliti laporan tersebut lalu memberi paraf untuk ditandatangani oleh Panitera Panitera setelah menandatangani laporan tersebut, kemudian memberi paraf untuk ditandatangani oleh Ketua/Wakil Ketua Pengadilan Negeri Ketua/Wakil Ketua Pengadilan Negeri setelah menandatangani laporan tersebut, segera menyerahkan kepada kepaniteraan Hukum untuk dibuatkan surat pengantar Kepaniteraan Hukum membuat surat pengantar yang ditandatangani oleh Panitera Panitera setelah menandatangani surat pengantar laporan tersebut segera menyerahkan ke bagian umum untuk diagendakan dan diberi nomor surat. Bagian Umum mengirim laporan tersebut melalui pos

Uraian Kegiatan

1.

Panitera Muda Perdata mengumpulkan dan menyusun data tentang perkara perdata yang dimohonkan banding, perkara perdata yang dimohonkan kasasi, perkara perdata yang dimohonkan Peninjauan Kembali dan perkara perdata yang dimohonkan eksekusi, kemudian menyerahkan ke Panitera Muda Hukum Panitera Muda Pidana mengumpulkan dan menyusun data tentang perkara pidana yang dimohonkan banding, perkara pidana yang dimohonkan kasasi, perkara pidana yang dimohonkan Peninjauan Kembali dan perkara pidana yang dimohonkan Grasi/Remisi, kemudian menyerahkan ke Panitera Muda Hukum Kepaniteraan Hukum mengetik data-data tersebut dan setelah selesai pengetikan, Kepaniteraan Hukum menyerahkan kepada Wakil Panitera untuk diteliti dan diberi paraf Wakil Panitera setelah meneliti laporan tersebut, lalu memberi paraf untuk ditandatangani oleh Panitera Panitera setelah menandatangani laporan tersebut, kemudian memberi paraf untuk ditandatangani oleh Ketua/Wakil Ketua Pengadilan Negeri Ketua/Wakil Ketua Pengadilan Negeri setelah menanda tangani laporan tersebut, segera menyerahkan kepada kepaniteraan Hukum untuk dibuatkan surat pengantar Kepaniteraan Hukum membuat surat pengantar yang ditandatangani oleh Panitera Panitera setelah menandatangani surat pengantar laporan tersebut segera menyerahkan ke bagian Umum untuk diagendakan dan diberi nomor surat. Bagian Umum mengirim laporan tersebut melalui pos

3.

4. 5. 6.

7. 8.

IV.

Waktu Penyelesaian

1 Hari Kerja

1 Hari Kerja

2 Hari Kerja

1 Hari Kerja

Laporan Tahunan

No

Uraian Kegiatan

1.

Panitera Muda Perdata mengumpulkan dan menyusun data tentang perkara perdata selama 1 (satu) tahun, kemudian menyerahkan ke Panitera Muda Hukum Panitera Muda Pidana mengumpulkan dan menyusun data tentang perkara perdata selama 1 (satu) tahun, kemudian menyerahkan ke Panitera Muda

2.

1 Hari Kerja

Laporan 6 (Enam) Bulanan

No

2.

1 Hari Kerja


Waktu Penyelesaian 1 Hari Kerja

1 Hari Kerja

20

3.

4. 5. 6.

7. 8.

V.

Hukum Kepaniteraan Hukum mengetik data perkara perdata dan perkara pidana selama 1 (satu) tahun tersebut, setelah selesai Kepaniteraan Hukum menyerahkan kepada Wakil Panitera untuk di teliti dan diberi paraf Wakil Panitera setelah meneliti laporan tersebut lalu memberi paraf untuk ditandatangani oleh Panitera Panitera setelah menandatangani laporan tersebut kemudian memberi paraf untuk ditandatangani oleh Ketua/Wakil Ketua Pengadilan Negeri Ketua/Wakil Ketua Pengadilan Negeri setelah menanda tangani laporan tersebut segera menyerahkan kepada Kepaniteraan Hukum untuk dibuatkan surat pengantar Kepaniteraan Hukum membuat surat pengantar yang ditandatangani oleh Panitera Panitera setelah menandatangani surat pengantar tersebut kemudian segera menyerahkan ke bagian umum untuk diagendakan dan diberi nomor surat. Bagian umum mengirim laporan perkara perdata dan perkara pidana selama 1 (satu) tahun tersebut melalui pos

Uraian Kegiatan

1.

Hakim pengawas dan pengamat mengumpulkan dan menyusun data tentang pelaksanaan tugas Hakim pengawas dan pengamat pidana, kemudian menyerahkan ke Panitera Muda Hukum Panitera Muda Hukum mengetik data laporan Hakim pengawas dan pengamat pidana tersebut, setelah selesai Panitera Muda Hukum menyerahkan kepada Wakil Panitera untuk diteliti dan diberi paraf Wakil Panitera setelah meneliti laporan tersebut lalu memberi paraf untuk ditandatangani oleh Panitera Panitera setelah menandatangani laporan tersebut kemudian memberi paraf untuk ditandatangani oleh Ketua/Wakil Ketua Pengadilan Negeri Ketua/Wakil Ketua Pengadilan Negeri setelah menanda tangani laporan tersebut, segera menyerahkan kepada kepaniteraan Hukum untuk dibuatkan surat pengantar Kepaniteraan Hukum membuat surat pengantar yang ditandatangani oleh Panitera Panitera setelah menandatangani surat pengantar tersebut kemudian segera menyerahkan ke bagian umum untuk diagendakan dan diberi nomor surat Bagian umum mengirim laporan tentang pelaksanaan tugas hakim pengawas dan pengamat pidana tersebut melalui pos

3. 4. 5.

6. 7. 8.

VI.


1 Hari Kerja

1 Hari Kerja

1 Hari Kerja

Pembuatan Statistik

No

Uraian Kegiatan

1.

Panitera Muda Hukum mengumpulkan dan mengkaji data tentang jenis dan jumlah perkara perdata dan pidana yang masuk dan diputus di Pengadilan, dibuat setiap bulanan dan tahunan Selanjutnya Panitera Muda Hukum menyajikan pada papan statistik perkara perdata ndan papan statistik perkara pidana

2.

1 Hari Kerja

Laporan Hakim Pengawas dan Pengamat

No

2.

2 Hari Kerja



1 Hari Kerja

21

VII.

Penataan Arsip

No

Uraian Kegiatan

1.

Berkas perkara perdata dan pidana yang sudah in-aktif dari bagian Kepaniteraan perdata dan Kepaniteraan pidana yang diserahkan kebagian Kepaniteraan Hukum dicatat dalam buku register Minutasi Berkas perkara perdata dan pidana yang sudah in-aktif dari bagian Kepaniteraan perdata dan Kepaniteraan pidana yang diserahkan kebagian Kepaniteraan Hukum dicatat dalam buku register Minutasi disimpan dibagian kearsipan Menata berkas perkara perdata in-aktif berdasarkan jenis yang diperkarakan

2.

3. 4. 5.

Menata berkas perkara pidana in-aktif berdasarkan jenis tindak pidana yang dilakukan Menyusun jenis perkara perdata dan perkara pidana berdasarkan tahun

Waktu Penyelesaian

1 Hari Kerja


Catatan : Penataan Arsip selanjutnya mengacu pada Buku II tentang Pedoman Pelaksanaan Tugas Administrasi Pengadilan, dalam bagian yang mengatur Arsip Perkara.

VIII.

Penanganan Pengaduan

No

Uraian Kegiatan

1.

Laporan penanganan pengaduan yang diterima, yang diteruskan kepada Pengadilan Tingkat Banding, yang diteruskan kepada Badan Pengawasan Mahkamah Agung R.I dan yang sedang di tangani dibuat setiap 3 (tiga) bulan

Waktu Penyelesaian

1 Hari Kerja

Catatan : Selanjutnya mengacu pada Keputusan Ketua Mahkamah Agung No: 076/KMA/SK/VI/2009. Tentang Pedoman Pelaksanaan Penanganan Pengaduan di Lingkungan Lembaga Peradilan.

IX.

Pos Bantuan Hukum

No

Uraian Kegiatan

Waktu Penyelesaian

1.

Penanganan Permohonan perkara perdata Prodeo

1 Hari Kerja

2.

Penanganan perkara pidana bagi terdakwa yang tidak mampu

3 Hari Kerja

X. No

Lain - lain Uraian Kegiatan

1.

Pendaftaran Surat Kuasa Perkara Perdata maupun Perkara Pidana

2.

Membuat surat izin hasil penelitian baik perkara perdata maupun perkara pidana

3.

Pelayanan Informasi mangacu kepada Keputusan Ketua Mahkamah Agung No.1144/KMA/SK/I/2011. Tentang Pedoman Pelayanan Informasi di Pengadilan



22

KESEKRETARIATAN A. SUB BAGIAN UMUM I.

Administrasi Tata Persuratan

a.

Surat Masuk

No

Uraian Kegiatan

1.

Menerima dan meneliti kebenaran surat dan mengembalikan surat yang salah alamat Memberi tanggal surat yang diterima pada lembar pengantar atau tanda terima yang ada dan membubuhkan paraf sebagai penerima Mensortir dan memisah-misahkan surat kedalam kelompok surat dinas dan surat pribadi apakah penting atau biasa Surat yang diterima diagendakan dalam buku surat masuk diberi nomor dan tanggal serta didisposisi Kepala Urusan Umum meneliti surat masuk untuk diteruskan kepada KPN atau WKPN KPN atau WKPN membubuhkan paraf pada lembar disposisi untuk diteruskan kepada Panitera/Sekretaris Panitera/Sekretaris memberikan disposisi kemana surat akan diarahkan dan membubuhkan paraf pada lembar disposisi Setelah surat didisposisi oleh pimpinan, selanjutnya disampaikan kepada masingmasing unit pengolah melalui petugas pencatatan surat masuk yang dilengkapi kartu kendali Menyimpan/mengarsipkan lembar disposisi dan lembar ekspedisi

2. 3. 4. 5. 6. 7. 8.

9.

b.

Uraian Kegiatan

1.

Mengirim surat/berkas sesuai dengan tujuan surat

2.

Menyampaikan konsep surat yang telah diketik kepada Kaur Umum untuk mendapat paraf persetujuan dan apabila ada perbaikan untuk segera diperbaiki dan diajukan kembali ke Kaur Umum Setelah mendapat tanda tangan/persetujuan dari pimpinan, kemudian surat diberi nomor dan tanggal surat oleh petugas yang kemudian dicatat ke dalam buku agenda surat keluar Bagian pengiriman mencatat surat yang akan dikirim kedalam buku ekspedisi surat keluar untuk selanjutnya dikirim ke alamat yang dituju

4.

II.

Penatausahaan Sarana dan Prasarana Kantor

a.

Barang Persediaan

No

Uraian Kegiatan

1.

Pengelola melakukan pencatatan kebutuhan sehari-hari perkantoran (barang persediaan) yang akan diadakan Mengajukan Nota permintaan belanja kepada Wakil Sekretaris selanjutnya persetujuan kepada Panitera/Sekretaris Petugas pengelola mengadakan barang untuk keperluan sehari-hari berdasarkan nota permintaan barang Petugas pengelola barang persediaan mencatat dalam buku bantu persediaan

2. 3. 4.

Penyelesaian

1 Hari Kerja

Surat Keluar

No

3.

Waktu


Waktu Penyelesaian

1 Hari Kerja

Waktu Penyelesaian

1 Hari Kerja

23

5.

6.

7.

b.

masuk, kemudian menginput data kedalam aplikasi persediaan Petugas pengelola barang persediaan mendistribusikan kepada masing-masing bagian atau pegawai sesuai dengan tingkat kebutuhan (permintaan) dan mencatat dalam buku bantu persediaan keluar Petugas pengelola barang persediaan melakukan opname fisik barang persediaan minimal 2 (dua) kali setahun selanjutnya melakukan rekonsiliasi dengan petugas SIMAK-BMN Petugas menyampaikan laporan hasil opname fisik barang persediaan kepada pimpinan secara berjenjang Barang Inventaris

No 1.

Membuat daftar rancangan kebutuhan barang inventaris kantor/BMN

2.

Daftar tersebut diajukan kepada pimpinan secara berjenjang

3.

Pejabat penerima barang menerima barang dari Panitia pengadaan atau pejabat pengadaan yang dilengkapi dengan berita acara serah terima barang Daftar barang yang telah diterima diserahkan kepada petugas aplikasi SIMAKBMN Petugas Aplikasi SIMAK-BMN menginput data pengadaan dalam aplikasi SIMAKBMN Kemudian petugas aplikasi SIMAK-BMN melakukan rekonsiliasi kepada petugas pengelolaan aplikasi SAKPA setiap bulannya Selanjutnya pengelola SIMAK-BMN melakukan rekonsiliasi dengan KPKNL minimal 2 (dua) kali setahun Petugas pengelola SIMAK-BMN menyampaikan laporan Barang Milik Negara kepada koordinator wilayah (Pengadilan Tinggi) minimal 2 (dua) kali setahun

4. 5. 6. 7. 8.

Waktu

Uraian Kegiatan

Penyelesaian

1 Hari Kerja

B. SUB BAGIAN KEPEGAWAIAN I.

Pengelolaan Data dan Informasi Kepegawaian

a.

Surat-Surat yang Menyangkut Kepegawaian

No

Uraian Kegiatan

1.

Menerima surat dari Mahkamah Agung, Pengadilan Tinggi, atau instansi lain dan mencatatnya pada buku register surat masuk, kemudian mempelajari surat yang diterima tersebut sesuai dengan disposisi Ketua Membuat surat balasan untuk surat masuk yang memerlukan balasan atau mengarsipkan jika surat tersebut tidak memerlukan balasan Mengajukan surat balasan kepada Wakil Sekretaris dan Panitera/Sekretaris untuk diperiksa dan diberi paraf Mengajukan surat balasan kepada Ketua untuk ditanda tangani

2. 3. 4. 5. 6.

Didaftarkan dan diberi nomor surat di bagian umum dan kemudian mencatat kedalam buku register surat keluar kepegawaian Menyerahkan surat ke bagian umum untuk dikirim ke tujuan

7.

Mengarsipkan ke file arsip surat kepegawaian sesuai klasifikasi surat

b.

Waktu Penyelesaian

1 Hari Kerja

File Kepegawaian

No

Uraian Kegiatan

1.

Mengarsipkan surat kedalam file Kepegawaian berdasarkan klasifikasi surat serta


Waktu Penyelesaian 1

Hari Kerja

24

menyimpan file dalam bentuk Microsoft Word atau Microsoft Excel ke hard disk komputer atau flash disk c.

Bezzeting

No

Uraian Kegiatan

1.

5.

Mengarsipkan surat kedalam file kepegawaian berdasarkan klasifikasi surat serta menyimpan file dalam bentuk Microsoft Word atau Microsoft Excel ke hard disk komputer atau flash disk Mengajukan Bezzeting beserta surat pengantarnya kepada Wakil Sekretaris dan Panitera/Sekretaris untuk diperiksa dan diberikan paraf Mengajukan Bezzeting beserta surat pengantarnya kepada Ketua untuk ditandatangani Didaftarkan dan diberi nomor surat di bagian umum dan kemudian mencatat kedalam buku register surat keluar Kepegawaian Menyerahkan ke bagian umum untuk dikirim ketujuan

6.

Mengarsipkan ke file arsip kepegawaian

2. 3. 4.

Waktu Penyelesaian

1 Hari Kerja

Bezzeting dibuat setiap 3 (tiga) bulan sekali dalam setiap tahunnya, yaitu pada bulan Januari, April, Juli dan bulan Oktober setiap tahunnya.

d.

Daftar Urut Kepangkatan (DUK)

No

Uraian Kegiatan

1.

5.

Mempersiapkan arsip Daftar Urut Kepangkatan (DUK) yang lama, SK Kenaikan Pangkat Hakim/Pegawai yang baru naik pangkat dan data Hakim/Pegawai yang baru kemudian membuat Daftar Urut Kepangkatan (DUK) beserta surat pengantarnya Mengajukan Daftar Urut Kepangkatan (DUK) beserta surat pengantarnya kepada Wakil Sekretaris dan Panitera/Sekretaris untuk diperiksa dan diberi paraf Mengajukan Daftar Urut Kepangkatan (DUK) beserta surat pengantarnya kepada Ketua untuk ditandatangani Didaftar dan diberi nomor surat dibagian umum dan mencatat kedalam buku register surat keluar kepegawaian Menyerahkan ke bagian umum untuk dikirim ke tujuan

6.


2. 3. 4.

Waktu Penyelesaian

1 Hari Kerja

Daftar Urut Kepangkatan dibuat setiap akhir tahun, yaitu pada bulan Desember.

e.

Absensi

No

Uraian Kegiatan

1.

Membuat absensi harian dan rekap absen serta rekap absen remunerasi pada akhir bulan beserta surat pengantarnya Rekap absen bulanan, rekap absen remunerasi beserta surat pengantarnya diajukan kepada Wakil Sekretaris dan Panitera/Sekretaris untuk diperiksa Mengajukan rekap absen bulanan dan rekap absen remunerasi beserta surat pengantarnya kepada Ketua dan Panitera untuk ditandatangani Didaftar dan diberi nomor surat dibagian umum dan mencatat kedalam buku register surat keluar kepegawaian Menyerahkan ke bagian umum untuk dikirim ke Pengadilan Tinggi dan Mahkamah Agung RI sebagai laporan dan menyerahkan rekap absen remunerasi ke bagian keuangan

2. 3. 4. 5.


Waktu Penyelesaian

1 Hari Kerja

25

6.

f.


Pembuatan Surat-Surat Keputusan dan Surat-Surat Tugas

No

Uraian Kegiatan

1.

5.

Membuat Surat Keputusan (SK), Surat Perintah dan Surat Tugas, kemudian mengajukan ke Wakil Sekretaris untuk diperiksa dan diberi paraf Mengajukan Surat Keputusan (SK), Surat Perintah dan Surat Tugas kepada Panitera/Sekretaris untuk diperiksa dan diberi paraf, selanjutnya mengajukan kepada Ketua untuk ditandatangani Didaftar dan diberi nomor surat dibagian umum, kemudian mencatat SK, Surat Perintah dan Surat Tugas ke dalam buku register surat keluar kepegawaian Menyerahkan SK, Surat Perintah dan Surat Tugas kepada yang bersangkutan dan menyerahkan satu tembusannya ke bagian keuangan Menyerahkan SK dan Surat Tugas ke bagian umum untuk dikirim ke tujuan

6.


2.

3. 4.

II.

Uraian Kegiatan

1.

Membuat Usulan Kenaikan Pangkat bagi para Hakim/Pegawai yang akan memperoleh kenaikan pangkat sebagaimana ditetapkan oleh aturan kepegawaian Memeriksa persyaratan usul kenaikan pangkat dan melegalisir persyaratan berkas kenaikan pangkat Mengajukan surat usul kenaikan pangkat kepada Wakil Sekretaris dan Panitera/Sekretaris untuk diperiksa dan diberikan paraf Mengajukan Surat Usul Kenaikan Pangkat kepada Ketua untuk ditandatangani

3. 4. 5.

Penyelesaian

1 Hari Kerja

Kenaikan Pangkat

No

2.

Waktu

6.

Surat Usul Kenaikan Pangkat didaftar dan diberi nomor surat dibagian umum dan mencatat kedalam buku register keluar kepegawaian Menyerahkan surat di bagian umum untuk dikirim ke tujuan

7.

Mengarsipkan ke file arsip surat kepegawaian

Waktu Penyelesaian

1 Hari Kerja

Periode kenaikan pangkat adalah periode 1 April dan Periode 1 Oktober, usul kenaikan pangkat ini dibuat paling lama 6 (enam) bulan sebelum periode kenaikan pangkat tersebut. III.

Kenaikan Gaji Berkala

No

Uraian Kegiatan

1.

Menyiapkan blangko KGB, SK pangkat terakhir, SK penyesuaian Gaji atau SK KGB terakhir dan membuat usul kenaikan Gaji Berkala Mengajukan usul KGB kepada Wakil Sekretaris dan Panitera/Sekretaris untuk diperiksa dan diberikan paraf Mengajukan usul KGB kepada Ketua untuk ditanda tangani

2. 3. 4. 5. 6.

Waktu Penyelesaian

Didaftarkan dan diberi nomor surat dibagian umum dan mencatat kedalam buku register surat keluar kepegawaian Menyerahkan ke bagian keuangan untuk diproses selanjutnya dan kebagian umum untuk dikirim ke tujuan Mengarsipkan ke file yang bersangkutan dan file arsip kepegawaian

1 Hari Kerja

Periode Kenaikan Gaji Berkala (KGB) sesuai dengan Tanggal menjalankan Tugas (TMT) SK CPNS, kenaikan gaji berkala dibuat 2 (dua) bulan sebelum periode KGB dari masing-masing Hakim dan Pegawai.


26

IV.

Mutasi dan Promosi

No

Uraian Kegiatan

1.

Membuat usul mutasi dan promosi sesuai arahan dan petunjuk Ketua bagi Hakim atau pegawai yang dimutasi atau mendapatkan promosi jabatan Mengajukan Usul/SK Mutasi dan promosi kepada Wakil Sekretaris dan Panitera/Sekretaris untuk diperiksa dan diberikan paraf Mengajukan usul/SK Mutasi dan promosi kepada Ketua untuk ditandatangani

2. 3. 4. 5. 6.

V.

Didaftarkan dan diberi nomor surat dibagian umum dan mencatat didalam buku register surat keluar kepegawaian Menyerahkan kebagian umum untuk dikirimkan ke Mahkamah Agung melalui Pengadilan Tinggi Mengarsipkan ke file arsip surat kepegawaian

Uraian Kegiatan

1.

Membuat usul pensiun bagi pegawai/Hakim yang memasuki masa persiapan pensiun Melegalisir berkas persyaratan usul pensiun kemudian membuat surat pengantarnya Mengajukan surat usul pensiun kepada Wakil Sekretaris dan Panitera/Sekretaris untuk diperiksa dan diberikan paraf Mengajukan Surat Usul Pensiun kepada Ketua untuk ditandatangani

3. 4. 5. 6.

Didaftar dan diberi nomor surat dibagian umum dan mencatat kedalam buku register surat keluar kepegawaian Menyerahkan surat kebagian umum untuk dikirim ke tujuan

7.

Mengarsipkan ke file arsip surat kepegawaian

VI.

Uraian Kegiatan

1.

Menerima permohonan cuti dari pegawai/hakim yang merencanakan mengambil cuti dan mempelajarinya Meneruskan permohonan cuti tersebut kepada atasan langsung yang bersangkutan kemudian kepada Ketua Jika permohonan cuti pegawai/hakim tersebut disetujui oleh atasan langsungnya, maka dibuatkan surat izin cuti Mengajukan surat izin cuti kepada Wakil Sekretaris dan Panitera/Sekretaris untuk diperiksa dan diberi paraf Mengajukan surat izin cuti kepada Ketua untuk ditanda tangani

3. 4. 5. 6. 7. 8.

VII.

Waktu Penyelesaian

1 Hari Kerja

Cuti Pegawai

No

2.

1 Hari Kerja

Pensiun / Purnabhakti

No

2.

Waktu Penyelesaian

Waktu Penyelesaian

1 Hari Kerja

Didaftarkan dan diberi nomor surat dibagian umum dan mencatat didalam buku register surat izin cuti Menyerahkan kepada yang bersangkutan dan juga menyerahkan ke bagian umum untuk dikirim ke Pengadilan Tinggi Mengarsipkan ke file arsip surat kepegawaian

Daftar Penilaian Pekerjaan Pegawai (DP3)

No

Uraian Kegiatan

Waktu Penyelesaian

1.

Menyiapkan dan mengajukan Blanko DP3 kepada atasan langsung masing-masing Hakim dan Pegawai untuk diberikan penilaian

1 Hari Kerja


27

2.

Menerima kembali Blanko DP3 masing-masing Hakim dan Pegawai yang sudah diberi nilai oleh atasan langsungnya untuk dibuatkan DP3 3. Mengajukan kepada atasan langsung masing-masing Hakim dan Pegawai untuk ditandatangani 4. Memberikan DP3 kepada masing-masing Hakim dan Pegawai yang dinilai untuk ditandatangani dan jika ada keberatan dengan penilaian yang telah diberikan oleh atasan langsungnya maka Hakim dan Pegawai yang dinilai dapat mengajukan keberatan 5. Membawa DP3 masing-masing Pegawai untuk ditanda tangani oleh atasan Pejabat Penilai sedangkan untuk DP3 Hakim dan Panitera/Sekretaris dikirim kepada atasan Pejabat Penilai di Mahkamah Agung RI 6. Menyerahkan DP3 kepada Hakim dan Pegawai, mengarsipkan DP3 masingmasing Pegawai ke file yang bersangkutan dan file arsip kepegawaian Daftar Penilaian Pekerjaan Pegawai (DP3) dibuat pada setiap akhir tahun.

VIII.

Penerimaan CPNS dan Calon Hakim

Penerimaan Calon Pegawai Negeri Sipil dan Calon Hakim mengikuti petunjuk dari Mahkamah Agung RI. IX.

Daftar Nominatif Rencana Kenaikan Pangkat Periode April dan Oktober

No

Uraian Kegiatan

1.

5.

Menerima daftar nominatif rencana kenaikan pangkat dan mengumpulkan data Hakim dan Pegawai yang akan naik pangkat kemudian membuat daftar nominatif rencana kenaikan pangkat Hakim dan Pegawai beserta surat pengantarnya Mengajukan daftar nominatif rencana kenaikan pangkat beserta surat pengantarnya kepada Wakil Sekretaris dan Panitera/Sekretaris untuk diperiksa dan diberikan paraf Mengajukan daftar nominatif rencana kenaikan pangkat beserta surat pengantarnya kepada Ketua untuk ditanda tangani Didaftarkan dan diberi nomor surat dibagian umum dan mencatat kedalam buku register surat keluar kepegawaian Menyerahkan ke bagian umum untuk dikirim ke tujuan

6.


2.

3. 4.

X.

Waktu Penyelesaian

1 Hari Kerja

Usul Kartu Pegawai (KARPEG), Kartu Istri (KARIS) / Kartu Suami (KARSU)

No

Uraian Kegiatan

Waktu Penyelesaian

1.

Menerima usul KARPEG, KARIS/KARSU beserta kelengkapan berkasnya, meneliti berkas usulan KARPEG, KARIS/KARSU dan melegalisir pernyataan usulan kemudian membuat usul KARPEG, KARIS/KARSU Mengajukan usul KARPEG, KARIS/KARSU kepada Wakil Sekretaris dan Panitera/Sekretaris untuk diperiksa dan diberikan paraf Mengajukan usul KARPEG, KARIS/KARSU kepada Ketua untuk ditandatangani

2 Hari Kerja

2. 3. 4. 5.

Didaftarkan dan diberi nomor surat di bagian umum dan mencatat kedalam buku register surat keluar kepegawaian Menyerahkan ke bagian umum untuk dikirim ke tujuan

6.


XI.

Diklat PIM, Diklat HAKIM, Diklat Panitera Pengganti/Jurusita, Ujian Dinas Tingkat I dan II dan Ujian Penyesuaian Ijazah

No

Uraian Kegiatan

Waktu Penyelesaian

1.

Menerima daftar nama pegawai yang akan mengikuti Diklat, Diklat PIM, Diklat Tingkat I dan II, Ujian Penyesuaian Ijazah dari Pengadilan Negeri dan

2 Hari Kerja


28

5.

Pengadilan Tinggi untuk diteruskan ke Mahkamah Agung RI Mengajukan usul Diklat, Diklat PIM, Diklat Tingkat I dan II, Ujian Penyesuaian Ijazah kepada Wakil Sekretaris dan Panitera/Sekretaris untuk diperiksa dan diberikan paraf Mengajukan usul Diklat, Diklat PIM, Diklat Tingkat I dan II, Ujian Penyesuaian Ijazah kepada Ketua untuk ditanda tangani Didaftarkan dan diberi nomor surat dibagian umum dan mencatat kedalam buku register surat keluar kepegawaian Menyerahkan ke bagian umum untuk dikirim ke tujuan

6.


2.

3. 4.

C. SUB BAGIAN KEUANGAN I.

Perencanaan Anggaran No

Uraian Kegiatan

1.

8.

Ketua Pengadilan Negeri mengadakan rapat dengan semua bagian untuk menetapkan usulan anggaran Rencana Kerja Anggaran Kementerian Lembaga (RKA-KL) Operator menginput usulan anggaran kedalam aplikasi RKA-KL berdasarkan Standar Biaya Umum (SBU) yang telah ditetapkan dalam Peraturan Menteri Keuangan Pengiriman hasil usulan Rencana Kerja Anggaran Kementerian Lembaga (RKA-KL) ke Pengadilan Tinggi Penyusunan Rencana Kerja Anggaran Kementerian Lembaga (RKA-KL) pagu sementara Pembahasan dan penelaahan RKA-KL berdasarkan pagu sementara Pengadilan Tinggi Menyusun kembali RKA-KL untuk disesuaikan dengan pagu deventif yang diterima Mahkamah Agung RI berdasarkan Rencana Anggaran dan Pendapatan Belanja Negara (RAPBN) yang telah ditetapkan Pemerintah bersama DPR Pembahasan dan penelaahan RKA-KL berdasarkan pagu deventif dengan Pengadilan Tinggi Penyusunan data pendukung RKA-KL

9.

Pengiriman data pendukung RKA-KL ke Pengadilan Tinggi

1 Hari Kerja

10.

2 Hari Kerja

12.

Menginput data RKA-KL kedalam aplikasi Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) Melakukan pembahasan dan penelaahan konsep DIPA dengan Pengadilan Tinggi untuk dibahas dengan Kantor Wilayah Ditjen Perbendaharaan Provinsi Kalimantan Barat Penerbitan dan Penandatanganan DIPA

13.

Penerimaan DIPA

1 Hari Kerja

2.

3. 4. 5. 6.

7.

11.


3 Hari Kerja

1 Hari Kerja 2 Hari Kerja 2 Hari Kerja

2 Hari Kerja



Catatan : Dilaksanakan setiap pertengahan dan akhir tahun.

II.

Pelaksanaan Anggaran

a.

Gaji

No

Uraian Kegiatan

1.

Pembuat Daftar Gaji (PDG) menginput gaji/kekurangan gaji kedalam aplikasi GPP

2.

Pembuat Daftar Gaji (PDG) mencetak Daftar Gaji dan data pendukung lainnya untuk ditandatangani Daftar Gaji yang telah ditandatangani diserahkan kepada Pejabat Penerbit Surat Perintah Pembayaran (SPP) untuk diteliti, selanjutnya menerbitkan Surat Perintah Pembayaran (SPP) dan disampaikan kepada bagian keuangan

3.


Waktu Penyelesaian

2 Hari Kerja

29

4. 5. 6. 7. 8. 9.

10.

b.

Pejabat Penguji Surat Perintah Pembayaran (SPP) memeriksa dan menguji SPP guna menerbitkan Surat Perintah Membayar (SPM) Kepala Urusan Keuangan memerintahkan staf operator untuk memproses dan mencetak SPM Pejabat Penandatangan Surat Perintah Membayar (SPM) memeriksa, meneliti, dan menandatangani SPM Kepala Urusan Keuangan memerintahkan staf pengantar SPM untuk diantarkan ke Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara (KPPN) Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara (KPPN) menerbitkan Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) Bendahara Pengeluaran menerbitkan Take Home Pay (THP) untuk kelengkapan transfer gaji ke rekening masing-masing pegawai, dan mengantarkannya ke Bank Keuangan mentatausahakan bukti-bukti penerimaan gaji

Uraian Kegiatan

1.

Pembuat Daftar Gaji (PDG) menginput Uang Makan berdasarkan Rekap Daftar Hadir yang dikeluarkan dari kepegawaian Daftar Uang Makan dan data pendukung lainnya dicetak dan ditandatangani

3.

4. 5. 6. 7. 8. 9.

10.

c.

1 Hari Kerja

Uang Makan

No

2.

2 Hari Kerja

Daftar Uang Makan yang telah ditandatangani diserahkan kepada Pejabat Penerbit Surat Perintah Pembayaran (SPP) untuk diteliti, selanjutnya menerbitkan Surat Perintah Pembayaran (SPP) dan disampaikan kepada bagian keuangan Pejabat Penguji Surat Perintah Pembayaran (SPP) memeriksa dan menguji SPP guna menerbitkan Surat Perintah Membayar (SPM) Kepala Urusan Keuangan memerintahkan staf operator untuk memproses dan mencetak SPM Pejabat Penandatangan Surat Perintah Membayar (SPM) memeriksa, meneliti dan menandatangani SPM Kepala Urusan Keuangan memerintahkan staf pengantar SPM untuk diantarkan ke Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara (KPPN) Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara (KPPN) menerbitkan Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) Bendahara Pengeluaran menerbitkan Take Home Pay (THP) untuk kelengkapan transfer Uang Makan ke rekening masing-masing pegawai, dan mengantarkannya ke Bank Keuangan mentatausahakan bukti-bukti penerimaan uang makan beserta data pendukungnya

Waktu Penyelesaian

2 Hari Kerja

2 Hari Kerja

1 Hari Kerja

Lembur

No

Uraian Kegiatan

1.

Ketua Pengadilan Negeri memerintahkan kepada para pegawai untuk melaksanakan Kerja Lembur yang dituangkan dalam Surat Perintah Kerja (SPK) Lembur Pembuat Daftar Gaji (PDG) menginput Uang Lembur dan Uang Makan Lembur kedalam aplikasi GPP berdasarkan daftar hadir kerja lembur Daftar uang lembur dan data pendukung lainnya dicetak dan ditandatangani

2. 3. 4.

5.

Daftar uang lembur yang telah ditandatangani diserahkan kepada Pejabat Penerbit Surat Perintah Pembayaran (SPP) untuk diteliti, selanjutnya menerbitkan Surat Perintah Pembayaran (SPP) dan disampaikan kepada bagian keuangan Pejabat Penguji Surat Perintah Pembayaran (SPP) memeriksa dan menguji SPP guna menerbitkan Surat Perintah Membayar (SPM)



2 Hari Kerja

30

6. 7. 8. 9. 10.

11.

d. No

Kepala Urusan Keuangan memerintahkan staf operator untuk memproses dan mencetak SPM Pejabat Penandatangan Surat Perintah Membayar (SPM) memeriksa, meneliti dan menandatangani SPM Kepala Urusan Keuangan memerintahkan staf pengantar SPM untuk diantarkan ke Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara (KPPN) Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara (KPPN) menerbitkan Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) Bendahara Pengeluaran menerbitkan Take Home Pay (THP) untuk kelengkapan transfer uang lembur ke rekening masing-masing pegawai dan mengantarkannya ke Bank Keuangan mentatausahakan bukti-bukti penerimaan Uang Lembur beserta data dukungnya

1 Hari Kerja

2 Hari Kerja

1 Hari Kerja

Permintaan Remunerasi dan Pertanggungjawabannya Uraian Kegiatan

Membuat daftar permintaan tunjangan remunerasi yang disesuaikan dengan daftar hadir pegawai dan menyiapkan data pendukung lainnya 2. Daftar permintaan remunerasi tersebut dicetak dan ditandatangani oleh bendahara pengeluaran, Panitera/Sekretaris dan diketahui oleh Ketua 3. Daftar permintaan remunerasi tersebut ditandatangani oleh pegawai sesuai dengan nomor urutnya sebagai bahan pertanggung jawaban dimuka atas tunjangan remunerasi 4. Daftar permintaan remunerasi yang sudah ditandatangani oleh pegawai dikirim ke Pengadilan Tinggi untuk diteruskan ke Biro Keuangan Mahkamah Agung RI beserta data pendukung lainnya 5. Setelah mendapatkan transfer dana remunerasi dari Badan Urusan Administrasi Mahkamah Agung RI, bendahara pengeluaran mengeluarkan THP untuk kelengkapan transfer dana remunerasi ke rekening masing-masing pegawai 6. Bendahara pengeluaran meminta rekening koran dari Bank sebagai bukti dana remunerasi telah diterima satuan kerja 7. Rekening koran tersebut dikirim ke Pengadilan Tinggi untuk diteruskan ke Biro Keuangan Mahkamah Agung RI sebagai tambahan data pertanggung jawaban yang telah dikirim sebelumnya Catatan : Dibuat sesuai petunjuk / permintaan Mahkamah Agung RI.

Waktu Penyelesaian

1.

e.

2 Hari Kerja

1 Hari Kerja

2 Hari Kerja

Pengelolaan Pendapatan Negara Bukan Pajak

No

Uraian Kegiatan

Waktu Penyelesaian

1.

Kasir perkara perdata menyetorkan uang leges/PNBP ke Bendahara Penerimaan pada setiap hari kerja terakhir setiap minggunya Bendahara penerimaan membukukan PNBP kedalam buku kas umum PNBP

1 Hari Kerja

2. 3. 4.

Bendahara penerimaan menyetorkan uang leges ke Kas Negara melalui Kantor Pos/Bank Persepsi Menyusun dan menandatangani Laporan PNBP dan diketahui Panitera/Sekretaris

5.

Mengirim Laporan PNBP ke Biro Keuangan MA RI

f.

2 Hari Kerja

Uang Persediaan (UP)/Tambahan Uang Persediaan (TUP)

No

Uraian Kegiatan

Waktu Penyelesaian

1.

Bendahara Pengeluaran melengkapi data untuk pengajuan UP/TUP dan berkas pengajuan UP/TUP tersebut ditanda tangani Pejabat Penanggung Jawab Kegiatan (PPK) Dana Pengajuan UP/TUP yang telah ditandatangani Pejabat Penanggung Jawab Kegiatan (PPK), diserahkan kepada Pejabat penerbit Surat Perintah

1 Hari Kerja

2.


31

3. 4. 5. 6. 7. 8. 9.

Pembayaran (SPP) untuk diteliti, selanjutnya menerbitkan Surat Surat Perintah Pembayaran (SPP) dan disampaikan kepada bagian keuangan Pejabat Penguji Surat Perintah Pembayaran memeriksa dan menguji SPP guna menerbitkan Surat Perintah Membayar (SPM) Kepala Urusan Keuangan memerintahkan staff operator untuk memproses mencetak SPM Pejabat Penandatanganan Surat Perintah Membayar (SPM), memeriksa, meneliti dan menandatangani SPM Kepala Urusan Keuangan memerintahkan staf pengantar SPM untuk diantarkan ke Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara (KPPN) Kantor Pelayanan perbendaharaan Negara (KPPN), menerbitkan Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) Bendahara Pengeluaran melakukan Pencairan Dana Bendahara Pengeluaran membukukan bukti-bukti belanja uang persediaan (UP/Tambahan Uang (TUP) dan mempertanggung jawabkannya

2 Hari Kerja

2 Hari Kerja

Catatan : GU persediaan dibuat dan diajukan setelah belanja pengeluaran mencapai 75% g.

SPM-LS (langsung) lainnya

No

Uraian Kegiatan

1.

Data pendukung pengajuan SPM-LS dicetak dan ditanda tangani oleh pejabat penanggung jawab kegiatan (PPK) Dana pengajuan SPM-LS yang telah ditandatangani pejabat penanggung jawab kegiatan (PPK), diserahkan kepada pejabat penerbit surat perintah pembayaran (SPP) untuk diteliti, selanjutnya menerbitkan Surat Perintah Pembayaran (SPP) dan disampaikan kepada bagian keuangan Pejabat Penguji Surat Perintah Pembayaran memeriksa dan menguji SPP guna menerbitkan Surat Perintah Membayar (SPM) Kepala Urusan Keuangan memerintahkan staf operator untuk memproses dan mencetak SPM Pejabat Penandatangan Surat Perintah Membayar (SPM) memeriksa, meneliti dan menandatangani SPM Kepala Urusan Keuangan memerintahkan staf pengantar SPM untuk diantarkan ke Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara (KPPN) Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara (KPPN) menerbitkan Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) Keuangan mentatausahakan bukti-bukti SPM-LS beserta data dukungnya

2.

3. 4. 5. 6. 7. 8.

Waktu Penyelesaian

2 Hari Kerja


Catatan : Dibuat setiap ada belanja pengeluaran yang dikontrakkan. III.

Pelaksanaan Anggaran

No

Uraian Kegiatan

1.

Menerima dan mentatausahakan surat masuk pada urusan keuangan

2.

Kepala Urusan Keuangan membuat konsep surat apabila ada surat masuk

3.

Kepala

Urusan Keuangan memerintahkan pengetikan/pencetakan surat selanjutnya diparaf Panitera/Sekretaris dan Wakil Sekretaris dan ditandatangani oleh Ketua Pengadilan Negeri

IV.

Laporan Pertanggungjawaban Keuangan

a.

Laporan Keuangan Unit Akuntansi Kuasa Pengguna Anggaran (UAKPA)

Waktu Penyelesaian

1 Hari Kerja

No

Uraian Kegiatan

Waktu Penyelesaian

1.

Operator UAKPA mengumpulkan dokumen-dokumen sumber seperti SPM, SP2D, bukti setor dan lain-lain untuk pembuatan laporan Sistem Akuntansi Kuasa Pengguna Anggaran (SAKPA) dan laporan pendukung lainnya Operator UAKPA menginput ke dalam aplikasi SAKPA untuk menghasilkan

1 Hari Kerja

2.


32

3.

4. 5. 6. 7.

8.

9.

10.

laporan keuangan berupa laporan realisasi anggaran, neraca dan laporan pendapatan negara dan hibah Setelah penginputan selesai dilanjutkan dengan pembuatan laporan pendukung seperti Laporan Pertanggungjawaban Bendahara (LPJ) baik penerimaan maupun pengeluaran, laporan posisi saldo rekening bank, disertai dengan print out neraca SIMAK BMN Melakukan rekonsiliasi internal antara SAKPA dengan SIMAK BMN Melakukan Rekonsiliasi SAKPA disertai laporan pendukung lainnya ke Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara (KPPN) Membuat Laporan Realisasi Anggaran Manual dan ditandatangani Panitera/Sekretaris Print Out Register pengiriman ke KPPN dan Berita Acara Rekonsiliasi (BAR) ditandatangani oleh Kuasa Pengguna Anggaran dan pejabat yang bertanggung jawab atas Rekonsiliasi tersebut di KPPN, sebagai bukti bahwa laporan sudah benar Untuk mempercepat proses pelaporan, maka laporan Realisasi Anggaran Manual, Laporan Penyerapan Anggaran dan ADK SAKPA segera dikirim ke Pengadilan Tinggi dan Badan Pengawas melalui Email Laporan SAKPA dan data dukungnya dicetak untuk ditandatangani oleh Panitera/Sekretaris, selanjutnya dikirim ke Unit Akuntansi Kuasa Pengguna Anggaran Wilayah (UAKPA-W) dan Unit Akuntansi Kuasa Pengguna Anggaran Eselon Satu (UAKPA-E1) beserta ADK nya Mengarsipkan surat-surat ke file arsip keuangan

1 Hari Kerja

1 Hari Kerja

1 Hari Kerja

Catatan : Dibuat setiap awal bulan.

b.

Data Keuangan Pembuatan Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP)

No

Uraian Kegiatan

Waktu Penyelesaian

1.

Membuat pengukuran kinerja tahun anggaran yang lalu

2 Hari Kerja

2.

Membuat pengukuran pencapaian sasaran tahun anggaran yang lalu

2 Hari Kerja

3.

Membuat penetapan kinerja berdasarkan DIPA tahun berjalan

2 Hari Kerja

4.

Membuat matriks rencana kinerja tahun anggaran yang akan datang

2 Hari Kerja

Catatan : Dibuat pada akhir tahun.

C. Kinerja /Sasaran Kerja (SKP) Adapun tugas pokok sasaran kerja dan fungsi masing – masing aparat di Pengadilan Negeri Sanggau antara lain: 1.

Ketua dan Wakil Ketua: o

Ketua mengatur pembagian tugas para Hakim, pembagian berkas perkara dan surat-surat lain yang berhubungan dengan perkara yang diajukan kepada Majelis Hakim untuk diselesaikan.

o

Mengadakan pengawasan dan pelaksanaan tugas dan tingkah laku Hakim, Panitera/Sekretaris,

Pejabat

Struktural

dan

Fungsional,

serta

perangkat

administrasi peradilan di daerah hukumnya. o

Menjaga agar penyelenggaraan peradilan terselenggara dengan wajar dan seksama.

2.

Majelis Hakim o

Melaksanakan tugas kekuasaan kehakiman (menerima, memeriksa dan mengadili serta menyelesaikan semua perkara yang diajukan kepadanya).


33

3.

Panitera/Sekretaris o

Panitera bertugas menyelenggarakan administrasi perkara, dan mengatur tugas Wakil Panitera, para Panitera Muda, Panitera Pengganti, serta seluruh pelaksana di bagian teknis Pengadilan Negeri Sanggau.

o

Panitera bertugas membantu Hakim dengan mengikuti dan mencatat jalannya persidangan.

o

Panitera membuat daftar perkara-perkara perdata dan pidana yang diterima di Kepaniteraan.

o

Panitera membuat salinan putusan menurut ketentuan undang-undang yang berlaku.

o

Panitera bertanggung jawab atas pengurusan berkas perkara, putusan, dokumen, akta, buku daftar, biaya perkara, uang titipan pihak ketiga, surat-surat berharga, barang bukti dan surat-surat lainnya yang disimpan di kepaniteraan.

o

Sekretaris bertugas menyelenggarakan administarsi umum, mengatur tugas Wakil Sekretaris, para Kepala Sub Bagian, serta seluruh pelaksana di bagian Kesekretariatan Pengadilan Negeri Sanggau

o

Sekretaris selaku Kuasa Pengguna Anggaran bertanggung jawab atas penggunaan anggaran.

o

Sekretaris selaku Kuasa Pengguna Barang bertanggung jawab atas keberadaan dan pemanfaatan barang milik negara ( BMN ).

4.

Wakil Panitera o

Membantu Panitera di dalam membina dan mengawasi pelaksanaan tugas-tugas administrasi perkara.

5.

o

Membantu Hakim dengan mengikuti dan mencatat jalannya persidangan.

o

Melaksanakan tugas Panitera apabila Panitera berhalangan.

o

Melaksanakan tugas yang didelegasikan kepadanya.

Panitera Muda Perdata o


o

Melaksanakan

administrasi

perkara,

mempersiapkan

persidangan

perkara,

menyimpan berkas perkara yang masih berjalan dan urusan lain yang berhubungan dengan masalah perkara perdata. o

Memberi nomor register pada setiap perkara yang diterima di Kepaniteraan Perdata.

o

Menyerahkan salinan putusan kepada para pihak yang berperkara bila diminta.

o

Menyiapkan berkas perkara yang dimohonkan banding, kasasi atau peninjauan kembali.

o 6.

Menyerahkan berkas perkara in aktif kepada Panitera Muda Hukum.

Panitera Muda Pidana o


o

Melaksanakan

administrasi

perkara,

mempersiapkan

persidangan

perkara,

menyimpan berkas perkara yang masih berjalan dan urusan lain yang berhubungan dengan masalah perkara pidana. o

Memberi nomor register pada setiap perkara yang diterima di Kepaniteraan Pidana.


34

o

Menyerahkan salinan putusan kepada Jaksa, Terdakwa atau kuasanya dan Lembaga Pemasyarakatan apabila Terdakwa ditahan.

o

Menyiapkan berkas perkara yang dimohonkan banding, kasasi atau peninjauan kembali.

o 7.

Menyerahkan berkas perkara in aktif kepada Panitera Muda Hukum.

Panitera Muda Hukum o


o

Mengumpulkan, mengolah dan mengkaji data, menyajikan statistik perkara, menyusun laporan perkara, menyimpan arsip berkas perkara dan tugas lain yang diberikan berdasarkan peraturan yang berlaku.

8.

Panitera Pengganti o


o

Membuat berita acara persidangan.

o

Membantu Hakim dalam:

o



Membuat penetapan hari sidang.



Membuat penetapan penahanan.



Mengetik putusan.

Melaporkan kepada Panitera Muda bersangkutan berkenaan dengan penundaan hari sidang, perkara yang sudah putus dan amar putusannya.

o

Menyerahkan berkas perkara kepada Panitera Muda bersangkutan bila telah selesai minutasi.

9.

Jurusita/Jurusita Pengganti o

Melaksanakan semua perintah yang diberikan oleh Ketua Pengadilan, Majelis Hakim dan Panitera.

o

Melaksanakan pemanggilan atas perintah Ketua Pengadilan atau atas perintah Hakim.

o

Menyampaikan pengumuman-pengumuman, teguran-teguran dan pemberitahuan Putusan Pengadilan menurut cara-cara berdasarkan ketentuan Undang-Undang.

o

Melakukan penyitaan atas perintah Ketua Pengadilan dan dengan teliti melihat lokasi batas-batas tanah yang disita beserta surat-surat yang sah apabila menyita tanah.

o

Membuat berita acara penyitaan yang salinan resminya diserahkan kepada pihakpihak yang berkepentingan, antara lain kepada BPN setempat bila terjadi penyitaan sebidang tanah.

10. Wakil Sekretaris o

Membuat

program kerja pelaksanaan anggaran selaku Pejabat

Pembuat

Komitmen. o

Menyusun rencana kegiatan kesekretariatan tahunan dan rencana anggaran tahun berjalan.

o

Mengkoordinir dan mengawasi tugas-tugas sub bagian umum, keuangan dan kepegawaian.


35

o

Mengoreksi dan mengkoordinasikan surat-surat keluar yang dibuat oleh sub bagian umum, keuangan dan kepegawaian.

o

Melakukan koordinasi dengan instansi terkait.

o

Menyusun data untuk keperluan evaluasi dan pelaporan seluruh kegiatan untuk disampaikan kepada pimpinan melalui Panitera/Sekretaris;

11. Kepala Urusan Umum o

Menyelenggarakan administrasi tata persuratan.

o

Menyelenggarakan administrasi perlengkapan.

o

Menyelenggarakan administrasi perencanaan menyangkut sarana dan prasarana.

o

Menyelenggarakan pengelolaan perpustakaan.

o

Mengkoordinir penyelenggaraan keamanan dan kebersihan lingkungan kantor.

12. Kepala Urusan Keuangan o

Menyelenggarakan perencanaan keuangan yang bersumber dari DIPA.

o

Menyelenggarakan pelaksanaan anggaran yang terdiri dari belanja pegawai, belanja barang dan belanja modal yang bersumber dari DIPA.

o

Menyusun pertanggungjawaban pelaksanaan anggaran dan laporan keuangan.

o

Menyelenggarakan penatausahaan dan pengawasan anggaran yang bersumber dari DIPA.

13. Kepala Urusan Kepegawaian o

Menyelenggarakan peningkatan pengelolaan data dan informasi kepegawaian.

o

Membuat usulan kenaikan pangkat.

o

Membuat kenaikan gaji berkala.

o

Membuat usulan


36

BAB III

PEMBINAAN DAN PENGELOLAAN A. Sumber Daya Manusia Jumlah pegawai Peradilan Negeri Sanggau sebanyak 31 orang yang terdiri dari tenaga teknis sebanyak 15 pegawai dan tenaga non teknis sebanyak 16 pegawai. Tenaga teknis terdiri dari tenaga hakim sebanyak 6 orang, tenaga kepaniteraan sebanyak 9 orang. 1. Profil Sumber Daya Manusia Hakim a.

Jumlah Hakim Menurut Jabatan/Pangkat/Golongan/Ruang No

Jabatan

Pangkat

1

Hakim Utama

2

Hakim Utama Muda

3

Hakim Madya Utama

4

Hakim Madya Muda

5

6

7

8 9

Hakim

Pembina Utama

Madya

Pratama Hakim

Pratama

Utama Hakim

Pratama

Madya Hakim

Gol./Ruang Jumlah

Pratama

Muda Hakim Pratama

IV/e

0

IV/d

0

IV/c

0

Pembina Tingkat I

IV/b

0

Pembina

IV/a

2

Penata Tingkat I

III/d

0

Penata

III/c

3

Penata Muda Tk. I

III/b

1

Penata Muda

III/a

0

Pembina

Utama

Madya Pembina

Utama

Muda

6

JUMLAH TOTAL

b. Jumlah Hakim Menurut Jenis Kelamin dan Tingkat Pendidikan

No

Jenis Kelamin

SLTA

S.1

S.2

S.3

Jumlah

1

Laki-laki

0

3

3

0

6

2

Perempuan

0

0

0

0

0

0

3

3

0

6

JUMLAH TOTAL


37

PANITERA/PANITERA MUDA/PANITERA PENGGANTI Jumlah Panitera/Panitera Muda/Panitera Pengganti menurut Jenis Kelamin dan Tingkat Pendidikan No

Jenis Kelamin

SLTA

D.3

S.1

S.2

S.3

Jumlah

1

Laki-laki

4

0

2

0

0

6

2

Perempuan

1

0

2

0

0

3

5

0

4

0

0

9

JUMLAH TOTAL

JURUSITA/ JURUSITA PENGGANTI Jumlah Jurusita/Jurusita Pengganti menurut Jenis Kelamin dan Tingkat Pendidikan No

Jenis Kelamin

SLTA

D.3

S.1

S.2

S.3

Jumlah

1

Laki-laki

4

1

0

0

0

5

2

Perempuan

1

0

0

0

0

1

5

1

0

0

0

6

JUMLAH TOTAL

SUMBER DAYA MANUSIA NON TEKNIS PENGADILAN NEGERI SANGGAU a. Jumlah Pegawai Non Teknis menurut Jabatan/Pangkat/Golongan/Ruang No 1 2

Jabatan Sekretaris Kepala

Sub

Bagian

Umum dan Keuangan Kepala

3

Pangkat

Sub

Penata

III/c

1

Penata

III/c

1

Penata Muda Tk. I

III/b

1

Penata Muda Tk. I

III/b

1

Bagian

Kepegawaian, Organisasi,

Gol./Ruang Jumlah

dan

Tata

Laksana Kepala 4

Sub

Bagian

Perencanaan, Teknologi

Informasi,

dan Pelaporan 5

Staf

Penata Muda

III/a

3

6

Staf

Pengatur Tk.I

II/d

3

7

Staf

Pengatur

II/c

2

8

Staf

II/b

2

9

Staf

II/a

2

Pengatur

Muda

Tk. I Pengatur Muda

JUMLAH TOTAL


16

38

b. Jumlah Pegawai Non Teknis menurut Jenis Kelamin dan Pendidikan No

Jenis Kelamin

SLTA

D.3

S.1

S.2

S.3

Jumlah

1

Laki-laki

7

2

2

0

0

11

2

Perempuan

3

0

2

0

0

5

10

2

4

0

0

16

JUMLAH TOTAL

Matrik Data Ketenagaan Pengadilan Negeri Sanggau Jurusita/ No

Haki

Kepaniteraa

m

Jurusita

n

Peng

Pegawai Non Teknis/Struktur

6

9

6

4

Jumla

ai

al

ganti 1

Staf/Pegaw

h

6

31

*) data per 31 Desember 2015 Data Ketenagaan Pengadilan Negeri Sanggau menurut Prosentase Jumlah pegawai pada Pengadilan Negeri Sanggau berdasarkan kategori jabatan dan pangkat/Gol/Ruang keadaan per 31 Desember 2015. a. Berdasarkan pendidikan No

Pendidikan

Jumlah

Prosentase

1

S.2

3

10 %

2

S.1

11

36 %

3

D.3

2

6%

4

SLTA

15

48 %

5

SLTP

0

0%

6

SD

0

0%

JUMLAH

31

100 %

b. Berdasarkan pangkat, golongan/ruang No 1 2

Pangkat Pembina Utama Pembina

Utama

Madya

Gol./Ruang

Jumlah

Prosentase

IV/e

0

0%

IV/d

0

0%

3

Pembina Utama Muda

IV/c

0

0%

4

Pembina Tingkat I

IV/b

0

0%

5

Pembina

IV/a

2

6,45 %

6

Penata Tingkat I

III/d

1

3,22 %

7

Penata

III/c

8

25,8 %

8

Penata Muda Tk. I

III/b

8

25,8 %

9

Penata Muda

III/a

3

9,67 %

10

Pengatur Tingkat I

II/d

3

9,67 %

11

Pengatur

II/c

2

6,45 %


39

12 13

Pengatur Muda Tk. I

II/b

2

6,45 %

Pengatur Muda

II/a

2

6,45 %

31

100 %

JUMLAH

c. Berdasarkan jenis kelamin No

Jenis Kelamin

Jumlah

Prosentase

1

Laki-laki

23

74,20 %

2

Perempuan

8

25,80 %

31

100 %

JUMLAH

d. Berdasarkan usia No

Usia

Jumlah

Prosentase

1

18 tahun s.d. 26 tahun

0

0%

2


4

12,90 %

3


10

32,25 %

4


2

6,45 %

5


7

22,60 %

6


4

12,90 %

7


4

12,90 %

8


0

0%

31

100 %

JUMLAH

2. Kebutuhan Sumber Daya Manusia Dalam Tahun 2015 pada Pengadilan Negeri Sanggau telah terjadi rekruitmen Calon Pegawai Negeri Sipil (CPNS) yaitu : 

Aditya Widyartadi, S. Kom diangkat menjadi Calon Pegawai Negeri Sipil (Pengelola dan Pemelihara IT) Pengadilan Negeri Sanggau Kelas II.

3. Mutasi Selama Tahun 2015 pada Pengadilan Negeri Sanggau terjadi beberapa mutasi, dimana dalam mutasi ini terdiri dari :  Mutasi Pindah Tugas (antar Pengadilan dan Peradilan), yaitu : 

Novita Riama, S.H., M.H., Ketua Pengadilan Negeri Sanggau kelas II dipindah tugaskan ke Pengadilan Negeri Denpasar.



Diah Rahmawati, S. H., M.H., Hakim Pengadilan Negeri Sanggau kelas II dipindah tugaskan ke Pengadilan Negeri Karawang.



Mardanis, S.H. Panitera/Sekretaris Pengadilan Negeri Sanggau kelas II dipindah tugaskan menjadi Panitera/Sekretaris pada Pengadilan Negeri Mempawah Kelas II.


40



Marisa Eka Putra, S.T., M.Eng, staf Panitera Hukum Pengadilan Negeri Sanggau Kelas II dipindah tugaskan menjadi Kepala Sub Bagian Perencanaan, Teknologi Informasi, dan Pelaporan pada Pengadilan Negeri Singkawang Kelas IB.

 Mutasi Golongan (dengan kenaikan pangkat golongan periode 1 April

2015 ), yaitu :

Kenaikan Pangkat Reguler Periode 1 April 2015 : 

John Malvino Seda Noa Wea, S.H dari pangkat golongan/ruang Penata Muda Tk.I (III/b) menjadi Penata (III/c) per 1 April 2015.



Maulana Abdillah, S.H dari pangkat golongan/ruang Penata Muda Tk.I (III/b) menjadi Penata (III/c) per 1 April 2015.



Leni Hermananingsih, S.H dari pangkat golongan/ruang Penata Muda (III/a) menjadi Penata Muda Tk. I (III/b) per 1 April 2015.



Budi Hartono dari pangkat golongan/ruang Pengatur Muda Tk.I (II/b) menjadi Pengatur (II/c) per 1 April 2015.

4. Promosi Pada Tahun 2015 telah terisi Promosi Jabatan Ketua,Wakil Ketua serta Jurusita Pengganti pada Pengadilan Negeri Sanggau : Ketua atas nama : -

Achmad Irfir Rochman, S.H., M.H.

Wakil Ketua atas nama : -

Didit Pambudi Widodo, S.H., M.H.

Jurusita pengganti atas nama : -

Khairil Anwar

-

Rossanti

-

Arnold Ray Kamba,A.Md

5. Pensiun Selama Tahun 2015 tidak ada pegawai Pengadilan Negeri Sanggau yang pensiun ataupun masa persiapan pensiun.

6. Pengisian Jabatan Fungsional ●

Dalam tahun 2015 jabatan fungsional pada Pengadilan Negeri Sanggau telah mengangkat 2 orang Panitera Pengganti yaitu Melly Sinaga, S.H. dan Leni Hermananingsih, S.H.

●

Dalam tahun 2015 jabatan fungsional pada Pengadilan Negeri Sanggau telah tersisi semua jabatan, berdasarkan peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2015 sehingga terdapat perubahan jabatan kepaniteraan sesuai struktur organisasi kepaniteraan yang baru yaitu : ■

Pramulia, S.H. dari Panitera/Sekretaris pada Pengadilan Negeri Sanggau menjadi Panitera pada Pengadilan Negeri Sanggau.


41

7. Pengisian Jabatan Struktural Dalam tahun 2015 jabatan struktural pada Pengadilan Negeri Sanggau telah terisi semua jabatan pada Pengadilan Negeri Sanggau, berdasarkan peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2015 sehingga terdapat perubahan jabatan Kesekretariatan sesuai dengan stuktur organisasi kesekretariatan yang baru yaitu : ●

Sukawati dari Wakil Sekretaris pada Pengadilan Negeri Sanggau menjadi Sekretaris pada Pengadilan Negeri Sanggau.

●

Milawati, S.E. dari Kepala Urusan Keuangan pada Pengadilan Negeri Sanggau menjadi Kepala Sub Bagian Umum dan Keuangan pada Pengadilan Negeri Sanggau.

●

Gatot Sukmanto dari Kepala Urusan Kepegawaian pada Pengadilan Negeri Sanggau menjadi Kepala Sub Bagian Kepegawaian, Organisasi dan Tata Laksana pada Pengadilan Negeri Sanggau.

●

Nurhazizah dari Kepala Urusan Umum pada Pengadilan Negeri Sanggau menjadi Kepala Sub Bagian Perencanaan, Teknologi Informasi dan Pelaporan pada Pengadilan Negeri Sanggau.

Deskripsi peta pengisian jabatan struktural/fungsional di lingkungan Pengadilan Negeri Sanggau, sebagai berikut :

No

Jabatan

Esselon

Pemangku Jabatan

1

Ketua

-

Achmad Irfir Rochman,S.H., M.H.

2

Wakil Ketua

-

Didit Pambudi Widodo, S.H., M.H.

3

Hakim Pratama Madya

-

Albanus Asnanto, S.H., M.H.

4

Hakim Pratama Madya

-

John Malvino Seda NW, S.H

5

Hakim Pratama Madya

-

Maulana Abdillah, S.H.

6

Hakim Pratama Muda

-

Marjuanda Sinambela, S.H.

7

Panitera

8

Wakil Panitera

9

Sekretaris

10

Panitera Muda Pidana

-

Suparman, S.IP

11

Plt. Panitera Muda Hukum

-

Mahyudi US

12

Panitera Muda Perdata

-

Marlinda P. Sihite

13

Kepala Sub Bagian Umum dan

IV/a IV/a

Keuangan 14

Kepala

Sub

Pramulia, S.H. Kasdin Napitupulu Sukawati

IV/b

Milawati, S.E

IV/b

Gatot Sukmanto

IV/b

Nurhazizah

Bagian

Kepegawaian, Organisasi dan Tata Laksana 15

Kepala

Sub

Bagian

Perencanaan,

Teknologi


42

Informasi dan Pelaporan 16

Panitera Pengganti

-

Warsidik

17

Panitera Pengganti

-

Ratmin

18

Panitera Pengganti

-

Melly Sinaga, S.H

19

Panitera Pengganti

-

Leni Hermananingsih, S.H

20

Jurusita

-

Mustar

21

Jurusita

-

Simon Supardi

22

Jurusita

-

Dedi Suprayogi

23

Jurusita Pengganti

-

Arnold Ray Kamba, A.Md

24

Jurusita Pengganti

-

Khairil Anwar

25

Jurusita Pengganti

-

Rossanti

26

Staf

-

Budi Hartono

27

Staf

-

Fahmi

28

Staf

-

Alexander Sinaga

29

Staf / CPNS (Calon Jurusita)

-

Guswandi, S.H.

30

Staf / CPNS (Calon Jurusita)

-

Nesy Indah Januarisma, S.H

31

Staf / CPNS (Pengelola dan

-

Aditya Widyartadi, S. Kom

Pemelihara IT)


43

B. KEADAAN PERKARA 1. Rekapitulasi Perkara

Keadaan perkara Pengadilan Negeri Sanggau pada tahun 2015 adalah sebagai berikut:

NO.

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

BULAN

JANUARI

FEBRUARI

MARET

APRIL

MEI

JUNI

JULI

AGUSTUS

SEPTEMBER

OKTOBER

NOPEMBER

DESEMBER

JUMLAH

JUMLAH HAKIM

7

7

7

7

7

7

7

6

6

6

6

6

REKAPITULASI PERKARA YANG DIPUTUS PADA PENGADILAN NEGERI SANGGAU SEJAK BULAN JANUARI HINGGA DESEMBER TAHUN 2015(Januari s.d Desember) JUMLAH PERDATA PIDANA KEADAAN PP G P B A Pra-Pid

7

7

7

7

7

8

8

8

8

8

8

9

a. Sisa bulan lalu b. Masuk C. Putus d. Sisa sudah dibagi

6 1 0 7

1 3 4 0

a. Sisa bulan lalu

7

b. Masuk

2

C. Putus

1

1

d. Sisa sudah dibagi

8

1

a. Sisa bulan lalu

8

1

b. Masuk

5

0

C. Putus

2

1


11

a. Sisa bulan lalu

LL

S

C

0 486 486 0

0 0 0 0

0 5 5 0

45 26 24 47

0 2 0 2

0 0 0 0

0

47

2

0

0

0

0

2

26

1

0

321

0

7

27

1

0

321

0

7

46

2

0

0

0

0

46

2

0

0

0

0

38

1

0

359

0

1

18

0

0

359

0

1

0

66

3

0

0

0

0

11

0

66

3

0

0

0

0

b. Masuk

2

3

20

0

0

422

0

2

C. Putus

2

3

35

3

0

422

0

2


11

0

51

0

0

0

0

0

a. Sisa bulan lalu

11

0

51

0

0

0

0

0

b. Masuk

0

4

36

1

0

190

0

5

C. Putus

2

3

33

0

0

190

0

4


9

1

54

1

0

0

0

1

a. Sisa bulan lalu

9

1

54

1

0

0

0

1

b. Masuk

1

3

30

1

0

460

0

0

C. Putus

1

4

26

1

0

460

0

1


9

0

58

1

0

0

0

0

a. Sisa bulan lalu

9

0

58

1

0

0

0

0

b. Masuk

0

1

31

0

0

170

0

0

C. Putus

3

0

32

1

0

170

0

0


6

1

57

0

0

0

0

0

a. Sisa bulan lalu

6

1

57

0

0

0

0

0

b. Masuk

0

1

37

0

0

152

0

0

C. Putus

3

2

20

0

0

152

0

0


3

0

74

0

0

0

0

0

a. Sisa bulan lalu

3

0

74

0

0

0

0

0

b. Masuk

1

1

27

0

0

149

0

4

C. Putus

2

0

52

0

0

149

0

4


2

1

49

0

0

0

0

0

a. Sisa bulan lalu

2

1

49

0

0

0

0

0

b. Masuk

3

2

27

5

0

318

0

0

C. Putus

0

1

26

0

0

318

0

0


5

2

50

5

0

0

0

0

a. Sisa bulan lalu

5

2

50

5

0

0

0

0

b. Masuk

0

2

26

2

0

672

0

2

C. Putus

0

4

24

5

0

672

0

2


5

0

52

2

0

0

0

0

a. Sisa bulan lalu

5

0

52

2

0

0

0

0

b. Masuk

1

0

28

0

0

234

0

9

C. Putus

1

0

40

2

0

234

0

9


5

0

40

0

0

0

0

0

a. Masuk

16

22

352

13

0

3933

0

35

b. Putus

17

23

357

13

0

3933

0

35

c. Sisa

81

6

644

16

0

0

0

0


Keterangan

44

REKAPITULASI PERKARA YANG DIMINUTASI PADA PENGADILAN NEGERI SANGGAU SEJAK BULAN JANUARI HINGGA DESEMBER TAHUN 2015 (Januari s.d Desember) NO.

BULAN

JUMLAH HAKIM

JUMLAH PP

1

JANUARI

6

7

2

FEBRUARI

7

7

3

MARET

7

7

4

APRIL

7

7

5

MEI

7

7

6

JUNI

7

7


KEADAAN a. Belum minutasi bulan lalu b. Putus C. Minutasi d. Belum minutasi a. Belum minutasi bulan lalu b. Putus C. Minutasi d. Belum minutasi a. Belum minutasi bulan lalu b. Putus C. Minutasi d. Belum minutasi a. Belum minutasi bulan lalu b. Putus C. Minutasi d. Belum minutasi a. Belum minutasi bulan lalu b. Putus C. Minutasi d. Belum minutasi a. Belum minutasi bulan lalu b. Putus C. Minutasi d. Belum minutasi

PERDATA G P 4 0 0 4 2 2 2 2 2 2 1 1 3 3 0 0 0 0 2 1 0 1 2 0 2 0 2 3 1 3 3 0 3 0 2 3 3 2 2 1 2 1 1 4 2 3 1 2 45

B 11 24 4 31 31 27 18 40 40 18 36 22 22 35 29 28 28 33 28 33 33 26 20 39

A 0 0 0 0 0 1 1 0 0 0 0 0 0 3 3 0 0 0 0 0 0 1 1 0

PIDANA PraPid 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

LL 0 486 486 0 0 321 321 0 0 359 359 0 0 422 422 0 0 190 190 0 0 460 460 0

S

C 0 5 5 0 0 7 7 0 0 1 1 0 0 2 2 0 0 4 4 0 0 1 1 0

Keterangan

7

JULI

7

7

8

AGUSTUS

7

7

9

SEPTEMBER

7

7

10

OKTOBER

6

8

11

NOPEMBER

6

8

12

DESEMBER

6

9

JUMLAH


a. Belum minutasi bulan lalu b. Putus C. Minutasi d. Belum minutasi a. Belum minutasi bulan lalu b. Putus C. Minutasi d. Belum minutasi a. Belum minutasi bulan lalu b. Putus C. Minutasi d. Belum minutasi a. Belum minutasi bulan lalu b. Putus C. Minutasi d. Belum minutasi a. Belum minutasi bulan lalu b. Putus C. Minutasi d. Belum minutasi a. Belum minutasi bulan lalu b. Putus C. Minutasi d. Belum minutasi a. Putus b. Minutasi c. Belum minutasi

1 3 1 3 3 3 1 5 5 2 5 2 2 0 2 0 0 0 0 0 0 1 1 0 17 21 20

46

2 0 2 0 0 2 2 0 0 0 0 0 0 1 1 0 0 4 4 0 0 0 0 0 23 23 5

39 32 29 42 42 20 41 21 21 52 41 32 32 26 39 19 19 24 17 26 26 40 13 53 239 244 386

0 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 5 5 0 0 2 2 0 13 13 0

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

0 170 170 0 0 152 152 0 0 149 149 0 0 318 318 0 0 672 672 0 0 234 234 0 3933 3933 0

0 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0 0 4 4 0 0 0 0 0 0 2 2 0 0 9 9 0 35 35 0

LAPORAN KEADAAN PERKARA PIDANA PENGADILAN NEGERI SANGGAU DALAM DAERAH HUKUM PENGADILAN TINGGI KALIMANTAN BARAT TAHUN 2015 (Januari s.d Desember) PIDANA BIASA N O

BULAN

1

2

1

JANUARI

2

FEBRUARI

3

MARET

4

APRIL

5

MEI

6

JUNI

7

JULI

8

AGUSTUS

9

SEPTEMBER

10

OKTOBER

11

NOPEMBER

12

DESEMBER JUMLAH

SISA

MASUK

PUTUS

SISA

BULAN

BULAN

BULAN

LALU

INI

3 45

PIDANA SUMIR BD

KS

PK

GR

PIDANA CEPAT/RINGAN/LAIN

PIDANA LALU LINTAS

PIDNA PRAPERADILAN

PIDANA ANAK

SISA

MASUK

PUTUS

SISA

SISA

MASUK

PUTUS

SISA

SISA

MASUK

PUTUS

SISA

SISA

MASUK

PUTUS

SISA

SISA

MASUK

PUTUS

SISA

BULAN

BULAN

BULAN

BULAN

BULAN

BULAN

BULAN

BULAN

BULAN

BULAN

BULAN

BULAN

BULAN

BULAN

BULAN

BULAN

BULAN

BULAN

BULAN

BULAN

BULAN

INI

INI

LALU

INI

INI

INI

LALU

INI

INI

INI

LALU

INI

INI

INI

LALU

INI

INI

INI

LALU

INI

INI

INI

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

25

26

27

28

29

30

26

24

47

0

0

0

0

0

0

0

0

0

5

5

0

0

486

486

0

0

0

0

0

0

2

0

2

0

0

0

2

1

1

2

47

26

27

46

0

0

0

0

0

0

0

0

0

7

7

0

0

321

321

0

0

46

38

18

66

0

0

0

0

0

0

0

0

0

1

1

0

0

359

359

0

0

0

0

0

2

1

0

3

66

20

35

51

1

0

0

0

0

0

0

0

0

2

2

0

0

422

422

0

0

0

0

0

3

0

3

0

51

36

33

54

0

0

0

0

0

0

0

0

0

5

4

1

0

190

190

0

0

0

0

0

0

1

0

1

54

30

26

58

1

0

0

0

0

0

0

0

1

0

1

0

0

460

460

0

0

2

1

1

1

1

1

1

58

31

32

57

1

1

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

170

170

0

1

0

1

0

1

0

1

0

57

37

20

74

1

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

152

152

0

0

0

0

0

0

0

0

0

74

27

52

49

0

1

0

0

0

0

0

0

0

4

4

0

0

149

149

0

0

0

0

0

0

0

0

0

49

27

26

50

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

318

318

0

0

0

0

0

0

5

0

5

0

0

0

5

2

5

2

50

26

24

52

0

0

0

0

0

0

0

0

0

2

2

0

0

672

672

0

0

52

28

40

40

1

2

0

0

0

0

0

0

0

9

9

0

0

234

234

0

0

0

0

0

2

0

2

0

649

352

357

644

5

4

0

0

0

0

0

0

1

35

35

1

0

3933

3933

0

1

2

2

1

16

13

13

16


47

LAPORAN KEADAAN PERKARA PERDATA PENGADILAN NEGERI SANGGAU DALAM DAERAH HUKUM PENGADILAN TINGGI KALIMANTAN BARAT TAHUN 2015 (Januari s.d Desember) GUGATAN NO

BULAN

1

2

1

JANUARI

PERMOHONAN

SISA

MASUK

PUTUS

SISA

BULAN

BULAN

BULAN

BULAN

BD

KS

PK

LALU

INI

INI

INI

3

4

5

6

7

8

9

6

1

0

7

0

1

GUGATAN PERKARA PHI

SISA

MASUK

PUTUS

SISA

BULAN

BULAN

BULAN

BULAN

BD

KS

PK

SISA

MASUK

PUTUS

SISA

BULAN

BULAN

BULAN

BULAN

LALU

INI

INI

INI

10

11

12

13

14

15

16

0

1

3

4

0

0

0

BD

KS

PK

LALU

INI

INI

INI

17

18

19

0

0

0

0

20

21

22

23

0

0

0

0

2

FEBRUARI

7

2

1

8

0

0

0

0

2

1

1

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

3

MARET

8

5

2

11

0

0

0

1

0

1

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

4

APRIL

11

2

2

11

0

1

0

0

3

3

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

5

MEI

11

0

2

9

0

0

0

0

4

3

1

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

6

JUNI

9

1

1

9

0

0

0

1

3

4

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

7

JULI

9

0

3

6

1

0

0

0

1

0

1

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

AGUSTUS

6

0

3

3

0

0

0

1

1

2

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

9

SEPTEMBER

3

1

2

2

1

0

0

0

1

0

1

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

10

OKTOBER

2

3

0

5

0

0

0

1

2

1

2

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

11

NOPEMBER

5

0

0

5

0

0

0

2

2

4

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

12

DESEMBER

5

1

1

5

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

82

16

16

81

2

2

0

7

22

23

6

0

0

0

-

0

0

-

0

0

0

8

JUMLAH


48

2. Rasio Perkara Terhadap Majlis Adapun rasio perkara pidana terhadap majelis di Pengadilan Negeri Sanggau adalah sebagai berikut *); No.

Majelis

Sisa Tahun Lalu

Terima Tahun Ini

Yang diselesaikan

Sisa

/ diputus 1

A

13

170

173

10

2

B

9

12

0

12

3

C

23

178

183

18

45

350

356

40

Jumlah

Adapun rasio perkara perdata terhadap majelis di Pengadilan Negeri Sanggau adalah sebagai berikut *); No.

Majelis

Sisa Tahun Lalu

Terima Tahun Ini

Yang diselesaikan

Sisa

/ diputus 1

A

2

7

7

2

2

B

0

0

0

0

3

C

7

9

12

4

9

16

19

6

Jumlah

3. Perkara-perkara yang dimohonkan banding tahun 2015 adalah sebagai berikut : a.

Sisa tahun 2014

= 0 Perkara

b.

Diterima tahun 2015

= 5 Perkara

c.

Perkara banding yang dikirim ke PT

= 4 Perkara

d.

Perkara yang diputus

= 4 Perkara

e.

Sisa perkara yang belum putus

= 1 Perkara

Putusan Banding Nomor : 49/Pid.Sus/2015/PT.PTK, tanggal 11 Juni 2015, isinya menguatkan Putusan PN Sanggau. 70/Pid.Sus/2015/PT.PTK, tanggal 13 Agustus 2015, isinya menguatkan Putusan PN Sanggau. 84/Pid.Sus/2015/PT.PTK, tanggal 28 Agustus 2015, isinya menguatkan Putusan PN Sanggau. 97/Pid.Sus/2015/PT.PTK, tanggal 5 November 2015, isinya memperbaiki Putusan PN Sanggau.

4. Perkara-perkara yang dimohonkan Kasasi tahun 2015, adalah sebagai berikut : a.

Sisa tahun 2014

= 0 Perkara

b.

Diterima tahun 2015

= 4 Perkara*

c.

Perkara Kasasi yang dikirim ke MA

= 2 Perkara

d.

Perkara Kasasi yang diputus

= 1 Perkara

e.

Sisa Perkara Kasasi yang belum putus

= 3 Perkara


49

Putusan Kasasi Nomor : 2076K/Pid.Sus/2015, tanggal 28 Oktober 2015, isinya Permohonan Kasasi yang diajukan Pemohon Kasasi. 5. Perkara yang dimohonkan Peninjauan Kembali (PK) tahun 2015, adalah sebagai berikut : a.

Sisa tahun 2014

= 0 Perkara

b.

Diterima tahun 2015

= 0 Perkara

c.

Sisa Perkara Permohonan Peninjauan Kembali

= 0 Perkara

6. Perkara-perkara yang dimohonkan banding tahun 2015 adalah sebagai berikut : a.

Sisa tahun 2014

= 1 Perkara

b.

Diterima tahun 2015

= 2 Perkara

c.

Perkara banding yang dikirim ke PT

= 0 Perkara

d.

Perkara yang diputus

= 1 Perkara

e.

Sisa perkara yang belum putus

= 2 Perkara

Putusan Banding Nomor : 85/Pdt/2014/PT.PTK, tanggal 2 Maret 2015, isinya membatalkan Putusan PN Sanggau. 7. Perkara-perkara yang dimohonkan Kasasi tahun 2015, adalah sebagai berikut : a.

Sisa tahun 2014

= 1 Perkara

b.

Diterima tahun 2015

= 2 Perkara*

c.

Perkara Kasasi yang dikirim ke MA

= 0 Perkara

d.

Perkara Kasasi yang diputus

= 0 Perkara

e.

Sisa Perkara Kasasi yang belum putus

= 3 Perkara

8. Perkara yang dimohonkan Peninjauan Kembali (PK) tahun 2015, adalah sebagai berikut : a.

Sisa tahun 2014

= 0 Perkara

b.

Diterima tahun 2015

= 0 Perkara

c.

Sisa Perkara Permohonan Peninjauan Kembali = 0 Perkara

9. Permohonan Eksekusi tahun 2015, adalah sebagai berikut : a.

Sisa tahun 2014

= 0 Perkara

b.

Diterima tahun 2015

= 1 Perkara

c.

Sisa yang belum di Eksekusi

= 0 Perkara


50

C. Pengelolaan Sarana dan Prasarana Gedung 1. Sarana dan Prasarana Gedung a) Pengadaan Tidak ada Pengadaan Pada tahun ini b) Pemeliharaan Pemeliharaan mencakup yaitu pemeliharaan gedung kantor, perawatan rumah dinas, perawatan halaman gedung, perawatan halaman rumah dinas, pemeliharaan AC, genset, instalasi; c) Penghapusan Tidak ada penghapusan sarana dan prasarana gedung Pengadilan Negeri Sanggau. 2. Sarana dan Prasarana Fasilitas Gedung a) Pengadaan tahun 2015 Tidak ada pengadaan pada tahun 2015 b) Pemeliharaan Pemeliharaan mencakup yaitu pemeliharaan kendaraan dinas baik roda dua dan roda empat, pemeliharaan PC, facsimile dan laptop; c) Penghapusan Tidak ada penghapusan sarana dan prasarana fasilitas gedung Pengadilan Negeri Sanggau;

D. Pengelolaan Keuangan 2015 1. Program Dukungan Manajemen Dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya a. Pembayaran Gaji Dan Tunjangan( 001 )  RKA-KL (Rincian Kegiatan Anggaran Kementerian/Lembaga) DIPA 005.01 No

M A K/ AKUN

Uraian

Jumlah (Rp.)

1

511111

Belanja Gaji Pokok PNS

2

511119

Belanja Pembulatan Gaji PNS

3

511121

Belanja Tunjangan Suami/isteri PNS

4

511122

Belanja Tunjangan Anak PNS

29.770.000

5

511123

Belanja Tunjangan Struktural PNS

20.430.000

6

511124

Belanja Tunjangan Fungsional PNS

7

511125

Belanja Tunjangan PPh PNS

8

511126

Belanja Tunjangan Beras PNS

9

511129

Belanja Uang Makan PNS

10

511151

Belanja Tunjangan Umum PNS

11

511157

Belanja Tunjangan Kemahalan Hakim JUMLAH


1.257.974.000 31.000 100.481.000

1.048.475.000 267.562.000 87.443.000 349.008.000 23.790.000 129.600.000 3.314.564.000

51

 Pelaksanaan No

M A K/

Uraian

AKUN

1

511111

Belanja Gaji Pokok PNS

2

511119

Belanja Pembulatan Gaji PNS

3

511121

Belanja Tunj. Suami/isteri PNS

4

511122

5

Realisasi

Sisa

(Rp.)

(Rp.)

1.257.499.800 22.401

474.200 8.599

100.263.134

217.866

Belanja Tunj. Anak PNS

29.683.364

86.636

511123

Belanja Tunj. Struktural PNS

20.410.000

20.000

6

511124

Belanja Tunj. Fungsional PNS

1.048.405.000

70.000

7

511125

Belanja Tunjangan PPh PNS

171.267.863

96.294.137

8

511126

Belanja Tunjangan Beras PNS

80.990.520

6.452.480

9

511129

Belanja Uang Makan PNS

252.465.000

96.543.000

10

511151

Belanja Tunjangan Umum PNS

20.140.000

3.650.000

11

511157

106.650.000

22.950.000

3.087.797.082

226.766.918

Belanja Tunjangan Kemahalan Hakim JUMLAH

b. PENYELENGGARAAN OPERASIONAL DAN PEMELIHARAAN PERKANTORAN (Belanja Barang (002))

 RKA-KL (Rincian Kegiatan Anggaran Kementerian/Lembaga) DIPA 005.01 No

MAK/

Uraian

AKUN

Jumlah (Rp.)

1

523121

Perawatan Gedung Kantor

90.924.000

2

523121

Perawatan Sarana Gedung

7.156.000

3

523121

Perawatan Inventaris Kantor

14.650.000

4

523121

Perawatan Kendaraan

69.000.000

5

522111

6

522112

7

522113

8

521113

Belanja Penambah Daya Tahan Tubuh

4.800.000

9

521114

Belanja Pengiriman Surat Dinas Pos Pusat

9.300.000

10

521111

Belanja Keperluan Perkantoran

11

521115

Honor yang terkait dengan Operasional Satker

35.340.000

12

521811

Belanja Barang Persediaan

20.400.000

Belanja Langganan Daya dan Jasa Rekening Listrik Belanja Langganan Daya dan Jasa Rekening Telepon Belanja Langganan Daya dan Jasa Rekening Air PDAM

JUMLAH


28.920.000

3.000.000

4.860.000

118.380.000

406.730.000

52

 Pelaksanaan No

MAK/

Uraian

AKUN

Realisasi

Sisa

(Rp.)

(Rp.)

1

523121

Perawatan Gedung Kantor

90.880.000

2

523121

Perawatan Sarana Gedung

7.165.000

0

3

523121

Perawatan Inventaris Kantor

14.649.400

600

4

523121

Perawatan Kendaraan

68.992.454

7.546

5

522111

26.336.176

2.583.824

6

522112

2.128.628

871.372

7

522113

4.030.500

829.500

8

521113

4.800.000

0

9

521114

8.068.385

1.231.615

118.204.800

175.200

34.215.000

1.125.000

399.861.343

6.868.657

10 521111 11 521115

Belanja Langganan Daya dan Jasa Rekening Listrik Belanja Langganan Daya dan Jasa Rekening Telepon Belanja Langganan Daya dan Jasa Rekening Air PDAM Belanja Penambah Daya Tahan Tubuh Belanja Pengiriman Surat Dinas Pos Pusat Belanja Keperluan Perkantoran Honor yang terkait dengan Operasional Satker JUMLAH

44.000

c. PENYELENGGARAAN NON OPERASIONAL (Belanja Barang (011))

 RKA-KL (Rincian Kegiatan Anggaran Kementerian/Lembaga) DIPA 005.01 No

MAK/

Uraian

AKUN

Jumlah (Rp.)

1

521219

Pelantikan dan Pengambilan Sumpah Jabatan

2.000.000

2

524111

Koordinasi/Konsultasi/Pembinaan/Pengawasan/Sosialisasi

3

524113

Perjalanan Dinas Dalam Kota

4

521211

Beban Bahan

5

521219

Beban Barang Non Operasional Lainnya

4.400.000

6

521211

Pertemuan/Jamuan/Delegasi/Tamu

3.000.000

7

521219

Penyelenggaraan Perpustakaan/Kearsipan

8

521219

Administrasi Pengelolaan Keuangan

2.500.000

9

521219

Administrasi Pengelolaan Administrasi Kepegawaian

1.500.000

10

521219

Administrasi Pengelolaan Perlengkapan

2.000.000

11

521219

Poliklinik/Obat-obatan

1.280.000

12

521219

Pengadaan Pakaian Dinas

3.000.000

87.080.000 1.320.000 300.000

JUMLAH


10.628.000

119.008.000

53

 Pelaksanaan No

MAK/

Uraian

AKUN

Realisasi

Sisa

(Rp.)

(Rp.)

Pelantikan dan Pengambilan Sumpah

1

521219

2

524111

3

524113

Perjalanan Dinas Dalam Kota

4

521211

Beban Bahan

5

521219

Beban Barang Non Operasional Lainnya

6

521211

Pertemuan/Jamuan/Delegasi/Tamu

7

521219

Penyelenggaraan Perpustakaan/Kearsipan

8

521219

Administrasi Pengelolaan Keuangan

9

521219

10

521219

11 12

2.000.000

0

87.079.616

384

1.320.000

0

Jabatan Koordinasi/Konsultasi/Pembinaan/Penga wasan/Sosialisasi

0

300.000

4.400.000

0

0

3.000.000

10.628.000

0

2.500.000

0

1.500.000

0

Administrasi Pengelolaan Perlengkapan

2.000.000

0

521219

Poliklinik/Obat-obatan

1.280.000

0

521219

Pengadaan Pakaian Dinas

3.000.000

0

JUMLAH

115.707.616

Administrasi Pengelolaan Administrasi Kepegawaian

3.300.384

2. Program Sarana Dan Prasarana Aparatur Mahkamah Agung ( 1071 )  RKA-KL (Rincian Kegiatan Anggaran Kementerian/Lembaga) DIPA 005.01 No

MAK

1

532111

Jumlah

Uraian

(Rp.)

Pengadaan Server

40.000.000

JUMLAH

40.000.000

 Pelaksanaan No

MAK

Uraian

1

532111

Pengadaan Server JUMLAH


Realisasi

Sisa

(Rp.)

(Rp.)

40.000.000

-

40.000.000

-

54

3. Program Peningkatan Manajemen Peradilan  RKA-KL (Rincian Kegiatan Anggaran Kementerian/Lembaga) DIPA 005.03

NoNo

MAK

Uraian

Jumlah (Rp)

1

521811


2.400.000

2

522151

Beban Jasa Profesi

6.750.000

3

521211

Beban Bahan

174.000

4

521811


131.000

5

524111

Beban Perjalanan Biasa

240.000

6

521211

Beban Bahan

2.544.000

7

521811


5.501.000

8

521211

Beban Bahan

22.170.000

9

521811


10.720.000

10

524113

Beban Perjalanan Dinas Dalam Kota

11

521114

Beban Pengiriman Surat Dinas Pos Pusat

2.205.000 500.000

JUMLAH

53.335.000

 Pelaksanaan

No

Realisasi

Sisa

(Rp)

(Rp)

MAK

Uraian

1

521811


2.400.000

0

2

522151

Beban Jasa Profesi

6.750.000

0

3

521211

Beban Bahan

0

174.000

4

521811


0

131.000

5

524111

Beban Perjalanan Biasa

0

240.000

6

521211

Beban Bahan

2.425.200

118.800

7

521811


5.501.000

0

8

521211

Beban Bahan

21.859.550

310.450

9

521811


10.720.000

0

10

524113

2.065.000

140.000

11

521114

94.750

405.250

51.815.500

1.519.500

Beban Perjalanan Dinas Dalam Kota Beban Pengiriman Surat Dinas Pos Pusat JUMLAH


55

E. Pengelolaan Teknologi Informasi a) Perangkat Keras Pada Pengadilan Negeri Sanggau telah memanfaatkan Sistem Informasi Teknologi dengan telah adanya 1 (satu) buah komputer server yang menunjang dalam pelaksanaan fungsi Pengadilan Negeri.

b) Perangkat Lunak Pengadilan Negeri Sanggau telah memanfaatkan Sistem Informasi Teknologi berupa : 1. SIPP (Sistem Informasi Penelurusan Perkara); 2. SIMPEG

(Sistem

Manajemen

Kepegawaian)

yang

telah

menyimpan

data

kepegawaian Pengadilan Negeri Sanggau sebanyak 31 pegawai yang selalu up to date; 3. KOMDANAS (Komunikasi Data Nasional) Mahkamah Agung RI;

4. Web site yang beralamat www.pn-sanggau.go.id. Situs Pengadilan Negeri Sanggau ini bertujuan untuk memudahkan masyarakat pencari keadilan dalam memahami prosedur dan tata cara berperkara di Pengadilan Negeri Sanggau disamping itu pula masyarakat dapat mengetahui berapa biaya berperkara, jadwal sidang dan masyarakat dapat menyampaikan keluhan, saran, kritik apabila menjumpai atau mendapatkan pelayanan yang kurang memuaskan dari pegawai Pengadilan Negeri Sanggau serta sebagai transparansi peradilan yang memuat tentang keuangan DIPA, keuangan perkara, jumlah perkara yang diterima dan diputus, dan biaya berperkara.


56

F. Regulasi tahun 2015 Pelaksanaan Reformasi Birokrasi pada Area : 1. Manajemen Perubahan Manajemen perubahan di Pengadilan Negeri Sanggau merupakan pendekatan terstrukrur dalam rangka membawa Pengadilan Negeri Sanggau dari kondisi saat ini kemasa depan yang diinginkan untuk mencapai kinerja yang lebih baik. Reformasi Birokrasi di Pengadilan Negeri Sanggau dalam konteks manajemen peubahan meliputi perubahan didalam struktur organisasi, proses, tata laksana, sumber daya manusia, pelayanan publik, pola pikir, dan budaya kerja.

2. Perundang-Undangan Berdasarkan Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 7 Tahun 2015 tentang organisasi dan tata kerja kepaniteraan dan kesekretariatan peradilan, sturktur organisasi Pengadilan mengalami perubahan nomenklatur jabatan kepaniteraan dan kesekretariatan sesuai dengan struktur organisasi kepaniteraan dan kesekretariatan yang baru.

3. Penataan Dan Penguatan Organisasi Visi Pengadilan Negeri Sanggau yaitu Terwujudnya Badan Peradilan Indonesia Yang Agung. Misi Pengadilan Negeri Sanggau yaitu; 1. Menjaga Kemandirian Badan Peradilan 2. Memberikan pelayanan hukum yang berkeadilan kepada pencari keadilan 3. Meningkatkan kualitas kepemimpinan Badan Peradilan 4. Meningkatkan Kredibilitas dan Transparansi Badan Peradilan. Dengan adanya peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 7 Tahun 2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kepaniteraan dan Kesekretariatan peradilan, sehingga terdapat perubahan nomenklatur jabatan Kepaniteraan dan Kesekretariatan sesuai dengan organisasi Kepaniteraan dan Kesekretariatan yang baru. Fungsi Pengadilan Negeri Sanggau adalah menyelenggarakan peradilan umum yakni menerima, memeriksa, mengadili serta menyelesaikan perkara – perkara baik pidana maupun perdata dengan berpedoman Undang - Undang No. 14 Tahun 1970, Undang - Undang No. 14 tahun 1985, dan kemudian diubah dengan Undang - Undang No. 5 tahun 2004 tentang Mahkamah Agung, dan Undang - Undang No.48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang – Undang Nomor 49 Tahun 2009 tentang Peradilan Umum, serta ketentuan perundang – undangan lain yang bersangkutan. 4. Penataan Tata Laksana Pelaksanaan dari aktivitas penyusunan proses kerja untuk menghasilkan SOP yang dilakukan secara bertahap. Sistem administrasi persuratan juga merupakan tantangan yang dihadapi pada hampir semua tingkatan Pegawai Pengadilan Negeri. Selama ini banyak timbul masalah, misalnya penomoran surat, catatan disposisi, pencarian surat aktif maupun yang Laporan Tahunan Pengadilan Negeri Sanggau Tahun 2015

57

sudah tidak aktif yang belum seragam dan sifatnya manual sehingga masih menggunakan kertas khusus untuk proses persuratan.

5. Penataan Sistem Manajemen SDM a. Membangun sistem penilaian kinerja Beberapa aktivitas yang mengarah pada sistem penilaian kinerja sudah dilakukan seperti kedisiplinan dalam hal absensi menggunakan Fingerprint.Membangun/ memperkuat database kepegawaian Pengadilan Negeri Sanggau terus melakukan kegiatan pemutahiran data yang terdapat dalam Sikep secara berkala. Aplikasi Sikep dapat menunjukan secara tepat waktu (realtime) data kepegawaian dalam beberapa kategori, sehingga menudahkan dalam pencarian data kepegawaian. Sistem semacam ini tetu saja bermanfaat untuk penentuan jenjang karir yang berbasis pada kinerja dan prestasi. 6. Penguatan Akuntabilitas 

Penguatan yang dilakukan saat ini masih bersifat pelatihan bagi Hakim, pejabat, dan PNS yang ditunjuk sebagai penguatan kapabilitas pengelola kepegawaian.



Ketersediaan sarana dan prasarana merupakan syarat mutlak untuk melaksanakan kegiatan. Dalam penyusunan anggaran, dialokasikan dana untuk membangun sarana dan prasarana seperti pembangunan gedung kantor, pengadaan meubelair, dan lainlain

7. Penguatan Pengawasan a. Menegakan disiplin kerja Dalam rangka percepatan penegakan disiplin, Pengadilan Negeri Sanggau mengacu pada Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010 tentang disiplin Pegawai Negeri Sipil. b. Adanya pengawasan dari Hakim Pengawas Bidang untuk Kepaniteraan dan Kesekretariatan.

8. Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik - Pengadilan menyediakan akses informasi terhadap putusan secara online atau melalui situs pengadilan, dengan melakukan proses pengaburan terhadap identitas pihak-pihak yang tercantum dalam putusan, - Informasi Pengadilan Negeri Sanggau dapat diakses melalui website resmi di www.pnsanggau.go.id


58

BAB IV PENGAWASAN INTERNAL A. Internal Pada tahun 2015 Ketua Pengadilan Negeri Sanggau telah mengeluarkan Surat Keputusan tentang Hakim Pengawas Bidang serta Hakim Pengawas dan Pengamat, dimana hakim hakim pengawas tersebut meliputi bidang – bidang antara lain: -

Hakim Pengawas Bidang Pidana

-

Hakim Pengawas Bidang Perdata

-

Hakim Pengawas Bidang Hukum

-

Hakim Pengawas Bidang Keuangan

-

Hakim Pengawan Bidang Umum

-

Hakim Pengawas Bidang Kepegawaian

-

Hakim Pengawas dan Pengamat (Wasmat)

Dimana semua hakim – hakim pengawas bidang dan wasmat tersebut dikoordinir oleh Wakil Ketua Pengadilan Negeri Sanggau serta secara berkala yaitu triwulan wajib melaporkan kepada Wakil Ketua Pengadilan Negeri Sanggau mengenai keadaan masing – masing bidang yang diawasi.

B. Evaluasi Selain itu minimal 1 (satu) kali dalam satu bulan telah diadakan rapat untuk mengevaluasi semua kegiatan yang sudah dilaksanakan pada bulan sebelumnya serta melakukan pembinaan terhadap hakim, panitera, panitera pengganti, jurusita pengganti, sub bagian, baik secara tehnis maupun non tehnis dengan maksud untuk memacu semangat kerja masing – masing pegawai agar dapat diharapkan semakin hari kinerja akan semakin baik dan secara khusus adalah penekanan terhadap minutasi perkara dan permasalahan – permasalahan yang mungkin timbul. Pada rapat bulanan tersebut setiap bagian juga membuat laporan hasil kegiatan untuk dilaporkan pada rapat bulanan, yaitu kegiatan dari masing – masing bagian pada bulan sebelumnya. Sehingga dengan adanya laporan tersebut kinerja masing – masing bagian dapat diketahui.


59

BAB V KESIMPULAN DAN REKOMENDASI

Kesimpulan dan Rekomendasi untuk mendapat perhatian serius sebagai berikut: 1. Bahwa Pengadilan Negeri Sanggau masih membutuhkan tambahan Calon Pengawai Negeri Sipil karena masih belum sesuai dengan jumlah Pegawai yang ideal untuk Pengadilan Negeri Kelas II; 2. Bahwa gedung kantor Pengadilan Negeri Sanggau yang tidak lagi memadai yaitu rungan hakim yang ditempati oleh 4 orang sudah tidak layak dan sempit, ruang arsip yang sudah tidak cukup lagi untuk menampung arsip perkara, selain itu gedung juga tidak sesuai prototype, karena itu kami memerlukan anggaran untuk gedung baru agar sesuai prototype dan untuk penambahan ruangan. 3. Bahwa selain kurangnya tenaga (SDM), juga sarana dan prasarana belum mencukupi -

Sarana: Bahwa di Pengadilan Negeri Sanggau belum tersedia Ruang Sidang Peradilan Anak.

-

Prasarana : 1. Kendaraan dinas berupa sepeda motor yang masih minim terutama sepeda motor yang menunjang tugas kejurusitaan, dimana medan yang ditempuh pada wilayah hukum Pengadilan Negeri Sanggau sangat berat sehingga memerlukan kendaraan roda dua atau sepeda motor jenis Trail sebanyak 6 (enam) buah; 2. Memerlukan 8 (delapan) unit laptop untuk Hakim; 3. Memerlukan 14 (empat belas) unit PC untuk masing-masing pegawai.


60

PENGANTAR. Sanggau, 31 Desember 2015 Ketua Pengadilan Negeri Sanggau NIP Laporan Tahunan Pengadilan Negeri Sanggau Tahun

Recommend Documents